PROSPEK HAM DAN PERAN DI INDONESIA by xld14276

VIEWS: 628 PAGES: 6

More Info
									              PROSPEK HAM DAN PERAN DI INDONESIA1
                                               Oleh:
                                         Heru Nugroho
                      Direktur Center for Crtitical Social Studies (CCSS)
                                    Dosen Fisispol UGM

          Secara umum kalau kita berupaya memahami fenomena Hak Asasi Manusia
(HAM), baik di tingkat dunia, regional, nasional maupun lokal, apakah berpijak pada
sudut kesejarahan atau kekinian, maka ada dua dimensi yang mutlak harus
diperhitungkan yaitu memahami HAM sebagai suatu sistim nilai yang dicita-citakan (das
Sollen) dan cenderung mengalami perkembangan dan Ham sebagai suatu praktek
kehidupan (das Sein) yang multi dimensional. Atau secara awam dapat dikatakan bahwa
mempalajari HAM mepertimbangkan dua kenyataan, yaitu HAM sebagai cita-cita dan
HAM sebagai realita sosial. Untuk itu maka faktor yang paling penting ditelaah adalah
seberapa jauh diskrepansi antara harapan dan kenyataan tersebut. Kalau dikrepansi
tersebut enderung menyepit maka dapt dikatakan bahwa ada tingkat kemajuan dalam
praktek HAM namun kalau dikrepansi itu elebar maka Ham sebagai suatu cita-cita
cenderung menjauh dari realitasnya sehingga hal itu merupakan problem yang serius.
          Apabila kita berupaya merunut sejarah perkembangan sistem nilai HAM maka
tonggak awal dimulainya pengetahuan HAM sudah sejak abad XII dengan lahirnya
dokumen Magna Charta Libetatum yang berisi tentang penolakan penahanan ,
perampasan milik dan perusakan yang semena-mena oleh raja terhadap rakyat. Pada
waktu itu muncul kesadaran masyarakat melalui para pemikir kenegaraannya bahwa
penguasa tidak dapat berbuat semena-mena terhadap rakyatnya sehingga berkembang
pengertian hak-hak kebebasan individu yang tidak boleh dilanggar. Konsep awal HAM
tersebut sebetulnya merupakan respons atau perlawanan masyarakat terhadap
kekuasaan raja yang semakin mutlak. Melalui pergulatan pemikiran demokrasi liberal
aka sistem nilai HAM berkembang menjadi semakin elaboratif sejalan dengan
perkembangan demokrasi dan penguatan masyarakat civil di negara-negara barat yang
kemudian.



