Laporan Agama Baru.pmd

Document Sample
Laporan Agama Baru.pmd Powered By Docstoc
					               Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada



  Laporan Tahunan Kehidupan Beragama
        Di Indonesia Tahun 2008
              Program Studi Agama dan Lintas Budaya
        Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)
                       Universitas Gadjah Mada
                             Diterbitkan Pada Desember 2008




                                               Daftar Isi

Ringkasan ..................................................................................................... 2
Pengantar ...................................................................................................... 4
Demografi Keagamaan ............................................................................... 5
Pandangan Keagamaan dan Kebangsaan ................................................ 6
Konstitusi dan Kebijakan Keagamaan ..................................................... 8
Masih Terus Berlangsungnya Praktik Kekerasan ................................. 11
Menakar Penanganan Negara atas Kasus Ahmadiyah........................ 16
Masalah Seputar Rumah Ibadah ............................................................. 19
Posisi Agama-Agama Lokal ..................................................................... 25
Agama, Tubuh Perempuan, dan Kekerasan .......................................... 27
Kaum Muda, Terlupakan dalam Kampanye Pluralisme? ................... 29
Kasus-Kasus Terserak yang Mengundang Ketegangan ...................... 30
Diantara Gambaran Perkembangan Positif ........................................... 32
Penutup dan Rekomendasi ...................................................................... 33




                     Program Studi Agama dan Lintas Budaya
               Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)
              Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM)

                       Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta 55281
                                Phone/Fax: +62 274 544976
                             Website: http://www.crcs.ugm.ac.id
                                  Email: crcs@ugm.ac.id




                                                                                                                     1
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008



               Laporan Tahunan Kehidupan Beragama
                     Di Indonesia Tahun 2008
                  Program Studi Agama dan Lintas Budaya
            Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS)
                           Universitas Gadjah Mada

Ringkasan                                          dalam masyarakat memang sangat rumit, karena
      Indonesia adalah negara yang pluralis dan    itu penting untuk dikaji secara lebih mendalam.
multi agama. Dalam administrasi sipil, afiliasi          Dalam tujuh tahun pertama era Reformasi
keberagamaan masyarakat dibagi ke dalam enam       (1998-2006) pada umumnya lahir kebijakan nasio-
agama: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha,   nal mendasar dan konstruktif bagi pembangunan
dan Konghucu. Sementara itu identitas agama        dan jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Na-
masih tetap dicantumkan dalam Kartu Tanda          mun setelah itu politik hukum kebijakan keaga-
Penduduk (KTP) dan dokumentasi kependuduk-         maan di Indonesia bergeser pada apa yang dise-
an lainnya. Pemeluk agama di luar enam agama       but pembatasan kebebasan beragama yang dari wak-
“resmi” di atas boleh mengosongkan identias        tu ke waktu semakin mendalam. Titik lemah pa-
agamanya di KTP dan dokumentasi kependu-           ling mencolok dalam politik kebijakan keagama-
dukan lainnya.                                     an di era Reformasi adalah tidak adanya perspek-
      Pada umumnya pandangan “normatif” ma-        tif harmonisasi hukum untuk mengevaluasi kebi-
syarakat Indonesia tentang toleransi keagamaan     jakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerin-
masih sangat tinggi. Sebuah survei khusus terha-   tahan era sebelumnya —terutama Orde Baru—
dap umat Muslim tahun 2007 menunjukkan             dengan perspektif amandemen UUD 1945 yang
95,4% responden menyadari pentingnya toleransi     mengedepankan semangat dan nilai HAM. Kon-
beragama untuk perdamaian di Indonesia. Survei     disi ini memberi jalan pada menguatnya kembali
lain tahun 2008 terhadap kaum muda dengan la-      pemanfaatan kebijakan-kebijakan keagamaan di
tar agama yang beragam menunjukkan sebanyak        masa lalu yang secara substansial bertentangan
87,1% responden tidak menjadikan perbedaan         dengan pasal HAM dalam konstitusi RI. Tarik-
agama dalam berteman sebagai halangan dan          menarik dua kecenderungan, yakni pemenuhan
67,4% responden dapat menerima fakta perpin-       kebebasan beragama dan pembatasan kebebasan
dahan agama. Dalam masalah yang lebih spesifik     beragama, menjadi perdebatan sengit tentang
gambarannya agak mengkhawatirkan. Sebuah           kebijakan publik mengenai agama pada tahun
survei tahun 2007 terhadap umat Muslim me-         2008 ini.
ngindikasikan sebanyak 33% responden tidak               Kehidupan relasi keagamaan di Indonesia
membolehkan non-Muslim menjadi guru di se-         tahun 2008 masih banyak diwarnai praktik keke-
kolah umum dan sebanyak 51% responden tidak        rasan (fisik). Sejauh catatan riset ini, kelompok
membolehkan pembangunan gereja di lingkung-        Ahmadiyah adalah korban kekerasan keagamaan
an mereka. Sebagian kecil responden masih men-     terbesar di Indonesia tahun 2008. Tidak kurang
dukung adanya kekerasan, 9% sepakat terhadap       dari 20 peristiwa kekerasan menimpa kelompok
bom Bali dan 7% setuju dengan penggunaan cara-     ini. Kekerasan yang senyatanya terjadi mungkin
cara kekerasan untuk melawan “penyakit” sosial.    bisa lebih dari jumlah itu. Peristiwa kekerasan
Kontradiksi-kontradiksi pandangan yang ada di      keagamaan di luar kasus Ahmadiyah juga masih



2
                        Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


terjadi di mana-mana. Riset ini menginventarisir    Kasus-kasus yang senyatanya terjadi bisa lebih
setidaknya ada 10 kasus kekerasan dan yang          dari jumlah itu. Sebagian kasus di seputar rumah
senyatanya terjadi mungkin lebih dari jumlah        ibadah menyangkut ijin pendirian rumah ibadah.
tersebut. Sebagian besar konflik kekerasan berba-   Pada tahun 2006, Depag dan Depdagri telah
siskan identitas keagamaan atau perbedaan pan-      mengeluarkan Peraturan Bersama (Perber) yang
dangan/praktik keagamaan terjadi malah antar        antara lain mengatur ijin pendirian rumah iba-
kelompok dalam internal suatu agama. Situasi        dah. Sehingga di masa depan seharusnya pera-
sesat-menyesatkan sepanjang tahun 2008 tak ja-      turan ini bisa lebih memberi kepastian hukum
rang berujung pada kekerasan terhadap kelom-        bukan saja syarat-syarat apa yang harus dipenuhi
pok yang diklaim “sesat”. Belajar dari pengala-     masyarakat ketika ingin membangun rumah
man tahun 2008 dan sebelumnya —meskipun tidak       ibadah, tapi juga bagaimana negara memberikan
selalu otomatis demikian— pewacanaan “sesat”        jaminan keamanan terhadap keberadaan rumah
terhadap sebuah kelompok tertentu di ruang pu-      ibadah –terutama terhadap kelompok minoritas di
blik adalah awal dari kekerasan terhadap kelom-     suatu daerah yang rentan konflik— dan kebebasan
pok tersebut. Karena itu semua elemen umat          pemeluknya untuk beribadah. Sejauh kajian riset
beragama harus hati-hati dengan penggunaan          ini, di beberapa tempat tertentu pemerintah dan
wacana “sesat’ di ruang publik.                     polisi masih terlihat gamang memberikan jaminan
     Riset ini memandang pemerintah RI sebe-        perlindungan keamanan bagi pembangunan
narnya sudah cukup hati-hati dalam mensikapi        rumah ibadah –bahkan yang telah berijin, terutama
kasus Ahmadiyah yang memuncak pada tahun            jika ada ancaman kekerasan dari kelompok yang
2008 ini, misalnya dengan melakukan putaran         tidak bisa menerima pluralisme.
dialog dengan kelompok Ahmadiyah dan moni-                Penganut agama-agama lokal saat ini memi-
toring terhadap kesepakatan yang ada. Bahkan        liki kebebasan beragama yang lebih besar, seti-
pemerintah tidak langsung melarang Ahmadiyah        daknya jika dibandingkan dengan di masa Orde
sebagaimana rekomendasi awal Bakor Pakem.           Baru. Kebebasan tersebut tercermin dari hak me-
Sesuatu yang menjadikan SKB tentang Ahmadi-         reka untuk tidak dipaksa menyebutkan sebagai
yah begitu kontroversial adalah kelemahan pe-       salah satu dari enam agama resmi yang diakui
merintah dalam menangani —bahkan kerap kali         negara di KTP dan dokumen kependudukan
membiarkan— kasus-kasus kekerasan fisik dan         lainnya. Bahkan UU Administrasi Kependuduk-
verbal terhadap warga JAI yang sedemikian ba-       an juga mengakui pencatatan perkawinan dengan
nyak dan gamblang. Padahal kekerasan terhadap       tata cara penghayat kepercayaan. Perkembangan
kelompok Ahmadiyah juga dilarang oleh SKB itu.      ini tentu tidak sepenuhnya memuaskan, sebab
Di sisi lain SKB tersebut pada praktiknya telah     negara masih menyisakan ruang diskriminasi
menggiring adanya sebuah “tafsir” aturan turun-     terhadap warganya dengan memilah adanya
an berupa misalnya SK Gubernur di Sumatera          agama atau kepercayaan yang diakui dan tidak atau
Selatan yang telah melarang Ahmadiyah di pro-       belum diakui menurut perundang-undangan. Di
vinsinya. Jika demikian, SKB yang tak melarang      sisi lain pada tahun 2008 ini kekerasan juga masih
JAI itu akhirnya akan bisa berujung pada pelang-    terjadi pada kelompok agama lokal seperti di
garan hak dan kebebasan beragama yang dijamin       Yogyakarta dan di Sulawesi Tengah. Pemahaman
oleh Konstitusi.                                    tentang keberadaan kelompok agama-agama lokal
     Kasus konflik keagamaan di seputar kebera-     dengan berbagai hak sivik yang melekat pada
daan rumah ibadah masih banyak terjadi pada         mereka merupakan pemahaman yang urgen
tahun 2008. Dalam catatan riset ini setidaknya      untuk disosialisasikan di masyarakat.
terdapat 12 kasus yang menyangkut masalah                 Tahun 2008 masih banyak diwarnai oleh
keberadaan rumah ibadah sepanjang tahun 2008.       praktik kekerasan terhadap perempuan yang


                                                                                                     3
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


antara lain disebabkan tafsir agama yang patri-    perkembangan kehidupan pluralisme dan
arkhis dan pandangan materialis yang menem-        hubungan antar agama di Indonesia. Pada tahun
patkan tubuh perempuan sebagai objek. Bahkan       2008 untuk pertama kalinya CRCS UGM melaku-
pada beberapa kasus kekerasan menyangkut           kan riset dan menerbitkan laporan tahunan ten-
pemimpin komunitas keagamaan tertentu seperti      tang kehidupan beragama di Indonesia, khusus-
kasus di Medan dan Semarang. UU Pornografi         nya menyangkut pluralisme. Kami merencana-
yang disyahkan pada akhir tahun 2008 bisa dipas-   kan hal ini sebagai bagian dari kegiatan yang ber-
tikan akan lebih banyak menjadikan perempuan       kelanjutan di masa depan.
sebagai “terdakwa” pelanggar moral dan agama.            Kami memaksudkan pluralisme agama
Hal ini akan memperberat posisi perempuan yang     disini dalam pengertian relasi keagamaan yang
sebelumnya telah “tertimpa” berbagai kebijakan     menyangkut pengaturan hidup sosial-politik
lokal yang mengkriminalisasi tubuh perempuan       dalam masyarakat plural atau “pluralist polity”,
di ruang publik atas nama moralitas dan agama.     sebagaimana telah banyak dieksplorasi oleh para
     Kaum muda yang salama ini agak terlupa-       sarjana dalam bidang ini. Andaiannya masyara-
kan sebenarnya merupakan elemen masyarakat         kat terdiri dari unsur-unsur yang bersaing satu
yang penting untuk terlibat dalam pembangunan      dengan lainnya, termasuk agama dan suku-bang-
sikap toleransi. Berbagai riset yang ada menun-    sa. Karena kemajemukan tak bisa dihindari, maka
jukkan kontestasi ideologi keagamaan telah me-     yang diperlukan adalah lebih pada aturan main.
nyasar generasi remaja. Sementara tak jarang       Pluralisme seperti ini juga diistilahkan sebagai
pandangan yang masuk ke remaja adalah pema-        “civic pluralism” (pluralisme sivik). Laporan ini
haman keagamaan yang “sempit” dan berupaya         juga memperhatikan peran negara yang sepa-
memperkuat sekat-sekat keagamaan. Sebuah           tutnya tidak melakukan pengabaian politik atau
riset tahun 2008 menyimpulkan jika di zaman        political indeference terhadap proses relasi antar
Orde Baru OSIS adalah jalan masuk pemerintah       agama di masyarakat. Sampai disini, fokus lapor-
untuk mengontrol apa yang terjadi di sekolah,      an ini jauh dari gambaran pluralisme teologis
kini melalui kegiatan KEROHANIAHAN, seko-          yang belakangan ini banyak diperdebatkan di In-
lah-sekolah telah menjadi ajang kontestasi dan     donesia. Meskipun demikian di beberapa tempat
kontrol kelompok-kelompok keagamaan terha-         tertentu, laporan ini sempat menyinggung waca-
dap remaja, termasuk kelompok yang eksklusif       na keagamaan yang berkembang, tapi lebih un-
terhadap perbedaan. Kenyataannya tak sedemi-       tuk memposisikan diri bagaimana seharusnya
kian mengkhawatirkan, karena kaum muda tidak       meletakkan pluralisme sivik di tengah masalah
menelan mentah-mentah setiap apa yang masuk        yang sedang dibahas.
pada dirinya dari sekolah tapi juga dipengaruhi          CRCS UGM menyusun laporan ini karena
oleh kultur di rumah, lingkungan, dan media.       beberapa tujuan yang kami anggap penting.
Namun apa yang terjadi di sekolah melalui pen-     Pertama, annual report secara ajeg bisa memberi
didikan agama dan kegiatan keagamaan yang          informasi dari tahun ke tahun tentang perkem-
mungkin eksklusif menjadi pengingat bahwa di       bangan di bidangnya. Mendokumentasikan
luar rumah rasa penghargaan pada perbedaan         perkembangan tahunan juga menjadi bahan
tidak selalu disemai dengan baik.                  pengetahuan yang penting di masa depan. Kedua,
                                                   laporan ini diharapkan bisa menjadi bagian dari
Pengantar                                          pengetahuan tentang hal-hal apa yang sudah
    Program Studi Agama dan Lintas Budaya          dicapai dan apa yang masih perlu diupayakan
(CRCS) UGM yang berdiri sejak tahun 2000           untuk kehidupan keagamaan di Indonesia.
merupakan program master di lingkungan UGM         Ketiga, laporan ini diharapkan bisa menjadi salah
yang antara lain memberikan perhatian terhadap     satu sumber pengetahuan bagi perubahan sosial.


