Docstoc

KAJIAN YURIDIS PELEPASAN ASET PEMERINTAH KOTA SURAKARTA YANG BERUPA TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL (STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI NOMOR 11 SILIR DI KELURAHAN

Document Sample
KAJIAN YURIDIS PELEPASAN ASET PEMERINTAH KOTA  SURAKARTA YANG BERUPA TANAH DALAM RANGKA  PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA  NASIONAL (STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI  NOMOR 11 SILIR DI KELURAHAN Powered By Docstoc
					KAJIAN YURIDIS PELEPASAN ASET PEMERINTAH KOTA
 SURAKARTA YANG BERUPA TANAH DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA
  NASIONAL (STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI
    NOMOR 11 SILIR DI KELURAHAN SEMANGGI
             KECAMATAN PASAR KLIWON)




                         Penulisan Hukum
                              (Skripsi)
   Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih
       Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
                 Universitas Sebelas Maret Surakarta


                               Oleh :
                           ARTI CERIA
                            E1105044




                     FAKULTAS HUKUM
             UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                         SURAKARTA
                               2010
                   PERSETUJUAN PEMBIMBING




                      Penulisan Hukum ini (Skripsi)
    KAJIAN YURIDIS PELEPASAN ASET PEMERINTAH KOTA
     SURAKARTA YANG BERUPA TANAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL
  (STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI NOMOR 11 SILIR DI
    KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON)


                                 Oleh :
                             ARTI CERIA
                            NIM. E 1105044




 Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
       (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                        Surakarta, 18 Januari 2010
                           Dosen Pembimbing




                    PIUS TRIWAHYUDI,S.H.,M.Si
                       NIP.195602121985031004
                       PENGESAHAN PENGUJI


                        Penulisan Hukum (Skripsi)
    KAJIAN YURIDIS PELEPASAN ASET PEMERINTAH KOTA
      SURAKARTA YANG BERUPA TANAH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL
   (STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI NOMOR 11 SILIR DI
    KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON)


                                    Oleh :
                             ARTI CERIA
                            NIM. E 1105044

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
       (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                                pada :
                     Hari       :     Kamis
                     Tanggal    :     28 Januari 2010
                            DEWAN PENGUJI


   1. Lego Karjoko, S.H.,M.H.                :   ………………….
      NIP.196305191988031001
              Ketua

   2. Pius Triwahyudi,S.H.,M.Si              :   ………………….
      NIP. 195602121985031004
               Anggota



                               Mengetahui
                                Dekan,



                     MOH. JAMIN, S.H., M.Hum.
                      NIP.19610931986011001
                                PERNYATAAN


     Nama            :     Arti Ceria
     NIM             :     E1105044


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
KAJIAN      YURIDIS       PELEPASAN          ASET      PEMERINTAH         KOTA
SURAKARTA          YANG        BERUPA        TANAH        DALAM        RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL
(STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI NOMOR 11 SILIR DI
KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON) adalah
betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum
(skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila
dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan
gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


                                                    Surakarta, 18 Januari 2010
                                                    Yang membuat pernyataan




                                                          Arti Ceria
                                                          E1105044
                                  ABSTRAK


ARTI CERIA, 2010. KAJIAN YURIDIS PELEPASAN ASET
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA YANG BERUPA TANAH DALAM
RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA
NASIONAL (STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI NOMOR 11
SILIR DI KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON).
FAKULTAS HUKUM UNS.
           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudah harmonisasikah
antara peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah dengan
peraturan perundang-undangan mengenai tanah dan juga untuk mengetahui
apakah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang berupa Hak Pakai (HP)
Nomor 11 Silir di kelurahan Semanggi kecamatan Pasar Kliwon dapat dilepaskan
kepada masyarakat.
             Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kota Surakarta dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta ini merupakan penelitian normatif bersifat
preskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Sumber data sekunder
yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi
kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian dari semua data yang terkumpul
dilakukan analisa data yang dilaksanakan dengan interpretasi terhadap peristiwa
konkrit untuk dijadikan peristiwa hukum. Untuk memperoleh jawaban atas
permasalahan tersebut, penulis menggunakan silogisme deduksi.
            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan
bahwa tidak adanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan baik
secara vertikal maupun secara horizontal yang bertentangan antara peraturan
perundang-undangan itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang tumpang
tindih tersebut pada tataran implementasi menyebabkan timbulnya berbagai
masalah hukum dan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan sistem
hukum, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan bagi masyarakat.
           Pemerintah Kota Surakarta dengan mengajukan Permohonan
Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 11 Atas Nama Pemerintah Kota
Surakarta berencana melepas atau pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Panitia
Khusus (Pansus) DPRD menolak Permohonan tersebut dengan bentuk hibah
karena tidak dapat memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.


Kata Kunci : Peraturan, Aset Pemkot Surakarta, Pelepasan
                                  ABSTRACT


ARTI CERIA, 2010. YURIDIC STUDY OF DISCHARGE OF
SURAKARTA GOVERNMENT ASSET IN THE FORM OF LAND IN THE
FRAME WORK OF CARRYING OUT OF NATIONAL AGRARIAN
REFORM PROGRAM (CASE STUDY OF DISCHARGE OF THE
PROPRIETARY RIGHT NUMBER 11 SILIR IN VILLAGE CHIEF OF
SEMANGGI DISTRICT OF PASAR KLIWON). LAW FACULTY OF UNS.

             The aim of the research is for knowing about is there any harmony
between legislation of district asset with legislation about land and also to know
does the Surakarta Government asset in the form of propriertary rights (PR)
Number 11 Silir village chief of Semanggi district Pasar Kliwon can be release for
public.
             The research which has been doing in Surakarta Government and
Assembly is the prescriptively normatif research. The data used are secondary
data. The source of secondary data used are include primary law material,
secondary law material, and tercier law material. The technique of collecting the
data is library study and document study. After that, all the data are analized by
doing interpretation to all the concrete events as the law affair. For getting the
answer from are the problems, here, the writer uses the deduction of silogism.
             Based on the result of the research and discussion produces the
conclusion that there is no harmony between legislation however vertically or
horizontally is contradicted with the legislation itself. The overlapping of the
legislation on its implementation causes some social and law problems, at last
causes the chaos of law system, uncertainty of law and injustice for the public.
             Surakarta Government by instituting the petition of discharge of
propriertary rights Number 11 in the name of Surakarta Government is planned
discharge or transerfal in bequest form. The special committee of DPRD refuses
the petition in bequest form because Surakarta Government can not fill the
condition and certainty which regulate in prevaile legislation.

