PENGGUNAAN MATA ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI

Document Sample
PENGGUNAAN MATA ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI Powered By Docstoc
					 PENGGUNAAN MATA ANGGARAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI / REKONSTRUKSI FASILITAS DAN BANGUNAN UMUM




                          DIREKTORAT FASILITAS DAN BANGUNAN UMUM
                               DEPUTI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
                                                     BRR NAD - NIAS




                                                                 1
1. PENDAHULUAN

 Pedoman yang disajikan disini merupakan suatu model dalam penggunaan mata anggaran
 kegiatan bantuan sosial dalam rangka rehabilitasi dan atau rekonstruksi fasilitas dan
 bangunan umum yang menggunakan anggaran belanja negara (APBN).
 Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen
 atas dana-dana yang berasal dari APBN dari jenis mata anggaran bantuan sosial harus
 memenuhi syarat yang dapat dipertanggung jawabkan secara fisik, administratif maupun
 keuangan baik dari segi proses penyalurannya maupun hasil pelaksanaan yang dilakukan
 oleh penerima bantuan.

2. POLA ORGANISASI PENYALURAN BANTUAN




                                          KEPALA SATUAN KERJA/
                                        PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




              TIM TEKNIS DAN ATAU
            KONSULTAN PEMBANGUNAN
          MELAKUKAN KEGIATAN PENILAIAN USULAN
         ATAU MELAKUKAN PENYUSUNAN PROGRAM,
          PENYIAPAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN
         MELAKSANAKAN PENGAWASAN PEKERJAAN
                    FISIK DI LAPANGAN


                          HUBUNGAN                             PENERIMA BANTUAN
                          KONTRAK                          MELAKUKAN KEGIATAN FISIK SECARA
                                                             SWAKELOLA DAN ATAU DENGAN
                          PERENCANAAN DAN                           KONTRAKTOR
                          PENGAWASAN




 Pola organisasi penyaluran bantuan pada dasarnya disusun oleh Kepala Satuan Kerja dalam
 rangka pemberian bantuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara fisik dan administratif
 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penggunaan APBN.
 Kepala Satuan Kerja membentuk Tim Teknis dan atau mengadakan Konsultan Pembangunan
 sebagai tenaga ahli yang membantu Kepala Satuan Kerja dalam melakukan kegiatan penilaian
 usulan (apabila usulan dari penerima bantuan telah berbentuk dokumen pelaksanaan kegiatan
 yang terinci disertai anggaran biayanya), melakukan penyusunan program (menetapkan
 kriteria dan memilih prioritas penerima bantuan), menyiapkan dokumen perencanaan (apabila
 usulan dari penerima bantuan belum berbentuk dokumen pelaksanaan kegiatan yang terinci
 disertai anggaran biayanya) dan melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.
                                                                                             2
 Penerima Bantuan dapat melaksanakan kegiatan fisik secara swakelola dan atau bekerja sama
 dengan kontraktor pelaksana, dan seluruh kegiatan ini akan diawasi oleh Tim Teknis dan atau
 Konsultan Pembangunan dari segi teknis teknologis maupun dari segi administratif dan
 keuangan.



3. URAIAN PEKERJAAN DAN TUGAS


  NO                   PEKERJAAN                                                         URAIAN TUGAS
  1.   PERSIAPAN PEMBERIAN BANTUAN                        PENGELOLA SATUAN KERJA PEMBERI BANTUAN

