AD ART FSPMI

Document Sample
AD ART FSPMI Powered By Docstoc
					            ANGGARAN DASAR

                  DAN

       ANGGARAN RUMAH TANGGA

FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
                 ( FSPMI )




                                           1
                                      ANGGARAN DASAR
                         FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
                                     TAHUN 2006-2011

                                          MUKADIMAH

       Bahwa pembangunan nasional yang sedang dicanangkan bangsa Indonesia merupakan upaya
segenap bangsa dalam mewujudkan cita-cita luhur Kemerdekaan Republik Indonesia menuju
masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera lahir maupun batin berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945.

        Bahwa sebagai bagian dari potensi bangsa, pekerja Indonesia menempati posisi dan peran
yang penting dan strategis yaitu sebagai pelaku aktif pembangunan nasional khususnya sebagai
sumber daya manusia yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dan industri. Untuk
dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan
masa depan kaum pekerja perlu bersepakat dan meneguhkan tekad untuk terus berikhtiar
meningkatkan kualitas keahlian, pengetahuan dan keterampilan disiplin dan etos kerja serta
tanggungjawab sesuai dengan ilmu dan teknologi agar mampu memperjuangkan kepentingan
pekerja dan masyarakat pada umumnya.

        Bahwa untuk mencapai efektifitas peranan kaum kerja diperlukan wadah dan sarana untuk
berperan serta dan berprestasi, yaitu suatu organisasi Serikat Pekerja yang tangguh, kuat dan
berwibawa, yang dibangun dari, oleh dan untuk pekerja secara bebas, demokratis dan
bertanggungjawab dengan dilandasi semangat Deklarasi pembentukan Serikat Pekerja Metal
Indonesia yang dicetuskan tanggal 6 Februari 1999 dan ikrar kebulatan tekad membentuk suatu
model gerakan Serikat Pekerja dari tingkat paling bawah yang tergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia.

        Atas dasar pandangan dan pemikiran ke depan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi
sebagai bangsa dan pekerja Indonesia, maka disusunlah organisasi ini secara nasioanal berdasarkan
lapangan pekerjaan dan sektor industri sejenis sesuai dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :




                                                                                               2
                                           BAB I
                         BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS, DAN KEDUDUKAN

                                               Pasal 1
                                               BENTUK

Organisasi ini berbentuk Federasi Serikat Pekerja tingkat Nasional.

                                               Pasal 2
                                               NAMA

Organisasi ini bernama FEDERASI SERIKAT PEKEJA METAL INDONESIA disingkat FSPMI.

                                               Pasal 3
                                                SIFAT

Organisasi ini adalah organisasi pekerja yang bersifat Demokratis, Independen, Profesional,
Representatif, Fungsional, Bebas, Terbuka, Transparan dan Bertanggung jawab.

                                               Pasal 4
                                                AZAS

Organisasi ini berazaskan Pancasila.

                                               Pasal 5
                                             KEDUDUKAN

Pusat organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

                                               BAB II
                                       KEDAULATAN DAN AFILIASI

                                              Pasal 6
                                       KEDAULATAN ORGANISASI

Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada anggota dan dilakukan sepenuhnya melalui forum
permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.

                                               Pasal 7
                                         AFILIASI ORGANISASI

1. Organisasi ini dapat bergabung ditingkat nasional dalam bentuk Konfederasi.
2. Organisasi ini dapat berafiliasi pada organisasi sejenis ditingkat Internasional sepanjang tidak
   bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
   Indonesia.

                                             BAB III
                                   FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

                                               Pasal 8
                                               FUNGSI

Organisasi ini berfungsi :
1. Sebagai wadah dan sarana pembinaan pekerja Indonesia pada industri dan jasa untuk
   berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan disiplin, etos kerja dan
   produktifitas.




                                                                                                 3
2. Sebagai pendorong dan penggerak anggota dalam ikut serta mensukseskan program
   Pembangunan Nasional khususnya di sektor Industri, Ekonomi, Pendidikan, Hukum, Sosial
   Politik dan Budaya Bangsa.
3. Sebagai pelindung dan pembela hak dan kepentingan anggota beserta keluarga
4. Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga baik lahir maupun bathin.

                                           Pasal 9
                                           TUJUAN

1. Turut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjalankan
   UUD 1945 beserta amandemennya.
2. Menghimpun dan menyatukan kaum pekerja khususnya dalam lapangan pekerjaan industri dan
   jasa: Logam, Elektronik Elektrik, Automotif Mesin Komponen, Dirgantara serta Dok dan
   Galangan Kapal.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang
   layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab.
4. Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan kaum pekerja dan keluarganya.
5. Meningkatkan produktifitas kerja, syarat-syarat kerja, dan kondisi kerja.
6. Memantapkan Hubungan Industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

                                           Pasal 10
                                            USAHA

1. Berpartisipasi aktif dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional dan peningkatan peran
   organisasi dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya dan hukum.
2. Memperjuangkan terwujudnya undang-undang, peraturan ketenagakerjaan, peraturan
   pelaksanaan dan perjanjian kerja bersama yang menjamin kesejahteraan pekerja.dan
   keluarganya.
3. Melakukan usaha-usaha untuk terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan
   keadilan maupun tanggung jawab sosial.
4. Meningkatkan kualitas anggota terutama dengan menambah pengetahuan keahlian dan
   keterampilan bidang pekerjaan dan profesi serta kemampuan berorganisasi.
5. Mengadakan usaha-usaha koperasi sesama anggota untuk melayani dan memenuhi
   kebutuhannya sendiri serta usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat serta tidak
   bertentangan dengan AD & ART Serikat Pekerja Anggota dan AD & ART Federasi Serikat
   Pekerja Metal Indonesia.
6. Membangun terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis dan dinamis di tingkat Bipartit dan
   Tripartit

                                          BAB IV
                               BENDERA, LAMBANG, DAN LAGU

                                          Pasal 11
                                          BENDERA

Di samping Bendera Merah Putih sebagai Bendera Nasional, Organisasi ini memiliki Panji Federasi
Serikat Pekerja Metal Indonesia dengan warna dasar Putih serta lambang Organisasi.

                                           Pasal 12
                                          LAMBANG

Lambang organisasi mewujudkan pencerminan dari:
1. Persatuan dan kesatuan kaum pekerja khususnya dalam lapangan pekerjaan industri dan jasa;
   Logam, Elektronik Elektrik, Automotif Mesin Komponen, Dirgantara serta Dok dan Galangan
   Kapal.
2. Menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mengutamakan kepentingan umum di atas
   kepentingan pribadi atau golongan.




                                                                                             4
3. Mengusahakan tercapainya kesejahteraan bagi segenap kaum pekerja beserta keluarganya dan
   rakyat Indonesia pada umumnya.

                                           Pasal 13
                                            LAGU

Organisasi mempunyai lagu Hymne dan Mars Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.