Key word : legislation, Surakarta Government Asset, Discharge.
                                   MOTTO



   Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang
      demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’.
                            (QS. AL-Baqarah: 45)


 Hai orang-orang yang beriman ,hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
 sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku
   tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu
                                   kerjakan.
                              (QS. Al-Maidah: 8)
                             PERSEMBAHAN

           Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan
terima kasih kepada :
   1. Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan
       nikmat yang telah diberikan-Nya.
   2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suparno Cipto Hartoyo dan Ibu Sri
       Daryani dengan segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta, dan
       kasih sayang yang senantiasa tercurahkan untukku.
   3. Kakakku tercinta Cahyo Pornomo atas dukungan dan semangatnya.
   4. Adik-adikku tercinta Purnomo Aji dan Uji Setiawan atas dukungan dan
       semangatnya.
   5. Seluruh keluarga besarku atas perhatian dan dukungannya.
   6. Seluruh Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
                            KATA PENGANTAR



           Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat,
berkah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis
mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul ”KAJIAN
YURIDIS PELEPASAN ASET PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
YANG      BERUPA       TANAH        DALAM      RANGKA       PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL (STUDI KASUS
PELEPASAN HAK PAKAI NOMOR 11 SILIR DI KELURAHAN
SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON)”.
           Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
           Atas berbagai bantuan yang telah banyak membantu Penulis selama
melaksanakan studi sampai terselesaikannya penyusunan penulisan hukum ini,
maka pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
   1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS
       yang telah memberi ijin dan kesempatan kepada penulis untuk
       menyelesaikan skripsi ini.
   2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si selaku Pembimbing penulisan skripsi
       serta Pembimbing Akademik yang telah menyediakan waktu dan
       pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya
       skripsi ini.
   3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah
       memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh
       kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
   4. Ibu Nuning, S.H. selaku anggota DPPKA Surakarta yang telah
       memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mengadakan
       penelitian.
   5. Bapak Budi Setyawan selaku anggota Komisi I DPRD Surakarta yang
       telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mengadakan
       penelitian.
   6. Bapak dan Ibu Suparno Cipto Hartoyo selaku orang tua dan saudara-
       saudaraku yang telah memberikan dorongan serta doa restu sehingga
       penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
   7. Teman & cinta: ”Adhy Kurniawan” (makasih dah setia nemenin aku
       setiap saat, senang atau sedih. Makasih juga dah sabar ngadepin aku yang
       kadang-kadang egois hehe...jangan pernah jenuh yaa !!!).
   8. Sahabat-sahabatku: Ariani, Tantri, Novita, Okta, Christin, Rindang, Budi,
       Gery, Tio, dan lain-lain yang telah memberikan dorongan dalam
       menyelesaikan skripsi ini.
   9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
       membantu penyusunan skripsi ini.
           Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari
kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh
karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima
dengan senang hati
           Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi sumbangan Pengetahuan
dan Pengembangan Hukum pada khususnya dan Ilmu Pengetahuan pada
umumnya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu Penulisan Hukum ini,
atas amal baik mereka semoga mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.




                                                       Surakarta,    Januari 2010
                                                                  Penulis
                                               DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ......................................................................................              i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...............................................                                    ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ........................................................ iii
HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ iv
ABSTRAK .....................................................................................................    v
HALAMAN MOTTO..................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... viii
KATA PENGANTAR .................................................................................... ix
DAFTAR ISI .................................................................................................. xi
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xiii
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................... xiv
BAB I           PENDAHULUAN ........................................................................             1
               A. Latar Belakang Masalah...........................................................              1
               B. Rumusan Masalah....................................................................            7
               C. Tujuan Penelitian.....................................................................         8
               D. Manfaat Penelitian ...................................................................         8
               E. Metodologi Penelitian..............................................................            9
               F. Sistematika .............................................................................. 12
BAB II          TINJAUAN PUSTAKA................................................................ 15
               A. Kerangka Teori........................................................................ 15
                   1.    Tinjauan          Umum          tentang         Harmonisasi           Peraturan
                         Perundang-undangan .......................................................... 15
                   2.    Tinjauan Umum Tentang Hak Menguasai Negara atas
                         Tanah ................................................................................. 19
                   3.    Tinjauan Umum Tentang Hak Pakai ................................... 20
                   4.    Tinjauan Umum Tentang Barang Milik Daerah (BMD) ...... 21
                   5.    Tinjauan            Umum             Tentang            Pelepasan             atau
                         Pemindahtanganan.............................................................. 31
               B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 35
BAB III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.............................. 38
          A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ...................................... 38
               1.    Sejarah Kelahiran Kota Surakarta ..................................... 38
               2.    Sejarah Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.................... 39
               3.    Visi dan Misi Kota Surakarta ............................................ 39
               4.    Struktur Organisasi Kota Surakarta ................................... 40
          B. HARMONISASI ANTARA PERATURAN PERUNDANG-
               UNDANGAN MENGENAI BARANG MILIK DAERAH
               DENGAN             PERATURAN                 PERUNDANG-UNDANGAN
               MENGENAI TANAH ............................................................. 42
               1.    Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan .................... 42
          C. ASET PEMERINTAH KOTA (PEMKOT) SURAKARTA
               YANG BERUPA HAK PAKAI (HP) NOMOR 11 SILIR DI
               KELURAHAN                 SEMANGGI                KECAMATAN                  PASAR
               KLIWON                 DAPAT               DILEPASKAN                     KEPADA
               MASYARAKAT ..................................................................... 53
               1.    Sejarah Tanah Silir............................................................ 53
               2.    Hak Pakai Nomor 11 Silir di Lepas ................................... 55
               3.    Alasan       Pemerintah          Kota       Surakarta        melepas        atau
                     pemindahtanganan Hak Pakai Nomor 11........................... 56
               4.    Panitia Khusus (Pansus) DPRD menolak Permohonan
                     Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 11 Atas
                     Nama Pemerintah Kota Surakarta dengan bentuk hibah .... 56
               5.    Dasar Hukum.................................................................... 57
BAB IV    SIMPULAN DAN SARAN .......................................................... 60
          A. Kesimpulan.............................................................................. 60
          B. Saran ....................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
                               DAFTAR GAMBAR


                                                                                       Halaman

Gambar 1   : Kerangka Pemikiran................................................................ 35

Gambar 2   : Bagan Struktur Orgagisasi Pemerintah Kota Surakarta............ 41
                         DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1   :   Permohonan Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor
                 11.
Lampiran 2   :   Nota Penjelasan Walikota.
Lampiran 3   :   Nota Jawaban Walikota.
Lampiran 4   :   Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan
                 Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta tentang Permohonan
                 Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 11 Atas Nama
                 Pemerintah Kota Surakarta.
Lampiran 5   :   Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
                 Surakarta   Nomor   8    Tahun   2009     tentang   Penolakan
                 Permohonan Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor
                 11 Atas Nama Pemerintah Kota Surakarta.
                                    BAB I
                              PENDAHULUAN


