Get documents about "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
Description
surat-kerjasama-rumah-makan pdf
Document Sample
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT (BAPELKESMAS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,
MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan kondisi riil dilapangan terhadap beberapa
ketentuan tarif Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 20 Tahun 2002, dirasa sudah kurang sesuai dengan
perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu disesuaikan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a
konsideran ini, perlu menetapkan tarif retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
(Bapelkesmas) Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten
Banyuwangi dalam Peraturan Daerah.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19) ;
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
(Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090) ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/MENKES/SK/VI/1997
tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Nomor
4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi (Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi Tahun 1988
Nomor 3/C) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2004
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat RSUD Kabupaten Banyuwangi (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 Nomor 18/D).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (BAPELKESMAS)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DI KABUPATEN
BANYUWANGI.
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:
1. Kabupaten, adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati, adalah Bupati Banyuwangi;
4. Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit Umum Daerah,
selanjutnya disingkat Bapelkesmas RSUD, ialah Bapelkesmas RSUD milik
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ;
5. Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Mobil Ambulance dan mobil jenazah adalah mobil dinas milik Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi yang dipergunakan sebagai kendaraan untuk
mengangkut orang sakit/jenazah ;
7. Pelayanan Kesehatan, adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan
oleh Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Perawat dan
Petugas kesehatan lain yang ditujukan kepada penderita untuk
mendapatkan penegak diagnosa, pencegahan, perawatan dan pemulihan
kesehatan ;
8. Tarip, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan
Pelayanan Medik dan Non Medik yang dibebankan kepada masyarakat
sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima ;
9. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang di Rumah
Sakit untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik
dan pelayanan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap ;
10. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang datang di Rumah Sakit
untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi
medik dan pelayanan kesehatan dan harus menginap di Rumah Sakit ;
11. Jasa Pelayanan adalah Pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada
seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, konsultasi
rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
12. Jasa Konsultasi Medik adalah Pelayanan Konsultasi yang diberikan kepada
seseorang dalam observasi dan penegakan diagnosa ;
13. Rujukan Penderita adalah permohonan pemeriksaan spesialis/ konsultan
ahli dan sekaligus menyerahkan pengobatan dan perawatan serta
penanganan selanjutnya oleh dokter satu bagian kepada Dokter bagian
lainnnya untuk kepentingan penyembuhan penderita yang sedang
berlangsung antar bagian dalam Rumah Sakit atau ke Rumah Sakit
lainnya ;
14. Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan Kesehatan untuk menunjang
penegakan diagnosa ;
15. Rehabilitasi Medik adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Unit
Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Terapi Wicara,
Ortatik/Maslilik, Bimbingan Sosial Medik dan jasa Psikologi ;
16. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap dengan atau tanpa
makan di Rumah Sakit ;
4
17. ICU (Intensive Care Unit) adalah ruang perawatan intensif yang
memberikan pelayanan pasien :
a. Gangguan kardiovaskuler;
b. Gangguan pernafasan;
c. gangguan sistem cairan tubuh;
d. Penyakit gawat yang dimungkinkan bisa sembuh.