       Tahapan pekerjaan pemberi bantuan terdiri dari :   Kegiatan Pengelola Satuan Kerja Pemberi Bantuan terdiri dari :
       a.Tahap persiapan proyek merupakan kegiatan        1) Pengelolaan tahap persiapan program dan penyusunan dokumen
         persiapan setelah program dan pembiayaan            perencanaan kegiatan yang mendapat bantuan, meliputi :
         tahunan yang diajukan telah disetujui atau          a) persiapan dan penetapan organisasi proyek, Tim Teknis dan Panitia
         DIPA/RKA-KL telah diterima oleh Kepala                  Pengadaan,
         Satuan Kerja dalam bentuk mata anggaran
         bantuan sosial.                                     b) penyiapan bahan, penetapan waktu, dan strategi penyelesaian
                                                                 penyaluran bantuan,
       b.Tahap persiapan pemberian bantuan dilakukan
         oleh pemegang mata anggaran, yang                   c) penyiapan kriteria penerima bantuan dan penyusunan pedoman
         pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Satuan             pemberian bantuan,
         Kerja, berdasarkan program dan pembiayaan           d) mengumukan adanya program bantuan disertai kriteria penerima
         yang telah disusun sebelumnya.                          bantuan dan persyaratan pengajuan bantuan,
       c.Kegiatan yang harus dilakukan oleh Kepala           e) penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan Konsultan
         Satuan Kerja pemberi bantuan pembangunan                Pembangunan,
         fasilitas dan bangunan gedung meliputi:             f) pengadaan Konsultan Pembangunan,
         1) Pembentukan Organisasi Pengelola                 g) penyusunan surat perintah kerja/ perjanjian kerja dengan Konsultan
             Satuan Kerja                                        Pembangunan.
         2) Pembentukan Tim Teknis Penilaian Usulan          h) pengendalian kegiatan Konsultan Pembangunan pada tahap penilaian
             Bantuan Sosial                                      usulan bantuan dan atau penyusunan program bantuan dan atau
         3) Pembentukan Panitia Pengadaan Barang                 penyusunan dokumen perencanaan kegiatan yang mendapat bantuan,
             dan Jasa yang diperlukan.                       i) penyusunan perjanjian bantuan dengan Penerima Bantuan
         4) Pengadaan Konsultan Manajemen                    j) penyusunan berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk
             Pembangunan yang akan membantu Tim                  pembayaran angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan
             Teknis dalam melakukan penilaian usulan             kegiatan Konsultan Pembangunan,
             atau penyusunan program, penyiapan           2) Pengelolaan tahap pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penerima
             dokumen perencanaan dan melaksanakan            Bantuan terdiri atas:
             pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.         a) Pengendalian Konsultan Pembangunan dalam kegiatan pengawasan
                                                                 kegiatan fisik yang dilakukan Penerima Bantuan,
                                                             b) Memberikan persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran
                                                                 angsuran bantuan dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan
                                                                 pelaksanaan pekerjaan konstruksi bantuan,
                                                             c) penerimaan pekerjaan yang telah selesai dilakukan Konsultan
                                                                 Pembangunan dengan berita acara.



       JASA KONSULTAN MANAJEMEN                           KONSULTAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN
       PEMBANGUNAN

       Jasa Konsultan manajemen Pembangunan               Kegiatan Konsultan Manajemen Pembangunan meliputi pengendalian waktu,
       diadakan apabila Tim Teknis Satuan Kerja yang      biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi di
       bertugas tidak dapat melakukan kegiatan            dalam pemberian bantuan yang dibiayai APBN untuk pembangunan/ rehabilitasi/
       penilaian usulan dan atau melakukan                rekonstruksi fasilitas dan bangunan umum, mulai dari tahap persiapan/
       penyusunan program dan atau penyiapan              penyiapan program dan atau dokumen perencanaan sampai dengan tahap
       dokumen perencanaaan kegiatan yang mendapat        penyelesaian pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh Penerima Bantuan.
       bantuan dan atau melakukan pengawasan pekerjaan    Kegiatan Konsultan Manajemen Pembangunan terdiri atas:
       fisik yang dilakukan oleh penerima bantuan
                                                                                                                                    3
NO                  PEKERJAAN                                                     URAIAN TUGAS
     Jasa Manajemen Pembangunan diberikan sejak
     tahap persiapan program dan penyusunan           a) Tahap Persiapan:
     dokumen perencanaan kegiatan yang mendapat           i) membantu pengelola Satuan Kerja/ Tim Teknis dalam menyusun kriteria
     bantuan sampai dengan tahap tahap selesainya              dan sasaran penerima bantuan, proses mendapatkan bantuan, tata cara
     pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh                evaluasi atas usulan permintaan bantuan.
     Penerima Bantuan                                     ii) membantu Tim Teknis dalam melakukan evaluasi penetapan penerima
     Konsultan Manajemen Pembangunan adalah                    bantuan,
     perusahaan yang memenuhi persyaratan yang            iii) membantu Pengelola Satuan Kerja menyiapkan kontrak perjanjian
     ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultansi            penerimaan bantuan,
     dalam bidang manajemen pembangunan.
                                                      b) Tahap Perencanaan:
                                                          i) mengevaluasi usulan permintaan bantuan ke lokasi dan melengkapi
                                                             dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemohon bantuan,

