INDONESIA DALAM KRISIS

Document Sample
INDONESIA DALAM KRISIS Powered By Docstoc
					Human Rights Report
Nomor: 02/1998




     INDONESIA DALAM KRISIS
                TIDAK REFORMASI ,
             TANPA HAK ASASI MANUSIA




                 Jakarta, 30 April 1998

                       ELSAM
        Lembaga Studi Advokasi dan Masyarakat
              Jl. Kp. Melayu Besar No. 44, Jakarta Selatan
                   Telp. (021) 8353689, Facs: 8353690
                      E-mail: Advokasi@rad.net.id
I.     Pengantar

       Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam beberapa bulan terakhir membawa
dampak yang sangat serius bagi kehidupan masyarakat. Secara umum terjadi penurunan
pendapatan dan mutu kehidupan yang cukup signifikan, akibat melonjaknya harga-harga
dan hilangnya lapangan pekerjaan. Turunnya nilai rupiah sampai 70 persen dalam waktu
kurang dari satu tahun, menyebabkan naiknya harga-harga barang, terutama yang
memiliki kandungan impor tinggi. Sementara itu banyak perusahaan yang bangkrut atau
menghindar dari tingkat keuntungan yang semakin menurun, dan berakibat pemecatan
ratusan ribu buruh dan pegawai.

        Berbagai masalah bermunculan, baik sebagai akibat langsung maupun tidak
langsung dari krisis yang berkepanjangan ini. FAO dan WFP memperkirakan bahwa
sekitar 7,5 juta jiwa penduduk Indonesia di 15 propinsi akan mengalami kekurangan
pangan yang akut. Indonesia sekarang juga sedang menghadapi serbuan demam berdarah,
yang sampai bulan April di daerah DKI Jakarta saja sudah menyerang 16.000 orang, dan
merenggut puluhan nyawa di antaranya. Karena mahalnya harga obat dan berkurangnya
subsidi bagi pelayanan publik, demam berdarah menjadi ancaman nyata bagi mayoritas
warga yang menggantungkan urusan kesehatannya pada pelayanan publik tersebut.

        Reaksi atau tanggapan terhadap krisis di segala aspek kehidupan ini bermacam-
macam. Laporan-laporan suratkabar mengatakan bahwa tingkat penderita stress dan
penyakit kejiwaan lainnya cenderung meningkat. Dari Jawa Tengah dan Jakarta
diberitakan meningkatnya kasus-kasus bunuh diri, terutama karena menghadapi gejolak
ekonomi rumah tangga yang tidak terbayangkan sebelumnya. Keresahan dan kesulitan
hidup ini telah berulangkali meletup dalam bentuk kerusuhan massal, yang selama empat
bulan terakhir ini sudah menghantam sekurangnya 30 kota di berbagai propinsi.
Minoritas etnik Tionghoa dan non-Islam acapkali menjadi sasaran dalam kerusuhan
tersebut yang menghantam kumandang pemerintah tentang kerukunan nasional.

       Berbagai lapisan masyarakat, terutama kaum muda dan mahasiswa, mulai
melancarkan demonstrasi dan aksi protes damai lainnya sebagai tanda keprihatinan
terhadap situasi dan sekaligus menuntut pemerintah segera menyelesaikan masalah.
Tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya menyuarakan
ketidaksetujuan terhadap langkah-langkah pemerintah untuk menyelesaikan krisis, dan
terutama menuntut adanya perubahan politik sebagai prasyarat penyelesaian masalah
secara menyeluruh. Ketegangan politik akibat tuntutan demokratisasi di satu pihak dan
upaya pemerintah mempertahankan status quo memuncak pada saat-saat menjelang
Sidang Umum MPR.

       Menghadapi gelombang kritik dan protes dari berbagai kalangan, pemerintah
justru mengambil tindakan represif, yang menutup ruang dialog dengan membungkam
para pengkritik dan menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul. Bentrokan aparat
keamanan dengan masyarakat di berbagai tempat menjadi bukti bahwa pendekatan


                                         1
keamanan yang selama ini digunakan untuk mengatasi perbedaan pendapat justru
memperparah krisis yang coba diatasi. Menurut catatan ELSAM, sampai bulan April
1998, 371 orang yang ditangkap oleh aparat keamanan karena terlibat atau terlihat di
dalam demonstrasi, aksi protes dan kegiatan politik damai lainnya. 162 orang di
antaranya sekarang mendekam dalam tahanan dan akan dihadapkan ke pengadilan.
Banyak di antaranya menjadi korban tindak kekerasan aparat, seperti pemukulan pada
saat penangkapan, penyiksaan di dalam tahanan, dan intimidasi.

       Untuk keluar dari krisis moneter yang makin memburuk, pemerintah memilih
mencari hutang baru melalui mekanisme Internasional Monetary Fund (IMF). Pada bulan
Oktober 1997 sudah dicapai kesepakatan bahwa pemerintah Indonesia akan menerima
pinjaman baru sebesar US$43 milyar dan bersedia mengikuti tuntutan reformasi guna
memacu pertumbuhan ekonomi yang terus merosot. Bagaimanapun juga, kerangka
‘reformasi’ ini hanya menyangkut perbaikan pertumbuhan ekonomi dan pembayaran
hutang luar negeri, dan tidak menyentuh perbaikan kondisi kehidupan rakyat banyak,
serta tidak mempersoalkan kondisi hak asasi manusia. Pemberian hutang ini
dikhawatirkan justru akan memperburuk keadaan dan memberi pembenaran terhadap
sikap keras pemerintah dalam menangani gelombang protes dan tuntutan dari
masyarakat.

       Laporan ini akan menyorot situasi krisis ekonomi yang kini sedang dihadapi
Indonesia dalam garis-garis besarnya, dan mengaitkannya dengan kondisi perlindungan
hak asasi manusia.


II.     Krisis yang Berkelanjutan

       Picu dari krisis yang berkepanjangan ini adalah turunnya nilai rupiah mulai pada
pertengahan tahun 1997. Pemerintah dan sebagian pengusaha gencar menuduh
perkembangan itu sebagai ulah spekulan di luar negeri yang sengaja ingin merusak
perekonomian Indonesia. Para pengamat menambahkan bahwa kegagalan mendorong
pertumbuhan ini disebabkan oleh berbagai penyimpangan, seperti korupsi, kolusi
pengalihan kredit untuk proyek-proyek yang sesungguhnya tidak produktif dan monopoli
dunia usaha oleh segelintir elit. Tapi kenyataan memperlihatkan bahwa masalahnya
bukan hanya pada ‘penyimpangan’ oleh kalangan elit, tapi sudah masuk jauh ke dalam
tatanan yang dibangun dan dipelihara oleh pemerintah Orde Baru.

       Pembangunan ekonomi di Indonesia selama dua dekade terakhir berorientasi pada
akumulasi modal di mana penanaman modal dan perdagangan menjadi prioritas,
terutama setelah jatuhnya pendapatan dari perdagangan minyak dan gas pada akhir tahun
1970-an. Dengan angka pertumbuhan rata-rata 7% per tahun, Indonesia dianggap masuk
dalam kategori ‘keajaiban Asia’ dengan prospek ekonomi yang mengesankan. Tidak
kurang dari pejabat Bank Dunia sendiri menilai bahwa pertumbuhan ekonomi di
Indonesia sangat meyakinkan dan diharapkan akan berkembang lebih baik lagi.1 Karena
1
 Setelah krisis melanda Indonesia, para pejabat Bank Dunia tersebut mengakui kekeliruan mereka dalam
menilai kehidupan ekonomi di Indonesia. Lihat Sydney Morning Herald, 6 Februari 1998.



                                                  2
itu aliran kredit dan investasi pun diperbesar. Masalahnya mulai nampak ketika tingkat
keuntungan (rate of profit) dari berbagai usaha mulai menurun secara teratur. Banjir
kredit dan investasi yang disalurkan pada masa sebelumnya tidak dapat direalisasi dalam
bentuk keuntungan dan menimbulkan tumpukan hutang luar negeri yang pada akhir tahun
1997 diduga mencapai angka US$160 milyar.

        Pemerintah sendiri terjerat hutang yang sangat besar, karena selama dua dekade
terakhir pengeluaran rutin dan proyek pembangunan jauh melampaui pendapatan. Hutang
yang berjumlah US$55 milyar dari keseluruhan US$160 milyar di atas, sangat
berpengaruh kepada penyusunan anggaran belanja negara. Alokasi dana untuk pelunasan
hutang (debt service) beserta bunga makin meningkat setiap tahun. Dalam APBN
1998/99, angka ini sudah mencapai 24% dari keseluruhan belanja negara, meningkat 5%
dari tahun sebelumnya. Di sini masalah korupsi, kolusi dan manipulasi menjadi serius,
bukan hanya karena penyimpangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan,
tapi terutama karena beban hutang kemudian dilimpahkan kepada rakyat banyak.

         Krisis pembayaran hutang ini berkembang menjadi krisis kepercayaan umum
terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia. Dalam sebuah survey terhadap para
pelaku bisnis, terungkap bahwa 92% responden menilai langkah pemerintah mengatasi
krisis tidak efektif, dan 97% melihat dibutuhkannya reformasi yang menyeluruh.2 Para
investor menghentikan aliran kredit dan modal di Indonesia, dan perdagangan luar negeri
pun mengalami hambatan, karena tidak ada tanda-tanda akan terjadi perbaikan sistem
yang sangat mereka perlukan. Kegiatan ekonomi merosot drastis, seperti GNP per kapita
yang turun dari US$1.200 menjadi US$300, modal di pasar modal turun dari US$118
milyar menjadi US$17 milyar, dan lebih dari 90% perusahaan yang terdaftar di pasar
modal Jakarta dianggap tidak sehat atau bangkrut.3


III.      Keterlibatan IMF

        Langkah pemerintah menyelamatkan kehidupan ekonomi yang sedang dilanda
krisis masih sangat meragukan dan tidak efektif. Bulan Oktober pemerintah membuat
kesepakatan dengan IMF yang akan menyalurkan dana US$40 milyar. Sebagai gantinya
pemerintah dituntut melakukan ‘reformasi’, seperti penyehatan sektor finansial,
liberalisasi penanaman modal dan perdagangan, dan memangkas monopoli. Karena
terlalu banyak butir kesepakatan yang diingkari, IMF mendesak ditetapkannya
kesepakatan baru pada tanggal 15 Januari 1998. Kesepakatan itu secara rinci memuat
langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dan mengubah asumsi-asumsi di dalam
Pidato RAPBN 6 Januari 1998 yang dianggap tidak realistis.