                                            BAB V
                                        KEANGGOTAAN

                                           Pasal 14
                                          ANGGOTA

1. Organisasi ini beranggotakan gabungan Serikat Pekerja lapangan pekerjaan Industri dan jasa,
   yang selanjutnya disebut Serikat Pekerja Anggota dengan singkatan SPA.
   Serikat Pekerja Anggota terdiri dari:
   1.1.    Serikat Pekerja Logam
   1.2.    Serikat Pekerja Elektronik Elektrik
   1.3.    Serikat Pekerja Automotif Mesin Komponen
   1.4.    Serikat Pekerja Dirgantara
   1.5.    Serikat Pekerja Dok dan Galangan Kapal
2. Organisasi ini merupakan himpunan anggota perseorangan yang bergabung secara kolektif di
   dalam Serikat Pekerja Anggota (SPA) FSPMI yang pengaturan lebih lanjutnya di atur dalam AD &
   ART SPA

                                          Pasal 15
                                      ANGGOTA KHUSUS

1. a. Serikat pekerja BUMN yang berbasiskan sektor jasa dan industri metal dapat langsung
       berafiliasi dengan PP SPA FSPMI sesuai dengan sektornya
   b. Afiliasi sebagaimana dimaksud ayat (a) adalah keanggotaan langsung ke tingkat nasional
       (PP SPA FSPMI) yang tidak mempunyai hubungan struktural dengan KC/PC SPA dan DPW
       FSPMI.
   c. Hak dan kewajiban serikat pekerja yang berafiliasi sebagai mana tersebut diatas, diatur
       dalam AD & ART SPA dan atau Peraturan Organisasi PP SPA.
2. a. Selain serikat pekerja BUMN sebagaimana tersebut di pasal 14 ayat (2), FSPMI dapat
       menerima serikat pekerja tingkat perusahaan (SPTP) yang bukan industri metal untuk
       berafiliasi langsung dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
   b. Afiliasi sebagaimana dimaksud ayat 2 (a) adalah keanggotaan langsung ketingkat nasional
       (DPP FSPMI), yang tidak mempunyai hubungan struktural dengan SPA seluruh perangkat.
   c. Hak dan kewajiban serikat pekerja yang berafiliasi sebagai mana tersebut diatas, lebih
       lanjut diatur dalam AD & ART FSPMI dan atau Peraturan Organisasi FSPMI
3. Status keanggotaan sebagimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 anggota khusus FSPMI.

                                         Pasal 16
                                     HAK-HAK ANGGOTA

1. Setiap anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia memiliki hak :
   a. Bicara, mengajukan pendapat, dan saran untuk kemajuan organisasi secara bebas dan
      bertanggung jawab.
   b. Mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pembelaan dalam arti seluas-luasnya.
2. Setiap anggota perseorangan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia memiliki hak memilih
   dan dipilih.

                                         Pasal 17
                                    KEWAJIBAN ANGGOTA




                                                                                             5
Setiap anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia memiliki kewajiban :
1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSPMI.
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik Organisasi FSPMI
3. Taat dan patuh melaksanakan keputusan-keputusan Organisasi FSPMI
4. Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan yang diadakan
    Organisasi FSPMI.

                                            Pasal 18
                                         RUANG LINGKUP

Ruang lingkup keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia meliputi pekerja pada Jasa
dan Industri yang bergabung dalam Serikat Pekerja Anggota :
1. Serikat Pekerja Logam meliputi :
    a. Industri Logam dan Produksi Dasar, yang meliputi besi baja seperti : besi spons, biller baja,
       besi beton, batang kawat, baja lembaran, slab baja, pipa las lurus/ spiral, baja lembaran,
       pelapisan (timah, seng, canal dingin/panas) dan sejenisnya, serta produk bukan baja seperti
       aluminium smalling plant, batang tembaga, aluminium extrusion, dsb.
    b. Aneka Industri seperti : mur, baut, paku, kawat baja, kaleng kemas, sepeda, isulator,
       keramik, Pipa PVC, logam mulia, arloji dan industri lain yang terkait dan terdapat unsur
       logam.

2. Serikat Pekerja Elektronik-Elektrik meliputi :
   a. Industri elektronik antara lain seperti: Peralatan Penyiaran, Peralatan Komunilkasi,
       Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Musik, Peralatan Photografi, Komputer, Printer,
       Industri Komponen Elektronik dan industri sejenis serta jasa penunjangnya.
   b. Industri elektrik antara lain seperti: Pembangkit Tegangan, Industri Kabel Sytem dan
       Accecoris, Industri Instalasi dan sejenis serta jasa penunjangnya.
   c. Aneka penunjang industri elektronik elektrik antara lain seperti: Body Plastik, Kabinet alat-
       alat elektronik elektrik, Tabung Glass dan sejenis serta jasa penunjangnya.
   d. Lapangan pekerjaan elektronik elektrik antara lain adalah orang bekerja pada bidang yang
       berhubungan dengan elektronik dan elektrik serta jasa penunjangnya.

3. Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen yang meliputi :
   a. Industri kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, industri pembuatankomponen
       kendaraan, karoseri dan jasa perbengkelan.
   b. Industri mesin perkakas seperti :mesin bubut, mesin bor, mesin freis,Gerinda, mesin
       gergaji, mesin tekuk, mesin potong, dsb.
   c. Mesin dan peralatan seperti : traktor tangan, penumbuk padi, perontok padi,polisher, rice
       milling unit, pompa irigasi, dsb
   d. Alat-alat berat seperti : mesin pemecah batu, plate comp actor, asphatx sprayer, asphalx
       mixing plant, vibro roller, whell loader, motor grader, exavator, bulldozer, forklift,
       pengaduk beton, kren pengangkat, dsb
   e. Industri mesin dan peralatan pabrik seperti :boiler, blower, mesin diesel, komponen
       automotif, tangki baja, konstruksi baja, pompa turbin,dsb.

4. Serikat Pekerja Dirgantara seperti:
   a. Industri Pesawat Terbang
   b. Industri Perbaikan Pesawat Terbang
   c. Industri Jasa Pesawat Terbang/kargo
   d. Industri Pembuatan Komponen pesawat terbang
   e. Industri jasa pilot pesawat terbang, dll.

5. Serikat Pekerja Dok dan Galangan Kapal meliputi :
    Industri pembuat kapal ( Galangan Kapal ), Maintenance kapal, reparasi kapal, Craft, bangunan
    lepas pantai, dll.




                                                                                                  6
                                         BAB VI
                          SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

                                          Pasal 19
                                     SUSUNAN ORGANISASI

Organisasi ini secara Nasional disusun sebagai berikut :
1. Tingkat Nasional meliputi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tingkat wilayah meliputi propinsi atau beberapa propinsi.
3. Tingkat Cabang meliputi wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki paling sedikit 2 (dua) Unit
   Kerja dan 100 anggota atau anggota kurang dari 100 orang tapi terdiri dari 3 (tiga) Unit Kerja.
4. Tingkat Unit Kerja meliputi Perusahaan / industri dan jasa atau tempat kerja.

                                           Pasal 20
                                        KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan FSPMI di tingkat Nasional diatur sebagai berikut :
   a. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi
      Serikat Pekerja Metal Indonesia disingkat DPP FSPMI
   b. Di Serikat Pekerja Anggota dipimpin oleh Pimpinan Pusat antara lain :
      b.1 Serikat Pekerja Logam disingkat SPL-FSPMI.
      b.2 Serikat Pekerja Elektronik-Elektrik disingkat SPEE-FSPMI.
      b.3 Serikat Pekerja Automotif, Mesin dan Komponen disingkat SPAMK FSPMI.
      b.4 Serikat Pekerja Dirgantara disingkat SPD-FSPMI.
      b.5 Serikat Pekerja Dok dan Galangan Kapal disingkat SPDG-FSPMI.

