PERIODE PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN IMPLEMENTASI AWAL

Document Sample
PERIODE PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN IMPLEMENTASI AWAL Powered By Docstoc
					_____________________________________________________________________




        LAPORAN LIMA TAHUN KPPU




 PERIODE PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

                                 DAN

                  IMPLEMENTASI AWAL




                  PERIODE 2000-2005




                           Halaman   1   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




KATA PENGANTAR

Pada tanggal 7 Juni 2005 ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
genap berusia lima tahun. Dalam kaitan perbandingan dengan Negara-
negara lain usia lima tahun bukanlah apa-apa. Catatan-catatan sejarah
membuktikan bahwa usia lembaga semacam KPPU di Negara lain jauh lebih
lama, yang tertua kita jumpai di Amerika Serikat yang umurnya lebih dari
100 tahun. Di Eropa sebagian besar diatas 50 tahun, demikian pula dengan
Jepang. Dari dokumen-dokumen tertulis kita juga menemukan bahwa
sebuah lembaga antimonopoli       semacam KPPU menempuh perjalanan
panjang pasang surut seiring dengan perkembangan ekonomi politik suatu
Negara. Catatan yang hampir mirip di berbagai Negara lembaga ini
menghadapi tantangan hambatan yang tidak ringan diawal kelahiran dan
pertumbuhannya.


Selama lima tahun ini pengalaman serupa juga dilalui oleh KPPU. Seiring
dengan bergulirnya reformasi kelahiran Undang-Undang No 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan
KPPU disambut dengan ucapan selamat datang dan tangan terbuka oleh
sebagian besar masyarakat. Namun tidak sedikit pula yang secara-terang-
terangan atau diam-diam menolak atau paling tidak belum ikhlas menerima
kehadirannya.   Ditambah lagi persoalan-persoalan        seperti sumber daya
manusia yang belum memadai, keterbatasan perangkat lunak maupun
perangkat keras, kesiapan berbagai stake holders yang terkait, prilaku
pelaku usaha yang terbiasa dengan praktek-praktek tidak fair, kebijakan
ekonomi yang tidak jarang   berseberangan dengan semangat persaingan
sehat, dan berbagai faktor kelembagaan lain merupakan bagian dari
dinamika yang menentukan efektivitas implementasi Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 maupun keberhasilan KPPU dalam menjalankan tugas-tugas
yang diamanahkan kepadanya.




                            Halaman   2   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Belajar dari negara-negara lain yang lebih dulu memiliki pengalaman atau
dari lembaga-lembaga lain di dalam negeri, KPPU berusaha merespon
berbagai   hambatan,   tantangan    dengan     memperteguh          semangat    dan
keyakinan serta terus berupaya melakukan konsolidasi diri, membangun
kekuatan dan memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk dapat
mewujudkan amanah tersebut sebaik-baiknya.


Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa bayi itu kini mulai tumbuh,
mungkin belum cukup dewasa, namun seberkas harapan dan semangat
yang kuat ada di dalamnya untuk meletakkan dasar bagi terbangunnya tata
ekonomi yang kokoh yang dijiwai oleh nilai-nilai persaingan sehat..


Dibanding dengan pengalaman lembaga sejenis di negara lain, perjalanan
KPPU selama lima tahun ini kalaupun tidak dikatakan terlalu cepat, tetapi
tidak ketinggalan dibanding   negara lain, bahkan mungkin tergolong pada
kelompok baris depan diantara negara-negara sedang berkembang.


Dengan segala kekurangan dan kelebihannya lima tahun ini KPPU telah
meletakkan dasar-dasar yang sangat penting bagi upaya kita membangun
tata ekonomi yang lebih adil dan lebih demokratis. Tugas-tugas penegakan
hukum dijalankan selaras dengan upaya penciptaan iklim persaingan sehat
melalui saran dan pertimbangan kepada pemerintah.


Dalam laporan ini diuraikan secara ringkas namun berusaha selengkap
mungkin    menguraikan   perjalanan     KPPU   selama      lima     tahun.   Mudah-
mudahan laporan ini dapat memberikan informasi dan gambaran yang
memadai bagi segenap pihak yang terkait langsung ataupun tidak langsung
dengan pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maupun dengan tugas-
tugas KPPU.


Kami seluruh Anggota KPPU menyadari tiada gading yang tidak retak, oleh
karena itu atas segala kekurangan, kelemahan, dan kesalahan yang kami




                              Halaman   3    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



buat   disengaja   ataupun   tidak      dari   lubuh   hati    yang    paling   dalam
perkenankan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.
Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi
segenap pihak yang memungkinkan tugas-tugas kami dapat terlaksana.


Terima Kasih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA
KETUA




                              Halaman     4     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                Daftar Isi

Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I      PENDAHULUAN
          1.1. Latar Belakang
          1.2. Visi dan Misi KPPU
          1.3. Strategi dan Program KPPU Periode 2000-2005
          1.4. Fokus dan Harapan Lima Tahun KPPU

BAB I I     PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
          2.1. Persaingan Usaha di Indonesia Sebelum Tahun 2000
             2.1.1 Periode Stabilisasi dan Rehabilitasi (1967 – 1972)
             2.1.2 Periode “Boom” Minyak (1973 – 1981)
             2.1.3 Periode Pasca “Boom” Minyak (1982 – 1985)
             2.1.4 Periode Liberalisasi (1986 – 2000)

          2.2. Persaingan Usaha di Indonesia Pasca 2000
             2.2.1 Kebijakan Pemerintah dan Nilai-Nilai Persaingan Usaha
             2.2.2 BUMN dan Persaingan Usaha di Indonesia

          2.3. Persaingan Usaha di Sektor-sektor Teregulasi
             2.3.1. Sektor Telekomunikasi
             2.3.2. Sektor Transportasi: Penerbangan


BAB     III   PELAKSANAAN      PENEGAKAN        HUKUM         DAN   KEBIJAKAN
              PERSAINGAN

          3.1. Kegiatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha
          3.2. Laporan yang Masuk
          3.3. Penanganan Perkara
          3.4. Litigasi
          3.5. Dengar Pendapat
          3.6. Pelaksanaan Monitoring, Kajian, dan Pengembangan
               Kebijakan
          3.7. Saran Kebijakan Kepada Pemerintah

          3.8. Dampak Hasil Kajian KPPU terhadap Dunia Persaingan
               Usaha

BAB IV DINAMIKA KELEMBAGAAN PERSAINGAN USAHA

          4.1. Kelembagaan Internal KPPU
          4.2. Kerjasama dalam Mewujudkan Persaingan Usaha yang
               Sehat
          4.3. Sosialisasi UU No. 5/1999 dan Eksistensi KPPU



                               Halaman   5   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       4.4. Kinerja Kelembagaan KPPU dalam Persaingan Usaha
       4.5. Proses, Implementasi, Hambatan, dan Tantangan dalam
            Alokasi Anggaran KPPU
       4.6. Dampak terhadap Kinerja KPPU

BAB V DINAMIKA JARINGAN INTERNASIONAL PERSAINGAN USAHA


       5.1. Jaringan Internasional Persaingan Usaha
       5.2. Kerjasama Bilateral dengan Lembaga Persaingan Negara
             Sahabat

BAB VI REKOMENDASI KEGIATAN PERIODE PERTAMA KPPU

       6.1. Kontribusi KPPU bagi Pembangunan Ekonomi Bangsa
       6.2. Tantangan dan Hambatan Persaingan Usaha
       6.3. Upaya Optimalisasi Kinerja

Profil Anggota KPPU Periode 2000-2005
Daftar Pustaka
Lampiran 1 Ringkasan Putusan
Lampiran 2 Perkembangan Penanganan Laporan Tahun 2000-2005
Lampiran 3 Daftar saran dan Pertimbangan Kebijakan Kepada Pemerintah
           Tahun 2000-2005




                           Halaman   6   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                                                  BAB



                                                                  1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

      Pada Bulan Maret 1999, Presiden Republik Indonesia saat itu Prof. Dr.
B.J Habibie mensahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.       UU yang
merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini didalamnya memuat
berbagai larangan praktek berbisnis di Indonesia yang merupakan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan
UU persaingan usaha di Indonesia tersebut, Pasal 30 UU Nomor 5/1999
mengamanatkan terbentuknya lembaga pengawas yang dinamakan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang secara teknis terbentuk melalui
Keppres Nomor 75/2000.
      UU Nomor 5/1999 memberikan dua tugas utama kepada KPPU, yaitu
pertama adalah tugas penegakkan hukum melalui pemeriksaan pelaku
usaha yang diduga melakukan praktek berbisnis yang dilarang oleh UU ini,
kemudian menjatuhkan sangsi apabila dugaan tersebut terbukti.        Tugas
kedua adalah memberikan saran kebijakan yang terkait dengan persaingan
usaha di Indonesia kepada pihak pemerintah. Pelaksanaan tugas kedua ini
dilakukan baik sebagai produk akhir proses pemeriksaan ataupun hasil akhir
suatu studi oleh KPPU terhadap kebijakan pemerintah tertentu.
      Perjalanan panjang KPPU yang memasuki tahun ke lima saat ini,
dimulai pada tanggal 7 Juni 2000, yaitu segera setelah ditetapkannya 11
(sebelas) orang Anggota KPPU melalui Keppres Nomor 162/M/2000. Secara
konstitusional, tugas ke 11 Anggota Komisi ini dimulai pada tanggal 6




                             Halaman   7   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



September 2000, enam bulan setelah UU Nomor 5/1999 berlaku efektif
sesuai dengan aturan peralihan Pasal 52 UU Nomor 5/1999.                     Selama ini
KPPU selalu berupaya untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan
semata-mata demi kepentingan masyarakat luas, bangsa dan negara, tanpa
membedakan siapa yang terlibat masalah persaingan usaha tersebut. KPPU
juga selalu berupaya memberikan penilaian terhadap berbagai perilaku
pengusaha dan kebijakan pemerintah dari kacamata netral tanpa vested
interest apapun.     Dengan konsistensi ini KPPU berharap agar bangsa
Indonesia dapat memetik manfaat optimal dari tumbuhnya persaingan
usaha yang sehat.
      Pada tahun pertama saat KPPU mulai dibentuk,                      berbagai laporan
yang masuk ke KPPU menunjukkan beragam masalah, mulai dari berbagai
isu korupsi sampai isu perburuhan dan HAKI.                       Fenomena di atas
menunjukkan bahwa masyarakat kita, terutama para pelaku usaha,
mempunyai kemauan yang kuat untuk mempelajari dan mengerti tentang
praktek      monopoli      dan      persaingan       usaha        sehingga       mampu
memanfaatkannya         untuk    mengeliminir       hambatan      yang      menghalangi
pertumbuhan bisnisnya.


I.2 VISI DAN MISI KPPU

    Persaingan usaha sejak lama telah diyakini mampu menjadi instrumen
yang efektif untuk mewujudkan perekonomian yang berbasis efisiensi. Iklim
persaingan    yang      sehat    diyakini   dapat    mendorong            inovasi    serta
menciptakan keunggulan kompetitif. Hal ini akan menghasilkan multiflier
effect yang positif, mengingat inovasi akan menciptakan keuntungan-
keuntungan ekonomis melalui diferensiasi produk di pasar sehingga
konsumen memiliki banyak pilihan,           reduksi biaya sehinggamenghasilkan
harga produk yang murah, serta mendorong daya saing produk                          karena
dibesarkan dalam iklim persaingan usaha yang ketat.
     Tidaklah mengherankan apabila banyak negara yang menjadikan
persaingan sebagai fondasi nilai bagi kebijakan-kebijakan ekonominya.
Indonesia telah melakukan hal tersebut secara jelas dan tegas, melalui
ditetapkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek




                                  Halaman   8    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat                        yang pengawasannya
dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
       Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa
yang    menjadi    tujuannya      dapat     dirumuskan         dengan       seksama    dan
pencapaiannya dapat direncanakan dengan tepat dan terinci. Adapun arah
pandang KPPU tersebut kemudian dirumuskan dalam suatu visi dan misi
KPPU sebagai berikut:


Visi KPPU
Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UU No. 5
Tahun 1999 adalah:        “Terciptanya iklim usaha yang sehat, kesempatan
berusaha yang sama, serta terciptanya ekonomi yang efisien dan adil,
menuju masyarakat yang sejahtera.”


Misi KPPU
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi KPPU
sebagai berikut:
•   Mengawasi     pelaksanaan     UU    No.     5    Tahun     1999,       sehingga   dapat
    dipastikan bahwa pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dapat berlangsung
    secara adil, transparan, dan efektif.
•   Mendorong internalisasi nilai persaingan usaha pada pelakau usaha,
    dalam upaya menanamkan prinsip-prinsip persaingan usaha dalam
    strategi bisnisnya melalui sosialisasi manfaat dan pentingnya persaingan
    usaha dan diharapkan pada peningkatan kesadaran pelaku usaha akan
    pentingnya persaingan usaha.
•   Mendorong internalisasi nilai persaingan dalam kebijakan pemerintah.
    Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999, salah
    satu tugas utama Komisi adalah memberikan saran dan pertimbangan
    terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli
    dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu cara efektif untuk
    menegakkan      nilai-nilai   persaingan         usaha,      selain     dengan     cara
    penanganan perkara (enforcement), adalah melalui advokasi persaingan




                                  Halaman   9       Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



   usaha, yaitu utamanya kepada pemerintah selaku regulator maupun
   pembuat peraturan perundang-undangan, dan juga advokasi kepada
   masyarakat pada umumnya.




                           Halaman   10   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



I.3 STRATEGI DAN PROGRAM KPPU PERIODE
    2000-2005

       Berdasarkan Visi dan Misi yang telah diuraikan terdahulu, KPPU
menyusun Program Kerja Strategis yang dikelompokkan menjadi :
   •   Pengembangan Kelembagaan
       Rencana    strategis   terkait     dengan    pengembangan           kelembagaan
       Sekretariat Komisi serta sumber daya staf Sekretariat KPPU. Kedua
       hal tersebut sangat prioritas dikembangkan mengingat keduanya
       merupakan penopang utama terlaksananya tugas Komisi dalam
       pengawasi undang – undang persaingan. Kelembagaan yang kuat
       dan kredibel merupakan target yang akan dicapai, dilengkapi dengan
       profesionalisme serta kinerja yang optimal dari staf KPPU.
   •   Penegakkan Hukum yang Adil dan Transparan
       Tiga tahun pelaksanaan UU No.5/1999 dapat dikatakan sebagai
       pengalaman yang masih relatif pendek bagi KPPU untuk mampu
       melaksanakan tugasnya secara efektif dan optimal dalam menangani
       dugaan pelanggaran persaingan usaha. Untuk itu upaya terus
       dilakukan guna menyempurnakan hukum acara UU No.5/1999. Selain
       itu pengembangan hubungan kerja dengan lembaga penegak hukum
       lainnya seperti polisi, Pengadilan Negeri dan tentunya Mahkamah
       Agung, merupakan prioritas kegiatan yang tidak dapat ditunda lagi
       agar    penegakkan     hukum       persaingan    benar     –     benar   adil    dan
       transparan.
   •   Pengembangan Kebijakan
       Dalam bagian ini diidentifikasi beberapa kegiatan yang dianggap
       strategis untuk mendukung tugas Komisi untuk memberikan saran
       dan pertimbangan kepada Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan
       dalam    undang   –    undangan        persaingan      usaha,      Komisi       wajib
       memberikan saran kepada pemerintah berkaitan internalisasi nilai –
       nilai persaingan usaha dalam kebijakan pemerintah.
   •   Dukungan Publik (Multistakeholder)
       Publik berperan sangat penting dalam mewujudkan penegakkan
       hukum persaingan yang efektif, adil dan transparan kepada semua




                                Halaman     11   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



           pihak. Peran tersebut utamanya dalam menyebarluaskan nilai – nilai
           persaingan     usaha     serta      memonitor     praktek         –    praktek     anti
           persaingan. Dengan demikian dukungan publik mutlak diperlukan.
           Oleh karena itu program yang terkait dengan upaya memperoleh
           dukungan publik terhadap tugas-tugas KPPU sangat penting dalam
           Rencana Strategis.


           Pada    akhirnya     penyusunan       Rencana      Strategis          tersebut    akan
memberikan arah kebijakan serta program kerja KPPU sehingga mampu
memberikan          kontribusi     nyata    kepada     perekonomian              nasional    serta
masyarakat pada khususnya melalui perbaikan iklim persaingan usaha serta
memberikan kesejahteraan bagi konsumen.


I.4 FOKUS DAN HARAPAN LIMA TAHUN KPPU

      Pada tahun ke lima berdirinya, KPPU akan tetap memfokuskan
kegiatan pada pelaksanaan tugas utamanya, yakni penegakan hukum serta
koreksi kebijakan yang berdampak pada iklim persaingan usaha. Di sisi
penegakan hukum, penanganan perkara memerlukan penyempurnaan-
penyempurnaan dan sosialisasi instrumen operasional, misalnya dalam hal
hukum acara dan guidelines UU. Sedangkan di sisi kebijakan
persaingan, KPPU akan tetap berkutat pada evaluasi sejumlah kebijakan
pemerintah terkait.
      Untuk mendukung kedua program utama ini, monitoring pelaku usaha
dan kajian regulasi dan industri serta perdagangan akan tetap menjadi
bagian       tak    terpisahkan      dari   fokus      kegiatan     KPPU          pada      tahun-
tahunmendatang.           Monitoring dan kajian ini akan difokuskan pada sektor
utiliies     (listrik,   air,    telekomunikasi       dan   jalan     raya),        transportasi
(penerbangan, angkutan laut, kereta api dan urban transport), industri
dengan rasio konsentrasi pasar yang tinggi (terigu, semen, mi instant,
kertas dll), sektor dengan tata niaga dan kebijakan pemerintah (pupuk,
gula, penyelenggaraan haji, asuransi dll).
      Seiring dengan berjalannya waktu, dukungan terhadap KPPU agar
tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik, senantiasa diperlukan.




                                     Halaman     12   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Karena, tanpa dukungan dari semua pihak, sangatlah mustahil KPPU bisa
bertahan   dan   menegakkan     hukum    persaingan        di       Indonesia.   Guna
mendapatkan dukungan semua pihak serta sebagai bukti hasil kerja KPPU,
buku ini akan menyajikan segala hal yang telah dilaksanakan KPPU selama
kurun waktu lima tahun terakhir.




                              Halaman   13   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




                           Halaman   14   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                                                         BAB


                                                                         2
PERSAINGAN USAHA DI
INDONESIA

Mencermati permasalahan persaingan usaha di Indonesia akan menarik jika
kita berupaya melihat perbedaan yang tampak sebelum dan sesudah
diberlakukannya UU Nomor 5/1999 sebagai tonggak awal diterapkannya
kebijakan persaingan secara jelas dan tegas di Indonesia.            Perbedaan ini
akan terlihat terutama pada kebijakan pemerintah secara umum, serta
perilaku perusahaan dan BUMN di Indonesia.


2.1.PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
    SEBELUM TAHUN 2000

    Selama      Orde   Baru,   mekanisme      pasar    justru    tidak   dijalankan.
Sebaliknya, intervensi dan dominasi negara begitu besar terkait dengan
peran kepentingan negara dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Sebagai
state, Orde Baru adalah sebuah entitas terpisah dari masyarakat, di mana
kebijakan-kebijakan negara pada Orde baru merupakan refleksi dari
kepentingan state itu sendiri. Artinya, tujuan dari setiap kebijakan adalah
untuk melayani kepentingan dari state, walaupun dilakukan atas biaya
diindahkannya    kepentingan-kepentingan       lain    yang     beragam,    dengan
pengecualian terbatas pada kepentingan modal asing.
    Dalam hal ini, Orde Baru dipandang sebagai ”kerajaan para birokrat”.
Subjek kebijakan Orde Baru bukanlah state an sich, melainkan individu-




                               Halaman   15   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



individu para birokrat. Di sini tampak jelas bahwa dasar kebijakan ekonomi-
politik lebih pada kepentingan pribadi para birokrat dan kelompoknya. Pola
hubungan patron-clientship akan terbentuk antara birokrat yang kebetulan
memegang kekuasaan dengan kelompok kepentingan (termasuk kapitalis
kroni) yang berusaha mencari rente.
     Kebijakan semasa Orde Baru tetap ditandai dengan kenyataan adanya
perencanaan pembangunan, pemenuhan kebutuhan pokok, pembangunan
infrastruktur seperti Puskesmas atau SD Inpres yang berorientasi pada
kesejahteraan. Artinya, ada peran minimal tertentu dari negara yang tetap
dijalankan oleh Orde Baru, yang kontradiksi dengan postulat bahwa tujuan
kebiajkan sepenuhnya adalah kepentingan pribadi para birokrat.
     Pada masa-masa awal pembangunan ekonomi Orde Baru, kebijakan
ekonomi sering dipandang sebagai representasi teknokrat yang mengusung
paradigma ekonomi yang liberal, pro-pasar dan internasionalisme, serta
didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Kelompok teknokrat ini umumnya adalah didikan Amerika Serikat dan
kebanyakan menempati pos-pos di Bappenas dan pemerintahan. Dengan
kata lain, latar belakang diadopsinya suatu kebiajkan ekonomi lebih didasari
oleh sejauhmana kebijakan tersebut bisa melindungi kepentingan suatu
kelompok.
     Orientasi     kebijakan   ekonomi    ekonomi-politik          Orde       Baru   bisa
diibaratkan      bergerak   seperti   ’ayunan      pendulum’           guna    meninjau
karakteristik kebiajkan ekonomi Orde Baru dalam sejumlah periodisasi.
Secara umum, pembangunan ekonomi Orde Baru bisa dibagi dalam empat
periode: 1) rehabilitasi, 2) boom minyak, 3) pasca-boom minyak, dan 4)
liberalisasi. Semua itu mempengaruhi kinerja perekonomian.


2.1.1PERIODE STABILISASI DAN REHABILITASI
    (1967 – 1972)

     Fokus kebiajkan ekonomi pada periode ini adalah ’stabilisasi harga’
serta ’mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi’. Pada dasarnya,
periode ini diwarnai oleh pergeseran dari perekonomian tertutup ke arah
perekonomian terbuka yang berorientasi pada pasar. Dorongan untuk




                                Halaman   16    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



membuka perekonomian lebih disebabkan oleh kemampuan pemerintah
untuk membiayai perekonomian domestik yang terbatas. Hal itu membuat
pemerintah harus memikirkan sumber-sumber pendanaan lain.
       Faktor inilah yang mendorong dilakukannya sejumlah deregulasi dan
liberalisasi di sektor perdagangan, finansial, serta invesatsi asing (Pangestu
1996).1 Di sisi lain, periode ini juga ditandai oleh mulai bersentuhannya
Indonesia dengan modal asing, baik itu modal pemerintah dari negara dan
lembaga donor (IMF, Bank Dunia, IGGI), maupun investasi asing.
       Pengaruh      dari   kebijakan       stabilisasi    cukup     terasa     pada     kinerja
perekonomian.         Inflasi    bisa    ditekan      hingga      mendekati       satu     digit.
Pertumbuhan ekonomi bisa dikembalikan ke tingkat positif. Bahkan, secara
rata-rata pertumbuhan ekonomi di lima tahun pertama Orde Baru mencapai
angka 10%. Pengaruh terhadap kesejahteraan dan distribusi pendapatan
juga positif. Keberhasilan kebijakan stabilisasi tersebut menyebabkan daya
beli masyarakat meningkat serta kelangkaan barang dan jasa bisa diatasi
hingga taraf tertentu.
       Karena hiperinflasi serta stagnasi yang terjadi pada akhir masa Orde
lama lebih banyak dirasakan oleh penduduk kota, maka peningkatan daya
beli   masyarakat       tersebut     juga       membawa       pengurangan        pada     angka
kemiskinan, terutama di perkotaan (Booth 2000: tabel 2).2


2.1.2 PERIODE “BOOM” MINYAK (1973–1981)

       Pendapatan       dari    boom      minyak      telah    memberikan         ruang     bagi
pemerintah untuk membiayai berbagai proyek ambisius yang padat modal
maupun terlibat langsung dalam produksi. Rejeki dari minyak ini juga telah
menciptakan dis-insentif bagi pemerintah untuk menjalankan kebijakan
yang terbuka dan pro-pasar.
       Pertumbuhan ekonomi pada era boom minyak masih terjadi pada
tingkat yang cukup tinggi, yaitu 7-8% per tahun. Akan tetapi, di sisi lain,
justru terjadi pemburukan distribusi pendapatan selama periode tersebut.


       1
        Pangestu, Mari E. (1996). Economic Reform, Deregulation, and Privatization: the Indonesian
Experience. Jakarta: CSIS.
      2
        Booth, Anne (2000). “Survey of Recent Development”, BIES 36/1:73-104 (April 2000).



                                      Halaman    17    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomis serta pengeluaran pemerintah
yang bias secara tidak proporsional ke sektor modern, industri yang padat
modal, serta daerah perkotaan.
    Ketimpangan semakin diperparah dengan adanya efek ’Dutch Disease’,
yang membawa apresiasi riil atas nilai tukar. Kondisi tersebut menyebabkan
harga komoditas ekspor Indonesia menjadi kurang kompetitif. Akibatnya,
penduduk yang tinggal di pedesaan, terutama yang bekerja di sektor
pertanian   serta   sektor         yang    berorientasi     ekspor     semakin   dirugikan.
Kenyataan    ini    juga   makin          diperjelas    dengan       meningkatnya   angka
kemiskinan di pedesaan antara 1970-1976.


2.1.3 PERIODE PASCA BOOM MINYAK (1982–
    1985)

      Jatuhnya harga minyak pada awal 1980-an menyebabkan pemerintah
harus mencari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri lainnya. Kebijakan
yang terpilih adalah liberalisasi sektor finansial (1983) dan dilanjutkan
dengan sektor perbankan (1987-1988). Akan tetapi, struktur proteksi di
sektor perdagangan internasional masih tetap tinggi hingga 1985-1986.
Setelah proteksi perlahan-lahan diturunkan, barulah kita melihat peranan
yang besar dari industri yang padat tenaga kerja. Statistik juga mencatat
bagaimana periode tersebut ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang
tinggi hingga dekade 1990-an.
    Perubahan kebijakan tersebut kebijakan tersebut juga membawa
pengaruh atas distribusi serta penurunan angka kemiskinan. Pendapatan
minyak yang berkurang mendorong pemerintah melakukan perubahan
orientasi kebijakan guna mencari pembiayaan alternatif bagi pembangunan
dan banyak memangkas pengeluaran.
    Sejumlah deregulasi dan kebijakan reformasi dijalankan antara lain
kebijakan   devaluasi      riil,    reformasi     perpajakan,         penggalakan   ekspor
nonmigas dan investasi asing, efisiensi BUMN, serta deregulasi finansial
(Lihat pangestu 1991). Kebijakan yang dikenal juga sebagai ’Kebijakan
Penyesuaian Struktural’ (Structural Adjustment Policy) berhasil membawa
sejumlah perbaikan dalam kinerja ekonomi, antara lain peningkatan ekspor




                                     Halaman    18     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



nonmigas. Terutama, sektor industri padat karya yang menjadi penjelasan
utama atas perbaikan distribusi dan angka kemiskinan.


2.1.4 PERIODE LIBERALISASI (1986–1997)

      Dalam periode liberalisasi, pemerintahan Orde Baru memberikan
komitmen        politis   terhadap    perdagangan      bebas      internasional   dengan
menyetujui AFTA, APEC, dan WTO. Jargon ’liberalisasi perdagangan’ yang
semula dipandang sebagai ’anti-Pancasila’ kini justru digunakan sebagai
jargon politik. Untuk beberapa hal, Indonesia bahkan terlihat lebih banyak
dan     cepat    memberikan      komitmen       terhadap      globalisasi.   Antara   lain
ditunjukkan dengan dikeluarkannya paket liberalisasi investasi sektor riil
pada tahun 1994. Namun di sisi lain, hadir pula kebijakan-kebijakan yang
sangat intervensionis dan antipasar. Sebut saja Tata Niaga sejumlah
komoditas serta
pembentukan BPPC, tata niaga jeruk pontianak, proyek Mobil Nasional
(Mobnas), serta dukungan finansial dan politis yang begitu kuat kepada
IPTN.




                                     Halaman   19   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                  Boks 2.1.
                   Ihwal Monopoli Jeruk dan Trauma Petani


 PETANI jeruk pontianak hanya bisa menarik napas panjang jika ditanya soal tata niaga jeruk. Mata
 mereka menerawang kosong, dan lambat laun mata mereka berkaca-kaca seolah menahan kesedihan.
 Ingatan mereka melayang pada peristiwa sekitar tahun 1991 ketika diberlakukan tata niaga jeruk.

 "Hati saya sakit," tutur seorang petani jeruk dengan suara lirih sambil mengelus-elus dada. Setelah
 menarik napas panjang, barulah dia ceritakan betapa pedihnya penderitaan petani ketika ketentuan tata
 niaga jeruk tersebut diberlakukan pemerintah.

 Saat itu petani jeruk pontianak sedang menikmati masa keemasan. Dalam pemasaran, nyaris tidak ada
 saingan karena jeruk impor belum membanjiri pasaran seperti sekarang. Begitu pun jeruk medan belum
 menguasai pasaran.

 Sebagian besar pangsa pasar jeruk di Tanah Air saat itu dikuasai jeruk pontianak yang rasanya terkenal
 manis dan kulitnya tipis. Petani pun menikmati harga yang layak sehingga di sentra jeruk pontianak, yaitu
 di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, kesejahteraan petani ikut terangkat.

 Mobil-mobil bermacam merek hilir mudik di Kabupaten Sambas, yang menandai tingkat kesejahteraan
 petani jeruk saat itu. Penduduk banyak yang melakukan ibadah haji dari usaha pertanian jeruk.
 Pemerintah Kabupaten Sambas pun menikmati cipratan rezeki, terbukti dari pendapatan asli daerah
 (PAD) sebesar Rp 1,5 miliar hanya dari usaha pertanian jeruk. Suatu jumlah yang besar saat itu sebelum
 terjadi krisis moneter tahun 1997.

 Di tengah kegembiraan petani itu, tiba-tiba pemerintah memberlakukan ketentuan tata niaga jeruk yang
 monopolistik. Setiap jeruk petani harus dijual kepada PT Bina Citra Mandiri (BCM), perusahaan milik
 Tommy Soeharto, putra Presiden Soeharto saat itu. Bukan cuma harga jeruk yang ditentukan PT BCM,
 tetapi kuota jeruk juga diberlakukan dengan sangat ketat.

 Pedagang pengumpul hanya boleh menjual sekitar 10 persen dari total omzetnya. Logikanya, jika
 pasokan sedikit, tentu harga jeruk akan naik dan perusahaan menikmati keuntungan berlipat ganda.
 Namun, tidak dipikirkan soal 90 persen produksi jeruk sisanya.

 Sistem monopoli dalam tata niaga ini melarang petani menjual jeruk hasil produksinya yang melimpah
 kepada pihak lain di luar PT BCM. Bahkan, jeruk itu pun tidak boleh dibawa dan diperdagangkan ke luar
 Kecamatan Tebas. Jika nekat membawa atau menjual jeruk, mereka dianggap sebagai penyelundup.
 Kasusnya bukan lagi ditangani polisi, tetapi oleh aparat militer yang menjadi alat pemegang kekuasaan
 saat itu. "Jika coba-coba menjual, sudah pasti masuk kurungan tentara," tutur seorang tokoh petani jeruk.

 Di tengah keputusasaan, kekecewaan, dan rasa frustrasi petani, akhirnya tanaman jeruk itu dibiarkan
 membusuk di kebun. Dalam pikiran petani, dipetik pun percuma karena tidak bisa dipasarkan. Bahkan
 jika dipetik, petani harus mengeluarkan tenaga dan biaya tambahan untuk upah petik dan ongkos pikul.
 Buah jeruk pun akhirnya dibiarkan membusuk dan berjatuhan di kebun.

 "Rupanya karena dibiarkan telantar, tanaman jeruk terserang penyakit. Akar tanaman terserang virus,
 daun-daunnya berguguran, dan perlahan-lahan pohon jeruk mati," ujar Effendi (60), seorang petani jeruk
 terkemuka di Kecamatan Tebas.
 Serangan penyakit Phytophora sp dan Diplodia nataliensis ini cepat sekali menyebar. Dalam waktu
 singkat, sekitar 19.000 hektar areal perkebunan jeruk dengan 7,6 juta pohon jeruk terserang penyakit
 mematikan ini. Petani yang kesal lalu menebang habis tanaman jeruk sehingga hanya tinggal beberapa
 ribu pohon yang tersisa, itu pun di daerah-daerah terpencil, seperti puncak bukit yang sulit dijangkau.

 Dari pohon yang masih tersisa, Departemen Pertanian bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura
 Pontianak serta berbagai instansi lainnya yang peduli mulai mengembangkan kembali jeruk pontianak
 dengan bibit unggulan.
 Kini jeruk pontianak perlahan-lahan bangkit kembali dan petani pun mulai bergairah kembali menanam
      Ketika itu, ekonomi tumbuh petani, jangan yang cukup jeruk yang terbukti telah
 jeruk pontianak. Hanya satu yang diinginkandengan lajuada lagi tata niaga tinggi dan angka
 menghancurkan jeruk pontianak. (FUL/THY)
kemiskinan pun menurun. Akan tetapi, elastisitas angka kemiskinan
 Sumber : Kompas 16 Mei 2005
terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kecil. Atau pengaruh pertumbuhan




                                       Halaman     20     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan yang makin menurun. Hal ini
menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi ternyata diiringi dengan
memburuknya distribusi atau pemerataan pendapatan. Kenyataan tersebut
pada akhirnya mengurangi dampak pertumbuhan ekonomi meskipun angka
kemiskinan menurun.
     Dengan demikian, keempat periode tersebut merefleksikan beberapa
gambaran umum sebagai berikut:
1. Secara umum, arah kebijakan ekonomi Orde Baru berjalan dalam
   kerangka state-centered dengan negara sebagai aktor yang paling
   dominan dalam penentuan suatu kebijakan.
2. Logika negara ’teknokrasi’ mulai menjadi relevan ketika kepentingan
   kekuasaan        perlahan   harus          memberikan       tempat         kepada    logika
   rasionalitas ekonomi pasar. Logika ini dipertegas ketika Presiden Habibie
   mencoba menawarkan paradigma ekonomi yang berbeda sebagai rival
   dari kelompok yang pro-pasar.
3. Relevansi dari peran berbagai kelompok yang beragam, baik itu dalam
   bisnis    maupun       politik    ternyata        cukup     memiliki         andil   dalam
   mempengaruhi kebijakan.
4. Dengan adanya BPPC, kapitalis di pabrik rokok serta perkebunan
   cengkeh tunduk kepada BPPC. Sementara itu, kapitalis di industri
   otomotif juga harus mengalah kepada Tommy Soeharto dengan proyek
   Mobnas-nya. Demikian juga sikap Soeharto sendiri dalam menghadapi
   IMF menjelang kejatuhannya. Krisis membuat pemerintah tak punya
   pilihan selain menerima tawaran kerjasama dengan IMF. Akan tetapi,
   IMF mengajukan berbagai klausul yang mengancam posisi keluarga dan
   kroninya, Soeharto menyatakan bahwa IMF akan membawa Indonesia
   pada ’liberalisme’ yang bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, jargon
   ’liberalisasi’   dan   ’globalisasi’       juga   didengungkan           ketika   Indonesia
   bergabung dengn APEC dan WTO.
5. Hubungan antara tingkat intervensi pemerintah dan kinerja ekonomi
   memperlihatkan bahwa tidak ada pola yang pasti di antara kedua hal
   tersebut. Artinya, pertumbuhan yang tinggi bisa dicapai walaupun
   intervensi pemerintah saat itu relatif besar. Namun, pengaruh antara




                                    Halaman     21   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



   tingkat intervensi pemerintah terhadap pemerataan terlihat lebih jelas.
   Ketika   perekonomian      negara     diwarnai    oleh     tingginya   intervensi
   pemerintah,   distribusi    atau      pemerataan      pendapatan       cenderung
   memburuk. Sebaliknya, saat perekonomian berorientasi pada pasar
   justru terjadi perbaikan dalam pemerataan pendapatan.
     Pada dasarnya, keempat periode tersebut menggambarkan bahwa
mekanisme pengambilan kebijakan ekonomi Orde Baru bersifat state-
centered yang diwarnai oleh dominasi peran negara. Orientasi menuju
mekanisme pasar ditunjukkan oleh kebijakan deregulasi dari liberalisasi
yang cenderung memang merupakan pilihan rasional bagi pemerintah
ketika itu. Artinya, kebijakan yang berorientasi pada pasar dipilih lebih
karena akibat tekanan domestik maupun eksternal, bukan didasari pada
keputusan yang bersifat ideologis.



2.2 PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA
    PASCA 2000

     Apabila pada periode sebelum Tahun 2000, kebijakan pembangunan
didominasi oleh kebijakan industri dan perdagangan yang dilahirkan oleh
pemerintah, maka setelah Tahun 2000 Indonesia mulai memberikan ruang
yang lebih besar untuk kebijakan persaingan (competition policy).             Peran
kebijakan persaingan yang lebih besar ini ditandai dengan berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sejak Maret 2000 dan diikuti dengan
pemberian kesempatan yang lebih besar kepada sektor swasta untuk
berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi.
     Pergeseran kebijakan pembangunan tersebut menunjukkan komitmen
bangsa Indonesia untuk melandaskan perekonomiannya pada mekanisme
pasar, bukannya ekonomi terpimpin yang menonjolkan peran negara
sebagai aktor utama perekonomian. Secara teori, mekanisme pasar
menawarkan solusi atas problem yang dihadapi oleh ekonomi terpimpin.
Mekanisme pasar      tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk
menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, tiap
individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang ia butuhkan dan
bagaimana memenuhinya. Pembenaran atas dibolehkannya pemerintah



                               Halaman    22   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



melakukan intervensi hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna,
dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi terjadinya kompetisi yang
fair yang lebih dikenal dengan istilah market failure. Intervensi pemerintah
ini harus dilakukan secara proporsional untuk menghindari government
failure sebagaimana yang terjadi di era sebelumnya.
     Menyusul diberlakukannya hukum persaingan, pembuat kebijakan di
Indonesia    melahirkan   berbagai        kebijakan    yang       mengarah   kepada
deregulasi, keterbukaan pasar dan privatisasi kepemilikan negara di
berbagai bidang usaha.    Deregulasi yang paling menonjol adalah disektor
migas, transportasi udara dan telekomunikasi. Selain itu, di sektor industri
otomotif, semen, kertas, pupuk dan lain lain terlihat jelas adanya
perubahan yang lebih positif ke arah kebijakan persaingan.


2.2.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN NILAI-
      NILAI PERSAINGAN USAHA

      Dalam kurun waktu lima tahun ini ditandai pula dengan semakin
meningkatnya kualitas dan intensitas perhatian KPPU terhadap kebijakan
Pemerintah yang tidak sejalan dengan persaingan usaha. Evaluasi KPPU
atas kebijakan tersebut antara lain mencakup sektor utilitas (utility sectors)
seperti listrik dan migas, industri dengan konsentrasi tinggi, sektor yang
ditataniagakan maupun kebijakan Pemerintah yang mengatur kegiatan yang
sebenarnya    dapat   dilepas     ke      mekanisme      bisnis    untuk   perbaikan
performansinya, seperti pengurusan haji.
      Sumber kebijakan Pemerintah yang belum sejalan dengan Undang-
undang persaingan usaha tersebut antara lain adalah kebijakan Pemerintah
yang tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang jelas atau
kebijakan yang belum selaras dengan UU No 5 Tahun 1999.
      Sebagai salah upaya KPPU untuk mejembatani hal tersebut KPPU
juga berperan aktif mendampingi Delegasi Indonesia di forum-forum
internasional khususnya APEC yang membahas regulatory reform.                  KPPU
mendorong Pemerintah melalui Menko Perekonomian untuk secra aktif
mengembangkan regulatory reform terutama di bidang ekonomi agar nilai-




                                Halaman    23   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



nilai persaingan usaha yang sehat dapat tumbuh secara positif dan
memberikan manfaat setingi-tingginya bagi rakyat Indonesia.
      Dari pengamatan KPPU selama lima tahun ini, kebijakan yang tidak
selaras dengan UU No 5 Tahun 1999, dikategorikan ke dalam tiga
kelompok. Pertama, kelompok kebijakan yang memberikan ruang lebih
besar kepada pelaku usaha yang memiliki posisi dominan atau pelaku usaha
tertentu. Kebijakan Pemerintah tersebut cenderung menciptakan entry
barrier   bagi     pelaku     usaha     pesaingnya.    Akibatnya          muncul   perilaku
penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tersebut. Hal ini muncul
antara lain dalam kasus penerapan BMAD Carbon Black.
      Kelompok kedua adalah kebijakan pemerintah yang memfasilitasi
munculnya        perjanjian    antara     pelaku   usaha      yang        secara   eksplisit
bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999. Misalnya program kemitraan
dalam industri peternakan ayam yang memunculkan perjanjian tertutup.
Juga Program DSM Terang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral yang memfasilitasi hadirnya perjanjian eksklusif antar pelaku usaha.
Akibat dari munculnya perjanjian seperti itu, maka muncul perilaku anti
persaingan dari pelaku usaha seperti menciptakan entry barrier dan
pembatasan-pembatasan kepada mitra yang melakukan perjanjian.
      Kelompok ketiga adalah kebijakan yang merupakan bentuk intervensi
Pemerintah terhadap mekanisme pasar yang berjalan. Hal ini antara lain
muncul dalam bentuk tata niaga atau regulasi yang membatasi jumlah
pemain yang terlibat. Dilihat dari aspek persaingan, hal ini merupakan
kemunduran, karena mencegah bekerjanya mekanisme pasar di sektor
tersebut yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Pasar
yang dibebaskan bersaing dipercaya dapat memberikan banyak keuntungan
dan peran Pemerintah diperlukan untuk mewujudkannya. Akan tetapi pada
kasus tertentu, persaingan dapat berhasil dengan baik apabila Pemerintah
tidak mengintervensi. Apalagi bila intervensi yang terjadi cenderung
menguntungkan segelintir pelaku usaha yang meraup keuntungan besar.
Ironisnya, terkadang permasalahan dalam industri tersebut bersumber dari
hal-hal di luar persoalan ekonomi, seperti penyelundupan. Sayangnya solusi
yang diambil malah merusak tatanan yang sudah berjalan dengan baik dan




                                  Halaman    24    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



sesuai dengan mekanisme persaingan. Contohnya adalah penanganan
kebijakan industri gula.
      Secara umum dapat disimpulkan bahwa kurangnya internalisasi nilai-
nilai persaingan usaha dalam kebijakan Pemerintah diakibatkan antara lain
oleh rendahnya pemahaman terhadap nilai persaingan, khususnya UU No 5
Tahun 1999. Selain itu, juga akibat terlalu jauhnya intervensi Pemerintah
ke dalam pasar, perumusan peraturan perundang-undangan yang tidak
memperhatikan hirarki hukum, kepastian hukum, harmonisasi dengan
peraturan lainnya, serta tidak sinerginya kebijakan Pemerintah dengan
kebijakan pendukung iklim persaingan usaha.


2.2.2. BUMN DAN PERSAINGAN USAHA DI
       INDONESIA

     Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku usaha yang
melakukan kegiatan ekonomi di wilayah hukum Indonesia merupkan salah
satu pihak yang diawasi oleh UU Persaingan. Dalam hal ini, kegiatan BUMN
yang seringkali terkait dengan persaingan usaha yang tidak sehat tentunya
cenderung bertentangan dengan semangat antimonopoli yang ditegaskan
dalam UU No. 5 Tahun 1999.
     Dari sejumlah perkara maupun yang masih dalam proses penanganan
KPPU, beberapa perkara di antaranya terkait dengan kinerja BUMN. Lima
perkara yang melibatkan BUMN tersebut bahkan telah ditetapkan sebagai
Penetapan sedangkan tujuh (7) Putusan dan satu (1) perkara lainnya masih
ditangani KPPU.
     Selain dalam hal penanganan perkara, kegitan BUMN ternyata juga
menjadi sorotan dalam tugas lain KPPU, yaitu Monitoring dan Kajian. Dari
32 pelaku usaha yang dibidik oleh KPPU, enam (6) di antaranya melibatkan
kegiatan BUMN yang bergerak di bidang industri transportasi darat, laut,
dan udara, industri kelistrikan, perminyakan, pengelolaan pelabuhan,
telekomunikasi, dan industri semen.
     Selain itu, berdasarkan hasil kajian KPPU terhadap lebih dari 15 sektor
industri, 10 di antaranya terkait dengan peran dominan BUMN. Dominasi
tersebut   menyangkut      industri     pupuk,   semen,       migas,   kelistrikan,




                              Halaman    25   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



transportasi, telekomunikasi, pos, jaminan sosial, perbankan, dan jasa
konstruksi. Gambaran tersebut telah menunjukkan dominasi kasus-kasus
persaingan usaha oleh adanya keterlibatan BUMN. Sementara pada saat
yang sama, peran dan jumlah BUMN maih sangat mempengaruhi kegiatan
dunia usaha.
     Kondisi tersebut semakin menyudutkan perilaku BUMN di mata
mayarakat. Dengan demikian, melalui tulisan ini KPPU berharap agar BUMN
segera memenuhi tuntutan untuk mengubah peran dan perilakunya agar
senantiasa sejalan dengan iklim persaingan usaha yang sehat sesuai
dengan UU No. 5 Tahun 1999.


2.3. PERSAINGAN USAHA DI SEKTOR–SEKTOR
      TEREGULASI

       KPPU berupaya memperkenalkan persaingan usaha yang sehat
melalui berbagai upaya advokasi, terutama di sektor industri yang selama
ini diregulasi.    Di sektor Telekomunikasi misalnya, Tim Kajian KPPU
menemukan perlunya pengaturan duopoli segera diakhiri dan diberikan
kesempatan lebih luas, khususnya di bidang layanan telpon tetap (fixed
lines) bagi para pelaku usaha lain. Pemberian kesempatan ini, baik melalui
pola standarisasi atau alokasi terbuka, akan secara signifikan meningkatkan
teledensitas telekomunikasi di Indonesia.
       Di sektor penerbangan, KPPU masih meyakini tidak diperlukannya
penetapan tarif batas bawah yang akan menciptakan kerugian akibat
inefisiensi   pemanfaatan   sumber      daya   (dead    weight        loss)   dan   akan
mengarah kepada matinya pelaku usaha penerbangan kecil atau terjadinya
perang tarif terselubung melalui diskon dan hadiah.               Pengaturan untuk
keselamatan dan keamanan penerbangan selayaknya secara langsung
diarahkan kepada standarisasi dan mekanisme pengawasan yang lebih
ketat yang tidak memungkinkan perusahaan penerbangan melakukan
penghematan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan
penerbangan.
       Sektor lain yang mendapat perhatian dari KPPU adalah sektor
Asuransi dan Perbankan. Dua buah perkara yang ditangani KPPU di periode




                              Halaman    26    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



awal berdirinya, melibatkan dua Bank besar BUMN dan salah satunya terkait
dengan usaha asuransi.            Walaupun kedua perkara tersebut oleh Komisi
diputuskan tidak ada pelanggaran UU Nomor 5/1999, namun nuansa
kurangnya         transparansi     dan    akuntabilitas       yang      dapat        mendorong
tumbuhnya persaingan usaha yang sehat menyebabkan KPPU melahirkan
beberapa rekomendasi yang meminta kedua Bank BUMN tersebut untuk
memperbaiki praktek berbisnis mereka.


2.3.1. SEKTOR TELEKOMUNIKASI

         Industri    telekomunikasi       adalah      industri      yang       sangat     pesat
perkembangannya akhir-akhir ini. Akselerasi perkembangan industri yang
cenderung bergerak turbulen ini, didorong oleh perubahan yang sangat
cepat dari teknologi utama pendukungnya yakni teknologi telekomunikasi
dan informasi.
         Perubahan yang radikal dalam kedua teknologi tersebut telah
mengubah peta pengelolaan telekomunikasi di seluruh dunia. Sebagaimana
diketahui, pada awalnya awalnya industri telekomunikasi dikenal sebagai
industri yang padat modal dan teknologi sehingga tergolong ke dalam
industri natural monopoly, yang akan menghasilkan output efisien apabila
dikelola oleh hanya satu pelaku usaha.
         Tetapi     perkembangan         kemudian      mematahkan            mitos    tersebut.
Perubahan      cepat    dari     teknologi     telekomunikasi      dan       informasi,   telah
menyebabkan restriksi skala ekonomi industri telekomunikasi tereduksi.
Berbagai alternatif infrastruktur telekomunikasi terus berkembang dengan
biaya yang cenderung terus menurun. Kini kita tidak hanya mengenal fixed
telephone dan telepon satelit sebagai infrastruktur telekomunikasi yang
telah berkembang selama beberapa dekade, tetapi juga telah mengenal
infrastruktur lainnya seperti cellular telephone, Voice over Internet Protocal
(VoIP), Virtual Private Network (VPN) dan beberapa alternatif lainnya.
         Turunnya skala ekonomis industri ini, misalnya tergambar dari
turunnya investasi yang diperlukan untuk satu satuan sambungan telepon
(sst).   Apabila     pada   awalnya       satu    satuan     sambungan         telepon    (sst)
memerlukan dana sebesar $ 1.000, maka saat ini biaya tersebut menurun




                                     Halaman     27   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



drastis menjadi hanya $ 150-200/sst. Bahkan terdapat beberapa operator
yang menghabiskan hanya $ 70-80 saja per sst.
      Fenomena tersebut terjadi di seluruh dunia. Akibatnya kemudian
terjadi perubahan model pengelolaan sektor telekomunikasi dari monopoli
menuju      persaingan   (kompetisi).       Fakta    menunjukkan           bahwa    industri
telekomunikasi menghasilkan output yang lebih efisien setelah dikelola
melalui model persaingan bukan monopoli. Indonesia saat ini, termasuk
Negara yang telah menerapkan model persaingan dalam pengelolaan
industri telekomunikasinya, melalui pemberlakuan UU No 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi. Beberapa bagian dari sektor Telekomunikasi kini
telah menjadi sektor yang terbuka bagi siapapun pelaku usaha yang tertarik
untuk menekuninya.
      Fakta kemudian menunjukkan bahwa persaingan telah menjadi salah
satu solusi bagi problem telekomunikasi Indonesia selama ini, yakni
teledensitas.    Sebagaimana       diketahui        meskipun        perjalanan       industri
telekomunikasi Indonesia telah berumur lebih dari satu abad, kondisinya
masih memprihatinkan. Telepon fixed line yang dikembangkan sejak masa
penjajahan,     teledensitasnya     baru     mencapai        3.5    %      saja    saat   ini.
Perkembangan mengejutkan justru dicapai saat telekomunikasi seluler
muncul menjadi alternatif sarana telekomunikasi. Dalam kurun waktu
kurang dari 10 tahun, jumlah satuan sambungan telepon seluler telah
melebihi satuan sambungan telepon fixed line. Saat ini, satuan sambungan
telepon fixed line stagnan pada angka 8-9 juta sst, sementara satuan
sambungan telepon telekomunikasi seluler mencapai 30 juta sst.
      Analisis terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa akselerasi
perkembangan telekomunikasi seluler lebih disebabkan oleh hadirnya
teknologi alternatif yang menyebabkan biaya investasi infrastrukturnya
lebih rendah dibandingkan fixed line. Selain itu, value added yang
ditawarkan telepon seluler berupa fleksibilitas dan mobilitas menjadi
pendorong utama tumbuh suburnya pengguna sarana telekomunikasi
tersebut.
      Tetapi di balik semua itu, terdapat fenomena yang mungkin tidak
teramati     tetapi   menjadi   kunci       keberhasilan       perkembangan         industri




                                  Halaman    28     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



telekomunikasi seluler yakni persaingan usaha. Sampai saat ini di industri
telekomunikasi seluler terdapat PT Telekomunikasi Seluler, PT Indosat, PT
Excelcomindo Pratama,     PT Mobile 8, PT Lippo Telecom dan PT Mandara
Seluler yang bersaing secara ketat memperebutkan ceruk pasar yang
tersedia. Sementara di telepon fixed line hanya terdapat PT Telkom dan PT
Indosat untuk nasional ditambah PT Bakrie Telecom untuk wilayah DKI
Jakarta dan Jawa Barat.
      Persaingan yang sangat ketat di industri telekomunikasi seluler, telah
menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dalam
upaya memenangkan persaingan. Salah satu bentuk peningkatan kualitas
layanan adalah dengan meningkatkan coverage area melalui pembangunan
secara kontinyu infrastruktur telekomunikasi di berbagai wilayah yang
memiliki potensi pasar. Bidikan tidak hanya diarahkan di kota besar saja. PT
Telkomsel, misalnya mengklaim coverage areanya telah meliputi seluruh
wilayah Indonesia. Di pulau Jawa, beberapa wilayah yang sebelumnya tidak
tersentuh jaringan fixed line kini kebutuhan telekomunikasinya telah
dipenuhi oleh beberapa operator telekomunikasi seluler.
      Persaingan usaha di telekomunikasi seluler, bahkan memunculkan
fenomena positif yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam industri
telekomunikasi Indonesia, yakni turunnya tarif. Persaingan ketat antar
perusahaan   telekomunikasi    seluler   telah   menyebabkan         pelaku   usaha
mengeluarkan berbagai strategi bersaing yang antara lain muncul dalam
bentuk rendahnya tarif jasa telekomunikasi yang ditawarkan.
      Fenomena turunnya tarif akibat persaingan usaha, tidak hanya terjadi
di telekomunikasi seluler, tetapi juga di segmen telekomunikasi lainnya.
Misalnya di jasa SLI, sejak PT Telkom menggelar SLI Telkom Global (017)
dengan teknologi VoIP, PT Indosat melakukan reduksi tarif sampai 40%,
suatu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan reduksi tarif secara
tidak langsung juga terjadi di fixed line, saat PT Telkom menaikan tarif fixed
line sampai 28 % dengan alasan rebalancing tarif untuk memasuki era
persaingan, PT Indosat mengeluarkan produk fixed linenya Star One yang
tarifnya sama dengan tarif PT Telkom sebelum rebalancing.




                              Halaman    29   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       Sayangnya perkembangan yang menggembirakan tersebut tidak
diikuti oleh kebijakan sektor telekomunikasi yang memadai. Akibatnya
beberapa perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan
usaha yang sehatpun terjadi. Mencermati kondisi yang ada kemudian
secara khusus KPPU telah melakukan kajian terhadap berbagai kebijakan
Pemerintah di sektor telekomunikasi dalam perspektif persaingan usaha.
KPPU   berhasil   mengidentifikasi   beberapa     kebijakan      Pemerintah    yang
berpotensi mendorong lahirnya praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat.



2.3.2. SEKTOR TRANSPORTASI:PENERBANGAN

       Kondisi industri penerbangan nasional sebelum Tahun 2000 terus
berjalan di tempat. Pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang menjadi
penghalang     masuknya     pendatang     baru.      Pada      tahun      pemerintah
mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 tahun 1980 tentang larangan
pemasukan dan pemberian izin pengoperasian pesawat terbang. Pemerintah
mengatur penggunaan jenis pesawat terbang, dan melarang penggunaan
pesawat terbang dan helikopter yang mempunyai fungsi dan jenis yang
telah, sedang dan akan diproduksi di dalam negeri.
       Pada tahun 1990, pemerintah mengeluarkan dua peraturan mengenai
penerbangan, yaitu Kepmenhub No.126/1990 tentang jaringan dan rute
penerbangan    dan   Kepmenhub       No.127/1990      tentang        penyelenggaraan
angkutan udara. Pemerintah menetapkan kebijakan untuk membatasi
jumlah perusahaan penerbangan domestik berjadwal yang beroperasi di
Indonesia. Hanya terdapat enam maskapai penerbangan bisa melayani
penerbangan domestik yaitu Garuda, Merpati, Mandala, Sempati, Bouraq,
dan Dirgantara Air Service. Dan pada tahun itu juga, pemerintah melalui
Menteri Perhubungan mengeluarkan             Keputusan Menteri Perhubungan
No.40 tahun 1990 tentang kebijakan tarif angkutan penumpang dan
barang. Pemerintah juga mengatur besarnya tarif penumpang kelas
ekonomi dan membatasi maksimal 40 % dari kapasitas tempat duduk
pesawat terbang yang dapat digunakan untuk penumpang kelas non
ekonomi.



                              Halaman   30    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      Kemudian     pada   tahun    1993       dkeluarkan      Keputusan        Menteri
Perhubungan No.44 tahun 1993 tentang penutupan sementara pemberian
izin usaha perusahaan penerbangan angkutan udara berjadwal. Dengan
peraturan-peraturan yang ketat pada periode 1990-an, pemerintah telah
membatasi    ruang   gerak    industri     penerbangan.         Pemerintah       tidak
mengeluarkan izin terhadap maskapai penerbangan baru, menetapkan rute
penerbangan, tarif, jenis pesawat, dan sebagainya. Baru kemudian keluar
PP No. 40/1995 yang membuka peluang bagi pendatang baru menggeluti
penerbangan berjadwal. Dengan modal minimal Rp 6 milyar, seseorang
atau badan hukum sudah bisa membuka usaha penerbangan komersial
berjadwal. Peraturan ini dimanfaatkan oleh Sempati Air dan Dirgantara Air
Service   yang   sebelumnya   merupakan        penerbangan           charter   menjadi
perusahaan penerbangan berjadwal
      Memasuki tahun 1999, Indonesia memasuki era baru, era reformasi
yang ditandai dengan pergantian rezim.semenjak itu usaha menciptakan
sebuah iklim industri yang sehat didalam negeri mulai kian gencar
dilakukan. Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang persaingan usaha yang
sehat dan larangan praktek monopoli mungkin merupakan sebuah tonggak
perjuangan menerapkan ekonomi pasar di Indonesia.
      Kemudian pada tahun 2000 Pemerintah mencabut Inpres No. 1 1980
dan mengeluarkan Keppres No.33 tahun 2000. Keppres ini mengizinkan
maskapai untuk menentukan tipe pesawat yang akan digunakan sesuai
kemampuan. Umur pesawat tidak ditentukan secara eksplisit, asalkan
pesawat tersebut memenuhi peraturan dan persyaratan kelaikan udara dari
Dinas Sertifikasi Kelaikan Udara (DSKU).
      Pada tahun 2001 Pemerintah mempermudah izin untuk mendirikan
sebuah perusahan penerbangan. Melalui Keputusan Menteri Perhubungan
No.11 tahun 2001, Pemerintah menetapkan aturan tentang jenis, jumlah
serta umur pesawat yang akan dioperasikan perusahaan penerbangan
nasional. Intinya peraturan itu tidak memberatkan            new entry. Misalnya,
hanya cukup dengan menguasai dua pesawat yang layak terbang maka bisa
menjadi perusahaan penerbangan. Menguasai disini bukan berarti harus
memiliki, cukup dengan menyewa dua buah pesawat bekas yang memenuhi




                              Halaman    31   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



peraturan dan persyaratan kelaikan terbang maka seseorang bisa menjadi
pengusaha penerbangan.
      Atas permintaan dan saran KPPU Pemerintah melakukan pencabutan
mandat pengaturan tarif dari INACA dan penetapan tarif dikembalikan
kepada pemerintah sesuai dengan Pasal 40 UU no. 15/1992 tentang
Penerbangan. Kemudian pemerintah mengambil langkah konkrit, melalui
Kepmenhub No.8 2002 pemerintah menghapus tarif batas bawah kemudian
disusul dengan Kepmenhub No.9 tahun 2002 tentang penetapan tarif batas
atas. Sebenarnya, secara implisit, melalui kebijakan ini pemerintah telah
membiarkan harga terbentuk dengan sendirinya dengan mekanisme pasar.
      Kebijakan-kebijakan pemerintah ini mampu memicu gairah pemodal
untuk menerjuni sektor industri ini. Maka, bermunculanlah aneka maskapai
yang menawarkan satu jenis layanan, angkutan penumpang lewat udara.
Dari data departemen perhubungan di dapatkan bahwa pada tahun 1996
perusahaan penerbangan nasional yang berkecimpung dalam bisnis hanya
ada enam maskapai. Dalam kurun waktu tujuh tahun jumlahnya pesat,
jumlah maskapai yang beroperasi pada tahun 2003 ada 21 maskapai
dengan perincian 16 pendatang baru dan 5 pemain lama.
      Jumlah   penumpang    pun   tumbuh     dengan      pesat    dari     rata-rata
pertumbuhan 14 persen sebelumnya menjadi 26 persen. Diperkirakan pada
Tahun 2004 lalu jumlah penumpang menembus angka 20 juta orang.
Angka ini hampir dua kali lipat dari rata-rata jumlah penumpang sebelum
Tahun 2000. Gambar 2.1 menjelaskan pertumbuhan penumpang angkutan
penerbangan sejak 1993 dan proyeksi sampai dengan 2010 yang diperoleh
dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia.
      Fenomena   menarik   lainnya    terlihat   dari   penurunan        tarif   tiket
angkutan penerbangan yang sangat drastis dan terbentuknya strategi
penentuan harga yang bertingkat-tingkat (subclasses). Perubahan strategi
penentuan harga tiket ini adalah konsekuensi logis dari persaingan usaha
yang sehat dan terbuka.    Masuknya penerbangan biaya rendah atau low
costs carrier (LCC), mendorong para pelaku industri penerbangan untuk
merekayasa ulang bisnisnya. Semua ini pada akhirnya memberikan pilihan
produk dan harga yang lebih beragam bagi konsumen yang berarti juga




                            Halaman   32   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



memperluas pasar bagi industri penerbangan itu sendiri. Saat ini konsumen
jasa angkutan penerbangan dapat memilih untuk menggunakan jasa yang
murah dengan layanan sekedar terangkut dengan selamat atau yang jauh
lebih mahal dengan layanan bermutu standar internasional.


       Gambar 2.1. Jumlah Penumpang Angkutan Penerbangan di Indonesia




                              Halaman   33   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




                           Halaman   34   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                                                   A
                                                                  BBABB


                                                                  3 3




PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM
DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN

3.1.     KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN
         USAHA

       Penegakan hukum suatu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
akan mengacu kepada sistematika hukum yang telah berjalan.              Setiap
regulasi yang diberlakukan akan efektif mengatur suatu permasalahan
hukum jika berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.                 Pada
prinsipnya, suatu lembaga penegak hukum ingin melakukan hak dan
kewajibannya sebagai pengatur kebijakan untuk melindungi masyarakat
dari tindakan-tindakan yang tidak menyejahterakan masyarakat oleh pihak
lain. UU No. 5/1999 telah menjadi landasan hukum bagi pelaku usaha dan
masyarakat Indonesia untuk bersaing secara sehat, sehingga setiap
prosedur penegakan hukumnya harus senantiasa berjalan sesuai dengan
komitmen KPPU sebagai lembaga independen yang melaksanakan hukum
persaingan usaha.
       Peran sebagai penegak hukum persaingan telah dilaksanakan oleh
KPPU dalam lima tahun terakhir. Putusan yang mengikat secara hukum
telah disampaikan sesuai dengan kepentingannya. Tujuan dari salah satu
aktivitas utamanya tersebut, adalah memberikan sumbangan perbaikan
signifikan bagi ekonomi negeri ini. Temuan KPPU pada berbagai kasus baik
itu dalam penanganan perkara, monitoring atau kajian serta evaluasi
kebijakan, telah menunjukkan betapa pentingnya nilai – nilai persaingan




                            Halaman   35   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



usaha yang sehat diperkenalkan untuk menghindari penyalahgunaan posisi
dominan baik oleh pelaku usaha maupun pembuat kebijakan yang dapat
merugikan masyarakat.              Misalnya dalam monitoring Tata Niaga Garam di
Madura, Tata Niaga Minyak Tanah, Pelaksanaan Busway, Pencetakan
Dokumen Sekuriti, Monopsoni di Industri Susu Jawa Timur, Tarif Maskapai
Penerbangan, Tender di Dinas Kimpraswil Propinsi Riau dan masih banyak
lagi.
        Penegakan hukum UU No.5/1999 oleh KPPU telah menjadi salah satu
ujung tombak gerakan efisiensi di sektor ekonomi melalui instrumen
persaingan usaha. Fakta aktual di beberapa sektor industri menunjukkan
bahwa instrumen ini sangat efektif untuk mendorong terjadinya efisiensi di
beberapa sektor industri. Munculnya reduksi harga/tarif di beberapa sektor
industri tidak bisa dilepaskan dari kehadiran persaingan di sektor tersebut.
Apabila kondisi ini terjadi di seluruh sektor ekonomi Indonesia, maka
harapan munculnya sektor ekonomi yang efisien bukan tidak mungkin akan
segera terwujud.


                                       Gambar 3.1.
                               Jumlah Perkara yang Ditangani

                                     Penanganan Perkara
                                                   Prediksi Penanganan Perkara sampai Bulan Desember 2005
                   10

                   8
         Reports




                   6

                   4

                   2

                   0
                        2000      2001        2002           2003          2004           2005
                                                    Tahun




                                         Halaman    36      Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                BOKS 3. 1
                  Daftar Putusan KPPU 2000 – April 2005

       1.   Putusan Perkara No : 01/KPPU-L/2000 tentang Tender Pengadaan Cashing dan Tubing
            di PT CPI

       2.   Putusan Perkara No : 03/KPPU-L-I/2000 tentang Retail PT. Indomarco Prismatama
            (Indomaret)

       3.   Putusan Perkara No : 07/KPPU-L-I/2001 tentang Tender Pengadaan Bakalan Sapi Impor
            di Jawa Timur.

       4.   Putusan Perkara No : 08/KPPU-L/2001 tentang Tender Pengadaan Barite & Bentonite di
            YPF Maxus Southeast Sumatra B.V.

       5.   Putusan Perkara No : 09/KPPU-L/2001 tentang Tender Pengadaan OSP CAN PT
            (Persero) Telekomunikasi Indonesia

       6.   Putusan Perkara No : 10/KPPU-L/2001 tentang Penentuan Daftar rekanan Asuradur di
            Bank BNI

       7.   Putusan Perkara No : 01/KPPU-I/2002 tentang Pembagian Pekerjaan antara PT.
            Sieamless Pipeline dengan Citra Turbindo

       8.   Putusan Perkara No : 02/KPPU-I/2002 tentang Kartel Day Old Chick (DOC)

       9.   Putusan Perkara No : 03/KPPU-I/2002 tentang Tender Penjualan Saham PT. Indomobil
            Sukses Int'l

       10. Putusan Perkara No : 05/KPPU-L/2002 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan dan
           Kepemilikan Saham dalam Pendistribusian Film (Cineplex 21)

       11. Putusan Perkara No : 01/KPPU-L/2003 tentang Persyaratan Abacus Connection dalam
           penunjukan keagenan pasasi dalam negeri (PT. Garuda Indonesia)

       12. Putusan Perkara No : 02/KPPU-I/2003 tentang kartel Kargo jalur Jakarta-Pontianak

       13. Putusan Perkara No : 03/KPPU-I/2003 tentang kartel Kargo jalur Surabaya-Makassar.

       14. Putusan Perkara No : 04/KPPU-I/2003 tentang Jasa Bongkar Muat Peti Kemas (PT.
           JICT).

       15. Putusan Perkara No : 05/KPPU-I/2003 tentang Pengusaha Angkutan Jalan Raya

       16. Putusan Perkara No : 07/KPPU-L/2003 tentang Tender SIMDUK di Semarang

       17. Putusan Perkara No : 08/KPPU-L/2003 tentang Jasa Audit di PT Telekomunikasi
           Indonesia

       18. Putusan Perkara No : 01/KPPU-L/2004 tentang Jasa Bongkar Muat Bungkil Kelapa Sawit
           di Pelabuhan Belawan

       19. Putusan Perkara No : 03/KPPU-L/2004 tentang Pengadaan Hologram Pita Cukai

       20. Putusan Perkara No : 02/KPPU-I/2004 tentang pemblokiran terhadap SLI yang dilakukan
           oleh PT. Telekomunikasi Indonesia

       21. Putusan Perkara No : 05/KPPU-L/2004 tentang Tender Jasa Pengamanan yang
           diselenggarakan oleh PT. Thames Pam Jaya

       22. Putusan Perkara No : 06/KPPU-L/2004 tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam
           Pasar Produk Baterai

       23. Putusan Perkara No : 07/KPPU-L/2004 tentangTender Penjualan Dua Unit Tanker
           Pertamina.



                                   Halaman     37    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



3.2. LAPORAN YANG MASUK

      Seiring    dengan     perkembangan      kinerja    KPPU,       maka    berbagai
permasalahan persaingan usaha semakin disadari keberadaannya oleh
masyarakat.     Kesadaran ini dtandai dengan meningkatnya jumlah laporan
yang diterima oleh KPPU sepanjang lima tahun terakhir (sejak Juni 2000 –
April 2005). Langkah awal penanganan laporan adalah sejak diterimanya
laporan tentang pelaksanaan tender di PT. Caltex Pacific Indonesia, yang
kemudian ditindaklanjuti menjadi perkara pertama di KPPU.
      Penanganan laporan yang masuk dilakukan sesuai dengan materi
laporan dan kelengkapannya.      Secara keseluruhan, KPPU telah menerima
sebanyak 265 laporan yang setelah diteliti oleh Subdirektorat Penanganan
Pelaporan ternyata hanya sebanyak 172 laporan yang memiliki materi
persaingan usaha.         Materi tersebut sebagian besar meliputi dugaan
mengenai persekongkolan tender, selain itu juga terdapat laporan mengenai
penguasaan      pasar,   penetapan   harga,   perjanjian      tertutup,     monopoli,
oligopoli, jual rugi, penyalahgunaan posisi dominan.           Hal lain yang juga
dilaporkan oleh masyarakat adalah adanya kebijakan pemerintah yang
bersifat anti persaingan.
      Walaupun KPPU selalu terbuka menerima setiap laporan masyarakat,
tetapi setiap laporan yang bukan merupakan yurisdiksi KPPU tidak dapat
ditangani lebih lanjut, melainkan diteruskan kepada kewenangan sistem
hukum yang memuat materi mengenai laporan tersebut.                  Demikian juga,
jika laporan tidak dilengkapi, misalnya dalam bentuk surat tembusan
kepada KPPU, maka proses penanganannya menjadi tidak optimal karena
ketidakjelasan informasi dalam surat tersebut.