                         A. Latar Belakang Masalah
           Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat
dipisahkan dari tata kehidupan makhluk hidup, oleh karena itu tanah mempunyai
arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat, karena selain
mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan individu manusia dalam
lingkungannya dan kelangsungan hidupnya, juga mempunyai nilai ekonomis yang
dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia dimasa
mendatang. Setiap manusia memerlukan tanah sebagai tempat tinggalnya maupun
untuk mencari nafkah bagi kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia dengan
tanah merupakan hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi, dimulai sejak
manusia lahir hingga akhir hayatnya manusia selalu berhubungan dengan tanah
karena disanalah manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, bahkan secara nyata
merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia. Oleh sebab itu tanah
selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi juga mengandung aspek spiritual.
Selain dijadikan sebagai tempat bermukim atau tempat yang dapat memberikan
penghidupan kepada individu manusia untuk melakukan kegiatan mata
pencahariannya, keberadaan tanah tersebut juga sangat diperlukan untuk
melakukan pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan warga
masyarakat (warga kota surakarta). Kebutuhan akan tanah dari hari ke hari
semakin meningkat, antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk
dan kegiatan pembangunan, sedangkan luas tanah masih sangat terbatas atau
tetap. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut,
sebagai konsekuensi logisnya maka telah meningkat pula berbagai masalah
pertanahan yang dalam beberapa tahun terakhir ini muncul ke permukaan dan
menjadi pusat perhatian bagi masyarakat luas.


           Dilandasi oleh amanat yang terkandung dalam pasal 33 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Bumi (tanah), air, dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagai kelanjutannya maka telah disusun
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang berarti bahwa telah
diletakkan dasar yang kokoh bagi pelaksanaan pembangunan pertanahan guna
terwujudnya     tujuan    pembinaan      hukum      pertanahan     nasional     dan
menyelenggarakan      administrasi    pertanahan     guna    terwujudnya      tujuan
pembangunan nasional. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
menjelaskan bahwa bumi (tanah), air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam
yang terkandung didalamnya yang terdapat di wilayah Republik Indonesia (RI),
bukan merupakan milik negara akan tetapi pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh
negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang memberi wewenang
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan serta penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi (tanah), air, dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi (tanah), air, dan
ruang angkasa yang dimaksud serta menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbutan hukum yang
mengenai bumi (tanah), air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia
(RI).


            Tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang terletak di RT
01/RW 07 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon sudah ditutup dari
praktik prostitusi sejak tanggal 24 Juni 2006 lalu. Kesediaan untuk menutup
bisnis dan kegiatan esek-esek tersebut telah disetujui oleh 63 (enam puluh tiga)
warga yang tinggal didaerah tersebut, setelah Pemerintah Kota (Pemkot)
menjanjikan sertifikasi tanah seluas hampir 2 (dua) hektar tersebut. Meski secara
resmi tanah Silir yang terletak di RT 01 / RW 07 Kelurahan Semanggi Kecamatan
Pasar Kliwon sudah di tutup, ada yang menggambarkan bahwa di kawasan
tersebut masih ada praktik-praktik prostitusi. Apabila benar-benar terjadi, maka
proses sertifikasi yang saat ini masih berlangsung akan dihentikan serta hak tanah
yang telah disertifikasi pun akan dicabut. Penerbitan sertifikat atas tanah tersebut
tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama. Apalagi, jika tanah-
tanah tersebut berbeda status kepemilikannya, yaitu tanah negara bebas, tanah
milik perorangan (persil), serta tanah yang menjadi Hak Pakai (HP) Pemerintah
Kota (Pemkot) Surakarta. Sedangkan tanah hak pakai Pemerintah Kota (Pemkot),
masih dalam proses izin dewan karena tanah tersebut milik Pemerintah Kota
(Pemkot) Surakarta yang penggunaan dan peruntukannya harus dengan
persetujuan dewan. Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk melepas
lahan Hak Pakai (HP) Nomor 11 Silir Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar
Kliwon mendapat hambatan yang sangat serius. Panitia Khusus (Pansus) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surakarta menyatakan permohonan
permintaan izin pelepasan aset yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot)
Surakarta sulit untuk diwujudkan. Permohonan pelepasan aset terancam
membentur tembok lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyatakan
bahwa aset tersebut bakal dihibahkan kepada perorangan. Pelepasan aset
Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dalam bentuk hibah tidak dapat diberikan
kepada perseorangan. Pasal 78 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 17 Tahun 2007, menyatakan bahwa:
           ”Pengalihan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dengan cara
hibah hanya bisa dilakukan untuk kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, atau
penyelenggaraan pemerintahan”.
Ada syarat lain, yakni aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta bisa dihibahkan
jika bukan barang rahasia, bukan barang yang menguasai hajat hidup orang
banyak atau barang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi.


           Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai,
pelepasan aset bukan perkara mudah sehingga masih perlu klarifikasi
permasalahan dengan Kantor Pengelolaan Aset Daerah (KPAD). Apalagi di atas
lahan seluas 2.250 meter persegi tersebut masih berstatus Hak Pakai (HP)
Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta Nomor 11 Silir yang ditinggali oleh
sedikitnya 9 (sembilan) Kepala Keluarga (KK) sejak tahun 1960-an. Selain tidak
mudah, pelepasan aset tersebut juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial
bagi warga lainnya yang menempati tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot)
Surakarta. Permintaan izin atas permohonan sertifikasi hak milik lahan Hak Pakai
(HP) Nomor 11 Silir, baru diajukan Walikota pada hari senin, 10 november 2008.
Alasannya, secara rasional lahan tersebut sangat sulit untuk dimanfaatkan
kembali. Menurut sejarahnya, lahan Hak Pakai (HP) Nomor 11 Silir tersebut
sebelumnya ditetapkan sebagai lokalisasi untuk mengeliminir penyebaran
prostitusi. Kemudian kawasan yang dikenal dengan sebutan Silir tersebut
ditetapkan menjadi kawasan pemukiman. Aset Pemerintah Kota (Pemkot)
Surakarta atas tanah Silir yang terletak di RT.01/RW.07 Kelurahan Semanggi
Kecamatan Pasar Kliwon yang rencananya akan dilepaskan menjadi hak milik
warga, lebih baik diperuntukkan sebagai lokasi relokasi warga bantaran yang
belum mendapatkan tanah. Pasalnya, luas tanah 2.250 meter persegi diperkirakan
mampu untuk menampung sekitar 40 (empat puluh) Kepala Keluarga (KK).
Sebanyak 13 (tiga belas) penghuni tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot)
Surakarta Hak Pakai (HP) 11 Silir Semanggi berkeras meminta sertifikat hak
milik pada tanah yang telah puluhan tahun mereka tempati. Mereka ingin
diperlakukan sama dengan puluhan warga Silir lain yang telah menerima
sertifikat lebih dahulu. Pasalnya, saat kawasan lokalisasi Silir dibubarkan sekitar
tahun 2006 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyetujui akan
memberikan sertifikat tanah bagi semua penghuni kaveling di Silir. Lokalisasi
Silir yang sudah dibatalkan dengan Surat Keputusan (SK) sesuai dengan yang
tercantum di sertifikat Hak Pakai (HP), menurut Badan Pertanahan Nasional
(BPN) masih menjadi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Bukan berarti
menjadi tanah negara, melainkan tetap menjadi tanah milik Pemerintah Kota
(Pemkot) Surakarta. Hal ini terkait alternatif pembatalan status hukum Hak Pakai
(HP) 11 tersebut, karena pembatalan hanya dapat dilakukan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Pelepasan aset tidak boleh merugikan negara.
Apabila pelepasan aset seluas 2.250 meter persegi tersebut dipaksakan, maka
akan menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan
Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah.


