Presentasi- Materi- PBB- BPHTB

					PBB dan
 BPHTB




  TAX-SAS   1
 DASAR HUKUM
 PAJAK BUMI DAN
   BANGUNAN




  UU No.12
 Tahun1985
  stdtd. UU
No.12 Tahun
    1994
       TAX-SAS    2
   PENGERTIAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ADALAH
PAJAK YANG DIKENAKAN ATAS BUMI DAN
             BANGUNAN




                      BUMI:
         ADALAH PERMUKAAN BUMI DAN
            TUBUH BUMI YANG ADA
                DI BAWAHNYA.
          PERMUKAAN BUMI MELIPUTI
            TANAH DAN PERAIRAN,
         PEDALAMANTERMASUK RAWA
              TAMBAK PERAIRAN
            SERTA LAUT YANG ADA
                 DI WILAYAH
             REPUBLIK INDONESIA




            TAX-SAS                  3
           BANGUNAN
     KONSTRUKSI TEKNIK YANG DITANAM
      ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP
           PADA TANAH DAN ATAU
              PERAIRAN,TERMASUK:
1.    JALAN LINGKUNGAN DALAM SATU
      KESATUAN DENGAN KOMPLEK:
      HOTEL,PABRIK DAN EMPLASEMENNYA
2.    JALAN TOL
3.    KOLAM RENANG
4.    PAGAR MEWAH
5.    TEMPAT OLAH RAGA
6.    GALANGAN KAPAL
7.    TAMAN MEWAH
8.    TEMPAT PENAMPUNGAN /KILANG
      MINYAK,AIR DAN GAS BUMI DAN
      SEBAGAINYA
9.    FASILITAS LAIN YANG MEMBERI
      MANFAAT




                TAX-SAS            4
           NILAI JUAL
          OBYEK PAJAK



 ADALAH NILAI /HARGA RATA-RATA YANG
 DIPEROLEH DARI TRANSAKSI JUAL BELI
SECARA WAJAR , APABILA TIDAK TERJADI
   JUAL BELI MAKA NJOP DITENTUKAN
MELALUI PERBANDINGAN HARGA DENGAN
  OBYEK LAIN YANG SEJENIS ATAU NILAI
PEROLEHAN BARU ATAU NJOP PENGGANTI




               TAX-SAS          5
 PERBANDINGAN DENGAN OBYEK YANG SEJENIS
ADALAH SUATU PENDEKATAN /METODE PENENTUAN
    NILAI JUAL SUATU OBYEK PAJAK DENGAN
  MEMBANDINGKAN DENGAN OBYEK LAIN YANG
     SEJENIS, YANG LETAKNYA BERDEKATAN
       DENGAN DAN FUNGSINYA SAMA DAN
       TELAH DIKETAHUI NILAI JUALNYA,




  NILAI PEROLEHAN BARU ADALAH SUATU METODE
PENDEKATAN/METODE PENENTUAN NILAI JUAL SUATU
  OBJEK PAJAK DENGAN CARA MENGHITUNG BIAYA
 YANG TELAH DIKELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH
    OBJEK TERSEBUT YANG DIKURANGI DENGAN
                 PENYUSUTAN




  NILAI JUAL PENGGANTI ADALAH SUATU METODE
  PENDEKATAN /METODE PENENTUAN NILAI JUAL
 OBJEK PAJAK YANG PADA HASIL PRODUKSI OBJEK
                PAJAK TERSEBUT




                   TAX-SAS               6
 SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
              (SPOP)
ADALAH SURAT YANG DIGUNAKAN OLEH
WAJIB PAJAK UNTUK MELAPORKAN DATA
 OBJEK PAJAK MENURUT KETENTUAN
           YANG BERLAKU


SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PAJAK
             (SPPT)
ADALAH SURAT YANG DIGUNAKAN DJP
 UNTUK MEMBERITAHUKAN BESARNYA
  PAJAK TERUTANG KEPADA WAJIB
     PAJAK .SPPT DITERBITKAN
     BERDASARKAN PADA SPOP




              TAX-SAS           7
OBJEK PAJAK PBB ADALAH
BUMI DAN/ATAU BANGUNAN




        TAX-SAS          8
       KLASIFIKASI DAN BANGUNAN
        ADALAH PENGELOMPOKAN
      BUMI DAN BANGUNAN MENURUT
      NILAI JUALNYA DAN DIGUNAKAN
        SEBAGAI PEDOMAN ,SERTA
          MEMPERMUDAH DALAM
      MENGHITUNG PAJAK TERUTANG



DALAM MENENTUKAN KLASIFIKASI BUMI/TANAH
DIPERHATIKAN FAKTOR:
1. LETAK
2. PERUNTUKAN
3. PEMANFAATAN
4. KONDISI LINGKUNGAN



DALAM MENENTUKAN KLASIFIKASI BANGUNAN
DIPERHATIKAN FAKTOR:
1. LETAK
2. BAHAN YANG DIGUNAKAN
3. REKAYASA
4. KONDISI LINGKUNGAN DAN LAIN LAINNYA


                 TAX-SAS             9
           OBJEK PAJAK YANG
       DIKECUALIKAN ATAU TIDAK
        DIKENAKAN PBB ADALAH
           OBJEK PAJAKYANG


1.   DIGUNAKAN SEMATA MATA UNTUK MELAYANI
     KEPENTINGAN UMUM DAN TIDAK MENCARI
     KEUNTUNGAN ANTARA LAIN
a.   TEMPAT IBADAH
b.   TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN
c.   TEMPAT PENDIDIKAN
d.   UNTUK SOSIAL
e.   UNTUK KEBUDAYAAN NASIONAL

2.   DIGUNAKAN UNTUK KUBURAN ,PENINGGALAN
     PURBAKALA
3.   MERUPAKAN HUTAN LINDUNG ,SUAKA ALAM,
     TAMAN NASIONAL HUTAN WISATA,TANAH
     PENGGEMBALAAN YANG DIKUASAI DESA,TANAH
     NEGARA YANG BELUM DIBEBANI SUATU HAK



