BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A Kerjasama Antar Daerah Kerja sama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerint

Document Sample
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A Kerjasama Antar Daerah Kerja sama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerint Powered By Docstoc
					                                 BAB VI
                PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN



A.      Kerjasama Antar Daerah

       Kerja sama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak selama tahun
2004 sampai dengan tahun 2008 adalah:


1.     Kebijakan dan Kegiatan

       Kota Pontianak sebagaimana Kota-Kota yang ada di Indonesia melakukan kerjasama
dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang beranggotakan 91 Kota di
Indonesia. Setiap tahunnya Apeksi menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan
Pameran perkembangan pembangunan kota-kota anggota Apeksi yang dikenal dengan nama
Indonesia City Expo (ICE).


2.    Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

      APEKSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Association of Indonesia
Municipalities) adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk
membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang
kondusif bagi kerjasama Pemerintah Daerah. Maksud utama pembentukan Apeksi adalah untuk
memilih wakil kota-kota untuk duduk di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Selain
itu, Apeksi dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam DPOD guna diabadikan
bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peranserta masyarakat,
                                        1771
keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan
demikian, Apeksi telah mengambil peran yang lebih besar baik di tingkat nasional maupun di
tingkat internasional.
      Visi Apeksi adalah “Organisasi Strategis Untuk Pemberdayaan Kota-Kota Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi di Indonesia”. Sedangkan Misi Apeksi adalah “Apeksi berusaha untuk
menjadi suatu organisasi yang dipercaya, profesional di bidang perkotaan dalam mendukung dan
melaksanakan upaya terbaik bagi pemerintahan kota melalui pembangunan yang demokratis,
transparan, otonomi yang bertanggungjawab, sebagai bagian dari masyarakat baru pada struktur
pemerintahan di Negara Republik Indonesia”.
      Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Apeksi dan Indonesia City Expo di laksanakan secara
bergantian di Kota-Kota Anggota Apeksi, untuk kurun waktu 2004 – 2008 pelaksanaan Rakernas
Apeksi dan Indonesia City Expo adalah sebagai berikut :




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                       VI-1
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
                                                 Tabel 6.1
                              Pelaksanaan Rapat APEKSI dan Indonesia City Expo
                                             Tahun 2004 - 2008

                 No                Tahun                        Tempat Pelaksanaan
                 1                 2004                            Kota Batam
                 2                 2005                           Kota Makasar
                 3                 2006                          Kota Palembang
                 4                 2007                           Kota Pontianak
                 5                 2008                           Kota Surakarta
              Sumber : Tata Pemerintahan Setda Kota Pontianak


      Pada Tahun 2007 Kota Pontianak menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) Apeksi dan Indonesia City Expo yang yang merupakan tempat
penyelenggaraan yang ke-7, setelah sebelumnya sukses diselenggarakan di Kota Jakarta, Bali,
Batam, Surabaya, Makasar, dan Pelembang. Rakernas Apeksi 2007 yang diselenggarakan di Kota
Pontianak mulai tanggal 13-14 Juni 2007 utamanya dihadiri oleh para peserta dari Pemerintah
Kota di seluruh Indonesia pada level pengambil dan prakarsa kebijakan yang terdiri dari
Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, kepala badan/dinas terkait. Dalam Rakernas tersebut akan
mengangkat topik utama tentang kemiskinan perkotaan. Hal ini didasari pada pengalaman di
lapangan yang menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan yang hanya menggunakan
pendekatan dari segi pendapatan saja ternyata tidak mampu memecahkan permasalahan
komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun
bersifat multidimensi, suatu kondisi yang disebut dengan kemiskinan plural. Salah satu ciri khas
kondisi masyarakat miskin perkotaan adalah tidak memiliki akses ke sarana dan prasarana dasar
lingkungan yang memadai. Oleh karena itu dibutuhkan berbagai program penanggulangan
kemiskinan yang tidak hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi kemiskinan, bersifat
                                            1771
parsial, sektoral serta charity yang tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Oleh
karena itu, sejalan dengan tuntutan otonomi daerah serta dinamika dan perkembangan yang pesat
dari pemerintah khususnya pemerintah kota, maka forum Rakernas Apeksi diharapkan dapat
dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatan kualitas program penanggulangan kemiskinan
kota-kota seluruh Indonesia.

    Tema kegiatan Rakernas APEKSI 2007 adalah “Optimalisasi Peran Sektoran Terhadap
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan”. Tema tersebut akan dibahas dalam kegiatan seminar
Apeksi 2007, di samping juga akan diangkat topik-topik pendukung, sebagai berikut :

1.    Optimalisasi Peran Sektoral Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
2.    Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Ditinjau dari Perspektif
      Otonomi Daerah.
3.    Menggerakkan Sektor Informal Untuk Menanggulangi Kemiskinan Perkotaan.


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                         VI-2
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
4.       Inovasi Pelayanan Kesehatan dan Paradigma Baru di Perkotaan Yang Terjangkau Oleh Penduduk
         Miskin dan Paradigma Baru Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan
         Perkotaan.
5.       Mewujudkan Kebijakan Daerah Yang Berpihak Pada Peningkatan Peran Perempuan Untuk
         Penanggulangan Kemiskinan.

3.       Tujuan Kegiatan

-        Merealisasikan Anggaran Dasar Apeksi pasal 11 ayat (b) dan Anggaran Dasar Rumah
         Tangga Apeksi pasal 13 ayat (1 dan 2);
-        Mencari solusi bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penangulangan
         kemiskinan
-        Menghasilkan sejumlah rekomendasi dan program kerja bagi pemerintah kota

      Sedangkan untuk pelaksanaan Kegiatan Apeksi Tahun 2008 di Kota Surakarta tidak
dilaksanakan Rakernas karena ada Pergantian Dewan Pengurus Apeksi periode 2008 – 2012
sehingga dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas). Adapun Hasil Munas 23 – 24 Juli 2008
menghasilkan keputusan Walikota Palembang Bp. Edy Santana terpilih sebagai Ketua Dewan
Pengurus menggantikan Bp. Yusuf SK (Walikota Tarakan). Untuk pelaksanakan Indonesia City
Expo dilaksanakan sebagaimana biasanya


B.       Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

     Beberapa kesepakatan dan kerjasama antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pihak
Ketiga selama kurun waktu 2004 sampai dengan tahun 2008 dapat dirinci sebagai berikut :

                                            1771
                                              Tabel 6.2
                           Perjanjian Dengan Pihak Ke 3 Tahun 2004 - 2008

     NO NO PERJANJIAN TANGGAL                      TENTANG                              KET

     PERJANJIAN DENGAN PIHAK KE 3 TAHUN 2004

     1    10/SP-V/2004     26-05-2004 Pembangunan Perumahan PNS di Kota      Bebas Rekanan
                                      Ptk.

     2    13/SP-VII/2004   21-07-2004 Pengelolaan dana penguatan modal       Bebas Rekanan
                                      lembaga usaha ekonomi pedesaan untuk
                                      pembelian dan pengendalian     harga
                                      gabah/beras petani

     3    14/SP-VIII/2004 02-08-2004 Pengelolaan Gedung PCC                  Ir. Ari Muhandi dengan
                                                                             Walikota Ptk


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                   VI-3
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
  NO NO PERJANJIAN TANGGAL                       TENTANG                              KET

   4    15/SP-IX/2004    01-09-2004 Batuan Hukum                           Kejari Pontianak
                                                                           Soedibyo,SH

   6    33/SP-IX/2004    07-09-2004 Pembangunan Jembatan di Tanjung Pura   Walikota dengan Psr Vinda

   7    59/SP-IX /2004   27-09-2004 Pendirian VSR SMKN 7 Ptk               Walikota dengan Dir.
                                                                           Menengah Kejuruan

   8    69/SP-X/2004     29-10-2004 Rumah Baca                             Walikota dengan Jamilah

   9    70/SP-X/2004     29-10-2004 Pembangunan Pasar Dahlia Tahap II      Walikota dengan PT.
                                    Shering Keuntungan                     Wendra Putra

   10   71/SP-X/2004     29-10-2004 Pelaksanaan Tehnis Nota Kesepahaman    Pemkot dan BPKP Prov.
                                    Kerjasama    Pengembangan     Sistem
                                    Informasi Keuangan Daerah Sub Sistem
                                    Aplikasi        Pembukuan/Akuntansi
                                    Pengelolaan Keuangan Daerah

   11   72/SP-X/2004     29-10-2004 Pelaksanaan Tehnis Nota Kesepahaman    Pemkot dan BPKP Prov.
                                    Kerjasama    Pengembangan     Sistem
                                    Informasi Keuangan Daerah Sub Sistem
                                    Aplikasi        Pembukuan/Akuntansi
                                    Pengelolaan Keuangan Daerah

   12   73/SP-X/2004     29-10-2004 Pelaksanaan Tehnis Nota Kesepahaman    Pemkot dan BPKP Prov.
                                    Kerjasama    Pengembangan     Sistem
                                    Informasi Keuangan Daerah Sub Sistem
                                    Aplikasi        Pembukuan/Akuntansi
                                             1771
                                    Pengelolaan Keuangan Daerah

   13   74/SP-X/2004     30-10-2004 Pembangunan Pasar Mawar                Pemkot dengan MMP

   14   75/SP-XII/2004              Kerja sama Pemkot dengan Untan untuk   Pemkot dengan Untan
                                    Pencerdasan Siswa SD

   15   76/SP-XII/2004   29-10-2004 Perjanjian Pembangunan Rumah Baca di   Pemkot dengan PT Telkom
                                    Komplek SDN 05,19,22 di Jl. Tanjung
                                    Raya I Kel. Dalam Bugis

   16   77/SP-IV/2005    06-04-2004 Pemberian Fasilitas Kredit PNS Kota    Pemkot dengan FIF
                                    Pontianak