                               Halaman   38   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                               Gambar 3.2.
                        Jumlah Laporan yang Masuk

                          Laporan yang Masuk

                                        Prediksi Laporan yang Masuk sampai Bulan Desember 2005
           90
           80
           70
           60
           50
           40
           30
           20
           10
            0
                 2000    2001        2002       2003            2004         Juni 2005

                                        Tahun




                           Halaman     39    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                               BOKS 3.2
         Rekapitulasi Laporan yang diterima 2000 – April 2005

                                                                          Jumlah
   No                     Klasifikasi (Dugaan Pasal)                                             Sektor Usaha
                                                                          Laporan
         Laporan yang berkaitan dengan dugaan oligopoli (4)
   1.                                                                         1        Percetakan buku
         Laporan yang berkaitan dengan dugaan diskriminasi harga (6)
   2.                                                                         1        Sewa menyewa
         Laporan yang berkaitan dengan dugaan kartel (11)                              Peternakan, pertanian, pabrikan
   3.                                                                         4
                                                                                       semen, industri batere
                                                                                       Ritel, peternakan, penerbangan
         Laporan yang berkaitan dengan dugaan
   4.                                                                         4        dan Industri makananan
         integrasi vertikal (14)
         Laporan yang berkaitan dengan dugaan
                                                                                       Industri batere, peternakan,
   5.    Perjanjian tertutup (15)                                             3
                                                                                       distribusi garam
   6.    Laporan yang berkaitan dengan dugaan monopoli (17)                   2        Angkutan, sistem informasi
                                                                                       Perusahaan air minum, pasokan
         Laporan yang berkaitan dengan dugaan Penguasaan Pasar
   7.                                                                         3        pita hologram, telekomunikasi
         (19)
         Laporan yang berkaitan dengan praktek jual rugi (20)                          Industri makanan, jasa
   8.                                                                         3
                                                                                       perparkiran, telekomunikasi
                                                                                       Instansi pemerintah (ATK,
                                                                                       Infrastruktur, kehutanan, survey,
                                                                                       kesehatan, pengadaan alat,
         Laporan yang berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender
   9.                                                                       104        kendaraan), listrik, migas,
         (22)
                                                                                       pertanian, gula ilegal, jasa
                                                                                       keamanan, teknologi informasi

                                                                                       Jasa bioskop, jasa
       Laporan yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan posisi
                                                                                       telekomunikasi, auditing, ritel,
   10. Dominan (25)                                                           7
                                                                                       listrik, distribusi minuman

                                                                                       Migas, ritel, Perda, air minum,
                                                                                       Peraturan lelang, buku pelajaran,
         Laporan yang berkaitan dengan kebijakan anti persaingan yang
   11.                                                                       24        asuransi
         dikeluarkan oleh Pemerintah

                                                                                       Franchise, telekomunikasi,
                                                                                       industri plastik, pengelolaan
   12. Laporan tidak berkaitan dengan yurisdiksi KPPU                        28
                                                                                       bangunan, outsourcing SDM

         Bukan laporan (tembusan)
   13.                                                                       40

   Total Laporan                                                            224




                                          Halaman      40       Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



3.3. PENANGANAN PERKARA

      Salah satu pendukung kinerja KPPU dalam menjawab tantangan
pertumbuhan iklim usaha adalah kegiatan penanganan perkara.                       Kegiatan
ini terkait dengan kegiatan monitoring dan litigasi.               Monitoring ditujukan
untuk setiap pelaku usaha dan jika terindikasi kuat kegiatan mereka
melanggar UU No.5/1999, maka kegiatan mereka dapat dijadikan perkara
inisiatif. Sedangkan, bagi pihak yang telah berperkara dengan KPPU, maka
jika mereka mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU akan ditanggapi
oleh KPPU melalui proses litigasi.
      Rutinitas penanganan perkara adalah jiwa dari UU No.5/1999.
Sepanjang lima tahun keberadaan KPPU, dapat dipilah – pilah perkara yang
ditangani berdasarkan laporan yang diterima, yaitu dari 172 laporan hanya
40 laporan yang dapat dijadikan perkara.              Hal ini terjadi karena setelah
dilakukan proses klarifikasi dan penelitian oleh tim yang bertugas, ternyata
tidak terdapat indikasi awal yang cukup kuat adanya pelanggaran UU
No.5/1999.      Selain    itu,   penanganan        perkara     juga       dapat   dilakukan
berdasarkan inisiatif yang disampaikan oleh Komisi dalam kaitannya dengan
kasus persaingan usaha yang terjadi, misalnya tentang tender penjualan
saham PT. Indomobil Sukses Internasional.
      Perkara di KPPU melalui dua tahap proses pemeriksaan yaitu
Pemeriksaan    Pendahuluan        dan      Pemeriksaan       Lanjutan.       Pada     Tahap
pendahuluan, pemeriksaan diarahkan untuk memperoleh data dan informasi
tentang ada atau tidaknya indikasi pelanggaran UU No.5/1999. Jika tidak
ditemukan    indikasi    yang    cukup     kuat,    maka      perkara      tersebut    akan
dihentikan dan Majelis Komisi mengeluarkan Penetapan apabila terdapat
indikasi kuat, maka akan masuk pemeriksaan tahap lanjutan untuk mencari
pembuktian. Hasil dari perkara yang telah diperiksa adalah Putusan KPPU
yang kemudian harus dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu yang
ditentukan untuk melakukan pemeriksaan telah berakhir.
      Setiap   tahun,     selama    lima     tahun     terakhir,      terdapat    berbagai
permasalahan yang diangkat sebagai perkara.                     Saat ini, KPPU telah
mengeluarkan 23 Putusan KPPU dan 10 Penetapan, dengan selama tahun




                                 Halaman    41     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



berjalan masih ditangani sejumlah 7 perkara. Terkait dengan hal tersebut,
maka KPPU semakin dapat memetakan permasalahan persaingan dalam
dunia usaha untuk peningkatan kualitas penanganan perkara.

                                  Gambar 3.3




                                    Gambar 3.4




3.4. LITIGASI

      Kegiatan penegakan hukum di KPPU terdiri dari empat materi utama,
yaitu penanganan perkara, litigasi, monitoring pelaku usaha dan dengar
pendapat. Keempatnya terkait satu sama lain dan menjalankan fungsinya
agar setiap Putusan KPPU menjadi putusan yang bersifat independen dan
tidak memihak siapa pun. Jika setelah Putusan KPPU dibacakan, pihak yang
terkait   dengan   putusan   mengajukan      keberatan,      maka   KPPU   dapat




                              Halaman   42   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



mempertahankan putusan – putusan KPPU ke lembaga peradilan umum
sebagaimana diamanatkan oleh UU No.5/1999.
      Di samping itu, KPPU juga harus melakukan upaya litigasi bila
terdapat gugatan pihak lain dengan subyek yang berada di luar subyek
putusan seperti dalam proses penanganan perkara, meskipun dalam
undang – undang     galibnya tidak dimungkinkan untuk itu. Melihat yang
terjadi selama ini, tidak sedikit putusan yang dibuat KPPU dibatalkan oleh
pihak Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan yang beragam. Sejak tahun
2000, telah terdapat 8 Putusan KPPU yang diajukan keberatannya oleh
pihak yang berperkara, dengan 2 diantaranya telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sisanya masih dalam proses di tingkat Pengadilan Negeri
dan Mahkamah Agung.
      Perkara keberatan yang berkaitan dengan kasus persaingan usaha
dalam penanganannya memerlukan kerja sama dengan institusi penegak
hukum lain di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Mahkamah
Agung. Kerja sama tersebut salah satunya telah diwujudkan dalam bentuk
Peraturan   Mahkamah   Agung   (Perma)     No.1/2003       tentang   Tata   Cara
Penanganan Perkara Keberatan terhadap Putusan KPPU. Keberadaan Perma
telah menjadi salah satu kekuatan KPPU dalam menghadapi proses
berperkara terhadap pengajuan keberatan.




                            Halaman   43   Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________



                                  BOKS 3.3
          Daftar Perkara yang diajukan keberatan 2000 – April 2005


No.     Daftar Perkara                                           Perkembangan Perkara



1     03/KPPU-I/2002         PROSES LITIGASI:
      (30 Mei 2002)
      Tentang       Tender   Perkara Keberatan (INKRACHT) :
      Penjualan     Saham        PN Jakarta Pusat.
      PT. Indomobil Int’l         - (01/KPPU/2002/ PN.JKT.PST) : PT Deloite & Toche FAS.
                                  - (02/KPPU/2002/PN.JKT.PST) : PT Bhakti Asset Management.

                                 PN Jakarta Selatan.
                                  - (02/Pdt.KPPU/2002/PN.Jkt.Sel) : Jimmy Masrin.
                                  - (03/Pdt.KPPU/2002/PN.Jkt.Sel) : PT Alpha Sekuritas.
                                  - (04/Pdt.KPPU/2002/PN.Jkt.Sel) : PT Holdiko Perkasa.
                                  - (05/Pdt.KPPU/2002/PN.Jkt.Sel) : PT Trimegah Sekuritas.
                                  - (06/Pdt.KPPU/2002/PN.Jkt.Sel) : PT Cipta Sarana Duta Perkasa.

                                 PN Jakarta Barat.
                                  - (001/KPPU/Pdt.P/2002/PN. JKT.BAR) : Pranata Hajadi.

                                 Kasasi MA:
                                  - Putusan Mahkamah Agung menyatakan Putusan KPPU mengenai Indomobil batal demi hokum
                                     dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri mengenai Indomobil.
                                  - Putusan MA membatalkan Putusan KPPU dan Putusan PN.

                             Perkara TUN :
                             (terkait Pasal 3 PERMA No 01 tahun 2003)

                                 PTUN DKI Jakarta.
                                  - (tercatat dengan nomor perkara 59/G.TUN/ 2002/ PTUN – JKT).

                                 PT TUN.
                                  - (tercatat dengan nomor perkara 196/B/2002/PT.TUN.JKT).

                                 Mahkamah Agung Republik Indonesia.
                                 - (tercatat dengan nomor perkara 516/K/TUN/2002).
                                 - Saat ini masih proses


                             Perkara PMH (INKRACHT):
                                 PN Jakarta Pusat.
                                  - (tercatat dengan nomor perkara 163/Pdt/G/2002/PN.Jkt.Pst).

                                 PT DKI Jakarta.
                                  - (tercatat dengan nomor perkara 22/Pdt/2003/PTDKI Jkt).
                                  - Putusan memenangkan KPPU




                                               Halaman       44     Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



No.      Daftar Perkara                                            Perkembangan Perkara



 2     01/KPPU-L/2003         PROSES LITIGASI:
       (4 Agustusl2003)
       tentang tender pipa    Perkara Keberatan :

                               Upaya Keberatan dilakukan oleh PT Garuda pada tanggal 15 Agustus 2003 melalui PN Jakarta Pusat.
                               Putusan PN Jakarta Pusat telah keluar pada tanggal 16 Oktober 2003 mengabulkan keberatan PT
                               Garuda dan membatalkan Putusan KPPU.
                               Saat ini masih dalam proses Kasasi.


 3     04/KPPU-I/2003         PROSES LITIGASI:
       (5 Januari 2004)
       tentang Jasa           Perkara Keberatan :
       Bongkar Muat Peti
       Kemas (JICT)          • Upaya Keberatan dilakukan oleh PT JICT pada tanggal 19 Januari 2004 melalui PN Jakarta Utara
                               dengan       Nomor register          01/PDT.KPPU/2004/ PN.JKT.UT
                             • Majelis Hakim yang memeriksa:
                                1. Sarehwiyono, SH, MH
                                2. HM. Hatta, SH
                                3. Necodemus, SH

                             • Putusan PN Jakarta Utara telah keluar pada tanggal 9 Maret 2004 yang mengabulkan seluruh
                               keberatan PT JICT.
                             • Saat ini masih dalam proses Kasasi.


 4     08/KPPU-L/2003        PROSES LITIGASI:
       (14 Juni 2004)        Perkara Keberatan :
       tentang KAP Hadi      Atas putusan tersebut Terlapor mengajukan upaya keberatan pada tanggal 8 Juli 2004 ke Pengadilan
       Sutanto &             Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register 01/KPPU/2004/PN.Jak.Sel
       rekan/PwC
                             Atas permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan
                             pada tanggal 2 September 2004 yang secara prinsip menyatakan Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2003
                             batal demi hukum.
                             Atas putusan PN Jakarta Selatan tersebut, KPPU mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal
                             14 September 2004.
                             Saat ini masih proses kasasi.

 5     02/KPPU-I/2004        PROSES LITIGASI:
       (13 Agustus 2004)
                             Perkara Keberatan :
                             Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan pada tanggal 14 September 2004 ke Pengadilan Negeri
       tentang PT.           Kelas I Bandung dengan nomor register 256/PDT/G/2004/ PN/BDG
       Telekomunikasi
       Indonesia Tbk         Atas permohonan keberatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengeluarkan putusan pada
                             tanggal 8 Oktober 2004 yang secara prinsip menyatakan Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2003 dibatalkan.
                             Saat ini masih proses pengajuan kasasi.




                                                 Halaman      45      Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________




No.     Daftar Perkara                                            Perkembangan Perkara



6     03/KPPU-L/2004        PROSES LITIGASI:
      (11 Agustus 2004)
                            Perkara Keberatan :
      tentang Peruri dan    Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan pada tanggal 25 Agustus 2004 ke Pengadilan Negeri Kudus
      PT. Pura              dengan nomor register 30/Pdt.P/2004/PN.Kds.
      Nusapersada           Saat ini masih proses pemeriksaan di PN Kudus

7     05/KPPU-L/2004        PROSES LITIGASI

      tentang tender PT.    Perkara Keberatan :
      Thames Pam Jaya       Terlapor I mengajukan upaya Keberatan pada tanggal 28 desember 2004 ke Pengadilan Negeri Jakarta
      (TPJ)                 Selatan dengan Nomor Perkara 02/Pdt.KPPU/2004/PN.Jak-sel.
                            Terlapor II mengajukan Keberatan pada tanggal 29 desember 2004 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
                            dengan Nomor Perkara 03/Pdt.KPPU/2004/PN.Jak-sel.
                            Atas permohonan keberatan Terlapor I tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan
                            putusan pada tanggal 28 Februari 2005 yang pada pokoknya menguatkan Putusan KPPU No. 05/KPPU-
                            L/2004.

8     07/KPPU-L/2004        PROSES LITIGASI
                            Perkara Keberatan:
      tentang tender VLCC   Terlapor I (Pertamina) telah mengajukan Keberatan pada Pengadilan Negeri jakarta Pusat tanggal 18
      PERTAMINA             Maret 2005.
                            Terlapor II (Goldman Sachs) telah mengajukan Keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
                            tanggal 24 Maret 2005.




                                                Halaman      46      Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



3.5. DENGAR PENDAPAT

      Forum    dengar     pendapat         adalah     pertemuan          terbuka    yang
diselenggarakan oleh Komisi untuk mendapatkan informasi dari peserta dan
atau pihak terkait dalam rangka pelaksanaan UU No.5/1999 sebagaimana
ditentukan dalam SK No. 08/KPPU/Kep/XI/ 2000. Setiap keterangan yang
diperoleh dalam forum ini dapat dijadikan dasar bagi Komisi untuk
pembahasan dalam Rapat Komisi guna melakukan penilaian ada atau tidak
adanya   praktek     monopoli   dan       atau   persaingan     usaha      tidak   sehat.
Selanjutnya, jika informasi tersebut telah jelas dan lengkap maka Komisi
dapat memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan
Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran
terhadap UU No.5/1999 (SK No. 05/KPPU/Kep/IX/ 2000).
      Dengan demikian, berbagai informasi akurat yang diperoleh dari para
stakeholder akan sangat berguna bagi KPPU untuk mendapatkan gambaran
yang jelas sehingga upaya KPPU dalam mewujudkan iklim usaha yang
kondusif dapat senantiasa terjaga.         Penjajakan informasi dan data terkait
dengan    lingkungan     program          penegakan      hukum          dengan     tujuan
mendapatkan secara langsung informasi dan data-data mengenai kegiatan
usaha tertentu yang diduga memiliki kondisi persaingan yang tidak sehat
dari stakeholders.     Sehingga, dalam kegiatan ini KPPU belum memiliki
justifikasi tentang ada dan tidaknya pelanggaran atas UU No.5/1999.
Berbeda dengan monitoring, kegiatan dengar pendapat lebih mengarah
pada kajian dalam bentuk panel diskusi, seminar atau workshop. Namun
dari data-data yang ada KPPU dapat menggunakannya sebagai referensi
untuk melakukan tindakan lanjutan dapat berupa monitoring maupun
bentuk kajian terstruktur.




                                Halaman     47   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                             BOKS 3.4
            Pelaksanaan Dengar Pendapat 2000 – April 2005

   1. Dengar pendapat tentang Sistem Niaga Garam Madura dan Permasalahannya yang diadakan di
      Universitas Surabaya pada tanggal 5 Februari 2004.

      Dengar pendapat ini untuk merespon permasalahan seputar sistem niaga garam Madura. Sebab
      dengan adanya di dalam sistem niaga garam Madura terdapat indikasi pelanggaran UU nomor 5
      tahun 1999 yakni :
       a. Adanya MoU sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya kartel, karena hanya dilakukan oleh 9
          pelaku usaha.
       b. Potensi kartel tersebut dilakukan melalui pengaturan produksi dan pemasaran garam.
       c. Sulitnya melakukan pemasaran garam ke Sumatera Utara mengindikasikan bahwa adanya entry
          barrier yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dominan memasarakan garam ke Sumatera
          Utara (PT Garindo dan Budiono). Hal ini semakin jelas setelah adanya keterlibatan kepolisian
          dengan menyita garam petani karena melanggar UU Perlindungan Konsumen.

   2. Dengar pendapat tentang Persaingan Usaha di Bidang Pencetakan Dokumen Sekuriti yang diadakan
      di Kantor KPPU pada tanggal 19 Mei 2004.

       Dengar pendapat ini untuk merespon permasalahan seputar persaingan usaha di bidang pencetakan
       dokumen sekuriti. Sebab pada tanggal 18 Februari 2002, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
       selaku Ketua Badan Kordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) mengeluarkan Surat
       Keputusan No. Kep-046 Tahun 2002 (SK Ka. BIN 046) tentang Pengamanan dan Pengawasan
       Percetakan yang isinya menegaskan bahwa ijin pengadaan bahan baku dan operasi percetakan
       dokumen sekuriti kepada badan-badan usaha diluar Perum Peruri dikeluarkan oleh Departemen
       Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) setelah memperoleh rekomendasi dari Botasupal (SK
       Ka. BIN 046 angka 1).

       SK 046 ini juga ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Surat Edaran No.
       401/650/SJ, (SE Mendagri 401) tanggal 1 April 2002, dengan perihal Pengamanan dan
       Pengawasan percetakan Dokumen Sekuriti, yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota
       seluruh Indonesia yang pada intinya meminta Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia agar
       memperhatikan SK Ka. BIN 046 tersebut.

       Dalam lampiran SK Ka. BIN 046 ini juga menegaskan bahwa terdapat 23 jenis dokumen sekuriti
       instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang harus dicetak oleh Perum Peruri dan 37 jenis dokumen
       sekuriti instansi pemerintah dan BUMN/BUMD yang percetakannya diprioritaskan kepada Perum
       Peruri.

       Kata “harus” dan “diprioritaskan” pada kenyataannya menjadi berbeda karena ternyata Peruri
       hanyalah menjadi broker dan main contractor, sementara PT Era Baru Cipta (PT. EBC) -lah operator
       yang menjalankan bisnis percetakan sekuriti sesuai standar keamanan sesuai dengan Perjanjian
       Kesepakatan Bersama nomor SP-136/III/2002 /043/EBC/PK/III/2002.

   3. Dengar pendapat tentang Konsep Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dugaan
       Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diadakan di Kantor KPPU pada
       13 Oktober 2004.

       Dengar pendapat ini diadakan dalam rangka mendapatkan masukan dari berbagai pihak di dalam
       penyusunan Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penanganan Perkara Dugaan Pelanggaran
       terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai pengganti SK 05?KPPU/KEP/IX/2000
       tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-
       undang Nomor 5 Tahun 1999.

                                     Halaman    48     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



3.6. MONITORING PELAKU USAHA

        Setiap indikasi pelanggaran UU No.5/1999 selalu mendapat perhatian
sesuai dengan proporsi permasalahan yang diamati. Untuk mengakomodasi
hal itu, maka dilakukan kegiatan monitoring pelaku usaha yang dilakukan
dalam rangka untuk mengetahui secara mendalam apakah perilaku pelaku
usaha tertentu memiliki potensi melanggar UU No.5/1999 atau tidak. Hasil
monitoring seringkali dapat saja berupa data dan fakta-fakta yang sangat
mungkin dijadikan sebagai referensi bagi KPPU untuk menangani suatu
perkara inisiatif.
        Melihat   jenis   dan     jumlah     monitoring    yang     sedang      dan   telah
dilaksanakan, maka bagi KPPU, menciptakan suatu iklim usaha yang sehat
merupakan sebuah proses jangka panjang sehingga hadirnya kebijakan
pemerintah yang selaras dengan UU No.5/1999 jelas memiliki nilai strategis
makroekonomi Indonesia. Karena kebijakan yang tidak selaras dengan UU
No.5/1999 ada yang dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi di berbagai
sektor ekonomi.        Lebih lanjut, akibatnya adalah hal itu dapat menjadi
pemicu tidak adanya daya saing industri Indonesia secara jangka panjang,
karena timbulnya distorsi mekanisme pasar yang menghambat upaya
efisiensi ekonomi, menumbuhkan rente ekonomi, menciptakan market
power bagi pelaku usaha pemegang posisi dominan.
        Sepanjang lima tahun terakhir, monitoring yang diawali dengan
kegiatan pengawasan terhadap PT. Bogasari atas posisi dominannya di
pasar    tepung      terigu,    terus   menerus      berkembang           seiring   dengan
perkembangan iklim usaha di Indonesia.                Sehingga, berbagai substansi
monitoring terus mengisi agenda kegiatan di KPPU, diantaranya adalah
mengenai     penetapan         harga,   persekongkolan,       terdapatnya       perjanjian
eksklusif, sistem tata niaga, monopoli, monopsoni, kartel, kolusi dan
tindakan anti persaingan lainnya.            Industri yang diawasi pun berkembang
diantaranya meliputi sektor pertanian, transportasi, divestasi saham,
kesehatan, industri hiburan dan sebagainya.




                                   Halaman    49   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




3.7. HARMONISASI KEBIJAKAN PERSAINGAN

      Program harmonisasi kebijakan merupakan program KPPU yang
ditujukan untuk membangun kerjasama yang baik antara KPPU instansi
Pemerintah dan lembaga lain yang menjadi regulator di sektor ekonomi,
sehingga proses internalisasi nilai-nilai persaingan dalam setiap kebijakan
yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah maupun lembaga regulator
lainnya berjalan dengan baik.
      Dalam implementasinya program harmonisasi kebijakan persaingan
dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu antara lain evaluasi kebijakan
Pemerintah, kajian, pemberian saran pertimbangan kepada Pemerintah,
monitoring saran pertimbangan dan kegiatan pengembangan pranata
hukum persaingan. Evaluasi kebijakan Pemerintah merupakan kegiatan
yang khusus ditujukan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap
sebuah kebijakan sektor ekonomi apakah kebijakan tersebut selaras atau
berseberangan dengan prinsip persaingan usaha.
      Salah satu kegiatan harmonisasi yang perannya sangat signifikan
bagi diakomodasinya nilai-nilai persaingan dalam kebijakan Pemerintah
adalah melalui saran dan pertimbangan KPPU terhadap kebijakan yang
terkait dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Saran
pertimbangan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil beberapa
kegiatan    KPPU      antara   lain    evaluasi   kebijakan      Pemerintah,   Kajian,
monitoring saran pertimbangan, penanganan perkara dan monitoring
pelaku usaha.
       Memperhatikan perkembangan yang terjadi selama lima tahun,
proses harmonisasi kebijakan telah berlangsung dengan baik. Hal tersebut
dapat dilihat dari munculnya respon positif Pemerintah dan lembaga
regulator   lainnya    terhadap       beberapa    saran   dan     pertimbangan   yang
diberikan KPPU.
       Keberhasilan saran dan pertimbangan tersebut, telah menjadi bukti
dari mulai tumbuhnya efektivitas saran dan pertimbangan KPPU sekaligus
pengakuan terhadap peran KPPU dalam mendorong hadirnya persaingan




                                  Halaman   50    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



yang sehat dalam berbagai kebijakan ekonomui, yang bermuara pada
terciptanya efisiensi di sektor tersebut.
       Bukti-bukti   dari     efektivitas   saran     pertimbangan          KPPU      dalam
memperbaiki performansi sektor ekonomi Indonesia dapat dilihat pada
beberapa sektor ekonomi. Contoh yang mengemuka adalah munculnya
persaingan ketat di sektor transportasi udara, yang bermuara pada
hadirnya reduksi tarif yang signifikan mencapai lebih dari 50%. Kondisi ini
tidak lepas dari peran KPPU yang memberikan saran agar kewenangan
INACA dalam penetapan tarif dicabut dan dikembalikan kepada Pemerintah.
Sejalan dengan saran KPPU, Pemerintah kemudian hanya menetapkan
batas atas tarif angkutan udara dalam pengaturan tarif transportasi udara.
Dari kebijakan inilah, lahir persaingan antar pelaku usaha di moda
transportasi udara yang berimbas terhadap perkembangan transportasi
nasional.   Persaingan   di     transportasi     udara   memiliki        multiplier    effect
terhadap munculnya efisiensi di moda transportasi lainnya, yakni darat dan
laut. Kedua moda tersebut dituntut untuk juga melakukan efisiensi apabila
pasarnya tidak ingin diambil alih oleh moda transportasi udara.
       Selain itu, di beberapa sektor ekonomi lainnya respon Pemerintah
terhadap saran pertimbangan KPPU juga sangat positif. Hal ini misalnya
terlihat dari respon Pemerintah terhadap saran penghapusan monopoli
dalam penyaluran kredit perbankan untuk pensiunan dengan jaminan surat
pensiun, penghentian upaya tataniaga Pemerintah Kota Makasar di sektor
industri pertunjukkan film (bioskop) dan sebagainya.
       Tetapi   KPPU     juga    mengakui      bahwa      tidak    semua       saran     dan
pertimbangan yang diberikan kepada Pemerintah direspon secara positif.
Hal ini menjadi catatan tersendiri bagi KPPU. KPPU sendiri kemudian
mengembangkan sub program untuk mencermati perkembangan saran
pertimbangan ytang diberikan kepada Pemerintah dan lembaga regulator
lainnya melalui sub program Evaluasi Saran Pertimbangan KPPU (2003)
atau Monitoring Saran Pertimbangan KPPU (2004/2005). Melalui sub
program tersebut KPPU memonitor/mengevaluasi saran dan pertimbangan
yang   diberikan   kepada       Pemerintah,      dikaitkan     dengan       respon     yang




                                  Halaman   51    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



ditunjukkan Pemerintah serta fakta lapangan yang terkait dengan hadirnya
saran pertimbangan tersebut.
      Dari tahun 2000 sampai memasuki bulan April 2005, KPPU telah
menyampaikan 28 saran dan pertimbangan kepada Pemerintah berkaitan
dengan kebijakan yang berdampak pada persaingan usaha.



                              BOKS 3.5
       Daftar Evaluasi Kebijakan Pemerintah 2003 – April 2005

   Tahun 2002
       1. Penyusunan Saran Kebijakan Kepada Pemerintah dan DPR RI

   Tahun 2003
       1. Penyusunan Saran Kebijakan Di Sektor Minyak dan Gas Bumi
       2. Penyusunan Saran Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pupuk
       3. Penyusunan Saran Kebijakan Pemerintah Di Sektor Telekomunikasi
       4. Penyusunan Saran Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pemasaran Semen Beku
       5. Penyusunan Saran Kebijakan Pemerintah Mengenai SNI Wajib Tepung Terigu

   Tahun 2004
      1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Industri Asuransi Tenaga Kerja Indonesia
      2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Industri Air Minum Dalam Kemasan
      3. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Pipa Pemboran Minyak Dan Gas Bumi (Oil
         Country Tubular Goods/OCTG)
      4. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Industri Pelayaran
      5. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Produk Dalam Negeri
      6. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Ritel
      7. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Koperasi ,
         Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
         Serta Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah
         Melalui Kemitraan Sub Kontrak
      8. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Industri Jasa Taksi Bandar Udara
      9. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Telekomunikasi
      10. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Transportasi Udara

   Tahun 2005
      1. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Yang Terkait Dengan Persaingan Usaha Di Sektor
         Industri Garam
      2. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Yang Terkait Dengan Persaingan Usaha Di Sektor Industri
         Gula
      3. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Yang Terkait Dengan Persaingan Usaha Di Sektor Industri
         Liquid Petroleum Gass (LPG)




                                     Halaman   52     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                            BOKS 3.6
   Daftar Monitoring Saran Pertimbangan KPPU 2004 – Mei 2005


  Tahun 2004 :
  1. Monitoring Saran Pertimbangan KPPU Terhadap Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Tender
  2. Monitoring Saran Pertimbangan KPPU Di Sektor Transportasi Laut
  3. Monitoring Saran Pertimbangan KPPU Di Sektor Industri Gula
  4. Monitoring Saran Pertimbangan KPPU Di Sektor Industri Carbon Black
                                        BOKS 3.7
                 Saran dan Pertimbangan 2000 – April 2005
  Tahun 2005 (per Mei 2005)
  1. Monitoring Saran Pertimbangan KPPU Di Sektor Asuransi



                              BOKS 3.7
          Daftar Saran Pertimbangan KPPU 2001 – Juni 2005

    Tahun 2001

        1. Saran dan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tidak
           melakukan diskriminasi harga bahan bakar solar antar pelaku usaha karena melanggar
           pasal 6 UU No. 5 1999 berupa praktek pembedaan harga.

        2. Saran dan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi tentang
           praktek penetapan harga/tarif taksi di jakarta.

        3. Saran dan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi tentang
           pelimpahan wewenang penetapan tarif taksi dari Pemerintah kepada Organisasi
           Angkutan Darat.

        4. Saran dan Pertimbangan kepada Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi untuk
           segera mencabut surat keputusan Menhub No 25 1997 tentang pelimpahan wewenang
           kepada INACA untuk menetapkan tarif angkutan udara.




    Tahun 2002

        1. Saran pertimbangan kepada Pemerintah cq Menteri Agama RI, berkaitan dengan
           terbitnya SK Menteri Agama mengenai kebijakan penggunaan stiker atau label halal.

        2. Saran dan kebijakan kepada Ketua DPD Organisasi Angkutan darat (ORGANDA) DKI
           Jakarta mengenai Penetapan harga oleh operator bus kota patas AC non ekonomi yang
           akan menghilangkan persaingan terutama dalam harga, sehingga operator tersebut tidak
           terpacu untuk berusaha secara efisien yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.
           Penetapan harga berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 pasal 5 mengenai
           Penetapan Harga




                                    Halaman    53    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________


     Tahun 2003

        1. Saran dan Pertimbangan KPPU tentang Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas di
           Tanjung Priok kepada Menteri Pendayagunaan BUMN. Dalam hal ini KPPU
           menyarankan agar salah satu klausul perjanjian antara PT Pelindo dengan PT Jakarta
           International Container Terminal (JICT) yang berpotensi menjadi entry barrier bagi
           pelaku usaha terminal kontainer dicabut.

        2. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri Keuangan untuk mencabut regulasi
           yang mendorong munculnya monopoli dalam penyaluran kredit bagi para pensiunan di
           Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

        3. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri Perhubungan RI berkaitan dengan
           Rencana Pemerintah Menetapkan Tarif Batas Bawah Angkutan Udara Niaga Berjadwal
           Dalam Negeri Kelas Ekonomi. Dalam hal ini KPPU mendukung Menteri perhubungan
           untuk tidak menetapkan batas bawah tarif.

        4. Saran dan Pertimbangan KPPU mengenai tata edar film oleh Pemerintah Kota
           Makassar, bahwa pengaturan tata edar film oleh Pemerintah Kota Makassar berpotensi
           untuk disalahgunakan dalam bentuk intimidasi atau pemaksaan oleh satu pihak kepada
           pihak lain. Tata edar film tersebut juga akan menurunkan minat investasi dan
           pengembangan usaha perfilman maupun perbioskopan

        5. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan
           Energi agar perjanjian tertutup (exclusive dealing) antara produsen atau distributor
           lampu dengan Koperasi Pegawai atau Karyawan PLN di wilayah DIY dan Jawa Timur
           dalam Program Demand Side Management (DSM) Terang PT. PLN (Persero)
           dihentikan karena bertentangan dengan UU No 5 tahun 1999.

        6. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia terhadap
           Kebijakan Pemerintah dalam Perkembangan Industri Carbon Black agar Pemerintah
           tetap membuka pasar bagi carbon black impor sesuai dengan ketentuan yang berlaku
           karena akan mendorong munculnya persaingan yang sehat dengan pemegang
           monopoli carbon black domestik.

        7. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Bupati Kabupaten Sukabumi terhadap
           Kebijakan Pemerintah dalam pendirian Minimarket Indomaret. Dalam hal ini disarankan
           agar Pemda menggunakan kewenangannya untuk mengatur tata ruang dalam pendirian
           usaha di sektor ritel.

        8. Saran Pertimbangan KPPU kepada Menteri Pertanian RI tentang Pola Kemitraan
           Peternakan Ayam. Dalam hal ini disarankan agar pola kerjasama antara inti dan plasma
           dalam peternakan ayam diperbaiki sehingga selaras dengan UU No 5 Tahun 1999.

        9. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Walikota Makassar tentang Penyempurnaan
           Mekanisme dan Program Kerja Sub Bidang Perfilman di Wilayah Kota Makassar
           (RANTUS) agar selaras dengan UU No 5 tahun 1999

        10. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Presiden Republik Indonesia terkait Persaingan
            Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Saran ini merupakan tindak
            lanjut Saran Kebijakan KPPU sebelumnya ke Menteri Perhubungan mengenai
            persaingan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Dalam hal ini KPPU
            menyarankan agar batas bawah tidak diberlakukan.




                                   Halaman    54     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




    Tahun 2004

       1. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang
          Tata Niaga Gula Impor yang dapat menimbulkan hambatan masuk (entry barrier) bagi
          pelaku-pelaku potensial untuk melakukan impor dan distribusi gula.

       2. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Presiden Republik Indonesia tentang rencana
          Pemerintah untuk menerbitkan Instruksi Presiden Pelayaran, KPPU berhasil mencermati
          bahwa beberapa substansi yang diatur dalam Inpres tersebut berpotensi untuk
          bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999. Hal ini misalnya antara lain berkaitan
          dengan ketentuan kewajiban penggunaan kapal pelayaran Indonesia, kewajiban
          pembangunan kapal oleh industri perkapalan nasional dan lain-lain yang dapat
          menimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha, apabila dalam implementasinya tidak
          dilaksanakan secara transparan.

       3. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
          (Botasupal) mengenai Kebijakan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
          (Botasupal) yang menetapkan harga pencetakan dokumen warkat dan dokumen kliring
          minimal secara sepihak, dengan alasan untuk mengakhiri persaingan tidak sehat yang
          mengorbankan kualitas cetak dan sekuriti.




                                  Halaman    55    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________


   Tahun 2005

      1. Saran dan pertimbangan KPPU kepada Bupati Garut Jawa Barat tentang pelelangan
         terbatas dalam pembangunan Gedung Olah Raga Kabupaten Garut, yang hanya
         mengundang beberapa pelaku usaha saja sehingga membatasi pelaku usaha lain untuk
         ikut serta. Hal tersebut berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999 pasal 22 tentang
         persekongkolan tender.
      2. Saran dan pertimbangan KPPU kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
         tentang pengaturan dalam Kepmennakertrans No. Kep-157/MEN/2003 tentang Asuransi
         TKI yang berpotensi menghilangkan persaingan, berpotensi memunculkan kartel dan
         berpotensi memunculkan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
      3. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Adanya
         kebijakan Pemerintah di sektor telekomunkasi yang perlu dibenahi seperti :
                - Kebijakan terminasi duopoli
                - Kebijakan interkoneksi
                - Kebijakan yang terkait dengan integrasi vertikal
                - Pembentukan lembaga regulasi independen
                - Penanganganan conflict of interest akibat rangkap jabatan
                - Penerapan modern licencing
                - Kebijakan penanganan inovasi teknologi komunikasi
                - Kebijakan privatisasi dan merger perusahaan telekomunikasi
      4. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia
         mengenai tidak jelasnya status perusahaan tertentu yang diperiksa KPPU dapat
         menimbulkan kerancuan mengenai hubungan perusahaan-perusahaan tersebut dan
         mempersulit KPPU dalam melakukan penyelidikan atas kasus terkait perusahaan-
         perusahaan tersebut.
      5. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
         Saran pertimbangan ini mengenai hal yang sama dengan saran pertimbangan kepada
         Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia di atas.
      6. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri Keuangan RI mengenai Asuransi
         resiko Khusus Gempa Bumi terkait praktek pooling dalam industri asuransi, serta
         pengaturannya melalui Surat Edaran Dirjend Lembaga Keuangan No. SE-6047/LK/2003
         dan Surat Edaran Dirjend No. 1505/LK/2002, yang berpotensi melanggar UU No. 5
         Tahun 1999.
      7. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada menteri Dalam Negeri mengenai Instruksi
         Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 1997 tentang Prosedur Pelaksanaan Keputusan
         Menteri Dalam negeri No. 89 Tahun 1997 tentang Perlindungan Asuransi Atas Barang
         Milik Pemerintah Daerah yang berpotensi menyebabkan munculnya praktek monopoli
         dalam asuransi penjaminan barang milik Pemerintah Daerah.
      8. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait
         pengaturan dalam Kepmennakertrans No. KEP-114/MEN/VII/2004 tentang Penunjukan
         Koperasi Pelita Depnakertrans untuk Melakukan Proses Pengadaan dan Pengelolaan
         Kendaraan Pemulangan TKI dari Luar Negeri, yang berpotensi menjadi entry barrier
         bagi pelaku usaha lain sejenis.
      9. Saran dan Pertimbangan KPPU kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
         (ESDM) terkait RUU Ketenagalistrikan. KPPU menyarankan agar penyusunan RUU
         Ketenagalistrikan dapat mengakomodasi nilai-nilai dalam UU 5 Tahun 1999 mengenai
         Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta munculnya kerjasama
         sinergis berbasis kompetensi antara KPPU dan regulator di sektor ketenagalistrikan.




                                   Halaman    56    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



3.8.    PENGEMBANGAN PRANATA HUKUM
        PERSAINGAN

       Tantangan untuk implementasi UU No. 5/1999 secara menyeluruh,
terus memicu KPPU untuk konsisten terhadap komitmennya, mengingat
membangun iklim usaha yang kondusif                  bukanlah hal yang mudah.
Kekurangan dan kelebihan UU No. 5/1999 beserta implementasinya harus
dipandang secara aktual. Perangkat-perangkatnya harus dipenuhi dan
struktur-strukturnya harus dilaksanakan. Kondisi UU No. 5/1999 saat ini
memang perlu dicermati agar kehadirannya dapat memenuhi tuntutan
stakeholder dan mampu memenuhi tuntutan lingkungan yang bergerak
dinamis serta untuk mengkaji efektifitas pelaksanaan penegakan hukum
persaingan usaha di Indonesia.
       Penyusunan Naskah Akademis dan draft revisi UU No. 5/1999 adalah
jawaban terhadap tuntutan di atas, karena KPPU berkepentingan melihat
kembali sistem penegakan hukum yang akan dikembangkan dengan
menganalisis   dan   mengkaji     berbagai      alternatif      yang     akurat    dalam
implementasi UU No. 5/1999.           Hal lain yang mempengaruhi efektifitas
pelaksanaan UU No. 5/1999 adalah           kesenjangan informasi antara pelaku
usaha, praktisi hukum, publik dan pihak – pihak lain yang terkait dengan
ketentuan dalam UU No. 5/1999, kesenjangan informasi tersebut meliputi
pengertian, interpretasi dan maksud yang terintegrasi di dalamnya.
       Selain penyusunan Naskah Akademis dan draft revisi UU No. 5/1999,
guna menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut perlu disusun suatu
pedoman pelaksanaan terhadap UU No. 5/1999 yang merupakan kegiatan
dalam rangka pelaksanaan pasal 35 (f) UU No.5/1999. Tujuan pembuatan
pedoman pelaksanaan adalah sebagai pedoman internal KPPU dan para
pelaku usaha dan stakeholders lainnya dalam memahami pasal-pasal dan
hal-hal lain yang belum diperinci dalam UU No. 5/1999. Meskipun pedoman
pelaksanaan tersebut memberikan penjelasan dan pemahaman pasal
tertentu,   namun    dalam   proses       penegakan     hukum       UU    No.     5/1999,
pandangan dan putusan Majelis Komisi dalam melakukan pemeriksaan atas
pelanggaran suatu pasal UU No. 5/1999 tetap didahulukan.




                                Halaman    57    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      Mengingat penyusunan pedoman pelaksanaan tersebut harus dibuat
secara menyeluruh dan        komprehensif, maka penyusunan pedoman
pelaksanaan tersebut harus melibatkan masukan dari para stakeholders
selain akademisi. Saat ini, beberapa pedoman pelaksanaan sedang dalam
proses penyelesaian, antara lain tentang persekongkolan dalam tender,
pemilikan saham, jabatan rangkap, integrasi vertikal dan perjanjian
penetapan harga.   Mengingat penyusunan pedoman pelaksanaan tersebut
tidaklah telepas dengan perkembangan dunia usaha yang bergerak sangat
dinamis sesuai dengan perkembangan strategi persaingan, oleh karena itu
pedoman pelaksanaan UU No. 5/1999 akan senantiasa disesuaikan dengan
perkembangan dunia usaha tersebut.



3.9 KAJIAN KPPU DAN DUNIA PERSAINGAN
    USAHA

      Upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam
suatu sistem perekonomian tidak dapat dilepaskan dari pengaruh beberapa
faktor seperti kondisi dan karakteristik industri, struktur pasar, perilaku
pelaku usaha, kinerja sektor industri serta berbagai perangkat regulasi atau
kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor industri tersebut. Ditinjau
dari perspektif analisa persaingan usaha secara umum, informasi mengenai
kondisi supply dan demand berikut tingkat elastisitasnya akan memberikan
gambaran mengenai karakterisktik industri. Sementara jumlah pelaku
usaha dan konsumen, diferensiasi dan diversifikasi produk/jasa, integrasi
hulu-hilir serta berbagai kondisi entry dan exit barrier akan memberikan
informasi mengenai struktur pasar sektor industri yang bersangkutan.
Selanjutnya, berbagai strategi bisnis pelaku usaha seperti pricing policy,
pemasaran, integrasi horizontal termasuk perilaku merger/akuisisi akan
memberikan informasi mengenai perilaku pelaku usaha dalam sektor
industri tertentu. Berbagai informasi tersebut yang ditambah analisa
terhadap berbagai perangkat regulasi dan kebijakan pemerintah akan
memberikan    gambaran     yang   komprehensif       mengenai      kondisi   iklim
persaingan usaha di sektor industri yang bersangkutan.




                             Halaman   58   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



        Untuk dapat memahami berbagai permasalahan persaingan usaha
dalam berbagai sektor industri di Indonesia, maka KPPU perlu melakukan
kegiatan kajian terhadap sektor industri dan perdagangan. Secara garis
besar, kajian sektor industri dan perdagangan yang dilakukan KPPU
mencakup analisa terhadap struktur pasar/industri, perilaku pelaku usaha
serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah atau regulator
sektor terkait. Kegiatan kajian tersebut adalah salah satu kegiatan utama
KPPU,    guna   mendukung   berbagai     kegiatan     lainnya        seperti   advokasi
kebijakan   kepada   pemerintah,       penegakan     hukum       persaingan       serta
sosialisasi UU No.5/1999.
        Sampai saat ini telah dilakukan berbagai kajian yang mencakup
beberapa sektor industri dan perdagangan seperti pupuk, farmasi, pulp dan
kertas, ritel, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, transportasi serta
perbankan. Secara umum, kegiatan kajian KPPU berhasil mengidentifikasi
beberapa masalah mendasar yang dapat menghambat iklim kompetisi yang
sehat di sektor tertentu, diantaranya adalah sektor telekomunikasi (lihat
boks 3.8), minyak dan gas bumi (lihat boks 3.9) dan ketenagalistrikkan
(lihat boks 3.10). Selanjutnya juga dapat diperoleh gambaran mengenai
kondisi atau lingkungan industri termasuk perangkat regulasinya yang pada
umumnya tidak mendukung atau kurang kondusif terhadap terciptanya
iklim persaingan usaha yang sehat.




                             Halaman     59   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                    BOKS 3.8
                           Kajian Sektor Telekomunikasi

             Sebelum tahun 1995, skema pembangunan telekomunikasi di Indonesia masih bersifat
   monopoli karena adanya penguasaan negara melalui PT. Telkom sebagai satu-satunya operator
   fixed line. Kebijakan tersebut ditempuh dengan asumsi bahwa sektor telekomunikasi merupakan
   salah satu sektor layanan publik (public utilities) yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
   Tetapi sesuai dengan amanah UU No.36/1999, sektor telekomunikasi di Indonesia mulai
   memasuki era kompetisi dengan dibukanya kesempatan penyelenggaraan telekomunikasi kepada
   operator baru. Perubahan tersebut disebabkan rendahnya teledensitas telephone di Indonesia.
   Sampai dengan tahun 2002, teledensitas telekomunikasi Indonesia baru mencapai angka 3,5 %
   yang jauh dari rekomendasi International Telecommunication Union (ITU) yang menyatakan
   bahwa diperlukan teledensitas telepon sebesar 20% untuk menjamin pertumbuhan ekonomi.
   Sistem kompetisi dimaksudkan agar kualitas layanan menjadi lebih baik dan harga layanan akan
   turun sejalan dengan menurunnya biaya investasi infrastruktur jaringan telekomunikasi.

            Terdapat beberapa masalah pokok dan mendasar yang bisa menjadi penghambat
   kompetisi sektor telekomunikasi, ditinjau dari aspek perangkat hukum dan regulasi, kelembagaan
   dan penegakan hukum, dan etika bisnis semua pihak baik pemerintah, vendor, operator
   incumbent dan operator baru. Pertama, dari aspek hukum belum terdapat aturan yang jelas
   berkaitan dengan masalah interkoneksi dan lisensi sebagai kunci persaingan usaha sehingga
   menimbulkan celah bagi persaingan usaha yang tidak sehat. Kedua, belum ada pemisahan yang
   tegas antara peran, fungsi dan kewenangan pemerintah terkait dengan Badan Regulasi
   Telekomunikasi Indonesia. Bahkan, BRTI dinilai belum mempunyai jaminan independensi untuk
   melaksanakan kewenangannya dengan efektif karena dibentuk hanya berdasarkan Keputusan
   Menteri (Kepmen No. 31/2003). Ketiga, belum jelasnya tugas dan wewenang baik KPPU sebagai
   lembaga pengawas persaingan usaha maupun BRTI selaku regulator sektor telekomunikasi untuk
   menghindari tumpang tindih dan kesimpangsiuran peran dan kewenangan masing-masing
   lembaga. Keempat, diketahui bahwa pemahaman hukum persaingan usaha masih belum berjalan
   dengan baik. Sehingga banyak perilaku anti persaingan yang terjadi baik yang dilakukan oleh
   incumbent maupun new entrance (diantaranya permasalahan operator VoIP, SLI, Internet, dan
   jaringan back-bone).

   Untuk itu perlu penyusunan suatu platform kebijakan kompetisi sektor spesifik telekomunikasi
   diperlukan agar dapat dijadikan dasar setiap kebijakan kompetisi yang konsisten dan
   berkelanjutan dengan melibatkan pimpinan negara, departemen terkait, badan regulator dan
   masukan dari masyarakat. Untuk membenahi permasalahan pada level operasional diperlukan
   badan regulator yang kuat untuk membenahi struktur penyelenggaraan penyelenggara
   telekomunikasi yang transparan terhadap teknologi dan layanan dimulai dengan pembenahan
   sistem lisensi dan masalah interkoneksi

   Sebagai tindak lanjut kajian, KPPU telah mengirimkan beberapa butir saran dan pertimbangan
   kepada pemerintah khususnya Menteri Komunikasi dan Informatika, terutama terkait dengan
   beberapa aspek seperti terminasi duopoli, pemberian lisensi, pengaturan mengenai interkoneksi,
   integrasi vertikal dan rangkap jabatan serta perlunya regulatory body yang independen.




                                      Halaman    60    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                  BOKS 3.9
                     Kajian Minyak dan Gas Bumi (Migas)

            Sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor strategis dan merupakan salah satu
    cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan
    disahkannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, maka telah terjadi
    perubahan besar dalam struktur industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Perubahan
    signifikan akibat UU No. 22 Tahun 2001 adalah adanya pemisahan sektor hulu dan hilir dan
    masing-masing bagian diatur oleh lembaga implementasi dan regulator, yaitu Badan
    Pelaksana (BP Migas) yang mengatur sektor hulu minyak dan gas bumi serta Badan
    Pengatur Hilir (BPH Migas) yang mengatur sektor hilir migas.


          Kajian Migas mencermati tentang dampak penerapan UU No. 22 Tahun 2001
    mengenai Minyak dan Gas Bumi serta perangkat hukum penunjangnya dari sudut pandang
    persaingan usaha berupa proses transisi ke arah kompetisi maupun pola perilaku pelaku
    usaha dalam masa transisi tersebut setelah UU No. 22/2001 diberlakukan.

            Berdasarkan kajian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa potensi hambatan
    persaingan usaha di sisi hulu migas adalah pelaksanaan lelang/tender Wilayah Kerja
    Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yang perlu diamati agar bersifat transparan dan fair
    serta memberikan peluang kompetisi yang sama kepada perusahaan new entrance. Di lain
    sisi, hambatan dalam pelaksanaan persaingan usaha di bagian hilir migas adalah harga yang
    masih ditetapkan oleh Pemerintah dan belum mencerminkan nilai keekonomiannya
    menyebabkan calon pemain baru tidak dapat masuk dalam bisnis pengilangan, pemasokan
    maupun distribusi BBM.

            Pada umumnya, PT. PERTAMINA dan PT. PGN sebagai incumbent relatif
    mendominasi struktur industri hilir Minyak dan Gas terutama mencakup penguasaan terhadap
    kilang, transportasi dan distribusi, penyimpanan serta sektor niaga/ritel untuk produk-produk
    BBM dan Gas Bumi. Terdapat fenomena penggunaan posisi dominan dari perusahaan
    incumbent dengan menghambat pembukaan akses (open access) infrastruktur monopolistik
    seperti jaringan pipa, pelabuhan dan penyimpanan atau depot kepada pemain baru dengan
    alasan kapasitas terbatas. Dominasi oleh para incumbent terutama terhadap jaringan
    infrastruktur yang merupakan essential facilities tersebut berpotensi untuk menimbulkan
    berbagai praktek diskriminasi dan entry barrier terutama untuk pelaku usaha potensial (new
    entrant) sehingga akan mengurangi minat investor baru untuk masuk dalam industri hilir
    Migas.

           Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam implementasi UU No 22/2001 tersebut
    adalah belum siapnya regulasi pendukung dari udang-undang yang bersangkutan.. Meskipun
    telah dikeluarkan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran UU No.22/2001, tetapi
    masih terdapat ketidakpastian hukum dengan adanya aturan yang saling tumpang tindih serta
    belum mengantisipasi perubahan yang mengarah pada sistem kompetisi yang sehat sehingga
    menyebabkan pelaku usaha baru enggan untuk masuk ke pasar migas paska pembukaan
    pasar hilir.




                                      Halaman    61     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                      BOKS 3.10
                                  Kajian Kelistrikan

               Kajian sektor ketenagalistrikkan merupakan salah satu upaya KPPU dalam
       memahami potensi persaingan usaha di sektor tersebut dengan pemberlakuan sistem
       kompetisi berdasarkan UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikkan. Kehadiran UU
       No 20 Tahun 2002 dengan sistem kompetisi akan membawa perubahan terhadap
       pengelolaan sektor ketenagalistrikan Indonesia, terutama terhadap struktur industri
       ketenagalistrikan Indonesia. Berdasarkan UU No 20/2002 tersebut akan diberlakukan
       sistem kompetisi di tingkat pembangkit dan ritel khusus untuk konsumen menengah-atas.
       Penerapan sistem kompetisi tersebut juga akan bergantung kepada berbagai persyaratan
       dan kriteria kelayakan teknis/ekonomis untuk meminimalkan potensi terjadinya kegagalan
       sistem secara keseluruhan. Pemberlakuan sistem kompetisi di tingkat pembangkit dan
       ritel tersebut merupakan alternatif dari sistem penyelenggaraan ketenagalistrikan
       sekarang yang masih didominasi oleh PT. PLN. Sistem tersebut disusun dengan
       mempertimbangkan beberapa karakteristik dasar produk listrik, diantaranya adalah sifat
       monopoli alamiah termasuk diantaranya sifat network externality di tingkat transmisi dan
       distribusi serta adanya peluang kompetisi di tingkat pembangkit dan ritel.
                Secara umum, profil industri ketenagalistrikan di Indonesia relatif berbeda-beda
       untuk berbagai wilayah, terutama apabila ditinjau dari karakteristik dasar produk tenaga
       listrik. Beberapa faktor yang menentukan perbedaan tersebut antara lain struktur
       permintaan, daya beli konsumen, kondisi geografis wilayah dan sebaran penduduk
       (komposisi demografi) untuk masing-masing wilayah. Dengan demikian, berdasarkan
       kriteria sistem kompetisi sesuai UU No 20/2002, kesiapan sistem kompetisi untuk sektor
       ketenagalistrikan di Indonesia relatif bervariasi, baik menyangkut wilayah, skala
       ekonomis, jenis usaha penyediaan tenaga listrik maupun daya beli konsumen yang
       menjadi target usaha penyediaan tenaga listrik.
             Di tingkat pembangkit, posisi PLN relatif mendominasi pangsa kapasitas produksi
       tenaga listrik, walaupun sudah terdapat beberapa pembangkit swasta (Independent
       Power Plant) yang pangsa kapasitasnya relatif lebih kecil dibanding pembangkit milik PT.
       PLN. Dominasi PLN di tingkat pembangkit ditambah dengan posisinya sebagai
       monopsonis untuk jaringan transmisi menyebabkan iklim persaingan atau kompetisi sulit
       berkembang dalam industri ketenagalistrikan khususnya di tingkat pembangkit.

               Secara umum, UU No 20/2002 telah mengakomodasi beberapa substansi
       persaingan usaha seperti pemberlakuan sistem kompetisi di tingkat pembangkit dan ritel
       serta adanya larangan praktek monopoli. Namun demikian, terdapat potensi tumpang
       tindih serta benturan antara UU No 20 Tahun 2002 dengan UU No 5 Tahun 1999,
       terutama terkait dengan peran regulator yaitu KPPU dan Badan Pengawas Pasar tenaga
       Listrik (BAPEPTAL) dalam pengawasan sistem kompetisi di industri ketenagalistrikkan.
       Hal tersebut patut untuk menjadi pertimbangan baik oleh KPPU maupun oleh regulator
       industri ketenagalistrikan.

              Sebagai tindak lanjut kajian sekaligus upaya untuk menyikapi perkembangan
       terakhir yaitu munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan UU
       No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pada pertengahan Desember 2004. Dengan
       demikian, KPPU dapat mensarikan saran terhadap berbagai kebijakan sektor infrastruktur
       yang bersifat anti persaingan dalam beberapa waktu yang akan datang




                                    Halaman     62     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      Untuk   kegiatan   kajian   selanjutnya,    KPPU      akan   memfokuskan
perhatian terhadap beberapa sektor industri dan perdagangan yang
dianggap strategis seperti infrastruktur dan beberapa sektor yang diduga
terdapat   tingkat konsentrasi pangsa pasar yang relatif tinggi sekaligus
memiliki daya saing rendah. Penetapan fokus kajian tersebut dilakukan
untuk menopang sekaligus menyelaraskan kegiatan KPPU dengan program
ekonomi pemerintah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) 2005-2009.




                             Halaman   63   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




                           Halaman   64   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                                                      BAB



                                                                     4
DINAMIKA KELEMBAGAAN
PERSAINGAN USAHA

4.1. KELEMBAGAAN INTERNAL KPPU

        UU No. 5/1999 bukanlah bagian terpisah dari realitas hukum dan
sosial suatu negara, sehingga KPPU sebagai lembaga penegaknya juga
harus bergerak sinergi dengan kenyataan sosial, dalam hal ini adalah
kelembagaan internal, yang ditemukan selama melakukan tugas dan
wewenangnya.       Kelembagaan KPPU diatur sesuai dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia No. 75/1999 yang memuat ketentuan bahwa
susunan organisasi KPPU terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat.
        Sekretariat Komisi menjadi unsur pendukung utama Komisi dalam
bekerja   sesuai   dengan   amanat      UU   No.5/1999       untuk   pelaksanaan
administrasi dan teknis operasional. Melihat kepentingannya, maka selama
ini pengembangan kelembagaan telah menjadi titik perhatian kegiatan
KPPU.     Pengembangan      kelembagaan      ditujukan      untuk    membangun
kelembagaan yang kuat sehingga sanggup menjalankan kegiatannya secara
efektif dan efisien, yang meliputi kapitalisasi kantor, pengembangan
protokol dan prosedur, arus informasi, rekruitmen dan standar prosesnya,
pelatihan, perencanaan pola karier, pengembangan ketentuan–ketentuan
lanjutan dan pedoman operasional. Pada awal berdirinya KPPU terdiri dari 4
Direktorat dengan 3 subdirektorat pada masing-masing direktorat, berikut
struktur KPPU pada waktu awal berdirinya :




                              Halaman   65   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




                                   BOKS 4.1
                     Struktur Organisasi KPPU Awal




      Seiring dengan perjalanan waktu, maka diperlukan pengaturan
kelembagaan yang efektif yang merupakan media positif untuk dapat
meningkatkan kinerja KPPU.        Setelah mengalami beberapa penyesuaian,
maka susunan organisasi Sekretariat ditetapkan melalui SK KPPU nomor 41
tahun 2003, yang terdiri dari :
   1. Direktur Eksekutif
   2. Direktur Penegakan Hukum, yang membawahi :
         -   Subdirektorat Penanganan Laporan
         -   Subdirektorat Monitoring Putusan dan Litigasi



                              Halaman   66   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



         -   Subdirektorat Monitoring Pelaku Usaha
         -   Subdirektorat Penanganan Perkara
         -   Penyelidik (Investigator)
   3. Direktur Komunikasi, yang membawahi :
         -   Subdirektorat Advokasi
         -   Subdirektorat Kerjasama Kelembagaan
         -   Subdirektorat Publikasi
   4. Direktur Kebijakan Persaingan, yang membawahi :
         -   Subdirektorat Regulasi
         -   Subdirektorat Pranata Hukum
         -   Subdirektorat Industri
         -   Analis
   5. Direktur Administrasi, yang membawahi :
         -   Subdirektorat Umum dan Perlengkapan
         -   Subdirektorat Perencanaan dan Keuangan
         -   Subdirektorat Sumber Daya Manusia
                                 BOKS 4.2
             Struktur Organisasi Menurut SK KPPU No. 41




                              Halaman    67   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       Perubahan struktur organisasi KPPU tersebut, disesuaikan dengan
perubahan rencana strategis KPPU yang dirumuskan pada tahun 2003.
sebelum itu struktur organisasi KPPU mengacu kepada rencana bisnis tahun
2000 yang berisikan lima objektif stategis, yaitu :
   •   Pengembangan Kelembagaan
   •   Pengembangan Hubungan Strategis dengan Stakeholders
   •   Pengembangan Sistem Informasi
   •   Peningkatan Kepatuhan terhadap Undang-undang No.5 tahun 1999
   •   Pengembangan Budaya Organisasi KPPU
       Pada tahun 2003 rencana bisnis tahun 2000 diperbaharui menjadi
rencana strategis KPPU. Langkah awal penyusunan Rencana Strategis KPPU
adalah dengan mengidentifikasi kondisi obyektif, tantangan, hambatan
serta peluang bagi KPPU untuk mengemban misi dan tugasnya. Hal tersebut
menjadi penting sebagai basis perekonomian yang sesuai dengan kondisi
obyektif   yang     mengakomodasi            tuntutan      internal   maupun       tuntutan
eksternal KPPU.
       Dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerlukan adanya arah
pandang    yang     jelas,   sehingga       apa   yang     menjadi        tujuannya    dapat
dirumuskan dengan seksama dan pencapaiannya dapat direncanakan
dengan tepat dan terinci. Adapun arah pandang KPPU tersebut kemudian
dirumuskan dalam suatu visi dan misi KPPU. Visi KPPU adalah “Terciptanya
Iklim Usaha Yang Sehat, Kesempatan Berusaha Yang Sama, Serta
Terciptanya Ekonomi Yang Efisien Dan Adil, Menuju Masyarakat
Yang Sejahtera”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi
KPPU sebagai berikut :
   -   Mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999, sehingga dapat
       dipastikan    bahwa      pelaksanaan       UU     No.   5   Tahun        1999   dapat
       berlangsung secara adil, transparan, dan efektif.
   -   Mendorong internalisasi nilai persaingan usaha pada pelaku usaha,
       dalam upaya menanamkan prinsip–prinsip persaingan usaha dalam
       strategis    bisnisnya   melalui      sosialisasi    manfaat       dan    pentingnya




                                  Halaman    68    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       persaingan usaha dan diharapkan pada peningkatan kesadaran
       pelaku usaha akan pentingnya persaingan usaha.
   -   Mendorong internalisasi nilai persaingan dalam kebijakan pemerintah.
       Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 UU No. Tahun 1999, salah
       satu     tugas    utama     Komisi     adalah        memberikan        saran     dan
       pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
       praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Salah satu cara
       efektif untuk menegakkan nilai–nilai persaingan usaha, selain melalui
       cara penanganan perkara (enforcement), adalah melalui advokasi
       persaingan       usaha,   yaitu   utamanya        kepada      pemerintah       selaku
       regulator maupun pembuat peraturan perundang–undangan, dan
       juga advokasi kepada masyarakat pada umumnya.


       Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, perlu adanya serangkaian
   program kerja yang harus dilaksanakan. Program kerja tersebut terbagi
   dalam 4 bagian, yaitu:
   (1) Pengembangan Kelembagaan
       Kelembagaan yang kuat dan kredibel merupakan target yang akan
       dicapai, dilengkapi dengan profesionalisme serta kinerja yang optimal
       dari staf KPPU.


   (2) Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan
       Upaya ini terus dilakukan dalam bentuk menyempurnakan hukum
       acara UU No.5/1999 dan pengembangan hubungan kerja dengan
       lembaga penegak hukum lainnya seperti polisi, Pengadilan Negeri dan
       tentunya Mahkamah Agung, agar penegakkan hukum persaingan
       benar–benar adil dan transparan.


   (3) Pengembangan Kebijakan
       Sebagaimana diamanatkan dalam undang–undang persaingan usaha,
       Komisi    wajib    memberikan        saran    kepada      pemerintah     berkaitan
       internalisasi     nilai–nilai     persaingan       usaha       dalam     kebijakan
       pemerintah.




                                  Halaman    69     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



   (4) Dukungan Publik/Komunikasi.
      Program ini terkait dengan upaya memperoleh dukungan publik
      terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU yang sangat
      penting dalam Rencana Strategis.


      Pada    akhirnya     penyusunan        Rencana       Strategis      tersebut   akan
memberikan arah kebijakan serta program kerja KPPU sehingga mampu
memberikan     kontribusi    nyata       kepada     perekonomian          nasional   serta
masyarakat pada khususnya melalui perbaikan iklim persaingan usaha serta
memberikan kesejahteraan bagi konsumen.


4.2. KERJASAMA DALAM MEWUJUDKAN
     PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

      Transparansi   adalah        hal   penting     dalam      regulasi.      Kebijakan
persaingan yang secara jelas adalah proposisi ekonomi dan hukum sering
dipersepsikan merupakan proyek politik. Di sisi lain, demokrasi politik dan
demokrasi ekonomi saling berhubungan.                    Ini menjelaskan mengapa
transparansi proses hukum dan transparansi hukum persaingan dan
kebijakannya harus       dilihat    sebagai ukuran kebijakan yang berguna.
Sedangkan, persepsi yang mengacu kepada implementasi UU No.5/1999
saat ini adalah tidak ditemukannya pendekatan tunggal atau seragam untuk
menerapkan regulasi di atas dalam upaya mewujudkan persaingan usaha
yang sehat.
      Tahun 2005 adalah tahun kelima keberadaan KPPU yang masih kerap
mengalami ujian dari dunia usaha maupun secara dalam praktek politik.
Jika menunjuk pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka tingkat
pertumbuhan tersebut tidak diikuti kenaikan daya saing secara keseluruhan.
Permasalahan inilah yang terus digali untuk segera ditemukan solusinya
melalui penegakan hukum persaingan secara paripurna.
      Dengan menelusuri dari langkah penegakan hukum, maka ternyata
sejumlah masalah ditemukan dari proses penanganan perkara dan proses
sesudahnya. Aspek–aspek pidana dari perkara KPPU tentunya memerlukan
tindak lanjut dari penyidik, dan keberatan atas putusan KPPU oleh pelaku




                                   Halaman   70    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



usaha melibatkan institusi peradilan umum.          Pada saat inilah, terjadi
perbedaan dalam proses penanganannya. Putusan KPPU yang diproses di
Pengadilan Negeri dibatalkan dengan jalur yang beragam, contohnya
perkara tender penjualan saham PT. Indomobil Sukses Internasional.
Pengadilan Negeri Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat
menyampaikan putusan untuk pembatalan perkara tersebut tanpa meneliti
substansi persaingan.
      Kondisi institusi peradilan yang tidak kooperatif seringkali menjadi
”dukungan” bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan KPPU.
Padahal, setiap putusan KPPU disampaikan dengan prinsip independensi,
tidak memihak siapapun dan dilakukan dalam mengemban amanat UU
No.5/1999. Jadi, permasalahan–permasalahan tersebut ternyata terjadi
akibat pemahaman substansi hukum persaingan belum dimiliki secara utuh
oleh hakim–hakim pengadilan dan pelaku usaha.
      Tingkat pemahaman dapat diperbaiki dengan menyampaikan manfaat
secara ekonomi terhadap pelaku usaha dan konsumen.                Implementasi
hukum persaingan dapat ditingkatkan dengan memberikan bukti nyata bagi
institusi terkait dan pelaku usaha bahwa persaingan dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi. Sudut pandang inilah yang harus lebih dipahami
dengan penjelasan bahwa nilai–nilai persaingan dalam perusahaan dapat
diinternalisasi melalui penerapan intensif Code of Conduct yang sesuai
dengan hukum persaingan. Adanya peraturan yang bersifat internal
mengenai persaingan usaha yang sehat diharapkan akan menjadi benteng
awal yang dapat menghindarkan sebuah perusahaan dari perilaku-perilaku
anti persaingan yang tidak sejalan dengan semangat UU No.5/1999.
Dengan demikian diharapkan, dengan diterapkannya prinsip kerjasama dan
transparansi antar institusi penegak hukum, pelaku usaha dan KPPU, akan
membantu terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia.


4.3. SOSIALISASI UU NO.5/1999 DAN
     EKSISTENSI KPPU

      Pemahaman hukum persaingan bagi masyarakat pada umumnya dan
pelaku usaha pada khususnya sangat tergantung dari berbagai strategi




                            Halaman   71   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



komunikasi yang telah dijalankan.          Sosialisasi yang intensif adalah pilihan
utama bagi masyarakat dalam menimbang manfaat dari diberlakukannya
suatu regulasi yang baru. Sehingga, tujuan setiap sosialisasi UU No.5/1999
adalah menginternalisasikan nilai–nilai persaingan ke dalam strategi usaha
dan   kebijakan–kebijakan    pemerintah        seraya      memperkenalkan           budaya
persaingan    kepada     masyarakat        luas,    sehingga      upaya       menciptakan
persaingan usaha yang sehat mendapat dukungan dari masyarakat.
      Substansi sosialisasi yang utama pada awal berdirinya KPPU di tahun
2000 adalah manfaat keberadaan KPPU dan UU No.5/1999 di sektor
ekonomi.      Selanjutnya materi sosialisasi pada tahun–tahun berikutnya
mulai berkembang menjadi gaung keberhasilan KPPU dalam mendukung
terciptanya   berbagai    efisiensi,       misalnya     penurunan          tarif   maskapai
penerbangan, dihindarinya kartel pelaku usaha di berbagai sektor industri,
masuknya alternatif-alternatif produk bagi konsumen di pasar (seperti
diterimanya   Galileo    dalam    sistem      ticketing     maskapai        penerbangan),
hilangnya monopoli dalam penyaluran kredit pensiunan di propinsi Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan beberapa sumbangan lainnya.
      Meskipun demikian, perilaku publik (pelaku usaha) di Indonesia yang
”terbiasa” dengan anti persaingan sehat menyebabkan masih dimungkinkan
terjadinya perilaku anti persaingan, misalnya kartel.                     Perilaku tersebut
nantinya hanya akan menurunkan manfaat bagi konsumen dan tidak akan
menumbuhkan kualitas bagi industri yang bersangkutan. Sementara itu,
tidak hanya pelaku usaha yang mempunyai persepsi salah terhadap
keberadaan KPPU, tetapi terdapat juga pemahaman berbeda tentang KPPU
dari faktor eksternal yang memang tidak dapat dikendalikan KPPU, seperti
sistem peradilan yang belum dapat mengakomodasi penanganan perkara
secara sempurna. Bahkan tantangan terbesar yang menjadi kendala bagi
KPPU datang dari kenyataan masih rendahnya pemahaman stakeholder,
terhadap UU No.5/1999 dan KPPU sendiri, karena masih relatif barunya UU
No.5 1999 hadir dalam sistem hukum dan ekonomi negeri ini.
      Nilai–nilai positif keberadaan KPPU dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya inilah yang senantiasa ditumbuhkan dalam membangun citra
KPPU. Untuk itulah, maka setiap kegiatan sosialisasi diformulasikan untuk




                                 Halaman     72    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



kepentingan stakeholder KPPU yang berbeda–beda agar pemahaman publik
mengenai KPPU dapat sejalan dengan visi dan misi KPPU. Terkait dengan
sosialisasi, maka secara paralel, KPPU juga menjalin kerjasama yang baik
dengan media cetak dan elektronik yang berperan sebagai jembatan arus
informasi dari KPPU kepada masyarakat.