     Konsultan Manajemen Pembangunan dalam
     melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
                                                         ii) menyusun dokumen perencanaan kegiatan yang akan di biayai oleh
     secara kontraktual kepada Kepala Satuan
                                                              dana bantuan, yang meliputi gambar-gambar, rencana kerja dan syarat-
     Kerja/Pejabat Pembuat Komitmen.
                                                              syarat, rencana anggaran biaya.
     Pengadaan Konsultan Manajemen                       iii) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat pada tahap
     Pembangunan harus berdasarkan ketentuan                  perencanaan.
     yang tercantum dalam Keppres R.I. tentang           iii) mengusulkan pola pengerjaan kegiatan yang mendapat bantuan
     Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja              dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga.
     Negara serta pedoman/ petunjuk teknis               iv) menyiapkan surat perjanjian pemberian bantuan antara Kepala Satuan
     pelaksanaannya.                                          Kerja dengan Penerima Bantuan.
     Biaya Konsultan Manajemen Pembangunan               v) mengadakan dan memimpin rapat-rapat koordinasi perencanaan,
     dibebankan pada biaya yang tersedia dalam                menyusun laporan hasil rapat koordinasi,
     DIPA untuk komponen kegiatan Konsultan
                                                         vi) membuat laporan kemajuan pekerjaan Konsultan Pembangunan.
     Manajemen Pembangunan.
     Organisasi penyedia jasa Manajemen
     Pembangunan, disesuaikan dengan lingkup dan      c) Tahap Pelaksanaan Fisik
     kompleksitas pekerjaan, dan terdiri dari:            i) membantu penerima bantuan menyusun program kegiatan pelaksanaan
     i) Penanggung Jawab Proyek                                konstruksi fisik yang meliputi program-program pencapaian sasaran
                                                               konstruksi, penyediaan dan penggunaan tenaga kerja, peralatan dan
     ii) Penanggung Jawab Lapangan
                                                               perlengkapan, bahan bangunan, informasi, dana, program Quality
     iii) Tenaga Ahli Penyusun dan Pengendali                  Assurance/Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan
          Program                                              kerja (K3) apabila dilakukan dengan pola swakelola.
     iv) Tenaga Ahli Estimasi Biaya                       ii) membantu penerima bantuan dalam mengadakan kontraktor pelaksana
     v) Tenaga Ahli Arsitektur/Struktur/M&E                    konstruksi ( < 50 Juta Rupiah dapat dilakukan dengan cara penunjukan
     vi) Pengawas Lapangan                                     langsung, > 50 Juta Rupiah dengan pelelangan)
                                                          iii) mengendalikan program pelaksanaan konstruksi fisik, yang meliputi
                                                               program pengendalian sumber daya, pengendalian biaya, pengendalian
                                                               waktu, pengendalian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas) hasil
                                                               konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian tertib
                                                               administrasi, pengendalian kesehatan dan keselamatan kerja,
                                                          iii) melakukan evaluasi program terhadap penyimpangan teknis dan
                                                               manajerial yang timbul, usulan koreksi program dan tindakan turun
                                                               tangan, serta melakukan koreksi teknis bila terjadi penyimpangan.
                                                          iv) melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam
                                                               pelaksanaan konstruksi fisik.
                                                          v) melakukan kegiatan pengawasan yang terdiri atas:
                                                               - memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi
                                                                   yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
                                                               - mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan,
                                                                   serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
                                                               - mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas,
                                                                   kuantitas, dan laju pencapaian volume/ realisasi fisik.
                                                               - mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan
                                                                   persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi.
                                                               - menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat
                                                                   laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan
                                                                   masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan

                                                                                                                          4
NO   PEKERJAAN                               URAIAN TUGAS
                          bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong.
                        - menyusun berita acara persetujuan kemajuan pekerjaan untuk
                          pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan, dan serah terima
                          pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
                        - meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan (shop drawings) yang
                          diajukan oleh kontraktor.
                        - meneliti gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di
                          lapangan (As Built Drawings) sebelum serah terima I.
                        - menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I, dan
                          mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan.
                        - menyusun petunjuk pemeliharaan dan penggunaan bangunan
                        - membantu penerima bantuan mengurus perijinan pembangunan dari
                          Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat, dalam hal terdapat
                          ketentuan dalam Peraturan Daerah setempat.
                    vi) menyusun laporan akhir pekerjaan Konsultan Pembangunan.




