Presentasi- Materi- PBB- BPHTB
Document Sample
PBB dan
BPHTB
TAX-SAS 1
DASAR HUKUM
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
UU No.12
Tahun1985
stdtd. UU
No.12 Tahun
1994
TAX-SAS 2
PENGERTIAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ADALAH
PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS BUMI DAN
BANGUNAN
BUMI:
ADALAH PERMUKAAN BUMI DAN
TUBUH BUMI YANG ADA
DI BAWAHNYA.
PERMUKAAN BUMI MELIPUTI
TANAH DAN PERAIRAN,
PEDALAMANTERMASUK RAWA
TAMBAK PERAIRAN
SERTA LAUT YANG ADA
DI WILAYAH
REPUBLIK INDONESIA
TAX-SAS 3
BANGUNAN
KONSTRUKSI TEKNIK YANG DITANAM
ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP
PADA TANAH DAN ATAU
PERAIRAN,TERMASUK:
1. JALAN LINGKUNGAN DALAM SATU
KESATUAN DENGAN KOMPLEK:
HOTEL,PABRIK DAN EMPLASEMENNYA
2. JALAN TOL
3. KOLAM RENANG
4. PAGAR MEWAH
5. TEMPAT OLAH RAGA
6. GALANGAN KAPAL
7. TAMAN MEWAH
8. TEMPAT PENAMPUNGAN /KILANG
MINYAK,AIR DAN GAS BUMI DAN
SEBAGAINYA
9. FASILITAS LAIN YANG MEMBERI
MANFAAT
TAX-SAS 4
NILAI JUAL
OBYEK PAJAK
ADALAH NILAI /HARGA RATA-RATA YANG
DIPEROLEH DARI TRANSAKSI JUAL BELI
SECARA WAJAR , APABILA TIDAK TERJADI
JUAL BELI MAKA NJOP DITENTUKAN
MELALUI PERBANDINGAN HARGA DENGAN
OBYEK LAIN YANG SEJENIS ATAU NILAI
PEROLEHAN BARU ATAU NJOP PENGGANTI
TAX-SAS 5
PERBANDINGAN DENGAN OBYEK YANG SEJENIS
ADALAH SUATU PENDEKATAN /METODE PENENTUAN
NILAI JUAL SUATU OBYEK PAJAK DENGAN
MEMBANDINGKAN DENGAN OBYEK LAIN YANG
SEJENIS, YANG LETAKNYA BERDEKATAN
DENGAN DAN FUNGSINYA SAMA DAN
TELAH DIKETAHUI NILAI JUALNYA,
NILAI PEROLEHAN BARU ADALAH SUATU METODE
PENDEKATAN/METODE PENENTUAN NILAI JUAL SUATU
OBJEK PAJAK DENGAN CARA MENGHITUNG BIAYA
YANG TELAH DIKELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH
OBJEK TERSEBUT YANG DIKURANGI DENGAN
PENYUSUTAN
NILAI JUAL PENGGANTI ADALAH SUATU METODE
PENDEKATAN /METODE PENENTUAN NILAI JUAL
OBJEK PAJAK YANG PADA HASIL PRODUKSI OBJEK
PAJAK TERSEBUT
TAX-SAS 6
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
(SPOP)
ADALAH SURAT YANG DIGUNAKAN OLEH
WAJIB PAJAK UNTUK MELAPORKAN DATA
OBJEK PAJAK MENURUT KETENTUAN
YANG BERLAKU
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PAJAK
(SPPT)
ADALAH SURAT YANG DIGUNAKAN DJP
UNTUK MEMBERITAHUKAN BESARNYA
PAJAK TERUTANG KEPADA WAJIB
PAJAK .SPPT DITERBITKAN
BERDASARKAN PADA SPOP
TAX-SAS 7
OBJEK PAJAK PBB ADALAH
BUMI DAN/ATAU BANGUNAN
TAX-SAS 8
KLASIFIKASI DAN BANGUNAN
ADALAH PENGELOMPOKAN
BUMI DAN BANGUNAN MENURUT
NILAI JUALNYA DAN DIGUNAKAN
SEBAGAI PEDOMAN ,SERTA
MEMPERMUDAH DALAM
MENGHITUNG PAJAK TERUTANG
DALAM MENENTUKAN KLASIFIKASI BUMI/TANAH
DIPERHATIKAN FAKTOR:
1. LETAK
2. PERUNTUKAN
3. PEMANFAATAN
4. KONDISI LINGKUNGAN
DALAM MENENTUKAN KLASIFIKASI BANGUNAN
DIPERHATIKAN FAKTOR:
1. LETAK
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN
3. REKAYASA
4. KONDISI LINGKUNGAN DAN LAIN LAINNYA
TAX-SAS 9
OBJEK PAJAK YANG
DIKECUALIKAN ATAU TIDAK
DIKENAKAN PBB ADALAH
OBJEK PAJAKYANG
1. DIGUNAKAN SEMATA MATA UNTUK MELAYANI
KEPENTINGAN UMUM DAN TIDAK MENCARI
KEUNTUNGAN ANTARA LAIN
a. TEMPAT IBADAH
b. TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN
c. TEMPAT PENDIDIKAN
d. UNTUK SOSIAL
e. UNTUK KEBUDAYAAN NASIONAL
2. DIGUNAKAN UNTUK KUBURAN ,PENINGGALAN
PURBAKALA
3. MERUPAKAN HUTAN LINDUNG ,SUAKA ALAM,
TAMAN NASIONAL HUTAN WISATA,TANAH
PENGGEMBALAAN YANG DIKUASAI DESA,TANAH
NEGARA YANG BELUM DIBEBANI SUATU HAK
TAX-SAS 10
4. DIGUNAKAN UNTUK PERWAKILAN DIPLOMATIK
BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK
5. DIGUNAKAN OLEH BADAN ATAU ORGANISASI
INTERNASIONALYANG DITENTUKAN OLEH
MENTERI KEUANGAN
TAX-SAS 11
NILAI JUAL OBJEK PAJAK
TIDAK
KENA PAJAK
DITETAPKAN SEBESAR RP 8.000.000
(DELAPAN JUTA RUPIAH) UNTUK
SETIAP WAJIB PAJAK
APABILA WP MEMPUNYAI BEBERAPA
OBJEK PAJAK MAKA NJOPTKP HANYA
DIBERIKAN SATU KALI TERHADAP OBJEK
PAJAK YANG PALING BESAR
PAJAK TERUTANGNYA
TAX-SAS 12
SUBJEK PAJAK PBB
ORANG ATAU BADAN YANG SECARA NYATA MEMPUNYAI
HAK ATAS BUMI DAN ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS
BUMI DAN ATAU MEMILIKI MENGUASAI DAN ATAU
MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN. DENGAN
DEMIKIAN TANDA PEMBAYARAN PELUNASAN PBB BUKAN
MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN
SUBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN KEWAJIBAN
MEMBAYAR PAJAK MENJADI WAJIB PAJAK
APABILA TERDAPAT SUATU OBYEK PAJAK BELUM JELAS
DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA MAKA DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK AKAN MENETAPKAN SUBYEK PAJAK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS SEBAGAI WAJIB
PAJAK
TAX-SAS 13
TARIF PAJAK
TARIF PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP OBYEK PAJAK
ADALAH SEBESAR 0,5%
TAX-SAS 14
DASAR PENGENAAN PAJAK DAN
CARA MENGHITUNG PAJAK
Yang menjadi dasar dari pengenaan pajak dalam PBB
adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang besarnya
ditentukan setiap 3 tahun dengan Keputusan
Menteri Keuangan,atau bisa juga ditetapkan
setiap tahun dengan melihat perkembangan daerahnya
Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi Nasional.
Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.
Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.
TAX-SAS 15
Untuk saat ini diberlakukan 2 NJKP yaitu :
a) 40% (empat puluh persen) untuk :
- Objek Pajak perumahan yang wajib pajaknya
adalah orang pribadi dengan NJOP atas bumi dan
bangunannya sama dengan atau lebih besar Rp.1
Milyar. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap Objek
Pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh
Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri dan para
pensiunan termasuk juga Duda/Janda yang semata-
mata penghasilannya hanya berasal dari gaji atau
uang pensiunnya saja.
- Objek Pajak Perkebunan yang luas lahannya lebih
besar atau sama dengan 25 Ha, yang dimiliki,
dikuasai dan dikelola oleh BUMN, Badan Usaha
Swasta maupun berdasarkan kerjasama operasional
Pemerintah dengan Swasta.
- Objek Pajak Kehutanan, tetapi tidak
termasuk area blok tebangan dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan pemegang Hak
Pengusahaan Hutan (HPH).
b) 20% (dua puluh persen) untuk : Objek Pajak
lainnya yang tidak termasuk ketentuan di atas
TAX-SAS 16
Cara penghitungan Pajak :
Untuk menghitung PBB terutang ada 4 unsur yang
terlebih dahulu diketahui yaitu
1. NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
2. NJOPTKP: Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
3. NJKP : Nilai Jual Kena Pajak
4. Tarif Pajak : 0,5% X NJKP
PBB = Tarif Pajak x ( NJOP – NJOPTKP )
= PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
SAATTarif Pajak x NJKP
KEPADA PKP REKANAN
TAX-SAS 17
SAAT TERUTANG PAJAK
Dalam PBB tahun yang digunakan adalah
tahun takwim yaitu mulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember dan
saat untuk menentukan pajak terutang
adalah keadaan obyek pajak pada tanggal
1 Januari. Sedangkan tempat pajak
terutang adalah wilayah Kabupaten/Kota
dimana obyek pajak itu berada
TAX-SAS 18
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK
Sebelum dikenai kewajiban PBB atas suatu
objek,terlebih dahulu harus ditentukan siapa wajib
pajak atau subjek pajak yang dikenakan kewajiban
membayar pajak.
Dalam rangka mendapatkan data objek pajak untuk
menghitung pajak terutangnya, Subjek Pajak diharuskan
mendaftarkan objek pajaknya, yaitu dengan mengisi
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP
ini harus diisi dan dikembalikan kepada Direktorat
Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan PBB
dimana letak objek pajak berada. SPOP harus diisi
dengan jelas, benar dan tepat waktu dalam
pengembaliannya, serta telah ditandatangani oleh
Subjek Pajak. Jangka waktu pengembalian selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP
TAX-SAS 19
SPOP
Jelas adalah penulisan data yang diminta dalam
SPOP dibuat sedenikian rupa sehingga tidak ada
penafsiran lain terhadap isi data tersebut yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi negara maupun subyek
pajak sendiri.
Benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah
dan/atau bangunan, tahun dibangun dan sebagainya
sesuai dengan pengisian kolom yang ada.
Lengkap,artinya bahwa semua kolom dalam SPOP,baik
yang menyangkut subjek/wajib pajak maupun data
tanah dan atau bangunan harus diisi sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya.
TAX-SAS 20
Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Kepala
Kantor Pelayanan PBB menerbitkan
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
(SPPT) berdasarkan data yang ada
dalam SPOP yang telah diterima dari Subjek Pajak.
Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan
Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) dalam hal
tertentu yaitu :
1. Apabila SPOP yang telah
disampaikan melewati 30 hari setelah
diterimanya SPOP oleh wajib pajak tidak
dikembalikan dan setelah ditegur secara
tertulis sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.
2. Apabila berdasarkan hasil penelitian
dan pemeriksaan terhadap Objek pajak
tersebut ternyata jumlah pajak
terutangnya lebih besar dari pada jumlah
yang dihitung berdasarkan data SPOP
yang disampaikan oleh Wajib Pajak
TAX-SAS 21
SANKSI
Jumlah Pajak terutang yang harus dibayar (point
1) dalam SKP adalah sebesar Pokok Pajak
ditambah dengan denda administrasi
sebesar 25% dari Pokok Pajak.
Demikian pula (point 2) apabila dari hasil
pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan
bahwa pajak terutang yang seharusnya lebih
besar dari perhitungan data SPOP, maka
terhadap selisih pajak tersebut dikenakan
sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih
pajak terutang.
TAX-SAS 22
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
1. Tatacara Pembayaran Pajak.
Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-
lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT,
sedangkan pajak terutang yang disebabkan karena
penerbitan SKP, pelunasannya selambat-lambatnya 1
(satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP.Terhadap
Pajak terutang yang tidak dilunasi atau masih
kurang bayar sampai dengan saat tanggal jatuh
tempo, maka akan dikenakan denda administrasi
sebesar 2% per bulan atas keterlambatan tersebut
dihitung mulai tanggal jatuh tempo. Dengan
pengenaan denda maksimal 24 (dua puluh empat)
bulan.
Denda administrasi ditambah dengan pokok pajak
terutang yang belum atau kurang bayar ditagih
dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak
(STP), yang jangka waktu pelunasannya adalah
paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal STP
diterima.
Pembayaran dapat dilakukan di Bank Pemerintah
atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri
Keuangan.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak
(STP) dapat menjadi dasar dari penagihan Pajak
berdasarkan UU No.19 Tahun 1997 tentang
TAX-SAS 23
Penagihan Pajak dengan Surat pajak
2. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP)
dan Surat Tagihan Pajak (STP)
dapat menjadi dasar dari penagihan
Pajak berdasarkan UU No.19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa.
TAX-SAS 24
KEBERATAN PBB
DAN BANDING
1. Keberatan dapat diajukan pada Direktur
Jenderal Pajak atas hal-hal sbb :
a. Luas bumi dan/atau bangunan.
b. Kelas/Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi
dan/bangunan.
c. Perbedaan penafsiran Undang-Undang
dan Peraturan Perundangan lainnya
antara Wajib Pajak dan fiscus
TAX-SAS 25
2. Cara pengajuan keberatan :
a. Diajukan secara tertulis dengan bahasa
Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan
PBB yang menerbitkan SPPT/SKP.
b. Diajukan secara tersendiri atas masing-
masing SPPT/SKP per tahun dengan
mencantumkan besarnya PBB terutang
menurut Wajib Pajak dan alasan keberatan.
c. Diajukan paling lambat 3 bulan sejak
tanggal SPPT/SKP diterima oleh Wajib
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kemampuannya.
d. Melampirkan SPPT/SKP untuk tahun
yang bersangkutan.
e. Melampirkan bukti pendukung lainnya
yang terkait :
- Fotocopy identitas wajib pajak
- Fotocopy bukti pelunasan PBB 3 tahun
terakhir
- Fotocopy bukti kepemilikan atas tanah
dan/atau bangunan
Surat keterangan lurah/Kepala Desa
TAX-SAS 26
Proses pengajuan keberatan
a. Keberatan diajukan kepada Kepala
Kantor Pelayanan PBB yang
menerbitkan SPPT/SKP melalui loket
Pelayanan Satu Tempat (PST).
b. Sebagai bukti, akan diberikan tanda
terima pengajuan keberatan kepada
Wajib Pajak.
c. Pengajuan yang tidak memenuhi syarat
tidak dapat dipertimbangkan untuk
diproses.
d. Pengajuan keberatan tidak menunda
kewajiban pembayaran pajak.
