Risalah Rapat Paripurna ke-4 by xld14276

VIEWS: 530 PAGES: 31

More Info
									                      MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
                             REPUBLIK INDONESIA
                                  __________

                                 RISALAH
                          RAPAT PARIPURNA KE - 4
                           SIDANG TAHUNAN MPR


I. KETERANGAN


  1. H a r i             : Rabu
  2. Tanggal             : 9 Agustus 2000
  3. Waktu               : 19.30 WIB - selesai
  4. Tempat              : Gedung Nusantara I
  5. Pimpinan Rapat : Prof. DR. H. M. AMIEN RAIS, MA
  6. Sekretaris Rapat: Drs. Umar Basalim
  7. Panitera Rapat : Syiaruddin, SH
  8. Acara               : Jawaban Presiden Republik Indonesia dan
                           Pimpinan Lembaga   Tinggi    Negara     Atas
                           Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Majelis.
  9. Hadir               : 654    Orang
  10. Tidak Hadir        : 35     Orang


II. JALANNYA RAPAT :

       I PN N A A
   1. PM I A R P T:Prof. DR. AMIEN RAIS, MA
               Bismillahirrahmanirrahim.
               Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
          Alhamdulillahi Robbil Alamiin Washolatu Wasalamu Ala Asrofil
     Mursaliin Wa’ala Alihi Washohbihi Ajmain.
               Yang terhormat :
     – Saudara Presiden Republik Indonesia,
     – Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia,
     – Saudara-saudara Pimpinan dan para Anggota Lembaga Tertinggi
       dan Tinggi Negara, dan
– Hadirin serta undangan yang berbahagia.
     Sesuai dengan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh
Sekretariat Jenderal MPR, sampai saat ini telah hadir 490 orang
anggota MPR dan telah menandatangani daftar hadir.
      Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4)
Peraturan Tata Tertib MPR, rapat telah memenuhi syarat untuk dibuka.
     Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
Rapat Paripurna ke-4 Majelis kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk
umum.


                         KETOK 1 X


      Sidang Majelis yang kami muliakan,
         Marilah pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari
ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ke-4 Majelis.
      Sesuai dengan jadwal acara, agenda Rapat Paripurna kali ini
adalah jawaban Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan Lembaga
Tinggi Negara atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Majelis.
       Jawaban Saudara Presiden dan Pimpinan Lembaga Tinggi
Negara lainnya yang merupakan satu rangkaian dengan pemandangan
umum Fraksi-Fraksi MPR mengenai laporan pelaksanaan Ketetapan
MPR dan GBHN oleh penyelenggara negara sangatlah penting bila
ditinjau dari tekad kita bersama menegakkan mekanisme “checks and
balances” dalam sistem ketatanegaraan kita. Langkah demikian
niscaya akan lebih mendorong terwujudnya p enyelenggaraan negara
yang demokratis. Kesemuanya itu sangatlah bermakna dalam ikhtiar
kita bersama untuk meninggikan makna kedaulatan rakyat.
      Sidang Majelis yang kami muliakan,
      Marilah sekarang kita memasuki acara pokok Rapat Paripurna
ke-4 ini yakni jawaban Presiden Republik Indonesia dan Pimpinan
Lembaga Tinggi Negara atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Majelis.
      Namun, sebelum kami memberikan kesempatan kepada
Saudara Presiden menyampaikan jawaban atas pemandangan umum
Fraksi-Fraksi, perlu kami beritahukan bahwa mengingat cukup
banyaknya materi pemandangan umum Fraksi-fraksi yang harus
dijawab oleh Saudara Presiden, maka dipandang perlu adanya
penambahan waktu yang semula dijadwalkan 30 (tiga puluh) menit,
menjadi 40 (empat puluh) menit.
      Sehubungan dengan itu, apakah penambahan waktu tersebut
dapat disetujui?


                           SETUJU
                            KETOK 2 X


       Terima kasih.
       Sidang Majelis yang kami muliakan,
        Marilah sekarang kita mendengarkan jawaban Saudara Presiden
  atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi. Dan kepada yang terhormat
  Saudara Presiden kami persilakan.

2. PEMBICARA : KH. ABDURRAHMAN WAHID (PRESIDEN RI)
       Assalamualaikum Wr. Wb.
       Saudara Ketua MPR RI,
       Pimpinan MPR,
       Para anggota,
       Ibu Wakil Presiden
       Para Menteri dan para undangan dan hadirin sekalian.
       Seperti biasa saya hanya memberikan pengantar tapi karena
  sempitnya waktu maka saya tidak akan berbicara di forum yang mulia
  ini melainkan sudah didelegasikan kepada saudara Marsilam
  Simanjuntak.
       Terima Kasih
       Wassalamualaikum Wr. Wb.