2. Kepengurusan FSPMI di tingkat wilayah di atur sebagai berikut
   a. Kepengurusan FSPMI ditingkat Propinsi atau beberapa Propinsi dipimpin oleh Dewan
      Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia disingkat DPW FSPMI yang
      merupakan staffing dari DPP FSPMI bertindak sebagai koordinator dan konsultator seluruh
      Konsulat Cabang FSPMI serta mewakili kebijakan organisasi Pusat di wilayah Propinsi yang
      dimaksud.
   b. DPP FSPMI mempunyai kewenangan prerogatif untuk mengganti (antar waktu), menentukan
      ketua DPW berdasarkan usulan KC, dan memberhentikan kepengurusan DPW FSPMI,
      bilamana dipandang perlu untuk kepentingan organisasi.
   c. Khusus Propinsi-propinsi di luar Pulau Jawa dan Kepulauan Riau, maka DPW FSPMI di wilayah
      tersebut dapat melaksanakan fungsi Struktural SPA FSPMI, dengan mendapatkan surat tugas
      dan tetap melakukan koordinasi kepada PP SPA dan DPP FSPMI.
   d. Khusus wilayah DKI Jakarta, DPW FSPMI berkoordinasi dengan PC SPA se Jakarta Raya.

3. Kepengurusan FSPMI ditingkat Daerah diatur sebagai berikut :
   a. Pada tingkat Kabupaten/Kota merupakan kepengurusan Serikat Pekerja anggota yang secara
      vertikal sebagai teknik pelaksana bertanggung jawab langsung kepada Pengurus Pimpinan
      Pusat Serikat Pekerja Anggotanya. Masing-masing penyingkatan nama kepengurusan
      dimaksud adalah :
      • PC SPL FSPMI
      • PC SPEE FSPMI
      • PC SPAMK FSPMI
      • PC SPDG FSPMI
      • PC SPD FSPMI
   b. Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota belum memenuhi persyaratan terbentuknya PC SPA
      sebagaimana diatur Pasal 18 ayat 2, maka PP SPA langsung menjalankan fungsi dan tugas
      pembinaan kepada PUK.
   c. Dalam hal suatu daerah yang belum terbentuk PC SPA sebagaimana diatur dalam Pasal 18
      ayat (2) dan letak daerahnya berada di luar Jawa dan Kepulauan Riau maka kewenangan
      Pembinaan dan tugas-tugas keorganisasian di serahkan dan atau direkomendasikan kepada
      Dewan Pimpinan Wilayah sampai dengan terbentuknya PC SPA dengan tetap melakukan
      koordinasi kepada PP SPA.




                                                                                                7
   d. Khusus Wilayah DKI Jakarta, PC SPA meliputi seluruh wilayah propinsi DKI Jakarta

4. a. 1.     Pada tingkat Kabupaten/Kota selain dibentuk Pimpinan Cabang SPA juga dibentuk
             Konsulat Cabang yang beranggotakan Ketua Sekretaris atau Pengurus yang ditunjuk
             dari Pimpinan Cabang SPA di daerah masing-masing yang disingkat dengan KC-FSPMI.
      2.     Dalam hal Pimpinan Cabang di suatu daerah belum terbentuk maka Pimpinan Unit
             Kerja di Daerah tersebut dapat menunjuk 2 (dua) orang perwakilan SPA untuk duduk di
             Konsulat Cabang tersebut.
             Konsulat Cabang tidak dapat mengeluarkan keputusan yang bersifat teknis operasional
             PC SPA.
             Konsulat Cabang memutuskan hal-hal yang bersifat External bagi Kepentingan
             Organisasi yang berkaitan dengan Tripartite Daerah, dan wajib ditaati seluruh PC SPA.
             Konsulat Cabang dalam mengambil keputusan organisasi maka harus melakukan
             koordinasi dan konsultasi dengan DPW FSPMI di wilayah setempat.

5. Pada tingkat Perusahaan dipimpin Pimpinan Unit Kerja Serikat        Pekerja Anggota    masing-
   masing disingkat PUK SPA-FSPMI.

6. Disamping kepengurusan secara struktural sebagaimana tersebut di atas, kongres
   memerintahkan kepada DPP FSPMI untuk menunjuk lembaga independen akuntan publik yang
   berfungsi sebagai lembaga audit keuangan Organisasi secara menyeluruh dari tingkat DPP
   sampai PUK, yang bernama Auditor (Akuntan Publik).

7. Kepengurusan Struktural sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1, 2, 3,4 dan 5 ini harus
   memasukan unsur pengurus perempuan di dalam kepengurusan organisasi sebanyak minimal
   30% dari jumlah pengurus terpilih, terkecuali pekerja perempuan di tingkatan keanggotaan
   tersebut sangat minim dengan tetap mengacu azas Representatif, kompetensi dan keaktifan.

                                             BAB VII
                                      STRUKTUR, WEWENANG,
                                      DAN PEMBAGIAN TUGAS

                                            Pasal 21
                                      STRUKTUR ORGANISASI



                                    KONGRES

                            AUDITOR

                                          DPP




             PP            PP               PP            PP               PP            DPW
           SP AMK         SP EE            SP L          SP DG            SP D



                                                                                         KC
             PC            PC              PC             PC              PC
           SP AMK         SP EE           SP L           SP DG           SP D




            PUK            PUK            PUK             PUK            PUK
           SP AMK         SP EE           SP L           SP DG           SP D




                                                                                                8
Keterangan : ________    = Garis Struktural                   = Garis Koordinasi

                         = Garis Kerja Auditor (Akuntan Publik)

                                        Pasal 22
                                   WEWENANG ORGANISASI

1. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berwenang :
   1. Menetapkan kebijakan umum (policy) organisasi, termasuk penentuan afilasi Internasional.
   2. Sebagai koordinator dan konsultator bagi Serikat Pekerja Anggota ( SPA ) yang tergabung
      dalam FSPMI.
   3. Menyelesaikan perbedaan pendapat di dalam tubuh Serikat Pekerja Anggota atau antara
      anggota yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Organisasi
   4. Dalam keadaan Luar Biasa yang dapat membahayakan kepentingan Organisasi maupun
      Negara melalui rapat DPP FSPMI dapat mengambil tindakan terhadap Serikat Pekerja
      Anggota (PUK,PC,KC, DPW dan PP) ataupun anggota perseorangan di tingkat PUK berupa
      pembekuan kepengurusan atau pemberhentian sebagai pengurus organisasi atau
      pemberhentian sebagai anggota perseorangan di tingkat PUK.

2. Serikat Pekerja Anggota (SPA) FSPMI mempunyai wewenang:
   1. Serikat Pekerja Anggota menangani masalah Hubungan Industrial dalam arti yang seluas-
       luasnya yang diatur dalam Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ) SPA
       masing-masing.
   2. Dapat menjalin hubungan dan berunding atas nama Organisasi dengan Gabungan Organisasi
       Pengusaha sejenis hanya di tingkat nasional (bukan tingkat internasional) dengan terlebih
       dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi kepada DPP FSPMI.
   3. Khusus dalam bidang pendidikan dan pengelolaan administrasi dapat diselenggarakan
       bersama-sama antar SPA.