       Program ini dirancang untuk memotong pengeluaran pemerintah yang terlalu
besar, menghentikan laju inflasi dan memperbesar pendapatan untuk membayar hutang
luar negeri yang bertumpuk. Untuk menekan pengeluaran, pemerintah antara lain diminta

2
    Warta Ekonomi, 19 Januari 1998.
3
    Far Eastern Economic Review, 22 Januari 1998.



                                                    3
menghentikan subisidi terhadap kebutuhan pokok dan produk minyak, menunda atau
membatalkan pembangunan atau bantuan bagi proyek-proyek infrastruktur yang besar.
Alokasi untuk gaji dan kesejahteraan pegawai negeri juga dibatasi kenaikannya, yang
diiringi pengurangan jumlah pegawai di beberapa tempat. Sebaliknya untuk memperbesar
pendapatan, pemerintah mengurangi beban ekonomi biaya tinggi (high-cost economy),
membuka Indonesia bagi penanaman modal asing dna perdagangan internasional,
menghapus monopoli dan proteksi, baik oleh negara maupun swasta. Pemerintah juga
akan menggiatkan sektor pajak, seperti mencabut keputusan bebas pajak untuk beberapa
sektor, menetapkan pajak-pajak baru dan bersama IMF, mengadakan penelitian untuk
melihat potensi pendapatan dari pajak lainnya. ‘Reformasi’ juga terjadi di sektor
finansial, seperti penyehatan sektor perbankan, pembenahan administrasi pemerintahan,
yang secara umum merupakan langkah liberalisasi ekonomi.

       Masalah baru timbul ketika pemerintah mempertimbangkan kemungkinan untuk
menerapkan currency board system (CBS) yang mematok nilai rupiah terhadap dolar
Amerika. Gagasan itu ditentang oleh IMF dan negara-negara pemberi kredit karena
dianggap tidak realistis dan hanya akan memperburuk keadaan ekonomi yang sudah
parah. Bank-bank asing memotong jalur perdagangan dan kredit yang menghambat aliran
impor barang-barang produksi. Karena kritik yang bertubi-tubi, tekanan ekonomi dan
ancaman bahwa IMF akan menunda pembayaran angsuran pinjaman baru, pemerintah
akhirnya membatalkan rencana tersebut. Sekalipun akhirnya dibatalkan, rencana
menerapkan CBS itu adalah bukti bagaimana kalangan elit terus berupaya untuk
melindungi kepentingannya sendiri yang jelas akan dikikis melalui program ‘reformasi’
tersebut.

        Karena masih adanya butir kesepakatan yang tidak ditepati, sejak akhir bulan
Maret 1998 pemerintah kembali berunding dengan IMF mengenai pelaksanaan program
reformasi ekonomi. Pada tanggal 10 April pemerintah mengeluarkan suplemen keputusan
sebelumnya, yang menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi dan sekaligus
menyusun jadwal program yang lebih terinci. Secara mendasar tidak ada perubahan yang
berarti, kecuali penangguhan pencabutan subsidi terhadap bahan bakar, listrik dan
barang-barang kebutuhan pokok yang dikelola Bulog. Pencabutan subsidi ini, yang
merupakan salah satu syarat utama dari IMF, ditangguhkan sementara agar tidak
menimbulkan keresahan yang meluas. Bahan bakar dan listrik akan dinaikkan harganya
secara bertahap, sementara harga beras akan dinaikkan pada tanggal 1 Oktober 1998.
Proses reformasi lainnya, seperti membenahi sistem finansial, liberalisasi dan
swastanisasi, diperlancar dengan pembentukan berbagai lembaga dan penetapan jadwal
yang lebih pasti.

        Reaksi mulai bermunculan terhadap program penyesuaian struktural yang
ditetapkan oleh IMF. Beberapa saat setelah Presiden Soeharto menandantangani letter of
intent kepada IMF tanggal 15 Januari 1998, pengusaha Hutomo Mandala Putra
mengecam IMF sebagai alat kekuasaan neokolonial yang akan kembali menjajah
Indonesia. Sikap serupa diperlihatkan oleh beberapa pejabat tinggi yang menyatakan
bahwa isi kesepakatan IMF itu pada dasarnya bertentangan dengan UUD 1945. Kritik
dan kecaman ini umumnya berasal dari kalangan elit yang kegiatan usahanya sangat



                                          4
dipengaruhi oleh program ‘reformasi’ tersebut. Sebaliknya kalangan intelektual
menganggap program IMF ini sebagai langkah positif untuk memberantas korupsi, kolusi
dan nepotisme yang merajalela dalam ekonomi Indonesia.


IV.     Wajah Krisis dalam Berbagai Aspek

       Selanjutnya di bawah ini akan dibentangkan secara garis besar berbagai aspek
kehidupan yang terlanda oleh ombak besar krisis moneter tersebut.

        Rakyat Memikul Beban Utang. Perdebatan di sekitar pemberian hutang baru dan
program reformasi yang menyusulnya hanya menyentuh permukaan masalah yang sangat
besar. Jika melihat kesepakatan IMF-Indonesia dari bulan Oktober secara teliti, maka
nampak beban terbesar pembayaran hutang luar negeri yang sudah lalu maupun yang
baru melalui kerangka IMF, diletakkan di pundak rakyat. Pengambilalihan hutang swasta
oleh pemerintah misalnya adalah langkah ‘nasionalisasi hutang’ yang harus dibayar
masyarakat melalui mekanisme pajak dan pembekuan upah. Akumulasi hutang selama ini
membuat setiap jiwa di Indonesia yang berpenduduk 200 juta saat ini menanggung beban
hutang Rp 7 juta.

       Program penyesuaian struktural pada dasarnya mengerahkan kapasitas dan
potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan melalui ekspor, bukan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat lembaga keuangan internasional
umumnya berargumentasi bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kunci untuk
kesejahteraan, karena hanya dengan angka pertumbuhan yang tinggi, pemerintah dapat
melakukan pemerataan. Namun, seperti terbukti dari berbagai studi tentang negara-
negara Dunia Ketiga penerima dana bail-out IMF, program penyesuaian struktural dan
pemberian hutang baru justru membuat masyarakat makin terjerumus ke dalam kesulitan.


        Krisis Pengangguran dan Tenaga Kerja. Krisis yang mulai terkuak pada
pertengahan tahun 1997 segera disusul oleh gelombang pemecatan massal di berbagai
sektor industri yang terus merugi. Diperkirakan dalam periode krisis sudah sekitar dua
juta buruh dari sektor konstruksi, tekstil dan elektronik yang dipecat. Berbeda dengan
masa sebelumnya, gejala pemecatan massal juga mulai melanda sektor-sektor yang
semula dinilai ‘aman’, seperti transportasi udara dan perbankan. Angka pengangguran
yang tidak pernah membaik selama dua dekade terakhir, menurut sebuah laporan
International Labour Organisation, akan makin buruk.4 Dengan asumsi pertumbuhan
GDP 0% di tahun 1998, tingkat pengangguran akan mencapai jumlah 7,9 juta orang atau
8,3% dari total angkatan kerja. Dengan kontraksi GDP sebesar 5% angka itu merosot lagi
sampai 9,2 juta orang atau 9,7% dari total angkatan kerja. Angka ini belum termasuk
jumlah penduduk underemployment (bekerja kurang dari 35 jam seminggu) yang pada
tahun 1996 saja mencapai jumlah 41,47% dari total angkatan kerja.

4
 Cross-Departmental Analysis and Report Team, The Social Impact of Asian Financial Crisis: Technical
Report, ILO Regional Office for Asia and Pacific, Bangkok, 15 April 1998.



                                                  5
         Ketika semua indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemandekan bahkan
kemunduran, ancaman terhadap tenaga kerja di Indonesia semakin besar. Serikat buruh
yang diharapkan dapat melindungi kepentingan buruh sangat kecil perannya, sehingga
buruh berhadapan langsung dengan kekuasaan pengusaha yang mendapat perlindungan
dari aparat negara. Di bawah program ‘reformasi’ IMF, kedudukan buruh makin terpojok
dalam dunia industri yang dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan (corporate rule), dan
tidak berdaya menghadapi krisis yang makin hebat. Dari kasus-kasus pemecatan selama
ini terlihat bahwa perusahaan mengambil tindakan itu dab memanfaatkan situasi krisis
semata-mata untuk melindungi kepentingan modal.


       Krisis Pendapatan dan Kemiskinan. Depresiasi nilai rupiah sampai 70% sangat
dirasakan oleh buruh industri dan pekerja yang mendapat penghasilan dari upah. Dalam
perhitungan Bank Indonesia, dalam tahun 1997 nilai riil dari upah minimum (Rp 5.800)
menurun sekitar 25%.5 Pemecatan massal yang terjadi selama tahun 1997 dan awal tahun
1998 berakibat serius bagi tingkat pendapatan masyarakat pada umumnya. Dalam
RAPBN 1998/99 Presiden Soeharto sempat mengumumkan bahwa gaji pegawai dan
ABRI tidak akan dinaikkan. Namun keputusan ini kemudian diperbarui dan pegawai
negeri menerima kenaikan sekitar 15-20% dari jumlah sebelumnya. Sementara itu ABRI
menaikkan anggaran belanja pangan ABRI sekitar 21% yang berlaku bagi seluruh
personel ABRI yang berjumlah 478.817 orang. Untuk sektor swasta, Menteri Tenaga
Kerja Theo Sambuaga pada tanggal 1 April mengumumkan tidak ada kenaikan UMR
untuk tahun 1998 karena krisis ekonomi yang berkelanjutan.