3. PEMBICARA : MARSILAM SIMANJUNTAK
   (SEKRETARIS KABINET)
        Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terhormat, melalui
  pimpinan Majelis perkenankan saya membaca jawaban Presiden RI
  atas pemandangan Umum Fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan
  Rakyat RI.
       Yang saya muliakan, Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan
  anggota seluruh Fraksi-Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI,
       Hadirin dan hadirat yang berbahagia.
       Assalamualaikum Wr. Wb.
        Saya ingin mulai menggunakan kesempatan menjawab
  pemandangan umum yang diberikan terhadap pidato Laporan Tahunan
  Presiden, dengan lebih dahulu mengucapkan terima kasih dan rasa
  penghargaan saya pada seluruh Fraksi-Fraksi di Majelis
  Permusyawaratan Rakyat yang telah bersedia memberikan
  tanggapannya dengan kesungguhan hati, yang saya percaya terbit dari
  rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap jalannya
  penyelenggaraan pemerintah yang usianya belum genap setahun ini.
      Saya menghargai dengan penilaian yang sama tingginya, baik
dukungan maupun kritik dan kekecewaan yang dialamatkan pada isi
dan mungkin sekedar pada bentuk laporan tahunan itu, dan juga
ketidakpuasan yang ditujukan langsung pada gaya kepemimpinan
pribadi saya. Semua itu, dengan persetujuan saudara-saudara anggota
Majelis yang terhormat, akan saya ambil secara menyeluruh untuk jadi
modal dalam meluruskan arah, memperbaiki dan meningkatkan kinerja
pemerintah dimasa datang.
      Dengan berpedoman pada perlunya pengertian dan kerja sama
yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif, antara yang diberi
mandat dan yang memberi mandat, antara yang diawasi dan
mengawasi, maka kiranya masih perlu saya memakai kesempatan
yang tersedia untuk memberi tambahan penjelasan dan keterangan,
disamping menjawab beberapa pertanyaan dan keragu-raguan yang
masih ada diantara para anggota Majelis.
       Namun, kalau diperbolehkan, saya tidak akan menggunakan
kesempatan ini untuk membela diri terhadap hal-hal yang sifatnya
pribadi, atau yang lebih ditujukan pada masalah perorangan, atau pada
hal-hal yang hanya menyangkut wilayah kepentingan masing-masing,
apalagi bila itu hanya bersumber pada soal suka atau ti dak suka satu
sama lainnya saja. Yang ingin saya coba jelaskan hanyalah sebatas
yang relevan dengan kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaan
pemerintahan selama kurun 10 bulan ini saja. Semoga Majelis yang
mulia ini bisa bersepakat dengan saya untuk memisahkan kedua hal
ini, sehingga bisa lebih mendekati obyektivitas yang dibutuhkan dalam
hasrat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan negara pada
umumnya.
      Hadirin dan hadirat yang berbahagia,
       Menjawab pertanyaan tentang indikator ekonomi, kesangsian
adanya perbaikan ekonomi yang dinyatakan oleh semua Fraksi, saya
perlu jelaskan bahwa suatu kemajuan (progress) dapat dijelaskan baik
secara kuantitatif maupun kualitatif. Penjelasan secara kualitatif
memberi gambaran bagaimana proses kemajuan berjalan disertai
gambaran mengenai pencapaian dan kinerja dalam setiap tahap. Hal
ini dapat dilihat melalui upaya memelihara kondisi makro ekonomi yang
stabil melaui penetapan anggaran pemerintah yang hati -hati dan tepat
pencapaian restrukturisasi perbankan dengan meletakkan dasar-dasar
baru berdasarkan azas kehati-hatian dan pengelolaan yang baik (good
governance), serta berbagai upaya membangun kembali institusi-
institusi ekonomi serta pelaksanaan koreksi kebijakan yang distortif.
      Dengan penjelasan tersebut saya akan memberi gambaran
kuantitatif ringkas tentang kemajuan yang dicapai oleh pemerintah
dibidang ekonomi disertai penjelasan kualitatif untuk melengkapinya.
      Kemajuan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang juga diakui
oleh hampir semua Fraksi telah dicapai dengan tercatatnya
pertumbuhan positif setiap triwulanan secara signifikan sejak kuartal
terakhir 1999 yang merupakan periode awal pemerintahan ini.
Pertumbuhan ekonomi triwulanan sepanjang tahun 1999 dan awal
tahun 2000 berturut-turut adalah : minus (7,7 %) untuk triwulan I, 3,7 %
untuk triwulan II, 1,2 % untuk triwulan III tahun 1999, 5,0 % (triwulan
IV/99), dan 3,2 % (triwulan I/2000). Bahkan data BPS terakhir
menunjukkan untuk triwulan II 2000 tercatat pertumbuhan positif 4,13
%. Memang sepanjang tahun 1999 pertu mbuhan tersebut lebih
disebabkan karena pulihnya konsumsi, yang salah satunya disebabkan
karena stabilitas harga. Adapun tentang kegiatan investasi, memang
masih terus mengalami kontraksi yang sangat dalam.
       Namun pada akhir 1999 dan menginjak tahun 2000,
pertumbuhan tersebut juga telah ditopang oleh kegiatan investasi yang
ditujukan oleh pertumbuhan positif yang sangat signifikan dari variabel
pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar positif 4,63 % pada
(triwulan IV/99), positif 14, 01% pada (triwulan I/2000) dan positif 21,14
% (triwulan II/2000).
      Keadaan ini juga didukung oleh kegiatan import bahan baku dan
barang modal yang menunjukkan kecenderungan positif. Selama
semester pertama tahun 2000, data persetujuan investasi dalam negeri
(PMDN) dan luar negeri (PMA) mengalami kenaikan sebesar 37,7 %
dan 26,2 % untuk jumlah proyek. Sedangkan dari nilai investasi terjadi
kenaikan untuk PMA sebesar positif 25,7 % namun terjadi penurunan
untuk PMDN sebesar minus 32,9 % untuk periode yang sama.
       Selain faktor permintaan dalam negeri, pertumbuhan ekonomi
yang baik juga didorong oleh peningkatan ekspor yang tidak hanya dari
sektor minyak dan gas. Pertumbuhan ekspor mencapai positif 12,40 %
pada (triwulan IV/99), positif 17, 88 % pada (triwulan I/2000) dan 24,1%
pada (triwulan II/2000). Pertumbuhan ini terjadi baik pada saat nilai
tukar rupiah menguat yaitu pada (periode Oktober 1999 - Maret 2000)
maupun sewaktu terjadi perlemahan nilai tukar (April hingga
pertengahan Juli 2000). Peningkatan ekspor menunjukkan sem akin
baiknya fundamental ekonomi dan pulihnya sektor produksi dan
kepercayaan pembeli luar negeri, bukan karena insentif distortif dari
pemerintah.
       Sektor riil (sisi produksi) juga menunjukkan aktivitas yang mulai
bangkit. Semua sektor ekonomi yang lumpuh semasa krisis, telah
kembali bangkit dengan menunjukkan pertumbuhan positif sejak masa
pemerintahan ini. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan sektor
manufaktur sebesar 8,51 % pada triwulan IV/1999, 6,22 % triwulan
I/2000, dan 5,73% triwulan II/2000. Sektor bangunan juga menunjukkan
hal sama dengan pertumbuhan positif 12,53 %, 13,16 % dan 13,07 %
pada triwulan-triwulan yang sama. Bahkan sektor jasa keuangan yang
mengalami keterpurukkan yang sangat dahsyat juga telah
menunjukkan pertumbuhan positif diatas 5 % secara konsisten sejak
triwulan ke-IV/1999 hingga triwulan II/2000.
      Hal ini sejalan dengan penyelesaian rekapitalisasi bank dan
perbaikan kondisi perbankan seperti yang ditunjukkan oleh ratio
kecukupan modal yang terus meningkat dan tingkat kredit macet yang
semakin menurun.
        Saya menyadari bahwa pemulihan sektor perbankan masih
jauh dari sempurna karena itu berkenaan dengan upaya
mengembalikan fungsi perantara bank secara normal dan pemulihan
penyaluran kredit secar progresif namun tetap hati-hati. Momentum
pemulihan sektor riil dan kebangkitan permintaan agregat yang telah
tergambarkan diatas akan secara signifikan mendorong pemulihan
sektor perbankan kearah normal kembali. Menjawab pertanyaan salah
satu fraksi tentang pelaksanaan GBHN di bidang ekonomi perlu
dikemukakan bahwa untuk menjaga momentum pertumbuhan yang
sudah baik tersebut saya perlu menjelaskan arah pemulihan ekonomi
dalam bentuk empat pilar program.
        Ke empat pilar program itu bukanlah GBHN versi pemerintah, hal
tersebut merupakan kerangka dan sistematika kerja pemerintah dalam
menjaga dan meneruskan proses pemulihan ekonomi. Ke empat pilar
tersebut sangat berkaitan erat dan bahkan sekaligus mencakup
pelaksanaan butir-butir GBHN ekonomi sebanyak 28 yaitu : menjaga
stabilitas marko merupakan elemen dasar bagi semua butir GBHN dan
pelaksanaan butir 6, 7, 9, 22, 23;
        Pilar kedua memperkuat institusi-institusi ekonomi adalah
pelaksanaan butir 8, 12, 13, 19, 24, 25, 26, 38 ;
        Meneruskan kebijakan struktural : pelaksanaan butir 1, 2, 3, 5,
10, 14, 15,16, 17,18, 25, 27 ;
        Melindungi kelompok miskin dan melindungi kelompok rawan
dan rapuh adalah Pelaksanaan butir 4, 11, 20, 21, 22 GBHN dibidang
ekonomi.
        Pemerintah juga telah menyusun program pembangunan
nasional      (Propenas) yang telah diajukan kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan sejak bulan Juni 2000, tepatnya 23 Juni
2000 sebagai kerangka kebijakan pembangunan nasional. Propenas
tersebut telah digunakan untuk penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2001.
        Pertanyaan dan komentar tentang kondisi dan perkembangan
nilai tukar dan indeks harga saham dapat saya jawab bahwa kondisi
perekonomian kita sudah menunjukan perbaikan yang mendasar.
        Hal ini juga di topang oleh kondisi neraca pembayaran yang
baik, seperti diperlihatkan dalam surplus transaksi berjalan yang
meningkat dari US $ 4,09 miliar tahun 1998, menjadi US $ 5,78 miliar
pada tahun 1999, dan pada triwulan pertama tahun 2000 sudah
tercapai surplus sebesar US $ 1,89 miliar.
        Cadangan devisa bruto triwulan pertama tahun 2000 mencapai
US $ 29,9 miliar mampu mencukupi 6,8 bulan import dan pada triwulan
kedua tahun 2000 diharapkan akan mencapai US $ 31,02 miliar atau
mencakup 7,1 bulan impor.
        Meskipun demikian nilai tukar Rupiah mengalami perlemahan
oleh meningkatnya country risk yang menyebabkan menurunnya
kepercayaan pasar. Meningkatnya country risk erat kaitannya dengan
dinamika politik yang akhir-akhir ini terjadi dan juga masalah keamanan
dalam negeri. Penurunan rating kredit dari Standard and Poor untuk
long term debt dari triple C+ menjadi selective default (SD) yang
berkaitan dengan kemampuan pemerintah membayar hutang jangka
panjang , serta kenaikan suku bunga di Amerika (Federal Fund Rate)
juga ikut menekan Rupiah. Kondisi ini memicu motif berjaga-jaga
(Precautionary) dan motif spekulatif yang makin menekan Rupiah.
       Pemerintah bersama Bank Indonesia yang telah memiliki
independensi, secara konstruktif akan terus mengupayakan perbaikan
fundamental ekonomi sejalan dengan program pemulihan ekonomi,
sehingga faktor ekonomi semakin tercermin dan mendominasi
pembentukan nilai tukar yang realistis. Peringkat Indonesia oleh
Standard and Poor pada bulan Juni telah meningkat sehingga akan
menghasilkan sentimen positif. Hasil yang diperoleh ini terlihat dari
kecenderungan makin menguatnya nilai tukar Rupiah selama tiga
minggu terakhir, meskipun suasana politik masih memanas menjelang
dan ketika Sidang Tahunan MPR.
       Indeks harga saham yang menurun pada triwulan kedua
tahun 2000 sebesar 13,97 % , dipicu oleh anjloknya saham Wall Street
pada bulan April 2000, meningkatnya suku bunga internasional dan
sentimen negatif terhadap suasana politik dalam negeri. Pemulihan
ekonomi dan kepastian kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi
hutang perusahaan dan penjualan aset oleh BPPN yang menjadi
formula perbaikan indeks akan terus dilakukan.
      Faktor politik yang ikut mempengaruhi melemahnya Rupiah dan
indeks harga saham merupakan tanggung jawab kita semua dan
diharapkan akan segera teratasi dengan dukungan para anggota
Majelis yang terhormat melalui Sidang Tahunan ini.
       Menjawab tentang pertanyaan kinerja pajak, perlu saya
sampaikan bahwa rasio penerimaan pajak yang lebih dikenal sebagai
Tax Ratio terhadap produk domestik bruto untuk Indonesia hanya
sebesar 11,1 % yang lebih rendah dibandingkan dengan negara
ASEAN lainnya. Pemerintah menargetkan kenaikan Tax Ratio menjadi
16 % pada tahun 2004. Pemerintah juga melihat masih adanya peluang
meningkatkan pajak dan dalam rangka itu pada bukan Juni 2000 telah
disetujui oleh DPR 5 (lima) RUU pajak yang akan diterapkan mulai
Januari 2001. Undang-undang pajak tersebut mencakup :
– satu ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
– mengenai pajak penghasilan,
– mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
  penjualan atas barang mewah,
– penagihan pajak dengan surat paksa dan bea perolehan hak atas
  tanah dan bangunan.
       Pertanyaan tentang kenaikan gaji pejabat dapat dijelaskan
bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan aparatur
negara yang bersih dan profesional dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan.
      Dipahami bahwa kebijakan tersebut harus merupakan suatu
kebijakan yang komprehensif dalam rangka reformasi birokrasi. Dalam
hubungan ini, pemerintah sedang mempersiapkan suatu rencana
program reformasi birokrasi yang menyeluruh.
      Desentralisasi fiskal dalam rangka menjawab pertanyaan
mengenai pembagian keuangan pusat dan daerah, menyangkut
pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Saat ini
pemerintah telah menyiapkan berbagai rencana peraturan pemerintah
yang mencakup peraturan dana perimbangan, peraturan tentang
pinjaman daerah, peraturan tentang pelimpahan aset, peraturan
tentang azas dekonsentrasi dan perbantuan, revisi Undang-Undang
No. 18 tahun 1998 mengenai pajak dan retribusi daerah, peraturan
tentang sistem pelaporan keuangan daerah dan sistem informasi
keuangan daerah.
        Dengan peraturan pelaksanaan tersebut dapat ditetapkan kebijakan yang
pasti mengenai pembagian keuangan antara pusat dan daerah bagi seluruh
wilayah tanpa kecuali. Khusus daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sedang
dipersiapkan rencana undang-undang mengenai otonomi khusus.
      Pertanyaan yang berkaitan dengan kinerja BPPN dapat saya
jawab, bahwa BPPN memiliki tiga tugas penting yaitu mempercepat
penyehatan perbankan restrukturisasi hutang dan perusahaan serta
penjualan asset yang dimiliki. Kemajuan yang dicapai meliputi :
A. Penyehatan perbankan dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan
   penjaminan bank umum rekapitalisasi dan restrukturisasi bank saat
   ini telah diselesaikan rekapitalisasi 7 (tujuh) bank dan 13 (tiga belas)
   BTO (Bank Take Over). Proses merger Bank Danamon dengan 8
   (delapan) BTO akan selesai pada bulan Oktober tahun 2000, kinerja
   7 (tujuh) bank rekapitalisasi memperlihatkan peningkatan seperti
   ditunjukan oleh Capital Adopsi Ratio dan penurunan NPL.
B. Restrukturisasi dan kredit macet dipercepat             dan proses
   pengembalian hutang lancar ke perbankan dan pasar.
   Restrukturisasi 21 (dua puluh satu) obligor terbesar telah mencapai
   35,1 % dari total Rp. 88 triliun. Hutang UKM dan retail telah
   dilakukan crash and program dan penjualan awal dengan perolehan
   Rp. 0,3 triliun. Proses outsourcing kredit komersial sebesar Rp. 16
   triliun, penerimaan pengambilan pinjaman mencapai Rp. 15 triliun
   dan pendapatan p     enjualan hutang korporasi mencapai Rp. 0,7
   triliun.
C. Penjualan aset dilakukan untuk menopang kebutuhan APBN 2000
   sebesar Rp. 18,9 triliun, dan mempercepat pengambilan hutang
   pemerintah. Pelaksanaan penjualan aset mencakup penjualan
   Indofood, Astra, BCA. Target untuk tahun 2000 ini meliputi 27
   perusahaan, 2 bank (BCA dan Bank Niaga) dan aset hutang
   korporasi.
D. Profesionalisme BPPN terus ditingkatkan dengan cara merancang
    dan melaksanakan acuan kerja internal organisasi sistem dan
    prosedur kerja serta menegakkan four of conduct yang terus
    diperkuat ketentuan hukum untuk mendukung kerja dan kinerja
    BPPN terus disempurnakan.Untuk memperbaiki pengelolaan
    governence dan transparansi BPPN telah dilaksanakan
   pembentukan apa yang disebut over side committee serta dibentuk
   di dalam BPPN comite ombudsmen.
      Mengenai kasus -kasus Chandra Asri dan Dipasena yang
dikemukakan oleh beberapa fraksi perlu saya kemukakan bahwa
rencana pemerintah melakukan pengambilalihan saham Chandra Asri
merupakan tindakan penyelamatan dengan cara melakukan
restrukturisasi hutang dan menjaga kesinambungan produksinya
dengan menerapkan prinsip perbaikan efisiensi dan transparansi
melalui perombakan manajemen. Hal ini sangat penting mengingat
Chandra Asri merupakan industri petro kimia hulu yang strategis dan
industri subtitusi impor yang telah menghabiskan biaya investasi
sebesar US $ 1,2 miliar. Pemerintah telah menargetkan untuk
mengundang investor strategis bagi Chandra Asri untuk menambah
modal kerja dan ekspansi serta mengurangi eksposure resiko bagi
pemerintah sendiri.
      Kebijakan pemerintah dalam hubungannya dengan proyek
Dipasena disebabkan karena permasalahan hubungan inti plasma
yang menyangkut hubungan bagi 11 ribu masyarakat transmigran.
Proyek tersebut telah berhasil melakukan ekspor sebesar US $ 120
juta pada tahun 1995 dan meningkat menjadi US $ 200 juta pada
tahun 1997.
      Adapun mengenai masalah 40 % penguasaan tanah yang
bermasalah di BUMN dapat saya jelaskan bahwa, memang telah
diinventarisasi permasalahan tanah terhadap lahan yang dikuasasi
oleh BUMN yaitu, PTPN I sampai dengan PTPN XIV yang bermasalah
mencakup 119,136 ribu hektar atau 8,62 % dari total luas areal.
       Permasalahan yang dihadapi meliputi penyerobotan lahan,
okupasi, penggarapan lahan-lahan , tuntutan ganti rugi, tuntutan hak
atas tanah dan terhambatnya proses perpanjangan Hak Guna Usaha.
Penyelesaian masalah ini menggunakan azas kewajaran dan keadilan
yang harus di dukung oleh kajian komprehensif dalam rangka
memberikan kepastian hukum bagi investor.
     Pemerintah mempertimbangkan dua alternatif pendekatan dalam
penyelesaian masalah tersebut. Alternatif pertama adalah ; Total Land
Consolidation yang merupakan pendekatan menyeluruh dengan
melakukan investarisasi atau sensus atas seluruh lahan BUMN.
      Kemudian dirumuskan cara-cara penyelesaian atas seluruh
BUMN. Alternatif kedua adalah Partial Land Consolidation yang hanya
menyangkut tanah bermasalah dengan penyelesaian secara lokal dan
kasuistik.
      Menjawab pertanyaan dan komentar atas pemberdayaan
ekonomi rakyat dan UKM serta ekonomi pedesaan dan pertanian perlu
saya sampaikan bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang ini tidak
hanya sebatas komitmen namun telah ada pelaksanaannya, hal ini
dapat ditunjukan dengan :
– Pertumbuhan wadah lembaga ekonomi produktif masya rakat mandiri
  yang dikenal sebagai LEPMM di 30 Kabupaten.
– Penyediaan dan penyempurnaan 17 SKIM kredit bagi koperasi dan
  UKM yang dimasa lalu masih banyak memiliki kekurangan dan
  penyelewengan.
– Penyediaan modal ventura telah mencapai 60 perusahaan untuk
  tahun 2000.
– Peningkatan kemitraan oleh antara Koperasi, UKM dengan usaha
  besar, yang sampai bulan Juni 200 telah tercapai 158 BUMN
  dengan mitra binaan sebanyak 57,9 ribu koperasi dan 130 usaha
  kecil dan menengah.
– Membentuk klinik konsultasi bisnis sebanyak 608 dan 26 inkubator.
– Meningkatkan mutu SDM (Sumber Daya Manusia) dan managerial
  UKM dan koperasi melalui pelatihan.
       Perkembangan kredit usaha kecil meningkat dari Rp. 37,3 triliun
pada September 1999 menjadi Rp. 39,1 triliun pada Mei 2000.
Sedangkan kredit umum pedesaan meningkat dari Rp. 34,8 triliun
menjadi Rp. 39,3 triliun untuk periode yang sama. Perkembangan
kredit untuk kelompok kecil dan masyarakat pededesaan merupakan
salah satu penggerak perekonomian di pedesaan.
      Selama krisis, produktivitas sektor pertanian justru mengalami
peningkatan akibat penerimaan ekspor dan keunggulan kompetitif
dalam perdagangan Internasional. Produktivitas pertanian untuk sawah
dan ladang juga diharapkan meningkat pada tahun 2000 dibandingkan
tahun 1999, yaitu ; Untuk beras dari 4,2 ton menjadi 4,3 ton perhektar.
      Jagung dari 2,6 ton menjadi 2,7 ton perhektar.
      Tebu pada tahun 1998 dari 4,98 ton menjadi 5,32 ton perhektar.
      Perikanan laut dari 3,6 juta ton menjadi 3,7 juta ton per tahun
      pada tahun 1998 sampai dengan 1999 dan perikanan darat dari
      1,1 juta ton menjadi 1,2 juta ton untuk periode yang sama.
       Harga beras cenderung mengalami fluktuasi karena faktor iklim
yang pada tahun 1999 sangat baik dan menyebabkan melimpahnya
produksi beras baik di Indonesia maupun di negara produsen lainnya.
Pada saat yang sama terjadi peningkatan impor beras untuk
melindungi petani pemerintah mengenakan tarif impor beras sebesar
Rp. 430 perkilogram yang bertujuan untuk melindungi petani namun
pada saat yang sama tidak terlalu memberatkan masyarakat konsumen
dan kelompok miskin. Perubahan peran BULOG juga menyumbang
fluktuasi harga tersebut, akibat tidak tersedianya lagi kredit likuiditas
Bank Indonesia sejalan dengan diterapkannya Undang - Undang No.
23 tahun 1999 tentang Independensi Bank Indonesia. Perubahan peran
BULOG sejalan dengan tekad kita untuk memperbaiki kinerja
transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut.
      Pimpinan MPR dan Anggota MPR yang terhormat,
     Menjawab tanggapan dari beberapa fraksi dapat saya
sampaikan bahwa upaya menanggulangi kemiskinan yang dialami oleh
masyarakat baik yang berpendapatan rendah maupun para
pengangguran yang terkena PHK justru merupakan agenda prioritas
program pemerintah.
       Jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 berkurang menjadi
37,5 juta dari 49,5 juta pada tahun 1998. Di lain pihak pada tahun 1999
jumlah pengangguran justru bertambah sebesar 9,3 juta pekerja namun
demikian melihat adanya pertumbuhan ekonomi pada semester
pertama tahun 2000 diperkirakan angka kemiskinan dan pengangguran
tidak buruk. Angka kemiskinan yang tidak memburuk ini dapat dilihat
dari meningkatnya upah riel di pedesaan dengan latar belakang kondisi
sosial ekonomi masyarakat seperti itu pemerintah kemudian menyusun
kebijakan dan program -program prioritasnya.
      Kebijakan tersebut meliputi pelaksanaan konsep pertumbuhan
ekonomi yang memihak kepada penduduk miskin, pro poor growth dan
memprioritaskan alokasi sumber daya melalui pemberdayaan ekonomi
rakyat pada kawasan kantong-kantong kemiskinan melalui
desentralisasi.
      Selain itu diupayakan juga pengembangan sistem jaminan sosial
serta jaring pengaman sosial dan penanggulangan kemiskinan
(JPSPK) melalui berbagai program kebijakan tersebut dapat
dilaksanakan dalam bentuk penanggulangan masalah kependudukan
secara mendasar dan praktis melalui perkembangan konsep dan
strategi pembangunan yang berwawasan kependudukan serta
program-program pemberdayaan ekonomi dan sistem jaminan sosial
yang terpadu.
       Dalam rangka mengatasi masalah pengganguran baik
pengganguran akibat PHK karena krisis maupun pengganguran yang
belum terserap di pasar kerja di tempuh langkah-langkah kebijakan
yang dapat memperluas kesempatan kerja secara makro pertumbuhan
ekonomi yang berhasil dicapai sebesar 3,9% jelas membuka lapangan
kerja yang cukup besar. Selain itu melalui berbagai upaya dalam
program JPS telah berhasil diciptakan 13 juta lapangan kerja yang
amat membantu masyarakat miskin terutama di pedesaaan secara
tidak langsung diupayakan pula perluasan kesempatan kerja melalui
pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pemberdayaan bagi para
pengangguran dan setengah pengangguran melalui sistem padat karya
pembinaan terhadap usaha-usaha mandiri khususnya dalam rangka
memberikan kesempatan kerja dan menyerap tenaga kerja terutama
yang mengalami PHK serta program padat karya khusus perempuan di
perkotaan. Semua upaya tersebut mencerminkan kesungguhan
pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran secara
konsepsional.
      Penyelenggaran jaminan sosial yang telah dikembangkan
pemerintah saat ini meliputi tabungan asuransi pensiun dan asuransi
kesehatan untuk pegawai negeri sipil dan TNI dan Polri. Jaminan sosial
tenaga kerja untuk sektor formal dan tabungan perumahan. Pemerintah
mengakui bahwa ada kelompok besar dari masyarakat yang belum
dicakup oleh penyelenggaraan jaminan sosial yaitu petani dan pekerja
disektor informal lainnya, menyadari hal tersebut maka pemerintah
mengupayakan jaminan sosial secara tidak langsung dengan menjamin
akses mereka terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang
dilakukan melalui program jaring pengaman sosial.
      Mengenai masalah pengungsi kerusuhan sosial dan bencana
alam dapat kami sampaikan bahwa tindakan yang telah diambil
disamping tanggap darurat berupa perawatan dan pembinaan
pengungsi adalah mengembalikan mereka ke tempat asal jika suasana
telah pulih menyisipkannya ke desa atau kota yang telah mapan dan
melalukan relokasi dengan upaya transmigrasi lokal dan
pengembangan pemukiman baru.
       Cara mengembalikan pengungsi ke tempat asal jika suasana
telah pulih adalah pilihan yang sangat didambakan terutama oleh para
pengungsi yang bersangkutan untuk itu tetap diupayakan terciptanya
suasana aman dan damai di daerah asalnya tersebut. Pemerintah juga
telah melakukan berbagai upaya perdamaian rekonsiliasi serta upaya
rehabilitasi b aik mental spritual maupun sarana prasarana fisik.
        Upaya dan langkah strategis tersebut di atas telah dilakukan
secara simultan sehingga secara bertahap telah menunjukan hasil. Hal
ini tercermin dari telah mulainya pergerakan para pengungsi yang
kembali ke tempat asal seperti di Irian Jaya ke Maluku, dan dari
Sulawesi Selatan ke Maluku, dan pengungsi eks kerusuhan Poso dari
propinsi Se-Sulawesi ke Sulawesi Tengah. Selain itu telah direalisir
kehendak pengungsi untuk menetap dalam jangka panjang di Buton,
Sulawesi tenggara, Madura dan Banyuwangi di Jawa Timur yang
sepenuhnya dibantu oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
Khusus mengenai bencana alam pencegahan dini dilakukan dengan
cara menginformasikan kepada masyarakat peta daerah.
       Menginformasikan k  epada masyarakat peta daerah bencana
alam yang meliputi gempa bumi, gunung berapi, banjir dan gelombang
pasang tsunami, menyiapkan masyarakat untuk mampu
menanggulangi secara dini terjadinya akibat bencana alam. Untuk itu
juga    telah   dimasyarakatkan    pengatu ran   bangunan     yang
memperhitungan      kerawanan     bencana.    Mengenai     masalah
penangulangan penyalahgunaan NARKOBA kepedulian pemerintah
terhadap hal ini ditunjukan melalaui pernyataan perang terhadap
NARKOBA. Langkah ini diikuti dengan penyamaan persepsi di aparatur
tertinggi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah serta organisasi
sosial dan LSM melalui kesepakatan yang belum pernah dilakukan
sebelumnya.
       Kesepakatan ini diputuskan terhadap penyalahghunaan
NARKOBA dilingkungan instansi pendidikan mulai dari tingkat Sekolah
Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi dimana mayoritas pengguna
berada dan tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat peredaran
NARKOBA terbesar, Jakarta telah ditetapkan sebagai daerah uji, saat
ini kegiatan uji coba itu sedang dalam tahap pelaksanaan. Suatu ketika
diharapkan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara nasional.
       Langkah ini lebih lanjut diikuti dengan pembentukan forum
jaringan anti NARKOBA yang melibatkan berbagai LSM yang bergerak
dibidang ini agar terjadi sinergi diantara pemerintah dengan LSM dan
diantara LSM itu sendiri. Pemerintah bersama masyarakat telah
berupaya membangun keadilan dan kesetaraan gender diberbagai
bidang pembangunan baik di pusat maupun didaerah. Keadilan dan
kesetaraan gender dapat dibangun dengan baik dalam suasana
kehidupan keluarga, masyarakat dan pemerintahan yang demokratis
oleh semangat anti diskriminasi.
       Untuk itu telah dilakukan berbagai upaya seperti peningkatan
kualitas perempuan dalam berbagai bidang strategis tenaga kerja,
pendidikan, kes ehatan, agama, hukum dan politik pertanian dan
koperasi serta sosialisai gender pada berbagai sasaran penghapusan
berbagai segala bentuk kekerasan.
     Dalam pada itu sejalan dengan pendapat fraksi tertentu itu yaitu
TNI dan POLRI. Program penegakan hukum dan penyelesaian
sengketa lingkungan memang telah menjadi salah satu prioritas
sebagaimana tergambar di dalam buku lampiran pidato Presiden pada
halaman 4, 85 sampai 90.
      Demikian pula Amdal telah difungsikan secara penuh melalui
peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 yang akan berlaku efektif
tanggal 7 November 2000.
      Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Anggota MPR
yang terhormat,
      Adanya usul tentang perlunya reshufle kabinet saya pahami
sebagai masukkan yang konstruktif, dengan reshufle itu akan terbentuk
team yang solid dan profesional demi meningkatan kinerja
pemerintahan. Sebenarnya sejak beberapa waktu yang lalu saya telah
memikirkan tentang kemungkinan restruktur kabinet dan bukan hanya
sekedar reshufle kabinet. Restrukturisasi kabinet ini merupakan
konsekuensi dari adanya pelimpahan kewenangan kepada
pemerintahan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah seperti
yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 serta
peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000.
      Dengan demikian dimungkinkan adanya perampingan birokrasi
pemerintah pusat dengan penggabungan departemen atau
kementerian yang sejenis atau fungsinya yang berhimpitan.
Diharapakan restrukturisasi ini akan menyederhanakan organisasi
permerintah pusat sesuai dengan kewenanganya yang terbatas dan
karena itu menjadi lebih efisien dan efektif. Mengenai usul tentang
perlunya mengubah manjemen pemerintahan sebagaimana yang
diusulkan oleh beberapa fraksi saya dapat memahaminya dan karena
itu saya menugaskan Saudara Wakil Presiden untuk melaksanakan
tugas-tugas teknis pemerintahan sehari-hari menyusun agenda kerja
kabinet dan menetapkan fokus dan prioritas pemerintahan yang
pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada Presiden.
       Atas pelaksanaan itu Wakil Presiden memberikan laporan
secara berkala atau setiap saat yang dianggap perlu. Penugasan ini
tetap dalam kerangka sistem Presidensial sebagaimana diatur dalam
Undang - Undang tahun 1945. Pertanyaan tentang bendera Papua
Merdeka dan Kongres rakyat Papua yang diajukan juga oleh banyak
fraksi perlu saya jelaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk
membolehkan pengibaran bendera Papua Merdeka dan pelaksanaan
kongres rakyat Papua dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan dan
potensi kekerasan yang cenderung meluas di Irian Jaya, namun jika
itikad baik pemerintah ini ternyata disalahgunakan oleh sekelompok
orang untuk mengembangkan tujuan-tujuan separatisme maka
pemerintah tidak akan ragu-ragu untuk melarang pengibaran bendera
tersebut.
      Sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam pidato laporan
tahunan pemerintah tidak akan mentolerir dan tidak berkompromi
terhadap segala bentuk gerakan separatisme, keutuhan wilayah negara
kesatuan Republik Indonesia adalah amanah yang diemban oleh
pemerintah dan akan saya jaga dengan sungguh-sungguh.
       Demikian pula halnya tentang perubahan nama Irian Jaya pada
dasarnya itu merupakan respon saya terhadap gagasan perubahan
nama Irian Jaya menjadi Papua yang saya kemukan pada permulaan
tahun ini secara lisan adalah upaya perintah untuk mengakomodasikan
aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Papua. Tentu saja
respon saya itu belumlah berlaku secara legal karena secara resmi
harus dilewati atau melalui prosedur hukum pemerintah tetap akan
menempuh prosedur hukum yang tentu saja menghendaki persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat untuk keperluan itu DPR bersama
pemerintah perlu mengkaji hasil penelitian tentang aspirasi masyarakat
Irian mengenai nama tersebut yang kini sedang berlangsung.
       Adapun tentang otonomi khusus Aceh dan Irian Jaya bisa
dijelaskan bahwa penyelesaian Undang-Undang mengenai otonomi
khusus provinsi daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya terkesan lambat
disebabkan karena pemerintah mengambil kebijakan untuk
menyerahkan inisiatif penyusunan draft rencana Undang-Undang
otonomi khusus di 2 Propinsi tersebut kepada masing-masing
DPRDnya.
      Ini dimaksudkan untuk menghindari munculnya kesan bahwa
seakan-akan pemerintah mendiktekan substansi dari otonomi khusus
kepada masyarakat di dua propinsi tersebut. Adanya kesan lambat itu
karena memang kedua draft tersebut baru diserahkan oleh DPRD
kepada pemerintah belum lama ini dan masih harus diserasikan
dengan semangat dan prinsip-prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia oleh team pemerintah.
      Pemerintah menargetkan untuk menyerahkan kedua naskah
rencana Undang-Undang itu kepada DPR pada tahun ini juga.
Tentang masih berlanjutnya konflik sosial di Maluku pemerintah pun
menyadari masih berlanjutnya berbagai konflik sosial yang terjadi di
Maluku dan terus berupaya mencari solusi yang terbaik terhadap
berbagai konflik tersebut dengan melakukan pendekatan-pendekatan
terhadap kelompok-kelompok yang strategis dalam masyarakat yang
sedang bertikai.
     Bersamaan dengan itu penepatan darurat sipil di Maluku
merupakan tindakan darurat untuk mengendalikan ketertiban dan
supremasi h ukum di daerah tersebut.
       Maraknya tuntutan pemekaran wilayah baik pada tingkat
kabupaten/kota maupun pada tingkat propinsi tampaknya semakin
mewarnai penerapan otonomi daerah menghadapi ini pemerintah tetap
berpegang kepada ketentuan Undang-Undang No. 22/1999 yang
membuka kesempatan terhadap pemekaran dan pengabungan
wilayah, karena itu pemerintah sedang menyiapkan peraturan
pemerintah untuk memperjelas kriteria dan prosedur pemekaran
pengabungan dan penghapusan daerah otonom.
       Adapun pelaksanaannya akan diserahkan kepada dewan
pertimbangan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan undang-
undang. Menjawab pertanyaan dan keberatan salah satu fraksi tentang
pencabutan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 perlu saya jelaskan
bahwa sejak awal telah saya katakan bahwa ide penghapusan MPRS
tersebut didasari oleh alasan kemanusiaan dan tuntutan proses
demokratisasi sebagaimana juga diperintahkan oleh GBHN.
       Namun mengingat situasi dalam negeri yang tidak kondusif bagi
terlaksananya ide tersebut maka hingga saat ini belum pernah diajukan
ide tersebut secara resmi ke MPR. Adapun mengenai lampiran pidato
laporan tahunan hanya menjelaskan apa yang terjadi atas usul
tersebut, bahwa dalam kenyataan MPR tidak bersedia membahas hal
itu bagi pemerintah tidak dijadikan masalah, yang terpenting adalah
pemerintah menunjukan komitmennya untuk tetap menghormati asas
kebebasan dan toleransi asas kesetaraan dan kedaulatan hukum.
       Pertanyaan tentang kemungkinan terjadinya diskriminasi dalam
penangganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan
Tanjung Priok perlu saya jawab bahwa kasus -kasus itu
penyelidikannya ditanggani oleh komite nasional HAM yang merupakan
suatu lembaga Independen. Hasil penyelidikan itu diserahkan kepada
Kejaksaan Agung yang akan menilai kelengkapan dan obyektifitasnya
sebelum diajukan kepengadilan.
       Dengan cara ini dapat terhindari adanya kesan diskriminasi
dalam menangani kasus -kasus itu. Mengenai belum adanya kunjungan
Presiden ke Bengkulu setelah terjadinya gempa bumi perlu saya
kemukakan bahwa selain karena kunjungan keluar negeri dan telah
saya nyatakan bela sungkawa saya pada hari yang sama maka dengan
kunjungan Wakil Presiden ke daerah bencana tersebut kiranya sudah
merefleksikan perhatian pemerintah terhadap daerah tersebut.
       Pertanyaan tentang kasus Brunei yang diajukan juga oleh
beberapa Fraksi dapat saya jelaskan bahwa hal itu tidak termasuk
dalam katagori keuangan publik itu adalah bantuan pribadi Sultan
Brunei kepada sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi
mahasiswa di Aceh, Maluku dan Irian Jaya yang saya ikut
mengetahuinya dengan LSM-LSM itu melaporkannya pada saya,
sedangkan untuk kasus Buloggate hingga saat ini pemerintah telah
melakukan langkah penegakan hukum dengan menetapkan Saudara
Sapuan sebagai tersangka sementara Suwondo masih dalam sta tus
pencarian.
       Penyidikan atas kasus ini telah diselesaikan dan berkas perkara
telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8
Agustus dengan tuduhan merugikan keuangan negara. Adapun tentang
Keppres No. 89 tahun 2000 yang mengatur kembali hal kedudukan
kepolisian negara RI dapat dijelaskan bahwa Keppres tersebut tidak
bertentangan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 1997 karena
hanya merupakan kebijakan politik untuk menuju pada pergantian
Undang-Undang No. 28 tahun 1997 selambat-lambatnya 6 bulan
setelah Keppres tersebut ditetapkan hal ini pun telah dikonsultasikan
dengan pihak DPR.
       Mengenai pelaksanaan politik luar negeri dapat saya
kemukakan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan dan lebih
mengiatkan lagi pelaksanaan politk luar negeri bebas aktif yang lebih
pro aktif untuk pencapaian kepentingan nasional.
       Dalam kaitan ini fokus kepentingan nasional yang utama dan
mendesak adalah untuk mencegah terjadinya distrintegrasi
mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan
dukungan bagi proses demokratisasi. Dalam pelaksanaannya
pemerintah selalu menegaskan prinsipnya yang selalu tidak menerima
intervensi asing karena melanggar prinsip intergritas wilayah dan
kedaulatan negara merdeka yang akan mengarah pada
internasionalisasi mas alah dalam negeri.
      Adapun kesepahaman bersama tentang jejak kemanusiaan
untuk Aceh bukan merupakan perjanjian formal namun lebih bersifat
sebuah understanding mengenai Technical aresment yang tentu saja
pengaturan tentang formatnya selalu dapat kita sempurnakan termasuk
wakil kita yang menandatangani kesepahaman tersebut untuk
mencapai hasil yang optimal.
       Pemerintah juga senantiasa berpegang teguh pada posisi awal
bahwa penggakuan terhadap Negara Israel hanya dapat diberikan
setelah tercapainya penyelesaian menyeluruh masalah Palestina.
Kunjungan saya ke manca negara selama ini yang merupakan upaya
pencapaian kepentingan nasional tersebut diatas akan dilanjutkan
dengan melakukan kunjungan-kunjungan untuk menghadiri pertemuan-
pertemuan internasional dan kunjungan bilateral lainnya dalam rangka
pelaksanaan komitmen Indonesia sebagai anggota masyarakat
internasional untuk mewujudkan ketertiban dunia, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
        Menjawab pertanyaan dari beberapa Fraksi perlu kami jelaskan
bahwa fungs i pertahanan dan keamanan merupakan salah satu fungsi
pemerintah yang belum mendapat perhatian kita bersama karena
stabilitas keamanan merupakan pra syarat bagi kelanjutan bangsa
pada dasarnya penyelesaian masalah keamanan diberbagai daerah
dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan RI semua itu
merupakan masalah dalam negeri Indonesia yang harus diselesaikan
oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa Interpensi asing.
         Prioritas penangganan dalam aspek politis diletakan pada
pendekatan dialogis yang persuasif dalam rangka rekonsiliasi. Dalam
aspek fisik keamanaan kebijakan makro didukung oleh tindakan terukur
aparat keamanan dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum
sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kita pun hendaknya menyadari bahwa kita
perlu membangun polisi yang kuat sehingga setiap potensi ancaman
yang muncul dari dalam negeri dapat kita respon pada tingkat
penegakan hukum secara efektif.
        Pada saat yang sama TNI pun dibangun menjadi kekuatan
pertahanan yang kredibel sehingga mampu berfungsi sebagai daya
tangkal menghadapi setiap kemungkinan ancaman terhadap
kedaulatan dan intergritas negara kesatuan. Reformasi internal
TNI/POLRI akan terus dilanjutkan dengan titik berat penumbuhan
profesionalisme yang bebas dari pengaruh peran politik namun kita
sadari bahwa reformasi TNI/POLRI tersebut tidak dapat diselesaikan
oleh TNI/POLRI sendiri mengingat banyaknya kandungan aspek yang
bersifat lintas sektoral sehingga perlu ditanggani secara terpadu oleh
berbagai institusi fungsional.
       Pengkajian tentang penyesuaian struktur dan fungsi teretorial
juga telah dilaksanakan secara intensif oleh TNI. Namun kita sadari
bahwa penyesuaian yang dibutuhkan tidak dapat mengabaikan realitas
tentang kesiapan institusi fungsional pengganti serta kesiapan
masyarakat agar berbagai penyesuaian yang dianggap perlu
membawa perbaikan bagi sistem dan tatanan yang ada sehingga tidak
menambah permasalahan.
        Oleh karenanya proses reformasi TNI/POLRI internal tidak
dapat dilaksanakan secara d rastis untuk menghindari resiko kegagalan.
       Pimpinan dan Anggota Majelis yang saya hormati,
       Demikianlah tanggapan kembali dan tambahan penjelasan yang
dapat saya berikan untuk melengkapi laporan saya sebelumnya sambil
sekaligus berusaha menjawab beberapa soal yang diajukan oleh
semua Fraksi di MPR sejak kemarin siang sampai malam hari.
Harapan saya ialah agar apa yang saya kemukakan sekarang bisa
dilihat dalam satu keutuhan yang melengkapi tentang pidato tahunan
saya berikut dengan keterangan dan data dalam buku lampiran yang
juga telah saya sampaikan secara bersama itu.
       Satu hal yang bisa saya pastikan ialah bahwa saya sungguh-
sungguh menyimak dan memahami pesan yang terkandung dalam
pandangan umum setiap Fraksi di MPR dan saya menerimanya
dengan rela dan rasa hormat, dan bahwa saya menyampaikan
penjelasan ini bukan sekedar untuk membela diri apalagi untuk
melindungi kepentingan kekuasaan semata -mata.
     Tidak berlebihan kiranya kalau saya sebaliknya mengharap
bahwa penjelasan yang saya sampaikan sekarang juga bisa diterima
dengan semangat yang serupa pula. Kalau harapan saya terkabul
maka saya yakin pemerintah bersama-sama dengan lembaga tertinggi
  dan lembaga tinggi negara lainnya akan bisa lebih mudah memimpin
  bangsa ini keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekarang.
          Bersamaan dengan itu kita akan bisa memulai tradisi baru dalam
  menyelenggarakan kehidupan bernegara dengan cara yang sehat,
  damai dan efektif. Sekian dan terima kasih atas perhatian saudara-
  saudara semua semoga Tuhan Yang Maha Esa meridlhoi niat dan cita-
  cita kita dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk
  dan lindunganNya.
        Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
                            Presiden Republik Indonesia