1
  Disampaikan dalam seminar dan Lokakarya Nasional Capacity Building Pusat Studi Hak Asasi Manusia Se-
Indonesia, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII dan Norwegian Center For Human Right
University of Oslo, di Yogyakarta 26-29 April 2004
Berkembang ke seluruh jagat sehingga sistem nilai HAM menjadi sebuah konstruksi
politik yang bersifat universal.
          Ketika bangsa-bangsa di dunia semakin merealisasikan politik kontrak sosial
untuk mengatur tata pergaulan dunia agar penjajahan dan penindasan terhadap suatu
bangsa oleh bangsa lain tidak terjadi lagi maka peran Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
menjadi semakin sentral. PBB pun pada tanggal 10 Desember 1948 meratifikasi sebuah
dokumen tentang HAM yang terkenal dengan sebutan Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM) yang diumumkan lewat resolusi 271 A (III). Di dalam mukadimah
deklarasi itu diakui bahwa ada martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak
dapat dihilangkan dari semua anggota masyarakat manusia. Sedang dalam pasal 1
dinyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-
hak yang sama. Bagi semua negara yang tergabung dalam PBB seyogyanya
memandang bahwa DUHAM secara normatif merupakan amanat politik yang harus
dilaksanakan di negara masing-masing. Maka terjadilah respons dari masing-masing
negara angota PBB dalam mensikapi kesepakatan penghormatan terhadap HAM yang
universal tersebut.
          Meskipun agak terlambat secara politis Indonesia merespons DUHAM denan
mengeluarkan Tap MPR Nomer XVII/MPR/1998 tentang HAM an hal in harus diakui
sebagai sebuah lanhkah maju. Dalam mukadimah alinea kedua dinyatakan bahwa HAM
merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan
abadi sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak
berkeluarga,   hak    mengembangkan   diri,   hak   keadilan,   hak   kemerdekaan,   hak
berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh
diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Maka kalau kita membandingkan dari hasil
pemaparan DUHAM dengan Tap MPR sebenarnya merupakan elaborasi tentang perlunya
penegakan HAM yang semakin konkret. Persoalannya adalah apakah elaborasi sistem
nilai HAM yang semakin canggih sejalan dengan perkembangan sosial tersebut dapat
direalisasi ke dalam kehidupan sehari-hari atau Tap MPR dan dokumen-dokumen
kontemporer yang lain tentang HAM tersebut lebih merupakan retorika dari pada
praktek politik.
          Dalam praktek sistem nilai HAM tidak beroprasi dalam ruang yang hampa ,
tetapi kontek sosial, buday, ekonomi dan politik sangat memoengaruhi asang surut
penegakan HAM, baik itu di tingkat internasional maupun nasional. Meskipun secara
umum dapat dikatakan bahwa perjuangan menegakkan HAM secara relatif mengalami
kemajuan namun hingga saat ini diskrepansi antara HAM sebagai cita-cita dan HAM
sebagai realitas dalam kehidupan konkret masih terjadi. Nampak bahwa dunia yang
semakin liberal, global dan borderless tidak menjamin adanya penguatan penegakan
HAM yang semakin meluas. Contoh negara Amerika Serikat yang memiliki kekuatan
politik adi daya dan di dalam negerinya memiliki sistem demokrasi liberal dan
perlindungan HAM yang baik di beberapa wilayah (Afganistan, Irak) melakukan
penindasan HAM dengan alasan membasmi rezim yang memiliki senjata pemusnah
massal. Bahkan isu pembasmian terorisme yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan
didukung oleh negara-negara maju yang memiliki kepentingan ekonomi politik yang
dominatif cenderung mengancam atau melanggar HAM di beberapa wilayah negara
yang berdaulat. Maka dapat dikatakan bahwa di tingkat internasional perjuangan
menegakkan HAM hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antara harapan dan
kenyataan, apalagi dengan melihat relasi kekuatan antara negara-negara maju dan
terbelakang.
         Kalau kita menengok ke tanah air, perjuangan menegakkan HAM dapat dibagi
menjadi epat periode waktu, yaitu zaman penjajahan (1908-1945), masa pemerintahan
Orde Lama (1945-1966), periode kekuasaan Orde Baru (1966-1988) dan pemerintah
reformasi (1988-sekarang). Ketika jaman penjajahan namapak bahwa perjuangan
menegakkan HAM adalah mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang terbebas
dari pejajahan. Sedang pada masa Orde Lama perjuangan mewujudkan demokrasi
menjadi hal yang sangat esensial meskipun penguasa cenderung melakukan pelintiran
definisi seperti lahirnya konsep “demokrasi terpimpin”. Artinya, dalam setiap periode
waktu kekuasaan ada kecenderungan bahwa perjuangan penegakan HAM terbentur oleh
kepentingan dominatif dari kekuasaan. Demikian juga pada masa Orde Baru yang
memiliki karakter kekuasaan otoriter yang banyak menuai kritik dari dunia internasional
karena berbagai pelanggaran HAM cenderung menginterprestasikan HAM sisuai dengan
kepentingan dominatifnya. Misalnya argumen penguasa yang menyatakan bawa HAM
adalah produk pemikiran barat ang tiak sesuai dengan budaya kita, bangsa Indonesia
sudah memiliki HAM yang ada dalam UUD’45 dan isu HAM adalah alat untuk
memojokkan negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia selalu mencuat
dalam panggung politik.
         Meskipun demikian perjuangan menegakkan HAM melalui jalur non-pemerintah
seperti nya LBH, kontras, dan lain-lain. Cukup mendorong wacana HAM menjadi lebih
sentral dan menjadi kontrol terhadap kekuasaan negara. Ketika rezim Suharto tumbang
dan digantikan oleh rezim-rezim baru yang mengatasnamakan reformasi dan
demokratisasi perjuangan menegakkan HAM juga masih berlangsung. Saat ini
perjuangan menegakkan HAM bukan lagi perjuangan berserikat, mengungkapkan
pendapat, dan lain-lain tetapi menjadi lebih luas seperti perjuangan memperoleh
jaminan pendidikan, pelayanan kesehatan, terhindar dari kemiskinan dan realisasi
kesejahteraan sosial. Kalau kita amati ada kecenderungan bahwa saat ini yang
menginjak-injak HAM bukan lagi seperti masa lalu, yaitu negara yang lalim, tetapi ketika
pasar bebas bergulir kekutan pasar menjadi semacam tirani yang mendominasi
kehidupan manusia. Contoh kasus, saat ini pendidikan menjadi mahal dan pelayanan
kesehatan menjadi komoditi yang menciptakan marginalisasi sosial. Untuk iti spektrum
penegakkan HAM memang harus meluas ada rekontruksi sosial tentang HAM sebagai
sistem nilai yang terus menerus diperjuangkan.
         Namun kalau kita memahami kekuasaan dari sisi produksi dan reproduksi
kebudayaan (Pierre Baourdieu) atau kekuasaan dari sisi pengetahuan (Michel Foucaoult)
maka perjuangan menegakkan HAM telah menjadi kegiatan bisns bagi fihak-fihak yang
berkepentingan. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa isu tentang
HAM telah menjadi arena pergulatan kekuasaan ekonomi dan politik. Dampak negatifnya
adalah isu tentang perjuangan menegakkan HAM menjadi semacam komoditi, baik
ekonomi maupun politik, sehingga diskrepansi antara HAM sebagai cita-cita dan realitas
tidak semakin mengecil.