                                         Pasal 23
                                PEMBAGIAN TUGAS ORGANISASI

1. DPP FSPMI bertugas:
   1. Menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan hubungan luar negeri atau
      membangun Hubungan Internasional.
   2. Menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan keuangan organisasi secara
      menyeluruh, khususnya iuran anggota (Check of System/COS).
   3. Menjalankan tugas dan fungsi dalam menempatkan sumber daya manusia FSPMI di
      lembaga-lembaga keterwakilan dalam Hubungan Industrial.
   4. Memberikan Sanksi tindakan pembekuan kepengurusan, pemberhentian sementara,
      pemberhentian permanen terhadap pengurus SPA di semua tingkat dan anggota
      perseorangan.
   5. Menyelenggarakan pendidikan yang berasal dari bantuan kerjasama internasional
      (sponshorship) untuk didistribusikan penyelenggaraannya ke PP SPA dan DPW FSPMI,
      terkecuali dipandang perlu diselenggarakan oleh DPP FSPMI.
   6. Sebagai pembina, penanggung jawab dan pelaksana kegiatan Advokasi dan Pembelaan
      serta penetapan kebijakan Pengupahan di seluruh tingkatan organisasi dengan
      berkoordinasi melalui SPA di seluruh tingkatan.
   7. Mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan di tingkat nasional dan regional.
   8. Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga / instansi lainnya di tingkat
      nasional,antara lain dengan Pemerintah, organisasi pengusaha, partai politik, dan
      instansi/lembaga lainnya.
   9. Hal-hal lainnya yang diatur dalam peraturan organisasi (PO) FSPMI.

2. PP SPA FSPMI dan perangkat dibawahnya bertugas :
   1. Mengembangkan organisasi dan menambah jumlah anggota.




                                                                                              9
   2. Menyelenggarakan Pendidikan swadaya dan pendidikan bantuan sponsorship dari DPP
       FSPMI.
   3. Pengembangan dan peningkatan standarisasi Perjanjian Kerja Bersama.
   4. Memberikan sanksi teguran, surat peringatan dan skorsing kepada pengurus dan anggota.
   5. Melakukan Konsolidasi, Pembinaan, Pembelaan dan Pengawasan terhadap perangkat
       organisasi dibawahnya.
   6. Menjalankan tugas dan fungsi dan membangun Hubungan Industrial.
   7. Meningkatkan sumber-sumber keuangan organisasi yaitu uang pangkal, uang konsolidasi,
       uang pembuatan KTA dan usaha-usaha lainnya setelah mendapatkan izin dari DPP FSPMI.
   8. Membangun hubungan kerjasama dengan lembaga / instansi lainnya di tingkat nasional dan
       regional, yaitu dengan Pemerintah dan organisasi pengusaha sektor industrinya dengan
       sepengetahuan DPP FSPMI.
   9. Mengorganisir aksi-aksi dan pemogokan ditingkat regional dan tingkat perusahaan, setelah
       memusyawarahkan dengan DPP FSPMI.
   10. KTA dibuat dan didistribusikan oleh PC/PP SPA FSPMI

3. Tugas dan wewenang DPW FSPMI dan KC FSPMI diatur lebih lanjut didalam Peraturan Organisasi
   FSPMI.

                                          BAB VIII
                                     PERMUSYAWARATAN

                                       Pasal 24
                              MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Permusyawaratan dan rapat-rapat FSPMI di atur sebagai berikut :
1. Permusyawaratan yang dilaksanakan oleh FSPMI sebagai Federasi Serikat Pekerja meliputi :
   a. Kongres
   b. Rapat Pimpinan ( RAPIM )
   c. Rapat Rutin ( RATIN )
   d. Rapat Wilayah ( RAWIL )
2. Permusyawaratan dan rapat-rapat SPA sebagai Serikat Pekerja Anggota meliputi :
   a. Musyawarah Nasional ( MUNAS )
   b. Musyawarah Cabang ( MUSCAB )
   c. Musyawarah Unit Kerja ( MUSNIK )
   d. Rapat Kerja Nasional ( RAKERNAS )
   e. Rapat Rutin Serikat Pekerja Anggota ( RATIN SPA )
   f. Rapat Kerja Cabang ( RAKERCAB )
   g. Rapat Kerja Unit Kerja ( RAKERNIK )

Permusyawaratan dan rapat-rapat Serikat Pekerja Anggota dijabarkan lebih lanjut di dalam
AD/ART masing-masing SPA dengan tidak bertentangan dengan AD/ART FSPMI.

                                          Pasal 25
                                          KONGRES

1. Memegang kedaulatan tertinggi Organisasi
2. Kongres diadakan setiap 5 tahun sekali, dihadiri oleh :
   a. Para pengurus DPP FSPMI.
   b. Para pengurus PP Serikat Pekerja Anggota – FSPMI.
   c. Utusan DPW FSPMI yang diberi mandat.
   d. Utusan PC SPA FSPMI yang diberi mandat.
   e. Utusan PUK SPA FSPMI yang diberi mandat.
   f. Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSPMI.
3. Dalam keadaan luar biasa kongres dapat dipercepat atau ditunda atas Keputusan Rapim atau
   atas permintaan sekurang-kurangnya setengah lebih jumlah PUK atau 2/3 jumlah PC SPA yang
   bergabung dalam FSPMI.




                                                                                              10
4. Kongres berwenang :
   a. Menilai dan mengesahkan laporan pertanggung jawaban DPP FSPMI, termasuk hasil audit
       keuangan dari Auditor.
   b. Menetapkan atau mengubah AD/ART Federasi SPMI.
   c. Menetapkan Program Umum Organisasi FSPMI.
   d. Membuat rekomendasi anggaran Organisasi kepada DPP FSPMI untuk diputuskan
       penjabarannya di dalam rapat pimpinan dan atau rapat rutin.
   e. Menetapkan rekomendasi organisasi FSPMI.
   f. Memilih dan menetapkan komposisi kepersonaliaan DPP FSPMI.
   g. Membentuk Komisi Verifikasi ( bila diperlukan ).
   h. Menetapkan hal-hal lainnya yang di putuskan oleh peserta kongres, antara lain:
       merumuskan kode etik berpolitik dan kode etik usaha di FSPMI, menetapkan ikrar anggota
       FSPMI, menetapkan lagu mars dan hymne FSPMI dan perubahan lambang FSPMI.
5. Bilamana dijumpai keputusan munas SPA FSPMI berbeda dengan keputusan Kongres FSPMI,
   maka keputusan Munas SPA FSPMI tersebut menyesuaikan diri dengan keputusan Kongres FSPMI.
6. Kongres diselenggarakan oleh DPP FSPMI.

                                          Pasal 26
                                  RAPAT PIMPINAN ( RAPIM )

1. Rapat Pimpinan adalah kekuasaan tertinggi organisasi diantara dua Kongres.
2. Rapat Pimpinan dihadiri oleh :
   a. Para Pengurus DPP FSPMI
   b. Para Pengurus PP Serikat Pekerja Anggota FSPMI
   c. Utusan Pengurus DPW FSPMI.
   d. Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSPMI
3. RAPIM dipimpin oleh DPP FSPMI.
4. RAPIM diadakan. Setiap tahun pada awal tahun.
5. RAPIM berwenang untuk :
   a. Menilai dan mengevaluasi laporan kerja DPP FSPMI.
   b. Mengadakan evaluasi Program Umum Organisasi.
   c. Menindaklanjuti hasil Laporan Auditor. (Akuntan Publik).
   d. Merekomendasi Program kerja tahunan berikutnya.
   e. Menentukan pengertian “Luar Biasa“.
   f. Menetapkan keputusan-keputusan penting lainnya.

