ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS PROPINSI JAWA BARAT

Document Sample
ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS PROPINSI JAWA BARAT Powered By Docstoc
					                                             LAMPIRAN I PERDA PROP. JABAR
                                             NOMOR     :
                                             TANGGAL :
                                             TENTANG : RENCANA        STRATEGIS
                                                         PROPINSI JAWA BARAT
                                                         TAHUN 2001 - 2005



                             ISI DAN URAIAN
                 RENCANA STRATEGIS PROPINSI JAWA BARAT
                            TAHUN 2001 - 2005

                                       BAB I
                                   PENDAHULUAN



       Proses demokratisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan agenda
reformasi nasional, menuntut berlangsungnya berbagai perubahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah, dengan tetap mengacu kepada bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam kaitan demikian, otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab
menjadi pilihan sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat di daerah.

       Selaras dengan semangat Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, yang berkaitan dengan otonomi daerah; serta Undang-Undang
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, Nepotisme (KKN) serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka prinsip-
prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan      Otonomi   Daerah   dilaksanakan   dengan   memperhatikan   aspek
   demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung-
   jawab;
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan
   Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;


                                                                                      1
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap
   terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah;
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom,
   dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah
   Administrasi;
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan
   legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi
   anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya
   sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu
   yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah;
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada
   Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan
   pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban
   melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada Lembaga yang
   menugaskan.

       Untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Propinsi perlu terus menerus dilakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut
harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dalam
kerangka itulah disusun Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005.


1.1. Pengertian

       Dalam      Peraturan   Pemerintah    Nomor     108   Tahun   2000    tentang   Tatacara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana
Strategis atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala
Daerah,   yang     selanjutnya   disebut   Renstra,   adalah   rencana   lima   tahunan   yang
menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan daerah.
       Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran
dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada DPRD atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah.


                                                                                            2
1.2. Ruang Lingkup

       Ruang lingkup Renstra Propinsi Jawa Barat 2001-2005 mencakup analisis lingkungan
internal dan eksternal, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan
dari aspek politik dan hukum; sosial,budaya dan agama; ekonomi, pertahanan dan keamanan,
tata ruang dan birokrasi pemerintahan.

       Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, disertai dengan
menampung berbagai hasil dialog interaktif yang telah dilaksanakan bersama para pelaku
pembangunan (stakeholders), ditetapkan Visi Jawa Barat Tahun 2010, disertai uraian Misi
dan Strategi pencapaian Visi dalam kurun waktu 2001-2005.

       Visi dan Misi Jawa Barat tersebut, pada dasarnya merupakan amanat rakyat Jawa
Barat untuk dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali pemerintah (eksekutif), legislatif, yudikatif, pers
dan   organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaan dan aktivitasnya berlandaskan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Secara formal, pertanggungjawaban perwujudannya dilaksanakan oleh lembaga
formal penyelenggara pemerintahan.

       Selanjutnya, bertitik tolak dari visi, misi serta strategi tersebut maka ditetapkan
program-program prioritas yang perlu dilaksanakan pada tahun 2001-2005. Penetapan
Program-program prioritas tersebut diseusaikan kewenangan Propinsi, akan tetapi dalam
mencapai keberhasilan program mutlak diperlukan dukungan dari Pemerintah Pusat, Daerah
Kabupaten dan Kota, masyarakat, dunia usaha, serta pelaku pembangunan lainnya.


1.3. Kedudukan

       Sesuai dengan paradigma baru pembangunan serta tuntutan bagi penyelenggaraan
pemerintahan yang makin efektif dan efisien, peran pemerintah dalam proses pembangunan
akan lebih berfungsi sebagai pengarah dan fasilitator. Sedangkan fungsi-fungsi pelaksanaan
akan lebih banyak dijalankan oleh potensi yang dimiliki komponen masyarakat, termasuk di
dalamnya sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan komponen masyarakat lainnya,
baik secara berkelompok maupun perorangan.



                                                                                           3
        Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 telah mendapat pengkajian
yang mendalam dari berbagai pelaku pembangunan, serta setelah mendapat persetujuan
DPRD Propinsi Jawa Barat, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

        Dengan demikian kedudukan Rencana Strategis Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-
2005 secara resmi telah memperoleh kekuatan hukum serta mengikat seluruh komponen
masyarakat Jawa Barat, untuk dijadikan acuan dan rujukan dalam merencanakan dan
melaksanakan pembangunan di Jawa Barat.


1.4. Maksud dan Tujuan

        Penyusunan Renstra Propinsi Jawa Barat dimaksudkan sebagai upaya mengarahkan
seluruh dimensi kebijakan pembangunan, baik daerah Kabupaten/Kota, sektoral, lintas
sektoral maupun lintas daerah, sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
daerah. Adapun tujuannya adalah mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan
sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan
masyarakat yang bertaqwa, beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera.

1.5. Landasan Penyusunan

        Renstra Propinsi Jawa Barat disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut:
a.   Landasan Idiil, yaitu Pancasila
b.    Landasan Konstitusional, yaitu Undang Undang Dasar 1945
c.    Landasan Operasional, yaitu Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN,
      Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR
      dan DPRD, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
      Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
      Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
      Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
      Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,
      Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan




                                                                                             4
    Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 108
    Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.6. Sistematika Pembahasan

BAB I           Pendahuluan, berisi tentang pengertian, ruang lingkup, kedudukan,
                maksud dan tujuan, landasan penyusunan dan sistematika pembahasan.


BAB II          Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal             terbagi
                dalam dua bagian; Pertama,      Kondisi Umum, menguraikan        tentang
                kondisi sosial budaya; sumber daya alam dan lingkungan hidup; ekonomi;
                tata ruang dan infrastruktur wilayah; pemerintahan, politik dan keamanan.
                Kedua, Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.


BAB III         Visi Jawa Barat Tahun 2010 dan penjabarannya dalam rumusan Misi
                untuk kurun waktu 2001-2005. Dijelaskan pada bab ini latar belakang
                pemikiran dan uraian singkat proses penyusunan Visi dan Misi Jawa
                Barat. Untuk merefleksikan visi menjadi sesuatu tang konkrit dan dapat
                diukur, disusun indikator-indikator yang dapat digunakan sebagai acuan
                pencapaian secara makro.


BAB IV          Faktor Penentu Keberhasilan, berisi mengenai unsur-unsur dari
                pemerintah dan masyarakat yang dapat menjadi pendorong untuk
                menentukan keberhasilan strategi Jawa Barat dalam mencapai visi dan
                misinya.


BAB V           Penetapan Tujuan dan Sasaran. Penetapan tujuan merupakan
                penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, serta merupakan hasil
                akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu)
                sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan penetapan sasaran merupakan
                penjabaran dari tujuan, yaitu target yang akan dicapai atau dihasilkan,
                menggambarkan esensi yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan



                                                                                        5
          yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus
          pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik dan dapat dicapai.


BAB VI    Cara pencapaian tujuan dan sasaran, berisi mengenai kebijaksanaan,
          program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai
          tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


BAB VII   Penutup




                                                                                   6
                                          BAB II
    ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN LINGKUNGAN EKSTERNAL


2.1. Kondisi Umum

2.1.1   Sosial Budaya

        Masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kekayaan
warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki perilaku sosial yang
berfalsafah pada     silih asih, silih asah, silih asuh, yang secara harfiah berarti saling
mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh di antara warga masyarakat.
Tatanan kehidupan yang senantiasa mengedepankan harmoni, seperti tergambar pada
pepatah; herang caina beunang laukna yang berarti menyelesaikan masalah tanpa
menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.

        Masyarakat Jawa Barat juga merupakan masyarakat yang menyadari arti pentingnya
prinsip dan komitmen terhadap nilai-nilai kebajikan, sebagaimana terekspresikan pada
pepatah:   ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan; yang berarti konsisten dan
konsekuen terhadap kebenaran, serta penyerasian antara hati nurani dan rasionalitas seperti
terkandung dalam pepatah: sing katepi ku ati sing kahontal ku akal, yang berarti sebelum
bertindak tetapkan dulu dalam hati dan pikiran secara seksama.

        Meskipun dikenal sebagai masyarakat agamis, disadari, pemahaman dan pelaksanaan
kehidupan beragama belum sepenuhnya memberikan dampak pada perilaku keseharian,
sehingga menyebabkan masih terjadinya perilaku menyimpang yang kurang mengindahkan
moral dan etika bermasyarakat. Baik karena proses akulturasi yang berlangsung sedemikian
cepat oleh keterbukaan dalam menerima berbagai nilai-nilai global yang diperoleh
masyarakat melalui interaksi antara bangsa secara langsung, maupun transformasi budaya
melalui media massa yang bebas ruang waktu, sebagai konsekuensi logis dari pesatnya
perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Walaupun tidak seluruh nilai
yang terserap masyarakat memiliki dampak buruk, dalam banyak sisi perkembangan sosial,
ekonomi, politik dan budaya global itu sendiri, menawarkan pilihan-pilihan nilai lain yang
cenderung sekuler.




                                                                                         7
          Pada sisi lain, kendati keluhuran nilai-nilai budaya tradisional – lokal dan ajaran
agama memiliki nilai yang universal, proses transformasi dan implementasinya dalam
kehidupan sosial sehari-hari    sangat beragam. Kenyataan demikian, langsung atau tidak
langsung, akhirnya melahirkan pola pengamalan yang berbeda-beda. Pada sebagian
masyarakat, dinamika akulturasi yang berlangsung secara akseleratif, diekspresikan dan
diimplementasikan dalam bentuknya yang paling ekstrim. Antara lain, pola hidup yang lebih
konsumtif, materialistis dan instan. Hal tersebut, sekaligus tampak dalam perilaku hidup jalan
pintas.

          Penurunan peran dan kualitas pribadi terjadi juga di kalangan sebagian kecil
generasi muda. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pikiran dalam melaksanakan
kegiatan yang bersifat kreatif, konstruktif dan korektif mengalami berbagai hambatan,
sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap proses regenerasi dan kaderisasi. Pada sisi
lain, hal ini mempengaruhi produktivitas sebagian kecil kalangan generasi muda.

          Pada saat yang bersamaan, sebagaimana halnya masyarakat Indonesia pada
umumnya, masyarakat Jawa Barat berhadapan dengan ambivalensia sosial yang kental;
seperti pada sebagian masyarakat masih kuat pengaruh orientasi berpikir terhadap
kedigjayaan masyarakat di masa lampau, pada sebagian masyarakat lainnya mengembangkan
orientasi berpikir ke masa depan, dengan dimensi kekinian. Pola pikir, sikap dan perilaku
masyarakat juga berada pada dilema masyarakat transisional, dari masyarakat agraris
tradisional ke masyarakat modern industrial. Dalam situasi demikian, masyarakat cenderung
menghadapi dua pilihan dasar, yakni:

1.   Melakukan harmonisasi nilai-nilai sosial budaya lokal masyarakat dengan nilai-nilai
     budaya global;
2.   Memilih dan memilah nilai-nilai sosial budaya lokal masyarakat dan nilai-nilai budaya
     global menjadi satu kesatuan nilai sosial budaya baru masyarakat Jawa Barat.

          Kondisi ini, dengan sendirinya menghadapkan masyarakat kepada berbagai masalah
baru yang semakin kompleks. Terutama karena pertumbuhan penduduk secara kuantitatif
tumbuh dan berkembang sangat cepat. Berdasarkan hasil Susenas tahun 1999, jumlah
penduduk Jawa Barat (setelah Banten terpisah) adalah 34.555.622 jiwa. Pada tahun 2000,
berdasarkan Sensus Penduduk 2000 meningkat menjadi 35.500.611 jiwa, dengan kepadatan


                                                                                            8
penduduk sebesar 1.022 jiwa/km2. Laju pertumbuhan penduduk selama dasawarsa 1990-
2000 mencapai angka 2,17%, dan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk secara
alamiah serta banyaknya penduduk dari luar Jawa Barat yang bekerja pada sektor perkotaan,
merupakan faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk
tersebut.

            Sebagai masyarakat yang terbuka, masyarakat Jawa Barat tidak menolak kehadiran
penduduk dari luar untuk hidup saling berdampingan dan saling menghargai. Keterbukaan
sikap masyarakat tersebut dan perkembangan ekonomi yang tinggi turut berpengaruh pada
tingginya tingkat migrasi masuk ke Jawa Barat.

            Pada satu sisi, tingkat migrasi masuk yang tinggi menyebabkan semakin
heterogennya masyarakat Jawa Barat, sehingga menimbulkan akulturasi positif dan turut
berperan dalam pembentukan sumberdaya manusia yang unggul, mandiri, berdaya juang
tinggi, kreatif, inovatif dan kompetitif. Pada sisi lain tingginya migrasi masuk mengakibatkan
tekanan penduduk dan terpinggirkannya sebagian penduduk setempat yang tidak mempunyai
keahlian. Kendati demikian, dibandingkan dengan propinsi lain, masyarakat Jawa Barat yang
demikian heterogen masih dapat mempertahankan stabilitas keamanannya, serta mampu
menjaga suasana kondusif, sehingga memberikan kontribusi yang bermakna bagi stabilitas
nasional mengingat posisinya sebagai daerah yang berbatasan dengan ibukota negara.

            Jawa Barat, dilihat dari aspek sumber daya manusia, memiliki jumlah penduduk
terbesar di Indonesia dan sebagai propinsi yang mempunyai proporsi penduduk dengan
tingkat pendidikan, jumlah lulusan Strata 1, Strata 2 dan Strata 3, terbanyak dibandingkan
dengan propinsi lain.

            Jumlah penduduk yang besar, disamping dapat dipandang sebagai potensi, apabila
tidak disiapkan secara memadai akan menjadi masalah bagi pembangunan. Terlebih Jawa
Barat masih dihadapkan pada masalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ( dengan
segala konsekuensinya ), persebaran penduduk yang kurang merata, pengangguran yang
semakin meningkat dan meluas (1,52 juta jiwa pada tahun 2000 – berdasarkan SAKERDA
tahun 2000), serta bertambahnya penduduk miskin (alasan ekonomi dan alasan non ekonomi)
dari 3.505.346 KK pada tahun 1996 menjadi 4.057.793 KK pada tahun 2000 (Data BKKBN
Jabar Tahun 2000).


                                                                                            9
        Evaluasi pembangunan secara makro dapat diukur keberhasilannya melalui
indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Jawa Barat           (tanpa Banten) pada
Tahun 1996 mencapai angka sebesar 70,31 , dan pada Tahun 1999 turun menjadi 62,25
sebagai akibat krisis ekonomi(bila dengan Banten angka IPM sebesar 61,38).

        Perkembangan IPM ditentukan oleh tiga komponen kinerja pembangunan manusia
yaitu komponen pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Komponen pendidikan
dinilai masih rendah, karena Angka Melek Huruf (AMH) baru mencapai 89,90 pada Tahun
1996 walaupun pada Tahun 1999 meningkat menjadi 92,28. Sementara itu Rata-rata Lama
Sekolah (RLS) penduduk Jawa Barat 6,48 tahun pada Tahun 1996 menjadi 6,96 tahun pada
Tahun 1999, berarti secara umum rata-rata tingkat pendidikan penduduk Jawa Barat baru
mencapai tamatan SD. Komponen kesehatan diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup
(AHH), untuk Jawa Barat baru mencapai 66,20 tahun pada Tahun 1996 dan pada Tahun
1999 turun menjadi 66,10 tahun. Komponen yang ketiga adalah komponen daya beli
masyarakat yang diukur dengan Kemampuan Daya Beli (Purchasing Power Parity) dengan
pendekatan pengeluaran konsumsi per kapita pada Tahun 1996 baru mencapai Rp 593.900,-
kemudian meningkat menjadi Rp 1.078.600,- pada Tahun 1999. Walaupun secara nominal
pengeluaran konsumsi perkapita meningkat, namun secara riil sesungguhnya kemampuan
daya beli masyarakat mengalami penurunan akibat adanya inflasi.

        Pengembangan kebudayaan daerah dalam rangka pembentukan budaya nasional
dilakukan dengan berbagai upaya. Salah-satunya yaitu dengan upaya menumbuhkan minat
masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai budaya daerah yang luhur, mampu menyerap dan
menyaring nilai-nilai luar yang positif dalam rangka pembaruan serta mencegah sikap-sikap
feodal dan kedaerahan yang mempersempit wawasan kebudayaan nasional. Upaya demikian
pada akhirnya ditujukan kepada tercapainya suatu kondisi budaya masyarakat yang dewasa
dalam menyikapi perubahan dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat sehari-hari.

        Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun
1996 tentang Pelestarian Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah Jawa Barat,
menunjukkan bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan secara serius
pembangunan bidang seni budaya daerah Jawa Barat, dan sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa



                                                                                        10
pembangunan seni budaya termasuk didalamnya pariwisata, yang sebagian masih merupakan
kewenangan daerah.



2.1.2 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Sumber Daya Air

           Kondisi iklim Propinsi Jawa Barat termasuk paling basah dibanding dengan Propinsi
lain di Pulau Jawa, serta memiliki sumberdaya air yang besar. Curah hujan rata-rata tahunan
berkisar antara 2.000 – 3.000 mm/tahun, dengan perkiraan ketersediaan air sebesar 81.431
juta m3/bulan. Jumlah yang ada, berdasarkan data curah hujan yang masuk ke dalam sistem
sungai sebagai air permukaan tercatat sebesar 145 milyar M3 per tahun, hanya 60 % yang
dapat dimanfaatkan.

           Sumber daya air di Jawa Barat yang dimanfaatkan bagi kepentingan industri dan
rumah tangga pada dasarnya masih surplus, baik air permukaan maupun air tanah,
permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan sumber air permukaan,
adalah telah terjadi fluktuasi air permukaan yang sangat mencolok pada musim hujan dan
kemarau, yang ditunjukkan dengan angka perbandingan debit maksimum dan minimun lebih
besar dari 50 (kondisi ideal kurang dari 30). Hal ini terjadi akibat pengelolaan sumber daya
air permukaan yang belum optimal sehingga menyebabkan banjir pada musim hujan dan
kekeringan pada musim kemarau. Pada beberapa DAS yang intensitas pembangunannya
tinggi, telah mengakibatkan terjadinya defisit ketersediaan air. Demikian juga kualitas air
permukaan semakin buruk, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara langsung karena
mengandung partikel atau polutan yang dapat merusak kesehatan. Hal ini terjadi akibat
semakin banyaknya sumber pencemar air dan lemahnya upaya pencegahan. Di samping itu
kualitas air tanah pun semakin memburuk, hal ini disebabkan eksploitasi air tanah yang tidak
terkendali sehingga berakibat pada intrusi air laut yang semakin jauh dari garis pantai ke arah
daratan.

           Pada beberapa wilayah yang banyak menyedot air tanah, seperti pusat-pusat industri
dan kota-kota besar di cekungan Bandung, wilayah Bogor dan Bekasi telah terjadi penurunan
air muka tanah yang sangat besar (30 – 70 meter) dari titik awal (NLKD 1999/2000).



                                                                                            11
b.    Sumberdaya dan Pemanfaatan Lahan

         Propinsi Jawa Barat meliputi wilayah kurang lebih seluas 3.558.113,50 hektar atau
35.581,14 km2, terdiri dari daratan dan pulau-pulau kecil. Secara geografis Propinsi Jawa
Barat terletak pada posisi yang strategis karena berbatasan dengan DKI Jakarta, sehingga
merupakan jalur keluar masuk DKI Jakarta dari arah Timur pulau Jawa maupun dari
Indonesia bagian Timur, serta berada pada lintasan utama Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa
Tenggara.
         Telah terjadi penurunan kualitas Kondisi lahan, yang ditandai dengan makin
meluasnya lahan kritis. Pada Tahun 1993 luas lahan kritis tercatat 531.220 ha yang meliputi
luas lahan kritis di luar kawasan hutan 439.660 ha dan di dalam kawasan hutan 91.560 ha.
Pada Tahun 1996 (NKLD Jawa Barat 1996) luas lahan kritis telah meningkat menjadi
1.057.439 ha, dengan demikian dalam kurun waktu 3 tahun, luas lahan kritis telah mengalami
peningkatan dua kali lipat.
         Pada Tahun 1999 luas lahan kritis di luar kawasan hutan menjadi 352.177,78 ha,
dan kondisi lahan kritis yang terparah terjadi di Kabupaten Cianjur, Bandung, Garut,
Pandeglang serta Tasikmalaya. Apabila diperhatikan lokasi-lokasi lahan kritis pada
umumnya banyak terdapat pada lahan pertanian, hal ini terjadi karena didalam
pengelolaannya masih belum menerapkan Pola Konservasi lahan, baik secara vegetatif
maupun ditinjau dari aspek sipil teknis.

c. Sumber Daya Hutan
         Areal hutan pada tahun 1999 adalah lebih kurang seluas 791.718 hektar atau sekitar
22,25 % dari luas wilayah daratan Jawa Barat. Dari luas tersebut sebesar 211.730 hektar
merupakan hutan lindung, sedang sisanya merupakan hutan produksi dan hutan cadangan.
            Hutan sebagai salah satu sumberdaya alam terbaharui memiliki fungsi ekonomis
dan fungsi ekologis, secara ekonomis hutan Jawa Barat telah menghasilkan produk utama
kayu dan beberapa produk sampingan lainnya, dalam kurun waktu sepuluh tahun produksi
kayu pertukangan (kayu jati dan rimba) cenderung mengalami peningkatan yaitu dari
221.422 m3 pada tahun 1990 menjadi 337.896 m3 pada tahun 1997. Hal ini berkaitan dengan
semakin bertambahnya areal hutan produksi seluas 14.900 Ha sejak Tahun 1990 sampai
Tahun 1997.


                                                                                        12
         Sampai dengan Tahun 1997 luas kawasan hutan konservasi cagar alam suaka marga
satwa dan Taman Nasional mencapai 202.780 Ha. Luas Kawasan hutan dalam beberapa
tahun belakangan cenderung mengalami penurunan, sebagai dampak dari ulah manusia yaitu
perambahan dan penjarahan hutan yang terjadi tidak hanya di kawasan hutan lindung tetapi
juga berlangsung di kawasan hutan produksi.

d. Sumber Daya Pesisir dan Laut

         Kawasan pesisir dan laut merupakan sumberdaya alam berupa perikanan dan
berbagai ekosistem seperti hutan mangrove dan terumbu karang. Sejak Tahun 1994 produksi
perikanan tangkap di wilayah Jawa Barat cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari
162.162 ton (1994) meningkat menjadi 173.335 ton (1999). Pemanfaatan perikanan tangkap
masih berpeluang untuk ditingkatkan, mengingat potensi yang tersedia diwilayah pesisir dan
Laut Jawa Barat mencapai 250.000 ton/tahun.

         Kegiatan-kegiatan yang berlangsung di daerah hulu maupun hilir yang tidak
terkendali menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan pesisir. Tekanan pembangunan
terhadap kawasan pesisir Pantai Utara telah berdampak terhadap semakin berkurangnya
ekosistem mangrove di kawasan tersebut, serta abrasi pantai oleh gelombang laut,
sebagaimana terjadi di pantai utara Kabupaten Indramayu, Tangerang dan Bekasi.

2.1.3   Kondisi Perekonomian

         Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan
intensitas yang meningkat, kecuali pada tahun 1998 ketika terjadi puncak krisis ekonomi.
Selama periode 1990 - 2000 kegiatan sektor sekunder (industri pengolahan) menunjukkan
kontribusinya yang makin besar, sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian)
menunjukkan kontribusi yang makin berkurang, sedangkan sektor tersier (jasa-jasa,
perdagangan) menunjukkan kontribusi yang relatif tetap.

         Program    pembangunan     Nasional   yang   menitikberatkan   pada     pencapaian
pertumbuhan ekonomi telah memberikan pengaruh terhadap rata-rata tingkat pertumbuhan
ekonomi Jawa Barat dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan Tahun 1993. Pada periode
sebelum krisis (tahun 1993 - 1996) cukup baik yaitu di atas 8,16%. Namun akibat mulai
terjadinya krisis moneter pertengahan 1997, menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat


                                                                                        13
pada Tahun 1997 hanya mencapai 4,87%, atau lebih rendah dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Keadaan tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan Tahun 1998, yang
terkontraksi menjadi minus 17,77%. Diperkirakan penyebab utamanya adalah karena
perekonomian Jawa Barat dibangun berbasiskan industri-industri yang berskala besar dan
sedang, dengan berorientasi pada penggunaan bahan baku impor.

         Pada Tahun 1997 yang merupakan tahun awal terjadinya krisis, pertumbuhan
ekonomi mulai turun bahkan ada yang menunjukkan angka pertumbuhan negatif yaitu sektor
pertanian (–7,13%) dan bangunan/konstruksi (-2,23%). Tahun 1998 merupakan puncak
krisis, semua sektor menunjukkan angka pertumbuhan negatif namun pada tahun 1999 LPE
Jawa Barat kembali mengalami peningkatan sebesar 2,10%.

         Adanya krisis ekonomi tidak hanya mengakibatkan terjadinya penurunan
pertumbuhan di tiga sektor utama, tetapi juga berpengaruh pada tingginya angka inflasi.
Inflasi yang tinggi telah mengakibatkan persentase distribusi pendapatan antar golongan
mengalami ketimpangan, golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang seharusnya
mendapat 40% dari seluruh pendapatan ternyata hanya mendapatkan 19,77%, sementara
golongan berpenghasilan tinggi yang seharusnya mendapat 20% dari jumlah pendapatan,
kenyataannya adalah sebaliknya yaitu mendapatkan 44%.

        Perkembangan nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku selama periode
sebelum krisis (1993-1996) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 18,35%, bahkan sampai
dengan Tahun 1999 secara nominal mengalami kenaikan. Namun hal tersebut tidak
menggambarkan peningkatan ekonomi Jawa Barat yang riil, karena masih mengandung
inflasi yang cukup tinggi yaitu sebesar 71,74% (1998).

         Profil kegiatan perekonomian daerah tahun 1997 terutama triwulan II mengalami
kelesuan sebagai akibat dari gejolak nilai tukar mata uang yang disikapi pemerintah dengan
pengetatan likuiditas. Melemahnya kegiatan ekonomi ini ditandai dengan menurunnya
investasi yang dilakukan dunia usaha. Dipihak lain biaya produksi meningkat, karena masih
banyaknya impor bahan baku dan barang modal sehingga menyebabkan meningkatnya
Indeks Harga. Keadaan tersebut menyebabkan Investasi Tahun 1997 menurun menjadi Rp
25,928 trilyun, karena banyak para investor yang membatalkan rencana penanaman
modalnya di Jawa Barat. Walaupun pada tahun 1998 investasi meningkat menjadi Rp 30,935


                                                                                       14
trilyun, namun peningkatan tersebut diikuti tingkat inflasi yang sangat tinggi yaitu sebesar
72,59%, sehingga     sebenarnya investasi riil Tahun 1998 mengalami penurunan sebesar
27,78%.


2.1.4 Infrastruktur dan Tata Ruang

       Dalam pengembangan kegiatan ekonomi andalan diperlukan infrastruktur pendukung
yang berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah. Ketersediaan infrastruktur telah
mampu mendorong tingginya investasi di wilayah Jawa Barat terutama pada wilayah Bogor,
Bekasi, dan sekitar Bandung Raya. Jawa Barat mempunyai suatu sistem jaringan jalan yang
mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, dengan wilayah yang berada dalam
wilayah pengaruh pelayanan. Kondisi jaringan jalan dengan status propinsi saat ini mencapai
45% dalam kondisi mantap, serta tingkat pelayanan jalan yang relatif membaik.

       Di samping sistem jaringan jalan, Jawa Barat memiliki pelabuhan regional di Cirebon
yang secara umum perkembangannya cukup baik, dalam arti sesuai dengan rencana fungsi
yang harus dijalankan. Adapun untuk prasarana perhubungan udara, Jawa Barat memiliki
pelabuhan udara komersial dan pelabuhan udara militer.

       Sistem jaringan telekomunikasi di Jawa Barat selama sepuluh tahun terakhir
mengalami peningkatan dan sudah menjangkau desa-desa di setiap kabupaten/ kota dengan
proporsi rata-rata di atas 50%.

       Luas persawahan lahan basah dengan irigasi teknis sebanyak 60% berada di daerah
sepanjang pantai Utara Jawa Barat, akan tetapi apabila melihat hasil produksinya hanya
menyumbang sebesar 47% dari hasil produksi. Hal ini antara lain disebabkan karena jaringan
irigasi yang ada belum dapat menjangkau seluruh areal persawahan lahan basah, dan adanya
jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Kondisi fisik rata-rata jaringan irigasi di Jawa
Barat (di luar Perum Jasa Tirta), dalam kondisi baik hanya 48%, kondisi rusak ringan sekitar
27%, dan rusak berat mencapai 25%.

       Pengembangan infrastruktur masih dihadapkan pada masalah belum terwujudnya
keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pengembangan antar kawasan dalam propinsi
serta keserasian antar sektor, sehingga mengakibatkan belum memadainya cakupan
pelayanan infrastruktur dikaitkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat dan semakin


                                                                                         15
beragam. Pengembangan infrastruktur di Jawa Barat juga belum berpedoman kepada
Rencana Tata Ruang yang memberi arahan pengembangan sistem prasarana wilayah meliputi
transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan pengelolaan lingkungan. Selain itu,
nyatanya belum sepenuhnya mampu menjadi pengarah perkembangan wilayah, hal ini
tercermin dari adanya ketimpangan pembangunan antar daerah.

       Sebagai wadah bagi berbagai kegiatan penduduk dan kegiatan ekonomi di wilayah
Jawa Barat perlu dilakukan pengaturan pemanfaatan ruang. Hal ini telah diatur dengan
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat no 3 tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi (RTRWP) Jawa Barat. RTRWP menetapkan 40% luas Jawa Barat merupakan
kawasan berfungsi lindung dan 60% merupakan kawasan budidaya, yang terdiri dari 27%
untuk pertanian lahan basah, 24% untuk pertanian lahan kering, dan 9% untuk kegiatan
perkotaan (permukiman, industri, jasa dan perdagangan).

       Pemanfaatan ruang di Jawa Barat yang dinilai selama 5 (lima) tahun terakhir,
menunjukkan terjadinya penyimpangan terhadap pemanfaatan kawasan lindung sebesar
12,9%. Kondisi terbesar dari penyimpangan tersebut terutama disebabkan adanya alih fungsi
pada hutan lindung dan kawasan resapan air. Luas lahan kawasan budidaya yang meliputi
pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan kawasan masih sesuai dengan target luasan
yang direncanakan. Hal ini terlihat dari luas penggunaan pertanian lahan basah yang masih
lebih kecil dibandingkan dengan luas yang direncanakan dengan penyimpangan sebesar
0,88% atau 10.652 hektar. Sebaliknya penggunaan pertanian lahan kering di Jawa Barat
melebihi dari luas areal yang direncanakan, dimana penyimpangan sebesar 67,66% atau
720.259 hektar. Hal penting yang perlu diantisipasi adalah penggunaan lahan dikawasan
perkotaan yang telah melebihi luas yang ditetapkan dalam rencana tata ruang atau terjadi
penyimpangan sebesar 7,67% atau 30.654 hektar. Perkembangan kawasan perkotaan besar
merupakan hasil konversi dari lahan sawah. Pencapaian pertumbuhan kawasan perkotaan
saat ini dalam periode 5 (lima) tahun pertama luasnya telah melebihi dari target yang
ditetapkan untuk selama 15 (lima belas) tahun rencana pemanfaatan.

       Posisi Jawa Barat yang berdekatan dengan DKI Jakarta, selama ini mempunyai fungsi
sebagai penyangga ibu kota negara. Dengan posisi ini memberikan dampak positip dan
negatip,   antara lain adanya berbagai kemudahan           infrastruktur, komunikasi, dan



                                                                                        16
telekomunikasi sehingga Jawa Barat menjadi salah satu propinsi dengan investasi terbesar
dibanding dengan propinsi lain. Namun secara umum, dari fungsi sebagai penyangga ibukota
negara, telah terjadi ekspansi terhadap kawasan pertanian dan kawasan lindung untuk
kegiatan industri dan permukiman, dan membawa berbagai dampak yang kurang
menguntungkan bagi kelestarian lingkungan fisik, kondisi infrastruktur, kondisi ekonomi,
dan kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa Barat.
        Perkembangan kota-kota dan tumbuhnya permukiman selama sepuluh tahun terakhir
menunjukkan kecenderungan perkembangan semakin meningkat, tetapi tidak didukung oleh
Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang
selaras, serasi dan seimbang antara perkembangan lingkungan dengan tata kehidupan
masyarakat. Di satu sisi, hal ini akan mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai
kegiatan ekonomi, seperti kegiatan perdagangan dan jasa, yang pada          akhirnya akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, kegiatan pembangunan infrastruktur yang
terkonsentrasi di kota-kota besar dan tumbuhnya permukiman telah menyebabkan
pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, seperti pemanfaatan sumber air tanah
yang berlebihan, pengalihfungsian lahan berfungsi lindung, makin padatnya lalu lintas serta
berbagai pencemaran lingkungan.
        Selain posisi geografis yang berdekatan dengan DKI Jakarta, faktor lainnya yang
merupakan daya tarik bagi masuknya investasi ke Jawa Barat.adalah potensi sumber daya
alam, seperti kondisi iklim yang sejuk, berlimpahnya sumber daya air, dan keanekaragaman
hayati. Di sisi lain, tingginya investasi yang mendorong pembangunan ekonomi yang intensif
telah menimbulkan degradasi lingkungan yang makin merebak, makin bertambahnya luas
lahan kritis; pencemaran kualitas udara dan air yang melampaui batas ambang; persediaan air
tanah maupun air permukaan yang terus menurun; serta bertambahnya konversi pemanfaatan
lahan yang berfungsi lindung menjadi kegiatan yang bersifat budidaya.