                            Halaman   73   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                      BOKS 4.2
                    Kegiatan advokasi tahun 2000 - 2004



Tahun 2000
   o Workshop Sosialisasi Hukum Persaingan Usaha, Kerjasama antara KPPU dan GTZ
       dilaksanakan di Jakarta
   o Press conference dengan media massa
   o Menerima beberapa asosiasi untuk audiensi ke KPPU

Tahun 2001
   o Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 dengan mengundang aparat pemerintah, pelaku usaha
       dan instansi terkait di Bandung, Denpasar, Semarang, Makassar, Manado, Sumatera Utara,
       Malang
   o Dialog Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam konteks otonomi daerah di Malang, NTB,
       Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera selatan, Jakarta,
       Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Malang
   o Dialog Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 dalam Konteks Otonomi Daerah dengan aparat
       penegak hukum di Bandung
   o Diskusi dengan wartawan
   o Workshop untuk wartawan ekonomi dan hukum di Jakarta
   o Temu Usaha untuk sosialisasi ke asosiasi-asosiasi pelaku usaha, pelaku usaha makanan
       dan minuman, pelaku usaha retail di Jakarta (Bidakara)

Tahun 2002
   o Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 di Padang, Riau, Banten, Pontianak, Makassar,Bali,
       Manado
   o Workshop UU No. 5/ 1999 di Batam
   o Diskusi dengan wartawan
   o Lokakarya di Batam, Sumatera Utara, Medan
   o Sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 ke aparat penegak hukum di jakarta
   o Seminar renungan akhir tahun
   o Temu usaha di Medan kerja sama dengan world bank, Padang, Bandung, Lampung,
       semarang, Surabaya
   o Lokakarya Hukum Persaingan Usaha di Lingkungan Pengadilan Tinggi se Jakarta
   o Temu usaha dengan Hakim PN dan PT se-Surabaya
   o Workshop persaingan Usaha diikuti oleh Hakim agung, Ketua PT, Ketua PN se Jakarta,
       Pejabat MA




                                   Halaman   74    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________
  Tahun 2003
     o Lokakarya di Kalimantan
     o Lokakarya untuk aktifis lembaga konsumen, kerja sama antara KPPU dan World Bank
     o Forum Jurnalis : Catatan akhir tahun 2003, tender, Kebijakan Persaingan dalam Perspektif
         Perdagangan dan kerja sama Internasional, tariff referensi transportasi udara, Competition
         Law in US and other Countries, Ketua dan Wakil Ketua KPPU periode 2003-2004, Bedah
         Laporan Tahunan KPPU
     o Seminar Refleksi Lima Tahun UU No. 5 / 1999 di Jakarta
     o Seminar untuk wartawan di Jakarta dengan tema Tantangan Perekonomian Indonesia :
         Peran Media Massa dalam Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat
     o Dialog ahli persaingan di sektor perbankan dan persiangan di sektor asuransi
     o Forum akademis dengan mengundang Dekan FE dan FH Perguruaan Tinggi Negeri dan
         swasta tema : Tantangan dalam menciptakanan Tenaga Ahli Anti Monopoli dan Persaingan
         Usaha
     o Diskusi Panel akhir Tahun : Tantangan dalam mewujudkan Persaingan Usaha yang Sehat
         di Idnonesia
     o Temu Usaha: Persaingan usaha di sektor asuransi, perbankan, transportasi


  Tahun 2004
     o Temu Usaha: Subsidi dan Proteksi dalam Perspektif Persaingan Usaha di bidang
         Perdagangan Gula, Perkembangan Hukum Persaingan di Tingkat ASEAN, Diskusi dengan
         Indonesia Business Law Center (IBLC), Diskusi dengan PWI, Jawa Timur, Kajian EU bidang
         Transportasi, Posisi KPPU dalam Persaingan Usaha di Bidang Pelayaran, Kebijakan
         Persaingan Usaha di Sektor Hilir Migas, Alternatif Model Persaingan di Industri Kereta Api,
         BUMN dan Persaingan Usaha, Dampak perang tarif terhadap pelanggan pada Jasa
         angkutan penumpang udara
     o FORUM JURNALIS : Perkembangan Proses Penanganan Perkara Pertamina, Peran DPR
         dalam Kebijakan Persaingan, Tahun 2004 : Pemantapan Komitmen Nilai - Nilai Persaingan
         Usaha Yang Sehat
     o SOSIALISASI regulasi hk persaingan : Persaingan Usaha dalam Aspek Ekonomi Proses
         Penegakan Hukum UU No. 5/1999, Peran Lembaga Peradilan dalam Penegakan Hukum
         Perma no. 1/2003 tentang Proses Keberatan Komparatif Proses Peradilan di Amerika,
     o PAMERAN : E- Procurement,
     o FORUM DIALOG AHLI : Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
         Monopoli Taksi Bandara di Polonia dan Permasalahannya, Tender, Penegakan Hukum
         Persaingan di Jawa Timur
     o ASEAN FORUM : ASEAN Consultative Forum for Competition
     o SOSIALISASI DI MEDIA MASSA : Obrolan Ekonomi Persaingan Usaha dalam Industri
         Penerbangan, Obrolan Ekonomi Persaingan Usaha dalam Industri Telekomunikasi, Obrolan
         Ekonomi Perlindungan konsumen dalam Iklim Persaingan Usaha (isu : taksi bandara &
         persaingan di bisnis retail), Obrolan Ekonomi Tinjauan Persaingan Bidang Perkeretaapian,
         Obrolan Ekonomi Tinjauan Persaingan Usaha di bidang industri Migas
     o Workshop US FTC : Kebijakan Persaingan di Sektor Ketenagalistrikan
     o UNCTAD Workshop : Judicial Exchange of Experience Workshop (UNCTAD) Diskusi
         Singkat dengan para Hakim Agung
     o FORUM AKADEMIS : 5th APEC Training Progam on Competition Policy
     o WORKSHOP : Implementasi UU No. 5/1999 dalam mendukung Pemberdayaan Ekonomi
         Regional




                                    Halaman   75     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



4.4. PEMBUATAN IDENTITAS ORGANISASI KPPU

       Pada pertengahan tahun 2004 KPPU mencoba untuk membuat suatu
identitas organisasi berupa sebuah simbol institusi yang secara visual
mewakili karakteristik institusi dan sekaligus dapat dijadikan sebagai
sebuah identitas organisasi bagi KPPU. Pembuatan identitas organisasi ini
ditujukan agar dapat lebih mengoptimalkan upaya sosialisasi undang-
undang No 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh KPPU.


       Proses     pembuatan      identitas      ogranisasi    KPPU        dimulai   dengan
dilakukannya pembuatan strategi komunikasi KPPU yang ditindak lanjuti
dengan dibuatnya suatu brand KPPU untuk dapat lebih mengefektifkan
kegiatan sosialisasi KPPU. Dalam kurun waktu sekitar ± enam (6) bulan,
KPPU dan tim Tenaga Ahli melakukan kegiatan pembuatan identitas
organisasi dimana sebelumnya telah dilakukan berbagai riset intensif
kepada berbagai narasumber yang merupakan stakeholder yang memiliki
kepentingan dan kepedulian terhadap isu persaingan usaha yang sehat,
para   stakeholder    ini   diantaranya        adalah    akademisi,        pelaku   usaha,
pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat.


Selain itu, tim juga melakukan wawancara intensif dengan para anggota
Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menggali nilai-nilai terkandung
yang dapat dituangkan dalam bentuk logo yang selanjutnya dibahas dalam
rapat-rapat pembahasan yang melibatkan tim dan anggota komisi, sehingga
hasil dari studi ini dapat menghadirkan landasan yang kuat bagi penciptaan
karakter simbol/logo KPPU yang secara visual dapat mewakili karakteristik
khas dari institusi KPPU.


Pada akhirnya, kegiatan pembuatan identitas organisasi KPPU ini bukan
hanya menghasilkan sebuah brand identity berupa logo KPPU, tetapi juga
berhasil membuat sebuah buku panduan yang dapat dijadikan sebagai
acuan dalam menerapkan identitas organisasi KPPU pada berbagai macam
aplikasi   yang   terintegrasi    dan       terstandarisasi    dengan       baik.   Dengan
demikian, dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan keberadaan




                                  Halaman     76   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



serta membentuk citra KPPU akan menghasilkan dampak yang kuat dan
baik secara internal maupun eksternal.




      Gambar 4.1 Logo KPPU

                                           Landasan bentuk tajam berwarna kuning
                                           menggambarkan fenomena persaingan dunia usaha
                                           di Indonesia yang dinamis dan kompetitif. Ketatnya
                                           kompetisi membutuhkan adanya pihak netral yang
                                           memiliki wewenang yang kuat demi menjaga
                                           kelangsungan persaingan usaha untuk dapat
                                           berjalan dengan baik.

                                           KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) lahir
                                           atas dasar Undang-undang, untuk menyikapi
                                           fenomena tersebut dilambangkan dengan tonggak
                                           berwarna merah.

                                           5 segmen pada tonggak dan 9 serat pada landasan
                                           merupakan visualisasi simbolik Undang-undang no
                                           .5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli
                                           dan persaingan usaha tidak sehat,




4.4. KINERJA KELEMBAGAAN KPPU DALAM
     PERSAINGAN USAHA

      Sistem kelembagaan suatu lembaga independen yang tertata melekat
pada kinerja lembaga tersebut. Sejak berdiri pada tahun 2000, pengaturan
sistem kelembagaan terus menerus dilakukan dan berbagai permasalahan
yang timbul dalam sistem kelembagaan senantiasa dicermati.                       Analisis
mengenai    masalah   ini   dapat   diangkat      dengan       mempelajari        sistem
kelembagaan lembaga pengawas persaingan di negara lain, dimana
independensi adalah suatu hal mutlak bagi pemantapan kinerja suatu
lembaga pengawas persaingan.
      Pasal 34 UU No.5/1999 telah memberikan KPPU wewenang penuh
dalam mengatur organisasi sekretariat yang mendukung kerja Komisi.
Sejalan   dengan   independensi     yang    dimiliki    KPPU,      maka      rancangan
organisasi sekretariat yang independen dengan struktur yang berbeda




                              Halaman   77     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



dengan pegawai negeri sipil sebagaimana terjadi pada beberapa institusi
serupa dengan KPPU lainnya dianggap paling memenuhi. Hanya saja hal
tersebut    sampai    saat   ini   belum       dapat    diakomodasi         dalam     struktur
pembiayaan APBN, karena semua tenaga kerja yang dibiayai oleh APBN
harus berada di bawah sebuah struktur kepegawaian yaitu pegawai negeri
sipil.
         Perkembangan yang dilematis kemudian muncul, karena di dalam
tatanan perundang – undangan yang mengatur tentang kepegawaian dan
pembiayaan pegawai oleh negara dengan sistem yang bersifat permanen,
tidak ada pilihan selain menempatkan staf sekretariat dalam status pegawai
negeri.    Sehingga, walaupun pasal 30 UU No.5/1999 memuat ketentuan
bahwa Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari
pengaruh     dan     kekuasaan     Pemerintah          serta   pihak       lain,   tetapi   UU
Kepegawaian maupun UU Keuangan Negara jelas tidak memberi tempat
bagi lembaga-lembaga negara yang bersifat independen. Disinilah disadari
adanya kebutuhan untuk perundangan yang mengatur eksistensi lembaga –
lembaga independen di Indonesia, selain KPPU misalnya adalah Komisi
Pemberantasan Korupsi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
         Masalah internal kelembagaan ini memerlukan pembahasan lebih
lanjut lintas institusi untuk dapat menghapus semua ketidakpastian status
kelembagaan Sekretariat KPPU.                Jika permasalahan ini berlanjut, maka
tentu akan muncul kendala lain, misalnya alokasi dan penggunaan APBN
yang tidak independen dan pada akhirnya menjadi hambatan bagi KPPU
dalam mengembangkan kapasitasnya sebagai sebuah institusi publik yang
diharapkan dapat memberikan hasil nyata bagi tingkat pertumbuhan
ekonomi di Indonesia melalui konsep persaingan usaha yang sehat.




4.5.      PROSES IMPLEMENTASI, HAMBATAN,
          DAN TANTANGAN DALAM ALOKASI
          ANGGARAN KPPU

         Berbekal pengalaman sejak awal berdirinya KPPU, maka dapat
diinventarisir sejumlah kegiatan, sarana dan prasarana kerja yang tentunya
harus mendapat dukungan dari APBN.                     Sejak itu, sampai pada tahun



                                   Halaman     78   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



anggaran      2004,   KPPU   mendapatkan          pembiayaan         melalui   Proyek
Pemberdayaan Persaingan Usaha yang terdapat dalam struktur anggaran
Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi anggaran setiap
tahunnya dilakukan dengan cermat dan proporsional untuk pelaksanaan
amanat UU No.5/1999. Pada tahun 2003, misalnya, anggaran yang
diperoleh sebesar Rp. 24,9 milyar dilakokasikan sebesar 34,6% untuk gaji
dan upah, 16,1% untuk kelengkapan sarana dan prasarana kantor
termasuk gedung kantor, 7,7% untuk penanganan perkara dan investigasi,
9,7%   untuk    pengumpulan    dan      analisa   data     lapangan,     14%   untuk
penyebaran informasi dan 17,9% untuk kegiatan lainnya.
       Berkaitan dengan posisi KPPU sebagai lembaga pengawas undang-
undang yang independen, mata anggaran mandiri dan terpisah dari
departemen     lain   merupakan   keniscayaan       bagi    KPPU.      Upaya   untuk
melembagakan anggaran KPPU menjadi anggaran mandiri                      masih perlu
dilakukan.    Setidaknya ada tiga alasan bagi KPPU untuk melembagakan
anggaran mandiri. Pertama, dengan adanya anggaran mandiri kebutuhan
anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan KPPU. Selama ini jumlah
anggaran ditetapkan bukan atas dasar kebutuhan KPPU dalam melakukan
kegiatan penegakan persaingan usaha yang sehat di tanah air melainkan
bahwa KPPU harus menyesuaikan dengan anggaran yang disediakan.
Akibatnya KPPU harus melakukan kegiatan yang benar-benar menjadi
prioritas agar anggaran yang diberikan mencukupi. Kedua, dengan adanya
anggaran mandiri waktu yang diperlukan untuk pencarian anggaran yang
langsung melalui Departemen Keuangan menjadi lebih cepat dan efektif.
Selama ini pencarian uang anggaran menjadi salah satu hambatan bagi
sejumlah kegiatan atau proyek di KPPU. Kondisi tersebut berdampak pada
kelancaran kegiatan di KPPU. Ketiga, dengan diterapkannya anggaran
mandiri, visi dan misi KPPU sebagai lembaga pengawas pelaksanaan UU
No.5/1999 dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan target yang telah
ditetapkan.
       Menghadapi hambatan yang ada, walaupun tidak mudah, KPPU terus
memperbaiki kinerja lembaganya.          Keteraturan pelaksanaan operasional
lembaga yang akan menjamin transparansi penggunaan anggaran terus




                              Halaman    79   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



diperbaiki.   Untuk itulah, maka sepanjang tahun 2003 sampai akan
berakhirnya masa jabatan anggota komisi periode 2000 – 2005, berbagai
pedoman operasional disusun secara simultan yang terdiri dari Pedoman
Pengendalian Internal, Pedoman Perencanaan Program dan Pedoman
Pelaksanaan Anggaran KPPU.




                             Halaman   80   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                         BOKS 4.3
                                Daftar Pedoman Operasional

No           NAMA KEGIATAN                                                  URAIAN

                                       Mengingat KPPU merupakan lembaga baru, maka diperlukan suatu pedoman baku
1.   Penyusunan Pedoman Pengendalian   untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan aktivitas-
     Internal- Pedoman Umum (tahun     aktivitasnya. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2003 disusun suatu pedoman
     2003)                             pengendalian untuk kegiatan-kegiatan internal KPPU yang mencakup pedoman-
                                       pedoman umum proses audit di KPPU. Pedoman pengendalian ini diharapkan dapat
                                       menjadi acuan yang disepakati bersama dalam pelaksanaan kegiatan internal KPPU.

                                       Pada tahun anggaran 2003 telah dilaksanakan penyusunan Pedoman Sistem
2.   Pengembangan Pedoman              Pengendalian Internal bagi organisasi Sekretariat KPPU. Sistem Pengendalian Internal
     Pengendalian Internal- Pedoman    tersebut merupakan sistem pengendalian pada tahap awal mencakup pengendalian
     Audit Operasional (tahun 2004)    atas anggaran; administrasi dan tata kerja; pengelolaan sarana dan prasarana;
                                       pengelolaan sumber daya manusia; pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi); dan
                                       pelaksanaan strategi, program dan rencana tahunan. Diperlukan pengembangan
                                       konsep implementasi pengendalian internal yang efektif dan efisien, sehingga sistem
                                       yang menyeluruh tersebut realistis sekaligus fleksibel terhadap perubahan dan
                                       perkembangan. Oleh karena itu disusun sebuah Pedoman Audit Operasional di KPPU.
                                       Serangkaian kegiatan yang baik akan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
3.   Penyusunan Pedoman Perencanaan    keseluruhan. Akan tetapi tidak semua kegiatan yang baik dapat mencapai tujuannya
     Program (Tahun 2004)              secara efektif. Sering kali terdapat masalah-masalah berkaitan dengan kegiatan yang
                                       telah disusun, yang diawali dari perencanaannya. Dengan demikian perencanaan yang
                                       efektif akan menghasilkan output yang diharapkan, meminimalkan biaya, dan dapat
                                       menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.                Untuk
                                       mengantisipasi hal ini KPPU menyusun sebuah Pedoman Perencanaan Program.

                                       Pedoman Pelaksanaan Anggaran KPPU Tahun Anggaran 2005 dimaksudkan untuk
4.   Pedoman Pelaksanaan Anggaran      memberi pedoman atau pokok-pokok acuan dan digunakan sebagai petunjuk praktis
     KPPU Tahun Anggaran 2004 dan      bagi Pejabat dan Staf Pelaksana Pengguna Anggaran Komisi Pengawas Persaingan
     Tahun Anggaran 2005               Usaha agar terjadi kelancaran dan keseragaman pada pelaksanaannya menjamin
                                       efisiensi dan efektivitas, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan
                                       perundangan yang berlaku. Di samping itu buku petunjuk pelaksanaan ini juga
                                       diharapkan menjadi sistem pendukung yang kuat dalam otonomi pengelolaan dana
                                       operasional KPPU.




4.6. DAMPAK TERHADAP KINERJA KPPU

        Waktu lima tahun bagi keberadaan lembaga persaingan adalah suatu
perjalanan waktu yang relatif sangat singkat karena dunia internasional
telah    mengenal           lembaga       dan       hukum          persaingan            berpuluh          tahun
sebelumnya.           Sehingga, pada kondisi ini tentu teramat sulit memang
mengukur keefektifan pengawasan pelaksanaan UU No. 5/1999. Meskipun
demikian, keberadaan KPPU dan UU No.5/1999 disertai dengan harapan
besar publik akan suatu perbaikan iklim usaha di Indonesia.
        Belitan masalah internal dan eksternal tidak menyurutkan semangat
UU No.5/1999 dan keberadaan KPPU, karena banyak persoalan inti dalam




                                         Halaman       81      Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



dunia usaha telah tersentuh. Penyelesaian penanganan perkara di tingkat
mikro,     tidak   hanya   membawa         perubahan       perilaku      dalam   lingkup
perusahaan terkait, tetapi dampaknya mulai terasa meluas pada tingkat
makro industri.
         Beberapa keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan, baik yang
bersifat substantif maupun tidak tetapi dalam hal penanganan perkara,
dapat disimpulkan pula bahwa sebagian besar Putusan KPPU telah diterima
sebagai kekuatan hukum yang mengikat.                   Meski pelaku usaha tidak
menerima      secara   utuh   Putusan      KPPU     yang     menyatakan      terjadinya
pelanggaran UU No.5/1999, tetapi hasil akhir secara keseluruhan                  selama
bergulirnya Putusan KPPU, telah terdapt proporsi yang mendorong pada
sebuah kesimpulan bahwa Putusan KPPU dapat dipatuhi oleh pelaku usaha,
bahkan telah mendorong terjadinya perubahan perilaku.
         Sementara itu, dalam bidang kebijakan, uraian sebelumnya juga
mendorong sebuah kesimpulan yang tidak berlebihan bahwa di tengah
usianya yang relatif masih belia, KPPU telah menyumbang secara signifikan
terhadap     perubahan-perubahan          kebijakan    yang      mendorong       lahirnya
persaingan sehat di tingkat mikro.             Mencermati hal ini maka dalam
peningkatan kinerjanya, KPPU selalu membuka pemahaman mengenai
hukum persaingan agar selalu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek
hukum dan ekonomi.         Alasan dari adanya pendekatan dua aspek tersebut
adalah bahwa hukum persaingan mempunyai beberapa tujuan yang terkait
dengan prinsip hukum dan ekonomi, yaitu : menjaga kepentingan umum
dan meningkatkan efisiensi ekonomi, membentuk iklim usaha yang sehat,
mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar dapat
terwujud efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha.




                                Halaman     82    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                                                         BAB


                                                                        5
DINAMIKA JARINGAN INTERNASIONAL
PERSAINGAN USAHA

5.1. JARINGAN INTERNASIONAL PERSAINGAN
     USAHA

Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat
menciptakan   iklim   usaha   yang      kondusif   sehingga      menjamin     adanya
kepastian hukum dan       kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh
pelaku usaha besar. Selain itu, Undang-undang ini dimaksudkan juga untuk
menciptakan suasana persaingan sehat di antara pelaku usaha nasional
untuk mampu bersaing di pasar internasional.


Untuk meningkatkan efektifitas kinerja kerja suatu lembaga persaingan
usaha, sangat diperlukan adanya kerja sama international antar lembaga
persaingan usaha dan lembaga international. Selama ini KPPU mempunyai
peranan yang sangat penting dalam mengembangan kerja sama di tingkat
International. Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak internasional
tersebut sangat diperlukan oleh KPPU. Dukungan tersebut dapat berupa
kerjasama dalam penanganan perkara, pemberian informasi terhadap
dugaan yang telah terjadi atau patut diduga terjadi pelanggaran terhadap
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, kerjasama dalam memasyarakatkan
dan   mensosialisasikan   Undang-Undang        No.    5   Tahun       1999,   ataupun
masukan berupa pandangan maupun pendapat atas hasil kajian terhadap




                              Halaman     83   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



sesuatu hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5
Tahun 1999.




International Competition Network (ICN)
Salah    satu   jaringan    kerjasama     international       adalah       dengan   ICN
(International Competition Network). ICN adalah lembaga non pemerintah
dalam    bidang   persaingan    usaha     yang     anggotanya           adalah   lembaga
persaingan usaha dari negara maju maupun negara berkembang. Tujuan
dan fokus dari kegiatan ICN adalah untuk membahas dan merumuskan
berbagai isu yang dapat meningkatkan efektifitas dan kinerja kerja lembaga
persaingan usaha seperti isu tentang merger dan aquisisi, kartel, advokasi,
serta bantuan teknis lainnya.
        KPPU telah aktif mengikuti kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan
oleh ICN, baik pertemuan rutin setiap tahun maupun pertemuan dalam
kelompok kerjanya. Kegiatan ICN yang telah diikuti oleh KPPU, diantaranya:
   1. Menghadiri konferensi tahunan ICN yang pertama di Napoli, Italy
        pada tanggal 28 – 29 September 2002
   2. Menghadiri workshop on International Merger yang dilaksanakan di
        Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 21 – 22 November
        2002
   3. Menghadiri Konferensi Annual ICN yang kedua di Mexico pada tanggal
        23 - 25 Juni 2003
   4. Menghadiri Konferensi Annual ICN yang ketiga di Seoul, Korea
        Selatan pada tanggal 20 – 22 April 2004
   5. Menghadiri ICN Working Group Program tentang Merger dan Akuisisi
        pada tanggal 19 – 21 October 2004, dan
   6. Akan menghadiri konferensi tahunan ICN keempat di Bonn, Jerman
        pada tanggal 5 – 8 Juni 2005


World Trade Organization (WTO)




                                Halaman   84     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



WTO atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan
international yang mengatur masalah perdangan antar negara. Salahj satu
tujuan utama didirikannya WTO adalah untuk mendorong perdagangan
bebas, dengan penghapusan hambatan – hambatan perdagangan yang
dapat menimbulkan dampak – dampak anti persaingan usaha tidak sehat.
Dalam hal ini, KPPU telah berperan aktif agar selalu terciptanya iklim usaha
yang sehat baik untuk dalam perdagangan domestik maupun international.
Kegiatan WTO yang telah diikuti oleh KPPU, diantaranya
   1. Menghadiri working group on the interaction between Trade and
      Competition Policy yang dilaksanakan di Swiss pada bulan Mei 2003.
   2. Menghadiri   Ministerial     Level   Conference       ke    lima   pada   bulan
      September 2003


United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Seperti yang juga dilaksanakan oleh ICN, setiap tahunnya UNCTAD
menyelenggarakan berbagai konferensi international khusus di bidang
persaingan usaha. Salah satu tujuan dari konferensi tersebut bentujuan
untuk meningkatkan meningkatkan efektifitas kerja lembaga persaingan
usaha. Dalam hal ini, KPPU selalu berpartisipasi aktif dalam memberikan
kontribusinya dalam konferensi UNCTAD tersebut. Konferensi International
yang diselenggarakan UNCTAD antara lain:
1. Annual UNCTAD meeting in competition to discuss the merits of
   Competition Peer Review
2. 6th session of UNCTAD conference in Intergovernmental Groups of
   Experts on Competition Law & Policy
Disamping itu, dalam meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha di
Indonesia, UNCTAD telah membuat program yakni Capacity Building
Program. Salah satu kegiatan dalam program ini adalah :
   1. Judicial Exchange of Experience Workshop yang dilaksanakan di
      Bogor pada tanggal 22 – 23 November 2004. Workshop tersebut
      dihadiri oleh beberapa hakim dari Pengadilan Negeri di wilayah
      Jabotabek serta nara sumber dari US Fair Trade Commission, Chinese
      Taipei Fair Trade Commission, South Africa Competition Commission,




                                 Halaman   85   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       Korea Fair Trade Commission. Pada workshop tersebut dibahas
       beberapa contoh kasus tentang persaingan usaha untuk dijadikan
       bahan diskusi kepada peserta. Diharapkan setiap peserta untuk dapat
       menemukan           teknik    penyelesaian        yang    berguna        untuk    dapat
       mendefinisikan istilah – istilah seperti abuse of dominant position,
       price       discrimination,    dan      cartel.     Pemahaman          peserta    dapat
       dikembangkan dari             setiap tipok serta mencakup peran teknik
       menganalisa         pada       setiap     kasus,      serta     diharapkan        dapat
       meningkatkan         pengetahuan         dan      pemahaman           peserta    tentang
       implementasi hukum persaingan di Indonesia.
   2. Workshop tentang Competition Law and Policy yang dilaksanakan
       pada tanggal 24 November 2004. Workshop tersebut dihadiri oleh
       Hakim Agung dan beberapa lembaga international guna membahas
       hal     –     hal   guna      dapat     mengefektifkan         dan       meningkatkan
       pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.


Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
OECD adalah lembaga international yang dibentuk oleh pemerintah dari 30
negara dan bertujuan untuk memberikan dukungan dan support kepada
pemerintah dalam rangka membangun dan melahirkan konsep regulatory
reform, khususnya tentang regulasi persaingan usaha. Dalam rangka
komitment Pemerintah Indonesia untuk mengupayakan terciptanya good
governance corporate, KPPU memegang peranan yang sangat penting untuk
menjaga kepentingan umum dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif
melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat. Selama ini KPPU sangat
aktif dalam kegiatan – kegiatan OECD dan sering memberikan kontribusinya
sebagai        panelist/pembicara         dalam          berbagai       konferensi        yang
diselenggarakan oleh OECD seperti OECD Global Forum on Competition dan
APEC-OECD Workshop Cooperative Initiative on Regulatory Reform.
OECD juga telah memberikan program pelatihan kepada pegawai KPPU
yang   diselenggarakan         oleh     beberapa         organisasi    internasional      yang
memfokus pada kegiatan di bidang ekonomi, khususnya hukum persaingan
usaha. Dengan berkerja sama dengan Korea Fair Trade Commission, Korea




                                     Halaman    86    Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Regional Centre for Competition (RCC), OECD mengundang KPPU untuk
mengikuti OECD Training for Competition Authority yang diselenggarakan di
Seoul, Korea pada bulan Desember 2004 dan bulan April 2005. Selain dari
KPPU, OECD juga turut mengundang lembaga persaingan usaha dari
Australia, Chinese Taipei dan Singapura. Secara specific, kedua pelatihan ini
mmembahas tentang merger dan akuisisi dilihat dari sudut pandang
persaingan usaha serta strategi penanganan kasus. Materi training ini
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai KPPU dan mendukung
eksistensi KPPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
World Bank
Kerjasama KPPU dan World Bank sudah terjalin sejak tahun 2001 dalam
bentuk sosialisasi, traning dan studi kajian. Diharapkan dalam kegiatan
sosialisasi ini, dapat memberikan kesempatan untuk bertukar pandangan,
dan berbagi pengalaman dari berbagai negara untuk membantu Indonesia,
khususnya KPPU dalam pelaksanaan kebijakan – kebijakan persaingan yang
diarahkan pada pembinaan pasar – pasar yang lebih efisien. Adapun
kerjasama dari World Bank antara lain:
   1. Training kepada staff KPPU tentang isu – isu persaingan usaha,
      dengan    harapan      dapat    meningkatkan        kemampuan          staf    untuk
      menganalisa kasus-kasus persaingan usaha
   2. Workshop untuk membuat rencana strategis oleh KPPU dalam jangka
      pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
   3. Sosialisasi   kepada     stakeholder      KPPU    tentang         UU   No.    5/1999
      diberbagai    daerah      di    Indonesia      seperti     Medan,        makassar,
      banjarmasin, Denpasar, dan Surabaya.
   4. Melakukan     studi    kajian   tentang    Transportasi       dan      Usaha    Kecil
      Menengah
   5. Pembuatan company profile KPPU
   6. Menghadiri regional conference dengan topik Competition Policy,
      Investment and Growth in a Global Economy: The Asian Experience di
      Colombo


European Union (EU) / Uni Eropa




                                Halaman   87     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Kerjasama      KPPU   dengan     EU      diawali    dengan       melalukan    Studi
Banding/komparatif studi antara Indonesia dengan Uni Eropa pada sektor
telekomunikasi dan transportasi Perkotaan. Diharapkan dalam kajian studi
ini dapat dikembangkan jaringan/forum Indonesia – Uni Eropa yang concern
dengan pengembangan telekomunikasi and Transportasi kota di Indonesia,
dan dapat diperoleh rekomendasi tentang kebijakan telekomunikasi dan
transportasi kota yang didasarkan iklim usaha yang sehat dan persaingan
yang lebih terbuka.
Dari kajian tentang Telekomunikasi, telah dihasilkan beberapa usulan
konsep kepada Pemerintah, antara lain
   1. Terminasi Duopoli antara PT. Indosat dan PT. Telkom. Dalam
      pengalaman di beberapa negara berkembang menunjukan bahwa
      liberalisasi dan persaingan akan ekeftif jika pasar dibuka secara
      penuh
   2. Pembukaan Pasar Lokal. Dalam rangka mempercepat pembangunan
      jaringan telekomnikasi local, maka perlu dibentuk lisensi yang
      bersifat local. Dalam hal ini kebijakan membuka kesempatan untuk
      pemain – pemain baru untuk pembangunan jaringan di daerah
      merupakan stratefi yang efektif untuk meningkatkan tendensitas
      sector telekomunikasi
   3. Perberdayaan Otonomi daerah. Perberdayaan Pemerintah Daerah
      dalam     percepetan     pembangunan         infrastruktur     telekomunikasi
      dilakukan melalui pelimpahan kewenangan kepada PEMDA untuk
      memberikan lisensi kepada investor dan operator yang kompeten di
      daerahnya,
Untuk kajian tentang Transportasi perkotaan, dihasilkan beberapa usulan
konsep kepada Pemerintah, yakni:
   1. Kebijakan pengembangan kota sebaiknya distandarisir, baik untuk
      perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
   2. Pembentukan badan independent Regulatory Body, sebagai badan
      yang akan mengkontrol kebijakan transportasi menuju kebijakan
      yang bersifat independent dan memperhatikan iklim usaha yang
      sehat.




                               Halaman   88   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




Asia Development Bank (ADB)
Kerjasama KPPU dengan ADB masih dalam tahap penjajakan. Namun KPPU
telah berpartisipasi dengan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh ADB antara lain
   -   Menghadiri     Finalization     Conference      for    Country     Studies   on
       Competition Policy yang diselenggarakan oleh ADB di Manilla pada
       tanggal 21 – 23 July 2004


ASEAN
ASEAN Conference on Competition Law & Policy in the AFTA
KPPU didukung oleh Sekretariat ASEAN, GTZ dan World Bank pada tanggal
6 – 7 Maret 2003 menyelenggarakan ASEAN Conference on Competition
Law & Policy di Bali. Konferensi tersebut merupakan bagian dari komitment
anggota ASEAN dalam membangun komunitas AFTA (Asean Free Trade
Area). Salah satu tujuan dari penyelenggaraan conferensi ini adalah untuk
mendapatkan persamaan persepsi dan membangun kesepakatan dalam
bidang kebijakan persaingan dan isu – isu yang berkaitan dengan
perdangan bebas. Conferensi dihadiri oleh perwakilan anggota negara
ASEAN, perwakilan dari UNCTAD, OECD, WTO dan EU, US FTC, dan
perwakilan badan persaingan usaha Jerman (Bundeskartellamt). Konferensi
dibuka     oleh   Bapak    Dorojatun      Kuntoro   Djakti     (Menteri   Koordinator
Perekonomian) dan Dr. Ong Konf (Sekretris Jenderal ASEAN). Salah satu
saran dan rekomendasi dari konferensi tersebut adalah kebutuhan akan
penukaran pengalaman dan informasi tentang isu persaingan usaha
diantara     negara    –    negara     anggota      ASEAN,       dan    untuk   dapat
merealisasikannya diusulkan untuk dibentuknya ASEAN Consultative Forum
on Competition (ACFC).


ASEAN Regional Seminar on Building Effective Competition Institution
       Sebagai salah satu rekomendasi dan usulan dari ASEAN Conference
adalah dibentuknya ACFC, maka pada tanggal 14 – 16 Juni 2004 di
Bangkok, Sekretariat ASEAN bekerja sama dengan US Federal Trade




                                Halaman     89   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Commission dan US District of Justive menyelenggarakan seminar tentang
ASEAN Regional Seminar on Building Effective Competition Institutions.
Selain negara anggota ASEAN, US FTC, dan US DOJ, seminar juga dihadiri
oleh CECI (Central European Competition Initiative), Andean Community
dan Hungarian Competition Commission. Dalam seminar disepakati agar
dilakukan pembahasan dan diskusi yang intensif untuk terlaksananya
kerjasama antar negara anggota ASEAN tentang isu-isu persaingan usaha




       Sebagai    salah   satu     upaya     untuk   meningkatkan         peranan   dan
sosialisasi isu persaingan di tingkat ASEAN, maka pada tanggal 11 – 12
October dilaksanakan High Level Workshop on ASEAN Consultative Forum
on Competition di gedung secretariat ASEAN Jakarta. Workshop dihadiri
oleh perwakilan negara anggota ASEAN, US FTC, Korea Fair trade
Commission,      South    Africa    Competition      Commission,         dan   beberapa
perwakilan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan Indonesia.
Tujuan Workshop adalah untuk mendeklarasikan ACFC sebagai forum
kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam meningkatkan efektifitas
dalam implementasi hukum persaingan usaha dalam bentuk training,
seminar dan workshop untuk dengan topic – topic khusus. Workshop
tersebut telah menetapkan Thailand sebagai Ketua ACFC periode 2004-2005
dan KPPU Indonesia sebagai wakilnya.


5.2.      KERJASAMA BILATERAL DENGAN LEMBAGA
       PERSAINGAN NEGARA SAHABAT

Kerjasama KPPU dengan berbagai negara sudah terjalin sejak KPPU berdiri.
Kerja sama tersebut pada umumnya berupa bantuan teknis dalam berbagai
kegiatan yang tujuan utama adalah untuk mengembangkan kapasitas untuk
meningkatkan      kemampuan           KPPU     dalam       menjalankan         tugasnya,
mengembangkan kelembagaaan KPPU untuk menjadi insitutsi yan solid,
efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya, serta sosialisasi dan
deseminasi tentnatg persaingan usaha.




                                   Halaman   90   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



KPPU dengan Bundeskartellamt
Kerjasama KPPU dengan Lembaga Anti Monopoli German, Bundeskartellamt
sudah dimulai sejak UU No. 5/1999 diundangkan. Kerjasama tersebut
diwujudkan melalui GTZ antara lain dalam bentuk
-    Studi Banding ke kantor Bundeskartellamt kepada 11 Anggota Komisi
     periode 2000 -2005
-    Pelatihan persaingan usaha kepada hakim dan hakim agung ke kantor
     Bundeskartellmat dan kantor hakim agung Jerman
-    Training tentang teknik investigasi selama 2 minggu di kantor
     Bundeskartellamt kepada 10 (sepuluh) staf secretariat KPPU
-    Seminar Publik tentang berbagai sector industry
-    Seminar kepad jaksa, hakim, kepolisian dan publik di Jakarta


KPPU dengan Japan Fair Trade Commission
Kerjasama KPPU dengan Japan Fair Trade Commission, melaui JICA antara
lain dalam bentuk
-   Melaksanakan      training   tentang    Competition        Policy   kepada   staf
    secretariat KPPU di Jepang selama 3 minggu
-   Penyelenggaraan seminar publik yang bertemakan Visi & Misi KPPU di
    Jakarta dan Surabaya. Dalam seminar tersebut diharapkan dapat
    memberikan pemahaman kepada publik tentang pelaksanaan UU No.
    5/1999
-   Menyelenggarakan Training untuk negara anggota APEC mengenai
    Kebijakan Persaingan pada tanggal 6 – 8 Desember 2004 di Yogyakarta.
    Training difokuskan pada upaya mengimplementasikan prinsip – prinsip
    APEC     funa   meningkatkan     persiangan     usaha.      Diharapkan   melalui
    pelatihan ini, dapat menambah wawasan kepada peserta mengenai
    praktek persaingan usaha tidak sehat dan saling tukar informasi
    mengenai isu persaingan serta memahami beragam kebijakan dan
    hukum persaingan.
-   Menyelenggarakan 2nd East Asia Conference in Competition Law & Policy
    dan Top Level Official Meeting in Competition Policy. Konferensi tersebut
    akan dilaksanakan pada tanggal 3 – 5 Mei 2005 di Bogor. Kedua




                                 Halaman   91   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



    kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan
    jaringan komunitas persaingan khususnya di wilayah Asia Timur.
    Diharapkan dengan terbinanya forum komunitas persaingan usaha antar
    negara – negara di kawasan Asia Timur, dapat dikembangkan untuk
    dukungan pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha di
    negara – negara Asia Timur dalam hal pengembangan institusi dan
    kapasitas   sumber    daya    manusia,      dan   pertukaran       informasi   dan
    pengalaman tentang persaingan usaha diantara negara – negara di
    kawasan Asia Timur.


KPPU dengan US Federal Trade Commission
Kerjasama KPPU dengan US Federal Trade Commission (US FTC) yang
didukung melalui USAid antara lain dalam bentuk
-   Intensive Training tentang isu – isu persaingan usaha kepada staf
    secretariat KPPU
-   Beasiswa untuk program pasca sarjana kepada 2 staf secretariat KPPU
    bidang Hukum Persaingan
-   Menyelenggarakan seminar dengan tema Visi Calon Presiden Republik
    Indonesia dalam Kebijakan Persaingan Usaha pada tanggal 7 Juni 2004.
    Tujuan dari seminar ini adalah untuk memberikan sumbagan kepada
    calon Presiden dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha yang
    sehat di Indonesia.




                                 Halaman   92   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                                                       BAB




                                                                        6



REKOMENDASI KEGIATAN            PERIODE PERTAMA KPPU


6.1.      KONTRIBUSI KPPU BAGI PEMBANGUNAN
       EKONOMI BANGSA


         Memperhatikan perkembangan ekonomi Indonesia, maka kita
   akan menyadari betapa beratnya beban yang diemban KPPU mengingat
   kondisi riil ekonomi Indonesia yang sedang dalam upaya pemulihan
   ekonomi justru banyak dipenuhi oleh praktek – praktek usaha yang anti
   persaingan seperti diskriminasi, penyalahgunaan posisi dominan, kolusi,
   kartel dan kegiatan usaha lainnya yang bertentangan dengan UU No 5
   Tahun 1999. Untuk itu menjadi suatu tantangan yang cukup berat bagi
   KPPU karena publik menaruh harapan yang cukup tinggi pada KPPU
   untuk dapat berperan aktif membenahi sistem prekonomian Indonesia
   yang dianggap belum tertata dengan baik, khususnya hal-hal yang
   secara eksplisit melanggar UU No 5 Tahun 1999.
         Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi
   KPPU tidak hanya datang dari pelaku usaha yang menjadi obyek
   terbesar dari tugas KPPU, akan tetapi juga datang dari pemerintah yaitu
   bahwa pemerintah belum secara efektif mengakomodasi semangat
   persaingan ke dalam kebijakan ekonomi yang diambilnya. Sehingga
   tidaklah aneh apabila muncul beberapa regulasi yang justru diwarnai
   oleh semangat anti persaingan.
         Oleh   karena   itu,     dalam    rangka      meningkatkan   efektifitas
   implementasi hukum persaingan di Indonesia agar dapat memberikan
   kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, KPPU selayaknya




                                Halaman   93   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



   selalu memperhatikan kondisi regulasi pemerintah yang terkait dengan
   persaingan usaha di semua sektor, dampak ekonomi proses investigasi
   dan putusan KPPU serta memperhatikan keseimbangan kepentingan
   pelaku usaha dan kepentingan umum sebagaimana amanat Pasal 2 UU
   Nomor 5/1999.




6.2.      TANTANGAN DAN HAMBATAN PERSAINGAN
       USAHA



A. TANTANGAN
   Beberapa faktor yang menjadi tantangan KPPU saat ini dan beberapa
waktu ke depan antra lain adalah:
   1. Independensi KPPU.
       •   Sesuai   dengan   amanat     Pasal     30    UU     No.     5/1999,   status
           kelembagaan KPPU telah ditentukan sebagai lembaga yang kuat
           kedudukannya,     independen      dari      pengaruh        dan   kekuasaan
           Pemerintah serta pihak lain. Meskipun anggaran KPPU berasal
           dari APBN serta Komisi bertanggungjawab kepada Presiden RI,
           namun KPPU tidak berada dalam koordinasi suatu lembaga
           pemerintah tertentu dan juga bukan menjadi anggota Kabinet.
           Independensi KPPU bukan hanya terhadap lembaga eksekutif,
           akan tetapi juga terhadap lembaga legislatif, yudikatif demikian
           juga pengaruh politik Dengan demikian menjadi tantangan besar
           KPPU untuk mampu menegakkan hukum persaingan yang benar –
           bernar adil dan transparan kepada semua pihak.


   2. Dukungan Parlemen.
       Keanggotaan KPPU sepenuhnya didukung oleh kekuatan politik
       melalui   mekanisme     kerja    Parlemen         yang     telah      menyetujui
       penunjukan Anggota Komisi dan kemudian Komisi diangkat dan
       diberhentikan oleh Presiden.




                              Halaman   94      Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



   3. Kewenangan sebagai lembaga pemutus perkara.
        •    Untuk mengawasi pelaksanaan undang – undang persaingan
             usaha secara efektif maka independensi KPPU dilengkapi dengan
             kewenangan Komisi untuk menganalisa, meminta keterangan dan
             melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pihak – pihak
             tertentu berkaitan dengan dugaan pelanggaran UU No.5/1999.
             Keputusan KPPU mempunyai kekuatan hukum terhadap pelaku
             usaha yang terbukti melanggar UU No.5/1999 dan bahkan Komisi
             diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan
             administratif
        •    Selain itu, berbeda dengan lembaga pemutus perkara lainnya,
             KPPU mempunyai 3 peran sekaligus yaitu : (a) quasi legislatif,
             yaitu menyusun peraturan pelaksanaan UU No.5/ 1999, (b) quasi
             eksekutif, yaitu melaksanakan peraturan yang dibuat, dan (c)
             quasi yudikatif, yaitu menjatuhkan putusan dan sanksi kepada
             pelaku usaha yang melanggar undang – undang persaingan
             usaha.


   4.       Kewenangan       memberikan     saran    dan     pertimbangan   kepada
   Pemerintah
        •    Iklim usaha yang sehat selain ditentukan oleh perilaku pelaku
             usaha dalam praktek bisnisnya juga ditentukan oleh kebijakan
             pemerintah yang mendukungnya. Kebijakan pemerintah yang
             tidak mengakomodasi nilai – nilai persaingan usaha dapat
             menjadi penyebab persaingan yang tidak sehat dikalangan pelaku
             usaha dan bahkan memberikan peluang – peluang khusus pada
             pihak – pihak tertentu. Untuk itu agar visi dan misi KPPU terwujud
             dan berperan nyata dalam penegakkan hukum persaingan maka
             dalam hal ini Komisi diberikan kewenangan untuk memperbaiki
             iklim persaingan usaha melalui saran dan pertimbangannya
             kepada pemerintah. Saran pertimbangan Komisi yang efektif
             tentunya akan mampu mewujudkan lingkungan dinamis dan
             kompetitif.




                                  Halaman   95   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




   5. Kewenangan untuk meminta keterangan dari Pemerintah disamping
    pihak – pihak terkait lainnya
      •   Untuk    mengefektifkan        kewenangan            Komisi    dalam     proses
          pemeriksaaan     perkara,       pembuatan         putusan      perkara    serta
          pemberian saran kebijakan kepada pemerintah, maka Komisi juga
          diberikan     kewenangan        untuk     meminta        keterangan,      data,
          informasi serta alat bukti lainnya dari instansi pemerintah,
          memanggil pelaku usaha, serta meminta bantuan penyidik untuk
          menghadirkan pelaku usaha.


   6. Fungsi spesifik dengan keragaman kepakaran Anggota Komisi
      •   Pluralitas latar belakang dan pengalaman Anggota Komisi adalah
          kekuatan dalam proses pengambilan keputusan melalui Sidang
          Komisi yang demokratis.


   7. Liberalisasi perdagangan.
      •   Liberalisasi perdagangan memberikan peluang perdagangan tanpa
          batas, dipercaya mampu mendorong peningkatan pertumbuhan
          ekonomi. Perdagangan tanpa batas tersebut menjadi tantangan
          berat bagi pelaku usaha Indonesia yang belum siap bersaing.
          Sedangkan     bagi   KPPU       liberalisasi    perdagangan       merupakan
          tantangan bagaimana UU No.5/1999 mampu mengatasi strategi
          perdagangan      yang          dinamis         dan      semakin        komplek
          permasalahannya, serta menjangkau pelaku usaha asing yang
          berbisnis di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi antara lain
          adalah penerapan nilai persaingan dalam kepentingan nasional,
          persaingan antara pengusaha lokal dan pengusaha asing ataupun
          kolusi antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha asing.


   8. Globalisasi Hukum Persaingan.
      •   Globalisasi    hukum      persaingan           usaha     telah    mendorong
          meningkatnya kepentingan penerapan nilai persaingan usaha.




                               Halaman     96     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



          Negara yang telah mengadopsi hukum persaingan usaha secara
          tegas mempunyai tuntutan atas penerapan prinsip persaingan
          usaha baik dalam wilayah hukumnya maupun di wilayah hukum
          Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha
          Indonesia demikian pula oleh pemerintah dalam perumusan
          kebijakan    nasionalnya.          Untuk     itu,   KPPU      sebagai    lembaga
          persaingan usaha mempunyai peran yang sangat penting dalam
          membantu pelaku usaha dan membawa kepentingan negara
          dalam kancah persaingan usaha yang telah menglobal.


   9. Demokratisasi dan transparansi.

      •   Era demokrasi dan transparansi memberikan dukungan kuat
          untuk pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Masyarakat
          pada umumnya, konsumen serta pesaing akan dengan mudah
          mengamati perilaku persaingan yang tidak sehat yang dapat
          merugikan     publik      dan      bahkan       negara.      Masyarakat     yang
          demokratis dan menjunjung tinggi nilai transparansi merupakan
          salah satu faktor utama proses koreksi atas                        perilaku anti
          persaingan baik itu dilakukan oleh pelaku usaha ataupun tersirat
          dalam kebijakan pemerintah.


   10. Dukungan lembaga internasional dan donor.
      •   Berbagai lembaga international seperti OECD, ICN, Bank Dunia,
          USAID, GTZ, AUSAID dan ADB sangat mendukung penerapan
          prinsip – prinsip persaingan usaha guna memberikan kepastian
          hukum    serta    menciptakan         budaya        persaingan.     Lembaga   –
          lembaga international tersebut banyak memiliki pengalaman serta
          sumber daya baik berupa tenaga ahli di bidang persaingan
          maupun      sumber       pendanaan.        Tantangan        bagi   KPPU    untuk
          membangun        kerja     sama      serta      mengoptimalkan          dukungan
          lembaga – lembaga international tersebut.


   11. Dukungan kalangan pers.




                                   Halaman    97     Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      •   Pers sangat berperan membantu sosialisasi maupun penegakkan
          undang – undang persaingan usaha. Keterbatasan sumber daya
          dan prasarana kerja KPPU untuk melakukan sosialisasi UU
          No.5/1999 dapat dibantu oleh pers melalui berbagai media massa
          yang menjangkau seluruh wilayah pelosok di Indonesia. Demikian
          pula sebaliknya, untuk kepentingan internal KPPU, laporan pers
          memberikan informasi terkait dengan kegiatan KPPU seperti
          monitoring, kajian dan pemeriksaaan kasus – kasus persaingan
          usaha.




   12. Luasnya wilayah geografis dan banyaknya jumlah pelaku usaha.
      •   Penegakan hukum persaingan yang adil dan transparan tentunya
          berlaku untuk seluruh pelaku usaha yang melakukan kegiatan
          usahanya      di   wilayah   Indonesia.    Menyadari         luasnya   wilayah
          geografis Indonesia serta banyaknya jumlah pelaku usaha yang
          tersebar,     maka      tantangan     yang       dihadapi       KPPU     yang
          berkedudukan di Jakarta dan belum memiliki kantor perwakilan di
          daerah      adalah   bagaimana      agar    hukum       persaingan       dapat
          menjangkau secara efektif kepada pelaku usaha yang tersebar di
          seluruh wilayah Indonesia.


B. HAMBATAN
      Secara garis besar hambatan yang dihadapi KPPU adalah berasal dari
keberadaan    KPPU     sebagai    lembaga     yang    relatif    masih     baru,   yang
menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya dan pengalaman serta
kurang lengkapnya perangkat hukum yang mendukungnya. Sedangkan
hambatan lainnya disebabkan karena ketidakjelasan kedudukan KPPU
dalam struktur kelembagaan Negara. Lebih jelasnya faktor-faktor yang
dianggap menjadi hambatan bagi KPPU diuraikan sebagai berikut:


   1. Kedudukan KPPU dalam struktur ketatanegaraan.




                                 Halaman   98   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      •   Meskipun secara tegas UU No.5/1999 telah menetapkan bawa
          KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari
          pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lainnya dan
          KPPU     bertanggungjawab          kepada     Presiden,    namun        demikian
          pengakuan KPPU dalam struktur ketatanegaraan belum jelas
          sampai     dengan         sekarang.         Hal      tersebut     menimbulkan
          permasalahan lainnya yaitu antara lain penempatan KPPU dalam
          sistim APBN, dan status kelembagaan Sekretariat KPPU.


   2. Sistim Anggaran Pembiayaan KPPU.
      •   Sejak berdirinya KPPU ditahun 1999, anggaran yang disediakan
          untuk pelaksanaan tugas Komisi di”tumpangkan” dalam anggaran
          Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan
          (Bagian 19). Anggaran tersebut masih berupa anggaran proyek
          yang bersumber dari anggaran pembangunan. Sebagaimana
          disebutkan dalam Pasal 37 UU No.5/1999 bahwa KPPU berhak
          mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN ataupun
          sumber lainnya, maka sudah semestinya lembaga semacam KPPU
          berhak    sepenuhnya         mendapatkan          kepastian      dan    kejelasan
          mekanisme penerimaan dan pengelolaan anggaran baik anggaran
          rutin maupun anggaran pembangunan. Ketidakpastian sistim
          anggaran tersebut berdampak antara lain kepada kelancaran
          tugas Komisi dan juga kepastian kerja staf Sekretariat KPPU.


   3. Kemampuan Sumber Daya Manusia
      •   Terbatasnya pemahaman prinsip – prinsip persaingan usaha serta
          minimnya pengalaman penanganan perkara menyebabkan staf
          KPPU     belum    mampu       bekerja       secara    optimal.    Hal    tersebut
          dikarenakan sebagian besar staf belum mendapat pendidikan
          yang     cukup    tentang      dasar    –     dasar    pengetahuan        hukum
          persaingan usaha serta minimnya pengalaman untuk melakukan
          monitoring       serta    pemeriksaan         berkaitan        dengan    dugaan




                                   Halaman   99   Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



          pelanggaran    persaingan       usaha    maupun         analisa   dan     kajian
          terhadap kebijakan terkait dengan persaingan.


   4. Keterbatasan instrumen penegakkan Hukum Persaingan Usaha.
      •   Dalam    menjalankan       fungsinya,       yang    dimulai       sejak     dari
          penerimaan laporan, klarifikasi, kajian, monitoring, public hearing
          hingga pemeriksaan dan berujung pada putusan Komisi, banyak
          ditemui berbagai kendala yang utamanya disebabkan belum
          lengkapnya    instrumen     untuk     melaksanakan          fungsi   –    fungsi
          tersebut. Instrumen atau peraturan yang ada dirasakan banyak
          kekurangannya.
      •   Beberapa perangkat hukum yang belum sepenuhnya efektif
          adalah hukum acara UU No.5/1999, pedoman pasal – pasal,
          pedoman monitoring, pedoman public hearing, pedoman kajian,
          hubungan kerja dengan lembaga penegak hukum yang terkait
          serta kode etik staff yang terlibat dalam penanganan perkara.




   5. Belum tersedianya Konsep Komunikasi
      •   Sampai dengan sekarang konsep komunikasi belum tersusun.
          Kebutuhan akan konsep komunikasi yang menjelaskan secara
          komprehensif program – program kerja komunikasi dalam jangka
          pendek, jangka menengah dan jangka panjang sangat diperlukan
          guna    membantu      sosialisasi   nilai   –   nilai    persaingan      usaha,
          mengubah perilaku pelaku usaha, serta memberikan informasi
          dan    transparansi    kinerja      KPPU    kepada        kalangan       umum,
          khususnya publik yang berkepentingan dengan peran KPPU.
          Selama ini KPPU belum mampu secara optimal melakukan
          interaksi dengan publik, baik melalui media elektronik, media
          cetak seperti jurnal, brosur dan leaflet dan juga media lainnya,
          ataupun melalui berbagai bentuk forum diskusi persaingan usaha.
          Kelemahan yang lain adalah minimnya materi sosialisasi yang




                                Halaman    100 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



          mampu menjelaskan nilai persaingan usaha secara sederhana dan
          mudah dimengerti sebagaimana praktek persaingan usaha di
          Indonesia.


   6. Timbulnya hambatan perdagangan lokal dari Pemerintah Daerah.
      •   Dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan
          Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan
          Antara Pemerintah Pusat dan daerah, daerah telah diberikan hak
          otonomi untuk mengelola sumber daya nasional. Pemerintah
          daerah sering menciptakan kebijakan atau peraturan daerah yang
          bersifat counter productive terhadap iklim perdagangan dan
          investasi di daerah yang “benturan” dengan penegakan hukum
          persaingan.   Beberapa    kebijakan     daerah     yang    bertentangan
          dengan   UU    No.5/1999       antara     lain   adalah     pembatasan
          perdagangan untuk pelaku usaha dari daerah lain, pemberian
          kemudahan bagi pelaku usaha setempat, maupun praktek kolusi
          tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.


   7. Sentimen nasionalisme
      •   Dengan adanya globalisasi perdagangan dan akhir – akhir ini
          diikuti pula oleh meningkatnya komunitas international persaingan
          usaha, maka isu sentimen nasionalisme dapat dijadikan alasan
          untuk berlindung oleh para pelaku usaha di Indonesia yang tidak
          siap bersaing dengan pelaku usaha asing. Beberapa macam
          bentuk perlindungan tersebut antara lain adalah praktek anti
          dumping, proteksi, serta subsidi yang semuanya pada akhirnya
          menjadi beban negara.


   8. Sistim hukum yang kurang mendukung.
      •   Dengan kurang memadainya sistim hukum yang mencakup 3 hal
          yaitu substansi undang – undang persaingan, institusi atau
          kelembagaan    peradilannya     serta   budaya      atau   politik   yang
          mendukung penegakkan hukum, maka diragukan efektivitas




                              Halaman   101 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



          penerapan UU No. 5 Tahun 1999. Sejauh ini berbagai pedoman
          pelaksanaan pasal – pasal UU No.5/1999 belum sepenuhnya
          tersusun, demikian pula pelaksanaan hukum acara tersendat
          karena pedoman yang belum sempurna serta hubungan kerja
          dengan penegak hukum yang terkait belum berjalan secara
          efektif, dan yang terakhir adalah rendahnya budaya persaingan
          dikalangan pelaku usaha.


   9. Rendahnya budaya persaingan.
      •   Kebijakan persaingan yang sehat masih belum banyak dipahami
          oleh publik, hal tersebut seringkali mendatangkan “kesalahan”
          yang tidak disadari dalam implementasi kebijakan yang sedang
          berjalan. Rendahnya budaya persaingan juga terjadi diantara
          pelaku usaha yaitu antara lain melalui praktek kolusi, penetapan
          harga bersama dan diskriminasi. Tentunya konsumen sangat
          dirugikan dalam hal ini, demikian juga pihak pesaingnya. Namun
          yang jelas, pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan
          usaha tidak sehat, secara pasti akan kalah bersaing karena
          mereka akan menjadi tidak efisien, dan kehilangan konsumen
          karena rendahnya mutu barang ataupun jasa yang diproduksinya.


   10. Masih kentalnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

      •   Dalam berbagai kesempatan para pelaku usaha yang terbiasa
          melakukan KKN baik dengan pegawai pemerintah ataupun dengan
          sesama pelaku usaha, membawa dampak yang memperparah
          penegakan hukum persaingan yang adil dan transparan. Lebih
          jauh negara ataupun pemerintah daerah yang bersangkutan dan
          khususnya konsumen, dalam hal ini termasuk juga masyarakat
          umum sebagai pengguna jasa publik yang disediakan oleh
          pemerintah telah dirugikan. Alokasi sumber daya menjadi tidak
          efisien dan mutu barang atau jasa jauh dibawah minimal standar
          yang dibutuhkan. KKN merupakan salah satu pelanggaran hukum
          persaingan yang merugikan negara dan masyarakat.




                             Halaman   102 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




   11. Belum terinternalisasinya nilai – nilai persaingan usaha dalam
      kebijakan pemerintah
      •    Kebijakan pemerintah diberbagai bidang termasuk kebijakan
           publik    seperti    perdagangan,         industri,    investasi,   pajak    dan
           pembangunan daerah maupun sektoral seperti telekomunikasi,
           transportasi dan kelistrikan, belum sepenuhnya mengakomodasi
           nilai persaingan usaha. Berbagai hambatan yang ditemui adalah
           kesepakatan penentuan prioritas kebijakan, konsistensi langkah
           kebijakan maupun sinergi antar berbagai kebijakan. Kemungkinan
           lain penyebab belum terinternalisasinya persaingan usaha dalam
           kebijakan    pemerintah          adalah     kurangnya      pemahaman        nilai
           persaingan usaha, adanya tekanan dari pihak – pihak tertentu,
           tidak jelsnya pengaturan peran pemerintah sebagai regulator atau
           pelaku usaha.         Hal tersebut di muka tentunya menghambat
           efektifitas kebijakan persaingan, dalam hal ini khususnya undang
           – undang persaingan usaha.




6.3 UPAYA OPTIMALISASI KINERJA

          Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh KPPU
   untuk dapat mengoptimalkan kinerjanya sebagai lembaga pengawas
   pelaksanaan UU Nomor 5/1999 dengan melanjutkan pencapaian tujuan
   yang telah dicanangkan lima tahun ini yaitu :


   1. Terwujudnya KPPU sebagai institusi yang kuat dan kredibel
      dan mampu melaksanakan misinya. KPPU yang kuat adalah
      tercermin dari kejelasan dan perannya dalam struktur kelembagaan
      Negara,       profesionalisme         sumber     daya      manusianya,     kekuatan
      perangkat hukum yang mendukungnya, dilengkapi dengan sarana
      dan    prasarana         yang     memadai.       Sedangkan       kredibilitas    KPPU
      ditentukan dari independensinya dalam melaksanakan tugas dan
      wewenangnya, penegakkan prinsip keadilan dan transparansi dalam




                                      Halaman   103 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



        pembuatan    putusan    dan       kebijakan   Komisi,     dan     kinerja    yang
        dihasilkan dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.


   2. Terwujudnya perubahan perilaku pelaku usaha. Perubahan yang
        diharapkan adalah dari sikap anti persaingan menjadi sikap yang
        menjunjung nilai – nilai persaingan sehat. Untuk mencapai hal
        tersebut pemahaman akan manfaat dan peran persaingan sehat
        menjadi hal utama pagi pelaku usaha. Selain itu dorongan bagi
        pelaku usaha dalam merubah sikapnya adalah diperlukannya pula
        bukti nyata akan peran dan kredibilitas Komisi yang dalam hal ini
        menjadi pengawas pelaksanaan Undang – Undang Larangan Praktek
        Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.


   3.    Terciptanya kebijakan ekonomi nasional yang mempunyai
        nilai persaingan sehat. Kebijakan dan hukum persaingan akan
        mempunyai     manfaat    nyata       dalam     ekonomi         nasional   apabila
        bersinergi   dan   didukung       oleh   kebijakan      pemerintah        lainnya.
        Kewenangan utama dalam pembuatan kebijakan publik adalah
        pemerintah, untuk itu kerjasama dan koordinasi yang optimal dengan
        pihak pemerintah, khususnya dengan lembaga regulator maupun
        lembaga pembuat kebijakan dan peraturan perundang – undangan,
        menjadi sangat prioritas dan mendesak. Selain itu, peran kebijakan
        ekonomi nasional sangat menentukan strategis bisnis dan perilaku
        pelaku usaha dalam menyikapi nilai – nilai persaingan usaha. Untuk
        itu peran nyata KPPU sangat dibutuhkan melalui advokasinya guna
        mengoptimalkan pencapaian visi dan misi KPPU.




                                Halaman     104 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



                                                              LAMPIRAN




RINGKASAN PUTUSAN
                                                                    1
A. PUTUSAN PERKARA PADA TAHUN 2000


   1. Putusan   Perkara      No:01/KPPU-L/2000:            Tender        Pengadaan
      Cashing dan Tubing di PT.Caltex Pacific Indonesia.
            Pada tanggal 20 April 2001, KPPU untuk pertama sekali
      memutuskan suatu kasus setelah baru terbentuk. KPPU berhasil
      mengeluarkan keputusan yang menyangkut terjadinya pelanggaran
      yang dilakukan dalam proses tender untuk pengadaan casing dan
      tubing di PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI). Perkara dimulai
      ketika tender untuk pengadaan casing dan tubing PT. CPI melakukan
      diskriminasi kepada peserta tender sebagai akibat adanya perubahan
      persyaratan   tender    yang      diberlakukan      oleh     PT.    CPI   dan
      persekongkolan antara sesama peserta tender untuk menentukan
      pemenang tender. KPPU kemudian menganalisa aspek hukumnya
      berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara berkesinambungan
      sesuai jadwal waktu yang baku ditentukan oleh UU No.5/1999. Dalam
      menangani perkara ini, KPPU telah membentuk Majelis Komisi yang
      bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan membuat keputusan
      dan mulai bekerja menangani perkara tender pada tanggal 26
      Oktober 2000. Untuk memperoleh data, informasi dan bukti-bukti
      yang diperlukan, Majelis Komisi telah memanggil berbagai pihak,
      sebanyak 22 (dua puluh dua) orang saksi yang dianggap penting
      untuk dimintakan keterangan dan telah meneliti 41 (empat puluh
      satu) dokumen, baik yang diterima maupun yang ditemukan sendiri




                              Halaman   105 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      oleh Majelis    Komisi.    Saksi     yang    diperiksa      adalah     pihak    yang
      melaporkan,     pihak    yang    dilaporkan,       para    pelaku      usaha    yang
      mengikuti tender, para pelaku usaha yang didiskualifikasi sebagai
      peserta tender, pejabat pemerintah, pihak Pertamina, saksi ahli dan
      saksi kunci lainnya. Selain melakukan pemeriksaan dengan jalan
      memanggil      para   saksi,    Majelis     Komisi    juga     telah    melakukan
      kunjungan dalam rangka pemeriksaan di lapangan untuk melakukan
      konfirmasi terhadap keterangan-keterangan yang didapat selama
      pemanggilan.


            Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh
      Majelis Komisi, maka Majelis Komisi menetapkan bahwa pelanggaran
      yang dilakukan oleh PT. CPI adalah melanggar Pasal 22 UU Nomor 5
      Tahun 1999 mengenai persekongkolan dalam menentukan pemenang
      tender. Pada tanggal 20 April 2001 telah mengambil putusan
      terhadap perkara tersebut melalui Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-
      L/2000 dan dibacakan dimuka umum. Putusan yang diambil oleh
      KPPU adalah:
      a. Menyatakan pengadaan Casing dan Tubing yang dilakukan oleh
         PT. Caltex Pacific Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan
         melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, karena
         penentuan pemenang tender dihasilkan melalui persekongkolan
         antar sesama peserta tender.


      b. Memerintahkan        kepada      PT.   Caltex     Pacific    Indonesia      untuk
         menghentikan         kegiatan      pengadaan           Casing     dan       Tubing
         berdasarkan tender berdasarkan tender No. Q-034210-0000-
         0000-52 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak PT. CPI
         menerima pemberitahuan putusan. Sebagai lanjutan terhadap
         putusan KPPU kemudian PT. CPI menyatakan menerima putusan
         dan akan melaksanakan putusan tersebut yang dilaksanakan
         melalui surat pemberitahuan dari PT. CPI kepada KPPU. Untuk
         memonitor putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2000 tersebut, KPPU




                                Halaman    106 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



         telah membentuk Tim Monitoring Putusan KPPU No.01/KPPU-
         L/2000. PT.Caltex Pacific Indonesia yang menerima putusan KPPU
         dan tidak mengajukan keberatan kemudian melakukan tender
         ulang untuk memenuhi putusan KPPU tersebut.


   2. Putusan Perkara No:03/KPPU-L/I/2000Retail PT.Indomarco
      Prismatama (Indomaret)
             Untuk menangani perkara PT. Indomarco Prismatama KPPU
      telah membentuk Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/I/2000.
      Majelis yang menangani perkara ini telah mulai bekerja sejak 10
      Nopember 2000 sampai dengan tanggal 17 Mei 2001. Pada tanggal 4
      Juli 2001, KPPU memutuskan setelah memanggil sebanyak 63 (enam
      puluh tiga) orang saksi guna dimintai keterangannya yang berasal
      dari   pelaku   usaha         minimarket,    pemilik    warung       kecil,   pejabat
      pemerintah, distributor utama, pelaku usaha retail menengah dan
      besar, pelaku usaha koperasi, dan pelaku usaha produsen. Duduk
      perkara Nomor 03/KPPU-L/I/2000 adalah PT. Indomarco Prismatama
      dalam menjalankan usahanya berupa pendirian minimarket bernama
      Indomaret telah mengakibatkan tersingkirnya warung tradisional di
      sekitar lokasi dimana minimarket Indomaret berada. Oleh karena itu
      keberadaan Indomaret harus ditinjau kembali. Dalam pandangan
      Majelis     Komisi,     PT.     Indomarco      Prismatama          dipandang    telah
      mengabaikan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun
      1999      tentang     Asas    dan   Tujuan,     yaitu   bahwa       PT.   Indomarco
      Prismatama       dalam         menjalankan      kegiatan      usahanya         kurang
      memperhatikan asas demokrasi ekonomi dan kurang memperhatikan
      keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan
      umum.


             Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, maka Majelis
      Komisi pada tanggal 4 Juli 2001 telah mengambil putusan terhadap
      perkara tersebut. Putusan yang diambil KPPU adalah :




                                    Halaman   107 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      a. Menyatakan       bahwa       PT.        Indomarco         Prismatama        dalam
         pengembangan        usahanya         kurang        memperhatikan          prisnsip
         keseimbangan       sesuai         asas        demokrasi       ekonomi       dalam
         menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha
         dengan kepentingan umum.


      b. Memerintahkan       kepada        PT.        Indomarco     Prisamtama        untuk
         menghentikan      ekspansinya           di    pasar-pasar     tradisional    yang
         berhadapan      langsung     dengan          pengecer    kecil    dalam     rangka
         mewujudkan       keseimbangan-keseimbangan                  persaingan       antar
         pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha
         kecil.


      c. Menyatakan       bahjwa       PT.        Indomarco        Prismatama        dalam
         mengembangkan           usahanya         untuk     melibatkan         masyarakat
         setempat      diantaranya     dengan          memperbesar         porsi   kegiatan
         waralaba.


      d. Merekomendasikan            kepada            pemerintah         untuk      segera
         menyempurnakan dan mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan
         langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak
         terbatas pada kebijakan loksai dan tata ruang, perijinan, jam buka
         dan lingkungan sosial.


      e. Merekomendasikan          kepada         Pemerintah        segera     melakukan
         pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah, atau
         pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi dan dapat
         berusaha secara berdampingan dengan usaha-usaha menengah
         atau besar.


      f. Menyatakan     untuk     melakukan            pengkajian,     monitoring      dan
         penyelidikan    lebih    lanjut     terhadap      dugaan         adanya   praktek
         monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan




                                 Halaman    108 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



         oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran
         dalam jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga
         dan perjanjian tertutup.


            Terhadap Putusan KPPU tersebut, pimpinan PT. Indomarco
      Prismatama telah menyatakan bahwa PT. Indomarco Prismatama
      menerima keputusan tersebut. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan
      keputusan, KPPU telah membentuk sebuah Tim untuk memonitor
      pelaksanaannya. Putusan Indomaret ini juga mendapat kritikan dari
      sementara pihak karena terlihat justru melarang perusahaan yang
      efisien dan memberikan kenyamanan kepada konsumen untuk
      mengembangkan usahanya. Pada kasus seperti inilah terlihat apakah
      lembaga penegak UU No.5/1999 lebih terfokus pada tujuan undang-
      undang yang mengutamakan perlindungan pada usaha kecil dan
      kesetaraan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, kecil dan
      menengah.


B. PUTUSAN PERKARA PADA TAHUN 2001

1. Putusan Perkara      No : 07/KPPU-L-I/2001 Tender Pengadaan
   Bakalan Sapi Impor di Jawa Timur
         Kasus ini berawal dari laporan sebuah organisasi pengusaha di
   Jawa Timur yang ikut menjadi peserta Tender Pengadaan Sapi Bakalan
   Impor dari Australia dalam Proyek Pembangunan dan Pembinaan
   Petemakan di Kabupaten/Kota se- Jawa Timur Tahun Anggaran 2000
   Dinas Peternakan Jawa Timur. Terlapor adalah Koperasi Pribumi Jawa
   llmur (KOPI Jatim). KPPU menindaklanjuti laporan tersebut dengan
   melakukan Pemeriksaan Pendahuluan mulai tanggal 22 Agustus 2001
   yang diteruskan kemudian dengan Pemeriksaan Lanjutan.


         Dari pemeriksaan terungkap telah terjadi persekongkolan dan
   atau kerjasama antara Terlapor dengan Panitia Pelelangan dan atau
   pihak yang berhubungan dengan Panitia Pelelangan. Persekongkolan dan
   atau kerjasama tersebut terjadi dalam mengatur, menentukan, dan



                             Halaman   109 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



   mengarahkan      proses    lelang        untuk   kepentingan         Terlapor   melalui
   perlakuan eksklusif (khusus) dan keringanan persyaratan pelelangan
   terhadap Terlapor yang berbeda dengan peserta lelang yang lain. Bentuk
   perlakuan khusus adalah keberangkatan Terlapor bersama dan atas
   biaya Dinas Petemakan Jawa llmur dan atau Panitia Pelelangan ke
   Australia pada tanggal 17 Oktober 2000 untuk melakukan survey
   bersama atas sapi yang akan dibeli Terlapor. Padahal pada saat itu
   belum ditentukan pemenang lelangnya karena Lelang Ulang baru dalam
   tahap pengumuman pembukaan pendaftaran.


         Juga terdapat keringanan persyaratan yang tidak wajar dalam
   Surat Perintah Kerja sebagai hasil negosiasi teknis dalam rangka
   Penunjukan     Langsung.      Hal   ini    dapat   dibuktikan        dari   persyaratan
   administratif dan teknis dalam tahap lelang dan lelang ulang yang
   dengan serta merta dieliminasi secara drastis pada tahap penunjukan
   langsung. Persyaratan dimaksud adalah telah memiliki pengalaman
   impor sapi 2 (dua) tahun. Apabila pada Tahap Lelang dan Lelang Ulang,
   Panitia Pelelangan bersikukuh untuk mempertahankan persyaratan
   tersebut sebagaimana diatur dalam RKS sehingga menyebabkan semua
   Peserta Lelang gugur. Tetapi dalam tahap Penunjukan Langsung,
   persyaratan ini tidak diperlukan dan diganti dengan fakta bahwa
   Terlapor mampu melampirkan rekomendasi Konsulat Republik Indonesia
   tentang reputasi eksportir Hallen Australian Livesstock Traders Pty, Ltd.
   dan sama sekali tidak menjelaskan reputasi Terlapor sebagai importir.


   Berdasarkan     fakta-fakta     yang       ditemukan,      maka       Majelis   Komisi
memutuskan :
   a. Menyatakan Terlapor secara sah dan meyakinkan telah melanggar
      ketentuan     pasal     22       UU     No.     5/1999     karena        melakukan
      persekongkolan dengan pihak lain yaitu:               Kepala Dinas Petemakan
      Jawa Timur dan Ketua Panitia Pelelangan dalam mengatur penentuan
      Pemenang Tender/Lelang dalam Pengadaan Sapi Bakalan Impor dari




                                 Halaman     110 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      Australia dalam proyek Pembangunan dan Pembinaan Petemakan di
      Kabupaten/Kota se Jawa llmur Tahun Anggaran 2000


   b. Melarang Terlapor mengikuti kegiatan Pengadaan Sapi Bakalan atau
      kegiatan serupa di Jawa Timur dan atau wilayah Republik Indonesia
      selama dipimpin oleh pengurus yang pada saat pembacaan Putusan
      ini masih menjabat untuk kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
      tanggal putusan dibacakan.


   c. Menyarankan Gubemur Jawa Timur sebagai atasan langsung Kepala
      Dinas    Petemakan    Jawa     Timur,    dan        Ketua   Panitia   Pelelangan
      untukmengambil       tindakan       administratif       sehubungan        dengan
      keterlibatan keduanya dalam pelanggaran Pasal 22 Undang-undang
      Nomor 5 Tahun 1999 yang secara sah dan meyakinkan dilakukan
      oleh Terlapor




   2. Putusan     Perkara      No     :    08/KPPU-L/2001              Pada     Tender
      Pengadaan       Barite   &    Bentonite        di   YPF     Maxus     Southeast
      Sumatra B.V.
              Perkara ini berawal dari laporan satu pihak (Pelapor) yang
      pada pokoknya melaporkan bahwa persyaratan tender pengadaan
      Barite dan Bentonite yang diselenggarakan oleh YPF Maxus Southeast
      Sumatra    B.   V.   (Terlapor)     bersifat    diskriminatif.    Dalam    tahap
      pemeriksaan pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan indikasi kuat
      adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor yaitu beberapa
      persyaratan tender cenderung dibuat-buat dan mengarah kepada
      salah satu peserta tender, persyaratan tersebut antara lain:
      a. persyaratan cap API Monogram dalam kemasan Barite dan
         Bentonite
      b. serta   pengalaman        memasok      Barite      dan   Bentonite     kepada
         perusahaan minyak lepas pantai minimal 2 (dua) tahun, yang
         hanya dapat dipenuhi oleh salah satu peserta tender.




                               Halaman    111 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




            Berdasarkan temuan tersebut, Tim Pemeriksa menetapkan
      untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan.                 Garis besar perkara ini
      dapat dijelaskan yaitu Terlapor menyelenggarakan tender pengadaan
      Baritedan Bentonite (Tender no. B/5/0226) dengan sistem 1 (satu)
      sampul,    yang     diumumkan         pada    tanggal9   Juli    2001.     Terlapor
      menyusun      persyaratan        tender       yang   cenderung      berdasarkan
      kemampuan 3 (tiga) perusahaan yang selama ini memasok Terlapor
      yaitu: PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia, dan PT. Milchem
      Indonesia.


            Setelah melalui prakualifikasi, hanya 5 (lima) peserta yang
      lulus dari 14 (empat belas) peserta yang mendaftar yaitu: PT. M-I
      Indonesia, PT. Baroid Indonesia, PT. Carana Bungapersada, PT.
      Gading     Megah,    dan   PT.    Bakrie      &   Brother.   Beberapa      peserta
      mengajukan keberatan atas persyaratan yang diajukan oleh Terlapor
      yaitu persyaratan cap API Monogram dan pengalaman memasok
      Barite dan Bentonite kepada perusahaan minyak lepas pantai minimal
      2 (dua) tahun, karena kedua persyaratan tersebut tidak relevan dan
      hanya dapat dipenuhi oleh peserta tender tertentu. Peserta yang ikut
      pembukaan tender ada 3 (tiga) yaitu: PT. M-I Indonesia, PT. Carana
      Bungapersada, dan PT. Gading Megah.
            Terlapor membuka harga penawaran dari ketiga peserta
      tersebut dan ternyata PT. Carana Bungapersada adalah peserta
      dengan harga penawaran paling rendah.
            Selanjutnya     Terlapor        melakukan      evaluasi     teknis    secara
      terpisah   dari   pembukaan          tender    padahal   sistem    tender     yang
      digunakan adalah satu sampul yang hanya melihat harga sebagai
      penentu utama. Pada saat evaluasi teknis, PT. Carana Bungapersada
      dan PT. Gading Megah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
      yaitu cap API Monogram dan pengalaman. Kemudian Tedapor
      menunjuk PT. M-I Indonesia (yang sebenarnya adalah peserta




                                 Halaman    112 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      dengan      harga   penawaran        tertinggi)   sebagai        pemenang    tender
      tersebut.


            Berdasarkan         temuan-temuan           di     atas,     Majelis   Komisi
      menyimpulkan bahwa Terlapor tidak melakukan persekongkolan dan
      penguasaan      pasar.     Tetapi       Majelis        Komisi     melihat    adanya
      penyimpangan pelaksanaan SK No. 077/COOOO/2000-S0 mengenai
      evaluasi teknis secara terpisah dari pembukaan tender dalam sistem
      satu sampul. Karena itu Majelis Komisi Memutuskan:


   a. Menyatakan bahwa Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V.
      yang sekarang bernama CNOOC Southeast Sumatra B. V. tidak
      terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22, Pasal 19
      huruf a. dan d. UU No.5/1999.


   b. Memerintahkan kepada Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V.
      yang sekarang bemama CNOOC Southeast Sumatra B. V. untuk
      memperbaiki persyaratan-persyaratan tender pengadaan barang dan
      jasa yang diselenggarakannya untuk menciptakan persaingan usaha
      yang sehat dan terbuka.


   c. Memerintahkan kepada PERTAMINA untuk dengan sungguh-sungguh
      melakukan pengawasan terhadap seluruh KPS dan mitra kerjanya
      agar dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa mengikuti
      ketentuan     SK    No.    077/COOOO/2000-S0               dengan      memberikan
      kesempatan kepada pelaku usaha secara terbuka sehingga tercipta
      persaingan usaha yang sehat.




   3. Putusan Perkara No : 10/KPPU-L/2001 Penentuan Daftar
      Rekanan Asuransi di Bank BNI
            Kasus berawal dari laporan pada 22 Agustus 2001 kepada
      KPPU yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Bank Negara




                                 Halaman    113 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      Indonesia (persero) Tbk. (Terlapor) membatasi penutupan asuransi
      jaminan kredit debitur BNI dengan hanya menunjuk 4 (empat)
      perusahaan   asuransi   sebagai     rekanan     asuransinya.   Perusahaan
      asuransi tersebut adalah: PT. Asuransi Tri Pakarta; PT. Asuransi
      Wahana Tata; PT. Maskapai Asuransi Indonesia; dan PT (persero)
      Jasa Asuransi Indonesia.


            Penunjukan tersebut menghilangkan kebebasan debitur yang
      mengajukan kredit pinjaman kepada BNI untuk memilih perusahaan
      asuransi yang akan digunakannya. Selain itu, penunjukan untuk
      rekanan asuransi juga mengakibatkan perusahaan asuransi yang lain
      tidak bisa masuk dan bersaing untuk melayani nasabah BNI yang
      akan mengasuransikan agunannya.


            Setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Komisi pada dasamya
      berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat antara Terlapor dengan 4
      rekanan asuransi tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip pasal
      4, 15 dan 19 Undang-undang No.5 Tahun 1999. Tetapi unsur-unsur
      dari pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi oleh bukti-bukti yang ada.


            Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi mengambil
      keputusan yang intinya adalah sebagai berikut:
      a. Menyatakan bahwa Terlapor, PT Bank Negara Indonesia (Persero)
         Tbk. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4,
         Pasal15 ayat (2), dan Pasal19 huruf a dan huruf d UU No.5/1999.


      b. Memerintahkan kepada Terlapor, PT Bank Negara Indonesia
         (persero) Tbk., untuk membatalkan perjanjian yang berpotensi
         menghambat persaingan usaha yang sehat, yaitu perjanjian
         tanggal 16 April 2002 No. DIR/006 No.146/DIR/PKS/2002 antara
         Terlapor dengan PT. Wahana Tata, perjanjian No. DIR/009
         No.068/DIR/2002 antara Terlapordengan PT. MAl dan perjanjian




                              Halaman   114 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



         No.DIR/ 007 NO. PKS 013.AJI/IV/2002 antara Terlapor dengan PT.
         Jasindo;


      c. Memerintahkan kepada PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.,
         untuk memberikan kesempatan yang sarna kepada perusahaan-
         perusahaan asuransi agar dapat bersaing secara sehat dan
         terbuka.


C. PUTUSAN PERKARA PADA TAHUN 2002


   1. Putusan Perkara No: 01/KPPU-I/2002 Pembagian Pekerjaan
      antara PT. Seamless Pipeline dengan Citra Turbindo
              Perkara ini berawal dari kejanggalan dalam proses pengadaan
      pipa    casing    dan     tubing      di     Indonesia.      Kejanggalan       tersebut
      mengindikasikan adanya duopoli dalam bidang industri pengolahan
      pipa casing dan tubing, khususnya untuk proses pemanasan (heat
      treatment) dan pembentukan (upsetting) pipa, pencantuman merek-
      merek     tertentu      dalam         persyaratan        pelelangan/tender,        dan
      diskriminasi perolehan surat dukungan (supporting letter). Setelah
      mendengar keterangan dati beberapa sumber; KPPU menilai perlu
      dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap proses pengadaan pipa
      casing dan tubing di lingkungan PERTAMINA/Kontraktor Production
      Sharing    (KPS)/Joint     Operation          Body    (JOB)/Technical        Assistance
      Contract (TAC). Dalam perkara ini, yang menjadi Terlapor adalah PT
      Seamless Pipe Indonesia Jaya dan PT Citra Tubindo, Tbk.


              Setelah melakukan pemeliksaan pendahuluan dan pemeliksaan
      lanjutan, Komisi menemukan fakta bahwa pelaksanaan tender di
      lingkungan PERTAMINA/ KPS/JOBjTAC dilakukan secara terbuka dan
      diumumkan        secara    luas    oleh        panitia   tender       yang   mendapat
      wewenang dati pejabat yang berwenang. Tugas panitia lelang adalah
      mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tender yaitu
      dari   mempersiapkan        dokumen,           membelikan       penjelasan      kepada




                                  Halaman        115 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      peserta     tender    dan     membuat         persyaratan         tender.     Adapun
      persyaratan    tender      menputi      antara   lain supporting        letter   dati
      perusahaan yang melakukan proses heat treatment, upsetting pipa
      casing dan tubing, serta kewajiban bagi peserta tender untuk
      melakukan proses heat treatment dan upsetting di Indonesia. Alasan
      pencantuman        persyaratan        tersebut   adalah     didasarkan        kepada
      kebijaksanaan pemerintah berdasarkan Surat Edaran Direktorat
      Pembinaan Pengusahaan Migas No. 005 perihal penggunaan fasilitas
      heat treatment dan threading di dalam negeri, Surat Edaran
      Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 657 /396/DJM/97,
      Surat     Edaran    Menteri    Negara      Koordinator     bidang      Pengawasan
      Pembangunan          dan    Pendayagunaan          Aparatur        Negara     nomor
      301/MK.WASPAN/7/1999 dan Surat Edaran Menteri Pertambangan
      dan Energi nomor 698/03/MPE.P/1999, SK PERTAMINA No:077.


              PT Seamless Pipe Indonesia Jaya dan PT Citra Tubindo
      merupakan dua perusahaan yang mampu melakukan proses heat
      treatment     dan     upsetting.       Karena    kebijaksanaan         pemerintah,
      terbentuk suatu kondisi dimana para peserta tender pengadaan pipa
      casing dan tubing yang memerlukan supporting letter untuk proses
      heat treatment dan upsetting pipa casing dan tubing tidak memiliki
      pilihan lain kecuali dati PT Seamless Pipe Indonesia Jaya dan PT Citra
      Tubindo.       Berdasarkan        fakta     -fakta    yang        diperoleh    dalam
      pemeliksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan, pada tanggal
      29 Agustus 2002 Majelis Komisi KPPU memutuskan perkaran yang
      inti putusann adalah sebagai berikut:


      a. Menyatakan PT Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor 10 dan PT
         Citra Tubindo, Tbk (Terlapor II) .tidak terbukti secara sah dan
         meyakinkan telah melanggar pasal 19 huruf d UU No.5 tahun
         1999;




                                  Halaman    116 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      b. Meminta kepada PT Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor 10
         dan PT Citra Tubindo, Tbk (Terlapor II) untuk tidak menggunakan
         posisi dominannya dengan cara melakukan diskriminasi dan atau
         menghambat pemberian supporting letter untuk fasilitas jasa heat
         treatment      dan    atau       upsetting     bagi      pelaku   usaha    yang
         membutuhkannya;


      c. Meminta kepada PT Seamless Pipe Indonesia Jaya (Terlapor I) dan
         PT Citra Tubindo, Tbk (Terlapor II) untuk melakukan kegiatan
         usaha secara adil, jujur dan terbuka dalam menetapkan harga
         jasa heat treatment dan atau upsetting bagi pelaku usaha yang
         membutuhkannya.


   2. Putusan Perkara No : 02/KPPU-I/2002 Day Old Chick (DOC)
            Kasus ini berawal dari adanya laporan sebuah organisasi
      peternak unggas yang menduga bahwa lima pelaku usaha yang
      bergerak    dalam     bidang       perunggasan      yaitu    PT    Japfa   Comfeed
      Indonesia, Tbk, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Sierad
      Produce, Tbk, PT Leong AyamSatu Primadona dan PT Wonokoyo Jaya
      Corporindo telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
            Dalam laporan tersebut, Pelapor tidak dapat memberikan
      informasi     yang    jelas     mengenai      dugaan       pelanggaran     tersebut
      sehingga      tidak   dapat       ditindaklanjuti     ke     dalam    pemeriksaan
      pendahuluan. Namun mencermati perkembangan industri peternakan
      (perunggasan) sebagai industri yang strategis, Komisi berinisiatif
      untuk melakukan public hearing mengenai permasalahan disekitar
      DOC. Dari hasil public hearing, Komisi memutuskan untuk melakukan
      Monitoring terhadap kegiatan pelaku usaha yang dilaporkan oleh
      organisasi petemak tersebut.




            Hasil     monitoring         mengindikasikan         adanya     pelanggaran
      terhadap Pasal 11 UU No.5/1999, yang dilakukan oleh PT Japfa




                                    Halaman   117 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      Comfeed Indonesia, Tbk, PT Charqen Pokphand Indonesia Tbk, PT
      Sierad Produce, Tbk, PT Leong Ayam Satu Primadona dan PT
      Wonokoyo Jaya Corporindo. Oleh sebab itu Komisi memutuskan
      untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dan menjadikan perkara
      yang berkaitan dengan DOC tersebut menjadi perkara inisiatif.


            Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan
      menemukan fakta bahwa produksi DOC merupakan produk musiman
      (seasoning), tidak dapat diatur produksinya dalam waktu singkat dan
      pasokannya (supply) relatif konstan dalam jangka waktu 1-2 tahun.
      Produksi DOC tidak dapat diatur dalamwaktu yang singkat karena
      market     trend   tidak   dapat     diprediksi.   Pada   umumnya           prediksi
      permintaan     DOC     dengan        menggunakan       dasar      peak      season.
      Sedangkan mengenai dugaan kesepakatan harga yang dibuat oleh
      para breeder yang dilakukan oleh anggota Gabungan Perusahaan
      Petemak Unggas Indonesia ditemukan fakta bahwa kesepakatan
      diantara    para   anggota     GPPU     tersebut    hanya       ditujukan     untuk
      memberikan keringanan harga kepada koperasi peternak di Bogor
      atas permintaan Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan.


            Berdasarkan informasi, fakta dan dokumen yang diperoleh baik
      dari pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan, maka
      pada tanggal 27 Agustus 2002 Majelis Komisi mengambil keputusan
      yang intinya PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT Charoen Pokphand
      Indonesia, Tbk, PT Sierad Produce, Tbk, PT Leong Ayam Satu
      Primadona dan PT Wonokoyo Jaya Corporindo tidak secara sah dan
      meyakinkan telah melanggar UU No.5/1999.


   3. Putusan Perkara No : 03/KPPU-I/2002 Tender Penjualan
      Saham PT. Indomobil Sukses International
               Pada tanggal 20 November 2001, BPPN dan PT Holdiko
      Perkasa mengumumkan tender penjualan 72,63 persen saham milik
      Pemerintah di PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMSI). Tiga




                                 Halaman   118 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      peserta memasukkan penawaran akhir pada tanggal 4 Desember
      2001,     yaitu   PT   Alpha    Sekuritas     Indonesia,     PT    Bhakti    Asset
      Management dan PT Cipta Sarana Duta Perkasa (CSDP). Tanggal 5
      Desember 2001, PT CSDP dinyatakan sebagai pemenang dalam
      tender divestasi tersebut, dengan penawaran total senilai Rp. 625
      milyar. padahal sewaktu diambil alih Pemerintah, nilai saham dan
      convertible bond yang dijual tersebut adalah sekitar Rp. 2,5 trilyun.


              Tetapi pelaksanaan dan hasil tender mengandung sejumlah
      kejanggalan, seperti harga penjualan saham yang rendah, waktu
      pelaksanaan tender yang sing kat, peserta tender yang terbatas dan
      indikasi pelanggaran prosedur tender. Kejanggalan ini diperkuat oleh
      data dan informasi yang mengarah pada indikasi awal yang kuat
      tentang     adanya     pelanggaran      UU    No.5/1999.         KPPU   kemudian
      memutuskan melakukan pemeriksaan berdasarkan inisiatif.


              Pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan atas perkara dilakukan
      oleh KPPU dengan memanggil dan mendengarkan keterangan dari
      BBPN dan beberapa pelaku usaha seperti PT Holdiko Perkasa, PT
      Trimegah Securities, PT Cipta Sarana Duta Perkasa, PT Bhakti Asset
      Management,       PT   Alpha     Sekuritas    Indonesia,     PT.    Multi    Megah
      Internasional, PT. Deloitte & Touche FAS, Bank Danamon, Pranata
      Hajadi dan saksi -saksi lainnya.


              Dari pemeriksaan, KPPU mendapatkan bukti-bukti adanya
      persekongkolan antara panitia tender dalam hal ini adalah BPPN dan
      PT   Holdiko      Perkasa    dengan      peserta     -peserta      tender,    serta
      persekongkolan yang dilakukan antara peserta -peserta tender.
      Bukti-bukti tersebut antara lain panitia tender masih menerima
      dokumen tender dari peserta tender walaupun telah melampaui batas
      waktu penyerahan dokumen tender, sekitar 20 usulan mark-up
      Conditional Share Purchase Loan and Transfer Agreement yang sarna
      yang diajukan oleh masing-masing peserta tender, penyesuaian




                                  Halaman   119 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      harga      antara   ketiga     peserta     tender      yang       bertujuan   untuk
      memenangkan salah satu peserta tender dan sejumlah bukti -bukti
      lainnya.


              Berdasarkan bukti -bukti yang ada, Majelis Komisi mengambil
      keputusan yang intinya adalah sebagai berikut:
       a. Menyatakan PT. Holdiko Perkasa (Terlapor I) dan PT Deloitte &
          Touche FAS (Tertapor X), secara sah dan meyakinkan telah
          melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
          karena melakukan tindakan persekongkolan yang menimbulkan
          persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha peserta
          tender, yaitu PT Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), PT
          Bhakti Asset\Management (Terlapor VIII) dan PT Alpha Sekuritas
          Indonesia (Terlapor IX), yang secara terang-terangan dan/atau
          diam-diam berupa tidak menolak keikutsertaan ketiga peserta
          tender tersebut dalam tender penjualan saham dan convertible
          bonds PT Indomobil Sukses International walaupun mengetahui
          ketiga peserta tender tersebut tidak memenuhi persyaratan
          dan/atau melanggar prosedur sebagaimana ditentukan dalam
          Procedures for The Submission of Bid.


       b. Menyatakan PT Trimegah Securities (Terlapor II), PT Cipta
          Sarana Duta Perkasa (Terlapor III), Pranata Hajadi (Terlapor
          IV), Jimmy Masrin (Terlapor V), PT Bhakti Asset Management
          (Terlapor VIII) dan PT Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX)
          secara bersama-sama dengan sah dan meyakinkan melanggar
          pasal      22    UU       No.5/1999       karena     melakukan        tindakan
          persekongkolan di antara mereka yang menimbulkan persaingan
          usaha tidak sehat berupa tindakan saling menyesuaikan dan
          atau membandingkan dokumen tender dan atau menciptakan
          persaingan semu dan atau memfasilitasi suatu tindakan untuk
          memenangkan PT Cipta Sarana Duta Perkasa dalam tender




                                   Halaman   120 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



          penjualan saham dan convertible bonds PT Indomobil Sukses
          International.


       c. Menyatakan PT Multi Megah Internasional (Terlapor VI) dan
          Parallax Capital Management (Terlapor VII) kedua-duanya tidak
          terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22
          Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.


       d. Melarang PT Trimegah Securities (Terlapor II), PT Clpta Sarana
          Duta Perkasa (Terlapor III), dan PT Deloitte & Touche FAS
          (Terlapor X) untuk mengikuti transaksi baru dalam bentuk
          apapun di lingkungan dan atau dengan Badan Penyehatan
          Perbankan Nasional (BPPN) dan atau dengan pihak lain yang
          ditunjuk   oleh       atau   atas    kuasa      BPPN     berkaitan       dengan
          pelaksanaan       tugas-tugas       BPPN        baik    dalam      penyehatan
          perbankan,        penyelesaian        aset       bank       maupun        dalam
          pengembalian uang negara dalam jangka waktu dua tahun
          terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda
          atas pelangaran sebesar 30% dari nilai setiap transaksi.


       e. Menghukum        PT     Trimegah     Securities        (Terlapor   II)    untuk
          membayar denda sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar
          lima ratus juta rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai
          setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan
          Dirjen Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
          Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta
          melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan
          harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja
          terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda
          keterlambatan      0,17      %   dari   nilai    denda      yang    dikenakan
          (Rp10.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak
          melaksanakan putusan ini.




                                 Halaman   121 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       f. Menghukum Pranata Hajadi (Terlapor IV) dan Jimmy Masrin
          (Terlapor V) secara bersama-sama untuk membayar denda
          sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus juta
          rupiah)     dan   disetorkan      ke   kas     negara      sebagai   setoran
          penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen
          Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
          Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta
          melalui Bank Pemerin.tah dengan kode penerimaan 1212 dan
          harus dibayar tunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja
          terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda
          keterlambatan        0,17   %   dari   nilai    denda      yang   dikenakan
          (Rp10.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak
          melaksanakan putusan ini.


       g. Menghukum PT Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III) untuk
          membayar denda kepada negara sebesar Rp 5.000.000.000,00
          (lima miliar rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai
          setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan
          Dirjen Anggaran KantorPerbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
          Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta
          melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan
          harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja
          terhitung    sejak    dibacakannya       putusan     ini    dengan       denda
          keterlambatan        0,17   %   dari   nilai    denda      yang   dikenakan
          (Rp5.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak
          melaksanakan putusan ini.


       h. Menghukum PT Holdiko Perkasa (Terlapor I), untuk membayar
          denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
          disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara
          bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen Anggaran Kantor
          Perbendaharaan        dan   Kas    Negara      (KPKN)      Jakarta   I    yang
          beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta melalui Bank




                                Halaman   122 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



          Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan harus dibayar
          lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja terhitung sejak
          dibacakannya putusan ini dengan denda keterlambatan 0,17 %
          dari nilai denda yang dikenakan (Rp5.000.000.000,00) untuk
          setiap hari keterlambatan tidak melaksanakan putusan ini.


       i. Menghukum PT Deloitte & Touche FAS (Terlapor X) untuk
          membayar denda sebesar Rpl0.000.000.000,00 (sepuluh miliar
          rupiah)   dan   disetorkan      ke     kas      negara   sebagai   setoran
          penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen
          Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
          Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta
          melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan
          harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja
          terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda
          keterlambatan 0,17 % dari nilai denda yang dikenakan (Rp
          l0.000.000.000,00)      untuk     setiap       hari   keterlambatan   tidak
          melaksanakan putusan ini.


       j. Menghukum PT Alpha Sekuritas Indonesia (Terlapor IX) untuk
          membayar denda sebesar Rpl.500.000.000,OO (satu miliar lima
          ratus juta rupiah) dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran
          penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen
          Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
          Jakarta I yang beralamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta
          melalui Bank Pemerintah,dengan kode penerimaan 1212 dan
          harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja
          terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda
          keterlambatan    0,17    %      dari   nilai     denda   yang   dikenakan
          (Rpl.500.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak
          melaksanakan putusan ini.




                            Halaman    123 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       k. Menghukum PT Bhakti Asset Management (Terlapor VIII) untuk
          membayar    denda       sebesar     Rpl.000.000.0pO,00       (satu    miliar
          rupiah)   dan   disetorkan      ke    kas   negara       sebagai     setoran
          penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen
          Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
          Jakarta I yang beralamatJalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta
          melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan
          harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 45 hari kerja,
          terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda
          keterlambatan 0,17 % dari nilai I denda yang dikenakan
          (Rpl.000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak
          melaksanakan putusan ini.


       l. Menghukum PT Cipta Sarana Duta Perkasa (Terlapor III) untuk
          membayar        ganti        rugi      kepada        negara        sebesar
          Rp228.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar
          rupiah)   dan   disetorkan      ke    kas   negara       sebagai     setoran
          penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Dirjen
          Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
          Jakarta I yangberalamat Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta
          melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 dan
          harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 75 hari kerja
          terhitung sejak tanggal dibacakannya putusan ini dengan denda
          keterlambatan 0,17 % dari nilaiganti rugi yang dikenakan
          (Rp228..000.000.000,00) untuk setiap hari keterlambatan tidak
          melaksanakan putusan ini.


       m. Menyatakan bahwa denda keterlambatan pelaksanaan putusan
          tetap dihitung meskipun ada upaya hukum.


           Kasus Indomobil dapat dikatakan sangat menarik perhatian
      dunia hukum baik dari segi hukum acara maupun dari pihak KPPU
      sendiri. Inilah pertama sekali didalam Majelis Komisi mengajukan




                             Halaman    124 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      dissenting opinion (perbedaan pendapat) terhadap putusan yang
      dijatuhkan Komisi kepada Terlapor. Dari segi hukum acara karena
      pada waktu itulah pihak Terlapor menggunakan upaya hukum
      keberatan ke berbagai Pengadilan Negeri di Jakarta tempat domisili
      terlapor berada. Bahkan ada Terlapor yang menggugat kewenangan
      KPPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat itu dari keseluruhan
      keberatan yang diajukan, maka Pengadilan Negeri membatalkan
      putusan KPPU di berbagaik Pengadilan Negeri termasuk penolakan
      atas kewenangan KPPU sebagai lembaga penegak UU No.5/1999 di
      PTUN Jakarta. Saat terlihat bahwa ada kelemahan substansi proses
      hukum acara dari UU No.5/1999. Sesudahnya KPPU kemudian
      mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dimana dalam putusan
      kasasi tersebut maka dapat dikatakan bahkan membatalkan baik
      putusan KPPU dan Pengadilan Negeri. Keadaan inilah yang kemudian
      menginspirasikan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan
      Mahkamah     Agung    No.1/2003        mengenai       Mengenai      Tata   Cara
      Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.




   4. Putusan Perkara No : 05/KPPU-L/2002 Cineplex 21
             Kasus ini berawal dari laporan sebuah LSM di Jakarta tentang
      adanya dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli. Laporan tersebut
      kemudian ditindaklanjuti KPPU dengan pemeriksaan dan penyelidikan
      terhadap pelaku usaha bidang perbioskopan maupun pelaku usaha
      bidang importir/distributor film
      a. Dari   proses   pemeriksaan        dan    penyelidikan      tersebut,   KPPU
         mendapatkan 3 (tiga) pelaku usaha yang diduga melakukan
         pelanggaran       UU         No.         5/1999,      mereka        adalah:
         - PT. Camila Internusa Film (PT. CIF), importir/distributor film
         -       PT.     Satrya      Perkasa       Esthetika      Film    (PT.SPEF),
         importir/distributor                                                     film




                                Halaman   125 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



           -          PT. Nusantara Sejahtera Raya (PT.NSR), pemilik bioskop
           Cineplex 21


                Data      dan    informasi     lain    yang    didapatkan     dari     proses
      pemeriksaan dan penyelidikan tersebut adalah sebagai berikut :
      a.       PT. CIF dan PT. SPEF terintegrasi secara vertikal dengan PT. NSR
               dalam rangkaian jasa pendistribusian dan penayangan film
               impor      MPA    (Motion     Picture   Association,       sebuah     assosiasi
               produsen film-film yg dikenal sebagai Major Companies, antara
               lain   :   Columbia    Picture,    21th    Century     Fox,    Buena      Vista
               International, Metro Goldwin Meyer, dll), namun penguasaan
               tersebut di bawah 50 % dari keseluruhan film impor sehingga
               bukan merupakan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud
               pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999


      b.       Perjanjian yang dibuat oleh PT. CIF atau PT. SPEF dengan
               beberapa anggota MPA tidak memuat persyaratan-persyaratan
               mengenai keharusan untuk memasok kembali film kepada pihak
               tertentu    dan    atau     pada   tempat      tertentu,    atau    mengenai
               keharusan PT. CIF dan PT. SPEF untuk bersedia membeli barang
               dan atau jasa lain dari pihak MPA, atau mengenai harga atau
               potongan-potongan tertentu dengan syarat membeli barang dan
               atau jasa lain atau tidak akan membeli film dari produsen lain,
               sehingga     perjanjian     tersebut     bukan    merupakan         perjanjian
               tertutup sebagaimana dimaksud Pasal 15 UU No. 5 Tahun 1999


      c.       PT. CIF dan PT. SPEF telah menguasai distribusi film impor MPA,
               namun penguasaan tersebut kurang dari 50% keseluruhan film
               impor pada tahun 2001 dan 2002, sehingga kegiatan yang
               dilakukan PT. CIF dan PT. SPEF bukan merupakan kegiatan
               monopoli sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999




                                     Halaman    126 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      d.   Jumlah film yang diimpor oleh PT. CIF dan PT. SPEF tidak lebih
           50% dari keseluruhan film impor, sehingga bukan merupakan
           kegiatan monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No. 5
           Tahun 1999


      e.   Film-film impor yang ditayangkan di bioskop-bioskop milik PT.
           NSR tidak bersifat sama sama eksklusif artinya film-film tersebut
           bisa juga ditayangkan di bioskop non-21 pada saat bersamaan
           dan tidak ada paksaan bagi importir film untuk memasok filmnya
           ke bioskop Group 21, sehingga bukan merupakan kegiatan
           monopsoni sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU No. 5 Tahun
           1999


      f.   PT. CIF dan PT. SPEF mendistribusikan film impor kepada
           bioskop Group 21 dan kepada bioskop non-21 berdasarkan
           pertimbangan teknis dan ekonomis, sehingga bukan merupakan
           praktek diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf d UU
           No. 5 Tahun 1999


      g.   Penguasaan film impor oleh PT. CIF dan PT. SPEF adalah kurang
           dari 50%, sehingga PT. CIF dan PT. SPEF tidak berada pada
           posisi monopoli dan karena itu tidak berada pada posisi dominan
           sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999


      h.   Meskipun PT. NSR berada dalam posisi dominan sebagaimana
           dimaksud Pasal 25 ayat (2) di sebagian besar kota, namun tidak
           ditemukan bukti adanya penetapan syarat-syarat perdagangan
           untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh
           jasa penayangan film yang bersaing atau membatasi pasar atau
           menghambat pelaku usaha bioskop lain yang berpotensi menjadi
           pesaingnya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 UU No.
           5 Tahun 1999




                              Halaman   127 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      i.   Harris     Lasmana     dan       Suryo   Suherman      menduduki       jabatan
           rangkap pada jabatan-jabatan strategis di beberapa perusahaan
           importir     film   dan     atau   perusahaan       bioskop    yang    hal    ini
           berpotensi     besar      untuk     timbulnya     praktek     monopoli       dan
           persaingan usaha tidak sehat, akan tetapi sampai dengan
           berakhirnya pemeriksaan Majelis Komisi belum menemukan
           cukup bukti untuk menyatakan perangkapan jabatan tersebut
           mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan
           tidak sehat, sebagaimana dimaksud Pasal 26 UU No. 5 Tahun
           1999


      j.   PT.    NSR    terbukti      memiliki     saham    mayoritas     di    beberapa
           perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopan yaitu PT. Intra
           Mandiri dan PT. Wedu Mitra di pasar bersangkutan yang sama
           yaitu di Surabaya. Bioskop-bioskop yang dimiliki oleh kedua
           perusahaan tersebut menguasai lebih dari 50% pangsa pasar,
           sehingga kepemilikan saham PT. NSR tersebut memenuhi
           ketentuan Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999


      k.   Tidak ditemukan bukti bahwa PT. NSR melakukan kegiatan
           pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
           ayat (2) UU No. Tahun 1999


      l.   Ada upaya Pemerintah Kota Makassar untuk mengatur tata edar
           film di kota Makssar


      m.   Pengunduran diri Harris Lasmana dan Suryo Suherman dari
           jabatan      direksi   di     beberapa      perusahaan        yang    memiliki
           keterkaitan erat dalam bidang pendistribusian dan penayangan
           film patut dicatat sebagai suatu itikad baik untuk mengurangi
           potensi penyalahgunaan perangkapan jabatan


      Dari data dan informasi yang didapatkan, KPPU menjatuhkan putusan




                                  Halaman     128 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      sebagai                             berikut                               :
      Amar Putusan KPPU Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2003
      1. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film dan
         Terlapor II yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film tidak terbukti
         secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15, Pasal 17, Pasal
         18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999


      2. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya tidak
         terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15, Pasal
         17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999


      3. Menyatakan Terlapor I yaitu PT Camila Internusa Film, Terlapor II
         yaitu PT Satrya Perkasa Esthetika Film, dan Terlapor III yaitu PT
         Nusantara    Sejahtera   Raya    tidak     terbukti   secara   sah   dan
         meyakinkan melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999


      4. Menyatakan Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya
         terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 UU No. 5
         Tahun 1999


      5. Memerintahkan kepada Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera
         Raya untuk mengurangi kepemilikan sahamnya di PT. Intra
         Mandiri dan atau di PT Wedu Mitra dalam bentuk menjual atau
         mengalihkan saham kepemilikannya kepada pihak lain atau
         mengambil tindakan lain sehingga tidak melanggar pasal 27
         dalam waktu 48 (empat puluh delapan) hari terhitung sejak
         tanggal dibacakannya Putusan ini


      6. Menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk
         membayar denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila
         Terlapor III tidak melaksanakan diktum 5 (lima) di atas




                             Halaman   129 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      7. Menghukum Terlapor III yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya untuk
         membayar denda keterlambatan sebesar 0,1% (nol koma satu
         persen) dari nilai denda yang dikenakan untuk setiap hari
         keterlambatan tidak melaksanakan diktum 6 (enam) hingga hari
         ke-30


      8. Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum 7
         (tujuh) terlewati, maka Putusan ini akan diserahkan kepada
         penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai peraturan perundang-
         undangan yang berlaku


      9. Menyarankan Walikota Makassar untuk mencabut SK Nomor
         54/2002 atau mengambil tindakan lain, sehingga tidak terjadi
         pengaturan tata edar film




      5. Putusan Perkara No : 09/KPPU-L/2002 Tender PT (Persero)
         Telekomunikasi Indonesia
             Kasus ini didasarkan pada laporan dari satu pelaku usaha yang
      melaporkan PT (Persero) Telekomunikasi Indonesia sebagai Terlapor
      yang   telah     melakukan       persekongkolan       untuk      memenangkan
      Consortium Siemens di dalam Tender Paket-1 Pengadaan Outside
      Plan   Copper     Access       Network    (OSP-SCAN)        di    PT   (Persero)
      Telekomunikasi Indonesia yang dibiayai melalui pinjaman Bank Dunia
      (IBRD Loan 3904).


             Berdasarkan keterangan dalam proses pemeriksaan, proses
      pelaksaanan tender OSP-SCAN tersebut bahwa Tender OSP-SCAN
      merupakan      Intemational      Competitive     Bidding/one      stage    tender
      berdasarkan World Bank's Guidelines, dimana pemenang tender
      harus mendapatkan persetujuan dari Bank Dunia. Dengan adanya
      ketentuan      yang   menyatakan         bahwa     pemenang        tidak    boleh
      memenangkan       3   (tiga)    paket    sekaligus,   maka       setelah   proses




                                 Halaman   130 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      klarifikasi, Consortium RML-Energex dinominasikan oleh Terlapor
      sebagai pemenang Paket I dan dimintakan persetujuan oleh Terlapor
      kepada Bank Dunia. Selama proses pemintaan persetujuan, Bank
      Dunia berkali-kali mempertanyakan pengalaman Consortium RML-
      Energex dibidang Telekomunikasi kepada Terlapor. Dalam rangka
      menjawab    pertanyaan    Bank    Dunia,     Terlapor       berkali-kali   pula
      menghubungi Consortium RML-Energex untuk meminta pengalaman
      kerja di bidang Telekomunikasi sesuai perrnintaan Bank Dunia.
      Disamping    itu   ditemukan       fakta-fakta      yang        mengarahkan
      persekongkolan antara Terlapor dengan Consortium RML- Energex
      berupa pemberian informasi yang bersifat rahasia/confidential, antara
      lain berupa Fotokopi faximili Bank Dunia tanggal 30 April 2001
      kepada Koordinator Project Implementation Unit (PIU) Bank Dunia,
      Posisi harga penawaran masing-masing peserta tender setelah proses
      evaluasi atau normalisasi harga penawaran setelah klarifikasi, surat
      nominasi Consortium RML -Energex oleh Terlapor kepada Bank Dunia
      sebagai pemenang Paket-I tender OSP-SCAN, korespondensi PIU
      dengan Bank Dunia, dan Surat nominasi Consortium Siemens sebagai
      pemenang Paket-I tender OSP-SCAN kepada Bank Dunia.


            Karena dokumentasi tendernya tidak sesuai dengan syarat-
      syarat sebagaimana diatur dalam dalam RFP, khususnya record of
      experience in telecommunication project, maka Bank Dunia menolak
      untuk menyetujui Consortium RML -Energex. Pada akhimya Bank
      Dunia menyetujui Consortium Siemens sebagaimana dinominasikan
      oleh Terlapor sebagai pemenang tender Paket I OSP-SCAN tersebut.




D. PUTUSAN PERKARA PADA TAHUN 2003


   1. Putusan Perkara No.01/KPPU-L/2003 Garuda Indonesia




                             Halaman   131 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



            Perkara ini berawal dari laporan salah satu pelaku usaha
      kepada KPPU tentang tindakan PT Garuda Indonesia yang dianggap
      bertindak    menyalahgunakan         posisi    dominan.    PT     Garuda   telah
      menekan agen untuk tidak melakukan investasi sendiri dalam sistem
      reservasi dan memaksa agen untuk menggunakan sistem reservasi
      berikut infrastrukturnya dari PT Abacus Indonesia.


            Berdasarkan laporan tersebut, KPPU melakukan serangkaian
      pemeriksaan      yaitu    Pemeriksaan        Pendahuluan    dan    Pemeriksaan
      Lanjutan. Dari hasil pemeriksaan terhadap PT Garuda Indonesia,
      Pelapor,    17   (tujuh   belas)     saksi    dan     dokumen-dokumen      yang
      diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi mengambil kesimpulan
      sebagaimana terpapar di bawah ini.


            PT Garuda Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2000 melakukan
      kesepakatan dengan PT Abacus Indonesia bahwa distribusi tiket
      penerbangan PT Garuda Indonesia di wilayah Indonesia hanya
      dilakukan dengan dual access melalui terminal Abacus. Alasan hanya
      memberikan dual access kepada PT Abacus Indonesia sebagai
      penyedia sistem Abacus di Indonesia adalah karena biaya transaksi
      untuk reservasi dan booking penerbangan internasional dengan
      menggunakan        sistem       Abacus        lebih     murah     dibandingkan
      menggunakan sistem yang lain.
            Tujuan dual access hanya dengan sistem Abacus adalah agar
      PT Garuda Indonesia dapat mengontrol biro perjalanan wisata di
      Indonesia dalam melakukan reservasi dan pemesanan (booking) tiket
      penerbangan serta agar semakin banyak biro perjalanan wisata                  di
      Indonesia yang menggunakan sistem Abacus untuk melakukan
      reservasi dan booking penerbangan internasional terlapor yang pada
      akhirnya akan mengurangi biaya transaksi penerbangan internasional
      PT Garuda Indonesia.
            Agar dual access dapat berjalan efektif, PT Garuda Indonesia
      membuat persyaratan bagi biro perjalanan wisata yang akan ditunjuk




                                 Halaman   132 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      sebagai agen pasasi domestiknya, harus menyediakan sistem Abacus
      terlebih dahulu sebelum memperoleh sambungan sistem ARGA.
      Sistem ARGA merupakan sistem yang dipergunakan untuk melakukan
      reservasi     dan   booking    tiket     domestik      PT    Garuda    Indonesia,
      sedangkan sistem Abacus dipergunakan untuk melakukan reservasi
      dan booking tiket internasional.


            PT Garuda Indonesia memiliki 95% saham di PT Abacus
      Indonesia. PT Garuda Indonesia menempatkan dua orang Direksinya,
      yaitu Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka sebagai Komisaris
      PT Abacus Indonesia. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan
      karena kegiatan usaha PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia
      saling berkaitan. Hal ini terlihat pada setiap rapat sinergi antara PT
      Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia, setidak-tidaknya mereka
      mengetahui dan menyetujui setiap kesepakatan rapat yang diambil
      termasuk di dalamnya tentang kebijakan dual access.


            Kebijakan ini menimbulkan hambatan bagi penyedia CRS lain
      dalam memasarkan sistemnya ke biro perjalanan wisata. Mayoritas
      biro perjalanan wisata memilih CRS Abacus yang disediakan oleh PT
      Abacus      Indonesia.   Hal   ini   karena     sistem      Abacus    memberikan
      kemudahan untuk mendapatkan akses reservasi dan booking tiket
      domestik PT Garuda Indonesia. Sedangkan CRS selain Abacus kurang
      diminati oleh biro perjalanan wisata karena tidak terintegrasi dengan
      sistem ARGA. Ketiadaan sistem ARGA mengakibatkan biro perjalanan
      wisata tidak dapat melakukan booking (issued) tiket penawaran yang
      lebih baik dibandingkan tawaran dari penyedia sistem Abacus, namun
      tetap tidak diminati oleh biro perjalanan wisata. Persyaratan Abacus
      connection menyebabkan biro perjalanan wisata yang hanya menjadi
      agen pasasi domestik PT Garuda Indonesia menanggung beban biaya
      tambahan berupa biaya install sistem Abacus dan biaya sewa
      perangkat Abacus. Padahal sistem Abacus tidak digunakan untuk
      reservasi dan booking tiket domestik PT Garuda Indonesia. Untuk




                                Halaman      133 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       reservasi   dan    booking      tiket     domestik,     PT    Garuda         Indonesia
       menggunakan Sistem ARGA.


Pada akhirnya, setelah melalui proses serangkaian putusan, Majelis Komisi
KPPU   menetapkan        Putusan    yang       amar    putusannya         sebagai    berikut:
Berdasarkan kesimpulan tersebut, Komisi memutuskan berikut:
   1. Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia secara sah dan meyakinkan
       melanggar Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.


   2. Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia secara sah dan meyakinkan
       melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;


   3. Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia secara sah tidak melanggar
       Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.


   4. Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia secara sah tidak melanggar
       Pasal 19 huruf a., b. dan d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.


   5. Menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia secara sah dan meyakinkan
       melanggar Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.


   6. Memerintahkan PT Garuda Indonesia untuk menghentikan integrasi
       vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif dual access dengan
       PT Abacus Indonesia.


   7. Memerintahkan PT Garuda Indonesia untuk mencabut persyaratan
       abacus connection dalam penunjukan keagenan pasar dalam negeri


   8. Menghukum      PT      Garuda          Indonesia     untuk     membayar          denda
       administratif sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang
       harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara
       bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran
       Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang




                                   Halaman     134 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



           beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank
           Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.


        9. Memerintahkan PT Garuda Indonesia untuk melaksanakan putusan
           ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak
           diterimanya petikan putusan ini.


     Kasus Garuda cukup menarik perhatian karena pada saat inilah PERMA
     No.1/2003    baru    saja   dikeluarkan     oleh   Mahkamah       Agung.   Sehingga
     Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan telah menggunakan
     hukum acara sesuai dengan yang diinstruksikan oleh PERMA No.1/2003
     tersebut. Majelis Hakim menggunakan putusan Sela dan mengembalikan
     berkas perkara kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan tambahan.
     Pada akhirnya putusan KPPU tersebut dikalahkan dan kemudian KPPU
     mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.


2.         Putusan       Perkara   No    :     02/KPPU-I/2003         Kargo     (Jakarta-
     Pontianak)
     Perkara ini merupakan inisiatif Komisi setelah sebelunya melakukan
     kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Angkutan Laut
     Khusus Barang Trayek Jakarta–Pontianak, yaitu PT. Perusahaan Pelayaran
     Nusantara Panurjwan (Terlapor I) , PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk.
     (Terlapor II), PT. Tanto Intim Line (Terlapor III) dan PT. Perusahaan
     Pelayaran    Wahana     Barunakhatulistiwa         (Terlapor   IV),   karena   telah
     melakukan perjanjian kesepakatan bersama besaran tarif uang tambang
     untuk trayek Jakarta-Pontianak-Jakarta;


     Pemeriksaan Pendahuluan Perkara bersangkutan telah dilakukan terhitung
     mulai tanggal 19 Mei 2003 sampai dengan tanggal 30 Juni 2003 sedangkan
     Pemeriksaan Lanjutan Perkara bersangkutan telah dilakukan terhitung mulai
     tanggal 3 Juli 2003 sampai dengan tanggal 26 September 2003 yang
     kemudian diperpanjang jangka waktunya selama 30 (tiga puluh) hari kerja.




                                     Halaman    135 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Dalam segenap proses Pemeriksaan telah didengar keterangan dari para
pihak yang terkait dengan perkara bersangkutan dan telah dinilai data-data
dan sejumlah dokumen dan atau bukti, sehingga mengantarkan Majelis
pada kesimpulan sebagai berikut:
   a. Terlapor    I,   Terlapor    II,      Terlapor   III    dan   Terlapor     IV      telah
      menandatangani kesepakatan bersama tarif uang tambang petikemas
      Jakarta-Pontianak-Jakarta           No:     01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002
      yang diketahui dan ditadatangani juga oleh Memet Rahmat Kusrin
      sebagai Ketua Bidang Kontainer DPP INSA dan Jimmy AB Nikijuluw
      sebagai    Direktur      Lalulintas     Angkutan       Laut   Direktorat        Jenderal
      Perhubungan Laut Departemen Perhubungan;


   b. Kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud
      merupakan        upaya     dari    Terlapor      I     dan    Terlapor     II     untuk
      mempertahankan tarif pada tingkat dimana Terlapor I dan Terlapor II
      dapat menikmati margin keuntungan seperti ketika struktur pasarnya
      masih duopolistik;


   c. Kesepakatan bersama tarif uang tambang sebagaimana dimaksud
      juga merupakan upaya guna mencegah terjadinya penurunan pangsa
      pasar yang lebih signifikan dari Terlapor I dan Terlapor II akibat
      pemberlakuan tarif oleh Terlapor III yang lebih rendah daripada tarif
      Terlapor   I dan Terlapor II.             Karekteristik struktur pasar yang
      oligopolistik telah memungkinkan Terlapor I dan atau Terlapor II
      untuk      mengkondisikan          terjadinya          persepakatan-persepakatan
      diantara para pelaku usaha yang saling bersaing dengan melibatkan
      intervensi Pemerintah dan DPP INSA;


   d. Keterlibatan Terlapor IV dan Terlapor III dalam menandatangani
      kesepakatan      tarif   uang      tambang       sebagaimana       dimaksud        lebih
      dikarenakan      adanya      ketakutan       akan       mendapatkan      perlakuan-
      perlakuan diskriminatif dari Pemerintah dalam hal ini adalah Direktur




                                  Halaman     136 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      Lalu-Lintas Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
      Departemen Perhubungan dan DPP INSA;


   e. Kesepakatan tarif uang tambang dimaksud tidak akan pernah efektif
      apabila      tidak     ada   intervensi        Pemerintah     atau      Departemen
      Perhubungan dan DPP INSA. Dalam perkara ini bentuk intervensi
      pemerintah      yaitu    Departemen           Perhubungan     untuk     memberikan
      legitimasi    terhadap       kesepakatan        bersama      besaran    tarif   uang
      tambang diantara para pelaku usaha yang bersaing pada pasar
      bersangkutan jasa pengiriman barang dengan petikemas melalui laut
      dengan kapal Jakarta-Pontianak-Jakarta tidak dapat dibenarkan,
      karena UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran tidak mengatur
      mengenai kewenangan pemerintah untuk menentukan besaran tarif
      uang tambang;


   f. Argumentasi bahwa kesepakatan bersama tarif untuk menghindari
      perang tarif ataupun terjadinya persaingan yang sangat tajam (cut
      throat competition) tidak dapat dibenarkan. Selain mengurangi
      persaingan dan meniadakan alternatif pilihan tarif baik yang akan
      ditawarkan      oleh    penyedia       jasa    sesuai   dengan     variasi   kualitas
      pelayanannya maupun yang akan dipilih oleh konsumen sesuai
      dengan kebutuhannya, kesepakatan ini juga akan sangat merugikan
      industri bersangkutan karena terkondisikannya entry bariers yang
      signifikan menghambat bagi pelaku usaha baru untuk memasuki
      pasar bersangkutan;


   g. Intervensi Pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup usaha
      jasa   pelayaran       nasional    seyogyanya       diatur    melalui    kebijakan-
      kebijakan yang tidak bertentangan dengan undang - undang yang
      berlaku;


Berdasarkan pemeriksaan termasuk aspek ekonomi dan pengecualian,
maka akhirnya Majelis Komisi memutuskan:




                                   Halaman    137 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



        1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV
           secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 UU No.
           5 Tahun 1999


        2. Menetapkan pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam bentuk
           Kesepakatan Bersama Tarif Uang Tambang Peti Kemas Jakarta –
           Pontianak – Jakarta Nomor 01/SKB/PNP-TE-WBK-TIL/06/2002 yang
           ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2002 oleh Terlapor I, Terlapor
           II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai PARA PIHAK dan Saksi II
           yaitu Ketua Bidang Kontainer DPP INSA sebagai PIHAK PENGAWAS
           dan Saksi I yaitu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai
           PIHAK FASILITATOR/REGULATOR, karena bertentangan dengan Pasal
           5 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999;


3.         Putusan Perkara No : 03/KPPU-I/2003 Kargo (Surabaya-
     Makassar)
     Perkara   No.03/KPPU-I/2003    merupakan       perkara    inisiatif   yang   timbul
     berdasarkan hasil temuan KPPU dalam kegiatan monitoring yang diawali
     dengan munculnya berita di koran mengenai adanya kesepakatan bersama
     penetapan tarif angkutan barang (kargo) jalur Surabaya – Makassar.
     Kesepakatan tersebut dilatarbelakangi karena adanya banting-bantingan
     harga diantara perusahaan pelayaran yang melayanai jalur Surabaya –
     Makassar – Surabaya serta adanya keinginan Pelindo IV untuk menaikkan
     THC/port charge.


     Kesepakatan penetapan tariff dan kuota untuk jalur Surabaya - Makassar
     dibuat pada tanggal 23 Desember 2002 yang ditandatangani oleh tujuh
     perusahaan pelayaran yaitu PT. Meratus, PT. Tempuran Emas, PT. Djakarta
     Lloyd, PT. Jayakusuma Perdana Lines, PT. Samudera Indonesia, PT. Tanto
     Intim Line, dan PT. Lumintu Sinar Perkasa. Isi kesepakatan tersebut antara
     lain mengenai penetapan harga dan besaran kuota bongkar muat dari
     masing-masing perusahaan pelayaran. Selain itu diatur pula mengenai
     mekanisme penalti atau denda yang akan dikenakan jika terjadi kelebihan




                                   Halaman   138 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



kuota dan apabila perusahaan pelayaran tidak menyelesaikan denda maka
perusahaan pelayaran tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan fasilitas
pelabuhan dari Pelindo IV cabang Makassar.


Pelaksanaan kesepakatan tahap I mulai berlaku sejak 1 Januari 2003
sampai dengan 31 Maret 2003. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui
bahwa kesepakatan penetapan tarif dan kuota tersebut telah dilaksanakan
namun      pelaksanaannya      dilapangan       ternyata     tidak       efektif,    karena
perusahaan pelayaran banyak yang melakukan kecurangan dengan cara
memberikan diskon atau potongan harga ke konsumen. Pada saat dilakukan
evaluasi     atas   pelaksanaan       kesepakatan      tahap     I,     disepakati   untuk
melanjutkan kesepakatan tarif dan kuota serta tidak memberikan sanksi
kepada perusahaan pelayaran yang melebihi kuota pada pelaksanaan
kesepakatan tahap I. Pelaksanaan kesepakatan tarif dan kuota tahap II
hanya dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, karena pada tanggal 29 April
2003 diadakan pertemuan antara para perusahaan pelayaran, INSA, Pelindo
IV dan Adpel Makassar dan disepakati untuk mencabut atau membatalkan
kesepakatan tariff dan kuota.


KPPU dalam melakukan Pemeriksaan Pendahuluan telah memanggil dan
memeriksa tujuh perusahaan pelayaran yang melayani jalur Surabaya –
Makassar – Surabaya dan Makassar – Jakarta – Makassar untuk didengar
keterangannya.      Dari   keterangan-keterangan          yang    telah     disampaikan,
Komisi     memutuskan      untuk    melakukan      Pemeriksaan          Lanjutan.    Dalam
Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah memanggil dan memeriksa 8
(delapan) saksi dan 7 (tujuh) perusahaan pelayaran serta mengundang
pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan Laut. Komisi juga
telah melakukan penyelidikan lapangan di Makassar dan Surabaya.


Setelah Majelis Komisi memeriksa dan menganalisa semua data dan
informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan diatas maka Majelis
Komisi memutuskan bahwa ketujuh perusahaan pelayaran yang telah
menandatangani kesepakatan tersebut telah melanggar Pasal-pasal dalam




                                   Halaman   139 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Undang-undang No.5/1999 antara lain Pasal 5 mengenai Penetapan Harga,
Pasal 11 mengenai Kartel, Pasal 19 huruf c mengenai Penguasaan Pasar.
      Majelis Komisi memutuskan pada hari Selasa tanggal 30 Desember
2003 memutuskan sebagai berikut:
   1. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti secara sah dan
      meyakinkan melanggar Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.5/1999;


   2. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti secara sah dan
      meyakinkan melanggar Pasal 11 Undang-Undang No.5/1999;


   3. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak terbukti secara sah
      dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf a Undang-Undang
      No.5/1999;


   4. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII terbukti secara sah dan
      meyakinkan melanggar Pasal 19 ayat c Undang-Undang No.5/1999;


   5. Bahwa Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak terbukti secara sah
      dan meyakinkan melanggar Pasal 25 ayat 1 huruf a dan c Undang-
      Undang No.5/1999;


   6. Membatalkan kesepakatan tariff dan kuota sebagaimana tercantum
      dalam Berita Acara Pertemuan Bisnis di Hotel Elmi Surabaya
      tertanggal 23 Desember 2002;


   7. Memerintahkan kepada Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII membuat
      dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelanggan masing-
      masing Terlapor tentang pembatalan kesepakatan tersebut;


   8. Memerintahkan kepada Terlapor I, II, III, IV, V, VI, dan VII secara
      sendiri-sendiri   dan   atau      bersama-sama      untuk     mengumumkan
      pembatalan kesepakatan tersebut diatas yang dimuat pada surat
      kabar harian berskala nasional;




                              Halaman    140 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



        9. Menghukum Terlapor yang apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
           setelah dibacakan putusan ini tidak melaksanakan putusan tersebut
           diatas untuk membayar denda administratif masing-masing sebesar
           Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Denda tersebut disetorkan
           kepada Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak
           Departemen       Keuangan       Direktoran      Jenderal     Anggaran      Kantor
           Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di
           Jalan Ir. H Juanda No.19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah
           dengan kode penerimaan 1212.




4.         Putusan    Perkara      No       :    04/KPPU-I/2003             JICT    (Jakarta
     International Cargo Terminal)
     Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan Monitoring terhadap
     dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
     dalam jasa terminal yang dapat melayani bongkar muat petikemas
     internasional di pelabuhan tanjung priok, yang mendapatkan fakta bahwa
     terdapat satu klausul yaitu klausul 32.4 di dalam perjanjian pemberian
     kuasa pengoperasian dan pemeliharaan terminal petikemas di tanjung piok
     antara Pelindo II dengan PT JICT tanggal 27 Maret 1999, selanjutnya
     disebut authorization agreement, yang merupakan hambatan strategis bagi
     masuknya pelaku usaha lian di pasar bersangkutan, sehingga KPPU
     kemudian telah menyampaikan surat rekomendasi kepada Menteri negara
     BUMN pertanggal 19 pebruari 2003 yang pada pokoknya menyatakan
     mengharapkan Menteri bersangkutan menggunakan segala pengaruh dan
     wewenangnya     agar    klausul     32.4    di   dalam    authorization       agreement
     dihilangkan atau disesuaikan dengan jiwa, semangat serta tujuan Undang-
     Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
     Persaingan Usaha Tidak Sehat;


     Atas tidak dilakukannya penyesuaian terhadap klausul 32.4 di dalam
     authorization agreement padahal telah ditemukan potensi kuat terjadinya
     praktek dan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5




                                       Halaman   141 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



tahun 1999, maka Komisi melalui Tim Pemeriksa kemudian melakukan
Pemeriksaan Pendahuluan dengan Para Terlapor: PT JICT sebagai Terlapor
I, KSO TPK KOJA sebagai Terlapor II dan PT Pelindo II sebagai Terlapor III;
Di dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan Tim Pemeriksa menemukan
Fakta-fakta sebagai petunjuk yang cukup terhadap dugaan terjadinya
pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 17, Pasal 19 huruf b, Pasal 25 ayat (1)
huruf c dan Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
sehingga kemudian Komisi membentuk Majelis Komisi untuk melakukan
Pemeriksaan Lanjutan;


Di dalam proses Pemeriksaan Lanjutan kemudian Majelis Komisi telah
mendengarkan keterangan dari para pihak yaitu keterangan dari 20 (dua
puluh) Saksi dibawah sumpah, 2 (dua) Keterangan Ahli dibawah Sumpah,
dan 3 (tiga) Terlapor yang semua keterangannya telah dicatat di dalam
BAP, yaitu: Dua Saksi sebagai penyedia jasa terminal bongkar muat
petikemas di Tanjung Priok yaitu Saksi I PT. Segoro Fajar Satryo dan Saksi
II PT. Multi Terminal Indonesia; Sepuluh saksi masing-masing sebagai
Pengguna Jasa Terminal Bongkar muat petikemas di Tanjung Priok
termasuk dua orang Ahli, dua Saksi Pemerintah yaitu Deputi Logistik dan
Pariwisata Kementerian Negara BUMN dan Saksi XV yaitu Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Departemen Perhubungan; empat Saksi yang terlibat
langsung di dalam proses privatisasi dimaksud yaitu mantan Direktur Utama
Terlapor III, Saksi XVIII mantan Asisten Menteri Negara Pendayagunaan
BUMN atau Deputi Kepala Badan Pembinaan BUMN bidang Restrukturisasi
dan Privatisasi, Saksi XIX mantan Menteri Negara PBUMN, Saksi XX mantan
Menteri Keuangan; Dua Saksi yang dianggap mengetahui proses privatisasi
dimaksud yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi yaitu Saksi
XVI dan Saksi XVII; dan Para Terlapor.


Pada akhirnya Majelis menilai dan menyimpulkan sebagai berikut:
   a. Esensi   klausul   32.4   di   dalam    authorization     agreement   bukan
      merupakan cerminan kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam
      pasal 26 (2) UU No.21/92, melainkan bentuk transaksi pelimpahan




                                Halaman   142 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      kewenangan ataupun transaksi pelimpahan HAK MONOPOLI dengan
      memberikan jaminan untuk menguasai 75% pangsa pasar pada
      pasar   bersangkutan       dari     Terlapor        III   sebagai      BUMN      yang
      mengusahakan pelabuhan kepada Terlapor I sebagai Badan Hukum
      Indonesia;


   b. Bahwa terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
      yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok               disebabkan karena proses
      dan pelaksanaan privatisasi yang tidak mengedepankan fungsi
      pelayanan publik dalam jasa kepelabuhanan;


   c. Bahwa status Terlapor III sebagai BUMN adalah pelaku usaha, maka
      fungsi regulasi yang melekat pada dirinya harus diserahkan kembali
      kepada Negara;


   d. Terlapor   I   dan     Terlapor     II     telah    membuat         perjanjian   yang
      dimaksudkan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan
      pemasaran atas jasa bongkar muat petikemas di pelabuhan Tanjung
      Priok yang tidak terbukti menghambat pelaku usaha pesaingnya,
      untuk melakukan persaingan terutama dalam rangka pemasaran,
      sehingga bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud
      pada pasal 4 UU No.5 Tahun 1999;


   e. Terlapor   I   telah   melakukan          penguasaan       produksi     pada     pasar
      bersangkutan yang yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha
      tidak sehat dengan menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki
      pasar bersangkutan, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana
      dimaksud pada pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
      1999;


   f. Terlapor I dan Terlapor II telah melakukan kegiatan secara bersama-
      sama yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak
      sehat berupa menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha




                                Halaman        143 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku
      usaha pesaingnya, sehingga merupakan pelanggaran sebagaimana
      dimaksud pada pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun
      1999;


   g. Terlapor I telah menyalahgunakan posisi dominannya secara tidak
      langsung untuk menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi
      menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan, sehingga
      mepakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 1
      huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;


   h. Wibowo   S   Wirjawan      menduduki      jabatan     rangkap   pada   dua
      perusahaan yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama yang
      mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga merupakan
      pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a Undang-
      Undang Nomor 5 Tahun 1999;


   i. Majelis mempertimbangkan bahwa pelanggaran Pasal 17 ayat (1),
      Pasal 19 huruf (b), dan Pasal 25 ayat (1) huruf (c), sebagaimana
      dimaksud di atas dilakukan karena adanya Klausul 32.4 dalam
      authorization agreement;


   j. Majelis mempertimbangkan bahwa dalam authorization agreement
      terdapat ketentuan klausul 30.1 yang menyatakan bahwa perjanjian
      ini tunduk pada hukum negara RI dan dan klausul 30.2 yang
      menyatakan bahwa apabila suatu ketentuan dari perjanjian dianggap
      tidak sah atau batal, ketentuan tersebut akan dianggap bukan
      merupakan bagian dari perjanjian tetapi ketentuan-ketentuan dari
      perjanjian akan tetap dianggap berlaku sebagaimana sebelumnya
      tanpa dipengaruhi oleh ketentuan yang batal tersebut;


   k. Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan
      Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;




                              Halaman   144 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




Berdasarkan penilaian kesimpulan dan pertimbangan tersebut di atas, maka
kemudian Majelis Komisi Memutuskan:
   1. Menyatakan bahwa Terlapor I secara sah dan meyakinkan telah
      melanggar Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-
      Undang Nomor 5 Tahun 1999;


   2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II secara sah dan
      meyakinkan telah melanggar Pasal 19 huruf b Undang-Undang
      Nomor 5 Tahun 1999;


   3. Menyatakan bahwa Wibowo S. Wirjawan secara sah dan meyakinkan
      telah melanggar Pasal 26 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun
      1999;


   4. Menyatakan bahwa Klausul 32.4 Perjanjian Pemberian Kuasa
      Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan
      Tanjung Priok tertanggal 27 Maret 1999 antara Terlapor I dan
      Terlapor III batal demi hukum;


   5. Memerintahkan Terlapor I untuk menghentikan kegiatan
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) , Pasal 19 huruf b,
      Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;


   6. Memerintahkan Terlapor II menghentikan kegiatan sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun
      1999;


   7. Memerintahkan Wibowo S. Wirjawan untuk mengundurkan diri dari
      salah satu jabatan di Terlapor I atau di PT Ocean Terminal Petikemas;




                             Halaman   145 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



     Pada perkara ini kemudian terlapor mengajukan keberatan di Pengadilan
     Negeri dimana pada putusan Pengadilan Negeri KPPU dikalahkan sehingga
     KPPU mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.


