Microsoft PowerPoint - HAK-HAK DAN KEWAJIBAN DASAR-ASASI MANUSIA by xld14276

VIEWS: 0 PAGES: 23

makalah-perkembangan-HAM-di-indonesia pdf

More Info
									       HAK-HAK DAN KEWAJIBAN
       DASAR/ASASI MANUSIA
       DALAM PANCASILA

                                                               Oleh:
                                                   MAHIFAL, SH., MH.
Buku Pegangan:
PANCASILA dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi
Oleh: H. Subandi Al Marsudi, SH., MH.
ISTILAH DAN PENGERTIAN HAK-HAK
ASASI MANUSIA
 Perancis:
   Droit de I’home = hak manusia

 Inggris:
   Human right = hak-hak kemanusiaan/hak-hak asasi
   manusia

 Belanda:
   Mensen rechten = hak-hak kemanusiaan/hak-hak asasi
   manusia
ISTILAH DAN PENGERTIAN HAK-HAK
ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Darji Darmodiharjo:
    Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang
    dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan YME
    Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-
    kewajiban yang lainnya
 Padmo Wahjono:
    Hak-hak asasi adalah hak yang memungkinkan orang hidup berdasarkan
    suatu harkat dan martabat tertentu (beradab)
 Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang HAM (lampiran naskah
 HAK pada Angka I huruf D butir 1):
    “Hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan YME yang melekat
    pada diri manusia bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan
    harkat dan martabat manusia
 UU No.39/1999 tentang HAM (pasal 1 angka 1):
    “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
    dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan
    anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
    Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
    perlindungan harkat dan martabat manusia”
PERBEDAAN ATAS MACAM DAN
JENIS HAK-HAK ASASI
 Pengertian HAM dibedakan dari segi subyeknya:
   Hak-hak asasi individu (Sri Soemantri : hak-hak asasi
   manusia klasik/de klassieke grondrechten)
      Adalah hak-hak asasi manusia yang timbul dari eksistensi manusia.
      Hak-hak ini antara lain seperti hak untuk berapat dan berkumpul,
      menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan, dan hak untuk
      menganut agama tertentu

   Hak-hak asasi kolektif atau sosial (Sri Soemantri : hak-hak
   asasi manusia sosial/de sociale grondrechten)
      Adalah hak-hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia, baik
      yang bersifat lahiriah maupun rohaniah. Hak ini terkait dengan hak
      manusia/warga negara untuk hidup bahagia dalam masyarakat dan
      negara
PERBEDAAN ATAS MACAM DAN
JENIS HAK-HAK ASASI (lanjutan)
 Pengertian HAM dibedakan dari segi obyek dan kepentingannya /
 penggolongan HAM berdasarkan jenisnya:
    Hak-hak asasi pribadi atau personal rights seperti kebebasan menyatakan pendapat,
    kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya
    Hak-hak asasi ekonomi atau property rights seperti hak untuk memiliki sesuatu,
    membeli dan menjual serta memanfaatkannya
    Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
    pemerintahan atau yang biasa disebut rights of legal equality
    Hak-hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam
    pemerintahan, seperti hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak
    mendirikan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya
    Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights, seperti hak untuk
    memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan and sebagainya
    Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
    atau procedural rights, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal
    terjadi penangkapan, penggeladahan, penahanan, peradilan dan sebagainya
    Hak-hak asasi untuk membangun atau rights to develop, yaitu hak-hak asasi bagi
    suatu negara/komunitas untuk membangun negaranya tanpa campur tangan negara
    asing
PERBEDAAN ATAS MACAM DAN
JENIS HAK-HAK ASASI (lanjutan)
 Hubungan antara Negara Demokrasi, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia:
     Negara demokrasi mengakui hak asasi
         Hak fundamental berdasarkan konstitusi
         Di dalam UUD 1945 dirinci dalam:
                Hak dan kewajiban warga negara
                Hak dan kewajiban penduduk
                Hak dan kewajiban penyelenggara negara
     Negara demokrasi menampilkan sosok Negara Hukum
         Negara hukum (Rechtsstaat) umumnya dirumuskan sebagai Negara Hukum Demokrasi
         Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :
                “Negara Indonesia adalah negara hukum”
     Setiap negara demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi rakyat
         Kemerdekaan berserikat,
         Kemerdekaan berkumpul,
         Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya diatur dengan
         undang-undang
     Setiap negara demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara yang
     demokratis sifatnya
 Setiap pengertian HAM yang dibedakan dari segi obyek dan kepentingannya /
 penggolongan HAM berdasarkan jenisnya dihormati dan diakui oleh Negara Demokrasi
 dan Negara Hukum, sehingga jika sebuah negara menganut faham negara demokrasi
 dan atau negara hukum, maka negara tersebut pasti akan menghormati dan
 menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM)
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA
 HAM di belahan dunia Barat
   Inggris memberikan corak HAM di belahan dunia Barat
   dan mewarnai perkembangan HAM sampai ke Amerika
   Serikat
   Inggris melahirkan sosok HAM bernama John Locke

