PERKAWINAN WANITA HAMIL: Perspektif Empat Imam Mazhab dan by xld14276

VIEWS: 4,175 PAGES: 12

mazhab-islam pdf

More Info
									                     PERKAWINAN WANITA HAMIL:
        Perspektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam



                             Oleh: H. ^athurrabmctn A^hari *)


                                        ABSTRAK

               Milihat dan fakta sekarang, banyak wanita harm] di luar
        perkawinan, karena terialu bebasnya pcrgaulan antara lald-laJd dan
        wanita, tanpa berpikir, bagaimana jika sekiranya keharmlan sampai
        teqadi. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungao seksual
        di luar perkawinan dihukumkan zina, jika seotang wanita yang berbuat
        zina itu sampai hamil, maka para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi'i
        dan Ahmad bin Hanbal) berbeda pendapat, apakah wanita yang hamil
        akibat perbuatan zina itu boleh melangsungkan periciwin deogan laid-
        laki yang menghamilmya atau dengan laki-kki lain ataukah tidak boleh.
        Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kebolehan kawin hamil
        mendapat tempat pada Bab ^11 Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 KHI.

Kata Kunci: Perkawinan, Wanita hamil. Imam Mazhflb, KHI.

A. Pendahuluan                             Alquran, As-Sunnah dan hasil Ijtihad
        Perkawman menurut agama dan penAipat para ulama.
adalah sebuah proses pembentukan                   Oleh karena itu bagi orang
fcehiarga      ysng      tidak       dapat Islam ar^lflh suatu kemestian untuk
disflenggarakan di luar ketenman. melaksanakan               ketentuan-ketentuan
Perkawinan telah diatur secara jelas oleh hukum perkawinan yang dttun^uk oleh
kctentuaa-ketentuan hukum Islam yang daul-dalil yang jelas dan benar dalam
digali dan sumber-sumbemya baik dan soal yang kedl sekalipun.


        * ) Peaulis adalab dosec Fakultas Syari'ah IAJN Antasafl mata kuHah Ushul Fitih Jurmm
Perbandinean Madzhftb dan Hukum


                                                                                         228
    SYARIAH: jur^'Hukun dafi Pemikifwi. No. 2, Tabufi 6, JuS - Desember2006
229                    H. Fatfaurrahman Alhaa, Perkawinaii Wamta Hewni (DaSam