  PERJANJIAN DENGAN PIHAK KE 3 TAHUN 2005

   17. 07/SP-III/2005    31-03-2005 Bantuan Modal dan Penggunaan Dana      Pemkot dengan PD. Bank
                                    Pembangunan Pasar Dahlia               Pasar

   18. 07.1/SP-V/2005    06-05-2005 Pembangunan Pasar Dahlia Tahap II      Walikota dengan Drs.
                                                                           Edyono Jafri

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                  VI-4
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
  NO NO PERJANJIAN TANGGAL                       TENTANG                              KET

   19. 20.1/SP-VI/2005 06-06-2005 Perbaikan   Kerusakan      Bangunan      Albert CP. Astro Panca Sayta
                                  Dermaga Water Front City Tepian Alun     Samudra
                                  Kapuas

   20. 20/SP-VI/2005               Penyelenggaraan             Angkutan
                                   Penyeberangan Lintas Bardan – Siantan
                                   Kota Ptk

   21. 21/SP-VI/2005    06-06-2005 Pelaksanaan Teknis Nota Kesepahaman     Sekda dengan Sidik Wiyoto,
                                   Kerjasama Pengembangan Informasi        SH
                                   Keu. Daerah Sos.Sakd untuk Akuntansi
                                   Pengguna

   22. 22/SP-VI/2005    06-06-2005 Pelaksanaan Teknis Nota Kesepahaman     Sekda dengan Sidik Wiyoto,
                                   Kerjasama Pengembangan Informasi        SH
                                   Keu. Daerah Sos.Sakd untuk Akuntansi
                                   Pengguna

   23. 23/SP-VI/2005    06-06-2005 Pelaksanaan Teknis Nota Kesepahaman     Sekda dengan Sidik Wiyoto,
                                   Kerjasama Pengembangan Informasi        SH
                                   Keu. Daerah Sos.Sakd untuk Akuntansi
                                   Pengguna

   24. 24/SP-VI/2005    06-06-2005 Pelaksanaan Teknis Nota Kesepahaman     Sekda dengan Sidik Wiyoto,
                                   Kerjasama Pengembangan Informasi        SH
                                   Keu. Daerah Sos.Sakd untuk Akuntansi
                                   Pengguna

   25. 25/SP-VI/2005    22-06-2005 Penyertaan Modal Pemerintah Pontianak   Bank Indonesia
                                   pada PD. BPR Bank Pasar Pontianak

   26. 29.1/SP-         26-07-2005 Pengelolaan Dana     Pungutan   Modal   Gubernur dengan Walikota
       VII/2005                               1
                                   Lemb. Usaha 7 7    1                    Pontianak

   27. 31.1/SP-VIII/2005 26-08-2005 Pembangunan Pasar Dahlia Tahap II      Walikota dengan Drs.
                                                                           Edyono Jafri

   28. 32/SP-IX/2005    27-09-2005 Kesepakatan bersama antara Walikota     Walikota dengan DPRD
                                   dengan DPRD Kota Ptk                    Kota Ptk

   29. 33/SP-X/2005                Pengelolaan Gedung PCC                  Dr.H. Buchary Abdurrachman
                                                                           dengan Ir. Arie Muhardi
        802/APB/ADM-
        KSO/X/2005

   30. 34/SP-XI/2005    24-11-2005 Kerjasama (MOU) antara BPOM dengan      H. Sampurno      ( Badan
                                   Pemkot Ptk tentang Pengembangan         POM RI ) dengan Dr.H.
                                   Program Keamanan, Mutu dan Gizi         Buchary Abdurrachman
                                   Pangan serta Penyebaran Informasi
                                   Tentang Obat, Makanan, Kosmetik,
                                   Bahan Berbahaya dan Zat Adiktif

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                 VI-5
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
  NO NO PERJANJIAN TANGGAL                       TENTANG                                KET
                                    Lainnya

   31. 35/SP-XII/2005   13-12-2005 Penyelenggaraan Program Peningkatan       Dr.H. Buchary Abdurrachman
                                   Pelayanan Medik Spesialistik Melalui      dengan dr. A.A.Subiyanto,
                                   Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis      MS dengan Prof Dr dr . Biran
                                   Kompetensi untuk Kota Pontianak           Affandi Sp.OG    (K)

   32. 36/SP-XII/2005   13-12-2005 Penyelenggaraan Program Peningkatan       Walikota Pontianak dengan
                                   Pelayanan Medik Spesialistik Melalui      Prof . DR.dr. Hardyanto
                                   Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis      Soebono,Sp.KK ( K ) dan
                                   Kompetensi untuk Kota Pontianak           Prof.Dr dr . Biran Affandi
                                                                             Sp.OG ( K )

   33. 37/SP-XII/2005   13-12-2005 Penyelenggaraan Program Peningkatan       Walikota dengan Prof. Dr.
                                   Pelayanan Medik Spesialistik Melalui      Firman F Wirakusumah dr.
                                   Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis      Sp.OG (K) dan Prof.Dr dr .
                                   Kompetensi untuk Kota Pontianak           Biran Affandi Sp.OG (K)

   34. 38/SP-XII/2005   13-12-2005 Penyelenggaraan Program Peningkatan       Walikota Pontianak dengan
                                   Pelayanan Medik Spesialistik Melalui      Prof. Dr.
                                   Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis      Kabulrachman,SP.KK (K)
                                   Kompetensi untuk Kota Pontianak           dengan Prof.Dr dr . Biran
                                                                             Affandi Sp.OG (K )

  PERJANJIAN DENGAN PIHAK KE 3 TAHUN 2006

   35. 01/SP-I/2006     30-01-2006 MOU Asuransi Jiwa                         Asuransi Jiwasraya

   36. 01.1/SP-I/2006   25-02-2006 Adendum Perjanjian Kerja Sama             Pasar Dahlia Tahap III (
                                              1771                           Edyono Djafri)

   37. 02/SP-III/2006   02-03-2006 Fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor       MOU dengan Bank Pasar
                                   Roda II Bagi PNS di Kota Ptk

   38. 03/SP-III/2006   09-03-2006 Pengelolaan Dana Penguatan Modal          MOU Usman Ja’far dan
                                   Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan            dr.H. Buchary
                                   untuk pembelian Gabah/beras petani        Abdurrachman

   39. 03.1/SP-III/2006 29-03-2006 MOU Asuransi Kematian                     MOU Asuransi Jiwasraya

   40. 04/SP-IV/2006    03-04-2006 Pembinaan Penyelenggaraan Program         Hukum
                                   Perpolisian Masyarakat       ( Polmas )
                                   melalui      pembentukan         Forum
                                   Komunikasi Polri dengan masyarakat di
                                   wilayah Kepolisian Kota Besar Ptk.

   41. 05/SP-IV/2006    26-04-2006 Pengelolaan Stadion Olah Raga SMUN        Eka Kurniawan, SE. MM
                                   8 Ptk

   42. 06/SP-IV/2006    26-04-2006 Perjanjian kerjasama antara Pemkot        Majalah Mingguan Poros
                                   dengan Majalah Berita Dwi Mingguan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                     VI-6
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
  NO NO PERJANJIAN TANGGAL                        TENTANG                                KET
                                     Poros tentang pemberitaan di Kota
                                     Pontianak

   43. 08/SP-VI/2006    01-06-2006 Perjanjian kerjasama antara Pemkot dan     Pontianak Post
                                   Harian     Pontianak    Post   tentang
                                   Pemberitaan Kota Pontianak

   44. 09/SP-VI/2006    01-06-2006 Perjanjian kerjasama antara Pemkot dan     Equator
                                   Harian Equator tentang Pemberitaan
                                   Kota Pontianak

   45. 10/SP-VI/2006    01-06-2006 Perjanjian kerjasama antara Pemkot dan     Berkat
                                   Harian Berkat tentang Pemberitaan Kota
                                   Pontianak

   46. 11/SP-VI/2006    01-06-2006 Perjanjian kerjasama antara Pemkot dan     Kapuas Post
                                   Harian     Kapuas    Post      tentang
                                   Pemberitaan Kota Pontianak

   47. 12/SP-VI/2006    13-06-2006 Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemkot KPU dengan Pemkot
                                   dengan KPU Kota Ptk tentang pemakaian
                                   Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran
                                   ( Roda 4 ) KB. 1385 AC milik Pemerintah
                                   Kota

   48. 13/SP-VII/2006   06-07-2006 Adendum Kedua Perjanjian Kerjasama         dr.H. Buchary
                                   antara Pemkot Ptk dengan PT. Mutiara       Abdurrachman dengan Ir.
                                   Mas Putih                                  Lampok Pranata
                                                                              lumbantoruan.

   49. 13/SP-VII/2006    Juli 2006   MOU Pelaksanaan DPM-LUEP                 Usman Ja’far dan dr.H.
                                                                              Buchari Abdurrachman
                                             1771
   50. 17/SP-VII/2006   28-07-2006 Kegiatan Pemberitaan      Pembangunan      BPKKD(Walikota) dengan
                                   Pemerintah Kota Ptk                        PT. Tempo Inti Media Tbk

   51. 18/SP-VII/2006   28-07-2006 Sosialisasi peresmian 30 kelompok          dr.H. Buchary Abdurrachman
                                   pendidikan anak usia dini (Paud) se Kota   dengan Ade Liesnasari
                                   Pontianak

   52. 19/SP-VIII/2006 14-08-2006 Perpanjangan HGB No.4284 Th.1989 di         Walikota dengan Surina
                                  atas HPL No. 6 Th. 1987 Milik Pemkot        Wirogo
                                  Ptk.

   53. 20/SP-VIII/2006 14-08-2006 Perpanjangan HGB No.4387 Th.1989 di         Walikota dengan Lai Sin
                                  atas HPL No. 6 Th. 1987 Milik Pemkot        Kong
                                  Ptk.

