; Presentasi- PPN- Bendahara
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Presentasi- PPN- Bendahara

VIEWS: 3,576 PAGES: 43

  • pg 1
									Pajak Pertambahan Nilai
         (PPN)

          dan

 Pajak Penjualan atas
 Barang Mewah (PPnBM)
         Dasar Hukum Bendaharawan Sebagai
                   Pemungut PPN




 UNDANG-UNDANG              PERATURAN            KEP. MENTERI
• UU No.6/1983 stdt.        PEMERINTAH             KEUANGAN
  UU No.16/2000        •   PP No.143/2000   •   No.563/KMK.04/03
  (K U P)                                   •   No.568/KMK.04/00
                       •   PP No.144/2000
• UU No.8/1983 stdt.                        •   No.541/KMK.04/00
  UU No.18/2000        •   PP No.145/2000   •   No.155/KMK.03/01
  (PPN & PPnBM)        •   PP No.146/2000
Bendahara Sebagai Pemungut PPN
         ( Kep MK No.547/KMK.04/2000 stdtd
 Kep MK No. 563/KMK.03/2003 Tgl 24 Desember 2003 )



                                BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN
                                  PEMERINTAH
    KPKN
                                 PUSAT/DAERAH




              TIDAK PERLU DITUNJUK
                 SECARA KHUSUS
1. Objek PPN
               &
    Istilah
 Penting
                   Pengertian
       PAJAK                          PAJAK PENJUALAN
   PERTAMBAHAN                       ATAS BARANG MEWAH
     NILAI (PPN)                           (PPn BM)


                                      PAJAK YG DIKENAKAN
PAJAK YG DIKENAKAN
                                    ATAS KONSUMSI BARANG
  ATAS KONSUMSI
                                     YG BERDASARKAN KMK
 BARANG DAN JASA
                                  TERGOLONG BARANG MEWAH
                       DI DALAM


                     DAERAH PABEAN


              WILAYAH RI YG DI DALAMNYA
                 BERLAKU PERATURAN
            PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN
              OBJEK PAJAK A
                 Ps. 4 UU PPN


        PPN DIKENAKAN ATAS


PENYERAHAN BKP ATAU JKP DI DALAM DAERAH
       PABEAN OLEH PENGUSAHA;
(BAIK PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN MENJADI PKP, MAUPUN
PENGUSAHA YANG SEHARUSNYA DIKUKUHKAN MENJADI PKP TETAPI
                   BELUM DIKUKUHKAN)


             IMPOR BKP;

    PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD
ATAU JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
              DAERAH PABEAN;

     EKSPOR BKP OLEH PKP.
           OBJEK PAJAK B
           Selain Ps. 4 UU PPN


       PPN DIKENAKAN ATAS




Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak
  Dalam Lingkungan Kegiatan Usaha/Pekerjaan
             ( Pasal 16C UU PPN )




Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula
        tidak untuk diperjualbelikan
            ( Pasal 16D UU PPN )
Syarat Pemungutan PPN Oleh
       Bendaharawan
    ( Penjelasan Pasal 4 UU PPN )



                REKANAN ADALAH
                 PENGUSAHA KENA PAJAK
                 (PKP) ATAU SEHARUSNYA
                 SUDAH PKP
                YANG DISERAHKAN
                 BARANG KENA PAJAK / JASA
                 KENA PAJAK;
                TIDAK DIKECUALIKAN DARI
                 PEMUNGUTAN PPN
                PENYERAHAN
                 DILAKUKAN DI DALAM
                 DAERAH PABEAN;
      Pengusaha Kena Pajak (PKP)
                   ORANG PRIBADI ATAU
               BADAN DALAM BENTUK APAPUN

                  DALAM LINGKUNGAN
             PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU
- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN
  PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN;


                                    PENGUSAHA KECIL YANG
  TIDAK TERMASUK
                      KECUALI      MEMILIH UTK DIKUKUHKAN
  PENGUSAHA KECIL
                                         MENJADI PKP.
          Pengusaha Kecil
( KEP MK No. 571/KMK.03/2003 Tgl 29 Des 2003 )


     PENGUSAHA YANG DALAM LINGKUNGAN
  PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA MELAKUKAN
        PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP




     DENGAN JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN ATAU
                PENERIMAAN BRUTO
                 TIDAK LEBIH DARI
             Rp.600.000.000,00 SETAHUN