                     TAX-SAS                10
4.   DIGUNAKAN UNTUK PERWAKILAN DIPLOMATIK
     BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK
5.   DIGUNAKAN OLEH BADAN ATAU ORGANISASI
     INTERNASIONALYANG DITENTUKAN OLEH
     MENTERI KEUANGAN




                    TAX-SAS              11
     NILAI JUAL OBJEK PAJAK
              TIDAK
            KENA PAJAK


  DITETAPKAN SEBESAR RP 8.000.000
   (DELAPAN JUTA RUPIAH) UNTUK
        SETIAP WAJIB PAJAK
 APABILA WP MEMPUNYAI BEBERAPA
 OBJEK PAJAK MAKA NJOPTKP HANYA
DIBERIKAN SATU KALI TERHADAP OBJEK
     PAJAK YANG PALING BESAR
       PAJAK TERUTANGNYA




               TAX-SAS           12
SUBJEK PAJAK PBB

ORANG ATAU BADAN YANG SECARA NYATA MEMPUNYAI
HAK ATAS BUMI DAN ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS
BUMI DAN ATAU MEMILIKI MENGUASAI DAN ATAU
MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN. DENGAN
DEMIKIAN TANDA PEMBAYARAN PELUNASAN PBB BUKAN
MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN


SUBYEK PAJAK YANG DIKENAKAN KEWAJIBAN
MEMBAYAR PAJAK MENJADI WAJIB PAJAK



 APABILA TERDAPAT SUATU OBYEK PAJAK BELUM JELAS
 DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA MAKA DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK AKAN MENETAPKAN SUBYEK PAJAK
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DI ATAS SEBAGAI WAJIB
 PAJAK




                TAX-SAS                    13
  TARIF PAJAK

TARIF PAJAK YANG DIKENAKAN
  TERHADAP OBYEK PAJAK
   ADALAH SEBESAR 0,5%




           TAX-SAS       14
      DASAR PENGENAAN PAJAK DAN
       CARA MENGHITUNG PAJAK

Yang menjadi dasar dari pengenaan pajak dalam PBB
adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yang besarnya
ditentukan setiap 3 tahun dengan Keputusan
Menteri Keuangan,atau bisa juga ditetapkan
setiap tahun dengan melihat perkembangan daerahnya


       Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak
   ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan
       memperhatikan kondisi ekonomi Nasional.




   Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara
  mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.




   Besarnya pajak terhutang dihitung dengan cara
  mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.




                        TAX-SAS                   15
   Untuk saat ini diberlakukan 2 NJKP yaitu :
  a) 40% (empat puluh persen) untuk :
-         Objek Pajak perumahan yang wajib pajaknya
  adalah orang pribadi dengan NJOP atas bumi dan
  bangunannya sama dengan atau lebih besar Rp.1
  Milyar. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap Objek
  Pajak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh
  Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri dan para
  pensiunan termasuk juga Duda/Janda yang semata-
  mata penghasilannya hanya berasal dari gaji atau
  uang pensiunnya saja.
-      Objek Pajak Perkebunan yang luas lahannya lebih
  besar atau sama dengan 25 Ha, yang dimiliki,
  dikuasai dan dikelola oleh BUMN, Badan Usaha
  Swasta maupun berdasarkan kerjasama operasional
  Pemerintah dengan Swasta.
-               Objek Pajak Kehutanan, tetapi tidak
  termasuk area blok tebangan dalam rangka
  penyelenggaraan       kegiatan     pemegang     Hak
  Pengusahaan Hutan (HPH).

   b) 20% (dua puluh persen) untuk : Objek Pajak
 lainnya yang tidak termasuk ketentuan di atas



                       TAX-SAS                   16
Cara penghitungan Pajak :
Untuk menghitung PBB terutang ada 4 unsur yang
terlebih dahulu diketahui yaitu
1. NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
2. NJOPTKP: Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
3. NJKP : Nilai Jual Kena Pajak
4. Tarif Pajak : 0,5% X NJKP

PBB    = Tarif Pajak x ( NJOP – NJOPTKP )
       = PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
      SAATTarif Pajak x NJKP
               KEPADA PKP REKANAN




                      TAX-SAS                  17
       SAAT TERUTANG PAJAK

Dalam PBB tahun yang digunakan adalah
tahun takwim yaitu mulai tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember dan
saat untuk menentukan pajak terutang
adalah keadaan obyek pajak pada tanggal
1 Januari. Sedangkan tempat pajak
terutang adalah wilayah Kabupaten/Kota
dimana obyek pajak itu berada




                 TAX-SAS           18
             PENDAFTARAN OBJEK PAJAK


     Sebelum dikenai kewajiban PBB atas suatu
 objek,terlebih dahulu harus ditentukan siapa wajib
 pajak atau subjek pajak yang dikenakan kewajiban
 membayar pajak.



    Dalam rangka mendapatkan data objek pajak untuk
menghitung pajak terutangnya, Subjek Pajak diharuskan
mendaftarkan objek pajaknya, yaitu dengan mengisi
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP
ini harus diisi dan dikembalikan kepada Direktorat
Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan PBB
dimana letak objek pajak berada. SPOP harus diisi
dengan jelas, benar dan tepat waktu dalam
pengembaliannya, serta telah ditandatangani oleh
Subjek Pajak. Jangka waktu pengembalian selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP




                         TAX-SAS                      19
                 SPOP
    Jelas adalah penulisan data yang diminta dalam
    SPOP dibuat sedenikian rupa sehingga tidak ada
penafsiran lain terhadap isi data tersebut yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi negara maupun subyek
                                        pajak sendiri.
     Benar adalah data yang dilaporkan harus sesuai
 dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah
 dan/atau bangunan, tahun dibangun dan sebagainya
           sesuai dengan pengisian kolom yang ada.
Lengkap,artinya bahwa semua kolom dalam SPOP,baik
   yang menyangkut subjek/wajib pajak maupun data
  tanah dan atau bangunan harus diisi sesuai dengan
                         keadaan yang sebenarnya.