2.1.5    Pemerintahan

a. Wilayah Administrasi Pemerintahan

         Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Propinsi Jawa Barat. Selama lebih kurang 50 tahun sejak pembentukannya,
wilayah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat baru bertambah 5 (lima) wilayah, yakni


                                                                                        17
Kabupaten Subang (1968). Kota Tanggerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan
Kota Depok (1999). Padahal dalam kurun waktu tersebut telah banyak perubahan baik dalam
bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kemasyarakatan.

         Dalam kurun waktu 1994-1999 secara kuantitatif jumlah wilayah Pembantu
Gubernur tetap 5, Kabupaten tetap 20, Kota bertambah dari 5 pada tahun 1994 menjadi 8
pada tahun 1999. Kota Administratif berkurang dari 6 menjadi 4, karena Kotif Cilegon dan
Kotif Depok pada tahun 1999 berubah status menjadi Kota Otonom. Dengan ditetapkannya
UU No. 23 Tahun 2000, wilayah administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten resmi
ditetapkan menjadi Propinsi Banten. Dengan demikian saat ini Jawa Barat terdiri dari 16
Daerah Kabupaten, 6 Daerah Kota, 447 Kecamatan 5.347 Desa dan 399 Kelurahan.


b.   Aparatur Pemerintahan

        Pemerintah Propinsi Jawa Barat sampai dengan Oktober 2000 memiliki 17.490
pegawai, terdiri dari 12.040 pegawai Dinas/Badan/Lembaga Propinsi dan 5.459 pegawai
limpahan dari Kanwil-Kanwil yang dilikuidasi. Dalam tahun 2000 Pemerintah Propinsi Jawa
Barat melaksanakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, berdasarkan UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan penataan personil, peralatan dan
pembiayaannya. Untuk itu telah ditetapkan Perda No. 13 tahun 2000 tentang SOTK
Sekretariat Daerah, Perda No. 14 tahun 2000 tentang SOTK Sekretariat DPRD, Perda No. 15
tahun 2000 tentang SOTK Dinas-Dinas Daerah, dan Perda No. 16 tahun 2000 tentang SOTK
Lembaga-Lembaga Teknis Daerah. Dalam struktur kelembagaan yang baru PerangkatDaerah
Propinsi Jawa Barat terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 16 Lembaga Teknis
Daerah dan 18 Dinas Daerah.

        Sistem pelayanan satu atap terdapat di beberapa Kabupaten/Kota, dan dilakukan
pula di tingkat kecamatan. Pola pelayanan tersebut untuk meningkatkan pelayanan terhadap
masyarakat. Pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dan penyelenggaraan urusan
publik belum optimal. Kinerja organisasi pemerintah yang masih rendah, kualitas pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat yang belum memuaskan, adanya kelembagaan yang
belum efisien dan efektif serta distorsi alokasi sumberdaya, memberikan gambaran belum
optimalnya kualitas pelayanan publik.



                                                                                      18
         Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah masih dihadapkan pada masalah
pengelolaan yang kurang transparan, pelayanan yang belum prima dan perusahaan daerah
tidak dikelola secara profesional. Sementara itu kemampuan menggali sumber-sumber
pendapatan asli daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan, serta pengelolaan aset-aset
daerah belum dilakukan secara optimal.


c.    Penyelenggaraan Otonomi Daerah

         Dengan ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah,
pelaksanaan otonomi daerah memasuki era baru. UU No. 22/1999 memberikan otonomi yang
sangat luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota, yang semata-mata sebagai daerah otonom
(tidak lagi sebagai wilayah adminstratif).

         Dalam PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan Propinsi mencakup kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang
tertentu lainnya, yakni perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro,
pelatihan bidang tertentu, alokasi sumberdaya manusia potensial, penelitian yang mencakup
wilayah propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan hidup, promosi
dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman, serta
perencanaan tata ruang propinsi. Di samping itu Propinsi menjalankan kewenangan
dekonsentrasi, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten/Kota.

         UU No. 25 Tahun 1999 memberikan beberapa jaminan agar Pemerintah Daerah
otonom mampu membiayai penyelenggaraan urusan. Beberapa hal baru yang diperkenalkan
UU ini terutama menyangkut Dana Perimbangan, yaitu: Jaminan bahwa 25% pendapatan
dalam negeri akan dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (block grant), dan
Kabupaten/Kota memperoleh porsi 90% dari total tersebut. Diperkenalkannya bagi hasil
(sharing revenue) untuk sumber daya alam, serta jaminan akan kejelasan dan transparansi
mekanisme alokasi dana perimbangan.




                                                                                       19
         Kebijakan di atas menunjukan beberapa langkah maju yang diperkenalkan kedua
UU tersebut, namun beberapa permasalahan baru masih bermunculan, antara lain banyaknya
peraturan perundang-undangan yang perlu dicabut dan disesuaikan. Peraturan-peraturan
tentang peralihan kewenangan dari Pusat ke Daerah serta pengaturan personil, pembiayaan
dan perlengkapannya memerlukan kesiapan, perencanaan dan koordinasi yang cermat
sehingga sesungguhnya membutuhkan waktu yang cukup panjang.


d.    Politik, Hukum, Ketentraman dan Ketertiban Umum

         Dalam lima tahun terakhir kehidupan politik di tanah air mengalami perubahan yang
sangat mendasar, ditandai dengan berakhirnya 32 tahun masa kekuasaan orde baru. Peristiwa
nasional tersebut membawa berbagai perubahan positif maupun negatif. Hal-hal positif
antara lain terbukanya sumbat aspirasi politik, terbukanya kemerdekaan pers, kebebasan
berpendapat, berserikat dan berkumpul, yang bermuara pada peningkatan partisipasi politik
rakyat secara signifikan.

         Demokratisasi juga terlihat dari aktivitas politik masyarakat yang meningkat.
Menghadapi Pemilu 1999 di Jawa Barat muncul berbagai partai politik baru, sesuai dengan
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, sebagai cerminan keinginan berbagai kelompok
masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya. Di Jawa Barat jumlah partai politik
yang terdaftar tahun 1999 sebanyak 70 partai politik, tetapi yang dapat menjadi peserta
Pemilu sebanyak 48 Partai.

         Selain itu, terbentuknya berbagai organisasi masyarakat baru, berbagai komite-
komite kepedulian, berkembangnya berbagai diskusi, dialog, dan pernyataan aspirasi
masyarakat yang disampaikan kepada lembaga legislatif maupun eksekutif turut mewarnai
maraknya aktivitas sosial politik dewasa ini. Hal-hal tersebut di atas merupakan indikator-
indikator penting dari perkembangan positif kehidupan politik dalam menuju suasana
kehidupan demokrasi.

         Proses demokratisasi tersebut masih terhambat oleh belum terbentuknya tradisi
demokrasi dalam masyarakat, partai politik, pers, legislatif dan birokrasi pemerintah, yang
ditandai oleh belum mengakarnya kemampuan menghormati perbedaan pendapat, timbulnya
gejala pemaksaan kehendak yang cenderung mengarah tindak kekerasan.


                                                                                        20
         Proses demokratisasi ditandai pula dengan desentralisasi pemerintahan dan
pembangunan yang dijabarkan dalam strategi penerapan otonomi daerah yang lebih luas.
Luasnya ruang lingkup otonomi daerah perlu didukung oleh kesiapan serta kemampuan
sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Termasuk
pemahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap pengertian otonomi daerah yang
sesungguhnya.

         Dalam aspek penegakan hukum, kualitas penegakan hukum di Jawa Barat tidak
berbeda dengan daerah lain, karena sistem hukum berlaku nasional. Sampai dengan lima
tahun terakhir kinerja penegakan hukum masih belum dapat memenuhi rasa keadilan
masyarakat. Kelemahan mendasar terletak pada rendahnya kapasitas aparat penegak hukum,
disamping terlampau kuatnya dominasi kekuasaan sehingga kadang-kadang hukum
dikalahkan oleh kekuasaan.       Dari aspek produk hukum, meskipun beberapa peraturan
perundang-undangan masih menggunakan peninggalan pemerintah kolonial, namun
perkembangannya cukup signifikan.

         Penurunan kinerja penegakan hukum tersebut menunjukan semakin kompleksnya
permasalahan yang dihadapi masyarakat, sementara kepercayaan masyarakat untuk
menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan setiap persoalannya semakin menurun. Kasus-
kasus pengabaian hukum, seperti: main hakim sendiri, pengeroyokan dan tawuran, dapat
menjadi indikasi hal tersebut di atas.

         Meningkatnya      partisipasi   politik   masyarakat   disamping   menjadi   indikasi
berkembangnya proses demokratisasi, pada sisi lain juga menimbulkan gangguan ketertiban
umum akibat pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi yang tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Meskipun demikian stabilitas keamanan masih dapat terkendali. Hal tersebut
merupakan kontribusi besar bagi tetap terpeliharanya stabilitas nasional, mengingat posisinya
sebagai daerah penyangga ibukota negara dan perlintasan utama kehidupan perekonomian
Sumatera-Jawa- Bali-Nusa Tenggara.




                                                                                           21
2.2. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

2.2.1 Lingkungan Internal

A. Kekuatan:
    1. Demokratisasi mulai berkembang dengan cukup baik
       Perkembangan kehidupan demokrasi di Jawa Barat sejak bergulirnya era reformasi
       mengalami berbagai perubahan. Perkembangan positif tergambar antara lain dari
       terselenggaranya Pemilu pada tahun 1999 secara aman, demokratis, jujur dan adil,
       terbentuknya DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota sebagai produk dan perwujudan
       hasil Pemilu, serta berlangsungnya pemilihan beberapa Kepala dan Wakil Kepala
       Daerah oleh DPRD secara aman dan lancar. Demokratisasi juga terlihat dari
       aktivitas politik masyarakat yang meningkat. Menghadapi Pemilu 1999 di Jawa
       Barat muncul partai-partai politik baru sebagai cerminan keinginan berbagai
       kelompok masyarakat untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya. Selain itu,
       terbentuknya berbagai organisasi masyarakat baru, berbagai komite-komite
       kepedulian, berkembangnya berbagai diskusi, dialog, dan pernyataan aspirasi
       masyarakat yang disampaikan kepada lembaga legislatif maupun eksekutif turut
       mewarnai maraknya aktivitas sosial politik dewasa ini. Hal-hal tersebut di atas
       merupakan indikator-indikator penting dari perkembangan positif kehidupan politik
       dalam menuju suasana kehidupan demokrasi.

    2. Komitmen untuk menegakkan supremasi hukum mulai tumbuh
       Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia antara lain disebabkan oleh lemahnya
       penegakan supremasi hukum. Berangkat dari pemikiran tersebut saat ini mulai
       tumbuh kesadaran dan komitmen untuk menegakkan supremasi hukum, sebab
       diyakini melalui penegakan hukum akan lahir ketentraman dan ketertiban yang
       merupakan modal dasar bagi upaya       pemulihan dari krisis, serta pelaksanaan
       pembangunan daerah.




                                                                                     22
3. Budaya kebersamaan, jiwa yang religius dan sikap bersaing sudah tumbuh dan
   berkembang
   Potensi atau kekuatan yang dimiliki masyarakat Jawa Barat adalah perilaku sosial
   yang berfalsafah silih asih, silih asah, silih asuh yang secara harfiah berarti saling
   mengasihi, saling memberikan pengetahuan dan saling mengasuh. Masyarakat Jawa
   Barat pada umumnya taat menjalankan ibadah, dan dengan datangnya era
   kesejagatan, keterbukaan, serta kompetisi global, sikap bersaing pada berbagai
   komponen masyarakat Jawa Barat mulai tumbuh.

4. Banyak dan lengkapnya infrastruktur sosial budaya di Jawa Barat
  Keberadaan pusat-pusat pengembangan sosial budaya di Jawa Barat seperti panti-
  panti sosial, pusat-pusat kegiatan, gelanggang generasi muda, balai-balai budaya,
  gedung-gedung kesenian, museum dan lain-lain relatif lengkap.

5. Potensi dan keanekaragaman SDA relatif memadai.
   Tanah di wilayah Jabar subur yang ditunjukkan oleh kekayaan keanekaragaman
   hayati dan non hayati.Sementara sumberdaya air sebagai sarana dasar kehidupan
   berlimpah (curah hujan tinggi, banyak sungai, danau, situ) cadangan air tanah
   tinggi, demikian pula sumber daya hutan, sumber daya mineral serta sumber daya
   laut dan pesisir

6. Kualitas SDM relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain;
   Meskipun kualitas SDM tidak merata tetapi dibeberapa tempat seperti di perkotaan
   seperti Bandung dan Jabotabek, sekitar 70%           Sarjana dan orang-orang yang
   berkeahlian berada diwilayah perkotaan, hal ini ditunjang pula oleh banyaknya
   perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian, dan industri-industri strategis yang
   berlokasi di Jawa Barat.

7. Ketersediaan infrastruktur Industri dan Perdagangan cukup tinggi;
   Sebagian besar (60%) infrastruktur industri dan perdagangan nasional berada di
   Jawa Barat , seperti 18.000 Ha kawasan industri, Jaringan jalan tol, fasilitas
   perbankan, serta instalasi listrik dan telekomunikasi.



                                                                                      23
    8. Stabilitas Keamanan Daerah cukup baik
       Dalam situasi pergolakan nasional akibat peralihan kekuasaan dari orde baru,
       meskipun terjadi berbagai kerusuhan di beberapa daerah, namun situasi keamanan
       di Jawa Barat secara umum tetap terkendali


    9. Banyaknya sarana dan prasarana strategis Bidang Hankam
       Banyak instalasi militer strategis yang berlokasi di Jawa Barat. Hal ini
       memungkinkan upaya pengamanan yang intensif di wilayah Jawa Barat.


    10. Tersedianya konsepsi Dasar Tata Ruang antar daerah
       Jawa Barat telah menyusun konsepsi dasar tata ruang sebagai acuan pembangunan,
       baik pada masa kolonial maupun kemerdekaan. Sampai saat ini sebagian besar
       wilayah telah memiliki rencana tata ruang, dan secara kuantitas lebih tinggi
       dibanding propinsi lain.

    11. Potensi SDA dan Lingkungan Hidup cukup besar
       Kondisi alam Jawa Barat yang subur di dalamnya terkandung kekayaan sumberdaya
       alam dan lingkungan hidup yang tak ternilai. Hal ini merupakan modal dasar
       pembangunan yang menentukan, sepanjang pemanfaatannya efesien dan terkendali.

    12. Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah relatif lebih baik
       Jawa Barat memiliki kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang relatif lebih
       baik.


B. Kelemahan
    1. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi kelembagaan politik
       Penyelenggaraan kehidupan politik yang tidak di masa lalu menyebabkan
       terhambatnya peran kelembagaan politik di tingkat pusat maupun daerah. Pada masa
       kini meskipun reformasi politik telah dicanangkan menjadi agenda nasional, fungsi
       dan peran kelembagaan politik belum berjalan sebagaimana mestinya. Tercermin
       dari masih lemahnya pendidikan politik, belum mantapnya proses rekruitmen politik
       dan belum lancarnya proses komunikasi politik.


                                                                                     24
2. Kesadaran berpolitik sebagian masyrakat masih rendah
  Demokratisasi masih terhambat oleh masih rendahnya kesadaran berpolitik sebagian
  masyarakat, yang ditandai       belum mengakarnya kemampuan menghormati
  perbedaan pendapat, timbulnya gejala pemaksaan kehendak serta kecenderungan
  kelompok-kelompok tertentu yang bertindak anarkhis. Orientasi yang berlebihan
  pada kepentingan sempit pribadi dan kelompok/golongan, serta belum mantapnya
  mekanisme akses bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses perumusan
  kebijakan publik .

3. Substansi peraturan perundangan yang belum menjamin kepastian hukum
   Akibat belum terbebasnya proses penyusunan peraturan perundangan berikut
   substansinya dari kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat telah berdampak
   adanya inkonsistensi materi antara satu peraturan perundangan dengan yang
   lainnya.

4. Penegakan hukum masih lemah
  Permasalahan utama dari krisis multi dimensional saat ini antara lain karena
  lemahnya penegakan hukum. Di samping karena kualitas peraturan perundangan
  dan profesionalisme aparat penegak hukum yang masih rendah, hal ini juga
  dikarenakan budaya politik yang tidak menjunjung tinggi supremasi hukum, bahkan
  hukum diabdikan untuk mempertahankan kekuasaan.

5. Sikap mengalah yang terlalu dominan dan sulit menciptakan jaringan kerjasama
   antar kelompok masyarakat
   Karakter penduduk Jawa Barat mempunyai sikap mengalah yang terlalu dominan,
   etos kerja rendah, cepat puas diri sehingga kurang memiliki daya saing. Selain itu
   yang sudah berhasil di luar daerah kurang mampu mendayagunakan potensinya
   untuk menjalarkan keberhasilannya kepada daerah asal atau warga Jabar lainnya.

6. Ketimpangan sumber daya ekonomi (SDM, teknologi, dana, pasar dan
   prasarana) antar daerah, dan rendahnya daya saing.
  Ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur antara Jabar Utara dan Jabar Selatan
  serta masih terpusatnya kegiatan-kegiatan ekonomi di daerah-daerah perkotaan.


                                                                                    25
  Selain itu   sumber daya ekonomi banyak dikuasai oleh orang perorang atau
  kelompok tertentu.Di lain pihak produk-produk di Jawa Barat tidak mampu bersaing
  dengan produk impor.

7. Kegiatan usaha kurang berbasis pada potensi lokal & lemahnya keterkaitan
   usaha;
  Industri di Jawa Barat umumnya hanya memanfaatkan keuntungan lokasi yang
  berdekatan dengan ibukota, sehingga kurang memanfaatkan potensi lokal, hal ini
  dapat dilihat dari jenis industri dan bahan baku yang digunakan, sehingga
  keterkaitan usaha antara industri hulu dengan industri hilir masih lemah.

8. Kondisi infrastruktur pintu gerbang masuk pasar global tidak memadai;
  Jawa Barat tidak memiliki pelabuhan ekspor,dan bandara internasional serta belum
  melakukan kerjasama regional dan internasional dalam hal perdagangan.

9. Eksploitasi SDA yang berlebihan;
  Pengelolaan SDA sebagian besar lebih mementingkan kegiatan ekonomi
  dibandingkan dengan kepentingan lingkungan, sehingga daya dukung yang
  seharusnya diperhatikan menjadi terabaikan. Selain itu banyak kegiatan yang tidak
  sesuai dengan peruntukan ruang.

10. Rendahnya kesadaran membayar pajak dan zakat
  Realisasi pendapatan daerah dari pajak daerah masih lebih rendah dari potensi pajak
  sesungguhnya. Kesulitan ekonomi seringkali menjadi alasan utama keengganan
  masyarakat membayar pajak. Demikian pula dalam pengumpulan zakat, meskipun
  secara nominal hasil pengumpulan zakat dari tahun ke tahun meningkat, namun
  diukur dari potensi zakat sesungguhnya capaian tersebut belum optimal.

11. Sensitif terhadap keamanan Ibu Kota Negara
  Posisi geografis Jawa Barat sebagai daerah berbatasan dengan ibukota, membawa
  konsekuensi segala hal yang terjadi di ibukota akan berimbas ke Jawa Barat.




                                                                                  26
12. Kurang terkontrolnya wilayah Jawa Barat Bagian Selatan
  Wilayah Jawa Barat bagian Selatan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk
  yang rendah dibandingkan dengan bagian Jawa Barat lainnya. Sebagian besar
  wilayah Jawa Barat bagian Selatan juga terletak jauh dari pusat-pusat pertumbuhan
  dan pusat pemerintahan daerah. Hal ini mengakibatkan wilayah Jawa barat bagian
  selatan kurang terpantau secara intensif.

13. Pembangunan sering tidak mengindahkan perencanaan tata ruang wilayah;
  Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang          mencapai 23%. Di samping itu
  kedudukan tata ruang belum digunakan sebagai acuan utama dalam mempedomani
  pelaksanaan pembangunan


14. Belum sinerginya konsep perencanaan tata ruang antar daerah.
  Kegiatan penataan ruang belum memiliki satu kesatuan langkah yang jelas dan kuat.
  Hal ini dapat dilihat dari keserasian rencana, kejelasan pemanfaatan serta belum
  efektifnya    pengendalian    pemanfaatan   ruang.   Adanya    otonomi   luas    di
  Kabupaten/Kota yang diterjemahkan secara berlebihan dan tidak mengindahkan
  peruntukan ruang antar daerah dikhawatirkan akan memperparah kondisi tersebut.


15. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan
  Meskipun isue lingkungan hidup sudah merupakan isu global, namun sebagian besar
  masyarakat belum memiliki kesadaran dan kepedulian dalam pelestarian
  lingkungan.    Perusakan     dan   perambahan   hutan,   meluasnya   lahan   kritis,
  meningkatnya polusi air, tanah, dan udara merupakan beberapa indikator lemahnya
  upaya pelestarian lingkungan hidup.


16. Belum tertatanya hubungan antar lembaga, baik vertikal maupun horisontal.
  Adanya reformasi administrasi publik ditingkat nasional dan daerah mengakibatkan
  situasi kelembagaan birokrasi bersifat trasisional, belum menemukan bentuk dan
  struktur yang mantap, karenanya hubungan antar lembaga belum tertata.




                                                                                   27
    17. Profesionalisme aparatur belum memadai
        Tercermin     dari   pelayanan   aparatur   pemerintah    kepada   masyarakat   dan
        penyelenggaraan urusan publik belum optimal, kinerja instansi pemerintah masih
        rendah, adanya inefesiensi, serta distorsi alokasi sumber daya.


    18. Belum tuntasnya pemberantasan KKN
        Pemberantasan KKN sebagai salah satu agenda reformasi nasional merupakan
        proses yang harus dilakukan secara bertahap sehingga tidak mungkin dapat
        diselesaikan dalam waktu singkat. Pada saat ini yang merupakan masa trnasisi dari
        masa orde baru ke orde reformasi gejala KKN, belum menunjukkan adanya
        pengurangan sehingga harus menjadi komitmen seluruh masyarakat untuk mengusut
        dan menindak secara hukum.


2.2.2 LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. PELUANG:
    1. Semakin berkembangnya proses dan tuntutan reformasi politik, hukum dan
        HAM..
        Bergulirnya reformasi politik membuka peluang bagi berkembangnya proses
        demokratisasi, transparansi, penegakan HAM, dan partisipasi masyarakat.


    2. Tingginya dukungan sebagian kelompok masyarakat dalam melaksanakan
        agenda reformasi
        Reformasi di segala bidang telah menjadi tuntutan masyarakat yang paling
        mengemuka. Diantara berbagai komponen masyarakat tersebut terdapat elemen-
        elemen yang menaruh kepedulian yang tinggi terhadap suksesnya reformasi.


   3.    Penghargaan dari pihak luar terhadap sikap dan budaya masyarakat Jawa
        Barat cukup tinggi
        Kesan dari pihak luar terhadap keramahtamahan dan sifat gotong royong masyarakat
        Jawa Barat cukup tinggi. Hal ini memberikan peluang bagi berkembangnya sektor
        pariwisata.


                                                                                        28
4. Tatanan ekonomi pasar bebas;
   Tatanan ekonomi baru merupakan suatu sistem ekonomi pasar yang bersifat global
   dan kompetitif, sehingga terbuka peluang seluas-luasnya bagi produk-produk Jawa
   Barat untuk memasuki pasar internasional.


5. Akses thd perkembangan informasi, teknologi, dan transportasi relatif lebih
   tinggi;
   Perkembangan informasi , teknologi dan transportasi membuka peluang bagi
   terbentuknya akses terhadap kemudahan memperoleh         informasi, teknologi dan
   transportasi.


6. Citra daerah Jabar dari pihak luar cukup baik;
   Citra yang baik ini memberikan peluang bagi Jawa Barat untuk melakukan
   kerjasama baik regional maupun internasional, sehingga dapat memanfaatkan
   potensi pihak luar.


7. Ibu Kota Negara mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap Jawa Barat
   Keuntungan lokasi, dekat dengan pusat-pusat modal, pasar produk yang semakin
   luas, dapat memanfaatkan sarana dan prasarana ekonomi yang ada di ibukota


8. Adanya peraturan perundangan yang mendorong pemberdayaan perekonomian
   masyarakat (contoh UU tentang Pengelolaan Zakat).
   Dengan     adanya     peraturan   perundangan   yang   mendorong    pemberdayaan
   perekonomian masyarakat maka upaya-upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan
   memperoleh landasan hukum yang lebih kuat.


9. Besarnya perhatian Pemerintah di Bidang Hankam
   Banyak instalasi militer di Jabar (pusat militer, pusat pendidikan militer), dengan
   demikian tingkat pengamanan di Jawa Barat lebih diperhatikan




                                                                                   29
     10. Minat investasi pihak luar ke Jawa Barat cukup tinggi karena kejelasan Tata
        Ruang serta kedekatannya dengan ibukota.
        Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Barat memberikan jaminan secara ruang kepada
        para investor, disamping itu posisi Jawa Barat yang berdekatan dengan ibu kota
        memberikan kemudahan dalam berinvestasi.


     11. Pelimpahan Sumber Daya Manusia berkualitas dari Pusat
        Adanya likuidasi beberapa kanwil/kandep di Jawa Barat yang sekaligus merupakan
        pelimpahan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpengalaman memberikan
        peluang terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.


B.    ANCAMAN:
     1. Masuknya kepentingan politik pihak luar yang merugikan konstelasi politik di
        Jawa Barat.
        Posisi Jawa Barat dengan daya tarik sosial ekonomi yang tinggi, disamping dapat
        mengundang keuntungan, juga mendatangkan kerawanan dari masuknya berbagai
        kepentingan yang mengancam proses demokrasi di Jawa Barat.


     2. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
        Disamping terdapat komponen masyarakat yang mendukung reformasi, kekuatan-
        kekuatan pro status quo secara obyektif masih eksis dan masih terus berupaya
        mengganjal jalannya reformasi dengan berbagai cara.


     3. Adanya fenomena disintegrasi dalam berbangsa dan bernegara.
        Perubahan sosial politik yang demikian cepat dan mendasar tanpa kesiapan
        sepenuhnya dari masyarakat, diikuti dengan melemahnya posisi pemerintah dan
        lemahnya penegakan hukum, memunculkan situasi euforia yang cenderung
        melampaui batas. Salah satu dampaknya adalah merebaknya fenomena disintegrasi
        di berbagai level wilayah dan masyarakat.




                                                                                     30
4. Masuknya budaya luar yang dapat merusak budaya luhur daerah.
   Arus informasi yang tinggi apabila tidak diantisipasi sejak dini khususnya
   dilingkungan remaja, akan mengubah pola pikir, citra rasa dan perilaku masyarakat
   yang pada akhirnya dapat mengubah/mengalahkan budaya luhur daerah.

5. Penguasaan sumber daya daerah oleh pihak luar;
   Lokasi strategis Jawa Barat yang menguntungkan akan menjadi daya tarik bagi
   masuknya pengusaha, baik yang berasal dari pusat, propinsi lain maupun pengusaha
   asing. Apabila tidak ada peraturan yang ditata dengan baik, maka akan berakibat
   tereksploitasinya sumber daya lokal yang tidak terkendali       serta   tersisihnya
   pengusaha/ penduduk lokal.

6. Ketidakstabilan perekonomian nasional
   Fluktuasi nilai tukar rupiah   terhadap mata uang asing khususnya dolar sangat
   berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian daerah , stabilitas politik, stabilitas
   keamanan , pengangguran yaitu dari 1.192.963 pada tahun 1997 menjadi 1.678.847
   , serta meningkatnya penduduk miskin dari 3.115.060 KK pada tahun 1997 menjadi
   4.285.686 KK pada tahun 1999, atau meningkat 37,6 % (Susenas, 1999).

7. Persaingan tidak sehat antar daerah
   Berlakunya otonomi daerah yang luas di Kabupaten/Kota berimplikasi pada
   egoisme antar daerah sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Hal ini dipicu
   oleh kuatnya keinginan masing-masing daerah untuk meningkatkan pendapatan
   daerahnya agar mampu menjalankan otonomi daerah.


8. Aturan perdagangan Internasional yang cenderung merugikan
   Aturan perdagangan Internasional menuntut kualifikasi produk yang tinggi. Hal ini
   merupakan hambatan bagi pengusaha kecil sehingga tidak mampu bersaing di pasar
   global.

9. Rawan ancaman pertahanan dan keamanan
   Keberadaan pusat-pusat kegiatan pertahanan dan keamanan di Jawa Barat
   mengakibatkan Jawa Barat amat rawan akan ancaman keamanan dari pihak luar.



                                                                                   31
10.Adanya arahan dan kebijakan Nasional yang mempersulit penataan ruang.
   Adanya beberapa kepentingan nasional yang dibebankan kepada Jawa Barat seperti
   kewajiban untuk memasok stok pangan Nasional sebesar 23% mengakibatkan harus
   dipertahankannya lahan-lahan sawah di beberapa tempat seperti di Pantura, yang
   sesungguhnya wilayah ini mempunyai nilai tinggi untuk kegiatan industri.Disisi lain
   pendapatan petani penggarap yang berada di kawasan Pantura sangat tidak memadai
   dalam memenuhi kehidupannya, yang pada akhirnya distribusi penduduk miskin
   terpusat di wilayah ini.


11.Aturan dari Pemerintah Pusat sering tidak konsisten
   Adanya aturan-aturan dari pemerintah pusat yang tidak konsisten sehingga
   menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintah. Seringkali pula tidak adanya
   kesatuan bahasa antara instansi di tingkat pusat dalam mengatur substansi yang
   sama. Sementara itu masih banyak kewenangan-kewenangan yang telah diserahkan
   kepada Propinsi, Kabupaten/Kota, namun masih diintervensi Pusat.




                                                                                   32
                                         BAB III

                                    VISI DAN MISI



       Perkembangan sejarah menunjukkan, bahwa Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi
pertama yang dibentuk di wilayah Indonesia (Staatblad 1925 Nomor 378). Meskipun
demikian, bukan berarti pemerintahan di daerah Jawa Barat baru dimulai pada tahun 1925,
melainkan sejak masa kerajaan Tarumanagara abad ke - 5 di wilayah yang kini bernama
Propinsi Jawa Barat telah tumbuh dan berkembang berbagai macam pemerintahan yang
berbentuk kerajaan maupun kesultanan.

       Walaupun pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat sudah berjalan sejak lama,
namun kenyataan menunjukkan bahwa kualitas kehidupan masyarakat Jawa Barat belum
sepenuhnya menggembirakan. Sementara di sisi lain, Jawa Barat memiliki potensi sumber
daya alam yang beragam dan memadai, terletak pada posisi geografis yang strategis, dengan
tingkat kesuburan tanah yang tinggi, memiliki sumberdaya air yang besar, dan memiliki
akses luas ke seluruh wilayah Nusantara dan mancanegara, sehingga sangat potensial untuk
berkembang menjadi propinsi terdepan dalam kemajuan di berbagai bidang pembangunan.
Namun demikian, berbagai potensi tersebut dewasa ini belum tergali dan terkembangkan
secara optimal.

       Selama lebih dari tiga dasawarsa, pelaksanaan pembangunan bertumpu pada
kebijaksanaan yang kurang memberikan peluang bagi terpeliharanya inisiatif dan tanggung
jawab masyarakat terhadap pemeliharaan asset pembangunan baik berupa infrastruktur
maupun berinisiatif dalam keswadayaan. Pengalaman dalam penetapan kebijakan
pembangunan yang sentralistis seperti melalui model INPRES atau bentuk program yang
dikenal dengan specific grant, telah menyebabkan ketergantungan masyarakat dalam
memprakarsai pembangunan daerah, sementara akses Pemerintah           dalam penyeragaman
substansi pembangunan menjadi sangat kuat.

       Dalam      pelaksanaannya,   kegiatan   pembangunan    perlu    mempertimbangkan
kecenderungan fenomena perilaku masyarakat lokal, nasional, dan global yang telah, sedang,
dan akan terjadi, dengan memperhatikan seluruh potensi yang dimiliki, pemanfaatan



                                                                                       33
kemajuan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan seni, serta             mengacu kepada
kepribadian bangsa. Dalam hal ini, untuk Jawa Barat tentu perlu pula dilandaskan kepada
ajen inajen kasundaan yang memiliki ikatan emosional dan nilai entitas kedaerahan yang
kuat.

        Reorientasi pembangunan dalam era reformasi perlu dilakukan dalam menyiasati
tuntutan perubahan yang harus memposisikan potensi di luar birokrasi pemerintahan sebagai
pelaku dan penentu kebijakan pembangunan daerah di Jawa Barat. Untuk itu, berbagai
kinerja yang menyangkut beberapa bidang pembangunan yang tidak menggembirakan perlu
dijadikan cermin dan bahan kajian bagi penataan kembali kebijaksanaan pembangunan
daerah di Jawa Barat.

        Dalam Bidang Ekonomi, pembangunan ekonomi belum berbasis pada pengembangan
potensi sumber daya lokal terutama agribisnis, kelautan, dan pariwisata, serta kurang
berpihak kepada ekonomi kerakyatan, sehingga menyebabkan struktur ekonomi Jawa Barat
menjadi rapuh dan mudah diterpa krisis. Sampai tahun 1996, laju pertumbuhan ekonomi
Jawa Barat meningkat dengan pesat, namun tidak mampu menyerap pertumbuhan angkatan
kerja secara proporsional, dan pendapatan masyarakat masih tetap belum merata.

