Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

hukum jaminan dan pemberian kredit perbankan

VIEWS: 10,744 PAGES: 28

tentang hukum jaminan

More Info
									                                            BAB I
                                     PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
          Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam
      kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.
      Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan
      pinjam meminjam uang sebagai alat sesuatu yang sangat diperlukan untuk
      mendukung        perkembangan        kegiatan     perekonomiannya         dan      untuk
      meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pnjaman yang mempunyai
      kelebihan uang bersedia meminjamkan uang kepada yang memerlukan.
      Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu
      melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa
      pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk
      membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk
      memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya.
          Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di
      masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya
      penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi
      pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan
      jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga
      merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak
      kebendaan kepada pemegang jaminan.
          Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau
      berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjaman uang)
      yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku
      saat ini.1
          Bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha/nasabah wajib
      mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
      melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, krena kredit yang


1
    M. Bahsan S.H., S.E., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, h. 1-3


                                               1
      diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanannya bank
      harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat.2
          Sehubungan dengan jaminan utang, pemahaman tentang hukum jaminan
      sebagaimana yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan
      yang berlaku sangat diperlukan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan
      penyerahan jaminan kredit dapat mengamankan kepentingannya, antara lain
      bagi bank sebagai pihak pemberi kredit. Peraturan perundang-undangan yang
      memuat ketentuan hukum jaminan yang dikodifikasi adalah Kitab Undang-
      Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum
      Dagang (KUH Dagang), sedangkan yang berupa undang-undang, misalnya
      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
      Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU No. 4 Tahun 1996),
      dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU No.
      42 Tahun 1999).3
          Bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha/nasabah wajib
      mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk
      melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, karena kredit yang
      diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank
      harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
          Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti
      keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
      utangnya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.
          Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank
      harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal
      dan agunan serta prospek usaha debitur, yang dalam usaha Perbankan dikenal
      dengan sebutan 5 c.




2
    Suharnoko, SH., LL.M., Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, h. 1
3
    M. Bahsan S.H., S.E., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, h. 5-6


                                               2
           Jelaslah, bahwa agunan mewrupakan salah satu syarat pemberian kredit,
      jadi, apabila asas 5 c terpenuhi, maka diperoleh keyakinan atas kemampuan
      debitur, dan kepada debitur yang bersangkutan dapat diberikan kredit.4


B. Tujuan Penulisan
      Dari penjelasan di atas penulis bertujuan untuk memenuhi tugas Ujian Tengah
      Semester pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis.


C. Manfaat Penulisan
      Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa agar mempunyai wawasan yang
      luas tentang Hukum Jaminan dan Pemberian Kredit di Perbankan.




4
    Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, h. 1


                                                3
                                BAB II
                          PERMASALAHAN


   Dalam kegiatan pinjam-meminjam uang sering dipersyaratkan adanya
penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi
pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan
jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga
merupakan jaminan perorangan. Jadi sehubungan dengan jaminan utang, maka
kita harus tahu tentang apa itu hukum jaminan yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan agar pihak-pihak yang berkaitan dengan penyerahan
jaminan kredit dapat mengamankan kepentingannya.
   Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung
risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank.
Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank
berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak
dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.
   UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada
prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam
memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga
menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan.
Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai Pelaksanaan
Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal
Pemberian Kredit, Pemberian Kredit Terkait dengan Ketentuan Pembinaan
dan Pengawasan Bank, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, dalam makalah ini
penulis akan memaparkan pembahasan tentang Hukum Jaminan dan
Pemberian Kredit Perbankan seperti permasalahan-permasalahan di bawah ini.
1. Apa saja ruang lingkup Hukum Jaminan yang mencakup berbagai
   ketentuan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana ketentuan UU Perbankan dalam pemberian kredit ?
3. Bagaimana pemberian kredit dalam hukum islam ?


                                    4
                                           BAB III
                                        PEMBAHASAN


A. Ruang Lingkup Hukum Jaminan
          Ruang lingkup hukum jaminan di Indonesia mencakup berbagai ketentuan
      perundang-undangan         yang    mengatur     hal-hal    yang berkaitan         dengan
      penjaminan utang yang terdapat dalam hukum positif di indonesia.
          Dalam hukum positif di indonesia terdapat peraturan perundang-undangan
      yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan
      utang. Materi (isi) peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut memuat
      ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang
      berkaitan dengan penjaminan utang. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam
      KUH perdata dan KUH Dagang mengatur sepenuhnya atau berkaitan dengan
      penjaminan utang. Disamping itu terdapat pula undang-undang tersendiri yaitu
      UU No. 4 Tahun 1996 dan UU No. 42 Tahun 1999 yang masing-masing
      khusus mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang.
      Sehubungan dengan berbagai peratutran perundang-unangan tersebut diatas
      lebih lanjut dapat di kemukakan beberapa ketentuan hukum jaminan sebagai
      berikut.5
          Jaminan adalah sejenis harta yang dipercayakan kepada pengadilan untuk
      membujuk pembebasan seorang tersangka dari penjara, dengan pemahaman
      bahwa sang tersangka akan kembali kepersidangan atau membiarkan
      jaminannya      hangus     (sekaligus    menjadikan       sang   tersangka       bersalah
      atas kejahatan kegagalan kehadiran).6
      1. Ketentuan Hukum Jaminan dalam KUH Perdata
          Dalam KUH perdata tercantum beberapa ketentuan yang dapat
          digolongkan sebagai hukum jaminan.
          a. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan



5
    M. Bahsan S.H., S.E., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, h. 8
6
    http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_(prosedur_hukum)


                                               5
   Beberapa prinsip hukum jaminan sebagaimana yang diatur oleh
ketentuan-ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut.
1) Kedudukan Harta Pihak Peminjam
   Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak
   peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya
   merupakan jaminan (tanggungan) atas utangnya.
   Pasal 1131 KUH Perdata menetapkan bahwa semua harta pihak
   peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun yang tidak
   bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian
   hari merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam.
   Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan salah satu
   ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang
   kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas
   perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH
   Perdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan
   utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan,
   termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari.
   Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut
   pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak
   peminjam di kemudian hari.
2) Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman
   Kedudukan pihak pemberi pinjaman terhadap pihak pemberi
   pinjaman dapat diperhatikan dari ketentuan pasal 1132 KUH
   Perdata.
   Berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan
   bahwa kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas
   dua golongan, yaitu (1) yang mempunyai kedudukan berimbang
   sesuai dengan piutang masing-masing, dan (2) yang mempunyai
   kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman yang lain
   berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.




                           6
                   Dalam praktik perbankan pihak pemberi pinjaman disebut kreditor
                   dan pihak peminjam disebut nasabah debitur atau debitur.
               3) Larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh
                   pihak pemberi pinjaman
                   Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki
                   objek    jaminan     utang       bila   pihak   peminjam     ingkar   janji
                   (wanprestasi). Ketentuan yang demikian diatur oleh Pasal 1154
                   KUH Perdata tentang Gadai, Pasal 1178 KUH Perdata tentang
                   Hipotek.
                   Larangan yang sama terdapat pula dalam ketentuan peraturan
                   perundang-undangan lain, yaitu pada pasal 12 UU No. 4 Tahun
                   1996 mengenai Hak Tanggungan, Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999
                   mengenai Jaminan Fidusia.
           b. Gadai
                   Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai dengan
               Pasal 1160 KUH Perdata. Pengertian gadai dalam Pasal 1150 KUH
               perdata adalah sebagai berikut.
               “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
               barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang
               atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan
               kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
               tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya;
               dengan mengecualikan biaya untuk melelang barang tersebt dan biaya
               yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu
               digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan”.7


                   Lembaga jamianan gadai dalam praktek perbankan hanya dipakai
               sebagai jaminan tambahan, meskipun sebenarnya kreditur dalam hal
               debiturnya ingkar janji, berhak untuk menjual objek gadai melalui
               pelelangan yang dilaksanakan atas permohonan dari kreditur oleh

7
    R. Subekti & R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata., h. 248


                                                7
            Kantor Lelang Negara. Dalam hal objek gadai adalah saham atau surat-
            surat berharga lainnya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut,
            asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang dalam
            perdagangan barang-barang itu.8
        c. Hipotek
                Lembaga jaminan yang diatur oleh ketentuan KUH Perdata, pasal
            1162 sampai dengan Pasal 1232 adalah Hipotek. Akan tetapi, dengan
            berlakunya UU No. Tahun 1996, objek jaminan utang berupa tanah
            sudah tidak dapat diikat dengan hipotek. Hipotek pada saat ini hanya
            digunakan untuk mengikta objek jaminan utang yang ditunjuk oleh
            ketentuan peraturan perundang-undangan lain.9
        d. Penanggungan Utang
                Dalam bahasa Belanda disebut Borgtocht, dalam bahasa Inggris
            disebut Guarantee, yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal
            1850 KUH Perdata, tidak banyak dipakai dalam bisnis perbankan, dan
            andainya pun dipakai, hanya sekedar sebagai jaminan tambahan. Hal
            itu disebabkan, oleh karena baik dalam personal, maupun Corporate
            Guarantee, penanggung, Borg atau Guarant, tetap menguasai harta
            yang dijaminkan, seperti telah tidak terjadi apa-apa, dan ia tetap dapat
            secara leluasa menjual, mengoperkan dan membebankan hartanya itu
            dengan lembaga jaminan yang lain, dengan perkataan lain, justru oleh
            karena penanggung diperkenankan secara bebas melakukan hal-hal itu,
            maka kreditur tidak terjamin secara sempurna.10
            Adapun pengertian dari penanggungan utang dalam pasal 1820 KUH
            Perdata adalah sebagai berikut.
            “penanggungan utang adalah suatu perjanjian penjaminan utang yang
            sangat terkait kepada perorangan (individu atau badan hukum) yang
            mengikat dirinya sebagai jaminan atas utang dari pihak peminjam dan
            pihak yang mengikat dirinya disebut penaggung atau penjamin.”
8
  Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, h. 9
9
  M. Bahsan S.H., S.E., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, h. 15
10
   Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, h. 9-10