                                Abdurrahman Wahid


4. PIMPINAN RAPAT : PROF. DR. H. M. AMIEN RAIS, MA.
        Terima kasih saudara Presiden yang telah menyampaikan
  jawaban atas pemandangan Fraksi Majelis dan sekarang sidang saya
  skors paling lama 10 menit untuk memberikan kesempatan buat
  saudara Presiden dan Wakil Presiden yang akan meninggalkan
  ruangan ini, terima kasih.


                        SIDANG DISKORS


5. PIMPINAN RAPAT : Prof. Dr. AMIEN RAIS, MA
        Majelis yang kami muliakan,
        Saya kira kita sudah bisa mulai untuk mendengarkan jawaban
  Pimpinan Lembaga Tinggi Negara. Atas pemandangan umum fraksi-
  fraksi yang akan disampaikan secara berturut-turut oleh Dewan
  Pertimbangan Agung di susul Dewan Perwakilan Rakyat kemudian
  Badan Pemeriksa Keuangan dan akhirnya Mahkamah Agung.
         Perlu kami ingatkan bahwa waktu yang disediakan bagi
  saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, masing-masing
  sekitar sepuluh menit saja. Untuk itu pada kesempatan pertama kami
  persilahkan kepada yang terhormat saudara Ketua Dewan
  Pertimbangan Agung untuk menyampaikan jawabannya.

6. PEMBICARA : ACHMAD TIRTO SUDIRO (KETUA DPA)
        Assalam mualaikum Wr,Wb
        Salam sejahtera bagi kita sekalian,
        Pimpinan dan Anggota Majelis yang kami hormati,
        Saudara para Ketua Lembaga Tinggi Negara yang terhormat,
        Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,
       Mengawali jawaban DPA RI, atas pemandangan umum Faksi-
Fraksi MPR RI, pada rapat Paripurna Ketiga. Marilah terlebih dahulu
kita persembahkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
bahwa berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya malam ini kita dapat
melanjutkan acara Sidang Tahunan MPR RI, dalam keadaan sehat
wal’afiat.
       Dewan Pertimbangan Agung, telah mengikuti dan menyimak
dengan seksama pemandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-
fraksi MPR pada persidangan tanggal 8 Agustus 2000. Pada
kesempatan yang baik ini, Dewan menyampaikan penghargaan yang
tulus dan terima kasih kepada fraksi-fraksi majelis atas pandangan dan
penilaiannya terhadap kinerja Dewan selama dua tahun terakhir ini.
       Sejak awal pengangkatannya, yaitu pada 1 Juni 1998 dengan
periode 1998-2003 sudah mereformasi dirinya dengan melaksanakan
pemilihan Pimpinan Dewan melalui pemungutan suara secara
demokratis. Semangat reformasi tersebut terus bergulir dan
berkembang serta mengilhami setiap butir Pertimbangan Dewan.
      Sidang Majelis yang terhormat,
      Dengan tetap berpegang teguh pada semangat yang terkandung
dalam ketentuan Pasal 16 UUD 1945, Dewan senantiasa proaktif
mencermati perkembangan situasi yang terjadi di berbagai bidang
kehidupan dan selanjutnya menyampaikan pertimbangan kepada
Presiden.
       Dalam proses penyusunan pertimbangan Dewan melakukan
dialog dan tukar pikiran dengan para pakar, kalangan Perguruan
Tinggi, Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintah yang diadakan di
dalam rapat dan sidang terbuka. Dengan keterbukaan ini diharapkan
agar materi yang dibahas dapat dikembangkan menjadi wacana publik.
      Sidang Majelis yang terhormat,
      Mengenai latar belakang pertimbangan DPA, tentang perlunya di
angkat Menteri Pertama. Hal ini semata-mata didasarkan pada
nawaitu, yaitu niat baik DPA untuk membantu Presiden dalam
menanggulangi krisis multi dimensional serta meningkatkan kinerji
pem erintah.
       Dewan berpendapat bahwa pertimbangan mengenai perlunya di
angkat Menteri Pertama masih berada dalam koridor konstitusi dalam
arti tanggung jawab konstitusional pemerintahan tetap di tangan
Presiden. Untuk lebih jelasnya terlampir pertimbangan DPA
selengkapnya mengenai hal tersebut.
      Sidang Majelis yang kami muliakan,
      DPA sependapat dengan pandangan sebagian besar Fraksi
Majelis bahwa di masa yang akan datang peran, tugas dan fungsi DPA
perlu ditingkatkan seiring dengan dinamika tata kehidupan kita sebagai
bangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu Dewan telah
menyampaikan usul penyempurnaan peraturan Perundang-undangan
  tentang DPA kepada Panitia Ad Hoc I, Badan Pekerja MPR beberapa
  waktu yang lalu, yaitu terlampir juga.
         Dengan penyempurnaan tersebut kiranya Dewan, di masa yang
  akan datang dapat lebih mengembangkan perannya sesuai landasan
  filosofi keberadaan DPA dalam sistem Ketatanegaraan RI, yaitu untuk
  dapat mencegah terjadinya otokrasi, ketergesa-gesaan langkah dan
  penyimpangan kekuasaan yang mungkin di lakukan oleh Presiden.
        Demikianlah jawaban DPA mengenai hal-hal yang dikemukakan
  dalam pemandangan umum fraksi-fraksi majalah. Majelis, sekali lagi
  atas perhatian Sidang Majelis kami ucapkan terima kasih.
        Wabillahhitaufik walhidayah.
        Wassalamualaikum Wr.Wb