   54. 21/SP-VIII/2006 14-08-2006 Perpanjangan HGB No.4367 Th.1989 di         Walikota dengan Hermanto
                                  atas HPL No. 6 Th. 1987 Milik Pemkot        Daslim Lim
                                  Ptk.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                     VI-7
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
  NO NO PERJANJIAN TANGGAL                           TENTANG                                KET

   55. 22/SP-VIII/2006 14-08-2006 Perpanjangan HGB No.4417 Th.1989 di            Walikota dengan Ali
                                  atas HPL No. 6 Th. 1987 Milik Pemkot           Syamsudin
                                  Ptk.

   56. 23/SP-VIII/2006 14-08-2006 Perpanjangan HGB No.592 Th.2000 di             Walikota dengan Ng Ling
                                  atas HPL No. 6 Th. 1987 Milik Pemkot           Khwang
                                  Ptk.

   57. 24/SP-VIII/2006 14-08-2006 Perpanjangan HGB No.4282 Th.1989 di            Walikota dengan Djohan
                                  atas HPL No. 6 Th. 1987 Milik Pemkot           Halim
                                  Ptk.

   58. 25/SP-VIII/2006 14-08-2006 Perpanjangan HGB No.4210 Th.1989 di            Walikota dengan Hasto
                                  atas HPL No. 6 Th. 1987 Milik Pemkot           Lundry
                                  Ptk.

   59. 26/SP-VIII/2006 07-08-2006 Peralihan/Balik Nama HGB No.51/61/B-           Walikota dengan Ng Liang
                                  1/2 Th 2006 diatas HPL No.2 Th 1985            Seng
                                  milik Pemkot dari Sdr. Lukman Kpd Ng
                                  Liang Seng

   60. 27/SP-VIII/2006 07-08-2006 Peralihan/Balik     Nama        HGB            Walikota dengan Arman
                                  No.5255/I/B-7/11 Th 2006 diatas HPL            Riyadi
                                  No.2 Th 1985 milik Pemkot dari Sdr.
                                  Lim Dju Nam Kepada Arman Riyadi

   61. 28/SP-VIII/2006 07-08-2006 Peralihan/Balik     Nama        HGB            Walikota dengan Arman
                                  No.5256/I/B-7/11 Th 2006 diatas HPL            Riyadi
                                  No.2 Th 1985 milik Pemkot dari Sdr.
                                  Arman Riyadi
                                                  1771
   62. 29/SP-VIII/2006 07-08-2006 Perubahan Nota kesepakatan antara              Walikota dengan Gusti
                                  Pemkot      No.32/Kp-IX/2005 dan               Ersan Aslirosa ,SE.MM
                                  No.903/264/DPRD/2005     TTG-KUA
                                  APBD Pemkot Th.2000

   63. 30/SP-VIII/2006 30-08-2006 Pengembangan Energi Alternatif di Kota         Walikota dengan Joseph Wu
                                  Pontianak                                      Chad Hwang,MSc dan DR.
                                                                                 Elias Tanah
                                                                                 Moning,M.Agr.ED.D

   64. 31/SP-VIII/2006 30-08-2006 Pembangunan Pasar Plamboyan                    Walikota dengan Direktur
                                                                                 PT. Patra Khatulistiwa

   65. 32/SP-VIII/2006 31-08-2006 Penggunaan tanah seluas 161 M2 milik           Walikota dengan Suherman
                                  Pemkot yang terletak di Jl. Abdul Muis         SD
                                  Komp. Perunas III Ptk

   66. 33/SP-IX /2006     15-09-2006 Penggunaan tanah seluas 2.012 M2            Walikota dengan LPTQ Ptk
                                     milik Pemkot yang terletak di Jl. Prof M.
                                     Yamin. Gg. Gunung Kota Kelueahan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                         VI-8
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
  NO NO PERJANJIAN TANGGAL                        TENTANG                              KET
                                   Parit Tokaya

   67. 34/SP-X /2006    05-10-2006 Kebijakan Umum APBD Th. 2007             Walikota dengan DRPD
                                                                            Kota Ptk.
                                                                            - Hersan Alirosa
                                                                            - Eka Kurniawan
                                                                            - Hartono Azas

   68. 35/SP-X /2006    05-10-2006 Penggunaan tanah seluas 600 M2 milik     Walikota dengan Drs. H. Ali
                                   Pemkot yang terletak di Jl. Prof M.
                                   Yamin. Gg. Gunung Kota Kelurahan
                                   Parit Tokaya

   69. 38/SP-XII/2006              Peralihan/Balik Nama HGB No.4468/I-      Walikota dengan Drs.
                                   h/7/ Th 2006 diatas HPL No.2 Th 1985     Syahrial Hadi
                                   milik Pemkot dari Sdr. M. Sofiani
                                   kepada Drs. Syahrial Hadi

   70. 39/SP-XII/2006   07-12-2006 Kerjasama Pemkot dengan PT. Asuransi     Pemkot dengan PT.
                                   Jiwa Praja Persada tentang Pengelolaan   Asuransi Jiwa Sraya
                                   Program Asuransi Kecelakaan Diri

   71. 40/SP-XII/2006   22-12-2006 Perpanjangan HGB No.4118 Th.1989 di      Pemkot dengan Lim Gouw
                                   atas HPL No. 6 Th. 1987 Milik Pemkot     Hu Susanto
                                   Ptk.

   72. 41/SP-XII/2006   03-12-2006 Penggunaan Bangunan Milik Pemkot         Pemkot dengan Lembaga
                                   yang terletak di Jl. Hijas Komp. Eks.    Pengembangan Tilawatil
                                   Terminal Hijas Blok. C No. 10 Kel.       Qur’an Kota Ptk
                                   Benua Melayu Darat

  PERJANJIAN DENGAN PIHAK KE 3 TAHUN 2007

   73. 01/SP-I/2007     18-01-2007 Kerjasama Implementasi Protokol Kyoto    Walikota dengan dr. Yosefh
                                          1771
                                   Mekanisme Pembangunan Bersih             Pt. Gikoko

   74. 02/SP-II/2007    16-02-2007 MOU perjanjian kerjasama tentang         Direktorat Jend. Manajemen
                                   Pelaksanaan SMP bertaraf Internasional   Pendidikan Dasar dan
                                                                            Menengah Dep. Diknas
                                                                            dengan Walikota

   75. 03/SP-II/2007    22-02-2007 Pengelolaan Bangunan Kantin yang         Walikota dengan Drs. H.
                                   berada di Lingkungan Kantor Walikota     Razani, MM
                                   Pontianak

   76. 04/SP-II/2007    27-02-2007 Pembangunan Pintu Gerbang Batas Kota     Walikota dengan Pt. Graha
                                                                            Mutiara Tunggal

   77. 05/SP-III/2007   10-03-2007 Penggunaan tanah seluas 1.046 M2 milik   Walikota dengan Ketua
                                   Pemkot yang terletak di Jl. Putri        DPRD Kota Pontianak
                                   Candramidi Kel. Sungai Bangkong

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                     VI-9
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
  NO NO PERJANJIAN TANGGAL                       TENTANG                                KET

   78. 08/SP-III/2007   27-03-2007 Kerjasama antara PT. Asuransi Jiwa        Walikota dengan PT.
                                   Bumi Asih Jaya          No. 83/PEM-       Asuransi
                                   Askol/2007 tentang Adendum Perubahan
                                   Perubahan perjanjian Kerjasama No.
                                   698/Pem-DL/2005        No.01/SP-1/2005
                                   tentang penjelasan pengelolaan Asuransi
                                   Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

   79. 09/SP-IV/2007    30-03-2007 Mou kegiatan pekerjaan dengan pihak ke    Walikota dengan Advokat
                                   3 penanganan perkara Perdata, Pidana      Hadi S, SH
                                   dan Tata Usaha Negara Kegiatan Pemda
                                   Kota Ptk

   80. 10/SP-IV/2007    20-04-2007 Penggunaan tanah dan Bangunan milik       Walikota dengan Eris
                                   Pemda terletak di Jl. Let. Jend. Sutoyo   Kuntadi, SE,MM,BP.Ak
                                   Kel. P. Tokaya (Eks Bangunan Kantor
                                   Bidang Perdagangan Dinas Perindag dan
                                   UKM Kota Ptk

   81. 11/SPK/Huk.B/    20-04-2007 Perjanjian Jasa Pihak ke 3 penanganan     Sekretaris Daerah dengan
       2007                        perkara        keperluan       kegiatan   Advokat Hadi
                                   penyelesaiaan Perkara Perdata dan TUN     Suratman,SH,MSi
                                   kegiatan Pembangunan Kota Ptk.