        Dalam bidang kependudukan, Jawa Barat masih dihadapkan kepada masalah laju
pertumbuhan penduduk yang tinggi (dengan segala konsekuensinya), persebaran penduduk
yang kurang merata, pengangguran yang semakin meningkat dan meluas, serta
membengkaknya jumlah penduduk miskin karena alasan ekonomi.

        Pengaruh migrasi masuk ke Jawa Barat di samping menyebabkan semakin
heterogennya masyarakat Jawa Barat sehingga menimbulkan akulturasi positif, juga telah
menambah proporsi laju pertumbuhan penduduk di atas 2%. Dalam hubungan ini ada
dampak negatif yang memerlukan pengendalian yang cermat seperti terjadinya pengikisan
budaya lokal, agar jangan sampai jati kasilih ku junti, sehingga kebudayaan Sunda yang
merupakan ekspresi dan manifestasi kebudayaan sebagian besar masyarakat Jawa Barat,
mengalami erosi.

        Ditinggalkannya   nilai-nilai   kesundaan   yang   kondusif   dan   universal   dapat
menyebabkan hilangnya ciri perilaku positif orang Sunda yang selama berabad-abad melekat
dalam diri masyarakatnya. Disamping itu, juga dapat mengubah ekspresi budaya Sunda


                                                                                          34
dalam proses komunikasi dan interaksi sosial. Baik komunikasi inter personal maupun
komunikasi massa.

       Dari aspek kualitas sumber daya manusia, indikator makro yang mewakili masih
memprihatinkan seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan rakyat Jawa Barat
(IPM Jawa Barat No. 15 di Indonesia pada tahun 1996), dan hal ini telah menyebabkan
produktivitas masyarakat menjadi rendah, sehingga menyulitkan masyarakat Jawa Barat
untuk bersaing dalam skala nasional maupun global.

       Walaupun di Jawa Barat terdapat berbagai lembaga pendidikan tinggi dan lembaga
penelitian terkemuka, namun pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
belum dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga
belum banyak memberikan kontribusi bagi kegiatan pembangunan di Jawa Barat.

       Selain itu kondisi lingkungan di Jawa Barat juga            banyak yang tidak lagi
mempedulikan kaidah konservasi,       dan upaya-upaya pelestariannya belum dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya. Hal ini, selain karena kesadaran masyarakat yang masih rendah, juga
disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dalam pengelolaan lingkungan, dan pemberian
sanksi kepada para pelanggar dan perusak lingkungan.

       Demikian pula halnya pemahaman dan pelaksanaan kehidupan beragama di wilayah
ini belum sepenuhnya memberikan dampak pada perilaku            masyarakat dalam kehidupan
keseharian, sehingga menyebabkan semakin merebaknya jumlah penyandang masalah
kesejahteraan sosial dan kejahatan, seperti: korupsi, kolusi, kriminalitas dan kekerasan (baik
wacana maupun perilaku), perkelahian antar kampung, pemakaian obat terlarang, dan
perilaku-perilaku menyimpang lainnya yang melanggar moralitas, etika, dan kepatutan.
Itulah sebabnya visi Jawa Barat harus tidak terlepas dari nilai-nilai Ilahiyah, berupa
keimanan dan ketaqwaan yang mampu mengeliminasi hal-hal negatif di atas.

       Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi
seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kejahatan keuangan, serta penyalahgunaan kekuasaan dan
wewenang belum diikuti dengan kesungguhan serta langkah-langkah nyata dari pemerintah,
khususnya aparat penegak hukum.




                                                                                           35
          Penurunan peran dan kualitas diri terjadi juga di sebagian kalangan generasi muda.
Kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan pikiran dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang bersifat kreatif, konstruktif, dan korektif mengalami berbagai hambatan,
sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap proses regenerasi dan kederisasi.



          Di samping itu, kegiatan pembangunan         yang terpusat juga telah menyebabkan
disparitas kesejahteraan masyarakat antar wilayah di Jawa Barat cukup menonjol, terutama
antar wilayah Tengah dan Utara dibandingkan dengan daerah Selatan; dan luasnya ruang
lingkup pembangunan daerah, terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, belum
didukung oleh kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah
daerah.

          Pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dan penyelenggaraan urusan
publik belum optimal.         Rendahnya kinerja organisasi pemerintahan, termasuk tertib
administrasi dan disiplin terhadap pelaksanaan kebijakan, rendahnya kualitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dan adanya inefisiensi serta distorsi alokasi sumberdaya
memberikan gambaran masih belum primanya pelayanan publik.

          Bertitik tolak dari kondisi tersebut, Jawa Barat sebagai bagian integral dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu membangun visi, misi, dan strategi pembangunan
yang selaras dengan visi dan tujuan pembangunan nasional, serta sesuai pula dengan situasi,
kondisi, serta posisi Propinsi Jawa Barat dalam hubungannya dengan Propinsi/ Wilayah lain.


3.1       Visi

           Perubahan    paradigma    penyelenggaraan    pemerintahan    dilaksanakan   melalui
pembaharuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua
komponen masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan. Pelibatan potensi masyarakat
tersebut antara lain ditempuh melalui berbagai dialog, seperti Dialog Sunda 2010, Dialog
Jawa Barat 2010, Dialog Rencana Pembangunan Regional Makro, Dialog Rencana Tata
Ruang Wilayah, Dialog Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, dan Dialog Delapan Kawasan
Andalan yang diikuti oleh unsur masyarakat, para pakar perguruan tinggi, dan birokrat yang
memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.


                                                                                            36
       Di samping itu dilaksanakan pula Forum Koordinasi Pembangunan sebagai formulasi
baru Rakorbang, dengan nuansa dan semangat yang baru, serta diawali dari motivasi untuk
lebih menyerap aspirasi Kabupaten/Kota dan masyarakat.

       Setelah mengalami proses yang panjang dan telaahan yang mendalam dari berbagai
pihak terkait (stakeholders) dalam dialog-dialog interaktif, maka diformulasikan Visi Jawa
Barat yaitu :

        “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa sebagai Propinsi Termaju di Indonesia
        dan Mitra Terdepan Ibu Kota Negara tahun 2010”.


       Penetapan visi tersebut didasarkan kepada beberapa pengertian, yaitu untuk mencapai
cita-cita bangsa Indonesia, seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat, terutama penyelenggara
negara, para elit politik, para cendekiawan dan pemuka masyarakat, harus bersatu dan
bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

       Jawa Barat sudah selayaknya berupaya untuk menjadi propinsi termaju di Indonesia.
Banyak potensi daerah yang diperhitungkan akan mampu mengisi pelaksanaan pembangunan
berskala nasional, sekiranya memperoleh dukungan seluruh warga Jawa Barat, potensi
industri strategis, potensi perguruan tinggi, dukungan sumberdaya alam, faktor iklim dan
budaya gotong royong yang masih prospektif untuk ditingkatkan, serta ditunjang kehidupan
masyarakat yang agamis.

       Pengertian “termaju”     memberi implikasi   munculnya ketergantungan     propinsi-
propinsi lain kepada Propinsi Jawa Barat, sedangkan ketergantungan Propinsi Jawa Barat
kepada propinsi lain diusahakan sekecil mungkin. Keunggulan Jawa Barat di antaranya
mencakup beberapa aspek potensi daerah yang diunggulkan, seperti pendidikan, industri,
lembaga penelitian dan pengembangan, keamanan dan ketertiban, dan lain-lain. Selain itu,
Propinsi Jawa Barat yang selama ini dijadikan sebagai penyangga Ibu Kota Negara dengan
segala konsekuensinya ( terutama yang negatif ) harus bergeser dan       menjadi “mitra”
terdepan yang dilandasi dengan asas kesetaraan dan kesepahaman, dalam arti tidak lagi
“tereksploitasi” segala potensinya.




                                                                                       37
3.2      Misi
        Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka telah dirumuskan beberapa misi,
dengan rincian sebagai berikut :
1.    Menciptakan situasi kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik sehat.
2.    Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan
      nilai-nilai luhur budaya daerah (silih asih, silih asah, silih asuh, pikeun ngawujudkeun
      masyarakat anu cageur, bageur, bener, pinter, tur singer).
3.    Meningkatkan    pelayanan    prima    kepada   masyarakat    melalui   terselenggaranya
      pemerintahan yang bersih dan terbuka.
4.    Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan
      lingkungan.
5.    Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman modal.
6.    Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi
      masyarakat.
7.    Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK yang bersumber dari
      Perguruan Tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan.

3.3 Indikator Makro

         Untuk mencerminkan visi menjadi suatu yang konkrit dan dapat diukur, perlu adanya
suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Indikator
ini terdiri dari indikator ekonomi makro, sosial makro, yang dijabarkan dalam 13 item
dimana kesemuanya bermuara pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

          Indikator IPM tersebut diarahkan untuk mencapai kategori maju pada skala yang
telah ditetapkan oleh UNDP, yang dicirikan dengan pencapaian IPM sebesar 80. Kondisi
inilah yang merupakan indikator pencapaian visi “Jawa Barat dengan Iman dan Taqwa
sebagai Propinsi Termaju di Indonesia dan Mitra Terdepan Ibukota Negara Tahun 2010”.

          Pencapaian indikator makro tidak hanya merupakan kinerja Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa Barat saja, melainkan merupakan kinerja bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Masyarakat, serta swasta. Hal ini
terkait dengan paradigma baru pemerintahan daerah sebagaimana dimanatkan UU No. 22
Tahun 1999 dan PP No. 25 tahun 2000.


                                                                                           38
                                                                               INDIKATOR MAKRO
                                                                       PENCAPAIAN VISI DAN MISI JAWA BARAT
                                                                           SAMPAI DENGAN TAHUN 2005

 NO            INDIKATOR MAKRO                              2000                       2001                    2002                    2003                    2004               2005


1.      Indeks Pembangunan Manusia                65,3                       68,35                    70,89                   72,37                   73,53              74,56
2.      Jumlah Penduduk                           35,5 Juta Jiwa             36,2 Juta Jiwa           37,1 Juta Jiwa          37,9 Juta Jiwa          38,8 Juta Jiwa     39,6 Juta Jiwa
3.      Laju Pertumbuhan Penduduk                 1,99 %                     2,09 %                   2,46 %                  2,29 %                  2,22 %             2,16 %
4.      Jumlah Penduduk Miskin                    9,39 Juta Jiwa             9,35 Juta Jiwa           9,29 Juta Jiwa          9,28 Juta Jiwa          9,25 Juta Jiwa     9,21 Juta Jiwa
5.      PDRB (Berlaku)                            Rp 131,9 T                 Rp 147,2 T.              Rp 163,9 T.             Rp 181,7 T.             Rp 199,6 T.        Rp 219,4 T.
6.      Inflasi (Propenas)                        8%                         7%                       7%                      6%                      6%                 6%
7.      Laju Pertumbuhan Ekonomi (Konstan         4,52 %                     4,30 %                   4,06 %                  4,60 %                  4,62 %             4,65%
        ’93)
8.      PDRB/Kapita (Berlaku)                     Rp 3,71 Juta/Kap           Rp 4,06 Juta/Kap         Rp 4,41 Juta/Kap        Rp 4,78 Juta/Kap        Rp 5,14 Juta/Kap   Rp 5,53 Juta/Kap
9.      Investasi (I) (Berlaku)                   Rp 31,6 T                  Rp 37,9 T                Rp 45,5 T               Rp 54,0 T               Rp 63,5 T          Rp 74,7 T.
10.     Laju Investasi (Konstan’93)               -                          12 %                     12 %                    12 %                    12 %               12 %
11.     Konsumsi Pemerintah (G) (Berlaku)         Rp 9,8 T                   Rp 10,8 T                Rp 11,9 T               Rp 12,9 T               Rp 14,1 T          Rp 15,2 T.
        Jumlah Penduduk Bekerja
12.     Proporsi Jumlah Penduduk                  13,23 Juta Jiwa            14,24 Juta Jiwa          14,80 Juta Jiwa         15,43 Juta Jiwa         16,09 Juta Jiwa    16,79 Juta Jiwa
13.     Bekerja/Jumlah Penduduk                   38,64 %                    39,31 %                  39,87 %                 40,64 %                 41,46 %            42,34 %
        Jumlah Pengangguran Terbuka
14.                                               1,152 Juta Jiwa            0,985 Juta Jiwa          0,840 Juta Jiwa         0,722 Juta Jiwa         0,615 Juta Jiwa    0,525 Juta Jiwa


Keterangan :
 1. Keseluruhan Data dan Proyeksi adalah Propinsi Jabar tanpa Propinsi Banten.
 2. Data IPM 2000 merupakan hasil proyeksi antara data IPM BPS tahun 1999.
 3. Data Jumlah Penduduk dan LPP 2000 dari SP/BPS 2000
 4. Jumlah Penduduk Miskin 2000 merupakan hasil pengolahan Data Pra KS dan KS I Alasan Ekonomi dari BKKBN tahun 2000 (1 keluarga identik dgn 4 org)
 5. Data PDRB 2000 merupakan hasil proyeksi antara data PDRB BPS tahun 1999
 6. Data Investasi 2000 merupakan hasil proyeksi antara data Investasi BPS dari Data Input Output Jabar 1999
 7. Data Konsumsi Pemerintah 2000 merupakan hasil proyeksi antara data Data Konsumsi Pemerintah dari Input Output Jabar 1999 (BPS)
 8. Data Jumlah Penduduk Bekerja 2000 bersumber dari SAKERDA 2000 (BPS)
 9. Data Jumlah Pengangguran Terbuka 2000 bersumber dari SAKERDA 2000 (BPS)
 10.Perkiraan/proyeksi 2001 dan 2005 untuk ketiga belas indikator menggunakan metoda statistik Autoregresi.
 11.Harga Konstan 1993 pada LPE dan LP Investasi merupakan harga kesepakatan nasional untuk laju pertumbuhan.
 12.Inflasi menggunakan proyeksi Propenas
 13.Indikator Makro ini merupakan indikator pencapaian visi dan misi Jabar oleh seluruh stakeholder




                                                                                                                                                                                           39
                                          BAB IV
                  FAKTOR - FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN


        Berdasarkan Visi dan Misi serta situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, maka
untuk memacu pertumbuhan pembangunan di Jawa Barat perlu diidentifikasi faktor-faktor
penentu keberhasilannya.

        Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah unsur-unsur dari pemerintah dan
masyarakat yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi Jawa Barat dalam
mencapai visi dan misinya. Faktor-faktor penentu keberhasilan juga dapat diartikan sebagai
beberapa hal yang harus berjalan baik jika ingin meyakinkan keberhasilan pembangunan.

        Faktor penentu pertama yang harus diciptakan bagi tercapainya visi dan misi Jawa
Barat adalah stabilitas politik dan keamanan. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi
stabilitas nasional yang belum sepenuhnya pulih saat ini, yang secara langsung berimbas pula
pada goyahnya stabilitas daerah. Dalam kaitan dengan penciptaan stabilitas politik,
peningkatan kualitas demokrasi di Daerah merupakan bagian integral dalam rangka
mempercepat reformasi di segala bidang. Untuk itu pemantapan fungsi dan peran lembaga
politik akan menjadi agenda penting pembangunan politik di daerah.

       Tegaknya supremasi hukum menjadi faktor penentu keberhasilan berikutnya, yang
akan menjamin ketentraman dan ketertiban berkembang didalam kehidupan masyarakat,
sehingga stabilitas sosial, politik dan keamanan juga akan terwujud. Faktor yang tidak kalah
penting bagi lahirnya supremasi hukum adalah terpeliharanya nilai moral agama dan
etika, baik yang bersumber dari nilai-nilai Ilahiyah, nilai-nilai universal, maupun nilai-nilai
luhur budaya Jawa Barat.

       Pulihnya kepercayaan terhadap pemerintah (eksekutif) dan mantapnya peran
legislatif merupakan faktor yang cukup menetukan keberhasilan pencapaian tujuan, sebab
kepercayaan kepada pemerintah (eksekutif) dan legislatif saat ini menurun sampai pada
tingkat yang cukup mengkuatirkan. Kondisi ini terjadi akibat kegagalan pemerintahan
terdahulu dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan belum mampunya pemerintahan
saat ini memulihkan keadaan seperti yang diharapkan. Pemulihan kepercayaan terhadap
pemerintah dan legislatif disamping dapat terwujud melalui peningkatan kinerja, juga akan


                                                                                            40
terdorong oleh upaya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta kualitas
pengawasan, baik pengawasan politik, pengawasan fungsional maupun pengawasan
masyarakat.

        Keberhasilan pencapaian visi dan misi Jawa Barat akan sangat dipengaruhi pula
oleh kualitas sumberdaya manusia-nya. Karena manusia merupakan subyek sekaligus
obyek (terkena dampak) pembangunan, dengan multi peran yang diembannya sebagai
pemikir, perencana, pelaksana, evaluator serta pengguna. Dalam era informasi, kualitas
sumberdaya manusia perlu diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi, dalam arti dapat memenuhi empat faktor penting, yaitu: berdaya tumbuh ( growth
), berdaya saing ( competitive ), berkemampu - labaan ( profitability ), dan berdaya tahan.

        Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dari hasil analisis terhadap kelemahan
yang dimiliki masyarakat Jawa Barat adalah (diantaranya) perlu penguatan jaringan
interaksi antar warga Jawa Barat. Penguatan jaringan interaksi perlu dikedepankan,
mengingat potensi besar yang sebenarnya dimiliki berbagai komponen masyarakat, baik
tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur swasta, perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga
swadaya masyarakat. Pendayagunaan potensi tersebut belum optimal karena belum kuatnya
jaringan interaksi di antara elemen-elemen masyarakat potensial. Lemahnya jaringan kerja
antar warga Jawa Barat tidak saja terjadi pada warga yang berada di dalam wilayah, akan
tetapi juga terjadi pada berbagai elemen masyarakat Jawa Barat yang berada di luar wilayah
Jawa Barat.

       Faktor berikutnya adalah pemanfaatan sumberdaya alam. Dengan sumberdaya alam
yang terbatas serta daya dukung lingkungan yang terus menurun akibat tekanan penduduk
yang terus meningkat, maka kemampuan untuk melaksanakan rasionalisasi pemanfaatan
sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan                 akan menjadi faktor yang turut
menentukan keberhasilan pencapaian visi dan misi Jawa Barat. Bahkan lebih dari itu
pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan akan lebih menjamin
terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan.

       Ketersediaan infrastruktur yang pada satu sisi dapat dipandang sebagai kekuatan
Jawa Barat karena memiliki infrastrukur perekonomian yang relatif memadai, pada sisi lain
akan menjadi tantangan karena permintaan layanan serta tuntutan operasionalisasi dan


                                                                                              41
pemeliharaan yang juga akan terus meningkat. Karena itu kemampuan pemerintah dan
masyarakat dalam menjamin ketersediaan layanan infrastruktur tersebut akan menjadi faktor
yang tidak bisa diabaikan karena akan mendukung           pemerataan akses terhadap
sumberdaya ekonomi. Pemerataan akses terhadap sumberdaya ekonomi menjadi penting,
mengingat kondisi obyektif Jawa Barat masih menunjukan terjadinya ketimpangan
sumberdaya ekonomi antar daerah, antar sektor dan antar golongan di dalam masyarakat.

       Keterpurukan perekonomian akan menjadi kendala pencapaian visi dan misi Jawa
Barat. Upaya pemulihan kondisi perekonomian tidak akan berhasil tanpa peningkatan peran
dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut harus didukung dengan upaya
Pemerintah Daerah dan para pelaku usaha untuk meningkatkan pangsa pasar produk-
produk Jawa Barat baik pada skala domestik maupun global.

       Sebagai faktor yang tidak kalah pentingnya untuk menjamin keberhasilan pencapaian
visi dan misi Jawa Barat adalah adanya Keterpaduan Perencanaan Nasional, Daerah
Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota. Hal ini sehubungan dengan ditetapkannya
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti antara lain
dengan PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai daerah Otonom, struktur dan sistem pemerintahan di daerah mengalami perubahan
mendasar. Undang-undang tersebut       mendorong   kemandirian, prakarsa dan kreatifitas
Daerah kabupaten dan Kota dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di daerahnya dan
dengan demikian sangat dimungkinkan lahirnya perencanaan daerah yang beragam, sesuai
dengan potensi dan kebutuhan setempat. Hal ini akan menjadi kerawanan apabila tidak
diciptakan kesepakatan dan keterpaduan Perencanaan Nasional, Daerah Propinsi, Daerah
Kabupaten, dan Daerah Kota.

       Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan
pencapaian visi dan misi Jawa Barat adalah:
1.   Stabilitas politik dan keamanan
2.   Tegaknya supremasi hukum
3.   Terpeliharanya nilai moral agama dan etika
4.   Pulihnya kepercayaan terhadap pemerintah (eksekutif) dan mantapnya peran legislatif
5.   Tingginya kualitas sumberdaya manusia



                                                                                        42
6.    Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
7.    Penguatan jaringan interaksi antar warga Jawa Barat
8.    Rasionalisasi pemanfaatan sumberdaya alam
9.    Ketersediaan infrastruktur
10.   Pemerataan akses terhadap sumberdaya ekonomi
11.   Meningkatnya peran dunia usaha dan partisipasi masyarakat
12.   Meningkatnya pangsa pasar produk-produk Jawa Barat
13.   Keterpaduan Perencanaan Nasional, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah
      Kota.




                                                                                   43
                                             BAB V
                          PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN




5.1. Pengertian Tujuan dan Sasaran

           Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan
dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu            5 (lima) tahun dan bersifat idealistik,
mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke
arah yang lebih baik, yang akan menjadi arah perjalanan pemerintahan dengan berdasarkan
pada     kriteria-kriteria, aksesibilitas dan kewenangan yang mudah dipahami seluruh
masyarakat.

           Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui
tindakan      berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Keberhasilan
mencapai berbagai sasaran sangat penting ditinjau dari :
1.     Lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana.
2.     Meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja
       pemerintahan.
3.     Sebagai alat untuk memicu dan memacu, agar semua organisasi pemerintah sadar
       terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan, karena adanya bidang-bidang kegiatan
       tertentu yang tidak membuahkan hasil pada tingkat yang diharapkan.
           Agar efektif, sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang,
namun dapat dicapai, dan berorientasi pada hasil. Sasaran operasional tahunan ialah
pernyataan tentang hal-hal yang diharapkan oleh setiap unit organisasi dalam peranannya
terhadap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang telah ditetapkan.


5.2. Tujuan dan Sasaran

           Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu
ditetapkan tujuan Pemerintah Jawa Barat, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran
yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-masing misi
dijabarkan sebagai berikut :


                                                                                              44
Misi 1: Menciptakan situasi yang kondusif melalui terselenggaranya reformasi politik
                    yang sehat.


           Tujuan pertama yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem politik yang
demokratis dan egaliter. Diarahkan pada tercapainya sistem politik yang didukung oleh
adanya pemerintahan yang bertanggungjawab; lembaga legislatif yang menjalankan fungsi
pengawasan secara efektif;        partai politik, LSM, dan organisasi kemasyarakatan yang
berperan optimal; pers yang merdeka; dan terjaminnya penegakan HAM.
Sasaran :
a.   Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
b.   Terwujudnya kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif;
c.   Terwujudnya organisasi politik, LSM, dan organisasi kemasyarakatan yang berperan
     dalam kehidupan demokrasi;
d.   Terlaksananya perlindungan terhadap HAM.
e.   Terwujudnya pers yang merdeka dalam mendukung kehidupan demokrasi.


           Tujuan kedua adalah terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi, didukung oleh stabilitas keamanan, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat,
saling pengertian, dan komitmen terhadap daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing.
Sasaran :
a.   Terwujudnya stabilitas pelaksanaan demokrasi di daerah;
b.   Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan
     demokrasi.


Misi 2 :        Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang dilandasi nilai-
                nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya daerah (silih asih, silih asah,
                silih asuh, pikeun ngawangun masyarakat anu cageur, bageur, bener,
                pinter tur singer).




                                                                                        45
         Tujuan pertama yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan,
kesehatan, lapangan pekerjaan, diarahkan pada adanya kemudahan melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemudahan mencapai sarana dan prasarana
kesehatan, serta kemudahan memasuki pasar kerja.
Sasaran :
a.     Meningkatnya angka partisipasi sekolah.
b.     Meningkatnya angka lama sekolah.
c.     Meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
d.     Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

         Tujuan kedua yaitu terwujudnya sumberdaya manusia yang agamis dan berkualitas
dalam masyarakat yang berakhlak, saling menghargai antar umat beragama, dan kepedulian
sosial yang tinggi.
Sasaran :
a. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan.
b. Meningkatnya fungsi peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan
     etika dalam bermasyarakat.
c. Meningkatnya kerukunan hidup intern umat beragama dan kerukunan hidup antar umat
     beragama.
d. Meningkatnya kesadaran untuk menegakkan etika dalam penyebaran agama.
e. Meningkatnya kepedulian dan tanggungjawab sosial masyarakat.

         Tujuan ketiga terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya Jawa
Barat.
Sasaran: meningkatnya kualitas apresiasi masyarakat terhadap budaya dan nilai-nilai
tradisional.

         Tujuan keempat meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya
daerah yang berkembang.
Sasaran:
a. Menurunnya perilaku negatif masyarakat
b. Mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai positif dari budaya yang berkembang
     dalam masyarakat


                                                                                     46
             Tujuan kelima meningkatnya aktifitas dan kreatifitas pemuda dalam menunjang
pembangunan serta meningkatnya kegiatan olahraga prestasi dan olahraga massal
masyarakat.
Sasaran:
a. Bertambahnya kegiatan diklat bagi pemuda
b. Meningkatnya kualitas maupun kuantitas sarana prasarana olahraga
c. Meningkatnya kegiatan olahraga massal masyarakat
d. Meningkatnya prestasi olahraga


Misi 3:         Memberikan      pelayanan     prima     kepada        masyarakat   melalui
                terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan terbuka.


           Tujuan pertama yaitu terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dalam tatanan
kesisteman yang mantap.
Sasaran :
a.   Meningkatnya pengawasan dan tindak lanjut pengawasan.
b.   Meningkatnya penyelesaian kasus KKN.
c.   Terpeliharanya disiplin, moral dan etika aparat.


           Tujuan kedua yaitu meningkatnya kinerja pelayanan pemerintah daerah yang
diarahkan pada peningkatan pelayanan aparatur pada masyarakat dalam rangka memenuhi
tuntutan akuntabilitas   yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang dinilai secara
berkala.
Sasaran :
a. Meningkatnya mutu pelayanan publik.
d. Meningkatnya profesionalitas aparatur.
b. Terpenuhinya akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan pemerintah daerah.
c. Terlaksananya penilaian kinerja aparat secara obyek dan berkala.




                                                                                        47
           Tujuan ketiga yaitu terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antara
propinsi    dan   kabupaten/kota   yang    diarahkan   pada    peningkatan   keserasian   dan
kesinambungan pembangunan.
Sasaran :
a. Tersusunnya pola kerjasama antara propinsi dan kabupaten/kota
b. Terciptanya keserasian produk hukum yang dibuat propinsi dengan kabupaten/kota


           Tujuan keempat yaitu tersedianya standarisasi pedoman, peraturan, dan ketentuan-
ketentuan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan acuan dalam peningkatan pelayanan
kepada masyarakat.
Sasaran :
a. Terlaksananya penyempurnaan pedoman peraturan dan standarisasi perijinan
b. Terlaksananya penyempurnaan pedoman dan standarisasi pengawasan dan pengendalian.


Misi 4 :     Memanfaatkan      potensi    sumberdaya    alam    yang   berkelanjutan      dan
             berwawasan lingkungan


           Tujuan pertama yaitu terwujudnya pembangunan yang mengacu pada rencana tata
ruang, sehingga pemanfaatan ruang selalu memperhatikan daya dukung dan kelestarian
lingkungan. Selain itu rencana tata ruang diharapkan dapat lebih operasional dan mudah
dipedomani.
Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas rencana tata ruang.
b. Terlegalisasinya rencana tata ruang.
c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
d. Meningkatnya kemampuan aparat dalam penataan ruang.
e. Meningkatnya efektivitas pengendalian atas pemanfaatan ruang.
f. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi perencanaan tata ruang.
g. Tersusunnya rencana tata ruang kawasan andalan yang lengkap.




                                                                                           48
        Tujuan kedua yaitu terkelolanya sumber daya alam secara optimal yang
dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan
Sasaran :
a. Tersusunnya pedoman pengelolaan sumber daya alam.
b. Adanya insentif dan disinsentif bagi pemanfaatan SDA.
c. Meningkatnya pemanfaatan SDA secara berkelanjutan.
d. Termanfaatkannya sumber daya air secara optimal.
e. Termanfaatkannya lahan tidur menjadi lahan produktif.

        Tujuan    ketiga   yaitu   terpeliharanya   kelestarian   lingkungan   hidup   untuk
keberlanjutan pembangunan.
Sasaran :
a. Terlengkapinya peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup.
b. Tegaknya peraturan/standar mengenai lingkungan
c. Tertanganinya lahan kritis.
d. Terkuranginya areal banjir.
e. Terkendalinya pencemaran (udara, air, tanah).

        Tujuan keempat yaitu terciptanya industri yang memanfaatkan bahan baku lokal,
efisien dan berdaya saing, dan diarahkan pada berkembangnya industri hulu-hilir, serta
peningkatan produk yang berkualitas dan ekonomis.
Sasaran :
a. Berkembangnya agroindustri.
b. Tersedianya bahan baku lokal yang memenuhi standar bagi industri
c. Terjaminnya produk yang memenuhi standar dan ekonomis
d. Tersedianya akses pemasaran.




                                                                                          49
Misi 5 :     Menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk penanaman
             modal

           Tujuan pertama yaitu meningkatnya investasi PMA dan PMDN
Sasaran :
a. Terciptanya kemudahan prosedur perijinan.
b. Terjaminnya keamanan dan ketentraman.
c. Terjaminnya kepastian hukum.
d. Stabilnya kondisi sosial politik.
e. Meningkatnya promosi.investasi
f. Terciptanya kebijakan perpajakan dan retribusi daerah yang berdaya saing.


           Tujuan kedua yaitu meningkatnya pemasaran produk industri.
Sasaran :
a. Meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi dengan luar negeri.
b. Berkembangnya jaringan informasi pasar dan akses pasar


           Tujuan ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur wilayah.dalam
rangka menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Barat
Sasaran :
a. Meningkatnya skala pelayanan.
b. Meningkatnya kapasitas pelayanan infrastruktur.


           Tujuan keempat terjalinnya kerjasama yang saling menguntungkan antara
pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanaman modal
Sasaran :
a. Berkembangnya pola-pola kemitraan.
b. Tersusunnya mekanisme dan peraturan pendukung.




                                                                                        50
Misi 6: Memberdayakan potensi lembaga keuangan untuk mendorong usaha ekonomi
                   masyarakat


           Tujuan pertama terwujudnya fungsi lembaga keuangan dan lembaga sosial yang
mendorong usaha ekonomi masyarakat, yang diarahkan untuk mempermudah pengusaha
dalam memperoleh modal.
Sasaran :
a. Terbukanya akses terhadap lembaga keuangan dan sistem kredit yang mendorong usaha
   ekonomi masyarakat desa.
b. Meningkatnya kegiatan baitul maal wat tamwil (BMT) di daerah yang potensial.


           Tujuan kedua yaitu terwujudnya usaha kecil yang handal yang diarahkan untuk
meningkatkan kemandirian
Sasaran :
a. Tersebarnya sistem informasi yang dibutuhkan masyarakat.
b. Meningkatnya kemampuan pengelolaan usaha
c. Berkembangnya sentra-sentra industri kecil.
           Tujuan ketiga meningkatnya pendapatan asli daerah yang diarahkan dalam rangka
meningkatkan      kemampuan     keuangan   pemerintah   daerah   dalam   penyelenggaraan
pemerintahannya.
Sasaran :
a. Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD
b. Tergalinya sumber-sumber baru pendapatan asli daerah.


Misi 7 :     Memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan IPTEK


           Tujuannya yaitu termanfaatkannya IPTEK yang dihasilkan oleh badan/lembaga
penelitian/perguruan tinggi.


Sasaran :
a. Terciptanya jaringan sistem informasi antara pengguna dan penghasil IPTEK.


                                                                                      51
b. Terjalinnya kerjasama yang efektif antara lembaga/badan peneliti dengan pemerintah
   daerah dan masyarakat.
c. Termanfaatkannya     potensi   tenaga      ahli   dan   teknologi   pada   badan/lembaga
   litbang/perguruan tinggi dan masyarakat.




                                                                                         52
                                 BAB VI
                    CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
                               (STRATEGI)


       Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat, diperlukan suatu
strategi pembangunan. Strategi pembangunan dijabarkan dalam kebijakan, program dan
kegiatan selama lima tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan
tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-
keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi.        Program merupakan penjabaran
tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala
sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah propinsi dalam merealisasikan program.
Kegiatan akan dilaksanakan secara bertahap per tahun selama lima tahun.

