Docstoc

ekonomi kerakyatan

Document Sample
ekonomi kerakyatan Powered By Docstoc
					       Makalah “Ekonomi Kerakyatan”

Mata kuliah :        Manajemen koperasi dan UKM

       Dosen     :      Bpk. Azrul Tanjung




                     Disusun Oleh :
            Nurul Fazriyah (108081000162)
            Vera Pebrianti (108081000173)
             Saqinah Saleh (108081000188)
            Misbah Firdaus (108081000193)
                     Manajemen-4e




           Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
    Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
                       Jakarta
                         2010
                              Ekonomi Kerakyatan

       Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang menekankan pada dimensi
keadilan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi, proses produksi dan konsumsi. Dalam
ekonomi kerakyatan ini kemakmuran rakyat lebih diutamakan daripada kemakmuran orang
perorangan. Atau Ekonomi kerakyatan disebut juga sebagai sistem ekonomi yang
demokratis.

Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan
   1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang
       sehat.
   2. Memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan social dan
       kualitas hidup.
   3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
   4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
   5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh
       rakyat.

Sistem Ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan ”aturan main etik” sebagai berikut:
   1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh
       rangsangan ekonomi, sosial, dan moral
   2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan
       kemerataan nasional
   3. Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi
   4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
       /perwakilan: Demokrasi Ekonomi dan
   5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Ekonomi kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan pada sifat
demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi Indonesia produksi tidak
hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh semua warga masyarakat, dan hasilnya
dibagikan kepada semua anggota masyarakat secara adil dan merata.
Demikian ekonomi rakyat memegang kunci kemajuan ekonomi nasional di masa depan,
dan sistem ekonomi Pancasila merupakan “aturan main etik” bagi semua perilaku ekonomi
di semua bidang kegiatan ekonomi.

Ekonomi kerakyatan adalah (sistem) ekonomi yang demokratis. Pengertian demokrasi
ekonomi atau (sistem) ekonomi yang demokratis termuat lengkap dalam penjelasan pasal
33 UUD 1945 yang berbunyi:

Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-
anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran
orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Pengertian ekonomi kerakyatan itu, mungkin suatu faham yang bertujuan untuk memenuhi
kepentingan rakyat baik sebagai tenaga produktif yang memerlukan lapangan pekerjaan,
sebagai pengusaha, maupun sebagai konsumen. Kalau pengertian ekonomi kerakyatan
seperti itu, maka tidak terbatas pada usaha-usaha rakyat seperti UKM saja dengan
organisasi koperasi dan non-koperasi, tetapi termasuk perusahaan-perusahaan swasta
nasional dengan skala besar, termasuk perusahaan-perusahaan asing yang berada di
Indonesia, , untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya atau yang dikenal dengan
Social Corporate Responsibility (SCR), dan perusahan-perusahaan yang dikuasai Negara.
Msalahnya, bagaimana para penguasa jnegara, dapat membawa semua perusahaan-
perusahaan ini kepada kepentingan rakyat.

Pengertian seperti ini sudah tercantum dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3; tinggal
penjabarannya dalam ciri-ciri atau indikator-indikatornya, yang mudah dimengerti oleh
rakyat yang paling awam sekalipun. Ini adalah tugas dari para pakar yang ada dalam partai-
partai politik yang menggagas konsep ekonomi kerakyatan.

Membangun UKM, misalnya, sebagai sektor ekonomi yang langsung dimiliki oleh rakyat,
tidaklah sederhana, tidak cukup hanya dengan menjamin kredit untuk usaha-usaha mereka.
Masalah pemasaran, produksi dengan standar kualitas export, semangat kewirausahaan,
organisasi koperasi atau non-koperasi, manajemen, ketrampilan, adalah masalah-masalah
yang tidak mudah diatasi dalam praktirk bisnis. Semua ini tidak mungkin diatasi tanpa
bantuan dan fasilitas dari negara baik dalam peraturan perundangan, finansial, SDM yang
berkualitas.

Kewirausahaan, yang harus dimilki oleh UKM, bukanlah mendirikan perusahaan kecil yang
dikelola sendiri dengan modal sendiri. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk
mneningkatkan sumber-sumber daya yang tidak produktif menjadi produktif, dan ada
peluang pasar yang besar, dilakukan dengan kreatif, inovatif dan keperibadian tertentu.

Manajemen dalam UKM dapat dilakukan dengan mengorganisasi diri dalam bentuk
organisasi koperasi atau non-koperasi, yang merupakan suatu organisasi modern, dikelola
secara modern. UKM dalam bentuk perusahaan perorangan tidak akan kuat dalam
menghadapi persaingan global.

Lapangan pekerjaan diciptakan di semua sektor ekonomi, terutama oleh UKM harus
menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif agar dapat menyumbang pada penciptaan
lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, apa yang tercantum dalam UUD’45 pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 itulah yang
seharusnya dijadikan dasar ekonomi kerakyatan, jika mampu ditujukan pada kepentingan
rakyat banyak