4
                        Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


     Laporan ini berdasar data dari dokumentasi           Penduduk beragama Islam merupakan ma-
yang luas. Dokumentasi dilakukan terhadap            yoritas secara nasional. Namun agama-agama
beberapa media massa utama dalam skala nasio-        tertentu lainnya menunjukkan jumlah mayoritas
nal yang dipantau secara utuh dari waktu ke wak-     penduduk di propinsi tertentu seperti Hindu di
tu sepanjang tahun 2008. Sementara dokumentasi       Bali serta Kristen di Nusa Tenggara Timur, Sula-
terhadap media massa di tingkat lokal mendasar-      wesi Utara, dan Papua. Komposisi jumlah pendu-
kan diri pada metode snow ball terhadap beberapa     duk Islam dan Kristen cukup berimbang di Ma-
kasus yang ditemukan. Proses dokumentasi juga        luku. Sedangkan di Sumatera Utara, Kalimantan
menelusuri dokumen-dokumen yang ada di               Barat, dan Maluku Utara penduduk Kristen me-
Komnas HAM serta mengkaji beberapa temuan            rupakan minoritas dengan jumlah yang
di lembaga-lembaga terkait lain yang menonjol        signifikan.
seperti Wahid Institute, Setara Institute, Komnas         Pada tahun 2008 ini tidak ada sensus atau-
Perempuan, Gallup Poll, LSI, PPIM UIN Jakarta,       pun survei penduduk. Survei nasional terakhir
Departemen Agama Pusat, dan Badan Pusat              diselenggarakan pada tahun 2005. Kalau kita
Statistik Nasional.                                  bandingkan kecenderungan prosentase jumlah
     Laporan ini disusun oleh sebuah tim di          penduduk beragama Islam secara nasional
CRCS UGM yang terdiri dari Zainal Abidin Bagir       meningkat sedikit dalam lima belas tahun
(Penanggungjawab), Suhadi Cholil (Peneliti)          belakangan ini (1990-2005), sementara prosentase
serta Budi Asyhari dan Mustaghfiroh Rahayu           jumlah penduduk Prostestan, Katolik, Hindu,
(Asisten Peneliti).                                  dan Buddha menurun sedikit.

Demografi Keagamaan                                                     Tabel 1:
     Masyarakat Indonesia adalah masyarakat          Prosentase jumlah pemeluk agama tahun 1990
yang multi agama. Data statistik nasional terakhir    dan 2005 (Sumber: Sensus BPS 1990 dan Supas
menunjukkan afiliasi keberagamaan masyarakat                          BPS 2005)
dibagi ke dalam enam agama: Islam, Protestan,
Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Pada perio-
de sensus dan survei penduduk sebelumnya ha-
nya dikenal lima agama, Konghucu belum dima-
sukkan. Sejak tahun 2000 agama Konghucu dima-
sukkan kembali sebagai salah satu agama yang
diakui perundang-undangan di Indonesia dan
pada tahun 2005 mulai dicatat dalam survei pen-
duduk nasional. Poin “lainnya” bisa dipahami
mereka yang tidak berafiliasi ke dalam salah satu          Pada survei 2005 mungkin belum semua
dari enam agama resmi. Sayangnya statistik yang      pemeluk Konghucu mencatatkan dirinya dengan
ada, termasuk statistik di tingkat lokal, tidak      identitas Konghucu dalam dokumen kependu-
pernah memberikan gambaran agama-agama               dukan. Ketua Umum Matakin menyatakan jum-
atau kepercayaan apa saja yang tergolong di          lah pemeluk Konghucu diperkirakan antara 2-4
dalam poin “lainnya”. Kesulitan mengidentifika-      juta, jauh diatas prosentase dalam tabel di atas.
si hal tersebut di tingkat nasional bisa dipahami          Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang
sebab kemungkinan varian agama-agama atau            Administrasi Kependudukan membolehkan
kepercayaan yang banyak sekali, tapi seharusnya      pemeluk agama atau kepercayaan di luar enam
statistik di tingkat lokal kota/kabupaten bisa       agama “resmi” untuk mengosongkan kolom
memberikan informasi yang lebih detail.


                                                                                                     5
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


agama di KTP dan dokumentasi kependudukan                  Meskipun keyakinan pada dasar Pancasila
lainnya. Apa konsekuensinya? Sedikit atau            sangat tinggi, kontradiksi mulai terlihat dalam
banyak jumlah warga yang sebelumnya merasa           memandang hubungan agama dan negara.
“terpaksa” menuliskan agamanya sebagai salah         Survei Setara Institute (2008) menujukkan 56,1%
satu pemeluk dari enam agama “resmi” menarik         responden setuju dengan Peraturan Daerah
diri dan pindah ke jalur “yang lain”. Kalau tahun    (Perda) berbasis agama dan 36,2% tidak setuju.
2010 nanti diadakan sensus penduduk, mungkin         Survei LSI (2006) mencatat 22,8% Muslim di In-
ada perubahan demografi keagamaan yang               donesia memiliki aspirasi negara Islam. Mungkin
disebabkan faktor ini. Tak perlu terkejut! Mung-     survei PPIM UIN Jakarta (2007) bisa membantu
kin bukan karena “Kristenisasi” atau “Islamisa-      kita memahami hal ini. Sebanyak 41% Muslim di
si”, tapi ada yang memilih kolom agama dalam         Indonesia merasa agama adalah pembentuk
KTP dan dokumen kependudukannya kosong.              utama identitasnya, sementara itu kebangsaan
                                                     (25%), jenis pekerjaan (12%) dan etnis (9%). Sam-
Pandangan Keagamaan dan Kebangsaan                   pai di sini PPIM menafsirkan unsur agama memi-
     Gambaran umum tentang pandangan                 liki pengaruh yang kuat pada pembentukan iden-
masyarakat Indonesia tentang agama dan               titas ummat Muslim di Indonesia. Dalam konteks
kebangsaan merupakan pengetahuan dasar yang          yang berbeda Setara Institute menafsirkan kon-
penting untuk memahami peristiwa-peristiwa           tradiksi demokrasi yang direpresentasikan oleh
relasi keagamaan dalam konteks kebangsaan In-        pandangan kaum muda soal sikap akomodatif-
donesia belakangan ini. Bagian ini memanfaatkan      nya terhadap Perda berbasis agama mungkin
hasil survei lembaga-lembaga lain, karena CRCS       merupakan gejala yang tidak ideologis dan lebih
UGM sendiri belum melakukan riset khusus             karena kurangnya pendidikan politik dan
tentang hal ini. Apa yang dilakukan di sini adalah   kebangsaan pada kaum muda.
memaparkan ulang, mensintesiskan, dan mem-                 Dalam hal toleransi agama, pada umumnya
bandingkan beberapa survei yang ada. Karena          survei-survei yang ada menunjukkan sikap
merupakan studi sekunder, data yang tersedia         toleransi masyarakat Indonesia sangat tinggi.
sepenuhnya ditentukan oleh survei yang sudah         Survei yang diadakan Wahid Institute/WI dan
ada.                                                 Indonesia Barometer/IB (2007) menunjukkan
     Survei yang diselenggarakan oleh Setara         95,4% Muslim di Indonesia menyadari penting-
Institute (2008) terhadap kaum muda (17-22 th)       nya toleransi beragama untuk perdamaian di In-
di wilayah perkotaan dengan cakupan area yang        donesia. Survei Setara Institute (2008) mengarah
cukup terbatas menunjukkan bahwa dasar nega-         pada beberapa indikator toleransi di kalangan
ra Indonesia yang terbaik berdasarkan Pancasila      responden kaum muda juga menunjukkan hasil
masih sangat tinggi (78,1%), sementara yang          yang tinggi. Hanya sejumlah 7,8% responden
memilih dasar agama tertentu 12,3% dan ideologi      menjadikan perbedaan agama menjadi pertim-
tertentu 5,3%. Gambaran ini tidak jauh berbeda       bangan dalam memilih teman dan sebanyak
jika dibandingkan dengan hasil survei Lembaga        87,1% tidak mempertimbangkan perbedaan aga-
Survei Indonesia/LSI (2006) yang terbatas pada       ma dalam berteman. Sebanyak 67,4% responden
responden umat Islam dengan cakupan area yang        dapat menerima perpindahan agama namun
luas. Sebanyak 83% responden memilih Pancasila       27,1% tidak bisa menerimanya. Kalau perpindah-
dan UUD 1945 merupakan dasar yang cocok bagi         an agama itu menyangkut orang lain, terdapat
Indonesia. Sejumlah 82% responden menyatakan         67,4% yang dapat menerima dan 27,1% tidak
demokrasi sebagai sistem terbaik dan hanya 5%        dapat menerimanya. Sementara jika yang pindah
yang tidak setuju serta 78% meyakini demokrasi       agama keluarga dekat, sebagian besar responden
sejalan dengan Islam.                                bersikap tidak dapat menerima (60,8%) dan yang


6
                         Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


tetap dapat menerimanya sebanyak 31,2%.               nyak 80% responden juga menolak dukungan
     Khusus menyangkut responden Muslim,              terhadap organisasi-organisasi yang mengede-
survei Saiful Mujani (2007) tentang “dapatkah         pankan kekerasan. Angka 9% dari responden
Muslim bertetangga dengan non-Muslim?”                sepakat dengan bom Bali sekilas memang cukup
Mayoritas yang amat besar dari responden (91,7%)      mengkhawatirkan. Namun usaha membanding-
menjawab “ya” dan sejumlah 6,3% menjawab              kan dengan sikap sejenis di negara-negara lain
“tidak”. Jika dibandingkan dengan Amerika,            akan memberikan gambaran lain. Survei Gallup
pertanyaan yang mirip ternyata menunjukkan            Poll (2006) mencatat sebanyak 26% responden di
tingkat toleransi di Indonesia lebih tinggi. Survei   Malaysia mendukung kekerasan. Sedangkan
Gallup Poll (2006) menunjukkan sebanyak 22% or-       survei WI (2007) yang juga memfokuskan pada
ang Amerika menyatakan bahwa mereka tidak             Muslim menunjukkan sebanyak 89% tidak setuju
ingin menjadikan Muslim sebagai tetangga. Namun       pernyataan Islam mengajarkan cara-cara untuk
kontradiksi mulai lebih mencolok di kalangan          melawan penyakit sosial dengan kekerasan dan
responden Muslim di Indonesia dalam survei PPIM       sebanyak 7% setuju dengan pernyataan tersebut.
UIN Jakarta (2007) ketika menyangkut pertanyaan-           Tanpa bermaksud menyederhanakan masa-
pertanyaan yang lebih spesifik. Sebanyak 33%          lah, sampai disini kita bisa menarik beberapa
responden tidak membolehkan non-Muslim                kesimpulan. Pertama, pada umumnya responden
menjadi guru di sekolah umum; sejumlah 62%            masih meyakini Pancasila sebagai dasar negara
responden tidak membolehkan non-Muslim                yang paling baik untuk konteks kebangsaan In-
menjadi presiden; sebanyak 55% responden tidak        donesia yang plural. Kedua, meskipun pilihan
membolehkan umat Kristiani mengadakan acara           pada dasar negara Pancasila sangat kuat, namun
kebaktian di lingkungan sekitar mereka; dan           pandangan responden tidak serta merta menem-
sejumlah 51% responden tidak membolehkan              patkan agama dalam posisi pinggiran dalam
membangun gereja di lingkungan mereka.                pembentukan hukum negara. Sikap akomodatif
     Pemahaman keagamaan dan sikap intole-            responden terhadap berlakunya Perda-Perda
ransi pasti tidak secara langsung terkait dengan      Syariah bisa jadi menunjukkan pendidikan
kekerasan. Namun bagaimana menjelaskan keke-          politik yang lemah. Ketiga, pada umumnya
rasan-kekerasan yang terkait dengan identitas         pemahaman tentang sikap toleransi agama
keagamaan yang masih saja terjadi di Indonesia        responden masih sangat tinggi. Namun angka
pada tahun 2008? Berikut ini kita akan lihat          sekitar 5%-8% dari responden yang menganggap
bagaimana survei-survei yang ada berbicara            toleransi bukan sesuatu yang penting dan
tentang kekerasan. Dengan tetap mengakui              mempertimbangkan agama dalam berteman
kelemahan data-data yang ada, pembahasan ini          tetap merupakan perkembangan yang patut
diharapkan membantu kita dalam analisis di            dicermati. Keempat, meskipun tingkat kesepa-
belakang nanti. Kelemahan yang mencolok dari          katan responden terhadap kekerasan sangat
survei yang ada terletak pada responden yang          rendah (9% sepakat bom Bali dan 7% sepakat
hanya diambil dari kelompok keagamaan                 digunakannya kekerasan dalam hal memberan-
tertentu (Islam). Pada kenyataanya kebanyakan         tas penyakit sosial), namun hal ini menunjukkan
survei yang ada belakangan ini mengukur sikap         masih adanya sebagian kecil responden yang
kekerasan dari sepakat tidaknya responden             sepakat dengan cara-cara kekerasan dalam
terhadap kasus bom Bali. Survei LSI (2006) yang       menyelesaikan masalah. Gambaran ini mungkin
hanya memfokuskan pada responden Muslim               bisa membantu kita memahami mengapa masih
menunjukkan sebanyak 9% responden sepakat             saja terjadi kekerasan di masyarakat pada tahun
dengan bom Bali dan 80% tidak sepakat. Seba-          2008, termasuk dalam masalah keagamaan.