        Di daerah pertanian, krisis pendapatan juga melanda sebagian besar rumah tangga
petani. Kenaikan harga gabah yang tadinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan,
ternyata tidak sebanding dengan meningkatnya pengeluaran. Kegagalan panen akibat
kemarau panjang dan hama belalang belakangan ini diperkirakan akan mendorong
sejumlah besar rumah tangga petani ke dalam kemiskinan yang lebih parah. Dalam
laporan ILO di atas diperkirakan jumlah 22 juta penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan akan bertambah akibat pemecatan massal dan menurunnya tingkat
pendapatan secara drastis. Perempuan yang merupakan mayoritas penduduk miskin di
perkotaan dan pedesaan akan menjadi korban utama dari proses pemiskinan ini, karena
ketimpangan dan diskriminasi upah.


       Krisis Pangan. Sejak setahun lalu para ahli memperkirakan akan terjadinya
kelaparan dan kekurangan pangan di beberapa wilayah, menyusul berita-berita suratkabar
tentang kelaparan yang akut di daerah Irian Jaya. Pendapat itu dikonfirmasi oleh laporan
yang dikeluarkan FAO/WFP setelah melakukan kunjungan sekitar 20 hari di 26 propinsi.6
Laporan itu memperkirakan produksi beras dalam tahun 1998 akan menurun 3,6%
dibanding tahun sebelumnya, dan sekitar 11% di bawah perkiraan resmi pemerintah.

5
    Bank Indonesia, Weekly Report No 2004, 23 Januari 1998.
6
 Lihat Special Report – FAO/WFP Crop and Food Supply Assessment Mission to Indonesia, Global
Information and Early Warning System on Food and Agriculture, World Food Programme, 17 April 1998.



                                                    6
Kegagalan panen ini terjadi akibat kekeringan yang dibawa angin El Niño sejak awal
tahun lalu. Impor beras juga bukan pilihan yang mudah mengingat depresiasi rupiah
sekitar 70% membuat kapasitas pemerintah untuk mengimpor bahan pangan dan produk
pertanian lainnya makin menurun.

       Sementara itu dayabeli masyarakat akibat krisis yang berkepanjangan makin
menurun. Harga-harga produk pertanian, terutama beras naik berkisar pada 30-60% dan
di beberapa daerah bahkan sampai 80% lebih. Hal ini berakibat makin terbatasnya akses
terhadap pangan. Laporan FAO/WFP di atas memperkirakan sekitar 7,5 juta penduduk di
15 propinsi akan mengalami kekurangan pangan yang akut, dan mengkhawatirkan bahwa
angka ini akan terus bertambah. Kondisi terburuk akan dialami antara pertengahan tahun
1998 dan awal musim panen raya tahun 1999, tentunya jika kondisi ekonomi dan politik
Indoensia secara keseluruhan membaik.


        Krisis Kesehatan. Krisis ekonomi, terutama depresiasi rupiah dan berkurangnya
subsidi pemerintah untuk fasilitas kesejahteraan telah membuat harga obat dan medical
supplies yang kebanyakan berasal dari impor, melonjak tinggi. Anggaran pemerintah di
bidang kesehatan selama beberapa tahun terakhir memang sangat kecil. Menurut Dr
Amal C Sjaaf dari Ikatan Dokter Indonesia, anggaran kesehatan dalam APBN 1997/98
hanya Rp 2,3 trilyun sementara kebutuhan obat untuk tahun yang sama mencapai Rp 3,2
trilyun. Dengan adanya depresiasi rupiah sebesar 70% maka jurang ini secara
proporsional akan makin melebar. Alokasi dana untuk kesehatan saat ini masih di bawah
3 persen dari total APBN, masih jauh di bawah saran WHO yang menetapkan 5 persen
dari total anggaran. Dr Ascobat Gani, Ketua Perhimpunan Kesehatan Masyarakat
Indonesia mengatakan dampak krisis terhadap kesehatan masyarakat akan sangat serius,
dan pemerintah harus mempertahankan sektor ini sebisa mungkin (AP, 8 Maret 1998).
Apalagi mengingat hanya 9 persen orang Indonesia, kebanyakan dari golongan menengah
ke atas, dilindungi oleh asuransi kesehatan.

       Turunnya nilai rupiah membuat semua rumah sakit yang menggunakan sarana
kesehatan yang berasal dari impor, dalam posisi terancam. Pada saat bersamaan, mutu
kehidupan yang makin menurun membuat masyarakat rentan terhadap serangan berbagai
penyakit. Sejak bulan Februari masyarakat di berbagai kota terjangkit wabah demam
berdarah (dengue haemorrhagic fever) yang telah merenggut nyawa puluhan jiwa.


        Krisis Lingkungan Hidup. Hutang yang bertumpuk memaksa pemerintah untuk
mengerahkan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan pendapatan. Jika melihat
minimnya perlindungan dari pemerintah selama ini maka sangat besar kemungkinan
terjadinya perusakan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, terutama hutan dan
mineral. Di satu sisi paket ‘reformasi’ IMF mencatat butir tentang perlunya perlindungan
hidup, tapi di sisi lain juga membuka kesempatan luas dan kemudahan-kemudahan,
seperti dibebaskannya penjualan kayu gelondongan ke luar negeri, atau penghapusan
hambatan pengembangan kelapa sawit oleh modal asing. Padahal sudah banyak kasus
konflik di antara perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat, yang akan makin parah



                                           7
jika paket ‘reformasi’ dijalankan tanpa kontrol dari masyarakat.

       Masalah lingkungan yang sangat menonjol sejak tahun terakhir, adalah kebakaran
hutan. Menurut perkiraan Walhi, luas hutan yang rusak dimakan api sudah mencapai
1,174 juta hektar dan menelan kerugian sekitar Rp 11,795 trilyun.7 Ini belum termasuk
kerugian jangka panjang seperti penurunan kualitas kesehatan masyarakat dan hancurnya
keanekaragaman hayati yang menjadi sumber penghidupan di masa mendatang. Di
Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, salah satu tempat kebakaran hutan yang paling
hebat, kondisi rakyat setempat sangat memprihatinkan. Banyak penduduk yang
kehilangan lahan mencari nafkahnya karena habis terbakar, dan tidak sedikit penduduk
yang meninggal dunia akibat terbakar, keracunan asap dan penyakit-penyakit lain yang
timbul akibat kebakaran.8

        Pada awal Maret, Ibu Lahai Ajang, penduduk desa Matalibaq, meninggal dunia
tersambar api setelah mati-matian berusaha memadamkan api yang menjalar ke
kebunnya. Di desa itu sudah 95% penduduk yang terpaksa pindah karena gagal panen.
Sudah 22 kepala keluarga di desa itu yang kehilangan kebunnya karena api dari lahan
kebun PT Anangga Pundi nusa Site Ban Haloq. Api itu sudah mulai menjalar sejak awal
Januari 1998, tapi pihak perusahaan nampaknya tidak berusaha memadamkan atau
mengatasi sehingga membawa bencana bagi rakyat setempat. Menurut catatan penduduk
sendiri, tahun 1998 ini adalah tahun yang terburuk. Penduduk hidup dalam kesulitan yang
amat berat karena hutan adat dirampas oleh perusahaan pemegang HPH dan HTI,
sementara rotan dan gaharu di hutan habis bersama ditebangnya kayu-kayu oleh
perusahaan. Akibat kebakaran hutan dan kemarau yang panjang, penduduk di sepanjang
sungai juga menderita batuk, gatal-gatal, sakit mata dan tenggorokan serta influensa yang
akut.


        Kondisi Perempuan. Sementara ada anggapan yang cukup kuat bahwa program
‘reformasi’ di bawah bimbingan IMF, World Bank dan lembaga-lembaga keuangan
internasional lainnya akan membawa perubahan yang berarti dan pada gilirannya
mendorong perubahan di bidang politik, bukti-bukti di atas memperlihatkan bahwa rakyat
yang sudah berada dalam posisi terancam, akan menjadi korban pertama dari program
tersebut. Peluang yang diharapkan muncul dari program ‘reformasi’, seandainya memang
ada, tidak akan dapat dimanfaatkan jika tidak ada keleluasaan bagi masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi dan berserikat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dominasi
corporate rule justru akan menjadi pukulan lebih berat jika pengekangan terhadap
kebebasan berserikat, berkumpul dan ekspresi tetap dipertahankan. Alih-alih
mendatangkan kebebasan, kekuasaan corporate rule yang dibarengi dengan represi
politik oleh negara justru akan meningkatkan konflik dan makin menyeret masyarakat ke
dalam kesengsaraan.


7
    Kompas, 23 Maret 1998.
8
 Informasi berikut diperoleh dari laporan Th Tekla Tirah Liah, Lembaga Bina Benua Puti Jaji, Samarinda,
28 Maret 1998.



                                                   8
        Karena itu setiap kesepakatan di bidang perdagangan dan penanaman modal,
terutama kerjasama IMF dan pemerintah Indonesia, perlu memasukkan masalah politik
dan hak asasi manusia ke dalam agenda pembicaraan, dan melibatkan LSM, organisasi
dan lembaga kemasyarakatan lainnya di dalam proses perundingan. Di samping untuk
mencegah terjadinya kebocoran dalam alokasi dana yang merupakan hutang bersama
seluruh penduduk,9 keterlibatan unsur-unsur masyarakat sangat penting karena
keterbatasan lembaga perwakilan tidak efektif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.
Keterlibatan berbagai unsur di luar pemerintah dan kalangan bisnis ini juga memperkuat
posisi masyarakat – yang semakin melemah akibat-akibat program pengembalian hutang
di atas – di hadapan kekuasaan dunia usaha.

       Kesulitan hidup akibat krisis yang makin mendalam sudah menyulut tanggapan
masyarakat dalam berbagai bentuk. Ketegangan yang lama mengendap di dalam sistem
sudah berulangkali meledak dan menimbulkan akibat-akibat yang serius bagi kehidupan
masyarakat secara menyeluruh.