                      TAX-SAS                    20
   Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Kepala
       Kantor Pelayanan PBB menerbitkan
      Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
        (SPPT) berdasarkan data yang ada
dalam SPOP yang telah diterima dari Subjek Pajak.


  Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan
  Surat Ketetapan Pajak ( SKP ) dalam hal
  tertentu yaitu :

         1.   Apabila SPOP yang telah
  disampaikan     melewati 30 hari setelah
  diterimanya SPOP oleh wajib pajak tidak
  dikembalikan dan setelah ditegur secara
  tertulis sesuai dengan waktu yang telah
  ditentukan.
    2. Apabila berdasarkan hasil penelitian
    dan pemeriksaan terhadap Objek pajak
    tersebut ternyata jumlah pajak
    terutangnya lebih besar dari pada jumlah
    yang dihitung berdasarkan data SPOP
    yang disampaikan oleh Wajib Pajak
                     TAX-SAS                21
               SANKSI

Jumlah Pajak terutang yang harus dibayar (point
1) dalam SKP adalah sebesar Pokok Pajak
ditambah dengan denda administrasi
sebesar 25% dari Pokok Pajak.


Demikian pula (point 2) apabila dari hasil
pemeriksaan atau keterangan lain ditemukan
bahwa pajak terutang yang seharusnya lebih
besar dari perhitungan data SPOP, maka
terhadap selisih pajak tersebut dikenakan
sanksi administrasi sebesar 25% dari selisih
pajak terutang.




                     TAX-SAS               22
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

 1. Tatacara Pembayaran Pajak.
 Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-
 lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT,
 sedangkan pajak terutang yang disebabkan karena
 penerbitan SKP, pelunasannya selambat-lambatnya 1
 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP.Terhadap
 Pajak terutang yang tidak dilunasi atau masih
 kurang bayar sampai dengan saat tanggal jatuh
 tempo, maka akan dikenakan denda administrasi
 sebesar 2% per bulan atas keterlambatan tersebut
 dihitung mulai tanggal jatuh tempo. Dengan
 pengenaan denda maksimal 24 (dua puluh empat)
 bulan.
 Denda administrasi ditambah dengan pokok pajak
 terutang yang belum atau kurang bayar ditagih
 dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak
 (STP), yang jangka waktu pelunasannya adalah
 paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal STP
 diterima.
 Pembayaran dapat dilakukan di Bank Pemerintah
 atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri
 Keuangan.
 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat
 Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak
 (STP) dapat menjadi dasar dari penagihan Pajak
 berdasarkan UU No.19 Tahun 1997 tentang
                        TAX-SAS                     23
 Penagihan Pajak dengan Surat pajak
2. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
   (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP)
   dan Surat Tagihan Pajak (STP)
   dapat menjadi dasar dari penagihan
   Pajak berdasarkan UU No.19 Tahun
   1997 tentang Penagihan Pajak
    dengan Surat Paksa.




                TAX-SAS           24
    KEBERATAN PBB
     DAN BANDING

1. Keberatan dapat diajukan pada Direktur
    Jenderal Pajak atas hal-hal sbb :
a. Luas bumi dan/atau bangunan.
b. Kelas/Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi
    dan/bangunan.
c. Perbedaan penafsiran Undang-Undang
    dan Peraturan Perundangan lainnya
    antara Wajib Pajak dan fiscus




                 TAX-SAS              25
2.    Cara pengajuan keberatan :
a.       Diajukan secara tertulis dengan bahasa
      Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan
      PBB yang menerbitkan SPPT/SKP.
b.      Diajukan secara tersendiri atas masing-
      masing SPPT/SKP per tahun dengan
      mencantumkan besarnya PBB terutang
      menurut Wajib Pajak dan alasan keberatan.
c.       Diajukan paling lambat 3 bulan sejak
      tanggal SPPT/SKP diterima oleh Wajib
      Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat
      menunjukkan bahwa dalam jangka waktu
      tersebut tidak dapat dipenuhi karena
      keadaan di luar kemampuannya.
d.       Melampirkan SPPT/SKP untuk tahun
      yang bersangkutan.
e.       Melampirkan bukti pendukung lainnya
      yang terkait :
-       Fotocopy identitas wajib pajak
-       Fotocopy bukti pelunasan PBB 3 tahun
      terakhir
-       Fotocopy bukti kepemilikan atas tanah
      dan/atau bangunan
     Surat keterangan lurah/Kepala Desa



                      TAX-SAS               26
        Proses pengajuan keberatan
a.   Keberatan diajukan kepada Kepala
     Kantor        Pelayanan    PBB    yang
     menerbitkan SPPT/SKP melalui loket
     Pelayanan Satu      Tempat (PST).
b.   Sebagai bukti, akan diberikan tanda
     terima pengajuan keberatan kepada
     Wajib Pajak.
c.   Pengajuan yang tidak memenuhi syarat
     tidak dapat dipertimbangkan untuk
     diproses.
d.   Pengajuan keberatan tidak menunda
     kewajiban pembayaran pajak.