TAX-SAS 27
1. Keputusan penyelesaian keberatan :
a. Terhadap pengajuan keberatan dengan PBB terutang
sampai dengan Rp. 500.000.000,00 keputusan diberikan
oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB atas nama Menteri
Keuangan, sedangkan untuk PBB terutang lebih besar
dari Rp. 500.000.000,00 keputusan diberikan oleh
Kepala Kantor Wilayah atas nama menteri Keuangan.
b. Keputusan keberatan dapat berupa :
- Tidak dapat diterima, apabila telah lewat jangka
waktu 3 bulan.
- Menolak, apabila permohonan telah memenuhi
syarat tetapi alasan yang diajukan tidak dapat
diterima.
- Menerima seluruhnya, apabila alasan yang
disampaikan sudah sesuai dengan data di KP. PBB
- Menerima sebagian, apabila alasan yang diajukan
sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil
pemeriksaan, sehingga dapat diterima sebagian.
- Menambah besarnya pajak terutang, apabila
berdasarkan data dan hasil pemeriksaan diperoleh
perhitungan yang dapat menambah besarnya
jumlah pajak terutang.
c. Keputusan keberatan harus sudah diberikan
paling lambat 12 bulan sejak tanggal
pengajuan. Apabila telah lewat 12 bulan,
maka pengajuan keberatan dianggap
diterima dan Kepala KP. PBB harus segera
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan
yang isinya menerima seluruhnya.
TAX-SAS 28
d. Wajib pajak dapat mengajukan
banding kepada Badan Peradilan
Pajak terhadap keputusan yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak tanggal diterimanya
Surat Keputusan oleh Wajib Pajak
dengan dilampiri salinan surat
keputusan tersebut
e. Permohonan banding diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia
f. Permohonan banding tidak menunda
kewajiban membayar pajak
SEJAK 1 APRIL 1995
TAX-SAS 29
PENGURANGAN PBB
Pengurangan PBB dapat diajukan atas
a. Kondisi tertentu Wajib Pajak
- OP berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan
yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi.
- OP yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak pribadi yang berpenghasilan rendah, namun nilai jual Opnya
meningkat akibat adanya pembangunan.
- OP yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiun.
- OP yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak pribadi yang berpenghasilan rendah.
- OP yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Veteran Pejuang dan Pembela Kemerdekaan.
- OP yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Badan, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditasnya
sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
SEJAK 23 JUNI 2000
TAX-SAS 30
b. Dalam hal obyek pajak terkena
bencana alam dan sebab
lain yang luar biasa
Contoh : banjir, gempa bumi,
tanah longsor, gunung meletus,
kebakaran, kekeringan, wabah
penyakit dan lain-lainnya
Terhadap kondisi tertentu obyek
pajak, pengurangan dapat diberikan
maksimal 75% dari pajak terutang,
sedangkan apabila terkena bencana
alam dan sebab luar biasa lainnya,
pengurangan dapat diberikan maksimal
100% dengan mempertimbangkan
kondisi secara wajar dan obyektif
TAX-SAS 31
Cara pengajuan pengurangan
1. Cara pengajuan pengurangan :
a. Pengajuan dilakukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor
Pelayanan PBB
b. Permohonan Pengurangan diajukan paling
lambat 60 hari sejak tanggal diterimanya SPPT
dan atau SKP oleh wajib pajak dalam hal yang
berkaitan dengan kondisi tertentu Obyek Pajak.
Sedangkan pengurangan sebagai akibat dari
bencana alam dapat diajukan paling lambat 60
hari sejak terjadinya bencana alam.
c. Pengajuan pengurangan harus diajukan oelh
Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
melampirkan fotocopy SPPT tahun berjalan dan
fotocopy SPPT beserta pelunasannya 3 tahun
terakhir. Untuk Wajib Pajak Badan harus juga
melampirkan SPT PPh tahun pajak terakhir
beserta lampirannya.
d. Untuk Wajib Pajak yang terkena bencana
alam yang bersifat massal, pengajuannya
dilakukan secara tertulis oleh Kepala
Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat dengan
mencantumkan nama wajib pajak yang
dimohonkan pengurangannya.
TAX-SAS 32
Pengajuan pengurangan dapat dilakukan
secara langsung atau dikirim melalui pos.
f. Tanggal tanda terima Surat Permohonan
adalah sebagai berikut :
- Pengajuan secara langsung maka
tanggal tanda terima adalah tanggal pada
saat surat permohonan diajukan secara
lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan
PBB.
- Apabila dikirim melalui Pos maka
tanggal tanda terimanya adalah tanggal
pada saat surat permohonan diterima
secara lengkap oleh KP.PBB dari Kantor
Pos.
TAX-SAS 33
Keputusan pengurangan
Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat dalam
jangka waktu 60 hari sejak tanggal
diterimanya permohonan pengurangan harus
sudah memberikan keputusan atas
permohonan pengurangan tersebut. Bila
jangka waktu 60 hari belum memberikan
keputusan, maka permohonan dianggap
diterima dan diterbitkan sesuai dengan
permohonan pengurangannya.