5.         Putusan Perkara No : 05/KPPU-I/2003 Pengusaha Angkutan
     Jalan Raya
     Kasus ini berasal dari hasil monitoring yang dilakukan oleh KPPU pada awal
     tahun 2003 yang lalu, sehingga kemudian kasus ini menjadi perkara inisiatif
     (bukan laporan yang diterima KPPU). Dari hasil monitoring yang dilakukan
     tersebut, KPPU menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap UU
     Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para pengusaha Bus Kota Patas
     AC di DKI Jakarta, masing-masing adalah :


        1. PT. Steady Safe, Tbk, yang beralamat kantor di Gedung Istana Kana
           Lantai 2 Jalan R.P. Soeroso Nomor 24 Jakarta 10330


        2. PT. Mayasari Bakti, yang beralamat kantor di Jalan Raya Bogor
           ilometer 24 Nomor 71 Cijantung Jakarta Timur


        3. Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta,
           yang beralamat kantor di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma Nomor 1
           Jakarta Timur


        4. PT. Bianglala Metropolitan, yang beralamat kantor di Jalan Raya
           Cilandak KKO Nomor 112


        5. PT. Pahala Kencana, yang beralamat kantor di Jalan Bukit Gading
           Raya Blok C Nomor 1 Kelapa Gading Jakarta Utara


        6. PT. AJA Putra, yang beralamat kantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 5
           Cikokol Tangerang




                                  Halaman   146 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Terhadap hasil monitoring ini KPPU menindaklanjuti dengan membentuk
Tim Pemeriksa untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, dimulai dengan
Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Juni 2003 dengan menetapkan
status para pelaku usaha tersebut sebagai Terlapor.


Hasil    Pemeriksaan         Pendahuluan       menunjukan       adanya          bukti   awal
pelanggaran pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Price Fixing
(Penetapan Harga) yakni para Terlapor tersebut diduga telah melakukan
kesepakatan bersama melalui DPD Organda DKI Jakarta (Surat DPD
Organda DKI Jakarta Nomor: tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum
Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta tanggal 5 September 2001) yang
menetapkan tarif bus kota Patas AC dari Rp. 2.500,- menjado Rp. 3.300,-


Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang telah melarang pelaku
usaha untuk melakukan kesepakatan dengan pelaku usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga (dalam hal ini tarif) yang harus dibayar oleh
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
Terhadap     hasil   Pemeriksaan          Pendahuluan       inilah       KPPU     kemudian
menindaklanjuti dengan membentuk Majelis Komisi untuk melakukan
Pemeriksaan Lanjutan yang berakhir pada 9 Desember 2003. Hasil
Pemeriksaan Lanjutan menyimpulkan :
   a. penetapan      tarif    bus   kota      sebagaimana     tertuang      dalam       Surat
        Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta Nomor:
        Skep-115/DPD/IX/2001 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum
        Bus Kota Patas AC di Wilayah DKI Jakarta tanggal 5 September 2001
        merupakan penetapan harga sebagaimana dimaksud Pasal 5 UU No.
        5 Tahun 1999;


   b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta
        Nomor: Skep-115/DPD/IX/2001 tersebut dibuat didasarkan oleh
        Kesepakatan Bersama Para Pengusaha Bus Kota pada tanggal 15
        Agustus 2001 terjadi perihal Penyesuaian Tarif Bus Kota Patas AC
        dari Rp 2.500,- menjadi Rp 3.300,-;




                                    Halaman   147 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




   c. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta
      Nomor:    Skep-115/DPD/IX/2001         muncul     karena      adanya    Surat
      Gubernur Nomor 2640/-1.811.33 tanggal 4 September 2001 perihal
      Penyesuaian Tarif Angkutan yang dijadikan dasar hukum oleh para
      penyedia jasa angkutan untuk melakukan kesepakatan tarif;


Adapun hal-hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Komisi sebelum
mengambil putusan dalam perkara ini adalah bahwa
   a. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41
      Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan ditentukan bahwa tarif dasar
      sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
      dengan keputusan menteri, sedangkan Pasal 47 ayat 2 menentukan
      bahwa tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
      46 ayat (2) ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan;


   b. Penyedia jasa angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
      (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan
      Jalan adalah perusahaan angkutan umum, yaitu perusahaan yang
      menyediakan     jasa   angkutan     orang     dan/atau       barang    dengan
      kendaraan umum di jalan (vide Pasal 1 angka 10 Peraturan
      Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993).


   c. Surat Gubernur Nomor 2640/-1.811.33 tanggal 4 September 2001
      (yang antara lain menyebutkan bahwa penyedia jasa adalah DPD
      Organda DKI Jakarta) tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk
      membuat perjanjian yang dapat dikecualikan sebagaimana diatur
      dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.


Dari kesimpulan inilah kemudian Majelis Komisi kemudian memutuskan :
   1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor
      V, dan Terlapor VI telah terbukti secara sah dan meyakinkan
      melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999




                              Halaman   148 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




   2. Menetapkan pembatalan kesepakatan penyesuaian tarif bus kota
         Patas AC dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 3.300,- per penumpang yang
         dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV,
         Terlapor V, dan Terlapor VI pada tanggal 15 Agustus 2001;


Pada      kasus    ini   terlapor     menyatakan        keberatan        dan    kemudian
mengajukannya ke Pengadilan Negeri, tetapi pada proses pemeriksaan
keberatan tersebut terlapor kemudian mencabut keberatannya dan akhirnya
pemeriksaan dihentikan. Dengan demikian terlapor dianggap menerima
putusan KPPU dan wajib melaksanakan putusan tersebut.


   5. Putusan Perkara No : 07/KPPU-L/2003 Tender SIMDUK di Semarang
Lelang penyedia barang/jasa kegiatan pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Kependudukan (SIMDUK) pada kantor Dinas Pendaftaran
Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tahun anggaran 2003 dilakukan
secara tidak transparan. Temuan ini diperoleh oleh Majelis Komisi setelah
melakukan serangkaian pemeriksaan.


Kasus ini berawal dari laporan yang mengindikasikan bahwa dalam lelang
SIMDUK ditemukan penyimpangan terhadap Keputusan Presiden Nomor 18
Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi
Pemerintah        dan Petunjuk Teknisnya, khususnya dalam penerapan Tata
Cara Pelaksanaan Prakualifikasi Penyedia Barang/Jasa dan terjadi praktek
rekayasa yang mengarah pada pelanggaran Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 yang dilakukan oleh Drs. Purdiyan selaku ketua panitia lelang,
CV Puri Communication selaku pemenang lelang dan H. Soekiswanto, S.H
selaku    Kepala    Dinas   Pendaftaran       Penduduk      dan    catatan     Sipil   Kota
Semarang
Laporan ini ditindaklanjuti oleh KPPU dengan mengadakan serangkaian
pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan.
Dalam rangkaian pemeriksaan ini, KPPU memeriksa sejumlah saksi dan
melakukan penyelidikan dilapangan.




                                    Halaman   149 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta:
   a. Dalam Prakualifikasi I, Panitia Lelang meluluskan peserta yang tidak
      memenuhi        persyaratan   yang    telah   ditetapkan        dalam   dokumen
      tatacara prakualifikasi yaitu dalam hal sertifikasi klasifikasi usaha


   b. Dalam prakualifikasi II, Panitia Lelang meluluskan CV. Dinatek Jaya
      Lestari   dan     PT   Karisma   Cipta   Tunggal     yang       tidak   memenuhi
      persyaratan       yang   telah   ditetapkan     dalam     dokumen        tatacara
      prakualifikasi yaitu dalam hal sertifikasi klasifikasi usaha


   c. Dalam Prakualifikasi I, panitia lelang menolak surat pernyataan
      kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang
      dibuat sendiri oleh PT. Sawunggaling meskipun telah sesuai dengan
      persyaratan       yang   telah   ditetapkan     dalam     dokumen        tatacara
      prakualifikasi.


   d. Dalam prakualifikasi II, panitia lelang menolak surat pernyataan
      kinerja perusahaan baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang
      dibuat sendiri oleh CV. Reka Cipta Artha, PT. Informatika Karya Indah
      Nuansa, PT. Informatika Solusi Otonomi Jakarta,                  PT. Surya Data
      Nusa, CV. Trubus Sakti, CV. Kurnia Rejeki, meskipun telah sesuai
      dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen tatacara
      prakualifikasi.
   e. Panitia lelang tetap mengikutsertakan CV. Puri Communication, CV.
      Dinatek Jaya Lestari dan PT Karisma Cipta Tunggal meskipun ketiga
      peserta ini tidak memiliki sertifikat kualifikasi usaha yang telah
      ditetapkan sebelumnya yaitu bidang jasa subbidang perawatan
      komputer, alat peralatan elektronik dan telekomunikasi


   f. Panitia Lelang menggunakan sistem pembobotan dengan passing
      grade dalam evaluasi teknis meskipun dalam rapat aanwijzing
      (penjelasan pekerjaan) disepakati evaluasi dokumen teknis dengan




                                 Halaman   150 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      sistem     pembobotan    tidak     dituangkan     dalam    dokumen     lelang.
      Beberapa Saksi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak
      dituangkan dalam dokumen lelang adalah tidak digunakan untuk
      melakukan evaluasi teknis.


   g. Panitia Lelang merubah hasil penilaian evaluasi teknis. Pada awalnya
      yang menempati ranking pertama adalah CV. Dinatek Jaya Lestari,
      namun panitia lelang melakukan perubahan nilai sehingga yang
      menempati ranking pertama adalah CV. Puri Communication


Dari fakta fakta tersebut, Majelis Komisi berkesimpulan:
   1. Panitia Lelang tidak melaksanakan ketentuan lelang secara konsisten
      dalam bentuk antara lain:
         a. meluluskan peserta prakualifikasi yang tidak memiliki sertifikat
               kualifikasi usaha jasa subbidang perawatan komputer, alat
               peralatan   elektronik     dan     telekomunikasi     sebagaimana
               dicantumkan dalam dokumen tatacara prakualifikasi


         b. menerima       peserta     lelang   yang   tidak    memiliki   sertifikat
               kualifikasi usaha jasa subbidang perawatan komputer, alat
               peralatan   elektronik     dan     telekomunikasi     sebagaimana
               dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS)


         c. Menolak dokumen surat pernyataan kinerja perusahaan baik
               dan tidak masuk dalam daftar sanksi yang dibuat sendiri oleh
               peserta prakualifikasi padahal telah sesuai dengan ketentuan
               yang dicantumkan dalam dokumen tatacara prakualifikasi.


   2. Panitia Lelang tidak transparan dalam evaluasi teknis karena Panitia
      Lelang tidak memberitahukan kepada peserta lelang mengenai sistem
      evaluasi yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi teknis.
      Meskipun dalam RKS telah disebutkan sistem evaluasi teknis yang
      digunakan adalah sistem pembobotan, namun dalam aanwijzing




                               Halaman    151 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



       disepakati     bahwa      sistem      evaluasi     teknis    dengan     pembobotan
       sebagaimana tercantum dalam RKS tidak dituangkan dalam dokumen
       lelang. Dengan demikian Panitia Lelang harus memberitahukan
       kepada peserta lelang tentang sistem evaluasi teknis yang akan
       digunakan untuk melakukan evaluasi teknis.


Berdasarkan temuan fakta-fakta di atas, telah terbukti Drs. Purdiyan
mengubah atau setidak-tidaknya menyetujui adanya perubahan ranking
hasil evaluasi teknis yang menguntungkan CV. Puri Communication. Pada
awalnya, berdasarkan hasil evaluasi teknis CV. Dinatek Jaya Lestari
menempati ranking pertama dan CV. Puri Communication menempati
ranking kedua, namun pada akhirnya CV. Puri Communication naik menjadi
ranking pertama. Meskipun terbukti Drs. Purdiyan mengubah atau setidak-
tidaknya menyetujui adanya perubahan ranking hasil evaluasi teknis yang
menguntungkan CV. Puri Communication, Majelis Komisi tidak menemukan
bukti yang cukup kuat dan meyakinkan bahwa tindakan Drs. Purdiyan
diambil    atas     permintaan    CV.     Puri     Communication        atau   berdasarkan
kerjasama dengan CV. Puri Communication. Atas dasar hal itu dan
mengingat maksud bersekongkol dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999,
maka      Majelis    Komisi     memutuskan          bahwa     Drs    Purdiyan,    CV.   Puri
Communication dan H. Soekiswanto, S.H dinyatakn tidak melakukan
persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun
1999


Namun      demikian,     atas    tindakan-tindakan          dari    panitia    lelang   yang
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka Majelis
Komisi merekomendasikan kepada instansi terkait untuk mengenakan
sanksi administratif kepada panitia lelang berkenaan dengan kesalahan-
kesalahan yang dilakukan oleh panitia lelang.




                                   Halaman       152 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________




6.         Putusan Perkara No: 08/KPPU-L/2003 Kantor Akuntan Publik
     (KAP) Hadi Susanto, member firm dari Pricewaterhouse Coopers
     (PwC).
     KPPU melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan
     oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Hadi Sutanto & Rekan           -sekarang
     bernama KAP Haryanto Sahari & Rekan- yang merupakan member firm dari
     Kantor   Akuntan   Publik   Asing   Pricewaterhouse      Coopers   (PwC)   yang
     selanjutnya disebut Terlapor. Perkara ini muncul setelah adanya laporan
     yang pada pokoknya tindakan Terlapor dengan sengaja memberikan
     interpretasi yang menyesatkan kepada PT. Telkom, PT. Telkomsel, dan US
     SEC mengenai Standar Audit Amerika khususnya AU 543. Tindakan Terlapor
     tersebut mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP
     Eddy Pianto atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Telkom tahun Buku
     2002 sehingga menghalangi KAP Eddy Pianto untuk bersaing dengan
     Terlapor sehubungan dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-
     perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa (BEJ).


     Inti permasalahan dari perkara ini adalah Terlapor –yang mengaudit
     Laporan Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002- tidak bersedia
     terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto karena Terlapor
     menghindari risiko yang dapat merugikan jika terasosiasi dengan pekerjaan
     audit KAP Eddy Pianto. Ketidaksediaan Terlapor karena keraguan kelayakan
     hak berpraktek KAP Eddy Pianto dihadapan US SEC serta meminta
     kesempatan untuk membaca dan atau me-review seluruh copy Form 20-F
     PT. Telkom sebelum diajukan ke US SEC. Untuk itu Terlapor menolak hasil
     auditnya untuk diacu dalam pekerjaan audit KAP Eddy Pianto dalam Form
     20-F PT. Telkom. KAP Eddy Pianto tetap mengacu kapada hasil audit
     Terlapor dan menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT.
     Telkom. Sementara itu, untuk tetap tidak terasosiasi dengan pekerjaan
     audit KAP Eddy Pianto, Terlapor tidak memberi ijin laporan auditnya
     dilampirkan dalam Form 20-F PT. Telkom.




                                   Halaman   153 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Menurut Majelis Komisi, Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk menilai
kualifikasi KAP Eddy Pianto untuk berpraktek di hadapan US SEC.
Kewenangan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan US SEC, untuk
itu seharusnya Terlapor meminta klarifikasi kepada US SEC. Dan hal ini
tidak pernah dilakukan oleh Terlapor, akan tetapi telah melakukan penilaian
mengenai kualifikasi KAP Eddy Pianto.


Terlapor mendasarkan Standar Audit SAS 8 yang merupakan standar audit
yang berlaku di Amerika Serikat (AS) mengenai informasi lain dalam
dokumen yang berisi laporan keuangan auditan - dalam kewajibannya
untuk membaca terlebih dahulu Form 20-F PT. Telkom secara keseluruhan
adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan berlebihan. Karena, SAS
8 hanya mengatur hubungan antara auditor dengan auditan/kliennya, dan
tidak   mengatur   hubungan   antara     auditor   dengan      pihak   lain   selain
auditan/kliennya. PT. Telkom bukanlah auditan/klien dari Terlapor dan Form
20-F adalah dokumen lain yang diterbitkan oleh PT. Telkom dalam rangka
filing ke US SEC. Form 20-F PT. Telkom, tidak hanya memuat keterangan-
keterangan yang berkaitan dengan auditan/klien dari Terlapor namun juga
memuat keterangan-keterangan yang tidak berkaitan dengan auditan/klien
dari Terlapor.


Alasan Terlapor mengenai risiko bila terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP
Eddy Pianto dalam rangka filing Form 20-F PT. Telkom yang cacat dapat
mengakibatkan Terlapor dihukum atau ditolak baik secara sementara
maupun permanen oleh US SEC didasarkan pada ketentuan 17 C.F.F § 102
(e) The Commission Rules of Practice adalah tidak tepat. Terlapor salah
menerapkan ketentuan tersebut karena ketentuan tersebut hanya berlaku
bagi profesional yang berpraktek di hadapan US SEC dalam rangka mewakili
pihak lain untuk menyampaikan pemberitahuan, permohonan, laporan,
pernyataan pendaftaran, dan dokumen lain. Sedangkan dalam rangka filing
Form 20-F PT. Telkom, Terlapor tidak dalam kapasitas mewakili pihak
manapun untuk berpraktek di hadapan US SEC. Terlapor adalah subyek
hukum badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia




                              Halaman   154 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



sehingga tidak terikat oleh ketentuan yang berlaku di AS tersebut.
Sedangkan PwC, LL.P–PwC berkedudukan di AS- tidak terasosiasi dengan
audit yang dikerjakan oleh Terlapor dan oleh karenanya juga tidak
terasosiasi dengan filing Form 20-F PT. Telkom. Tindakan Terlapor lebih
banyak    dipengaruhi    oleh   afiliasinya     (PwC,     LL.P.)      yang   kemudian
mencampuradukkan ketentuan yang berlaku di AS tersebut.


Menurut Terlapor, berdasarkan AU 543, KAP Eddy Pianto harus meminta ijin
kepada Terlapor sebelum mengacu kepada hasil audit atas Laporan
Keuangan PT. Telkomsel Tahun Buku 2002. AU 543 paragraf 7 tidak
mengharuskan auditor utama mendapatkan persetujuan auditor lain apabila
auditor utama mengacu pada hasil audit dari auditor lain tersebut.
Persetujuan tersebut diperlukan bila auditor utama menyebutkan nama
auditor lain dan laporannya disajikan bersama laporan auditor utama. KAP
Eddy Pianto mengacu hasil audit Terlapor tanpa menyebutkan nama
Terlapor, sehingga penolakan Terlapor agar hasil auditnya diacu oleh KAP
Eddy Pianto adalah tidak berdasar hukum dan tidak wajar.


Berdasarkan AU 543 paragraf 7 terdapat catatan kaki nomor 3 yang pada
pokoknya menyatakan keperluan filing ke US SEC harus merujuk kepada
Regulation S-X 205 yaitu bila auditor utama mengacu kepada pekerjaan
auditor   lain,   maka   laporan   audit    dari   auditor    lain    tersebut   harus
disampaikan oleh perusahaan (registrant) ke US SEC dalam rangka filing
Form 20-F. Untuk itu PT. Telkom berkewajiban melampirkan laporan audit
Terlapor dalam Form 20-F yang disampaikan ke US SEC, dan KAP Eddy
Pianto telah mengingatkan PT. Telkom perihal tersebut, namun PT. Telkom
berpendapat tidak memerlukan ijin dari Terlapor untuk melampirkan
laporan audit Terlapor dalam Form 20-F, dan Terlapor juga tidak memberi
ijin laporan auditnya dilampirkan dalam Form 20-F PT. Telkom karena tidak
mau terasosiasi dengan pekerjaan audit KAP Eddy Pianto. Oleh karena itu
tindakan Terlapor berupa tidak memberikan ijin pelampiran sebagai upaya
tidak terasosiasi adalah tidak berdasar hukum dan tidak wajar.




                                Halaman    155 Laporan 5 Tahun KPPU
  _____________________________________________________________________



  Tindakan Terlapor menyebabkan competitive harm dan consumer harm.
  Bagi KAP Eddy Pianto, yaitu menimbulkan pernilaian bahwa KAP Eddy
  Pianto tidak dapat menyelesaikan dan tidak mampu melakukan pekerjaan
  audit terhadap Laporan Keuangan PT. Telkom tersebut. Penilaian tersebut
  berakibat menurunkan reputasi KAP second layer pada umumnya di mata
  perusahaan pengguna jasa audit first layer, sehingga pilihan perusahaan
  pengguna jasa audit first layer tetap terkonsentrasi pada KAP first layer.
  Bagi     PT.    Telkom,   sebagai     pengguna        jasa   audit     terpaksa      harus
  mengeluarkan tambahan waktu, tenaga, dan biaya yang seharusnya tidak
  perlu dikeluarkan bila proses pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan
  Konsolidasi PT. Telkom Tahun Buku 2002 berjalan normal/tidak terganggu
  oleh tindakan Terlapor. Seluruh tambahan biaya yang dikeluarkan oleh PT.
  Telkom untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan tersebut menjadi
  beban PT. Telkom dan merugikan pemegang saham PT. Telkom. Tidak
  dapat    masuknya      KAP     Eddy   Pianto     ke    dalam   pasar     bersangkutan
  menyebabkan pilihan bagi perusahaan pengguna jasa audit first layer tidak
  bertambah, sehingga menghilangkan potensi harga jasa audit yang lebih
  bersaing di pasar bersangkutan. Berdasarkan fakta dan kesimpulan, Majelis
  Komisi    memutuskan      menyatakan       Terlapor      terbukti     secara   sah    dan
  meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf b UU No:
  5/1999,        dan   menghukum        Terlapor        membayar        denda       sebesar
  Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). PwC kemudian mengajukan
  keberatan atas putusan KPPU tersebut.


D. PUTUSAN PERKARA PADA TAHUN 2004


1. Putusan Perkara No: 01/KPPU-L/2004 Pelindo I Cabang Belawan
  dan PT.Musim Mas
  Adapun inti dari kasus ini adalah kegiatan bongkar muat Pembacaan
  Putusan terhadap Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Pelindo I
  cabang Belawan dan PT. Musim Mas
  pada     kegiatan    bongkar   muat    bungkil    di    Pelabuhan      Belawan.      KPPU
  menetapkan putusan terhadap Pelindo I selanjutnya disebut Terlapor I dan




                                   Halaman   156 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



juga PT. Musim Mas selanjutnya disebut sebagai Terlapor II. Perkara ini
muncul setelah adanya laporan yang pada pokoknya tindakan Terlapor I
menerbitkan surat Nomor: B.XIV-400/BLW-US.13 dari GM Pelindo I Cabang
Belawan, yang berisi antara lain:
   a. Kegiatan   pemuatan     bungkil    kelapa     sawit    dan   copex   hanya
      dilaksanakan melalui Terminal Curah Kering (selanjutnya disebut
      ”TCK”) pada dermaga 109 dan 111 di Pelabuhan Belawan Medan
      yang dialokasikan sebagai dedicated terminal curah kering yang
      dilengkapi dengan fasilitas conveyor ship loader dengan produktivitas
      ± 5.000 Ton per hari.


   b. Pelaksanaan kegiatan pemuatan curah kering khusus bungkil di TCK
      oleh Usaha Bongkar Muat (selanjutnya disebut UBM) PT. (Persero)
      Pelabuhan Indonesia I Cabang Belawan.


Oleh karena itu sejak dioperasikannya Terminal Curah Kering (TCK) seluruh
pemuatan bungkil kelapa sawit dan copex yang sebelumnya dilakukan
melalui truck lossing dan conveyor manual, kini hanya dilakukan melalui
TCK, sehingga perusahaan eksportir sama sekali tidak diberikan pilihan
untuk menggunakan jasa bongkar muat selain di TCK oleh UBM PT Pelindo.
Berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan
atas perkara ini Majelis Komisi menetapkan Putusan yang di dalamnya
terdapat dissenting opinion yang dibacakan sendiri oleh salah seorang
Anggota Majelis Komisi. Putusan yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:
   a. Terlapor I dan Terlapor II melanggar Pasal 19 huruf a


   b. Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf b


   c. Terlapor I tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c


   d. Memerintahkan Terlapor I dan II agar membuka kesempatan kepada
      PBM lain yang terdaftar di Pelabuhan Belawan untuk dapat turut serta
      dalam kegiatan bongkar muat di Terminal Curah Kering




                              Halaman   157 Laporan 5 Tahun KPPU
  _____________________________________________________________________




     e. Memerintahkan     kepada   Terlapor    I   dan   II   agar   menyesuaikan
        Perjanjian Sewa-Menyewa dan Pengoperasian Gudang 109 dan 111
        serta Lapangan Penumpukan di Pelabuhan Belawan agar tidak
        melanggar ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999


  Pelindo kemudian menyatakan keberatan atas putusan KPPU tersebut dan
  mengajukan upaya keberatan di Pengadilan Negeri.


2. Putusan Perkara No: 03/KPPU-L/2004 Dugaan Pelanggaran UU No.
  5/1999 yang dilakukan oleh Perum Peruri dan PT. Nusapersada


  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan
  pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan
  putusan terhadap perkara No. 03/KPPU-L/2004 yaitu dugaan pelanggaran
  UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
  Usaha Tidak Sehat terkait dengan pengadaan hologram pita cukai yang
  dilakukan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
  (Perum Peruri) dan PT Pura Nusapersada.
  Penanganan perkara ini telah melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh
  Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. Mohammad Iqbal sebagai Ketua Tim
  Pemeriksa, Faisal Hasan Basri S.E., M.A dan Erwin Syahril S.H. masing-
  masing sebagai anggota Tim Pemeriksa. Dalam perkara ini, Perum Peruri
  ditetapkan sebagai Terlapor I dan PT. Pura Nusapersada sebagai Terlapor II.
  Pemeriksaan   diawali   dengan    pemeriksaan      pendahuluan      yang   telah
  dilakukan pada tanggal 19 Februari 2004 sampai dengan 2 April 2004.
  Hasilnya, berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  Perum Peruri dan PT Pura Nusapersada, ditemukan adanya indikasi
  pelanggaran ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf b dan
  Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai
  tindak lanjutnya, maka perkara ini dillanjutkan ke proses pemeriksaan
  lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan berlangsung pada tanggal 6 April 2004
  sampai dengan 2 Juli 2004. Dalam pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi




                               Halaman   158 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



pun mendapatkan keterangan dari pihak lain, yaitu Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal),
Perum Peruri, PT Pura Nusapersada dan saksi.
Akhirnya, berdasarkan bukti - bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan
dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan:
   1. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan
      meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf b
      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
   2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti secara
      sah dan meyakinkan melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-
      undang Nomor 5 Tahun 1999;
   3. Memerintahkan        kepada      Terlapor       I    dan     Terlapor   II    untuk
      menghentikan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek
      monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan
      hologram pada pita cukai dengan cara membatalkan Perjanjian
      Nomor SP-302/V/1995 tentang Pengadaan Hologram untuk Cetakan
      Pita         Cukai              tahun                1995           204/DM/V/95
      dengan memperhatikan kelangsungan penerimaan negara dari cukai
      rokok untuk penerimaan negara pada APBN 2004;
   4. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk membuka pasar pengadaan
      hologram pada pita cukai dengan memberikan kesempatan yang
      sama kepada setiap pelaku usaha untuk turut serta dalam pengadaan
      hologram    pada     pita    cukai    melalui       tender   yang   terbuka    dan
      transparan, selambat-lambatnya untuk pengadaan hologram pada
      pita cukai tahun anggaran 2005


Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas
dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi -tidak memihak siapapun-
semata-mata      sebagai     pengemban         amanat         pengawasan       terhadap
pelaksanaan UU No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang
sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat
dan efektif




                                  Halaman   159 Laporan 5 Tahun KPPU
  _____________________________________________________________________



3. Putusan Perkara No: 02/KPPU-I/2004 Dugaan Pelanggaran UU No.
  5/1999 yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan
  pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan
  putusan terhadap perkara No. 02/KPPU-I/2004 yaitu dugaan pelanggaran
  UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
  Usaha Tidak Sehat terkait dengan pemblokiran terhadap SLI 001 dan 008 di
  beberapa warung telekomunikasi (wartel) yang dilakukan oleh Perusahaan
  Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).
  Kondisi yang terjadi dalam penyediaan jasa telekomunikasi ini adalah
  tertutupnya layanan kode akses 001 dan 008 di beberapa wartel, dan
  sebagai gantinya disediakan kode akses 017. Hal ini dilakukan sebagai
  konsekuensi adanya perjanjian kerjasama (PKS) antara Telkom dan wartel
  yang mensyaratkan wartel untuk hanya menjual produk Telkom, dan
  Telkom berhak menutup akses layanan milik operator lain di wartel.
  Berdasarkan   analisis   situasi   di    atas,   maka    KPPU    berinisiatif   untuk
  menanganinya sebagai perkara terhadap Telkom. Penanganan perkara
  kemudian melalui serangkaian proses pemeriksaan oleh Majelis Komisi yang
  terdiri dari Tadjuddin Noer Said sebagai Ketua Tim Pemeriksa, Mohammad
  Iqbal dan Didik J. Rachbini masing-masing sebagai anggota Tim Pemeriksa,
  dengan menetapkan Telkom sebagai Terlapor.
  Pemeriksaan   diawali    dengan     pemeriksaan         pendahuluan     yang    telah
  dilakukan pada tanggal 5 Januari 2004 sampai dengan 2 Pebruari 2004.
  Hasilnya,   Tim   Pemeriksa    menemukan         adanya      indikasi   pelanggaran
  ketentuan Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), Pasal 19 (Penguasaan Pasar) dan
  Pasal 25 (Posisi Dominan) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Sebagai
  tindak lanjutnya, maka perkara ini dillanjutkan ke proses pemeriksaan
  lanjutan. Pemeriksaan Lanjutan berlangsung pada tanggal 18 Pebruari 2004
  sampai dengan 18 Mei 2004 yang diperpanjang hingga 1 Juli 2004. Dalam
  pemeriksaan lanjutan, Majelis Komisi membuat pertimbangan berdasarkan
  2 (dua) unsur yang terdapat dalam tiga pasal yang diduga dilanggar oleh
  Terlapor, yaitu unsur pelaku usaha dan unsur pasar yang bersangkutan.




                                 Halaman    160 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




Akhirnya, berdasarkan bukti - bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan
dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan:
   1. Menyatakan    bahwa    Terlapor     tidak    terbukti    secara   sah   dan
      meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf
      a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999
   2. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan
      melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun
      1999
   3. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan
      melanggar Pasal 19 huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun
      1999
   4. Menyatakan    bahwa    Terlapor     tidak    terbukti    secara   sah   dan
      meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf c dan d Undang-undang
      Nomor 5 Tahun 1999
   5. Menyatakan    bahwa    Terlapor     tidak    terbukti    secara   sah   dan
      meyakinkan melanggar Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 Tahun
      1999
   6. Menetapkan pembatalan klausula yang menyatakan bahwa pihak
      penyelenggara atau pengelola warung Telkom hanya boleh menjual
      jasa dan atau produk Terlapor dalam perjanjian kerja sama antara
      Terlapor dengan penyelenggara atau pengelola warung Telkom
   7. Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan kegiatan yang terbukti
      menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan
      usaha tidak sehat dengan cara (a) meniadakan persyaratan PKS atas
      pembukaan akses SLI dan atau jasa telepon internasional lain selain
      produk Terlapor di wartel (b) membuka akses SLI dan atau jasa
      telepon internasional lain selain produk Terlapor di warung Telkom.
Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas
dilakukan oleh KPPU dengan prinsip independensi -tidak memihak siapapun-
semata-mata    sebagai    pengemban        amanat       pengawasan      terhadap
pelaksanaan UU No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang




                             Halaman    161 Laporan 5 Tahun KPPU
  _____________________________________________________________________



  sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat
  dan efektif


4. Putusan Perkara No: 05/KPPU-L/2004 Dugaan Pelanggaran UU No.
  5/1999 yang dilakukan oleh PT. Thames Pam Jaya


  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan
  pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan
  putusan terhadap perkara No. 05/KPPU-L/2004 yaitu dugaan pelanggaran
  UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
  Usaha Tidak Sehat terkait dengan kegiatan tender Security Service di PT.
  Thames Pam Jaya (TPJ) yang juga melibatkan PT. Interteknis Surya Terang
  (IST). Majelis Komisi yang terdiri dari Soy Martua Pardede (Ketua), serta
  Bambang P. Adiwiyoto dan Erwin Syahril yang masing-masing bertindak
  sebagai Anggota Majelis Komisi, memutuskan TPJ bersalah telah melanggar
  pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan diharuskan membayar denda sebesar
  Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).


  Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU yang menyatakan bahwa terdapat
  dugaan terjadi persekongkolan antara TPJ dengan IST dalam tender
  security services yang diselenggarakan oleh TPJ. Atas laporan tersebut,
  KPPU   menindaklanjutinya    dengan     membentuk       Tim    Pemeriksa   untuk
  melakukan     pemeriksaan   awal.   Hasil   pemeriksaan       awal   menunjukkan
  dugaan kuat bahwa telah terjadi pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun
  1999 dalam bentuk persekongkolan antara TPJ dan IST pada tender
  security services yang ditujukan untuk memenangkan IST dalam tender ini.


  Hasil pemeriksaan selanjutnya kembali menguatkan bukti – bukti adanya
  persekongkolan antara TPJ dan IST untuk mengatur dan memenangkan IST
  dalam tender security services ini. Bukti-bukti tersebut antara lain adalah
  bahwa IST yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi ternyata
  dapat diterima dan diluluskan prakualifikasi dengan alasan IST adalah
  current provider. Padahal, dalam persyaratan yang dibuat oleh Panitia




                                Halaman   162 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Tender yang diumumkan tanggal 13 Oktober 2003, semua peserta harus
mendaftar dan tidak ada pengecualian bagi current provider. Disamping itu,
Panitia Pengawas tender tersebut            juga menambahkan kriteria penilaian
setelah Panitia Tender melakukan penilaian seluruhnya. Penambahan ini
tidak termasuk dalam penilaian yang telah ditentukan sebelumnya. Bukti
lain yang juga menguatkan adalah ditemukannya internal memo dari Panitia
Pengawas bahwa tender ini tidak untuk mengganti IST sebagai rekanan
penyedia jasa pengamanan (security service) di TPJ.
Berdasarkan temuan-temuan selama pemeriksaan perkara, Majelis Komisi
menilai bahwa tidak ada keseriusan dari TPJ untuk menyelenggarakan
tender     security   service   tersebut.     TPJ     dan   IST    telah        melakukan
persekongkolan untuk memenangkan IST dalam tender ini.


Akhirnya, berdasarkan bukti – bukti yang telah dihasilkan dari pemeriksaan
dan penyelidikan atas perkara ini, Majelis Komisi memutuskan:
   -     TPJ dan IST terbukti melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun
         1999.
   -     Atas pelanggaran ini, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi kepada TPJ
         berupa pengenaan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu
         milyar rupiah) dan perintah untuk segera menyelenggarakan tender
         untuk memilih rekanan penyedia jasa pengamanan yang baru dalam
         waktu 45 hari kalender.
   -     Sedangkan untuk IST, sanksi yang dijatuhkan berupa perintah untuk
         menghentikan kegiatan penyediaan jasa pengamanan di TPJ. Namun
         demikian,    mengingat     kepentingan        umum,       maka         IST   tetap
         diperintahkan untuk menjaga fasilitas TPJ sampai ditunjuk penyedia
         jasa pengamanan yang baru. Disamping itu, IST juga dikenakan
         sanksi berupa larangan untuk mengikuti tender di TPJ dalam
         waktu 2 (dua) tahun.


Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas
dilakukan     oleh    KPPU   dengan     prinsip     independensi       –tidak    memihak
siapapun- semata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap




                                  Halaman   163 Laporan 5 Tahun KPPU
  _____________________________________________________________________



  pelaksanaan UU No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang
  sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat
  dan efektif.


  Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan
  terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2004 di Gedung
  KPPU Jl. Ir. H. Juanda no. 36 Jakarta Pusat.


5. Putusan Perkara No: 06/KPPU-L/2004 Dugaan Pelanggaran UU No.
  5/1999 yang dilakukan oleh PT. Arta Boga Cemerlang


  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan
  pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan
  putusan terhadap perkara No. 06/KPPU-L/2004 yaitu dugaan pelanggaran
  UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
  Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) terkait dengan penyalahgunaan posisi
  dominan dalam pasar produk batu baterai yang dilakukan oleh PT. Arta
  Boga Cemerlang (ABC). Majelis Komisi yang terdiri dari Mohammad Iqbal
  (Ketua),   serta Syamsul Maarif dan Bambang P Adiwiyoto yang masing-
  masing bertindak sebagai Anggota Majelis Komisi, memutuskan ABC
  bersalah telah melanggar pasal 15 ayat (3) huruf b, pasal 19 huruf a, dan
  pasal 25 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) huruf a.


  Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU yang menyatakan bahwa terdapat
  dugaan terjadi perilaku anti persaingan dalam program promosi ABC, yang
  bertitel “Program Geser Kompetitor” (PGK) selama periode Maret - Juni
  2004. Dengan adanya PGK, beberapa toko-toko grosir/semi grosir di pasar
  tradisonil di wilayah Jawa dan Bali diikat oleh ABC dengan pemberian
  potongan harga sebesar 2% jika bersedia memajang produk baterai ABC
  dan 2% lagi jika bersedia untuk tidak menjual baterai Panasonic. Potongan
  harga diberikan selama periode berlangsungnya PGK.




                                Halaman   164 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Hasil pemeriksaan Majelis Komisi menunjukkan bahwa ABC dan produknya
yaitu ABC Manganese R6 biru memiliki posisi dominan di pasar baterai
manganese UM-3 atau R6 biru atau AA blue atau produk baterai yang
memiliki kualitas, fungsi, dan harga yang setara, di perdagangan grosir dan
semi grosir tradisional dalam wilayah Jawa dan Bali. Posisi dominannya
bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan UU No. 5/1999 tetapi jika
posisi tersebut disalahgunakan oleh pelaku usaha dan menyebabkan
persaingan usaha tidak sehat, maka pelaku usaha tersebut berpotensi
melanggar UU No.5/1999.


Selanjutnya, Majelis Komisi kembali menemukan fakta yang meyakinkan
bahwa ABC dengan pangsa pasar sebesar 88, 73% pada pasar baterai
manganese AA blue secara nasional, memiliki maksud (intention) untuk
menyingkirkan (exclusionary) atau setidak-tidaknya mempersulit pelaku
usaha lain, dalam hal ini adalah PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) yang
memasarkan produk baterai Panasonic di pasar yang didominasi oleh ABC
tersebut. Beberapa fakta yang ditemukan selanjutnya adalah ABC juga
melarang toko grosir atau semi grosir untuk membeli baterai Panasonic.
Akibatnya, terjadi penurunan volume penjualan baterai manganese AA blue
milik PGI, timbulnya potensi mengurangi tingkat persaingan yang pada
akhirnya akan mengurangi pilihan bagi konsumen untuk memilih produk
baterai yang sesuai. Fakta – fakta tersebut         mendasari pendapat Majelis
Komisi untuk melihat bahwa PGK adalah upaya ABC                 dalam melakukan
praktek persaingan tidak sehat terhadap pelaku usaha lain.


Hal lain yang terjadi dalam perkara ini adalah selama pemeriksaan perkara
ini   berlangsung   terdapat   upaya     dari   penasehat    hukum   ABC   untuk
mempengaruhi putusan yang akan diberlakukan oleh Majelis Komisi.


Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta di atas, akhirnya, Majelis Komisi
memutuskan bahwa:




                               Halaman   165 Laporan 5 Tahun KPPU
  _____________________________________________________________________



     -   ABC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15
         ayat (3) huruf b, Pasal 19 huruf a, dan Pasal 25 ayat (1) huruf
         a jo. ayat (2) huruf a.
     -   Berkenaan       dengan    pelanggaran        tersebut,        Majelis    Komisi
         membatalkan Perjanjian Geser Kompetitor yang dibuat oleh ABC
         dengan toko grosir dan semi grosir dan memerintahkan ABC untuk
         menghentikan dan tidak mengulang kembali kegiatan promosi berupa
         Program Geser Kompetitor atau bentuk lain yang sejenis.


  Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas
  dilakukan      oleh   KPPU   dengan   prinsip   independensi         –tidak    memihak
  siapapun- semata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap
  pelaksanaan UU No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang
  sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat
  dan efektif.




5. Putusan Perkara No: 07/KPPU-L/2004 Dugaan Pelanggaran UU No.
  5/1999 yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA


  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan
  pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menetapkan
  putusan terhadap perkara No. 07/KPPU-L/2004 yaitu dugaan pelanggaran
  UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
  Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999) terkait dengan proses divestasi dua
  kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) milik PT. Pertamina. Majelis
  komisi yang terdiri dari Pande R. Silalahi (ketua), serta Sutrisno Iwantono
  dan Tadjuddin Noer Said yang masing-masing bertindak sebagai Anggota
  Majelis Komisi, memutuskan PT. Pertamina bersalah telah melanggar pasal
  19 huruf d dan pasal 22 serta menetapkan denda kepada Goldman Sachs,
  Frontline Ltd dan PT. Perusahaan Pelayaran Equinox (PT Equinox), masing –
  masing Rp. 19.710.000.000, Rp. 25.000.000.000, dan Rp. 16.560.000.000.




                                  Halaman   166 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



Perkara ini diawali dari laporan ke KPPU pada bulan Juni 2004 yang
menyatakan bahwa terdapat dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999
dalam penjualan dua unit tanker VLCC Pertamina.                       Hasil pemeriksaan
Majelis Komisi menemukan fakta bahwa pada bulan November 2002,
Pertamina telah membangun 2 (dua) unit tanker VLCC yang dilaksanakan
oleh    Hyundai    Heavy      Industries      di   Ulsan,    Korea.       Untuk   keperluan
pendanaan, Pertamina merencanakan penerbitan obligasi atas nama PT
Pertamina Tongkang. Namun rencana tersebut dibatalkan pada bulan
September 2003 oleh Direksi baru Pertamina yang diangkat pada tanggal
17 September 2003. Selanjutnya Direksi baru Pertamina mengkaji lebih
lanjut kelayakan atas kepemilikan VLCC tersebut.


Pada bulan April 2004, Direksi Pertamina memutuskan untuk menjual
secara putus atas 2 unit VLCC, membentuk Tim Divestasi internal dan
menunjuk Goldman Sachs sebagai financial advisor dan arranger untuk
keperluan    tersebut   tanpa      melalui     tender.      Goldman       Sachs   kemudian
mengundang 43 potential bidder dalam proses divestasi VLCC tersebut.
Terdapat 7 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu 6 perusahaan
dari potential bidder yang diundang dan 1 perusahaan yang tidak diundang.
Dari 7 perusahaan tersebut 4 perusahaan (termasuk Frontline) tidak
melakukan penawaran secara langsung seperti yang dipersyaratkan, tapi
hanya diwakili oleh broker atau agen, yaitu PT Equinox.


Dari 7 bidder tersebut, Pertamina dan Goldman Sachs memilih 3 shortlisted
bidder,   yaitu:   Frontline,    Essar       Shipping    Ltd.   (Essar)     dan   Overseas
Shipholding Group (OSG) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh
Goldman Sachs. Selanjutnya, ketiga shortlisted bidder diberi kesempatan
untuk     melakukan     due     diligence     di   Korea     dan   untuk     memasukkan
enhancement bid paling lambat pada tanggal 7 Juni 2004 di kantor
Goldman Sachs pukul 13.00 waktu Singapore. Hasil penilaian terhadap
enhancement bid (penawaran kedua), harga tertinggi senilai US $ 183,5
juta ditawarkan oleh Essar, tetapi skor tertinggi diraih oleh Frontline yang
hanya mengajukan penawaran harga sebesar US $ 178 juta.




                                   Halaman     167 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________




Direksi Pertamina dalam rapat pada tanggal 8 Juni 2004 memiliki keraguan
untuk menetapkan Frontline sebagai pemenang karena adanya selisih harga
sebesar US $ 5,5 juta (sekitar Rp 50 miliar). Kemudian Pertamina meminta
Goldman Sachs untuk meminta klarifikasi dari Essar perihal kepatuhan dan
kesanggupan membayar.        Pada hari yang sama, Essar telah mengirimkan
faximile    kepada     Goldman   Sachs     dan    Pertamina       yang    menyatakan
kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya walaupun tidak persis
seperti    waktu     yang   dimintakan      semula.      Tetapi       sampai   dengan
diputuskannya pemenang tender, Goldman Sachs tidak pernah melaporkan
isi surat tersebut kepada Direksi Pertamina. Demikian pula Direktur Utama
Pertamina saat itu mengaku tidak pernah menerima faximile tersebut,
bahkan merasa terkejut sewaktu faximile tersebut ditunjukkan oleh Majelis
Komisi di muka persidangan.


Rapat      penentuan    penetapan      pemenang       tender      yang    seyogyanya
dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2004 ditunda dan dilaksanakan pada
keesokan harinya tanggal 10 Juni 2004. Dalam rapat tersebut, Goldman
Sachs menyatakan telah menerima dan membuka penawaran ketiga dari
Frontline yang diterimanya dari PT Equinox di Hotel Grand Hyatt Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2004 sekitar pukul 20.00 WIB atau pukul 21.00 waktu
Singapura.


Berdasarkan hasil pemeriksaan yang memadai dengan meminta keterangan
dari 23 Saksi, 3 Ahli, meneliti sekitar 291 dokumen dan surat-menyurat
dengan pihak terkait di dalam dan di luar negeri. Pada proses penjualan 2
unit tanker VLCC tersebut terbukti telah terjadi persekongkolan antara
Pertamina dengan Goldman Sachs untuk memenangkan Frontline, dengan
bukti persekongkolan sebagai berikut: (1) memberikan kesempatan kepada
Frontline melalui brokernya (PT Equinox) untuk memasukkan penawaran
ketiga saat batas waktu pengajuan penawaran telah ditutup tanggal 7 Juni
2004, terbukti dari adanya korespondensi e-mail PT Equinox selaku broker
dengan Frontline pada tanggal 9 Juni 2004 (2) penawaran ketiga Frontline




                                 Halaman   168 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



yang berbeda tipis sebesar US $ 500 ribu dengan penawaran yang kedua
dari Essar, (3) pembukaan sampul penawaran ketiga Frontline tidak
dilakukan dihadapan Notaris (sebagaimana diatur dalam ketentuan tender
yang dibuat sendiri oleh Goldman Sachs/request for bid). Akibatnya,
terdapat kerugian antara US $ 20 juta – US $ 56 juta untuk 2 unit VLCC
karena harga yang diperoleh hanya sebesar US $ 184 juta untuk 2 unit
tanker VLCC, jauh di bawah harga pasar saat itu (Juli 2004) yang berkisar
antara US $ 204 – 240 juta untuk 2 unit VLCC.


Selain itu dalam pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan bukti bahwa
Pertamina   juga   melakukan     diskriminasi    dengan      menunjuk   langsung
Goldman Sachs sebagai financial advisor dan arranger untuk                  proses
penjualan tanker tersebut. Proses penunjukan ini adalah tidak lazim,
mengingat dilakukan dalam waktu singkat (2 minggu) serta tanpa melalui
beauty   contest   sebagaimana      lazimnya     dijalankan     Pertamina   dalam
upayanya untuk mencari jasa konsultan di perusahaan mereka selama ini.


Dalam penyelidikan, Majelis Komisi menemukan fakta bahwa Frontline
belum melakukan pembayaran secara penuh kepada Pertamina atas
pembelian 2 kapal tanker VLCC Pertamina sebagaimana telah diperjanjikan
sebelumnya dalam Sale and Purchase Agreement (SPA) antara Pertamina
dan Frontline, yaitu sebesar US $ 184 juta. Frontline membayar kepada
Pertamina sebesar US $ 170,863 juta saja. Dengan demikian terdapat
selisih pembayaran sebesar US $ 13,137 juta (sekitar Rp. 118,233 Miliar).


Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh selama hasil pemeriksaan, Majelis
Komisi memutuskan,:
   1. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero), Terlapor II:
      Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan Terlapor III: Frontline, Ltd.
      tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 16
      Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;
   2. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero) terbukti
      secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-




                               Halaman   169 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal penunjukan langsung
      Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. sebagai financial
      advisor dan arranger;
   3. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero) dan Terlapor
      II: Goldman Sachs (Singapore), Pte. terbukti secara sah dan
      meyakinkan melanggar pasal 19 huruf d Undang-undang Nomor 5
      Tahun 1999 dalam hal penerimaan penawaran (bid) ketiga dari
      Terlapor III: Frontline, Ltd.;
   4. Menyatakan bahwa Terlapor IV: PT Corfina Mitrakreasi tidak terbukti
      secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang
      Nomor 5 Tahun 1999;
   5. Menyatakan bahwa Terlapor I: PT Pertamina (Persero), Terlapor II:
      Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline, Ltd. dan
      Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox terbukti secara sah dan
      meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-undang                   Nomor 5 Tahun
      1999;
   6. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1
      (satu) bulan setelah putusan ini:
      a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang
         Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Komisaris Utama dan
         masing-masing anggota Dewan Komisaris serta Direktur Utama
         dan   masing-masing      anggota     Direksi   yang    telah   menyetujui
         penjualan VLCC tanpa seijin Menteri Keuangan RI;
      b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang
         Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan
         perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada
         huruf a;
      c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai
         dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar
         berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan)
         halaman;
   7. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 1
      (satu) bulan setelah putusan ini:




                               Halaman   170 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      a. untuk melaporkan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang
         Saham atas kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan
         masing-masing      anggota         Direksi     yang     telah     melakukan
         persekongkolan dalam penjualan VLCC;
      b. untuk meminta secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang
         Saham mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan
         perundangan yang berlaku terhadap mereka yang disebut pada
         huruf a;
      c. untuk mengumumkan laporan dan permintaan tertulis sesuai
         dengan huruf a, dan b tersebut di atas, pada 5 (lima) surat kabar
         berskala nasional dengan ukuran minimal 1/8 (seperdelapan)
         halaman;
   8. Memerintahkan Terlapor I: PT Pertamina (Persero) paling lambat 2
      (dua)   bulan   setelah    putusan     ini   melarang     Direktur   Keuangan
      melakukan semua kegiatan yang terkait dengan transaksi komersial
      termasuk transaksi keuangan untuk dan atas nama Terlapor I: PT
      Pertamina (Persero) baik internal maupun eksternal selama Direktur
      Keuangan dijabat oleh Direktur Keuangan pada saat penjualan 2
      (dua) unit VLCC;
   9. Menghukum Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore) Pte. membayar
      denda sebesar Rp 19.710.000.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus
      sepuluh juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai
      setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan
      Direktorat      Jenderal        Perbendaharaan           Kantor      Pelayanan
      Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H.
      Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode
      penerimaan 1212;
   10. Menghukum Terlapor III: Frontline, Ltd. membayar denda sebesar
      Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah) yang harus
      disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan
      pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
      Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang




                                 Halaman   171 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



      beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank
      Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;
   11.Menghukum Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox membayar
      denda sebesar Rp 16.560.000.000 (enam belas miliar lima ratus
      enam puluh juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara
      sebagai       setoran   penerimaan        negara     bukan    pajak      Departemen
      Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan
      Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H.
      Juanda No 19, Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode
      penerimaan 1212;
   12.Menghukum         Terlapor    I:   PT.     Pertamina     (Persero)      untuk      tidak
      melakukan        hubungan     usaha       dalam     bentuk    apapun         dan   atau
      menghentikan hubungan usaha yang telah ada dengan Terlapor II:
      Goldman Sachs (Singapore), Pte. dan atau Terlapor III: Frontline,
      Ltd. dan atau Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox selama
      Terlapor II: Goldman Sachs (Singapore), Pte., Terlapor III: Frontline,
      Ltd. dan Terlapor V: PT Perusahaan Pelayaran Equinox belum
      membayar denda yang ditetapkan dalam putusan ini;
   13.Menghukum masing–masing Terlapor untuk membayar ganti rugi:
      a. Terlapor      II:    Goldman    Sachs      (Singapore), Pte.         sebesar     Rp.
            60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah);
      b. Terlapor III: Frontline, Ltd. sebesar Rp. 120.000.000.000,00
            (seratus dua puluh miliar Rupiah);
      kepada Negara Republik Indonesia yang harus disetorkan ke Kas
      Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen
      Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan
      Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H.
      Juanda No 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode
      penerimaan 1212


Pemeriksaan dan penyusunan putusan terhadap perkara tersebut di atas
dilakukan    oleh    KPPU     dengan     prinsip     independensi         –tidak   memihak
siapapun- semata-mata sebagai pengemban amanat pengawasan terhadap




                                   Halaman     172 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



pelaksanaan UU No. 5/1999 agar terwujudnya kepastian berusaha yang
sama bagi setiap pelaku usaha dan menjamin persaingan usaha yang sehat
dan efektif.


Keterangan pasal – pasal :


Pasal 16 UU No. 5 /1999
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri
yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat


Pasal 19 huruf d UU No. 5 /1999
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri
maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :
d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu


Pasal 22 UU No. 5/1999
Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan
atau   menentukan          pemenang   tender     sehingga     dapat      mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat


Pasal 43 UU No. 5/1999
   (1) Komisi      wajib     menyelesaikan     pemeriksaan       lanjutan    selambat-
       lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan
       lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1)
   (2) Bilamana       diperlukan,     jangka      waktu      pemeriksaan       lanjutan
       sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling
       lama 30 (tiga puluh) hari.
   (3) Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran
       terhadap undang-undang ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
       terhitung     sejak    selesainya    pemeriksaan       lanjutan    sebagaimana
       dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2).




                                  Halaman    173 Laporan 5 Tahun KPPU
_____________________________________________________________________



   (4) Putusan   komisi   sebagaimana    dimaksud      dalam       ayat   (3)   harus
      dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan
      segera diberitahukan kepada pelaku usaha.




                              Halaman   174 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                                                                       LAMPIRAN


                                                                             2
PERKEMBANGAN PENANGANAN
LAPORAN TAHUN 2000-2005

                                                                        Status
NO          Perihal                    Materi Laporan                                  Kategori
                                                                       Laporan
                                                                                        Laporan


                                          Tahun 2000

1.   Laporan tender di PT   1. Pemeriksaan Pendahuluan 13-9-2000
     Caltex Pacific            s/d 24-10-2000
                                                                          Penanganan
     Indonesia oleh PBN     2. Pemeriksaan Lanjutan 26-10-2000 s/d
                                                                            perkara
     dan SP                    23-1-2001, diperpanjang s/d 7-3-2001                      Tender
                                                                            selesai
                            3. Perkara telah diputus Majelis Komisi
                               pada tanggal 20 April 2001.

2.   Laporan dari INKOPTI    Diputuskan dalam Rapat Komisi laporan
                             dibatalkan
                                                                          Penanganan     Bukan
                                                                            laporan    kewenangan
                                                                            Selesai       KPPU


3.   Laporan tentang PT.     1. Pemeriksaan Pendahuluan       10-11-
     Indomarco Prismatama       2000 s/d 22-12-2000.
                             2. Pemeriksaan Lanjutan 2-1-2001 s/d         Penanganan     Integrasi
                                28-3-2001, diperpanjang s/d 17-5-           perkara       vertikal
                                2001                                        selesai
                             3. Perkara telah diputus Majelis Komisi                     ( RITEL)
                                pada tanggal 4 Juli 2001.

4.   Laporan PT Mustika      Sudah   dijawab   sekretariat bahwa
     Ratu                    penanganannya bukan kewenangan KPPU          Penanganan      Bukan
                                                                            laporan     kewenangan
                                                                             selesai       KPPU

5.   Laporan Asosiasi        Diputuskan dalam Rapat Komisi tgl 2-8-
                                                                          Penanganan
     Produsen Buku Tulis     2001 laporan sebagai informasi bagi Tim                    Kebijakan
                                                                            laporan
     Indonesia (APBTI)       Kajian Kertas                                                 anti
                                                                             selesai
                                                                                        persaingan




                                     Halaman   175 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


6.    Laporan tentang          1.    Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl.
      Integrasi vertikal DOC      28-1-2002 s/d 8-3-2002
                               2.    Pemeriksaan Lanjutan dari tgl 12
                                                                            Penanganan
                                  Maret s/d 6 Juni 2002, diperpanjang                     Integrasi
                                                                              perkara
                                  s/d 18 Juli 2002.                                        Vertikal
                                                                              selesai
                               3.    Perkara telah diputus Majelis
                                  Komisi tanggal 27 Agustus 2002.

7.    Laporan pemilik pom      Sudah   dijawab   sekretariat  bahwa         Penanganan     Bukan
      bensin di Indramayu      penanganannya bukan kewenangan KPPU            laporan    Kewenangan
                                                                               selesai      KPPU

                                             Tahun 2001

8.    Laporan equil (air       Laporan tidak lengkap dan pelapor
                                                                       Laporan
      mineral)                 diberitahu agar melengkapi namun                      Penguasaan
                                                                       Tidak
                               tidak dilengkapi.                                     pasar
                                                                       Lengkap
9.    Laporan retail es krim   Sudah dijawab Sekretariat bahwa
                                                                                     Bukan
      (Indomeiji)              penanganannya bukan kewenangan          Penanganan
                                                                                     Kewenangan
                               KPPU                                    laporan
                                                                                     KPPU
                                                                       selesai

10.   Laporan tentang          1. Pemeriksaan Pendahuluan 22-8-
      tender bakalan sapi di      2001 s/d 2-10-2001.
                                                                       Penanganan
      Surabaya                 2. Pemeriksaan Lanjutan 3-10-2001
                                                                       perkara
                                  s/d 28-12-2001.                                    Tender
                                                                       selesai
                               3. Putusan sudah dibacakan Majelis
                                                                       putusan
                                  tgl. 19-4-2002.

11.   Laporan GAFEKSI          Pelapor  tidak   melengkapi     data    Laporan
                                                                                     Kebijakan  anti
                               tambahan yang diminta sekretariat.      Tidak
                                                                                     persaingan
                                                                       Lengkap.
12.   Laporan tentang PT.      Sekretariat sudah menjawab bukan        Penanganan    Bukan
      Calmarine                kewenangan KPPU                         laporan       Kewenangan
                                                                       selesai       KPPU
13.   Laporan carbon black     Diputuskan dalam Rapat Komisi tgl 8-
                               11-2001 diputuskan dibentuk Tim                       Kebijakan  anti
                                                                       Monitoring
                               Monitoring.                                           persaingan

14.   Laporan tentang tariff   KPPU sudah mengirim surat kepada        Penanganan
                                                                                     Bukan
      taxi                     Menteri       Perhubungan       untuk   laporan
                                                                                     kewenangan
                               mengoreksi kewenangan penetapan         selesai
                                                                                     KPPU
                               tariff taxi.
15.   Laporan PT. Gemilang     Sekretariat sudah menjawab bukan        Penanganan    Bukan
      Technodrill Paripurna    kewenangan KPPU, karena perkara         laporan       Kewenangan
                               sedang diproses di PTUN.                selesai       KPPU
16.   Laporan Gabungan         Diputuskan dalam Rapat Komisi tgl 2-    Kajian
                                                                                     Kebijakan  anti
      Konraktor Nasional       8-2001 dijadikan kajian jika anggaran   belum
                                                                                     persaingan
      Indonesia (GAPEKNAS)     memungkinkan                            terlaksana
17.   Laporan terhadap         Diutuskan dala Rapat Komisi tgl 2-8-
                                                                       Penanganan    Bukan
      Asuransi Jiwa Tugu       2001 agar Sekretariat menjawab
                                                                       laporan       Kewenangan
      Mandiri (PT.CPI)         bahwa perkara bukan kewenangan
                                                                       selesai       KPPU
                               KPPU
18.   Laporan PT. Nusa         1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl
      Metrikom Ekakarma             21-11-2001 s/d 18-1-2002.
                                                                       Penanganan
      tentang tender di        2. Pemeriksaan Lanjutan dari tgl.
                                                                       perkara       Tender
      Telkom                        29-1-2002 s/d 25-4-2004
                                                                       selesai.
                               3. Putusan telah dibacakan tanggal
                                    6-6-2002




                                       Halaman   176 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



19.   Laporan INACA            1. Sudah dilakukan dengar pendapat
                                    tgl. 6-7-2001                                       Kebijakan    anti
                               2. KPPU sudah mengirim surat ke             Penanganan   persaingan
                                    Menhub No. 206/K/VII/2001 tgl          laporan
                                    30-7-2001. Respon Menhub surat         selesai
                                    No. PR.303/2/6 Phb-2001 tgl 14-
                                    9-2001
20.   Laporan tender pipa di   1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl
                                                                           Penanganan
      Maxus oleh PT. Sari           28-1-2002 s/d 8-3-2002
                                                                           perkara      Tender
      Prambanan                2. Pemeriksaan tidak dilanjutkan ke
                                                                           selesai.
                                    tahap Pemeriksaan Lanjutan.
21.   Laporan CV. Dharma       Sekretariat sudah menjawab bahwa
                                                                           Penanganan   Bukan
      Feed Lestari             perkara bukan kewenangan KPPU
                                                                           laporan      Kewenangan
                               dengan surat No. 279/Set/DE/2001
                                                                           selesai      KPPU
                               tgl. 3-11-2001
22.   Laporan Forum            1. Diputuskan oleh Ketua KPPU
      Komunikasi                    untuk dilakukan dengar pendapat.
      Perusahaan Pengadaan     2. Dengar           pendapat        telah
      Barang & Jasa                 dilaksanakan tgl. 9-10-2001
      (FKPPBJ) tentang         3. Tim telah memanngil pelapor
      tender MRO di PT. YPF         tanggal       7-11-2001       untuk
      Maxus                         mengklarifikasi laporan.
                                                                           Penanganan
                               4. Pelapor telah menyerahkan draft
                                                                           laporan      Tender
                                    usulan yang diinginkan pelapor.
                                                                           selesai
                               5. Diputuskan        agar     Sekretariat
                                    mengundang       kembali    pelapor
                                    untuk klarifikasi terakhir
                               6. Diputuskan oleh FKPPBJ bahwa
                                    laporan    akan dirubah menjadi
                                    laporan persekongkolan.

23.   Laporan Gabungan         1. Pemeriksaan Pendahuluan        dari
      Perusahaan Penilai          tgl 12-12-2001 s/d 8-2-2002
      Indonesia (GAPPI)        2. Penetapan      Tim      Pemeriksa        Penanganan
      tentang penentuan           Pendahuluan telah dibacakan tgl          perkara      Tender
      daftar rekanan di Bank      19-2-2002,       yang      isisnya       selesai
      Mandiri                     Pemeriksaan tidak dilanjutkan.

24.   Laporan APKIN tentang    1. Diputuskan dalam Rapat Komisi
      iklan PT. Dwi Kelinci       untuk dipelajari keterkaitannya
                                  dengan UU No. 5 Tahun 1999.
                               2. Tim telah bertemu dengan APKIN
                                  tgl      12-12-2001       untuk          Penanganan   Bukan
                                  mengkonfirmasi laporan setelah           laporan      kewenangan
                                  munculnya iklan baru.                    selesai.     KPPU
                               3. Terdapat    perubahan   perilaku
                                  pelapor,     sehingga   laporan
                                  diputuskan selesai

25.   Laporan PT. Tri Elang    1. Diputuskan dalam Rapat Komisi
      Jaya Maritim tentang        agar memanggil Pemerintah.
      Pemberlakuan PP          2. Telah      memanggil        Ditjen
      82/1999                     Perhubungan    Laut    Tgl.     21
                                                                           Penangan
                                  September 2001.
                                                                           laporan      Kebijakan  anti
                               3. Pemerintah    telah    menunda
                                                                           selesai      persaingan
                                  pemberlakuan PP sampai 2004
                                  dan Rapat Komisi tgl. 9-10-2001
                                  memutuskan untuk mengkaji PP
                                  82/1999.
                               4. Komisi    memutuskan      bahwa




                                        Halaman    177 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                                  laporan akan dijadikan kajian.
                               5. Sekretariat telah mengirim surat
                                  ke           pelapor           No.
                                  426/SET/DE/XI/2001       tgl     1
                                  Nopember 2001

26.   Laporan PT. Carana       1. Pemeriksaan Pendahuluan dari tgl
      Bungapersada tentang        20-11-2001 s/d 16-1-2002.
      tender Barite &          2. Pemeriksaan Lanjutan dari tgl.
                                                                       Penanganan
      Bentonite di YPF Maxus      18-1-2002      s/d    24-4-2002,
                                                                       perkara      Tender
                                  diperpanjang s/d 6 Juni 2002
                                                                       selesai.
                               3. Putusan telah dibacakan tgl. 17-
                                  7-2002.

27.   Laporan H.M.A.S. Alex    1. Laporan       belum      lengkap.
      Asmasoebrata tentang        Sekretariat sudah megirim surat
      lelang katalis di PT.       agar      pelapor      melengkapi
      Petrokimia Gresik           laporannya.
                               2. Pelapor     sudah      melengkapi
                                  laporannya dan sedang diteliti
                                                                       Penanganan
                                  oleh Sekretariat.
                                                                       laporan      Lelang
                               3. Sekretariat       sudah  bertemu
                                                                       selesai
                                  dengan pelapor tanggal 13-11-
                                  2001 untuk penjelasan tambahan
                               4. Pelapor     menjanjikan      akan
                                  memberikan dokumen tambahan
                               5. Pelapor tidak melengkapi laporan.

28.   Laporan H.M.A.S. Alex    1. Pemeriksaan Pendahuluan dari
      Asmasoebrata tentang        tgl. 28-1-2002 s/d 8-3-2002
      lelang pengadaan         2. Penetapan putusan telah dibuat
      perangkat CCTV di           tanggal 7-3-2002 yang isinya
      Garuda, Gudang Cargo        tidak melanjutkan Pemeriksaan        Penanganan
      Kantor Cabang               ke Pemeriksaan Lanjutan.             perkara      Tender
      Cengkareng                                                       selesai.




29.   Laporan H.M.A.S. Alex    1. Pemeriksaan Pendahuluan dari
      Asmasoebrata tentang        tgl. 28-1-2002 s/d 8-3-2002.
      lelang pengadaan dan     2. Penetapan              penghentian   Penanganan
      instalasi perangkat X-      Pemeriksaan         ke      tahap    perkara      elang
      ray di Garuda, Gudang       Pemeriksaan      Lanjutan    telah   selesai.
      Cargo Perwakilan            dibuat tgl 7 Maret 2002
      Cengkareng
30.   Laporan PT. Parolamas    1. Pemeriksaan Pendahuluan dari
      tentang daftar rekanan      tgl. 21-11-2001 s/d 29-1-2002.
      asuransi di BNI          2. Pemeriksaan Lanjutan dari tgl 30-
                                  1-2002       s/d       25-4-2002,
                                                                        Penangan
                                  diperpanjang s/d tgl. 7-6-2002.
                                                                         perkara        Tender
                               3. Putusan dibacakan tanggal 18 Juli
                                                                         selesai.
                                  2002.



31.   Laporan dari Badan       1. Dalam rapat Komisi tgl. 29-11-
      Otonomi Gotong              2001 diputuskan Monitoring
                                                                                     Kebijakan anti
      Royong Penempatan        2. Pelapor telah diberitahu melalui     Monitoring
                                                                                      persaingan
      TKI Khusus Timur            surat No. 563/Set/DE/XII/2001
      Tengah tentang              tgl 6-12-2001




                                       Halaman   178 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


      Perlakuan tidak adil
      oleh Depnakertrans
32.   Laporan PT. Mahabina     Dalam rapat Komisi Tgl 10-2-2002
      Kreasitama tentang       diputuskan     untuk    mengundang      menunggu
      tender di UNOCAL         Menteri Energi dan Sumberdaya           pertemuan
                                                                                    Kebijakan anti
      berkaitan dengan         Mineral guna berdiskusi mengenai         dengan
                                                                                     persaingan
      larangan impor           peraturan di bidang Migas.               Menteri
      finished product                                                   ESDM
      cashing dan tubing
33.   Laporan tentang          Dalam rapat Komisi tgl. 10-2-2002
      tender pengadaan         diputuskan Laporan Tidak Lengkap.        Laporan
      kendaraan pemadam                                                  Tidak         Tender
      kebakaran di PT.                                                  Lengkap
      Angkasa Pura I
34.   Laporan tentang          Dalam rapat Komisi tgl. 10-2-2002
                                                                        Laporan
      pengadaan perangkat      diputuskan Laporan Tidak Lengkap.
                                                                         Tidak         Tender
      X-Ray di PT. Angkasa
                                                                        Lengkap
      Pura I & II
35.   Laporan tentang          1. Sekretariat sudah mengirim surat
      tender pembangunan          No. 04/Set/DE/I/2002 tgl. 4-1-
      pabrik karung plastik       2002    kepada     Pelpaor  untuk
      di PTP.                     melengkapi laporannya.
                               2. Pelapor      tidak     melengkapi
                                                                        Laporan
                                  laporannya.
                                                                          Tidak        Tender
                                                                        Lengkap.




36.   Laporan CV Rombo Via     Dalam rapat Komisi tgl. 10-2-2002        Laporan
      Sejahtera tentang        diputuskan Laporan Tidak Lengkap.         Tidak
                                                                                       Tender
      tender di BPEN                                                    Lengkap
37.   Laporan tentang          Sekretariat sudah mengirim surat
      dampak negatif           kepada    Pelapor   memberitahukan       Laporan
      pengadaan barang         bahwa     laporannya     diperlakukan      Tidak
                                                                                       Tender
      dengan sistem aliansi    sebagai informasi tambahan. Surat        Lengkap.
      di PT. Caltex            No. 06/Set/DE/I/2002 tgl 8-1-2002.
38.   Lelang Pengembangan      Sekretariat sudah mengirim surat
      TVRI                     kepada Pelapor untuk menegaskan
                                                                        Laporan
                               keseriusan dalam melapor sebab
                                                                          Tidak
                               laporan pertama tidak ditandatangani.                   Lelang
                                                                        Lengkap.
                               Surat No. 05/Set/DE/I/2002 tgl. 8-1-
                               2002.