V.         Reaksi Spontan Masyarakat: Kerusuhan Massal

       Sejak tahun 1996, berbagai wilayah di Indonesia berulangkali dilanda kerusuhan.
Walau terkait dengan berbagai persoalan lain, seperti sentimen anti-Tionghoa dan
Pemilihan Umum, gelombang kerusuhan ini terutama didorong oleh kesulitan hidup yang
makin menekan. Di dalam situasi krisis, angka dan intensitas kerusuhan ini makin
meningkat. Dari bulan Januari sampai Februari, terjadi kerusuhan dua hari sekali di
berbagai kota di seluruh Indonesia. Gelombang kerusuhan selama dua bulan ini
merupakan yang terbesar dan menimbulkan persoalan-persoalan yang serius, menyangkut
hubungan antaretnik dan antaragama. Menurut laporan Human Rights Watch, gelombang
kerusuhan yang menjadikan etnik Tionghoa sebagai sasaran, bukan hanya didorong oleh
kenaikan harga kebutuhan pokok yang tinggi, tapi juga dipengaruhi oleh pernyataan
sejumlah pejabat tinggi pemerintah dan militer, bahwa krisis ekonomi terjadi karena
adanya ‘tikus-tikus’ dan ‘pengkhianat’. Menurut laporan itu, pernyataan-pernyataan
tersebut cukup jelas diarahkan kepada minoritas etnik Tionghoa yang menguasai
sebagian besar perdagangan di Indonesia.10

       Jika diperhatikan secara menyeluruh maka dapat disimpulkan bahwa gelombang
kerusuhan tersebut bersifat spontan, walaupun di beberapa tempat aparat keamanan
menangkap anggota organisasi massa tertentu, termasuk sejumlah anggota ABRI.11
Dalam kerusuhan di Ujung Pandang tanggal 2 Februari, sekitar 50 pemuda melempari

9
  Menurut ahli ekonomi Indonesia, Jeffrey Winters, sepertiga dana Bank Dunia untuk Indonesia jatuh ke
tangan pejabat birokrasi Indonesia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. “Tidak adil
jika masyarakat harus membayar 100 persen dana pinjaman beserta bunganya sementara mereka hanya
menerima begitu sedikit,” ujarnya. Lihat Transparency International, Desember 1997.
10
 Lihat Human Rights Watch/Asia, Indonesia Alert: Economic Crisis Leads to Scapegoating of Ethnic
Chinese, February 1998.
11
     Suara Pembaruan, 6 Februari 1998



                                                   9
toko-toko milik orang Tionghoa sepanjang Jalan Barokang dan Buakarai, sebagai bagian
dari protes atas kenaikan harga. Para pemuda yang masih berusia belasan tahun ini
mengatakan tergabung dalam sebuah organisasi bernama ‘Gerakan Anti-Cina’ yang baru
terbentuk. Dalam wawancara dengan pers asing, seorang pemuda yang terlibat dalam
kerusuhan menyatakan bahwa orang Tionghoa “sudah terlalu banyak dapat kesempatan,
mereka hanya memikirkan diri sendiri, dan juga dicurigai menimbun makanan.”

        Kecurigaan seperti ini kemudian ‘diperkuat’ oleh pernyataan-pernyataan yang
bersifat menuduh dari pejabat pemerintah dan militer akan adanya ‘pengkhianat’ yang
menimbun barang-barang kebutuhan pokok. Tuduhan itu kemudian diikuti tindak
penangkapan terhadap beberapa pedagang yang ketahuan menimbun beras dan barang-
barang lainnya. Penangkapan para pedagang ini, yang kebanyakan keturunan Tionghoa,
mendapat sorotan khusus dari media cetak maupun elektronik. Cukup banyak pihak yang
menangkap gejala ini penuh kekhawatiran, karena melihat adanya ancaman terjadinya
gelombang kerusuhan yang makin luas. Dalam pernyataan politiknya Pengurus Besar
PMII, organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan NU mengatakan, “Munculnya
kerusuhan di beberapa tempat yang mengangkat isu-isu rasial, agama dan etnis (anti cina,
anti Kristen, dan lainnya) merupakan indikasi yang dapat ditunjuk untuk membuktikan
bahwa saat ini proses kebangsaan kita sedang mengarah pada kondisi perpecahan.”12

        Dalam beberapa kasus, massa melawan karena menghadapi tindak kekerasan dari
aparat keamanan yang berlebihan. Di Banyuwangi misalnya, pada tanggal 15 Januari,
protes sekitar 100 pengendara sepeda motor menuntut penurunan harga kebutuhan pokok,
berubah menjadi kerusuhan setelah aparat keamanan melakukan tindak kekerasan
terhadap massa. Proses serupa juga terjadi saat kota Tasikmalaya dilanda kerusuhan besar
tahun lalu, ketika seorang polisi melakukan penyiksaan terhadap beberapa santri dan
seorang kyai.

        Bagaimanapun juga, gelombang kerusuhan ini adalah cermin dari ketidakpuasan
masyarakat, yang tidak dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan maupun
organisasi masyarakat yang dikekang oleh pemerintah. Tuduhan bahwa ada ‘pihak
ketiga’ yang menunggangi berbagai tindak kerusuhan, seperti sering dilontarkan pejabat
militer, makin kehilangan legitimasinya. Pemimpin Muhammadiyah, Dr Amien Rais,
misalnya mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi adalah “ekses dari sebuah rasa
frustrasi sosial ekonomi”. Lebih jauh ia mengatakan, “Saya kira ini adalah kesalahan
pemerintah, yang tidak membuat kebijakan atau langkah-langkah sosial, ekonomi, dan
politik, yang berkeadilan.”13 Jika dilihat dari tindak pengamanan kerusuhan yang akan
dijabarkan lebih lanjut di bawah, terlihat bahwa pemerintah masih menganggap masalah
sosial-ekonomi dan kerusuhan sebagai dua hal yang terpisah. Akibatnya langkah dan
upaya penyelesaian tidak pernah tuntas dan cenderung mengandalkan aparat kekerasan
(coercive apparatus).

12
   Lihat Pengurus Besar PMII, “Pernyataan Sikap Politik PMII Sehubungan dengan Berbagai Kerusuhan
dan Aksi Akhir-akhir Ini”, Jakarta, 5 Februari 1998. Dalam pernyataan itu juga diserukan kepada umat
Islam untuk melawan tindakan mengadu domba masyarakat melalui isu SARA.
13
     Kompas, 20 April 1998



                                                  10
VI.      Demonstrasi dan Kegiatan Politik Damai Lainnya

        Menghadapi kritik terhadap watak pemerintahannya yang otoriter, para pemimpin
Orde Baru umumnya mengatakan bahwa untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
diperlukan stabilitas. Demonstrasi atau kegiatan politik oposisi dipandang sebagai
gangguan, dan pemerintah selalu mengingatkan betapa sulitnya kehidupan sosial-
ekonomi di masa Demokrasi Parlementer, yang dikatakan mengutamakan kebebasan
politik tapi membiarkan kegiatan ekonomi terbengkalai. Tapi pendapat semacam itu
makin sering dipertanyakan ketika masyarakat melihat pertumbuhan tidak sama dengan
pemerataan dan kesejahteraan bersama. Di masa krisis, sikap kritis masyarakat makin
luas yang terungkap dalam berbagai kegiatan politik yang damai.

       Sampai saat ini sudah ratusan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh berbagai
kalangan, yang intinya menuntut pemerintah agar segera membenahi kondisi ekonomi
yang makin memburuk, dan melakukan reformasi politik secara menyeluruh. Pada
umumnya pernyataan-pernyataan tersebut beranggapan bahwa penyelesaian krisis
ekonomi tidak akan dapat dicapai jika tidak didahului oleh perubahan politik. Tuntutan-
tuntutan yang dikemukakan antara lain adalah:

      Menolak pemilihan kembali Jenderal Besar HM Soeharto sebagai Presiden Republik
      Indonesia untuk ketujuh kalinya, dan segera dilakukannya pergantian kepemimpinan
      nasional. Di masa mendatang Indonesia perlu mekanisme pembatasan masa jabatan
      kepresidenan.
      Mengakhiri sistem politik ‘massa mengambang’ (floating mass) karena berakibat
      rakyat terasing dari kehidupan politik dan pengambilan keputusan di dalam
      pemerintah.
      Mengubah sistem politik yang membatasi jumlah partai politik, membatasi kebebasan
      rakyat membentuk organisasi untuk membela kepentingannya. MPR dan DPR perlu
      dibenahi agar sungguh-sungguh dapat berfungsi sebagai ‘perwakilan rakyat’ bukan
      sekadar formalitas.
      Membatasi keterlibatan ABRI dalam kehidupan politik, dan melibatkan masyarakat
      luas melalui mekanisme demokrasi untuk menangani masalah stabilitas nasional.
      Menuntut pemerintah agar menyediakan sembilan bahan kebutuhan pokok,
      menurunkan harga barang yang makin melonjak dan mengatasi masalah-masalah
      sosial ekonomi lainnya yang muncul akibat krisis.

       Khusus mengenai masalah kepemimpinan nasional, sebelum Sidang Umum MPR
dimulai, Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais pada tanggal 8 Januari 1998 secara
terbuka mengajukan diri sebagai calon presiden. Pencalonan diri ini memang bukan yang
pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, tapi berbeda dengan masa sebelumnya, kali ini
mendapat dukungan cukup besar dari masyarakat. Tanggal 19 Januari puluhan orang dari
Komite Aksi Pendukung Megawati dan PDI Tanjung Priok berdemonstrasi di DPR
mengusulkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden 1998-2003. Di Jakarta bahkan
dibentuk Solidaritas Indonesia untuk Amien-Mega di bawah pimpinan seniman Ratna
Sarumpaet, yang secara khusus mendukung keduanya untuk pencalonan presiden.



                                           11
Berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa independen juga menyatakan dukungannya
secara terbuka melalui demonstrasi di gedung MPR-DPR sebelum sidang umum yang
memilih kembali Presiden Soeharto, dimulai.