   82. 12/SP-V/ 2007    02-05-2007 MOU antara Pemkot dan Bank BPD            dr. H. Buchary A Rachman
                                   dengan PT. Asuransi Kredit Indonesia      dengan Djamaludin Malik
                                   tentang pengembangan Usaha Mikro          dengan Jati L Mangunsong
                                   Kecil,   Menengah   dan     Koperasi
                                   (UMKMK) melalui Pola Penjaminan
                                   Kredit

   83. 13/SP-V/ 2007                          1 7 7 dan
                        02-05-2007 MOU antara Pemkot1 Bank Indonesia         dr. H. Buchary A Rachman
                                   tentang Data Base K-UMKM                  dengan R. Supriaty

   84. 13.1/SP-V/ 2007 02-05-2007 Konpensasi atas perubahan perjanjian       dr. H. Buchary A Rachman
                                  pembangunan Psr. Cempaka diatas HPL        dengan Sukimin Taryono

   85. 14/SP-V/ 2007    16-05-2007 MOU antara Pemkot dengan PT.              dr. H. Buchary A Rachman
                                   Limedcom     Khatulistiwa    tentang      dengan Subhan Noviar, SE
                                   Pembangunan dan Pengelolaan Halte

   86. 20/SP-VII/ 2007 04-07-2007 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil            Walikota dengan PT.
                                  Menengah, Koperasi ( UMKMK )               Askrindo dng Bank Kalbar
                                  melalui pola penjaminan kredit

   87. 34/SP- X/ 2007   22-10-2007 Kebijakan Umum APBD TA.2008               Walikota dengan Pimpinan
                                                                             DPRD ( Ketua, Wakil
                                                                             Ketua DPRD )

   88. 35/SP- X/ 2007   22-10-2007 Prioritas  dan    Plafon     Anggaran     Walikota dengan Pimpinan
                                   Sementara TA. 2008                        DPRD Kota

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                     VI-10
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
  NO NO PERJANJIAN TANGGAL                       TENTANG                               KET

   89. 37/SP- X/ 2007    25-10-2007 MOU antara Pemkot dengan Kementrian     Walikota dengan
                                    Kesra di Jkt Tentang Bantuan Dana       Kementrian Kesra
                                    Pasca Bencana Alam

   90. 38/SP- X/ 2007    31-10-2007 Renofasi Pasar Plamboyan                Walikota dengan Thjhin
                                                                            Tjen Hin

   91. 38.1/SP- XI/      08-11-2007 MOU        Perencanaan   Penyiapan      dr. H. Buchary A Rachman
       2007                         Pelaksanaan Program Rusunawa Kota       dengan Ir.H. Edi Rusdi
                                    Ptk                                     Kamtono,MM
                                                                            Ir. Agus Widjanarko,MP

   92. 38.2/SP- XI/      09-11-2007 MOU        Perencanaan   Penyiapan      dr. H. Buchary A Rachman
       2007                         Pelaksanaan Program Rusunawa Kota       dengan H. Gusti Ersan A,
                                    Ptk                                     SE

   93. 39/SP- X/ 2007    09-11-2007 Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan     A. Qodri A.AZ.Ay dengan
                                    Pasca Bencana Th. 2007                  Walikota Pontianak

   94. 41/SP- XI/ 2007   14-11-2007 Pelaksanaan Dana Bantuan Penanganan     A. Qodri A.AZ.Ay dengan
                                    Pasca Bencana Th. 2007                  Walikota Pontianak

   95. 44/SP- XII/ 2007 08-12-2007 Persetujuan bersama Walikota       Ptk   dr. H. Buchary A Rachman
                                   dengan DPRD Kota Ptk                     dengan Gusti Ersan
                                                                            Drs. Hartono Azas

   96. 45/SP- XII/ 2007 01-12-2007 Konpensasi    atas     Pembentukan       dr. H. Buchary A Rachman
                                   Pembangunan Pasar Cempaka                dengan Sukimin Taryon

  PERJANJIAN DENGAN PIHAK KE 3 TAHUN 2008

   97. 1/SP-1/2008                  Pengelolaan Asuransi Pemegang Kartu     dr. H. Buchary A Rachman
                                          1771
                                    Tanda Penduduk                          dengan Ir. Manthinus
                                                                            Suhentian,MM (Dir
                                                                            Pemasaran PT. Asuransi
                                                                            Jiwa Bumi Asih Jaya)

   98. 2/SP-HK/I/2008    02-01-2008 SPK Sebagai Advokasi Pemerintah Kota    Drs. H. Hasan Rusbini dengan
                                    Ptk Tahun 2008                          Hadi Suratman,SH.MSi.

   99. 8/SP-I/2008                  Penyediaan dana talangan pembelian      dr. H. Buchary A Rachman
                                    Beras Raskin Kota Ptk                   dengan Ir. H. Muchtar
                                                                            Saad,MM

   100. 9/SP-II/2008     12-02-2008 Perencanaan     Pembangunan   dan       Iskandar Abubakar,MSc
                                    Pengoperasian Angkutan Umum Massal      dengan dr. H. Buchary A
                                    berbasis Jalan                          Rachman

   101. 10/SP-II/2008    20-02-2008 Konpensasi atas pembuatan perjanjian    Sukimin Tarjon dengan dr. H.
                                    Psr. Cempaka diatas tanah HPL Milik     Buchary A Rachman

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                   VI-11
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
     NO NO PERJANJIAN TANGGAL                          TENTANG                            KET
                                              Pemkot

     102. 38/SP-V/2008          02-05-2008 Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah   dr. H. Buchary A Rachman
                                           dan Wakil Kepala Daerah Kota         dengan Drs. Hefni Supardi
                                           Pontianak.

      Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Pontianak




C.      Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah

1.      Kegiatan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Dan Keamanan Daerah Kota Pontianak
        (Rapat Muspida)

      Pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal merupakan penjabaran dari
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di daerah.
Untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi instansi vertikal di Kota Pontianak dilakukan melalui
Rapat Muspida sebagai upaya pemantapan stabilitas dan keamanan daerah di Kota Pontianak.

     Rapat Muspida diadakan secara rutin setiap bulannya dan secara insidental apabila
dikhawatirkan ada suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menggangu stabilitas politik dan
keamanan daerah. Koordinasi ini dilakukan dengan rapat koordinasi antara Walikota Pontianak,
Wakil Walikota, Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Dandim 1207 Pontianak, Kapoltabes, Kepala
Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Peradilan Tata Usaha Negara, Danlanal, Ketua
DPRD dan Sekretariat.

      Penyelenggaraan koordinasi pemantapan stabilitas dan keamanan daerah Kota Pontianak
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman gangguan, hambatan
dan tantangan terhadap stabilitas dan keamanan daerah agar terciptanya keamanan daerah yang
selalu kondusif.                          1771
      Untuk menunjang kelancaran kegiatan Muspida dalam rapat pemantapan stabilitas dan
keamanan daerah disediakan anggaran dalam APBD Kota Pontianak setiap Tahunnya. Pada
Tahun 2008 untuk kegiatan pemantapan stabilitas dan keamanan daerah Kota Pontianak
disediakan dana sebesar Rp. 514.522.000,-

     Setiap melaksanakan koordinasi akan membahas isu yang menganggu keamanan daerah
Kota Pontianak adapun isu yang dapat teratasi adalah
1.   Masalah Nelayan asing
2.   Aliran sesat/aliran keagamaan
3.   Masalah Nasionalisme
4.   Masalah Kelangkaan BBM
     Isu keamanan daerah tersebut tidak terjadi unsur anarkis atau kekerasan sehingga
persentase stabilitas daerah Kota Pontiank mencapai 100 %.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                    VI-12
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
2.    Komunitas Intelejen Daerah Kota Pontianak

     Kegiatan komunitas intelejen daerah Kota Pontianak dibentuk pada Tahun 2007 sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen
Daerah. Kegiatan komunitas intelijen daerah perlu diselenggarakan mengingat dampak dari
perbedaan ideologi, politik, sosial dan budaya dalam pergaulan dunia international dan akses
globalisasi menimbulkan ancaman terhadap keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
di Kalimantan Barat pada umumnya dan di Kota Pontianak pada khususnya. Karena itu upaya
mengantisipasi terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan diperlukan suatu
penanganan terpadu guna terwujudnya jalan keluar yang cepat, tepat dan terukur.
     Kegiatan ini dilaksanakan dengan rapat Kominda yang beranggotakan 24 pejabat terkait
dan sekretariat. Rapat tersebut membahas masalah isu keamanan masyarakat Kota Pontianak
dengan melakukan tindakan preventif. Tindakan preventif yang telah dilaksanakan berupa:

1.    Masalah nelayan asing
      Warga Negara Thailand yang menikah dengan penduduk saetempat dan menjadi warga
      negara Indonesia secara sah yaitu: Mr. Pa’ Weng dan didalam KK bernama hasan
      beristrikan Marfuah beralamat Gg. Salah 1 nomor 42. KTP atas nama Hasan tetapi foto Pa’
      Weng
      -     Sulitnya proses deportasi warga negara asing yang ditangkap TNI AL karena
            melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia akibatnya menjadi beban bagi
            LANAL Pontianak, terutama untuk biaya makan/minum yang bersangkutan.
      -     Dampak sosial bagi masyarakat Kota Pontianak akibat kehadiran mereka di
            Kalimantan Barat

2.    Aliran sesat/aliran keagamaan
      -     Kehadiran saksi-saksi Yehova di Kota Pontianak.
      -     Maslahnya : Saksi-Saksi Tehuva/ Yehuwa sesuai Keputusan Dirjen Departemen
            Agama Republik Indonesia Nomor : F/KEP/HK.00.5/22/1103/2002 tanggal 22 Maret
                                        saksi-saksi
            2002 tentang pendaftaran 1 7 7 1 Yehuwa Indonesia memutuskan/ menetapkan
            PERTAMA mendaftarkan saksi-saksi Yehuwa Indonesia yang berkedudukan/
            berpusat di Jakarta sebagai Lembaga keagamaan Kristen yang bersifat Gereja, namun
            hasil sesuai hasil rapat Kominda yang disampaikan oleh Intel Poltabes bahwa saksi-
            saksi Yehuwa oleh Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Kalimantan Barat menolak
            saksi-saksi Yehuwa sebagai lembaga yang bersifat gereja dan alirannya tidak
            mengakui Yesus Kristus tetapi mempelajari Alkitab. Badan Kesbanglinmas Kalbar
            melegalisasi keberadaan saksi-saksi Yehuwa tersebut sebagai organisasi
            kemasyarakatan (ormas). Di Kota Pontianak, permohonan yang disampaikan oleh
            Pengurus saksi-saksi yehowa Kota Pontianak untuk didaftarkan di kantor kesbang
            Linmas Kota Pontianak, belum dapat dikabulkan mengingat ada keberatan dari
            masyarakat Kelurahan Bangka Belitung tentang Pendirian Balai Pertemuan Ibadah
            Saksi-saksi Yehuwa yang berdekatan dengan lokasi Pemakaman Muslim, namun
            menurut penjelasan dari Pengurus saksi-saksi Yehewa Kota Pontianak hal ini telah
            dibatalkan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                      VI-13
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
3.    Masalah Nasionalisme
      Mulai memudarnya rasa nasionalisme tampak bahwa pada tanggal 17 Agustus 2006, HUT
      Kemerdekaan RI Ke-61 warga masyarakat Gang. Waru Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan
      Pontianak Selatan tidak memasang Bendera Merah Putih. Untuk hal ini telah dipanggil
      Pengurus RT nya oleh Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan. Pemerintah
      Kota Pontianak juga menyurati Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa Kota Pontianak
      untuk melakukan pembinaan warganya agar tidak terjadi lagi hal serupa pada masa-masa
      mendatang.