       Strategi pembangunan Jawa Barat dihasilkan dari analisis lingkungan internal dan
eksternal (analisis SWOT) pada Bab II. Adapun strategi pembangunan Jawa Barat adalah:
1.   Meningkatkan kualitas demokrasi untuk mempercepat proses reformasi di           segala
     bidang.
2.   Memantapkan kewaspadaan terhadap nilai- nilai yang merusak demokrasi.
3.   Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya luhur masyarakat Jawa Barat (religius,
     silih asih, silih asah, silih asuh) untuk mengantisipasi masuknya budaya dari luar yang
     dapat mempengaruhi budaya daerah.
4.   Memperkuat jaringan kerja (networking) antar warga Jawa Barat untuk meningkatkan
     daya saing dan mengembangkan kerjasama pihak luar.
5.   Memanfaatkan keunggulan komparatif berupa potensi dan keanekaragaman sumber
     daya alam guna menarik investasi dari luar dalam rangka peningkatan keunggulan
     kompetitif.
6.   Optimalisasi dan Peningkatan kualitas SDM untuk lebih memantapkan citra positip
     Jawa Barat dalam berbagai aspek.
7.   Mengurangi ketimpangan sumber daya ekonomi (SDM, teknologi, dana, pasar dan
     prasarana) antar daerah dan meningkatkan keterlibatan daerah dalam pemanfaatan
     sumber daya untuk pengokohan ekonomi rakyat.
8.   Memanfaatkan ketersediaan infrastruktur perekonomian baik yang dimiliki Jawa Barat
     maupun DKI untuk menarik investasi dari luar.


                                                                                         53
9.    Meningkatkan      keterkaitan   usaha   untuk   menata   struktur   perekonomian   dan
      mendayagunakan sumber daya lokal untuk menata struktur industri.
10.   Mempersiapkan masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mengantisipasi
      perdagangan bebas.
11.   Meningkatkan kontribusi Pemerintah Pusat dalam mengamankan aset-aset strategis
      Nasional yang berada di Jawa Barat untuk mendorong stabilitas keamanan.
12.   Memantapkan Penataan Ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
      sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sekaligus menjadi daya tarik
      investasi.
13.   Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka
      harmonisasi kepentingan Nasional dan Daerah di segala bidang yang terkait dengan
      penataan ruang.
14.   Mengoptimalkan pemanfaatan SDM berkualitas dalam rangka meningkatkan kinerja
      birokrasi.
15.   Meningkatkan kemampuan birokrasi untuk mengantisipasi dan mengatasi aturan yang
      tidak konsisiten dari Pemerintah Pusat dan belum tertatanya aturan hubungan antar
      lembaga vertikal maupun horisontal serta antara eksekutif dan legislatif.
       Adapun kebijakan dan program untuk setiap strategi adalah sebagai berikut:

         Strategi meningkatkan kualitas demokrasi untuk mempercepat proses reformasi di
segala bidang, melalui kebijakan meningkatkan efektivitas kinerja lembaga-lembaga
demokrasi, dengan         program-program: pengembangan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan; peningkatan kemampuan kelembagaan legislatif, peningkatan kemampuan
kelembagaan organisasi politik, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya; penguatan
pers dan media massa yang bebas dan penegakan hak asasi manusia. Rincian kegiatan dan
tahapan pelaksanaan terlampir.

       Strategi memantapkan kewaspadaan terhadap nilai-nilai yang merusak demokrasi,
melalui kebijakan meningkatkan stabilitas pelaksanaan demokrasi di daerah, dengan
program-program: pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat; penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Rincian
kegiatan terlampir.



                                                                                          54
       Strategi mempertahankan nilai-nilai luhur budaya masyarakat Jawa Barat (religius,
silih asih, silih asah, silih asuh) untuk mengantisipasi masuknya budaya dari luar yang dapat
mempengaruhi budaya daerah, melalui kebijakan meningkatkan pemahaman dan pengamalan
kehidupan beragama dengan program peningkatan kesadaran kerukunan antar umat
beragama;

       Strategi   memperkuat jaringan kerja (networking) antar warga Jawa Barat untuk
meningkatkan daya saing dan mengembangkan kerjasama dengan pihak luar, melalui
kebijakan: pertama, meningkatkan kepedulian antar sesama masyarakat Jawa Barat, dengan
program pengembangan budaya gotong rotong ; dan            kedua,     mengembangkan     pola
kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan program pengembangan model
kemitraan. Rincian kegiatan terlampir.

       Strategi memanfaatkan keunggulan komparatif berupa potensi dan keanekaragaman
sumber daya alam guna menarik investasi dari luar dalam rangka peningkatan keunggulan
kompetitif, melalui kebijakan: pertama, meningkatkan kualitas pengelolaan SDA dan
lingkungan hidup, dengan program-program: pengembangan informasi SDA dan LH;
peningkatan efisiensi pemanfaatan SDA dan LH; konservasi dan rehabilitasi SDA dan LH;
serta pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan; kedua, meningkatkan
daya tarik daerah guna penanaman modal, dengan program-program: peningkatan usaha
pengembangan sumber daya daerah; peningkatan jaminan keamanan bagi pelaku investasi;
peningkatan promosi investasi; pengembangan jaringan pemasaran; serta peningkatan
dukungan sektor perbankan dan lembaga non perbankan. Rincian kegiatan terlampir.

       Strategi mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas SDM untuk lebih memantapkan
citra positip Jawa Barat dalam berbagai aspek, melalui kebijakan: pertama, meningkatkan
mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat dengan program-program: peningkatan mutu dan
orientasi pendidikan, peningkatan mutu pendidikan luar biasa dan luar sekolah,
pengembangan      sistem   kesehatan,    pengembangan     pelayanan    medik,    pencegahan
pemberantasan penyakit, pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya; kedua,
meningkatkan dan penguatan kemampuan tenaga kerja produktif dengan program-program:
pemasyarakatan dan peningkatan kegiatan pelatihan kerja dan aspek-aspek yang
mempengaruhi peningkatan produktivitas tenaga kerja, penyusunan pedoman dan rencana



                                                                                          55
kebijakan penanganan purna kerja, penetapan upah minimum dan melaksanakan pembinaan
dan pengawasan upah minimum; ketiga, meningkatkan penguasaan masyarakat terhadap
IPTEK dengan program-program: penyelenggaraan riset berorientasi pemberdayaan,
pengembangan sistem informasi riset dan teknologi dan sosialisasi hasil IPTEK yang tepat
guna. Rincian kegiatan terlampir.

        Strategi mengurangi ketimpangan sumber daya ekonomi (SDM, teknologi, dana,
pasar, dan prasarana) antar daerah dan meningkatkan keterlibatan daerah dalam pemanfaatan
sumber daya untuk pengokohan ekonomi rakyat, melalui kebijakan: pertama, meningkatkan
kapasitas pemanfaatan sumber daya ekonomi yang sudah ada dengan program-program:
peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan dan pengembangan
bahan baku lokal, pengembangan dan peningkatan teknologi industri manufaktur,
pengembangan agribisnis bidang pertanian, pengembangan agribisnis kehutanan dan
perkebunan, pengembangan usaha perikanan, pengembangan pertambangan umum,
pengembangan produk dan pemasaran pariwisata; kedua, mengembangkan ketersediaan
infrastruktur ekonomi daerah, dengan program-program: pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk industri manufaktur,
pengembangan infrastruktur daerah; ketiga, meningkatkan efektivitas keterkaitan kegiatan
ekonomi antar daerah, dengan program-program: penguatan permodalan dan penciptaan
iklim   usaha   yang    kompetitif,    peningkatan   sinergi   pelaku   ekonomi;   keempat,
mengembangkan dan penguatan kelembagaan pelaku ekonomi daerah dengan program-
program: pengembangan informasi pasar, peningkatan dukungan sektor perbankan dan
lembaga non perbankan, pengembangan kelembagaan pelaku ekonomi. Rincian kegiatan
terlampir.

        Strategi memanfaatkan ketersediaan infrastruktur perekonomian, baik yang dimiliki
Jawa Barat maupun DKI untuk menarik investasi dari luar melalui kebijakan: pertama,
meningkatkan kerjasama pemanfaatan infrastruktur perekonomian dengan program-program:
pengembangan agribisnis bidang pertanian, pengembangan industri jasa dan perdagangan,
pengembangan infrastruktur kelautan, penyediaan air baku, pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, peningkatan       dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengembangan
pelabuhan laut, pengembangan pelabuhan udara; kedua, memanfaatkan dan mengembangkan
jaringan informasi dan akses pasar dengan program-program: pengembangan jaringan


                                                                                         56
pemasaran dan promosi produk industri manufaktur dan pengembangan informasi pasar.
Rincian kegiatan terlampir.

       Strategi meningkatkan keterkaitan usaha untuk menata struktur perekonomian dan
mendayagunakan sumber daya lokal untuk menata struktur industri melalui kebijakan:
pertama, meningkatkan keterkaitan usaha perekonomian masyarakat dengan program-
program: penguatan keterkaitan usaha perekonomian antar sektor, komoditi, dan pelaku,
penguatan keterkaitan usaha perekonomian antar lembaga pelaku ekonomi; kedua,
mengembangkan kegiatan industri yang berbasis sumber daya lokal dengan program-
program: pemanfaatan dan pengembangan bahan baku lokal, peningkatan kualitas SDM,
pengembangan manajemen produksi, pengembangan dan peningkatan teknologi manufaktur;
ketiga, memantapkan struktur ekonomi dan struktur industri dengan program-program:
regulasi dan deregulasi pelayanan usaha industri manufaktur, penguatan permodalan dan
penciptaan iklim usaha yang kompetitif. Rincian kegiatan terlampir.

       Strategi   mempersiapkan    masyarakat,    pemerintah    dan   dunia   usaha   untuk
mengantisipasi perdagangan bebas, melalui kebijakan: pertama, meningkatkan keterkaitan
usaha dan penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan program-program: pengembangan
pola kerjasama dan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan,
penciptaan pasar tenaga kerja yang kondusif, penguatan permodalan dan penciptaan iklim
usaha yang kompetitf, peningkatan jaminan bagi pelaku investasi; kedua, meningkatkan
profesionalisme dengan program peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dan efisiensi
birokrasi di daerah; ketiga, mengembangkan sistem informasi pasar dengan program-
program: pengembangan informasi pasar, perdagangan Internasional dan Nasional,
pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk industri;keempat, memperkuat daya
saing usaha dengan program-program: peningkatan kesempatan berusaha melalui persaingan
yang sehat, pengurangan hambatan berusaha. Rincian kegiatan terlampir.

       Strategi meningkatkan kontribusi pemerintah pusat dalam mengamankan aset-aset
strategis nasional yang berada di Jawa Barat untuk mendorong stabilitas keamanan melalui
kebijakan memperkuat kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
mendayagunakan dan mengamankan aset-aset strategis Nasional dengan program-program:
pengembangan pola kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat



                                                                                         57
dalam pembangunan, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat. Rincian kegiatan terlampir.

       Strategi   memantapkan     penataan   ruang   yang    berwawasan    lingkungan    dan
berkelanjutan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sekaligus menjadi
daya tarik investasi , melalui kebijakan: pertama, peninjauan kembali berbagai aspek
peraturan daerah yang berkaitan dengan penataan ruang dengan program-program: penyiapan
dan peninjauan kembali berbagai perda yang berkaitan dengan penataan ruang daerah,
penataan hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup; kedua,
meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang daerah dengan program-program: peningkatan
kualitas perencanaan tata ruang, peningkatan fasilitasi administrasi pertanahan di kabupaten/
kota, peningkatan kualitas pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas pengendalian
pemanfaatan ruang, peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, peningkatan
kerjasama propinsi dan kabupaten/ kota dalam penataan ruang.

       Strategi meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan daerah dalam rangka
harmonisasi kepentingan nasional dan daerah di segala bidang yang terkait dengan penataan
ruang melalui kebijakan meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset-aset pemerintah pusat di
daerah untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dengan program-program:
peningkatan efektivitas kerjasama dan kemitraan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan
infrastruktur makro dan kawasan-kawasan strategis, peningkatan efektivitas pembiayaan di
dalam pengelolaan kepentingan Nasional. Rincian kegiatan terlampir.

       Strategi mengoptimalkan pemanfaatan SDM berkualitas dalam rangka meningkatkan
kinerja birokrasi melalui kebijakan meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah daerah
dan pengembangan jabatan fungsional daerah dengan program-program pengalokasian aparat
birokrasi sesuai dengan keahliannya, pengembangan jabatan-jabatan fungsional, penciptaan
aparatur yang bersih dari KKN. Rincian kegiatan terlampir.

       Strategi meningkatkan kemampuan birokrasi untuk mengantisipasi dan mengatasi
aturan yang tidak konsisten dari Pemerintah Pusat dan belum tertatanya aturan hubungan
antar lembaga vertikal maupun horisontal serta antara eksekutif dan legislatif melalui
kebijakan memantapkan sinergi pemerintahan antara Pusat dan Daerah melalui peningkatan
kinerja birokrasi dengan program-program: peningkatan koordinasi penyusunan peraturan


                                                                                          58
perundangan antara pemerintah dan daerah, pengembangan pola dan mekanisme kemitraan
antara lembaga eksekutif dan legislatif, penyempurnaan struktur organisasi dan tata kerja
(SOTK) pemerintah daerah. Rincian kegiatan terlampir.




                                                                                       59
                                        BAB VII
                                       PENUTUP




        Setelah mengkaji seluruh peraturan perundangan yang ada (diantaranya UU no
22/1999, UU 25/1999 dan PP 25/ 2000), otonomi tidak hanya pelimpahan dari pemerintah
pusat ke pemerintah daerah tetapi juga peran dari pemerintah kepada masyarakat. Oleh
karena itu seluruh masyarakat Jawa Barat perlu menyamakan persepsi, dimana posisi dan
peran pemerintah propinsi Jawa Barat dalam upaya mensejahterakan masyarakat Jawa Barat.

        Berdasarkan hasil kajian kewenangan pemerintah propinsi, proporsi peran propinsi
terhadap sasaran yang hendak kita capai bersama ternyata hanya sebesar 36,1% saja. Angka
tersebut mengandung arti yang sangat besar: pertama, keberhasilan dan kegagalan adalah
kontribusi kita semua, kedua, peran masyarakat harus lebih mengemuka, ketiga, pemerintah
kabupaten dan kota harus lebih dominan, karena peran pemerintah propinsi bergeser dari
eksekutor menjadi fasilitator. Inilah makna dari otonomi daerah berdasarkan peraturan yang
ada dan keinginan masyarakat yang berkembang.

        Kesemuanya itu bisa dicapai bila kita bersama dapat menciptakan kepastian hukum,
keamanan dan stabilitas politik. Hal ini menjadi satu kesatuan strategi utama pembangunan
Jawa Barat kedepan, demi tercapainya visi Jawa Barat yaitu Jawa Barat dengan Iman dan
Taqwa sebagai propinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan ibukota negara tahun 2010.

        Untuk mencapai visi tersebut telah disusun Rencana Strategis Pembangunan Jawa
Barat sebagai amanat UU 25/ 2000 dan PP 108/ 2000. Dokumen tersebut terbuka untuk
dikritisi oleh semua pihak demi pengabdian kita kepada bangsa, negara dan masyarakat.




                                                                                        60
        Pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan
dari semua pihak baik pihak eksekutif, legislatif dan masyarakat.

        Demikian semoga dokumen ini dapat menjadi acuan pembangunan demi terciptanya
visi Jawa Barat.




                                                   GUBERNUR JAWA BARAT




                                                            R. NURIANA




                                                                                    61
                           LAMPIRAN A-1
         Pola Pikir Renstra Propinsi Jawa Barat s/d Th. 2005

                                  SWOT

              CRITICAL
              SUCCES
              FACTOR

                                                                             Kebijakan


                                                               STRATEGI      Program
VISI   MISI              TUJUAN          SASARAN
                                                                             Kegiatan




                                                     Outcome


                             Benefit
                                                                     HASIL

                                         Indikator
                                          Kinerja
                                                                                  1

                                           Impact
                                                        NILAI DAN BOBOT STRATEGI UTAMA

                                                                                                        PERAN     BOBOT THD    NILAI
                                                                                           PERAN PEM
                                                                                                       PELAKU    PENCAPAIAN   PERAN
No                                                                                           PROP
                       STRATEGI/ KEBIJAKSANAAN UTAMA                                                   LAINNYA       VISI     PROP X
                                                                                              (%)
                                                                                                         (%)         (%)      BOBOT
1    Meningkatkan kualitas demokrasi untuk mempercepat proses reformasi di segala             10         90          10         1
     bidang
2    Memantapkan kewaspadaan terhadap nilai-nilai yang merusak demokrasi.                     10         90          10         1
3    Mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya luhur masyarakat Jawa Barat                  30         70          6.6       1.98
     (religius, silih asih, silih asah, silih asuh) untuk mengantisipasi masuknya budaya
     dari luar yang dapat mempengaruhi budaya daerah
4    Memperkuat jaringan kerja (networking) antar warga Jabar untuk meningkatkan              30         70          6.6       1,98
     daya saing dan mengembangkan kerjasama dengan pihak luar
5    Memanfaatkan keunggulan komparatif berupa potensi dan keanekaragaman SDA                 30         70          6.6       1.98
     guna menarik investasi dari luar dalam rangka peningkatan keunggulan kompetitif
6    Optimalisasi dan peningkatan kualitas SDM untuk lebih memantapkan citra                  40         60          6.6       2.64
     positif Jawa Barat dalam berbagai aspek
7    Mengurangi ketimpangan sumber daya ekonomi (SDM, teknologi, dana, pasar,                 50         50          5.6       2,8
     dan prasarana) antar daerah dan meningkatkan keterlibatan daerah dalam
     pemanfaatan sumber daya untuk pengokohan ekonomi rakyat.
8    Memanfaatkan ketersediaan infrastruktur perekonomian, baik yang dimiliki Jawa            30         70          6.6       1.98
     Barat maupun DKI untuk menarik investasi dari luar.


9    Meningkatkan keterkaitan usaha untuk menata struktur perekonomian dan                    20         80          6.6       1.32
     mendayagunakan sumber daya lokal untuk menata struktur industri
10   Mempersiapkan masyarakat, pemerintah dan dunia usaha untuk mengantisipasi                40         60          6.6       2.64
     perdagangan bebas.

                                                                                                                                       2
11   Meningkatkan kontribusi pemerintah pusat dalam mengamankan aset-aset               50   50    5    2.5
     strategis nasional yang berada di Jawa Barat untuk mendorong stabilitas
     keamanan
12   Memantapkan penataan ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan            60   40   6.6   3.94
     sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di segala bidang sekaligus menjadi daya
     tarik investasi
13   Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka            50   50   6.6   3.32
     harmonisasi kepentingan nasional dan daerah di segala bidang yang terkait dengan
     penataan ruang
14   Mengoptimalkan pemanfaatan SDM berkualitas dalam rangka meningkatkan               70   30    5    3.5
     kinerja birokrasi
15   Meningkatkan kemampuan birokrasi untuk mengantisipasi dan mengatasi aturan         70   30    5    3.5
     yang tidak konsisten dari pemerintah pusat dan belum tertatanya aturan hubungan
     antar lembaga vertikal maupun horizontal serta antara eksekutif dan legislatif
                                        JUMLAH                                                    100   36,1




                                                                                                               3
                                 LAMPIRAN - C VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

     VISI                      MISI                                 TUJUAN                                     SASARAN
                 1. Menciptakan situasi kondusif       1. Terwujudnya sistem politik yang       a. Terwujudnya akuntabilitas
“JAWA BARAT         melalui terselenggaranya              demokratis.                              penyelenggaraan pemerintahan s
DENGAN IMAN         reformasi politik yang sehat.                                               b. Terwujudnya kemitraan yang serasi
 DAN TAQWA                                                                                         antara legislatif dengan eksekutif.
   SEBAGAI                                                                                      c. Terwujudnya organisasi politik,
                                                                                                   LSM, dan organisasi kemasyarakatan
   PROPINSI
                                                                                                   yang berperan dalam kehidupan
 TERMAJU DI                                                                                        demokrasi.
  INDONESIA                                                                                     d. Terlaksananya perlindungan terhadap
   DAN MITRA                                                                                       HAM.
    TERDEPAN                                                                                    e. Terwujudnya pers yang merdeka
IBUKOTA NEGARA                                                                                     dalam mendukung kehidupan
   TAHUN 2010”                                                                                     demorkasi.

                                                       2. Terwujudnya masyarakat yang           a. Terwujudnya stabilitas pelaksanaan
                                                          menjunjung tinggi nilai-nilai            demokrasi di daerah.
                                                          demokrasi.                            b. Meningkatnya kesadaran dan
                                                                                                   partisipasi politik masyarakat dalam
                                                                                                   kehidupan demokrasi.

                 2. Mendorong berkembangnya              1. Meningkatnya akses masyarakat       a. Meningkatnya angka partisipasi
                    masyarakat madani yang                  terhadap pendidikan, kesehatan,        sekolah;
                    dilandasi nilai-nilai agama dan         dan lapangan pekerjaan              b. Meningkatnya angka lama sekolah
                    nilai-nilai luhur budaya daerah                                             c. Meningkatnya angka penyerapan
                    (silih asih, silih asah, silih asuh,                                           tenaga kerja;
                    pikeun ngawangun masyarakat                                                 d. Meningkatnya derajat kesehatan
                    anu cageur, bageur, bener,                                                     masyarakat.
                    pinter, tur singer)
                                                         2. Terwujudnya sumberdaya manusia      a. Meningkatnya keimanan dan
                                                            yang agamis dan berkualitas dalam      ketakwaan.
                                                            masyarakat yang berahlak.
                                                                                                                                          4
                                     b. Meningkatnya fungsi peran dan
                                        kedudukan agama sebagai landasan
                                        moral, spiritual dan etika dalam
                                        bermasyarakat.
                                     c. Meningkatnya kerukunan hidup
                                        intern umat beragama dan kerukunan
                                        hidup antar umat beragama
                                     d. Meningkatnya kesadaran dalam
                                        etika penyebaran agama
                                     e. Meningkatnya kepedulian dan
                                        tanggung jawab sosial masyarakat.

3. Terciptanya masyarakat yang       a. Meningkatnya kualitas apresiasi
   menjunjung tinggi nilai budaya       masyarakat terhadap budaya dan
   Jawa Barat.                          nilai-nilai tradisional

4. Meningkatnya apresiasi            a. Menurunnya perilaku negatif
   masyarakat terhadap nilai-nilai      masyarakat.
   budaya berkembang                 b. Mempertahankan dan
                                        mengembangkan nilai-nilai positif
                                        dari budaya yang berkembang dalam
                                        masyarakat.
5. Meningkatnya aktivitas dan        a. Bertambahnya kegiatan diklat bagi
   kreativitas pemuda dalam             pemuda
   menunjang pembangunan             b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
                                        sarana dan prasarana olahraga
                                     c. Meningkatnya kegiatan olahraga
                                        massal masyarakat
                                     d. Meningkatnya prestasi olah raga




                                                                              5
3. Memberikan pelayanan prima      1. Terciptanya aparatur pemerintah      a. Meningkatnya pengawasan dan
   kepada masyarakat melalui          yang bersih.                            tindak lanjut pengawasan.
   terselenggaranya pemerintahan                                           b. Meningkatnya penyelesaian kasus
   yang bersih dan terbuka.                                                   KKN.
                                                                           c. Terpeliharanya disiplin, moral dan
                                                                              etika aparat.

                                   2. Meningkatnya kinerja pelayanan       a. Meningkatnya mutu pelayanan
                                      pemerintah daerah.                      publik.
                                                                           b. Meingkatnya profesionalitas
                                                                              aparatur
                                                                           c. Terpenuhinya akuntabilitas kinerja
                                                                              instansi di lingkungan pemerintah
                                                                              daerah.
                                                                           d. Terlaksananya penilaian kinerja
                                                                              aparat secara obyektif dan berkala

                                   3. Terciptanya kerjasama yang saling    a. Tersusunnya pola kerjasama antara
                                      menguntungkan antara propinsi           propinsi dan kabupaten/ kota.
                                      dan kabupaten/ kota.                 b. Terciptanya keserasian produk
                                                                              hukum yang dibuat propinsi dengan
                                                                              kabupaten/kota

                                   4. Tersedianya standarisasi pedoman,    a. Terlaksananya penyempurnaan
                                      peraturan, dan ketentuan-ketentuan      pedoman peraturan dan standarisasi
                                                                              perijinan.
                                                                           b. Terlaksananya penyempurnaan
                                                                              pedoman dan standarisasi
                                                                              pengawasan dan pengendalian




                                                                                                                   6
4. Memanfaatkan potensi sumber    1. Terwujudnya pembangunan yang      a. Meningkatnya kualitas rencana tata
   daya alam yang berkelanjutan      mengacu pada rencana tata ruang      ruang
   dan berwawasan lingkungan.                                          b. Terlegalisasinya rencana tata ruang
                                                                       c. Meningkatnya peran serta
                                                                          masyarakat dalam penataan ruang.
                                                                       d. Meningkatnya kemampuan aparat
                                                                          dalam penataan ruang
                                                                       e. Meningkatnya efektivitas
                                                                          pengendalian atas pemanfaatan
                                                                          ruang
                                                                       f. Meningkatnya ketersediaan sistem
                                                                          informasi perencaaan tata ruang
                                                                       g. Tersusunnya rencana tata ruang
                                                                          kawasan andalan yang lengkap
                                  2. Terkelolanya sumber daya alam     a. Tersusunnya pedoman pengelolaan
                                     secara optimal.                      sumber daya alam.
                                                                       b. Adanya insentif dan disinsentif
                                                                          bagi pemanfaatan SDA
                                                                       c. Meningkatnya pemanfaatan SDA
                                                                          secara berkelanjutan.
                                                                       d. Termanfaatkannya sumber daya air
                                                                          secara optimal.
                                                                       e. Termanfaatkannya lahan tidur
                                                                          menjadi lahan produktif
                                  3. Terpeliharanya kelestarian        a. Terlengkapinya peraturan
                                     lingkungan hidup.                    perundangan mengenai lingkungan
                                                                          hidup.
                                                                       b. Tegaknya peraturan/ standar
                                                                          mengenai lingkungan
                                                                       c. Tertanganinyai lahan kritis.
                                                                       d. Terkuranginya areal banjir.
                                                                       e. Terkendalinya pencemaran (udara,
                                                                          air, tanah)
                                                                                                                7
                                   4. Terciptanya industri yang           a. Berkembangnya agroindustri.
                                      memanfaatkan bahan baku lokal,      b. Tersediamnya bahan baku lokal
                                      efisien dan berdaya saing.             yang memenuhi standar bagi
                                                                             industri.
                                                                          c. Terjaminnya produk yang
                                                                             memenuhi standar dan ekonomis.
                                                                          d. Tersedianya akses pemasaran.

5. Menjadikan Jawa Barat sebagai   1. Meningkatnya investasi PMA dan      a. Terciptanya kemudahan prosedur
   kawasan yang menarik untuk         PMDN                                   perijinan.
   penanaman modal.                                                       b. Ternjaminnya keamanan.dan
                                                                             ketentraman
                                                                          c. Ternjaminnya kepastian hukum.
                                                                          d. Stabilnya kondisi sosial politik
                                                                          e. Meningkatnya promosi investasi.
                                                                          f. Terciptanya kebijakan perpajak-an
                                                                             dan retribusi daerah yang berdaya
                                                                             saing
                                   2. Meningkatnya pemasaran produk       a. Meningkatnya hubungan kerja sama
                                      industri.                              ekonomi dengan luar negeri.

                                                                          b. Berkembangnya jaringan informasi
                                                                             dan akses pasar.


                                   6. Meningkatnya kualitas pelayanan     a.Meningkatnya skala pelayanan
                                      infrastruktur wilayah.              b.Meningkatnya kapasitas pelayanan
                                                                            infrastruktur.

                                   7. Terjalinnya kerjasama yang saling   a. Berkembangnya pola-pola kemitraan
                                      menguntungkan antara pemerintah,    b. Tersusunnya mekanisme dan
                                      masyarakat, dan swasta dalam           peraturan pendukung.
                                      penanaman modal.


                                                                                                                 8
6. Memberdayakan potensi       1. Terwujudnya fungsi lembaga         a. Terbukanya akses terhadap lembaga
   lembaga keuangan untuk         keuangan dan lembaga sosial yang      keuangan dan sistem kredit yang
   mendorong usaha ekonomi        mendorong usaha ekonomi               mendorong usaha ekonomi
   masyarakat.                    masyarakat.                           masyarakat desa
                                                                     b. Meningkatnya kegiatan BMT di
                                                                        daerah yang potensial

                               2. Terwujudnya usaha kecil yang       a. Tersebarnya sistem informasi yang
                                  handal                                dibutuhkan masyarakat
                                                                     b. Meningkatnya kemampuan
                                                                        pengelolaan usaha.
                                                                     c. Berkembangnya sentra-sentra
                                                                        industri kecil

                               3. Meningkatnya pendapatan asli       a. Meningkanya kinerja pengelolaan
                                  daerah                                BUMD.
                                                                     b. Tergalinya sumber-sumber baru
                                                                        pendapatan asli daerah.

7. Memberdayakan masyarakat    Termanfaatkannya IPTEK yang           a. Terciptanya jaringan sistem
   melalui pemanfaatan IPTEK   dihasilkan oleh badan/ lembaga           informasi antara pengguna dan
                               penelitian/ perguruan tinggi             penghasil RISTEK
                                                                     b. Terjalinnya kerjasama yang efektif
                                                                        antara lembaga/badan peneliti
                                                                        dengan pemerintah daerah dan
                                                                        masyarakat
                                                                     c. Termanfaatkannya potensi tenaga
                                                                        ahli dan teknologi pada
                                                                        badan/lembaga Litbang/ Perguruan
                                                                        Tinggi dan masyarakat




                                                                                                             9
                                                 LAMPIRAN B :
              ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL JAWA BARAT

                     KEKUATAN                    KELEMAHAN                        PELUANG                       ANCAMAN
POLITIK DAN   1. Demokratisasi mulai        1. Belum        optimalnya     1. Semakin      berkem-      1. Masuknya kepentingan
  HUKUM          berkembang    dengan            pelaksanaan     fungsi       bangnya proses dan           politik pihak luar yang
                 cukup baik                      kelembagan politik           tuntutan reformasi           merugikan      konstelasi
              2. Komitmen       untuk       2. Kesadaran         politik      politik dan hukum            politik di Jawa Barat
                 menegakkan supremasi            sebagian masyarakat       2. Tingginya dukungan        2. Masih eksisnya peri-
                 hukum mulai tumbuh              masih rendah                 sebagian kelompok            laku politik yang tidak
                                            3. Substansi      peraturan       masyarakat dalam             responsif        terhadap
                                                 perundangan       yang       melaksanakan                 agenda reformasi
                                                 belum       menjamin         agenda reformasi.         3. Adanya         fenomena
                                                 kepastian hukum                                           disintegrasi dalam ber-
                                            4. Penegakan        hukum                                      bangsa dan bernegara
                                                 masih lemah
  SOSIAL      1. Budaya kebersamaan,        Sikap mengalah yang            Penghargaan dari pihak       Masuknya budaya luar yang
 BUDAYA          jiwa yang religius dan     terlalu dominan dan sulit      luar terhadap sikap dan      dapat merusak budaya luhur
                 sikap bersaing sudah       menciptakan        jaringan    budaya masyarakat Jawa       daerah
                 tumbuh      dan     ber-   kerjasama antar kelompok       Barat cukup tinggi.
                 kembang                    masayrakat
              2. Banyak dan lengkap-
                 nya infrastruktur sosial
                 budaya di Jawa Barat
 EKONOMI      1. Potensi dan keaneka-       1. Ketimpangan sumber          1. Tatanan       ekonomi     1. Penguasaan sumber daya
                 ragaman SDA relatif           daya ekonomi (SDM,             pasar bebas.                 daerah oleh pihak luar
                 memadai.                      teknologi, dana, pasar,     2. Akses terhadap per-       2. Ketidakstabilan pereko-
              2. Kualitas SDM relatif          prasarana dan Kelem-           kembangan        infor-      nomian nasional
                 lebih baik dibandingkan       bagaan) antar daerah,          masi, teknologi, dan      3. Persaingan tidak sehat
                 dengan daerah lain            dan rendahnya daya             transportasi relatif         antar daerah
                                               saing.                         lebih tinggi.




                                                                                                          LAMPIRAN B HAL. 1
             3. Ketersediaan     infra- 2. Kegiatan usaha kurang         3. Citra daerah Jawa          4. Aturan      perdagangan
                struktur industri dan      berbasis pada potensi            Barat dari pihak luar         Internasional      yang
                perdagangan      cukup     lokal dan lemahnya               cukup baik.                   cenderung merugikan
                tinggi.                    keterkaitan usaha.            4. Ibukota mempunyai
                                        3. Kondisi infrastruktur            ketergantungan yang
                                           pintu global tidak               tinggi terhadap Jawa
                                           memadai.                         Barat
                                        4. Eksploitasi SDA yang          5. Adanya      peraturan
                                           berlebihan                       perundangan yang
                                        5. Rendahnya kesadaran              mendorong       pem-
                                           membayar pajak dan               berdayaan pereko-
                                           zakat.                           nomian masyarakat
                                                                            (contoh UU tentang
                                                                            Pengelolaan zakat).