         Bagi seorang gadis tentu dia                 Jika kawin hamil dilangsungkan,
ddak pemah hamil, karena belum                 maka timbuj petsoaian lain, vaitu
pemah kawin, yang men)adi persoalan            tentang status anak yang dikandung
adalah temyata dia hamil, maka dapat           oleh wanita tersebut, apakah status
dipasdkan     bahwa kehamilannya itu           nasab dihubungkan kepada ibunya
adalah hasii dan hubungan seksual di           ataukah kepada orang yang mengawini.
luar perkawinan. Aldbatnya dengan                      Berdasarkan          persoalan-
berbagai pertimbangan dicoba untuk             persoalan tersebut, penuHs mencoba
menutup-nutupinya, antara lain dengan          mengungkapkan        pendapat-pendapat
melangsuogkan perkawinan dengan                para imam mazhab dan Kompilasi
laki-laki, balk dengan orang yang              Hukum Islam tentang perkawinan
menghamilinya, ataupun dengan laki-            wanita hamil dengan laki-laki setta
lald lam yang bersedia mengawinmya.            status anak yang dikandung oleh wanita
        Dalam ketentuan nukum Islam,           tersebut. Bagaimana status perkawinan
orang yang melakukan hubungan                  wanita haxnil dalam pendapat icnatn
seksual di luar perkawinan dihukumkan          mazhab; ? Baeaimana status perkawinan
zina, jika wanita yang berbuat zina itu        wanita hamil dalam Kompilas Hukum
hamil, maka para imam mazhab fikih             Islam; ? Bagaimana korelasi pendapat
berbeda pendapat, apakah wanita yang           para imam mazhab dengan KHI
hamil   itu    boleh       melangsungkan       tentang perkawinan wanita hamil; ?
perkawinan dengan laki-laki ataukab            Apa sap dalil yang dipergunakan para
ddak boleh. Ada di antaia pendapat             imam mazhab dalam mendukung
imam mazhab yang membolehkan                   pendapatnya ?.
wanita yang hamil itu melangsungkan                      Adapun metode penulisan
pcikawman dengan laki-laki yang                yane digunflltflQ     adalah metode
menghamilinya atau dengan laki-laki            kompratif, yaitu membanding diantara
lain. Tetapi ada pula pendapat imam            pendapat para imam mazhab (HanafL,
mazhab yang ddak membolehkan                   Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal)
wanita yang hamil itu melangsungkan            dan Kompilasi Hukum Islam, begitu
perkawinannya.                                 pula dalil-dalil yang dtguxiakan oleh paza
         Dalam Kompilasi Hukum Islam           imam mazhab dalam mendukung
(KHI) perkawinan wanita hamil telah            pendapatnya.
mendapat tempat pada Bab VIII Pasal
53     ayat    1,   2,   dan  3   dan          B. Perkawinan Wanita Hamil Dalam
membolehkannya         wanita   hamil             Pendapat Para Imam Mazhab
melangsungkan perkawinannya dengan             1. Status Perkawinan Wanita Hamil
Iflka-laki yang menghamili.
      SYA914H:]unialHitkuM dan PwnkttWt, NA 2, Tofwir 6,]uS - Deswiw2006       234

Ketentuan ini teriihat dengan sikapnya       benar-benar   dilangsungkan     kedka
mengartikan nikah dengan setubuh.            waoita itu dalatn keadaan hamiL
Maka konsckuensmya asal tefjadi              Sedangkan kelahiran bayi yang dalam
hubungan seksual yang mengakibatkan          kanduneannya tidak perlu ditunggu.
lahimya seorang bayi, maka bayi                      Dalam KHI perkawinan wanita
tersebut adalah anak lald-laki pelaku        hamil akabat perbuatan zma tidak
perbuatan zma tersebut                       mengenal iddah, oleh karena itu odak
       Dengan demikian, bayi yang            mengakibatkan adanya masa iddah.
lahir dari perkawinan wanita hamil itu       Namun perkawinan wanita hamil
bukan secara langsung dmasabkan              seperti Pasal 53 ayat 1, hanya boleh
kepada kid-laid yang mengawini ibunya        dikawinkan dengan laki-lald yang
bayi, tetapi dmasabkan kepada mereka         menghamilinya.
yang menulild bibit, ardnya bisa pula                 Untuk mengetahui siapakah
dinasabkan kepada orang yang bukan           laki-laki yang menghamili wanita itu
meogawini ibu bayi tersebut.                 sangat sulit, apalagi dihubungkan
C. Perkawinan Wanita Hamil Dalam             dengan pembukoan menurut hukum
   KHI                                       Islam harus disaksiltan oleh empat
1. Status Perkawinan Wanita Hamil            orang saksi. Pembuktian itu semakin
                                             sulit apabila kemgman dan usaha secara
            Status perkawinan wanita         sengaja menutup-nutapi, atau orang
hamil clabffT Kompilasi Hukuni Islam di      yang pemah menzinahi beberapa orang.
Indonesia disebutkan pada Bab VIII
Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu ;                     Pasal 53 ayat 1 dan 2 tersebut
(1) Seorang wanita hamil di hiar nikah       semacam ada sikap yang ddak
    dapat dikawinkan dengan pria             konsisten. Dikatakan demikian, karena
    menghamilinya.                           apabila berpedoman kepada Pasal 53
(2) Perkawinan dengan wanita ha^il           ayat 2 KHI. tersebut temyata hanya
    yang disebutkan pada ayat (1)            berpedoman kepada formalitasnya safa,
    dapat        dilangsungkan    tanpa      yaitu karena wanita hamil tersebut
    menunggu lebih dahulu kelahiran          belum pemah menikah. «n»ka ketentuan
    anaknya                                  yane berlaku bagin^i adalah hak
                                             kegadisan, walau keoyataannya wanita
(3) Dengan            dilangsungkannya
    perkawinan pada saat wanita              itu telah hamil.
    hami^ tidak dipechikan perkawinan              Tetapi muncul unekapan lain
    uljing setelah anak dikandung bhir.      yang   sebenamya   ddak    mampu
      Pasal 53 ayat 2 KHI menyatakan         membawa aspirasi terdahulu, yaitu
bahwa perkawinan wanita hamil itu            wanita hamil itu hanya boleh
235                    H. Fathurrahman A2hari, Perkawinan Wamta Hamil (Da/am