           Panitia Khusus (Pansus) pelepasan Hak Pakai (HP) 11 Silir, menolak
aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tersebut dihibahkan. Pasalnya,
hibah aset melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar
penolakan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara atau Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Selain itu juga menyalahi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Kekayaan Daerah. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang terus
memproses sertifikasi lahan eks Resosialisasi Silir. Anggota Komisi 1 Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan
menghalangi niat Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta untuk memberikan
sertifikat kepada masyarakat. Namun untuk kasus Silir ini mestinya Pemerintah
Kota (Pemkot) Surakarta bersabar, agar nantinya tidak timbul persoalan. Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari Pemerintah semestinya
juga mendapat pemberitahuan, karena jika pasca sertifikasi muncul persoalan,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentu akan dilibatkan. Untuk itu
komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam waktu dekat akan
mengundang Kantor Aset Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi
terkait lainnya untuk dimintai penjelasan.


           Demikian halnya untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum atas pengelolaan aset tanah Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta,
diperlukan dukungan dasar-dasar penguasaan yang sah baik dalam perolehannya,
pelepasan maupun dalam perbuatan-perbuatan hukum lainnya. Hal ini
dimaksudkan, agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tidak terjebak dalam
situasi ini, karena telah ”memberikan suatu hak atas tanah kepada warga Silir
RT.01/RW.07 Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon melebihi apa yang
dipunyainya”.


            Mengingat pentingnya aset milik Pemerintah Kota (Pemkot)
Surakarta   tersebut, maka dilakukan pengaturan terhadap aset tanah Instansi
Pemerintah yang meliputi perolehan, pelepasan, maupun perbuatan-perbuatan
hukum lainnya didalam berbagai peraturan perundang-undangan, karena aset
tanah Instansi Pemerintah secara nota bene merupakan ”Barang Milik Negara
(BMN)”. Pengelolaan terhadap ”Barang Milik Negara (BMN)” telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah.


            Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
lanjut mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Pelepasan Aset
Pemkot Surakarta tersebut dan mengambil judul:
”KAJIAN       YURIDIS      PELEPASAN        ASET     PEMERINTAH          KOTA
SURAKARTA          YANG       BERUPA        TANAH        DALAM        RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL
(STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI NOMOR 11 SILIR DI
KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON)”.


                             B. Rumusan Masalah
            Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut:
   1.   Apakah sudah ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan
        mengenai barang milik daerah dengan peraturan perundang-undangan
        mengenai tanah?
   2.   Apakah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang berupa Hak Pakai
        (HP) Nomor 11 Silir di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon
        dapat dilepaskan kepada masyarakat?
                               C. Tujuan Penelitian
            Dalam melakukan suatu penelitian terdapat suatu tujuan yang hendak
dicapai oleh penulis untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan uraian dari
latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
   1.   Untuk mengetahui sudah harmonisasikah antara peraturan perundang-
        undangan mengenai barang milik daerah dengan peraturan perundang-
        undangan mengenai tanah.
   2.   Untuk mengetahui aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta yang berupa
        Hak Pakai (HP) Nomor 11 Silir di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar
        Kliwon dapat dilepaskan kepada masyarakat.


                              D. Manfaat Penelitian
            Dalam melakukan suatu penelitian diharapkan adanya manfaat dan
kegunaan yang dapat diambil oleh penulis. Adapun manfaat yang didapat dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
   1.   Manfaat Teoritis
          a. Merupakan salah 1 (satu) sarana bagi penulis untuk mengumpulkan
              data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan
              untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang ilmu hukum pada
              Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
          b. Untuk memberikan pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan
              pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
   2.   Manfaat Praktis
          a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
              mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang ilmu hukum
              sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
          b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang
              terkait dengan masalah yang diteliti.
                              E. Metode Penelitian
            Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab
isu yang dihadapi (Peter Mahmud, 2006:35).


            Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting
karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode
penelitian merupakan faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses
penelitian. Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara
seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya (Soerjono Soekanto, 2006:6).


            Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:
   1.   Jenis Penelitian
                    Berdasarkan penulisan judul dan rumusan masalah, penelitian
        ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
        normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti
        bahan pustaka atau bahan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum
        primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan
        yang telah diperoleh tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian
        ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang
        diteliti (Soerjono Soekanto, 2006:52).


   2.   Sifat Penelitian
                    Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat
        preskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian
        ini mempelajari bagaimana seharusnya pelepasan aset Pemerintah Kota
        (Pemkot) Surakarta, Hak Pakai nomor 11 Silir.
3.   Jenis Data
                  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
     sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang antara lain meliputi: buku-
     buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil
     penelitian yang berwujud laporan dan sumber lainnya yang berkaitan
     dengan penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat penelitian hukum
     normatif, maka lebih menitikberatkan penelitian pada data sekunder
     sedangkan data primer lebih bersifat sebagai penunjang.


4.   Sumber Data
                  Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah
     sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang dapat
     berupa dokumen, buku-buku laporan, arsip, dan literatur yang berkaitan
     dengan masalah yang diteliti.


                  Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
     meliputi:
       a. Bahan Hukum Primer
                        Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang
          mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian
          ini adalah:
            1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
            2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
                  Dasar Pokok-Pokok Agraria.
            3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 juncto Peraturan
                  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
                  Barang Milik Negara atau Daerah.
            4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17
                  Tahun   2007       tentang   Pedoman   Teknis   Pelaksanaan
                  Pengelolaan Barang Milik Daerah.
       b. Bahan Hukum Sekunder
                       Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
            memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi
            buku-buku, karya ilmiah, dan internet.


       c. Bahan Hukum Tersier
                       Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
            memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum
            primer dan sekunder, yaitu kamus.


5.   Teknik Pengumpulan Data
                 Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis
     dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu
     pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dari
     peraturan perundang-undang, buku-buku, karangan ilmiah, dokumen
     resmi serta pengumpulan data melalui media internet.


6.   Teknik Analisis Data
                 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis
     deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan
     premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua
     premis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter
     Mahmud Marzuki, 2006:47).