                                                                                                      7
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


Konstitusi dan Kebijakan Keagamaan                   kemanusiaan yang dilakukan secara luas dan
     Tahun 2008 menjadi tahun yang sangat            sistematis kepada sebuah kelompok atau asosiasi
penting untuk menilik perkembangan politik           yang salah satunya berdasarkan identitas agama
kebijakan agama-agama di Indonesia, sebab            tertentu bisa digolongkan sebagai pelanggaran
tahun ini menandai 10 tahun Reformasi. Ke mana       HAM berat; dan (c) Amandemen kedua konstitusi
arah kebijakan keagamaan di negeri ini? Apakah       (UUD 1945) pada tahun 2002 yang menegaskan
arah tersebut konstruktif bagi pengembangan          kembali kebebasan untuk memeluk dan beribadah
kebebasan beragama?                                  sesuai agama dan kepercayaan. Disamping itu
     Sejauh kajian riset ini, kami ingin menunjuk-   amandemen konstitusi juga menjamin warga untuk
kan bahwa tujuh tahun pertama Reformasi (1998-       bebas dari dan mendapatkan perlindungan
2006) pada umumnya lahir kebijakan nasional          terhadap segala bentuk diskriminasi. Kalau kita
mendasar dan konstruktif bagi pembangunan            lihat sekuen waktu legislasi tiga aturan perundang-
dan jaminan kebebasan beragama di Indonesia.         undangan tersebut terhitung cepat, ketiganya
Namun setelah itu politik hukum kebijakan            berada dalam empat tahun pertama era Reformasi.
keagamaan di Indonesia bergeser pada apa yang        Selain ketiga peraturan dasar tersebut, pada tahun
disebut pembatasan kebebasan beragama yang dari      2005 Indonesia mempertegas posisinya antara lain
waktu ke waktu semakin mendalam. Titik lemah         dalam bidang kebijakan keagamaan dengan
paling mencolok dalam politik kebijakan keaga-       meratifikasi International Covenant on Civil and Po-
maan di era Reformasi adalah tidak adanya            litical Rights (ICCPR). Dengan meratifikasi aturan
perspektif harmonisasi hukum untuk mengevaluasi      Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini berarti negara
kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh peme-       sepakat untuk menghargai, melindungi, dan
rintahan era sebelumnya —terutama Orde Baru—         memenuhi kebebasan beragama warganya. Di sini
dengan perspektif amandemen UUD 1945 yang            juga secara detail disebutkan kebebasan
mengedepankan semangat dan nilai HAM.                berkeyakinan dan beragama serta kebebasan baik
Meskipun era ini disebut era Reformasi, tetapi       sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam ruang
reformasi hukum tidak banyak menyentuh               publik maupun privat untuk memanifestasikan
aturan operasional kebijakan keagamaan atau          agama dan keyakinannya. Lebih jauh lagi ICCRP
turunannya secara berarti. Kondisi ini memberi       juga menempatkan perpindahan agama dan
jalan pada menguatnya kembali pemanfaatan            keyakinan sebagai sebuah hak.
kebijakan-kebijakan keagamaan di masa lalu                  Sebuah kebijakan keagamaan tingkat presi-
yang secara substansial bertentangan dengan          den yang membuka kembali pengakuan resmi
pasal HAM dalam konstitusi RI.                       Khonghucu sebagai salah satu agama di Indone-
     Amandemen UUD 1945 yang menyangkut              sia dikeluarkan oleh mantan Presiden Abdurrah-
hak keagamaan warga dan beberapa legislasi           man Wahid tahun 2000 yang mengoreksi pela-
hukum nasional yang berkaitan dengan masalah         rangan Khonghucu –sebagai agama China— oleh
keagamaan banyak dipengaruhi oleh prinsip-           mantan Presiden Suharto tahun 1967. Hasilnya
prinsip HAM. Perkembangan ke arah ini sangat         tidak langsung bisa terlihat cepat. Pada tahun
menonjol di tahun-tahun awal era Reformasi.          2005 sekelompok pemeluk Khonghucu melapor
Semangat penerapan nilai-nilai HAM dalam             ke DPRD Bogor karena pada praktiknya mereka
bidang keagamaan tergambar dengan kuat               masih sulit mendapatkan KTP dengan identitas
setidaknya dalam tiga buah legislasi dasar: (a) UU   agama Khonghucu. Pada tahun ini, bulan April
HAM No. 39 tahun 1999 yang menegaskan kem-           2008, warga Khonghucu kota Surabaya melapor-
bali kemerdekaan memeluk dan menjalankan             kan ke Komnas HAM atas keluhan mereka
agama dan kepercayaan; (b) UU Peradilan HAM          mengenai tidak adanya kolom agama Khong-
No. 26 tahun 2000 yang memasukkan kejahatan          hucu dalam isian dokumen kependudukan.


8
                          Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


Terlepas dari beberapa kelemahan administrasi             dukan. Situasi ini pasti bukan sesuatu yang ideal,
birokrasi yang ada, saat ini kondisi kebebasan            namun setidaknya merupakan perkembangan
beragama bagi pemeluk Khonghucu pada                      yang lebih baik dari situasi buruk yang telah lama
umumnya semakin membaik di banyak tempat.                 ada sebelumnya.
Meskipun demikian, kita meski belajar dari kasus               Di sisi lain, arus pembatasan hak kebebasan
ini. Bahwa sebuah kemajuan di bidang kebijakan            beragama belakangan ini cukup menguat.
keagamaan mensyaratkan berjalannya infra                  Pembatasan yang paling mencolok menyangkut
struktur birokrasi negara dengan baik.                    ekspresi keagamaan/keyakinan yang disinyalir
      Kemajuan lain yang memungkinkan penga-              menodai agama/keyakinan kelompok lain. Kebi-
ruh positif sangat luas –meskipun tidak sepenuhnya        jakan keagamaan yang biasanya dipakai negara
memuaskan— adalah penerbitan UU No. 23 tahun              untuk mengadili kasus-kasus di seputar ini dan
2006 tentang Administrasi Kependudukan                    menyusun kebijakan keagamaan turunan di
(Adminduk). Pada tingkat tertentu kebijakan ini           bawah undang-undang adalah: (a) Kitab Un-
memberikan peluang kehidupan dan eksistensi               dang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156
agama serta kepercayaan di luar enam agama resmi          dan Pasal 156a; (b) Undang-Undang Nomor 1/
secara lebih baik. Pasal 61 (2) peraturan ini secara      PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
eksplisit meminta negara melayani kepentingan             dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang
administrasi kependudukan warga (termasuk KTP)            Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berba-
di luar enam agama resmi dan secara implisit              gai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden
mengakui keberadaan mereka dalam sistem                   sebagai Undang-Undang.
administrasi kependudukan Indonesia.                           Pada tahun 2008 negara mengadili beberapa
                                                          kasus pidana menyangkut penodaan agama.
     Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana
                                                          April 2008, sebanyak 6 orang pengikut al-Qiya-
     dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang
                                                          dah al-Islamiyah divonis oleh Pengadilan Negeri
     agamanya belum diakui sebagai agama
                                                          (PN) Makassar 6 bulan penjara. Sedangkan
     berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
                                                          pemimpin al-Qiyadah al-Islamiyah, Ahmad
     undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak
                                                          Mosaddeq, pada bulan yang sama divonis 4
     diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam da-
                                                          tahun penjara dengan tuduhan sengaja melaku-
     tabase Kependudukan. (Ps. 61 [2] UU No. 23/
                                                          kan perbuatan penodaan agama di PN Jakarta
     2006)
                                                          Selatan. Pada Agustus 2008 Ishak Suhendra,
     Selama sekitar 30 tahun sebelumnya, pilihan          Ketua Perguruan Pencak Silat Panca Daya cabang
mengosongkan identitas agama di dalam KTP                 Tasikmalya, diproses dalam sebuah peradilan di
adalah sesuatu yang tidak memungkinkan. Setiap            PN Tasikmalaya dengan ancaman pidana
warga negara diwajibkan memilih satu dari lima            maksimal 5 tahun penjara karena bukunya yang
agama resmi yang diakui negara: Islam, Protes-            berjudul Agama dan Realitas dituduh menodai
tan, Katolik, Hindu, atau Buddha –terlepas apa-           agama tertentu. Diantara kasus-kasus yang ada,
kah yang bersangkutan benar-benar mengimani               kasus Ahmadiyah merupakan kasus terbesar di
salah satu agama tersebut atau merasa terpaksa.           seputar masalah penodaan agama pada tahun
Setelah penerbitan UU Adminduk yang baru di               2008. Bulan Juni 2008, Menteri Agama, Menteri
era Reformasi, warga negara di luar enam agama            Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan
resmi seperti berbagai pemeluk atau penghayat             Surat Keputusan Bersama (SKB) yang membatasi
kepercayaan, agama-agama lokal, agama-agama               langkah gerak anggota dan pengurus Jemaat
dunia yang lain (Baha’i, Sikh, Yahudi, dll.) secara       Ahmadiyah Indonesia (JAI). Pembahasan lebih
yuridis bisa mengosongkan isian kolom agama               mendalam tentang Ahmadiyah disajikan di
dalam KTP dan dokumen-dokumen kependu-                    bagian lain dari laporan ini. Pada umumnya


                                                                                                          9
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


proses tuduhan penodaan agama diawali oleh               Belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi
konflik antar masyarakat sipil dan kemudian         pada tahun 2008 –mungkin bisa diperluas sejak
berlanjut ke pengadilan. Pada tingkat tertentu      era Reformasi— negara sebagai pengampu kebi-
secara umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)           jakan publik penting untuk memeriksa kebijakan
dan beberapa ormas keislaman tertentu memiliki      publiknya menyangkut agama. Selagi UUD 1945
andil besar untuk mendorong proses munculnya        merupakan hirarki tertinggi dalam tata urutan
tuduhan penodaan agama Islam di tingkat             perundang-undangan RI, usaha ke arah harmo-
masyarakat sipil. Sebagian kasus konflik di ting-   nisasi kebijakan-kebijakan keagamaan sesuai UUD
kat masyarakat jatuh pada upaya penyerangan         1945 mutlak perlu dilakukan. Negara penting
dan kekerasan terhadap kelompok tertuduh. Ada       untuk mensingkronkan dua arah yang kini
sebagian kasus yang berlanjut ke pengadilan dan     berjalan sekaligus antara pemenuhan kebebasan
sebagian lain dianggap selesai di tingkat masya-    baragama dan pembatasan kebebasan beragama.
                                                    Tanpa penemuan dasar-dasar prinsip yang kuat

                                             Tabel 2:
     Akar legitimasi pemenuhan kebebasan beragama dan pembatasan kebebasan beragama dalam
                            kebijakan keagamaan (dari berbagai sumber)




rakat melalui “pertaubatan” tertuduh atas tekan-
an kelompok keagamaan yang lebih besar (main-       dalam masalah ini, negara bisa terjatuh dalam
stream). Di luar institusi pengadilan dan kepo-     proses arus kriminalisasi praktik-praktik ekspresi
lisian, dua lembaga negara yang biasanya            keagamaan. Pelibatan Komnas HAM sebagai
menjadi bagian dari proses ini adalah Kesbangpol    bagian utuh dari institusi negara dalam bidang
& Linmas dan Bakor Pakem.                           penyelesaian kasus-kasus keagamaan sebagai-
     Sampai disini dua arah kebijakan keagama-      mana juga Departemen Agama, Departemen
an baik yang menekankan kebebasan beragama dan      Dalam Negeri, Jaksa Agung dan kepolisian meski
pembatasan kebebasan beragama memiliki akar dan     ditekankan. Pelibatan akademisi atau sarjana
menyandarkan pada peraturan-peraturan mau-          keagamaan sebagai saksi ahli di peradilan diha-
pun tafsir peraturan sebagaimana tergambar          rapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran
dalam tabel 2.                                      yang lebih jernih dan berimbang. Kesan bahwa
                                                    negara “tunduk” pada penghakiman massa dalam


10
                        Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


kasus-kasus keagamaan penting untuk disudahi.       telah lama menjadi korban kekerasan di beberapa
Masih Terus Berlangsungnya Praktik                  tempat terutama di Jawa Barat dan Nusa Tengga-
Kekerasan                                           ra Barat. Meskipun pemerintah telah mengeluar-
      Kehidupan relasi keagamaan di Indonesia       kan SKB tentang Ahmadiyah yang salah satunya
tahun 2008 masih banyak diwarnai praktik keke-      larangan kepada siapapun untuk melakukan
rasan. Kekerasan disini kurang lebih diartikan      tindakan melawan hukum terhadap kelompok
tindakan fisik baik kepada manusia maupun           Ahmadiyah, namun tindakan main hakim dan
barang dengan tujuan menghancurkan, merusak         kekerasan masih saja berlangsung. Menteri Aga-
atau melukai. Peristiwa-peristiwa seperti pengru-   ma pada tanggal 7 Agustus 2008 menghimbau
sakan dan termasuk penyegelan secara illegal        agar sekolah dan masjid milik Ahmadiyah di ber-
sebuah tempat atau aset sebuah kelompok keaga-      bagai daerah tidak disegel dengan alasan setiap
maan kami klasifikasikan sebagai kekerasan.         warganegara memiliki hak kebebasan menjalan-
Kami tidak memasukkan kekerasan verbal (ver-        kan ibadah dan mendapatkan pendidikan. Tapi
bal violence), termasuk ancaman pengrusakan dan     di sisi lain, bahkan setelah ada himbauan itu,
pembunuhan, ke dalam kekerasan fisik yang           masih saja terjadi penyegelan masjid Ahmadiyah
dimaksudkan disini. Pengklasifikasian dan           seperti di Sukabumi, Ciputat, dan Riau.
pembedaan peristiwa kekerasan keagamaan                  Terlepas dari debat teologis yang terjadi
dengan peristiwa konflik keagamaan lainnya          tentang Ahmadiyah, seharusnya negara melin-
sangat penting. Karena sepatutnya dengan            dungi setiap warganya dari praktik kekerasan.
mudah setiap orang sepakat bahwa kekerasan          Dalam peristiwa kekerasan yang terjadi tak
adalah tindakan yang tidak bisa diiyakan dengan     jarang polisi secara langsung atau tidak menge-
alasan apapun dan polisi dengan mudah bertin-       tahui peristiwa itu. Bahkan kekerasan ada yang
dak atas pelaku kekerasan dan melindungi kor-       terjadi di depan aparat polisi seperti dalam
ban kekerasan. Karena baru pertama kali dila-       peristiwa pembongkaran masjid Ahmadiyah di
kukan, kajian ini tidak memberikan bandingan        Ciaruteun Udik, Cibungbulang, Bogor oleh
dengan peristiwa tahun sebelumnya.                  massa. Dalam kasus-kasus tertentu sepertinya
      Sejauh catatan riset ini, kelompok Ahmadi-    negara kalah dengan massa pelaku kekerasan
yah adalah korban kekerasan keagamaan terbe-        yang tak seberapa. Kasus penyegelan masjid An-
sar di Indonesia tahun 2008. Berdasarkan sumber     Nur di Tangerang dan masjid An-Nusrat di
sekunder berbagai media massa dan sumber-           Sulawesi Selatan mengakibatkan penganut
sumber lain setidaknya terdapat 20 peristiwa        Ahmadiyah tidak bisa menyelenggarakan sholat
kekerasan yang bisa dicatat sepanjang tahun 2008    Jum’at, sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi
terhadap tempat ibadah dan aset yang menjadi        karena setiap warga negara seharusnya bebas
korban kekerasan (lihat tabel 3). Kekerasan yang    menjalankan ibadah menurut keyakinannya.
senyatanya terjadi mungkin bisa lebih dari jumlah   Sejauh informasi yang didapatkan riset ini,
itu. Dari 20 peristiwa kekerasan terhadap kelom-    kepolisian pada tanggal 3 Mei 2008 menetapkan
pok Ahmadiyah yang kami catat bisa dibagi ke        12 tersangka dalam kasus pengrusakan dan
dalam 4 kategori: (a) pengrusakan terhadap mas-     pembakaran masjid Al-Furqan dan madrasah
jid atau musholla sebanyak 5 kasus; (b) pengru-     milik JAI di Parakan Salak, Sukabumi. Selain itu
sakan terhadap aset non tempat ibadah sebanyak      pengadilan juga telah memvonis Rizieq Shihab
2 kasus; (c) penyegelan terhadap masjid atau        dan Munarman 18 bulan penjara atas kasus
musholla 11 kasus; dan (d) penyegelan terhadap      penyerangan terhadap AKKBB di Monas 1 Juni
aset non tempat ibadah sebanyak 2 kasus.            2008. Riset ini tidak mendapatkan informasi yang
      Sebelum tahun 2008, kelompok Ahmadiyah        cukup apakah ada penanganan negara terhadap