Hasil keputusan dapat berupa :
a. Diterima keseluruhan. Permohonan
dikabulkan seluruhnya apabila hasil penelitian
secara administrasi dan atau verifikasi
lapangan menunjukkan hal-hal yang sesuai
dengan alasan permohonan pengurangan.
b. Diterima sebagian. Permohonan dikabulkan
sebagian apabila dari hasil pemeriksaan
administrasi dan atau verifikasi lapangan
menunjukkan sebagian data yang sesuai
dengan alasan permohonan.
c. Ditolak. Permohonan ditolak seluruhnya
apabila dari data hasil pemeriksaan
administrasi atau verifikasi lapangan
menunjukkan data yang tidak sesuai dengan
alasan pengajuan permohonan pengurangan
TAX-SAS 34
SANKSI/KETENTUAN PIDANA
1 Barang siapa karena kealpaannya :
a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) kepada
Direktorat Jenderal Pajak ;
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap dan/atau melampirkan keterangan
yang tidak benar ;
sehingga menimbulkan kerugian pada Negara,
dipidana dengan pidankurungan selama-
lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang
terutang.
2. Barang siapa dengan sengaja :
a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat
Jenderal Pajak ;
b. menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar
atau tidak lengkap dan/atau melampirkan
keterangan yang tidak benar ;
c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan
atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan
seolah-olah benar ;
d. tidak memperlihatkan atau tidak
meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
data
e. tidak menunjukkanTAX-SASatau tidak 35
menyampaikan keterangan yang diperlukan:
Terhadap bukan wajib pajak yang
bersangkutan yang melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud pada butir 2
huruf d dan huruf e, dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya 1
(satu) tahun atau denda setinggi-
tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah).
Ancaman pidana sebagaimana dimaksud
dalam butir 2 dilipatkan dua apabila
seseorang melakukan lagi tindak pidana
di bidang perpajakan sebelum lewat 1
(satu) tahun, terhitung sejak selesainya
menjalani sebagian atau seluruh pidana
penjara yang dijatuhkan atau sejak
dibayarnya denda
TAX-SAS 36
PEMBAGIAN HASIL
PENERIMAAN PAJAK
PEMERINTAH
PUSAT 20%
BIAYA
PEMUNGUT 9%
PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH 81% 16,2%
KOTA
64,8%
TAX-SAS 37
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PBB
Kelebihan pembayaran PBB pada prinsipnya
adalah hak wajib pajak yang harus
dikembalikan (restitusi), dikompensasi
dengan utang PBB lainnya, atau
disumbangkan kepada negara. Kelebihan
pembayaran PBB dapat terjadi karena:
1. Terjadinya perubahan peraturan;
2. Diterbitkannya Surat Keputusan
Pemberian Pengurangan atas Objek
Pajak tersebut;
3. Diterbitkannya Surat Keputusan
Penyelesaian Keberatan atas Objek Pajak
Tersebut;
4. Kekeliruan Pembayaran PBB atas Objek
Pajak tersebut.
TAX-SAS 38
Restistusi adalah kelebihan pembayaran
PBB yang dikembalikan kepada Wajib
pajak dalam bentuk uang tunai atau
pemindahbukuan.
Kompensasi adalah kelebihan
pembayaran PBB yang diperhitungkan
dengan utang PBB lainnya yang sudah
atau belum jatuh tempo atau atas
permintaan Wajib Pajak diperhitungkan
dengan ketetapan PBB tahun yang
akan datang.
Kelebihan pembayaran PBB yang
disumbangkan kepada negara adalah
kelebihan pembayaran PBB yang atas
pernyataan Wajib Pajak disumbangkan
kepada negara.
Tatacara memperoleh pangembalian PBB
Wajib Pajak harus mengajukan
permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia kepada Direktur
Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor
Pelayanan PBB setempat.
TAX-SAS 39
TAX-SAS 40
TAX-SAS 41
BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH
dan BANGUNAN
TAX-SAS 42
DASAR HUKUM
BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH dan BANGUNAN
UU NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG
PERUBAHAN UU NO 21 TAHUN 1997
TAX-SAS 43
BPHTB ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN
ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN
OBYEK BPHTB
PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
TANAH TERMASUK TANAMAN DI ATASNYA
TANAH BERIKUT BANGUNAN ATAU BANGUNAN
SAJA
TAX-SAS 44
YANG DIMAKSUD DENGAN PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ADALAH PAERBUATAN ATAU PERISTIWA
HUKUM YANG MENGAKIBATKAN
DIPEROLEHNYA HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN OLEH PRIBADI ATAU BADAN
PEMINDAHAN HAK
KARENA
JUAL BELI,TUKAR MENUKAR,HIBAH,HIBAH WASIAT,WARIS
PEMASUKAN DALAM PERSEROAN,ATAU BADAN HUKUM
LAINNYA PEMISAHAN HAK YG MENGAKIBATKAN PERALIHAN,
PENUNJUKAN PEMBELI DLM PELELANGAN,PUTUSAN HAKIM
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP,PENGGABUNGAN
USAHA,PELEBURAN,PEMEKARAN USAHA DAN HADIAH
PEMBERIAN HAK
BARU
TAX-SAS 45
HAK ATAS TANAH
HAK MILIK, HAK GUNA
USAHA HAK BANGUNAN
HAK PAKAI
HAK MILIK ATAS SATUAN
RUMAH SUSUN DAN
HAK PENGELOLAAN
TAX-SAS 46
OBYEK PAJAK YANG TIDAK
DIKENAKAN BPHTB
PEWAKILAN DIPLOMATK, KONSULAT
BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK
NEGARA, UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN,PEMBANUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
BADAN, ORGANINSASI INTERNASIONAL
YG TDAK MENJALANKAN KEGIATAN
USAHA LAIN DI INDONESIA
OP ATAU BADAN KARENA PERUBAHAN
HAK ATAU KRN PERBUATAN HUKUM
LAIN DENGAN TIDAK ADANYA
PERUBAHAN NAMA
OP ATAU BADAN KARENA WAKAF
OP ATAU BADAN KARENA
KEPENTINGAN IBADAH
TAX-SAS 47
OBYEK PAJAK YANG DIPEROLEH KRN WARIS ,
HIBAH WASIAT, DAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
DIATUR DENGAN P P
SUBYEK BPHTB ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
BADAN YANG MEMPEROLEH HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
TARIF BPHTB ADALAH SEBESAR 5%
DASAR PENGENAAN PAJAK ADALAH
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK ADALAH
•DALAM HAL JUAL BELI AD. HARGA TRANSAKSI
•DALAM HAL TUKAR MENUKAR AD. NILAI PASAR
•DALAM HAL LELANG AD.HARGA LELANG
•DALAM HAL TIDAK DIKETAHUI ATAU LEBIH
RENDAH DARI NJPOP PBB AD NILAI NJOP PBB
TAX-SAS 48
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK
KENA PAJAK ADALAH RP 60.000.000
DALAM HAL WARIS, ATAU HIBAH WASIAT
YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI
YANG MASIH DALAM HUBUNGAN
KELUARGA DALAM GARIS KETURUNAN
LURUS
SATU DERAJAT KE ATAS ATAU SATU
DERAJAT
KE BAWAH DENGAN PEMBERI WASIAT
TERMASUK SUAMI ISTRI, NILAI
PEROLEHAN OBJEK
TIDAK KENA TIDAK KENA PAJAK
DITETAPKAN SECARA REGIONAL
SEBANYAK Rp 300.000.000
TAX-SAS 49
CARA MENGHITUNG PAJAK
PEROLEHAN HAK
NPOPKP = NPOP-NPOPTKP
BPHTB = NPOPKP xTarif Pajak
BPHTB = NPOPKP x5 %
Perolehan Hak Karena
Waris,Hibah Wasiat berlaku
50 % dari jumlah BPHTB
terhutang.
TAX-SAS 50
Pemberian Hak Pengelolaan,untuk
Departemen ,Lembaga Non
Departemen dan Pemda berlaku 0 %
dari jumlah BPHTB terhutang.
Sedangkan Penerima Hak
Pengelolaan selain Departemen
,Lembaga Non Departemen dan
Pemda berlaku 50 % dari jumlah
BPHTB terhutang
TAX-SAS 51
PENGENAAN PAJAK DAN
CARA PERHITUNGAN
PAJAK
1. SAAT YANG MENENTUKAN PAJAK YANG
TERUTANG ATAS PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN :
a. SEJAK TANGGAL DIBUAT DAN
DITANDATANGANI AKTA UNTUK:
JUAL BELI, TUKAR
MENUKAR,HIBAH,PEMASUKAN,DALAM
PERSOALAN ATAU BADAN HUKUM LAINNYA,
PEMISAHAN HAK YANG MENGAKIBATKAN
PERALIHAN,HADIAH, PENGGABUNGAN
USAHA, PELEURAN USAHA, DAN PEMEKARAN
USAHA
b. SEJAK TANGGAL PENUNJUKAN PEMENANG
LELANG UNTUK LELANG
c. SEJAK TANGGAL PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
UNTUK PUTUSAN HAKIM
TAX-SAS 52
d. SEJAK TANGGAL YANG
BERSANGKUTAN
MENDAFTARKAN PERALIHAN
HAKNYA KE KANTOR
PERTAHANAN UNTUK HIBAH
WASIAT DAN WASIAT
e. SEJAK TANGGAL PENERBITAN
SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN
HAK UNTUK PEMBERIAN BARU
ATAS TANAH DI LUAR