                 Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan
     cara menggunakan interpretasi sistematis atau interpretasi logis dengan
     pendekatan silogisme deduksi atau umum ke khusus. Interpretasi
     sistematis atau logis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian
     dari    keseluruhan     sistem    perundang-undangan    dengan     jalan
     menghubungkan dengan undang-undang lain (Sudikno Mertokusumo dan
     A.Pitlo, 1993:16-17).
                                     F. Sistematika
            Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan suatau uraian
mengenai susunan dari penulisan itu sendiri yang secara teratur dan terperinci
disusun dalam pembabagan, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang
jelas tentang apa yang ditulis. Tiap-tiap bab mempunyai hubungan 1 (satu) sama
lain yang tidak dapat terpisahkan.


            Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal
pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan
hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:


    BAB I      : PENDAHULUAN
                                Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai
                  latar   belakang    masalah   yang    merupakan    hal-hal   yang
                  mendorong penulis untuk mengadakan penelitian, perumusan
                  masalah merupakan inti permasalahan yang akan diteliti, tujuan
                  penelitian berisi tujuan dari penulis dalam mengadakan
                  penelitian, manfaat penelitian merupakan hal-hal yang diambil
                  dari hasil penelitian, metode penelitian berupa jenis penelitian,
                  sifat penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan
                  data, dan teknik analisis data selanjutnya adalah sistematika
                  penulisan hukum yang merupakan kerangka atau susunan isi
                  penelitian.


    BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA
                                Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang
                  melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan
                  masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini yaitu:
                  tinjauan umum tentang harmonisasi peraturan perundang-
                  undangan, tinjauan umum tentang hak menguasai negara atas
                  tanah, tinjauan umum tentang hak pakai, tinjauan umum tentang
        Barang Milik Daerah (BMD), dan tinjauan umum tentang
        pelepasan atau pemindahtanganan.


BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
                    Bab    ini   menguraikan     mengenai     sudah   ada
        harmonisasikah antara peraturan perundang-undangan mengenai
        barang milik daerah dengan peraturan perundang-undangan
        mengenai tanah dan Apakah aset Pemerintah Kota (Pemkot)
        Surakarta yang berupa Hak Pakai (HP) Nomor 11 Silir di
        Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon dapat dilepaskan
        kepada masyarakat.


BAB IV : PENUTUP
                    Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dari
        hasil penelitian dan juga saran yang relevan dari peneliti.


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
                                BAB II
                       TINJAUAN PUSTAKA


                          A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.
              Hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma
   hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain sampai
   derajat tertentu serta menentukan isi dari norma tersebut. Sebuah norma
   dikatakan sah apabila norma tersebut diciptakan dengan cara tertentu,
   yaitu dengan cara yang ditetapkan oleh norma lain dan norma yang
   menetapkan cara penciptaan tersebut menggambarkan keabsahan norma
   yang diciptakan.


              Hubungan antara norma yang menentukan penciptaan norma
   lain dan norma yang diciptakan sesuai dengan determinasi ini, bisa
   divisualisasikan dengan menggambarkan pengorganisasian norma di
   tingkat tinggi dan rendah. Norma yang menentukan pembentukan norma
   lain adalah norma yang lebih tinggi, sedangkan norma yang dibentuk
   menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah. Tatanan hukum,
   terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk negara
   bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang
   berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tata urutan norma-norma
   dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.


              Hans Kelsen menggambarkan secara skematis struktur
   hierarkis (tingkatan-tingkatan) peraturan perundang-undangan yang
   tersusun sebagai berikut:
     a. The Constitution (Konstitusi).
        Dengan mempostulasikan norma dasar, konstitusi menempati urutan
        tertinggi di dalam hukum nasional. Konstitusi di sini dipahami
        bukan dalam arti formal, yaitu suatu dokumen resmi, seperangkat
   norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan
   ketentuan-ketentuan khusus, yang bertujuan untuk menjadikan
   perubahan norma-norma tersebut lebih sulit, melainkan dalam arti
   material, yang terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur
   pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama
   pembentukan undang-undang.
b. General norms created in the legislative process.
   Norma hukum yang dibentuk melalui proses legislatif merupakan 1
   (satu) tingkatan yang berada langsung dibawah konstitusi didalam
   tatanan urutan hukum. Fungsi norma-norma tersebut tidak hanya
   untuk menentukan alat pemerintahan dan proses untuk menciptakan
   norma-norma individual, biasanya dikeluarkan oleh pengadilan atau
   lembaga administratif, tetapi juga untuk menentukan muatan norma-
   norma individual. Hukum yang muncul dalam bentuk undang-
   undang adalah hukum material (subtantif) dan hukum formal
   (prosedural).    Undang-undang      dalam     pengertian   material
   menggolongkan semua norma hukum umum, undang-undang dalam
   pengertian formal menggolongkan baik norma hukum umum dalam
   bentuk undang-undang maupun menggolongkan beberapa muatan
   apapun yang muncul dalam bentuk ini.
c. Administrative regulation.
   Sejumlah konstitusi memberikan wewenang pembuatan norma-
   norma umum kepada otoritas administratif tertentu, seperti kepala
   negara (Presiden) atau menteri kabinet guna menjabarkan ketentuan
   undang-undang, norma-norma umum semacam ini yang tidak
   dikeluarkan oleh badan legislatif melainkan oleh badan lain atas
   dasar norma-norma umum yang dikeluarkan oleh legislatif disebut
   peraturan atau ordonansi. Peraturan-peraturan itu juga disebut
   instrumen undang-undang, mereka dilaksanakan atau menggantikan
   undang-undang.
           Hubungan antara sistem hukum di tingkat lebih tinggi dan di
tingkat lebih rendah, sebagaimana antara konstitusi dan undang-undang,
atau antara undang-undang dan peraturan adalah hubungan yang
menentukan atau mengikat. Norma di tingkat lebih tinggi mengatur
tindakan yang menciptakan norma di tingkat lebih rendah (hanya
mengatur realisasi tindakan koersif jika implementasi murni norma di
tingkat lebih tinggi adalah yang diperlukan). Dalam mengatur penciptaan
norma di tingkat lebih rendah, norma di tingkat lebih tinggi menentukan
tidak hanya proses penciptaan norma di tingkat lebih rendah, tetapi
mungkin juga penciptaan muatan norma tersebut.


           Di Indonesia terdapat tata urutan peraturan perundang-
undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah
sebagai berikut:
  a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945.
  b. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
     Undang.
  c. Peraturan Pemerintah.
  d. Peraturan Presiden.
  e. Peraturan Daerah.