4.    Masalah Kelangkaan BBM
      Kelangkaan BBM pangkalan minyak tanah merupakan masalah serius. Untuk
      mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Tim Kominda juga turut serta mengadakan
      pertemuan dengan pihak Pertamina, Hiswanamigas, Agen, Pangkalan serta Camat dan
      Lurah se-Kota Pontianak untuk duduk satu meja membahas hal ini.

     Solusinya yang ditempuh dalam berbagai masalah yang terjadi selama ini, telah diambil
dalam keputusan pada rapat kegiatan komunitas intelejen daerah Kota Pontianak :

1.    Waktu droping minyak tanah secara serentak sebelum puluk 12.00 wiba atau setidak-
      tidaknya informasi waktu droping kepada Lurah secara akurat sehingga mudah untuk
      dimonitor oleh kecamatan/kelurahan dan kepolisian dan diharapkan masyarakat pengguna
      tidak antri kepangkalan lain karena waktunya datang bersamaan sehingga mudah untuk
      dimonitor baik dari segi jumlah minyak maupun masyarakat yang antri.
2.    Jumlah data agen
3.    Jumlah data pangkalan
4.    Membuat papan nama pangkalan
5.    Pemberian ijin pendirian pangkalan harus sesuaikan dengan jumlah penduduk, tidak
                                          1 7 perlu
      menumpuk pada lokasi tertentu, sehingga 7 1 relokasi.
6.    Untuk penertiban pendistribusian bisa menggunakan beberapa cara:
      -     Adanya kerjasama antara unsur MUSPIKA Kecamatan dengan cara mengumpulkan
            pangkalan di kelurahan masing-masing dengan menghadirkan Ketua RT dan
            pengambilan minyak tanah cukup dengan menunjukkan Kartu KK.
      -     Menggunakan sistem kartu per KK
      -     Menggunakan bon
      -     Untuk pemerataan pangkalan agar Lurah membuat peta kebutuhan pangkalan sesuai
            dengan jumlah penduduk.

      Hasil yang diperoleh dari 4 isu diatas telah diambil tindakan preventif guna meredam
gejolak dimasyarakat adapun permasalahan dan pemecahannya dapat diuraikan sebagaiberrikut:

      Permasalahan
1.    Luasnya informasi yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak yang terkait dengan
      penyelenggaraan keamanan, ketertiban yang dilaksanakan oleh lembaga intelejen
2.    Tidak adanya pemanfaatan peran yang diberikan oleh unit-unitnya yang bergerak di bidang
      intelejen demi kepentingan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                     VI-14
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
      Pemecahan Masalah
1.    Menginvintarisasi informasi yang disampaikan oleh unitnya yang bergerak pada bidang
      intelejen pada instansi vertikal/ instansi yang ada di daerah
2.    Menggalang dan menfasilitasi peran-peran yang diberikan oleh unit intelejen demi
      kepentingan keamanan daerah.
3.    Melaksanakan pertemuan unsur-unsur kehidupan yang telah terbentuk berdasarkan Surat
      Keputusan Walikota


D.    Pembinaan Batas Wilayah

      Pembinaan Batas Wilayah adalah merupakan upaya penetapan dan penegasan batas baik
antara kelurahan, kecamatan maupun kesepakatan dengan Kabupaten tetangga. Pembinaan batas
wilayah di Kota Pontianak telah dilakukan terutama batas antar kelurahan dan kecamatan, adapun
Kecamatan yang telah ditata batas wilayahnya dengan melakukan pemetaan adalah sebagai
berikut :
                                             Tabel 6.3
                              Pembinaan Batas Wilayah Kecamatan
                                        Tahun 2005 - 2008

        No.                  Tahun                            Kecamatan
         1                     2005                     Kec. Pontianak Timur
         2                     2006                      Kec. Pontianak Kota
         3                     2007                      Kec. Pontianak Barat
         4                     2008                     Kec. Pontianak Selatan
        Sumber : Tata Pemerintahan Setda Kota


                                         771
      Sedangkan untuk penetapan dan1 penegasan batas wilayah yang berbatasan dengan
kabupaten tetangga belum ada kesepakatan yang dicapai. Batas wilayah yang sangat krusial
adalah batas wilayah dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kubu Raya, yaitu masalah
status Perumnas IV. Penanganan Batas Wilayah Perumnas IV sangat krusial karena pada Tahun
2008 akan diselenggarakan Pemilu Walikota dan Bupati Kubu Raya sebagai hasil pemekaran dari
Kabupaten Pontianak yang melibatkan masyarakat sebagai unsur Pemilih.
      Adapun upaya yang telah dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten Pontianak/Kabupaten Kubu Raya yang difasilitasi Oleh Provinsi Kalimantan Barat.
Sampai saat ini setelah pembentukan Kabupaten Kubu Raya belum terjadi kesepakatan batas
wilayah Perum IV dan masih menunggu keputusan dari Gubernur Kalimantan Barat.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                      VI-15
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
E.    Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

      Pencegahan dan penanggulangan bencana sejak penerapan SOPD pada Tahun 2006,
dilaksanakan oleh Kasubbag Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dengan berbagai
kegiatan antara lain :
1.    Pelatihan dan Sosialisasi dan Pembentukan Tenaga Terlatih, dana yang dianggarkan yaitu
      Rp. 62.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 62.500.000,- atau 100%. Hasil dari kegiatan ini
      yaitu terlaksananya Pelatihan Sosialisasi dan Pembentukan Tenaga Terlatih diikuti
      sebanyak 87 peserta.
2.    Pembinaan Kelompok Tanggap Darurat, dalam pelaksanaannya biaya yang dianggarkan
      dari dana APBD sebesar Rp. 28.950.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.950.000,- atau 100%.
      Hasil kegiatan ini yaitu terlaksananya Bimtek Bagi Kelompok Tanggap Darurat/Bencana di
      5 kecamatan di Kota Pontianak.
3.    Pembuatan Peta Potensial Bencana Kota Pontianak, dana yang dianggarkan untuk kegiatan
      ini adalah sebesar Rp. 80.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 79.180.000,- atau 98,36%.
4.    Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi, untuk kelancaran kegiatan ini
      dana yang dianggarkan yaitu sebesar Rp. 71.280.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.205.000,-
      atau 77,45%. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi bagi Masyarakat
      Untuk Penanganan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi.


F.    Pengelolaan Kawasan Khusus

      Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pengertian Kawasan Khusus adalah
Kawasan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial budaya,
lingkungan dan pertanahan keamanan.
      Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan pengelolaan kawasan khusus yang terdiri dari
hutan kota, penghijauan kota dan pengembangan kawasan sentra agribisnis, dengan uraian
sebagai berikut :                     1771

1.    Hutan Kota
      Bentuk pengelolaan kawasan khusus adalah Pemerintah Kota Pontianak dengan Pihak ke
Tiga. Dengan dasar hukum berdasarkan SK Walikota Pontianak Nomor 293 Tahun 2006. Tujuan
pengelolaan ini untuk mengatur iklim mikro, estetika dan resapan air. Kegiatan ini
dilaksanakannya hutan kota seluas 22,5 Ha


2.    Penghijauan Kota
       Bentuk pengelolaan kawasan khusus pembangunan penghijauan kota berupa pembuatan
design engineering pada tahun 2006 dan tahun 2007 dengan tujuan untuk mengalakkan upaya
pembangunan bidang perkebunan antara lain dengan pemanfaatan lahan tidur yang masih banyak
terdapat di Kota Pontianak dengan jenis tanaman seperti karet yang memiliki nilai ekonomis
tinggi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                       VI-16
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
3.    Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis (KSA)
      Perencanaan pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis (KSA) merupakan salah satu
bentuk perencanaan ruang sektor strategi khususnya dibidang pertanian yang diharapkan dapat
mendorong percepatan hasil produksi dan perkembangan wilayah. Hal tersebut dapat dicapai jika
pengembangan KSA dapat meningkatkan pendapatan riil masyarakat setempat, serta
mengembangkan kegiatan dan kesempatan berusaha masyarakat disekitar kawasan, sehingga
dapat menjadi sebaran pengembangan kegiatan produksi dan pemacu pertumbuhan ekonomi yang
pada akhirnya bermuara pada tingkat kualitas hidup masyarakat.
      Kawasan Sentra Agribisnis (KSA) Kota Pontianak seluas 800 hektar terletak di Kelurahan
Siantan Hilir, Siantan Tengah dan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Pengembangan
KSA merupakan program pengembangan meliputi 4 (empat) sub sistem terdiri dari :
a.    Sub-sistem agribisnis hulu
b.    Sub-sistem usaha tani
c.    Sub-sistem agribisnis hilir
d.    Sub-sistem penunjang