dikawinkan    dengan      lald-laki   yang    yang dilahirkan dalam", ini memberikan
menghamilinya. Pada hal wanita yang           isyarat bahwa ada wanita hamil.
dihukumkan gadis itu, dia boleh               Kemudian dalam masa hamilnya dia
dikawinkan dengan setiap laki-laki yang       kawin dengan laki-laki, lalu dalam masa
dimgininya sccara bebas.          Inilah      perkawinan tersebut lahir anak, anak
gambaran kurang konsistennya.                 tersebut dmyatakan anaknya. Dengan
        Kemudian Pasal 53 ayat 3              demikian, jelas kawin hamil telah
menyatakan        bahwa,      dengan          dinyatakan boleh sebelumnya,
dilangsunckannya perkawinan pada saat                Men^nai status nasab anak
wanita hamil, ridak dipetlukan lagi           yang lahir )uga dapat menpdi anak yang
perkawinan ulang setelah anak yang            sah dari laki-laki yang mengawimnya,
dikandung lahir. Adanya ketentuan             Hal ini dipahami dari teks "anak yang
bahwa perkawinan tersebut ndak periu          sah" yaitu anak sah dari suami ibunya.
diulangi lagi, maka menjadi isyarat           Jika demikian, berarti anak tersebut
bahwa perkawinan terdahulu telah              mempunyai nasab kepada suami ibunya.
dmyatakan sah.                                         Status    nasab     anak   dalam
2.    Status  Nasab    Anak Dalam             perkawinan )uga telah diatur dalam
      Perkawinan Wanita Hamil Menurut         Undang-Undang No. 1 tahun 1974
      KHI                                     tentang Perkawinan pada Pasal 92.
       Dengan kebolehan wanita hamil          Undang-Undang ini merupakan dasar
melangsungkan petkawinan seperti              hukum       dalam       melangsungkan
Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 KHI, maka            perkawinan di Indonesia-
timbul satu masalah penting, yakni pada       D. Korelasi Pendapat Para Imam
penentuan nasab anak yang dilahirkan.            Mazhab Dengan KHI Tentang
        Untuk   mengannsipasi     hal            Perkawinan Wanita Hamil
terscbut,  KHI.   sebenamya     ddak                 Menyorori pendapat para imam
menyodorkan konsep redaksi yang tegas         ma2hab tentang keabsahan perkawinan
untuk     memberikan    penyelesaian          wanita hamil dan menghubungkannya
hukumnya.                                     dengan Kompilasi Hukum Islam di
        Tetapi apabila dipahami dari          Indonesia tampak keduanya masih bisa
Pasal 99 point a, KHI menyatakan              dikatakan se^alan. Hal ini apabila
bahwa "anak yang dilahirkan dalam atau        mengambil pendapat Imam Hanafi dan
akibat perkawinan yang sah", bahwa            Imam Syafi'i. Inti pendapat tersebut
pasal ini berarti mengakui kawin hamil.       adalah kebolehan perkawinan wanita
Petnahaman ini diambil dari teks Pasal        hamil.
tersebut "anak yang sah adalah anak
      •n^jRMH: ]unialHukstm dan Pwwkvwt, No. 2, Tabus 6,]n& - Desmber 2006         236