                                            Tahun 2002

39.   Informasi tentang KKN    Komisi memutuskan bahwa      KKN         Laporan       Bukan
      di berbagai Komoditi     bukan merupakan kewenangan KPPU           Tidak      Kewenangan
                                                                        Lengkap        KPPU
40.   Informasi (surat         Komisi     memutuskan   bahwa
      kaleng) tentang          penyelundupan bukan merupakan            Laporan       Bukan
      penyelundupan gula       kewenangan KPPU                           Tidak      Kewenangan
      dan beras di                                                      Lengkap        KPPU
      Kalimantan Barat.
41.   Laporan Mulia Tarigan,   1. Laporan mengenai kewenangan
      Dirut Masyarakat            wajib pungut PPN oleh BUMN.
                                                                        Masuk ke
      Pratama Anindita.        2. Sudah dijawab melalui surat No.                   Kebijakan anti
                                                                          Dir.
                                  68/Set/DE/IV/2002 tgl. 19 April                    persaingan
                                                                       Pengkajian
                                  2002    bahwa   perkara   bukan




                                       Halaman   179 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                                 kewenangan       KPPU,     materi
                                 laporan   diperlakukan    sebagai
                                 bahan kajian KPPU dalam rangka
                                 memberikan        saran      dan
                                 pertimbangan.
                              3. Berkas    laporan    asli   telah
                                 diserahkan       kepada      Dir.
                                 Pengkajian    pada   tanggal    7
                                 Februari 2003


42.   Laporan PT. Tisa        1. Pemeriksaan Pendahuluan dari
      Perkasa tentang            tgl. 5-6-2002 s/d Tgl. 16-7-2002.
      Permohonan              2. Penetapan dibacakan tanggal 16-
      Pembatalan Pelelangan      7-2002, bahwa          pemeriksaan     Penanganan
      Pekerjaan di Kilang        Tidak    dilanjutkan    ke   tahap       perkara
                                                                                        Lelang
      Pertamina UP-VI            Pemeriksaan      Lanjutan   karena       selesai.
      Balongan                   tidak ada dugaan kuat adanya
                                 pelanggaran.

43.   Laporan PT. Sari        1. Sekretariat sudah mengirim surat
      Prambanan tentang           No. 67/Set/DE/IV/2002 tgl 18
      tender di PT. Caltex        April 2002, bahwa laporan tidak
      Pacific Indonesia No.       jelas dan lengkap.
      Q-045660-0000-0000      2. Pelapor      memberikan      balasan
      tanggal penutupan 19        bahwa        laporan       tersebut
      April 2002                  merupakan laporan baru yang
                                                                         Laporan
                                  jelas.
                                                                           Tidak
                              3. Terhadap surat tersebut Komisi
                                                                         Lengkap.       Tender
                                  memutuskan       bahwa      laporan
                                  tersebut dianggap belum jelas.
                              4. Terhadap        putusan      Komisi,
                                  Sekretariat telah memberitahukan
                                  kepada Pelapor melalui surat No.
                                  92/Set/DE/V/2002      tgl.    22-5-
                                  2002.
                              Pelapor tidak melengkapi laporan.
44.   Laporan Togar SM        Sudah dijawab bahwa perkara bukan
      Sijabat tentang         merupakan kewenangan KPPU melalui         Penanganan     Bukan
      pemberhentian           surat No. 75/Set/DE/IV/2002 tgl. 22         laporan    Kewenangan
      karyawan                April 2002                                   selesai      KPPU

45.   Laporan divestasi       1. Laporan disampaikan lewat Bpk.
      saham PT. Kaltim           Faisal H. Basri.
      Prima Coal              2. Resume        sudah      disiapkan      Laporan
                                                                                       Bukan
                                 secretariat.                              Tidak
                                                                                     kewenangan
                              3. Diputuskan dalam rapat Komisi           Lengkap.
                                                                                        KPPU
                                 tgl. 23-5-2002 laporan Laporan
                                 Tidak Lengkap.
46.   Surat tembusan dari     1. Surat      menyatakan      adanya
      Ombudsman                  indikasi praktek monopoli oleh PT.
                                 Louis Dreyfus Indonesia dalam
                                 penerimaan kredit ekspor dari
                                 USDA.
                                                                        Penanganan
                              2. Resume        sudah      disiapkan
                                                                          laporan    Bukan laporan
                                 secretariat.
                                                                          selesai.
                              3. Diputuskan dalam rapat Komisi
                                 tgl. 23-5-2002 agar secretariat
                                 menyiapkan       surat  tanggapan
                                 kepada Ombudsman.
                              4. Tanggapan      dari    Ombudsman




                                       Halaman   180 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                                  belum ada.
47.   Laporan dari Himpunan    1. Pelapor     menyatakan    adanya
      Masayarakat Anti            praktek monopoli yang dilakukan
      Monopoli (HIMAM)            oleh PT. Pelindo II di Pelabuhan
      tentang praktek             Tanjung Priok.
      Monopoli di Pelabuhan    2. Resume        telah     disiapkan
      Tanjung Priok.              secretariat.
                               3. Diputuskan dalam rapat tgl. 23-5-
                                  2002 agar Sekretariat meminta           Monitoring.   Kebijakan anti
                                  kelengkapan data dari Pelapor.                         persaingan
                               4. Sekretariat sudah mengirim surat
                                  No. 98/Set/DE/V/2002 tgl. 31 Mei
                                  2002.
                               5. Tanggapan belum ada.
                               6. Diputuskan oleh Komisi masuk
                                  monitoring.
48.   Laporan KKN di PT.       1. Melaporkan berbagai bentuk KKN
      Sarinah                     di PT. Sarinah.
                               2. Pelapor tidak jelas.
                               3. Resume        sudah     disiapkan        Laporan
                                                                                          Bukan
                                  secretariat.                               Tidak
                                                                                        kewenangan
                               4. Diputuskan dalam rapat tgl. 23-5-        Lengkap.
                                                                                           KPPU
                                  2002, laporan Laporan Tidak
                                  Lengkap.

49.   Laporan PT. SNS          1. Pelapor      menyatakan       bahwa
      tentang perlakuan           Bappebti       telah      melakukan
      diskriminatif di            tindakan sewenang-wenang.
      Bappebti                 2. Resume         telah       disiapkan
      (Depperindag)               Sekretariat.
                               3. Diputuskan dalam rapat tgl. 23-5-
                                                                          Penanganan      Bukan
                                  2002          agar        secretariat
                                                                            laporan     Kewenangan
                                  mengundang         Pelapor     untuk
                                                                            selesai.       KPPU
                                  dimintakan informasi tambahan.
                               4. Pertemuan telah terlaksana.
                               5. Diputuskan oleh Komisi karena
                                  solusi     telah     diambil     oleh
                                  Deperindag, maka penanganan
                                  laporan selesai.
50.   Laporan tentang          1. Identitas pelapor tidak jelas jelas.
      tender pengadaan         2. Informasi dan dokumen yang
      karcis komputer di PT.      diserahkan masih belum lengkap
                                                                           Laporan
      KAI                         dan jelas.
                                                                            Tidak          Tender
                               3. Direncanakan         Pelapor akan
                                                                           Lengkap
                                  dimintakan klarifikasi.
                               4. Pelapor tidak dapat dihubungi.
51.   Laporan tentang          1. Diputuskan oleh Komisi agar
      pendirian rumah sakit       sekretariat      mengirim       surat
                                  kepada Pelapor bahwa laporan
                                  bukan yurisdiksi KPPU, namun            Penanganan      Bukan
                                  kepada instansi yang berwenang            laporan     Kewenangan
                                  akan     diberikan      saran    dan      selesai.       KPPU
                                  pertimbangan.
                               2. Sekretariat telah mengirim surat
                                  kepada Pelapor.
52.   Laporan tentang          1. Diputuskan oleh Komisi agar
      dugaan pelanggaran          sekretariat      mengirim       surat
                                                                           Laporan        Bukan
      Kepres 18/2000 di           kepada          Pelapor        untuk
                                                                             Tidak      Kewenangan
      Kalteng                     memberikan        keterangan     dan
                                                                           Lengkap.        KPPU
                                  dokumen tambahan.
                               2. Sekretariat telah mengirim surat




                                        Halaman   181 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                                    kepada Pelapor , tapi tidak ada
                                    jawaban.

53.   Laporan tentang           1. Pemeriksaan Pendahuluan dari
      dugaan monopoli oleh         tgl. 2 –8-2002 s/d 12-9-2002.           Penanganan
      Cineplex 21Group          2. Pemeriksaan Lanjutan 13-9-2002            perkara
                                                                                         Posisi dominan
                                   s/d 9-12-2002.                            selesai

54.   Laporan tentang           1. Resume        sedang  disipkan
      praktek persaingan           Sekretariat .                            Undangan
                                                                                         Kebijakan anti
      usaha tidak sehat di      2. Diputuaskan oleh Komisi untuk              belum
                                                                                          persaingan
      industri pertimahan          mengundang Menperindag.                 terlaksana.
      ansional
55.   Laporan tentang           1.     Resume    sedang    disipkan
      tender di Unocal          Sekretariat .
                                                                           Penanganan
      Indonesia Company         2. Diputuskan laporan merupakan
                                                                             laporan
                                    informasi tambahan bagi kasus                           Tender
                                                                              selesai
                                    pembagian kerja antara PT. CT.
                                    dan SPIJ.
56.   Tembusan surat            Arsip
      kepada Menperindag
                                                                               Selesai   Bukan laporan
      mengenai rayonisasi
      pemasaran semen.
57.   Laporan tentang            1. Karena        laporanditulis   dalam
      tender repair & testing        bahasa      Inggeris,    maka    DE
      services od CNOOC              mengirim surat agar laporan
      Valves                         ditulis dalam bahasa Indonesia.        Laporan
                                Pelapor tidak memberikan jawaban.             Tidak
                                                                                            Tender
                                                                            Lengkap.



58.   Permohonan                Materi   surat  bukan  merupakan
      pertemuan dengan          laporan adanya dugaan pelanggaran
      KPPU untuk                UU No. 5 Tahun 1999.                       Penanganan
      membicarakan                                                            laoran     Bukan laporan
      perlakuan tidak adil                                                   selesai.
      oleh Direktur Teknik
      MIGAS.
59.   Laporan tentang           1. Pertemuan dengan pelapor sudah
      Telkomnet Instant            dilaksanakan       tgl.   21-8-2002.
                                   Dalam        pertemuan       tersebut
                                   pelapor telah        diminta untuk
                                   melengkapi laporannya.
                                2. Pelapor        telah     melengkapi      Laporan
                                   laporannya pada tgl. 4-9-2002              Tidak      Posisi dominan
                                3. Resume dan rekomendasi sudah             Lengkap.
                                   disiapkan Sekretariat.
                                4. Rapat Komisi tgl. 12-9-2002
                                   diputuskan         Laporan      Tidak
                                   Lengkap karena bukti belum
                                   cukup.
60.   Laporan tentang kartel    1. Masih diteliti oleh Sekretariat.
      semen oleh MNC            2. Memanggil          pelapor      untuk
                                   klarifikasi.
                                                                            Laporan
                                3. Pertemuan dengan Pelapor sudah
                                                                              Tidak
                                   dilaksanakan       tgl.   11-9-2002,                      Kartel
                                                                            Lengkap.
                                   Pertemuan                selanjutnya
                                   dilaksanakan pada tgl. 23-9-
                                   2002.




                                         Halaman    182 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                               4. Sekretariat masih memerlukan
                                  klarifikasi,    surat        sudah
                                  disampaikan tgl. 30-9-2002.
                               5. Pelapor sudah menyampaikan
                                  jawabannya.
                               6. Resume       sudah       disiapkan
                                  sekretariat.
                               7. Rapat Komisi tgl 17-10-2002
                                  memutuskan       Laporan      Tidak
                                  Lengkap.
61.   Tembusan surat           Materi    surat mengenai keberatan
      mengenai sertifikat      penggunaan UU No. 5/1999 oleh LPJK
                                                                           Laporan
      jasa konstruksi          GAPENSI.
                                                                            Tidak
                                                                                     Bukan laporan
                                                                           Lengkap



62.   Penolakan menjadi        Laporan tidak       dilengkapi,   Laporan
                                                                           Laporan
      peserta tender oleh      Tidak Lengkap
                                                                            Tidak       Tender
      panitia tender di Riau
                                                                           Lengkap
63.   Tembusan surat           1. Surat ditujukan kepada Kepala
                                                                           Laporan
      mengenai impor garam        Dinas Depperindag Sumut.
                                                                            Tidak    Bukan laporan
      di Medan                 2. Materi mengenai tangapan atas
                                                                           Lengkap
                                  teguran tentang impor garam
64.   Pengadaan pera- latan    1. Adanya       penetapan      harga
      operasional RSUD Kota       terendah wajar dan maksimal
      Dumai, Riau. TA 2002        wajar sebesar 7% dari owner
                                  estimate      yang       dianggap
                                  bertentangan dengan Kepres 18
                                                                           Laporan
                                  Tahun 2000.
                                                                            Tidak
                               2. Sekretariat sudah menjawab agar                       Tender
                                                                           Lengkap
                                  laporan diperbaiki karena belum
                                  lengkap dan jelas
                               3. Laporan tidak dilengkapi, Laporan
                                  Tidak Lengkap

65.   Kejanggalan/Penyimpa     1.       Adanya     persyaratan     yang
      ngan pelaksanaan              spesifikasi     menyebut       merk
      prakualifikasi/lelang         barang.                                Laporan
                               2.       Sekretariat sudah menjawab          Tidak
                                    agar laporan diperbaiki karena         Lengkap      Lelang
                                    belum lengkap dan jelas
                               3.       Laporan     tidak    dilengkapi,
                                    Laporan Tidak Lengkap
66.   Pengadaan pera latan     1.   Pengumunan         tender     hanya
      Radiologi RSUD                ditempatkan di Kantor Dinas
      Karimun di Dinas              Kesehatan Propinsi Riau dan
      Kesehatan Propinsi            KADINDA.
      Riau                     2.   Barang yang akan dilelangkan
                                    mengarah pada tipe dan merk            Laporan
                                    tertentu (Toshiba)..                    Tidak
                                                                                        Tender
                               3.   Sekretariat sudah menjawab agar        Lengkap
                                    laporan diperbaiki karena belum
                                    lengkap dan jelas
                               4.   Laporan tidak dlengkapi, Laporan
                                    Tidak Lengkap

67.   Pengadaan peralatan      1. Pengumunan    tender   hanya             Laporan
      Radiologi I paket RSUD      ditempatkan di Kantor Dinas               Tidak
                                                                                        Tender
      Karimun TA. 2002            Kesehatan Propinsi Riau dan              Lengkap




                                         Halaman    183 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                                   KADINDA.
                                2. Adanya alasan penolakan yang
                                   dibuat-buat untuk mejadi peserta
                                   lelang.
                                3. Sekretariat sudah menjawab agar
                                   laporan diperbaiki karena belum
                                   lengkap dan jelas.
                                4. Laporan     tidak  dilengka   pi,
                                   Laporan Tidak Lengkap

68.   Lelang pengadaan          1. Lelang    senilai   4.900.000.00
      alat-alat kesehatan di       melalui   penunjukan     langsung
      RSUD Kab. Kuantan            bukan    tender   terbuka    yang
      Singingi, Riau               diduga melanggar Kepres No. 18
                                   Tahun 2000.
                                                                          Laporan
                                2. Sekretariat sudah menjawab agar
                                                                           Tidak
                                   laporan diperbaiki karena belum                      Tender
                                                                          Lengkap
                                   lengkap dan jelas
                                3. Laporan tidak dilengkapi, Laporan
                                   Tidak Lengkap


69.   Pengadaan peralatan        1. Materi      laporan     mengenai
      operasional pelayanan          penatapan     pemenang    tender
      rumah sakit kota               bukan oleh penawar terendah,
      Dumai                          sehingga     diduga    melanggar     Laporan
                                     Kepres No. 18 Tahun 2000.             Tidak
                                                                                        Tender
                                 2. Sekretariat sudah menjawab agar       Lengkap
                                     laporan diperbaiki karena belum
                                     lengkap dan jelas.
                                 3. Laporan tidak dilengkapi,
70.   Tembusan surat            1. Penentuan barang sudah secara
      sanggahan lelang             spesifik menyebut merk
      pengadaan peralatan          (Datascrip).
      non medis RS Umum         2. Pemenang tender adalah penawar                    Bukan Laporan
                                                                              File
      Daerah Cengkareng            terendah no. 4.                                      Lelang
      pada Dinas Kesehatan
      DKI

71.   Tembusan          surat   1. Penentuan barang sudah secara
      sanggahan        lelang      spesifik menyebut merk
      pengadaan     peralatan      (Datascrip).
      non medis RS Umum         2. Pemenang tender adalah penawar             file
                                                                                        Lelang
      Daerah     Cengkareng        terendah no. 4
      pada Dinas Kesehatan
      DKI
72.   Tembusan surat dari       Materi mengenai keberatan akan
                                                                          Laporan
      PT. Sari Prambanan        adanya diskualifikasi sebagai peserta
                                                                           Tidak     Bukan laporan
      kepada Total Final Elf    tender di TotalFinal Elf E&P.
                                                                          Lengkap
      E&P Indonesie
73.   Laporan        tentang    1. Materi tentang adanya kewajiban
      perlakuan ekslusif PT.       penggunaan crs abacus kepada
      Garuda       Indonesia       travel agent untuk pemesanan
                                                                        Penanganan
      kepada          Abacus       tiket garuda route dalam negeri.                    Integrasi
                                                                          Perkara
      Indonesia dalam CRS                                                               vertikal
                                                                          Selesai
      (computerized
      reseservation system)
74.   Tembusan surat dari       1. Materi mengenai dokumen tender
                                                                          Laporan
      PT. Sari Prambanan           yang mensyaratkan pengadaan
                                                                           Tidak     Bukan laporan
      kepada          Unocal       barang dengan menyebut merk
                                                                          Lengkap
      Indonesia Company            tertentu.




                                         Halaman   184 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                              2. Sekretariat sdah mengirim surat
                                 kepada UNOCAL untuk dimintakan
                                 klarifikasi.
                              3. Penyelesaian dengan
                                 mengundang Ketua BP Migas,
                                 Menteri ESDM, dan Menperindag.
75.   Laporan pengaduan       1. Materi melaporkan tentang
      KKN di Pemerintah          adanya penyimpangan Kepres 18
                                                                        Laporan
      Kab. Semarang              Tahun 2002 berupa penunjukan                         Bukan
                                                                          Tidak
                                 langsung untuk proyek senilai                      kewenangan
                                                                        Lengkap.
                                 diatas 1 milyar.                                      KPPU

76.   Laporan dugaan          1. Surat pertama mengenai
      persekongkolan di          permohonan audiensi.
      Pemda Cianjur.          2. Dalam audiensi disampaikan
                                 mengenai dugaan adanya
                                 persekongkolan dalam pelaksanaa
                                 pembuatan jalan di Kab. Cianjur,       Laporan
                                 senilai 2,7 milyar. Namun laporan        Tidak
                                                                                      Tender
                                 dianggap belum lengkap dan             Lengkap.
                                 jelas.
                              3. Sekretariat telah mengundang
                                 Pemda Cianjur untuk klarifikasi.
                              4. Pelapor tidak melengkapi
                                 laporannya.
77.   Tembusan surat dari     Laporan diselesaikan dengan
                                                                        Laporan
      PT. Sari Prambanan      mengundang Ketua BP Migas, Menteri
                                                                          Tidak    Bukan laporan
      kepada Unocal           ESDM, dan Menperindag.
                                                                        Lengkap.
      Indonesia Company.
78.   Tembusan surat dari     Materi laporan tidak jelas
      PT. Sari Prambanan                                                    File   Bukan laporan
      kepada BP. Indonesia
79.   Laporan                 1. Materi laporan mengenai adanya
      persekongkolan dalam       dugaan persekongkolan dalam
      pelelangan pengadaan       penentuan pemenang tender.
      barang/jasa di          2. Laporan dianggap tidak jelas dan       Laporan
      Pemprov DKI Jakarta        lengkap, Sedang dimintakan               Tidak       Tender
                                 kelengkapan dan kejelasan              Lengkap.
                                 laporan kepada Pelapor.

80.   Laporan dugaan          1. Materi laporan mengenai adanya
      persekongkolan tender      dugaan persekongkolan tender
      di Ditjen Dagri            sistem informasi.
      Depperindag             2. Tuntutan berupa ganti rugi
                                 sebesar 200 juta dan teguran
                                 keras.
                                                                        Laporan
                              3. Sekretariat mengundang Pelapor
                                                                          Tidak       Tender
                                 untuk klarifikasi pada hari jumat,
                                                                        Lengkap.
                                 tanggal 22-11-2002.
                              4. Dalam klarifikasi terungkap
                                 laporan keliru, karena pelapor
                                 bukan merupakan pihak yang
                                 dirugikan.

81.   Laporan dugaan          1. Materi laporan adalah mengenai
      persekongkolan dalam       adanya dugaan persekongkolan
                                                                        Laporan
      penentuan pemenang         dalam penentuan pemenang
                                                                          Tidak       Tender
      tender di Unocal dan       tender berupa penyebutan nama-
                                                                        Lengkap.
      TotalFinalElf.             nama pabrik tertentu yang dapat
                                 diikutsertakan dalam tender.




                                       Halaman   185 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                               2. Sekretariat sudah mengirim surat
                                  kepada Total, namun belum ada
                                  balasan.
                               3. Laporan diselesaikan dengan
                                  mengundang Ketua BP. Migas,
                                  Menteri ESDM, dan Menperindag.
82.   Tembusan surat dari      1. Gapeknas keberatan dengan
      DPD GAPEKNAS Jateng         adanya pengumuman dari Bina
      kepada Panitia Bina         Marga, sehubungan dengan
      Marga Jateng                persyaratan dalam pengadaan di
                                  Bina Marga yang mengharus-kan
                                  peserta mempunyai sertifikat              Masuk
                                                                                      Bukan laporan
                                  Asosiasi yang diakreditasi dan            Kajian.
                                  diregistrasi oleh LPJK.
                               2. Diusulkan untuk dibahas oleh Tim
                                  penyusun guideline tender dan
                                  dikoordinasikan oleh Direktorat
                                  Pengkajian.
83.   Laporan ttg dugaan       1. Materi laporan ttg adanya dugaan
      pelanggaran oleh            pelanggaran UU No. 5 Tahun
      Master Franchise            1999 dalam bidang franchise.
      Gymboree Indonesia       2. Pelapor diundang tgl. 9-1-2003
                                  jam 10.00.
                               3. Dalam pertemuan disepakati
                                  bahwa laporan untuk dapat
                                  diproses lebih lanjut harus
                                  dirubah karena laporan tidak
                                  lengkap dan jelas.                    Laporan
                                                                                         Bukan
                               4. Laporan yang telah diperbaharui         Tidak
                                                                                       kewenangan
                                  diserahkan Pelapor tanggal 3          Lengkap.
                                                                                          KPPU
                                  Februari 2003.
                               5. Tanggal 6 Februari 2003
                                  Sekretariat mengirimkan surat
                                  kepada Pelapor agar melengkapi
                                  dokumen bukti.
                               6. Sampai batas waktu yang diatur,
                                  pelapor tidak melengkapi
                                  laporannya.

84.   Laporan adanya           1. Materi tentang dugaan
      persekongkolan dalam        persekongkolan oleh oknum
      tender kendaraan di         Pertamina dengan oknum
      Pertamina Unit              pegawai perusahaan pelapor.
                                                                        Laporan
      Pengolahan II Dumai      2. Laporan belum lengkap dan jelas.
                                                                          Tidak
                               3. Sekretariat mengundang pelapor                         Tender
                                                                        Lengkap.
                                  untuk klarifikasi tgl. 17-1-2003.
                               4. Sampai dengan 10 hari sejak
                                  surat disampaikan, Pelapor tidak
                                  melengkapi laporannya.
85.   Laporan ttg dugaan       1. Materi laporan tentang adanya
      persekongkolan tender       dugaan persekongkolan dalam
      oleh TotalFinalElf E&P      tendet pengadaan casing dan
      Indonesie, SPIJ, dan        tubing.
      CT.                      2. Laporan belum lengkap dan
                                                                        Laporan
                                  jelas.
                                                                          Tidak          Tender
                               3. Sekretariat sedang memintakan
                                                                        Lengkap.
                                  kelengkapan laporan.
                               4. Laporan diselesaikan dengan
                                  mengundang Ketua BP. Migas,
                                  Menteri ESDM, dan Menperindag.




                                       Halaman   186 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


86.   Laporan pelanggaran      1. YLKI merasa bahwa keputusan
      UU 5/99 oleh                Menperindag No.
      Pemerintah dalam            643/MPP/Kep/IX/2002 ttg Tata
      penetapan kebiajakan        Niaga Impor Gula telah
      tata niaga impor gula       melanggar UU 5 Tahun 1999.
                               2. Sekretariat telah mengirim surat
                                  kepada pelapor untuk menambah
                                                                        Laporan
                                  informasi bagi KPPU dalam rangka                  Kebijakan anti
                                                                          Tidak
                                  memberikan saran kepada                            persaingan
                                                                        Lengkap.
                                  Pemerintah.
                               3. Sesuai dengan keputusan rapat
                                  tanggal 6-2-2003 Komisi agar
                                  mengirim surat kepada
                                  Menperindag untuk mendapatkan
                                  perhatian.



                                            Tahun 2003

87.   Surat mengenai           1. Materi surat mengenai adanya
      dugaan                      dugaan penyalahgunaan jabatan
      penyalahgunaan              dalam penentuan pemenang              Laporan        Bukan
      jabatan dalam               tender gedung SD senilai Rp.            Tidak      kewenangan
      penentuan pemenang          212.000.000 di Riau.                  Lengkap.        KPPU
      tender                   2. Penelitian secretariat.Laporan
                                  mengenai KKN.
88.   Tembusan surat           1. Materi surat mengenai sanggahan
      mengenai sanggahan          ditetapkannya 2 pemenang tender
      pemenang lelang di          yang tidak memenuhi pesyaratan
      PT. Expan Nusantara         tender.
                               2. Laporan belum lengkap dan jelas.      Laporan
                               3. Sekretariat mengirim surat              Tidak     Bukan laporan
                                  kepada Pelapor untuk melengkapi       Lengkap.
                                  dan memperjelas laporannya.
                               4. Sampai dengan 10 hari setelah
                                  surat disampaikan, pelapor tidak
                                  melengkapi laporannya.
89.   Tembusan surat           1. Materi laporan mengenai dugaan
      kepada Gubernur DKI         adanya KKN dalam pengadaan
      mengenai praktek KKN        barang di Pemda DKI, yang
                                                                        Laporan
      di Pemda DKI.               diperkirakan merugikan Negara
                                                                          Tidak     Bukan laporan
                                  sedikitnya 7 Milyar.
                                                                        Lengkap.
                               2. Penelitian secretariat.
                               3. Hasil penelitian, laporan
                                  menyangkut KKN.
90.   Laporan ttg kartel DOC   1. Materi laporan mengenai adanya
                                  dugaan kartel oleh beberapa
                                  pelaku usaha dalam menentukan
                                  harga DOC                            monitoring
                                                                                        kartel
                               2. Rapat sekretariat memutuskan
                                  untuk masuk dalam monitoring.

91.   Laporan dugaan           1. Materi laporan mengenai adanya
      pelanggaran UU No.          dugaan pelanggaran UU No.
      5/1999 di Dinas             5/1999 berupa penentuan
                                                                        Laporan
      Pertanian Tanaman           pemenang tender di Dinas
                                                                          Tidak
      Pangan Jawa Barat           Pertanian Tanaman Pangan Jawa                        Tender
                                                                        Lengkap.
                                  Barat.
                               2. Laporan belum lengkap dan jelas.
                               3. Sekretariat telah mengirim surat




                                       Halaman   187 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                                kepada pelapor untuk
                                memperbaiki laporannya.
                             4. Sampai dengan 10 hari sejak
                                surat disampaikan, pelapor tidak
                                melengkapi laporannya.

92.   Laporan mengenai       1. Materi laporan mengenai dugaan
      dugaan pelanggaran        pelanggaran pasal
      oleh PT. Indofood         6,8,10,14,15,19,21,25,dan 26
      Sukses Makmur, Tbk.       oleh PT. Indofood Sukses Makmur
                                Tbk.
                             2. Laporan belum lengkap dan jelas.
                                                                      Laporan
                                Sekretariat sudah mengirim surat
                                                                       Tidak     Integrasi
                                No. 31/Set/DE/2003 tgl. 3-2-
                                                                      Lengkap     Vertikal
                                2003 untuk meminta kelengkapan
                                laporan.
                             3. Sampai dengan 10 hari sejak
                                surat disampaikan, pelapor tidak
                                melengkapi laporannya.

93.    Laporan tentang       1. Laporan mengenai adanya dugaan
      dugaan pelanggaran        persaingan usaha tidak sehat
      UU No. 5/1999 dalam       (Ps.6) dan Persekongkolan
      hal usaha franchise       (Ps.24) yang dilakukan oleh
      play group.               mantan franchisee dari PT.
                                Tumble Tots yang kemudian
                                menjadi franchisee dari PT.
                                Gymboree.
                                                                      Laporan     Bukan
                                                                       Tidak    kewenangan
                             2. Laporan belum lengkap dan jelas.
                                                                      Lengkap      KPPU
                                Sekretariat sudah mengirim surat
                                No. 35/Set/DE/II/2003 tgl. 6-2-
                                2003 untuk meminta kelengkapan
                                laporan.
                             3. Sampai dengan 10 hari sejak
                                surat disampaikan, pelapor tidak
                                melengkapi laporannya.

94.   Laporan Dugaan         1. Laporan mengenai dugaan
      terjadinya                persekongkolan dalam tender
      persekongkolan dalam      (Ps.22) atas proyek
      tender di Deperindag      pengembangan iklim usaha dan
                                informasi perdagangan dalam
                                negeri di Departemen
                                                                      Laporan
                                Perindustrian dan Perdagangan
                                                                       Tidak
                                oleh PT. Quadra Solution.                         Tender
                                                                      Lengkap
                             2. Laporan belum lengkap dan jelas.
                                Sekretariat sudah mengirim surat
                                No. 45/Set/DE/II/2003 tgl. 24-2-
                                2003 untuk meminta tambahan
                                bukti dan data.

95.   Laporan adanya         1. Laporan mengenai dugaan adanya
      persekongkolan            persekongkolan dalam tender
      tender kendaraan di       pengadaan barang di Pertamina
      Pertamina unit            Unit II Dumai.                        Laporan
      Pengolahan II Dumai    2. Sekretariat telah mengirimkan          Tidak
                                                                                  Tender
                                surat No.53/SET/DE/II/2003            Lengkap
                                tanggal 28 Februari 2003 bahwa
                                tindakan pertamina yang
                                memutuskan perjanjian secara




                                     Halaman   188 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                                  sepihak merupakan tindakan
                                  wanprestasi, dan apabila akan
                                  dikaitkan dengan dugaan
                                  persekongkolan maka laporan
                                  belum lengkap dan jelas,
                                  sehingga diperlukan tambahan
                                  bukti-bukti.
                               3. Sampai dengan 10 hari sejak
                                  surat disampaikan, pelapor tidak
                                  melengkapi laporannya.

96.   Laporan/informasi        1.       Materi laporan mengenai
      mengenai pemilihan            adanya penyimpangan yang
      calon mitra KTP di            dilakukan oleh Panitia
      Sumedang                      Pemilihan/Seleksi di Dinas
                                    Kehutanan Kab. Sumendang
                                    dalam memilih/menyeleksi
                                                                          Laporan
                                    perusahaan sebagai calon mitra
                                                                           Tidak
                                    kelompok tani penghijauan, yang                    Tender
                                                                          Lengkap
                                    hanya didasarkan pada hasil
                                    kesepakatan bersama antara
                                    panitia pemilihan/seleksi dengan
                                    KADINDA dan Asosiasi Perusahaan
                                    (ARDIN & ASPANJI).

97.   Laporan dugaan KKN       1. Materi Laporan mengenai dugaan
      pada proyek                 KKN atas pelaksanaan proyek
      pemeliharaan jalan          peningkatan jalan (pemeliharaan
      dan jembatan di             berkala jalan & pembangunan
      Pelaihari (Kal-Sel)         jembatan) yang dikerjakan
                                  sebelum pengesahan APBD kab.
                                  Tanah Laut tahun 2003.
                               2. Sekretariat telah mengirimkan
                                  surat kepada Bupati Tanah Laut
                                  dengan No.68/SET/DE/III/2003            Laporan
                                  tanggal 17 Maret 2003, untuk             Tidak
                                                                                       Tender
                                  meminta klarifikasi mengenai :          Lengkap
                                  a. Proses penunjukkan
                                      perusahaan pelaksana proyek
                                      yang dilakukan tanpa melalui
                                      tender.
                                  b. Sumber pendanaan proyek,
                                      dikarenakan belum
                                      disahkannya APBD tahun
                                      2003.

98.   Laporan mengenai         Materi laporan mengenai dugaan
      tender di Pertamina      adanya persekongkolan dalam tender
                                                                          Laporan
      Unit II Dumai            material Catalyst Ceramic Ball merk
                                                                           Tidak
                               Huatian –China antara CV.Kosaka                         Tender
                                                                          Lengkap
                               dengan Pertamina Unit II Dumai. .

99.   Laporan mengenai         1. Materi laporan mengenai adanya
      persaingan usaha tidak      persaingan usaha tidak sehat di
      sehat di Pertamina          Pertamina cabang Padang unit            Laporan
      Padang.                     pemasaran     I Medan    dalam           Tidak    Kebijakan anti
                                  pembagian quota pengangkutan            Lengkap    persaingan
                                  BBM Solar/HSD.

100. Laporan mengenai          Materi laporan mengenai adanya             Laporan
     Pelaksanaan Pekerjaan     pelaksanaan pekerjaan lebih dahulu di       Tidak       Tender




                                         Halaman   189 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


     lebih dahulu di          kabupaten Simalungun sebelum APBD           Lengkap
     Kabupaten                2003 disetujui, dengan menggunakan
     Simalungun.              metode pemilihan langsung.

101. Laporan mengenai         1. Materi laporan mengenai adanya
     larangan praktek            persekongkolan      antara     pihak
     monopoli dan                Ardin        dengan       Gubernur
     persaingan usaha tidak      Kalimantan Selatan yang telah
     sehat di provinsi           mengeluarkan       Surat    Edaran
     Kalimantan Selatan          Gubernur       untuk memberikan
                                 kewenangan kepada Ardin dalam
                                 rangka      melakukan    sertifikasi.
                                                                         Dilimpahkan
                                 Sedangkan              berdasarkan
                                                                            ke Dir.    Kebijakan anti
                                 Peraturan     perundang-undangan
                                                                         Pengkajian     persaingan
                                 yang berlaku, yang berwenang
                                 memberi pengakuan pada suatu
                                 lembaga untuk dapat melakukan
                                 sertifikasi      adalah        pihak
                                 pemerintah pusat.



102. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     Proyek Kilang Mini LPG   kejanggalan-kejanggalan dalam
     di Tambun                proses pelelangan untuk menjadi
                                                                          Laporan
                              mitra PT. Bina Bangun Wibawa Mukti
                                                                           Tidak
                              (BUMD) untuk pengoperasian kilang                           Lelang
                                                                          Lengkap
                              mini LPG di Tambun


103. Tembusan Surat           Materi laporan mengenai adanya
     mengenai Laporan         kebijakan dari Direksi RSUP DR.
     praktek monopoli         Wahidin Sudirohusodo dengan
     RSUP DR. Wahidin         mengeluarkan instruksi kepada dokter
                                                                          Laporan
     Sudirohusodo Makasar     RSUP Dr. Wahidin agar menuliskan
                                                                           Tidak         Perjanjian
                              resep-resep dokter untuk pembelian
                                                                          Lengkap         tertutup
                              obat-obatan hanya dilakukan di dalam
                              RSUP.


104. Informasi adanya         Materi surat mengenai informasi
     kejanggalan tender di    adanya kejanggalan dalam tender             Laporan
     DPR/MPR                  gedung Dewan Perwakilan Daerah di            Tidak
                                                                                          Tender
                              komplek DPR/MPR                             Lengkap

105. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     pelelangan tanah di      kesepakatan     sebelum     pelelangan
     BPPN                     dilaksanakan    antara    salah    satu
                              investor yang juga sebagai peserta
                              lelang dengan masyarakat setempat
                              yang     dituangkan     dalam     Surat
                              Kesepakatan tertanggal 15 Maret
                                                                          Laporan
                              2003. Dalam kesepakatan tersebut
                                                                           Tidak
                              investor       bersedia       memberi                       Lelang
                                                                          Lengkap
                              kompensasi Rp.10 Milyar kepada
                              masyarakat secara tunai apabila
                              menjadi pemenang lelang. Namun
                              setelah investor dinyatakan sebagai
                              pemenang lelang,ternyata melanggar
                              kesepakatan yang telah dibuat.




                                       Halaman   190 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


106. Laporan mengenai      Materi laporan mengenai adanya
     pelaksanaan tender    indikasi ketidakbenaran dalam proses
     Divestasi Bank        tender divestasi Bank Danamon,
     Danamon di BPPN       dalam hal ini pelapor oleh BPPN           Laporan
                           dianggap terlambat 8 menit dalam           Tidak
                                                                                     Tender
                           menyampaikan penawaran harga dan          Lengkap
                           tidak menyertakan Bank Komersil.


107. Tembusan surat        Materi surat mengenai pengumuman
     mengenai SPPH         lelang No.044/JPK/ADA/PS/IV/2003
     No.T.0044/D0052/75/   yang harus dibatalkan karena :
     A1-G                   1.     Menyalahi         prasyaratan
                                prosedur dan tata cara yang
                                diatur dalam Kepres 18/2000,
                                SKB Menkeu RI dan Kepala
                                                                     Laporan
                                Bapenas No.S-42/A/2000 dan S-
                                                                      Tidak       Bukan laporan
                                2262/D.2/05/2000     dan    Surat
                                                                     Lengkap
                                Kep.                   Pertamina
                                No.077/C00/2000-SO.
                            2.     Adanya kejanggalan-
                                kejanggalan yang
                                mengindikasikan adanya praktek
                                KKN

108. Laporan mengenai      1. Materi laporan mengenai
     adanya keberatan          keberatan masyarakat pedagang
     dengan berdirinya         pengecer di Cisaat dengan
     indomaret di Jalan        berdirinya swalayan indomaret di
     Raya Cisaat               Jalan raya Cisaat dengan
                               pertimbangan :
                               a.      Tidak adanya areal parkir
                                                                    Dilimpahkan
                                    sehingga akan menambah
                                                                         ke
                                    kepadatan lalulintas dan                      Kebijakan anti
                                                                     Direktorat
                                    memicu terjadinya                              persaingan
                                                                    Pengkajian
                                    kriminalitas.
                               b.      Akan terjadinya penurunan
                                    omzet pedagang pengecer di
                                    Cisaat
                               c.      System marketing dari
                                    indomaret akan merusak iklim
                                    persaingan usaha
109. Surat Tembusan        Surat tembusan merupakan tindak
     mengenai harga sewa   lanjut dari Putusan Pengadilan
     tempat di Melawai     Perdata No.76/Pdt.G/2002/PN.Jak-Sel
     Plaza                 yang memutuskan supaya PT.
                           Melawai Indah Plaza memberikan
                           prioritas untuk memperpanjang hak
                           sewanya. Atas putusan tersebut, PT.       Laporan
                           Melawai Indah Paza mengadakan              Tidak       Bukan laporan
                           pertemuan dari hasil pertemuan            Lengkap
                           tersebut ternyata PT. Melawai Indah
                           Plaza memberikan harga sewa yang
                           lebih tinggi dibandingkan dengan
                           penyewa-penyewa lain yang berada
                           pada lantai yang sama.

110. Tembusan surat        Mengenai permohonan perpanjangan
                                                                     Laporan
     mengenai              agen barang produksi luar negeri
                                                                      Tidak       Bukan laporan
     perpanjangan agen     untuk wilayah pemasaran Pertamina
                                                                     Lengkap
     barang                shipping yang ditolak / belum dapat




                                    Halaman   191 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                              diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan
                              Dalam Negeri, Deperindag .

111. Laporan mengenai         1. Materi laporan mengenai adanya
     Proyek Kilang Mini LPG      kejanggalan-kejanggalan dalam
     di Tambun                   proses untuk menjadi calon mitra
     Informasi dari              PT. Bina Bangun Wibawa Mukti
     Petromas                    (BUMD) untuk pengoperasian
                                 kilang mini LPG di Tambun

                              2. Petromas menginformasikan
                                 bahwa Pemda Bekasi telah
                                 memutus kontrak kerja samanya
                                 dengan PT. Elnusa Petro Teknik
                                 (EPT) dalam proyek kilang mini
                                 LPG di Lapangan Tambun Bekasi        Penanganan
                                 karena tidak menunjukkan               Laporan
                                 progress sama sekali setelah lebih     Selesai
                                 dari 8 bulan ditunjuk sebagai
                                 pelaksana proyek. Akibat
                                 pemutusan kontrak tersebut,
                                 Pemda Bekasi melakukan
                                                                                      Tender
                                 penunjukan langsung kepada PT.
                                 Maruta (peringkat 2 seleksi).         Ditangani
                                 Petromas menganggap hal ini              oleh
                                 tidak wajar, karena hasil seleksi     Kasubdit
                                 dan ranking tidak pernah             Penanganan
                                 diberitahukan, saat penunjukan         Perkara
                                 EPT sudah menyatakan tidak
                                 sanggup kepada panitia tetapi
                                 masih dipaksakan untuk dibuat
                                 perjanjian dan menurut Pelapor
                                 jika ada urutan rangking
                                 pemenang, menandakan bahwa
                                 ini adalah tender. Petromas
                                 meminta pendapat KPPU apakah
                                 tindakan Pemda tersebut sudah
                                 betul dan tidak perlu dikoreksi
                                 lagi.

112. Surat PT. Angkasa        1.  PT. Angkasa Pura mohon
     Pura II mengenai            pertimbangan mengenai proses
     Permohonan                  pelelangan dan penetapan
     pertimbangan                pemenang lelang atas pelelangan
                                 umum untuk pekerjaan
                                 “Penggantian ILS 07 R & 25 L
                                 Bandara Soekarno Hatta dan
                                 Pemindahan ILS 07 R dari BHS ke
                                 Temporarry Runway Bandara SMB
                                 II Palembang”
                                                                       Laporan
                              2. Sekretariat telah mengirimkan                     Bukan laporan
                                                                        Tidak
                                 surat No.169/SET/DE/IV/2003
                                                                       Lengkap
                                 mengenai jawaban permohonan
                                 bahwa KPPU hanya dapat
                                 memberikan saran kepada :
                                 a. Pelaku usaha apabila KPPU
                                      telah melakukan pemeriksaan
                                      terhadap pelaku usaha
                                      bersangkutan.
                                 b. Pemerintah berkaitan dengan
                                      kebijakannya mendorong




                                      Halaman   192 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________


                                       lahirnya praktek monopoli dan
                                       atau persaingan usaha tidak
                                       sehat, sebagaimana diatur
                                       dalam Pasal 35 huruf (e)
                                       Undang-undang No.5/1999.

113. Laporan adanya            Ada praktek terjadinya jual rugi yang
     Praktek Jual Rugi         dilakukan oleh:
                                   a. PT. Indofood Sukses Makmur
                                       Jakarta-Indonesia, untuk
                                       produk Mie Sayap di wilayah
                                       Jawa Timur .
                                                                         Monitoring     Jual Rugi
                                   b. PT. Karunia Alam Segar
                                       Surabaya-Indonesia, untuk
                                       produk Mie Sedap di wilayah
                                       Jawa Timur dan Jabotabek.

114. Laporan mengenai           1. Materi laporan mengenai adanya
     Tender pengadaan Alat          persyaratan dalam tahap pra-
     Kesehatan di Sumatera          kualifikasi yang menyulitkan
     Barat                          perusahaan di luar Sumbar ikut
                                    serta dalam tender tersebut,
                                    antara lain:
                                    a.       Calon penyedia jasa wajib
                                                                           Laporan
                                        memiliki Kartu Tanda Anggota
                                                                         dilimpahkan
                                        (KTA) Gakeslab propinsi
                                                                          ke bagian
                                        Sumatera Barat.                                  Tender
                                                                         Pengkajian
                                    b.        Perusahaan penyedia
                                        jasa harus mempunyai kantor
                                        cabang/perwakilan Sumatera
                                        Barat yang keberadaannya
                                        diketahui oleh Asosiasi di
                                        tempat pengguna jasa, bagai
                                        yang berdomisili di luar
                                        propinsi Sumatera Barat.
115. Laporan mengenai PT.      Materi laporan mengenai
     Telkom                    pengangkatan Direktur Jendral Pos &
                                                                          Laporan        Bukan
                               Telekomunikasi Dephub yang juga
                                                                           Tidak       kewenangan
                               menjabat sebagai Komisaris PT.
                                                                          Lengkap         KPPU
                               Telekomunikasi Indonesia, Tbk

116. Laporan mengenai          Materi laporan mengenai adanya
     kejanggalan proses        kejanggalan        dalam      proses
     pelelangan di Dinas       prakualifikasi pelelangan pengadaan
     PJU & Jaringan Utilitas   armature lengkap dan komponen              Laporan
     DKI Jakarta               lepas di Dinas Penerangan Jalan             Tidak         Lelang
                               Umum dan Jaringan Utilitas Propinsi        Lengkap
                               DKI Jakarta, kelas B&M untuk proyek
                               tahun 2003.

117. Laporan mengenai          Materi laporan mengenai adanya
     monopoli yang             pelanggaran yang dilakukan oleh
     dilakukan oleh Ketua      Ketua dan Sekretaris ASTUIN yaitu :
     dan Sekretaris ASTUIN     1. Ketua ASTUIN akan melakukan
     dalam pendistribusian         monopoli cargo untuk tuna yang
                                                                          Laporan
     tuna                          diekspor ke Jepang dan Eropa
                                                                           Tidak         Kartel
                                   berdasarkan komitmen dengan
                                                                          Lengkap
                                   salah satu manager penerbangan
                                   SQ, JAL dan agen penerbangan
                                   lainnya. ASTUIN
                               2. Ketua ASTUIN yang memiliki




                                        Halaman   193 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                                pabrik besar (PT.Danau Batama &
                                PT.Indomaguro Tunas Unggul)
                                telah mempermainkan harga
                                pembelian ikan tuna di pasar
                                sehingga harga menjadi tidak
                                stabil (hari ini harga naik,
                                besoknya diturunkan lagi, dan
                                besoknya lagi tidak ada
                                pembelian)
                            3. Tanpa persetujuan anggota,
                                Ketua ASTUIN mengatas
                                namakan asosiasi untuk ketemu
                                dengan Asosiasi Tuna di Jepang
                                yang membicarakan komisi Fee
                                perkilo 50 Yen, dan setiap ekspor
                                ikan tuna segar ke Jepang akan
                                dikenakan biaya sertifikat oleh
                                Jepang dan ASTUIN. Hal ini akan
                                merugikan semua pengusaha
                                penangkapan ikan tuna di
                                Indonesia.
118. Laporan adanya        Materi laporan mengenai adanya
     diskriminasi harga    dugaan diskriminasi harga sewa toko
                                                                     Laporan
     sewa toko di Plaza    di lantai 1 Plaza Melawai yang                       Diskriminasi
                                                                      Tidak
     Melawai               dilakukan oleh PT. Metro Supermarket                    Harga
                                                                     Lengkap
                           Realty Tbk.
119. Surat Tembusan         Mengenai sanggahan atas pelelangan
     mengenai sanggahan     jasa kontraktor pembangunan
                                                                     Laporan
     pelelangan jasa        jembatan Cirata ruas jalan Selajambe               Bukan laporan
                                                                      Tidak
     kontraktor             – Cibogo di Cianjur
                                                                     Lengkap
     (CV. Lokatmala)
120. Surat Tembusan        Mengenai somasi hukum yang
     mengenai Somatie      diajukan oleh Zahirman Zabir &
     Hukum No.25/ZZ/2003   Associates kepada Kepala Dinas
                           Kimpraswil mengenai penunjukkan           Laporan
                                                                               Bukan laporan
                           langsung (PL) proyek peningkatan           Tidak
                           jalan dan jembatan dan proyek             Lengkap
                           penyehatan lingkungan pemukiman
                           tahun anggaran 2003
121. Surat Tembusan No.    Surat yang diajukan oleh PT. Ersan
     08/ES/VII/03          Sejahtera kepada BP Migas mengenai        Laporan
                                                                               Bukan laporan
                           penyimpangan prosedur PT.                  Tidak
                           Indobornusa Mandiri                       Lengkap
122. Surat Tembusan No.    Surat diajukan oleh CV. Cipta Karya
     075/CKGP/VII/2003     Gemilang Persada kepada Pimbagpro
     mengenai sanggahan    Peningkatan Perencanaan
     pada pelelangan       Pembangunan Kesehatan mengenai            Laporan
                                                                               Bukan laporan
     pengadaan SIM RS      indikasi KKN pada proses pelelangan        Tidak
     (Sistem Informasi     pengadaan SIM RS (Sistem Informasi        Lengkap
     Manajemen Rumah       Manajemen Rumah Sakit melalui
     Sakit)                PTUN
123. Laporan mengenai      1. Materi laporan mengenai adanya
     Radio 911                 komersialisasi fasilitas negara
                               antara lain :
                               a. Radio 911 telah menggunakan
                                                                                  Bukan
                                    telepon emergency atau           Laporan
                                                                                kewenangan
                                    darurat 112 yang bebas pulsa      Tidak
                                                                                   KPPU
                                    dari Polda Jakarta.              Lengkap
                               b. Radio 911 juga telah
                                    menjaring iklan komersil.
                                Pelapor berpendapat bahwa hal




                                    Halaman   194 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                             tersebut sangat tidak adil dilihat dari
                             sisi persaingan bisnis.
124. Laporan mengenai       Materi laporan mengenai adanya
     pendapat hukum         pendapat hukum Dirjen Perundang-
     Dirjen Perundang-      undangan yang menafsirkan kata
     undangan               “suatu” sebagai “satu” dalam Pasal 31
                            ayat (3) UU No. 18/1999 tentang Jasa
                            Konstruksi, sehingga mengakibatkan
                            LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa
                            Konstruksi) menjadi satu-satunya
                            lembaga yang memiliki hak mutlak
                            untuk melakukan kegiatan sertifikasi
                            (registrasi, klasifikasi dan kualifikasi).    Laporan
                                                                                      Bukan laporan
                            Pelapor berpendapat bahwa pendapat             Tidak
                            hukum Dirjen Perundang-undangan               Lengkap
                            tersebut bertentangan dengan UU
                            No.5/1999 dan memberikan peluang
                            adanya KKN.

                            Pelapor meminta KPPU untuk
                            memberikan saran dan pertimbangan
                            kepada Menkeh HAM agar mencabut
                            pendapat hukum Dirjen Perundang-
                            undangan.
125. Laporan mengenai        Materi laporan mengenai dugaan
     Lelang Pengadaan        rekayasa dan manipulasi data dalam
     Barang/Jasa pada        menetapkan pemenang lelang
     Dinas Pendaftaran       kegiatan pengembangan SIMDUK dan
     Penduduk dan Catatan    NON SIMDUK.
     Sipil Kota Semarang
                            Pelapor berpendapat bahwa rekayasa           Penanganan
                                                                                         Lelang
                            dan manipulasi data tersebut                   Laporan
                            mengakibatkan kerugian negara.                 Selesai

                            Pelapor meminta KPPU untuk
                            membatalkan hasil lelang dan
                            meminta panitia mengadakan proses
                            ulang.
126. Laporan mengenai           Materi laporan mengenai adanya
     Pelelangan umum pada   penyimpangan pengerjaan proyek
     pembangunan gedung     pembangunan gedung milik Bank BNI
     Bank BNI dan           dan Bank Bukopin dengan Kualifikasi
     Pemilihan langsung     M (proyek di bawah 10 milyar Rupiah)
     pada pembangunan       tetapi dikejakan oleh Kontraktor
     gedung Bank Bukopin    dengan Kualifikasi B (untuk proyek di
                                                                         Penanganan
     di Banjarmasin         atas 10 milyar Rupiah).
                                                                           Laporan       Lelang
                                 Pelapor berpendapat bahwa
                                                                           Selesai
                            penyimpangan kualifikasi proyek
                            tersebut telah menjadi preseden
                            buruk bagi dunia usaha Jasa
                            Konstruksi di Kalimantan Selatan.
                                 Pelapor meminta KPPU untuk
                            melakukan pemeriksaan.
127. Laporan mengenai       Materi laporan mengenai adanya
     praktek boikot pada    pemboikotan oleh 4 badan usaha
     tender proyek jalan    dengan tidak memasukkan surat
     dan jembatan di        penawaran sesuai drngan jadwal yang           Laporan
     Pematangsiantar        telah ditetapkan oleh panitia. Hal ini         Tidak         Tender
                            mengakibatkan tender akan gagal               Lengkap
                            karena tidak memenuhi quorum . ada
                            indikasi bahwa ke 4 badan usaha




                                      Halaman    195 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________


                                tersebut tidak memasukkan surat
                                penawaran karena dikendalikan oleh
                                1 (satu) orang yang telah gagal
                                melakukan pendekatan terhadap 2
                                (dua) badan usaha yang lain.
                                     Proyek yang ditenderkan, antara
                                lain:
                                    a.      Penggantian jembatan
                                        Bah Horas pada jalan propinsi
                                        jurusan Pematangsiantar-Bts.
                                        Asahan Link Rp. 712.800.000
                                    b.      Peningkatan jalan propinsi
                                        jurusan Bts. Asahan Tanjung
                                        Kasau – Perdagangan link
                                        0,425.2 Rp. 800.000.000

128. Surat Tembusan             Surat tembusan mengenai sanggahan
     kepada Menteri             banding terhadap jawaban surat
     Kimpraswil                 pimpinan P2KP (Pusat). Materi surat
     (PT. Cipta Multi Kreasi)   mengenai adanya kejanggalan dan
                                kesalahan prosedur dalam proses
                                pengadaan barang dan jasa dengan         Laporan
                                                                                   Bukan laporan
                                dana pinjaman/hibah luar negeri yaitu     Tidak
                                salah satu peserta terlambat 2 1/2       Lengkap
                                jam dari waktu yang telah ditetapkan
                                dalam Berita Acara Rapat Penjelasan
                                (Aanwizjing) pada saat memasukkan
                                dokumen penawaran.
129. Surat Tembusan             Surat tembusan mengenai sanggahan
     kepada Pelaksana           terhadap jawaban sanggahan
                                                                         Laporan
     tugas Dirut PDAM           pengumuman lelang pekerjaan                        Bukan laporan
                                                                          Tidak
     Semarang                   pengadaan alumunium sulphate
                                                                         Lengkap
                                (granular) PDAM Semarang.
130. Laporan mengenai           1. Laporan mengenai proyek-proyek
     proyek pembangunan             yang diswakelolakan oleh Dinas
     sarana dan prasarana           Pertanian Tanaman Pangan dan
     jaringan irigasi tertier       Hortikultura Simalungun menjadi
     dan kwartier di                ajang KKN, antara lain:
     Simalungun                     1. Proyek pembangunan sarana
     (Pematangsiantar)                  & prasarana pertanian (DAU)
                                        pekerjaan peningkatan sarana
                                        & prasarana jaringan irigasi
                                        tertier dan kwartier ditingkat
                                        usaha tani seluas 12.018 Ha
                                        sebesar Rp.2.070.000.000         Laporan
                                        untuk tahun anggaran 2002         Tidak       Tender
                                    2. Proyek pembangunan sarana         Lengkap
                                        & prasarana pertanian (DAU)
                                        pekerjaan perbaikan &
                                        pemgembangan jaringan
                                        irigasi tertier dan kwartier
                                        ditingkat usaha tani yang
                                        terdiri dari 63 unit pada 59
                                        daerah irigasi (DI) senilai
                                        Rp.3.067.234.000 untuk
                                        tahun anggaran 2003

131. Surat Tembusan             Surat tembusan mengenai adanya
     kepada Menteri             kesalahan yang dilakukan oleh Pimpro     Laporan
                                                                                   Bukan laporan
     Kimpraswil                 dalam pelaksanaan proyek                  Tidak
     (CV. Karya Electrical      pengendalian banjir dan pengamanan       Lengkap




                                        Halaman   196 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________


     Flamboyan)               pantai Sulawesi Selatan pada sub
                              bidang: alat pengolahan data serta
                              alat studio dan komunikasi.
132. Informasi mengenai       Materi informasi mengenai adanya
     kejanggalan dalam        kejanggalan-kejanggalan dalam
     kontrak E-Procurement    kontrak E-Procurement , antara lain:
                              1. No. Kontrak 5800/2001/020
                                  senilai US$ 399,700, pengadaan
                                  dilakukan dengan penunjukkan
                                  langsung.
                              2. No. Kontrak MAT/2002/032 senilai
                                  US$ 41,200 pengadaan dilakukan        Laporan
                                  dengan penunjukkan langsung.           Tidak       Tender
                              3. No. Kontrak MAT/2002/037 senilai       Lengkap
                                  US$ 1,690,860 pengadaannya
                                  melalui proses tender, namun
                                  ketiga peserta tender tersebut
                                  disinyalir dari sisi kepengurusan
                                  mempunyai keterkaitan, selain itu
                                  tender yang dilakukan bukan
                                  tender terbuka
133. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai monopoli
     Lelang Well              yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific
     Construction Service     Indonesia pada lelang Well
     PT. Caltex               Construction Services. Pada proses
                              lelang tersebut PT. Caltex Pacific
                              Indonesia telah melakukan tindakan
                              antara lain:
                                  a. PT. CPI memberlakukan
                                      sistem Bundling Services
                                      (menyatukan beberapa
                                      independent services) yang
                                      mengakibatkan hanya ada 2         Laporan
                                      perusahaan yang mampu              Tidak       Lelang
                                      bersaing dengan sistem            Lengkap
                                      tersebut.
                                  b. PT. CPI telah memberlakukan
                                      pembatasa persaingan
                                      dengan mempersyaratkan
                                      peserta lelang harus
                                      mempunyai persyaratan
                                      pengalaman kerja baik skala
                                      nasional maupun
                                      internasional.

134. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     pengadaan proyek         pembatalan pemenang lelang oleh
     Prasarana                Pim.Bag.Pro. secara sepihak.
     Laboratorium LIPI -      Pembatalan pemenang lelang tersebut
     Serpong                  dilakukan setelah SPK ditandatangani
                                                                        Laporan
                              dengan alasan pemenang lelang telah
                                                                         Tidak       Lelang
                              mengabaikan masalah keagenan dan
                                                                        Lengkap
                              pada saat penandatanganan kontrak
                              pemenang lelang tidak mempunyai
                              komitmen waktu.

135. Tembusan surat dari      1.      Materi mengenai keberatan
     PT. Sari Prambanan            adanya persyaratan Local Heat       Dilimpahkan
     kepada Total Final Elf        Treatment Processor dalam                ke       Tender
     E&P Indonesie                 dokumen tender di TotalFinal Elf     Direktorat
                                   E&P, karena perusahaan yang          kebijakan




                                       Halaman   197 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


     Laporan mengenai              memiliki persyaratan tersebut       persaingan
     Tender E&P Indonesie          hanya ada 2.
     dan Tender Kufpec
                              2.       Materi laporan mengenai
                                   tender Total E&P Indonesie
                                   No.CFT. 137/MDRL-DW/03-C,
                                   148/MDRL-DW/03-C, 259/MDRL-
                                   DW/03-C dan Tender Kufpec
                                   No.122/DRL-03 yang
                                   mencantumkan prasayarat harus
                                   Heat Treatment Dalam Negeri,
                                   dimana didalam negeri hanya ada
                                   dua perusahaan heat treatment
                                   yaitu PT. Citra Tubindo dan PT.
                                   Seamless Pipe Indonesia Jaya.
                                   Persyaratan tersebut membuat
                                   tidak ada rekanan lain yang dapat
                                   mengikuti proses tender.

136. Tembusan surat dari      Materi mengenai adanya keresahan
     Indonesia Shipping       dari seluruh anggota ISAA mengenai
     Agency Association       KM-33 tahun 2001 yang akan                Laporan
                                                                                    Bukan laporan
     kepada Mentri            berakhir masa berlakunya tanggal 5         Tidak
     Perhubungan dan          Oktober 2003                              Lengkap
     Telekomunikasi
137. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai tindakan
     tindakan monopoli dan    PWC yang membatasi persaingan
     persaingan usaha tidak   serta memonopoli segmen pasar jasa
     sehat dalam bidang       audit dengan cara menjatuhkan hasil
     usaha jasa auditing      audit Pelapor atas laporan keuangan
                              Telkom tahun 2002 pada US SEC
                              sehingga mengakibatkan ditolaknya        Penanganan
                                                                                    Posisi Dominan
                              pengajuan laporan formulir 20-F            Laporan
                              Telkom oleh US SEC. Hal ini                Selesai
                              mengakibatkan dapat membahayakan
                              reputasi dari Pelapor dan
                              menghambat peluang Pelapor untuk
                              memperluas kegiatan usahanya.

138. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     Tender pengadaan         proses tender pengadaan kotak suara
     kotak suara KPU          KPU. Dalam proses tender tersebut
                              Group Maspion ikut sebagai peserta
                              tender. Keikutsertaan Maspion dalam
                              proses tender tersebut diindikasikan      Laporan
                              oleh Pelapor telah melanggar UU            Tidak         Tender
                              No.5/1999 (penguasaan hulu – hilir),      Lengkap
                              karena Group Maspion adalah pabrik
                              penghasil pelat alumunium sebagai
                              bahan pembuatan kotak suara.

139. Surat Tembusan           Surat tembusan menginformasikan
     berkaitan dengan         bahwa Kadis jalan dan jembatan
     proses pembangunan       Sumut dan Panitia lelang serta
                                                                        Laporan
     jalan di Simalungun      Pimpinan Proyek tidak menyertakan 6
                                                                         Tidak      Bukan Laporan
                              (enam) Badan Usaha Jasa Konstruksi
                                                                        Lengkap
                              pada penawaran ulang.

140. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     proses pelelangan        indikasi pelanggaran UU No.5/1999         Laporan
                                                                                       Lelang
     pengadaan kotak          dalam pengadaan kotak suara KPU,           Tidak




                                       Halaman   198 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


     suara Pemilu 2004        yaitu tidak disampaikannya “nilai         Lengkap
     oleh KPU                 pagu” dan adanya unsur pengarahan
                              terhadap jenis barang tertentu.

141. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     bisnis di bidang         persaingan usaha yang tidak sehat
     perparkiran.             dan etika bisnis yang tidak baik dalam
                              bidang jasa perparkiran.
                              Pelapor memberikan contoh kasus
                              yaitu pada sebuah mall telah ditunjuk
                                                                        Laporan
                              Pelapor sebagai pengelola perparkiran,
                                                                         Tidak
                              namun pihak lain yang mengetahui
                                                                        Lengkap
                              penunjukkan tersebut kemudian
                              mencoba menawarkan suatu pola
                              kerjasama kepada manajemen mall
                              tersebut.

142. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     Praktek Monopoli yang    dugaan praktek monopoli yang
     dilakukan oleh Pelindo   dilakukan oleh Pelindo I dengan
     I                        memaksakan perubahan Terminal
                              Curah manual menjadi Terminal Curah      Penanganan
                                                                                    Penguasaan
                              Kering (TCK) terpadu pada enam             Laporan
                                                                                       pasar
                              perusahaan eksportir bungkil kelapa        Selesai
                              sawit dan copex di pelabuhan
                              Belawan.

143. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     Tender pembangunan       indikasi persekongkolan dalam tender
     gedung bank BNI di       pembangunan gedung bank BNI,
     Banjarmasin              antara lain:
                                  a. Pengumuman tender hanya
                                       diumumkan pada papan
                                       pengumuman di kantor Bank
                                       BNI saja.
                                                                       Penanganan
                                  b. Pemenang tender adalah                           Tender
                                                                         Laporan
                                       perusahaan yang mempunyai
                                                                         Selesai
                                       kualifikasi B (Besar)
                                       sedangkan proyek tersebut
                                       hanya bernilai
                                       Rp.4.503.833.000,- yang
                                       merupakan hak dari
                                       perusahaan yang mempunyai
                                       kulaifikasi M1 (Menengah)
144. Laporan penjualan        1. Materi laporan mengenai praktek
     mobil dengan sewa            penjualan mobil yang
     beli                         menggunakan system sewa beli.
                                  Pelapor telah membayar uang
                                  muka dan beberapa kali
                                  angsurannya. Ketika Pelapor tidak
                                  dapat membayar angsurannya
                                  kembali tiba-tiba mobil tersebut                    Bukan
                                                                        Laporan
                                  diambil kembali oleh perusahaan                   kewenangan
                                                                         Tidak
                                  dan dijual kepada pihak ketiga                       KPPU
                                                                        Lengkap
                                  tanpa ada pemberitahuan kepada
                                  Pelapor.
                              2. Permasalahan yang dilaporkan
                                  bukan merupakan masalah
                                  persaingan usaha, melainkan
                                  lebih mengarah kepada juridiksi
                                  hukum perdata yaitu wanprestasi




                                       Halaman   199 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                                  atas perjanjian sewa beli (leasing)
                                  .



                                            Tahun 2004

145. Laporan pengadaan       1.   Materi laporan mengenai adanya
     ambulance di Dinas           indikasi praktek monopoli dalam
     Kesehatan Bali               Pengadaan Ambulance pada DHS-
                                  I Project, ADB Loan No.1810-INO
                                  di Dinas Kesehatan Bali.
                                  Nilai proyek tersebut sebesar
                                  Rp.9.800.000.000,-
                                  Indikasi praktek monopoli yang
                                  terjadi yaitu:
                                  a. Panitia membuat spesifikasi
                                      barang yang mengarahkan
                                                                         Laporan
                                      kepada suatu produk                             Tender
                                                                          Tidak
                                      tertentu, yaitu: Isuzu NHR 55.
                                                                         Lengkap
                                  b. Adanya persyaratan
                                      Manufacture Authorization.
                                      Karena hanya 1 merk yang
                                      bisa masuk maka hanya ada
                                      satu pabriknya yaitu PT.
                                      Pantja Motor. Oleh PT. Pantja
                                      Motor, manufacture
                                      authorization hanya diberikan
                                      kepada satu penawar.

146. Surat tembusan          Materi surat tembusan adalah
     mengenai pengadaan      mengenai adanya rencana pemerintah
     mobil dinas di          propinsi Jawa Tengah yang akan
     lingkungan Pem. Prop.   membeli 34 buah mobil dinas dengan
     Jawa Tengah             nilai Rp.7.800.000.000,- pada tahun
                             2004.

                             Pada tahun 2003 pengadaan
                             dilakukan dengan penunjukkan
                             langsung ke dealer / main dealer /
                                                                         Laporan
                             karoseri tertentu di Jawa Tengah.                      Tembusan
                                                                          Tidak
                                                                         Lengkap
                              Sebagai perusahaan yang bergerak
                              dibidang pengadaan mobil dan motor,
                              Pelapor merasa diperlakukan tidak
                              adil karena pemerintah hanya
                              memperhatikan perusahaan-
                              perusahaan yang besar dan telah
                              menjalin hubungan selama bertahun-
                              tahun dengan pihak pemerintah
                              propinsi.
147. Laporan mengenai        Materi laporan mengenai persaingan
     Pemasok Hologram        antara perusahaan pemasok hologram
     Pita Cukai              pita cukai. Pelapor sebagai salah satu
                             perusahaan     pemasok    pita   cukai
                             merasa tidak diberikan kesempatan                      Penguasaan
                                                                        Pembacaan
                             untuk dapat memasok pita cukai pada                       Pasar
                                                                         Putusan
                             instansi Bea & Cukai, serta Perum
                             Peruri.

                             Pada masa lalu memang hanya PT.




                                       Halaman   200 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                         Pura Nusapersada yang menjadi satu-
                         satunya      perusahaan     pemasok
                         hologram sehingga secara otomatis
                         menjadi pemasok tunggal hologram
                         pita cukai pada instansi Bea & Cukai
                         dan Perum Peruri. Namun saati ini
                         setelah ada beberapa perusahaan
                         sejenis yang muncul, perusahaan baru
                         merasa tidak diberikan kesempatan
                         yang sama untuk dapat menjadi
                         pemasok pada instansi Bea & Cukai
                         dan Perum Peruri.

148. Laporan di bidang   Materi laporan mengenai adanya dua
     Telekomunikasi      kegiatan di bidang telekomunikasi
                         yang berpotensi mengakibatkan
                         monopoli, antara lain :
                         a. Penyelenggaraan        jaringan      dan
                            kegiatan    telekomunikasi       seluler
                            generasi ke-3 (3G)
                            Dengan       dimenangkannya          hak
                            penyelenggaraan jaringan dan jasa
                            telekomunikasi seluler generasi ke-
                            3 (3G) oleh PT. Cyber Access
                            Communication        melalui     proses
                            tender     yang      diadakan       oleh
                            Direktorat     Jenderal      Pos     dan
                            Telekomunikasi               berpotensi
                            mengakibatkan monopoli.
                         b.Rencana      pembentukan         clearing
                                                                                  Kebijakan
                            house / system kliring traffic
                                                                       Laporan   Pemerintah
                            komunikasi (SKTK)
                                                                        Tidak     yang anti
                            Menurut Pelapor rencana Dirjen
                                                                       Lengkap   persaingan
                            Postel untuk membentuk clearing
                            house / Sistem Kliring Trafik
                            Telekomunikasi tidak dipersiapkan
                            secara matang mengenai: potensi
                            keuntungan maupun kerugian bagi
                            negara serta mekanisme tender
                            untuk mencari calon pelaksana
                            clearing       house,       seharusnya
                            pelaksanaan clearing house tidak
                            dimonopoli           oleh           satu
                            perusahaan/badan saja, tetapi oleh
                            beberapa      badan     dan    sifatnya
                            sukarela    bagi     pihak     operator
                            jaringan     telekomunikasi       untuk
                            memilih     clearing     house     yang
                            dikehendakinya

149. Surat tembusan      Materi surat tembusan mengenai
     mengenai rekayasa   keterlibatan Chengda Chemical
     pelelangan proyek   Engineering Corp of China [CCEC]
     pembangunan PLTU    yang notabene perusahaan kimia,
     Cilacap             sebagai kontraktor dalam proyek
                                                                       Laporan
                         pembangunan PLTU Cilacap, padahal                       Tembusan
                                                                        Tidak
                         mereka tidak memiliki kompetensi
                                                                       Lengkap
                         dalam bidang tersebut, ada dugaan
                         hal ini terjadi karena panitia telah
                         tidak transparan dalam melakukan
                         penunjukan langsung kontraktor




                                  Halaman     201 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                             proyek, juga tanpa melalui uji
                             kelayakan.