                  Mulai Berlaku Sejak 1 Januari 2004
 Objek Pemungutan PPN

      PENYERAHAN BKP/JKP




PKP              BUKAN PKP ( Pengusaha Kecil )




                     Tidak perlu dipungut PPN,
                      identitas penjual cukup
                          dilaporkan pada
                           SPM Pemungut
   KELOMPOK BARANG / JASA YANG
     TIDAK PERLU DIPUNGUT PPN


1. Barang/Jasa Yang Tercantum Dalam
  Kelompok Barang / Jasa Tidak Dikenakan
  PPN

2. Barang/Jasa Yang Mendapat
   Fasilitas PPN
Kelompok Barang Yg Tdk Dikenakan PPN
      ( Pasal 4A UU PPN Jo PP No 144 Th 2000 )

    BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG
    DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :
    MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN
    KERIKIL, BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET
    BATUBARA DAN BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH
    TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAK SERTA BIJIH BAUKSIT

    BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT
    DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK, YAITU :
    BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM
    BAIK YANG BERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM
    MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL,
    RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA
    BAIK YANG DIKONSUMSI DI TEMPAT ATAU TIDAK, TIDAK
    TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISERAHKAN
    OLEH JASA BOGA ATAU CATERING

    UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA
 Makanan dan Minuman yang Disajikan di Hotel,
Restoran, Rumah Makan, Warung, dan Sejenisnya
       ( Memo Penjelasan Pasal 4A UU PPN )


   makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
   restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya baik
   yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk
   dalam kelompok barang yang tidak dikenai PPN karena
   sudah merupakan objek Pajak Daerah.


     Pajak Pembangunan I         Pajak Pertambahan Nilai
          ( PPb I )                     ( PPN )



     Pajak Daerah                Pajak Pusat
      Jasa Boga / Katering Terutang PPN
      Kep MK No 418/KMK.03/2003 tanggal 30 September 2003 Jo
                  SE-05/PJ.53/2000 tgl 18 Peb 2000

Jasa Boga atau Katering adalah
Penyediaan makanan dan atau                   Pajak Pembangunan I
minuman lengkap dengan atau tanpa
                                                    ( PPb I )
peralatan dan petugasnya,untuk
keperluan tertentu seperti :
   pesta, resepsi, atau perayaan;
   perjamuan;                                  Pajak Daerah
   rapat atau pertemuan;
   makan karyawan pada instansi
   Pemerintah atau Badan Usaha
   Pemerintah, perusahaan swasta              Pajak Pertambahan Nilai
   maupun perusahaan perseorangan;                   ( PPN )
   makan untuk pelanggan
   perseorangan;
   perlombaan atau pertandingan; atau
   acara-acara lain yang sejenis
berdasarkan kontrak atau perjanjian               Pajak Pusat
Tertulis atau tidak tertulis
    Jasa Kena Pajak (JKP)
         ( Pasal 1 Angka 6 UU PPN )

         SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
               BERDASARKAN
     SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM


    YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/
    KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI

                 TERMASUK


   JASA YANG DILAKUKAN UTK MENGHASILKAN
BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN
      DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN



             DIKENAKAN PPN
Kelompok Jasa Yg Tdk Dikenakan PPN
                        JASA DI BIDANG
   PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :
   • JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;
   • JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;
   • JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;
   • JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN
   • JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN,
     DAN SANOTARIUM

  PELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :
  • JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;
  • JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
  • JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;
  • JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;
  • JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN
  • JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL

  PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO

   • PERBANKAN, KECUALI JASA PENYEDIAAN TEMPAT UNTUK MENYIMPAN BARANG DAN SURAT
     BERHARGA, JASA PENITIPAN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK LAIN BERDASARKAN SURAT
     KONTRAK (PERJANJIAN), SERTA ANJAK PIUTAN;
   • JASA ASURANSI, TIDAK TERMASUK BROKER ASURANSI; DAN
   • JASA SEWA GUNA USAHA (SGU) DENGAN HAK OPSI

   KEAGAMAAN, MELIPUTI :
   • JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;
   • JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN
   • JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN
Kelompok Jasa Yg Tdk Dikenakan PPN                                             (Lanjutan)

                             JASA DI BIDANG
       PENDIDIKAN, MELIPUTI :
       • JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN
       • JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUS


       KESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASA
       DIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIAL

       PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANG
       BERTUJUAN KOMERSIAL

       ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DI
       SUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTA


       TENAGA KERJA

       PERHOTELAN, MELIPUTI :
       • JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN,
         MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN
         PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN
       • JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL,
         RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTEL

       JENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN
       PEMERINTAHAN SECARA UMUM
    FASILITAS PPN/PPn BM (PASAL 16 B)


      DIBEBASKAN DAN TIDAK DIPUNGUT


             TERBATAS UNTUK

KEGIATAN DI KAWASAN TERTENTU ATAU TEMPAT
      TERTENTU DI DALAM DAERAH PABEAN

        PENYERAHAN BKP/JKP TERTENTU

              IMPOR BKP TERTENTU

 PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD TERTENTU
         DARI LUAR DAERAH PABEAN

       PEMANFAATAN JKP TERTENTU DARI
            LUAR DAERAH PABEAN
  BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PPN
  (PP NO. 12 TH 2001 jo PP NO. 46 TH 2003 jo KEPMEN NO. 155/KMK.04/2001 jo KEPMEN NO. 363/KMK.03/2000 jo KEPMEN NO.
                                                    371/KMK.03/2003)




                                  A. IMPOR DAN PENYERAHAN BKP
1. BARANG MODAL BERUPA MESIN DAN PERALATAN PABRIK (YG TIDAK TERPISAHKAN DAN MERUPAKAN
   SATU KESATUAN UNTUK MENGOPERASIKAN PABRIK) YG DIPERLUKAN SECARA LANGSUNG DALAM PROSES
   MENGHASILKAN BKP, BAIK DALAM KEADAAN TERPASANG MAUPUN TERLEPAS, TIDAK TERMASUK SUKU
   CADANG (BERLAKU SEJAK TGL 13 AGUSTUS 2003)
2. MAKANAN TERNAK, UNGGAS, IKAN ATAU BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN MAKANAN TERNAK, UNGGAS,
   IKAN
3. BIBIT ATAU BENIH DARI BARANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, PENANGKARAN
   ATAU PERIKANAN

                                   B. KHUSUS PENYERAHAN BKP
 1. BARANG HASIL PERTANIAN YANG DIPETIK LANGSUNG/DIAMBIL LANGSUNG/DISADAP LANGSUNG DARI
    SUMBERNYA TERMASUK HASIL PEMROSESANNYA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA TERTENTU YANG
    DISERAHKAN OLEH PETANI ATAU KELOMPOK TANI.
 2. AIR BERSIH YANG DIALIRKAN MELALUI PIPA ATAU DIALIRKAN DGN CARA LAIN BAIK OLEH PAM MILIK
    PEMERINTAH ATAU SWASTA
 3. LISTRIK, KECUALI UNTUK PERUMAHAN DENGAN DAYA DI ATAS 6600 WATT
                      DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
                 (PP NO. 146 TH 2000 jo PP NO. 38 TH 2003 jo KEP – 48/pj/2001)

                         A. IMPOR DAN PENYERAHAN BKP TERTENTU

 1. SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR/DIBAWAH AIR/DI UDARA/ DI DARAT, KENDARAAN
      BERLAPIS     BAJA/PATROLI/KHUSUS,   SERTA    SUKU     CADANG    YG   DIIMPOR   OLEH
      DEP.PERTAHANAN/TNI/POLRI/PIHAK YG DITUNJUK DAN KOMPONEN/BAHAN YG BELUM DIBUAT DI DN,
      YG DIPIMPIN OLEH PT. PINDAD YG DIGUNAKAN UNTUK PEMBUATAN SENJATA/AMUNISI UNTUK
      DEP.PERTAHANAN/TNI/POLRI
 2.   VAKSIN POLIO DLM RANGKA PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN)
 3.   BUKU PELAJARAN UMUM/AGAMA & KITAB SUCI
 4.   KAPAL      LAUT,      KAPAL     ANGKUTAN       SUNGAI/DANAU/PENYEBERANGAN,    KAPAL
      PANDU/TUNDA/TONGKANG/PENANGKAP IKAN DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN
      PELAY./MANUSIA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSH.PELAY.NIAGA NAS/PENANGKAPAN
      IKAN NAS/JASA PELABUHAN NAS/ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN NAS. SESUAI
      DGN KEGIATAN USAHANYA.
 5.   PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN/MANUSIA,
      PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN YG DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN
      UDARA NIAGA NASIONAL DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN
      PESAWAT YG DIIMPOR OLEH PIHAK LAIN YG DITUNJUK
 6.   KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN, SERTA
      PRASARANA YG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN UNTUK PT. KAI DAN KOMPONEN/BAHAN YG DIIMPOR OLEH
      PIHAK YG DITUNJUK.
 7.   PERALATAN SERTA SUKU CADANG YG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO
      UDARA WILAYAH NEGARA RI YG DIIMPOR OLEH HANKAM/TNI/PIHAK YG DITUNJUK