        Adapun status nasab anak yang         dengan     masa    kehamilan     dalam
lahir dalam perkawinan wanita hamil           perkawinannya dengan seorang laki-laki,
dalam KHI dmasabkan kepada suami              yaitu apabila perkawmannya itu adalah
ibunya hal mi sejalan dengan pendapat         enam bulan, lalu anak lahir, maka anak
Imam Hanafi yang mengaitkan nasab             tersebut memilild     hubungan nasab
anak kepada pemihk bibit secara umum.         kepada suaminya. Seandainya kurang
       Perbedaannya adalah, apabila           dari enam bulan, maka nasab anak
temyata pcmilik bibit itu bukan orang         rersebut dihubungkan kepada ibunya.
yang mengawini wanita hamil itu. Imam                Sedangkan dalam KHI tidak ada
Hanafi menghubungkannya bukan                menyebutkan usia kehamilajonya, mi
kepada laki-laki yaflg mengawininya,         berarti bahwa apabila seorang wanita
tetapi   kepada pemilik bibit yang           hamil kemudian kawin dengan laki-laki*
menyebabkan lahimya anak tersebut.           maka anak yang dalam kandungannya
Sedangkan KHI tetap menghubungkan            adalah      anak     laki-laki   yang
nasab anak kepada laki-laki yang             mengawininya.
mengawini wanita hamil tersebut                      Ini berarti KHI sejalan dengan
        Dengan       demikian,   penults     pendapat      Imam     Hanafi     yang
meHhat bahwa pembuat Kompilasi               mengajLtkan nasab anak kepada pemilik
Hukum          Islam    di     Indonesia     bibitnya. Hanya saja Imam Hanafi
mencermmkan sikap kehad-hatian,              membolehkan kawin dengan laki-laki
terikat sepenuhnya dengan hukum              yang bukan menghamilinya.
Islam, tetapi tidak mengacu kepada fiqh       E. DaliI Yang Dipcrgunakan Para
mazhab tertentu.                                  Ulama    Oalam             Mendukmig
       Jika melihat kepada pendapat               Pendapatnya
imam mazhab dan KHI yang beriaku di                   Para ulama menggunakan dalil
Indonesia, maka dalam hal status             Alquran dalam menentukan hukum
pcrkawman wanita hamil dengan laki-          status perkawinan wanita hamil,
laki, KHI lebih bersifat kehad-hadan,        terutama bagi Imam Hanafi dan Imam
yang hanya membolehkan kawin                 Syafi'i, yaitu memahami AIc[uran pada
dengan lald-lald yang mcnghamilmya.          surah An-Nur ayat 2. Sedangkan Imam
        Bagaimana kalau perkawinannya        Malik dan Itnam Ahmad bin Hanbal
itu dilangsungkan dajam keadaan hamil        ridak memahami ayat tersebut, tetapi
tua, maka pendapat Imam Syafi'i lebih        memberlakukan dalfl lain. Karenanya
menyelematkan kepada status anak.            terjadilah     perbedaan        dalam
Katena menurut Imani Syafi'i bahwa           menentukan hukum status perkavinan
pengakuan status anak itu ditentukan         wanita hamiL Hanbal
237                 H. Pathunahman Azhari, Perkasman Wamta Mafia! (Dalam ,