                                             8
     2. UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan
            UU No. 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak
        Tanggungan. Lembaga jaminan hak tanggungan digunakan untuk
        mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang
        berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Dengan berlakunya UU No. 4
        Tahun 1996, maka hipotek yang diatur oleh KUH Perdata dan credit
        verband yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai
        jaminan utang, untuk selanjutnya sudah tidak dapat digunakan oleh
        masyarakat untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang.

            Sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 pada tanggal 9 April 1996,
        pengikatan objek jaminan utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan
        melalui lembaga jaminan hak tanggungan.

        Adapun pengertian hak tanggungan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4
        Tahun 1996 adalah:
        “Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
        tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 5 Tahun 1960
        tentamg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
        benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk
        pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
        kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain.”11
        Ciri-ciri Hak Tanggungan
        Secara singkat dapat dikemukakan bahwa U No. 4 Tahun 1996
        mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

        1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada
            pemegangnya.
        2) Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapa pun objek
            tersebut berada.

11
  Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
beserta Benda-benda yang berkaitan Dengan Tanah.


                                            9
   3) Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas.
   4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.


3. UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
   a. Pengertian fidusia dan jaminan fidusia
      1) Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
          kepercayaan       dengan   ketentuan   bahwa    benda     yang   hak
          kepemiliknnya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik
          benda (pasal 1 angka 1).
      2) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik
          yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak
          bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
          tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
          4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
          penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
          tertebtu, yang memberika kedudukan diutamakan kepada penerima
          fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2).
   b. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah :
      1. memberikan hak kebendaan
      2. memberikan hak didahulukan kepada kreditor
      3. memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap
          menguasai objek jaminan utang
      4. memberikan kepastian hukum
      5. mudah dieksekusi
   c. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia
      1) Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang
          bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia (Pasal
          2).
      2) Undang-undang ini tidak berlaku terhadap hak-hak berikut:
          a) Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan,
                sepanjang   peraturan     perundang-undangan     yang   berlaku


                                     10
                  menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar
                  (Pasal 3 huruf a)
                  Penjelasan Pasal 3 huruf a menjelaskan: berdasarkan ketentuan
                  ini, bangunan diatas tanah milik orang lain yan tidak dapat
                  dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang
                  Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat
                  dijadikan objek jaminan fidusia.
               b) Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran
                  dua puluh M3 atau lebih (pasal 3 huruf b).
               c) Hipotek atas pesawat terbang (Pasal 3 huruf c)
               d) Gadai (Pasal 3 huruf d)


   3. Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Penajminan Utang
         Ketentuan hukum jaminan terdapat pula pada berbagai peraturan
      perundang-undangan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-
      undang yang mengatur peminjaman utang. Beberapa di antara peraturan
      pelaksanaan tersebut berupa Peratura Pemerintah (PP) misalnya PP No. 86
      Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya
      Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, PP No. 27 Tahun 1997 tentang
      Pendaftaran Tanah, dan atau peraturan dari departemen atau instansi yang
      terkait, misalnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
      Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengatur antara alin tentang
      penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan . ketentuan dari peraturan
      pelaksanaan kedua undang-undang tentang lembaga jaminan tersebut
      merupakan pula bagian dari hukum jaminan dalam rangka pengaturan
      objek jaminan utang dan pengikatannya.

B. Peraturan     Perundang-undangan         Lain     yang      Berkaitan   dengan
   Penjaminan Utang
      Selain peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya atau khusus
   mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, terdapat



                                       11
pula peraturan perundang-undangan lain yang dalam salah satu ketentuannya
mengatur tentang penjaminan utang, ketentuan penjaminan utang yang
terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lain tersebut dapat
dikatakan sebagai bagian dari hukum jaminan yang berlaku.
   Beberapa di antara ketentuan penjaminan utang yang terdapat dalam
peraturan perundang-undangan lain misalnya yang berupa undang-undang
adalah sebagai berikut:
1. Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
   Agraria, yang menetapkan tentang lembaga jaminan yang dapat
   dibebankan atas tanah dan disebut Hak Tanggungan.
2. Pasal 12 A UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
   diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, yang mengatur mengenai
   pembelian objek jaminan kredit oleh bank pemberi kredit dalam rangka
   penyelesaian kredit macet debitur.
3. Pasal 12 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, yang menetapkan
   mengenai pembebanan hipotek atas pesawat udara dan helicopter.
4. Pasal 49 UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yang menetapkan
   mengenai pembebanan hipotek atas kapal.
5. Pasal 11 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
   sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004, yang
   menetapkan tentang agunan untuk pemberian kredit atau pembiayaan
   berdasarkan prinsip Syariah oleh Bank Indonesia kepada bank yang
   mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek


   Di samping ketentuan yang hanya menunju kepada pasal-pasal tertentu
dalam undang-undangnya beserta penjelasannya, perlu pula diperhatikan dan
dipatuhi ketentuan yang ada dalam peraturan pelaksanaannya (misalnya yang
berupa peraturan pemerintah dan atau peraturan dari instansi terkait)
sepanjang memuat ketentuan yang mengatur penjaminan utang.




                                   12
                                            BAB IV
                  Pemberian Kredit di Perbankan dan Hukum Islam



A. Kredit Perbankan di Indonesia
           Dalam memberikan kredit, bank selalu memakai prinsip 5 C, yaitu The
       Five Principles of Credit Analysis, yang menghendaki penelitian yang
       seksama mengenai watak dan kemampuan berusaha debitur, modal apa yang
       sudah di milikinya, jaminan apa yang dapat diberikan dan keadaan
       perekonomian Negara pada umumnya yang sekiranya dapat mendukung usaha
       debitur. Untuk mengurangi resiko kemungkinan terjadinya kredit macet, selain
       melakukan analisa yang akurat berdasarkan asas 5 C tersebut di atas, bank
       juga akan melakukan monitoring usaha debitur secara berkesinambungan.12
           Landasan hukum yang pokok untuk kegiatan perbankan di Indonesia pada
       saat ini adalah UU perbankan Indonesia 1992/1998. Undang-undang tersebut
       mengatur tentang kelembagaan dan operasional bank komersial di Indonesia,
       yaitu bank yang berfungsi melayani kebutuhan jasa perbankan masyarakat.
       1. Pemberian Kredit menurut Ketentuan UU Perbankan Indonesia 1992/1998
               Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank
           Umum dan Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan
           badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian
           kredit di samping lembaga keuangan lainnya. Dalam UU Perbankan
           Indonesia 1992/1998 terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan
           pemberian kredit, di antaranya adalah sebagai berikut.
           a. Kredit Berkaitan dengan Penyaluran Dana ke Masyarakat
                   Pasal 1 angka 2 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 menetapkan
               pengertian bank sebagai berikut. “Bank adalah badan usaha yang
               menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
               menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau



12
     Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit, h. 14


                                               13
               bentuk-bentuk lainnyadalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
               banyak.”
           b. Pengertian Kredit
                    Kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak lain yang akan
               dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu disertai dengan kontra
               prestasi berupa bunga dengan kata lain, uang atau yang diterima
               sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang sedangkan
               dalam arti ekonomi, Kredit adalah penandaan.13
                    Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat
               dalam ketentuan Paal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998.
               Undang-undang tersebut menetapkan: “kredit adalah penyediaan uang
               atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
               persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
               pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya
               setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
                    Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-
               undang sebagaimna tersebut di atas, suatu pinjam-meminjam uang
               akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi
               unsure-unsur sabagai berikut.
               1) Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
                    dengan penyediaan uang
               2) Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
                    bank dengan pihak lain
               3) Adanya kewajiban melunasi utang
               4) Adanya jangka waktu tertentu
               5) Adanya pemberian bunga kredit


                    Kelima unsur yang terdapat bdalam pengertian kredit sebagaimana
               yang disebutkan di atas harus dipenuhi bagi suatu pinjaman uang untuk
               dapat disebut sebagai kredit di bidang perbankan. Walaupun istilah
13
     http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/1971084-pengertian-kredit/


                                                 14
   kredit banyak pula digunakan untuk kegiatan perutangan lainnya di
   masyarakat, hendaknya untuk istilah kredit dalam kegiatan perbankan
   selalu dikaitkan dengan pengertian yang ditetapkan oleh ketentuan
   Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998.
c. Pemberian Kredit adalah Usaha yang Sah bagi Bank
       Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b UU Perbankan Indonesia
   1992/1998 masing-masing menetapkan kredit sebagai usaha bagi Bank
   Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Dengan dicantumkan pemberian
   kredit sebagai usaha bank dalam ketentuan undang-undang, maka
   kegiatan pemberian pinjaman uang ke masyarakat yang dilakukan
   bank telah mempunyai dasar hokum yang kuat. Bank dengan demikian
   tidak dapat digolongkan sebagai rentenir atau lintah darat yang sering
   tidak disukai oleh masyarakat. Pemberian kredit adalah usaha yang sah
   bagi bank sebagai badan usahadan sesuai dengan salah satu fungsi
   utamanya sebagai penyalur dana masyarakat.
d. Pelaksanaan Pemberian Kredit
       Menurut Pasal 8 UU Perbankan Indonesia 1992/1998, dalam
   melaksanakan kegiatan usahanya yang berupa pemberian kredit, bank
   antara lain:
   1) Wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam
       atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk
       melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 ayat
       (1));
   2) Memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan sesuai dengan
       ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Pasal 8 ayat (2));
       Sehubungan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur
   tentang pelaksanaan pemberian kredit tersebut di atas, maka Bank
   Umum dan Bank Perkreditan Rakyat wajib melakukan analisis kredit
   yang mendalam atas permohonan kredit yang diajkan oleh calon
   debitur, dan memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan dalam
   melaksanakan perkreditannya.