18. Radio Diagnostik adalah Pemeriksaan radiologi untuk menjamin
peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
19. BBA (Bahan-bahan dan Alat) adalah semua perbekalan kesehatan yang
digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan
perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainya. Perbekalan
kesehatan terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagen, bahan
kimia, gas medik, radiologi dan nutrisi ;
20. Haemodialisis adalah Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan
diagnosa guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
21. USG (Ultra Sonografi) adalah Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan
diagnosa guna peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
22. Bahan Pakai Habis adalah bahan yang digunakan untuk merawat pasien
yang sekali pemakaian ;
23. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang
tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa,
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta
memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk sruktur dan
memperbaiki fungsi tubuh ;
24. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya
pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya ;
25. Penderita adalah orang yang mendapat pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit ;
26. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh
Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman,
bukan untuk proses peradilan ;
27. Peserta PT. ASKES (Asuransi Kesehatan) Indonesia, adalah Pegawai
negeri dan Pensiunan Pegawai Negeri/ABRI dan keluarganya serta
anggota masyarakat lainnya yang memiliki tanda pengenal ASKES yang
sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
28. Peserta Asuransi lainnya adalah anggota masyarakat yang menjadi
anggota Perusahaan Asuransi Kesehatan yang menjalin kerjasama dengan
Rumah Sakit ;
29. Visum Et Repertum adalah Surat Keterangan Dokter di bawah sumpah
berupa hasil pemeriksaan medis atas seseorang yang meninggal dunia
untuk keperluan pemeriksaaan peradilan ;
30. Konservasi adalah pemeliharaan atau penyimpanan jenazah untuk
mencegah kerusakan dalam waktu tertentu ;
31. Penderita yang kurang mampu/tidak mampu atau GAKIN adalah ;
1. Penderita yang keadaaan sosial ekonominya kurang mampu atau sama
sekali tidak mampu membayar perawatan atau pengobatannya yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari desa/kelurahan ;
2. Mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu
Pemerintah atau badan swasta yang sudah disahkan sebagai Badan
Hukum dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan ;
32. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5
33. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya , badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
34. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
35. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan,
Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah ;
36. Surat Keterangan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi
terutang ;
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda ;
38. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SPORD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi yang terutang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah.
Pasal 3
Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dan setiap Badan
Hukum yang menjamin kesehatan orang atau pribadi.
BAB III
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5
(1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Bapelkesmas Rumah Sakit Umum
Daerah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan Rawat Jalan;
b. Pelayanan Rawat Inap;
c. Pelayanan Rawat Darurat;
d. Pelayanan Penunjang Medik;
e. Pelayanan Penunjang Non Medik.
6
(2) Rincian Biaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Banyuwangi dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
a. Rawat Jalan meliputi Jasa Konsultasi Medik dan Jasa Pelayanan yang
dinyatakan dalam bentuk karcis ;
b. Rawat Inap meliputi akomodasi dan konsumsi ;
c. Rawat Darurat meliputi pemeriksaan, pengobatan dan observasi
selama 24 jam sebelum dipindah ke rawat inap ;
d. Penunjang Medik meliputi Laboratorium, Radiologi dan Gizi ;
e. Penunjang Non Medik meliputi Instalasi Perawatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit (IPSRS), Hygiene Sanitasi Lingkungan, dan
Bagian Administrasi.
Pasal 6
(1) Setiap penderita yang dirawat dan atau keluarganya harus mematuhi
dan mentaati peraturan serta tata tertib yang dikeluarkan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah ;
(2) Bagi penderita yang kurang mampu dan/atau tidak mampu wajib
melengkapi Surat Keterangan kurang mampu dan/atau tidak mampu
dari Kepala desa/Kelurahan dan diketahui camat setempat.
Pasal 7
Penderita rawat Inap disamping dikenakan Jasa Rumah Sakit juga
dikenakan jasa Pelayanan dan Jasa Administrasi.
Pasal 8
Penderita Rawat Jalan atau Rawat Inap kiriman tahanan Kepolisian
biaya ditanggung penuh oleh Kepolisian.
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP
Pasal 9
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip
retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan sebagai
pengganti investasi, perawatan, penyediaan prasarana operasional dan
pemeliharaan.
7
BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 10
(1) Komponen Biaya Rawat Jalan di Bapelkesmas Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Banyuwangi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Penderita Rawat Jalan memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik,
tindakan medik dan terapi serta rehabilitasi medik, dikenakan biaya
tindakan diluar karcis ;
(3) Besarnya biaya tindakan medis dan terapi serta pemeriksaan penunjang
medik penderita rawat jalan disamakan dengan tarip kelas III ;
(4) Setiap penderita yang dilayani harus menunjukkan karcis pada petugas
masing-masing poliklinik pada setiap pelayanan ;
(5) Penderita rawat jalan dikenakan karcis poliklinik atas pembayaran jasa
pelayanan dan jasa sarana;
(6) Tarip rawat darurat yang memerlukan tindakan pemeriksaan penunjang,
taripnya sama dengan tarip kelas II;
(7) Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah melayani Surat Keterangan
Sehat untuk persyaratan sekolah, untuk melamar pekerjaan dan untuk
Nikah Khusus (Anggota TNI) yang dikenakan tarip.