                 TAX-SAS               27
    1.   Keputusan penyelesaian keberatan :
    a.    Terhadap pengajuan keberatan dengan PBB terutang
          sampai dengan Rp. 500.000.000,00 keputusan diberikan
          oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB atas nama Menteri
          Keuangan, sedangkan untuk PBB terutang lebih besar
          dari Rp. 500.000.000,00 keputusan diberikan oleh
          Kepala Kantor Wilayah atas nama menteri Keuangan.

b.       Keputusan keberatan dapat berupa :
-        Tidak dapat diterima, apabila telah lewat jangka
         waktu 3      bulan.
-         Menolak, apabila permohonan telah memenuhi
         syarat tetapi alasan yang diajukan tidak dapat
         diterima.
-            Menerima seluruhnya, apabila alasan yang
         disampaikan sudah sesuai dengan data di KP. PBB
-         Menerima sebagian, apabila alasan yang diajukan
         sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil
         pemeriksaan, sehingga dapat diterima sebagian.
-             Menambah besarnya pajak terutang, apabila
         berdasarkan data dan hasil pemeriksaan diperoleh
         perhitungan yang dapat menambah besarnya
         jumlah pajak terutang.

    c. Keputusan keberatan harus sudah diberikan
       paling lambat 12 bulan sejak tanggal
       pengajuan. Apabila telah lewat 12 bulan,
       maka     pengajuan      keberatan dianggap
       diterima dan Kepala KP. PBB harus segera
       menerbitkan Surat Keputusan Keberatan
       yang isinya menerima seluruhnya.
                       TAX-SAS               28
 d. Wajib pajak dapat mengajukan
    banding kepada Badan Peradilan
    Pajak terhadap keputusan yang
    ditetapkan oleh Direktur Jenderal
    Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga)
    bulan sejak tanggal diterimanya
    Surat Keputusan oleh Wajib Pajak
    dengan dilampiri salinan surat
    keputusan tersebut


e. Permohonan banding diajukan secara
    tertulis dalam bahasa Indonesia

f. Permohonan banding tidak menunda
      kewajiban membayar pajak


           SEJAK 1 APRIL 1995




                 TAX-SAS           29
                  PENGURANGAN PBB



        Pengurangan PBB dapat diajukan atas



a.   Kondisi tertentu Wajib Pajak
-     OP berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan
yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan/atau
dimanfaatkan oleh Wajib Pajak orang pribadi.
-      OP yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak pribadi yang berpenghasilan rendah, namun nilai jual Opnya
meningkat akibat adanya pembangunan.
-      OP yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak pribadi yang penghasilannya semata-mata dari pensiun.
-      OP yang dimiliki, dikuasai dan /atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak pribadi yang berpenghasilan rendah.
-      OP yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Veteran Pejuang dan Pembela Kemerdekaan.
-      OP yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib
Pajak Badan, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditasnya
sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.
                     SEJAK 23 JUNI 2000




                             TAX-SAS                       30
 b. Dalam hal obyek pajak terkena
    bencana         alam   dan   sebab
    lain yang luar biasa
    Contoh : banjir, gempa bumi,
    tanah longsor, gunung meletus,
    kebakaran, kekeringan, wabah
    penyakit dan lain-lainnya


  Terhadap kondisi tertentu obyek
pajak, pengurangan dapat diberikan
maksimal 75% dari pajak terutang,
sedangkan apabila terkena bencana
alam dan sebab luar biasa lainnya,
pengurangan dapat diberikan maksimal
100% dengan mempertimbangkan
kondisi secara wajar dan obyektif




                TAX-SAS            31
     Cara pengajuan pengurangan
1.   Cara pengajuan pengurangan :

a.      Pengajuan dilakukan secara tertulis dalam
   bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor
   Pelayanan PBB
b.      Permohonan Pengurangan diajukan paling
   lambat 60 hari sejak tanggal diterimanya SPPT
   dan atau SKP oleh wajib pajak dalam hal yang
   berkaitan dengan kondisi tertentu Obyek Pajak.
   Sedangkan pengurangan sebagai akibat dari
   bencana alam dapat diajukan paling lambat 60
   hari sejak terjadinya bencana alam.
c.     Pengajuan pengurangan harus diajukan oelh
   Wajib Pajak yang bersangkutan dengan
   melampirkan fotocopy SPPT tahun berjalan dan
   fotocopy SPPT beserta pelunasannya 3 tahun
   terakhir. Untuk Wajib Pajak Badan harus juga
   melampirkan SPT PPh tahun pajak terakhir
   beserta lampirannya.
d.       Untuk Wajib Pajak yang terkena bencana
   alam yang bersifat massal, pengajuannya
   dilakukan     secara    tertulis oleh   Kepala
   Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat dengan
   mencantumkan nama wajib pajak yang
   dimohonkan pengurangannya.
                     TAX-SAS                   32
   Pengajuan pengurangan dapat dilakukan
   secara langsung atau dikirim melalui pos.
f.    Tanggal tanda terima Surat Permohonan
   adalah sebagai berikut :
-           Pengajuan secara langsung maka
   tanggal tanda terima adalah tanggal pada
   saat surat permohonan diajukan secara
   lengkap diterima oleh Kantor Pelayanan
   PBB.
-          Apabila dikirim melalui Pos maka
   tanggal tanda terimanya adalah tanggal
   pada saat surat permohonan diterima
   secara lengkap oleh KP.PBB dari Kantor
   Pos.




                  TAX-SAS                33
  Keputusan pengurangan
Kepala Kantor Pelayanan PBB setempat dalam
  jangka   waktu   60   hari  sejak   tanggal
  diterimanya permohonan pengurangan harus
  sudah     memberikan     keputusan     atas
  permohonan    pengurangan   tersebut.  Bila
  jangka waktu 60 hari belum memberikan
  keputusan,   maka   permohonan    dianggap
  diterima dan diterbitkan sesuai dengan
  permohonan pengurangannya.