      Pemahaman sistem agribisnis diatas menunjukkan pula bahwa pengembangan Kawasan
Sentra Agribisnis (KSA) tidak terbatas pada pembangunan pertanian saja, tapi harus
mengembangkan keseluruhan sub-sistem harus dibangun dan dikembangkan secara harmonis
melalui organisasi dan pengelolaan aspek wilayah.
      Dalam rencana pengembangannya, kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak menjadi 6
(enam) bagian yang merupakan hasil rekomondasi pengembangan pada Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) Kawasan Sentra Agribisnis Kota Pontianak yang telah menjadi Keputusan
Walikota Pontianak yang terdiri dari :
a.    Zona pertanian tanaman pangan dan hortikultura
      Tanaman pangan yang akan dikembangkan adalah lidah buaya, pepaya dan jagung seluas
      674,70 hektar (84,34%) dan hortikultura yang akan dikembangkan adalah tanaman kacang-
                                       1 seluas
      kacangan dan sayuran dataran rendah 7 7 1 42 hektar (5,25%)
b.    Zona peternakan
      Jenis ternak besar seperti sapi, kambing dan ternak unggas yaitu ayam ras dan itik seluas
      60,20 hektar (7,53%) yang akan dikembangkan.
c.    Zona rumah potong hewan (RPH) dan Pusat Penelitian Pengembangan (Puslitbang)
      Agribisnis Terpadu. Pada zona ini akan dikembangkan penelitian untuk tanaman sayur-
      sayuran dan kacang-kacangan, tanaman lidah buaya, tanaman buah-buahan, peternakan
      sapi, kambing, ayam ras dan itik serta RPH babi juga akan dibangun perumahan karyawan
      KSA dan perkantoran seluas 13,06 hektar (1,63%).
d.    Zona Agroindustri
      Pada zona ini akan dikembangkan adalah pabrik pengolahan tepung lidah buaya dengan
      sarana dan prasarana penunjang serta pabrik pengolahan hasil pertanian lainnya seluas 6
      hektar (0,75%).
e.    Zona terminal agribisnis
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                       VI-17
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
      Pada zona ini akan dikembangkan adalah pusat pelayanan jasa perdagangan produk
      pertanian dan sarana produksinya serta sarana penunjang lainnya seluas 6,82 ha (0,85%).
f.    Zona pendidikan dan pelayanan kesehatan
      Pada zona ini akan dikembangkan adalah fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan
      seluas 1 ha (0,12%).

     Adapun Program Jangka Menengah Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis Kota
Pontianak tahun 2003 s/d tahun 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

                                              Tabel 6.4
                Program Jangka Menengah Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis (KSA)
                                  Kota Pontianak Tahun 2003 - 2007

                                               Total                   Tahun Pelaksanaan (ribu Rp)
        No              Kegiatan               Biaya
                                             (ribu Rp)     2003         2004         2005       2006        2007

        1.    1 Pra-Operasional                413.00      213.00       200.00

               Peng Zona Tan LB, Pepaya
        2.                                   67.882.54    5.955.23    25.635.94    26.130.17    8.573.29   1.587.91
               & Jagung
               Peng Zona Tan sayur-
        3.     sayuran  &   kacang-           1.926.85    1.245.80      632.85        28.07       28.07      28.07
               kacangan

        4.     Peng Zona Peternakan          48.301.16    6.229.65    13.559.27    10.460.09 10.115.32     7.937.32

               Peng Zona          RPH    &
        5.                                   51.863.96   12.122.65    14.724.16     8.347.64    8.844.23   7.825.28
               Puslitbang
                                                         1771
        6.     Peng Zona Agroindustri        58.611.90    5.944.44    40.621.51     6.805.46    2.645.24   2.645.24

               Peng     Zona     Terminal
        7.                                   91.717.47    5.099.82    19.756.88    22.612.09 22.165.75 22.082.93
               Agribisnis Budi Utomo

               Peng     Zona    Terminal
        8.                               109.168.42       4.422.63    29.681.39    25.864.98 26.917.71 22.281.72
               Agribisnis BatuLayang

               Pengembangan        Zona
        9.                                    3.129.02    1.146.05             -    1.982.97           -           -
               Pendidikan & Kesehatan

               Pembangunan & Perawatan
        10.                                   4.703.79    1.043.62     2.069.40      530.25      530.25     530.25
               Jalan & Drainase

               Pemb. Sarana penyediaan
        11.                                   3.388.49            -    1.878.23      763.54      373.36     373.36
               air bersih PDAM

        12.    Pemb sarana listrik PLN        2.063.06            -     825.23        1.237            -           -

               Pemb.               Sarana
        13.                                   1.037.43                         -            -    518.72     518.72
               telekomunikasi telepon



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                                    VI-18
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
                                             Total                 Tahun Pelaksanaan (ribu Rp)
        No              Kegiatan             Biaya
                                           (ribu Rp)     2003       2004       2005       2006     2007

                  Jumlah Total            444.293.09   43.422.89 149.584.86 104.763.10 80.711.93 65.810.79

        Sumber : Bappeda Kota Pontianak


      Keberhasilan dari Program Pengembangan Kawasan Sentra Agribisnis (KSA) antara lain:
a.    Meningkatnya upaya pembinaan masyarakat dalam pengembangan usaha tani lidah buaya,
      pepaya dan sayuran
b.    Meningkatnya koordinasi dengan berbagai pihak terutama dalam menarik investor pada
      kegiatan budidaya, proses dan pemasaran
c.    Melakukan revitalisasi penyuluhan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat untuk
      menggalakkan kembali penyuluhan pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja
      kepenyuluhan, memperbaiki kualitas SDM memperoleh dukungan pendanaan untuk
      program-program yang telah ditetapkan.


G.    Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

     Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku, PP No. 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pontianak. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan
reorganisasi perangkat Daerah, khusus untuk Sat Pol PP diwujudkan dalam bentuk Peraturan
Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak. Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pontianak
Nomor 49 Tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Uraian Tugas Jabatan
                                     1771
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
      Guna menciptakan Kota Pontianak yang aman dan tertib tidak lepas dari dukungan
masyarakat serta elemen terkait. Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum berpengaruh
pada faktor sosial yang terjadi seperti bagi pedagang kaki lima (PKL), munculnya berbagai
kelompok masyarakat yang lebih menonjolkan ego sektoral yang menimbulkan ketidakstabilan
keamanan dan ketertiban. Faktor lain yang berpengaruh langsung yakni kurangnya pengetahuan
seperti angka kemiskinan yang masih tinggi, kesenjangan ekonomi, terbatasnya lahan hutan dan
pemahaman terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah.
     Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan 11
program kerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Dimana alokasi dana tahun 2004
sebesar Rp 707.500.000,- terjadi peningkatan pada tahun 2007 menjadi Rp 4.318.624.100,-,
dengan peningkatan rata-rata dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 sebesar 92,99%.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                          VI-19
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
                                                  Tabel 6.5
                             Target Anggaran Pelaksanaan Program Pembangunan
                         Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2004 - 2008

                                                                                        Tahun
No                     Program                                                                                                      R (%)
                                                     2004               2005            2006              2007         2008
 1   Pengembangan politik dalam negeri             240.000.000
 2   Pengembangan pemeliharaan keamanan &          467.500.000
     ketertiban masyarakat
 3   Pembinaan ganguan keamanan dan                                 37.000.000
     ketertibanmasyarakat
 4   Pembangunan dan pengembangan pemeliharaan                                      126.920.000
     keamanan dan ketertiban
 5   Pelayanan Administrasi Perkantoran                             55.500.000       62.450.000 1.620.609.600 1.573.026.100
 6   Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur                       360.000.000      270.000.000 545.685.000 623.356.000
 7   Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                157.937.500 188.502.000
 8   Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                                                    39.537.000    87.820.000
 9   Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan                                                     1.931.780.000 1.451.600.000
     Tindak Kriminal
 10 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan                                                         23.075.000      48.000.000
    Capaian Kinerja dan Keuangan
 11 Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah                                                                           1.167.310.000

     Jumlah                                        707.500.000     452.500.000      459.370.000 4.318.624.100 5.139.614.100 206,51%
     Sumber : Kantor Satpol PP



     Realisasi dana pada tahun 2004 sebesar 91,07% atau Rp 644.325.000,- dari target dan
tahun 2007 sebesar Rp 3.933.606.817,- atau 91,08% dari target, sedangkan tahun 2008 sampai
bulan juni 2008 telah terealisasi sebesar Rp 2.066.694.932,- atau 40,21%.

                                                   Tabel 6.6
                             Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pembangunan
                          Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2004 - 2008
                                                              1771
                                                                                  Tahun
NO                   Program                                                                                                       Jumlah
                                                 2004            2005            2006              2007            2008 *)
 1   Pengembangan politik dalam negeri         240.000.000
 2   Pengembangan pemeliharaan keamanan &      404.325.000
     ketertiban masyarakat
 3   Pembinaan ganguan keamanan dan                           36.812.500
     ketertibanmasyarakat
 4   Pembangunan dan pengembangan                                              115.580.000
     pemeliharaan keamanan dan ketertiban
 5   Pelayanan Administrasi Perkantoran                       22.500.000        61.885.000      1.474.113.087      681.942.832
 6   Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur                 359.100.000       269.680.000        467.152.280      463.641.600
 7   Peningkatan Disiplin Aparatur                                                                157.257.700      174.048.000
 8  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya                                                             39.442.000        48.325.000
    Aparatur
  9 Pemeliharaan      Kantrantibmas     dan                                                     1.775.536.750       16.800.000
    Pencegahan Tindak Kriminal
 10 Peningkatan    Pengembangan      Sistem                                                       20.105.000       149.715.000
    Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                                                   VI-20
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
                                                                                Tahun
NO                      Program                                                                                            Jumlah
                                                 2004          2005            2006           2007          2008 *)
 11 Penerapan dan Penegakan Hukum Daerah                                                                    532.222.500

     Jumlah Realisasi                          644.325.000   418.412.500     447.145.000   3.933.606.817   2.066.694.932    250,51%

     Jumlah Target                             707.500.000   452.500.000     459.370.000   4.318.624.100   5.139.614.100    206,15%
      (%)                                          91,07%        92,47%          97,34%          91,08%          40,21%      92,99%
     Sumber : Kantor Satpol PP
     Ket   : *) bulan Juni 2008



      Dalam melaksanakan program kerja Satuan Polisi Pamomg Praja harus ditunjang sarana
mobilitas yang cukup memadai, dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 kendaraan
operasional yang ada sampai dengan bulan juni tahun 2008 dengan jumlah kendaraan roda 4
sebanyak 8 unit atau 80% dari jumlah kendaraan yang dibutuhkan sebanyak 10 unit. Namun
demikian untuk kendaraan operasional roda 2 sampai posisi bulan juni tahun 2008 sebanyak 14
unit atau 93% dari jumkah yang dibutuhkan.
      Dengan adanya jumlah kendaraan yang memadai berarti menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas secara rinci dapat dilihat poada tabel berikut :