                                                                                                    11
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


kasus-kasus kekerasan lain yang terjadi.
                                            Tabel 3:
             Kekerasan yang dialami oleh kelompok Ahmadiyah (dari berbagai sumber)




                                                    Indonesia sepanjang tahun 2008 tak jarang
     Peristiwa kekerasan keagamaan di luar          berujung pada kekerasan terhadap kelompok
kasus Ahmadiyah juga masih terjadi di mana-         yang diklaim “sesat” oleh kelompok mainstream.
mana. Berdasarkan sumber sekunder, riset ini        Penyerangan terhadap kelompok Satariah Sahid
menginventarisir setidaknya ada 10 kasus            di Medan tidak saja merusak fasilitas fisik milik
kekerasan. Kasus kekerasan yang senyatanya          kelompok tersebut, namun juga telah mengancam
terjadi mungkin lebih dari jumlah tersebut.         jiwa pengikutnya. Kelompok keagamaan baru
Bentuk kekerasan yang terjadi cukup beragam:        yang eksklusif di suatu tempat pada kenyataannya
6 kasus kekerasan bersifat sangat beragam, 2        menimbulkan konflik yang tak jarang juga bisa
kasus menyangkut tempat ibadah, dan 2 kasus         berujung pada kekerasan. Konflik antara
menyangkut kekerasan terhadap agama lokal           kelompok Majelis Mujahidin dan kelompok Mus-
atau kelompok penghayat kepercayaan. Kasus          lim tradisional yang telah lama ada di Lombok
kekerasan menyangkut tempat ibadah dan              Timur bisa berakhir dengan bentrokan. Kenyataan
agama atau kepercayaan lokal akan dibahas           eksklusifisme sejenis juga berakibat pada
dalam bagian khusus yang lain dari laporan ini.     pengusiran warga terhadap dua tokoh Salafi di
     Sebagian besar konflik kekerasan berbasiskan   Lombok Barat dimana sebelumnya warga sekitar
identitas keagamaan atau perbedaan pandangan/       berusaha merusak rumah keduanya. Bentuk lain
praktik keagamaan, sebagaimana tergambar dari       dari kekerasan yang bisa muncul dari pemahaman
tabel 4, terjadi malah antar kelompok dalam in-     keagamaan yang berbenturan dengan tradisi sosial
ternal suatu agama. Situasi sesat-menyesatkan       terjadi dalam kasus bentrokan antara anggota
yang memenuhi diskursus keagamaan antara satu       Laskar Umat Islam (LUI) dan warga di Solo.
paham dengan paham lain dalam suatu agama di        Kekerasan yang memakan 2 korban nyawa ini
                                                    menyisakan pertanyaan yang rumit apakah suatu

12
    Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada




                         Tabel 4:
Kekerasan berbasiskan identitas keagamaan atau perbedaan
   pandangan/praktik keagamaan (dari berbagai sumber)




                                                                                13
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


                                                     Ahmadiyah maupun pelanggaran hukum yang
kelompok keagamaan boleh atau berwenang              tampak dalam kekerasan terhadapnya.
melarang dan menghentikan –terutama dengan                Jika ini adalah isu penodaan atau penyim-
kekerasan— praktik-praktik sosial di lingkungan      pangan agama, mungkin wajar jika sebagian
sekitarnya yang bertentangan dengan paham            Muslim gerah ketika tokoh-tokoh dari luar ka-
kelompok keagamaan tersebut.                         langan Muslim ikut berbicara. Tapi jika isu ini
     Pada sebagian peristiwa kekerasan yang          adalah isu sivik (hak dan jaminan keamanan bagi
terjadi, usaha untuk mengatasi, menghentikan         setiap warganegara), tentu setiap warga-negara
dan membatasi munculnya kekerasan yang lebih         berhak bahkan perlu berpartisipasi dalam mem-
besar telah dilakukan baik oleh kepolisian, aparat   bicarakannya demi mencapai solusi terbaik.
pemerintah, maupun masyarakat sipil sendiri.         Tampaknya, ketimbang menutup mata pada satu
Meskipun masih terlihat ketimpangan, usaha-          sisi atau bersikeras di sisi yang lain bahwa ini
usaha seperti ini patut diapresiasi. Akankah         adalah isu agama saja atau isu sivik saja, lebih
kekerasan masih terus terjadi pada tahun 2009?       baik diakui bahwa memang ada dua dimensi
Jawabannya sangat tergantung pada kita sendiri.      masalah ini, yang keduanya harus diselesaikan.
Sudahkah kita semakin dewasa dalam mensikapi         Jika tidak, masih akan terus ada persoalan yang
perbedaan? Apakah kita cenderung memilih             tersisa. Kalau mau lugas, inilah sesungguhnya
kekerasan atau jalan dialog dan jalan-jalan lain     persis posisi yang ingin diambil pemerintah,
yang lebih beradab dalam mengurai konflik yang       ketika akhirnya mengeluarkan SKB tentang
diakibatkan perbedaan tersebut?                      Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada Juni
                                                     2008. Sebagai prinsip awal, dalam Buku Sosialisasi
Menakar Penanganan Negara atas Kasus                 SKB tersebut (Balitbang Diklat Depag, Agustus
Ahmadiyah                                            2008) tegas dikatakan bahwa “pemerintah tidak
     Pembelaan pribadi Rizieq Syihab, ketika dia-    sedang mengintervensi keyakinan masyarakat”.
dili atas tuduhan keterlibatan dalam kekerasan       Ini penting digarisbawahi, karena terkadang
di Monas 1 Juni 2008, menarik dilihat. Lebih dari    masih dipertanyakan. Sebuah tajuk harian nasio-
setengah pembelaan setebal hampir 60 halaman         nal pada17 April 2008 misalnya tegas mengatakan
itu berisi dalil-dalil keagamaan, diakhiri dengan    “Indonesia sebagai negara religius memiliki ke-
kesimpulan bahwa Ahmadiyah sesat dan harus           wenangan untuk memasuki wilayah keyakinan.”
diperangi. Bagaimanakah argumen keagamaan                 Lalu, bagaimana menerjemahkan prinsip itu?
ini “berbunyi” dalam pengadilan? Kesulitan           Pemerintah mempersepsi perannya sebagai
menjawab pertanyaan ini jugalah yang tampak-         “memelihara keamanan dan ketertiban masyara-
nya menimbulkan kontroversi hingga kini dan,         kat yang terganggu karena adanya pertentangan
bisa diduga, untuk waktu yang masih lama di          dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran
masa depan.                                          paham keagamaan menyimpang”. Posisi warga JAI
     Kasus Ahmadiyah, persoalan lama yang            sendiri dalam persepsi itu adalah: 1) penyebab
memuncak pada 2008, memang cukup rumit.              lahirnya pertentangan tersebut; 2) korban tindakan
Kelompok yang ingin Ahmadiyah dibatasi               kekerasan sebagian masyarakat. Keduanya “harus
geraknya atau bahkan dibubarkan melihat isu ini      ditangani pemerintah”, sebagaimana tercermin
sebagai urusan kesesatan agama. Kelompok yang        dalam SKB yang terdiri dari dua bagian (peringatan
tak setuju Ahmadiyah dibubarkan tak selalu           pada Ahmadiyah untuk tak menyebarkan
melihat keyakinan mereka “baik-baik saja”,           ajarannya yang dianggap menyimpang), dan
bahkan sebagian dengan eksplisit menyatakan          peringatan pada masyarakat untuk tak melakukan
tak setuju. Namun bagi mereka ini adalah urusan      tindakan melanggar hukum pada warga JAI).
hukum, baik itu menyangkut hak keberadaan            Bandingkan dua sisi persepsi pemerintah itu


14
                         Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


dengan posisi Komnas HAM (sebagaimana tampak          selama 3 bulan (Februari-April 2008) di 33
dalam Laporan Sementara Pemantauan Kasus              kabupaten. Pemantauan itu, yang dilakukan
Ahmadiyah, 2006) yang terfokus hanya pada isu         dengan kunjungan lapangan ke beberapa daerah
kedua. Pertanyaannya: Jika persepsi pemerintah        dan kajian tafsir al-Qur’an Ahmadiyah, membe-
seperti itu, dapatkah prinsip “tidak mengintervensi   rikan hasil yang kemudian dipakai Bakor Pakem
keyakinan” dipertahankan?                             sebagai dasar rekomendasi peringatan keras
     Peran terkait dengan warga JAI sebagai           kepada JAI pada April 2008.
korban tidak kontroversial—tindakan kekerasan              Dalam banyak butir penjelasan, termasuk
adalah kriminalitas. Sisi kontroversialnya adalah     yang sangat prinsipil menyangkut syahadat
bagaimana menangani JAI sebagai penyebab              Ahmadiyah, kitab suci mereka, tak mengkafirkan
munculnya ketidaktertiban sosial. Secara umum,        non-Ahmadi, dan hubungan sosial dengan Mus-
hak memang bisa dibatasi, sebagaimana dalam           lim non-Ahmadi, ditemukan bahwa warga JAI
ICCPR yang di Indonesia telah diratifikasi menja-     tak berbeda dari arus utama Muslim. Yang jadi
di UU. Yaitu, sejauh menyangkut “keamanan,            masalah akhirnya adalah beberapa butir (nomer
ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau      2 dan 3) terkait konsep kenabian menurut
hak dan kebebasan mendasar orang lain.” Jem-          Ahmadiyah. Di sini pun, mereka jelas mengakui
batan yang menghubungkan “penyimpangan”               Nabi Muhammad; ketika Mirza Ghulam Ahmad
dengan pembolehan pembatasan atas alasan              disebut sebagai “nabi”, itu dijelaskan dengan
“ketertiban masyarakat” adalah UU No. 1/PNPS/         mengatakan bahwa “nabi” di situ dipandang
1965 jo. UU No. 5/1969 tentang pencegahan             berbeda, bukan pembawa syari’at, tapi justru
pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan           tunduk pada syariat Rasulullah Muhammad.
agama. Di sinilah pada akhirnya kesahihan le-         Penjelasan ini bisa terus diperdebatkan. Tapi seti-
gal-konstitusional SKB itu bergantung. Dengan         daknya sudah cukup untuk mengatakan bahwa
ini pembatasan Ahmadiyah yang dituangkan              ini adalah soal penafsiran, yang bisa keliru bisa
dalam SKB dilakukan karena pemerintah me-             benar, bisa buruk bisa baik. Dan biasanya penaf-
mandang bahwa Ahmadiyah—karena “penyim-               siran, apalagi dalam hal teologis seperti ini, tak
pangannya”—menjadi penyebab munculnya                 bisa diputuskan segera. Dari satu sisi, bisa jadi
ketidaktertiban, atau “menimbulkan pertentang-        ini bahkan hanya soal semantik.
an dalam masyarakat.”                                      Tapi ruang antara hitam dan putih yang
     Keberadaan UU itu sendiri mengandaikan           menyangkut perbedaan semantik dan tafsir itu
bahwa pemerintah, dengan satu atau lain cara,         pada akhirnya mesti dipotong oleh kalimat tegas
memiliki kemampuan dan wewenang untuk me-             rekomendasi Bakor Pakem (April 2008) bahwa,
mutuskan penyimpangan itu. Dalam logika pe-           setelah memberi kesempatan dan melakukan
merintah, karena tak mau mengintervensi keya-         pemantauan selama 3 bulan, ternyata JAI “tidak
kinan masyarakat, penentuan penyimpangan itu          melaksanakan 12 butir tersebut secara konsisten
ditempuh dengan berbagai cara.                        dan bertanggungjawab”. Melihat hasil peman-
     Pertama, memperhatikan pendapat lemba-           tauan yang tak tegas itu, ini sebetulnya cukup
ga-lembaga keislaman luar dan dalam negeri,           mengejutkan. Lebih jauh, kita bisa bertanya, apa
khususnya MUI yang dianggap “mewakili” umat           maksud 12 butir penjelasan itu? Adakah andaian
Islam. Beberapa tokoh Muslim di luar Ahmadi-          bahwa dalam masa 3 bulan itu JAI dituntut
yah pun diikutkan dalam salah satu putaran dia-       mengubah keyakinan keagamaannya? Meski
log. Kedua, memverifikasi penyimpangan JAI—           terdengar berlebihan—bahwa pemerintah me-
inilah peran 12 butir penjelasan Pengurus Besar       nuntut reposisi teologis dari warganya dalam
Ahmadiyah yang perumusannya difasilitasi              waktu 3 bulan—bisa jadi itu yang dibayangkan
Depag dan pemantauannya oleh pemerintah               badan di bawah Kejaksaan Agung ini.