                                          Pasal 27
                                    RAPAT RUTIN ( RATIN )

1. Rapat rutin adalah rapat untuk menghasilkan keputusan, konsultasi, koordinasi dan evaluasi
   ditingkat nasional secara rutin dalam rangka keterpaduan dan koordinasi program serta
   pengembangan organisasi.
2. Rapat Rutin dihadiri oleh:
   a. Seluruh Pengurus DPP FSPMI.
   b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP SPA.
   c. Undangan yang ditunjuk, antara lain: Direktorat atau Undangan yang ditentukan oleh
        Presiden dan Sekjen DPP FSPMI.
3. Ratin diadakan setiap bulan pada minggu ke-dua.
4. Ratin dipimpin oleh Presiden dan atau salah seorang Wakil Presiden yang ditunjuk beserta
   Sekjen DPP FSPMI.
5. Pengecualian terhadap ayat 1,2,3 dan 4, DPW FSPMI dan atau KC FSPMI melaksanakan rapat
   rutin yang di laksanakan sesuai dengan kebutuhannya.

                                         Pasal 28
                                  RAPAT WILAYAH ( RAWIL )




                                                                                          11
1. Rapat Wilayah ( RAWIL ) merupakan forum konsultasi, kordinasi dan evaluasi di tingkat Propinsi
   ( beberapa propinsi ) dalam rangka keterpaduan koordinasi program dan pengembangan
   Organisasi di tingkat Propinsi.
2. RAWIL dihadiri oleh :
   a. Para pengurus DPW FSPMI.
   b. Para Pengurus KC FSPMI.
   c. Undangan yang di tetapkan DPW FSPMI.
3. RAWIL diadakan. Setiap tahun pada bulan Juni.
4. RAWIL dipimpin oleh DPW FSPMI.
5. Pemilihan pengurus DPW FSPMI dilakukan pada RAWIL khusus yang di adakan untuk itu, yang di
   hadiri oleh KC FSPMI di wilayah tersebut. Surat Keputusan kepengurusan DPW FSPMI disyahkan
   oleh DPP FSPMI.
6. RAWIL khusus di adakan setiap 5 tahun sekali.

                                            BAB IX
                                        KEPENGURUSAN

                                          Pasal 29
                                  SUSUNAN PENGURUS PUSAT

Susunan Pengurus FSPMI di atur sebagai berikut :
1. Susunan Pengurus FSPMI sebagai Federasi Serikat Pekerja terdiri dari :
    a. DPP FSPMI
    b. DPW FSPMI ( Staffing DPP di tingkat Propinsi dan atau di beberapa propinsi )
    c. KC FSPMI (Staffing Koordinasi ditingkat Kabupaten/Kota)
2. Susunan Pengurus Serikat Pekerja Anggota yang tergabung di dalam FSPMI terdiri dari :
    a. PP Serikat Pekerja Anggota.
    b. PC Serikat Pekerja Anggota.
    c. PUK Serikat Pekerja Anggota.
3. Susunan Pengurus Serikat Pekerja Anggota ini diatur lebih lanjut didalam AD & ART masing-
    masing serikat pekerja anggota dengan tidak bertentangan dengan AD & ART FSPMI.

                                         Pasal 30
                                DEWAN PIMPINAN PUSAT FSPMI

1. Pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat berjumlah maksimal 19 (sembilan belas) orang
2. Susunan DPP FSPMI terdiri dari :
   a. Seorang Presiden.
   b. Beberapa Orang Wakil Presiden.
   c. Seorang Sekretaris Jenderal.
   d. Beberapa Wakil Sekretaris Jenderal.
   e. Seorang Bendahara Umum.
   f. Beberapa Orang Bendahara.
3. Presiden dapat mendelegasikan sebagian tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan menunjuk
   satu orang Wakil Presiden untuk membantu menjalankan roda organisasi.
4. DPP FSPMI merupakan pemegang mandat Kongres serta pengambil kebijakan sebagai Pengelola,
   Pengendali dan pelaksana kegiatan organisasi sehari-hari.
5. Selain Pengurus Harian sebagaimana ayat (1) diatas, Dewan Pimpinan Pusat juga memiliki
   organ pengurus pleno.
6. Pengurus Pleno DPP FSPMI sebagaimana dimaksud ayat (5) diatas terdiri dari Pengurus Harian
   DPP FSPMI, Ketua Umum dan Sekretaris Umum SPA FSPMI ditambah 2 (dua) orang dari pengurus
   DPW terpilih.

                                         Pasal 31
                               DEWAN PIMPINAN WILAYAH FSPMI

1. Susunan pengurus DPW FSPMI sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh)
   orang.




                                                                                              12
2. Pengurus DPW FSPMI sekurang-kurangnya terdiri dari :
   a. Seorang Ketua;
   b. Seorang Sekretaris;
   c. Seorang Bendahara;
3. DPW FSPMI merupakan Staffing dari DPP FSPMI dalam menjalankan kebijakan DPP FSPMI.

                                        Pasal 32
                                    KONSULAT CABANG

1. Susunan Pengurus KC FSPMI sebanyak-banyaknya 6 orang terdiri dari :
   a. Seorang Ketua.
   b. Seorang Sekretaris.
   c. Seorang Bendahara.
   d. Beberapa orang anggota.
2. Pembentukan Pengurus KC FSPMI dimusyawarahkan oleh PC SPA dan disyahkan oleh DPW FSPMI.

                                          BAB X
                                    SANKSI ORGANISASI

                                         Pasal 33
                               SANKSI TINDAKAN INDISIPLINER

1. Tindakan indisipliner dapat dikenakan kepada Serikat Pekerja Anggota atau anggota
   perseorangan di SPA atau pengurus organisasi di semua tingkatan berupa :
   a. Teguran Lisan;
   b. Peringatan tertulis;
   c. Skorsing;
2. Bentuk tindakan indisipliner sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat 1, pengaturan,
   bentuk dan sifatnya, menjadi kewenangan PP SPA FSPMI.

                                         Pasal 34
                                  SANKSI PEMBERHENTIAN

1. Sanksi Pemberhentian dikenakan kepada SPA atau Anggota Perseorangan di SPA atau Federasi,
   atau Pengurus organisasi di semua tingkatan, berupa:
   a. Pemberhentian permanen sebagai anggota perseorangan di SPA atau Federasi.
   b. Pemberhentian permanen sebagai pengurus.
2. Khusus tindakan pembekuan kepengurusan dan atau pemberhentian permanen terhadap
   Pengurus organisasi di semua tingkatan (baik Federasi maupun SPA), dan pemberhentian
   sebagai anggota perseorangan FSPMI, maka tindakan tersebut menjadi kewenangan DPP FSPMI.
3. Sanksi Pemberhentian, hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran:
   a. Tidak membayar 6 bulan dalam 1 tahun Iuran Anggota (COS) dan tidak menyetorkan ke DPP
      FSPMI, tanpa memberikan keterangan secara tertulis kepada perangkat organisasi.
   b. Bergabung dengan serikat pekerja lain.
   c. Memfasilitasi dan atau membentuk serikat pekerja lain.
   d. Melanggar AD/ART FSPMI dan atau AD/ART SPA FSPMI.
   e. Hal-hal lainnya diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) FSPMI.
4. Bentuk tindakan pemberhentian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 34 ayat 1, 2, dan 3
   menjadi hak dan kewenangan DPP FSPMI.

                                          Pasal 35
                                  Sanksi Pelanggaran COS

1  Sanksi terhadap pelanggaran COS sebagai mana di maksud pasal 34 ayat 4 harus didahului
   dengan peringatan
2. Pengaturan peringatan terhadap pelanggaran COS tersebut adalah:
   a. Lisan apabila tidak membayar COS 1 bulan dalam 3 bulan.
   b. SP 1 apabila tidak membayar COS 2 bulan dalam 6 bulan.