                                                     Tabel 6.7
                                   Jumlah Kendaraan Sat. Pol PP Tahun 2004 - 2008

                                                                                              Tahun
     No.                          Keterangan
                                                                      2004        2005         2006         2007      2008 *)
      1     Jumlah kendaraan roda 4 yang dimiliki                       3           6            7            8          8
      2     Jumlah kendaraan roda 2 yang dimiliki                       2           1            8           14         14
      3     Jumlah kendaraan roda 4 yang dibutuhkan                    10          10           10           10         10
      4     Jumlah kendaraan roda 2 yang dibutuhkan                    13          13           13           15         15
          Sumber : Kantor Satpol PP
          Ket : *) bulan Juni 2008
                                                         1771
      Kejadian kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007
berjumlah 1.397 kasus dengan korban meninggal dunia sebesar 143 jiwa atau 10,32%, korban
luka berat sebesar 2,22% atau 31 jiwa serta korban luka ringan sebesar 87,54% atau 1.223 jiwa,
dengan demikian terjadi peningkatan terhadap korban kecelakaan lalu lintas rata-rata sebesar
33,33%. Dimana kecelakaan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebanyak 998 kasus dengan korban
meninggal dunia sebanyak 75 jiwa atau 7,52%, luka berat sebanyak 18 jiwa atau 1,80% dan luka
ringan sebanyak 905 jiwa atau 90,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran
masyarakat dalam hal berlalulintas masih rendah, disamping faktor lain seperti jumlah kendaraan
bermotor roda dua dan roda empat setiap tahun meningkat yang cukup tinggi namun tidak
diimbangi dengan pelebaran badan jalan dan peningkatan kuantitas maupun kualitas rambu-
rambu lalulintas secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                                           VI-21
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
                                                    Tabel 6.8
                                      Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas
                                               Tahun 2004 - 2007

                                                                           Tahun
      No                    Uraian                 Satuan
                                                               2004    2005     2006     2007
      1.     Korban kecelakaan lalu lintas         Kasus        46      56       998      297
      2.     Meninggal dunia                       Jiwa          6      26       75       36
      3.     Mengalami luka berat                  Jiwa          7       4        18       2
      4.     Mengalami luka ringan                 jiwa         33      26       908      259
      Sumber : Lakip Kota Pontianak


      Pada tahun 2004 jumlah tindakan kriminal yang dilaporkan masyarakat ke Kepolisian Kota
Pontianak sebanyak 1.371 kasus, dari jumlah tersebut yang dapat ditindak lanjuti dengan
menyerahkan kasus kriminal (pidana) kepenuntut umum sebanyak 767 kasus atau sebesar
55,94%. Jika dibanding dengan kasus kriminal yang dilaporkan tahun 2005 terjadi peningkatan
yaitu sebanyak 3.309 kasus dan yang ditindak lanjuti dengan menyerahkan kasus kriminal
sebanyak 957 kasus. Hal ini berarti terjadi peningkatan angka kriminalitas (pidana) sebesar 1.938
kasus pada tahun 2005 dan 299 kasus di tahun 2006, dengan jumlah kasus kriminal yang
dilaporkan sebanyak 3.608 kasus serta yang ditindaklanjuti sebanyak 245 kasus. Peningkatan
angka kriminalitas tersebut terjadi ditimbulkan banyak faktor terutama faktor ekonomi antara lain
peningkatan pengangguran sebagai akibat banyaknya perusahaan mengalami kebangkrutan yang
akhirnya menutup usahanya ataupun mengurangi jumlah karyawannya khususnya usaha yang
bergerak di sektor perkayuan dan usaha yang berkaitan dengan sektor ini mengakibatkan
hilangnya atau berkurangnya penghasilan sebagian masyarakat Kota Pontianak.

                                                    Tabel 6.9
                                      Kasus Tindakan Kriminal Kota Pontianak
                                                  Tahun 2004 - 2006
                                                                                Tahun
     No                         Uraian             1771
                                                      Satuan
                                                                       2004     2005     2006
      1      Tindakan kriminal yang berhasil
                                                            Kasus         767     957       245
             ditindaklanjuti
      2      Tindakan kriminal yang dilaporkan
                                                            Kasus       1.371    3.309    3.608
             masyarakat
      Sumber : Lakip Kota Pontianak



    Keberhasilan Program Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal melalui kegiatan
pembinaan dan penertiban PKL
Tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 di laksanakan penertiban/pembongkaran bangunan/kios
liar oleh Satpol PP bekerjasama dengan polisi, dimana PKL yang melanggar peraturan tersebar di
5 Kecamatan dengan jenis yang ditertibkan antara lain penertiban gerobak, kios, lapak dan lain-


Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                               VI-22
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
lain (kanopi, ruko & pagar, perdagangan, berkendaraan motor/mobil, pasar tumpah, penumpakan
barang bekas)
Tahun 2004 jumlah PKL yang ditertibkan sebesar 6,17% dengan lokasi penertiban di 16 lokasi
dan tahun 2005 meningkat menjadi 10,74% yang tersebar di 46 lokasi, tahun 2006 penertiban
dilaksanakan di 64 lokasi dimana PKL yang ditertibkan meningkat menjadi 24,57% serta tahun
2007 penertiban PKL meningkat menjadi 46,25% dengan lokasi penertiban sebanyak 75 lokasi.
Dengan demikian total lokasi yang melanggar peraturan di Kota Pontianak dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2008 sebanyak 256 lokasi, dimana Kecamatan Pontianak Kota merupakan
lokasi tertinggi yang melanggar peraturan sebanyak 91 lokasi dan yang terkecil melanggar
peraturan sebanyak 10 lokasi di Kecamatan Pontianak Tenggara
       Seringnya Satpol PP mengadakan patroli          untuk melaksanakan pemantauan dan
pengendalian PKL sehingga secara dini bangunan/kios liar yang ada dapat di monitor, hal ini
akan sangat memudahkan dalam penertiban/pembongkaran dan apabila ada kios liar yang kosong
ditinggalkan pemiliknya, maka dilakukan pembongkaran langsung oleh petugas patroli. Upaya
ini dilakukan untuk menciptakan kondisi kota yang bersih, aman dan tentram.

                                            Tabel 6.10
                             Jumlah Penertiban PKL Tahun 2004 – 2008

                                                                    Tahun
 No               Kegiatan
                                          2004     2005        2006         2007   2008 *
  1   Penertiban Gerobak                  101       79          136          113     77
      Pontianak Barat                       0       20           29           60     13
      Pontianak Timur                       0        0           10            4      0
      Pontianak Selatan                    63       35           48           24     37
      Pontianak Utara                      18        7            5            5      5
      Pontianak Kota                       20       17           44           20     11
      Pontianak Tenggara                                                             11

  2   Penertiban Kios                      166     247          383         220     91
      Pontianak Barat                       7
                                          137 7 1 13             70          38     10
      Pontianak Timur                       0      36            63          30      3
      Pontianak Selatan                    89      114          125          71     22
      Pontianak Utara                      7       74            58          17     23
      Pontianak Kota                       33      10            67          64     20
      Pontianak Tenggara                                                            13

  3   Penertiban Lapak                      0      231          367         637     312
      Pontianak Barat                       0       70           88         231      78
      Pontianak Timur                       0       51           45          12       5
      Pontianak Selatan                     0       27          162         203     126
      Pontianak Utara                       0       63           10          12      19
      Pontianak Kota                        0       20           62         179      45
      Pontianak Tenggara                                                             39

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                   VI-23
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
                                                                    Tahun
 No                         Kegiatan
                                            2004    2005       2006         2007     2008 *
     4     Lain-lain                         53       0         388         1428      156
           Pontianak Barat                   25                 125           54        2
           Pontianak Timur                    0                  24           21        2
           Pontianak Selatan                 20                 161          836      104
           Pontianak Utara                    6                   9          15         1
           Pontianak Kota                     2                  62          422       44
           Pontianak Tenggara                                    7           80        3

              Jumlah Penertiban PKL         320     557          1.274       2.398    636
         Sumber : Kantor Satpol PP
         Ket   : *) bulan juni 2008


      Selain kegiatan penertiban PKL yang telah dilaksanakan, Sat POL PP juga melaksanakan
kegiatan Pembinaan dan Penataan PKL di Kota Pontianak tahun 2007 dengan hasil sebagai
berikut :

1.         Relokasi sebanyak 6 gerobak dalam satu lokasi di Waduk
2.         Pembuatan gerobak sebanyak 30 buah
3.         Penyuluhan PKL di Parit Besar dan Pasar Sudirman
4.         Pembuatan pos penjagaan di Pasar Dahlia
      Upaya penertiban bangunan/kios liar merupakan langkah terakhir yang ditempuh, setelah
melakukan pendekatan dengan pemilik bangunan dan diberikan penjelasan dan penyuluhan.
Setelah upaya tersebut tidak berhasil maka bagi pemilik bangunan/kios liar diberikan Surat
Perintah Membongkar (SP) Surat Perintah (SP-1) diberikan kesempatan kepada pemilik
bangunan/kios liar selama 7 hari untuk membongkar sendiri bangunannya, dimana pada tahun
2004 sebanyak 8 surat dan tahun 2005 sebanyak 6 surat yang dikeluarkan. Apabila dalam waktu
7 hari pemilik bangunan tidak membongkar bangunannya maka diberikan Surat Peringatan ke 2
(SP-2), dengan surat yang telah dikeluarkan sebanyak 4 surat pada tahun 2004 dan 3 surat pada
tahun 2005.                             1771
      Surat Peringatan (SP-2) diberikan kepada pemilik bangunan agar membongkar sendiri
bangunannya dalam tempo 5 (lima) hari, apabila dalam waktu 5 (lima) hari pemilik bangunan
tidak membongkar bangunannya, maka diberikan surat peringatan ke 3 (SP-3). Surat peringatan
ke 3 (SP 3) memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri dalam
tempo waktu selama 3 hari dan telah dikelurkannya surat SP-3 dari tahun 2004 sampai dengan
tahun 2008 sebanyak 234. Apabila dalam jangka waktu kesempatan selama 3 hari pemilik
bangunan belum juga membongkar bangunannya sendiri, maka dilakukan pembongkaran oleh
petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang dibantu dan di back up oleh Kepolisian Sektor,
Koramil maupun unsur/instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kebersihan.