PELEPASAN HAK
PAJAK YANG TERUTANG HARUS
DILUNASI
PADA SAAT TERJADINYA PEROLEHAN
HAK
2. TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
ADALAH WILAYAH KABUPATEN
ATAU KOTA ATAU PROPINSI
YANG MELIPUTI LETAK TANAH
DAN ATAU BANGUNAN
TAX-SAS 53
PEMBAYARAN PENETAPAN DAN
PENAGIHAN
WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
YANG TERUTANG DENGAN TIDAK
MENDASARKAN PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN
DIBAYARKAN DI BANK PERSEPSI
ATAU KANTOR POS DAN GIRO ATAU
TEMPAT PEMBAYARAN LAIN YANG
DITUNUK MENTERI KEUANGAN
SURAT KETETAPAN PAJAK BPHTB
KURANG BAYAR DITERBITKAN DALAM
JANGKA 5 TAHUN SESUDAH SAAT
TERUTANG BERDASARKAN HASIL
PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN
LAIN DITAMBAH SANKSI
ADMINISTRASI SEBESAR 2%
SEBULAN PALING LAMA 24 BULAN
TAX-SAS 54
SURAT KETETAPAN PAJAK BPHTB
KURANG BAYAR TAMBAHAN
DITERBITKAN DALAM JANGKA 5
TAHUN SESUDAH SAAT TERUTANG
DITEMUKAN DATA BARU YANG
BELUM TERUNGKAP DITAMBAH
SANKSI BERUPA KENAIKAN 100%
DARI JUMLAH KEKURANGAN
KECUALI MELAPORKAN DIRI
SEBELUM PEMERIKSAAN
SURAT TAGIHAN BPHTB
DITERBITKAN APABILA:
1. PAJAK YANG TERUTANG TIDAK
ATAU KURANG DIBAYAR
2. KESALAHAN TULIS /HITUNG PADA
SURAT SETORAN BPHTB
3. WAJIB PAJAK DIKENAKAN SANKSI
ADMINISTRASI BERUPA DENDA
ATAU BUNGA
TAX-SAS 55
SURAT KETETAPAN PAJAK BPHTB
KURANG BAYAR ,SURAT KETETAPAN
BPHTB, SURAT KETETAPAN PAJAK
KURANG BAYAR BPHTB TAMBAHAN ,
SURAT TAGIHAN PBHTB DAN SURAT
KEPUTUSAN PEMBETULAN ,SURAT
KEPUTUSAN kEBERATAN MAUPUN
BANDING :
1. MERUPAKAN DASAR PENAGIHAN PAJAK
2. HARUS DILIUNASI DALAM JANGKA
WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERIMA WAJIB
PAJAK
3. PADA WAKTUNYA DAPAT DITAGIH
DENGAN SURAT PAKSA
TAX-SAS 56
KEBERATAN,BANDING
DAN PENGURANGAN
a. KEBERATAN
1. WP DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN
HANYA ATAS SUATU : SURAT KETETAPAN
BPHTB KURANG BAYAR, SURAT
KETETAPAN BPHTB LEBIH BAYAR, SURAT
KETETAPAN BPHTB NIHIL
2. DIAJUKAN SECARA TERTULIS DALAM
BAHASA INDONESIA DENGAN ALASAN
YANG JELAS
3. DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU 3
BULAN SEJAK DITERIMANYA SURAT
KETETAPAN
4. KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI
PERSYARATAN TIDAK DIANGGAP SURAT
KEBERATAN
5. PENGAJUAN KEBERATAN TIDAK MENUNDA
KEwAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DAN
PELEKASANAAN PENAGIHAN
TAX-SAS 57
6. DITJEN PAJAK DALAM JANGKA WAKTU
PALING LAMA 12 BULAN SEJAK
TANGGAL SURAT KEBERATAN
DITERIMA, HARUS MEMBERI
KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YANG
DIAJUKAN
7. SEBELUM SURAT KEPUTUSAN
DITERBITKAN, WAJIB PAJAK DAPAT
MENYAMPAIKAN ALASAN TAMBAHAN
ATAU PENJELASAN TERTULIS
8. KEPUTUSAN DITJEN PAJAK DAPAT
BERUPA MENGABULKAN
SELURUHNYA, ATAU SEBAGIAN
MENOLAK ATAU MENAMBAH
BESARNYA JUMLAH PAJAK TERUTANG
9. APABILA DALAM JANGKA WAKTU 12
BULAN TELAH LEWAT DAN DIREKTUR
JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI
KEPUTUSAN TERHADAP KEBERATAN
YANG DIAJUKAN TERSEBUT
DIANGGAP DIKABULKAN
TAX-SAS 58
BANDING
b. BANDING
1. WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN
BANDING HANYA KEPADA BADAN
PERADILAN PAJAK TERHADAP
KEPUTUSAN MENGENAI
KEBERATANNYA YANG DITETAPKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2. PERMOHONAN DIAJUKAN SECARA
TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA ,
MENGEMUKAKAN DIAJUKAN DALAM
JANGKA WAKTU PALAING LAMA 3
BULAN SEJAK DITERIMANYA PUTUSAN
KEBERATAN, DILAMPIRI SALINANNYA
3. PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
TIDAK MENUNDA KEWAJIBAN
MEMBAYAR PAJAK DAN PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK
TAX-SAS 59
APABILA PENGAJUAN
KEBERATAN DAN BANDING
DIKABULKAN
SEBAGIAN/SELURUHNYA
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DIKEMBALIKAN DENGAN
DITAMBAH BUNGA 2% SEBULAN
UNTUK JANGKA WAKTU 24
BULAN. DIHITUNG SEJAK
TANGGAL PEMBAYARAN YANG
MEMYEBABKAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK SAMPAI