7. PIMPINAN RAPAT : PROF. DR. H. M. AMIEN RAIS, MA.
        Terimakasih kami sampaikan pada Ketua Dewan Pertimbangan
  Agung, dan marilah kita dengarkan jawaban, yang akan disampaikan
  oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, silahkan.

8. PEMBICARA : Ir. AKBAR TANDJUNG (KETUA DPR)
        Assalamualaikum Wr.Wb.
        Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam,
        Saudara Pimpinan dan para Anggota Majelis yang kami hormati,
        Yang terhormat saudara-saudara Pimpinan Lembaga Tinggi
  Negara, Yang terhormat para Menteri, hadirin dan hadirat sekalian
  yang kami hormati,
          Mengawali jawaban Dewan atas pemandangan umum fraksi-
  fraksi terhadap laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPR
  RI. Pada Sidang Tahunan MPR RI tidaklah berlebihan jika kami
  mengajak hadirin sekalian untuk terlebih dahulu mempersembahkan
  puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa hanya
  karena karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti
  rapat paripurna ke empat pada malam hari ini, disertai harapan semoga
  kita sekalian tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani agar dapat
  menyelesaikan tugas -tugas selanjutnya.
        Sidang Majelis yang kami hormati,
         Setelah menyimak dengan seksama pemandangan umum fraksi-
  fraksi terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat terdapat kesan
  bahwa sebagian besar fraksi-fraksi yang telah menyampaikan
  pemandangan umum memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan
  fungsi, tugas dan wewenang Dewan.
        Pemberian apresiassi terhadap kinerja Dewan ini tidak berarti
  disebabkan adanya unsur subjektivitas karena seluruh anggota Dewan
  Perwakilan Rakyat, ada juga anggota Majelis Permusyawaratan
  Rakyat.
      Sebagai sebuah institusi Ketatanegaraan DPR juga harus
mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenangnya kepada rakyat, sehingga untuk memenuhi kaidah
akuntabilitas. DPR juga harus setelah di nilai secara jujur oleh MPR,
walaupun sebagian besar anggotanya adalah anggota DPR. Penilaian
terhadap DPR yang pada dasarnya oleh angggota DPR sendiri
sesungguhnya juga merupakan sebuah introspeksi yang dapat di
lakukan oleh orang yang arif, yang berusaha untuk menemukan
kelemahannya sendiri demi perbaikan dimasa yang akan datang.
Introspeksi sebagai hasil penilaian yang disampaikan, terlihat dari kritik
terhadap kinerja DPR, yaitu dari belum maksimalnya pelaksanaan
fungsi-fungsi Dewan, terutama menyangkut bidang legislasi dan bidang
anggaran.
      Sebagaimana yang telah kami kemukakan di dalam pidato
laporan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan, dalam
Sidang Paripurna yang lalu, memang masih cukup banyak berbagai
kekurangan dan persoalan yang belum tuntas diselesaikan oleh DPR
sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena itu, dalam kesempatan ini,
kami mengucapkan terima kasih atas segala bentuk kritik, saran, dan
masukan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di Majelis, yang menurut
hemat kami tidak lain ditujukan bagi peningkatan kinerja Dewan pada
tahun-tahun yang akan datang.
      Sidang Majelis yang kami hormati,
      Setelah, seperti yang telah yang kita simak bersama bahwa
sorotan utama Fraksi-Fraksi Majelis ditujukan pada kinerja D ewan di
bidang pembuatan Undang-undang, yang menyebutkan belum
optimalnya fungsi legislasi seperti yang diamanatkan oleh perubahan
pertama UUD 1945, terutama dalam penggunaan hak untuk
mengajukan RUU. Kurang optimalnya pengajuan RUU disebabkan
antara lain:
– DPR dan Pemerintah belum menyepakati prioritas RUU yang akan
  menjadi program legislasi Nasional
– Belum disepakatinya Propenas yang memuat kebikjakan-kebijakan
  Nasional dibidang pembangunan hukum, kemudian minimnya
  Sumber Daya Manusia, khususnya tenaga ahli dan tenaga
  perancang Undang-undang (Legal Drafter) sebagai sistem
  pendukung. Disamping itu, dirasakan masih kurangnya waktu yang
  disediakan oleh Anggota Dewan dalam menyiapkan RUU
  dibandingkan di bidang pengawasan yang juga merupakan salah
  satu fungsi Dewan.
      Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan di atas, Dewan telah
mulai melakukan langkah-langkah penting dan strategis, misalnya
menyiapkan tenaga ahli dan tenaga perancang Undang-undang di
Sekretariat Jenderal Dewan. Namun diakui penyiapan tersebut masih
pada tahap awal sehingga untuk saat ini masih dibutuhkan beberapa
waktu lagi untuk segera dapat membantu pelaksanaan fungsi
pembuatan Undang-undang Dewan secara optimal. Di masa depan
perlu dipertimbangkan adanya suatu badan yang mempunyai tugas
khusus membantu Dewan dalam menyiapkan draft RUU. Badan ini
tentunya terdiri dari para tenaga ahli profesional.
    Sementara itu, salah satu upaya yang sedang di lakukan oleh
Dewan saat ini adalah mempersingkat tingakatan atau proses
pembahasan RUU di Dewan yang di atur dalam peraturan Tata Tertib
Dewan.
       Berdasarkan penilaian dari fraksi-fraksi di MPR, maka Dewan
harus memaksimalkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Sejalan
dengan sikap Dewan yang ingin membentuk suatu Pemerintah yang
stabil dan demokratis, maka untuk masa-masa mendatang perlu
dipertimbangkan usul untuk lebih memprioritaskan hak inisiatifnya
dalam penyusunan RUU yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem
Pemerintah Negara dan pemberdayaan masyarakat. Dalam masalah
ini, beberapa RUU yang menyangkut permasalahan otonomi daerah
telah menjadi prioritas, termasuk tentang pemberian otonomi khusus
bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Propinsi Irian Jaya.
      Sidang Majelis, dan Para Anggota Majelis yang kami hormati,
       Dalam bidang pengawasan, penilaian kriti s menyangkut masalah
mengenai tingkat korelasi antara penggunaan hak-hak DPR dengan
efektifitas pelaksanaan peranan DPR sebagai lembaga perwakilan
rakyat akan menjadi perhatian Dewan ke depan, memang tidak tertutup
kemungkinan adanya muatan politis di dalam melakukan fungsi
pengawasan terhadap proses pemerintahan. Untuk itu kiranya di masa
mendatang dibutuhkan komitmen setiap kekuatan politik di DPR untuk
mengarahkan penggunaan hak menyangkut fungsi pengawasan DPR
dalam kerangka kepentingan-kepentingan strategis kenegaraan dan
kebangsaan.
      Dalam kerangka kepentingan yang lebih luas dan strategis
tersebut diharapkan pelaksanaan fungsi pengawasan benar-benar
dilandasi oleh etika, moralitas dan rasa tanggung jawab sehingga tidak
menimbulkan kesan seolah-olah merupakan sebuah forum peradilan
yang dapat dianggap mengabaikan makna kesetaraan antara Dewan
dan Pemerintah.
      Oleh karena itu dalam rangka menjaga martabat dan
kehormatan lembaga, maka telah disiapkan sebuah pedoman perilaku
yang disebut sebagai kode Etik Anggota DPR.
      Selain kesantunan atau Etika berpolitik, masalah kehadiran juga
menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Peraturan Tata Tertib
DPR yang sekarang, sebenarnya telah mewajibkan kehadiran Anggota
                                                  a
secara fisik, bukan lagi hanya sekedar tanda t ngan daftar hadir.
Namun apabila di dalam kenyataannya banyak sorotan mengenai
masalah kehadiran Anggota Dewan, tentunya Dewan perlu melakukan
introspeksi. Apakah permasalahannya menyangkut penjadwalan
sidang di Dewan atau kesibukan Anggota diluar tugas kedewanan.
Dalam hal ini, selain mengharapkan pada efektifitas berlakunya kode
Etik Anggota DPR, Dewan juga berharap terhadap peran serta dan
partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja
Anggota Dewan.
      Untuk itu Dewan akan menginformasikan seluas mungkin
kegiatan-kegiatan Dewan kepada masyarakat, terutama melalui media
massa baik cetak maupun elektronika. Dengan adanya pengawasan
yang intensif, maka diharapkan tingkat kehadiran Anggota DPR dalam
setiap rapat semakin meningkat. Harapan ini disampaikan meskiupun
tetap berlandaskan pada kesadaran bahwa kehadiran secara fisik
Anggota DPR dalam rapat-rapat yang diselenggarakan hanya menjadi
salah satu diantara berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja DPR.
     Menanggapi perlunya sistem checks and b        alances dengan
menghindari dominasi eksekutif maupun legislatif, maka kepada MPR-
loh masalah ini kita kembalikan yang akan mengatur sistem dan
mekanisme ketatanegaraan, agar sistem demokrasi yang
dikembangkan dapat berjalan secara sehat.
      Sidang Majelis yang kami hormati,
      Salah satu kritik yang disampaikan kepada Dewan adalah belum
optimalnya pemanfaatan hasil temuan BPK, yang disampaikan secara
periodik kepada DPR. Tidak optimalnya pemanfaatan temuan itu,
merupakan sisi lain dari kekurangan Dewan untuk m engalisis temuan
itu secara cermat, untuk kemudian menindak lanjutinya di dalam
mekanisme Dewan.
       Dalam hal penggunaan fungsi anggaran, Dewan sesungguhnya
sudah melaksanakannya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam
Undang-undang Dasar ’45. Terbukti dari proses penyusunan anggaran
negara atau APBN yang didahului dengan pembahasan secara intensif
melalui mekanisme Pembicaraan Pendahuluan bersama Pemerintah
yang dilakukan beberapa bulan sebelum dimulainya pembahasan
RAPBN. Melalui mekanisme tersebut, dapat dikatakan bahwa
pengawasan awal terhadap proses perencanaan Anggaran Negara
sudah dilakukan oleh Dewan. Dengan peran aktif Dewan dalam proses
perencanaan atau penyusunan APBN, sebenarnya lebih memudahkan
Dewan di dalam pengawasan terhadap pelaksanaan dari APBN yang
telah disetujui oleh Dewan.
       Di masa-masa mendatang, Dewan menyadari bahwa perlu
ditingkatkan tugas dan wewenang di bidang anggaran, baik dalam
proses penyusunan anggaran negara maupun dalam hal pengawasan
APBN. Dalam konteks pengawasan terhadap anggaran negara,
misalnya, perhitungan Anggaran Negara yang diajukan oleh
Pemerintah kepada Dewan selama ini telah dilakukan pembahasan
secara intensif untuk mendapatkan persetujuan Dewan.
     Oleh karena itu, sangatlah baik apabila sebelum dilakukan
proses pembahasan terhadap perhitungan Anggaran Negara antara
Dewan dengan Pemerintah, masing-masing Anggota dapat
memanfaatkan berbagai hasil temuan BPK, khususnya yang berkaitan
dengan pertanggungjawaban keuangan negara atau APBN yang telah
disampaikan kepada DPR, baik dalam bentuk hasil pemeriksaan
semester, maupun hasil pemeriksaan yang bersifat parsial. Dalam
  rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan parsial BPK, perlu diketahui
  bahwa DPR melalui alat kelengkapannya melakukan pertemuan
  konsultasi dengan BPK untu k memperoleh klarifikasi terhadap hasil
  temuan yang menghasilkan rekomendasi, yang selanjutnya
  ditindaklanjuti oleh lembaga atau pihak yang terkait.
         Sidang Majelis yang kami hormati;
         Para Anggota Majelis yang kami hormati,
         Dalam proses demokratisasi di negara manapun, fenomena
  unjuk rasa ke lembaga perwakilan rakyat merupakan suatu hal yang
  wajar. Oleh karena itu, menanggapi banyaknya unjuk rasa yang datang
  ke DPR, dapatlah diartikan bahwa rakyat masih menaruh harapan
  terhadap Dewan untuk dapat memperjuangkan lebih lanjut aspirasi
  yang disampaikan. Namun demikian, perlu disadari bahwa DPR
  bukanlah muara akhir dari penyelesaian seluruh permasalahan.
         Sidang Majelis yang kami hormati,
         Demikianlah pokok pokok jawaban atas pemandangan fraksi-
  fraksi Majelis terhadap laporan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
  Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2000.
         Kritik dan saran maupun pendapat yang disampaikan adalah
  merupakan masukan yang berharga untuk perbaikan kinerja Dewan di
  masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
  senantiasa meridhoi usaha-usaha.
         Sekian dan terima kasih,
         Wabilahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