        Selama bulan Januari dan Februari, gedung MPR-DPR kerap menjadi sasaran aksi
berbagai kelompok yang mempersoalkan krisis ekonomi, kenaikan harga kebutuhan
pokok dan menuntut reformasi politik dan ekonomi yang menyeluruh. Tuntutan
perbaikan kondisi ekonomi dan reformasi politik, juga mewarnai gelombang aksi
mahasiswa yang mulai marak sejak minggu kedua Januari 1998. Sampai bulan April ini,
sekitar 100 kampus di hampir seluruh wilayah Indonesia sudah dilanda berbagai aksi
yang secara keseluruhan melibatkan puluhan ribu mahasiswa dan puluhan organisasi
mahasiswa, termasuk Kelompok Cipayung yang merupakan aliansi organisasi mahasiswa
terbesar di luar ‘jalur resmi’. Aksi-aksi mahasiswa ini mendapat dukungan dari sebagian
pejabat kampus, staf pengajar dan alumni perguruan tinggi yang bersangkutan. Di
beberapa kampus dilakukan mobilisasi massa dengan mengundang masyarakat luas,
seperti yang terjadi di kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

        Gelombang protes dan tuntutan dari kalangan mahasiswa yang makin meluas
akhirnya membuat pemerintah menawarkan forum dialog. Namun, perwakilan
mahasiswa dari berbagai kampus menolak tawaran dialog tersebut, karena dianggap tidak
memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang bertumpuk, tidak adanya kesepakatan
mengenai agenda dan format pertemuan. Aktivis mahasiwa pada umumnya menganggap
‘dialog’ itu akan berlangsung seperti briefing pejabat pemerintah dan hanya bersifat
simbolik, sebagai tanda pemerintah telah mendengarkan mahasiswa. Penolakan itu juga
disertai gelombang demonstrasi yang terus membesar dan saat ini sudah menyebar di
hampir seluruh wilayah Indonesia. Menurut perhitungan beberapa aktivis mahasiswa,
sejak bulan Desember sudah berlangsung setidaknya 400 aksi di 32 kota yang secara
keseluruhan melibatkan lebih dari 300.000 mahasiswa.

        Di sektor industri, gelombang pemogokan mulai melanda sejak perempat terakhir
tahun lalu, menyusul pemecatan massal terhadap buruh berbagai sektor industri. Di
Surabaya, ratusan buruh PT PAL melancarkan pemogokan pada akhir bulan Oktober
1997. Sekitar 700 buruh berkumpul menuntut kenaikan upah 200 sampai 300 persen,
mengikuti naiknya harga-harga barang yang tidak terjangkau, dan pembayaran gaji
direksi dengan matauang rupiah. Di Kediri, puluhan ribu buruh PT Gudang Garam
mengadakan pemogokan selama tiga hari dari tanggal 10 sampai 12 November 1997,
menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja. Pemogokan itu melumpuhkan seluruh
kegiatan pabrik rokok terbesar di Indonesia itu, sehingga pihak direksi akhirnya
memenuhi tuntutan yang diajukan. Di Sidoarjo, ratusan buruh PT Alim Steel
melancarkan aksi mogok sebagai protes terhadap pemecatan 21 orang buruh yang aktif
membela nasib kaum buruh di pabrik tersebut.

       Aksi mogok juga diadakan oleh sopir dan buruh transpor lainnya, terutama karena
ketidakjelasan keputusan pemerintah tentang penentuan trayek yang sangat berpengaruh
terhadap pendapatan. Masalah lain yang kerap dipersoalkan adalah pungutan liar dari
para preman dan oknum petugas setempat yang dalam masa krisis ini terasa sangat



                                          12
memberatkan. Di beberapa tempat seperti Lampung, aksi mogok buruh transpor ini
diwarnai bentrokan dengan aparat keamanan yang berusaha menghalau dengan tindak
kekerasan. Di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah misalnya, aparat keamanan
membubarkan demonstrasi sekitar 60 supir, ketika rombongan itu mengendarai puluhan
truk menuju kantor DPRD setempat.

       Pemogokan juga melanda sektor-sektor yang secara umum dianggap ‘aman dan
terkendali’. Di Palu misalnya, pada tanggal 14 November 300 guru dari 32 sekolah dasar
negeri melakukan mogok kerja karena sudah dua bulan tidak menerima gaji. Menurut
pejabat setempat, gaji guru itu sengaja tidak diberikan untuk melunasi cicilan kredit yang
tertunggak selama delapan bulan. Tanggal 20 Desember, sekitar 400 caddy dan pekerja
kebersihan Karawang International Golf Club melakukan demonstrasi menuntut bonus
Tahun Baru, hari libur yang lebih panjang dan uang makan. Di Kutai, Kalimantan Timur,
ratusan buruh tambang batu bara PT Tanito Harum melancarkan aksi mogok selama
seminggu untuk menuntut perbaikan upah. Pemogokan yang dilakukan oleh buruh dari
semua shift membuat aktivitas tambang tersebut lumpuh total dan perusahaan
diperkirakan menderita kerugian ratusan juta rupiah.

        Sasaran aksi mogok ini pada umumnya adalah kantor direksi di masing-masing
pabrik, tapi di beberapa daerah buruh juga mendatangi kantor-kantor DPRD dan
pemerintah. Di Sulawesi Selatan misalnya, sekitar 200 buruh dari tiga perusahaan di
Kawasan Industri Makassar pada tanggal 24 Desember berdemonstrasi di Kanwil
Depnaker. Mereka menguasai pintu masuk dan keluar gedung sehingga para pegawai
kantor tersebut terpaksa melompat dari tembok di samping gedung. Tanggal 9 Januari
aksi serupa terjadi di Kanwil Depnaker Sulawesi Tengah di Palu. Ratusan buruh PT
Iradat Puri, perusahaan pemegang HPH terbesar di daerah itu, melancarkan aksi mogok
menuntut pembayaran upah mereka senilai ratusan juta rupiah yang tidak dibayarkan
perusahaan sejak 1994. Di Surabaya, tanggal 13 Januari sekitar 400 sopir angkutan umum
mogok di kantor DLLAJ Jawa Timur. Aksi itu dimaksudkan sebagai protes terhadap izin
bagi angkutan ke jurusan yang sama dengan jenis kendaraan yang lebih besar. Di
Bandung, 30 sopir yang mewakili 1.000 sopir angkutan umum berdemonstrasi di
halaman DPRD Jawa Barat tanggal 26 Januari. Mereka memprotes perubahan trayek
yang berakibat berkurangnya pemasukan.

        Aksi keprihatinan juga dilancarkan oleh kalangan intelektual di perkotaan, yang
selama ini paling menikmati hasil pembangunan Orde Baru. Pada tanggal 23 Februari
1998, sekelompok intelektual, tenaga profesional, pegawai dan ibu rumah tangga
melancarkan aksi damai di Bundaran HI, Jakarta. Dalam aksi para ibu yang tergabung
dalam Suara Ibu Peduli, para aktivisnya menyuarakan keprihatinan atas krisis ekonomi
politik, dan khususnya krisis persediaan susu bagi bayi, anak balita dan ibu hamil. Aksi
itu dijaga ketat oleh aparat keamanan yang membawa senjata laras panjang. Seusai aksi,
tiga orang aktivis, Karlina Leksono-Supelli, Gadis Arivia dan Wilasih Noviana ditangkap
oleh aparat keamanan. Ketiganya ditahan di Polda Metro Jaya dan diinterogasi sampai
dini hari tanggal 24 Februari. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mereka
diputuskan bersalah dan menjatuhkan hukuman denda.




                                           13
VII. Pemerintah Mempertahankan Status Quo

        Secara umum pemerintah tidak memperlihatkan perubahan sikap dalam
menghadapi perlawanan dan gelombang protes, dan pada awalnya bersikap seolah tidak
ada persoalan yang serius. Misalnya ketika menerima kesepakatan IMF bulan Oktober,
pemerintah masih mengatakan secara terbuka kepada pers bahwa pemerintah
sesungguhnya tidak memerlukan dana bail-out dari IMF, dan dana itu hanya akan
digunakan jika sudah terpaksa. Pemilihan presiden dan wakil presiden, serta susunan
kabinet juga memperlihatkan keinginan para pemegang kuasa untuk mempertahankan
status quo, dan seakan tidak mempedulikan keresahan, kritik dan protes yang makin
meluas.

       Khusus menghadapi gelombang keresahan itu, pemerintah justru mengambil
sikap represif dan tetap berpegang pada ‘pendekatan keamanan’ untuk menyelesaikan
segala masalah, termasuk krisis ekonomi yang demikian kompleks. Tidak kurang dari
Presiden Soeharto sendiri menyatakan bahwa militer harus mengambil tindakan tegas
kepada seluruh upaya mengacau keamanan dan ketertiban. Sikap serupa diperlihatkan
oleh ABRI. Panglima ABRI Jenderal Wiranto mengatakan akan ‘melibas’ para
demonstran dan mereka yang ‘mengacau keadaan’, tapi tanpa menjelaskan latar belakang
para ‘pengacau’ dan alasan mereka ‘mengacau’. Pangdam Sjafrie Sjamsoeddin pada
tanggal 18 Februari mengeluarkan larangan bagi siapapun untuk turun ke jalan. “Kalau
mereka masih nekat turun ke jalan juga, kami akan menindak dengan tegas”.14 Ancaman
serupa berulangkali dilontarkan oleh pejabat militer di berbagai daerah.

        Sambil terus memperlihatkan sikap tertutup terhadap kritik, pemerintah
menyiapkan aparat keamanan agar lebih efektif menangani kerusuhan, ledakan keresahan
dan gelombang protes yang terorganisir di kampus-kampus. Khusus menghadapi Sidang
Umum MPR 1998, di Jakarta dibentuk Koops Jaya yang memimpin langsung seluruh
operasi pengamanan selama Sidang Umum. Komando ini menempatkan seluruh kekuatan
bersenjata di bawah komando Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsuddin. Untuk
menghadapi situasi politik yang memanas dalam dua tahun terakhir, ABRI melakukan
persiapan khusus dan serangkaian latihan antara lain dengan militer Amerika Serikat di
bawah program Joint Combined Exchange Training (JCET).15 Paket pelatihannya antara
lain adalah Psychological Operation (Desember 1996) dan Military Operations in Urban
Terrain (Oktober-November 1997), yang melibatkan kesatuan di bawah Kodam Jaya dan
Pussenif TNI-AD.