 HANKAM      1. Stabilitas   Keamanan      1. Sensitif terhadap kea-     Besarnya          perhatian    Sasaran strategis pihak luar
                daerah cukup baik             manan Ibukota              Pemerintah   di     bidang
             2. Banyaknya sarana dan       2. Kurang terkontrolnya       Hankam.
                prasarana     stra-tegis      wilayah         bagian
                bidang Hankam                 selatan

TATA RUANG   1. Sudah        tersedianya   1. Pembangunan sering         Minat investasi pihak luar    Adanya      arahan      dan
                konsepsi dasar Tata           tidak mengindahkan         ke Jawa Barat cukup           kebijakan   nasional yang
                Ruang antar daerah            perencanaan         tata   tinggi karena kejelasan       mempersulit        penataan
             2. Potensi    SDA       dan      ruang wilayah.             tata     ruang       serta    ruang.
                Lingkungan        Hidup    2. Belum        sinerginya    kedekatannya       dengan
                cukup besar.                  konsep peren-canaan        Ibukota.
                                              tata    ruang     antar
                                              daerah.
                                           3. Rendahnya kesadaran
                                              masyarakat dalam pe-
                                              lestarian lingkungan




                                                                                                         LAMPIRAN B HAL. 2
BIROKRASI   Kualitas SDM    birokrasi   1. Belum       tertatanya   Pelimpahan          SDM   Aturan dari Pemerintah
PEMERIN-    relatif baik.                  hubungan antar lem-      berkualitas dari Pusat.   Pusat sering tidak konsisten.
  TAHAN                                    baga, baik vertikal
                                           maupun horisontal
                                        2. Profesionalisme apa-
                                           ratur belum memadai
                                        3. Belum       tuntasnya
                                           pemberantasan KKN.




                                                                                                LAMPIRAN B HAL. 3
                                             LAMPIRAN E
                                URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN

                                                                        TAHUN
  NO                       KEGIATAN                                                                    PELAKSANA
                                                          2001   2002    2003 2004   2005
1.1.1
                                                                                            Asisten Pemerintahan, Asisten
        1. Menetapkan indikator kinerja eksekutif                                           Administrasi, Badan Pengawasan

                                                                                            Seluruh Asisten dan Biro di Setda,
        2. Menyusun dan menyampaikan laporan                                                sekretariat DPRD, Dinas, Badan,
           akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan                                       Lembaga,
           secara berkala

1.1.2
                                                                                            Asisten Pemerintahan, Sekretariat
        1. Memfasilitasi peran dan fungsi DPRD sebagai                                      DPRD
           lembaga legistlatif daerah;
        2. Membangun kemitraan yang serasi antara                                           Asisten Pemerintahan, Bapeda, Asisten
           legislatif dan eksekutif                                                         Administrasi


1.1.3
        1. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi                                       Badan Pemberdayaan Masyarakat,
           partai politik, LSM dan organisasi                                               Badan Kesatuan Bangsa dan
                                                                                            Perlindungan Masyarakat Daerah
           kemasyarakatan lainnya;
        2. Memfasilitasi penyiapan partai politik untuk                                     Badan Kesatuan Bangsa dan
           mengikuti pemilihan umum.                                                        Perlindungan Masyarakat Daerah

        3. Memfasilitasi pengembangan lembaga                                               Badan Kesatuan Bangsa dan
           pemantau kinerja partai politk                                                   Perlindungan Masyarakat Daerah




                                                                                                            LAMPIRAN E. Hal.     1
1.1.4   1. Memfasilitasi pengembangan kemandirian
                                                         Asisten Administrasi
           dan kebebasan pers
                                                         Asisten Pemerintah, Badan Kesatuan
        2. Memfasilitasi media interaktif dalam pelak-   Bangsa & Perlindungan Masyarakat
           sanaan pendidikan dan partisipasi politik     daerah



1.1.5   1. Mensosialisasikan peraturan perundang-
           undangan mengenai HAM kepada aparatur         Asisten Pemerintahan, Badan
                                                         Koordinasi Wilayah
           pemerintah daerah, partai politik dan
           organisasi kemasyarakatan;
        2. Memperbarui produk-produk hukum daerah        Asisten Pemerintahan, Badan
                                                         Pemberdayaan Masyarakat Daerah
           yang tidak sesuai dengan penegakan HAM;
        3. Memfasilitasi peran lembaga-lembaga           Asisten Pemerintahan, Badan Kesatuan
                                                         Bangsa & Perlindungan Masyarakat
           advokasi HAM di daerah                        Daerah

        4. Menerbitkan indeks penegakan HAM secara       Asisten Pemerintahan, Badan
                                                         Pemberdayaan Masyarakat Daerah,
           berkala.                                      Balitbangda



2.1.1   Mensosialisasikan peraturan mengenai             Asisten Pemerintahan, Badan
        ketentraman dan ketertiban umum serta            Pemberdayaan Masyarakat, Badan
                                                         Koordinasi Wilayah
        perlindungan masyarakat;


2.1.2   1. Menguatkan sinergi antara lembaga eksekutif   Asisten Pemerintahan, Sekretariat
           dengan legislatif sebagai media pendidikan    Dewan
           politik masyarakat;
        2. Menegakkan hukum dalam penyelesaian           Badan Pengawasan Daerah, Dinas
           konflik di masyarakat.                        Polisi Pamong Praja




                                                                         LAMPIRAN E. Hal.     2
3.1.1   Memfasilitasi penyempurnaan sistem pendidikan     Asisten Pemerintahan, Bapeda, Dinas
                                                          Pendidikan, Asisten Kesos
        agama, kelembagaan dan dakwah.
3.1.2   Mendukung upaya peningkatan kualitas              Asisten Kesos, Dinas Pendidikan, Badan
                                                          DIKLAT, Badan Pemberdayaan
        kehidupan beragama.                               Masyarakat


3.2.1   Memfasilitasi terselenggaranya dialog inter dan
        antar umat beragama                               Asisten Kesejahteraan Sosial,



                                                          Balitbangda, Dinas Kebudayaan dan
3.3.1   1. Menyusun penelitian dan pengkajian bahasa      Pariwisata, Dinas Pendidikan, Asisten
           dan budaya daerah                              Kesos
        2. Melaksanakan penataran tatakrama budaya        Badan Pemberdayaan Masyarakat
           daerah
        3. Mengkaji aspek-aspek budaya yang perlu
           dikembangkan untuk menemukan puncak-
           puncak kebudayaan daerah yang bermanfaat
                                                          Balitbangda, Bapeda
           bagi pengembangan kebudayaan nasional.
        4. Mendukung terlaksananya pendidikan dan
           pelatihan seniman dan budayawan dalam
           mengembangkan serta melestarikan budaya        Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
           daerah.
        5. Menumbuhkembangkan budaya daerah               Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
           melalui berbagai media
        6. Menyusun format dan formula kesenian yang      Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

           memiliki nilai jual.
        7. Menyusun konsep dan kemasan manajemen          Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
           tontonan




                                                                         LAMPIRAN E. Hal.         3
3.3.2   1. Meneliti dan mengkaji sejarah dan nilai-nilai   Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
           tradisional.                                    Balitbangda
        2. Memelihara dan melestarikan sejarah dan         Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
           nilai tradisional.


3.3.3   Memelihara museum propinsi dan melestarikan        Dinas Tata Ruang dan Permukiman,
                                                           Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
        benda peninggalan sejarah kepurbakalaan            Asisten Administrasi




3.3.4   1. Mengembangkan perpustakaan umum dan             Dinas Pendidikan, Asisten Kesos
           perpustakaan keliling.
        2. Mendorong tersedianya sarana dan                Dinas Pendidikan, Asisten Kesos
           prasarana perpustakaan


4.1.1   1. Mensosialisasikan budaya gotong royong
           untuk meningkatkan kepedulian antar             Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan
                                                           Masyarakat
           masyarakat Jawa Barat.
        2. Memotivasi berkembangnya semangat kerja
           keras dan semangat bersaing untuk
                                                           Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan
           menumbuhkan kreativitas dan prestasi yang       Masyarakat
           tinggi
                                                           Dinas Sosial,
        3. Memfasilitasi kegiatan yang membangkitkan
           sikap kepedulian sosial.
        4. Memfasilitasi partisipasi kelompok              Badan Pemberdayaan Masyarakat,
                                                           Dinas Sosial
           masyarakat dalam pembangunan.



                                                                           LAMPIRAN E. Hal.   4
4.2.1   1. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang     Asisten Pemerintahan, Badan
           dapat dikerjasamakan antara pemerintah,      Penanaman Modal
           swasta dan masyarakat.
        2. Menyusun kajian pola kerjasama dan
           kemitraan pemerintah, swasta dan             Asisten Pemerintahan, Badan
                                                        Penanaman Modal, Balitbangda
           masyarakat.
        3. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan
                                                        Asisten Pemerintahan, Badan
           pemerintah, swasta dan masyarakat            Penanaman Modal


                                                        Bapeda, Bappedalda, Dinas Pertanian
5.1.1   1. Inventarisasi dan penaksiran potensi dan     Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan,
           produktivitas SDA dan LH.                    Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan,
                                                        Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air,
                                                        Dinas Pertambangan dan Energi,
                                                        Asisten Perekonomian, Balitbangda

                                                        Bapeda, Bappedalda, Dinas Pertanian
        2. Evaluasi potensi dan produktivitas SDA dan   Tanaman Pangan, Dinas Kehutanan,
           LH.                                          Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan,
                                                        Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air,
                                                        Dinas Pertambangan dan Energi,
                                                        Asisten Perekonomian, Balitbangda



5.1.2   1. Menyusun strategi pengelolaan SDA yang       Bapeda, Bappedalda
           berwawasan lingkungan
        2. Memfasilitasi pelaksanaan “Cleaner           Bappedalda
           Production” (produksi yang lebih bersih)
        3. Memasyarakatkan program sertifikasi
                                                        Bappedalda
           lingkungan (ISO 14000 dan Ecolabelling)




                                                                      LAMPIRAN E. Hal.        5
5.1.3   1. Memfasilitasi penanganan lahan kritis
           terutama kawasan berfungsi lindung              Dinas Kehutanan, Bapeda
        2. Menyusun pedoman perlindungan dan               Dinas Kehutanan, Bapeda
           pemanfaatan keanekaragaman hayati


5.1.4   1. Memasyarakatkan penggunaan teknologi            Bappedalda
           ramah lingkungan
        2. Menetapkan indeks baku mutu lingkungan          Balitbangda, Bappedalda
        3. Melaksanakan pemantauan terhadap
           berbagai kegiatan yang berpotensi               Bappedalda

           menghasilkan limbah B3


5.2.1   1. Mengidentifikasi potensi keuangan daerah.       Bapeda, Dinas Pendapatan, Asisten
                                                           Perekonomian
        2. Melaksanakan pengkajian kemampuan
           perusahaan daerah                               Bapeda, Asisten Perekonomian, Dinas
                                                           Pendapatan, Balitbangda

        3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi   Dinas Pendapatan
           pendapatan daerah.



5.2.2   1. Melibatkan peran serta masyarakat dalam         Asisten Perekonomian, Badan
           menciptaan suasana kondusif untuk investasi     Penanaman Modal
        2. Memfasilitasi hubungan harmonis antara          Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
           investor dan pekerja                            Dinas Tenaga Kerja & Investasi




                                                                          LAMPIRAN E. Hal.        6
5.2.3   1. Menyusun dan melaksanakan agenda             Badan Penanaman Modal
           promosi daerah
                                                        Dinas Tata Ruang dan Permukiman,
        2. Menyediakan sarana dan prasarana             Badan Penanaman Modal, Dinas
           promosi                                      Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas
                                                        Perindustrian dan Perdagangan

                                                        Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
5.2.4   Menyebarluaskan informasi peluang pasar dan     Asisten Perekonomian, Badan Sistem
        komoditas                                       Informasi dan Telematika


6.1.1   1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana
                                                        Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang
           dan prasarana pendidikan                     dan Permukiman
        2. Meningkatan kinerja guru disertai
                                                        Dinas Pendidikan, Asisten Kesos
           peningkatan kesejahteraannya
        3. Meninjau ulang muatan lokal pada kurikulum
           pendidikan dasar, menengah dan tinggi        Dinas Pendidikan, Bapeda

        4. Mengkaji bidang pendidikan menengah dlm
           rangka persiapan memasuki pasar kerja.       Dinas Pendidikan, Bapeda, Dinas
                                                        Tenaga Kerja & Transmigrasi
        5. Memberikan bantuan dan kemudahan
           fasilitas bagi siswa dan mahasiswa tidak     Asisten Kesos, Dinas Sosial, Dinas
           mampu dan berprestasi                        Pendidikan

        6. Meningkatkan minat baca tulis bagi siswa     Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
           dan mahasiswa
                                                        Dinas Pendidikan, Badan Sistem
        7. Mengembangkan sistem informasi               Informasi dan Telematika, Bapeda
           pendidikan




                                                                       LAMPIRAN E. Hal.        7
6.1.2   1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas         Dinas Pendidikan
           pendidikan luar biasa dan luar sekolah.
        2. Menyelenggarakan Program Kejar Paket A, B   Dinas Pendidikan
           dan Kelompok Belajar Usaha (KBU)
        3. Mendorong penyelenggaraan lembaga
           pendidikan luar sekolah, keagamaan dan      Dinas Pendidikan, Asisten Kesos
           keterampilan


6.1.3   1. Menyusun pedoman penyuluhan dan             Dinas Kesehatan
           kampanye kesehatan
        2. Menyediakan kebutuhan sarana dan            Dinas Kesehatan
           prasarana rumah sakit khusus
        3. Mengembangkan sistem informasi kesehatan    Dinas Kesehatan, Badan Sistem
                                                       Informasi dan Telematika, Bapeda
        4. Menyusun sertifikasi teknologi kesehatan
           dan gizi                                    Dinas Kesehatan, Balitbangda




6.1.4   1. Menempatkan tenaga kesehatan pada           Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja
           wilayah yang kekurangan tenaga medis        dan Transmigrasi
        2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan   Dinas Kesehatan, Badan Diklat
           bagi tenaga medis


6.1.5   Mencegah dan memberantas penyakit serta        Dinas Kesehatan
        kejadian luar biasa (KLB)




                                                                      LAMPIRAN E. Hal.       8
6.1.6   Mengawasi kualitas serta keamanan obat,            Dinas Kesehatan, Asisten Kesos
        makanan, dan kosmetika.


6.2.1   1. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelatihan   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           tenaga kerja.
        2. Meningkatkan peran swasta dalam                 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
           penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja di
           lingkungannya.
        3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan.                 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
        4. Meningkatkan penyebaran dan
                                                           Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           mendayagunakan tenaga kerja ( AKAD ;
           AKAN ).
        5. Mengembangkan sistem informasi tenaga
                                                           Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
           kerja.                                          Badan Sistem Informasi dan Telematika

6.2.2   Menyusun pedoman dan rencana kebijakan             Dinas Tenaga Kerja, Balitbangda,
                                                           Bapeda
        penanganan purna kerja

6.2.3   1. Menyusun rencana kebijakan upah minimum         Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
           propinsi (UMP ).                                Bapeda
        2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan
                                                           Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           UMP pada perusahaan.
        3. Meningkatkan fungsi lembaga                     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           ketenagakerjaan (Tripartit ).

        4. Melaksanakan pengawasan dan penegakan           Badan Pengawasan, Dinas Tenaga
                                                           Kerja
           hukum/peraturan ketenagakerjaan




                                                                          LAMPIRAN E. Hal.        9
6.3     1. Membuat sistem informasi riset dan teknologi   Badan Sistem Informasi dan Telematika,
        2. Memfasilitasi pemberian bantuan teknis dari    Balitbangda.
           lembaga/badan litbang/perguruan tinggi         Balitbangda
           kepada masyarakat dan dunia usaha

6.4     Mengkaji dan menganalisis penanganan masalah
                                                          Balitbangda, Dinas Sosial, Bapeda
        sosial
6.5     1. Meningkatkan peran, kualitas dan
                                                          Badan Pemberdayaan Masyarakat
            kemandirian lembaga yang memiliki visi
            kesetaraan jender.
                                                          Badan Diklat, Badan Pemberdayaan
        2. Melakukan pelatihan pengarusutamaan            Masyarakat
            jender pada instansi pemerintah dan swasta
                                                          Balitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan
7.1.1   1. Menyusun standarisasi dan sertifikasi tenaga   Transmigrasi
           kerja produktif
        2. Memfasilitasi kerjasama pelatihan antara       Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           balai latihan kerja dengan swasta

                                                          Dinas Pertanian tanaman pangan, Dinas
                                                          Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas
7.1.2   1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam    Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas
           potensial.                                     Pengelolaan Sumberdaya Air, Dinas
                                                          Pertambangan dan Energi

        2. Sertifikasi dan standarisasi bahan baku.       Balitbangda dan Dinas terkait
        3. Memasyarakatkan penggunaan bahan baku
                                                          Dinas Perindustrian dan perdagangan
           lokal
        4. Menyusun profil potensi ekonomi daerah         Badan Penanaman Modal




                                                                          LAMPIRAN E. Hal. 10
7.1.3   Menyelenggarakan pelatihan teknologi tepat      Balitbangda, Badan Diklat
        guna



7.1.4   1. Memasyarakatkan budidaya komoditas           Dinas Pertanian Tanaman Pangan
           unggulan pertanian
        2. Menentukan dan menetapkan kawasan            Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
                                                        Bapeda
           sentra produksi
        3. Memfasilitasi akses petani terhadap faktor   Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
           produksi pertanian.
        4. Memfasilitasi peran kelembagaan              Dinas Koperasi dan UKM, Dinas
           pendukung agribisnis                         Pertanian Tanaman Pangan
        5. Menyediakan media keterkaitan antar          Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
           stakeholders agribsnis                       Bapeda, Asisten Perekonomian
        6. Membangun sistem informasi agribisnis        Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
                                                        Bapeda, Badan Sisfo dan Telematika
        7. Memberantas dan menanggulangi hama
                                                        Dinas Pertanian Tanaman Pangan
           dan penyakit
        8. Memfasilitasi pemasaran hasil pertanian      Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
                                                        Dinas Perindustrian dan Perdagangan

        9. Mengembangkan sarana dan prasarana
            pertanian.                                  Dinas Pertanian Tanaman Pangan
        10. Mengembangkan dan menerapkan                Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
            teknologi pertanian                         Balitbangda
        11. Melaksananakan pengaturan, pengawasan       Dinas Pertanian Tanaman Pangan
            dan peredaran benih/bibit,pestisida dan
            obat-obatan.




                                                                       LAMPIRAN E. Hal. 11
        12. Menyusun pedoman standar teknis              Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
                                                         Balitbangda
            prasarana, pelayanan, dan pemberantasan
            hama penyakit.


7.1.5   1. Melaksanakan pembinaan manajemen dan
                                                         Dinas Perkebunan
           budidaya perkebunan rakyat.

        2. Memfasilitasi bantuan peremajaan dan          Dinas Perkebunan

           rehabilitasi lahan perkebunan rakyat.
        3. Melibatkan peran serta masyarakat/ swasta     Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan
           dalam usaha perkebunan dan kehutanan
        4. Memberantas dan menanggulangi hama dan        Dinas Perkebunan
           penyakit tanaman perkebunan
        5. Memfasilitasi pemasaran hasil perkebunan      Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan,
           dan kehutanan                                 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
        6. Memfasilitasi forum temu usaha agribisnis     Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan,
           perkebunan dan kehutanan                      Bapeda, Asisten Perekonomian




7.1.6   1. Memfasilitasi pengembangan komoditas
                                                         Dinas Perikanan,
           unggulan perikanan dan budidaya laut.
        2. Memberantas dan menanggulangi hama dan        Dinas Perikanan
           penyakit perikanan darat.
        3. Mensosialisasikan peningkatan kualitas        Dinas Perikanan
           produk dan pemrosesan
        4. Memfasiltasi forum temu usaha antar nelayan   Dinas Perikanan, Badan Penanaman
           dan investor                                  Modal dan Promosi Daerah, Bapeda,
                                                         Asisten Perekonomian




                                                                        LAMPIRAN E. Hal. 12
        5. Mensosialisasikan teknologi penangkapan
                                                        Dinas Perikanan
           ikan dan budidaya laut
        6. Pemberian stimulasi sarana dan prasarana     Dinas Perikanan
           perikanan
        7. Memberikan pelayanan izin usaha              Dinas Perikanan
           pembudidayaan dan penangkapan ikan pada
           perairan laut di wilayah laut kewenangan
           Propinsi.
        8. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan          Dinas Perikanan, Badan Pengawasan
           sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan
           Propinsi.


7.1.7   1. Melaksanakan penelitian potensi dan
           pengkajian manajemen pertambangan            Dinas Pertambangan dan Energi


        2. Promosi produk-produk unggulan               Dinas Pertambangan dan Energi, Badan
                                                        Penanaman Modal dan Promosi
           pertambangan


7.1.8   1. Mempromosikan produk pariwisata ke luar      Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
                                                        Badan Penanaman Modal dan Promosi
           negeri.
        2. Menyediakan bahan promosi pariwisata         Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
        3. Mengkaji peluang pasar pariwisata            Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
                                                        Balitbangda
        4. Menyusun dan mensosialisasikan standar       Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
           pelayanan wisata




                                                                      LAMPIRAN E. Hal. 13
7.2.1   1. Membangun dan memelihara sarana dan
                                                          Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
           prasarana pengairan
        2. Memelihara dan membangun sarana dan            Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan
           prasarana kelautan
                                                          Dinas Bina Marga
        3. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan
        4. Merehabilitasi dan memelihara jalan dan        Dinas Bina Marga
           jembatan                                       Dinas Perhubungan, Asisten
        5. Memfasilitasi pengembangan listrik             Perekonomian



7.2.2   1. Memfasilitasi promosi produk industri          Dinas perindustrian & perdagangan,
                                                          Badan Penanaman Modal dan Promosi
           manufaktur di dalam negeri maupun luar
           negeri
        2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan            Dinas perindustrian & perdagangan,
           prasarana promosi produk industri              Badan Penanaman Modal dan Promosi,
           manufaktur                                     Dinas Tata Ruang dan Permukiman


7.2.3   1. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur       Badan Penanaman Modal dan Promosi

           ekspor bagi para pengusaha                     Asisten Pemerintahan, Asisten
        2. Menjalin kerjasama perdagangan dengan luar     Perekonomian, Dinas Perindustrian dan
           negeri                                         Perdagangan, Badan Penanaman Modal
        3. Mengembangkan kelembagaan ekspor daerah        Badan Penanaman Modal dan Promosi,
                                                          Dinas Perindustrian dan Perdagangan


7.3.1   1. Memfasilitasi pemberian kredit perbankan dan   Asisten Perekonomian, Dinas Koperasi
           non perbankan bagi usaha kecil dan             dan Usaha Kecil Menengah
           menengah serta koperasi.




                                                                         LAMPIRAN E. Hal. 14
        2. Mensosialisasikan UU No. 5 tahun 1999         Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
                                                         Menengah, Asisten Perekonomian
           tentang larangan praktek monopoli dan
           persaingan usaha yang tidak sehat


                                                         Asisten Pemerintahan, Badan
7.3.2      Mengkaji sistem kerjasama yang telah          Pengawasan, Asisten Perekonomian
           dilaksanakan


                                                         Badan Penanaman Modal dan Promosi
7.4.1   1. Mengkaji dan menyempurnakan sistem
           informasi pasar yang ada
                                                         Badan Penanaman Modal dan Promosi,
        2. Mensosialisasikan sistem informasi pasar      Badan Sistem Informasi dan Telematika
        3. Melakukan kerjasama pengembangan sistem
                                                         Badan Penanaman Modal dan Promosi,
           informasi pasar antar daerah dan antar        Badan Sistem Informasi dan Telematika
           propinsi.

7.4.2   1. Mensosialisasikan mekanisme penyaluran
                                                         Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
           kredit perbankan.                             Menengah
        2. Mengidentifikasi alokasi kredit usaha kecil
                                                         Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
           dan menengah                                  Menengah


7.4.3   1. Mengkaji dan menyusun peraturan untuk
                                                         Asisten Perekonomian, Asisten
           mendukung kegiatan lembaga pengelola          Pemerintahan
           kegiatan ekonomi
        2. Meningkatkan kemampuan organisasi/
           kelembagaan pelaku ekonomi                    Asisten Perekonomian, Dinas Koperasi
                                                         dan UKM




                                                                        LAMPIRAN E. Hal. 15
8.1.1   1. Membentuk forum Kerjasama antar                 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
           stakeholder                                     Menengah, Asisten Perekonomian
        2. Menyederhanakan mekanisme pelayanan             Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
           kredit usaha                                    Menengah, Asisten Perekonomian



8.1.2   1. Memfasilitasi pembentukan asosiasi industri     Dinas Industri dan Perdagangan
           jasa
        2. Menyusun standarisasi pelayanan industri jasa   Dinas Industri dan Perdagangan
           dan perdagangan



                                                           Dinas Perikanan, Balitbangda
8.1.3   Memanfaatkan teknologi tepat guna kelautan


                                                           Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
8.1.4   1. Melakukan kerjasama dengan DKI dalam            Asisten Pemerintahan
           penyediaan air baku
        2. Memfasilitasi penyediaan air bersih             Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
           antar kab/kota                                  Asisten Pemerintahan



8.1.5   1. Melakukan studi kelayakan lintas kereta api     Balitbangda, Dinas Perhubungan
        2. Memfasilitasi pengembangan jalur kereta api
                                                           Dinas Perhubungan, Bapeda

8.1.6   1. Melakukan kerjasama operasional pelabuhan
           laut Cirebon dengan pelabuhan laut Tanjung      Dinas Perhubungan, Bapeda, Asisten
                                                           Administrasi
           Priok dan pelabuhan lainnya.




                                                                          LAMPIRAN E. Hal. 16
        2. Mendorong investor untuk pengembangan
           pelabuhan laut.                              Badan Penanaman Modal dan Promosi,
                                                        Dinas Perhubungan
        3. Menyusun rencana pengembangan
           Palabuhan Ratu sebagai pelabuhan samudra.    BAPEDA, Dinas Perhubungan


8.1.7   1. Memfasilitasi penataan manajemen/
                                                        Dinas Perhubungan
           pengelolaan bandara Husen Sastranegara.
        2. Memproses perubahan status Bandara
           Husen Sastranegara dari Lanud menjadi        Dinas Perhubungan, Asisten
           Bandar Udara.                                Administrasi


8.2.1   1. Menyebarluaskan informasi/ peluang           Badan Penanaman Modal dan Promosi,
           komoditas unggulan                           Badan Sisfo dan Telematika
        2. Memfasilitasi promosi produk komoditas
                                                        Badan Penanaman Modal dan Promosi
           unggulan di dalam dan luar negeri

                                                        Badan Penanaman Modal dan Promosi
                                                        Badan Sistem Informasi dan Telematika
8.2.2   1. Membangun sistem informasi pasar dan         Bapeda
           jaringan usaha.
                                                        Badan Penanaman Modal dan Promosi
        2. Mensosialisasikan sistem jaringan pasar.     Dinas Sistem Informasi dan Telematika,
                                                        Dinas Perindustrian & Perdagangan


9.1.1   1. Melakukan evaluasi dan pengkajian jenis      BAPEDA, Asisten Perekonomian
           usaha perekonomian antar sektor, komoditas
           dan pelaku kerjasama
        2. Menyusun pola kerjasama usaha                BAPEDA, Asisten Perekonomian,
           perekonomian antar sektor, komoditas dan     Asisten Administrasi
           pelaku




                                                                       LAMPIRAN E. Hal. 17
        3. Memfasilitasi para pelaku kegiatan ekonomi
           dalam mengembangkan kerja sama               BAPEDA, Asisten Perekonomian,
           perekonomian antar sektor, komoditas dan     Asisten Administrasi
           pelaku


9.1.2   Mengadakan forum koordinasi secara reguler      BAPEDA, Asisten Perekonomian
        antar lembaga dan pelaku ekonomi.

9.2.1   Melakukan evaluasi dan pengkajian potensi
                                                        Dinas Perindustrian dan Perdagangan
        bahan baku lokal
                                                        Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
9.2.2   Mengadakan pelatihan manajemen wirausaha        Menengah, Badan Diklat



9.2.3   Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi     Balitbangda, Dinas Tata Ruang dan
        dan Lembaga Penelitian dalam pengembangan       Permukiman
        produksi


                                                        Balitbangda, Dinas Teknis
9.2.4   Meningkatkan penerapan teknologi tepat
        guna


9.3.1   1. Meninjau dan menyusun kembali peraturan      Asisten Pemerintahan, Bapeda
           yang sesuai dengan kewenangan daerah
                                                        Balitbangda, Asisten Pemerintahan
        2. Melakukan kerjasama teknologi dengan
           negara maju
        3. Memfasilitasi pelatihan teknologi            Balitbangda, Badan Diklat




                                                                       LAMPIRAN E. Hal. 18
         4. Mendorong transformasi dan inovasi
                                                            Balitbangda
            teknologi


                                                            Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
9.3.2    Melaksanakan pendidikan dan pelatihan              Menengah, Badan Diklat
         manajemen kelembagaan permodalan non
         perbankan


                                                            Asisten Pemerintahan, Badan
10.1.1   1. Melaksanakan kerjasama antara pemerintah        Penanaman Modal dan Promosi
            dan swasta dalam dan luar negeri

         2. Melaksanakan kerjasama antara pemerintah
            propinsi dengan pemerintah pusat serta          Asisten Pemerintahan, Badan
                                                            Penanaman Modal dan Promosi,
            kab./kota                                       Bapeda
         3. Mensosialisasikan standar dan quality control
                                                            Badan Penanaman Modal dan Promosi,
            produksi ekspor kepada masyarakat dan           Dinas Perindustrian dan Perdagangan
            dunia usaha.


10.1.2   Swastanisasi sekolah kejuruan dan balai-balai      Dinas Pendidikan
         pelatihan



10.1.3   Memfasilitasi berkembangnya infrastruktur          Asisten Perekonomian, Dinas Koperasi
         kelembagaan non perbankan                          dan Usaha Kecil Menengah




                                                                           LAMPIRAN E. Hal. 19
10.1.4   Menata peraturan, mekanisme dan pengawasan       Badan Penanaman Modal dan Promosi,
         investasi.                                       Dinas Perindustrian dan Perdagangan



10.2.1   1. Menyelenggarakan pendidikan profesional       Badan Pendidikan dan Pelatihan
            bagi aparat
         2. Mengikutsertakan masyarakat dalam             BAPEDA, Dinas Teknis
            penetapan kebijakan publik dan perijinan
         3. Menerapkan akuntabilitas kinerja instansi
                                                          DINAS, BADAN, LEMBAGA
            pemerintah daerah


                                                          Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10.3.1   Sosialisasi sistem informasi pasar perdagangan


10.3.2   1. Memfasilitasi promosi produk industri di      Badan Penanaman Modal dan Promosi
                                                          Dinas Perindustrian dan Perdagangan
            dalam dan luar negeri
         2. Sosialisasi mekanisme dan prosedur ekspor     Badan Penanaman Modal dan Promosi
                                                          Dinas Perindustrian dan Perdagangan



10.4.1   Memfasilitasi Penyusunan standar mutu
                                                          Dinas Perindustrian dan Perdagangan
         pelayanan oleh asosiasi industri dan jasa


10.4.2   1. Menyederhanakan prosedur dan mekanisme
                                                          Dinas Perindustrian dan Perdagangan
            sistem perijinan usaha                        Dinas Koperasi dan UKM
         2. Melaksanakan penataan sistem pajak dan
            retribusi usaha                               Dinas Pendapatan Daerah




                                                                        LAMPIRAN E. Hal. 20
11.1.1   Meningkatkan peran daerah dalam kerjasama       BAPEDA, Asisten Pemerintahan
         yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan
         masyarakat dalam pembangunan


11.1.2   1. Memelihara dan mengamankan aset-aset         Asisten Administrasi
            strategis nasional dengan partisipasi
            masyarakat

                                                         Badan Kesatuan Bangsa dan
         2. Mensosialisasikan peraturan                  Perlindungan Masyarakat Daerah
            daerah/kebijakan bidang politik kepada
            masyarakat


                                                         BAPEDA, Asisten Pemerintahan
12.1.1   1. Meninjau kembali perda yang berkaitan
            dengan penataan ruang                        BAPEDA, Dinas Tata Ruang dan
                                                         Permukiman
         2. Menyusun standar dan kriteria penataan
         ruang


12.1.2   1. Menegakkan hukum dalam pengendalian          Asisten Pemerintahan, BAPEDALDA
            pemanfaatan sumberdaya alam dan LH           BAPEDA, BAPEDALDA
         2. Menyusun peraturan pengelolaan pesisir dan
            laut yang sesuai dengan kewenangan
            propinsi




                                                                         LAMPIRAN E. Hal. 21
12.2.1   1. Menyusun rencana pengembangan kawasan           Dinas Tata Ruang dan Permukiman
                                                            Badan Penanaman Modal dan Promosi
            andalan (rencana tindak dan profil investasi)
         2. Merevisi RTRWP Prop Jabar                       BAPEDA
         3. Menyusun RTR Kawasan Perbatasan antar           Dinas Tata Ruang dan Permukiman
            Propinsi
         4. Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi         BAPEDA, Dinas Tata Ruang dan
            Geografis dalam penataan ruang                  Permukiman
         5. Mengkaji dan menyusun rencana tindak
                                                            BAPEDA
            pengelolaan kawasan lindung
         6. Menginventarisasi Lahan Kritis dan lahan        BAPEDA, Dinas Pertanahan, Dinas
            tidur                                           Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas
                                                            Pertanian Tanaman Pangan,
                                                            DinasPeternakan
         7. Menyusun strategi pengelolaan lingkungan
                                                            BAPEDA, BAPEDALDA
            berwawasan pembangunan


12.2.2   Menyusun standar administrasi pertanahan           Badan Pertanahan Daerah




12.2.3   1. Merehabilitasi kawasan konservasi pesisir       Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas
            dan laut                                        Perikanan
         2. Menangani sedimentasi daerah aliran sungai
                                                            Bapedalda, Dinas Pengelolaan Sd Air
            (DAS) prioritas
         3. Merehabilitasi lahan kritis dan lahan tidur     Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas
                                                            Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman
                                                            Pangan

         4. Mengamankan dan melestarikan sumberdaya         Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
            air




                                                                           LAMPIRAN E. Hal. 22
         5. Memfasilitasi penyelesaian status lahan tidur   Badan Pertanahan Daerah
            dan ijin lokasi yang sudah habis masa
            berlakunya

12.2.4   1. Menyederhanakan dan menyempurnakan
            mekanisme dan kelembagaan perijinan             BAPEDA, Dinas Tata Ruang dan
                                                            Permukiman, Badan Pertanahan,
            pemanfaatan ruang                               Asisten Pemerintahan
         2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
                                                            Badan Diklta, Bapeda, Dinas Tata
            bagi pengelola perijinan pemanfaatan ruang      Ruang & Permukiman
         3. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan
            perijinan pemanfaatan ruang yang menjadi        Dinas Tata Ruang

            kewenangan propinsi.
         4. Mensosialisasikan mekanisme perijinan           Dinas Tata Ruang & Permukiman,
                                                            Badan Pertanahan
            pemanfaatan ruang
         5. Menyusun model penerapan insentif dan
            disinsentif dalam pemanfaatan ruang             BAPEDA, BALITBANGDA, Dinas Tata
                                                            Ruang & Permukiman, Badan
                                                            Pertanahan


12.2.5   1. Menyelenggarakan dialog penataan ruang          BAPEDA,
         2. Mensosialisasikan produk-produk rencana
            tata ruang                                      BAPEDA, Dinas Tata Ruang




12.2.6   1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi
                                                            Badan Diklat, Dinas Tata Ruang & Pem
            aparat pelaksana penataan ruang di kab/kota
         2. Menyelenggarakan forum koordinasi antara
            propinsi dengan kab/kota dalam penataan         BAPEDA, Dinas Tata Ruang dan Pem

            ruang




                                                                           LAMPIRAN E. Hal. 23
13.1.1   1. Mengkaji rencana pembangunan jalan tol       Dinas Bina Marga
         2. Meningkatkan fungsi pelabuhan laut Cirebon   Dinas Perhubungan
         3. Meningkatkan kerjasama pengelolaan
                                                         Dinas Perhubungan, Badan Sistem
            pelayanan pos dan telekomunikasi serta       Informasi dan Telematika, BAPEDA
            listrik
         4. Menciptakan kerjasama pengelolaan waduk-
            waduk bernilai strategis                     Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

         5. Mengamankan dan melestarikan sumberdaya
            air di kawasan Bopunjur dan Cekungan         Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
                                                         Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan
            Bandung
         6. Mengembangkan kerjasama dalam
            pembangunan sarana dan prasarana dasar       Dinas Tata Ruang dan Permukiman,
                                                         Asisten Pemerintahan
            lintas kab/kota yang bersumber dari dana
            luar negeri


13.1.2   1. Menginventarisasi aset-aset pemerintah       Asisten Pemerintahan, Badan
                                                         Penanaman Modal dan Promosi
            pusat yang dapat dikerjasamakan dalam
            penyertaan modal daerah
         2. Menyusun kebijaksanaan obligasi daerah       BAPEDA, Asisten Administrasi, Dinas
         3. Menggali sumber pembiayaan dari              Pendapatan
            pemerintah untuk pengelolaan kawasan-        Dinas Pendapatan, Asisten
            kawasan yang menjadi kepentingan nasional    Perekonomian



14.1.1   1. Mengidentifikasi kebutuhan akan pegawai      Asisten Administrasi

            berdasarkan keahlian
         2. Menyempurnakan mekanisme penilaian           Asisten Administrasi, Badan
                                                         Pengawasan Daerah.