           Jika tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut
dihubungkan dengan pendapat Hans Kelsen, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
  a. Peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya
     (constitution) adalah Undang-Undang Dasar (UUD) Republik
     Indonesia Tahun 1945.
  b. Peraturan dibawah constitution (General norms created in the
     legislative process) adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
        pengganti Undang-Undang walaupun dibuat oleh Presiden tetapi
        tingkatannya disamakan dengan Undang-Undang.
  c. Peraturan     undang-undang     yang   paling   rendah     tingkatannya
        (Administrative regulation) adalah peraturan perundang-undangan
        yang dibuat oleh Presiden dan Pemerintah Daerah yaitu Peraturan
        Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.


             Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut membawa
konsekuensi, peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah
di bentuk, bersumber, dan berdasar pada peraturan perundang-undangan
yang ada diatasnya, demikian seterusnya hingga pada akhirnya sampai
pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya yaitu
Undang-Undang Dasar (UUD).


             Undang-Undang Dasar (UUD) suatu negara merupakan bentuk
peraturan perundangan yang tertinggi, karena merupakan dasar serta
sumber dari segala peraturan perundangan yang dapat dikeluarkan
menurut Undang-Undang Dasar (UUD) itu sendiri, sehingga semua
peraturan perundangan di bawah tingkat Undang-Undang Dasar (UUD)
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD).
Selanjutnya sesuai dengan prinsip negara hukum, maka setiap peraturan
perundangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan
perundangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila materi
peraturan perundangan yang tingkatannya lebih rendah bertentangan
dengan materi peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, maka peraturan
perundangan yang tingkatannya lebih rendah pada prinsipnya dapat
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila yang bertentangan
adalah aturan peraturan perundangan yang tingkat serta derajatnya sama,
maka pada prinsipnya peraturan yang lebih muda yang dimenangkan
(yang     diberlakukan).   Perlu   diperhatikan   bahwa   suatu    peraturan
perundangan kadang-kadang mengatur suatu materi hanya secara umum
   dan ada juga peraturan perundangan yang mengatur materi tersebut secara
   khusus, maka dalam hal ini secara teoritis yang diberlakukan adalah
   peraturan perundangan yang mengatur materi tersebut secara khusus (lex
   specialis derogat legi generali).


2. Tinjauan Umum tentang Hak Menguasai Negara atas Tanah.
   Hak menguasai negara atas tanah berisi wewenang untuk mengatur,
   mengurus, dan mengawasi perolehan dan penggunaan tanah. Timbulnya
   hak menguasai negara berasal dari perwujudan hak dan kewajiban
   masyarakat atas tanah dalam konteks kehidupan bernegara didasarkan atas
   prinsip pola hubungan manusia dengan tanah yang berisi hak dan
   kewajiban manusia terhadap dirinya dan masyarakat secara seimbang
   untuk menciptakan kesejahteraan hidup secara adil dan merata. Makna
   hak menguasai negara berarti tuntutan hak dan kewajiban negara atas
   tanah dalam hubungannya dengan penguasaan hak-hak atas tanah
   masyarakat agar tercapai tujuan yang dikendaki bersama. Substansi hak
   menguasai negara adalah pencapaian penggunaan dan pemanfaatan tanah
   untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Makna
   dan substansi dari hak menguasai negara atas tanah terjabarkan dalam
   asas-asas hukum pertanahan Indonesia yang dijiwai oleh pokok-pokok
   pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu asas
   penghargaan terhadap hak perseorangan atas tanah, asas keseimbangan
   hak dan kewajiban, asas permusyawaratan dalam membuat dan
   melaksanakan kebijakan pemerintahan, asas mendahulukan kepentingan
   umum dan pemanfaatan untuk orang banyak serta asas keadilan sosial.


3. Tinjauan Umum tentang Hak Pakai (HP).
     a. Pengertian Hak Pakai (HP).
                     Hak Pakai (HP) adalah hak untuk menggunakan dan
         atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara
         atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban
        yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang
        berwenang    memberikannya     atau   dalam   perjanjian   dengan
        pemiliknya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian
        pengolahan lahan.


     b. Subyek Hak Pakai (HP).
          1) Warga Negara Indonesia (WNI).
          2) Badan yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
             berkedudukan di Indonesia.
          3) Departemen, LPND, dan Pemerintah Daerah.
          4) Badan-badan keagamaan dan sosial.
          5) Orang asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
          6) Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di
             Indonesia.
          7) Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.


     c. Hapusnya Hak Pakai (HP).
          1) Berakhirnya jangka waktu.
          2) Dibatalkan haknya oleh pajabat yang berwenang.
          3) Dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya sebelum jangka
             waktu berakhir.
          4) Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.
          5) Ditelantarkan.
          6) Tanahnya musnah.
          7) Tidak memenuhi syarat sebagai subyek Hak Pakai.


4. Tinjauan Umum tentang Barang Milik Daerah (BMD).
             Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah
   Nomor 6 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
   2008, yang dimaksud dengan:
 a. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
    atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau
    berasal dari perolehan lainnya yang sah.
 b. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
    atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau
    berasal dari perolehan lainnya yang sah.

          Menurut Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, yang
dimaksud dengan:
 a. Pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi:
      1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
      2) Pengadaan.
      3) Penggunaan.
      4) Pemanfaatan.
      5) Pengamanan dan pemeliharaan.
      6) Penilaian.
      7) Penghapusan.
      8) Pemindahtanganan.
      9) Penatausahaan.
      10) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.


 b. Pejabat pengelolaan barang milik negara atau daerah dan
     wewenangnya.
      1) Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan
          bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta
          melakukan pengelolaan barang milik negara atau daerah.
          Pejabat pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah
          Menteri Keuangan yang mempunyai wewenang dan tanggung
          jawab sebagai berikut:
            a) Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan
               pedoman pengelolaan barang milik negara.
b) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang
   milik negara.
c) Menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang
   milik negara.
d) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
   negara berupa tanah dan bangunan yang memerlukan
   persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
e) Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan
   barang milik negara berupa tanah dan bangunan yang
   tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
   Rakyat (DPR) sepanjang dalam batas kewenangan
   Menteri Keuangan.
f) Memberikan        pertimbangan   dan    meneruskan   usul
   pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah
   dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan
   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepanjang dalam batas
   kewenangan Presiden.
g) Memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan
   penghapusan barang milik negara selain tanah dan
   bangunan sesuai batas kewenangannya.
h) Memberikan        pertimbangan   dan    meneruskan   usul
   pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan
   bangunan kepada Presiden atau Dewan Perwakilan
   Rakyat (DPR).
i) Menetapkan         penggunaan,       pemanfaatan     atau
   pemindahtanganan tanah dan bangunan.
j) Memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang
   milik negara selain tanah dan bangunan.
k) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
   barang    milik     negara   serta     menghimpun    hasil
   inventarisasi.
     l) Melakukan       pengawasan     dan    pengendalian    atas
        pengelolaan barang milik negara.
     m) Menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi
        barang milik negara atau daerah kepada Presiden
        sewaktu diperlukan.
2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah
   Gubernur atau Bupati atau Walikota, yang berwenang untuk:
     a) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
     b) Menetapkan        penggunaan,        pemanfaatan      atau
        pemindahtanganan tanah dan bangunan.
     c) Menetapkan      kebijakan    pengamanan    barang    milik
        daerah.
     d) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
        daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan
        Rakyat Daerah (DPRD).
     e) Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan
        barang milik daerah sesuai batas kewenangannya.
     f) Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain
        tanah dan atau bangunan.
3) Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) adalah Sekretaris
   Daerah (SD), yang berwenang dan bertanggung jawab untuk:
     a) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan
        barang milik daerah.
     b) Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang
        milik daerah.
     c) Meneliti    dan     menyetujui       rencana   kebutuhan
        pemeliharaan atau perawatan barang milik daerah.
     d) Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan
        pemindahtanganan barang milik daerah yang telah
        disetujui oleh gubernur atau bupati atau walikota atau
        Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
          e) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi
              barang milik daerah.
          f) Melakukan      pengawasan    dan    pengendalian   atas
              pengelolaan barang milik daerah.