                                                                                         13
   c. SP 2 apabila tidak membayar COS 3 bulan dalam 6 bulan
   d. SP 3 apabila tidak membayar COS 4, 5 bulan dalam 6 bulan.
   e. Pembekuan kepengurusan dan atau pemberhentian permanen terhadap pengurus organisasi
       di semua tingkatan organisasi dan pemberhentian sebagai peserta perseorangan FSPMI
       apabila tidak membayar COS lebih dari atau sama dengan 6 bulan dalam 12 bulan.
3. Khusus kewenangan untuk memberikan sanksi COS sebagaimana diatur ayat 2 tersebut diatas
   adalah kewenangan DPP FSPMI.

                                           BAB XI
                                         KEUANGAN

                                        PASAL 36
                               SUMBER KEUANGAN ORGANISASI

1. Keuangan organisasi diperoleh dari :
   a. Uang iuran anggota (COS).
   b. Uang pangkal.
   c. Uang Konsolidasi.
   d. Sumbangan yang tidak mengikat.
   e. Usaha-usaha lain yang syah menurut Undang-Undang yang berlaku dan atau dana abadi.
2. Penanggung Jawab dan pengelolaan uang iuran anggota (COS), dan usaha-usaha lain yang syah
   menjadi tugas dan tanggung jawab federasi (DPP FSPMI) sebagaimana diatur dalam AD/ART ini.

3. Penanggung Jawab dan pengelolaan ayat 1 (b, c, d) adalah SPA sebagaimana diatur dalam
   AD/ART SPA.
                                        BAB XII
                             PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

                                       Pasal 37
                          PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

1. Penggantian pengurus antar waktu adalah penggantian seorang atau beberapa orang pengurus
   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga FSPMI dan atau berhalangan
   tetap.
2. Penggantian antar waktu dapat dilakukan atas persetujuan Rapat Pengurus yang di tuangkan
   dalam berita acara sesuai tingkat masing-masing yang di syahkan oleh Perangkat Organisasi
   satu tingkat diatasnya.

                                         BAB XIII
                                 PERALIHAN DAN PENUTUP

                                        Pasal 38
                                  PERATURAN PERALIHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.

                                         Pasal 39
                                         PENUTUP

Anggaran Dasar ini disyahkan dalam KONGRES FSPMI dan merupakan Pedoman Organisasi sampai
dengan Kongres berikutnya.


                                      DITETAPKAN DI          :                      BANDUNG
                                      PADA TANGGAL           :      .......... Nopember 2006




                                                                                          14
                                   KONGRES
                   FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
                                Pimpinan Sidang

     Ketua                                        Sekretaris

       ttd                                             ttd


(..............................)                   ( ........................... )




                                                                                     15
                                ANGGARAN RUMAH TANGGA
                        FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
                                    TAHUN 2006 – 2011

                                           BAB I
                                       KEANGGOTAAN

                                          Pasal 1
                                    KETENTUAN ANGGOTA

Yang dapat diterima menjadi keanggotaan FSPMI adalah :
1. Serikat Pekerja Anggota yang mempunyai sekurang-kurangnya 10 Unit Kerja dan 3 Piminan
   Cabang atau Wilayah yang sekurang-kurangnya 2.000 orang pekerja anggota.
2. Bila mana persyaratan keanggotaan sebagaimana pasal (1) telah terpenuhi tetapi belum dapat
   membentuk serikat pekerja anggota di tingkat Nasional maka seluruh anggotanya secara
   langsung dibawah pembinaan DPP FSPMI di tingkat Nasional dan secara teknis dibantu oleh
   DPW FSPMI.
3. Dalam hal keanggotaan sebagaimana di atur dalam ayat (b) telah memenuhi persyaratan ayat
   (a) maka DPP FSPMI akan memfasilitasi dilaksanakannya Munas Serikat Pekerja Anggota untuk
   memenuhi persyaratan keanggotaan Federasi SPMI.

                                          Pasal 2
                                TATA CARA MENJADI ANGGOTA

1. Serikat pekerja yang akan menjadi anggota FSPMI wajib mengajukan permohonan secara
   tertulis kepada DPP FSPMI .
2. Persayaratan menjadi anggota FSPMI ;
   a. Pernyataan menyetujui AD dan ART FSPMI.
   b. Pernyataan menyetujui Program Kerja Organisasi FSPMI.
   c. Memiliki AD/ART Serikat Pekerja Anggota yang tidak bertentangan dengan AD dan ART
       FSPMI
3. Dalam Serikat Pekerja yang belum ada SPA di tingkat nasional maka Pengajuan menjadi
   anggota FSPMI ditujukan kepada DPP FSPMI dan atau melalui DPW FSPMI.

                                         Pasal 3
                                BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1. Berakhirnya status Keanggotaan FSPMI , karena :
   a. Membubarkan diri dan atau Mengundurkan diri melalui MUNAS SPA.
   b. Membubarkan diri karena keputusan pengadilan.
2. Status berakhirnya keanggotaan secara perseorangan di atur dalam AD/ART SPA dan atau AD
   FSPMI tentang sanksi organisasi .

                                         Pasal 4
                               PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

1. Serikat Pekerja Anggota dapat diberhentikan karena dengan sengaja tidak melakukan
   kewajiban-kewajiban sebagai anggota atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan
   dengan azas dan tujuan Organisasi.
2. Serikat Pekerja Anggota dapat diberhentikan karena bergabung dengan Serikat Pekerja lain dan
   memfasilitasi pembentukan serikat pekerja lain.
3. Serikat pekerja Anggota diberhentikan oleh DPP FSPMI melalui mekanisme Rapat Pimpinan
   dikarenakan adanya pelanggaran AD dan ART FSPMI dan tindakan indisiliner
4. Serikat pekerja Anggota yang diberhentikan, dapat mengajukan hak pembelaan diri melalui
   mekanisme Rapim FSPMI.

                                           BAB II
                                         HAK SUARA




                                                                                            16
                                           Pasal 5
                                  HAK SUARA DALAM KONGRES

1. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota di tiap-tiap pimpinan cabang yang tercatat
   resmi di Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggota aktif membayar iuran.
   b. Angka pembagi untuk hitung hak suara tersebut adalah 100.
   c. Jumlah anggota aktif dibagi angka pembagi, maka hak suara yang didapat dihitung dua
        angka di belakang koma desimal.
   d. Rumus perhintungan hak suara sebagaimana tersebut di atas akan ditetapkan dalam PO
        FSPMI.
   e. PUK berdasarkan jumlah anggotanya memberikan suaranya untuk ditampung oleh
        Pimpinan Cabang masing-masing.
   f. PC berdasarkan jumlah suara PUK yang diakomodir ( baik jumlah suara yang menerima
        maupun jumlah suara yang menolak ) memberikan suaranya untuk ditampung oleh
        Pimpinan Pusat SPA masing-masing.
   g. PP berdasarkan jumlah suara yang diakomodir dari PC memberikan suaranya untuk
        mengambil keputusan di dalam kongres FSPMI.
2. Jumlah Hak suara PUK di hitung berdasarkan jumlah anggota yang membayar iuran secara aktif
   sesuai ketentuan AD/ART FSPMI.
3. DPP FSPMI, DPW FSPMI, PP SPA FSPMI dan PC SPA FSPMI masing-masing mendapatkan 1 ( satu )
   hak suara.

                                           Pasal 6
                                    HAK SUARA DALAM RAPIM

1.   Peserta RAPIM adalah :
     a. Seluruh pengurus DPP FSPMI
     b. Seluruh pengurus PP Serikat Pekerja Anggota
     c. Utusan DPW FSPMI
     d. Undangan yang ditetapkan oleh DPP FSPMI
2.   Setiap Peserta RAPIM memiliki hak suara.