                                                                                                      15
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


     Persoalan teologis tentu merupakan concern         situ cukup longar: “penafsiran dan kegiatan yang
penting Muslim; dan Ahmadiyah (sebagaimana              menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama”.
beberapa kelompok Muslim lain) mungkin me-              Pada akhirnya, pertanyaan yang paling mendasar
miliki pandangan teologis yang bisa diperdebat-         tentunya adalah menyangkut apakah pasal terse-
kan. Karena Ahmadiyah, sebagai persoalan teologis,      but masih perlu dipertahankan, mengingat bah-
adalah persoalan internal umat Islam, maka              wa ia dilahirkan dalam situasi sosial-politik
Muslim sendirilah yang mesti menyelesaikannya.          tertentu yang kini sudah berubah drastis?
Meminjam tangan pemerintah untuk urusan-                      Meskipun HAM memang bisa dibatasi
urusan seperti ini justru dapat merugikan Mus-          dengan alasan kuat, setiap upaya membatasinya
lim, meskipun memang bisa dimanfaatkan untuk            bisa diduga akan memunculkan kontroversi,
kepentingan jangka pendek kelompok-kelompok             kecuali mungkin dalam kasus-kasus ekstrem. Tu-
tertentu. Benar bahwa negara Indonesia bukan            juh putaran dialog yang diinisiasi Depag sebetul-
negara sekular—benar juga bahwa bahkan nega-            nya menjadi jalan baik untuk menemukan kon-
ra sekular pun tak bisa selalu menghindari masuk        sensus, namun ada beberapa kesulitannya. Perta-
dalam urusan keyakinan keagamaan. Tapi kalau-           ma, posisi pemerintah memang sulit karena
pun negara diharapkan terlibat di sini, tugasnya        menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok
perlu dibatasi hanya sebagai semacam fasilitator        yang bertentangan: ada yang menganggap peme-
untuk dialog di antara kelompok-kelompok Mus-           rintah terlalu lembek, ada yang menganggapnya
lim yang bertentangan, dan memastikan bahwa             terlalu represif terhadap Ahmadiyah.
ruang berdialog itu cukup luas, tak direpresi oleh            Sesuatu yang menjadikan upaya pembatas-
negara sendiri atau suatu kelompok masyarakat.          an ini begitu kontroversial adalah juga kelemah-
     Dialog penting, karena persoalan keyakinan         an pemerintah dalam menangani —bahkan kerap
keagamaan seperti ini tak bisa terlalu mudah            kali membiarkan— kasus-kasus kekerasan fisik
diputuskan. Kecuali untuk kasus ekstrem, bukan-         dan verbal terhadap warga JAI yang sedemikian
kah pendekatan persuasif-dialogis lebih efektif untuk   banyak dan gamblang, yang menjadi latar bela-
mengubah keyakinan orang, jika dianggap                 kang dialog itu. Dari mulai pembakaran masjid
menyimpang? Karenanya justru mencurigakan jika          dan kitab suci al-Qur’an, pengusiran warga, hing-
ada semangat demikian tinggi untuk membubarkan.         ga ancaman pembunuhan di depan umum —
Menyarankan warga JAI untuk tak menyebut diri           semuanya ini mengurangi kepercayaan kepada
Muslim tentu amat bermasalah, karena ini memiliki       pemerintah, dan pada gilirannya mendelegiti-
implikasi penting, misalnya ketakbolehan                masi upaya dialog yang dilakukannya. Jelas
melaksanakan ibadah haji, yang merupakan salah          kekerasan terhadap sesama warga tak bisa
satu rukum Islam yang diyakini Muslim, termasuk         ditoleransi sama sekali. Isu ini belum selesai.
Ahmadi yang memang merasa sebagai Muslim. Di            Gubernur Sumsel sudah berani berjalan lebih
luar pertanyaan ini, ada pertanyaan lain yang lebih     jauh dari SKB dengan mengeluarkan SK yang
mendasar: apakah jenis “penyimpangan”                   melarang Ahmadiyah di provinsinya, sementara
Ahmadiyah adalah jenis yang dirujuk oleh UU No.         Mendagri tampak ragu-ragu menanggapinya.
1/PNPS/1965? Bagaimana penyimpangan seperti ini         Bisa jadi daerah-daerah lain akan mengikuti. Jika
dibedakan dari, misalnya, penghinaan yang lebih         demikian, SKB yang tak melarang JAI itu akhir-
lugas seperti contoh paradigmatik penodaan agama:       nya akan berujung pada pelanggaran hak dan
menginjak-injak Kitab Suci?                             kebebasan beragama yang nyata.
     Tanpa kehatian-hatian di sini, pasal penoda-             Apa yang bisa dilakukan? Pertama, ada
an agama ini bisa dipakai secara semena-mena            baiknya Ahmadiyah mengambil opsi legal yang
sebagai alat merepresi penafsiran yang berbeda,         telah ditunjukkan pemerintah sendiri dalam Buku
bukan menyimpang, karena definisi penodaan di           Sosialisasi: mengajukan SKB ke PTUN dan, jika


16
                        Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


perlu, kasasi ke MA; atau meminta uji materiil       tentang pendirian rumah ibadah, tapi pada
atas UU No. 1/PNPS/1965, yang menjadi landasan       kenyataannya konflik sekitar masalah rumah
SKB, ke Mahkamah Konstitusi. Sebagai korban,         ibadah di lapangan masih saja terjadi. Dalam
pihak Ahmadiyah juga bisa meminta Komnas             catatan riset ini setidaknya terdapat 12 kasus yang
HAM untuk melakukan penyidikan pro-justisia          menyangkut masalah keberadaan rumah ibadah
bagi korban-korban kekerasan yang dialami            sepanjang tahun 2008. Kasus-kasus yang senyatanya
penganut Ahmadiyah. Di luar upaya hukum, dari        terjadi bisa lebih dari jumlah itu. Dari kasus-kasus
warga Ahmadiyah sendiri, kita masih berharap         tersebut terdapat 2 kasus kekerasan pengrusakan
adanya kesediaan melakukan dialog dan upaya-         rumah ibadah dan 7 kasus konflik yang bisa
upaya untuk menepis kecurigaan atas eksklusif-       berpotensi pada hilangnya kebebasan umat
ismenya (baik secara teologis maupun sosial).        beragama untuk menjalankan ibadahnya. Sebagian
     Bagi ormas-ormas Islam, ada peluang stra-       besar kasus merupakan kanflik antar umat
tegis ganda untuk berkontribusi dengan terlibat      beragama (7 kasus), kasus kelompok keagamaan
dalam dialog-dialog pencarian konsensus. Kege-       tertentu dengan negara (3 kasus) dan kasus konflik
lisahan luar biasa sebagian Muslim, yang dimani-     intern umat beragama (2 kasus). Untuk lebih detail
festasikan dalam sikap amat keras terhadap           tentang kasus-kasus yang terjadi lihat tabel 5.
Ahmadiyah, perlu dipahami dan dilihat penye-         Penjelasan tentang kasus-kasus tersebut kami susun
babnya. Selain itu, mereka juga perlu mendorong      dengan cukup detail untuk memberikan konteks
pemerintah melaksanakan tugasnya dengan              peristiwa konflik di seputar rumah ibadah. Laporan
tegas dan bersungguh-sungguh. SKB mengenai           ini berusaha menghindari pemunculan angka tanpa
JAI jelas adalah peristiwa hukum dan agama           memberikan konteks peristiwa yang bisa berujung
yang amat penting pada 2008. Implikasinya            pada kesalahpahaman.
melampaui tahun 2008 dan JAI sendiri. Dalam                Sebagian kasus konflik di seputar rumah
salah satu pembicaraan di Depag, misalnya, sem-      ibadah terkait dengan persoalan ijin pendirian
pat terlontar bahwa penyelesaian kasus Ahmadi-       rumah ibadah. Pembubaran misa Paskah di
yah ini bisa menjadi model penyelesaian kasus-       Gereja Santo Johannes Baptista Parung menjadi
kasus serupa. Sembari kita belajar dari kasus ini,   contoh menarik ketika pihak gereja telah menga-
penting untuk terus mengingat bahwa pemerin-         jukan ijin sejak 2007 namun hingga kini belum
tah masih berhutang penyelesaian semua kasus         ada kejelasan soal ijin itu. Sulitnya mendapatkan
kriminalitas yang menjadikan warga Ahmadiyah         ijin pendirian gereja antara lain menyebabkan
sebagai korban, termasuk yang mungkin masih          pemakaian rumah tinggal sebagai rumah ibadah.
menjadi pengungsi. Selain untuk alasan keadilan,     Pemakaian rumah tinggal sebagai rumah ibadah
tanpa ini sulit mempercayai itikad baik pemerin-     juga mengundang reaksi dari sebagian umat
tah menyelesaikan kasus ini, maupun kasus-           beragama yang lain untuk mempermasalahkan-
kasus serupa yang, kita menduga, masih akan          nya, seperti kasus penghentian kegiatan ibadah
muncul di masa-masa yang akan datang.                gereja GPdI di Pondok Rangon. Pada tahun 2008,
                                                     beberapa rumah tinggal yang dijadikan rumah
Masalah Seputar Rumah Ibadah                         ibadah dibongkar oleh pemerintah setempat,
     Kasus konflik keagamaan di seputar kebera-      seperti kasus pembongkaran gereja HKBP,
daan rumah ibadah masih banyak terjadi pada          Gekindo dan GPDI di Bekasi serta gereja Angli-
tahun 2008. Meskipun pemerintah melalui              kan di Cimahi. Meskipun ada unsur masalah
Departemen Agama dan Departemen Dalam                tentang hak milik atas tanah, tempat-tempat
Negeri telah mengeluarkan Peraturan Bersama          tersebut tidak memiliki ijin sebagai rumah
(Perber) pada tahun 2006 yang antara lain mengatur   ibadah.



                                                                                                      17
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


                                           Tabel 5:
               Konflik di seputar keberadaan rumah ibadah (dari berbagai sumber)




18
Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada




                                                                            19
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008




20
                         Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


     Sampai disini, kalau diantara problemnya         rumah ibadah sejumlah minimal 90 orang di suatu
adalah ijin pendirian kemudian mau tidak mau          desa maka bisa diperluas hingga minimal 90 orang
kelompok keagamaan yang ingin mendirikan              di suatu kecamatan, dan seterusnya. (b) dukungan
tempat ibadah harus memperjelas posisi ijinnya.       dari 60 anggota warga sekitar. Jikalau dukungan ini
Ketika ijin telah dimiliki namun masih saja ada       tetap sulit diupayakan, Pemda tetap berkewajiban
ancaman baik dari aparat negara maupun kelom-         memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan
pok keagamaan yang lain maka mereka bisa              rumah ibadah tersebut. (c) Rekomendasi (bukan ijin)
menuntut perlindungan dari negara. Kondisi tata       dari Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/
aturan keagamaan setelah era Reformasi membe-         kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama
rikan peluang kejelasan hak dan kewajiban baik pada   (FKUB). Sebagai aparat pemerintah yang adil
pihak negara, kelompok keagamaan yang ingin           sepatutnya Depag dan sebagai forum kerukunan
mendirikan rumah ibadah maupun warga di               warga sepatutnya FKUB tidak menjadi ajang politik
lingkungan sekitar rumah ibadah tersebut              keagamaan dan penghambat, namun sebagai
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama            fasilitator yang mendorong kebebasan setiap umat
(Perber) Menag No. 9 tahun 2006 dan Mendagri No.      beragama untuk menjalankan ibadah. (d) Pada
8 tahun 2006. Pada tingkat kelompok umat beragama     kondisi tertentu umat beragama berhak mengajukan
yang mengajukan ijin hanya perlu tiga syarat khusus   ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung
yang utama: (a) jumlah pengguna rumah ibadah          bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah yang
tersebut minimal 90 orang. Jumlah minimal ini bisa    berlaku maksimal 2 tahun.
pada batas desa, kecamatan, kabupaten/kota, atau            Sedangkan pada tingkat negara, Pemda
bahkan provinsi. Misalnya kalau tidak ada pengguna    berkewajiban memfasilitasi warganya sebagai

                                               Tabel 6:
                                Peraturan pendirian rumah ibadah
                       (Sumber: Diolah dari Perber Menag dan Mendagri 2006)




                                                                                                      21
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


berikut: (a) memberikan kejelasan jawaban dalam       diakui negara, pemerintah menyebutnya dengan
waktu cepat, selambat-lambatnya 90 hari atas ijin     istilah “(aliran) kepercayaan terhadap Tuhan
pendirian rumah ibadah yang diajukan masyarakat.      Yang Maha Esa”. Sementara itu para penganut-
(b) Jikalau dukungan 60 warga sekitar sulit           nya berbeda satu dengan yang lain dalam menye-
diupayakan oleh pengaju ijin rumah ibadah, Pemda      but, ada yang cenderung menggunakan istilah
tetap berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi   aliran kepercayaan, kebatinan, kerokhaniahan
pembangunan rumah ibadah tersebut. Sebab tidak        dan lain sebagainya. UU di era Reformasi yang
adanya dukungan warga yang lain tidak sepatutnya      ada sekarang cenderung menggunakan istilah
manjadi hambatan umat agama tertentu untuk            “agama atau kepercayaan yang belum diakui
tidak bisa menjalankan ibadah.                        berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.
      Sebagian masalah di seputar rumah ibadah        Secara akademis, selain sering dipakai istilah
lebih mencerminkan konflik antar masyarakat           “agama-agama lokal” juga sering digunakan
sipil atau antar umat beragama seperti pengru-        istilah indigenous religions (agama-agama asli).
sakan komplek Pura Sengkareng di Lombok Ba-           Laporang ini cenderung menggunakan istilah
rat dan pelarangan renovasi gereja Pantekosta di      agama-agama lokal untuk memberikan tekanan
Lampung. Konflik bisa terjadi juga antar aliran       keniscayaan yang seharusnya sama antara aga-
yang berbeda dalam satu agama seperti kasus           ma-agama lokal dan agama-agama lainnya dalam
penyerangan gereja di Nabire karena konflik           hal hak-hak sivik penganutnya. Diantara agama-
antara jemaat gereja Solograsia dan jemaat gereja     agama lokal misalnya Parmalim dari Sumatera
Injili. Demikian pula kasus konflik antara dua        Barat, Sunda Wiwitan dari Jawa Barat, Sapta
gereja HKBP di Bandung. Konflik-konflik seperti       Darma dari Jawa, Kaharingan dari Kalimantan,
ini biasanya juga terkait dengan aspek ekonomi,       Tolotang dari Sulawesi Selatan, Wana dari Sula-
penguasaan atas tanah, politik dan lain sebagai-      wesi Tengah dan masih banyak lagi.
nya. Untuk mengatasi konflik-konflik seperti ini            Sebagaimana disebutkan pada bagian “De-
tak ada jalan lain kecuali menyelesaikan problem      mografi Keagamaan” dan “Konstitusi dan Kebi-
teknis yang menyertainya secara adil dan semakin      jakan Keagamaan” di atas, penganut agama-aga-
mengintensifkan dialog serta membangun saling         ma lokal saat ini memiliki kebebasan beragama
kepercayaan antar warga yang berbeda agama dan        yang lebih besar, setidaknya jika dibandingkan
aliran. Para pemimpin agama sudah semestinya          dengan di masa Orde Baru. Kebebasan tersebut
tergerak untuk menyelesaikan masalah-masalah          tercermin dari hak mereka untuk tidak dipaksa
sekecil apapun yang bisa mengarah pada konflik,       menyebutkan sebagai salah satu dari enam aga-
bukan malah memanfaatkan konflik untuk                ma resmi yang diakui negara di KTP dan doku-
kepentingannya. Aparat negara juga menjadi            men kependudukan lainnya. Bahkan UU
bagian penting untuk mencegah terjadinya              Administrasi Kependudukan No. 23 tahun 2006
benturan dan melindungi korban kekerasan.             juga mengakui pencatatan perkawinan dengan
Sekali kekerasan terjadi, seharusnya ada tindakan     tata cara penghayat kepercayaan. Perkembangan
hukum yang harus diambil sesuai prosedur yang         ini tentu tidak sepenuhnya memuaskan, sebab
berlaku. Hal ini bisa berlangsung tentu jika          negara masih menyisakan ruang diskriminasi
aparatus negara bersikap “netral” dan “objektif”      terhadap warganya dengan memilah adanya
dalam setiap konflik yang terjadi.                    agama atau kepercayaan yang diakui dan tidak atau
                                                      belum diakui menurut perundang-undangan.
Posisi Agama-Agama Lokal                                    Meskipun ada perkembangan positif dalam
    Istilah agama-agama lokal kurang dikenal          masalah ini, pada praktiknya masih banyak
luas di Indonesia. Di masa Orde Baru, untuk           terjadi kekerasan terhadap penganut agama lokal
membedakannya dengan lima agama resmi yang            di masyarakat. Lagi-lagi Front Pembela Islam