                                                                         LAMPIRAN E. Hal. 24
            kinerja aparat
         3. Mengaplikasikan penilaian kinerja aparat     Seluruh Dinas/ Badan/ Lembaga
            secara periodik


14.1.2   1. Mengidentifikasi kebutuhan jabatan-jabatan
                                                         Asisten Administrasi
            fungsional
         2. Menyusun persyaratan jabatan fungsional      Asisten Administrasi
         3. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan    Badan Pendidikan dan Pelatihan
            fungsional

         4. Memfasilitasi kesempatan untuk               Asisten Administrasi
            meningkatkan pendidikan formal kejenjang
            yang lebih tinggi


14.1.3   1. Penegakan hukum terhadap UU No.28/2000.      Badan Pengawasan Daerah, Asisten
                                                         Pemerintahan
         2. Melaksanakan uji kemampuan dan kelayakan     Asisten Administrasi
            aparat
         3. Menyempurnakan sistem penghargaan dan        Asisten Administrasi, Badan
            sanksi bagi aparat                           Pengawasan Daerah


15.1.1   1. Menyelenggarakan forum komunikasi antara     BAPEDA, Asisten Pemerintahan

            pusat dan daerah
         2. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan           BAPEDA, Asisten Pemerintahan
            perundang-undangan
         3. Menyampaikan masukan kepada pemerintah       BAPEDA, Asisten Pemerintahan
            untuk penyempurnaan peraturan perundang-
            undangan




                                                                         LAMPIRAN E. Hal. 25
15.1.2   1. Menyusun rancangan peraturan daerah                                                    Asisten Pemerintahan

            tentang pola dan mekanisme kemitraan
            antar pusat dan daerah serta antara
            eksekutif dan legislatif.
         2. Meningkatkan efektivitas forum konsultasi                                              Asisten Pemerintahan
            secara berkala


         3. Mengembangkan jaringan komunikasi
            berbasiskan teknologi informasi                                                        Badan Sistem Informasi dan
                                                                                                   Telematikan



15.1.3   1. Mengevaluasi struktur organisasi dan tata                                              Asisten Administrasi

            kerja ( SOTK ) Pemerintah Daerah
         2. Menyempurnakan struktur organisasi dan                                                 Asisten Administrasi
            tata kerja pemerintah propinsi
         3. Menyusun pedoman untuk penyelenggaraan
            administrasi pemerintah propinsi                                                       Asisten Administrasi

         4. Menyelenggarakan rapat pimpinan dinas,
            badan dan lembaga secara periodik                                                      BAPEDA, dan seluruh Dinas/ Badan/
                                                                                                   Lembaga


Keterangan : 1. Membaca Nomor, mis 15.1.3 berarti strategi nomor 15, kebijaksanaan nomor 1 dan program nomor 3
             2. Tahun 2004 dan 2005 adalah prememory (PM)




                                                                                                                   LAMPIRAN E. Hal. 26
                                           LAMPIRAN
                            URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2001

  NO                        KEGIATAN                                                    PELAKSANA

1.1.1
        1. Menetapkan indikator kinerja eksekutif              Asisten Pemerintahan, Asisten Administrasi, Badan Pengawasan
                                                               Daerah
        2. Menyusun dan menyampaikan laporan                   Seluruh Asisten dan Biro di Setda, sekretariat DPRD, Dinas, Badan,
           akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan          Lembaga,
           secara berkala

1.1.2
        1. Memfasilitasi peran dan fungsi DPRD sebagai         Asisten Pemerintahan, Sekretariat DPRD
           lembaga legistlatif daerah;
        2. Membangun kemitraan yang serasi antara              Asisten Pemerintahan, Bapeda, Asisten Administrasi
           legislatif dan eksekutif

1.1.3
        1. Memfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai   Badan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan
           politik, LSM dan organisasi kemasyarakatan          Perlindungan Masyarakat Daerah
           lainnya;                                            Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah
        2. Memfasilitasi penyiapan partai politik untuk
           mengikuti pemilihan umum.

1.1.4   1. Memfasilitasi pengembangan kemandirian dan
                                                               Asisten Administrasi
           kebebasan pers
        2. Memfasilitasi media interaktif dalam pelak-         Asisten Pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa & Perlindungan
                                                               Masyarakat daerah
           sanaan pendidikan dan partisipasi politik




                                                                                                                    LAMPIRAN E. Hal.   1
1.1.5   1. Mensosialisasikan peraturan perundang-
           undangan mengenai HAM kepada aparatur                Asisten Pemerintahan, Badan Koordinasi Wilayah
           pemerintah daerah, partai politik dan organisasi
           kemasyarakatan;                                      Asisten Pemerintahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah
        2. Memperbarui produk-produk hukum daerah yang
           tidak sesuai dengan penegakan HAM;


2.1.2   Menegakkan hukum dalam penyelesaian konflik di          Badan Pengawasan Daerah, Dinas Polisi Pamong Praja
        masyarakat.
3.1.2   Mendukung upaya peningkatan kualitas kehidupan          Asisten Kesos, Dinas Pendidikan, Badan DIKLAT, Badan
                                                                Pemberdayaan Masyarakat
        beragama.

3.2.1   Memfasilitasi terselenggaranya dialog inter dan antar   Asisten Kesejahteraan Sosial,
        umat beragama

3.3.1   1. Menyusun penelitian dan pengkajian bahasa dan        Balitbangda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan,
           budaya daerah                                        Asisten Kesos
        2. Melaksanakan penataran tatakrama budaya              Badan Pemberdayaan Masyarakat
           daerah
        3. Mendukung terlaksananya pendidikan dan
           pelatihan seniman dan budayawan dalam                Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
           mengembangkan serta melestarikan budaya
           daerah.
        4. Menumbuhkembangkan budaya daerah melalui             Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
           berbagai media




                                                                                                                    LAMPIRAN E. Hal.   2
3.3.2   1. Meneliti dan mengkaji sejarah dan nilai-nilai     Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balitbangda
           tradisional.
                                                             Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
        2. Memelihara dan melestarikan sejarah dan nilai
           tradisional.


3.3.3   Memelihara museum propinsi dan melestarikan          Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Kebudayaan dan
                                                             Pariwisata, Asisten Administrasi
        benda peninggalan sejarah kepurbakalaan




3.3.4   1. Mengembangkan perpustakaan umum dan               Dinas Pendidikan, Asisten Kesos
           perpustakaan keliling.
        2. Mendorong tersedianya sarana dan prasarana        Dinas Pendidikan, Asisten Kesos
           perpustakaan


4.1.1   1. Memotivasi berkembangnya semangat kerja keras     Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Masyarakat
           dan semangat bersaing untuk menumbuhkan
           kreativitas dan prestasi yang tinggi
        2. Memfasilitasi kegiatan yang membangkitkan sikap   Dinas Sosial
           kepedulian sosial.
        3. Memfasilitasi partisipasi kelompok masyarakat     Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial
           dalam pembangunan.




                                                                                                             LAMPIRAN E. Hal.   3
4.2.1   1. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang dapat   Asisten Pemerintahan, Badan Penanaman Modal dan Promosi
           dikerjasamakan antara pemerintah, swasta dan
           masyarakat.
        2. Menyusun kajian pola kerjasama dan kemitraan     Asisten Pemerintahan, Badan Penanaman Modal, Balitbangda
           pemerintah, swasta dan masyarakat.
        3. Melaksanakan kerjasama dan kemitraan             Asisten Pemerintahan, Badan Penanaman Modal
           pemerintah, swasta dan masyarakat

                                                            Bapeda, Bappedalda, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas
5.1.1   Inventarisasi dan penaksiran potensi dan            Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Pengelolaan
        produktivitas SDA dan LH.                           Sumberdaya Air, Dinas Pertambangan dan Energi, Asisten
                                                            Perekonomian, Balitbangda




5.1.2   1. Memfasilitasi pelaksanaan “Cleaner Production”   Bappedalda
           (produksi yang lebih bersih)
        2. Memasyarakatkan program sertifikasi lingkungan   Bappedalda
           (ISO 14000 dan Ecolabelling)



5.1.3   1. Memfasilitasi penanganan lahan kritis terutama   Dinas Kehutanan, Bapeda
           kawasan berfungsi lindung
                                                            Dinas Kehutanan, Bapeda
        2. Menyusun pedoman perlindungan dan
           pemanfaatan keanekaragaman hayati




                                                                                                              LAMPIRAN E. Hal.   4
5.1.4   1. Memasyarakatkan penggunaan teknologi ramah        Bappedalda
           lingkungan
        2. Menetapkan indeks baku mutu lingkungan            Balitbangda, Bappedalda
        3. Melaksanakan pemantauan terhadap berbagai
           kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah      Bappedalda

           B3


5.2.1   1. Mengidentifikasi potensi keuangan daerah.         Bapeda, Dinas Pendapatan, Asisten Perekonomian

        2. Melaksanakan pengkajian kemampuan                 Bapeda, Asisten Perekonomian, Dinas Pendapatan, Balitbangda
           perusahaan daerah
                                                             Dinas Pendapatan
        3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi
           pendapatan daerah.



5.2.2   1. Melibatkan peran serta masyarakat dalam           Asisten Perekonomian, Badan Penanaman Modal dan Promosi
           menciptaan suasana kondusif untuk investasi
        2. Memfasilitasi hubungan harmonis antara investor   Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja &
           dan pekerja                                       Transmigrasi


                                                             Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Badan Penanaman Modal,
5.2.3   1. Menyediakan sarana dan prasarana promosi          Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan
                                                             Perdagangan

                                                             Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Perekonomian, Badan
5.2.4   Menyebarluaskan informasi peluang pasar dan          Sistem Informasi dan Telematika
        komoditas



                                                                                                                LAMPIRAN E. Hal.   5
6.1.1   1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
                                                            Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman
           prasarana pendidikan
        2. Meningkatan kinerja guru disertai peningkatan    Dinas Pendidikan, Asisten Kesos
           kesejahteraannya
        3. Mengkaji bidang pendidikan menengah dlm          Dinas Pendidikan, Bapeda, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
           rangka persiapan memasuki pasar kerja.
        4. Memberikan bantuan dan kemudahan fasilitas       Asisten Kesos, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
           bagi siswa dan mahasiswa tidak mampu dan
           berprestasi
        5. Meningkatkan minat baca tulis bagi siswa dan     Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
           mahasiswa
        6. Mengembangkan sistem informasi pendidikan        Dinas Pendidikan, Badan Sistem Informasi dan Telematika, Bapeda




6.1.2   1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan   Dinas Pendidikan
           luar biasa dan luar sekolah.
        2. Menyelenggarakan Program Kejar Paket A, B dan    Dinas Pendidikan
           Kelompok Belajar Usaha (KBU)
        3. Mendorong penyelenggaraan lembaga pendidikan
           luar sekolah, keagamaan dan keterampilan         Dinas Pendidikan, Asisten Kesos



6.1.3   1. Menyusun pedoman penyuluhan dan kampanye         Dinas Kesehatan
           kesehatan
        2. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana       Dinas Kesehatan
           rumah sakit khusus




                                                                                                                LAMPIRAN E. Hal.   6
        3. Mengembangkan sistem informasi kesehatan            Dinas Kesehatan, Badan Sistem Informasi dan Telematika, Bapeda

        4. Menyusun sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi   Dinas Kesehatan, Balitbangda



6.1.4   1. Menempatkan tenaga kesehatan pada                   Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           wilayah yang kekurangan tenaga medis
                                                               Dinas Kesehatan, Badan Diklat
        2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
           tenaga medis


6.1.5   Mencegah dan memberantas penyakit serta kejadian       Dinas Kesehatan
        luar biasa (KLB)



6.1.6   Mengawasi kualitas serta keamanan obat, makanan,       Dinas Kesehatan, Asisten Kesos
        dan kosmetika.


6.2.1   1. Meningkatkan kualitas dan efisiensi pelatihan       Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           tenaga kerja.
        2. Meningkatkan peran swasta dalam                     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
           penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja di
           lingkungannya.
        3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan.                     Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
        4. Meningkatkan penyebaran dan mendayagunakan
                                                               Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           tenaga kerja ( AKAD ; AKAN ).
        5. Mengembangkan sistem informasi tenaga kerja.        Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Sistem Informasi dan
                                                               Telematika




                                                                                                                  LAMPIRAN E. Hal.   7
6.2.2   Menyusun pedoman dan rencana kebijakan              Dinas Tenaga Kerja, Balitbangda, Bapeda

        penanganan purna kerja

6.2.3   1. Menyusun rencana kebijakan upah minimum          Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bapeda
           propinsi (UMP ).
        2. Meningkatkan fungsi lembaga ketenagakerjaan
                                                            Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           (Tripartit ).
        3. Melaksanakan pengawasan dan penegakan
           hukum/peraturan ketenagakerjaan                  Badan Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja


6.3     1. Membuat sistem informasi riset dan teknologi     Badan Sistem Informasi dan Telematika, Balitbangda.
        2. Memfasilitasi pemberian bantuan teknis dari
                                                            Balitbangda
           lembaga/badan litbang/perguruan tinggi kepada
           masyarakat dan dunia usaha


7.1.1   1. Menyusun standarisasi dan sertifikasi tenaga     Balitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           kerja produktif
        2. Memfasilitasi kerjasama pelatihan antara balai   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
           latihan kerja dengan swasta


7.1.2   1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam      Dinas Pertanian tanaman pangan, Dinas Peternakan, Dinas
           potensial.                                       Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pengelolaan
                                                            Sumberdaya Air, Dinas Pertambangan dan Energi

        2. Sertifikasi dan standarisasi bahan baku.         Balitbangda dan Dinas terkait
        3. Memasyarakatkan penggunaan bahan baku lokal
                                                            Dinas Perindustrian dan perdagangan
        4. Menyusun profil potensi ekonomi daerah
                                                            Badan Penanaman Modal dan Promosi




                                                                                                                  LAMPIRAN E. Hal.   8
7.1.3   Menyelenggarakan pelatihan teknologi tepat guna        Balitbangda, Badan Diklat




7.1.4   1. Memasyarakatkan budidaya komoditas unggulan         Dinas Pertanian Tanaman Pangan
           pertanian
        2. Menentukan dan menetapkan kawasan sentra            Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bapeda
           produksi
        3. Memfasilitasi akses petani terhadap faktor          Dinas Pertanian Tanaman Pangan,
           produksi pertanian.
        4. Memfasilitasi peran kelembagaan pendukung           Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan
           agribisnis
        5. Menyediakan media keterkaitan antar                 Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bapeda, Asisten Perekonomian
           stakeholders agribsnis
        6. Membangun sistem informasi agribisnis               Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Bapeda, Badan Sisfo dan
                                                               Telematika

        7. Memberantas dan menanggulangi hama dan              Dinas Pertanian Tanaman Pangan
           penyakit                                            Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perindustrian dan
        8. Memfasilitasi pemasaran hasil pertanian             Perdagangan


        9. Mengembangkan sarana dan prasarana                  Dinas Pertanian Tanaman Pangan
            pertanian.
        10. Mengembangkan dan menerapkan teknologi             Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Balitbangda
            pertanian
        11. Melaksananakan pengaturan, pengawasan dan          Dinas Pertanian Tanaman Pangan
            peredaran benih/bibit,pestisida dan obat-obatan.




                                                                                                                 LAMPIRAN E. Hal.   9
7.1.5   1. Melaksanakan pembinaan manajemen dan
                                                             Dinas Perkebunan
           budidaya perkebunan rakyat.
        2. Memfasilitasi bantuan peremajaan dan
           rehabilitasi lahan perkebunan rakyat.             Dinas Perkebunan

        3. Melibatkan peran serta masyarakat/ swasta
           dalam usaha perkebunan dan kehutanan              Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan
        4. Memberantas dan menanggulangi hama dan
           penyakit tanaman perkebunan                       Dinas Perkebunan
        5. Memfasilitasi pemasaran hasil perkebunan dan      Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perindustrian dan
           kehutanan                                         Perdagangan
        6. Memfasilitasi forum temu usaha agribisnis
                                                             Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Bapeda, Asisten Perekonomian
           perkebunan dan kehutanan


7.1.6   1. Memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan     Dinas Perikanan,
           perikanan dan budidaya laut.
        2. Memberantas dan menanggulangi hama dan            Dinas Perikanan
           penyakit perikanan darat.
        3. Mensosialisasikan peningkatan kualitas produk     Dinas Perikanan
           dan pemrosesan
        4. Memfasiltasi forum temu usaha antar nelayan dan   Dinas Perikanan, Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah,
           investor                                          Bapeda, Asisten Perekonomian


        5. Mensosialisasikan teknologi penangkapan ikan
           dan budidaya laut                                 Dinas Perikanan

        6. Pemberian stimulasi sarana dan prasarana          Dinas Perikanan
           perikanan
        7. Memberikan pelayanan izin usaha pembudidayaan     Dinas Perikanan




                                                                                                                LAMPIRAN E. Hal. 10
           dan penangkapan ikan pada perairan laut di
           wilayah laut kewenangan Propinsi.
        8. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan
                                                            Dinas Perikanan, Badan Pengawasan Daerah
           sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan
           Propinsi.


7.1.7   1. Melaksanakan penelitian potensi dan pengkajian
           manajemen pertambangan                           Dinas Pertambangan dan Energi


        2. Promosi produk-produk unggulan pertambangan      Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Penanaman Modal dan
                                                            Promosi



7.1.8   1. Mempromosikan produk pariwisata ke luar          Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Penanaman Modal dan
                                                            Promosi
           negeri.
        2. Menyediakan bahan promosi pariwisata             Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
        3. Mengkaji peluang pasar pariwisata                Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Balitbangda
        4. Menyusun dan mensosialisasikan standar
           pelayanan wisata                                 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata




7.2.1   1. Membangun dan memelihara sarana dan              Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

           prasarana pengairan
        2. Memelihara dan membangun sarana dan
           prasarana kelautan                               Dinas Perikanan
        3. Merehabilitasi dan memelihara jalan dan          Dinas Bina Marga
           jembatan




                                                                                                            LAMPIRAN E. Hal. 11
7.2.2   1. Memfasilitasi promosi produk industri manufaktur   Dinas perindustrian & perdagangan, Badan Penanaman Modal dan
                                                              Promosi
           di dalam negeri maupun luar negeri
        2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana      Dinas Tata Ruang dan Permukiman
                                                              Dinas perindustrian & perdagangan, Badan Penanaman Modal dan
           promosi produk industri manufaktur                 Promosi

7.2.3   1. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur ekspor
                                                              Badan Penanaman Modal dan Promosi
           bagi para pengusaha
        2. Menjalin kerjasama perdagangan dengan luar         Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian, Dinas Perindustrian &
           negeri                                             Perdagangan, Badan Penanaman Modal dan Promosi




7.3.1    Memfasilitasi pemberian kredit perbankan dan non     Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Asisten Perekonomian
         perbankan bagi usaha kecil dan menengah serta
         koperasi.



7.4.1   Mengkaji dan menyempurnakan sistem informasi          Badan Penanaman Modal dan Promosi

        pasar yang ada



7.4.2   1. Mensosialisasikan mekanisme penyaluran kredit
                                                              Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
           perbankan.
        2. Mengidentifikasi alokasi kredit usaha kecil dan    Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
           menengah




                                                                                                                  LAMPIRAN E. Hal. 12
7.4.3   1. Mengkaji dan menyusun peraturan untuk           Asisten Perekonomian, Asisten Perekonomian

           mendukung kegiatan lembaga pengelola kegiatan
           ekonomi
        2. Meningkatkan kemampuan organisasi/              Asisten Perekonomian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
           kelembagaan pelaku ekonomi



8.1.1   1. Membentuk forum Kerjasama antar stakeholder     Asisten Perekonomian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
        2. Menyederhanakan mekanisme pelayanan kredit
                                                           Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Asisten Perekonomian
           usaha

8.1.2   Memfasilitasi pembentukan asosiasi industri jasa   Dinas Industri dan Perdagangan




8.1.3   Memanfaatkan teknologi tepat guna kelautan         Dinas Perikanan, Balitbangda




8.1.4   1. Melakukan kerjasama dengan DKI dalam            Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Asisten Pemerintahan

           penyediaan air baku
        2. Memfasilitasi penyediaan air bersih             Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Asisten Pemerintahan
           antar kab/kota


8.1.6   Mendorong investor untuk pengembangan pelabuhan    Badan Penanaman Modal dan Promosi, Dinas Perhubungan
        laut.




                                                                                                             LAMPIRAN E. Hal. 13
8.2.1   1. Menyebarluaskan informasi/ peluang komoditas      Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan sisfo dan Telematika
           unggulan
        2. Memfasilitasi promosi produk komoditas unggulan   Badan Penanaman Modal dan Promosi
           di dalam dan luar negeri


8.2.2   1. Membangun sistem informasi pasar dan jaringan     Badan Penanaman Modal dan Promosi, Bapeda
                                                             Badan Sistem Informasi dan Telematika
           usaha.
        2. Mensosialisasikan sistem jaringan pasar.          Badan Penanaman Modal dan Promosi, Dinas Perindustrian &
                                                             Perdagangan, Badan Sistem Informasi dan Telematika



9.1.1   1. Melakukan evaluasi dan pengkajian jenis usaha     BAPEDA, Asisten Perekonomian
           perekonomian antar sektor, komoditas dan
           pelaku kerjasama
        2. Menyusun pola kerjasama usaha perekonomian        BAPEDA, Asisten Perekonomian, Asisten Administrasi
           antar sektor, komoditas dan pelaku
        3. Memfasilitasi para pelaku kegiatan ekonomi        BAPEDA, Asisten Perekonomian, Asisten Administrasi
           dalam mengembangkan kerja sama
           perekonomian antar sektor, komoditas dan pelaku


9.1.2   Mengadakan forum koordinasi secara reguler antar     BAPEDA, Asisten Perekonomian
        lembaga dan pelaku ekonomi.


9.2.2   Mengadakan pelatihan manajemen wirausaha             Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan diklat




                                                                                                                  LAMPIRAN E. Hal. 14
9.2.3    Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan
         Lembaga Penelitian dalam pengembangan produksi        Balitbangda, Dinas Teknis



9.2.4    Meningkatkan penerapan teknologi tepat     guna       Balitbangda , Dinas Teknis



9.3.1    1. Melakukan kerjasama teknologi dengan negara        Balitbangda, Asisten Pemerintahan
            maju
         2. Memfasilitasi pelatihan teknologi                  Balitbangda, Badan Diklat
         3. Mendorong transformasi dan inovasi teknologi       Balitbangda




9.3.2    Melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen       Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Diklat

         kelembagaan permodalan non perbankan


10.1.1   1. Melaksanakan kerjasama antara pemerintah dan       Asisten Pemerintahan, Badan Penanaman Modal dan Promosi
            swasta dalam dan luar negeri

         2. Melaksanakan kerjasama antara pemerintah           Asisten Pemerintahan, Badan Penanaman Modal dan Promosi,
            propinsi dengan pemerintah pusat serta kab./kota   Bapeda
         3. Mensosialisasikan standar dan quality control      Badan Penanaman Modal dan Promosi, Dinas Perindustrian &
            produksi ekspor kepada masyarakat dan dunia        Perdagangan
            usaha.




                                                                                                                  LAMPIRAN E. Hal. 15
10.1.2   Swastanisasi sekolah kejuruan dan balai-balai
                                                             Dinas Pendidikan
         pelatihan



10.1.3   Memfasilitasi berkembangnya infrastruktur
                                                             Asisten Perekonomian, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
         kelembagaan non perbankan


10.1.4   Menata peraturan, mekanisme dan pengawasan          Badan Penanaman Modal dan Promosi, Dinas Perindustrian &
         investasi.                                          Perdagangan



10.2.1   1. Menyelenggarakan pendidikan profesional bagi     Badan Pendidikan dan Pelatihan
            aparat
         2. Mengikutsertakan masyarakat dalam penetapan      BAPEDA, Dinas Teknis
            kebijakan publik dan perijinan
         3. Menerapkan akuntabilitas kinerja instansi
                                                             DINAS, BADAN, LEMBAGA
            pemerintah daerah


                                                             Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10.3.1   Sosialisasi sistem informasi pasar perdagangan


10.3.2   1. Memfasilitasi promosi produk industri di dalam   Badan Penanaman Modal dan Promosi
                                                             Dinas Perindustrian dan Perdagangan
            dan luar negeri
         2. Sosialisasi mekanisme dan prosedur ekspor        Badan Penanaman Modal dan Promosi
                                                             Dinas Perindustrian dan Perdagangan




                                                                                                               LAMPIRAN E. Hal. 16
10.4.1   Memfasilitasi Penyusunan standar mutu pelayanan
                                                               Dinas Perindustrian dan Perdagangan
         oleh asosiasi industri dan jasa


11.1.1   Meningkatkan peran daerah dalam kerjasama yang
         dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat      BAPEDA, Asisten Pemerintahan
         dalam pembangunan


11.1.2   1. Memelihara dan mengamankan aset-aset
                                                               Asisten Administrasi
            strategis nasional dengan partisipasi masyarakat


         2. Mensosialisasikan peraturan daerah/kebijakan
            bidang politik kepada masyarakat                   Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah




12.1.1   1. Meninjau kembali perda yang berkaitan dengan       BAPEDA, Asisten Pemerintahan

            penataan ruang
         2. Menyusun standar dan kriteria penataan ruang       BAPEDA, Dinas Tata Ruang dan Permukiman




12.1.2   1. Menegakkan hukum dalam pengendalian                Asisten Pemerintahan, BAPEDALDA

            pemanfaatan sumberdaya alam dan LH
         2. Menyusun peraturan pengelolaan pesisir dan laut    BAPEDA, BAPEDALDA
            yang sesuai dengan kewenangan propinsi




                                                                                                               LAMPIRAN E. Hal. 17
12.2.1   1. Merevisi RTRWP Prop Jabar                              BAPEDA

         2. Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi                Dinas Tata Ruang dan Permukiman,
            Geografis dalam penataan ruang                         BAPEDA
         3. Mengkaji dan menyusun rencana tindak                   BAPEDA
            pengelolaan kawasan lindung
         4. Menginventarisasi Lahan Kritis dan lahan tidur         BAPEDA, Badan Pertanahan Derah, Dinas Kehutanan, Dinas

         5. Menyusun strategi pengelolaan lingkungan               Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan
            berwawasan pembangunan                                 BAPEDA, BAPEDALDA




12.2.3   1.   Merehabilitasi kawasan konservasi pesisir dan laut   Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan

         2.   Merehabilitasi lahan kritis dan lahan tidur          Bapedalda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian
         3.   Mengamankan dan melestarikan sumberdaya air          Tanaman Pangan
                                                                   Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
         4.   Memfasilitasi penyelesaian status lahan tidur dan
              ijin lokasi yang sudah habis masa berlakunya         Badan Pertanahan Daerah


12.2.4   Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi
         pengelola perijinan pemanfaatan ruang                     Badan Pendidikan dan Pelatihan, Bapeda, Dinas Tata Ruang dan
                                                                   Permukiman




12.2.5   Menyelenggarakan dialog penataan ruang                    BAPEDA,




12.2.6   1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi             Badan Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman

            aparat pelaksana penataan ruang di kab/kota
         2. Menyelenggarakan forum koordinasi antara               BAPEDA, Dinas Tata Ruang dan Permukiman
            propinsi dengan kab/kota dalam penataan ruang




                                                                                                                      LAMPIRAN E. Hal. 18
13.1.1   1. Mengkaji rencana pembangunan jalan tol            Dinas Bina Marga
         2. Meningkatkan fungsi pelabuhan laut Cirebon        Dinas Perhubungan
         3. Meningkatkan kerjasama pengelolaan pelayanan
                                                              Dinas Perhubungan, Badan Sistem Informasi dan Telematika,
            pos dan telekomunikasi serta listrik              BAPEDA
         4. Menciptakan kerjasama pengelolaan waduk-
            waduk bernilai strategis                          Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
         5. Mengamankan dan melestarikan sumberdaya air       Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kehutanan, Dinas
            di kawasan Bopunjur dan Cekungan Bandung          Perkebunan
         6. Mengembangkan kerjasama dalam pembangunan         Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Asisten Pemerintahan
            sarana dan prasarana dasar lintas kab/kota yang
            bersumber dari dana luar negeri


13.1.2   Menggali sumber pembiayaan dari pemerintah untuk     BAPEDA, Dinas Pendapatan Daerah, Asisten Perekonomian
         pengelolaan kawasan-kawasan yang menjadi
         kepentingan nasional

14.1.1   1. Mengidentifikasi kebutuhan akan pegawai           Asisten Administrasi

            berdasarkan keahlian
         2. Menyempurnakan mekanisme penilaian kinerja        Asisten Administrasi, Badan Pengawasan Daerah.
            aparat
         3. Mengaplikasikan penilaian kinerja aparat secara   Seluruh Dinas/ Badan/ Lembaga
            periodik

14.1.2   1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan         Badan Pendidikan dan Pelatihan
            fungsional
         2. Memfasilitasi kesempatan untuk meningkatkan
                                                              Asisten Administrasi
            pendidikan formal kejenjang yang lebih tinggi




                                                                                                                 LAMPIRAN E. Hal. 19
14.1.3   1. Penegakan hukum terhadap UU No.28/2000.              Badan Pengawasan Daerah, Asisten Pemerintahan

         2. Melaksanakan uji kemampuan dan kelayakan             Asisten Administrasi
            aparat
         3. Menyempurnakan sistem penghargaan dan sanksi         Asisten Administrasi, Badan Pengawasan Daerah
            bagi aparat

15.1.1   1. Menyelenggarakan forum komunikasi antara              BAPEDA, Asisten Pemerintahan

            pusat dan daerah


15.1.2   1. Meningkatkan efektivitas forum konsultasi secara     Asisten Pemerintahan
            berkala


         2. Mengembangkan jaringan komunikasi
            berbasiskan teknologi informasi                      Badan Sistem Informasi dan Telematika




15.1.3   1. Mengevaluasi struktur organisasi dan tata kerja      Asisten Administrasi

            ( SOTK ) Pemerintah Daerah
         2. Menyelenggarakan rapat pimpinan dinas, badan
                                                                 BAPEDA, dan seluruh Dinas/ Badan/ Lembaga
            dan lembaga secara periodik


Keterangan : 1. Membaca Nomor, mis 15.1.3 berarti strategi nomor 15, kebijaksanaan nomor 1 dan program nomor 3
             2. Tahun 2004 dan 2005 adalah prememory (PM)




                                                                                                                 LAMPIRAN E. Hal. 20
                                                                      LAMPIRAN D
                                                  MATRIK STRATEGI (KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN)

             STRATEGI                               KEBIJAKAN                            PROGRAM                                   KEGIATAN

1.   Meningkatkan Kualitas Demokrasi      Meningkatkan efektivitas kinerja   1.   Pengembangan akuntabilitas          1.   Menetapkan indikator kinerja
     untuk Mempercepat Proses Reformasi   lembaga-lembaga demokrasi.              penyelenggaraan pemerintahan;            eksekutif
     di segala Bidang                                                                                                 2.   Menyusun dan menyampaikan laporan
                                                                                                                           akuntabilitas penyelenggaraan
                                                                                                                           pemerintahan secara berkala;

                                                                             2.   Peningkatan kemampuan               1.   Memfasilitasi peran dan fungsi DPRD
                                                                                  kelembagaan legislatif.                  sebagai lembaga legistlatif daerah;
                                                                                                                      2.   Membangun kemitraan yang serasi
                                                                                                                           antara legislatif dan eksekutif

                                                                             3.   Peningkatan kemampuan               1.   Memfasilitasi peningkatan peran dan
                                                                                  kelembagaan organisasi politik,          fungsi partai politik, LSM dan
                                                                                  LSM dan organisasi kemasyarakatan        organisasi kemasyarakatan lainnya;
                                                                                  lainnya;                            2.   Memfasilitasi penyiapan partai politik
                                                                                                                           untuk mengikuti pemilihan umum.
                                                                                                                      3.   Memfasilitasi pengembangan lembaga
                                                                                                                           pemantau kinerja partai politik;

                                                                             4.   Penguatan Pers dan media massa      1.   Memfasilitasi pengembangan
                                                                                  yang bebas;                              kemandirian dan kebebasan pers;
                                                                                                                      2.   Memfasilitasi media interaktif dalam
                                                                                                                           pelaksanaan pendidikan dan
                                                                                                                           partisipasi politik;

                                                                             5.   Penegakan Hak Asasi Manusia;        1.   Mensosialisasikan peraturan
                                                                                                                           perundang-undangan mengenai HAM
                                                                                                                           kepada aparatur pemerintah daerah,
                                                                                                                           partai politik dan organisasi
                                                                                                                           kemasyarakatan;
                                                                                                                      2.   Memperbarui produk-produk hukum
                                                                                                                           daerah yang tidak sesuai dengan
                                                                                                                           penegakan HAM;




                                                                                                                                                                    1
             STRATEGI                                     KEBIJAKAN                                     PROGRAM                                    KEGIATAN
                                                                                                                                     3.   Memfasilitasi peran lembaga-lembaga
                                                                                                                                          advokasi HAM di daerah
                                                                                                                                     4.   Menerbitkan indeks penegakan HAM
                                                                                                                                          secara berkala.