150. Surat tembusan          Materi surat tembusan adanya
     mengenai tender         dugaan persekongkolan tender pada
     pengadaan Security      pengadaan lelang Security Services
     Services                yang dilakukan oleh panitia, PT.          Laporan
                                                                                 Tembusan
                             Thames Pam Jaya dengan penyedia            Tidak
                             jasa yang lama, PT. Interteknis Surya     Lengkap
                             Terang.

151. Laporan kronologis      Materi laporan mengenai adanya
     perkembangan industri   kekhawatiran pelaku usaha bidang
     karung plastik sampai   industri  karung   plastik, karena
     dengan terjadinya       pesaing mereka, PT. Boma Internusa
     usaha pematenan oleh    berusaha untuk memonopoli hak
     perusahaan tertentu     penggunaan teknologi atas karung
                                                                                   Bukan
     yang selanjutnya        anti slip dan alat untuk membuat          Laporan
                                                                                 kewenangan
     menjurus ke arah        karung plastik dengan mematenkan           Tidak
                                                                                    KPPU
     monopoli                hal tersebut sebagai hak paten            Lengkap
                             mereka, padahal teknologi tersebut
                             sudah lazim dipergunakan / sudah
                             menjadi    milik   umum     (public
                             domain)..

152. Surat tembusan          Materi surat tembusan mengenai
     mengenai lelang         pembatalan pengumuman pemenang
     pekerjaan jalan dan     pelelangan pekerjaan jalan dan
     jembatan propinsi       jembatan propinsi Jawa Tengah yang
     Jawa Tengah             dilakukan oleh Dinas Bina Marga
                             Propinsi Jawa Tengah. Alasan
                             dibatalkan karena CV. Harmony
                             International Technology dianggap
                                                                       Laporan
                             tidak memenuhi salah satu                           Tembusan
                                                                        Tidak
                             persyaratan yang ditentukan dalam
                                                                       Lengkap
                             Dokumen Lelang. CV. Harmony
                             International Technology mengajukan
                             keberatan dan merasa sudah
                             memenuhi persyaratan yang diminta
                             dan menganggap panitia melakukan
                             rekayasa.

153. Surat tembusan          Materi surat tembusan adalah sebagai
     mengenai lelang         tindak lanjut dari adanya laporan CV.
     pekerjaan jalan dan     Harmony International Technology
     jembatan propinsi       yang menduga adanya rekayasa
     Jawa Tengah             panitia yang membatalkan
                                                                       Laporan
                             kemenangan CV. Harmony                              Tembusan
                                                                        Tidak
                             Internasional. Gapeknas sebagai
                                                                       Lengkap
                             pembuat surat tembusan
                             menganggap telah terjadi
                             pelanggaran atas Keppres 80/2003.

154. Surat tembusan          Materi surat tembusan adalah sebagai
     mengenai lelangan       tindak lanjut dari adanya laporan CV.
     pekerjaan jalan dan     Harmony International Technology
     jembatan propinsi       yang menduga adanya rekayasa              Laporan
                                                                                 Tembusan
     Jawa Tengah             panitia yang membatalkan                   Tidak
                             kemenangan CV. Harmony                    Lengkap
                             Internasional. Komisi Pemberantasan
                             Korupsi sebagai pembuat surat




                                     Halaman    202 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                               tembusan menganggap adanya
                               praktek KKN oleh dilakukan pejabat
                               pemerintah.

155. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     kesepakatan tarif        kesepakatan tarif bongkar muat yang
     bongkar muat di          dilakukan oleh organisasi pelayaran,
     Pelabuhan Pontianak      organisasi        forwarder    (EMKL),      Laporan
                                                                                        Penetapan
                              organisasi perusahaan bongkar muat           Tidak
                                                                                          Harga
                              dengan Pelindo II. Secara umum              Lengkap
                              materi laporan adalah sama dengan
                              perkara inisiatif No. 02/KPPU-L/2003.

156. Laporan mengenai         Materi laporan mengenai adanya
     penyimpangan             penyimpangan Keppres No. 80/ 2003
     Keppres 80/2003 oleh     oleh       Kepmenkimpraswil        No.
     Kepmenkimpraswil No.     339/KPTS/M/2003 yang melegitimasi
     339/KPTS/M/ 2003         LPJK sebagai satu-satunya lembaga
                              yang berhak menerbitkan sertifikat         Disposisi ke     Bukan
                              kualifikasi jasa konstruksi, padahal        Direktorat    kewenangan
                              Keppres aquo tidak menyebutkan              Kebijakan        KPPU
                              adanya lembaga sertifikator. Dampak        Persaingan
                              terbitnya Kepmen tersebut adalah
                              LPJK memonopoli sertifikasi kualifikasi
                              usaha bidang jasa konstruksi

157. Laporan mengenai          Materi laporan mengenai adanya
     Tender pengadaan jasa     indikasi persekongkolan dalam tender
     security di Thames        pengadaan jasa security di Thames
     Pam Jaya                  Pam Jaya (TPJ), yaitu:
                               • Pemenang          tendernya,    PT.
                                 Interteknis Surya Terang (yang
                                 notabene penyedia jasa security
                                 yang lama di TPJ) mendapatkan
                                                                         Pembacaan        Tender
                                 pengecualian untuk tidak mengikuti
                                                                          Putusan
                                 prakualifikasi;
                               • Dari dokumen lelang ditemukan
                                 harga penawaran mereka lebih
                                 tinggi dari Owner Estimate (OE),
                                 padahal         Pelapor      memiliki
                                 penawaran di bawah OE.

158. Laporan Monitoring       1. Materi laporan mengenai adanya
     FPDUI terhadap              indikasi   pelanggaran       Keppres
     kegiatan proyek alat-       42/2002,      Keppres        80/2003
     alat kesehatan di Jawa      mengenai pengumuman yang tidak
     Barat                       dilakukan    di    media      massa,
                                 persyaratan sertifikat badan usaha
                                 yang diminta panitia tender padahal
                                 Badan Sertifikasi Asosiasi Propinsi
                                 (BSAAP) dan Kantor Pelayanan
                                                                          Laporan
                                 Teknis (KPT) sendiri tidak lagi                          Tender
                                                                           Tidak
                                 mengeluarkan      sertifikat    yang
                                                                          Lengkap
                                 diminta. Dugaan pelanggaran UU
                                 No.5/1999 masih sumir, alasannya:
                                 tendernya belum terjadi dan isunya
                                 bukan isu persaingan tetapi isu
                                 KKN.
                              2. Sekretariat mengirimkan surat
                                 kepada Pelapor untuk melengkapi
                                 laporan.




                                        Halaman   203 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________



159. Laporan mengenai           Materi   laporan     mengenai   adanya
     persekongkolan             indikasi persekongkolan tender di
     tender di proyek Tuban     proyek Tuban Petrochemical Complex
     Petrochemical Complex      Project    milik   PT.    Trans  Pasific
                                Petrochemical       Indonesia     yang
                                diorganisir oleh Japan Gas Corp. (JGC)
                                melalui PT. Pertafeniki Engineering
                                (sebagai panitia lelang). Proyek yang
                                dilelangkan ini adalah melanjutkan
                                proyek yang sudah dibangun sejak
                                tahun 1997, namun terhenti akibat
                                krisis moneter dengan kondisi 40%          Laporan     Tender
                                jadi. Rekayasa tender ini diduga            Tidak
                                dilakukan oleh Japan Gas Corp. (JGC)       Lengkap
                                bersama dengan panitia lelang untuk
                                memenangkan        PT.   Teras   Teknik
                                Persada         (kontraktor     proyek
                                sebelumnya), padahal mereka bukan
                                peserta lelang. Pelapor adalah salah
                                satu dari 4 peserta lelang yang
                                dinyatakan      gugur.    Nilai proyek
                                menurut keterangan Pelapor + USD
                                50jt.

160. Laporan tentang            Materi laporan mengenai dugaan
     tender di Rumah Sakit      persekongkolan tender pengadaan alat
     Cibinong                   kesehatan di RSUD Kota Bekasi APBN
                                ’04 senilai Rp. 1,48 Milyar yang diduga    Laporan
                                dilakukan     oleh    Panitia   Lelang,     Tidak      Tender
                                Pimbagpro     Lelang,    Kepala   Dinas    Lengkap
                                Kesehatan Kota Bekasi dan Walikota
                                Bekasi.

161. Tembusan surat             Materi surat tembusan tentang dugaan
     mengenai                   penyimpangan pada proyek pengadaan
     penyimpangan proyek        di kantor Setwilda, antara lain:           Laporan
                                                                                     Tembusan
     pengadaan di kantor                                                    Tidak
     Setwilda Temanggung-                                                  Lengkap
     Yogyakarta
162. Tembusan surat             Materi surat tembusan mengenai
     tentang mohon              pemalsuan akte dan penggunaan surat
                                                                                       Bukan
     perlindungan hukum         palsu yang dilakukan oleh pemegang         Laporan
                                                                                     Kewenangan
                                saham Perusahaan perkebunan kelapa          Tidak
                                                                                        KPPU
                                Sawit (PT. Inti Kamparindo Sejahtera).     Lengkap

163. Laporan mengenai              Materi laporan mengenai
     adanya                        penyimpangan-penyimpangan yang
     persekongkolan dan            terjadi dalam proses tender loader
                                                                           Laporan     Tender
     KKN pada pengadaan            di DPU Purbalingga, baik
                                                                            Tidak
     Loader di DPU                 penyimpangan terhadap Kepres No.
                                                                           Lengkap
     Purbalingga                   80/2003 maupun UU No.5/1999.

164. Surat Tembusan             Surat Tembusan mengenai sanggahan
     mengenai sanggahan         hasil prakualifikasi pengadaan aspal di    Laporan
                                                                                     Tembusan
     prakualifikasi tender di   Sragen yang ditetapkan pada tanggal         Tidak
     Sragen                     29 April 2004                              Lengkap
165. Surat mengenai             Materi surat mengenai keberatan dari
     keberatan atas hasil       salah satu pelaku usaha atas berita        Laporan
                                                                                     Tembusan
     berita acara penjelasan    acara rapat penjelasan pekerjaan            Tidak
     pekerjaan                  pengadaan aspal drum di kabupaten          Lengkap




                                          Halaman   204 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                             Purworejo, yaitu pada Bab I Pasal 2
                             angka (4) mengingat paket pekerjaan
                             yang menuntut kompetensi teknis
                             yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha
                             kecil termasuk koperasi kecil maka
                             kualifikasi non kecil (NK) dapat
                             memasukkan penawaran.
                             Nilai pagu dana proyek tersebut
                             sebesar Rp.750.000,-
166. Laporan adanya          Materi laporan mengenai adanya
     persekongkolan dalam    persekongkolan pada pengadaan aspal
                                                                       Laporan
     pengadaan aspal oleh    di Sekretariat Daerah Magelang                        Tender
                                                                        Tidak
     sekretariat daerah      dengan nilai pagu Rp.900.000.000,-
                                                                       Lengkap
     kabupaten Magelang
167. Surat tembusan          Materi surat tembusan mengenai
     mengenai hasil tender   sanggahan atas pengumuman
     di Pemda Bekasi         pemenang lelang dimana perusahaan         Laporan
                                                                                 Tembusan
                             yang menjadi penawar terendah tidak        Tidak
                             memenangkan lelang.                       Lengkap

168. Surat tembusan          Materi surat tembusan mengenai
     mengenai lelang         sanggahan atas pengumuman
                                                                       Laporan
     proyek peningkatan      pemenang lelang dimana perusahaan                   Tembusan
                                                                        Tidak
     jalan di Bekasi         yang menjadi penawar terendah tidak
                                                                       Lengkap
                             memenangkan lelang.
169. Surat tembusan          Materi surat tembusan mengenai
     mengenai proses         adanya keberatan dari salah satu
     pengadaan pada BNI      peserta atas proses pengadaan PC, PC
                                                                       Laporan
                             server, dan server BNI Icons yang                   Tembusan
                                                                        Tidak
                             tidak sesuai dengan prosedur yang
                                                                       Lengkap
                             ada.

170. Surat mengenai          Materi surat berisi informasi bahwa
     adanya informasi        telah terjadi persekongkolan tender
                                                                       Laporan
     praktek persaingan      pada kegiatan paket pekerjaan
                                                                        Tidak      Tender
     usaha tidak sehat       pengadaan dan pemasangan pipa di
                                                                       Lengkap
                             lokasi Sawahlunto Sijunjung.

171. Laporan mengenai        Materi laporan mengenai penetapan
     adanya penolakan        harga jual produk KSB yang dilakukan
     amandemen waktu         oleh CV. Eka Cipta Teknik, dealer
                             resmi KSB di Medan, dimana harga
                             yang mereka tawarkan jauh lebih
                             tinggi daripada harga yang ditawarkan
                             oleh penjual yang bukan dealer resmi
                             KSB. Akibat penetapan tersebut
                                                                       Laporan
                             Pelapor, CV. Alinco, yang menjadi                     Tender
                                                                        Tidak
                             pemenang tender pengadaan pompa
                                                                       Lengkap
                             raw water pump merek KSB di
                             lingkungan PDAM Tirtanadi kesulitan
                             memenuhi kewajibannya dalam
                             mengusahakan pengadaan pompa
                             tersebut ke PDAM sesuai tenggat
                             waktu yang disyaratkan dalam proyek
                             pengadaan tersebut.
172. Laporan mengenai        Materi laporan mengenai tindak pidana
                                                                       Laporan     Bukan
     adanya tindak pidana    korupsi
                                                                        Tidak    Kewenangan
     korupsi
                                                                       Lengkap      KPPU
173. Surat yang ditujukan    Surat ini mengenai laporan




                                      Halaman   205 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


     kepada Kepala Dinas      pelaksanaan pelelangan pekerjaan           Laporan
     Tata Ruang dan           pengadaaan dan pemasangan pipa GIP          Tidak     Tembusan
     Pemukiman                lokasi di Sawahlunto Sijunjung yang        Lengkap
                              telah dilaksanakan sesuai dengan
                              Kepres 80/2003 serta tidak
                              mengabaikan prinsip persaingan bebas
                              yang sehat.
174. Laporan adanya           Materi laporan mengenai adanya
     persaingan usaha tidak   program geser kompetitor dari baterai
     sehat dalam penjualan    ABC terhadap produk baterai
     produk baterai           Panasonic, yang dituangkan dalam
                              Surat Perjanjian Program Geser
                              Kompetitor periode Maret-Juni 2004.
                              Dalam perjanjian tersebut disebutkan
                              bahwa toko yang memajang/men-
                              display baterai ABC akan mendapat
                              potongan tambahan sebesar 2% dan
                              apabila toko tersebut berkomitmen                     Perjanjian
                                                                        Pembacaan
                              tidak menjual baterai Panasonic akan                   Tertutup
                                                                         putusan
                              mendapat potongan tambahan sebesar
                              2%. Tujuan dari program geser
                              kompetitor adalah untuk menghambat
                              penjualan produk baterai Panasonic.
                              Pelapor telah menemukan fakta
                              dilapangan bahwa program geser
                              kompetitor telah dilaksanakan di toko-
                              toko di wilayah Bogor, Surabaya,
                              Jakarta, Tangerang, Serang, dan
                              Krawang.
175. Surat pengantar           Surat ini berisi dokumen sanggahan
     dokumen sanggahan         yang diajukan oleh PT. Wira Eka
     terhadap lelang PT.       Bhakti berkaitan dengan pelelangan
     Caltex Pacific            No.009/SMI-II/T/V/2004 untuk
     Indonesia                 Pengadaan Desktop dan Printer.
                                                                         Laporan
                              PT. Wira Eka Bhakti berharap agar                     Tembusan
                                                                          Tidak
                              KPPU dapat memberikan saran dan
                                                                         Lengkap
                              pertimbangan serta melakukan
                              pemeriksaan atas tender yang
                              dilaksanakan oleh PT. Caltex Pacific
                              Indonesia.

176. Laporan tender           Materi laporan mengenai adanya
     penjualan tanker di      dugaan pelanggaran terhadap UU
     Pertamina (SPPSI)        No.5/1999 dalam proses divestasi
                              kapal tanker Very large Crude Carrier
                              (VLCC)
                              Yang dilaporkan oleh Pelapor antara
                              lain:
                               a. Proses Penunjukan Goldman Sachs
                                  sebagai Penasihat keuangan
                                                                        Pembacaan    Tender
                                  Pertamina.
                                                                         putusan
                               b.Proses penentuan pemenang tender
                                  kapal tanker.
                               c. Pertamina memenangkan Frontline,
                                  Ltd dengan penawaran akhir
                                  sebesar US$184 juta, walaupun
                                  dalam penilaian bobot Frontline
                                  berada dibawah Essar Shipping,
                                  Ltd.
177. Laporan tender           Materi laporan mengenai adanya                         Tender




                                       Halaman    206 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


    penjualan tanker di      dugaan pelanggaran terhadap UU             Pembacaan
    Pertamina (MPM)          No.5/1999 dalam proses divestasi            putusan
                             kapal tanker Very large Crude Carrier
                             (VLCC)
                             Yang dilaporkan oleh Pelapor antara
                             lain:
                                a. Proses Penunjukan Goldman
                                   Sachs sebagai Penasihat
                                   keuangan Pertamina.
                                b.Proses penentuan pemenang
                                   tender kapal tanker.
                             Pertamina memenangkan Frontline,
                             Ltd dengan penawaran akhir sebesar
                             US$184      juta,    walaupun    dalam
                             penilaian    bobot    Frontline berada
                             dibawah Essar Shipping, Ltd.
178. Informasi mengenai      Materi laporan mengenai adanya
     adanya kejanggalan      kejanggalan tender karena 2 (dua)
     tender di Perum         perusahaan pemenang tender memiliki
     Pegadaian               harga penawaran yang sama persis
                             dengan owner estimate.

                             Laporan    yang    disampaikan     tidak
                             menjelaskan kronologis dari proyek          Laporan
                                                                                        Tender
                             pengadaan      serta    Pelapor    tidak     Tidak
                             menyebutkan      adanya     pelanggaran     Lengkap
                             atas UU No.5/1999 secara jelas,
                             sehingga laporan tersebut adalah
                             laporan yang tidak lengkap dan jelas.
                             Selain itu identitas lengkap dari
                             Pelapor tidak diketahui.

179. informasi mengenai      Materi laporan mengenai adanya
     adanya penyimpangan     permasalahan   dalam  pengadaan
     pelaksanaan proyek      barang dan jasa Dinas Pekerjaan             Laporan        Tender
     pada Dinas PU data      Umum kota Pematangsiantar Tahun              Tidak
     Pematangsiantar         2004                                        Lengkap

180. Surat yang ditujukan    Surat menginformasikan mengenai
     kepada KPK mengenai     adanya dugaan rekayasa dan
     tender di lingkungan    mengarah ke KKN pada kegiatan
                                                                         Laporan
     Dinas Pendidikan Kab.   pengadaan barang di lingkungan Dinas                      Tembusan
                                                                          Tidak
     Sumedang                Pendidikan Kab. Sumedang tahun
                                                                         Lengkap
                             anggaran 2004.

181. Laporan monopoli        Materi laporan mengenai adanya
     perdagangan miras di    diskriminasi dalam perdagangan miras
     Pontianak (Kal-Bar)     di Pontianak. Miras yang
                             diperdagangkan di Pontianak harus
                                                                                        Kebijakan
                             menggunakan hologram, namun                Disposisi ke
                                                                                       Pemerintah
                             berdasarkan Surat Gubernur No:              Direktorat
                                                                                        yang anti
                             443.51/.1147/Ekon-D tanggal 21 April        Kebijakan
                                                                                       persaingan
                             2003 hologram hanya diberikan              Persaingan
                             kepada kelompok usaha tertentu saja,
                             yaitu: PD. Primaco, PT. Gubah Bumi
                             Selaras, PD. Martoro dan PD. Monas.
182. Laporan tentang         Materi laporan mengenai adanya
     perjanjian yang         perjanjian antara Departemen Agama
                                                                         Laporan
     dilarang dalam          dengan PT. Balai Pustaka dalam                             Oligopoli
                                                                          Tidak
     pencetakan buku         pencetakan buku agama untuk sekolah
                                                                         Lengkap
     agama sekolah dasar     dasar berindikasi melanggar Pasal 4




                                      Halaman    207 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________


                             UU No.5/1999. Dengan adanya
                             perjanjian tersebut maka timbul
                             keluhan dari beberapa anggota PPGI
                             Sulawesi Selatan karena tidak diberi
                             kesempatan untuk mencetak buku-
                             buku agama yang berada dibawah
                             otoritas Departemen Agama.
183. Surat Tembusan          Tembusan surat yang ditujukan
     mengenai tender         kepada Ketua Panitia Tender
     catering dan cleaning   Pertamina – Petrochina East Java
     service                 mengenai Tender PPEJ-136-CA,
                             Catering and Cleaning Service.
                                                                        Laporan
                                PT. Tata Wisata keberatan atas                    Tembusan
                                                                         Tidak
                                keputusan panitia yang tidak fair,
                                                                        Lengkap
                                serta meminta agar dilakukan
                                penilaian ulang yang dilakukan
                                secara transparan dan obyektif.

184. Surat Tembusan          Surat dari YLKI Riau yang ditujukan
     mengenai kasus          kepada Kepala Kejaksaan Tinggi
     AKPER/AKBID Dharma      Sumatera Barat agar seius mengusut
     Husada                  permasalahan ketidakjelasan kegiatan
                             AKPER/AKBID Dharma Husada yang
                             telah melanggar UU No.20/2003
                             tentang Sistem Pendidikan nasional,
                             serta meminta pihak kejaksaan dapat
                             memerintahkan Kopertis wilayah X
                                                                        Laporan   Tembusan
                             untuk membekukan operasional
                                                                         Tidak
                             institusi pendidikan AKPER/AKBID
                                                                        Lengkap
                             Dharma Husada kerena institusi
                             tersebut tidak terdaftar dalam Surat
                             Edaran Badan Pengembangan dan
                             Pemberdayaan Sumberdaya Manusua
                             Kesehatan BPPSDM Depkes RI No.DL
                             00.02.4.2.02166 tertanggal 26 Juni
                             2004.

185. Laporan mengenai        Laporan mengenai telah terjadi
     Kolusi & Nepotisme      perilaku monopoli, oligopoli,
     proyek di bandara       monopsoni, dan persekongkolan yang
     Sultan Thaha - Jambi    dilakukan secara bersama-sama oleh
                                                                        Laporan
                             perusahaan dan instansi pengguna                      Tender
                                                                         Tidak
                             barang/jasa kantor bandar udara
                                                                        Lengkap
                             Sultan Thaha – Jambi dalam proyek
                             pengembangan pelayanan transportasi
                             udara Jambi.
186. Surat Depdiknas untuk   Depdiknas bagian Proyek Peningkatan
     Mohon penjelasan        Mutu Pelajaran IPA (Seqip) telah
                             mendapatkan bantuan hibah dari
                             pemerintah Jerman yang dituangkan
                             dalam Perjanjian Bantuan Luar Negeri
                             tanggal 14 Mei 2003. salah satu
                             ketentuan dalam perjanjian tersebut
                                                                        Laporan
                             adalah keharusan pengadaan peralatan                  Tender
                                                                         Tidak
                             Kit IPA dilaksanakan dengan cara
                                                                        Lengkap
                             repeat order (pemesanan lanjutan)
                             kepada perusahaan yang pernah
                             melaksanakan kontrak pengadaan
                             barang sejenis pada SEQIP I.
                             Untuk pelaksanaan SEQIP II tersebut,
                             Depdiknas meminta pendapat dari




                                      Halaman    208 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                               KPPU, apakah langkah yang di tempuh
                               oleh proyek telah melanggar UU
                               No.5/1995.
187. •        Surat            Laporan mengenai adanya
         Tembusan lelang di    penyimpangan dalam pelaksanaan
         PT. Arun NGL          tender di PT. Arun NGL Co., antara
                               lain:
     •        Laporan             a. PT. Arun NGL Co. Tidak
         mengenai tender              konsisten dalam melaksanakan
         pekerjaan di PT.             ketentuan yaitu perusahaan
         Arun NGL.Co                  yang bergerak dan terdaftar
                                      sebagai rekanan di Arun dengan
                                      bidang kontraktor tidak dapat      Laporan
                                                                                    Tender
                                      melaksanakan perkerjaan             Tidak
                                      bidang Supplier, demikian juga     Lengkap
                                      sebaliknya.
                                  b. Dalam proses tender diduga
                                      telah terjadi kebocoran data
                                      estimasi harga PT. Arun kepada
                                      pihak-pihak tertentu dimana
                                      salah satu peserta harga
                                      penawarannya tepat 20% dari
                                      OE.
188. Surat Tembusan            Surat tembusan mengenai adanya
     kepada Bupati             beberapa penyimpangan dalam proses
     Kebumen                   pengadaan mobil di Pemerintahan
                               Daerah Sumedang, antara lain:
                                  a. Pengadaan barang tidak              Laporan
                                                                                   Tembusan
                                      dilakukan secara terbuka.           Tidak
                                  b. Adanya tindakan diskriminatif       Lengkap
                                      dari panitia dengan mengarah
                                      ke suatu merk dan spesifikasi
                                      tertentu
189. •   Surat Tembusan        1. Surat tembusan mengenai
         CV. Bina Guna            sanggahan banding yang ditujukan
         mengenai                 kepada Walikota Kota Banjar
         sanggahan Banding        terhadap Pelelangan Umum
         terhadap Pelelangan      Pengadaan Penyedia Alat Kesehatan
         umum Pengadaan           Medis dan Non Medis di RSU Kota
         Penyedia Alat            Banjar untuk Tahun Anggaran 2004
         Kesehatan Medis          senilai Rp. 1,7 Milyar. Pelapor
         dan Non Medis RSU        menginginkan agar dilakukan
         Kota Banjar              Pelelangan ulang karena
                                  pelaksanaan lelang sebelumnya
     •   Laporan FPDUI            tidak sesuai dengan Kepres No.80
         adanya pelanggaran       tahun 2003.
         UU No.5/1999 pada     2. Sekretariat telah mengirimkan surat    Laporan
                                                                                    Tender
         Pengadaan                No.433/SET/ DE/VIII/2004 kepada         Tidak
         penyedia alat            Pelapor agar memperbaiki laporan       Lengkap
         kesehatan medis          disertai dengan tambahan bukti
         dan non medis di         yang dapat mendukung dugaan
         Rumah Sakit Umum         adanya pelanggaran UU No.5/1999,
         Kota Banjar              antara lain:
                                  a. Kronologis dari proses
     •   Jawaban Walikota             pelelangan medis dan non
         Banjar atas                  medis
         Sanggahan CV. Bina       b. Identitas dari pihak yang
         Guna                         dilaporkan
                                  c. Dugaan pasal dalam UU
     •   Laporan FPDUI                No.5/1999 yang telah dilanggar
         mengenai                 d. Dokumen dan bukti tambahan




                                        Halaman   209 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


        pelanggaran                  lain.
        prosedur pelelangan   3. Sekretariat tanggal 15 September
        ulang                    2004 menerima jawaban Walikota
                                 Banjar atas sanggahan dari CV.
                                 Bina Guna yang pada pokoknya
    •   Jawaban Walikota         menyatakan akan dilaksanakan
        Banjar atas              pelelangan ulang sebagaimana
        Sanggahan CV. Bina       tuntutan CV. Bina Guna.
        Guna                  4. Sekretariat tanggal 27 September
                                 2004 menerima laporan dari FPDUI
                                 mengenai tindak lanjut dari laporan
                                 terdahulu, dimana telah
                                 dilaksanakan pelelangan ulang
                                 untuk proses pengadaan alat
                                 kesehatan medis di RSUD Kota
                                 Banjar sebagai tindak lanjut
                                 tuntutan CV. Bina Guna.
                                 Dalam pelaksanaan pelelangan
                                 ulang tersebut muncul
                                 permasalahan baru yaitu tidak
                                 diundangnya calon peserta lelang
                                 yang baru selain peserta lelang
                                 yang lama, dimana hal ini
                                 merupakan bentuk pelanggaran
                                 terhadap ketentuan dalam
                                 Lampiran I Bab II. A.1.m.2.a
                                 Kepres No.80/2003. untuk itu
                                 FPDUI menuntut agar dilakukan
                                 pelelangn ulang.
                              5. Sekretariat mengirimkan surat No.
                                 563/SET/DE/IX/2004 tanggal 12
                                 Oktober 2004 kepada walikota
                                 Banjar guna meminta penjelasan
                                 mengenai pelaksanaan pelelangan
                                 ulang pengadaan alat kesehatan
                                 RSUD Kota Banjar
                              6. Walikota Banjar mengirimkan
                                 surat No. 447/1144-UM/2004
                                 tanggal 18 Oktober 2004 ke KPPU
                                 yang pada pokoknya Walikota
                                 menyatakan bahwa pelelangan
                                 ulang pengadaan alat kesehatan
                                 dinyatakan gagal dan untuk itu
                                 harus dilaksanakan pelelangan
                                 ulang

190. Surat dari Asosiasi      1.    Asosiasi Kontraktor Air Indonesia
     Kontraktor Air                mempertanyakan mengenai
     Indonesia mengenai            beberapa hal dan membutuhkan
     Monopoli pengelolaan          penjelasan, antara lain:
     air minum di wilayah          1.    Apakah proses penunjukan 2
     DKI Jakarta                         operator swasta yaitu PT. PAM
                                                                                         Kebijakan
                                         Lyonaisse Jaya (PALYJA)         Disposisi ke
                                                                                        Pemerintah
                                         untuk wilayah Jakarta Barat      Direktorat
                                                                                         yang anti
                                         dan PT. Thames PAM Jaya          Kebijakan
                                                                                        persaingan
                                         untuk wilayah Jakarta Timur     Persaingan
                                         sebagai pengelola di wilayah
                                         DKI Jakarta tidak melanggar
                                         peraturan yang ada,
                                         mengingat penunjukan
                                         tersebut tidak melalui proses




                                         Halaman   210 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                                      pelelangan sebagaimana
                                      mestinya.
                                2.    Dalam isi perjanjian
                                      kerjasama, pihak lain tidak
                                      diperbolehkan untuk ikut
                                      serta dalam Pengelolaan Air
                                      Minum di wilayah DKI Jakarta
                                      baik dihulu (Water Treatment
                                      Plant) maupun dihilir
                                      (distributor)
                                3.    Segala sesuatu yang
                                      berhubungan dengan
                                      pekerjaan yang berhubungan
                                      dengan pengelolaan air
                                      minum diatur sendiri oleh
                                      operator tanpa tunduk kepada
                                      aturan dan peraturan yang
                                      ditetapkan pemerintah
                                4.    Fakta dilapangan
                                      menunjukkan bahwa ratio
                                      kecukupan air minum di
                                      wilayah DKI Jakarta baru
                                      mencapai 43,2% dari total
                                      penduduk jakarta sehingga
                                      masih terdapat 47,8% potensi
                                      calon pelanggan air minum
                                      namun kesempatan ini tidak
                                      terbuka bagi perusahaan
                                      swasta lain.
                                5.    Bahwa monopoli yang dimiliki
                                      oleh ke-2 operator tersebut
                                      menyebabkan tarif air yang
                                      ditanggung oleh masyarakat
                                      tinggi dan tertutupnya
                                      kesempatan bagi perusahaan
                                      lain.
                              2. laporan telah didisposisikan ke
                                Direktorat kebijakan Persaingan

191. Laporan mengenai         Laporan mengenai adanya
     Tender Pengadaan         pelanggaran dalam tender pengadaan
                                                                        Laporan
     Barang/Jasa Dinas PU     barang/jasa Dinas PU Kabupaten                       Tender
                                                                         Tidak
     Kab. Mandailing Natal    Mandailing Natal tahun 2004
                                                                        Lengkap
     tahun 2004
192. Laporan Ardin            Laporan menyatAkan adanya indikasi
     Procerument Watch        persekongkolan untuk menentukan
     Propinsi NTT             pemenang tender dalam proyek              Laporan
                                                                                   Tender
                              Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan        Tidak
                              dan Lahan                                 Lengkap

193. Tembusan mengenai        Informasi mengenai permohonan
     koordinasi monitoring    FPDUI kepada Menteri Kesehatan dan
     proyek sektor            Gubernur Jawa Barat untuk melakukan       Laporan
                                                                                  Tembusan
     kesehatan di Jawa        koordinasi monitoring proyek sektor        Tidak
     Barat                    kesehatan di Jawa Barat .                 Lengkap

194. Informasi adanya         Sekretariat menerima e-mail yang
     pelanggaran terhadap     berisi informasi adanya pelanggaran
                                                                        Laporan
     UU No.5/1999 dalam       terhadap UU No.5/1999 yang telah                    Jual Rugi
                                                                         Tidak
     pendistribusian voucer   dilakukan oleh Telkomsel dan
                                                                        Lengkap
     Telkomsel                Authorized Dealer Telkomsel di Bali.




                                       Halaman   211 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



195. Surat Tembusan dari        Surat Aspersindo yang ditujukan
     Aspersindo                 kepada Kepala Badan Pertanahan
                                Nasional mengenai Regulasi
                                perncetakan blanko buku sertifikat
                                tanah dan buku PPAT. Dalam surat
                                tersebut Aspersindo menghimbau
                                kepada Kepala Badan Pertanahan           Laporan
                                                                                   Tembusan
                                Nasional untuk dapat melaksanakan         Tidak
                                pengadaan blanko surat tanah dan         Lengkap
                                PPAT dengan membuka kesempatan
                                kepada seluruh percetakan dokumen
                                sekuriti yang mampu dan sesuai
                                dengan teknis.

196. •   Laproran mengenai      Laporan mengenai adanya kesalahan
         Pengadaan              prosedur dalam pelelangan pengadaan
         Excavator di Cilacap   alat berat Backhoe (Excavator) di
                                kantor pengelolaan aset daerah
                                                                         Laporan
     • Surat Tembusan           Cilacap.                                            Tender
                                                                          Tidak
       mengenai
                                                                         Lengkap
       sanggahan atas
       pengadaan
       Excavator di Cilacap
197. • Surat tembusan           Surat Honda Service (Binjai) kepada
       perihal kalau ingin      Pimpinan          PT. Astra Honda
       berlanjut menjadi        Motor (Jakarta) yang merasa haknya
       Dealer Honda             sebagai distributor sepeda motor
                                Honda di kota Binjai dimana jatah
     •   Surat tembusan         distribusi sepeda motor ke Honda
         perihal tindakan CV.   Service dikurangi untuk dialihkan ke
         Indako Trading Co.     pesaingnya CV. Indako Trading Co.
         Medan yang tidak       (Binjai) oleh        PT. Astra Honda
         wajar                  Motor .

     •   Surat tembusan
         perihal pemanfaatan
         non channel untuk
         dapat menjatuhkan
         kami

     •   Surat tembusan
                                                                         Laporan
         perihal upaya yang                                                        Tembusan
                                                                          Tidak
         tidak logika hanya
                                                                         Lengkap
         karena adanya
         wewenang dan
         kekuasaan

     •   Surat tembusan
         perihal karakter
         saya yang tidak baik

     • Surat tembusan
       perihal investasi
       yang ternyata
       menjadi disia-
       siakan..
     • Surat tembusan
       perihal tentang
       keputusan tidak
       memperpanjang




                                        Halaman   212 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________


        dealer kami

198. Laporan dugaan            Laporan mengenai adanya dugaan
     persekongkolan dan        persekongkolan dan perlakuan
     perlakuan diskriminatif   diskriminatif terhadap produk tiang
     terhadap produk PT.       besi produksi PT. Spindo untuk
     Spindo                    keperluan proyek listrik pedesaan di
                               Nusa Tenggara Timur untuk paket
                               pekerjaan pengadaan material tiang
                               besi yang terbagi dalam 3 paket yaitu
                               di PLN cabang Kupang dan cabang
                               Ende.
                               Diskriminasinya adalah CV. Kelinci
                               (agen PT. Spindo) sebagai pemenang
                               lelang 3 paket proyek tersebut
                               dimana sebelumnya mengajukan
                                                                         Laporan
                               pernawaran dengan menggunakan                           Tender
                                                                          Tidak
                               produk PT. Spindo didesak dan
                                                                         Lengkap
                               diarahkan untuk menggunakan produk
                               lain yang telah disiapkan oleh oknum
                               PLN dan mitranya tanpa ada
                               penjelasan dasar penolakan.
                               Indikasi lainnya adalah
                               persekongkolan dimana material tiang
                               besi yang diarahkan tersebut telah
                               tersedia, padahal pengadaan yang
                               wajar memakan waktu kurang lebih 2
                               minggu. Hal ini diduga telah terjadi
                               konsolidasi jauh sebelum proyek
                               tersebut dilelangkan.

199. Laporan mengenai          Materi laporan mengenai indikasi
     pengadaan tinta           persekongkolan dalam tender
     pemilu di KPU             pengadaan tinta pemilu di KPU dalam
                               bentuk :
                                   a. Pembuatan nota kesepahaman
                                       diantara pemasok tinta di KPU    Pemeriksaa     Tender
                                   b. Penunjukan perusahann yang        n Lanjutan
                                       tidak berkemampuan
                                   c. Perubahan harga penawaran
                                       secara ilegal

200. Laporan mengenai          Materi laporan mengenai indikasi
     pelelangan pekerjaan      persekongkolan antara PT. Mektan
     survey akan pelatihan     Babakan Tujuh (pemenang tender)
     di proyek                 dengan panitia tender dalam proses
                                                                       Penanganan
     Depkimpraswil             pelelangan    pekerjaan  kebutuhan                      Tender
                                                                         Laporan
                               survey akan pelatihan di proyek
                                                                         Selesai
                               pengembangan dan pembinaan jasa
                               konstruksi Depkimpraswil

201. Laporan mengenai          Materi laporan mengenai perilaku PT.
     perilaku pengelola        Duta Pertiwi selaku pengelola Ruko,                     Bukan
                                                                         Laporan
     Komplek Graha             Rukan dan Apartemen di Komplek                        kewenangan
                                                                          Tidak
     Cempaka Mas               Graha Cempaka Mas                                        KPPU
                                                                         Lengkap
202. Tembusan dari CV.         Tembusan surat Sanggahan Banding
     Kana Surya Gemilang       CV. Kana Surya Gemilang kepada
                                                                         Laporan
     kepada Bupati             Bupati Kebumen mengenai pengadaan                     Tembusan
                                                                          Tidak
     Kebumen                   Puskesmas Keliling serta Peralatan
                                                                         Lengkap
                               Medis APBD Kabupaten Kebumen




                                        Halaman   213 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________


                              Tahun 2004

203. -    Tembusan dari       Materi laporan mengenai pelarangan
         Ujatek Baru kepada   Ujatek Baru untuk ikut serta dalam
         Ketua Tim            tender pengadaan jasa penilai
         Pelaksana            independen inventarisasi dan penilaian
         Inventarisasi dan    aset Pertamina oleh Panitia pengadaan
         Penilaian Aset       dengan alasan Ujatek Baru pernah
         Pertamina            mengikuti penilaian aset Pertamina
                              sebelumnya. Alasan Pertamina adalah
     -    Tembusan dari       untuk mencari second opinion;
                                                                            Laporan
         Ujatek Baru kepada                                                               Tender
                                                                             Tidak
         Ketua Tim
                                                                            Lengkap
         Pelaksana
         Inventarisasi dan
         Penilaian Aset
         Pertamina

     -    Laporan kepada
         KPPU

204. Laporan persaingan       Materi laporan mengenai persaingan
     usaha tidak sehat oleh   tidak fair PT. Bakrie Telecom (d/h. PT.
     PT. Bakrie Telecom       Ratelindo)       yang     memanfaatkan
     (Esia) terhadap Telkom   layanan interkoneksi ke PSTN Telkom
                              yang berpola SKA (Sender Keeps All)
                              yang memungkinkan Esia (produk
                              Bakrie        Telecom)        melakukan
                              pembebasan biaya pulsa gratis untuk
                              panggilan lokal dari Esia ke PSTN
                              pada setiap hari Sabtu dan Minggu.
                              Fasilitas yang dimiliki Bakrie Telecom
                              ini     diperoleh     sebagai      bentuk
                              implementasi dari terbitnya Surat
                                                                           Penanganan   Penguasaan
                              Menparpostel No. KU.506/1/1/MPPT-
                                                                             Laporan       Pasar
                              97 tanggal 2 Januari 1997 mengenai
                                                                             Selesai
                              perjanjian      interkoneksi     jaringan
                              telekomunikasi sambungan telepon
                              lintas radio antara Ratelindo dengan
                              PSTN        Telkom.       PT.      Telkom
                              mengkhawatirkan ada anggapan dari
                              operator     telepon    lainnya     bahwa
                              Telkom tidak memberikan layanan
                              interkoneksi       secara     adil     dan
                              menganggap pola pemberlakuan SKA
                              secara timbal balik adalah tidak
                              proporsional dan merugikan PT.
                              Telkom;
205. Laporan mengenai         1. Materi laporan mengenai proses
     tender Asia Petroleum         tender Provision of Logistic Shore
     Development (Asahan)          Base in Medan yang diadakan
     Ltd.                          oleh Asia Petroleum Development
                                   (Asahan) Ltd. sebagai KPS dari BP
                                   Migas yang diduga Pelapor tidak
                                                                            Laporan
                                   berjalan sebagaimana mestinya                          Tender
                                                                             Tidak
                              2. Direktorat Penegakan Hukum
                                                                            Lengkap
                                   tanggal 29 Oktober 2004
                                   menyiapkan resume awal laporan,
                                   rekomendasi: perlu klarifikasi
                                   kepada Pelapor,




                                       Halaman    214 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


206. Laporan mengenai        Materi laporan mengenai dugaan
     persekongkolan tender   persekongkolan tender pengadaan alat
     alat kesehatan di       kesehatan di RSUD Kota Bekasi APBN
     RSUD Kota Bekasi        ’04 senilai Rp. 1,48 Milyar yang diduga
     APBN ‚04                dilakukan oleh Panitia Lelang,            Pemeriksaa        Tender
                             Pimbagpro Lelang, Kepala Dinas            n Lanjutan
                             Kesehatan Kota Bekasi dan Walikota
                             Bekasi.

207. Laporan mengenai        Materi laporan AP3MI (Asosiasi
     posisi dominan          Pengusaha Pemasok Pasar Modern
     Carrefour               Indonesia) mengenai perilaku
                             Carrefour yang menggunakan posisi
                             dominannya untuk menekan salah
                             satu pengusaha UKM (Sariboga Snack)       Pemeriksaa     Posisi Dominan
                             dalam upayanya memasok pisang             n Lanjutan
                             goreng merk PISGO ke Carrefour
                             dalam hal menetapkan syarat
                             perdagangan yang memberatkan

208. Laporan mengenai        Materi laporan DPD AKAINDO (Asosiasi
     monopoli PAM Jaya       Kontraktor Air Indonesia) Propinsi DKI
     dengan Thames Pam       Jakarta mengenai praktek monopoli
                                                                                        Kebijakan
     Jaya dan PAM            yang dilakukanoleh PAM Jaya yang          Disposisi ke
                                                                                       Pemerintah
     Lyonnaise Jaya          hanya memberikan perjanjian ekslusif       Direktorat
                                                                                        yang anti
                             pengelolaan air minum di Jakarta           Kebijakan
                                                                                       persaingan
                             hanya kepada 2 vendor, yaitu       PT.    Persaingan
                             Thames Pam Jaya dan PT PAM
                             Lyonnaise Jaya;
209. Laporan mengenai        Materi laporan PT Aulia Perdana Lintas
     monopoli di pelabuhan   Cargo mengenai praktek monopoli
     Teluk Bayur – Padang    angkutan truk dari dan ke pelabuhan
                             Teluk Bayur, Padang oleh Koperasi
                             Angkutan Barang Pelabuhan
                             (Kopanbapel) Teluk Bayur, Padang.
                             Akibat adanya monopoli tersebut           Pemeriksaa
                             adalah: harga jual jasa kapal laut            n            Monopoli
                             tinggi, terhambatnya kecepatan arus       Pendahulua
                             keluar masuk barang, ekonomi biaya            n
                             tinggi di sektor jasa angkutan laut,
                             tidak adanya investor yang berani
                             masuk ke pelabuhan dan tidak adanya
                             jaminan keamanan barang akibat
                             dipakainya truk tua;
210. Informasi mengenai      Informasi mengenai persekongkolan
     tender pengadaan pipa   tender No.082/D13920/2004 tentang
     FRP Pertamina           pengadaan pipa FRP Pertamina.
                                                                        Laporan
                             Identitas Pelapor tidak jelas dan tidak                     Tender
                                                                         Tidak
                             ada dokumen yang mendukung dari
                                                                        Lengkap
                             informasi tersebut.

211. Tembusan dari ARDIN     Tembusan ARDIN Yogyakarta kepada
     Yogyakarta kepada       Kepala BP DAS SOP perihal
     Kepala BP DAS SOP       Pembatalan Lelang pengadaan
                             rekanan untuk pengadaan bibit
                             tanaman dalam rangka Gerakan               Laporan
                                                                                        Tembusan
                             Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan       Tidak
                             (GNRHL) tahun 2004 karena adanya           Lengkap
                             pelanggaran Keppres 80/2003, tidak
                             transparan dan diskriminatif (dalam
                             hal penetapan score yang lebih tinggi




                                      Halaman   215 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                            kepada rekanan yang pernah terlibat
                            dalam GNRHL daripada perusahaan
                            yang belum pernah ikut dalam GNRHL
                            sebelumnya)

212. Laporan mengenai       Materi laporan Koperasi Kulak Mitra
     tender                 Pakuan ARDIN Jabar adalah mengenai
     pengadaanperalatan     persekongkolan tender (rekayasa RKS
     laboratorium di        sedemikian rupa menjurus kepada
     Departemen Energi      rekanan tertentu) dan pelanggaran
     dan Sumber Daya        pasal 14 Keppres 80/2003
     Mineral                (penambahan persyaratan
                            prakualifikasi di luar dari yang telah     Laporan    Tender
                            ditetapkan Keppres dengan alasan            Tidak
                            proyek adalah pekerjaan komplek).          Lengkap
                            Proyek yang ditenderkan adalah
                            Pengadaan Peralatan Laboratorium
                            dan Sarana Survei Geologi
                            Departemen Energi dan Sumber Daya
                            Mineral di Bandung. Nilai proyek Rp.
                            5,2 M.
213. • Tembusan dari LBH    1. Tembusan surat Somasi LBH Gransi
       Gransi Adil kepada       Adil (kuasa PT Jasa Hutan Tanaman
       Gubernur Sumut,          Industri) kepada Gubernur Sumut,
       dkk                      Kepala Dinas Jalan & Jembatan
                                Sumut, Pemimpin Pelaksana
    • Tembusan dari PT          Kegiatan Proyek Peningkatan Jalan
      Jasa Hutan                & Jembatan Propinsi Sumut-
      Tanaman Industri          Pematang Siantar dan Ketua Panitia
      kepada Gubernur           Pemilihan Langsung proyek karena
      Sumut                     Panitia telah memilih PT. Cipanas
                                Gita Cita Nusa sebagai pemenang,
                                padahal penawarannya mereka jauh
                                                                       Laporan
    • Tembusan dari LBH         lebih mahal daripada penawaran                   Tembusan
                                                                        Tidak
      Gransi Adil kepada        klien mereka. Nilai proyek Rp.
                                                                       Lengkap
      Gubernur Sumur,           5,992 M.
      dkk.                  2. Tembusan surat sanggahan banding
                               PT. Jasa Hutan Tanaman Industri
                               kepada Gubernur Sumut karena
                               mereka digugurkan panitia pada
                               evaluasi teknik. Alasan yang
                               diajukan: Berita Acara evaluasi
                               teknik tidak diberikan, pemenang
                               lelang adalah ranking 10 penawaran
                               harga.

214. Tembusan dari ARDIN    Tembusan dari ARDIN Yogyakarta
     Yogyakarta kepada      kepada Gubernur DIY Yogyakarta
     Gubernur DIY           mengenai persekongkolan tender
     Yogyakarta             pengadaan pakaian dinas harian PNS
                            dan pegawai tidak tetap di lingkungan
                                                                       Laporan
                            pemerintahan propinsi DIY                            Tembusan
                                                                        Tidak
                            Yogyakarta, indikasinya hanya satu
                                                                       Lengkap
                            peserta yang diijinkan Panitia untuk
                            mendapatkan hasil uji laboratorium
                            jenis kain yang dipersyaratkan dalam
                            RKS.
215. Laporan mengenai       Materi laporan Koperasi Kulak Mitra
     tender pengadaanalat   Pakuan ARDIN Jabar adalah mengenai         Laporan    Tender
     medik di RSUD          persekongkolan       tender     (panitia    Tidak
     Soreang                menyangkal ada kegiatan pelelangan         Lengkap




                                     Halaman    216 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                              kepada pelapor dan ada konsensus
                              antara pengusaha yang diundang dan
                              panitia sebelum terjadinya tender) dan
                              pelanggaran pasal Keppres 80/2003
                              (tidak ada pengumuman, pelapor tidak
                              diberikan dokumen lelang). Proyek
                              yang ditenderkan adalah Pengadaan
                              alat medik kesehatan di RSUD
                              Soreang-Bandung. Nilai proyek Rp. 1,5
                              M.

216. Tembusan dari CV.        Tembusan dari CV Intermed kepada
     Intermed kepada          Bupati PemKab Banjarnegara
     Bupati PemKab            mengenai persekongkolan tender
     Banjarnegara             pengadaan kendaraan dinas di DPRD
                              Kabupaten Banjarnegara, indikasinya
                                                                        Laporan
                              dipilihnya metode penunjukan                        Tembusan
                                                                         Tidak
                              langsung, tanpa didukung alasan yang
                                                                        Lengkap
                              jelas sebagaimana ketentuan Keppres
                              80, yaitu apabila penanganan darurat
                              dan barang pabrikan.

217. Tembusan dari CV.        Tembusan dari CV Sumber Agung
     Sumber Agung kepada      kepada Bupati PemKab Purworejo
     Bupati PemKab            mengenai persekongkolan tender
     Purworejo                pengadaan kendaraan dinas di
                              PemKab Purworejo, indikasinya
                                                                        Laporan
                              dipilihnya metode penunjukan                        Tembusan
                                                                         Tidak
                              langsung, tanpa didukung alasan yang
                                                                        Lengkap
                              jelas sebagaimana ketentuan Keppres
                              80, yaitu apabila penanganan darurat
                              dan barang pabrikan.

218. Laporan mengenai         Materi laporan Koperasi Mitra Pangan
     perjanjian pola          dan Agribisnis (Kompass) di Sukabumi
     Peternakan Inti Rakyat   adalah mengenai persaingan usaha
     di Sukabumi              tidak sehat di sektor peternakan ayam
                              pedaging dimana PT. Malindo Feedmill
                              and Group       (memiliki   + 4 anak
                              perusahaan) sebagai produsen pakan,
                              DOC dan obat-obatan ternak ayam
                                                                        Laporan   Perjanjian
                              membuat kontrak Peternakan Inti
                                                                         Tidak     Tertutup
                              Rakyat (PIR) yang memberatkan
                                                                        Lengkap
                              peternak dengan mewajibkan membeli
                              pakan dari mereka. Peternak tidak
                              memiliki pilihan lain, sebab pakan dari
                              produsen lain kualitas mutu dan
                              kuantitas pasokannya lebih rendah
                              yang bila dipaksakan akan beresiko
                              gagal panen..
219. Tembusan dari PT         Tembusan dari PT Bukit Apit Bumi
     Bukit Apit Bumi          Persada kepada Total E&P Indonesie
     Persada kepada Total     mengenai pelanggaran prosedur
     E&P Indonesie            tender yang dilakukan oleh panitia
                                                                        Laporan
                              tender No. DDSERV/PCK4-ONSH/COM-                    Tembusan
                                                                         Tidak
                              020 Development Division Project
                                                                        Lengkap
                              Construction Supervision Service
                              Contract for Nitrogen Leak Test.

220. Tembusan dari            Tembusan dari Gabungan Pembela
                                                                                  Tembusan
     Gabungan Pembela         Sukarela kepada Ketua Pansus Pasar        Laporan




                                       Halaman   217 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


       Sukarela kepada Ketua   Tanah Abang untuk meminta                   Tidak
       Pansus Pasar Tanah      dukungan Pansus dalam                      Lengkap
       Abang                   menyelesaikan sengketa antara PD
                               Pasar Jaya dengan pedagang pasar
                               Tanah Abang.
221. Tembusan dari CV          Tembusan dari CV Sumber Agung
     Sumber Agung kepada       kepada Pimpro Pengadaan Alat Mesin
     Pimpro Pengadaan Alat     Pertanian Dinas Prop Jawa Barat
     Mesin Pertanian Dinas     mengenai pengaduan atas kesalahan
                                                                          Laporan
     Prop Jabar                prosedur lelang pengadaan alat mesin                      Tembusan
                                                                           Tidak
                               pertanian pada proyek peningkatan
                                                                          Lengkap
                               produktivitas pertanian di Prop Jawa
                               Barat tahun anggaran 2004.



                                              Tahun 2005
222.    Laporan mengenai       Materi laporan mengenai indikasi
        Lelang                 adanya pelanggaran Undang-undang
        pembangunan            No.5/1999   pada    proses    lelang      Rekomendasi
                                                                                           Tender
        terminal agrobisnis    pembangunan terminal agrobisnis kota      Laporan Tidak
        kota Dumai             Dumai                                       Lengkap

223.    Laporan pelaksanaan    Materi laporan pelelangan gula ilegal
        lelang gula ilegal     yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
        yang tidak             Negeri Jakarta Utara yang tidak           Pemeriksaan       Tender
        transparan dan         transparan.                               Pendahuluan
        Monopoli
224.    Tembusan dari CV       Tembusan dari CV Sumber Agung
        Sumber Agung           kepada Purchasing Committee of
        kepada Purchasing      Subject for the improvement Services
        Committee of           DHS-ADB Bali Prov. Procurement of
        Subject for the        Electronic Non Medical Equipment ADB
        improvement            Loan 1810-INO mengenai klarifikasi
                                                                         Laporan Tidak   Tembusan
        Services               terhadap pembatalan pemenang lelang
                                                                           Lengkap
                               Procurement of Electronic Non Medical
                               Equipment ADB Loan 1810-INO di
                               Dinas Kesehatan Prop. Bali tahun
                               2004.

225.    Tembusan dari          Tembusan dari FPDUI kepada Komisi
        FPDUI kepada Komisi    Pemberantasan Korupsi mengenai
        Pemberantasan          penyimpangan proses lelang
                                                                         Laporan Tidak   Tembusan
        Korupsi                pengadaan barang dan jasa di
                                                                           Lengkap
                               lingkungan pemkab Sukabumi selama
                               tahun 2004.
226.    Tembusan dari CV       Tembusan dari CV Sumber Agung
        Sumber Agung           kepada kepada Chairman of
        kepada Chairman of     Procurement Committee of Project for
        Procurement            the Improvement of health service in
        Committee of Project   Southeast Sulawesi mengenai               Laporan Tidak   Tembusan
        for the Improvement    sanggahan peserta lelang .                  Lengkap
        of health service in
        Southeast Sulawesi

227.    Tembusan dari PT       Tembusan dari PT Ridlatama Bangun
        Ridlatama Bangun       Usaha kepada Gubernur Kepulauan
        Usaha kepada           Riau perihal Sanggahan atas jawaban       Laporan Tidak   Tembusan
        Gubernur Kepulauan     sanggahan banding di proyek                 Lengkap
        Riau                   pengadaan kendaraan dinas bermotor




                                        Halaman    218 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


                              Sekretariat Daerah Propinsi Kepulauan
                              Riau.

228.   Laporan pengadaan      1. Materi laporan pengadaan barang
       barang dan jasa           dan jasa satpam di Jasa Marga yang
       satpam di Jasa            dilaksanakan oleh Jasa Marga
       Marga                     membatasi calon peserta lelang
                                 dengan menerapkan persyaratan
                                 pengalaman 3 tahun menangani
                                 keamanan di jalan Toll dalam
                                 pengumuman lelang;
                                                                       Laporan Tidak     Tender
                              2. Klarifikasi terlaksana tanggal 31
                                                                         Lengkap
                                 Januari 2005, hasilnya Pelapor
                                 diminta untuk memperbaiki laporan
                                 dan melengkapi data pendukung
                                 laporan.
                              3. Pelapor tidak memperbaiki laporan
                                 dan melengkapi data pendukung

229.   Tembusan dari LSM      Tembusan dari LSM Gaung Rakyat
       Gaung Rakyat           kepada Jaksa Agung perihal laporan
       kepada Jaksa Agung     kongkalikong Kepala PU Kab.
                              Siak dengan kontraktor pelaksana         Laporan Tidak   Tembusan
                              proyek jembatan Sei-Gasib dengan           Lengkap
                              nilai proyek Rp. 5 Milyar.

230.   Tembusan dari CV       Tembusan dari CV Sumber Agung
       Sumber Agung           kepada Bupati Klaten mengenai
       kepada Bupati Klaten   pengaduan penyimpangan Keppres 80
                              Tahun 2003 dan indikasi tindak pidana
                                                                       Laporan Tidak   Tembusan
                              KKN pada pengadaan mobil dan motor
                                                                         Lengkap
                              tahun 2004 di bagian perlengkapan
                              pemerintah Kabupaten Klaten.

231.   Laporan Pegawai PT.    Laporan mengenai penghalangan
       Rengganis Perdana      kesempatan usaha taksi oleh Pemkab
                                                                                       Persaingan
       Argonindo              Jember tetapi laporan tidak jelas
                                                                       Laporan Tidak   usaha tidak
                              mengenai identitas para pihak yang
                                                                         Lengkap          sehat
                              dilaporkan dan dugaan pasal yang
                              dilanggar
232.   Laporan persaingan     laporan mengenai persaingan usaha
       usaha tidak sehat      tidak sehat pada usaha outsourcing
       pada usaha             jasa cleaning service di PT CENTEX.                      Persaingan
       outsourcing jasa       Persaingan usaha tidak sehat             Laporan Tidak   usaha tidak
       cleaning service di    dilakukan dengan cara penyerobotan         Lengkap          sehat
       PT CENTEX              karyawan, pemalsuan data
                              keanggotaan Jamsostek
233.   Laporan tender         Laporan mengenai dugaan kecurangan
       pengadaan mobil        dalam tender pengadaan mobil dan
       dan motor di CERD      motor pada CERD Project dirjen
       Project Ditjen         pemberdayaan depdagri.                   Laporan Tidak     Tender
       Pemberdayaan                                                      Lengkap
       Masyarakat Desa
       Depdagri
234.   Laporan tender         Laporan mengenai dugaan kecurangan
       pengadaan              dalam tender pengadaan excavator
       excavator dan          dan dump-truck di dirjen sumberdaya
       dump-truck di dirjen   air departemen PU.                       Laporan Tidak     Tender
       sumberdaya air                                                    Lengkap
       Departemen PU.




                                       Halaman   219 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________


235.   Tembusan laporan       Tembusan Laporan KMPJK kepada
       Koalisi Masyarakat     Presiden RI perihal Peninjauan
                                                                                         Kebijakan
       Peduli Jasa            Kembali/Pencabutan Kepmen                  Disposisi ke
                                                                                        Pemerintah
       Konstruksi (KMPJK)     Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003              Direktorat
                                                                                         yang anti
                              yang tidak sesuai dengan Keppres            Kebijakan
                                                                                        persaingan
                              80/2003                                    Persaingan

236.   Tembusan dari          1. Tembusan dari Dealer Honda
       Dealer Honda AHASS        AHASS 139 di Binjai SUMUT perihal
       139 kepada                kerugian akibat penghentian
       CV.Indako, PT. Astra      kiriman sepeda motor Honda oleh
       Honda Motor, dan          distributornya
       Menteri Sekretaris     2. Tembusan kedua dari Dealer Honda
       Negara RI                 AHASS 139 di Binjai SUMUT perihal
                                 pencabutan hak dealer
                              3. Tembusan dari Dealer Honda
                                 AHASS 139 perihal penyelesaian
                                 dengan cara yang baik                  Laporan Tidak   Tembusan
                              4. Tembusan dari Dealer Honda               Lengkap
                                 AHASS 139 perihal permohonan
                                 bantuan untuk menanggapi
                                 persoalan
                              5. Sekretariat telah mengirim surat
                                 bo. 190/SET/DE/III/2005 tanggal
                                 23 Maret 2005 tentang tanggapan
                                 laporan yang tidak berkaitan
                                 dengan isu persaingan

237.   Tembusan laporan       Tembusan laporan Forum Penyelamat
       Forum Penyelamat       Dunia Usaha Indonesia (FPDUI) perihal
       Dunia Usaha            klarifikasi hasil monitoring proyek di
       Indonesia (FPDUI)      DEPTAMBEN RI yang diduga                  Laporan Tidak   Tembusan
       kepada Mentamben       melanggar ketentuan                         Lengkap
       RI

238.   Memorandum KPD         1. Memorandum KPD Surabaya perihal
       Surabaya perihal          monopoli jasa internet oleh
       monopoli jasa             Telkomnet Instan berupa penetapan                        Posisi
       internet                  tarif promosi yang lebih rendah dari                   Dominan &
                                 harga pulsa telepon Telkom sendiri      Monitoring     Predatory
                              2. Akan dilakukan monitoring                                Pricing
                                 struktural oleh Sekretariat

239.   Memorandum KPD         1. Memorandum KPD Surabaya perihal
       Surabaya perihal          persaingan bidang garam
       persaingan bidang         berdasarkan laporan Asosiasi Petani
       garam                     Garam Rakyat Sampang (APEGAR)
                                 perihal perjanjian tertutup yang
                                 dilakukan PT. Budiono Madura
                                                                                        Perjanjian
                                 Bangun Persada
                                                                         Monitoring      Tertutup
                              2. Sekretariat mengirimkan surat no.
                                 126/SET/DE/II/2005 tanggal 24
                                 Februari 2005 perihal tanggapan
                                 laporan yang menginformasikan
                                 monitoring garam sedang dilakukan




                                       Halaman   220 Laporan 5 Tahun KPPU
       _____________________________________________________________________


240.     Memorandum             Memorandum Kasubdit Monitoring
         Kasubdit Monitoring    Pelaku Usaha DPH KPPU perihal
         Pelaku Usaha DPH       Dugaan Monopoli penyediaan jasa real       Pemeriksaan       Monopoli
         KPPU                   time information di BEJ                    Pendahuluan

241.     Memorandum             Memorandum Kasubdit Monitoring
         Kasubdit Monitoring    Pelaku Usaha DPH KPPU perihal                              Persekongkola
                                                                           Pemeriksaan
         Pelaku Usaha DPH       dugaan persekongkolan tender multi                           n Tender
                                                                           Pendahuluan
         KPPU                   years DPU Prop. Riau
242.     Laporan pengadaan      Laporan perihal penunjukan langsung
         buku pelajaran         pengadaan buku pelajaran untuk                              Persaingan
                                SD,SMP dan SMU di berbagai                   Penelitian     usaha tidak
                                Kabupaten/Kota di DIY dan Jateng            Sekretariat        sehat
                                kepada PT Balai Pustaka.
243      Memorandum KPD         Memorandum KPD Surabaya tentang                             Persaingan
         Surabaya perihal       sharing pendapatan wartel yang tidak         Penelitian     usaha tidak
         sharing wartel         seimbang                                    Sekretariat        sehat
244      Laporan Tender         Laporan tentang dugaan pelanggaran
         Pengadaan Jasa         dalam tender Pengadaan Jasa
         Outsourcing            Outsourcing Teknologi Informasi BTN        Pemeriksaan        Tender
         Teknologi Informasi    Syariah 2004                               Pendahuluan
         BTN Syariah 2004
245      Tembusan dari CV.      Tembusan dari CV. Sumber Agung
         Sumber Agung           kepada The Chairman of Procurment
         kepada The             Committee       of  Project   for    the
         Chairman of            Improvement of Health Service DHS-
         Procurment             ADB      Southeast   Sulawesi    perihal
         Committee of Project   klarifikasi jawaban surat sanggahan        Laporan Tidak    Tembusan
         for the Improvement    lelang      Procurment     of     Health     Lengkap
         of Health Service      Information System Equipment for
         DHS-ADB Southeast      Hospitals & Health Centers ADB Loan
         Sulawesi               1810-INO di Dinas Kesehatan Prop.
                                Sulawesi Tenggara
246      Tembusan CV. Nunas     Tembusan CV. Nunas Mandiri Agung
         Mandiri Agung          kepada Manager PLN Cilacap perihal
                                                                           Laporan Tidak    Tembusan
         kepada Manager PLN     penjelasan Sertifikat Penetapan
                                                                             Lengkap
         Cilacap                Penanggung Jawab Teknik (SPPJT)
247      Memorandum KPD         Memorandum KPD Surabaya perihal
         Surabaya perihal       persekongkolan tender pengadaan
         persekongkolan         mobil di Pemkot Surabaya
                                                                             Penelitian       Tender
         tender pengadaan
                                                                            Sekretariat
         mobil di Pemkot
         Surabaya
248      Laporan tentang        Laporan mengenai persekongkolan
         Pengadaan              tender pengadaan kendaraan dinas di
         Kendaraan Dinas        Sekda Prop. Kep Riau.                        Penelitian       Tender
         Sekda Prov.                                                        Sekretariat
         Kepulauan Riau
249      Laporan tentang        1 Laporan tentang adanya monopoli
         Monopoli Jasa            jasa asuransi atas barang milik
         Asuransi                 pemerintah daerah di lingkungan
                                  Pemda DKI atas dasar Instruksi
                                  Menteri Dalam Negeri No. 19/1997                           Kebijakan
                                                                            Disposisi ke
                                  yang menunjuk Asuransi Bangun                             Pemerintah
                                                                             Direktorat
                                  Askrida                                                    yang anti
                                                                             Kebijakan
                                2 Memorandum no.                                            persaingan
                                                                            Persaingan
                                  43/M/D.2/III/2005 kepada Direktur
                                  Kebijakan Persaingan perihal
                                  laporan bidang asuransi yang
                                  merupakan isu kebijakan




                                         Halaman    221 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


                                    persaingan




250     Laporan dari            1 Laporan     tentang   kepengurusan
        Koperasi Pedagang         perhimpunan penghuni yang selalu
        Pasar Mangga Dua          dipegang oleh pihak PT. Duta
                                  Pertiwi selaku developer dengan
                                  tidak melibatkan penghuni sehingga
                                  dapat     melakukan     penunjukan
                                                                                            Bukan
                                  pengelola gedung yang menetapkan
                                                                          Laporan Tidak    Yurisdiksi
                                  service charge secara sepihak
                                                                            Lengkap          KPPU
                                2 Sekretariat      mengirim     surat
                                  no.183/SET/DE/III/2005 tanggal 22
                                  Maret 2005 perihal tanggapan
                                  laporan yang tidak termasuk hukum
                                  persaingan usaha

251     Laporan persaingan      1   Laporan tentang persaingan
        usaha tidak sehat         usaha tidak sehat bidang inspeksi
        bidang inspeksi           pembangkit listrik
        pembangkit listrik      2   Sekretariat mengirim surat no.
                                  180/SET/DE/III/2005 tanggal 21                             Posisi
                                  Maret 2005 perihal klarifikasi                          Dominan &
                                                                            Penelitian
                                3   Klarifikasi terlaksana tanggal 23                      Integrasi
                                                                           Sekretariat
                                  Maret 2005. Hasilnya adalah                               Vertikal
                                  pelapor akan memperbaiki laporan
                                  terutama pada unsur terlapor dan
                                  dugaan pasal yang dilanggar

252     Tembusan                Tembusan surat Sigap-Purak kepada
        permintaan ralat        Panitia Pengadaan Barang/Jasa Subag.
        pengumuman lelang       Umum Dinkop UKM Jabar, DPU Pemkot
                                Tasikmalaya, dan Bappeda Jabar
                                                                          Laporan Tidak   Tembusan
                                perihal permintaan ralat pengumuman
                                                                            Lengkap
                                lelang pada surat kabar yang tidak
                                sesuai Keppres 80/2003

253     Informasi syarat        Informasi syarat mengikuti pelelangan
        pelelangan yang         di lingkungan Departemen PU dan
        bertentangan            RSUD Sumedang yang bertentangan           Laporan Tidak     Tender
        dengan Keppres          dengan Keppres 80/2003                      Lengkap
        80/2003
254     Laporan kasus           Laporan indikasi korupsi yang
        korupsi di Kabupaten    berkaitan dengan penunjukan                               Persaingan
        Pemalang                langsung pengadaan buku pelajaran           Penelitian    usaha tidak
                                untuk SD/MI di KabupatenPemalang           Sekretariat       sehat
                                kepada PT Balai Pustaka
255     Penjelasan              1. Penjelasan tentang prakualifikasi
        Prakualifikasi Proyek      proyek multi years Riau bahwa
        Multi Years Riau           telah terlaksana sesuai persyaratan
                                   & adanya anggapan bahwa kasus
                                   tender berasal dari laporan pegawai
                                                                           Kirim surat      Tender
                                   PT.Brantas Abipraya
                                                                             balasan
                                2. Sekretariat mengirim surat no.
                                   227/SET/DE/IV/2005 tanggal 4
                                   April 2005 perihal tanggapan
                                   penjelasan
256     Laporan kenaikan        Laporan keluhan atas kenaikan harga                         Kartel




                                          Halaman   222 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


        harga komponen         komponen body metal jacket pada            Penelitian
        body metal jacket      baterai secara sepihak yang diduga        Sekretariat
        pada baterai           dilakukan oleh kartel melalui Asosiasi
                               Produsen Kemas Kaleng Indonesia
257     Permohonan             1. Laporan tentang penolakan
        audiensi tentang          distributor nasional kepada pelapor
        distribusi minuman        untuk menjadi distributor wilayah
        beralkohol                kembali karena telah menunjuk
                                  pihak lain dalam mendistribusikan                        Bukan
                                  minuman beralkohol                    Laporan Tidak     Yurisdiksi
                               2. Sekretariat mengirim surat no.          Lengkap           KPPU
                                  243/SET/DE/IV/2005 tanggal 11
                                  April 2005 perihal tanggapan
                                  laporan yang bukan yurisdiksi KPPU

258     Permohonan             1. Informasi tentang dugaan
        audiensi tentang          pelanggaran UU 5/1999 yaitu
        monopoli dan              monopoli dan monopsoni pada
        monopsoni pada            industri mesin gergaji
        industri mesin         2. Sekretariat mengirim surat no.
        gergaji                   246/SET/DE/IV/2005 tanggal 11
                                                                                         Monopoli &
                                  April 2005 perihal tanggapan          Laporan Tidak
                                                                                         Monopsoni
                                  kepada pemohon audiensi bahwa           Lengkap
                                  bila terdapat dugaan kuat
                                  pelanggaran UU 5/1999 sebaiknya
                                  disampaikan dalam bentuk laporan
                                  tertulis.