        Disamping dalil Alquran, para       maka janganlah kawin hamil semakm
ulama    menggunakan     hadis   Nabi       terbiasa, tetapi semestinya rasa tabu bagi
Muhammad        SAW.     baik   dalam       pelakunya.
menentukan status perkawinan, status
                                                    Sebenamya     pendapat  para
nasab anak maupun akibat hukum yang
                                            ulama dan KHI. hanya memberikan
timbul.                                     jalan keluar bagi mereka ^ng telah
        Baik Imam Hanafi dan Syafi'i        terlanjur hamil sebelum menikah. Ini
yang membolehkan perkawinan wanita          bukan berarti memberikan pcluang
hamil, maupun Imam Malik dan Imam           untuk hamil sebelum menikah (berbuat
Abroad bin Hanbal yang melarang             zina), sebab perbuatan zina suatu
perkawinan wanita hamil, mereka             perbuatan yang sangat jahat dan dosa
menggunakan dalil atau alasan dari          besar-
hadis-hadis Nabi SAW. Tetapi hadts-         F. Kesimpulan
hadis yang dipergunakan berbeda
bunvinya, sehingga berbeda pula                    Berdasarkan        uraian-uraian
kesimpulan hukumnya-                        tersebut, maka dapatlah disimpulkan :

        Di samping kedua dalil tersebut     \. Menurut pendapat empat imam
(Alquran dan hadis) para ulama                 mazhab, terdapat dua kelompok.
mempergunakan ijtihad. Penggunaan              Satu kelompok: yaifu Imam Hanafi
i)tihad       tampak terlihat kedka            dan Imam Syafi'i     membolehkan
menentukan status nasab anak. Jumhur           perkawinan wanita hamil. Kelompok
ulama berijohad dengan memahami                kedua: Imam Malik dan Imam
lafaz "nikah" dalam ard secara istilahi        Ahmad bin Hanbal yang melarang.
sedangkan Imam Hanafi memahami                 Sedangkan menurut KHI bahwa
dalam arti hakiki.                             wanita hamil dapat melangsungkan
                                               perkawinan dengan hki-Iaki yang
        Dalil-dalil yang diperguniikan         menghamilinya.
oleh para ulama dalam rnendukung
pendapat dan nya itu sesuai dengan          2. Tentang status nasab anak yang lahir
dasar-dasar istinbath hukum Islam yang         dalam perkawinan wanita hamil, para
ditetapkan oleh konsensus ulama.               imam mazhab berbeda pendapat,
                                               Imam Svafi'i menetapkan bahwa
       Memperhatikan dalil-dalil atau          anak itu dinasabkan kepada laki-laki
alasan yang dipergunakan oleh para             yang mengawini ibunya jika lajna
ulama dan KHI, maka pendapat uiama             kehamilan di atas enam bulan, tetapi
dan    KHI      yang   membenarkan             |ika lama kehamilan di bawah dari
perkawinan wanita hamil, walaupun              enam bulan, maka nasab anak
dengan lald-laki yang menghamilinya,           dihubungkan kepada ibunya ibunya
        SY^RL4H:JurM/HvJkMii dan Pemikirwt, No. 2, Tobu» 6, JvS - Dssenber 2006                   238

      Sedangkan       Imam      Hanafi                    b. Tentang status nasab anak yang
      menasabkan kepada laki-kki yang                        lahit    akibat zina, KHI lebih
      menghamilinya, Adapun menurut                          berkotelasi dengan pendapat
      KHI anak tersebut diakui   dalam                       Imam           Hanafi         yang
      perkawinan, karefla lahir dalam                        menghubungkan nasab kepada
      perkawinan yang sah                                    laki-laki pemilik bibit yang
3. Koretasi pendapat empat imam                              menghamih ibunya.        Sedangkan
   mazhab dengan KHI, adalah sebagai                         menurut      KH I     status anak
   berikut.                                                  dihubungkan       kepada laki-laki
                                                             yang mengawini ibunya, karena
      a. Tentang status perkawinan wanita                    laki-laki yang mengawini ibunya
         hamil, KHI sejalan dengan                           itulah yang memiliki bibit
         pendapat Imam Hanafi dan
         Imam Syafi'i yang membolehkan                 4. Dalil-dalil yang dipergunakan oleh
         perkawinan wanita hamil dengan                   para ulama       dalam mendukung
         laki-laki.  Namun      kebolehan                 pendapatnya yaitu; AIquran, hadis
         perkawinan dalam KHI itu                         dan Iftihad.
         khusus     dengan laki-lakj yang
         menghamili wanita tersebut.                                     oooOooo