                 BIAYA KONSULTAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN

                 Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai
                 kegiatan Konsultan Pembangunan secara kontraktual dari hasil pelelangan,
                 penunjukan langsung, atau pemilihan langsung dan tidak melampaui alokasi
                 dana yang tersedia dalam DIPA.
                 Penggunaan biaya konsultan Manajemen Pembangunan selanjutnya diatur
                 sebagai berikut:
                 a. Biaya Konsultan Manajemen Pembangunan dibebankan pada biaya untuk
                     komponen kegiatan jasa konsultasi yang bersangkutan.
                 b. Besarnya nilai biaya Konsultasi Pembangunan maksimum dihitung
                     sebagaimana berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi
                     terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan, atau biaya jasa konsultan
                     yang tersedia dalam DIPA.
                 c. Biaya Konsultan Manajemen Pembangunan ditetapkan dari hasil
                     pelelangan/pemilihan langsung, maupun penunjukan langsung pekerjaan
                     yang bersangkutan, yang akan dicantumkan dalam kontrak, termasuk biaya
                     untuk:
                     1) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang,
                     2) materi dan penggandaan laporan,
                     3) pembelian dan atau sewa peralatan,
                     4) sewa kendaraan,
                     5) biaya rapat-rapat,
                     6) perjalanan (lokal maupun luar kota),
                     7) jasa dan overhead Konsultan Manajemen Pembangunan,
                     8) asuransi/pertanggungan (liability insurance)
                     9) pajak dan iuran daerah lainnya.
                 d. Pembayaran biaya Konsultan Manajemen Pembangunan didasarkan pada
                     prestasi kemajuan pekerjaan perencanaan dan konstruksi fisik di lapangan,
                     yaitu (maksimum):
                     1) tahap persiapan sampai dengan pengadaan dokumen perencanaan dan
                         melakukan evaluasi atas usulan permintaan bantuan 10%,
                     2) tahap penyiapan perjanjian bantuan sampai dengan persiapan konstruksi
                         fisik 10%
                     3) tahap konstruksi fisik yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan
                         konstruksi fisik di lapangan s.d. serah terima pertama pekerjaan ke II
                         80%




                                                                                     5
  NO                  PEKERJAAN                                                       URAIAN TUGAS
       PEMANFAATAN BANTUAN                               PENERIMA BANTUAN

       Pemanfaatan bantuan terdiri dari tahapan          Kegiatan Penerima Bantuan terdiri atas:
       kegiatan sebagai berikut :
       a. penyiapan usulan permintaan bantuan sesuai     1). Tahap Pengajuan Usulan Permintaan Bantuan
          dengan format dan kriteria yang ditentukan         a) Penetapan Organisasi Pengelola Bantuan,
          Satuan Kerja pengelola dana bantuan.
                                                             b) Penyiapan Surat Usulan Permintaan bantuan kepada Kepala Satuan
       b. menyusun dokumen perencanaan bersama-                 Kerja pemberi bantuan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan,
          sama dengan Konsultan Manajemen
          Pembangunan.
       c. membuat perjanjian penerimaan bantuan          2). Tahap Penyusunan Dokumen Perencanaan
          dengan Kepala Satuan Kerja,                        Dilakukan apabila belum ada dokumen perencanaan yang diterima sesuai
       d. melaksanakan kegiatan fisik atas bantuan           persyaratan yang diminta dalam pengajuan usulan permintaan bantuan
          yang diterima apabila dilakukan secara             a) bersama-sama Konsultan Pembangunan yang telah ditetapkan Kepala
          swakelola dengan mengadakan tukang, bahan              Satuan Kerja menyusun dokumen perencanaan pekerjaan yang dibiayai
          material dan peralatan yang diperlukan dalam           oleh dana bantuan,
          melaksanakan kegiatan fisik, dan atau              b) bersama-sama Konsultan Pembangunan menetapkan pekerjaan-
          mengadakan kontraktor pelaksana bersama-               pekerjaan yang akan dilakukan secara swakelola atau diberikan kepada
          sama dengan Konsultan Manajemen                        penyedia jasa konstruksi,
          Pembangunan apabila pelaksanaan fisik              c) menandatangani Surat Perjanjian penerimaan bantuan dengan Kepala
          dilakukan dengan bantuan penyedia jasa                 Satuan Kerja Pemberi Bantuan,
          konstruksi,