259     Tembusan               Tembusan sanggahan kepada
        sanggahan tentang      Pertamina tentang pelelangan
        pelelangan di          pekerjaan FEED dan detail engineering
                                                                        Laporan Tidak    Tembusan
        Pertamina              design pembangunan pipa transmisi
                                                                          Lengkap
                               uap panas bumi Area Geothermal
                               Lahendong
260     Laporan perselisihan   1. Laporan mengenai adanya
        pemegang saham            perselisihan diantara pemegang
                                  saham perusahaan joint venture
                                  yang bergerak dlm bidang
                                  kelistrikan                                               Bukan
                                                                        Laporan Tidak
                               2. Sekretariat mengirim surat no.                        Yuridiksi KPPU
                                                                          Lengkap
                                  272/SET/DE/IV/2005 tanggal 19
                                  April 2005 perihal tanggapan
                                  laporan yang bukan yurisdiksi KPPU

261     Tembusan               Tembusan mengenai permohonan
        permintaan              penjelasan mengenai pelaksanaan
                                                                        Laporan Tidak    Tembusan
        penjelasan              pelelangan pengadaan barang dan
                                                                          Lengkap
                                jasa lainnya di PT Pertamina
262     Laporan tender         1. Laporan tanpa identitas Pelapor
        cleaning service di       tentang peraturan tender cleaning
        Bandara Soekarno          service di PT. Angkasa Pura II
        Hatta                     Bandara Soekarno Hatta tentang
                                  keharusan memiliki rekening 3
                                  bulan terakhir dengan saldo Rp. 700
                                  juta sehingga membatasi               Laporan Tidak      Tender
                                  persaingan usaha                        Lengkap
                               2. Sekretariat menghubungi panitia
                                  tender dan mendapat informasi
                                  bahwa syarat untuk peserta tender
        Tembusan tentang          adalah untuk mengukur
        tender cleaning           kemampuan peserta dan saat ini




                                        Halaman   223 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________


        service di Bandara        tender baru memasuki proses
        Soekarno Hatta            aanwijzing
                               3. Tembusan kepada Dirut Angkasa
                                  Pura II tentang peraturan tender
                                  cleaning service di PT. Angkasa
                                  Pura II Bandara Soekarno Hatta
                                  tentang keharusan memiliki
                                  rekening 3 bulan terakhir dengan
                                  saldo Rp. 700 juta sehingga
                                  membatasi persaingan usaha dan
                                  melanggar Keppres 80/2003
                               4.
263     Laporan tarif          1. Laporan pengaduan tarif bongkar
        bongkar muat di           muat di pelabuhan Belawan (PT.
        pelabuhan Belawan         Pelindo I) yang terlalu tinggi
                               2. Sekretariat mengirim surat no.
                                  271/SET/DE/IV/2005 tanggal 19
                                  April 2005 perihal klarifikasi                         Posisi
                                                                          Penelitian
                               3. Klarifikasi terlaksana pada 20 April                  Dominan
                                                                         Sekretariat
                                  2005. Pelapor menginformasikan
                                  bahwa tarif belum ditetapkan.
                                  Sekretariat menunggu dokumen
                                  tambahan & penetapan tarif akhir.

264     Laporan                1. Laporan persekongkolan proses
        persekongkolan            tender di RSU Cibitung Kab. Bekasi
        proses tender di RSU      yang diumumkan dengan cara
        Cibitung Kab. Bekasi      pascakualifikasi namun realisasinya
                                  adalah prakualifikasi
        Tembusan
                                                                          Penelitian     Tender
        pengumuman             2. Tembusan kepada panitia lelang
                                                                         Sekretariat
        pelelangan RSU            tentang persekongkolan proses
        Cibitung Kab. Bekasi      tender di RSU Cibitung Kab. Bekasi
                                  yang pengumuman dan prosesnya
                                  tidak sesuai dengan Keppres
                                  80/2003
265     Memorandum KPD         1.    Memorandum KPD Medan perihal
        Medan perihal             kesepakatan tarif dasar pelayanan
        kesepakatan tarif         kontainer oleh ASDECI Sumut             Penelitian   Price Fixing
        dasar pelayanan                                                  Sekretariat
        kontainer




                                        Halaman   224 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                                                                    LAMPIRAN


                                                                        3
DAFTAR SARAN DAN PERTIMBANGAN
KEBIJAKAN KEPADA PEMERINTAH
TAHUN 2000-2005
                   Sumber, Materi                                         Tangapan
   No,/Tgl.
                   Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
    Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                   Isu Persaingan                                       Perkembangan
 Tujuan Surat
                       Usaha                                            Permasalahan
       1                   2                           3                     4
 1.                Sumber dan Materi 1. Agar pelaku usaha tidak
                   Kebijakan:            melakukan praktek kartel
 Surat No.               Adanya          harga (tarif) yang anti
 56/K/IV/2001            praktek         persaingan dan
 tanggal 4 April         penetapan       merugikan konsumen
 2001                    harga/tarif     secara keseluruhan.
 mengenai Tarif          taksi di        Kartel harga (tarif)
 Taksi kepada            Jakarta         tersebut melanggar UU 5
 Menteri                                 Tahun 1999 pasal 11
 Perhubungan       Isu Persaingan        tentang kartel.
 dan               Usaha:             2. Masing-masing pelaku
 Telekomunikas           Proses          usaha pelayanan jasa
 i                       penetapan       taksi (sesuai standar yang
                         harga,          diberlakukan) diberi
                         perilaku        kebebasan untuk
                         asosiasi dan    menentukan atau
                         pelaku          menetapkan harga sesuai
                         usaha           dengan kemampuan dan
                         tertentu        esensi yang dimilikinya.
                         diduga          Kebebasan menetapkan
                         sudah           harga yang lebih rendah
                         mengarah        dari pelaku usaha lainnya
                         pada            dan memperhatikan
                         tindakan-       kepentingan konsumen
                         tindakan        pada dasarnya
                         anti            merupakan mekanisme




                                   Halaman   225 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                            Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                           Permasalahan
      1                 2                           3                     4
                      persaingan      persaingan yang sehat.
                      yang         3. Asosiasi, pelaku usaha
                      menggangg       atau pihak manapun tidak
                      u               dibenarkan (berdasarkan
                      berlangsung     UU No. 5 Tahun 1999)
                      nya             bersama dengan pelaku
                      kegiatan        usaha lainnya
                      usaha           menetapkan harga
                      pelayanan       (menaikkan harga) secara
                      jasa taksi      bersama-sama sehingga
                      yang efisien    merugikan masyarakat
                      dan efektif.    luas.
                      Hal tersebut
                      tidak
                      mendorong
                      adanya
                      persaingan
                      di antara
                      pelaku
                      usaha,
                      dimana
                      persaingan
                      dapat
                      mendorong
                      meningkatn
                      ya kualitas
                      pelayanan
                      taksi dan
                      akan
                      menguntung
                      kan
                      konsumen.

2.               Sumber dan Materi         a. Menteri
                 Kebijakan:                   Perhubungan dan
Surat No.              Surat                  Telekomunikasi
125/K/V/2001           Keputusan              mencabut
tanggal 29 Mei         Menteri                kewenangan
2001 tentang           Perhubunga             Organda untuk
Tarif Taksi            n No.                  menetapkan tarif
kepada                 PR.306/1/7/            taksi
Menteri                PHB-98              b. Penetapan tarif
Perhubungan            tanggal 4              taksi hendaknya
dan                    Mei 1998               dilaksanakan




                                Halaman   226 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                            Permasalahan
      1                 2                            3                     4
Telekomunikas         mengenai                  berdasarkan
i                     pelimpahan                keputusan Menteri
                      wewenang                  Perhubungan dan
                      penetapan                 Telekomunikasi,
                      tarif taksi               sedangkan
                      dari                      perhitungan tarif
                      Pemerintah                dilakukan oleh
                      ke                        suatu panitia yang
                      Organisasi                keanggotaannya
                      Angkutan                  sekurang-
                      Darat                     kurangnya terdiri
                      (ORGANDA)                 dari unsur
                      .                         ORGANDA, wakil
                                                konsumen,
                Isu Persaingan                  pemerintah daerah
                Usaha:                          dan Dewan
                      Wewenang                  Perwakilan Rakyat
                      yang dimiliki             Daerah.
                      ORGANDA
                      untuk
                      menetapkan
                      tarif taksi
                      akibat
                      adanya
                      pelimpahan
                      wewenang
                      Pemerintah
                      kepada
                      ORGANDA
                      tersebut
                      kemungkina
                      n melanggar
                      UU 5 Tahun
                      1999 Pasal
                      5 mengenai
                      larangan
                      penetapan
                      harga oleh
                      sesama
                      pelaku
                      usaha.
                      Adanya
                      penetapan
                      harga tidak




                                 Halaman   227 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                            Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                           Permasalahan
      1                 2                           3                      4
                      mendorong
                      persaingan
                      diantara
                      pelaku
                      usaha,
                      dimana
                      persaingan
                      dapat
                      mendorong
                      meningkatn
                      ya kualitas
                      pelayanan
                      dan
                      menguntung
                      kan
                      konsumen.

3.              Sumber dan Materi 1. Menteri Perhubungan dan         Menhub
                Kebijakan:            Telekomunikasi mencabut        mencabut
Surat No.             Perjanjian      pelimpahan wewenang            kewenangan
206/K/VII/200         berupa          yang diberikan kepada          INACA dan
1 tanggal 30          kesepakatan     INACA dalam menetapkan         menderegulasi
Juli 2001             penetapan       tarif pelayanan ekonomi        industri
tentang               tarif           penumpang angkutan             penerbangan.
Penetapan             pelayanan       udara niaga berjadwal
Tarif Oleh            angkutan        dalam negeri
INACA                 udara niaga     sebagaimana tercantum
(Indonesia            berjadwal       dalam Surat Keputusan
National Air          dalam           Menteri Perhubungan No.
Carriers              negeri yang     25 Tahun 1997.
Association)          dilakukan    2. Menteri Perhubungan dan
kepada                INACA           Telekomunikasi
Menteri               karena          membatalkan
Perhubungan           adanya          kesepakatan harga yang
dan                   pelimpahan      dibuat INACA
Telekomunikas         kewenangan 3. Dalam penetapan struktur
i                     dari Menteri    dan golongan tarif
                      Perhubunga      pelayanan ekonomi
                      n melalui SK    angkutan udara niaga
                      Menteri         berjadwal hendaknya
                      Perhubunga      Pemerintah
                      n No. 25        memperhatikan
                      Tahun 1997      kepentingan masyarakat
                                      dan kepentingan




                                Halaman   228 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                          Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                            Permasalahan
     1                2                            3                     4
               Isu Persaingan           penyelenggaraan
               Usaha:                   angkutan udara niaga
                     Adanya             sebagaimana tercantum
                     perjanjian         dalam UU No. 5 Tahun
                     penetapan          1999.
                     harga yang
                     dilakukan
                     INACA
                     dalam
                     menetapkan
                     tarif
                     pelayanan
                     ekonomi
                     angkutan
                     udara niaga
                     berjadwal
                     dalam
                     negeri,
                     termasuk
                     dalam
                     perjanjian
                     yang
                     melanggar
                     Pasal 5 UU
                     No. 5 Tahun
                     1999.
                     Penetapan
                     harga tarif
                     tersebut,
                     tidak
                     mendorong
                     persaingan
                     diantara
                     pelaku
                     usaha,
                     dimana
                     persaingan
                     dapat
                     mendorong
                     meningkatn
                     ya kualitas
                     pelayanan
                     serta
                     efisiensi




                              Halaman    229 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                            Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                           Permasalahan
      1                 2                           3                        4
                      perusahaan
                      yang pada
                      akhirnya
                      akan
                      memberikan
                      keuntungan
                      kepada
                      konsumen.

4.              Sumber dan Materi Terkait hal tersebut, KPPU         Walaupun tidak
                Kebijakan :       menyarankan beberap hal            terdapat
Surat No.             - SK        sebagai berikut :                  tanggapan
62/K/II/2002            Menteri   1. Agar Departemen Agama           resmi, tetapi
tanggal 12              Agama        mengupayakan                    Pemerintah
Pebruari 2002           No.          pendekatan lain dalam           hingga saat ini
tentang                 518/2001     upaya penyediaan                belum
Kebijakan               tentang      informasi tentang halalnya      menerapkan
Penggunaan              Pedoman      suatu produk sehingga           stiker/label halal
Stiker/Label            dan Tata     tidak menambah beban            tersebut.
Halal kepada            Cara         yang tidak perlu kepada
Menteri Agama           Pemeriksa    konsumen
                        an dan    2. Apabila dalam penyediaan
                        Penetapa     informasi halal tersebut
                        n Pangan     melibatkan pelaku usaha
                        Halal        percetakan maka
                      - SK           pengadaannya sebaiknya
                        Menteri      dilakukan melalui tender
                        Agama        transparan
                        No.       3. Supaya dilakukan
                        519/2001     perbaikan sistem
                        tentang      sertifikasi terlebih kepada
                        Lembaga      fungsi dan tugas Lembaga
                        Pelaksana    Pelaksana Pemeriksa
                        an           Pangan Halal
                        Pemeriksa
                        an
                        Pangan
                        Halal
                      -     SK
                        Menteri
                        Agama
                        No.
                        525/2001
                        tentang




                                Halaman   230 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



                Sumber, Materi                                          Tangapan
  No,/Tgl.
                Kebijakan, dan                                         Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                Isu Persaingan                                        Perkembangan
Tujuan Surat
                    Usaha                                             Permasalahan
     1                  2                            3                     4
                        Penunjuk
                        kan
                        Perum
                        Peruri
                        sebagai
                        Pelaksana
                        Percetaka
                        n Label
                        Halal

               Isu Persaingan
               Usaha:
                     KPPU
                     memberikan
                     beberapa
                     pandangan
                     terkait
                     dengan
                     pelaksanaan
                     3 peraturan
                     tersebut,
                     sebagai
                     berikut :
                     1. Penempel
                        an stiker
                        Halal
                        pada
                        setiap
                        kemasan
                        barang
                        pangan
                        akan
                        mengakib
                        atkan
                        tambahan
                        biaya
                        produksi
                        dan
                        distribusi.
                        Tambaha
                        n biaya
                        tersebut
                        memiliki
                        beban




                                 Halaman   231 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                          Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                           Permasalahan
     1                2                           3                     4
                      yang
                      berbeda
                      menurut
                      skala
                      usaha,
                      dimana
                      usaha
                      kecil dan
                      menenga
                      h akan
                      memperol
                      eh
                      tambahan
                      beban
                      yang
                      lebih
                      berat jika
                      dibanding
                      kan
                      beban
                      yang
                      ditanggun
                      g pelaku
                      usaha
                      besar.
                   2. Pelaksana
                      an
                      penerapa
                      n stiker
                      Halal
                      tersebut
                      juga akan
                      membing
                      ungkan/s
                      ulit untuk
                      diterapka
                      n oleh
                      lembaga
                      sertifikat
                      luar
                      negeri
                      yang
                      diakui
                      Majelis




                              Halaman   232 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                           Permasalahan
      1                 2                           3                     4
                         Ulama
                         Indonesia

5.               Sumber dan Materi   1. Masyarakat pengguna
                 Kebijakan:             jasa angkutan berhak
Surat No.              Rencana          untuk memperoleh
243/K/VII/200          pengusaha        pelayanan transportasi
2 tanggal 2            angkutan         yang memadai dan
Juli 2002              bus kota         terjangkau dalam hal
mengenai               untuk            kemampuan mereka
Penetapan              menaikkan        memperoleh layanan
Tarif Bus Kota         tarif bus        tersebut.
Patas AC Non           kota patas    2. Mengenai keinginan
Ekonomi                AC non           pengusaha untuk
kepada Ketua           ekonomi          menaikkan tarif angkutan
DPD                    secara           bus kota patas AC non
Organisasi             bersama-         ekonomi, hendaknya
Angkutan               sama pada        memperhatikan peraturan
darat                  bulan Juni       perundang-undangan
(ORGANDA)              2002             yang berlaku khususnya
DKI Jakarta                             dalam UU No. 5 Tahun
                 Isu Persaingan         1999 tentang Larangan
                 Usaha:                 Praktek Monopoli dan
                       Penetapan        Persaingan usaha Tidak
                       harga oleh       Sehat
                       operator      3. Pasal 5 UU No. 5 Tahun
                       bus kota         1999 tentang Larangan
                       patas AC         Praktek Monopoli dan
                       non              Persaingan Usaha Tidak
                       ekonomi          Sehat dengan tegas
                       akan akan        menyebutkan bahwa
                       menghilang       “Pelaku usaha dilarang
                       kan              membuat perjanjian
                       persaingan       dengan pelaku usaha
                       terutama         pesaingnya untuk
                       dalam            menetapkan harga atas
                       harga,           suatu barang dan atau
                       sehingga         jasa yang harus dibayar
                       operator         oleh konsumen atau
                       tersebut         pelanggan pada pasar
                       tidak            bersangkutan yang sama”
                       terpacu       4. Usulan kenaikan tarif
                       untuk            angkutan yang
                       berusaha         disampaikan kepada




                                Halaman   233 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                          Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                         Pemerintah/
   Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                        Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                             Permasalahan
      1                  2                            3                        4
                       secara              Pemerintah hedaknya
                       efisien yang        memperhatikan peraturan
                       pada                perundang-undangan
                       akhirnya            yang berlaku khususnya
                       akan                UU No. 5 Tahun 1999
                       merugikan           Pasal 5 mengenai
                       konsumen.           Penetapan Harga
                       Penetapan
                       harga
                       berpotensi
                       melanggar
                       UU No. 5
                       Tahun 1999
                       pasal 5
                       mengenai
                       Penetapan
                       Harga.
6.               Sumber dan Materi    KPPU menyarankan agar            Tidak terdapat
                 Kebijakan:           Menteri Pemberdayaan             tanggapan
Surat No.              Yang           BUMN melakukan beberapa          resmi
124/K/II/2003          menjadi        hal sebagai berikut :            Pemerintah,
tanggal 19             sumber         - Menggunakan segala             sehingga KPPU
Pebruari 2003          dikeluarkan      pengaruh dan                   berinisiatif
tentang Saran          nya Saran        wewenangnya untuk              melakukan
dan                    Kebijakan        menghilangkan klausul          Pemeriksaan
Pertimbangan           KPPU ini         32.4 atau menyesuaikan         atas kasus
KPPU tentang           bukan            perjanjian tersebut dengan     tersebut. Dalam
Pelayanan jasa         merupakan        UU No. 5 Tahun 1999            Putusan, KPPU
Bongkar Muat           Kebijakan      - Mengambil langkah-             juga
Petikemas di           Pemerintah       langkah korektif serta         menetapkan hal
Tanjung Priok          akan tetapi      menginternalisasikan           yang sama.
kepada                 Perjanjian       tujuan persaingan dalam        Kasus ini
Menteri                Pemberian        setiap kebijakan yang          mengalami
Pendayagunaa           Kuasa            dikeluarkan Menteri BUMN       kekalahan di
n BUMN                 Pengoperasi                                     tingkat
                       an dan         Saran Pertimbangan No.           Pengadilan
                       Pemeliharaa    124/K/II/2003 tanggal 19         Negeri. Saat ini,
                       n Terminal     Pebruari 2003 tentang Saran      kasus tersebut
                       Petikemas      dan Pertimbangan KPPU            masih di tingkat
                       di             tentang Pelayanan jasa           kasasi
                       Pelabuhan      Bongkar Muat Petikemas di        Mahkamah
                       Tanjung        Tanjung Priok ini merupakan      Agung.
                       Priok oleh     hasil dari kegiatan
                       PT.            monitoring terhadap




                                 Halaman    234 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                          Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                         Pemerintah/
   Surat/                            Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                        Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                             Permasalahan
     1                 2                            3                     4
                     (Persero)      pelayanan jasa terminal
                     Pelabuhan      Petikemas di Pelabuhan
                     II kepada      Tanjung Priok.
                     PT. Jakarta
                     Internasiona
                     l Container
                     Terminal
                     (JICT)

               Isu Persaingan
               Usaha:

                 - Perjanjian
                   Pemberian
                   Kuasa
                   Pengoperasia
                   n dan
                   Pemeliharaan
                   Terminal
                   Petikemas di
                   Pelabuhan
                   Tanjung Priok
                   antara PT.
                   (Persero)
                   Pelabuhan
                   Indonesia II
                   dengan PT.
                   Jakarta
                   International
                   Container
                   Terminal
                   (JICT )
                   klausul 32.4
                   telah
                   dijadikan
                   pembenaran
                   oleh PT. JICT
                   dan PT.
                   Terminal Peti
                   Kemas Koja
                   (TPK Koja)
                   untuk
                   membatasi
                   pilihan dari




                                Halaman   235 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                           Permasalahan
      1                 2                           3                      4
                     para
                     pengguna
                     jasa dan
                     terminal
                     bongkar muat
                     petikemas di
                     Pelabuhan
                     Tanjung
                     Priok, dimana
                     terdapat
                     keharusan
                     untuk
                     mengikat
                     kontrak
                     dengan PT.
                     JICT dan atau
                     TPK Koja
                     untuk jasa
                     bongkar muat
                     petikemas di
                     Pelabuhan
                     Tanjung Priok
                   - Klausul
                     tersebut juga
                     menjadi
                     bentuk entry
                     barrier oleh
                     PT. JICT dan
                     atau TPK Koja
                     untuk
                     mempertahan
                     kan posisi
                     monopoli
                     yang
                     berakibat
                     tidak adanya
                     persaingan
                     dalam hal
                     pelayanan
                     maupun
                     harga.

7.              Sumber dan Materi    KPPU meminta penjelasan         Departemen
                Kebijakan:           dari isi SK tersebut, dan       Keuangan telah




                                Halaman   236 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________



                Sumber, Materi                                          Tangapan
  No,/Tgl.
                Kebijakan, dan                                         Pemerintah/
   Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                Isu Persaingan                                        Perkembangan
Tujuan Surat
                    Usaha                                             Permasalahan
      1                 2                            3                       4
Surat No.             SK Menteri      ditanggapi positif oleh         mencabut SK
140/K/II/2003         Keuangan        Pemerintah dengan               tersebut, dan
tanggal 26            No. Kep-        melakukan peninjauan ulang      memberikan
Februari 2003         975/MK/I/7/     terhadap keberadaan SK          kesempatan
tentang               1976            tersebut dan meminta PT.        yang sama
penyaluran            tentang         Pos Indonesia mengabaikan       kepada semua
kredit bagi           Peraturan       SK tersebut. Dengan             pelaku usaha
para                  Pemberian       demikian Bank-Bank              yang tertarik.
pensiunan di          Pinjaman        Perkreditan Rakyat di Jawa
Jawa Tengah           Kepada Para     Tengah dapat kembali
kepada                Pensiunan       berusaha dalam penyaluran
Menteri               Sipil/Militer   kredit untuk pensiunan.
Keuangan              dan
                      Jandanya
                      serta
                      Pembayaran
                      nya

                Isu Persaingan
                Usaha:
                      KPPU telah
                      menemukan
                      aktivitas
                      pelaku
                      usaha yang
                      diduga
                      berpotensi
                      melanggar
                      UU 5 Tahun
                      1999
                      dimana
                      Bank-Bank
                      Perkreditan
                      Rakyat di
                      Jawa tengah
                      yang
                      tergabung
                      dalam
                      Perhimpuna
                      n Bank
                      Perkreditan
                      Rakyat
                      Indonesia
                      (Perbarindo)




                                 Halaman   237 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                           Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                            Permasalahan
     1                2                            3                     4
                    DPD Jawa
                    Tengah
                    diperlakuka
                    n tidak adil
                    karena
                    perjanjian
                    kerjasama
                    (PKS) yang
                    telah
                    mereka jalin
                    dengan PT.
                    Pos Indoesia
                    Wilayah VI
                    untuk
                    menyalurka
                    n kredit
                    kepada para
                    pensiunan,
                    diputuskan
                    secara
                    sepihak oleh
                    PT. Pos Giro
                    Wilayah VI
                    dengan
                    dasar SK
                    Menteri
                    Keuangan
                    No. Kep-
                    975/MK/I/7/
                    1976. Hal
                    ini
                    menjadikan
                    entry barrier
                    bagi Bank-
                    Bank
                    Perkreditan
                    Rakyat di
                    Jawa
                    Tengah
                    untuk
                    berusaha
                    dalam
                    bidang
                    penyaluran




                               Halaman   238 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                           Permasalahan
      1                 2                           3                       4
                      kredit
                      kepada para
                      pensiunan
                      di Jawa
                      Tengah.

8.              Sumber dan Materi    Terkait hal tersebut, KPPU      Pemerintah
                Kebijakan:           memberikan saran agar           mengikuti saran
Surat No.             Rencana        Departemen Perhubungan          KPPU, tetapi
199/K/IV/2003         pemerintah     tetap melanjutkan kebijakan     kemudian
tanggal 10            menetapkan     tarif angkutan penumpang        mengeluarkan
April 2003            tarif batas    udara berjadwal dalam           kebijakan tarif
mengenai              bawah          negeri tanpa harus              referensi pada
Saran dan             angkutan       menetapkan tarif batas          industri
Pertimbangan          udara niaga    bawah (floor price) maupun      penerbangan.
dalam                 berjadwal      tarif referensi.
Rencana               dalam
Pemerintah            negeri kelas
Menetapkan            ekonomi
Tarif Batas
Bawah           Isu Persaingan
Angkutan        Usaha:
Udara Niaga           Mengenai
Berjadwal             adanya
Dalam Negeri          dorongan
Kelas Ekonomi         dari pelaku
kepada                usaha
Menteri               industri
Perhubungan           penerbangan
RI                    supaya
                      Pemerintah
                      menetapkan
                      batas tarif
                      bawah (floor
                      price)
                      maupun tarif
                      referensi,
                      sebagai
                      akibat
                      adanya
                      dugaan
                      terjadinya
                      predatory
                      pricing




                                Halaman   239 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                          Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                           Permasalahan
     1                2                           3                     4
                   dalam
                   penjualan
                   tiket
                   pesawat
                   udara niaga
                   berjadwal
                   dalam negeri
                   kelas
                   ekonomi,

                   KPPU
                   berpendapat
                   sebagai
                   berikut :
                   1. KPPU
                      belum
                      pernah
                      menerima
                      pengadua
                      n
                      mengenai
                      predatory
                      pricing
                      tersebut
                      (jika
                      memang
                      hal
                      tersebut
                      terjadi).
                   2. Predatory
                      pricing
                      hanya
                      dapat
                      dilakukan
                      oleh
                      pelaku
                      usaha
                      yang
                      dominan
                      dan
                      bukan
                      oleh
                      pelaku
                      usaha




                              Halaman   240 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                           Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                            Permasalahan
     1                2                            3                     4
                      baru,
                      sehingga
                      wacana
                      tentang
                      predatory
                      oricing
                      oleh
                      pelaku-
                      pelaku
                      baru
                      tampakny
                      a kurang
                      beralasan
                      .
                      Sehingga
                      KPPU
                      tidak
                      dapat
                      menggun
                      akan hak
                      inisiatifny
                      a untuk
                      melakuka
                      n
                      pemeriks
                      aan
                      terhadap
                      sinyaleme
                      n kasus
                      predatory
                      pricing
                      tersebut.
                   3. Tidak
                      terdapat
                      bukti
                      empiris
                      mengenai
                      dugaan
                      timbulnya
                      persainga
                      n usaha
                      tidak
                      sehat
                      antara




                               Halaman   241 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                          Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                         Pemerintah/
   Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                        Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                             Permasalahan
      1                  2                            3                       4
                         angkutan
                         udara
                         dengan
                         angkutan
                         darat dan
                         laut.
                         Penuruna
                         n kinerja
                         angkutan
                         darat dan
                         laut
                         disebabka
                         n oleh
                         faktor-
                         faktor
                         lain
                         seperti
                         distorsi
                         kebijakan
                         yang
                         mengakib
                         atkan
                         biaya
                         tinggi

9.               Sumber dan Materi    KPPU menyarankan kepada          Walaupun KPPU
                 Kebijakan:           Walikota Makassar untuk          tidak menerima
Surat No.              SK Walikota    mencabut SK No. 54/2002          tanggapan
208/K/IV/2003          Makassar                                        resmi dari
tanggal 14             No. 54/2002                                     Pemerintah,
April 2003             tentang                                         tetapi peraturan
mengenai tata          Mekanisme                                       tersebut tidak
edar film oleh         dan                                             jadi diterapkan.
Pemerintah             Program
Kota Makassar          Kerja Sub
kepada                 Bidang
Walikota               Perfilman
Makassar               dalam
                       Wilayah
                       Kota
                       Makassar

                 Isu Persaingan
                 Usaha:




                                  Halaman   242 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                           Permasalahan
       1                 2                           3                       4
                       Pengaturan
                       tata edar
                       film oleh
                       Pemerintah
                       Kota
                       Makassar
                       berpotensi
                       untuk
                       disalahguna
                       kan dalam
                       bentuk
                       intimidasi
                       atau
                       pemaksaan
                       oleh satu
                       pihak
                       kepada
                       pihak lain.
                       tata edar
                       film
                       tersebut
                       juga akan
                       menurunkan
                       minat
                       investasi
                       dan
                       pengemban
                       gan usaha
                       perfilman
                       maupun
                       perbioskopa
                       n.

10.              Sumber dan Materi   KPPU menyarankan kepada          Pemerintah
                 Kebijakan:          Direktur Jenderal Listrik dan    mengikuti saran
Surat No.              Program       Pemanfaatan Energi dan           KPPU.
237/K/V/2003           Demand        Sumber Daya Mineral untuk
tanggal 1 Mei          Side          menggunakan kewenangan
2003 tentang           Managemen     yang dimilikinya guna
Saran                  t (DSM)       memerintahkan kepada PT.
Kebijakan              Terang PT.    PLN agar mendesak Koperasi
KPPU atas              PLN           Pegawainya untuk
Program                (Persero)     membatalkan perjanjian
Demand Side                          tersebut di atas.




                                 Halaman   243 Laporan 5 Tahun KPPU
     _____________________________________________________________________



                    Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
                    Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                                Isi Saran Pertimbangan
                    Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                        Usaha                                            Permasalahan
       1                   2                            3                     4
Management         Isu Persaingan
(DSM) Terang       Usaha:
PT. PLN
(Persero)          Pandangan KPPU
kepada             sebagai berikut:
Direktur              1. Terdapat
Jenderal Listrik        perjanjian
dan                     tertutup
Pemanfaatan             (eksklusive
Energi                  dealing)
Departemen              dalam
Energi dan              pemasaran
Sumber Daya             lampu DSM
Mineral                 yang
Republik                dilakukan
Indonesia               oleh produsen
                        atau
                        distributor
                        lampu DSM
                        dengan
                        Koperasi
                        Pegawai atau
                        Karyawan PLN
                        di wilayah DIY
                        dan Jawa
                        Timur.
                        Perjanjian
                        eksklusif
                        dealing
                        tersebut
                        berpotensi
                        melangar UU
                        5 Tahun 1999
                        pasal 15
                        tentang
                        Perjanjian
                        Tertutup.
                      2. Terdapat
                        perjanjian
                        pembagian
                        wilayah
                        pemasaran
                        lampu DSM
                        yang




                                    Halaman   244 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                          Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                           Permasalahan
     1                2                           3                     4
                  dilakukan
                  oleh 3
                  produsen bola
                  lampu di
                  wilayah Jawa
                  Tengah
                  dengan
                  sepengetahua
                  n PT. PLN
                  UBD Jawa
                  Tengah dan
                  DIY.
                  Pembagian
                  wilayah
                  berpotensi
                  melanggar UU
                  5 Tahun 1999
                  pasal 9
                  mengenai
                  Pembagian
                  Wilayah.
                  Adanya
                  pembagian
                  wilayah akan
                  menghilangka
                  n persaingan
                  antara pelaku
                  usaha dengan
                  pesaingnya di
                  suatu wilayah
                  tertentu, yang
                  dapat
                  mendorong
                  pelaku usaha
                  di wilayah
                  tersebut
                  melakukan
                  praktek-
                  praktek
                  monopoli
                  yang akan
                  merugikan
                  konsumen.




                              Halaman   245 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                          Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                         Pemerintah/
   Surat/                               Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                        Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                             Permasalahan
       1                 2                             3                       4
11.             Sumber dan Materi      KPPU menyarankan kepada          Tidak terdapat
                Kebijakan:             Pemerintah untuk tetap           tanggapan
Surat No.         1. Surat             memberlakukan mekanisme          resmi dari
238/K/V/2003         Menteri           impor yang terbuka               Pemerintah.
tanggal 2 Mei        Perindustrian     berdasarkan peraturan            Pemerintah
2003                 dan               perundang-undangan yang          tetap
mengenai             Perdagangan       berlaku dalam upaya              menerapkan
Saran                No.               menjaga persaingan sehat         Bea Masuk Anti
terhadap             1065/MPP/II/      sekaligus memenuhi               Dumping atas
Kebijakan            2000 tanggal      kebutuhan pasar carbon           carbon black
Pemerintah           8 November        black Indonesia. Mekanisme       dengan besaran
dalam                2000 Perihal      impor yang terbuka               yang jauh lebih
Perkembangan         Penerapan         diperlukan untuk menjaga         kecil, sehingga
Industri             Bea Masuk         agar mekanisme pasar yang        pasar carbon
Carbon Black         Anti Dumping      menjamin tersedianya             black tetap
kepada               Sementara         carbon black dengan kualitas     terbuka.
1. Menteri           atas Carbon       dan harga bersaing bisa
   Keuangan          Black dari        tetap berjalan. Pada tahun
   Republik          India, Korea      2004, Pemerintah
   Indonesia         Selatan dan       menerbitkan SK Menteri
2. Menteri           Thailand.         Keuangan No.
   Perindustria   2. Keputusan         397/KMK.01/2004 mengenai
   n        dan      Menteri           Pengenaan Bea Masuk Anti
   Perdaganga        Keuangan No.      Dumping Terhadap Impor
   n   Republik      572/KMK.01/       Carbon Black. Dalam SK
   Indonesia         2000 tanggal      tersebut Pemerintah
                     26 Desember       menetapkan bea masuk anti
                     2000 tentang      dumping dengan besaran
                     Pengenaan         antara 7 – 17%, jauh lebih
                     BAMDS             kecil dibandingkan bea
                     terhadap          masuk anti dumping
                     Impor Carbon      sementara yang ditetapkan
                     Black.            pada tahun 2000.
                     Keputusan
                     tersebut
                     berlaku
                     selama 4
                     bulan.

                 Isu Persaingan
                 Usaha:
                       PT. Cabot
                       Indonesia
                       (satu-




                                   Halaman   246 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                          Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                           Permasalahan
     1                2                           3                     4
                    satunya
                    produsen
                    carbon black
                    dan
                    menguasai
                    70% pasar
                    carbon black
                    Indonesia)
                    meminta
                    agar
                    Pemerintah
                    memperpan
                    jang Bea
                    Masuk Anti
                    Dumping
                    Sementara
                    yang telah
                    ditetapkan
                    berdasarkan
                    Surat
                    Menteri
                    Perindustria
                    n dan
                    Perdaganga
                    n No.
                    1065/2000
                    dan SK
                    Menteri
                    Keuangan
                    No.
                    572/2000,
                    untuk
                    menghindari
                    praktek
                    dumping
                    Carbon
                    Black dari
                    negara
                    India, Korea
                    Selatan dan
                    Thailand.
                    Menurut
                    KPPU,
                    kebijakan




                              Halaman   247 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                           Permasalahan
       1                 2                           3                       4
                       Bea Masuk
                       Anti
                       Dumping
                       akan
                       semakin
                       meningkatk
                       an
                       konsentrasi
                       pasar di
                       pasar
                       domestik,
                       memperkua
                       t posisi
                       dominan PT.
                       Carbon
                       Black
                       Indonesia
                       dengan
                       segala
                       konsekuensi
                       potensialnya
                       serta
                       mentransfer
                       beban-
                       beban
                       individual
                       PT. Cabot
                       Indonesia
                       menjadi
                       biaya
                       ekonomi
                       yang
                       ditanggung
                       konsumen
                       carbon
                       black.

12.              Sumber dan Materi    Terkait permasalahan            Tidak terdapat
                 Kebijakan;           tersebut, KPPU menyarankan      tanggapan
Surat No.              Laporan        agar dalam mengeluarkan         resmi dari
260/K/V/2003           masyarakat     ijin pendirian minimarket       Pemerintah. Di
tanggal 20 Mei         yang pada      Indomaret di daerah Cisaat,     lapangan,
2003 tentang           intinya        Pemda dapat                     kondisi yang
Minimarket             menyatakan     mempertimbangkan                terjadi tetap




                                 Halaman   248 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________



                Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
                Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                    Usaha                                            Permasalahan
      1                 2                           3                        4
Indomaret di          keberatan      keputusan KPPU tahun 2001         seperti semula.
Sukabumi              terhadap       untuk PT. Indomarco
kepada Bupati         pendirian      Prismatama sebagai pemilik
Kabupaten             sebuah         merk Indomaret yaitu
Sukabumi              minimarket     sebagai berikut :
                      Indomaret      1. Memerintahkan kepada PT.
                      di daerah         Indomarco       Prismatama
                      Cisaat.           untuk         menghentikan
                                        ekspansinya     ke     pasar-
                Isu Persaingan          pasar    tradisional    yang
                Usaha:                  berhadapan          langsung
                      Pendirian         dengan     pengecer      kecil
                      Indomaret         dalam rangka mewujudkan
                      di daerah         keseimbangan persaingan
                      Cisaat telah      antar pelaku usaha besar,
                      menimbulka        menengah dan kecil.
                      n keresahan    2. Menyatakan bahwa PT.
                      asyarakat,        Indomarco              dalam
                      karena            mengembangkan
                      kehadiranny       usahanya              supaya
                      a dapat           melibatkan       masyarakat
                      mematikan         setempat        diantaranya
                      warung-           dengan        memperbesar
                      warung kecil      porsi kegiatan waralaba.
                      di             3. Merekomendasikan kepada
                      sekitarnya.       Pemerintah untuk segera
                                        menyempurnakan            dan
                                        mengefektifkan
                                        pelaksanaan       peraturan
                                        dan        langkah-langkah
                                        kebijakan yang meliputi
                                        antara lain dan tidak
                                        terbatas pada kebijakan
                                        lokasi dan tata ruang
                                        perijinan, jam buka, dan
                                        lingkungan sosial.
                                     4. Merekomendasikan kepada
                                        Pemerintah            segera
                                        melakukan pembinaan dan
                                        pemberdayaan           usaha
                                        kecil,   menengah        atau
                                        pengecer      kecil      agar
                                        memiliki daya saing lebih
                                        timggi dan dapat berusaha




                                Halaman   249 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                           Permasalahan
       1                 2                           3                       4
                                        secara     berdampingan
                                        dengan      usaha-usaha
                                        menengah atau besar.

13.              Sumber dan Materi    KPPU menyarankan kepada         Tidak ada tindak
                 Kebijakan:           Menteri Pertanian untuk :       lanjut oleh
Surat No.              Sumber dari    1. Mengambil langkah-           Pemerintah.
344/K/VII/200          Saran             langkah pembinan pada
3 tanggal 16           Kebijakan         kemitraan budidaya ayam
Juli 2003              KPPU ini,         pedaging antara
tentang Saran          bukanlah          perusahaan inti dan
Pertimbangan           Kebijakan         peternak mitra agar
KPPU tentang           Pemerintah        kemitraan dilakukan
Pola Kemitraan         melainkan         secara seimbang, secara
Peternakan             Perjanjian        khususnya merevisi isi
Ayam kepada            Kemitraan         perjanjian yang berpotensi
Menteri                antara            melanggar Pasal 15 UU
Pertanian RI           breeding          No. 5 Tahun 1999
                       farm           2. Mengusahakan
                       dengan            pertumbuhan
                       peternak          kewirausahaan diantara
                       mitranya,         mitra-mitra peternak
                       yang intinya      melalui program kemitraan
                       menyebutka        yang lebih memberikan
                       n bahwa           kebebasan kepada
                       semua             peternak mitra, yang pada
                       panen             akhirnya menjadikan
                       peternak          peternak mitra menjadi
                       mitra             peternak yang mandiri
                       breeding          sesuai dengan tujuan UU
                       farm              No. 9 Tahun 1995 tentang
                       tersebut          Usaha Kecil.
                       harus
                       diserahkan
                       kepada
                       peternak
                       inti.

                 Isu Persaingan
                 Usaha:
                       Ayat dalam
                       perjanjian
                       antara
                       breeding




                                 Halaman   250 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                           Permasalahan
       1                 2                           3                      4
                       farm
                       dengan
                       peternak
                       mitranya
                       tersebut
                       berpotensi
                       melanggar
                       pasal 15
                       tentang
                       Perjanjian
                       Tertutup UU
                       No. 5 Tahun
                       1999, akan
                       tetapi
                       karena pola
                       kemitraan
                       melibatkan
                       pelaku
                       usaha kecil,
                       maka
                       pelanggaran
                       tersebut
                       dikecualikan
                       sesuai pasal
                       50 huruf h
                       UU No. 5
                       Tahun 1999

14.              Sumber dan Materi    Terkait hal tersebut KPPU       Walaupun tidak
                 Kebijakan:           meminta Walikota Makassar       terdapat
Surat No.              Rancangan      untuk melakukan                 tanggapan
361/K/VIII/20          Keputusan      penyempurnaan RANTUS            resmi dari
03 tanggal 12          Walikota       yang ada sehingga selaras       Pemerintah,
Agustus 2003           Makassar       dengan UU No. 5 Tahun           RANTUS
mengenai               mengenai       1999.                           tersebut tetap
Tanggapan              Penyempurn                                     tidak jadi
KPPU tentang           aan                                            diberlakukan.
Penyempurnaa           Mekanisme
n Mekanisme            dan
dan Program            Program
Kerja Sub              Kerja Sub
Bidang                 Bidang
Perfilman di           Perfilman di
Wilayah Kota           Wilayah




                                 Halaman   251 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



                Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
                Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                            Isi Saran Pertimbangan
                Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                    Usaha                                            Permasalahan
     1                 2                            3                     4
Makassar             Kota
(RANTUS)             Makassar
kepada               (RANTUS)
Walikota
Makassar       Isu Persaingan
               Usaha:
                     RANTUS
                     tersebut
                     mengatur
                     beberapa
                     hal yang
                     dapat
                     menimbulka
                     n
                     persaingan
                     usaha tidak
                     sehat dan
                     tidak sesuai
                     dengan UU
                     No. 5 Tahun
                     1999 yaitu:
                      1. Pelaku
                         usaha
                         yang
                         bersaing
                         diwajibk
                         an untuk
                         saling
                         bersepak
                         at di
                         dalam
                         penentua
                         n jam
                         tayang
                         yang
                         dikoordin
                         asikan
                         oleh Tim
                         dengan
                         mengiku
                         ti
                         mekanis
                         me yang
                         diatur




                                Halaman   252 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                          Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                         Pemerintah/
   Surat/                            Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                        Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                             Permasalahan
     1                2                             3                     4
                        sedemiki
                        an rupa.
                        Kewajiba
                        n pelaku
                        usaha
                        untuk
                        saling
                        bersepak
                        at akan
                        menghila
                        ngkan
                        persaing
                        an
                        pelaku
                        usaha
                        sehingga
                        pelaku
                        usaha
                        menjadi
                        tidak
                        efisien.
                     2. RANTUS
                        tersebut
                        hanya
                        mencant
                        umkan
                        beberapa
                        ketentua
                        n UU No.
                        5 Tahun
                        1999
                        (pasal 9
                        huruf
                        f,g,h,I,j,
                        k,l,m).
                        Hal
                        tersebut
                        dinilai
                        KPPU
                        tidak
                        tepat
                        karena
                        larangan
                        praktek




                                Halaman   253 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                           Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                            Permasalahan
     1                2                            3                     4
                        monopoli
                        dan atau
                        persaing
                        an usaha
                        tidak
                        sehat
                        sebagai
                        mana
                        diatur
                        UU no. 5
                        Tahun
                        1999
                        merupak
                        an satu
                        kesatuan
                        yang
                        utuh.
                     3. RANTUS
                        tersebut
                        mengatu
                        r bahwa
                        yang
                        dapat
                        melapork
                        an
                        terjadiny
                        a
                        praktek
                        monopoli
                        dan atau
                        persaing
                        an usaha
                        tidak
                        sehat
                        adalah
                        Tim Sub
                        Bidang
                        Perfilma
                        n melalui
                        Dinas
                        Informas
                        i dan
                        Komunik
                        asi Kota




                               Halaman   254 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                           Permasalahan
       1                 2                           3                       4
                          Makassar
                          (pasal
                          10). Hal
                          tsb tidak
                          sesuai
                          dengan
                          UU No. 5
                          Tahun
                          1999
                          pasal 38
                          tentang
                          Penanga
                          nan
                          Perkara.

15.              Sumber dan Materi Mencermati perkembangan            Hingga saat ini,
                 Kebijakan:         tersebut, KPPU memberikan         regulasi tarif
Surat No.              Tindak       temuan dan pokok pikiran          sektor
389/K/IX/2003          lanjut Saran sebagai berikut :                 perhubungan
tanggal 1              Kebijakan    1. Pemerintah hendaknya           udara tetap
September              KPPU            mempertahankan arah            sama seperti
2003 tentang           sebelumnya      kebijakannya di bidang         semula.
Kebijakan              ke Menteri      persaingan jasa angkutan
Persaingan             Perhubunga      penumpang udara niaga
Usaha                  n mengenai      berjadwal dalam negeri,
Angkutan               persaingan      seraya meningkatkan
Udara Niaga            usaha           kefektifan pengawasan
Berjadwal              angkutan        teknisnya di bidang
Dalam Negeri           udara niaga     kelayakan terbang
kepada                 berjadwal       dengan menggunakan
Presiden               dalam           instrument-instrumen
Republik               negeri          kebijakan yang telah
Indonesia                              tersedia serta membenahi
                 Isu Persaingan        kebijakan yang
                 Usaha:                mendorong inefisiensi di
                       Dengan          bidang kegiatan usaha
                       dihapuskann     angkutan penumpang laut
                       ya batas        dan darat.
                       bawah tarif  2. Pemerintah seyogyanya
                       penerbanga      tidak menggunakan
                       n niaga         kebijakan tariff batas
                       berjadwal       bawah, baik untuk
                       dalam           mengatasi masalah
                       negeri          keselamatan




                                 Halaman   255 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                          Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                           Permasalahan
     1                2                           3                     4
                    sesuai        penerbangan, maupun
                    dengan        untuk mengelola
                    saran         persaingan sehat di
                    kebijakan     bidang kegiatan usaha
                    KPPU          jasa angkutan udara
                    kepada        niaga berjadwal dalam
                    Pemerintah    negeri.
                    sebelumnya 3. Perubahan dan arah
                    , industri    kebijakan di bidang jasa
                    jasa          angkutan penumpang
                    angkutan      udara niaga berjadwal
                    penumpang     dalam negeri hendaknya
                    udara niaga   dijadikan landasan bagi
                    dalam         kerangka pengembangan
                    negeri        kebijakan dan sistem
                    menujukkan    transportasi nasional yang
                    pertumbuha    berbasis efisiensi, guna
                    n kinerja     membangun industri jasa
                    yang sangat   transportasi yang tangguh
                    pesat.        dan kompetitif dalam
                    Pertumbuha    menghadapi era pasar
                    n tersebut    global.
                    selain
                    memberikan
                    dampak
                    positif
                    kepada
                    konsumen,j
                    uga menjadi
                    dasar
                    perkembang
                    an angkutan
                    penumpang
                    udara
                    berbasis
                    efisiensi
                    yang
                    tangguh di
                    masa
                    depan. Akan
                    tetapi di
                    tengah
                    perkembang
                    an positif




                              Halaman   256 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                           Permasalahan
       1                 2                           3                       4
                       tersebut,
                       banyak
                       pihak
                       mensinyalir
                       bahwa
                       persaingan
                       di bidang
                       kegiatan
                       usaha jasa
                       tsb tidak
                       hanya
                       mengarah
                       pada
                       persaingan
                       tidak sehat
                       antar
                       maskapai
                       penerbanga
                       n tetapi
                       juga
                       berdampak
                       pada
                       kelangsunga
                       n kegiatan
                       usaha
                       transportasi
                       darat dan
                       laut.
16.              Sumber dan Materi    KPPU menyarankan :              Tidak ada
                 Kebijakan:           1. Agar Pemerintah merevisi     respon dari
Surat No.              SK Menteri        SK No.                       Pemerintah,
02A/K/I/2004           Perindustria      643/MPP/Kep/9/2002           sehingga KPPU
tanggal 2              n dan             dengan menciptakan           memasukkan
Januari 2004           Perdaganga        akses pasar impor yang       kasus tersebut
tentang Saran          n No.             lebih terbuka bagi pelaku    kepada
Kebijakan              643/MPP/Ke        usaha                        Pemeriksaan.
Pemerintah             p/9/2002       2. Dalam pelaksanaan impor      Saat ini,
dalam Tata             mengenai          gula maka untuk :            importasi gula
Niaga Impor            Tata Niaga       - Tarif : guna tetap          lebih terbuka
Gula kepada            Impor Gula.         memberikan                 bagi pelaku
Menteri                SK tersebut         perlindungan kepada        usaha.
Perindustrian          mengatur            petani, Pemerintah
dan                    mengenai            dapat menetapkan tarif
Perdagangan            penunjukan          bea masuk dengan




                                 Halaman   257 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



                Sumber, Materi                                          Tangapan
  No,/Tgl.
                Kebijakan, dan                                         Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                Isu Persaingan                                        Perkembangan
Tujuan Surat
                    Usaha                                             Permasalahan
     1                  2                            3                     4
                     pelaku              besaran yang lebih
                     impor dan           terbuka sesuai dengan
                     distributor         aturan WTO
                     dalam             - Pemerintah dapat
                     negeri (baik        menetapkan kuota impor
                     Importir            guna menjamin
                     Produsen/IP         keseimbangan pasar
                     maupun              dalam negeri
                     Importir          - Penentuan importir,
                     Terdaftar/IT        penetapan kuota dan
                     serta               alokasi kuota dilakukan
                     pengecualia         secara terbuka dengan
                     n terhadap          cara misalnya lelang.
                     pelaku-
                     pelaku
                     usaha
                     tertentu)
                     serta
                     penetapan
                     harga gula.

               Isu Persaingan
               Usaha:
                   Penerapan SK
                   tersebut telah
                   menimbulkan
                   beberapa hal
                   yang
                   mengarah
                   kepada
                   persaingan
                   usaha tidak
                   sehat sebagai
                   berikut :
                   1.     Hambata
                      n masuk
                      bagi pelaku-
                      pelaku
                      potensial
                      untuk
                      melakukan
                      impor dan
                      atau
                      distribusi




                                 Halaman   258 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                            Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                           Pemerintah/
   Surat/                                 Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                          Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                               Permasalahan
       1                    2                            3                       4
                          gula
                     2.       Berpoten
                          si
                          menimbulka
                          n kartel
                          diantara
                          pelaku
                          usaha
                          karena
                          mekanisme
                          penunjukkan
                          importir dan
                          distributor
                          yang
                          mengarah
                          kepada
                          pelaku
                          usaha
                          tertentu
                          dengan
                          jumlah yang
                          sangat
                          terbatas
                          akan
                          membentuk
                          struktur
                          pasar yang
                          oligopolistik
                          dan sangat
                          mendukung
                          timbulnya
                          kartel
                          maupun
                          pembagian
                          wilayah.

17.              Sumber dan Materi 1. Agar Pemerintah                     Belum ada
                 Kebijakan:           memperhatikan nilai-nilai           tanggapan dari
Surat No.              Rancangan      persaingan usaha yang               Pemerintah.
217/K/IX/2004          INPRES         sehat dalam penerapan               Hingga saat ini
tentang Saran          Pemberdaya     azas cabotage.                      Inpres tersebut
dan                    an Industri 2. Pentingnya kejelasan                belum ditanda-
Pertimbangan           Pelayaran      fungsi dan peran antara             tangani Presiden
KPPU tentang           Nasional       regulator dan operator              dan masih




                                     Halaman   259 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



                Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
                Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                            Isi Saran Pertimbangan
                Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                    Usaha                                            Permasalahan
     1                 2                            3                        4
Rancangan                             (pelaku usaha).                diolah di tingkat
INPRES         Isu Persaingan      3. Adanya beberapa                Sekretariat
Pemberdayaan   Usaha:                 ketentuan dalam                Negara
Industri             Adanya           Rancangan INPRES yang          (Setneg).
Pelayaran            beberapa         dalam pelaksanaannya
Nasional             pengaturan       berpotensi melanggar
kepada               dalam            undang-undang
Presiden RI          Inpres           persaingan usaha.
                     Pelayaran        Ketentuan-ketentuan
                     seperti          tersebut adalah sebagai
                     kewajiban        berikut :
                     penggunaan       - Butir 1 Perdagangan
                     kapal              huruf c mengenai
                     pelayaran          kewajiban penggunaan
                     Indonesia,         kapal pelayaran
                     kewajiban          Indonesia untuk
                     pembangun          mengangkut muatan
                     an kapal           impor milik
                     oleh industri      Pemerintah/BUMN
                     perkapalan       - Butir 4 Perdagangan
                     nasional dan       huruf b mengenai
                     lain-lain          kewajiban pembangunan
                     dapat              kapal milik
                     menimbulka         Pemerintah/BUMN oleh
                     n entry            industri perkapalan
                     barrier bagi       nasional sepanjang
                     pelaku             memiliki kapasitas yang
                     usaha yang         diperlukan.
                     berpotensi       - Butir 4 huruf d mengenai
                     melanggar          kewajiban pemeliharaan
                     UU 5 Tahun         dan reparasi kapal-kapal
                     1999 pasal         milik Pemerintah/BUMN
                     19                 pada industri perkapalan
                     mengenai           sepanjang memiliki
                     Penguasaan         kapasitas dan
                     Pasar,             kemampuan yang
                     apabila            diperlukan.
                     tidak
                     dilaksanaka     Terkait kata-kata “wajib” di
                     n secara        atas KPPU menyarankan
                     transparan.     agar setiap hal tersebut
                                     tidak mengarah kepada
                                     pelaku usaha tertentu.
                                     - Butir 1 Perdagangan




                                Halaman   260 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                           Permasalahan
       1                 2                           3                       4
                                         huruf d mengenai
                                         kemitraan dengan
                                         kontrak jangka panjang,
                                         dapat berpotensi
                                         menghambat persaingan
                                         sehat apabila bersifat
                                         ekslusif. Untuk itu KPPU
                                         menyarankan agar
                                         Pemerintah tidak
                                         mendorong kontrak-
                                         kontrak jangka panjang
                                         tersebut.
                                       - Butir 3 Perhubungan
                                         huruf a2) bahwa
                                         penataan
                                         penyelenggaraan
                                         angkutan laut dalam
                                         jaringan trayek tetap
                                         dan teratur maupun
                                         tidak tetap dan teratur
                                         hendaknya diatur secara
                                         transparan sehingga
                                         tidak melahirkan
                                         hambatan-hambatan
                                         pasar.
                                       - Butir 3 Perhubungan
                                         huruf a.9) Pembentukan
                                         Forum Informasi Ruang
                                         Muatan Kapal (IRMK)
                                         hendaknya dilakukan
                                         secara transparan.,
                                         mengingat IRMK
                                         berpotensi menimbulkan
                                         kartel.
                                       - Butir 5. Materi tentang
                                         akses sumberdaya
                                         mineral hendaknya
                                         diatur dengan
                                         transparan dan tetap
                                         memberikan peluang
                                         yang sama bagi semua
                                         pelaku usaha.

18.              Sumber dan Materi   Terkait hal tersebut, KPPU       Tidak terdapat




                                 Halaman   261 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                             Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                           Permasalahan
      1                 2                           3                     4
                 Kebijakan:          meminta agar penetapan         tanggapan
Surat No.              Surat dari    harga minimal pencetakan       Resmi dari
233.1/K/IX/20          Kepala        dokumen warkat dan kliring     BOTASUPAL
04 tentang             Badan         tidak diberlakukan dengan
Biaya                  Intelijen     alasan :
Percetakan             Negara        1. Tidak ada peraturan
Dokumen                selaku           perundang-undangan yang
Warkat dan             Ketua            memberikan kewenangan
Dokumen                BOTASUPAL        kepada Botasupal untuk
Kliring kepada         yang             mengatur harga
Kepala Badan           ditujukan        pencetakan dokumen
Koordinasi             kepada           sekuriti
Pemberantasa           Gubernur      2. Penetapan harga minimal
n Uang Palsu           Bank             bertentangan dengan
(BOTASUPAL)            Indonesia        prinsip persaingan usaha
                       No B-            yang sehat khususnya UU
                       001/P3DS/I       5 tahun 1999 pasal 3
                       X/2002           huruf d
                       perihal       3. Untuk menjaga agar
                       Pencetakan       penurunan kualitas cetak
                       Warkat dan       dan sekuriti tidak terjadi,
                       Dokumen          dapat digunakan
                       Kliring          instrumen pengawasan
                                        teknis dalam hal ini KPPU
                 Isu Persaingan         menyarankan untuk
                 Usaha:                 bekerjasama dengan Bank
                       Berdasarkan      Indonesia sebagai
                       surat            lembaga yang
                       tersebut,        bertanggung jawab di
                       BOTASUPAL        bidang pengawasan
                       secara           perbankan.
                       sepihak
                       telah
                       menetapkan
                       harga
                       pencetakan
                       dokumen
                       warkat dan
                       dokumen
                       kliring
                       minimal Rp.
                       250 dengan
                       alasan
                       untuk




                                Halaman   262 Laporan 5 Tahun KPPU
      _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                              Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                            Permasalahan
       1                 2                            3                      4
                       mengakhiri
                       persaingan
                       tidak sehat
                       yang
                       mengorbank
                       an kualitas
                       cetak dan
                       sekuriti.
19.              Sumber dan Materi  Terkait dengan hal tersebut,       Belum terdapat
                 Kebijakan :        KPPU menyarankan agar              tanggapan dari
Surat No.              -            1. Pemerintah segera               Menteri Tenaga
71/K/III/2005             epmenna      mencabut dan mengganti          Kerja dan
tentang                   kertrans     Kepmennakertrans No.            Transmigrasi
Asuransi                  No. KEP-     KEP-157/MEN/2003                Republik
Tenaga Kerja              157/MEN/     tentang Asuransi TKI dan        Indonesia
Indonesia                 2003         mengganti dengan
kepada                    tentang      kebijakan yang
Menteri                   Asuransi     mengadopsi nilai-nilai
Tenaga Kerja              TKI          persaingan, yaitu dengan
dan                    -               membuka kesempatan
Transmigrasi              enerapan     seluas-luasnya bagi
Republik                  konsorsiu    perusahaan asuransi untuk
Indonesia                 m            turut serta dalam program
                          asuransi     asuransi TKI. Adapun
                          TKI dan      penciptaan industri yang
                          sistem       sehat tersebut antara lain
                          satu pintu   dilakukan dengan cara :
                          ( pool        a. Menetapkan standar
                          service)          dan jenis
                                            pertanggungan yang
                 Isu Persaingan             dicakup oleh TKI
                 Usaha                      namun tetap memberi
                    1. Kepmennak            ruang bagi
                       ertrans No.          perusahaan asuransi
                       Kep-                 untuk melakukan
                       157/MEN/20           inovasi dalam
                       03 tentang           mengembangkan
                       Asuransi TKI         produk
                       mengatur         b. Membuka kesempatan
                       mengenai             bagi konsorsium lain
                       penetapan            untuk ikut
                       tarif premi,         berpartisipasi dalam
                       jenis dan            industri yang
                       besaran              bersangkutan




                                  Halaman   263 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                           Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                            Permasalahan
     1                2                            3                     4
                    jaminan               sehingga tidak
                    asuransi              mematikan iklim
                    perlindunga           persaingan antar
                    n TKI. Hal            perusahaan asuransi
                    ini telah          c. Memperbaiki prosedur
                    menghilang            penunjukan
                    kan                   perusahaan asuransi
                    persaingan            dan pelaksanaan
                    dengan                pelayanan satu pintu
                    tidak                 secara transparan dan
                    adanya                non-diskriminatif
                    produk                berdasarkan kriteria
                    asuransi TKI          dan persyaratan yang
                    lain dalam            jelas.
                    industri      3.      Guna menjamin
                    asuransi         efektivitas pelaksanaan
                    TKI.             program asuransi TKI
                 2. Kepmennak        maka perlu dilakukan
                    ertrans No.      pemisahan yang jelas
                    Kep-             antara premi asuransi
                    157/MEN/20       yang seharusnya dikelola
                    03               oleh perusahaan asuransi
                    memberikan       dan perlindungan TKI yang
                    hak              merupakan tanggung
                    monopoli         jawab Negara yang harus
                    kepada satu      dilaksanakan oleh
                    konsorsium       Pemerintah.
                    tertentu, hal 4.      Setiap kebijakan
                    ini               Pemerintah hendaknya
                    berpotensi        mempertimbangkan
                    untuk             prinsip-prinsip persaingan
                    menimbulka        usaha yang sehat
                    n kartel          sebagaimana diatur dalam
                    pembagian         UU No. 5 Tahun 1999.
                    wilayah dan 5.         Pengelolaan industri
                    hambatan          asuransi TKI dilakukan
                    pasar bagi        melalui kerjasama sinergis
                    perusahaan        antara Depkeu dengan
                    asuransi lain     Depnakertrans sesuai
                    untuk             ruang lingkup dan
                    melakukan         tanggung jawab masing-
                    kegiatan          masing.
                    yang sama
                    dalam




                               Halaman   264 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                           Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                            Permasalahan
     1                2                            3                     4
                    industri
                    asuransi TKI
                 3. Proses
                    pembentuka
                    n satu
                    konsosrsium
                    dan
                    penunjukan
                    anggota
                    konsosrsium
                    sebagai
                    pelaksanaan
                    Kepmennak
                    ertrans No.
                    KEP
                    157/MEN/20
                    03 bersifat
                    tertutup dan
                    diskriminatif
                    , dimana
                    tidak semua
                    pelaku
                    usaha
                    secara
                    transparan
                    mengetahui
                    dengan
                    jelas proses
                    dan
                    keputusan
                    pembentuka
                    n
                    konsorsium
                    tersebut.
                    Hal ini
                    menghilang
                    kan
                    kesempatan
                    yang sama
                    bagi pelaku
                    usaha
                    asuransi
                    untuk
                    bersaing




                               Halaman   265 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                        Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                       Pemerintah/
   Surat/                          Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                      Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                           Permasalahan
     1                2                           3                     4
                    dengan
                    sehat.




                              Halaman   266 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________



                 Sumber, Materi                                            Tangapan
  No,/Tgl.
                 Kebijakan, dan                                           Pemerintah/
   Surat/                               Isi Saran Pertimbangan
                 Isu Persaingan                                          Perkembangan
Tujuan Surat
                     Usaha                                               Permasalahan
      1                  2                            3                          4
20.             Sumber dan Materi Saran KPPU terkait :                      Belum ada
Surat No.       Kebijakan :            1. Terminasi Duopoli                 tanggapan dari
72/K/III/2005   Adanya kebijakan          Agar Pemerintah segera Pemerintah
tentang Saran   Pemerintah di             mengakhiri           kebijakan
Pertimbangan    sektor                    duopoli serta membuka
Kebijakan di    telekomunkasi             sektor telekomunikasi bagi
Sektor          yang perlu                setiappelaku usaha yang
Telekomunikas   dibenahi seperti :        memiliki         kemampuan
i kepada        - Kebijakan               untuk menekuninya. Hal
Menteri            terminasi              ini     diharapkan          akan
Komunikasi         duopoli                menjadi solusi bagi salah
dan             - Kebijakan               satu           permasalahan
Informatika        interkoneksi           telekomunikasi Indonesia
Republik        - Kebijakan yang          yaitu teledensitas
Indonesia          terkait dengan      2. Pengaturan Interkoneksi
                   integrasi vertikal       Agar Peemrintah segera
                - Pembentukan              mengeluarkan        kebijakan
                   lembaga                 pengaturan       interkoneksi
                   regulasi                sehingga                potensi
                   independen              persaingan usaha tidak
                - Penanganganan            sehat di sektor tersebut
                   conflict of             dapat diminimalkan.
                   interest akibat     3.Kebijakan untuk mereduksi
                   rangkap jabatan        dampak persaingan usaha
                - Penerapan               tidak sehat dari integrasi
                   modern                 vertikal                  sektor
                   licencing              telekomunikasi
                - Kebijakan               Agar               Pemerintah
                   penanganan             menegakkan          PP       No.
                   inovasi teknologi      52/2000                 tentang
                   komunikasi             penyelenggaran
                - Kebijakan               telekomunikasi              yang
                   privatisasi dan        mengatur      secara       tegas
                   merger                 mengenai            accounting
                   perusahaan             separator
                   telekomunikasi      3.                Lembaga
                - Kebijakan               Regulasi     Telekomunikasi
                   privatisasi dan        independen
                   merger                  Agar              Pemerintah
                   perusahaan              memenuhi             tuntutan
                   telekomunikasi          pembentukan           lembaga
                                           regulasi   independen         di
                                           sektor telekomunikasi
                                        4.               Conflict       of
                                           Interest akibat Rangkap
                                           Jabatan             regulator-
                                           Operator
                                   Halaman    267 setelah regulator
                                            Agar Laporan 5 Tahun KPPU
                                            sektor      telekomunikasi
                                            berpindah ke Departemen
                                            Komunikasi                 dan
    _____________________________________________________________________



                  Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
                  Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                               Isi Saran Pertimbangan
                  Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                      Usaha                                            Permasalahan
       1                  2                           3                       4
21.               Sumber dan Materi    Saran KPPU :                    Belum ada
Surat No.         Kebijakan :           Memohon Menteri                tanggapan dari
91/K/IV/2005      - Keterangan         Kehakiman dan HAM untuk         Pemerintah
tanggal 5 April     James Donald       meminta tiga (3) perusahaan
2005 tentang        Filgo selaku       tersebut untuk
Saran               Presiden           menyempurnakan perizinan
Pertimbangan        Direktur PT.       yang terkait dengan status
kepada              Interteknis        dan kegiatan usaha masing-
Menteri             Suryaterang        masing perusahaan tersebut.
Hukum dan           yang
Hak Azasi           menyatakan
Manusia             bahwa PT.
                    Interteknis
                    Suryaterang
                    sama dengan
                    PT. CSI.
                    Sementara CSI
                    adalah
                    kependekan dari
                    PT. Consolidated
                    Security
                    Indonesia dan
                    PT. Consolidated
                    Services
                    International

                  Isu Persaingan
                  Usaha :
                  Tidak terdapat
                  hubungan
                  langsung dengan
                  persaingan usaha,
                  akan tetapi
                  keterangan
                  tersebut
                  menimbulkan
                  kerancuan
                  mengenai
                  hubungan ketiga
                  perusahaan
                  tersebut dan
                  mempersulit KPPU
                  dalam melakukan
                  penyelidikan atas




                                  Halaman   268 Laporan 5 Tahun KPPU
    _____________________________________________________________________



                   Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
                   Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                                Isi Saran Pertimbangan
                   Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                       Usaha                                            Permasalahan
       1                  2                            3                       4
                  kasus terkait
                  ketiga perusahaan
                  tersebut.




22.               Sumber dan Materi     Saran KPPU :                    Belum ada
Surat No.         Kebijakan :           Memohon Kepala Badan            tanggapan dari
92/K/IV/2005       - Keterangan         Koordinasi Penanaman Modal      Pemerintah
tanggal 5 April      James Donald       untuk meminta tiga (3)
2005 tentang         Filgo selaku       perusahaan tersebut untuk
Saran                Presiden           menyempurnakan perizinan
Pertimbangan         Direktur PT.       yang terkait dengan status
kepada Kepala        Interteknis        dan kegiatan usaha masing-
Badan                Suryaterang        masing perusahaan tersebut.
Koordinasi           yang
Penanaman            menyatakan
Modal                bahwa PT.
                     Interteknis
                     Suryaterang
                     sama dengan
                     PT. CSI.
                     Sementara CSI
                     adalah
                     kependekan dari
                     PT. Consolidated
                     Security
                     Indonesia dan
                     PT. Consolidated
                     Services
                     International

                  Isu Persaingan
                  Usaha :
                  Tidak terdapat




                                   Halaman   269 Laporan 5 Tahun KPPU
   _____________________________________________________________________



               Sumber, Materi                                         Tangapan
  No,/Tgl.
               Kebijakan, dan                                        Pemerintah/
   Surat/                           Isi Saran Pertimbangan
               Isu Persaingan                                       Perkembangan
Tujuan Surat
                   Usaha                                            Permasalahan
     1                 2                           3                     4
               hubungan
               langsung dengan
               persaingan usaha,
               akan tetapi
               keterangan
               tersebut
               menimbulkan
               kerancuan
               mengenai
               hubungan ketiga
               perusahaan
               tersebut dan
               mempersulit KPPU
               dalam melakukan
               penyelidikan atas
               kasus terkait
               ketiga perusahaan
               tersebut.




                               Halaman   270 Laporan 5 Tahun KPPU

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3213
posted:5/1/2010
language:Indonesian
pages:270
Description: latar-belakang-petani-jeruk-garut pdf