(8) Tarip Pemeriksaan Kesehatan (General Chek Up) meliputi :
a. Pemeriksaan dasar ;
b. Pemeriksaan lengkap ;
Pasal 11
(1) Komponen biaya rawat inap meliputi biaya akomodasi dan konsumsi;
(2) Jumlah hari perawatan dihitung sejak hari di rawat sampai hari
keluar/pulang dari Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Banyuwangi ;
(3) Penderita Rawat Inap yang dirawat di Bapelkesmas Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Banyuwangi kurang dari 24 jam dikenakan tarip
rawat inap sehari ;
(4) Biaya akomodasi yang dipakai penetapan tarip rawat inap adalah
meliputi pemakaian sarana dan prasarana lain yang dapat disediakan
oleh Rumah Sakit Umum Daerah ;
8
(5) Penderita rawat inap selain dikenakan biaya akomodasi, apabila
memerlukan pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan
terapi dan elektro medik, dikenakan tarip tersendiri sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
(6) Tarip Kelas Rawat Inap terdiri dari ;
a. Kelas III;
b. Kelas II;
c. Kelas I;
d. Kelas Utama.
Pasal 12
(1) Jenis tindakan medik dan terapi, terdiri dari :
a. Tindakan Kecil ;
b. Tindakan Sedang I dan II ;
c. Tindakan Besar ;
d. Tindakan Khusus.
(2) Komponen tindakan medik dan terapi, meliputi :
a. Bahan pakai habis dan alat kesehatan;
b. Jasa sarana;
c. Jasa Pelayanan.
(3) Besaran Komponen tindakan medik dan terapi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 13
(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik, meliputi ;
a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Kecil ;
b. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sederhana ;
c. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Sedang ;
d. Pemeriksaan Laboratorium Klinik Canggih
(2) Komponen Biaya Pemeriksaan meliputi :
a. Bahan pakai habis dan alat kesehatan;
b. Jasa Sarana;
c. Jasa Pelayanan.
(3) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 14
(1) Pemeriksaan Radio Diagnostik, meliputi :
a. Pemeriksaan Sederhana I ;
b. Pemeriksaan Sederhana II ;
c. Pemeriksaan Sedang I ;
9
d. Pemeriksaan Sedang II ;
e. Pemeriksaan USG ;
f. Pemeriksaan Canggih I ;
g. Pemeriksaan Canggih II.
(2) Komponen Biaya Pemeriksaan terdiri dari :
a. Bahan pakai habis dan alat kesehatan;
b. Jasa Sarana;
c. Jasa Pelayanan.
(3) Untuk Klas III hanya membayar bahan-bahan dan alat dan Jasa Rumah
Sakit ;
(4) Besarnya Biaya Pemeriksaan Radio Diagnostik ditambah jasa konsultasi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN YANG DITANGGUNG
PIHAK PENJAMIN
Pasal 15
(1) Tarif Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi
untuk golongan masyarakat yang dijamin pembayarannya oleh Pihak
Penjamin yang berbentuk Badan, ditetapkan atas dasar saling
membantu melalui suatu kesepakatan bersama yang dituangkan dalam
suatu Perjanjian Kerja Sama.