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                     VI-24
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
                                               Tabel 6.11
                       Jumlah Surat Peringatan & Perintah Bongkar yang dikeluarkan
                              Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2004 – 2008
                                                                 Tahun
     No                        Kegiatan                                                         Jumlah
                                                    2004    2005 2006 2007          2008 *)
             Jumlah Surat Peringatan I yang
      1                                               8      6      -     -            -         14
             dikeluarkan (SP I)
             Jumlah Surat Peringatan II yang
      2                                               4      3      -     -            -          7
             dikeluarkan (SP II)
             Jumlah Surat Perintah Bongkar yang
      3                                              22      40    84     46          42         234
             dikeluarkan (SP III)
          Sumber : Kantor Satpol PP
          Ket   : *) bulan Mei 2008



     Kegiatan bimbingan ketertiban masyarakat terdiri dari operasi rutin, operasi gabungan dan
pengawalan pejabat yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Kegiatan
Pengawalan dan pengamanan kepada pejabat tahun 2005 dilaksanakan sebanyak 27 kali
meningkat menjadi 70 kali pengamanan kemudian tahun 2007 meningkat lagi menjadi 117 kali,
dengan hasil pengawalan antara lain :

a.    Pengamanan dan pengawalan tamu-tamu penting dalam rangka Rakernas Apeksi dan
      Indonesia City Expo 2007 dengan lokasi pengamanan di Mega Mall, Hotel Kini, Hotel
      Santika dan Bandara Supadio
b.    Pengamanan dalam rangka kunjungan Presiden Republik Indonesia dalam rangka APPSI
      dengan lokasi Pos-pos penjagaan dan hotel-hotel yang ditempuh para tamu gubernur
c.    Pengamanan dalam rangka kegiatan ceramah Agama Islam dan Sholat Zuhur berjama’ah
      pada bulan Suci Ramadhan 1428 H dengan lokasi pengamanan di Mesjid Raya Mujahidin
      sebanyak 3 kali Pelaksanaan pengawalan terhadap pejabat-pejabat yang datang ke Kota
      Pontianak berhasil 100%.
                                             1771
                                                 Tabel 6.12
                                Kegiatan Bimtibmas yang dilaksanakan Satpol PP
                                             Tahun 2004 - 2008
                                                                  Tahun
     No                      Kegiatan                                                            jumlah
                                                   2004    2005   2006     2007       2008 *)
      1      Jumlah operasi rutin yang              303     312    289      348         130      1382
             dilaksanakan
      2      Jumlah operasi gabungan yang           29      35     83          57          12     216
             dilaksanakan
      3      Jumlah pengawalan pejabat yang                 27     70         117          43     257
             dilaksanakan
     Sumber : Kantor Satpol PP
     Ket    : *) bulan Mei 2008
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                                      VI-25
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
      Pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi yaitu memberikan penyuluhan Peraturan Daerah
kepada masyarakat berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum yang
diharapkan semua peserta dapat menyebarluaskan informasi hukum yang diperoleh kepada
masyarakat lainnya. Pelaksanaannya pada 5 Kecamatan dalam wilayah Kota Pontianak, dengan
peserta yang terdiri dari unsur pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan, tokoh
masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW yang berada dalam wilayah kecamatan setempat
seluruhnya berjumlah 915 orang peserta dari target sebanyak 1000 orang pada tahun 2006,
dimana tiap-tiap kecamatan masing-masing ditargetkan sebanyak 200 orang dan kelebihan
peserta sebanyak 25 orang terdapat di Kecamatan Pontianak Barat dan kecamatan Pontianak
Selatan dengan jumlah sebanyak 200 orang peserta, sedangkan pada tahun 2005 yang mengikuti
penyuluhan Perda berjumlah 283 orang peserta.
      Selain kegiatan penyuluhan langsung kepada masyarakat, juga dilakukan kegiatan
pembuatan/pemasangan papan pengumuman yang tersebar di sepanjang ruas jalan protokol dan
jalan-jalan yang banyak terdapat PKL di 5 (lima) Kecamatan dengan pemasangan rambu-rambu
pengumuman pada tahun 2006 sebanyak 60 buah dan terjadi penurunan pada tahun 2007 menjadi
22 buah. Terjadinya penurunan pemasangan rambu-rambu disebabkan pada tahun 2006 telah
dilaksanakannya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah tentang
Ketertiban Umum (Perda No. 3 Tahun 2004 dan Perda No. 15 Tahun 2005) dimana sosialisasi
dilaksanakan pada 5 (lima) Kecamatan.
      Permainan layang-layang marak dilakukan dijalan–jalan raya Kota Pontianak sehingga
menganggu aktifitas dan menganggu kesalamatan masyarakat, untuk itu Pemerintah Kota
mengeluarkan larangan bermain layang-layang untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan.
Upaya yang dilakukan yakni pemasangan spanduk larangan bermain layang-layang sebanyak 10
buah di 5 Kecamatan pada tahun 2006, dan apabila masih ada yang tidak mengindahkan maka
dilaksanakan razia layang-layang. Pelaksanaan razia layang-layang yang diadakan di 5
Kecamatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terjadi peningkatan rata-rata sebesar
87,81% dimana yang sering melanggar peraturan Kecamatan Pontianak Barat meningkat rata-rata
sebesar 247% pertahun atau sebanyak 963 buah layang-layang dan yang terkecil pada Kecamatan
Pontianak Selatan sebanyak 452 buah layang-layang atau meningkat rata-rata 45% pertahun.
                                                    1771
                                                  Tabel 6.13
                                     Razia Layang-Layang Tahun 2005 - 2008
                                                              Tahun
      No             Kecamatan                                                        Total
                                             2005      2006           2007   2008*)
       1    Pontianak Barat                   43        235            348    337     963
       2    Pontianak Timur                   66        145            102    336     649
       3    Pontianak Selatan                 79        159            181     33     452
       4    Pontianak Utara                   88        168            199    156     611
       5    Pontianak Kota                    79        266            158    332     835
                       Jumlah                355       973            988    1.194    3.510
    Sumber : Kantor Satpol PP Kota
    Ket   : *) bulan Mei 2008



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                           VI-26
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008
      Jumlah Razia PSK Jalanan telah dilaksanakan tahun 2006 sebanyak 37 orang dan pada
tahun 2007 terjadi penurunan dengan jumlah sebanyak 27 orang, sedangkan razia orang gila
sebanyak 5 orang pada tahun 2006 dan terjadi peningkatan sebanyak 27 orang pada tahun 2007.
Hasil dari razia/penertiban tersebut dilakukan pembinaan terhadap para PSK Jalanan, Gepeng dan
Orgil, dengan tujuan untuk menciptakan Kota Pontianak yang aman, tertib dan nyaman

Berdasarkan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak maka dapat dilihat tingkat
keberhasilan antara lain :

1.    Penertiban pedagang kaki lima telah berhasil sebesar 85%, hal ini terbukti pada jalan
      Ahmad Yani yang merupakan jalan protokol telah bersih dari PKL dan jalan-jalan tertentu
      yang selama ini menjadi tempat mangkalnya PKL telah berkurang. Penertiban tersebut
      dilakukan oleh anggota Satuan Polisi pamong Praja setiap hari termasuk hari libur yang
      merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam penertiban penataan dan pembinaan PKL.
2.    Penegakkan Perda telah terlaksana 100%, dimana seringnya dilakukan razia layangan dari
      tahun ke tahun dan banyaknya jumlah layangan yang ditemukan, selain itu juga dilakukan
      razia gepeng, orgil, anak jalanan, PSK dan penyakit masyarakat lainnya serta dilakukan
      operasi/pengawasan razia tempat hiburan, penginapan dan salon dengan jumlah pelaku
      yang terjaring pada tahun 2006 sebanyak 13 orang meningkat pada tahun 2007 sebanyak
      365 orang dan sampai bulan mei tahun 2008 sebanyak 168 orang, dimana pelaku yang telah
      melanggar peraturan diberikan pembinaan dan pengarahan.
3.    Pengamanan dan pengawalan pejabat dan aset milik Pemkot Pontianak yang dapat
      dilaksanakan dalam situasi aman dan terkendali yang bekerjasama dengan instansi terkait,
      misalnya dalam pelaksanaan rakernas APEKSI dan Indonesia City Expo tahun 2007,
      pengamanan Pilkada Gubernur tahun 2007, peringatan hari-hari besar keagamaan,
      pengamanan terhadap pejabat, tamu dan orang-orang penting serta kegiatan-kegiatan
      lainnya dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana.
4.    Dalam pembinaan SDM Sat Pol PP Kota Pontianak berhasil sebagai peserta terbaik dalam
      mengikuti Diklat PPNS se-Kalimantan Barat tahun 2006 dan saat Rakornas Pol PP se-
      Indonesia di Solo pada bulan Mei 1 7 7 1 Pol PP Kota Pontianak mendapat kepercayaan
                                       2008 Sat
      sebagai Pemberi Tongkat Komando pada Menteri Dalam Negeri dalam kesetaraan gender




Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)                      VI-27
Walikota Pontianak Tahun 2003 - 2008

				
DOCUMENT INFO
Description: surat-kerjasama-rumah-makan pdf