 UNTUK “A” DIPERLUKAN SKB PPN, PERMOHONAN DIAJUKAN :
  - DIRJEN PAJAK QQ DIR.PPN/PTLL UNTUK ANGKA 1,2,3 & 4
  - DIRJEN PAJAK QQ KA.KPP TEMPAT PEMOHON TERDAFTAR UTK ANGKA 5,6 & 7
                DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
           (PP NO. 146 TH 2000 jo PP NO. 38 TH 2003 jo KEP – 48/pj/2001)




                              B. PENYERAHAN BKP




RUMAH SEDERHANA/SANGAT SEDERHANA/SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA
MAHASISWA/PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAIN YG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU




                  UNTUK “B” TIDAK DIPERLUKAN SKB PPN
Pembayaran Yg Tidak Dipungut PPN Oleh Bendaharawan (Dikecualikan)
       ( Kep MK No. 563/KMK.03/2003 tgl 24 Desember 2003 )


                            DALAM HAL PEMBAYARAN
     TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN
     PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH


     BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA


     REKENING TELEPON KEPADA PT. TELKOM MAUPUN KEPADA PERUS. TELEKOMUNIKASI LAINNYA

     ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH

     JASA ANGKUTAN UDARA YANG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN


     UTK PENYERAHAN BARANG ATAU JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN

     UTK PENYERAHAN BKP YG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEM. KPD INSTANSI PEM. LAINNYA,
     SEPANJANG DANANYA BERASAL DARI APBN/APBD DAN INSTANSI PEM. YG MEMBERIKAN JASA
     MEMASUKKAN PEMBAYARAN YG DITERIMA KE DLM MATA ANGGARAN PENERIMAAN INSTANSI TSB.

     UNTUK PEMBEBASAN TANAH KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTAT
     ATAU INDUSTRIAL ESTAT

     UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT / DIBEBASKAN
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp.1.000.000,00,
  DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH,
      YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM

                                CONTOH
      HARGA JUAL                         Rp 800.000,00
A     PPN= 10 % X Rp 800.000             Rp    80.000,00
      PPn BM=20 % X Rp 800.000           Rp 160.000,00
      HARGA JUAL (INCLUDE PPN/PPn BM)    Rp 1.040.000,00


       Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,-            DIPUNGUT PPN/PPn BM

B   HARGA JUAL                           Rp 800.000,00
    PPN= 10 % X Rp 800.000               Rp 80.000,00
    PPn BM= 10 % X Rp 800.000            Rp 80.000,00
    HARGA JUAL (INCLUDE PPN/PPn BM)      Rp 960.000,00


                                                      TIDAK DIPUNGUT
        Rp 960.000,-  Rp 1.000.000,-                   PPN/PPn BM

    DIPUNGUT PPN/PPn BM :
                                                 PPN/PPn BM TERUTANG
    - PENYERAHAN OLEH PKP
                                               DISETOR SENDIRI OLEH PKP
    - DENGAN PO/SPK
Objek Pemungutan PPn BM

PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN
   KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
 TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH

             OLEH



           PABRIKAN
Pembayaran Yang Tidak Dipungut PPnBM
  Oleh Bendaharawan (Dikecualikan)

               PENYERAHAN
        BKP YANG TERGOLONG MEWAH
           OLEH BUKAN PABRIKAN
Tarif
  2
        &

DPP
       Tarif PPN dan PPnBM
                  TARIF


PPN           EKSPOR               PPn BM

10 %           PPN 0 %       10%     20%    75%


 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH



                SERENDAH-
 5%                                   10%
                RENDAHNYA

 15%             SETINGGI-            75%
                 TINGINYA
CARA MENGHITUNG PPN
    YANG TERUTANG
    Ps. 9 ayat (1)