                               15
   a) Analisis kredit
      Mengenai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas
   iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi
   utangnya sesuai dengan ang diperjanjikan, maka hal itu dijelaskan
   lebih lanjut oleh penjelasan Pasal 8 ayat (1).
      Berdasarkan analisis kredit yang dilakukannya, bank akan
   memberikan keputusan menolak atau menyutujui permohonan calon
   debitur. Oleh karena itu, setiap analisis kredit harus memuat penilaian
   yang lengkap dan sempurna sehingga dapat dipertanggung jawabkan
   sesuai dengan peraturan intern dan peraturan perundang-undangan
   lainnya.
   b) Pedoman perkreditan
      Kewajiban memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan
   sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan pasal 8 ayat (2) lenih
   lanjut diatur dengan SK Direksi BI No. 27/162/KE/DIR.
      SK Direksi BI tersebut menetapkan kewajiban semua Bank Umum
   untuk memiliki dan menerapkan Kebijaksanaan Perkreditan Bank
   (KBP)      dalam   pelaksanaan     kegiatan   perkreditannya   dan   juga
   melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank
   (PPKPB).
      KPB yang kemudian disertai dengan Petunjuk Palaksanaan Kredit
   (PPK) merupakan peraturan intern masing-masing Bank yang harus
   dipatuhi dalam pelaksanaan pemberian kreditnya.
e. Batas Maksimum Pemberian Kredit
      Pasal 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 menetapkan
   ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang berlaku
   antara lain untuk pemberian kredit oleh bank kepada peminjam atau
   sekelompok peminjam atau pihak yang terkait dengan bank. BMPK
   yang ditetapkan bagi peminjam atau sekelompok peminjam yang tidak
   terkait dengan bank adalah tidak melebihi 30% dari modal bank yang
   sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bagi


                                 16
   pihak yang terkait dengan bank tidak melebihi 10% dari modal bank.
   Ketentuan lebih lanjut mengenai BMPK tersebut diatur oleh PBI No
   7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No. 8/13/PBI/2006.
      Selanjutnya, dari penjelasan Pasal 11 yang menjelaskan tentang
   B<PK tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut.
   1) Pemberian kredit mengandung resiko kegagalan atau kemacetan
      dalam    pelunasannya    sehingga       dapat   berpengaruh   terhadap
      kesehatan bank. Risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula
      kepada keamanan dana masyarakat yang disimpan di bank.
   2) Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan
      daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur
      penaluran kredit sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada
      debitur atau kelompok debitur tertentu.

      Terhadap pelanggaran ketentuan BMPK di kenakan sanksi oleh
      Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
      PBI No 7/3/PBI/2005 dan perubahannya dengan PBI No.
      8/13/PBI/2006.

f. Pemberian Kredit      Terkait        dengan Ketentuan Pembinaan dan
   Pengawasan Bank
      Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan Indonesia 1992/1998 menetapkan
   bahwa dalam pemberian kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang
   tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan
   dananya kepada bank
      Dari penjelasan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat
   diketahui hal sebagai berkut.
   1) Bank wajib memiliki dan menerapkan system pengawasan intern
      dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan
      keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip
      kehati-hatian.



                                   17
               2) Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat
                    yang dismpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank oerlu
                    terus menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.
                    Dengan memperhatikan ketentuan pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan
                    ayat (3) UU Perbankan Indonesia 1992/1998 dan penjelasannya
                    tersebut,   pemberian       kredit   harus     mendapat      pengawasan
                    berdasarkan system pengawasan intern yang berlaku pada masing-
                    masing bank agar dapat menjaga kesehatannya dan memelihara
                    kepercayaan masyarakat kepadanya.
                    Demikian beberapa hal yang diatur oleh ketentuan UU perbankan
               Indonesia 1992/1998 yang berkaitan dengan kredit perbankan. Hal lain
               mengenai pengaturan pemberian kredit adalah yang berkaitan dengan
               ketentuan sanksi pidana dan administratif yang tercantum dalam
               undang-undang tersebut14

           g. Unsur-unsur kredit, terdiri dari:

                   Kepercayaan: Kredit diberikan atas dasar kepercayaan
                   Waktu: Kredit selalu ada jangka waktunya
                   Risiko: Setiap kredit selalu mengandung unsur risiko
                   Prestasi: Kredit mengandung prestasi berupa pembayaran bunga

                      Walaupun pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan, tetapi
                   penilaian atas kepercayaan tadi harus memenuhi kriteria Five C‟s
                   (Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral), serta
                   didokumentasikan, sehingga siapapun yang membaca dasar penilaian
                   pemberian kredit mempunyai persepsi yang sama.

           h. Tujuan Pemberian Kredit




14
     M. Bahsan S.H., S.E., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, h. 74-8


                                               18
      Bagi bank: a) Profitability, artinya ada keuntungan yang diperoleh
       secara wajar b) Safety, artinya harus aman dengan risiko yang telah
       dimitigasi sebelumnya.
      Bagi nasabah: memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat
       luas, dan meningkatkan produktivitas usaha.
      Bagi masyarakat umum: dapat menunjang pertumbuhan ekonomi
       nasional, dan meningkatkan kesempatan kerja.

i. Prosedur Kredit

      Merencanakan      Pasar    Sasaran.     Bank   harus   mempunyai
       perencanaan, pasar mana yang akan dituju dalam memasarkan
       kreditnya, misalkan fokus pada sektor ritel/
      Menentukan kriteria risiko yang dapat diterima. Bank hanya
       memasarkan kredit apabila kriteria risikonya jelas dan dapat
       dimitigasi, misalkan dengan: menetapkan limit exposure, jenis
       usaha (dibuat ratingnya, dan rating apa saja yang layak dibiayai),
       lokasi dsb nya.
      Menentukan kriteria nasabah kredit yang diberikan, berdasar pada
       kriteria nasabah yang jelas.

j. Putusan Kredit
       Setiap pemberian kredit harus melalui mekanisme proses dan
   prosedur baku, antara lain:

      Ada permohonan kredit secara tertulis
      Dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan
      Disertai dengan proposal kredit
      Dibuat rekomendasi dan putusan kredit
      Dibuat pemberitahuan putusan kredit secara tertulis
      Melakukan perjanjian kredit secara hukum
      Proses pencairan kredit



                                 19
               Melakukan pengawasan dan evaluasi

            Pada dasarnya tujuan pemberian kredit haruslah didasarkan pada
        kelayakan usaha, agar usaha yang dibiayai dapat berkembang, menyerap
        tenaga kerja, dan pada akhirnya dapat menyumbang peningkatan ekonomi
        masyarakat disekitarnya.15

B. Pemberian Kredit dalam Hukum Islam

     1. Kredit dalam Hukum Islam

        Pengertian kredit dalam hukum islam seperti di kemukakan dalam system
     perbankan dengan prinsip syariah istilah kredit menjadi berubah menjadi
     istilah pembiayaan, hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 1 angka 12 UU no. 10
     tahun 1998 yang menyebutkan :

     “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan
     yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
     kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang
     mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan
     tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.16

        Dalam wacana hukum islam, pembiayaan merupakan bagian dari pinjam
     meminjam. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa pinjam meminjam
     merupakan perjanjian yang bertimbal balik (dua pihak) diman pihak yang satu
     memberikan suatu barang yang tidak habis karena pemakaian, dengan
     ketentuan bahwa pihak yang menerima akan mengembalikan barang tersebut
     sebagaimana yang diterimanya.17




     2. Islam dan Kredit

15
  http://edratna.wordpress.com/2007/09/04/kebijakan-perkreditan-merupakan-dasar-pemberian-
pinjaman-yang-sehat/
16
   Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, h. 10
17
   Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, h. 133


                                             20
           Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan
       bahwa islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa
       islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi system perekonomian
       modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.18

       Pinjaman atau uang dapat dibagi ke dalam dua jenis :

       a. Pinjaman yang tidak dapat menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan
           untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (konsumtif)
       b. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan
           seseorang untuk menjalankan suatu usaha (produktif)
           Bentuk utang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
       atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya
       pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi
       kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar
       utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama
       islam agar utang orang etrsebut benar-benar dalam keadaan terdesak. Dalam
       islam dianjurkan apabila peminjam yang jatuh miskin (bangkrut) karena
       pinjaman itu, utangnya wajib ditunda pembayarannya.

           Langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu
       membayarnya, pertama diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjangan
       waktu peminjaman). Apabila dalam perpanjangan waktu itu tidak bias
       melunasi, maafkanlah dia dan anggap saja utang itu sebagai shodaqoh. Hal ini
       akan lebih baik bagi yang meminjamkan.19




           Hukum kredit berdasarkan beberapa dalil-dalil berikut:
       Dalil pertama: Keumuman firman Allah Ta‟ala:
18
     Anwar Iqbal Qureshi, Islam dan Teori Pembungaan Uang, h. 111
19
     Hendi Suhendi, Fiqih Mu‟amalah, h. 300-301


                                               21
    “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak secara
    tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Qs. Al
    Baqarah: 282)

       Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-
    piutang, sedangkan akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan
    keumuman ayat ini menjadi dasar dibolehkannya perkreditan.
    Dalil kedua: Hadits riwayat „Aisyah radhiaalahu „anha.

    “Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam membeli sebagian bahan makanan
    dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang, dan beliau menggadaikan
    perisai beliau kepadanya.” (Muttafaqun „alaih)

       Pada hadits ini, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli bahan
    makanan dengan pembayaran dihutang, dan sebagai jaminannya, beliau
    menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadits ini menjadi dasar
    dibolehkannya jual-beli dengan pembayaran dihutang, dan perkreditan adalah
    salah satu bentuk jual-beli dengan pembayaran dihutang.


    Dalil ketiga: Hadits Abdullah bin „Amer bin Al „Ash radhiallahu „anhu.

‫أ‬   “Rasulullah     shallallahu   „alaihi    wa   sallam   memerintahkanku   untuk
    mempersiapkan suatu pasukan, sedangkan kita tidak memiliki tunggangan,
    Maka Nabi memerintahkan Abdullah bin Amer bin Al „Ash untuk membeli
    tunggangan dengan pembayaran ditunda hingga datang saatnya penarikan
    zakat. Maka Abdullah bin Amer bin Al „Ashpun seperintah Rasulullah
    shallallahu „alaihi wa sallam membeli setiap ekor onta dengan harga dua ekor
    onta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. Riwayat
    Ahmad, Abu Dawud, Ad Daraquthni dan dihasankan oleh Al Albani.

       Pada kisah ini, Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam memerintahkan
    sahabat Abdullah bin „Amer Al „Ash untuk membeli setiap ekor onta dengan
    harga dua ekor onta dengan pembayaran dihutang. Sudah dapat ditebak bahwa
    beliau tidak akan rela dengan harga yang begitu mahal, (200 %) bila beliau



                                            22
membeli dengan pembayaran tunai. Dengan demikian, pada kisah ini, telah
terjadi penambahan harga barang karena pembayaran yang ditunda
(terhutang).


Dalil keempat: Keumuman hadits salam (jual-beli dengan pemesanan).
   Diantara bentuk perniagaan yang diijinkan syari‟at adalah dengan cara
salam, yaitu memesan barang dengan pembayaran di muka (kontan).
Transaksi ini adalah kebalikan dari transaksi kredit. Ketika menjelaskan akan
hukum transaksi ini, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam tidak mensyaratkan
agar harga barang tidak berubah dari pembelian dengan penyerahan barang
langsung. Nabi shallallahu „alaihi wa sallam hanya bersabda:

“Barang siapa yang membeli dengan cara memesan (salam), hendaknya ia
memesan dalam takaran yang jelas dan timbangan yang jelas dan hingga batas
waktu yang jelas pula.” (Muttafaqun „Alaih)

   Pemahaman dari empat dalil di atas dan juga lainnya selaras dengan
kaedah dalam ilmu fiqih, yang menyatakan bahwa hukum asal setiap
perniagaan adalah halal. Berdasarkan kaedah ini, para ulama‟ menyatakan
bahwa: selama tidak ada dalil yang shahih nan tegas yang mengharamkan
suatu bentuk perniagaan, maka perniagaan tersebut boleh atau halal untuk
dilakukan.

Adapun sabda Nabi shallallahu „alaihi wa sallam:

“Barang siapa yang menjual jual penjualan dalam satu penjualan maka ia
hanya dibenarkan mengambil harga yang paling kecil, kalau tidak, maka ia
telah terjatuh ke dalam riba.” Riwayat At Tirmizy dan lain-lain.

Maka penafsirannya yang lebih tepat ialah apa yang dijelaskan oleh Ibnul
Qayyim dan lainnya, bahwa makna hadits ini adalah larangan dari berjual beli
dengan cara „inah. Jual beli „Innah ialah seseorang menjual kepada orang lain
suatu barang dengan pembayaran dihutang, kemudian seusai barang




                                    23
     diserahkan, segera penjual membeli kembali barang tersebut dengan dengan
     pembayaran kontan dan harga yang lebih murah.20




                                       BAB V

20
  http://www.pengusahamuslim.com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/418-fatwa-
hukum-perkreditan-masalah-dan-solusinya.html