c. Pengguna barang milik negara atau daerah.
     1) Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan
         penggunaan barang milik negara atau daerah. Pengguna
         Barang Milik Negara (BMN) adalah Menteri atau pimpinan
         lembaga selaku pimpinan kementerian negara atau lembaga,
         yang berwenang dan bertanggungjawab untuk:
          a) Menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk
              pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik
              negara.
          b) Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran
              barang milik negara untuk kementerian negara atau
              lembaga yang dipimpinnya.
          c) Melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai
              dengan perundang-undangan yang berlaku.
          d) Mengajukan permohonan penetapan status tanah dan
              bangunan untuk penguasaan dan penggunaan barang
              milik negara yang diperoleh dari beban Anggaran
              Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan perolehan
              lainnya yang sah.
          e) Menggunakan barang milik negara yang berada dalam
              penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
              tugas pokok dan fungsi kementerian negara atau
              lembaga.
          f) Mengamankan dan memelihara barang milik negara
              yang berada dalam penguasaannya.
     g) Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan
        barang milik negara selain tanah dan bangunan.
     h) Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak
        lanjut tukar menukar berupa tanah dan bangunan yang
        masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok
        dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang
        wilayah atau penataan kota.
     i) Mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak
        lanjut penyertaan modal pemerintah pusat atau daerah
        atau hibah yang dari awal pengadaaannya sesuai
        peruntukkan      yang    tercantum    dalam      dokumen
        penganggaran.
     j) Menyerahkan      tanah   dan    bangunan      yang   tidak
        dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
        pokok dan fungsi kementerian negara atau lembaga yang
        dipimpinnya kepada pengelola barang.
     k) Melakukan     pengawasan       dan   pengendalian     atas
        penggunaan barang milik negara yang ada dalam
        penguasaannya.
     l) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
        negara yang berada dalam penguasaannya.
     m) Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang.
     n) Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan
        Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang
        berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.
2) Pengguna Barang Milik Daerah (BMD) adalah Kepala satuan
   kerja perangkat daerah, yang berwenang dan bertanggung
   jawab untuk:
     a) Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah
        bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
b) Mengajukan      permohonan     penetapan      status    untuk
   penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang
   diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan Belanja
   Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah.
c) Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
   daerah yang berada dalam penguasaannya.
d) Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
   penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
   tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah
   yang dipimpinnya.
e) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah
   yang berada dalam penguasaannya.
f) Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik
   daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak
   memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
   Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah
   dan bangunan.
g) Menyerahkan      tanah   dan      bangunan     yang     tidak
   dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
   pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
   dipimpinnya kepada gubernur atau bupati atau walikota
   melalui pengelola barang.
h) Melakukan     pengawasan       dan    pengendalian       atas
   penggunaan barang milik daerah yang ada dalam
   penguasaannya.
i) Menyusun     dan    menyampaikan        Laporan        Barang
   Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang
   Pengguna    Tahunan      (LBPT)      yang    berada    dalam
   penguasaannya kepada pengelola barang.
d. Perencanaan dan penganggaran barang milik negara atau daerah.
               Perencanaan kebutuhan barang milik negara atau daerah
   disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau
   lembaga atau satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan
   ketersediaan barang milik negara atau daerah yang ada. Perencanaan
   kebutuhan barang milik negara atau daerah berpedoman pada:
     1) Standar barang,
     2) Standar kebutuhan, dan
     3) Standar harga.
   Yang ditetapkan oleh pengelola barang setelah berkoordinasi
   dengan instansi atau dinas teknis terkait.


e. Bentuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah.
               Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik negara atau
   daerah berupa:
     1) Sewa.
           a) Penyewaan        hanya     dapat   dilakukan    dengan
               pertimbangan:
                 (1) Untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna
                     barang milik negara.
                 (2) Untuk sementara waktu belum dimanfaatkan oleh
                     instansi pemerintah yang menguasainya.
           b) Barang milik negara itu bisa disewakan kepada pihak
               lain yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan
               Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi atau pihak
               swasta.
           c) Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara dan
               seluruhnya harus disetor ke Kas Negara.
     2) Pinjam pakai.
           a) Peminjaman barang milik negara hanya dapat dilakukan
               dengan pertimabngan:
          (1) Agar     barang     milik      negara     tersebut   dapat
              dimanfaatkan secara ekonomis oleh instansi
              pemerintah.
          (2) Untuk kepentingan sosial, keagamaan.
     b) Peminjaman       barang     milik     negara      hanya    dapat
        dilaksanakan antar instansi pemerintah.
     c) Syarat-Syarat Peminjaman:
          (1) Barang     tersebut       sementara       waktu      belum
              dimanfaatkan oleh instansi yang memiliki.
          (2) Barang tersebut hanya boleh digunakan oleh
              peminjam, sesuai dengan peruntukannya.
          (3) Peminjaman          tersebut      tidak      mengganggu
              kelancaran        tugas     pokok         instansi    yang
              bersangkutan.
          (4) Barang yang dipinjamkan harus merupakan barang
              yang tidak habis pakai.
          (5) Peminjam wajib memelihara dengan baik barang
              yang di pinjam termasuk menanggung biaya-biaya
              yang diperlukan.
          (6) Jangka waktu peminjaman paling lama 2 (dua)
              tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang
              kembali.
3) Kerjasama pemanfaatan.
4) Bangun guna serah dan bangun serah guna.
     a) Bangun guna serah barang milik negara hanya dapat
        dilakukan dalam rangka menyediakan fasilitas bangunan
        bagi instansi pemerintah yang memerlukan.
     b) Bangun guna serah barang milik negara dapat dilakukan
        dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
        Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pihak swasta.
                 c) Bangun guna serah barang milik negara hanya dapat
                     dilakukan berdasarkan persetujuan atau keputusan
                     Menteri Keuangan.
                 d) Untuk mendapatkan mitra dalam BOT dilakukan tender
                     dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
                     peserta peminat, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri
                     Keuangan.