 HAM di belahan dunia Timur
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Sejarah Perkembangan HAM di Inggris (Eropa Barat):
     1199-1216 memerintah raja John Lackland yang dikenal sangat sewenang-
     wenang
     Muncul pertentangan akibat gaya kepemimpinan raja, sehingga melahirkan
     PIAGAM MAGNA CHARTA (1215) yang mencerminkan kemenangan kaum
     bangsawan atas raja
     Piagam MAGNA CHARTA (1215) memuat
         Raja tidak boleh bertindak sewenang-wenang
         Tindakan raja dalam hal-hal tertentu harus mendapat persetujuan para bangsawan
     Magna Charta menjadi benih lahirnya peradilan menurut hukum : due process
     of law and fair trial.
         Sengketa kaum bangsawan asli Inggris diselesaikan menurut Hukum Adat dikenal
         sebagai Common Law
         The Great Charter of Liberties (1297)
         Petition of rights (1628)
         Habeas Corpus Act (1697)
         Tahun 1689, terjadi revolusi besar THE GLORIUS REVOLUTION, melahirkan Bill of
         Rights dan menyebabkan kerajaan Inggris beralih ke arah pemerintahan parlementer
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Pengaruh INGGRIS terhadap AMERIKA SERIKAT (USA)
    Setelah terjadi REVOLUSI INGGRIS (1689)
        Tanggal 4 Juli 1776 di USA lahir Declaration of Independence, berkat pengaruh ahli
        pikir kenegeraan terkemuka Inggris, JOHN LOCKE tentang
             Hak untuk hidup (life rights)
             Hak kemerdekaan (liberty rights)
             Hak milik (property rights)