22
                       Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


(FPI) menjadi aktor kekerasan. Sekitar 30 massa    diserang pada 11 Oktober 2008. Pihak FPI meng-
FPI mendatangi dan menyerang Sanggar Candi         anggap Sapta Darma adalah aliran sesat. Dalam
Busana Parengkembang, tempat ibadah Sapta          penyerangan itu terjadi pemukulan terhadap
Darma. Tempat ibadah yang terletak di Desa         seorang penganut Sapta Darma, pengambilan
Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta ini         uang (akhirnya dikembalikan) dan pengambilan

                                           Tabel 7:
                    Pencatatan kependudukan pemeluk agama-agama lokal
                             (Sumber: Diolah dari UU No. 23/ 2006)




                                         Tabel 8:
               Tugas pemerintah untuk memperkuat penghayat kepercayaan atau
                  pemeluk agama lokal (Sumber: Diolah dari UU No. 23/ 2006)




                                                                                                  23
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


inventaris, serta pengrusakan terhadap fasilitas      Sampai tahun ini kasus dugaan kekerasan yang
Sanggar. Selain itu penyerang sempat mengancam        dilakukan salah seorang pendeta di lingkungan
akan membakar Sanggar dan mengancam akan              gereja HKBP terhadap seorang calon pendeta
membunuh tokoh Sapta Darma. Kasus ini telah           perempuan di Medan belum terselesaikan kasus
dilaporkan oleh pengurus pusat Sapta Darma ke         hukumnya. Tidak kurang dari 20 lembaga yang
Komnas HAM. Sekitar setahun sebelumnya, Sapta         tergabung dalam “Komunitas Peduli Korban
Darma juga sempat menjadi sasaran penyerangan         Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Dalam
massa. Sanggar Sapta Darma di dukuh                   Gereja” tanggal 8 Maret 2008 menyerukan bahwa
Kalipandan, desa Pamulian, Larangan, Brebes           masih banyak kekerasan terhadap perempuan
disegel massa dengan dipasang palang kayu di          yang terjadi, termasuk di lembaga keagamaan.
pintu utama Sanggar pada 9 November 2007.             Korban pada Juni 2007 telah melaporkan kasus
Massa sempat akan membakar tempat ibadah ini,         ini ke Poltabes Medan. Karena penanganan kasus
namun belasan polisi mencegahnya.                     ini sangat lamban, korban dan Tim JPK2G
      Pada 5 April 2008 polisi menembak mati Madi,    (Jaringan Perempuan Korban Kekerasan di
seorang tokoh spiritual di dusun Salena Dua, Palu     Gereja) melapor ke Komnas HAM dan Komnas
Barat, Sulawesi Tengah. Madi merupakan pemimpin       Perempuan tanggal 20 Agustus 2008.
spiritual lokal di Palu Barat yang mengedepankan           Kekerasan terhadap perempuan yang
praktik spiritual kaum agraris, ritual “agama” suku   dilakukan tokoh agama juga terjadi dalam perka-
dan prinsip-prinsip adat. MUI Sulteng dan Menteri     winan di bawah umur yang dilakukan Pujiono
Agama sempat mengklaim Madi dan pengikutnya           Cahyo Widianto atau sering dipanggil Syeh Puji,
menyebarkan aliran sesat. Polisi pernah menggrebek    pemimpin Ponpes Miftahul Jannah di Desa
Madi dan pengikutnya pada Oktober 2005 dan tiga       Bedono, Kec. Jambu, Kab. Semarang. Puji yang
personel polisi terbunuh dalam penggerebekan itu,     juga seorang konglemerat ini menikahi Lutfiana
sementara Madi belum tertangkap. Kemudian 13          Ulfa, siswa SMP berusia 12 tahun, sebagai istri
pengikut Madi diadili dan dihukum penjara antara      kedua. Perkawinan yang melanggar UU ini oleh
2-6 tahun. Karena itu kemudian Madi digrebek lagi     banyak aktifis dan lembaga advokasi perempuan
dan tertembak. Kapolda Sulteng menyatakan             disinyalir bisa dijerat hukum karena mengan-
penembakan Madi karena Madi dan pengikutnya           dung unsur trafficking dan pencabulan anak di
melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Baik        bawah usia. Dalam wawancaranya dengan
pada kasus Sapta Darma maupun Madi sebagian           jurnalis, Puji bahkan dengan bangga berencana
masyarakat sama-sama menganggap mereka                akan menikahi gadis di bawah umur lainnya yang
kelompok sesat. Kalau demikian keadaannya, betapa     berusia 9 tahun dan 7 tahun. Sayangnya kasus
pemahaman tentang keberadaan kelompok agama-          yang jelas menyalahi hukum di Indonesia ini
agama lokal dengan berbagai hak sivik yang melekat    tidak diproses secara hukum. Ketua Komnas
pada mereka sebenarnya merupakan pemahaman            Perlindungan Anak memfasilitasi terjadinya
yang urgen untuk disosialisasikan di masyarakat.      kompromi yang berujung pada penitipan atau
                                                      pengembalian Ulfa ke rumah orang tuanya
Agama, Tubuh Perempuan, dan Kekerasan                 sampai kelak usia dewasa. Kasus pendeta HKBP
     Tahun 2008 masih banyak diwarnai oleh            dan pimpinan Ponpes Miftahul Jannah mungkin
praktik kekerasan terhadap perempuan yang             hanya sedikit dari banyak kekerasan terhadap
antara lain disebabkan tafsir agama yang patriar-     perempuan oleh pimpinan agama-agama.
khis dan pandangan materialis yang menempat-               Komnas Perempuan pada tahun sebelumnya,
kan tubuh perempuan sebagai objek. Bahkan             2007, mengeluarkan laporan yang antara lain
pada beberapa kasus kekerasan menyangkut              menyinggung keberadaan sekitar 88 kebijakan
pemimpin komunitas keagamaan tertentu.                daerah (misalnya Peraturan Daerah/ Perda) yang


24
                          Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


menggunakan agama dan moralitas sebagai                 itu, Peraturan Pemerintah 7/1994 tentang Lembaga
landasan. Kebijakan lokal yang dianggap Komnas          Sensor Film bagian Kedua pasal 18, UU 40/1999
Perempuan sebagai tantangan baru tersebut               tentang Pers, UU 8/1992 tentang Perfilman, UU I/
diantaranya terdiri dari 17 kebijakan yang meng-        2000 tentang Penyiaran, UU No. 1/2000 tentang
kriminalisasikan perempuan dan 10 kebijakan             Pengesahan Konvensi ILO No. 182, UU 11/2008
membuat pengendalian terhadap tubuh perem-              tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan
puan. Dalam Perda larangan pelacuran dan anti-          UU no.23/2002 tentang Perlindungan Anak juga
maksiat, pada umumnya perempuan ditempatkan             bisa dijadikan landasan untuk melindungi anak-
sebagai pihak yang menyebabkan terganggunya             anak dan perempuan dari bahaya pornografi.
keteraturan sosial (social order). Kontrol atas tubuh         Dalam pandangan pemerintah dan kelompok
perempuan dengan dalih agama dan moralitas juga         penyokong UUP peraturan-peraturan tersebut tidak
tercermin dari maraknya Perda kewajiban berjilbab.      mampu mencegah maraknya materi pornografi di
Sepanjang sepuluh tahun era Reformasi, Komnas           masyarakat. Canggihnya industri pornografi,
Perempuan mencatat tidak kurang telah muncul            bersamaan dengan pesatnya kemajuan teknologi
10 produk kebijakan lokal yang mewajibkan PNS           informasi, tidak dapat dijawab oleh KUHP tentang
perempuan Muslim menggunakan jilbab. Pada               kesusilaan yang masih mengacu pada definisi
tahun 2008, kontrol terhadap tubuh perempuan            kesusilaan di era kolonial. Selain itu, sanksi yang
berdasarkan pandangan agama dan moralitas               dijatuhkan pada pelanggar peraturan tersebut tidak
dalam RUU Pornografi kembali menjadi                    mampu memberi efek jera pada pelakunya.
perdebatan publik sangat luas dan hangat yang           Hukuman penjara paling lama dua tahun delapan
akhirnya mengantarkan pada disyahkannya RUU             bulan dan denda maksimal empat ribu rupiah tentu
tersebut sebagai UU Pornografi No. 44 tahun 2008        sangat jauh dibandingkan efek dari pornografi.
pada tanggal 30 Oktober 2008. Karena besarnya           Karena itulah DPR menjadikan pentingnya undang-
pertautan agama dan perempuan dalam UU ini,             undang tentang pornografi sebagai lex specialis yang
laporan ini akan memberikan porsi cukup besar.          memberi penegasan atas undang-undang lain yang
     Harus diakui bahwa mudahnya materi                 membahas tentang pornografi secara terpisah-pisah.
pornografi diakses oleh anak-anak menjadi kepri-        Nampaknya dari alasan ini, pemerintah
hatinan tersendiri. Bukan hanya oleh kelompok           menganggap bahwa UU khusus tentang pornografi
yang pro keberadaan UU Pornografi (UUP), akan           adalah kebutuhan mendesak bangsa.
tetapi juga merupakan keprihatinan kelompok                   Persoalannya, menyusun undang-undang
yang kontra. Persoalannya adalah apakah problem         bukankah pekerjaan mudah. Meskipun UUP sudah
mudahnya akses pronografi ini harus diselesaikan        mengalami perubahan lebih dari sepuluh tahun
dengan undang-undang tersendiri? Tidak                  dalam pembahasannya, masih saja menuai protes
cukupkah undang-undang dan peraturan yang               disana-sini. Paling tidak ada empat persoalan
telah dibuat menjadi upaya untuk mengatur               mendasar dalam pasal-pasal UU tersebut.
pornografi? Problem besar hukum di Indonesia            Persoalan pertama adalah terkait dengan frasa yang
acapkali bukan terletak pada ada atau tidak adanya      mengandung pemahaman multitafsir. Pada pasal
peraturan, tapi lemahnya penegagakan hukum.             1 mengenai ketentuan umum ada frasa
     Dalam sejarah perundangan Indonesia,               “membangkitkan hasrat seksual”. Frasa ini
persoalan pornografi sebenarnya sudah mempu-            mengandung penafsiran yang beragam dan dalam
nyai sandaran dalam berbagai perundangan dan            implementasinya bersifat subyektif, relatif. Pada
peraturan yang ada. KUHP pasal 282 Ayat (1), (2),       praktiknya nanti hampir bisa dipastikan
(3), dan pasal 283 Ayat (1), (2), dan (3) tentang       perempuan lagi yang menjadi sasaran tuduhan
kesusilaan, misalnya, bisa menjadi payung hukum         “membangkitkan hasrat seksual”. Padahal apa
untuk mempidanakan masalah pornografi. Selain           yang bisa membangkitkan hasrat seksual bagi


                                                                                                        25
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


seseorang bisa jadi tidak bagi orang lain. Sehingga    horizontal di masyarakat yang bersumber dari
sebagai produk hukum, frasa ini bertentangan           UU ini. Keterlibatan masyarakat dalam proses
dengan prinsip lex certa (bahwa hukum harus ber-       pengawasan pelaksanaan undang-undang seba-
sifat tegas). Masih mengenai persoalan multitafsir,    gaimana termaktub dalam pasal 21, membuka
frasa “gerak tubuh” juga membuka peluang untuk         peluang munculnya “polisi” moral di tengah
diterjemahkan berbeda pada konteks yang tidak          masyarakat. Kekerasan atas nama UU ini sangat
sama. Siapa yang berhak menentukan gerak tubuh         mungkin terjadi di masa yang akan datang.
yang bagaimana yang bisa membangkitkan hasrat               Mengapa nilai-nilai luhur untuk mencegah
seksual? Sekali lagi penilaian subyektif menjadi       pornografi dengan UU ini berakhir pada sederet
penentu pidana yang terkait dengan pasal ini.          daftar persoalan? Paradigma yang mendasari
      Multitafsir juga muncul di pasal 10. Pasal ini   lahirnya UU ini adalah keprihatinan akan
melarang setiap orang mempertontonkan kete-            mundurnya moralitas bangsa akibat maraknya
lanjangan atau menggambarkan ketelanjangan di          pornografi. Sayangnya, negara agak kebablasan
muka umum. Ketelanjangan atau tampilan yang            dalam hal ini, karena persoalan moralitas yang
mengesankan ketelanjangan pada praktiknya              hendak diatur masuk ke ranah privat. Persoalan
juga bersifat subyektif. Apa yang termasuk ba-         bagaimana seorang warga negara berpakaian,
gian dari ketelanjangan dan bisa membangkitkan         bertingkah laku dan mempunyai orientasi seksual
hasrat seksual dari satu budaya ke budaya yang         adalah persoalan pribadi warga negara yang
lain, dari satu individu ke individu yang lain         seharusnya tidak menjadi tanggung jawab negara.
sangat berbeda. Tidak ada ukuran yang tegas                 Ketika berbicara tentang moralitas dan
untuk menjelaskan pasal ini.                           legislasi nilai agama sebagai kebijakan publik,
      Masalah kedua dalam undang-undang ini            perempuan adalah kelompok yang rentan dalam
adalah bentuk intervensi negara pada persoalan         pembahasannya. Fakta sosiologis menunjukkan
seksualitas warganya. Orientasi seksual adalah         bahwa masyarakat menuntut lebih kepada
persoalan privat dimana negara tidak seharusnya        perempuan ketika berbicara tentang moralitas.
ikut campur di dalamnya. Pengkategorian bahwa          Bahwa baiknya moral masyarakat sangat terkait
lesbian dan homoseksual merupakan bagian dari          dengan bagaimana perempuan bersikap, berting-
persenggamaan yang menyimpang (Pasal 4) –              kah laku dan berpakaian. Nalar ini pula yang
sebagaimana tafsir keagamaan mainstream—               mendasari pasal-pasal dalam UUP yang bisa
jelas bertentangan dengan Keputusan Departe-           berujung pada kriminalisasi tubuh perempuan.
men Kesehatan dan Badan Kesehatan Dunia                Jadi alih-alih bertujuan untuk melindungi
(WHO) yang menyatakan keduanya bukanlah                perempuan, UU ini malah membuka peluang
termasuk seks yang meyimpang.                          terjadinya kekerasan terhadap perempuan atas
      Persoalan ketiga adalah watak diskriminatif      nama moralitas dan agama.
yang ditunjukkan oleh UU ini. Pasal 14 yang
memberikan pengecualian kepada seni dan budaya,        Kaum Muda, Terlupakan dalam Kampanye
adat istiadat, ritual tertentu bertentangan dengan     Pluralisme?
landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan              Jika kaum muda kita ambil patokan kira-kira
seni dan budaya tertentu sebagai bagian dari           mereka yang tahun ini masuk ke perguruan ting-
pornografi. Dalam praktiknya, pasal ini juga akan      gi, maka mereka adalah anak-anak muda yang
bermasalah karena ketidakjelasan siapa yang berhak     10 tahun lalu, ketika titik balik sejarah Indonesia
menentukan suatu kegiatan termasuk ekspresi seni       yang bernama Reformasi terjadi, masih duduk
budaya atau bukan yang bisa dikenai sanksi.            di bangku kelas 3 atau 4 SD. Dan ketika fatwa
      Persoalan keempat yang mungkin bisa              MUI yang mengharamkan pluralisme keluar
muncul adalah adanya kekerasan dan konflik             pada tahun 2005, mereka baru meningalkan SMP.