DENGAN DITERBITKANNYA
KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU
BANDING
TAX-SAS 60
PENGURANGAN
ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK
MENTERI KEUANGAN DAPAT MEMBERIKAN
PENGURANGAN KARENA
• KONDISI TERTENTU WP YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN OBYEK PAJAK:
1. WP PRIBADI YANG MEMEPEROLEH HAK
BARU MELALUI PROGRAM PEMERINTAH
(75% )
2. WP BADAN YANG MEMPEROLEH HAK BARU
SETELAH MENGUASAI TANAH SECARA
FISIK LEBIH DARI 20 TAHUN (50%)
3. WP PRIBADI YANG MEMPEROLEH HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN
4. WP PRIBADI YANG MENERIMA HIBAH DARI
ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DALAM
GARIS KETURUNAN 1 (SATU) DERAJAT KE
ATAS/KE BAWAH (50%)
TAX-SAS 61
b. KONDISI TERTENTU WP YANG ADA
HUBUNGANNYA DENGAN SEBAB
TERTENTU:
1. WP YANG MEMEPEROLEH HAK ATAS
TANAH YANG DIBEBASKAN PEMERINTAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM (50%)
2. WP YANG MEMEPEROLEH HAK ATAS
TANAH SEBAGAI PENGGANTI ATAS
TANAH YANG DIBEBASKAN PEMERINTAH
UNTUK KEPENTINGAN UMUM (50%)
3. WP BADAN YANG TERKENA KRISIS
MONETER (75%)
4. PENGGABUNGAN /MERGER BANK
MANDIRI (100%)
5. WP BADAN YANG MELAKUKAN MERGER
TANPA TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN
LIKUIDASI (50%)
6. WP YANG MEMPEROLEH HAK YANG
TIDAK BERFUNGSI LAGI SEPERTI
SEMULA DISEBABKAN BENCANA ALAM
(50%)
7. WP PRIBADI VETERAN,PNS,TNI/POLRI,
PENSIUNAN ATAU JANDA /DUDA YANG
MEMPEROLEH HAK RUMAH DINAS (75%)
TAX-SAS 62
c. TANAH DAN ATAU BANGUNAN
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
SOSIAL ATAU PENDIDIKAN YANG
SEMATA MATA TIDAK UNTUK MENCARI
KEUNTUNGAN
TAX-SAS 63
PENGEMBALIAN
KELEBIHAN
PEMBAYARAN
WP DAPAT MENGAJUKAN
PERMOHONAN
PENGEMBALIAN ATAS
KELEBIHAN PEMBAYARAN
.DITJEN PAJAK DALAM
JANGKA PALING LAMA 12
BULAN SEJAK TANGGAL
PERMOHONAN DITERIMA,
HARUS MEMBERI
KPUTUSAN ATAS
KEBERATAN YANG
DIAJUKAN
TAX-SAS 64
DITJEN PAJAK MELAKUKAN
PEMERIKSAAN
MENERBITKAN :
1. SURAT KETETAPAN BPHTB
LEBIH BAYAR APABILA
JUMLAH PAJAK YANG
DIBAYAR LEBIH BESAR
DARIPADA JUMLAH PAJAK
YANG TERUTANG ATAU
DILAKUKAN PEMBAYARAN
YANG TIDAK SEHARUSNYA
TERUTANG
2. SURAT KETETAPAN BPHTB
NIHIL APABILA JUMLAH
PAJAK YANG DIBAYAR SAMA
DENGAN JUMLAH PAJAK
YANG TERUTANG
TAX-SAS 65
PEMBAGIAN HASIL
PENERIMAAN PAJAK
PEMERINTAH
PUSAT 20%
PEMERINTAH PROPINSI 20%
DAERAH 80%
KABUPATEN/
KOTA 80%
TAX-SAS 66
KETENTUAN BAGI
PEJABAT
PPAT /NOTARIS HANYA
MENANDATANGANI AKTA PERALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN PADA
SAAT WAJIB PAJAK MENYERAHKAN BUKTI
PEMBAYARAN BERUPA SETORAN BPHTB
KEPALA KANTOR LELANG NEGARA HANYA
DAPAT MENANDATANGANI RISALAH
LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
PADA SAAT WAJIB PAJAK MENYERAHKAN
BUKTI PEMBAYARAN BERUPA SETORAN
BPHTB
PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI DAN MENERBITKAN
SURAT KEPUTUSAN PEMEBERIAN HAK
ATAS TANAH DAPAT MENANDATANGANI
DAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN
YANG DIMAKSUD PADA SAAT WAJIB
PAJAK MENYERAHKAN BUKTI
PEMBAYARAN BERUPA SETORAN BPHTB
TAX-SAS 67
PEJABAT PPAT /NOTARIS DAN PEJABAT LELANG
NEGARA YANG MELANGGAR KETENTUAN DI
ATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
DENDA Rp 7.500.000
PEJABAT PPAT /NOTARIS DAN PEJABAT LELANG
NEGARA MELAPORKAN AKTA/RISALAH
LELANG SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL
10 BULAN BERIKUTNYA. YANG MELANGGAR
KETENTUAN TERSEBUT DIKEKANAKAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN DENGA Rp 250.000
PEJABAT PPAT /NOTARIS DAN PEJABAT
LELANG NEGARA YANG MELANGGAR
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
KARENA WARIS/HIBAH WASIAT HANYA DAPAT
DILAKUKAN PLEH PEJABAT PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA PADA SAAT WAJIB PAJAK
MENYERAHKAN BUKTI PEMBAYARAN BERUPA
SETORAN BPHTB , YANG MELANGGAR
KETENTUAN TERSEBUT DIKENAI SANKSI
SESUI UNDANG –UNDANG YANG BERLAKU
TAX-SAS 68