Apa artinya memakmurkan rakyat bukan individu?
       Sebenarnya memakmurkan rakyat bukan individu sangat terkait dengan integritas
personal setiap individu, misalkan saja dengan mudah seseorang bisa mendirikan koperasi
dengan dalih memakmurkan petani namun alih-alih memakmurkan, yang ada malah jadi
tengkulak mini dan meraup keuntungan dan membuat rugi peserta koperasi.
       Memakmurkan rakyat adalah ketika saya memiliki satu unit usaha kecil menengah
(misalkan kerajinan tangan) dan memiliki perhitungan Pay back Period, BEP, ROI
tersendiri. Ketika semua terealisasi dan profit meningkat, di sini adalah momentumnya.
Peningkatan profit yang dicapai akan dialokasikan ke mana? Ada beberapa pilihan, tetapi
seorang neolib menurut kami akan mengalokasikan penambahan profit ke tabungan pribadi,
atau keuntungan pribadi. Sah saja bukan? Kebebasan penuh, keberhasilan mengelola usaha.
Tetapi seorang bervisi kerakyatan akan selalu mengusahakan kesejahteraan orang lain, jadi
peningkatan profit bisa digunakan untuk ekspansi bisnis demi menjangkau pengangguran
lain atau peningkatan taraf hidup pekerja. Terlalu idealis? Benar saja, siapa yang tidak ingin
melihat penambahan profit yang tinggi. Analoginya dengan Pemerintah, Pemerintah Neolib
akan selalu melihat pemodal besar sebagai kesempatan untuk peningkatan investasi dan
menggairahkan ekonomi sektor riil tanpa memperhatikan lebih detail ke dalam. Ketika
justru pemodal besar semakin Berjaya dan semaikin kaya serta menutup keran-keran kecil
untuk rakyat yang lebih banyak maka di sinilah Neoliberalisme diterapkan secara fasih.

Contoh riil : Dibukanya Blok M Square yang menutup kesempatan pedagang kecil untuk
ikut memiliki kios. Kenapa dikatakan menutup? Harga jual yang selangit membuat daya
saing pedagang menurun. Sistem Ekonomi diserahkan ke pasar, Pengelola Blok M Square
yang memilik kekuatan Finansial besar akhirnya menempatkan peritel asing dalam tempat
itu, bisa ditebak sekalipun ada pedagang kecil, maka alokasi pengeluaran konsumen akan
besar kepada peritel asing tersebut. Jika anda berjalan ke blok M Square maka banyak toko
yang belum laku terjual.

Jadi tantangan Ekonomi Kerakyatan yang sesungguhnya tidak hanya pada tingkatan
pedesaan (Petani, Nelayan dan Peternak), tetapi pada tingkatan Pemerintah Daerah dengan
regulasinya di perkotaan. Semakin menjamurnya Hypermarket, Supermarket maka
kesempatan orang lain untuk berusaha akan mengecil. Loh bukannya itu membuka
lapangan pekerjaan? Ya, benar. Pada level Kasir, Pramuniaga, Sales Promotion Girl akan
menyedot tenaga kerja yang besar. Tetapi kemanakah margin rupiah terbesar dibawa? Ke
pemodal besar itu, pemilik Hypermarket dan Supermarket, konsumsi perkotaan diarahkan
kea rah sana itu tidak salah, tetapi daya saing pedagang kecil yang menurun dan akhirnya
mati akan menjadi jawaban siapa sesungguhnya yang sanggup menerapkan Ekonomi
Kerakyatan.

Contoh lain ekonomi kerakyatan : Bupati Bantul, telah melakukan kontrak politik dengan
petani untuk menjamin harga komoditas stabil. Suatu waktu ketika harga cabe jatuh,
pemerintah Bantul lalu membeli cabe dengan jumlah besar, sehingga kemudian menaikkan
harga cabe kembali ke harga normal.
       Kasus “kecil” perilaku perbankan di Kabupaten Kutai Barat dengan kemiskinan
42% tahun 2003-2004 menarik dijadikan contoh betapa besar hambatan yang dihadapi
dalam program-program pemberantasan kemiskinan. Jika suatu daerah miskin sebagian
warga masyarakatnya sudah berhasil “menjadi kaya” sehingga mampu menyimpan dana-
dana yang dikumpulkannya di bank setempat, kiranya masuk akal bagi perbankan untuk
memanfaatkan dana-dana tersebut bagi pemberdayaan ekonomi rakyat dan yang pada
gilirannya mampu memberantas kemiskinan. Proses tolong-menolong antar pemilik modal
dan ekonomi rakyat yang membutuhkan modal ini dalam era otonomi daerah seharusnya
berkembang dengan baik dan bergairah. Tetapi mengapa hal ini tidak terjadi? Dari analisis
tersebut bisa dibuktikan bahwa alasan pokoknya adalah karena sistem ekonomi kapitalis-
liberal/neoliberal sudah dijadikan pegangan pokok pemerintah pusat/ daerah yang
diterapkan di mana-mana di seluruh Indonesia. Dalam sistem ekonomi kapitalis, para
pemilik modal (kapitalis) merupakan pihak yang paling dipuja dan dihormati, yang
kepentingannya paling dilindungi. Dari sinilah berkembang kepercayaan perlunya
penciptaan iklim merangsang agar para pemodal (investor) asing bersedia datang ke
Indonesia atau ke daerah-daerah tertentu untuk menanamkan modalnya.

       Sebenarnya segera dapat dikenali satu kontradiksi. Jika suatu daerah berusaha
menarik investor, yaitu mereka yang memiliki modal, mengapa modal yang terhimpun di
bank dari orang-orang kaya setempat malah dikirim keluar daerah, dan justru tidak
diputarkan atau ditanamkan dalam usaha-usaha setempat. Fenomena kontradiktif ini sampai
kapan pun tetap tidak akan berubah, kecuali jika kita berani mengubah sistem ekonomi kita
dari sistem ekonomi kapitalis menjadi sistem ekonomi Pancasila. Dalam sistem ekonomi
Pancasila kebijakan perbankan tidak diarahkan untuk melindungi para pemilik modal
secara berlebihan tetapi harus diubah menjadi upaya total pemberdayaan ekonomi rakyat
dengan ukuran hasil akhir makin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:3153
posted:4/27/2010
language:Indonesian
pages:6