                                         Pasal 7
                               HAK SUARA DALAM RAWIL KHUSUS

1. Peserta Rawil adalah adalah :
   a. Seluruh Pengurus DPW FSPMI.
   b. Utusan KC FSPMI.
   c. Undangan yang ditetapkan DPW FSPMI.
2. Setiap peserta Rawil khusus mempunyai hak suara.

                                       BAB III
                  SAHNYA MUSYAWARAH DAN CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

                                           Pasal 8
                                     SAHNYA MUSYAWARAH

Setiap musyawrah sebagaimana diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan syah
apabila dihadiri oleh 2/3 dari utusan.

                                           Pasal 9
                                        QUORUM SIDANG

Sidang-sidang syah apabila dihadiri separuh dari jumlah utusan yang hadir.




                                                                                          17
                                         Pasal 10
                                  PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, diadakan pemungutan suara atas dasar suara
   terbanyak.

                                               BAB IV

                                         Pasal 11
                                 TATA KERJA PIMPINAN FSPMI

1. Sistem kerja Pimpinan FSPMI, bersifat kolektif dengan pengaturan sebagai berikut :
   a. Sistem Sekretariat Scaf di tingkat DPP FSPMI
   b. Sistem pembidangan berlaku ditingkat Serikat Pekerja Anggota, yang diatur lebih lanjut
       dalam AD/ART SPA masing-masing.
2. Presiden dan Wakil Presiden di tingkat DPP FSPMI merupakan perumus keputusan ( Policy )
   Organisasi di tingkat masing-masing.
3. Sekretaris Jendral bersama-sama satu orang wakil presiden yang ditunjuk presiden ditingkat
   DPP FSPMI merupakan pelaksana teknis berdasarkan rumusan keputuasan Organisasi yang telah
   diambil.
4. Wakil Presiden bersama-sama Sekjen dapat menjalankan tugas-tugas harian kerja organisasi
   secara aktif sesuai pembidangan tugas yang di atur dalam peraturan Organisasi (PO)
5. Pengelolaan keuangan Ditingkat DPP FSPMI merupakan tanggung jawab Bendahara bersama-
   sama Presiden dan Sekjen.
6. Pembagian tugas dan tata kerja Pimpinan diatur lebih rinci dalam P.O. ditingkat masing-
   masing.
7. Alur tata kerja pimpinan di DPP FSPMI adalah :




                                                 Presiden




 Bendahara           Sekjen            Wk                  Wk                Wk                Wk
 Umum                               Presiden            Presiden          Presiden          Presiden




                                       Wk Sekjen              Wk Sekjen              Wk Sekjen
Bendahara 1      Bendahara 2

                                      Direktorat             Direktorat              Direktorat


                                         Pasal 12
                                 PENGESAHAN PIMPINAN FSPMI

Pengesahan dan pembuatan Surat Keputusan dan Pimpinan FSPMI diatur sebagai berikut :
1. DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia berdasarkan hasil Kongres dan diterbitkan Surat
   Keputusan Kongres FSPMI.
2. PP Serikat Pekerja Anggota berdasarkan hasil Munas masing-masing di-SK-kan oleh DPP FSPMI.
3. DPW FSPMI yang dipilih oleh KC FSPMI di SK-kan oleh DPP FSPMI.
4. PC Serikat Pekerja Anggota berdasarkan hasil Muscab di SK-kan oleh PP Serikat Pekerja Anggota
   masing-masing.




                                                                                                  18
5. KC berdasarkan Rapat yang diadakan untuk dibuatkan Berita Acara-nya.
6. PUK Serikat Pekerja Anggota berdasarakn hasil Musnik di SK-kan oleh PC Serikat Pekerja
   Anggota masing-masing.

                                        Pasal 13
                                  PERANGKAPAN JABATAN

1. Perangkapan jabatan di FSPMI maksimal 2 ( dua ) jabatan di semua tingkatan organisasi
   (termasuk didalamnya jabatan sebagai PUK SPA-FSPMI).
2. Perangkapan jabatan antar Serikat Pekerja Anggota dilarang.
3. Apabila terjadi perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini,
   maka pengurus yang bersangkutan diharuskan memilih salah satunya.


                                       Pasal 14
                             PERSYARATAN MENJADI PENGURUS

1. Syarat-syarat menjadi pengurus anggota FSPMI di semua tingkatan adalah bahwa yang
   bersangkutan masih aktif dan tercatat sebagai anggota FSPMI.
2. Mempunyai Komitmen dan dedikasi yang tebukti tinggi terhadap perjuangan pekerja serta
   Organisasi FSPMI dan atau yang telah mengabdikan dirinya bagi kepentingan Organisasi FSPMI.

                                         Pasal 15
                               ALAT KELENGKAPAN PENGURUS

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Federasi Serikat Pekerja dan Serikat Pekerja
   Anggota di semua tingkatan dapat membentuk alat kelengkapan sesuai kebutuhan yang
   dibentuk oleh pengurus sebagai badan pembantu.
2. Alat kelengkapan yang dimaksud adalah sebagai berikut : Direktorat, Biro, atau Departemen
   meliputi antara lain Litbang, LBH, Pendidikan, dsb.
3. Selain alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka DPP juga membentuk lembaga
   otonom, yang meliputi : Garda Metal, Surat Kabar FSPMI, LBH Perburuhan, Induk Koperasi dan
   turunannya, serta Training Center/Institut Pendidikan.

                                         Pasal 16
                                 KOMPOSISI PIMPINAN FSPMI

1. Komposissi Pimpinan FSPMI dan Serikat Pekerja Anggota diatur sebagai berikut :
   a. Di tingkat DPP FSPMI adalah :
             Dipimpin oleh 1 ( satu ) orang Presiden.
             Dibantu beberapa orang Wakil Presiden mewakili masing-masing Serikat Pekerja
             Anggota.
             1 ( satu ) orang Sekretaris Jenderal.
             Dibantu oleh beberapa orang wakil Sekretaris Jenderal.
             1 (satu) orang Bendahara Umum
             Dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Bendahara
   b. Sebagai alat kelengkapan DPP sebagaimana dimaksud Pasal 16, maka dibentuk Direktorat
        Pendidikan, Pengupahan, Peranan Wanita dan pekerja muda, Pusat Data/Litbang, Politik
        dan publikasi.
   c. Wakil Sekjen wajib bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan aturan jam Kerja.
   d. Wakil Sekjen, Staff yang dapat membantu tugas-tugas Organisasi, dan Direktorat berada
        langsung dibawah Sekjen.
   e. Sekjen dan Wakil Sekjen tidak dapat mengambil keputusan diluar keputusan Kongres,
        Rapim, maupun Ratin.
   f. Selain oleh Sekjen, surat Keluar Masuk harus disetujui dan ditandatangani oleh Presiden
        atau Wakil Presiden yang diketahui oleh Presiden.
2. Ditingkat DPW FSPMI adalah :
   a. Dipimpin oleh 1 ( satu ) orang Ketua.