 Pengaruh INGGRIS terhadap PERANCIS
    Setelah terjadi REVOLUSI INGGRIS (1689)
        Tanggal 17 Juli 1789 di Perancis lahir Assemble Nationale (Dewan Nasional) sebagai
        perwakilan rakyat Perancis yang mengubah struktur Perancis dari Feodalistis
        menjadi Demokratis
        Tanggal 27 Agustus 1789 di Perancis lahir Declaration des Droits del’Homme et du
        Citoyen (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, sebagai pengaruh pemikiran
        Rousseau dan menjadi dasar pemikiran aliran Liberalisme abad 19 di Eropa
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Declaration des Droits del’Homme et du Citoyen :
    Pasal 1 :     Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak yang sama.
                  Perbedaan dalam masyarakat hanya didasarkan atas
                  kepentingan umum
    Pasal 2 :     … hak-hak ini ialah kemerdekaan, milik, keamanan, dan
                  menentang terhadap penindasan
    Pasal 3 :     Rakyat adalah sumber dari segala kedaulatan
    Pasal 4 :     Yang dimaksudkan dengan kemerdekaan ialah boleh bertindak
                  sesukanya asal jangan merugikan orang lain
    Pasal 17 :    Hak atas milik adalah suci dan tidak boleh dilanggar
 Tujuan Revolusi Perancis dikumpulkan dalam semboyannya:
    Kemerdekaan (Liberte)
    Kesamarataan (Egalite)
    Persaudaraan (Fraternite)
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Tahun 1941, USA di bawah Presiden Franklin Delano Rosevelt,
 menyatakan 4 (empat) hal di muka kongresnya (The Four
 Freedoms):
    Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of
    speech)
    Kebebasan beragama (freedom of religion)
    Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
    Kebebasan dari kekurangan/kemelaratan (freedom from want)
 Tahun 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk
 Komisi Hak-Hak Asasi Manusia
    Sidang PBB 10 Desember 1948 menghasilkan deklarasi yang diterima
    secara bulat oleh seluruh anggota PBB
    Nama Deklarasi PBB : Universal Declaration of Human Rights
    (Pernyataan sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM))
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
    Kerajaan Sriwijaya (Abad VII – Abad IX) = Kerajaan MARITIM
        Terpelihara dan terbinanya kehidupan spiritual, ekonomi, dan politik
        Perlindungan terhadap nelayan dari perompak
        Pengembangan bidang politik (hubungan internasional dengan Cina dan Nalanda
        India)
    Kerajaan Majapahit (Abad XII – Abad XVI) = Kerajaan MARITIM
        Keagamaan:
             Kerukunan antar pemeluk agama yang berlainan
        Kebudayaan/kesusateraan:
             Tulisan Empu Prapanca tentang Negara Kertagama
             Tulisan Empu Tantular tentang Sutasoma yang berisi tentang Bhineka Tunggal Ika
        Hubungan Internasional:
             Persahabatan dengan negara-negara tetangga, seperti Burma, Kamboja, dll dengan
             semboyan Mitreka Satata
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
    Munculnya Penjajah Asing
        Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Jepang
        Kehidupan bangsa Indonesia mulai mengalami penindasan dan penderitaan
        sebagai bangsa terjajah
    Perlawanan-perlawanan Fisik di Tanah Air
        Sultan Agung (Mataram 1645)
        Sultan Agung Tirtayasa dan Kiai Tapa (Banten sekitar 1650)
        Sultan Hasanudin (Makasar 1660)
        Untung Suropati dan Trunojoyo (Jawa Timur 1670)
        Ibn. Iskandar (Minangkabau 1680) dan Imam Bonjol (Minaukabau 1822-1830)
        Badaruddin (Palembang sekitar 1817)
        Jelantik (Bali 1850)
        Pangeran Antasari (Kalimantan 1870)
        Anak Agung Made (Lombok sekitar 1895)
        Iskandar Muda (Aceh 1635) serta Teuku Umar, Teuku Cik di Tiro dan Cut Nya’
        Din (Aceh 1873 – 1904)
        SiSingamangaraja (Batak 1900)
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia
    Munculnya Pergerakan-Pergerakan Perlawanan Non Fisik
        Pendidikan dan Sosial dipelopori Budi Utomo (20 Mei 1908 = Awal
        Kebangkitan Nasional)
        H.O.S. Tjokroaminoto (Pendiri Syarekat Islam 1911)
        Douwes Dekker, Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantoro) dan Tjipto
        Mangunkusumo (Pendiri dan Tokoh Indische Partij 1912)
        Tanggal 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda) dipelopori Muh.Yamin,
        Kuntjoro Purbopranoto, Wongsonegoro, dll:
             Satu Tanah Air
             Satu Bangsa
             Satu Bahasa
    Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan diri menjadi bangsa
    yang merdeka, bersatu dan berdaulat
        “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
        Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
        diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-
        singkatnya”.
        Jakarta 17 Agustus 1945, Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan
 INDONESIA
    Tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya UUD Republik Indonesia
    (UUD 1945)
       Terwujudnya perangkat hukum negara
       Terwujudnya perangkat hukum sebagai jaminan hak-hak asasi
       dasar/asasi manusia Indonesia dan kewajiban-kewajiban yang bersifat
       dasar/asasi
       Pembukaan UUD 1945 memuat hak-hak asasi yang bersifat umum (Hak
       Bangsa) dan tidak bersifat individu
    UUD 1945:
       Alinea Pembukaan UUD 1945
           “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa …”
       Batang Tubuh
           Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1),
           Pasal 31 dan Pasal 34
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan
 INDONESIA
    Pergantian Konstitusi Negara Indonesia
        Konstitusi RIS (1949)
        UUDS (1950)
        Dirancang oleh Soepomo dengan mencontoh Piagam PBB tentang HAM yang
        berisikan 30 pasal (The Universal Declaration of Human Rights 1948)
    Konferensi Asia Afrika (KAA 1955)
        Dasasila Bandung
             Pasal pertama memuat pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia
    Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 dalam Kepres RI No.50/1959, LNRI
    No.75/1959
        Pemberlakuan kembali UUD 1945 dan UUDS 1950 tidak berlaku lagi
             Hak-hak asasi yang berlaku ialah yang terdapat dalam UUD 1945
    Tahun 1959 – 1965 terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD
    1945 oleh ORDE LAMA