         - nilai bantuan < Rp 50 Juta dapat dilakukan    3). Tahap Pelaksanaan Fisik
           dengan penunjukan langsung,
                                                             a) Pengelola dana bantuan mengadakan bahan, tenaga kerja, peralatan dan
         - nilai bantuan > Rp 50 Juta dilakukan dengan          lainnya sesuai pekerjaan yang dilakukan secara swakelola dan atau
           cara pelelangan.                                     bersama-sama dengan Konsultan Pembangunan mengadakan kontraktor
       e. melakukan pengendalian pelaksanaan                    pelaksana,
           konstruksi fisik yang dilaksanakan secara         b) pengendalian kegiatan pelaksanaan fisik bersama-sama Konsultan
           swakelola dan atau oleh kontraktor,                  Pembangunan dan menyusun berita acara kemajuan pekerjaan,
       f. mengajukan berita acara penagihan bantuan          c) memberikan persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran
           kepada Kepala Satuan Kerja sesuai dengan             angsuran dan berita acara lainnya yang berkaitan dengan kegiatan tahap
           perjanjian bantuan yang telak dibuat,                pelaksanaan fisik yang dibuat Konsultan Pembangunan,
           bersama-sama dengan Konsultan
                                                             d) membuat berita acara penerimaan selesainya pelaksanaan fisik
           Manajemen Pembangunan,
                                                                pekerjaan yang telah dilakukan secara swakelola dan atau yang
       g. membuat berita acara penerimaan seluruh               dilakukan kontraktor pelaksana bersama-sama Konsultan Pembangunan,
           hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian
           bantuan,
                                                         4). Tahap Pemanfaatan Hasil Pelaksanaan Fisik
       h. mengelola pemanfaatan bangunan
                                                             a) menyusun pedoman pemanfaatan,
                                                             b) melakukan pengelolaan pemanfaatan.




4. CONTOH FORMAT

 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
 2. Daftar Rencana Kegiatan
 3. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan




                                                                                                                             6
                           SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN
                             Nomor :
                             Tanggal :

Yang bertanda tengan di bawah ini kami :

Nama         :
Jabatan      : Kepala Satuan Kerja ..................

Berdasarkan Surat Keputusan ...................,Tanggal..........., Nomor..........bertindak atas nama
Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya sebagai Pihak Pertama

Nama         :
Jabatan      :

Berdasarkan …………… ditunjuk selaku Ketua ……., selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan Program…………………………….. tahun anggaran ……, dengan ketentuan
sebagai berikut :




                                                                                                    7
(1) Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Program……..kepada Pihak Kedua sebesar
    Rp……………… (……………………………) dalam rangka pelaksanaan pembangunan/
    rehabilitasi bangunan :
    Nama bangunan           : ………………………
    Alamat                  : ………………………
    Kabupaten               : ………………………
    Provinsi                : ………………………

(2) Dana bantuan tersebut pada angka (1) diperuntukkan bagi kegiatan :
    (a) Pembangunan/ Rehabilitasi dan Refungsionalisasi
        Kembali Gedung                                          Rp …………………………….
    (b) Pembangunan/ perbaikan Prasarana                        Rp …………………………….
    (c) Pengadaan/perbaikan sarana                              Rp …………………………….
                                                                ---------------------------------------
                                          Jumlah                Rp …………………………….