      Pengintaian terhadap aktivis dan organisasi yang menyuarakan perubahan
semakin gencar dilakukan pihak keamanan. Menurut keterangan sejumlah besar aktivis,
pihak keamanan selalu menghadiri acara pertemuan, diskusi dan seminar yang
14
     Kompas, 19 Februari 1998
15
  Lihat Allan Nairn, “Indonesia’s Killers”, The Nation, 30 Maret 1998. Paket latihan itu ditentang oleh
sejumlah anggota Kongres dan organisasi grass-roots di AS yang keberatan karena dengan latihan itu
militer AS mendukung tindakan pemerintah Orde Baru yang represif terhadap kegiatan politik damai di
Indonesia.



                                                    14
diselenggarakan oleh LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Para petugas
biasanya hadir berpakaian preman dan mencatat pembicaraan yang berlangsung, dan
kadang-kadang mengambil gambar dengan kamera foto atau video. Pembicaraan yang
berlangsung juga kadang direkam jika pembicaranya adalah tokoh-tokoh kritis atau
temanya menyinggung masalah-masalah yang dianggap ‘sensitif’. Polda Jakarta sendiri
mengakui bahwa pihaknya akan menyadap saluran-saluran telepon dan memutus
percakapan yang dianggap ‘politis’, dan secara aktif menyelidiki sejumlah tempat dan
meningkatkan pengawasan terhadap orang-orang yang dicurigai.16


VIII.      Kebebasan Berserikat dan Berkumpul

        Di samping pengintaian, aparat keamanan juga membatasi ruang gerak berbagai
organisasi atau kelompok yang menyuarakan perubahan dan menuntut perbaikan nasib.
Pembatasan ini kerap disertai penangkapan dan tindak kekerasan terhadap para
aktivisnya. Aparat keamanan sendiri sepertinya sudah menentukan sasaran penggebukan
yang tercermin dari pola tindakannya. Sasaran utamanya adalah mereka yang
menyuarakan perlunya calon presiden alternatif dan lebih jauh menuntut Presiden
Soeharto mundur dari jabatannya. Pada tanggal 7 Februari 1998 aparat keamanan
menangkap tujuh orang anggota Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) karena mengedarkan
pidato Megawati Soekarnoputri. Organisasi yang berpusat di Bandung itu sangat aktif
mendukung pencalonan Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais. Lima hari kemudian
aparat keamanan kembali menangkap 17 aktivis Aldera ketika sedang berkumpul di
kantor organisasi tersebut.

       Menjelang Sidang Umum MPR 1998 tindakan aparat keamanan makin represif.
Pada tanggal 22 Februari 1998, ABRI mengumumkan pelarangan melakukan demonstrasi
atau pawai di jalan selama 25 hari di seluruh wilayah Indonesia. Ancaman akan
menggebuk para aktivis yang masih mencoba melancarkan demonstrasi di jalan raya
sudah dilontarkan sebelumnya. Kapolda Jaya mengatakan para aktivis yang melakukan
pertemuan politik atau demonstrasi dapat dijerat dengan UU No. 5/1969, tentang
larangan mengadakan kegiatan politik.17 Di bawah undang-undang ini seseorang yang
sekadar hadir dalam kegiatan politik tanpa izin dapat dijatuhi hukuman lima tahun
penjara. Saat ini sejumlah aktivis yang ditangkap dalam tiga bulan terakhir sedang
menunggu proses pengadilan di bawah undang-undang tersebut.

       Aksi-aksi demonstrasi, baik oleh buruh, mahasiswa atau lapisan masyarakat
lainnya, hampir selalu dihadiri dan dijaga ketat oleh aparat keamanan. Pada umumnya
aparat keamanan menghendaki agar aksi atau demonstrasi yang sedang berlangsung
segera dihentikan dengan alasan ‘mengganggu stabilitas’. Tanggal 11 Februari misalnya,
Polda Metro Jaya membubarkan demonstrasi menentang kenaikan harga kebutuhan

16
     The Jakarta Post, 13 Februari 1998.
17
  Dalam kesempatan lain, Kadispen Polri Brigjen Da’i Bachtiar mengatakan polisi punya wewenang
membubarkan demonstrasi berdasarkan pasal 18 ayat 1 UU No. 28/1997 yang menyatakan untuk
kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat
bertindak menurut penilaiannya sendiri. Kompas, 6 Maret 1998.



                                                15
pokok yang dilancarkan Barisan Merah Putih dan menangkap 149 aktivis yang terlibat.
Awalnya mereka dituduh melanggar pasal 510 KUHP, tapi setelah pemeriksaan
dikenakan ancaman UU No. 5/PNPS/1963. Tanggal 23 Februari, sekelompok ibu yang
berdemonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, dibubarkan oleh petugas Polda
Metro Jaya. Tiga orang di antaranya, Karlina Leksono-Supelli, Gadis Arivia dan Wilasih
Noviana, ditahan selama satu malam. Ketiganya dijatuhi hukuman denda Rp 2.500
karena dianggap melanggar pasal 510 KUHP.

        Larangan mengadakan kegiatan politik kemudian diberlakukan dengan sangat
represif. Pada tanggal 9 Maret, tiga orang aktivis ditangkap oleh Polda Metro Jaya ketika
melancarkan demonstrasi menentang PHK massal di Jakarta. Sampai saat ini mereka
masih mendekam di tahanan, dan dituduh melanggar UU No. 5/PNPS/1963. Keesokan
harinya sembilan orang aktivis, termasuk sutradara teater Ratna Sarumpaet, yang
menyelenggarakan Kongres Indonesia di Ancol, Jakarta Utara, ditangkap oleh Polda
Metro Jaya. Tujuh orang di antaranya sampai saat ini masih mendekam di dalam tahanan
dan juga dituduh melanggar UU No. 5/PNPS/1963.


IX.    Represi Terhadap Aktivis Politik: Penangkapan,
       Penahanan Sewenang-wenang, dan Penghilangan Paksa

        Salah satu ancaman terbesar di mata penguasa saat ini adalah aktivis politik yang
giat mengkritik pemerintah dan menuntut perubahan segera. Seperti disebutkan
sebelumnya, pihak keamanan sepertinya bergerak membersihkan dan melakukan represi
secara sistematis. Hal ini terbukti dari kasus represi terhadap aktivis Partai Rakyat
Demokratik, yang dituduh sebagai ‘dalang’ Peristiwa 27 Juli 1996. Menyusul peristiwa
itu, 11 orang aktivisnya ditangkap dan setelah melalui pengadilan yang tidak fair mereka
dijatuhi hukuman penjara yang berkisar antara 1,5 sampai 13 tahun. Sebelumnya pada
bulan Juni 1996 tiga orang yang terlibat dalam aksi pemogokan di Surabaya, ditangkap
dan dipenjara.

       Selama tahun 1997 para aktivis PRD terus menjadi buruan aparat keamanan,
semata-mata karena keterlibatan mereka di dalam organisasi tersebut. Operasi
penangkapan kembali dilakukan setelah kasus ledakan bom di rumah susun Tanah Tinggi
18 Januari 1998. Dalam peristiwa itu aparat keamanan menahan Agus Priyono, yang
sebelumnya ditangkap oleh warga. Saat ini perkara Agus Priyono sudah dilimpahkan
kepada Kejaksaan dan dalam waktu dekat akan dihadapkan ke pengadila. Pada tanggal 13
Maret, aparat Kodam Jaya menangkap tiga orang, Aan Rusdi, Mugiyanto dan Nezar
Patria di sebuah rumah susun di bilangan Klender, Jakarta Timur. Semula suratkabar
memberitakan bahwa mereka ditangkap sehubungan dengan kasus ledakan bom Tanah
Tinggi, tapi sampai sekarang hasil pemeriksaan terhadap mereka belum diumumkan.

        Di Garut, pada tanggal 16 Februari lima orang aktivis mahasiswa yang tergabung
dalam Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut, ditangkap oleh aparat Kodim
0611/Garut di bawah pimpinan Letnan Yulius Amra, SH. Sejumlah peralatan kantor
seperti komputer disita dan sampai saat ini belum dikembalikan. Mereka ditahan selama



                                           16
tiga hari di Kodim Garut dan menderita siksaan dan perlakuan yang buruk. Selama
ditahan mereka ditempatkan dalam ruangan yang terpisah, ditelanjangi, dipukul dengna
gagang senapa dan ditendang. Salah seorang di antaranya direndam did alam air selama
setengah jam, sementara terus dipukuli. Dua hari kemudian mereka dipindah ke tahanan
kepolisian dan dilepaskan pada hari berikutnya. Agustiana, salah satu pimpinan FPPMG,
saat ini sedang mendekam di penjara karena dituduh melakukan kegiatan subversif dalam
kasus kerusuhan di Tasikmalaya.

        Jumlah aktivis yang ditangkap oleh aparat keamanan karena menyangkut kegiatan
politiknya, saat ini sudah mencapai jumlah 371 orang. Sebagian di antaranya dilepas
kembali setelah melalui pemeriksaan yang intensif dan kadang disertai penyiksaan. Tapi
setidaknya 164 orang yang terus ditahan untuk diperiksa lebih lanjut, dan akan atau sudah
diajukan ke pengadilan. Mereka dijerat antara lain dengan UU No. 5/PNPS/1963 tentang
larangan mengikuti kegiatan politik, pasal 154 KUHP tentang larang menyebar kebencian
terhadap pemerintah dan pasal 510 KUHP tentang larang mengadakan kegiatan tanpa
izin.