                                                                                           19
   b. 1 ( satu ) orang Sekretaris.
   c. Beberapa Orang Wakil Ketua atau beberapa Wakil Orang Sekretaris.
3. Ditingkat Konsulat Cabang FSPMI adalah :
   a. Dipimpin oleh 1 Orang ketua.
   b. Seorang Sekretaris
   c. Dibantu beberapa orang anggota

                                            BAB V
                                           AUDITOR

                                           Pasal 17
                                           AUDITOR

1. Auditor berwenang untuk membuat nota peringatan dan rekomendasi perbaikan berdasarkan
   temuan-temuannya disampaikan dalam Rapim maupun Kongres untuk kemudian juga dibahas
   dalam rapat dan permusyawaratan SPA setiap tahun.
2. Auditor di tunjuk dan bertanggung jawab kepada DPP FSPMI.
3. Internal Audit dilakukan setiap tahun dan dievaluasi dalam RAPIM
4. DPP FSPMI menunjuk Lembaga Akuntan Publik dan laporan hasil temuannnya disampaikan pada
   Kongres
5. Lembaga Akuntan Publik sebagaimana ayat 4 diatas melakukan audit sekurang-kurangnya 1 kali
   dalam 5 tahun.

                                        BAB VI
                     PEMBERHENTIAN DARI KEPENGURUSAN DAN DISIPLIN

                                          Pasal 18
                                BERHENTI DARI KEPENGURUSAN

1. Status kepengurusan FSPMI dan SPA dinyatakan hilang karena :
   a. Permintaan sendiri.
   b. Tindakan indisipliner.
   c. Meninggal Dunia.
   d. Diberhentikan.
   e. Menjadi Pengurus di Serikat Pekerja lain.
   f. Memfasilitasi dan atau membentuk Serikat Pekerja lain.
2. Sejak hilangnya status kepegurusan di FSPMI dan atau SPA-FSPMI maka secara otomatis hak dan
   kewajibannya sebagai pengurus dinyatakan gugur.

                                          Pasal 19
                                    TINDAKAN INDISIPLINER

Tindakan indisipliner yang dapat dikenakan kepada Anggota Pengurus FSPMI :
1. Teguran Lisan.
2. Peringatan tertulis.
3. Skorsing.
4. Diberhentikan sebagai Pengurus.
5. Diberhentikan sebagai Anggota.

                                       Pasal 20
                      PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PENGURUS

1. Tindakan pemberhentian sementara anggota Pengurus diambil karena :
   a. Melalaikan tugas.
   b. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
   c. Menyalahgunakan hak milik Organisasi untuk kepentingan pribadi.
   d. Hasil nota dan rekomendasi perbaikan dari Tin Internal Auditor - terbukti secara syah
       berdasarkan rapat yang diadakan untuk itu.




                                                                                           20
2. Tindakan pemberhentian sementara oleh Pimpinan FSPMI untuk tingkat masing-masing atas
   dasar keputusan rapat yang diadakan khusus untuk itu.
3. Tindakan Pemberhentian sementara diambil setelah melalui proses peringatan tertulis
   sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 6 bulan.

                                         Pasal 21
                             PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS

1. Tindakan pemberhentian terhadap Anggota Pengurus diambil setelah :
   a. Peringatan pemberhentian sementara karena terdapat bukti-bukti yang meyakinkan
       Organisasi.
   b. Tindakan Indisipliner.
2. Tindakan pemberhentian Pimpinan ditingkat Pusat dilakukan oleh Rapat Rutin Tahunan DPP
   FSPMI.
3. Tindakan pemberhentian dilaksanakan setelah melalui proses :
   c. Peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali.
   d. Terdapatnya bukti-bukti yang meyakinkan.

                                           Pasal 22
                                        PEMBELAAN DIRI

1. Pembelaan diri akibat pemberhentian sementara dan atau pemecatan dilakukan dalam Rapat
   Pimpinan DPP FSPMI.
2. Apabila ternyata diadakan pemberhentian sementara dan atau pemecatan tidak terbukti, maka
   terhadap yang bersangkutan diadakan rehabilitasi pada waktu KONGRES / MUNAS / RAPIM /
   RAKERNAS / MUSCAB / MUSNIK.

                                         Pasal 23
                              PEMBELAAN DIRI MENURUT TINGKAT

Untuk melaksanakan tindakan indisipliner disetiap tingkatan disesuaikan menurut tingkat masing-
masing dan berdasarkan isi pasal dalam AD/ART SPA FSPMI dan AD/ART FSPMI.

                                           BAB VII
                                      KEADAAN DARURAT

                                            Pasal 24

Dalam keadaan darurat Pimpinan FSPMI mempunyai wewenang melakukan pembekuan,
mengangkat Pengurus sementara Pimpinan FSPMI setelah mengadakan koordinasi dan mendapatkan
rekomendasi dari Perangkat Organisasi satu tingkat diatasnya yang akan dipertanggung jawabkan
pada kongres.

                                            Pasal 25

Aturan lainnya di Serikat Pekerja Anggota selain yang diatur dalam pasal 18 s/d pasal 24 ART ini
juga diatur dalam AD/ART Serikat Pekerja Anggota masing-masing yang tidak bertentangan dengan
AD/ART FSPMI.

                                           BAB VIII
                                          KEUANGAN

                                           Pasal 26
                                          UANG IURAN

1. Besarnya Uang Iuran minimal anggota adalah 1 % dari Upah Minimum di daerah setempat.
2. Uang Iuran anggota sistem distribusinya disentralisir ke DPP FSPMI melalui PUK Serikat Pekerja
   Anggota untuk kemudian didistribusikan kepada Perangkat Organisasi SPA sesuai Anggaran




                                                                                              21
   yang telah disetujui dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) berdasarkan dari Rekomendasi Anggaran
   hasil Kongres.
3. Apabila suatu Propinsi atau beberapa Propinsi (khususnya Propinsi-Propinsi diluar pulau Jawa
   kecuali Kepulauan Riau) belum dapat melakukan fungsi stafingnya sesuai dengan struktur
   Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar FSPMI Pasal 19 ayat 2 ( b ) maka
   system distribusi iurannya disentralisir di DPW FSPMI sebesar maksimal 40 % melalui PUK SPA
   untuk kemudian didistribusikan ke DPP FSPMI 10%, PP SPA 15%, PC SPA 25% dari total
   pendapatan Iuran perbulan DPW FSPMI.

                                         Pasal 27
                                   PEMBAGIAN UANG IURAN

1. Uang iuran anggota ditetapkan pembagian sebagai berikut :
   a. PUK               = 60 %
   b. Ke DPP FSPMI = 40 % yang akan didistribusikan ke :
        •    DPP FSPMI
        •    PP SPA – FSPMI
        •    DPW FSPMI
        •    KC FSPMI
        •    PC SPA FSPMI
       Sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam Rapat Pimpinan (RAPIM) berdasarkan
       dari rekomendasi anggaran hasil Kongres.
2. DPP FSPMI berkewajiban membuat Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pendistribusian Iuran
   Anggota ( COS ) keseluruh perangkat Organisasi dibawahnya tiap 12 bulan sekali.
3. Sumber keuangan organisasi dari usaha lain yang syah sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat 2
   AD FSPMI , DPP FSPMI berkewajiban membuat Laporan Penerimaan dan Pengeluaran setiap 1
   (satu) tahun sekali.

                                           BAB IX
                                          LAIN-LAIN

                                         Pasal 28
                                  PERATURAN LAIN-LAINNYA

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan
Organisasi FSPMI.

                                            BAB X
                                           PENUTUP

                                           Pasal 29
                                           PENUTUP

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                       DITETAPKAN DI           :                         BANDUNG
                                       PADA TANGGAL            :         .......... Nopember 2006

                                        KONGRES
                        FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA
                                     PIMPINAN SIDANG

                       KETUA                                  SEKRETARIS

                           ttd                                     ttd


                    (……………..)                                  (……………….)




                                                                                              22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1995
posted:4/29/2010
language:Indonesian
pages:22