                                          24
                                PENUTUP


A. KESIMPULAN
     Ketentuan yang terdapat dalam KUH perdata dan KUH Dagang mengatur
  sepenuhnya atau berkaitan dengan penjaminan utang. Disamping itu terdapat
  pula undang-undang tersendiri yaitu UU No. 4 Tahun 1996 dan UU No. 42
  Tahun 1999 yang masing-masing khusus mengatur tentang lembaga jaminan
  dalam rangka penjaminan utang.
     Pasal 1131 KUH Perdata mengatur tentang kedudukan harta pihak
  peminjam, yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan
  jaminan (tanggungan) atas utangnya. Ketentuan pasal 1131 KUH Perdata
  merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur
  tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan
  utangnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata pihak pemberi
  pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua
  harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di
  kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut
  pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di
  kemudian hari.
     Ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa kedudukan
  pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan atas dua golongan, yaitu (1) yang
  mempunyai kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing, dan
  (2) yang mempunyai kedudukan didahulukan dari pihak pemberi pinjaman
  yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
     Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
  barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau
  seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si
  berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara
  didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan mengecualikan
  biaya untuk melelang barang tersebt dan biaya yang telah dikeluarkan untuk




                                    25
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus
didahulukan. (Pasal 1150 KUH Perdata)
   Lembaga jaminan yang diatur oleh ketentuan KUH Perdata, pasal 1162
sampai dengan Pasal 1232 adalah Hipotek.
   Penanggungan utang adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang
pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman dengan mengikatkan
dirinya guna memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak peminjam
wanprestasi terhadap pihak pember pinjaman. (Pasal 1820 KUH Perdata)
   Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas
tanah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 5 Tahun 1960
tentamg Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut
benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditor terhadap kreditor-kreditor lain. (Pasal 1 angka 1 UU No. 4
Tahun 1996)
   Ciri-ciri Hak Tanggungan :
1. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada
   pemegangnya.
2. Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapa pun objek
   tersebut berada.
3. Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas.
4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
   Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemiliknnya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (pasal 1 angka 1).
   Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang



                                   26
tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi
pelunasan utang tertebtu, yang memberika kedudukan diutamakan kepada
penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2).
   Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam
ketentuan Paal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998. Undang-
undang tersebut menetapkan: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.”
Firman Allah Ta‟ala:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah tidak secara
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Qs. Al
Baqarah: 282)

   Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-
piutang, sedangkan akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan
keumuman ayat ini menjadi dasar dibolehkannya perkreditan.

Hadits riwayat „Aisyah radhiaalahu „anha.

“Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam membeli sebagian bahan makanan
dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang, dan beliau menggadaikan
perisai beliau kepadanya.” (Muttafaqun „alaih)

   Pada hadits ini, Nabi shallallahu „alaihi wa sallam membeli bahan
makanan dengan pembayaran dihutang, dan sebagai jaminannya, beliau
menggadaikan perisainya. Dengan demikian hadits ini menjadi dasar
dibolehkannya jual-beli dengan pembayaran dihutang, dan perkreditan adalah
salah satu bentuk jual-beli dengan pembayaran dihutang.
   fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa islam melarang setiap
pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa islam melarang perkreditan




                                    27
  sebab menurut Qureshi system perekonomian modern tidak akan lancar tanpa
  adanya kredit dan pinjaman


B. SARAN
     Membahas aspek hukum bagi pemohon kredit atau pemilik jaminan
  bertujuan agar bank memahami secara pasti apakah pemohon kredit atau
  pemilik jaminan termasuk orang atau badan usaha yang berhak untuk
  melakukan tindakan hukum atau tidak.
     Sedangkan jika dilihat dari aspek legalitas bertujuan agar bank dapat
  memastikan apakah usaha yang dikelola pemohon kredit atau pemilik jaminan
  merupakan usaha yang legal dan tidak melanggar hukum dan telah memenuhi
  segala persyaratan hukum yang ditentukan oleh hukum perundang-undangan
  yang berlaku untuk menjalankan usahanya.
     Pada prinsipnya yang menjadi subyek hukum dalam perkreditan adalah
  perorangan atau manusia pribadi dan badan usaha.
     Dalam hal ini yang dimaksud dengan perorangan atau manusia pribadi
  adalah setiap orang yang lahir dan masih hidup dan telah cakap dalam
  melakukan tindakan hukum. Cakap dapat diartikan telah dewasa atau sudah
  menikah dan sedang tidak berada dibawah pengampuan. Jadi dengan kata lain
  untuk pengajuan kredit atau menjadi debitur harus telah berusia 21 tahun atau
  sudah menikah.
     Sedangkan badan usaha dapat diartikan suatu perkumpulan yang
  memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan hukum perundangan yang
  berlaku. Badan usaha tidak hanya dapat diartikan perseroan terbatas tapi juga
  persekutuan perdata, firma atau perseroan komanditer yang lebih dikenal
  masyarakat dengan CV. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh badan
  usaha dalam pengajuan kreditpun harus jelas.




                                     28

								
To top