Hasil keputusan dapat berupa :
a.           Diterima keseluruhan. Permohonan
   dikabulkan seluruhnya apabila hasil penelitian
   secara administrasi dan atau verifikasi
   lapangan menunjukkan hal-hal yang sesuai
   dengan alasan permohonan pengurangan.
b.     Diterima sebagian. Permohonan dikabulkan
   sebagian apabila dari hasil pemeriksaan
   administrasi dan atau verifikasi lapangan
   menunjukkan sebagian data yang sesuai
   dengan alasan permohonan.
c.       Ditolak. Permohonan ditolak seluruhnya
   apabila    dari    data   hasil    pemeriksaan
   administrasi     atau   verifikasi    lapangan
   menunjukkan data yang tidak sesuai dengan
   alasan pengajuan permohonan pengurangan
                    TAX-SAS                34
        SANKSI/KETENTUAN PIDANA
1    Barang siapa karena kealpaannya :
a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat
     Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) kepada
     Direktorat Jenderal Pajak ;
b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek
     Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak
     lengkap dan/atau melampirkan keterangan
     yang tidak benar ;
sehingga menimbulkan kerugian pada Negara,
     dipidana dengan pidankurungan selama-
     lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-
     tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang
     terutang.

2. Barang siapa dengan sengaja :
a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat
    Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Direktorat
    Jenderal Pajak ;
b. menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar
    atau tidak lengkap dan/atau melampirkan
    keterangan yang tidak benar ;
c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan
    atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan
    seolah-olah benar ;
d. tidak memperlihatkan atau tidak
    meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
                        data
e. tidak menunjukkanTAX-SASatau tidak       35
    menyampaikan keterangan yang diperlukan:
    Terhadap bukan wajib pajak yang
  bersangkutan yang melakukan tindakan
  sebagaimana dimaksud pada butir 2
  huruf d dan huruf e, dipidana dengan
  pidana kurungan selama-lamanya 1
  (satu) tahun atau denda setinggi-
  tingginya Rp. 2.000.000,00 (dua juta
  rupiah).

Ancaman pidana sebagaimana dimaksud
  dalam butir 2 dilipatkan dua apabila
  seseorang melakukan lagi tindak pidana
  di bidang perpajakan sebelum lewat 1
  (satu) tahun, terhitung sejak selesainya
  menjalani sebagian atau seluruh pidana
  penjara yang dijatuhkan atau sejak
  dibayarnya denda




                 TAX-SAS               36
  PEMBAGIAN HASIL
 PENERIMAAN PAJAK
 PEMERINTAH
  PUSAT 20%


   BIAYA
PEMUNGUT 9%

PEMERINTAH              PROPINSI
DAERAH 81%                16,2%



                         KOTA
                         64,8%




              TAX-SAS            37
  PENGEMBALIAN KELEBIHAN
         PEMBAYARAN PBB

Kelebihan pembayaran PBB pada prinsipnya
   adalah hak wajib pajak yang harus
   dikembalikan (restitusi), dikompensasi
   dengan utang PBB lainnya, atau
   disumbangkan kepada negara. Kelebihan
   pembayaran PBB dapat terjadi karena:
1. Terjadinya perubahan peraturan;
2. Diterbitkannya     Surat     Keputusan
   Pemberian Pengurangan atas Objek
   Pajak tersebut;
3. Diterbitkannya     Surat     Keputusan
   Penyelesaian Keberatan atas Objek Pajak
   Tersebut;
4. Kekeliruan Pembayaran PBB atas Objek
   Pajak tersebut.



                  TAX-SAS              38
Restistusi adalah kelebihan pembayaran
  PBB yang dikembalikan kepada Wajib
  pajak dalam bentuk uang tunai atau
  pemindahbukuan.

Kompensasi        adalah      kelebihan
  pembayaran PBB yang diperhitungkan
  dengan utang PBB lainnya yang sudah
  atau belum jatuh tempo atau atas
  permintaan Wajib Pajak diperhitungkan
  dengan ketetapan PBB tahun yang
  akan datang.

Kelebihan   pembayaran     PBB   yang
  disumbangkan kepada negara adalah
  kelebihan pembayaran PBB yang atas
  pernyataan Wajib Pajak disumbangkan
  kepada negara.

Tatacara memperoleh pangembalian PBB
  Wajib   Pajak    harus  mengajukan
  permohonan secara tertulis dalam
  bahasa Indonesia kepada Direktur
  Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor
  Pelayanan PBB setempat.
                 TAX-SAS             39
TAX-SAS   40
TAX-SAS   41
BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH
 dan BANGUNAN




      TAX-SAS   42
      DASAR HUKUM
    BEA PEROLEHAN HAK ATAS
      TANAH dan BANGUNAN




UU NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG
 PERUBAHAN UU NO 21 TAHUN 1997




             TAX-SAS         43
BPHTB ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN
  ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
          DAN BANGUNAN




           OBYEK BPHTB




       PEROLEHAN HAK ATAS
       TANAH DAN BANGUNAN




   TANAH TERMASUK TANAMAN DI ATASNYA
 TANAH BERIKUT BANGUNAN ATAU BANGUNAN
                  SAJA




               TAX-SAS              44
    YANG DIMAKSUD DENGAN PEROLEHAN
      HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
    ADALAH PAERBUATAN ATAU PERISTIWA
        HUKUM YANG MENGAKIBATKAN
     DIPEROLEHNYA HAK ATAS TANAH DAN
    BANGUNAN OLEH PRIBADI ATAU BADAN



                  PEMINDAHAN HAK
                      KARENA




  JUAL BELI,TUKAR MENUKAR,HIBAH,HIBAH WASIAT,WARIS
   PEMASUKAN DALAM PERSEROAN,ATAU BADAN HUKUM
 LAINNYA PEMISAHAN HAK YG MENGAKIBATKAN PERALIHAN,
 PENUNJUKAN PEMBELI DLM PELELANGAN,PUTUSAN HAKIM
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP,PENGGABUNGAN
    USAHA,PELEBURAN,PEMEKARAN USAHA DAN HADIAH



                  PEMBERIAN HAK
                      BARU




                    TAX-SAS                 45
  HAK ATAS TANAH



 HAK MILIK, HAK GUNA
USAHA HAK BANGUNAN
     HAK PAKAI
HAK MILIK ATAS SATUAN
  RUMAH SUSUN DAN
  HAK PENGELOLAAN




        TAX-SAS         46
  OBYEK PAJAK YANG TIDAK
     DIKENAKAN BPHTB
 PEWAKILAN DIPLOMATK, KONSULAT
 BERDASARKAN AZAS TIMBAL BALIK