26
                         Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


Apa imajinasi mereka tentang hubungan antar-          lam) juga menjadi pintu masuk kelompok-
agama di Indonesia? Apa yang mereka pelajari?         kelompok agama yang amat tertutup. Ada penga-
Untuk kasus pendidikan agama Islam, riset             matan bahwa anggota ROHIS cenderung menon-
PPIM-UIN Jakarta (Desember 2008) menjelaskan,         jol di sekolah, berprestasi akademik baik, aktif
87% dari guru agama Islam menyampaikan pada           dan kreatif. Di sisi lain, ada kekhawatiran, yang
siswanya bahwa mereka tak perlu belajar agama         sebagiannya telah terbukti, pengembangan pan-
lain; dan hanya 3% yang menganggap bahwa              dangan dan sikap yang eksklusif yang merupa-
menjadi tugas mereka untuk menghasilkan siswa         kan cerminan dari kelompok-kelompok tersebut.
yang toleran. Meski interpretasi atas hasil survei    Fenomena serupa sesungguhnya telah lama
itu dipertanyakan, dua indikator ini saja sudah       diamati terjadi di perguruan tinggi.
cukup menunjukkan pemahaman tentang agama                  Apakah fakta diatas bisa dianggap meng-
lain seperti apa yang dimiliki siswa Muslim di        khawatirkan? Ada temuan-temuan lain yang
Indonesia —yaitu, negara mayoritas Muslim             menarik. Setara Institute dalam laporan survei-
dengan sekitar 27 juta warga pemeluk agama lain.      nya pada 2008, sebagaimana disebut juga diatas
      Hasil ini sesungguhnya tidak mengejutkan.       menunjukkan bahwa mayoritas responden kaum
Sebelumnya telah ada beberapa riset yang me-          muda dari delapan kota di Jabodetabek tidak
nunjukkan betapa pengajaran agama di sekolah          menganggap kemajukan agama menjadi persoal-
sungguh tidak memadai dari banyak segi. Sebuah        an (67.6%). Perbedaan agama, bagi para respon-
riset pada 2007 yang dilakukan Program Studi          den ini, tidak menjadi persoalan untuk berinte-
Agama dan Lintas Budaya (CRCS), UGM, me-              raksi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya seba-
nunjukkan bahwa pengajaran agama di sekolah-          gian kecil yang mengganggap agama sebagai
sekolah negeri, Islam, maupun Kristen masih           persoalan (9.1%). Riset CRCS di Yogyakarta yang
bersifat cukup eksklusif. Riset lain yang dilakukan   disebut di atas juga menunjukkan bahwa, meski
Interfidei dan diterbitkan tahun 2007 menunjukkan     pengajaran agama di sekolah dan lingkungan
hal serupa. Benar telah ada inisiatif beberapa        keagamaan di sekolah cukup eksklusif, nyatanya
sekolah atau guru untuk mengajarkan agama secara      sikap siswa sendiri tak selalu eksklusif. Siswa juga
lebih inklusif, namun tampaknya belum masif.          belajar dari rumah, media, dan lingkungan tem-
      Dari sisi siswa sendiri, kesadaran bahwa        pat-tinggalnya, yang di beberapa wilayah di In-
mereka hidup dalam keberagaman seringkali             donesia, memang cukup beragam. Pengalaman
baru disadari ketika menginjak bangku SMP.            hidup itu rupanya mengakar lebih kuat dalam
Biasanya lokasi sekolah mereka agak jauh dari         sikap mereka terhadap umat beragama lain.
rumah sehingga memperluas horizon mereka              Dengan kata lain, pendidikan agama yang eks-
tentang yang berbeda. Pengajaran agama di kelas       klusif di tidak banyak berpengaruh pada siswa.
pun tersaingi oleh pengajaran agama dengan                 Ini tentu memberi harapan. Namun apa
metode-metode baru yang lebih menarik, melalui        yang terjadi di sekolah, lewat pengajaran agama
kelompok-kelompok Kerohanian. Sebuah pene-            dan kegiatan kerohanian, juga selayaknya menja-
litian (2008) yang dilakukan Ciciek Farha dari        di pengingat: di luar rumah, rasa penghargaan
Rahima, misalnya, mengkonfirmasi apa yang             pada kelompok lain tak selalu disemai. Maka jika
telah menjadi kekhawatiran cukup lama. Jika di        kita percaya bahwa kaum muda hari ini adalah
zaman Orba OSIS adalah jalan masuk pemerintah         pemimpin masa depan, mereka hendaknya men-
untuk mengontrol apa yang terjadi di sekolah,         jadi perhatian sungguh-sungguh. Pemahaman
kini melalui kegiatan kerohanian, sekolah-seko-       mereka tentang keberagaman Indonesia, menjadi
lah telah menjadi ajang kontestasi dan perebutan      tiket penting dalam pembentukan masyarakat
pengaruh kelompok-kelompok keagamaan.                 majemuk yang saling menghargai. Jika tidak,
      Sayang memang, ROHIS (Kerohaniahan Is-          mereka adalah bom waktu.


                                                                                                      27
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


Kasus-Kasus Terserak yang Mengundang                        tidak bisa disepadankan dengan manusia.
Ketegangan                                                  Meskipun ada respon balik dari agamawan Hindu
      Media menjadi salah satu ruang yang bisa              tentang kebolehan menafsirkan Mahabharata secara
mengundang ketegangan relasi keagamaan. Tahun               luas, protes terhadap film Drupadi semakin
2006 publik Indonesia sempat heboh atas penerbitan          meneguhkan adanya kelompok-kelompok tertentu
kartun Nabi Muhammad di media Jyllands-Posten,              di masyarakat yang sensitif dengan kasus-kasus
Denmark. Tahun 2008 ini ada tiga kasus agama dan            seperti ini, meskipun kadang media tersebut tidak
media di Indonesia yang bisa kita catat. Pertama, film      dengan sengaja bertujuan menyudutkan kelompok
Fitna. Film ini dibuat oleh Geert Wilders, seorang          agama tertentu.
anggota parlemen Partij voor de Vrijheid (Partai untuk            Isu seputar “larangan” pemakaian jilbab di
Kebebasan) Belanda. Dengan sangat eksplisit, Fitna          tempat kerja masih mewarnai relasi keagamaan kita.
mempropagandakan sikap anti-Islam yang menurut              Setidaknya ada dua kasus yang sempat mencuat.
film tersebut mensyahkan sikap kekerasan atas nama          Kasus Wine Dwi Mandela, seorang karyawati di R.S.
agama. Meskipun protes dalam berbagai bentuk                Mitra Keluarga Bekasi Barat, Jawa Barat. Sejak tahun
terhadap Fitna datang dari berbagai elemen                  2004 Wine tidak mengenakan jilbab, namun pada
masyarakat Muslim di Indonesia, namun sikap resmi           bulan April 2008 dia mulai memakai jilbab di tempat
pemerintah Belanda yang mengambil jarak dengan              kerjanya. Pihak RS Mitra Keluarga menganggap
film tersebut, pernyataan sikap pemerintah RI secara        perempuan berusia 26 tahun itu melanggar “pakaian
cepat dan protes proporsional tokoh-tokoh Muslim            seragam kerja”. R.S. Mitra Keluarga meminta Wine
di Indonesia membuat kasus film Fitna tidak                 mengundurkan diri. Konflik berlanjut, tapi akhirnya
sekontroversial dan sekeruh kartun Nabi Muhammad.           R.S. Mitra Keluarga merevisi keputusannya dengan
      Kedua, cover majalah Tempo the last supper.           memutasi Wine ke devisi lain dari kelompok
Sebagian umat Kristen mempermasalahkan pemuatan             perusahaan tersebut. Pada saat tulisan ini disusun
cover majalah Tempo edisi khusus 4-10 Februari 2008.        Wine yang didampingi Tim Pengacara Muslim
Majalah Tempo memodifikasi lukisan Leonardo da              bermaksud melaporkan kasusnya ke Komnas HAM.
Vinci, perjamuan terakhir (the last supper) Yesus dan 12          Kasus serupa dialami oleh Asmalaytul Qadari,
rasul dengan Suharto dan enam anaknya. Bagi sebagian        seorang karyawati di Hotel Ibis, Kemayoran Jakarta.
umat Kristiani peristiwa the last supper dihayati sebagai   Sekitar bulan Juni 2008 dia memutuskan memakai
peristiwa yang sakral dan simbol rahmat Tuhan. Karena       jilbab di tempat kerjanya. Meskipun Asma memakai
itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indo-           jilbab yang disesuaikan dengan corak pakaian
nesia (PMKRI) mendatangi kantor Tempo pada 5                kerjanya, tapi pihak managemen hotel tetap
Pebruari 2008 dan Aliansi Mahasiswa Pemuda Kristen          memberikan peringatan dan akhirnya menggeser
(AMPK) mengadukan kasus ini ke Polda Metro Jaya             posisi Asma dari penjaga lobby ke bagian dalam.
pada 8 Pebruari 2008. Menerima tuntutan PMKRI,              Kasus yang menurut Asma dianggap bagian dari
majalah Tempo kemudian mempublikasikan                      diskriminasi ini telah dia laporkan ke Komnas
permohonan maafnya di jaringan media Tempo.                 HAM. Di ruang publik, seharusnya kebolehan
      Ketiga, film Drupadi. Protes juga diarahkan           berjilbab sama posisinya dengan kebolehan tidak
oleh sebagian umat Hindu, khususnya kelompok                berjilbab. Lalu bagaimana dengan “paksaan”
World Hindu Yough Organization (WHYO), pada                 berjilbab di Aceh dan beberapa daerah lain yang
September 2008 terhadap film Drupadi. Menurut               melegislasi Perda Syariah?
kelompok ini, sejumlah pernyataan dalam film                      Tempat agama di dalam jabatan publik juga
Drupadi bertentangan dengan pemahaman umat                  bisa mengundang ketegangan antar kelompok
Hindu. Tokoh Drupadi yang digambarkan film ini              keagamaan. Di kabupaten Pasaman Barat (Pasbar),
menjalani poliandri juga ditolak oleh WHYO,                 Sumatera Barat, puluhan aktivis organisasi Islam
karena menurutnya sosok Drupadi sebagai Dewi                yang berafiliasi dalam Aliansi Masyarakat Islam


28
                          Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


Pasaman Barat (AMI-Pasbar) menolak rencana               agama, namun usaha-usaha ke arah politisasi agama
pengangkatan Viktor, S.H. sebagai Ketua                  masih terus terjadi.
Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Pasaman Barat.
Alasan aliansi ini menolak pengangkatan calon            Diantara Gambaran Perkembangan Positif
ketua PN tersebut karena alasan agama. Menurut                 Gambaran relasi keagamaan di atas memang lebih
mereka, daerah yang mayoritas berpenduduk Mus-           mencerminkan wajah yang suram. Namun demikian,
lim tidak sepatutnya memiliki pejabat publik             bukan berarti tidak ada perkembangan positif yang
setingkat ketua PN yang beragama Kristen. Kasus          terjadi selama tahun 2008. Untuk mencatat sebagian kecil
seperti ini tentu cukup mengkawatirkan                   dari perkembangan positif tersebut misalnya tergambar
kemajemukan masyarakat Indonesia. Sebab                  dari kerjasama panitia Musabaqah Tilawatul Qur’an
masyarakat mengkotak-kotakkan dirinya dalam              (MTQ) tingkat propinsi Papua Barat di Fakfak yang
kelompok agama yang tertutup, tanpa membuka              terdiri bukan saja umat Muslim, tapi juga umat Katolik
diri pada kemungkinan eksistensi perbedaan.              dan Protestan. Bahkan kelompok paduan suara Katolik
      Meskipun pada umumnya hubungan agama               bertugas melantunkan Shalawat Nabi dalam MTQ yang
dan politik dari waktu ke waktu semakin mencair,         digelar pada April 2008 itu. Hal ini menunjukkan betapa
namun tahun 2008 masih diwarnai oleh politisasi          hubungan yang harmonis dan begitu dekat antar
agama dalam ruang politik praktis. Misalnya Rudolf       kelompok agama yang berbeda mungkin masih
M. Pardede, mantan Gubernur Sumatera Utara               mendominasi relasi keagamaan bangsa ini.
(Sumut), sempat menyerukan masyarakat untuk                    Guru-guru agama dari latar agama yang
memilih calon gubernur yang seiman (Kristen)             berbeda di Yogyakarta sejak lebih dari tiga tahun
dalam Pilkada gubernur Sumut. Sementara itu MUI          lalu hingga kini juga masih aktif mengkonsolida-
Kalimantan Barat (Kalbar) membuat seruan tertulis        sikan diri dalam Forum Guru-Guru Agama. Mes-
agar umat Muslim di Kalimantan Barat memilih             kipun partisipannya terbatas, semangat mereka
pasangan calon yang Muslim dan tidak memilih             saling bertukar pengalaman dalam mentransfor-
calon Kristen dalam Pilkada gubernur Kalbar pada         masikan gagasan multikultural dalam pembelajaran
November 2008. Keberpihakan tokoh agama dan              agama di sekolah patut kita apresiasi.
tokoh masyarakat dalam politisasi agama                        Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
mengundang kontroversi. Dukungan MUI Kalbar              (Didasmen) P.P. Muhammadiyah dan Ma’arif Insti-
terhadap pasangan calon gubernur Muslim                  tute pada tahun 2008 ini menerbitkan tiga buku ajar
mengundang protes sebagian masyarakat. MUI               seputar Kemuhammadiyahan dan HAM. Meskipun
pusat di Jakarta pada November 2008 juga menegur         menuai polemik di tingkat internal, penerbitan
MUI Kalbar bahwa seharusnya MUI tidak terjun             buku-buku ini bisa dipastikan akan mewarnai
pada politik praktis.                                    pendidikan di lingkungan Muhammadiyah untuk
      Politisasi agama di dalam Pemilu 2009 bisa saja    lebih terbuka pada perbedaan.
akan terjadi, sesuatu yang mesti mulai dikritisi. Pada         Sementara itu perwakilan UNESCO menga-
bulan Juli 2008, MUI di empat propinsi di Kalimantan     takan dalam Konferensi Persiapan Regional untuk
telah merekomendasikan bahwa Golput adalah               Konferensi Persiapan Regional untuk Konferensi
tindakan yang dilarang agama. Hidayat Nurwahid,          Internasional Bidang Pendidikan ke-48 UNESCO di
presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), “meminta”      Bali pada Mei 2008 bahwa pendidikan inklusif yang
NU, Muhammadiyah dan MUI untuk memfatwa-kan              tidak menabukan keragaman dan heterogenitas di
haram terhadap Golput. Menanggapi wacana itu,            sekolah merupakan tantangan untuk mencapai
Amidhan, salah satu ketua MUI, menyatakan pada           pendidikan berkualitas tinggi. Sampai disini
Desember 2008 tidak akan mengeluarkan fatwa haram        bersamaan dengan rumitnya tantangan yang
terhadap Golput. Meskipun kekritisan umat dan            dihadapi dalam bidang pendidikan keagamaan
pemimpin agama cukup tinggi dalam hal politisasi         yang terbuka, rupanya kesadaran akan pendidikan