(3) Pihak Pertama menyerahkan dana bantuan kepada Pihak kedua secara bersyarat sesuai
     dengan dokumen usulan permintaan bantuan dan dokumen perencanaan yang dibuat oleh
     Pihak Kedua dengan bantuan oleh Konsultan Pembangunan yang disediakan Pihak
     Pertama.
(4) Pembayaran Uang Muka Kerja dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dapat dibayarkan
     sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai bantuan yang diterima oleh Pihak Kedua.
(5) Uang Muka Kerja tersebut digunakan untuk melaksanakan pembayaran atas pekerjaan
     seperti tercantum pada angka (2). Selanjutnya, pembayaran akan dilaksanakan sesuai
     dengan prestasi pekerjaan yang dimuat dalam Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan
     Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Pembangunan dan disetujui Pihak
     Pertama.
(6) Bantuan berlaku selama tahun anggaran ………. Pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal
     …………………………. dan berakhir tanggal ………………………………………
(7) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pada angka (2), Pihak Kedua diperkenankan/ tidak
     diperkenankan memborongkan pekerjaan kepada pihak ke tiga (kontraktor)
(8) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pada angka (2), Pihak Pertama memberikan
     dukungan/ bantuan kepada Pihak Kedua berupa :
      (a) Penyediaan Konsultan Manajemen Pembangunan untuk membantu Pihak Kedua
          menyiapkan dokumen perencanaan pekerjaan dan pengawasan pekerjaan,
      (b) Pembuatan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang
          dilakukan oleh Pihak Kedua.
(9) Pihak Kedua wajib menyebar luaskan kegiatan pemberiaan bantuan ini melalui papan
     pengumuman di tempat umum yang mudah diketahui masyarakat.
(10) Semua Persyaratan yang diatur dalam Perjanjian Bantuan ini harus dipenuhi oleh kedua
     belah pihak.




                                                                                                      8
             PIHAK PERTAMA                   MATERAI          PIHAK KEDUA


              …………………..                                       …………………..




                              DAFTAR RENCANA KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama          :
Jabatan       :
Berdasarkan …………… ditunjuk selaku Ketua …………………………………mengajukan Daftar
Rencana Kegiatan yang akan dibiayai oleh dana Bantuan Satuan Kerja ……………………………….
Sebesar Rp ………………………………………… (terbilang……………………………..) meliputi
pekerjaan :


No                 Kegiatan                       Pelaksana         Jumlah
1                      2                               3              4

1    Pembangunan/Rehabilitasi dan Refungsi
     onalisasi Kembali Gedung :
     a.                                                       Rp

                                                                              9
        b.                                                                         Rp
        c.                                                                         Rp
                                                                 Jumlah 1          Rp
2       Pembangunan/ perbaikan Prasarana
        a.                                                                         Rp
        b.                                                                         Rp
        c.                                                                         Rp
                                                                 Jumlah 2          Rp
3       Pengadaan/perbaikan sarana
        a.                                                                         Rp
        b.                                                                         Rp
                                                                 Jumlah 3          Rp
        Jumlah Total                                                               Rp


(Terbilang ....................................................)

Kegiatan tersebut diatas akan kami laksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala
Satuan Kerja yang memberikan bantuan.



.................................,..............................,...............
...............................................



...........................................

                                      SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
                                       Nomor :
                                       Tanggal :



Pada hari ini ………….. tanggal…………bulan………..tahun……………………………………………,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama          :
Jabatan       : Kepala Satuan Kerja.......
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPRR NAD-Nias No : ........


                                                                                        10
Setelah melakukan pemeriksaan secara fisik atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh :
Nama            :
Jabatan         :
Sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan No : ………………….., menyatakan bahwa pekerjaan
tersebut telah diselesaikan sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Jenis Pekerjaan :
      (a) Pembangunan/ Rehabilitasi dan Refungsionalisasi
           Kembali Gedung …………
      (b) Pembangunan/ perbaikan Prasarana………….
      (c) Pengadaan/perbaikan sarana……………………

Jumlah Bantuan Rp : …………………………………………
Waktu Pelaksanaan : …………………………………………



                                        ………………………………..,…………………..
                                              Kepala Satuan Kerja
                                              ……………………….




                                                   …………………………




                                                                                   11

				
DOCUMENT INFO
Description: tahapan-penyusunan-kegiatan pdf