        Para aktivis juga menjadi korban penculikan dan incommunicado detention. Pada
tanggal 28 Maret, Andi Arief, Ketua Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi
(SMID) yang berafiliasi dengan PRD, ditangkap oleh dua orang yang membawa senjata
api di rumah milik keluarga korban di Lampung. Aparat keamanan setempat semula tidak
mau mengakui telah menangkap Andi Arief, dan bahkan seorang pejabat tinggi
berseloroh mengatakan bahwa sarjana ilmu politik tersebut diculik oleh saingan
bisnisnya. Kasus hilangnya Andi Arief ini kemudian mendapat perhatian besar dari
berbagai pihak, yang umumnya menuntut agar pihak keamanan bertanggungjawab atas
hilangnya aktivis itu. Orang tua korban mendatangi kantor LBH Lampung dan YLBHI,
yang secara aktif membantu pencarian dengan mendatangi berbagai kantor aparat
keamanan. Pada tanggal 17 April, Polri mengumumkan bahwa Andi Arief ditahan di
Mabes Polri. Dalam sebuah surat pernyataan disebutkan bahwa Andi Arief sudah ditahan
sejak 29 Maret, tapi pihak kepolisian tidak mengirimkan surat itu dan hanya memberitahu
secara lisan ke pihak keluarga dan penasehat hukumnya pada tanggal 23 April. Saat ini
Andi Arief masih mendekam dalam tahanan.

       Sebelumnya tiga orang aktivis, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang dan Desmond
J Mahesa dilaporkan hilang oleh keluarga dan kerabat masing-masing. Haryanto Taslam,
ynag menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP-PDI, dinyatakan hilang sejak tanggal 9 Maret
1998. Di kalangan aktivis PDI sendiri hilangnya Taslam dianggap berkaitan dengan aksi-
aksi yang dilakukan para pendukung Megawati Soekarnoputri. Taslam sendiri mengaku
bahwa ia diculik, dan pengakuannya itu dikonfirmasi oleh Andi Arief yang pernah satu
sel dengan korban. Namun sampai sekarang korban belum mengungkapkan pengalaman
tersebut secara tuntas. Setelah ‘menghilang’ lebih dari sebulan, Taslam kembali
berkumpul dengan keluarganya pada tanggal 19 April.

     Pius, aktivis Aldera dan Sekjen SIAGA, yang menghilang sejak tanggal 4 Februari
baru kembali ke rumahnya pada awal bulan April hampir bersamaan dengan Desmond
yang menghilang sejak tanggal 3 Februari. Seperti dalam kasus ‘hilangnya’ Andi Arief,



                                           17
aparat keamanan semula menyangkal telah menahan kedua aktivis tersebut. Para aktivis
ini diancam hendak dibunuh jika berani menceritakan pengalaman buruk itu kepada pers
atau khalayak. Walau demikian, pada tanggal 27 April, Pius Lustrilanang menceritakan
pengalamannya di hadapan Komnas HAM,18

      “Saya diculik dan ditahan di suatu tempat. Kejadiannya terjadi pada tanggal 4
      Februari 1998 lalu. Waktu itu saya mengunjungi salah seorang ibu kandung sahabat
      saya yang menjalani perawatan di RSCM… Sekitar pukul 15.30, ketika saya hendak
      ke luar dari RSCM, tiba-tiba ada sebuah mobil Corolla Twin Cam warna abu-abu,
      berhenti di depan saya. Seorang pria turun dari mobil. Laki-laki itu menggandeng
      saya masuk ke dalam mobil sambil menodongkan senjata. Kalau dilihat sepintas
      senjata tersebut mirip FN. Mereka jumlahnya empat orang.

      “Di dalam mobil, saya disuruh merunduk dan salah seorang di antaranya diperintah
      memegang stir agar berangkat ke Bogor. Saat itulah, terdengar suara musik yang
      sengaja diputar keras-keras. Tangan saya diborgol ke belakang, mata ditutup kain
      dan badan saya ditutup koran setengah lembar… "Satu jam kemudian, mobil
      berhenti di suatu tempat. Apa nama tempat itu, sampai saat ini tidak bisa saya
      identifikasi. Sepertinya tempat itu adalah sebuah kantor. Lalu saya dimasukkan ke
      dalam ruangan dalam keadaan mata masih tertutup kain dan tangan terborgol ke
      belakang.”

      Pius baru kembali dua bulan kemudian, tepatnya tanggal 3 April, bersamaan
dengan dilepaskannya Demon J Mahesa. Pada awalnya ia enggan menceritakan
pengalaman buruk itu, terutama karena ancaman dari para penculiknya dan karena trauma
akan tindak kekerasan yang dialami selama berada dalam tahanan. Dalam pengakuan
kepada Komnas HAM, Pius juga menceritakan perlakuan para penculiknya secara rinci.
Ia diberondong dengan pertanyaan di sekitar hubungan dengan sejumlah tokoh
masyarakat dan aktivis politik, termasuk Megawati Soekarnoputri dan Daniel
Indrakusuma. Karena tidak memberikan jawaban yang memuaskan, kekerasan fisik pun
dimulai:

      “Saat itulah kaki dan tangan saya mulai distrom. Merasa tidak kuat, saya mengakui
      saja bahwa saya hadir. Mereka kemudian bertanya tentang apa yang dibicarakan
      dalam pertemuan itu. Karena saya memang tidak tahu, saya lalu mengatakan, `Pak
      saya tidak bisa bisa bohong.` Lalu mereka balik bertanya, `Sampai kapan kamu
      melindungi mereka? Karena jawaban itu tak memuaskan, mereka kembali
      menyetrom. Padahal waktu itu tangan saya dalam keadaan terborgol dan mata saya
      tertutup. Tak lama setelah itu saya disuruh masuk ke dalam sebuah ruangan diantar
      tiga orang.

      Sebelum masuk sel tahanan, borgol dan mata saya dibuka. Mereka tiba-tiba
      menelanjangi saya. Setelah telanjang, saya disuruh masuk ke dalam kotak bak di
      ruangan itu. Ketiga orang yang membawa saya ke dalam ruangan, semuanya
      mengenakan topeng. Setelah berada di dalam bak yang sempit, mereka menginjak

18
  Suara Pembaruan, 27 April 1998 dan Kompas, 29 April 1998. Sebelum itu anggota Komnas HAM sudah
sepakat memberikan perlindungan terhadap Pius Lustrilanang dan korban-korban penculikan lainnya.
Pejabat tinggi ABRI juga menyatakan siap memberi perlindungan terhadap para korban.



                                              18
      kepala saya dan memutar kran air hingga bak itu penuh dengan air. Kemudian,
      mereka membenamkan kepala saya (Pius mendadak berhenti bercerita. Air matanya
      menetes). Saya pikir waktu itu saya akan mati di dalam bak, mengingat air yang
      dikucurkan di dalam bak terus mengucur sampai penuh. Apalagi bak itu sempit dan
      hanya cukup sebadan.”

        Sampai bulan April ini, sudah ada 34 orang yang pernah dinyatakan hilang, dan
dalam semua kasus ada dugaan kuat bahwa ‘penghilangan’ ini erat kaitannya dengan
aktivitas politik mereka. Korban hilang ini umumnya adalah anggota organisasi yang
selama ini kritis terhadap pemerintah atau peserta dalam aksi protes dan kegiatan politik
damai lainnya yang mulai merebak sejak awal tahun ini. Sampai laporan ini ditulis masih
ada tiga orang yang sudah dilaporkan hilang tapi belum diketahui keberadaannya.19
Korban-korban yang ada selama ini (lihat Lampiran) terbukti ditahan dan diinterogasi
karena keterlibatan dan kegiatan politiknya. Beberapa di antaranya kemudian bahkan
ditemukan dalam kepolisian. Kenyataan ini bertentangan dengan pernyataan sementara
pejabat yang mengaku tidak tahu menahu tentang nasib dan keberadaan para korban.

       Dalam hampir setiap kasus, keluarga korban penculikan juga menjadi sasaran
intimidasi dan kadang penangkapan. Pada tanggal 12 Februari 1998, lima orang yang
mengaku petugas dari Polres Surakarta mendatangi rumah orang tua Suyat di Gemolong,
Sragen. Karena tidak berhasil mendapatkannya, orang yang mengaku petugas itu
membawa Suyatno, kakak korban untuk menunjukkan tempat adiknya berada. Kakak
korban ini juga sempat diperiksa walau sudah mengatakan tidak tahu menahu tentang
kegiatan adiknya. Orang tua Andi Arief, Petrus Bimo Nugraha, Pius Lustrilanang dan
Haryanto Taslam juga berulangkali mendapat ancaman melalui telepon, yang
mengatakan bahwa korban sudah dibunuh dan berbagai praktek teror lainnya. Menurut
keterangan beberapa aktivis hak asasi manusia, praktek seperti itu tujuannya adalah
membungkam keluarga korban agar tidak mengadukan atau mengungkapkan kasus
penculikan itu kepada khalayak.


X.      Menindas Kerusuhan: Jalan Pintas Menuju Stabilitas

        Fungsi pelatihan militer secara intensif untuk menangani kerumunan massa
(crowd control) paling nampak dalam penanganan berbagai kasus kerusuhan. Tidak
adanya usaha membuka ruang dialog yang terbuka, bukan hanya untuk meredam
keresahan, dikhawatirkan akan memicu konflik dengan kekerasan yang lebih besar di
masa mendatang. Dalam penanganan kerusuhan selama inipun pihak keamanan kerap
terlihat menggunakan kekuatan yang berlebihan, dan berakibat terjadinya banyak
pelanggaran hak asasi manusia. Pada awalnya aparat keamanan hanya berusaha
menghalau para perusuh dan menjaga agar kerusuhan tidak meluas, tapi pada
pertengahan Februari muncul laporan jatuhnya korban jiwa dalam penanganan

19
  Mereka adalah Suyat (22 tahun), mahasiswa Unisri Solo, yang hilang sejak 12 Februari 1998; Petrus
Bima Anugerah (25 tahun), mahasiswa STF Driyarkara Jakarta, hilang sejak 31 Maret 1998; dan Marah
Simon (49 tahun), Ketua PDI Sumatra Barat, hilang awal Maret 1998. Lihat Bisnis Indonesia, 17 April
1998; Jawa Pos, 15 April 1998; Amnesty International, AI Index ASA 21/41/98, 28 April 1998.