9. PIMPINAN RAPAT : PROF.Dr. H M. AMIEN RAIS,MA
        Tampaknya sidang malam hari ini cukup lancar karena memang
  tinggal dua lagi yang akan menyampaikan jawabannya, sekarang kita
  dengarkan bersama-sama Majelis yang Kami hormati, jawaban dari
  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Silakan.
        Sambil mengingatkan, mohon yang ngobrol-ngobrol, di dinding-
  dinding dan lain-lain kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.

10. PEMBICARA : SATRIO BUDIARJO JUDONO (KETUA BPK)
         Saudara Ketua, Para wakil Ketua;
         Para Pimpinan Fraksi dan para Anggota                 Majelis
    Permusyawaratan Rakyat yang kami hormati;
        Saudara Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang kami hormati;
        Saudara-saudara Menteri yang kami hormati;
        Hadirin dan Hadirat undangan yang kami hormati;
        Assalammu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua.
        Marilah kita pertama-tama mempersembahkan puji dan syukur
  ke Hadirat Allah SWT atas limpahan segala berkat, rahmat nikmat dan
  ridho-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti bersama
  semua acara Majelis pada malam hari ini.
      Sidang Majelis yang kami hormati,
       Perkenankan kami atas nama seluruh jajaran BPK mengucapkan
banyak terima kasih atas tanggapan dan kritik yang diberikan oleh
fraksi-fraksi Majelis atas laporan pelaksanaan Garis -Garis Besar
Haluan Negara tahun 1999-2004 oleh BPK-RI. Memang benar
sebagaimana telah dengan tepat diamati oleh Fraksi Kesatuan
Kebangsaan Indonesia bahwa BPK tidak lain telah memanfaatkan iklim
kondusif sejak era Reformasi untuk meningkatkan hasil-hasil
pekerjaannya dan benar pula sebagaimana dikatakan oleh banyak
fraksi bahwa hasil kerja BPK masih belum optimal.
      Oleh karena itu kami mohon dukungan Majelis dan Lem baga-
lembaga Tinggi Negara lainnya terutama DPR sebagai mitra kerja
terdekat BPK bagi reformasi dalam perencanaan prosedur kerja,
struktur organisasi pelaksana, peningkatan profesionalisme dan
pembinaan personalia yang sedang diselenggarakan di dalam tubuh
BPK dewasa ini yang bermaksud menjadikan BPK tidak saja
independen dalam status tapi juga independen dan objektif dalam sikap
sebagaimana diharapkan oleh hampir semua fraksi dan sekaligus akan
meningkatkan intensitas dan cakupan pemeriksaan BPK termasuk
anggaran yayasan dan dana non budgeter yang lain.
      Tantangan masih berat terutama menjelang otonomi daerah
yang lebih besar dan perimbangan keuangan baru antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah yang akan mulai kita laksanakan dalam
beberapa bulan lagi. Kami memahami benar pertanyaan yang diajukan
antara lain : oleh Fraksi TNI/POLRI sejauh mana BPK dapat
menyiapkan diri untuk menjadi lembaga yang benar-benar mandiri baik
secara kelembagaan maupun kemampuan personilnya. Namun apabila
Majelis berkenan menerima pemikiran Fraksi Persatuan Pembangunan
nampaknya masalah sarana dan prasarana kerja personalia dan
anggaran BPK terutama di daerah bukan merupakan persoalan yang
mustahil untuk diatasi, tentu kemandirian BPK akan sangat dibantu
seandainya BPK memperoleh pula independensi dalam penganggaran
sebagaimana dibayangkan oleh Fraksi Reformasi.
      Sidang Majelis yang kami hormati,
      Kami sadar sekali bahwa masalah utama tercapainya kepastian
dan keadilan hukum bukan penambahan produk materi hukum dan
peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana disebutkan dalam
Bab II Kondisi Umum GBHN, oleh karena itu BPK tidak sedikitpun
mempunyai niat untuk menambah kekuasaan dan hak-haknya diluar
diperlukan sebagai pemeriksa ekstern keuangan negara. Tugas
pengawasan keuangan negara BPK tidak mencakup kewenangan-
kewenangan DPR dalam melaksanakan hak anggarannya dan terbatas
pada operasional pemeriksaan, tuntutan perbendaharaan dan fungsi
rekomendasi.
       Dalam hal tidak lanjut temuan BPK, upaya BPK juga tidak
ditujukan kearah menambah hak dan kekuasaannya, tetapi kearah
menjalin kerja sama yang lebih erat dengan instansi-instansi yang
berwenang melakukan tindak lanjut, baik dengan Dewan Perwakilan
   Rakyat dan Pemerintah maupun dengan Bank Indonesia. Dengan
   DPR kami telah menandatangani kesepakatan bersama antara
   Pimpinan DPR dan Pimpinan BPK pada tanggal 15 Desember 1998
   dan kami telah bersepakat dengan Pimpinan Dewan untuk
   memperbaharui kesepakatan itu sesuai dengan perkembangan
   keadaan. Di dalam pemeriksaan-pemeriksaan yang kami duga ada
   unsur tindak pidana, kami pada tanggal 19 Juni 2000 yang lalu telah
   menandatangani kesepakatan bersama antara ketua BPK dan Jaksa
   Agung tentang tindakan hukum terhadap kasus yang di duga sebagai
   tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.
          Kesepakatan bersama ini meresmikan hubungan kerja yang
   telah terjalin secara informal terlebih dahulu . Dalam melakukan audit
   investigasi mengenai penyaluran dan penggunaan BLBI misalnya,
   dalam setiap tahap audit dari tahap perencanaan dan pelaporan BPK
   telah melakukan konsultasi dengan pihak Kejaksaan Agung. Dengan
   demikian diharapkan bahwa tindak lanjut Pemerintah dalam hal ini
   Kejaksaan Agung terhadap temuan-temuan BPK dapat dilakukan
   dengan tepat dan sesegera mungkin.
         Sidang Majelis yang kami hormati,
         Akhirnya perkenankan kami pada kesempatan ini sekali lagi
   mengucapkan terima kasih kepada Majelis yang telah memberikan
   kesempatan kepada BPK untuk menyampaikan laporan pelaksanaan
   GBHN sebagai bentuk akuntabilitas publik BPK RI. Semoga Allah SWT
   senantiasa berkenan memberkati, meridhoi dan melindungi usaha dan
   karya kita yang dilandasi pada niat yang baik. Terima kasih untuk
   perhatian Bapak dan Ibu sekalian.
         Wabillahi Taufiq Wal Hidayat Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

11. PIMPINAN RAPAT : Prof.Dr. H. M. AMIEN RAIS,MA
         Terima kasih kami ucapkan kepada Yang Terhormat Saudara
   Ketua Badan Pemeriksa Keuangan yang telah menyampaikan
   jawabannya, Anggota Majelis dan hadirin yang terhormat kini tibalah
   saatnya pada giliran terakhir yakni jawaban Mahkamah Agung atas
   pemandangan umum fraksi-fraksi kepada yang terhormat Saudara
   Wakil Ketua Mahkamah Agung kami persilakan.