                                                                                                             29
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


yang terbuka dan pluralis telah menjadi wacana             memprosesnya secara hukum. Tanpa upaya
yang menyebar luas.                                        penegakan hukum yang tegas, pemerintah dan
     Polisi, sebagai garda depan pelindung                 kepolisian bisa terkesan melakukan pembiaran
masyarakat dari kekerasan, sepatutnya tidak                terhadap proses kekerasan di masyarakat. Kalau
ditinggalkan dalam pembangunan wacana dan                  kasus-kasus kekerasan tetap berlangsung terhadap
praktik pluralisme dan kebebasan beragama. Untuk           kelompok Ahmadiyah, upaya Departemen Agama
itu Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK)        untuk membangun rangkaian dialog tentang masa-
di UGM pada tahun 2008 semakin intensif melakukan          lah Ahmadiyah bisa tak berarti. Terlepas dari
pelatihan tentang peran polisi dalam melindungi            perdebatan di seputar wacana keagamaan yang
kebebasan beragama di Indonesia.                           berkembang, tindakan tegas terhadap segala bentuk
     PBNU, sebagai organisasi Muslim terbesar,             kekerasan (tidak hanya menyangkut kasus
pada Juli-Agustus 2008 menyelenggarakan Interna-           Ahmdiyah) meskinya tidak membeda-bedakan
tional Conference of Islamic Scholars (ICIS) ke-3 yang     siapa pelaku dan yang menjadi korban. Sebab setiap
melibatkan peserta dari 60 negara. Selain berperan         pelaku kekerasan harus mendapatkan hukuman
mengkampanyekan ke tingkat internasional model             dan setiap korban kekerasan harus dilindungi. Di
Islam yang ramah seperti yang telah lama digumuli          samping korupsi, diantara musuh besar bangsa In-
oleh komunitas NU, konferensi ini menjadi urgen            donesia adalah masih berlangsungnya praktik
karena menitikberatkan pada pentingnya wacana              kekerasan.
perdamaian di dunia Islam.                               • Pemerintah penting untuk melakukan harmonisasi
                                                           hukum dan kebijakan keagamaan sesuai dengan
Penutup dan Rekomendasi                                    spirit dan teks UUD 1945 hasil amandemen,
     Dalam setiap Laporan Tahunan semacam ini,             khususnya menyangkut pasal HAM. Pasal-pasal
yang terpenting bukan saja penilaian masa lalu, tapi       tentang penghinaan dan penodaan agama dalam
apa yang bisa dipelajari untuk perbaikan masa              beberapa perundang-undangan meski dilihat ulang
depan. Dengan menemukan masalah, mestinya                  sebab pasal tersebut tidak saja bisa terjatuh dalam
ditemukan juga peluang perbaikan.                          kriminalisasi sebuah tafsir suatu agama yang
     Makin banyaknya laporan tentang keberaga-             menyimpang, tapi juga tafsir yang berbeda. Kalau
maan penting disyukuri. Inilah isyarat bahwa               pembatasan hak ekspresi beragama –sebagaimana
perjuangan untuk kebebasan beragama makin kuat.            pembatasannya juga diperkenankan oleh
Kelompok mayoritas agama di suatu tempat dan               konstitusi— meski dicari format yang lebih baik dari
negara mungkin tak telalu mengapresiasinya.                pasal-pasal penodaan agama yang ada selama ini
Namun jika mereka berpikir bahwa saudara                   sehingga tidak menjadi alat yang potensial untuk
seagamanya di banyak tempat dan negara lain                meminggirkan (bahkan mematikan) eksistensi suatu
adalah minoritas yang butuh perlindungan untuk             kelompok agama oleh kelompok agama lain.
memenuhi hak dan kebebasan beragamanya, maka             • Sebagai bagian dari pendidikan publik dan
perjuangan ini selayaknya diperkuat. Dari uraian           penghargaan bagi komunitas agama-agama lokal,
laporan di atas, beberapa rekomendasi di bawah ini         badan pusat statistik (minimal di tingkat lokal
patut kita perhatikan:                                     kabupaten/ kota dan propinsi) penting untuk mulai
• Dalam merespon praktik kekerasan keagamaan,              memasukkan agama lokal tertentu yang
   pemerintah dan polisi harus tegas dalam                 berkembang di daerahnya ke dalam statistik
   memandang dan menangani kekerasan tersebut              demografi kependudukan. Hal ini menjadi bagian
   sebagai praktik kriminal. Khusus menyangkut             dari pendidikan publik karena akan memberikan
   kekerasan yang banyak mendera kelompok                  pelajaran penting kepada masyarakat bahwa
   Ahmadiyah, tak ada jalan lain agar pemerintah dan       penghayat kepercayaan atau pemeluk agama lokal
   kepolisian mengusut semua kekerasan tersebut dan        memiliki hak sivik yang sama dengan pemeluk


30
                           Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada


  agama-agama lainnya.                                       dipastikan akan menjadikan perempuan sebagai
• Bagi penghayat kepercayaan atau pemeluk agama              “terdakwa” pelanggar moral dan agama. Hal ini
  lokal sendiri penting untuk mulai mengosongkan             akan memperberat posisi perempuan yang
  kolom agama dalam KTP dan dokumen                          sebelumnya telah “tertimpa” berbagai kebijakan
  kependudukan lainnya. Sebab kekerasan yang                 lokal yang mengkriminalisasi tubuh perempuan
  menimpa mereka kadang terjadi ketika kelompok              di ruang publik atas nama moralitas dan agama
  agama lain menanyakan agama mereka di KTP                  seperti aturan kewajiban jilbab, larangan keluar
  tertulis agama tertentu tapi menjalankan praktik           malam, sampai hukuman cambuk bagi pezina.
  ibadah secara penghayat kepercayaan atau agama             Selain pentingnya mendukung proses judicial re-
  lokal. Aparat birokrasi pemerintah penting untuk           view atas berbagai kebijakan yang bias gender,
  memberikan rasa aman bagi warga yang ingin                 lembaga keagamaan dan para sarjana dalam
  menempuh proses perubahan identitas keagamaan              bidang agama patut terus melakukan penafsir-
  ini.                                                       an ulang atas pemahaman keagamaan yang
• Konflik di seputar masalah rumah ibadah antara             selama ini patriarkhis. Upaya otokritik juga
  lain biasanya menyangkut ijin pendirian rumah              sepatutnya diarahkan kepada pihak-pihak
  ibadah. Perber Menag dan Mendagri tahun 2006               dalam lembaga keagamaan yang melakukan
  yang antara lain mengatur pendirian rumah ibadah           praktik kekerasan terhadap perempuan.
  meski menjadi pegangan semua kelompok,                   • Politisasi agama masih menjadi isu yang perlu
  terlepas dari kelemahan peraturan ini. Pemerintah          diperhatikan baik menyangkut jabatan tertentu di
  Daerah, Depag, dan FKUB sepatutnya menjadi                 dalam birokrasi pemerintah maupun Pilkada dan
  fasilitator yang adil untuk menjamin kebebasan             Pemilu tahun 2009. Beberapa indikasi yang
  warga menjalankan ibadahnya serta bersikap                 disebutkan di dalam laporan ini memberi pelajaran
  “netral” dan “objektif” sehingga birokrasi dan fo-         betapa politisasi agama masih saja terjadi. Indikator
  rum warga seharusnya tidak menjadi ajang politik           terjadi atau tidaknya politisasi agama meski dima-
  agama-agama.                                               sukkan sebagai poin dalam indikator fairness sistem
• Untuk memupuk rasa dan nilai kebangsaan yang               monitoring Pemilu 2009. Gerakan untuk menguji
  melampaui batas-batas kelompok keagamaan,                  dan mendesak para kandidat dewan, wakil daerah
  pendidikan pluralisme sivik yang menekankan                dan calon presiden-wakil presiden apakah mereka
  kohesi sosial keagamaan, relasi antar kelompok             siap untuk memperjuangkan kebebasan beragama
  agama dan “aturan main” kultural dan hukum di              dan anti-kekerasan patut dipertimbangkan
  dalam relasi tersebut penting ditransformasikan ke         menjadi isu strategis.
  dalam pendidikan agama atau pendidikan                   • Lembaga akademik (perguruan tinggi) dan
  kewargaan di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah           lembaga swadaya masyarakat merupakan dua
  negeri, pimpinan sekolah dan para guru penting             kekuatan sipil yang penting untuk terus
  untuk memperhatikan perkembangan kegiatan                  memperkuat pandangan dan sikap anti-
  kerohaniahan agama yang mungkin memperkuat                 kekerasan dan keberpihakan pada kebebasan
  sikap intoleransi. Di perguruan tinggi, kalau ada unit     beragama yang menjadi amanah konstitusi.
  kegiatan keagamaan tertentu mengapa tidak                  Kerjasama yang saling memperkuat antara
  dimulai menumbuhkan unik kegiatan                          keduanya akan memberikan tawaran gagasan
  kemahasiswaan yang lintas agama. Kegiatan                  dan praktik gerakan yang kokoh dan sinergis.
  pertemuan antar agama bagi siswa dan anak muda
                                                               CRCS UGM menyadari, laporan ini masih
  seperti youth camp dan dalam bentuk lain patut
                                                           menyisakan banyak celah, apalagi ini merupakan
  ditumbuhsuburkan untuk memperkaya penga-
                                                           usaha yang pertama kali dilakukan. Di Indonesia,
  laman langsung interaksi antar agama.
                                                           belum banyak laporan sistematis semacam ini. Pada
• Penerbitan UU Pornografi tahun 2008 bisa


                                                                                                              31
Laporan Tahunan Kehidupan Beragama Di Indonesia tahun 2008


2008 kita mencatat setidaknya ada laporan The           menarik: partisipasi umat Katolik dan Protestan
Wahid Institute, yang juga cukup konsisten              sebagai panitia MTQ di Fakfak, Papua Barat pada
mengeluarkan laporan bulanan, dan Setara Insti-         April 2008. Kabar baik bisa juga berarti terjadinya
tute. Jika laporan Wahid Institute lebih banyak         peristiwa buruk yang sebetulnya potensial untuk
menampilkan kabar buruk tentang kebebasan               menjadi jauh lebih buruk. Dari sisi ini, bahkan SKB
beragama/berkeyakinan di Indonesia, maka itu            Ahmadiyah yang cukup kontroversial mengandung
mesti dianggap sebagai semacam wake-up call:            kabar baik. Ini karena kita bisa membayangkan
bahwa masih ada banyak masalah.                         bahwa SKB sebetulnya bisa dibuat lebih keras,
      Laporan Tahunan Kehidupan Beragama 2008           sehingga menjadi kabar lebih buruk dari segi
yang dikeluarkan Program Studi Agama dan Lintas         kebebasan beragama.
Budaya (CRCS), UGM ingin berpartisipasi dalam upaya           Tuntutan MUI dan banyak kelompok Muslim
penting ini. Laporan perdana tahun ini masih mencoba    memang amat keras: bubarkan JAI dan GAI. Karenanya
meraba-raba alat untuk menilai kemajuan dan             mereka kecewa dengan SKB yang “lembek” itu. Lihat
kemunduran, keberhasilan dan kegagalan terkait          juga, tak lama setelah dikeluarkan Surat Edaran
hubungan antar komunitas agama (dan antar               Bersama di awal Agustus, Gubernur Sumsel telah
kelompok dalam satu agama) dan juga bagaimana           berani mengeluarkan SK pelarangan yang lebih keras
pemerintah mengambil perannya di sini.                  dari SKB. Dibanding SK pelarangan, SKB adalah kabar
      Laporan CRCS UGM berusaha menggambarkan           baik. Contoh lain, yang menjadi kabar baik karena tak
pluralisme sivik —bukan pluralisme ala MUI— yaitu       menjadi berita adalah potensi pembatasan ekspresi
menyangkut pembuatan kebijakan dan penegakan            keberagamaan. Misalnya, buku muslimah Kanada
hukum dalam soal-soal hubungan sosial kelompok-         Irshad Manji yang diharamkan di Malaysia, bisa beredar
kelompok agama, dan juga bagaimana kelompok             bebas dan di-launching sendiri oleh penulisnya dengan
masyarakat yang berbeda agama berhubungan satu          aman di Indonesia—kita bisa dengan mudah
sama lain, secara negatif atau positif.                 membayangkan muncul protes dan desakan keras
      Melalui proyek-proyek risetnya, Departemen        untuk melarang penulisnya berbicara (ingat kasus
Agama sebetulnya juga cukup rutin setiap tahun          Nashr Hamid Abu Zayd). Fatwa haram yoga di Ma-
mengeluarkan hasil-hasil riset di bawah judul seperti   laysia yang kemudian ingin diikuti MUI ternyata juga
“profil kerukunan hidup umat beragama”, hingga          tampaknya tak menjadi kenyataan.
tingkat kecamatan di banyak daerah. Depag bisa                Kasus ini sekaligus menunjukkan pentingnya
melakukan kerja cukup masif ini tentu dengan            perbandingan sebagai cermin untuk melihat diri
dukungan sumberdaya cukup kuat. Sayangnya, dari         kita sendiri. Maka, adalah juga sebuah “kabar baik”
satu penelitian ke penelitian lainnya tak ada           ketika organisasi Open Doors International dalam
metodologi yang tegas dan konsisten. Karena itu,        World Watch List (Desember 2008), yang khususnya
selain manfaat sebagai dokumentasi, agak sulit          menaruh perhatian pada persekusi atas umat
menarik pelajaran dari riset-riset ini.                 Kristen, menempatkan Indonesia sebagai negara ke
      Satu hal penting di sini adalah bagaimana         47 terbaik dari 50 negara, yang artinya nyaris
mendefinisikan kabar buruk dan kabar baik, yang         menjadi negeri terbebas di antara negara-negara
penting untuk imbangan, agar kita masih punya dasar     yang tak sepenuhnya memberikan kebebasan
untuk optimis. Mendefinisikan kabar buruk atau          beragama/ berkeyakinan.
kegagalan relatif lebih mudah—setiap penyimpangan             Kabar buruk adalah semacam peringatan
dari yang ideal sudah bisa dianggap buruk.              adanya masalah yang belum selesai. Kabar buruk
      Bagaimana mendefinisikan kabar baik? Secara       yang mengandung kabar baik bukanlah untuk
umum, biasanya ini berarti ada suatu peristiwa atau     melenakan, tapi mengingatkan kemajuan harus
upaya yang cukup kontras dengan realitas yang           terus diupayakan.
buruk. Misalnya, di Laporan ini, ada contoh amat


32

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:732
posted:5/1/2010
language:Indonesian
pages:32
Description: makalah-perkembangan-HAM-di-indonesia pdf