2. Memantapkan kewaspadaan terhadap            Meningkatkan stabilitas pelaksanaan        1. Pemeliharaan ketentraman dan            Mensosialisasikan peraturan mengenai
   nilai-nilai yang merusak demokrasi          demokrasi di daerah                              ketertiban umum serta perlindungan   ketentraman dan ketertiban umum serta
                                                                                                masyarakat                           perlindungan masyarakat


                                                                                          2.    Penguatan kesadaran politik          1.   Menguatkan sinergi antara lembaga
                                                                                                masyarakat dalam kehidupan                eksekutif dengan legislatif sebagai
                                                                                                demokrasi.                                media pendidikan politik masyarakat

                                                                                                                                     2.   Menegakkan hukum dalam
                                                                                                                                          penyelesaian konflik di masyarakat.


3. Mempertahankan nilai-nilai agama            1.   Meningkatkan pemahaman dan            1.    Mendorong berkembangnya              Memfasilitasi penyempurnaan sistem,
    dan budaya luhur masyarakat Jawa                pengamalan kehidupan beragama.              kehidupan beragama baik individu     kelembagaan dan dakwah agama.
    Barat (religius, silih asih, silih asah,                                                    maupun kelompok masyarakat.
    silih asuh) untuk mengantisipasi
    masuknya budaya dari luar yang
    dapat mempengaruhi budaya daerah                                                      2.    Mendukung terlaksananya              Mendukung upaya peningkatan kualitas
                                                                                                peningkatan kualitas kehidupan       kehidupan beragama.
                                                                                                beragama.



                                               2.   Mengembangkan wawasan dan                  Peningkatan kesadaran kerukunan       Memfasilitasi terselenggaranya dialog inter
                                                    pemahaman kerukunan hidup                  antar umat beragama                   dan antar umat beragama.
                                                    beragama.

                                               3.   Mengembangkan bahasa, budaya          1.    Pengembangan bahasa dan budaya       1.   Menyusun penelitian dan pengkajian
                                                    daerah, dan nilai-nilai tradisional         daerah.                                   bahasa dan budaya daerah
                                                    yang positif                                                                     2.   Melaksanakan penataran atikan
                                                                                                                                          tatakrama budaya daerah


                                                                                                                                                                                   2
            STRATEGI                                KEBIJAKAN                                PROGRAM                                 KEGIATAN
                                                                                                                        3.   Mengkaji aspek-aspek budaya yang
                                                                                                                             perlu dikembangkan untuk menemukan
                                                                                                                             puncak-puncak kebudayaan daerah
                                                                                                                             yang bermanfaat bagi pengembangan
                                                                                                                             budaya nasional.
                                                                                                                        4.   Mendukung terlaksananya pendidikan
                                                                                                                             dan pelatihan para seniman dan
                                                                                                                             budayawan dalam mengem-bangkan
                                                                                                                             dan melestarikan budaya daerah.
                                                                                                                        5.   Menumbuhkembangkan budaya daerah
                                                                                                                             melalui berbagai media
                                                                                                                        6.   Menyusun format dan formula kesenian
                                                                                                                             yang memiliki nilai jual.
                                                                                                                        7.   Menyusun konsep dan kemasan
                                                                                                                             manajemen tontonan.


                                                                                2. Pengkajian sejarah dan nilai-nilai   1.   Meneliti dan mengkaji sejarah dan
                                                                                   tradisional.                              nilai-nilai tradisional.
                                                                                                                        2.   Memelihara dan melestarikan sejarah
                                                                                                                             dan nilai tradisional.


                                                                                3. Pengembangan museum dan suaka        Memelihara museum propinsi dan
                                                                                   peninggalan sejarah                  melestarian benda peninggalan sejarah
                                                                                                                        kepurbakalaan


                                                                                4. Penumbuhan budaya membaca pada       1.   Mengembangkan perpustakaan umum
                                                                                   masyarakat                                dan perpustakaan keliling.
                                                                                                                        2.   Mendorong tersedianya sarana dan
                                                                                                                             prasarana perpustakaan


4. Memperkuat jaringan kerja              1.   Meningkattkan kepedulian antar   Pengembangan budaya gotong royong       1.   Mensosialisasikan budaya gotong
   (networking) antar warga Jabar untuk        sesama masyarakat Jawa Barat                                                  royong untuk meningkatkan kepedulian
   meningkatkan daya saing dan                                                                                               antar masyarakat Jawa Barat.
   mengembangkan kerjasama dengan
   pihak luar


                                                                                                                                                                    3
            STRATEGI                               KEBIJAKAN                                PROGRAM                                   KEGIATAN

                                                                                                                         3.   Memotivasi berkembangnya semangat
                                                                                                                              kerja keras dan semangat bersaing
                                                                                                                              untuk menumbuhkan kreativitas dan
                                                                                                                              prestasi yang tinggi.
                                                                                                                         4.   Memfasilitasi kegiatan yang
                                                                                                                              membangkitkan sikap kepedulian
                                                                                                                              sosial.
                                                                                                                         5.   Memfasilitasi partisipasi kelompok
                                                                                                                              masyarakat dalam pembangunan


                                        2.   Pengembangan pola kemitraan         Pengembangan model kemitraan            1.   Menyusun kajian pola kerjasama dan
                                             pemerintah, swasta dan masyarakat                                                kemitraan pemerintah, swasta dan
                                                                                                                              masyarakat.
                                                                                                                         2.   Menginventarisasi kegiatan-kegiatan
                                                                                                                              yang dapat dikerja-samakan antara
                                                                                                                              pemerintah swasta dan masyarakat.
                                                                                                                         3.   Melaksanakan kerjasama dan
                                                                                                                              kemitraan pemerintah, swasta dan
                                                                                                                              masyarakat


5. Memanfaatkan keunggulan              1.   Meningkatkan kualitas               1.   Pengemnbangan informasi SDA dan    1.   Inventarisasi dan penaksiran potensi
   komparatif berupa potensi dan             pengelolaan SDA dan LH                   LH                                      dan produktivitas SDA dan LH.
   keanekaregaman SDA guna menarik                                               2.   Peningkatan efisiensi pemnfaatan   2.   Evaluasi potensi dan produktivitas
   investasi dari luar dalam rangka                                                   SDA dan LH                              SDA dan LH.
   peningkatan keunggulan kompetitif.
                                                                                                                         1.   Menyusun strategi pengelolaan SDA
                                                                                                                              yang berwawasan lingkungan.
                                                                                                                         2.   Memfasilitasi pelaksanaan ‘ cleaner
                                                                                                                              production ‘ ( produksi yang lebih
                                                                                                                              bersih).
                                                                                                                         3.   Memasyarakatkan program sertifikasi
                                                                                                                              lingkungan ( ISO 14000, dan
                                                                                                                              Ecolabeling )




                                                                                                                                                                     4
STRATEGI             KEBIJAKAN                             PROGRAM                                 KEGIATAN

                                               3.   Konservasi dan rehabilitasi SDA   1.   Memfasilitasi penanganan lahan kritis
                                                    dan LH                                 terutama kawasan berfungsi lindung.
                                                                                      2.   Menyusun pedoman perlindungan dan
                                                                                           pemanfaatan keanekaragaman hayati


                                               4.   Pengendalian pencemaran dan       1.   Memasyarakatkan penggunaan
                                                    pemulihan kualitas lingkungan          teknologi ramah lingkungan
                                                                                      2.   Menetapkan indeks baku mutu
                                                                                           lingkungan
                                                                                      3.   Melaksanakan pemantauan terhadap
                                                                                           berbagai kegiatan yang berpotensi
                                                                                           menghasilkan limbah B3


           2. Meningkatkan daya tarik daerah   1.   Peningkatan usaha pengembangan    1.   Mengidentifikasi potensi keuangan
              guna penanaman modal                  sumberdaya daerah                      daerah.
                                                                                      2.   Melaksanakan pengkajian kemampuan
                                                                                           perusahaan daerah
                                                                                      3.   Melaksanakan intensifikasi dan
                                                                                           ekstensifikasi pendapatan daerah.


                                               2.   Peningkatan jaminan keamanan      1.   Melibatkan peran serta masyarakat
                                                    dbagi pelaku investasi                 dalam menciptakan suasana kondusif
                                                                                           untuk investasi
                                                                                      2.   Memfasilitasi hubungan harmonis
                                                                                           antara investor dan pekerja


                                               3.   Peningkatan promosi investasi     1.   Menyusun dan melaksankan agenda
                                                                                           promosi daerah
                                                                                      2.   Menyediakan sarana dan prasarana
                                                                                           promosi


                                               4.   Pengembangan jaringan pemasaran   Penyebarluasan informasi peluang pasar
                                                                                      dan komoditas




                                                                                                                                   5
             STRATEGI                                KEBIJAKAN                             PROGRAM                                  KEGIATAN

6. Optimalisasi dan Peningkatan kualitas   1.   Meningkatkan mutu pendidikan   1.   Peningkatan mutu dan orientasi     1.   Meningkatkan kualitas dan kuantitas
   SDM untuk lebih memantapkan citra            dan kesehatan masyarakat            pendidikan                              sarana dan prasarana pendidikan
   positif Jawa Barat dalam berbagai                                                                                   2.   Meningkatkan kinerja guru disertai
   aspek                                                                                                                    peningkatan kesejahteraannya
                                                                                                                       3.   Meninjau ulangmuatan lokal pada
                                                                                                                            kurikulum pendidikan dasar, menengah
                                                                                                                            dan tinggi
                                                                                                                       4.   Mengkaji bidang pendidikan
                                                                                                                            menengah dalam rangka persiapan
                                                                                                                            memasuki pasar kerja.
                                                                                                                       5.   Memberikan bantuan dan kemudahan
                                                                                                                            fasilitas bagi siswa dan mahasiswa
                                                                                                                            tidak mampu dan berprestasi
                                                                                                                       6.   Meningkatkan minat baca tulis bagi
                                                                                                                            siswa dan mahasiswa
                                                                                                                       7.   Mengembangkan sistem informasi
                                                                                                                            pendidikan

                                                                               2.   Peningkatan mutu pendidikan luar   1.   Meningkatkan kualitas dan
                                                                                    biasa dan luar sekolah                  kuantitas.pendidikan luar biasa dan
                                                                                                                            luar sekolah.
                                                                                                                       2.   Menyelenggarakan Program Kejar
                                                                                                                            Paket A, B dan Kelompok Belajar
                                                                                                                            Usaha (KBU)
                                                                                                                       3.   Mendorong penyelenggaraan lembaga
                                                                                                                            pendidikan luar sekolah, keagamaan
                                                                                                                            dan keterampilan

                                                                               3.   Pengembangan sistem kesehatan      1.   Menyusun pedoman penyuluhan dan
                                                                                                                            kampanye kesehatan
                                                                                                                       2.   Menyediakan kebutuhan sarana dan
                                                                                                                            prasarana rumah sakit khusus
                                                                                                                       3.   Mengembangkan sistem informasi
                                                                                                                            kesehatan
                                                                                                                       4.   Menyusun sertifikasi teknologi
                                                                                                                            kesehatan dan gizi




                                                                                                                                                                   6
STRATEGI             KEBIJAKAN                           PROGRAM                                     KEGIATAN

                                             4.   Pengembangan pelayanan medik          1.   Menempatkan tenaga kesehatan pada
                                                                                             wilayah yang kekurangan tenaga
                                                                                             medis
                                                                                        2.   Menyelenggarakan pendidikan dan
                                                                                             pelatihan bagi tenaga medis


                                             5.   Pencegahan dan pemberantasan          Mencegah dan memberantas penyakit serta
                                                  penyakit                              kejadian luar biasa (KLB)


                                             6.   Pengawasan obat, makanan dan          Mengawasi kualitas keamanan obat,
                                                  bahan berbahaya                       makanan, dan kosmetika



           2.   Meningkatkan dan penguatan   1.   Pemasyarakatan dan peningkatan        1.   Meningkatkan kualitas dan efisiensi
                kemampuan tenaga kerja            kegiatan pelatihan kerja dan aspek-        pelatihan tenaga kerja.
                produktif                         aspek yang mempengaruhi               2.   Meningkatkan peran swasta dalam
                                                  peningkatan produktivitas tenaga           penyelenggaraan pelatihan tenaga
                                                  kerja                                      kerja.
                                                                                        3.   Menumbuhkan jiwa kewirausahaan.
                                                                                        4.   Meningkatkan penyebaran dan
                                                                                             mendayagunakan tenaga kerja
                                                                                             (AKAD ; AKAN ).
                                                                                        5.   Mengembangkan sistem informasi
                                                                                             tenaga kerja.


                                             2.   Penyusunan pedoman dan rencana        Menyusun pedoman dan rencana kebijakan
                                                  kebijakan penanganan purna kerja      penanganan purna kerja


                                             3.   Penetapan upah minimum dan            1.   Menyusun rencana kebijakan upah
                                                  melaksanakan pembinaan serta               minimum propinsi (UMP).
                                                  pengawasan upah minimum




                                                                                                                                   7
             STRATEGI                                 KEBIJAKAN                                  PROGRAM                                   KEGIATAN

                                                                                                                              2.   Melaksanakan pembinaan dan
                                                                                                                                   pengawasan UMP pada perusahaan.
                                                                                                                              3.   Meningkatkan fungsi lembaga
                                                                                                                                   ketenagakerjaan (Tripartit ).
                                                                                                                              4.   Melaksanakan pengawasan dan
                                                                                                                                   penegakan hukum/ peraturan
                                                                                                                                   ketenaga-kerjaan


                                            3.   Meningkatkan penguasaan             Penyelenggaraan riset berorientasi       1. Membuat sistem informasi riset dan
                                                 masyarakat terhadap IPTEK           pemberdayaan                                teknologi
                                                                                                                              2. Memfasilitasi pemberian bantuan
                                                                                                                                 teknis dari lembaga/badan
                                                                                                                                 litbang/perguruan tinggi kepada
                                                                                                                                 masyarakat dan dunia usaha

                                            4.   Meningkatkan kesejahteraan sosial   Pengembangan kesadaran dan peran aktif   Mengkaji dan menganalisis penanganan
                                                 masyarakat                          masyarakat dalam mengatasi masalah       masalah sosial
                                                                                     sosial


                                            5.   Meningkatkan kesetaraan dan         Pemasyarakatan kesetaraan dan keadilan   1.   Meningkatkan peran, kualitas dan
                                                 keadilan jender                     jender                                        kemandirian lembaga yang memiliki
                                                                                                                                   visi kesetaraan jender.
                                                                                                                              2.   Melakukan pelatihan
                                                                                                                                   pengarusutamaan jender pada instansi
                                                                                                                                   pemerintah dan swasta.


7. Mengurangi ketimpangan sumber daya       1. Meningkatkan kapasitas                1.   Program peningkatan kemampuan       1. Menyusun standarisasi dan sertifikasi
   ekonomi (SDM, teknologi, dana,              pemanfaatan sumber daya ekonomi            dan keterampilan tenaga kerja.         tenaga kerja produktif
   pasar, dan prasarana) antar daerah dan      yang sudah ada                                                                 2. Memfasilitasi kerjasama pelatihan
   meningkatkan keterlibatan daerah                                                                                              antara balai latihan kerja dengan
   dalam pemanfaatan sumber daya                                                                                                 swasta
   untuk pengokohan ekonomi rakyat




                                                                                                                                                                          8
STRATEGI   KEBIJAKAN               PROGRAM                                 KEGIATAN

                       2.   Program pemanfaatan dan           1.   Eksplorasi dan eksloitasi sumber daya
                            pengembangan bahan baku lokal.         alam potensial.
                                                              2.   Sertifikasi dan standarisasi bahan
                                                                   baku.
                                                              3.   Memasyarakatkan penggunaan bahan
                                                                   baku lokal
                                                              4.   Menyusun profil potensi ekonomi
                                                                   daerah


                       3.   Program pengembangan dan          Menyelenggarakan pelatihan teknologi tepat
                            peningkatan teknologi industri    guna
                            manufaktur.


                       4.   program pengembangan agribisnis   1.  Memasyarakatkan budidaya
                            bidang pertanian                      komoditas unggulan pertanian.
                                                              2. Menentukan dan menetapkan
                                                                  kawasan sentra produksi
                                                              3. Memfasilitasi akses petani terhadap
                                                                  faktor produksi pertanian.
                                                              4. Memfasilitasi peran kelembagaan
                                                                  pendukung agribisnis
                                                              5. Menyediakan media keterkaitan antar
                                                                  stakeholder agribsnis
                                                              6. Membangun sistem informasi
                                                                  agribisnis
                                                              7. Memberantas dan menanggulangi
                                                                  hama dan penyakit
                                                              8. Memfasilitasi pemasaran hasil
                                                                  pertanian.
                                                              9. Mengembangkan sarana dan
                                                                  prasarana pertanian.
                                                              10. Mengembangan adan menerapkan
                                                                  tekno;ogi pertanian.
                                                              11. Melaksanakan pengaturan, peredaran
                                                                  benih/bibit, pestisida, pupuk dan
                                                                  obat-obatan.




                                                                                                           9
STRATEGI   KEBIJAKAN               PROGRAM                                 KEGIATAN

                                                              12. Menyusun pedoman standar teknis
                                                                  prasarana pelayanan dan
                                                                  pemberantasan hama penyakit.


                       5.   Program pengembangan agribisnis   1.   Melaksanakan pembinaan manajemen
                            kehutanan dan perkebunan               dan budidaya perkebunan
                                                              2.   Memfasilitasi bantuan peremajaan
                                                                   dan rehabilitasi lahan perkebunan
                                                                   rakyat.
                                                              3.   Melibatkan peranserta masyarakat/
                                                                   swasta dalam usaha perkebunan dan
                                                                   kehutanan
                                                              4.   Memberantas dan menanggulangi
                                                                   hama dan penyakit tanaman
                                                                   perkebunan
                                                              5.   Memfasilitasi pemasaran hasil
                                                                   perkebunan dan kehutanan
                                                              6.   Memfasilitasi forum temu usaha
                                                                   agribisnis perkebunan dan kehutanan


                       6.   Program pengembangan usaha        1.   Memfasilitasi pengembangan
                            perikanan                              komoditas unggulan perikanan dan
                                                                   budidaya laut
                                                              2.   Memberantas dan menanggulangi
                                                                   hama dan penyakit perikanan darat
                                                              3.   Mensosialisasikan peningkatan
                                                                   kualitas produk dan pemrosesan.
                                                              4.   Memfasilitasi forum temu usaha antar
                                                                   nelayan dan investor
                                                              5.   Mensosialisasikan teknologi
                                                                   penangkapan ikan dan budidaya laut.
                                                              6.   Pemebrian stimulasi sarana dan
                                                                   prasarana perikanan




                                                                                                          10
STRATEGI             KEBIJAKAN                            PROGRAM                                  KEGIATAN

                                                                                     7.   Memberikan pelayanan ijin usaha
                                                                                          pembudidayaan dan penangkapan
                                                                                          ikan pada perairan laut diwilayah laut
                                                                                          kewenangan propinsi
                                                                                     8.   Melaksanakan pengawasan
                                                                                          pemanfaatkan sumberdaya ikan
                                                                                          diwilayah laut kewenangan propinsi


                                             7.   Program pengembangan               1.   Melaksanakan penelitian potensi dan
                                                  pertambangan umum                       pengkajian manajemen pertambangan
                                                                                     2.   Promosi produk-produk unggulan
                                                                                          pertambangan


                                             8.   Program pengembangan produk dan    1. Mempromosikan produk pariwisata
                                                  pemasaran pariwisata                  ke luar negeri dan dalam negeri.
                                                                                     2. Menyediakan bahan promosi
                                                                                        pariwisata
                                                                                     3. Meng kaji peluang pasar pariwisata
                                                                                     4. Menyusun dan mensosialisasikan
                                                                                        standar pelayanan wisata


           2. Mengembangkan ketersediaan     1.   Program pengembangan dan          1.    Membangun dan memelihara sarana
              infrastruktur ekonomi daerah        pengelolaan infrastruktur fisik         dan prasarana pengairan ;
                                                                                    2.    Memelihara dan membangun sarana
                                                                                          dan prasarana kelautan
                                                                                    3.    Meningkatkan kapasitas jalan dan
                                                                                          jembatan
                                                                                    4.    Merehabilitasi dan memelihara jalan
                                                                                          dan jembatan
                                                                                    5.    Memfasilitasi pengembangan listrik


                                             2.   Program pengembangan jaringan     1.    Memanfaatkan promosi produk
                                                  pemasaran dan promosi produk            industri manufaktur di dalam negeri
                                                  industri manufaktur.                    maupun luatr negeri


                                                                                                                                   11
STRATEGI             KEBIJAKAN                             PROGRAM                                     KEGIATAN

                                                                                          3.   Memfasilitasi penyediaan sarana dan
                                                                                               prasarana promosi

                                               2.   Program pengembangan                  1.   Mensosialiasikan mekanisme dan
                                                    infrastruktur ekspor daerah                prosedur ekspor bagi para pengusaha
                                                                                          2.   Menjalin kerjasama perdagangan
                                                                                               dengan luar negeri
                                                                                          3.   Mengembangkan kelembagaan ekspor
                                                                                               daerah


           3.   Meningkatkan efektivitas       1.   Program penguatan permodalan dan     1.    Memfasilitasi pemberian kredit
                keterkaitan kegiatan ekonomi        penciptaan iklim usaha yang                perbankan dan non perbankan bagi
                antar daerah                        kompetitif.                                usaha kecil dan menengah
                                                                                         2.    Mensosialisasikan UU No. 5 tahun
                                                                                               1999 tentang larangan praktek
                                                                                               monopoli dan persaingan usaha yang
                                                                                               tidak sehat


                                               2.   Program peningkatan sinergi pelaku   Mengkaji sistem kerjasama yang telah
                                                    ekonomi                              dilaksanakan


           4.   Mengembangkan dan penguatan    1. Program pengembangan informasi         1.    Mengkaji dan menyempurnakan
                kelembagaan pelaku ekonomi        pasar                                        sistem informasi pasar yang ada
                daerah                                                                   2.    Mensosialisasikan sistem informasi
                                                                                               pasar
                                                                                         3.    Melakukan kerjasama pengembangan
                                                                                               sistem informasi pasar antar daerah
                                                                                               dan antara propinsi.


                                               2. Program peningkatan dukungan sektor     1.   Mensosialisasikan mekanisme
                                                  perbankan dan lembaga non                    penyaluran kredit perbankan.
                                                  perbankan.



                                                                                                                                     12
            STRATEGI                                 KEBIJAKAN                        PROGRAM                                     KEGIATAN

                                                                                                                    2.    Mengindentifikasi alokasi kredit usaha
                                                                                                                          kecil dan menengah


                                                                          3. Program pengembangan kelembagaan      1.    Mengkaji dan menyusun peraturan
                                                                             pelaku ekonomi                              untuk mendukung kegiatan lembaga
                                                                                                                         pengelola kegiatan ekonomi
                                                                                                                   2.    Meningkatkan kemampuan organisasi/
                                                                                                                         kelembagaan pelaku ekonomi


8. Memanfaatkan ketersediaan               1. Meningkatkan kerjasama      1. Pengembangan agribisnis bidang        1. Membentuk forum kerjasama antar
   infrastruktur perekonomian, baik yang      pemanfaatan infrastruktur      pertanian                                stakeholders
   dimiliki Jawa Barat maupun DKI             perekonomian                                                         2. Menyederhanakan mekanisme pelayanan
   untuk menarik investasi dari luar                                                                                  kredit usaha


                                                                          2. Pengembangan industri jasa dan        1. Memfasilitasi pembentukan asosiasi
                                                                             perdagangan                              industri jasa
                                                                                                                   2. Menyusun standarisasi pelayanan
                                                                                                                      industri jasa dan perdagangan


                                                                          3. Pengembangan infrastruktur kelautan   Memanfaatkan teknologi tepat guna
                                                                                                                   kelautan

                                                                          4. Penyediaan air baku                    1.   Melakukan kerjasama dengan DKI
                                                                                                                         dalam penyediaan air baku
                                                                                                                    2.   Memfasilitasi antar kab/kota dalam
                                                                                                                         penyediaan air bersih

                                                                          5.   Pengembangan pemanfaatan Kereta     1. Melakukan studi kelayakan lintas Kereta
                                                                               Api                                    Api
                                                                                                                   2. Memfasilitasi pengembangan jalur
                                                                                                                      Kereta Api




                                                                                                                                                                   13
            STRATEGI                                  KEBIJAKAN                               PROGRAM                                KEGIATAN

                                                                                  6. Pengembangan pelabuhan laut       1.   Melakukan kerjasama operasional
                                                                                                                            pelabuhan laut Cirebon dengan
                                                                                                                            pelabuhan laut Tanjung Priok dan
                                                                                                                            pelabuhan lainnya.
                                                                                                                       2.   Mendorong investor untuk
                                                                                                                            pengembangan pelabuhan laut.
                                                                                                                       3.   Menyusun rencana pengembangan
                                                                                                                            Palabuhan Ratu sebagai pelabuhan
                                                                                                                            samudera.


                                                                                  7. Pengembangan pelabuhan udara      1.   Memfasilitasi penataan
                                                                                                                            manajemen/pengelolaan bandara
                                                                                                                            Husein Sastranegara
                                                                                                                       2.   Memproses perubahan status bandara
                                                                                                                            Husein Sastranegara dari lanud menjadi
                                                                                                                            bandara


                                            2. Memanfaatkan dan mengembang-       1. Pengembangan jaringan pemasaran   1. Menyebarluaskan informasi/ peluang
                                               kan jaringan informasi dan akses       dan promosi produk industri         komoditi unggulan
                                               pasar                                  manufaktur                       2. Memfasilitasi promosi produk komoditas
                                                                                                                          unggulan di dalam dan luar negeri

                                                                                  2. Pengembangan informasi pasar      1.   Membangun sistem informasi pasar
                                                                                                                            dan jaringan usaha.
                                                                                                                       2.   Mensosialisasikan sistem jaringan
                                                                                                                            pasar.


9.   Meningkatkan keterkaitan usaha         1.   Meningkatkan keterkaitan usaha   1.   Penguatan keterkaitan usaha     1.   Melakukan evaluasi dan pengkajian
     untuk menata struktur perekonomian          perekonomian masyarakat               perekonomian antar sektor,           jenis usaha perekonomian antar sektor,
     dan mendayagunakan sumberdaya                                                     komoditi dan pelaku                  komoditas antar sektor dan pelaku
     lokal untuk menata struktur industri                                                                                   kerjasamakan
                                                                                                                       2.   Menyusun pola kerjasama usaha
                                                                                                                            perekonomian antar sektor, komoditias
                                                                                                                            dan pelaku




                                                                                                                                                                     14
STRATEGI            KEBIJAKAN                                PROGRAM                                   KEGIATAN

                                                                                          3.   Memfasilitasi para pelaku kegiatan
                                                                                               ekonomi dalam mengembangkan kerja
                                                                                               sama perekonomian antar sektor,
                                                                                               komoditas dan pelaku


                                                 2.   Penguatan keterkaitan usaha         Mengadakan forum koordinasi secara
                                                      perekonomian antar lembaga pelaku   reguler antar lembaga dan pelaku ekonomi
                                                      ekonomi


           2. Mengembangkan kegiatan industri    1.   Pemanfaatan dan pengembangan        Melakukan evaluasi dan kajian potensi
              yang berbasis sumberdaya lokal          bahan baku lokal                    bahan baku lokal


                                                 2.   Peningkatan kualitas SDM            Mengadakan pelatihan manajemen
                                                                                          wirausaha


                                                 3.   Pengembangan manajemen produksi     Melakukan kerjasama dengan perguruan
                                                                                          tinggi dan lembaga penelitian dalam
                                                                                          pengembangan produksi


                                                 4.   Pengembangan dan peningkatan        Meningkatkan penerapan teknologi tepat
                                                      teknologi manufaktur                guna



           3. Memantapkan struktur ekonomi dan   1. Regulasi dan deregulasi pelayanan     1. Meninjau dan menyusun kembali
              struktur industri                     usaha industri manufaktur                peraturan yang sesuai dengan
                                                                                             kewenangan daerah
                                                                                          2. Melakukan kerjasama teknologi
                                                                                             dengan negara maju
                                                                                          3. Memfasilitasi pelatihan teknologi
                                                                                          4. Mendorong transformasi dan inovasi
                                                                                             teknologi




                                                                                                                                     15
           STRATEGI                              KEBIJAKAN                                 PROGRAM                                    KEGIATAN

                                                                              2. Penguatan permodalan dan penciptaan         Melaksanakan pendidikan dan
                                                                                 iklim usaha yang kompetitif                 pelatihan manajemen kelembagaan
                                                                                                                             permodalan non perbankan.


10. Mempersiapkan masyarakat,          Meningkatkan keterkaitan usaha dan     1.   Pengembangan pola kerjasama dan      1.   Melaksanakan kerjasama antara
    pemerintah dan dunia usaha untuk   penciptaan iklim usaha yang kondusif        kemitraan pemerintah, swasta dan          pemerintah dan swasta dalam dan luar
    mengantisipasi perdagangan bebas                                               masyarakat dalam pembangunan              negeri
                                                                                                                        2.   Melaksanakan kerjasama antara
                                                                                                                             pemerintah propinsi dengan pemerintah
                                                                                                                             pusat serta kab/kota.
                                                                                                                        3.   Mensosialisasikan standar dan quality
                                                                                                                             control produksi ekspor kepada
                                                                                                                             masyarakat dan dunia usaha.


                                                                              2.   Penciptaan pasar tenaga kerja yang        Swastanisasi sekolah kejuruan dan
                                                                                   kondusif                                  balai-balai pelatihan


                                                                              3.   Penguatan permodalan dan                  Memfasilitasi berkembangnya
                                                                                   penciptaan iklim usaha yang               infrastruktur non perbankan
                                                                                   kompetitif

                                                                              4.   Peningkatan jaminan keamanan bagi         Menata peraturan, mekanisme dan
                                                                                   pelaku investasi                          pengawasan investasi.