                                                  19
kerusuhan.

       Kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa mendatang
muncul karena melihat penanganan oleh aparat selama ini. Jika melihat kasus-kasus yang
ada, aparat keamanan nampaknya terlalu mudah mengambil tindak kekerasan untuk
menghalau massa. Setidaknya ada lima orang yang dilaporkan tewas tertembak oleh
aparat keamanan. Di Cirebon, tanggal 13 Februari, aparat Polsek Lemah Abang
menembak Ata (28 tahun) sampai tewas ketika berusaha menghalau massa. Pada tanggal
yang sama di Losari, Jawa Tengah, Tamin bin Darmawi (22 tahun) dan Amran (22 tahun)
tewas ditembak, juga saat petugas sedang berusaha menghalau massa. Sehari kemudian,
dua Syahrun (30 tahun) dan Fadli (18 tahun), tewas terkena peluru nyasar petugas
keamanan ketika terjadi kerusuhan di Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di samping itu
puluhan, mungkin ratusan orang, yang menderita luka-luka akibat berhadapan dengan
petugas keamanan dalam berbagai peristiwa kerusuhan.

        Sampai bulan April ini, sudah lebih dari 1.200 orang yang ditangkap karena
terlibat dalam kerusuhan di berbagai kota, tapi pemerintah belum belum pernah
mengumumkan hasil investigasi yang menyeluruh dan independen, seandainya memang
pernah dilakukan. Sebaliknya yang muncul adalah tuduhan-tuduhan tanpa bukti dan
penjelasan bahwa gelombang kerusuhan yang melanda ini memang ‘diciptakan’ atau
‘direkayasa’ oleh ‘pihak ketiga’. Penanganan kerusuhan yang mengandalkan alat-alat
kekerasan sudah terbukti bukan merupakan jalan keluar yang terbaik. Di samping besar
kemungkinannya akan jatuh korban luka dan korban jiwa, tindak kekerasan ternyata
hanya menyulut perlawanan lebih keras dari masyarakat. Di Bondowoso misalnya, massa
mulai menyerang secara brutal justru setelah polisi melepaskan tembakan peringatan atau
melakukan pemukulan. Kejadian serupa terjadi di Bandung pada tanggal 5 Januari, ketika
ratusan pedagang kaki lima melawan pemerasan yang dilakukan oleh aparat Gerakan
Disiplin Nasional. Bentrokan fisik dengan aparat keamanan tidak dapat dihindari ketika
protes dari para pedagang justru dihadapi dengan tindak kekerasan.


XI.    Membungkam Mahasiswa

        Pada awalnya aparat keamanan tidak bertindak keras terhadap mahasiswa. Di satu
pihak malah mengajak dialog, tapi di pihak lain terus melakukan represi. Reaksi pejabat
pemerintah terhadap aksi-aksi yang makin marak, dan ancaman akan melakukan
penggebukan (untuk memperlihatkan bahwa penggebukan bukanlah kesalahan prosedur,
tapi bagian dari represi yang sistematis dan terencana – operasi militer).

Data-data penggebukan

Penggebukan di Lampung

Penggebukan di Solo (UNS)

Jumat Berdarah di Yogyakarta



                                          20
XII.   Masalah Kebebasan Ekspresi

        Rezim terlalu mudah mencap pernyataan politik sebagai kegiatan subversif atau
penghinaan terhadap kepala negara, tanpa melihat substansinya. Banyak aktivis yang
dijerat dengan pasal penghinaan pemerintah dan presiden, umumnya dari spanduk yang
mereka bawa.

Wartawan mengalami represi yang cukup berat, khususnya dalam pemberitaan.

Kasus Sampul D&R

       Meliput aksi protes sekarang juga menjadi tugas penuh resiko bagi wartawan,
apalagi mengingat tidak adanya jaminan atau kepastian dari pihak yang berwenang
bahwa tidak akan menjadi sasaran tindak kekerasan. Di Banyuwangi misalnya, seorang
wartawan harian Surya menjadi korban pemukulan aparat kepolisian yang sedang
bertugas menangani kerusuhan tanggal 16 Januari lalu. Aparat kepolisian yang dipimpin
Lettu Pol Nyoman S bertindak overacting ketika menangani massa dengan pukulan dan
tendangan ke segala arah. Wartawan Surya yang hadir dalam peristiwa itu untuk meliput
juga menjadi sasaran pemukulan oleh polisi dan kameranya dirampas.

      Pengusiran Jurnalis Asing. Pers asing yang secara intensif mengikuti
perkembangan di Indonesia kerap menjadi sasaran kecaman para pejabat tinggi, yang
rupanya terganggu membaca komentar dan analisis yang ‘miring’ tentang Indonesia.
Dalam berbagai kesempatan para pejabat tinggi secara terbuka mengecam pers asing.


Tanggapan Masyarakat

        Reaksi pemerintah yang keras mendapat tanggapan yang keras pula dari berbagai
lapisan masyarakat.

KONTRAS/Relawan/Keluarga Korban
Organisasi Hak Asasi Manusia
Kalangan Intelektual

Komnas HAM yang dibentuk oleh Presiden Soeharto tahun 1993, juga memberi
tanggapan keras terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat negara.
Dalam pernyataan tanggal 12 Januari 1998, lembaga ini mengeluarkan seruan yang antara
lain menyatakan agar pejabat sipil dan militer berhati-hat, dan memberikan pernyataan
yang dapat menimbulkan rasa aman bagi masyarakat; menghentikan segala
penyalahgunaan hukum sebagai alat represif dan menegakkan hukum; memberi peluang
bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk menyatakan pendapatnya; dan
memperhatikan pendapat yang berkembang dalam masyarakat agar makin terbukanya
kehidupan politik nasional dan menampung seluruh aspirasi yang hidup dalam
masyarakat.

Luar Negeri


                                         21
Beberapa laporan terakhir
International HR Organizations
Amnesty International
Human Rights Watch/Asia
Global Exchange

Kritik di dalam forum terbuka
Kongres AS
UN Human Rights Commission
Parlemen Australia
European Union


XIII.   Kesimpulan dan Rekomendasi

       Tindak kekerasan menghadapi perbedaan yang timbul akibat krisis bukanlah
bagian dari penyelesaian, tapi bagian dari masalah.

Rekomendasi kepada Pemerintah:

•   Melepaskan kontrol terhadap kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat
    atau ekspresi, mendirikan organisasi, dan berkumpul secara damai. Dalam kaitannya
    dengan membuka kembali ruang publik yang bebas ini, maka kebijakan dan Undang-
    undang disebut di bawah ini perlu dirubah:

        1.   UU No. 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
        2.   UU No. 11/PNPS/1963 tentang Anti Subversif;
        3.   UU No. 5/PNPS/1963 tentang Kegiatan Politik; dan
        4.   Pasal-pasal Hatzaai Artikelen dan pasal 510 dalam KUHP.

•   Mengubah kebijakan keamanan yang selama ini bertumpu pada penggunaan sarana-
    sarana kekerasan secara eksesif, dengan kebijakan keamanan yang berintikan pada
    perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini kami mendesak pemerintah
    untuk meratifikasi atau mengadopsi norma-norma internasional sebagai berikut:

        1. Konvensi Internasional Anti Penyiksaan;
        2. Kode Etik Apatur Penegak Hukum;
        3. Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

Membebaskan semua tahanan yang ditangkap karena menjalankan kegiatan politik atau
mengungkapkan pikiran politiknya tanpa kekerasan. Pembebasan ini adalah langkah
pertama menuju dialog setara antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan
krisis.

Segera memberikan akses kepada keluarga, pengacara dan tim medis agar dapat



                                          22
mengunjungi tahanan dan memberikan perawatan serta santunan kepada mereka yang
memerlukannya.

Menjamin bahwa orang yang ditahan tidak akan mendapat siksaan sesuai ketentuan yang
tercantum dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Tindakan Lain yang Tidak
Manusiawi, dan Merendahkan Martabat.

Menjamin kebebasan berserikat, berkumpul dan ekspresi seperti diatur dalam pasal 28
UUD 1945 karena merupakan bagian penting dalam penyelesaian krisis.

Mengadakan penyelidikan yang independen dan menyeluruh terhadap penanganan
kerusuhan dan demonstrasi damai yang berakibat jatuhnya korban.

Menghentikan pengadilan yang tidak fair terhadap aktivis politik yang mengungkapkan
pikiran dan bertindak secara damai.

Menjamin kebebasan masyarakat untuk mengatasi krisis sesuai dengan pilihannya
sendiri.

Rekomendasi kepada organisasi hak asasi manusia:

   Agar secara aktif memberikan perlindungan terhadap korban-korban perlindungan
   HAM maupun keluarganya.
   Mengadakan investigasi
   Membantu memecahkan persoalan sosial-ekonomi yang jelas-jelas tidak dapat
   ditangani sendiri oleh pemerintah.
   Mengadakan pendataan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dan melaporkannya
   kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga hak asasi manusia independen lainnya.

Rekomendasi kepada lembaga-lembaga internasional

   Pemberian hutang baru kepada pemerintah Indonesia harus disertai syarat penegakan
   hak-hak berserikat bagi buruh, petani dan sektor-sektor masyarakat lainnya.
   Memastikan perlindungan terhadap rakyat miskin, terutama kaum perempuan, dan
   menyediakan santunan material maupun kesempatan kerja kepada mereka yang
   diberhentikan dari pekerjaannya selama krisis ini.
   Memastikan bahwa semua program yang berkenaan dengan pemberian hutang ini
   tidak menambah pelanggaran hak asasi manusia dan merusak lingkungan hidup serta
   sumberdaya alam Indonesia.




                                        23

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:484
posted:5/1/2010
language:Indonesian
pages:24
Description: analisa-finansial-gaharu pdf