NEGARA, UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN,PEMBANUNAN UNTUK
       KEPENTINGAN UMUM

BADAN, ORGANINSASI INTERNASIONAL
 YG TDAK MENJALANKAN KEGIATAN
     USAHA LAIN DI INDONESIA
OP ATAU BADAN KARENA PERUBAHAN
 HAK ATAU KRN PERBUATAN HUKUM
    LAIN DENGAN TIDAK ADANYA
         PERUBAHAN NAMA

  OP ATAU BADAN KARENA WAKAF

     OP ATAU BADAN KARENA
      KEPENTINGAN IBADAH
             TAX-SAS           47
   OBYEK PAJAK YANG DIPEROLEH KRN WARIS ,
HIBAH WASIAT, DAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
              DIATUR DENGAN P P

  SUBYEK BPHTB ADALAH ORANG PRIBADI ATAU
     BADAN YANG MEMPEROLEH HAK ATAS
           TANAH DAN BANGUNAN



 TARIF BPHTB ADALAH SEBESAR 5%


      DASAR PENGENAAN PAJAK ADALAH
       NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK

 NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK ADALAH
 •DALAM HAL JUAL BELI AD. HARGA TRANSAKSI
 •DALAM HAL TUKAR MENUKAR AD. NILAI PASAR
 •DALAM HAL LELANG AD.HARGA LELANG
 •DALAM HAL TIDAK DIKETAHUI ATAU LEBIH
  RENDAH DARI NJPOP PBB AD NILAI NJOP PBB




                  TAX-SAS             48
NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK
KENA PAJAK ADALAH RP 60.000.000
DALAM HAL WARIS, ATAU HIBAH WASIAT
YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI
YANG MASIH DALAM HUBUNGAN
KELUARGA DALAM GARIS KETURUNAN
LURUS
SATU DERAJAT KE ATAS ATAU SATU
DERAJAT
KE BAWAH DENGAN PEMBERI WASIAT
TERMASUK SUAMI ISTRI, NILAI
PEROLEHAN OBJEK
TIDAK KENA TIDAK KENA PAJAK
DITETAPKAN SECARA REGIONAL
SEBANYAK Rp 300.000.000




                TAX-SAS          49
CARA MENGHITUNG PAJAK

    PEROLEHAN HAK
NPOPKP = NPOP-NPOPTKP
BPHTB = NPOPKP xTarif Pajak
BPHTB = NPOPKP x5 %

 Perolehan Hak Karena
 Waris,Hibah Wasiat berlaku
 50 % dari jumlah BPHTB
 terhutang.




            TAX-SAS           50
Pemberian Hak Pengelolaan,untuk
Departemen ,Lembaga Non
Departemen dan Pemda berlaku 0 %
dari jumlah BPHTB terhutang.
Sedangkan Penerima Hak
Pengelolaan selain Departemen
,Lembaga Non Departemen dan
Pemda berlaku 50 % dari jumlah
BPHTB terhutang




            TAX-SAS          51
     PENGENAAN PAJAK DAN
       CARA PERHITUNGAN
             PAJAK


1.   SAAT YANG MENENTUKAN PAJAK YANG
     TERUTANG ATAS PEROLEHAN HAK ATAS
     TANAH DAN BANGUNAN :
a.   SEJAK TANGGAL DIBUAT DAN
     DITANDATANGANI AKTA UNTUK:
     JUAL BELI, TUKAR
     MENUKAR,HIBAH,PEMASUKAN,DALAM
     PERSOALAN ATAU BADAN HUKUM LAINNYA,
     PEMISAHAN HAK YANG MENGAKIBATKAN
     PERALIHAN,HADIAH, PENGGABUNGAN
     USAHA, PELEURAN USAHA, DAN PEMEKARAN
     USAHA
b.   SEJAK TANGGAL PENUNJUKAN PEMENANG
     LELANG UNTUK LELANG
c.   SEJAK TANGGAL PUTUSAN PENGADILAN
     YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
     UNTUK PUTUSAN HAKIM


                  TAX-SAS            52
d. SEJAK TANGGAL YANG
   BERSANGKUTAN
   MENDAFTARKAN PERALIHAN
   HAKNYA KE KANTOR
   PERTAHANAN UNTUK HIBAH
   WASIAT DAN WASIAT
e. SEJAK TANGGAL PENERBITAN
   SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN
   HAK UNTUK PEMBERIAN BARU
   ATAS TANAH DI LUAR
   PELEPASAN HAK
PAJAK YANG TERUTANG HARUS
   DILUNASI
PADA SAAT TERJADINYA PEROLEHAN
   HAK
2. TEMPAT PAJAK YANG TERUTANG
   ADALAH WILAYAH KABUPATEN
   ATAU KOTA ATAU PROPINSI
   YANG MELIPUTI LETAK TANAH
   DAN ATAU BANGUNAN




             TAX-SAS         53
  PEMBAYARAN PENETAPAN DAN
         PENAGIHAN

WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
YANG TERUTANG DENGAN TIDAK
MENDASARKAN PADA ADANYA
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN
DIBAYARKAN DI BANK PERSEPSI
ATAU KANTOR POS DAN GIRO ATAU
TEMPAT PEMBAYARAN LAIN YANG
DITUNUK MENTERI KEUANGAN


SURAT KETETAPAN PAJAK BPHTB
KURANG BAYAR DITERBITKAN DALAM
JANGKA 5 TAHUN SESUDAH SAAT
TERUTANG BERDASARKAN HASIL
PEMERIKSAAN ATAU KETERANGAN
LAIN DITAMBAH SANKSI
ADMINISTRASI SEBESAR 2%
SEBULAN PALING LAMA 24 BULAN