  PPN TERUTANG


        ADALAH




TARIF PPN X DPP
Dasar Pengenaan Pajak ( DPP )
           ( Pasal 1 Angka 17 )


   HARGA JUAL


      HARGA
    PENGGANTI
                                     SEBAGAI
                                      DASAR
   NILAI IMPOR                    PENGHITUNGAN
                                        PPN
                                       YANG
                                    TERUTANG
   NILAI EKSPOR


   NILAI LAIN YANG
DITETAPKAN MENKEU
           HARGA JUAL
           Ps. 1 angka 18


        NILAI BERUPA UANG

              TERMASUK

              SEMUA BIAYA
 YG DIMINTA ATAU SEHARUSNYA DIMINTA
             OLEH PENJUAL




      KARENA PENYERAHAN BKP

               TIDAK
              TERMASUK

   PPN YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN
& POTONGAN HARGA YG DICANTUMKAN DLM
           FAKTUR PAJAK
            NILAI IMPOR
            Ps. 1 angka 20



          NILAI BERUPA UANG


   YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN
     BEA MASUK DITAMBAH PUNGUTAN
LAINNYA YG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN
  KETENTUAN DLM PERUNDANG-UNDANGAN
               KEPABEANAN



           UNTUK IMPOR BKP

                TIDAK
               TERMASUK


   PAJAK YG DIPUNGUT MENURUT UU PPN
     NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
( Kep MK No 567/KMK.04/2000 stdtd Kep MK No 251/KMK.03/2002 )


            DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR
         DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN
             NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK


           NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN
                  SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK


1. UNTUK PEMAKAIAN SENDIRI DAN PEMBERIAN CUMA-CUMA BKP/JKP ADALAH
   HARGA JUAL/PENGGANTIAN TIDAK TERMASUK LABA KOTOR
2. UNTUK PENYERAHAN MEDIA REKAMAN SUARA ATAU GAMBAR ADALAH
   PERKIRAAN HARGA JUAL RATA-RATA
3. UNTUK PENYERAHAN FILM CERITA ADALAH PERKIRAAN HASIL RATA-RATA PER
   JUDUL FILM
4. UNTUK PERSEDIAAN BKP YANG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN
   PERUSAHAAN ADALAH HARGA PASAR WAJAR
5. UNTUK AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUAL
   BELIKAN YANG TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN ADALAH
   HARGA PASAR WAJAR
6. UNTUK JASA ANJAK PIUTANG ADALAH 5% X SERVICE CHARGE, PROVISI DAN
   DISKON                                            ………bersambung
    NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
( Kep MK No 567/KMK.04/2000 stdtd Kep MK No 251/KMK.03/2002 )

                                                         ………lanjutan
            DLM HAL HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN SUKAR
         DITETAPKAN, MENTERI KEUANGAN DAPAT MENENTUKAN
             NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK


           NILAI LAIN YANG DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN
                  SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK




7. UNTUK PENYERAHAN JASA BIRO
   PERJALANAN / PARIWISATA ADALAH
   10% X JUMLAH TAGIHAN ATAU JUMLAH
   YANG SEHARUSNYA DITAGIH
8. UNTUK JASA PENGIRIMAN PAKET
   ADALAH 10% X JUMLAH TAGIHAN
 Pemungutan,
 Penyetoran,
   Pelaporan
           &
Penghitungan
     Saat dan Dasar Pemungutan PPN & PPnBM

                        PEMUNGUTAN
                       PPN DAN PPn BM

           SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN
                   KEPADA PKP REKANAN


                       DASAR PEMUNGUTAN

           PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN PASTI
            SUDAH TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

                           CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM                     TERUTANG PPn BM 20%

                                 YG DIPUNGUT :
   PPN YG DIPUNGUT :
                                 • PPN 10/130
         10/110
                                 • PPn BM 20/130


                       DASAR PEMUNGUTAN
        Tata Cara Pemungutan
             REKANAN MENYAMPAIKAN
         TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN



     SSP                   FAKTUR PAJAK



                       1
DIISI OLEH DAN               2
  ATAS NAMA                      3
   REKANAN
                             KPP
                         ARSIP PKP REKANAN
DITANDATANGANI
     OLEH
                      BENDAHARAWAN
BENDAHARAWAN
                              DICAP OLEH BENDAHARAWAN
                                 DISETOR TGL ..... DAN
                           DITANDATANGANI BENDAHARAWAN
                Tata Cara Penyetoran
         PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN

         DISETOR


                       1                    PKP REKANAN
         SSP                                KPP MELALUI BANK/POS
                           2
                               3            LAMPIRAN SPT MASA PPN
                                   4        BANK PERSEPSI/POS & GIRO
                                       5
                                            ARSIP BENDAHARAWAN




                                                BANK PERSEPSI/
                                              KANTOR POS DAN GIRO

       DLM HAL TGL 7
                                            SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7
 BERTEPATAN DGN HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN                    BULAN TAKWIM BERIKUTNYA
 PADA HARI KERJA BERIKUTNYA                SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR
                Tata Cara Pelaporan
     PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN

                                            KPP DGN DILAMPIRI FP LEMBAR 3
                           1
 LAPORAN PEMUNGUTAN            2            ATASAN BENDAHARAWAN)*
 PPN/PPn BM (Formulir
                                   3
 1101 PUT)                                  ARSIP BENDAHARAWAN*)
                                            *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM
                                               ADALAH BENDAHARAWAN
                                               PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2
                                               ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN


     SELAMBAT-LAMBATNYA                    DALAM HAL TANGGAL 14 JATUH PADA
       14 HARI SETELAH                     HARI LIBUR, PELAPORAN DILAKUKAN
     MASA PAJAK BERAKHIR                     PADA HARI KERJA SEBELUMNYA

DLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG
“KASIR” DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK
DAN SSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARAWAN. YG DIWAJIBKAN UTK
MEMUNGUT DAN MELAPOR ADALAH BANK YBS
       PEMBAYARAN ATAS PENGGANTIAN/HARGA JUAL
     DILAKUKAN DGN MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

                PPN/PPn BM YG TERUTANG


                     DIKONVERSIKAN


        MEMPERGUNAKAN KURS YANG BERLAKU
       MENURUT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN


            PADA SAAT PEMBAYARAN DILAKUKAN



FAKTUR PAJAK YG TELAH TERLANJUR DIBUAT DGN MEMPERGUNAKAN
 KURS YG BERBEDA DGN KURS YG BERLAKU PADA SAAT PEMBAYARAN,
           SUPAYA DISESUAIKAN OLEH PEMUNGUT PAJAK
                                         Kesimpulan
1. Bendaharawan tidak perlu memungut PPN dan PPnBM
     atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh
     bukan PKP (Pengusaha Kecil) => Lampiran I huruf D
     angka 6 KEP-382/PJ/2002 Tgl. 13-08-2002


2.   Bendaharawan wajib memberitahukan kepada Kepala
     KPP dalam bentuk daftar yang berisi nama, alamat,
     NPWP, nilai transaksi, nomor dan tanggal Faktur
     Penjualan atau dokumen yang sejenis, apabila terjadi
     transaksi dengan rekanan yang bukan PKP
     (Pengusaha Kecil) dan daftar tersebut dilampirkan pada
     SPT Masa Bagi Pemungut PPN.
                                Kesimpulan
3. Besarnya PPN yang dipungut = 10% x DPP
   Yang harus diperhatinkan adalah DPP Nilai Lain

4. SSP   diisi identitas PKP Rekanan        serta
   ditandatangani     dan   disetorkan       oleh
   bendaharawan


5. Pembelian makanan dan minuman dari hotel,
   restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya
   yang kemudian dibawa pulang tidak perlu
   dipungut PPN
                                      Kesimpulan
6.   Penyerahan JKP oleh Instansi Pemerintah yang
     pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan
     Pemerintah tidak dipungut PPN sepanjang pembayaran
     tersebut berasal dari APBN/APBD dan Instansi
     Pemerintah yang menyerahkan JKP memasukkan
     pembayaran yang diterima ke dalam mata anggaran
     Peneriman Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Instansi
     Pemerintah tersebut;

7. Mulai Masa Januari 2007 para bendaharawan yang
     melakukan pemungutan PPN dan PPnBM wajib
     menyampaikan laporan masa PPN dengan menggunakan
     Formulir 1107 PUT ke KPP terdaftar atau Kantor
     Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
     (KP2KP) terkait;

								
To top