(2) Apabila peserta PT. ASKES Indonesia, Anggota Veteran, anggota Perintis
Kemerdekaan serta Anggota ABRI dan Peserta Asuransi Kesehatan
sebagai penderita tersebut pada ayat (1) pasal ini dan menempati
bangsal yang lebih tinggi dari ketentuan yang berlaku, maka kepadanya
diwajibkan menambah biaya sesuai dengan tarip yang berlaku ;
Pasal 16
(1) Tarip pelayanan jenazah terdiri dari :
a. Perawatan Jenazah ;
b. Bedah Jenazah dan Perawatan :
c. Keterangan sebab kematian ;
d. Otopsi jenasah;
e. Konservasi jenazah ;
f. Penyimpanan jenazah
g. Sewa kamar mayat
h. Sewa kendaraan jenazah ;
(2) Tarip pelayanan jenazah dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk
bahan-bahan dan jasa rumah sakit dan jasa pelayanan yang besarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
10
BAB VII
PELAYANAN PEMULASARAAN ATAU PERAWATAN JENAZAH
Pasal 17
(1) Penyimpanan Jenazah diijinkan paling lama 2x24 jam ;
Setelah 2x24 jam Rumah Sakit Umum Daerah berhak memakamkan
jenazah tersebut, setelah pihak keluarga atau yang berwajib yang
dihubungi tidak/belum mengambilnya.
(2) Biaya penguburan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Rumah Sakit dan biaya ditanggung Pemerintah
Daerah.
Pasal 18
(1) Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi
berkewajiban menyelenggarakan penguburan jenazah penderita yang
tidak mampu dan/atau tidak mempunyai keluarga atas biaya Pemerintah
Daerah;
(2) Bapelkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat
melakukan perawatan jenazah bagi penderita yang meninggal dunia
atas permintaaan keluarga atau penanggungnya;
(3) Biaya perawatan jenazah dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada
keluarganya atau penanggungnya.
Pasal 19
(1) Visum et repertum yang dimintakan ke Bapelkesmas Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Banyuwangi harus disertai surat permohonan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku ;
(2) Biaya Visum et repertum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan kepada pemohon.
11
BAB VIII
PELAYANAN AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH
Pasal 20
(1) Besarnya pelayanan mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan daerah ini ;
(2) Atas pelayanan tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan tarif dan
harus dibayar lunas kepada Bendaharawan Penerima Rumah Sakit
Umum Daerah.
BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN
Pasal 21
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD ;
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau
kuasanya ;
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 22
(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1)
ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumenm lain yang dipersamakan ;
(2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.
12
BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 23
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 24
(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan
SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan;
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan
menerbitkan STRD.
PASAL 25
(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib
retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu
tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Bupati;
(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi
untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang
ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PASAL 26
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan
tanda bukti pembayaran;
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi
ditetapkan oleh Bupati.
13
BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
PASAL 27
(1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran
atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusinya yang terutang;
(3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 28
(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi ;
(2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi dimaksud pada ayat
(1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat ;
(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Bupati.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang
BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 30
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku ;
14
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
dan retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas ;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
berkenaan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi ;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi ;
g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud dalam huruf e ayat ini ;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah dan retribusi ;
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;
j. Penghentian penyidikan ;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut
hukum yang bertanggung jawab.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di
Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
15
Pasal 32
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi.
Disahkan di Banyuwangi
Pada tanggal 25 September 2006
BUPATI BANYUWANGI,
Ttd.
RATNA ANI LESTARI, S.E., M.M.
Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 28 September 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Ttd.
Drs. H. SUDJIHARTO , M.M.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2006 NOMOR 2/C
Sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Asisten Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum
KATIMAN, S.H.
Pembina
NIP. 510 111 130
16
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 05 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN PELAYANAN KESEHATAN
MASYARAKAT (BAPELKESMAS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
DI KABUPATEN BANYUWANGI
I. PENJELASAN UMUM
Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun
2001, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu
adanya penyediaan fasilitas perawatan yang cukup memadai serta tersedianya tenaga
medis yang profesional di bidangnya.
Sehubungan dengan maksud tersebut mengingat tarip pelayanan kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Di Kabupaten
Banyuwangi dipandang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi berikut bahan-bahan
yang digunakan oleh setiap penderita, sehingga perlu diadakan penyempurnaan
dengan menetapkan kembali pengaturan tarip pelayanan kesehatan pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam
suatu Peraturan Daerah Induk Baru.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 32 : Cukup jelas
***************************************