                          Prospek, Kontek dan Peran Pusham
         Pusat Studi Hak Asasi Manusia merupakan istitusi strategis yang bernaung
dibawah lembaga universitas yang dapat mengambil peran strategis dalam penegakkan
HAM di tanah air, baik dari sisi emansipatoris maupun reflektif. Dari sisi emansipatoris
Pusham dapat mengambil peran promotif dalam mewacanakan isu HAM yang memiliki
dua dimensi yaitu akademik dan praktis. Dari sisi akademik isu tentang HAM
ditempatkan sebagai subject matter yang dapat dikaji dengan mencari relevansi
intelektual dan sosial secara inter disipliner, misal HAM yang dikaji dari sisi hukum,
sosiologi, politik dan budaya bahkan bila dimungkinkan HAM menjadi arena trans
disipliner. Dengan kata lain ketika kita membicarakan tentang isu penegakkan HAM
maka yang terbayang bukan lagi ia milik disiplin hukum (atau yang lain) tetapi telah
menjadi bidang kajian yang multi disiplin. Dalam hal ini Pusham dapat belajar dari isu
Ekonomi Pancasila yang pernah diupayakan menjadi bidang kajian yang trans disipliner,
meskipun saat ini gaungnya meredup. Bila hal itu bisa dilakukan maka Pusham dapat
mengangkat dan memproduksi modul HAM yang kemudian dapat ditempatkan dalam
salah satu topik mata kuliah, seperti masuk dalambagian Pancasila, Kewarganegaraan,
civil Society, dll. Barang kali ini merupakan cara penguatan wacana penegakkan HAM
dari   sisi   internal   universitas.   Di   dunia   pendidikan   tinggi   sangat   diperlukan
pengembangan wacana HAM melalui mata kuliah. Dengan demikian Pusham melakukan
penguatan wacana HAM di lingkungan internal sendiri (bukan hanya eksternal).
          Secara eksternal Pusham dapat mengambil peran konvensional dalam
mengembangkan wacana dan menegakkan HAM dalam masyarakat. Sebagai lembaga
penelitian yang bernaung dibawah Universitas dan memiliki predikan “ilmiah” atau
“akademik” maka kegiatan-kegiatan penguatan wacana HAM seyogyanya melalui jalur-
jalur diskusi, workshop, seminar baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.
Sementara itu kegiatan secara konsisten mempublikasi buletin, jurnal dan literatur
sangat penting dilakukan untuk menjaga perdebatan yang terus-menerus tentang isu
tentang HAM. Kalau hal ini bisa direalisasikan maka Pusham telah memberikan
sumbangan akademik baik dari sisi relevansi intelektual (teoritis) dan relevansi sosial
(praktis). Perdebatan yang dibuka secara berkelanjutan akan membawa kajian HAM dan
dimensi reflektif. Artinya, kita dapat mengevaluasi seberapa jauh penegakkan HAM
hingga saat ini telah dilakukan dan sekaligus melakukan kritik ke dalam akan upaya-
upaya itu. Karena HAM telah menjadi isu yang sangat menarik dan strategis maka tidak
tertutup kemungkinan dapat “dijual” ke berbagai penyandang dana, baik nasional
maupun internasional. Dampak negatifnya adalah komodifikasi isu HAM menghantui
setiap langkah kita upaya penegakkan HAM. Isu tentang HAM menjadi arena
pertarungan kekuatan ekonomi dan politik bagi fihak-fihak yang berkepentingan.
Akibatnya, perumusan masalah tentang HAM bukan lagi masalah masyarakat tetapi
masalah fihak-fihak yang berkepentingan. Isu tentang HAM menjadi sekedar arena
pergulatan dari pada sisterm nilai yang perlu direalisasikan. HAM menjadi “produksi
budaya” sebagai sebuah arena pertarungan untuk meneguhkan kekuasaan baik secara
ekonomi maupun politik bagi fihak-fihak yang berkepentingan. Oleh karena itu jangan
sampai yang menonjol justru ekonomi-politik HAM tetapi pegakkan HAM justru tidak
atau kurang terjadi.
            Dua peran Pusham yang bersifat promotif dan reflektif ini diharapkan akan
menjaga wacana dan penegakkan HAM tetap pada jalur yang dianggap benar. Soga
berhasil.
                                        *******

								
To top