12. PEMBICARA : I KETUT SURA PUTRA ( WAKIL KETUA MA )
         Assalamu’alaikum Wr. Wb.
         Salam sejahtera buat kita semua,
        Yang terhormat. Pimpinan Majelis dan Anggota Majelis
   Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
        Yang terhormat Para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat
   Republik Indonesia
         Yang terhormat Pimpinan Lembaga Tinggi Negara
         Hadirin dan undangan yang kami muliakan.
     Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
rahmatnya kita tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dalam
mengikuti sidang majelis yang mulia ini.
      Hadirin dan undangan yang kami muliakan, perkenankanlah
kami menyampaikan jawaban atas tanggapan laporan kegiatan
tahunan M ahkamah Agung yang telah kami sampaikan pada Rapat
Paripurna ke II Majelis Permusyawaratan Rakyat tanggal 7 Agustus
tahun 2000.
       Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang setulus -
tulusnya kepada seluruh wakil fraksi yang telah menyampaikan
tanggapan dengan segala variasinya, karena dengan tanggapan yang
telah disampaikan itu menunjukkan betapa para Anggota Majelis telah
menyumbangkan pikiran, berupa kritik-kritik yang bersifat konstruktif
sekaligus memberikan solusi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi
wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
penyelenggara kekuasaan Kehakiman.
      Kami mengharapkan mengharapkan melalui forum jawaban ini
akan memperjelas laporan kegiatan Mahkamah Agung tahun 1999-
2000 yang pengantarnya telah kami bacakan pada Rapat Paripurna ke-
2 MPR terdahulu.
      Sidang Majelis yang terhormat,
       Setelah mendengar tanggapan yang telah disampaikan oleh
Fraksi MPR, maka kami akan menyampaikan jawaban dan penjelasan
tidak berdasarkan tanggapan atas setiap Fraksi, akan tetapi kami akan
memberikan jawaban secara umum, yang mana dari pemandangan
umum tersebut dapat dikelompokkan pada tiga substansi pokok yang
meliputi :
I. Bidang Perundang-undangan.
II. Bidang Kinerja Mahkamah Agung RI.
III. Bidang Pengawasan yang menyangkut Sumber Daya Manusia.
    Mudah-mudahan pembidangan ini akan dapat mencakup dan
memenuhi harapan majelis yang terhormat.
I. BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN.
      Bahwa tentang perlunya ditinjau kembali Undang-undang Nomor
14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
       Hal ini sangat kami dukung karena Mahkamah Agung telah ikut
aktif dalam penyusunanRancangan Undang-undang mengenai revisi
Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lampiran 1 halaman 32).
     Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan berbagai
perubahan prinsipil yang menyangkut kedudukan Mahkamah Agung
sebagai lembaga yang membawahi keempat lingkungan peradilan
secara utuh.
      Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 35 tahun 1999
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang
ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman, maka dengan
sendirinya kekuasaan Kehakiman secara utuh berada di bawah
Mahkamah Agung. Namun sayangnya Undang-undang Nomor 35
tahun 1999 hingga sekarang belum diimplementasikan, sehingga
dalam kenyataannya pembinaan bidang organisasi, administrasi dan
keuangan badan-badan peradilan belum sepenuhnya berada pada
Mahkamah Agung, sehingga konsep “satu atap” kekuasaan Kehakiman
belum direalisir, dan kami mengharapkan hal tersebut segera direalisir
oleh pihak yang berwenang.
       Dalam Rancangan Undang-undang mengenai revisi tersebut
diatas, antara lain telah diatur mengenai upaya pembatasan perkara
yang dapat dikasasi, dan struktur organisasi Mahkamah Agung yang
ditambah dengan struktur Pengawasan dan Pembinaan, sehingga
dapat diharapkan meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap
integritas moral dan pembinaan para aparatur peradilan. Disamping itu
masih banyak lagi perubahan-perubahan prinsipil di bidang tugas dan
kewenangan Mahkamah Agung, yang kami harapkan nanti agar DPR
yang terhormat dapat segera mengesahkannya.
       Dengan demikian, Mahkamah Agung sebagai lembaga
penyelenggara Kekuasaan Kehakiman selayaknya tidak terlepas dari
ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, setiap
pembahasan yang dikehendaki pada Mahkamah Agung hendaknya
disertai pula adanya perubahan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku apabila dirasakan belum cukup mengaturnya.
II. BIDANG KINERJA MAHKAMAH AGUNG
      Tentang Upaya Peningkatan Kinerja Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
      Sebagian besar tanggapan yang diberikan kepada Mahkamah
Agung RI adalah menyangkut kinerja baik yang berkaitan dengan
penumpukan perkara, biaya perkara, tindakan terhadap aparat
peradilan yang melakukan tindakan yang tidak terpuji, putusan
pengadilan yang dilanjutkan dengan eksekus inya.
      Dalam buku laporan lengkap kegiatan Mahkamah Agung tahun
1999-2000, yang telah kami sampaikan kepada para anggota Majelis
yang terhormat diantaranya memuat data kwantitatif yang menyangkut
masalah penyelesaian tumpukan perkara (halaman 36 dan 37) dan dari
tahun 1996 sampai dengan 2000, sampai bulan Juni terlihat adanya
penurunan angka penumpukan perkara (di halaman 123 dan 124).
      Namun demikian, jumlah perkara yang diputus relatif sama
dengan jumlah perkara baru yang masuk, sehingga terkesan adanya
kemandegan dalam penyelesaian perkara. Oleh karenanya untuk
menanggulangi ataupun mengantisipasi permasalahan penumpukan
perkara pada Mahkamah Agung tidak ada jalan lain adalah
diadakannya pembatasan upaya kasasi yang diatur dengan peraturan
perundang-undangan. Upaya yang ada selama ini adalah dengan
mendahulukan perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formal,
dan dalam perkara-perkara pidana Khususnya bagi terdakwanya yang
ditahan sehingga dalam pembagian perkara tidak mengikuti urutan.
      Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap, perlu kami sampaikan bahwa
dalam putusan tersebut terdapat 2 (dua) hal yaitu putusan yang bersifat
executable dan putusan yang non executable. Oleh karenanya putusan
Badan Peradilan selain ada yang dapat dieksekusi, tetapi juga ada
yang tidak dapat dieksekusi. Hal tersebut kami sampaikan, kiranya
dapat menjadikan perhatian.
      Mengenai biaya perkara yang dikeluhkan masyarakat,
seharusnya tidak akan terjadi apabila biaya yang dikeluarkan sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi, seperti yang telah diatur
dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :
KMA/027A/SK/VI/2000 tanggal 30 Juni 2000 tentang Biaya Perkara
Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Namun,
apabila yang dikeluarkan telah melebihi dari ketentuan tersebut maka
keluhan akan timbul karena selebihnya dirasakan tidak terjangkau oleh
masyarakat.
       Dalam kaitannya dengan akan diangkatnya Hakim Agung non
karier, Mahkamah Agung menyadari perlu adanya perubahan kinerja
yang ada, maka dengan akan masuknya Hakim Agung non karier pada
Mahkamah Agung dapat diharapkan untuk meningkatkan kinerja pada
Mahkamah Agung.

III. TENTANG   PENGAWASAN    DAN                 PEMBINAAN       YANG
     DILAKUKAN MAHKAMAH AGUNG
     Berkaitan dengan masalah pengawasan dan pembinaan,
Mahkamah Agung selama ini telah mendelegasikan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding dari semua lingkungan Peradilan selaku
Kawal Depan Mahkamah Agung. Hal ini telah dilaksanakan dan
sebagai data samping dari pengaduan yang telah ditindak-lanjutinya
adalah, sebagai berikut :
1. PT. SUMATERA UTARA
  Laporan     : – masuk                  : 137
                – telah ditindaklanjuti : 110
                – sisa                   : 27    surat.
2. PT. JAWA BARAT
  Laporan     : – masuk                  : 162
                – telah ditindaklanjuti : 160
                – sisa                   :   2   surat
3. PT. JAWA TENGAH
  Laporan     : – masuk                  : 97
                – telah ditindaklanjuti : 92
                – sisa                   :   5   surat
4. PT. JAWA TIMUR
     Laporan    : – masuk                  : 41
                   – telah ditindaklanjuti : 38
                   – sisa                  :   3   surat
   5. PT. SUMATERA SELATAN
     Laporan    : – masuk                  : 66
                   – telah ditindaklanjuti : 61
                   – sisa                  :   5   surat
        Semua data-data ini belum masuk didalam laporan kami itu
   karena terlupakan.
         Sidang Majeleis yang terhormat,
         Sehubungan      dengan     pembinaan   yang    menyangkut
   profesionalisme pejabat peradilan. Mahkamah Agung sesuai dengan
   kewenangan pada saat ini telah melakukan pembinaan bidang tehnis,
   dengan mengadakan pelatihan-pelatihan tehnis, baik yang
   diselenggarakan di dalam negeri maupun dengan cara mengirimkan ke
   luar negeri.
         Demikian pula yang mengkait dengan “oknum” yang mendatangi
   kepada para pihak berperkara ataupun Pengacara/Penasehat Hukum
   yang berperkara, hal tersebut mungkin saja terjadi karena tidak
   terlepas kurangnya budaya Hukum masyarakat (Social legal culture).
   Namum demikian perlu adanya pencegahan dengan tidak ikut sertanya
   peran para pihak atau para Penasehat Hukum dalam menanggapi atau
   menerima “oknum” tersebut, maka dengan demikian praktek-praktek
   yang demikian akan hilang dengan sendirinya.
         Demikian jawaban atas tanggapan Fraksi-fraksi pada Sidang
   Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, yang dapat saya
   sampikan dan selebihnya merupakan masukan serta bahan
   pertimbangan dalam menentukan arah kebijaksanaan Mahkamah
   Agung.
         Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
         Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

13. INTERUPSI : PATRIALIS AKBAR, SH ( F-REFORMASI )
         Pimpinan sidang mohon interupsi kalau diperkenankan ingin
   minta klarifikasi.
        Ada beberapa masalah yang sebetulnya kami pertanyakan di
   dalam pandangan umum kemarin kepada Mahkamah Agung.

14. PIMPINAN RAPAT : Prof.Dr. H. M. AMIEN RAIS,MA
        Tidak dibuka tanya jawab atas pertanyaanya, terima kasih. Anda
   lemparkan nanti ke Komisi saja. Terima kasih.
         Sidang Majelis yang kami muliakan.
      Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Saudara
Wakil Ketua Mahkamah Agung yang telah menyampaikan jawabannya.
       Dengan telah disampaikannya jawaban Presiden dan Pimpinan
Lembaga Tinggi Negara lainnya atas Pemandangan Umum Fraksi-
fraksi Majelis berarti kita telah menyelesaikan acara Rapat Paripurna IV
Majelis malam hari ini.
      Untuk itu sekali lagi kami atas nama Pimpinan dan Anggota
Majelis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara atas
jawaban yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna ini.
      Dengan demikian perkenankanlah kami menutup Rapat
Paripurna ke-4 Majelis ini dengan ucapan Alhamdullilahirobilalamin.
      Wassalamu’alaikum Wr.Wb.



                           KETOK 3X



               RAPAT DITUTUP JAM 21.55 WIB

								
To top