                                       2. Meningkatkan profesionalisme        Peningkatan akuntabilitas kinerja         1. Menyelenggarakan pendidikan
                                          birokrasi                           instansi pemerintah dan efisiensi            profesional bagi aparat
                                                                              birokrasi di daerah                       2. Mengikutsertakan masyarakat dalam
                                                                                                                           dalam penetapan kebijakan publik dan
                                                                                                                           perijinan
                                                                                                                        3. Menerapkan akuntabilitas kinerja
                                                                                                                           instansi pemerintah daerah




                                                                                                                                                                     16
          STRATEGI                                 KEBIJAKAN                             PROGRAM                                     KEGIATAN

                                         3. Mengembangkan sistim informasi   1. Pengembangan informasi pasar           Sosialisasi sistem informasi pasar
                                            pasar                               perdagangan internasional dan          pedagangan
                                                                                nasional


                                                                             2. Pengembangan jaringan pemasaran        1. Memfasilitasi promosi produk industri
                                                                                dan promosi produk industri               dalam dan luar negeri
                                                                                                                       2. Sosialisasi mekanisme dan prosedur
                                                                                                                          ekspor


                                         4. Menguatkan daya saing usaha      1. Peningkatan kesempatan berusaha        Menyusun standar mutu pelayanan oleh
                                                                                melalui persaingan yang sehat          asosiasi industri dan jasa


                                                                             2. Pengurangan hambatan berusaha          1. Menyederhanakan prosedur dan
                                                                                                                          mekanisme sistem perijinan usaha
                                                                                                                       2. Melaksanakan penataan sistem pajak dan
                                                                                                                          retribusi usaha


11. Meningkatkan kontribusi              Menguatkan Kerjasama Pemerintah     1.   Pengembangan Pola kerjasama          Meningkatkan peran daerah dalam
    pemerintah pusat dalam               Pusat dan Pemda dalam                    antara Pemerintah, Pemerintah        kerjasama yang dilakukan oleh
    mengamankan aset-aset strategis      mendayagunakan dan mengamankan           Daerah, Swasta dan masyarakat        Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
    nasional yang berada di Jawa Barat   aset-aset Strategis Nasional.            dalam pembangunan.                   pembangunan
    untuk mendorong stabilitas
    keamanan.

                                                                             2.   Pemeliharaan ketentraman dan         1.   Memelihara dan mengamankan aset-
                                                                                  ketertiban umum serta perlindungan        aset strategis nasional dengan
                                                                                  masyarakat.                               partisipasi masyarakat
                                                                                                                       2.   Mensosialisasikan peraturan
                                                                                                                            daerah/kebijakan bidang politik kepada
                                                                                                                            masyarakat.




                                                                                                                                                                     17
          STRATEGI                           KEBIJAKAN                                PROGRAM                                    KEGIATAN

12. Memantapkan penataan ruang        1.   Meninjau kembali berbagai     1.   Penyiapan dan peninjauan kembali    1. Meninjaukembali perda yang berkaitan
    yang berwawasan lingkungan dan         aspek peraturan daerah yang        berbagai Perda yang berkaitan          dengan penataan ruang
    berkelanjutan sebagai acuan            berkaitan dengan penataan          dengan penataan ruang daerah        2. Menyusun standar dan kriteria penataan
    pelaksanaan pembangunan di             ruang                                                                     ruang
    segala bidang sekaligus menjadi
    daya tarik investasi
                                                                         2.   Penataan hukum dan kelembagaan      1.     Menegakkan hukum dalam pengen-
                                                                              dalam pengelolaan LH                       dalian pemanfaatan sumberdaya alam
                                                                                                                         dan LH
                                                                                                                  2.     Menyusun peraturan pengelolaan
                                                                                                                         pesisir dan laut yang sesuai dengan
                                                                                                                         kewenangan propinsi.

                                      2.   Meningkatkan Kualitas         1. Peningkatan Kualitas Perencanaan      1.     Menyusun rencana pengembangan
                                           Perencanaan Tata Ruang           Tata Ruang                                   kawasan andalan (rencana tindak dan
                                           Daerah                                                                        profil investasi)
                                                                                                                  2.     Merevisi RTRWP Prop Jabar
                                                                                                                  3.     Menyusun RTR Kawasan Perbatasan
                                                                                                                         antar Propinsi.
                                                                                                                   4.    Mengembangkan aplikasi Sistem
                                                                                                                         Informasi Geografis dalam penataan
                                                                                                                         ruang
                                                                                                                   5.    Mengkaji dan menyusun rencana
                                                                                                                         tindak pengelolaan kawasan lindung
                                                                                                                   6.    Menyusun neraca sumberdaya alam
                                                                                                                   7.    Menginventarisasi Lahan Kritis dan
                                                                                                                         lahan tidur
                                                                                                                   8.    Menyusun strategi pengelolaan
                                                                                                                         lingkungan berwawasan
                                                                                                                         pembangunan.


                                                                         2. Peningkatan Fasilitasi administrasi         Menyusun standar administrasi
                                                                            pertanahan di kabupaten/ kota               pertanahan


                                                                         3.   Peningkatan kualitas pemanfaatan    1.    Merehabilitasi kawasan konservasi
                                                                              ruang                                     pesisir dan laut yang sesuai
                                                                                                                        kewenangan propinsi


                                                                                                                                                               18
STRATEGI   KEBIJAKAN                PROGRAM                                    KEGIATAN

                                                                 2.   Menangani sedimentasi daerah aliran
                                                                      sungai (DAS) prioritas.
                                                                 3.   Merehabilitasi lahan kritis dan lahan
                                                                      tidur
                                                                 4.   Mengamankan dan melestarikan
                                                                      sumberdaya air
                                                                 5.   Memfasilitasi penyelesaian status lahan
                                                                      tidur dan ijin lokasi yang sudah habis
                                                                      masa berlakunya


                       4. Peningkatan kualitas pengendalian      1.   Menyederhanakan dan menyempurna-
                          pemanfaatan ruang                           kan mekanisme dan kelembagaan
                                                                      perijinan pemanfaatan ruang
                                                                 2.   Menyelenggarakan pendidikan dan
                                                                      pelatihan bagi pengelola perijinan
                                                                      pemanfaatan ruang
                                                                 3.   Melengkapi sarana dan prasarana
                                                                      pelayanan perijinan pemanfaatan ruang
                                                                      yang menjadi kewenangan propinsi.
                                                                 4.   Mensosialisasikan mekanisme perijinan
                                                                      pemanfaatan ruang
                                                                 5.   Menyusun model penerapan insentif
                                                                      dan disinsentif dalam pemanfaatan
                                                                      ruang

                       5. Peningkatan peran serta masyarakat     1.   Menyelenggarakan dialog penataan
                          dalam penataan ruang                        ruang
                                                                 2.   Mensosialisasikan produk-produk
                                                                      rencana tata ruang


                       6.   Peningkatan kerjasama propinsi dan   1.   Melaksanakan pendidikan dan
                            kab/kota dalam penataan ruang             pelatihan bagi aparat pelaksana
                                                                      penataan ruang di kab/kota
                                                                 2.   Menyelenggarakan forum koordinasi
                                                                      antara propinsi dengan kab/kota dalam
                                                                      penataan ruang


                                                                                                                19
            STRATEGI                               KEBIJAKAN                                  PROGRAM                                     KEGIATAN

13. Meningkatkan koordinasi dengan         Meningkatkan efektivitas              1. Peningkatan efektifitas kerjasama dan   1.   Mengkaji rencana pembangunan jalan
    pemerintah pusat dan daerah dalam      pemanfaatan aset-aset pemerintah         kemitraan antara pusat dan daerah            tol
    rangka harmonisasi kepentingan         pusat di daerah untuk mendorong          dalam pengelolaan infrastruktur makro   2.   Meningkatkan fungsi pelabuhan laut
    nasional dan daerah di segala bidang   percepatan pembangunan daerah            dan kawasan-kawasan strategis                Cirebon
    yang terkait dengan penataan ruang                                                                                      3.   Meningkatkan kerjasama pengelolaan
                                                                                                                                 pelayanan pos dan telekomunikasi serta
                                                                                                                                 listrik
                                                                                                                            4.   Menciptakan kerjasama pengelolaan
                                                                                                                                 waduk-waduk bernilai strategis
                                                                                                                            5.   Mengamankan dan melestarikan
                                                                                                                                 sumberdaya air di kawasan Bopunjur
                                                                                                                                 dan cekungan bandung
                                                                                                                            6.   Mengembangkan kerjasama dalam
                                                                                                                                 pembangunan sarana dan prasarana
                                                                                                                                 dasar lintas kab/kota yang bersumber
                                                                                                                                 dari dana luar negeri


                                                                                 2. Peningkatan efektifitas pembiayaan di   1.   Menginventarisasi aset-aset pemerintah
                                                                                    dalam pengelolaan kepentingan                pusat yang dapat dikerjasamakan dalam
                                                                                    nasional                                     penyertaan modal daerah
                                                                                                                            2.   Menyusun kebijaksanaan obligasi
                                                                                                                                 daerah
                                                                                                                            3.   Menggali sumber pembiayaan dari
                                                                                                                                 pemerintah untuk pengelolaan
                                                                                                                                 kawasan-kawasan yang menjadi
                                                                                                                                 kepentingan nasional


 14. Mengoptimalkan pemanfaatan SDM        Meningkatkan profesionalisme aparat   1. Pengalokasian aparat birokrasi sesuai   1.   Mengidentifikasi kebutuhan akan
     berkualitas dalam rangka              pemerintah daerah dan                    dengan keahliannya                           pegawai berdasarkan keahlian
     meningkatkan kinerja birokrasi        pengembangan jabatan fungsional                                                  2.   Menyempurnakan mekanisme penilaian
                                           daerah                                                                                kinerja aparat
                                                                                                                            3.   Mengaplikasikan penilaian kinerja
                                                                                                                                 aparat secara periodik




                                                                                                                                                                          20
            STRATEGI                                KEBIJAKAN                               PROGRAM                                    KEGIATAN

                                                                               2. Pengembangan jabatan-jabatan           1.   Mengidentifikasi kebutuhan jabatan-
                                                                                  fungsional                                  jabatan fungsional
                                                                                                                         2.   Menyusun persyaratan jabatan
                                                                                                                              fungsional
                                                                                                                         3.   Menyelenggarakan pendidikan dan
                                                                                                                              pelatihan fungsional
                                                                                                                         4.   Memfasilitasi kesempatan untuk
                                                                                                                              meningkatkan pendidikan formal
                                                                                                                              kejenjang yang lebih tinggi


                                                                               3. Penciptaan aparatur yang bersih dari   1.   Penegakan hukum terhadap UU
                                                                                  KKN                                         No.28/2000.
                                                                                                                         2.   Melaksanakan uji kemampuan dan
                                                                                                                              kelayakan aparat
                                                                                                                         3.   Menyempurnakan sistem penghargaan
                                                                                                                              dan sangsi bagi aparat


15. Meningkatkan kemampuan birokrasi        Memantapkan sinergi pemerintahan   1. Peningkatan koordinasi penyusunan      1.   Menyelenggarakan forum komunikasi
    untuk mengantisipasi dan mengatasi      antara pusat dan daerah melalui       peraturan perundangan antara                antara pusat dan daerah
    aturan yang tidak konsisten dari        peningkatan kinerja birokrasi         pemerintah dan daerah                  2.   Mengevaluasi pelaksanaan peraturan
    pemerintah pusat dan belum                                                                                                perundang-undangan
    tertatanya aturan hubungan antar                                                                                     3.   Menyampaikan masukan kepada
    lembaga vertikal maupun horisontal                                                                                        pemerintah untuk penyempurnaan
    serta antara eksekutif dan legislatif                                                                                     peraturan perundang-undangan


                                                                               2. Pengembangan pola dan mekanisme        1.   Menyusun rancangan peraturan daerah
                                                                                  kemitraan antara lembaga eksekutif          tentang pola dan mekanisme kemitraan
                                                                                  dan legislatif                              antara eksekutif dan legislatif.
                                                                                                                         2.   Meningkatkan efektivitas forum
                                                                                                                              konsultasi secara periodik
                                                                                                                         3.   Mengembangkan jaringan komunikasi
                                                                                                                              berbasiskan teknologi informasi




                                                                                                                                                                     21
STRATEGI   KEBIJAKAN               PROGRAM                                  KEGIATAN

                       3. Penyempurnaan struktur organisasi   1.   Mengevaluasi struktur organisasi dan
                          dan tata kerja (SOTK) pemerintah         tata kerja ( SOTK ) Pemerintah Daerah
                          daerah                              2.   Menyempurnakan struktur organisasi
                                                                   dan tata kerja pemerintah propinsi
                                                              3.   Menyusun pedoman untuk
                                                                   penyelenggaraan administrasi
                                                                   pemerintah propinsi
                                                              4.   Menyelenggarakan rapat pimpinan
                                                                   dinas, badan dan lembaga secara
                                                                   periodik




                                                                                                           22
                                                           RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
INSTANSI   : BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN      : 2004
                                                                                                                                     FORM - RKT
                SASARAN                                                                           KEGIATAN
                                                                                                                        RENCANA
                                                   PROGRAM                              INDIKATOR
 URAIAN       INDIKATOR              TARGET                            URAIAN                                 SATUAN   TK. CAPAIAN   KET
                                                                                          KINERJA
                                                                                                                        (TARGET)
           1. Tersusunnya         Sebagai bahan   Peningkatan dan   Kegiatan         INPUT :                  Rupiah
              dokumen analisa     dalam           Pengleolaan       Perencanaan      a. Dana                  SDM
              fiscal GAP          penyusunan      Keuangan          Anggaran         b. SDM                   Unit
           2. Terusunnya          APBD Tahun      Daerah            Pendapatan dan   c. Adanya Data
              dokumen analisis    2005                              Pembiayaan
              potensi sumber                                        Daerah           OUTPUT :
              pendapatan dan                                                         a. Tersusunnya
              peraturan daerah                                                          dokumen analisa
              yang menyangkut                                                           fiscal GAP
              pendapatan daerah                                                      b. Terusunnya
           3. Tersusunnya                                                               dokumen analisis
              dokumen program                                                           potensi sumber
              desain                                                                    pendapatan
              komputerisasi                                                          c. Terusunnya
              proyeksi                                                                  dokumen
              pendapatan daerah                                                         program desain
                                                                                        komputerisasi
                                                                                        proyeksi
                                                                                        pendapatan
                                                                                        daerah

                                                                                     OUTCOMES :
                                                                                     Diperoleh suatu kajian
                                                                                     sebagai bahan
                                                                                     pembuatan kebijakan
                SASARAN                                                                             KEGIATAN
                                                                                                                         RENCANA
                                                    PROGRAM                                INDIKATOR
URAIAN        INDIKATOR               TARGET                            URAIAN                                 SATUAN   TK. CAPAIAN   KET
                                                                                             KINERJA
                                                                                                                         (TARGET)
         1.   Tersedianya          Sebagai bahan   Peningkatan dan   Kegiatan           INPUT :                Rupiah
              anggaran             dalam           Pengelolaan       Penyusunan         a. Dana                SDM
              perencanaan          penyusunan      Keuangan          Perencanaan        b. SDM                 Unit
              belanja daerah       APBD Tahun      Daerah            Anggaran Belanja   c. Sarana dan
         2.   Teridentifikaisnya   2005                                                    Prasarana
              anggaran belanja
              daerah tahun                                                              OUTPUT :
              2005                                                                      a. Tersusunnya
         3.   Tersusunnya                                                                  dokumen dana
              RPAPBD TA.                                                                   alokasi dana
              2004 dan RAPBD                                                               APBD 2004 di
              TA. 2005                                                                     tingkat program
         4.   Sebagai                                                                      dan kegiatan
              pedoman/acuan                                                             b. Tersusunnya
              bagi Dibale dalam                                                            dokumen
              Penyusunan                                                                   identifikasi
              RASK TA.2005                                                                 komponen
         5.   Terlaksananya                                                                belanja tahun
              APBD TA. 2005                                                                2005
              yang efisien dan                                                          c. Tersusunnya
              efektif                                                                      dokumen
                                                                                           program prioritas
                                                                                           pembangunan
                                                                                           dan
                                                                                           pemerintahan per
                                                                                           satuan kerja
                                                                                        d. Tersusunnya
                                                                                           dokumen
                                                                                           identifikasi
                                                                                           besaran dana
                                                                                           menurut Dibale
          SASARAN                                                              KEGIATAN
                                                                                                     RENCANA
                               PROGRAM                                 INDIKATOR
URAIAN   INDIKATOR   TARGET                        URAIAN                                  SATUAN   TK. CAPAIAN   KET
                                                                         KINERJA
                                                                                                     (TARGET)
                                                                    OUTCOMES :
                                                                    Meningkatnya
                                                                    kinerja dalam
                                                                    penyusunan
                                                                    RPAPBD TA. 2004
                                                                    dan RAPBD TA. 2005
                              Kerjasama Antar   Kegiatan Evaluasi   INPUT :                Rupiah
                              Daerah            dan Perencanaan     a. Dana                SDM
                                                Kerjasama Antar     b. SDM                 Unit
                                                Daerah              c. Sarana dan
                                                                        Prasarana

                                                                    OUTPUT :
                                                                    a. Evaluasi dan
                                                                       pelaksanaan MPU
                                                                       dan Konsultasi
                                                                       Regional
                                                                       Pembangunan
                                                                       Wilayah B Jawa-
                                                                       Bali
                                                                    b. Evaluasi
                                                                       Perbatasan
                                                                       Wilayah B jabar-
                                                                       Banten
                                                                    c. Rapat Koordinasi
                                                                       Perbatasan Jabar-
                                                                       Jateng
                                                                    d. Rapat Koordinasi
                                                                       Perbatasan Jabar-
                                                                       Banten
          SASARAN                                                     KEGIATAN
                                                                                           RENCANA
                              PROGRAM                        INDIKATOR
URAIAN   INDIKATOR   TARGET                URAIAN                                SATUAN   TK. CAPAIAN   KET
                                                               KINERJA
                                                                                           (TARGET)
                                                          OUTCOMES :
                                                          a. Terusunnya
                                                             evaluasi dan
                                                             perencanaan
                                                             kerjasama antar
                                                             daerah

                                        Dukungan          INPUT :                Rupiah
                                        terhadap          a. Dana                SDM
                                        Penyediaan Dana   b. SDM                 Unit
                                        Pendamping/BLN    c. Sarana dan
                                                             Prasarana

                                                          OUTPUT :
                                                          a. Penunjang
                                                             kegiatan Perform
                                                             USAID di Jawa
                                                             Barat
                                                          b. Penunjang
                                                             Program
                                                             Pemberdayaan
                                                             Masyarakat dan
                                                             Pemerintah
                                                             Daerah (P2MPD)
                                                             ADB di Jawa
                                                             Barat

                                                          OUTCOMES :
                                                          Tersusunnya
                                                          dokumen dukungan
                                                          terhadap penyediaan
                                                          dana pendamping
          SASARAN                                                      KEGIATAN
                                                                                            RENCANA
                               PROGRAM                        INDIKATOR
URAIAN   INDIKATOR   TARGET                    URAIAN                             SATUAN   TK. CAPAIAN   KET
                                                                KINERJA
                                                                                            (TARGET)
                              Perencanaan   Perencanaan    INPUT :
                              Pembangunan   Makro Bidang   a. Dana
                              Daerah        Pemerintahan   b. SDM
                                                           c. Sarana dan
                                                              Prasarana

                                                           OUTPUT :
                                                           a. Penyusunan
                                                              pedoman
                                                              perencanaan
                                                              partisipatif
                                                           b. Penyusunan
                                                              kajian kesiapan
                                                              Pemda Jabar
                                                              menghadapi
                                                              AFTA

                                                           OUTCOMES :
                                                           Tersusunnya
                                                           perencanaan makro
                                                           bidang pemerintahan
                                                                  PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)

INSTANSI      :    BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN         :    2004
                                                                                                                               FORM - PK1

                                                                       KEGIATAN                                   PRESENTASE
                                                                                       RENCANA                    PENCAPAIAN
                                                                                       TINGKAT                     RENCANA
   PROGRAM             URAIAN               INDIKATOR                   SATUAN         CAPAIAN        REALISASI     TINGKAT    KET
                                              KINERJA                                  (TARGET)                     CAPAIAN
                                                                                                                    (TARGET)
Peningkatan dan   Kegiatan Perencanaan   INPUT :
Pengelolaan       Anggaran               a. Dana                       Rupiah
Keuangan Daerah   Pendapatan dan         b. SDM                        SDM
                  Pembiayaan Daerah      c. Adanya Data                Unit

                                         OUTPUT :                  % Realisasi Fisik     100             100          100
                                         a. Tersusunnya
                                            dokumen analisa
                                            fiscal GAP
                                         b. Terusunnya
                                            dokumen analisis
                                            potensi sumber
                                            pendapatan
                                         c. Terusunnya
                                            dokumen
                                            program desain
                                            komputerisasi
                                            proyeksi
                                            pendapatan
                                            daerah

                                         OUTCOMES :                Prosentase            100             100          100
                                         Diperoleh suatu kajian
                                         sebagai bahan
                                         pembuatan kebijakan
                                                         KEGIATAN                               PRESENTASE
                                                                         RENCANA                PENCAPAIAN
                                                                         TINGKAT                 RENCANA
PROGRAM        URAIAN              INDIKATOR              SATUAN         CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
                                     KINERJA                             (TARGET)                 CAPAIAN
                                                                                                  (TARGET)

                                BENEFIT :            Prosentase            100         100          100
                                Terlaksananya
                                program prioritas
                                pembangunan dan
                                pemerintahan

                                IMPACT :             Prosentase            100         100          100
                                Meningkatnya
                                pelayanan kepada
                                masyarakat


          Kegiatan Penyusunan   INPUT :
          Perencanaan           a. Dana                  Rupiah
          Anggaran Belanja      b. SDM                   SDM
                                c. Sarana dan            Unit
                                   Prasarana

                                OUTPUT :             % Realisasi Fisik     100         100          100
                                a. Tersusunnya
                                   dokumen alokasi
                                   dana APBD 2004
                                   di tingkat
                                   program dan
                                   kegiatan
                                b. Tersusunnya
                                   dokumen
                                   identifikasi
                                   komponen
                                   belanja tahun
                                               KEGIATAN                          PRESENTASE
                                                          RENCANA                PENCAPAIAN
                                                          TINGKAT                 RENCANA
PROGRAM   URAIAN        INDIKATOR                SATUAN   CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
                          KINERJA                         (TARGET)                 CAPAIAN
                                                                                   (TARGET)
                        2005
                   c.   Tersusunnya
                        dokumen
                        program prioritas
                        pembangunan
                        dan
                        pemerintahan per
                        satuan kerja
                   d.   Tersusunnya
                        dokumen
                        identifikasi
                        besaran dana
                        menurut Dibale

                   OUTCOMES :               Prosentase      100         100          100
                   Meningkatnya kinerja
                   penyusunan RPAPBD
                   TA. 2004 dan RAPBD
                   TA. 2005
                                                                                     100
                   BENEFIT :                Prosentase      100         100
                   Adanya pedoman
                   bagi Dibale dalam
                   penyusunan DASK
                   2005
                                                                                     100
                   IMPACT :                 Prosentase      100         100
                   Pelaksanaan APBD
                   TA. 2005 yang efisien
                   dan efektif
                                                         KEGIATAN                               PRESENTASE
                                                                         RENCANA                PENCAPAIAN
                                                                         TINGKAT                 RENCANA
PROGRAM        URAIAN            INDIKATOR                SATUAN         CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
                                   KINERJA                               (TARGET)                 CAPAIAN
                                                                                                  (TARGET)
          Kegiatan Evaluasi   INPUT :
          dan Perencanaan     a. Dana                    Rupiah
          Kerjasama Antar     b. SDM                     SDM
          Daerah              c. Sarana dan              Unit
                                 Prasarana

                              OUTPUT :               % Realisasi Fisik     100         100          100
                              a. Evaluasi dan
                                 pelaksanaan MPU
                                 dan Konsultasi
                                 Regional
                                 Pembangunan
                                 Wilayah B Jawa-
                                 Bali
                              b. Evaluasi
                                 Perbatasan
                                 Wilayah B jabar-
                                 Banten
                              c. Rapat Koordinasi
                                 Perbatasan Jabar-
                                 Jateng
                              d. Rapat Koordinasi
                                 Perbatasan Jabar-
                                 Banten

                              OUTCOMES :             Prosentase            100         100          100
                              b. Terusunnya
                                 evaluasi dan
                                 perencanaan
                                 kerjasama antar
                                 daerah
                                                        KEGIATAN                                 PRESENTASE
                                                                        RENCANA                  PENCAPAIAN
                                                                        TINGKAT                   RENCANA
PROGRAM       URAIAN             INDIKATOR               SATUAN         CAPAIAN    REALISASI       TINGKAT    KET
                                   KINERJA                              (TARGET)                   CAPAIAN
                                                                                                   (TARGET)

                              BENEFIT               Prosentase            100         100            100
                              Tersedianya dokumen
                              evaluasi dan
                              perencanaan
                              kerjasama antar
                              daerah

                              IMPACT :              Prosentase            100         100            100
                              Terlaksananya
                              evaluasi dan
                              penyelenggaraan
                              kerjasama antar
                              daerah dengan baik

          Dukungan terhadap   INPUT :
          Penyediaan Dana     a. Dana                   Rupiah
          Pendamping/BLN      b. SDM                    SDM
                              c. Sarana dan             Unit
                                 Prasarana

                              OUTPUT :              % Realisasi Fisik     100         100      100
                              a. Penunjang
                                 kegiatan Perform
                                 USAID di Jawa
                                 Barat
                              b. Penunjang
                                 Program
                                 Pemberdayaan
                                 Masyarakat dan
                                 Pemerintah
                                                          KEGIATAN                                 PRESENTASE
                                                                          RENCANA                  PENCAPAIAN
                                                                          TINGKAT                   RENCANA
PROGRAM        URAIAN              INDIKATOR               SATUAN         CAPAIAN    REALISASI       TINGKAT    KET
                                     KINERJA                              (TARGET)                   CAPAIAN
                                                                                                     (TARGET)
                                    Daerah (P2MPD)
                                    ADB di Jawa
                                    Barat

                                OUTCOMES :            Prosentase            100         100      100
                                Tersusunnya
                                dokumen dukungan
                                terhadap penyediaan
                                dana pendamping

                                BENEFIT :             Prosentase            100         100      100
                                Tersedianya dokumen
                                dukungan terhadap
                                penyediaan dana
                                pendamping/BLN

                                IMPACT :              Prosentase            100         100      100
                                Meningkatnya
                                dokumen terhadap
                                penyediaan dana
                                pendamping/BLN

          Perencanaan Makro     INPUT :
          Bidang Pemerintahan   a. Dana                   Rupiah
                                b. SDM                    SDM
                                c. Sarana dan             Unit
                                   Prasarana

                                OUTPUT :              % Realisasi Fisik     100         100      100
                                a. Penyusunan
                                   pedoman
                                             KEGIATAN                            PRESENTASE
                                                        RENCANA                  PENCAPAIAN
                                                        TINGKAT                   RENCANA
PROGRAM   URAIAN        INDIKATOR              SATUAN   CAPAIAN    REALISASI       TINGKAT    KET
                          KINERJA                       (TARGET)                   CAPAIAN
                                                                                   (TARGET)
                        perencanaan
                        partisipatif
                   b.   Penyusunan
                        kajian kesiapan
                        Pemda Jabar
                        menghadapi
                        AFTA

                   OUTCOMES :             Prosentase      100         100      100
                   Tersusunnya
                   perencanaan makro
                   bidang pemerintahan

                   BENEFIT :              Prosentase      100         100      100
                   Tersedianya
                   perencanaan makro
                   bidang pemerintahan

                   IMPACT :               Prosentase      100         100      100
                   Terciptanya
                   penyelenggaraan
                   perencanaan makro
                   bidang pemerintahan
                                                      PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

INSTANSI      :    BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN         :    2004
                                                                                                         FORM - PPS

                                           RENCANA                                          PRESENTASE
                                           TINGKAT                                          PENCAPAIAN
   PROGRAM           INDIKATOR             CAPAIAN                         REALISASI          TINGKAT    KET
                       KINERJA             (TARGET)                                           CAPAIAN
                                                                                              (TARGET)
Peningkatan dan   INPUT :
Pengelolaan       a. Dana
Keuangan Daerah   b. SDM
                  c. Adanya Data

                  OUTPUT :                   100                              100               100
                  a. Tersusunnya
                     dokumen analisa
                     fiscal GAP
                  b. Terusunnya
                     dokumen analisis
                     potensi sumber
                     pendapatan
                  c. Terusunnya
                     dokumen
                     program desain
                     komputerisasi
                     proyeksi
                     pendapatan
                     daerah

                  OUTCOMES :                 100                              100               100
                  Diperoleh suatu kajian
                  sebagai bahan
                  pembuatan kebijakan
                                          RENCANA                PRESENTASE
                                          TINGKAT                PENCAPAIAN
   PROGRAM           INDIKATOR            CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
                       KINERJA            (TARGET)                 CAPAIAN
                                                                   (TARGET)
                  BENEFIT :                 100         100          100
                  Terlaksananya
                  program prioritas
                  pembangunan dan
                  pemerintahan

                  IMPACT :                  100         100          100
                  Meningkatnya
                  pelayanan kepada
                  masyarakat

Peningkatan dan   INPUT :
Pengelolaan       a. Dana
Keuangan Daerah   b. SDM
                  c. Sarana dan
                     Prasarana

                  OUTPUT :                  100         100          100
                  a. Teralokasinya
                     dana APBD 2004
                     di tingkat
                     program dan
                     kegiatan
                  b. Teridentifikasinya
                     komponen
                     belanja tahun
                     2005
                  c. Tersusunnya
                     program prioritas
                     pembangunan
                     dan
                     pemerintahan per
                                            RENCANA                PRESENTASE
                                            TINGKAT                PENCAPAIAN
    PROGRAM            INDIKATOR            CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
                         KINERJA            (TARGET)                 CAPAIAN
                                                                     (TARGET)
                       satuan kerja
                  d.   Teridentifikasinya
                       besaran dana
                       menurut Dibale

                  OUTCOMES :                  100         100          100
                  Tersusunnya RPAPBD
                  TA. 2004 dan RAPBD
                  TA. 2005

                  BENEFIT :                   100         100          100
                  Adanya pedoman
                  bagi Dibale dalam
                  penyusunan DASK
                  2005

                  IMPACT :                    100         100          100
                  Pelaksanaan APBD
                  TA. 2005 yang efisien
                  dan efektif
Kerjasama Antar   INPUT :
Daerah            a. Dana
                  b. SDM
                  c. Sarana dan
                      Prasarana

                  OUTPUT :                    100         100          100
                  a. Evaluasi dan
                     pelaksanaan MPU
                     dan Konsultasi
                     Regional
                     Pembangunan
                                   RENCANA                PRESENTASE
                                   TINGKAT                PENCAPAIAN
PROGRAM        INDIKATOR           CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
                 KINERJA           (TARGET)                 CAPAIAN
                                                            (TARGET)
               Wilayah B Jawa-
               Bali
          b.   Evaluasi
               Perbatasan
               Wilayah B jabar-
               Banten
          c.   Rapat Koordinasi
               Perbatasan Jabar-
               Jateng
          d.   Rapat Koordinasi
               Perbatasan Jabar-
               Banten

          OUTCOMES :                 100         100          100
          Terusunnya evaluasi
          dan perencanaan
          kerjasama antar
          daerah

          BENEFIT                    100
          Tersedianya dokumen                    100          100
          evaluasi dan
          perencanaan
          kerjasama antar
          daerah

          IMPACT :                   100         100          100
          Terlaksananya
          evaluasi dan
          penyelenggaraan
          kerjasama antar
          daerah dengan baik
                                        RENCANA                PRESENTASE
                                        TINGKAT                PENCAPAIAN
    PROGRAM          INDIKATOR          CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
                       KINERJA          (TARGET)                 CAPAIAN
                                                                 (TARGET)

Kerjasama Antar   INPUT :
Daerah            a. Dana
                  b. SDM
                  c. Sarana dan
                     Prasarana

                  OUTPUT :                100         100          100
                  a. Penunjang
                     kegiatan Perform
                     USAID di Jawa
                     Barat
                  b. Penunjang
                     Program
                     Pemberdayaan
                     Masyarakat dan
                     Pemerintah
                     Daerah (P2MPD)
                     ADB di Jawa
                     Barat

                  OUTCOMES :              100         100          100
                  Tersusunnya
                  dokumen dukungan
                  terhadap penyediaan
                  dana pendamping

                  BENEFIT :               100         100          100
                  Tersedianya dokumen
                  dukungan terhadap
                  penyediaan dana
                  pendamping/BLN
                                           RENCANA                PRESENTASE
                                           TINGKAT                PENCAPAIAN
   PROGRAM              INDIKATOR          CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
                          KINERJA          (TARGET)                 CAPAIAN
                                                                    (TARGET)
                     IMPACT :                100         100          100
                     Meningkatnya
                     dokumen terhadap
                     penyediaan dana
                     pendamping/BLN
Perencanaan          INPUT :
Pembangunan Daerah   a.  Dana
                     b. SDM
                     c.  Sarana dan
                         Prasarana

                     OUTPUT :                100         100          100
                     a. Penyusunan
                        pedoman
                        perencanaan
                        partisipatif
                     b. Penyusunan
                        kajian kesiapan
                        Pemda Jabar
                        menghadapi
                        AFTA

                     OUTCOMES :              100         100          100
                     Tersusunnya
                     perencanaan makro
                     bidang pemerintahan

                     BENEFIT :               100         100          100
                     Tersedianya
                     perencanaan makro
                     bidang pemerintahan
                                RENCANA                PRESENTASE
                                TINGKAT                PENCAPAIAN
PROGRAM      INDIKATOR          CAPAIAN    REALISASI     TINGKAT    KET
               KINERJA          (TARGET)                 CAPAIAN
                                                         (TARGET)
          IMPACT :                100         100          100
          Terciptanya
          penyelenggaraan
          perencanaan makro
          bidang pemerintahan