            TAX-SAS          54
  SURAT KETETAPAN PAJAK BPHTB
  KURANG BAYAR TAMBAHAN
  DITERBITKAN DALAM JANGKA 5
  TAHUN SESUDAH SAAT TERUTANG
  DITEMUKAN DATA BARU YANG
  BELUM TERUNGKAP DITAMBAH
  SANKSI BERUPA KENAIKAN 100%
  DARI JUMLAH KEKURANGAN
  KECUALI MELAPORKAN DIRI
  SEBELUM PEMERIKSAAN


   SURAT TAGIHAN BPHTB
   DITERBITKAN APABILA:
1. PAJAK YANG TERUTANG TIDAK
   ATAU KURANG DIBAYAR
2. KESALAHAN TULIS /HITUNG PADA
   SURAT SETORAN BPHTB
3. WAJIB PAJAK DIKENAKAN SANKSI
   ADMINISTRASI BERUPA DENDA
   ATAU BUNGA



              TAX-SAS             55
     SURAT KETETAPAN PAJAK BPHTB
     KURANG BAYAR ,SURAT KETETAPAN
     BPHTB, SURAT KETETAPAN PAJAK
     KURANG BAYAR BPHTB TAMBAHAN ,
     SURAT TAGIHAN PBHTB DAN SURAT
     KEPUTUSAN PEMBETULAN ,SURAT
     KEPUTUSAN kEBERATAN MAUPUN
     BANDING :
1.   MERUPAKAN DASAR PENAGIHAN PAJAK
2.   HARUS DILIUNASI DALAM JANGKA
     WAKTU 1 BULAN SEJAK DITERIMA WAJIB
     PAJAK
3.   PADA WAKTUNYA DAPAT DITAGIH
     DENGAN SURAT PAKSA




                 TAX-SAS              56
KEBERATAN,BANDING
 DAN PENGURANGAN
a.   KEBERATAN
1.   WP DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN
     HANYA ATAS SUATU : SURAT KETETAPAN
     BPHTB KURANG BAYAR, SURAT
     KETETAPAN BPHTB LEBIH BAYAR, SURAT
     KETETAPAN BPHTB NIHIL
2.   DIAJUKAN SECARA TERTULIS DALAM
     BAHASA INDONESIA DENGAN ALASAN
     YANG JELAS
3.   DIAJUKAN DALAM JANGKA WAKTU 3
     BULAN SEJAK DITERIMANYA SURAT
     KETETAPAN
4.   KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI
     PERSYARATAN TIDAK DIANGGAP SURAT
     KEBERATAN
5.   PENGAJUAN KEBERATAN TIDAK MENUNDA
     KEwAJIBAN MEMBAYAR PAJAK DAN
     PELEKASANAAN PENAGIHAN



                 TAX-SAS              57
6.   DITJEN PAJAK DALAM JANGKA WAKTU
     PALING LAMA 12 BULAN SEJAK
     TANGGAL SURAT KEBERATAN
     DITERIMA, HARUS MEMBERI
     KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN YANG
     DIAJUKAN
7.   SEBELUM SURAT KEPUTUSAN
     DITERBITKAN, WAJIB PAJAK DAPAT
     MENYAMPAIKAN ALASAN TAMBAHAN
     ATAU PENJELASAN TERTULIS
8.   KEPUTUSAN DITJEN PAJAK DAPAT
     BERUPA MENGABULKAN
     SELURUHNYA, ATAU SEBAGIAN
     MENOLAK ATAU MENAMBAH
     BESARNYA JUMLAH PAJAK TERUTANG
9.   APABILA DALAM JANGKA WAKTU 12
     BULAN TELAH LEWAT DAN DIREKTUR
     JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI
     KEPUTUSAN TERHADAP KEBERATAN
     YANG DIAJUKAN TERSEBUT
     DIANGGAP DIKABULKAN




                TAX-SAS            58
          BANDING

b.   BANDING
1.   WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN
     BANDING HANYA KEPADA BADAN
     PERADILAN PAJAK TERHADAP
     KEPUTUSAN MENGENAI
     KEBERATANNYA YANG DITETAPKAN
     DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2.   PERMOHONAN DIAJUKAN SECARA
     TERTULIS DALAM BAHASA INDONESIA ,
     MENGEMUKAKAN DIAJUKAN DALAM
     JANGKA WAKTU PALAING LAMA 3
     BULAN SEJAK DITERIMANYA PUTUSAN
     KEBERATAN, DILAMPIRI SALINANNYA
3.   PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING
     TIDAK MENUNDA KEWAJIBAN
     MEMBAYAR PAJAK DAN PELAKSANAAN
     PENAGIHAN PAJAK




                TAX-SAS            59
APABILA PENGAJUAN
KEBERATAN DAN BANDING
DIKABULKAN
SEBAGIAN/SELURUHNYA
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DIKEMBALIKAN DENGAN
DITAMBAH BUNGA 2% SEBULAN
UNTUK JANGKA WAKTU 24
BULAN. DIHITUNG SEJAK
TANGGAL PEMBAYARAN YANG
MEMYEBABKAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK SAMPAI
DENGAN DITERBITKANNYA
KEPUTUSAN KEBERATAN ATAU
BANDING




         TAX-SAS        60
     PENGURANGAN

     ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK
     MENTERI KEUANGAN DAPAT MEMBERIKAN
     PENGURANGAN KARENA
•    KONDISI TERTENTU WP YANG ADA
     HUBUNGANNYA DENGAN OBYEK PAJAK:

1.   WP PRIBADI YANG MEMEPEROLEH HAK
     BARU MELALUI PROGRAM PEMERINTAH
     (75% )
2.   WP BADAN YANG MEMPEROLEH HAK BARU
     SETELAH MENGUASAI TANAH SECARA
     FISIK LEBIH DARI 20 TAHUN (50%)
3.   WP PRIBADI YANG MEMPEROLEH HAK
     ATAS TANAH DAN BANGUNAN
4.   WP PRIBADI YANG MENERIMA HIBAH DARI
     ORANG PRIBADI YANG MEMPUNYAI
     HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH DALAM
     GARIS KETURUNAN 1 (SATU) DERAJAT KE
     ATAS/KE BAWAH (50%)




                 TAX-SAS               61
b.   KONDISI TERTENTU WP YANG ADA
     HUBUNGANNYA DENGAN SEBAB
     TERTENTU:

1.   WP YANG MEMEPEROLEH HAK ATAS
     TANAH YANG DIBEBASKAN PEMERINTAH
     UNTUK KEPENTINGAN UMUM (50%)
2.   WP YANG MEMEPEROLEH HAK ATAS
     TANAH SEBAGAI PENGGANTI ATAS
     TANAH YANG DIBEBASKAN PEMERINTAH
     UNTUK KEPENTINGAN UMUM (50%)
3.   WP BADAN YANG TERKENA KRISIS
     MONETER (75%)
4.   PENGGABUNGAN /MERGER BANK
     MANDIRI (100%)
5.   WP BADAN YANG MELAKUKAN MERGER
     TANPA TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN
     LIKUIDASI (50%)
6.   WP YANG MEMPEROLEH HAK YANG
     TIDAK BERFUNGSI LAGI SEPERTI
     SEMULA DISEBABKAN BENCANA ALAM
     (50%)
7.   WP PRIBADI VETERAN,PNS,TNI/POLRI,
     PENSIUNAN ATAU JANDA /DUDA YANG
     MEMPEROLEH HAK RUMAH DINAS (75%)



                 TAX-SAS            62
c.   TANAH DAN ATAU BANGUNAN
     DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN
     SOSIAL ATAU PENDIDIKAN YANG
     SEMATA MATA TIDAK UNTUK MENCARI
     KEUNTUNGAN




                TAX-SAS            63
    PENGEMBALIAN
      KELEBIHAN
    PEMBAYARAN
WP DAPAT MENGAJUKAN
 PERMOHONAN
 PENGEMBALIAN ATAS
 KELEBIHAN PEMBAYARAN
 .DITJEN PAJAK DALAM
 JANGKA PALING LAMA 12
 BULAN SEJAK TANGGAL
 PERMOHONAN DITERIMA,
 HARUS MEMBERI
 KPUTUSAN ATAS
 KEBERATAN YANG
 DIAJUKAN

         TAX-SAS     64
     DITJEN PAJAK MELAKUKAN
     PEMERIKSAAN
     MENERBITKAN :
1.   SURAT KETETAPAN BPHTB
     LEBIH BAYAR APABILA
     JUMLAH PAJAK YANG
     DIBAYAR LEBIH BESAR
     DARIPADA JUMLAH PAJAK
     YANG TERUTANG ATAU
     DILAKUKAN PEMBAYARAN
     YANG TIDAK SEHARUSNYA
     TERUTANG
2.   SURAT KETETAPAN BPHTB
     NIHIL APABILA JUMLAH
     PAJAK YANG DIBAYAR SAMA
     DENGAN JUMLAH PAJAK
     YANG TERUTANG



             TAX-SAS       65
   PEMBAGIAN HASIL
  PENERIMAAN PAJAK

PEMERINTAH
 PUSAT 20%


PEMERINTAH             PROPINSI 20%
DAERAH 80%


                       KABUPATEN/
                        KOTA 80%




             TAX-SAS            66
   KETENTUAN BAGI
      PEJABAT
 PPAT /NOTARIS HANYA
  MENANDATANGANI AKTA PERALIHAN HAK
  ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN PADA
  SAAT WAJIB PAJAK MENYERAHKAN BUKTI
  PEMBAYARAN BERUPA SETORAN BPHTB
 KEPALA KANTOR LELANG NEGARA HANYA
  DAPAT MENANDATANGANI RISALAH
  LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
  PADA SAAT WAJIB PAJAK MENYERAHKAN
  BUKTI PEMBAYARAN BERUPA SETORAN
  BPHTB
 PEJABAT YANG BERWENANG
  MENANDATANGANI DAN MENERBITKAN
  SURAT KEPUTUSAN PEMEBERIAN HAK
  ATAS TANAH DAPAT MENANDATANGANI
  DAN MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN
  YANG DIMAKSUD PADA SAAT WAJIB
  PAJAK MENYERAHKAN BUKTI
  PEMBAYARAN BERUPA SETORAN BPHTB


                TAX-SAS           67
PEJABAT PPAT /NOTARIS DAN PEJABAT LELANG
  NEGARA YANG MELANGGAR KETENTUAN DI
  ATAS DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
  DENDA Rp 7.500.000

PEJABAT PPAT /NOTARIS DAN PEJABAT LELANG
  NEGARA MELAPORKAN AKTA/RISALAH
  LELANG SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL
  10 BULAN BERIKUTNYA. YANG MELANGGAR
  KETENTUAN TERSEBUT DIKEKANAKAN
  SANKSI ADMINISTRASI DAN DENGA Rp 250.000
  PEJABAT PPAT /NOTARIS DAN PEJABAT
  LELANG NEGARA YANG MELANGGAR

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH
  KARENA WARIS/HIBAH WASIAT HANYA DAPAT
  DILAKUKAN PLEH PEJABAT PERTANAHAN
  KABUPATEN/KOTA PADA SAAT WAJIB PAJAK
  MENYERAHKAN BUKTI PEMBAYARAN BERUPA
  SETORAN BPHTB , YANG MELANGGAR
  KETENTUAN TERSEBUT DIKENAI SANKSI
  SESUI UNDANG –UNDANG YANG BERLAKU




                  TAX-SAS                68

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7438
posted:4/27/2010
language:Indonesian
pages:68
abula chaya abula chaya http://
About