Catatan:
          1
              Abdurrahman .\\-)var^,Al-Fu)h Ala Miuf'yibibta/-Ari/a'ah, )va l\\ Dar a! Haya al Tuib ai-
Arabi, Beirut, 1969, hal. 521.
          2
              \bid, hai. 523.
          3
          Deparremen Agama RI, Al^urcm dan Terjemabiya^ Madinah at-Munawwarah, MushfafAsy-
Syaoef, tth. hal 543.
          1
               Abu Daud, Sulaiman Al-Ji&tani, Smm» Ahi Davd, Mushhaf al-Baby ai-Halaby, Mesir, t.th.
haL283.
          s
              Ibid, haL 232.
          6
              Abu Daud, Op. Gt. hal. 331

          7
              Ibid. hal. 283.
          8
              Ibnu Rusyd, Btdayatu/Miptahid,]uz III, Mesir, Mushtafa al-Halaby wa Auladihi, 1960, hal.
358
          5
           Muhammad bin Ismail Al-Bukhan, Shahih Qukhari, Juz VIII, Syirkah wa Maktabul
iMnshtafa al-Halaby wa Auladihi, t.th. hat. 22
        '" Ibnu Rusyd, Op. 01, hal. 385.
                               DAFTAR KEPUSTAKAAN


       Abu Zahrah, Muhammad, Ushul^h, Qahirah, Darul Fikr, Al-Araby, 1958
       Abdurrahman, Ksmpilasi Hukum Isiam^ Jakarta, Pressindo, 1992
       Anshary, Syekh al-Islam Zakaria, Fatbu/ Wabah, II, Lebanon: Darul Fikr, t.th
      Bukhary, Muhammati bin Ismail, Al-Shahih J^ukhari^ Juz VIII, Mesir, Syirksh
wa Maktabu al Mushtafa al-Halaby wa Auladidi, Lth.
      Departemen Agama RI, A.lqwran dan 'Verjemahnya, Madinah al- Mu
nawwarah, Mushtafa Asy-Syarie, .t.th.
       Jasdry, Abdurrahman al- Ai-Piqh 'ala Mad^ahtbi al-Arba'ah Juz IV, Beirut
Darul Haya' al-Turb al-Araby, 1969.
       Khalaf, Abdul Wahab, llmu Ushu/ F^A, Al- Azhar; Maktabah Dar al-
lslamiah,1968
       Munawar, ahmad wu^oa Al-Munayjvar^ Jogjakarta; Edisi Lux, 1984
       Rusydi, Ibnu, Kidayatu/U/ama ]uz III, Mesir; Mushtafa al-Halaby       wa
Auladihi, 1960
       Sayid Sabiq, Fi^h As-Sunnah,]va III, Beirut; Dar al-Kitab al-Araby, 1391.
       Syairazy, al-Fairuzzabady,   Abi Ishaq I brahim bin Alt bin Yusuf,          Al-
Muha^syb^ Juz II, Lebanon, Dar al-Fikr, t.th.
       Sajistani, Abu Daud Sulaiman, al-As'ats bin Ishaq bin Bashir Syaddad bin
Amir bin Imran Al-Azdi, As-Sunan Abi Daud, Mesir Mushtafa Al-Baby al-Halaby.
Lth.
        Wahbah al-Zuhaily, Al-Piqh Al-lslam wa AtUlatuhu, ]\a VII, Beinn^Darul
Fikr, 1985.

								
To top