        Adanya paham NASAKOM
        Munculnya pemberontakan G-30 S/PKI
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca Kemerdekaan INDONESIA
    ORDE BARU sebagai Koreksi total terhadap ORDE LAMA
        Paham HAM dituangkan dalam beberapa Undang-Undang
             UU No.14/1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
             UU No.8/1981 tentang KUHAP
             UU No.5/1986 tentang Peradilan Administrasi Negara
             UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
             UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama
        Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) melalui Keppres RI
        No.50/1993 tanggal 7 Juni 1993
        Tujuan KOMNASHAM:
             Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan
             Pancasila dan UUD 1945
             Meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya pembangunan nasional
        Kegiatan KOMNASHAM:
             Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM
             Mengkaji instrumen PBB tentang HAM
             Memantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM
             Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan
             melindungi HAM
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK-HAK ASASI MANUSIA (lanjutan)
 Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia Pasca
 Kemerdekaan INDONESIA
   ORDE REFORMASI
      Undang-Undang No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
      Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
         Disahkan tanggal 26 Oktober 1998
         Dimuat dalam LNRI No.181 Tahun 1998
      Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
      Manusia
      Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
      Manusia
         Disahkan tanggal 23 September 1999
         Dimuat dalam LNRI No.165 Tahun 1999
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM NEGARA PANCASILA
 HAM dalam Negara Pancasila
    HAM dipandang penting dengan menempatkan manusia sesuai dengan
    Kodrat, Harkat dan Martabatnya
       Kodrat Manusia
            Keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat-bakat
            alami, kekuasaan, bekal dan disposisi yang melekat pada
            keberadaan/eksistensi manusia baik sebagai makhluk pribadi maupun
            sebagai makhluk sosial ciptaan Tuhan YME
       Harkat Manusia
            Nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan-
            kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-
            kewajiban asasi
       Martabat Manusia
            Kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia, karena
            manusia adalah makhluk yang berakal budi, sehingga manusia mempunyai
            martabat tinggi
       Derajat Manusia
            Kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan
            yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak dan kewajiban-
            kewajiban asasi
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM NEGARA PANCASILA (lanjutan)
 Ketetapan MPR-RI No.XVII/MPR/1998 sangat penting dan
 strategis:
    Mengandung Amanat Penugasan kepada:
       Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah
           Untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan
           pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat
       Presiden RI and DPR-RI
           Untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM,
           sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
       KOMNASHAM yang ditetapkan dengan Undang-Undang
           Untuk melaksanakan penyuluhan, pengkajian, pemantauan,
           penelitian dan mediasi tentang HAM
    Memuat susunan sistematika naskah HAM
       Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia
       Piagam Hak Asasi Manusia
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM NEGARA PANCASILA (lanjutan)
 Susunan Sistematika Naskah Hak Asasi Manusia
    Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia
        Pendahuluan
        Landasan
        Sejarah, Pendekatan dan Substansi
        Pemahaman HAM bagi Bangsa Indonesia
    Piagam Hak Asasi Manusia
        Pembukaan, terdiri atas 7 alinea
        Batang Tubuh, terdiri atas 10 bab dan 44 pasal
            Bab I      : Hak Untuk Hidup                             (Pasal 1)
            Bab II     : Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan   (Pasal 2)
            Bab III    : Hak Mengembangkan Diri                      (Pasal 3 s/d 6)
            Bab IV     : Hak Keadilan                                (Pasal 7 s/d 12)
            Bab V      : Hak Kemerdekaan                             (Pasal 13 s/d 19)
            Bab VI     : Hak Atas Kebebasan Informasi                (Pasal 20 s/d 21)
            Bab VII    : Hak Keamanan                                (Pasal 22 s/d 26)
            Bab VIII   : Hak Kesejahteraan                           (Pasal 27 s/d 33)
            Bab IX     : Kewajiban                                   (Pasal 34 s/d 36)
            Bab X      : Perlindungan dan Pemajuan                   (Pasal 37 s/d 44)
PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM NEGARA PANCASILA (lanjutan)
 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
    Terdiri dari 11 bab dan terperinci dalam 106 pasal
        Bab I      : Ketentuan Umum                            (Pasal 1)
        Bab II     : Asas-asas Dasar                           (Pasal 2 s/d 8)
        Bab III    : HAM dan Kebebasan Dasar Manusia           (Pasal 9 s/d 66)
        Bab IV     : Kewajiban Dasar Manusia                   (Pasal 67 s/d 70)
        Bab V      : Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah   (Pasal 71 s/d 72)
        Bab VI     : Pembatasan dan Larangan                   (Pasal 73 s/d 74)
        Bab VII    : Komisi Nasional HAM                       (Pasal 75 s/d 99)
        Bab VIII   : Partisipasi Masyarakat                    (Pasal 100 s/d 103)
        Bab IX     : Pengadilan HAM                            (Pasal 104)
        Bab X      : Ketentuan Peralihan                       (Pasal 105)
        Bab XI     : Ketentuan Penutup                         (Pasal 106)
 Perubahan Kedua UUD-RI Tahun 1945, tanggal 18 Agustus 2000
    Mencantumkan ketentuan HAM dalam Bab XA
        Judul : Hak Asasi Manusia
        Pasal 28A s/d 28J
Selamat Siang ……………….

								
To top