5. Tinjauan Umum tentang Pelepasan atau Pemindahtanganan
             Menurut Pasal 1 Ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 6
   Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, yang
   dimaksud dengan Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
   barang   milik     negara atau daerah      sebagai   tindak   lanjut dari
   penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan           atau
   disertakan sebagai modal pemerintah.


             Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun
   2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah:
     a. Pemindahtanganan
        Pasal 62
        Ayat :      (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak
                       dapat dipergunakan, di hapus dari Daftar Inventaris
                       Barang Milik Daerah;
                    (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                       dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
                       undangan;
                    (3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana
                       dimaksud pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai
                       ekonomis, dapat dilakukan melalui:
                         a. pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
                            dan/atau
                   b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak
                       lain;
              (4) Hasil pelelangan umum atau pelelangan terbatas
                 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disetor
                 ke Rekening Kas Umum Daerah.


b. Bentuk-bentuk pemindahtanganan dan persetujuan
   Pasal 63
   Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas
   penghapusan barang milik daerah, meliputi:
     1) Penjualan,
     2) Tukar menukar,
     3) Hibah, dan
     4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah.


   Pasal 64
   Ayat :     (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana
                 dimaksud dapal Pasal 63, dilakukan setelah mendapat
                 persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
                 (DPRD), untuk:
                   a. tanah dan/atau bangunan; dan
                   b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai
                       lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar
                       rupiah).
              (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
                 dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
                 (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan
                 Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), apabila:
                   a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah
                       atau penataan kota;
                b. harus        dihapuskan   karena   anggaran     untuk
                      bangunan pengganti sudah disediakan dalam
                      dokumen penganggaran;
                c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
                d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
                e. dikuasai        daerah    berdasarkan       keputusan
                      pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum
                      tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-
                      undangan, yang jika status kepemilikannya
                      dipertahankan tidak layak secara ekonomis.


Pasal 65
Ayat :     (1) Usul     untuk     memperoleh     persetujuan     Dewan
              Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana
              dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) diajukan oleh
              Walikota.
           (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah
              dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
              64 ayat (2) dilakukan oleh pengelola barang setelah
              mendapat persetujuan Walikota.


Pasal 66
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah), dilakukan pengelola setelah mendapat persetujuan
Walikota.
                B. Kerangka Pemikiran

                           · Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
                           · Undang-Undang Nomor 5 Tahun
                              1960    tentang      Peraturan     Dasar
                              Pokok-Pokok Agraria.
                           · Peraturan     Pemerintah      Nomor     6
                              Tahun      2006     juncto      Peraturan
                              Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
                              tentang Pengelolaan Barang Milik
 INTERPRETASI                 Negara atau Daerah.
                           · Peraturan Menteri Dalam Negeri
                              (Permendagri) Nomor 17 Tahun
                              2007    tentang     Pedoman       Teknis
                              Pelaksanaan       Pengelolaan     Barang
                              Milik Daerah.

                                                   PENERAPAN

                               · Harmonisasi           antara
                                 peraturan        perundang-
                                 undangan mengenai barang
       Pelepasan
                                 milik     daerah     dengan
Hak Pakai Nomor 11 Silir         peraturan        perundang-
                                 undangan mengenai tanah
                               · Apakah Hak Pakai Nomor
                                 11 Silir di kelurahan
                                 semanggi kecamatan pasar
                                 kliwon bisa dilepas


                                         Kesimpulan


                      Gambar 1
               Bagan Kerangka Pemikiran
Penjelasan:
              Penjelasan dari kerangka pemikiran di atas adalah bahwa
 terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan dengan
 peraturan perundang-undangan yang lain dan tidak ada undang-undang
 yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan perundang-
 undangan. Pelepasan Hak Pakai Nomor 11 Silir yang berupa tanah dalam
 rangka pelaksanaan program pembaharuan agraria nasional dalam hal
 pelepasan aset Pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan Undang-
 Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan lain yang berlaku.


              Dalam melepaskan aset atas tanah yang berupa Hak Pakai
 Nomor 11 Silir tersebut, Pemerintah Kota Surakarta tidak hanya mengacu
 pada satu undang-undang saja tetapi juga mengacu pada peraturan lain yang
 berlaku. Pemerintah Kota Surakarta dapat menafsirkan undang-undang
 sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan
 menghubungkan dengan undang-undang lain.


              Oleh karena itu, dengan terjadinya pelepasan aset milik
 Pemerintah Kota Surakarta yang berupa Hak Pakai Nomor 11 Silir, apabila
 dalam undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, dalam pelepasan aset
 tersebut Pemerintah Kota Surakarta dapat melakukan penemuan hukum
 (rechtsvinding). Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa atau
 perkara tersebut merupakan premis minor sedangkan pelepasan aset milik
 Pemerintah Kota Surakarta merupakan konklusi atau kesimpulan yang di
 tarik dari kedua premis tersebut.


              Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis
 akan mencoba menjawab dan menjelaskan dalam rumusan masalah.
                                 BAB III
             HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


                A. DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.
1.   Sejarah Kelahiran Kota Surakarta.
                Sejarah kelahiran Kota Surakarta (Solo) dimulai pada masa
     pemerintahan Raja Paku Buwono II di Kraton Kartosuro. Pada masa itu
     terjadi pemberontakan Mas Garendi (Sunan Kuning) dibantu kerabat-
     kerabat Keraton yang tidak setuju dengan sikap Paku Buwono II yang
     mengadakan    kerjasama    dengan   Belanda.   Salah   satu   pendukung
     pemberontakan ini adalah Pangeran Sambernyowo (RM Said) yang
     merasa kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberikan oleh keraton
     Kartosuro kepada ayahandanya dipangkas. Karena terdesak, Paku
     Buwono mengungsi kedaerah Jawa Timur (Pacitan dan Ponorogo).


                Dengan bantuan pasukan Kumpeni dibawah pimpinan Mayor
     Baron Van Hohendrof serta Adipati Bagus Suroto dari Ponorogo
     pemberontakan berhasil dipadamkan. Setelah tahu Keraton Kartosuro
     dihancurkan Paku Buwono II          lalu memerintahkan Tumenggung
     Tirtowiguno, Tumenggung Honggowongso, dan Pangeran Wijil untuk
     mencari lokasi ibu kota Kerajaan yang baru.


                Pada tahun 1745, dengan berbagai pertimbangan fisik dan
     supranatural, Paku Buwono II memilih desa Sala yang merupakan sebuah
     desa di tepi sungai Bengawan Solo sebagai daerah yang terasa tepat untuk
     membangun istana yang baru. Sejak saat itulah, desa sala segera berubah
     menjadi Surakarta Hadiningrat.


                Melihat perjalanan sejarah tersebut, nampak jelas bahwa
     perkembangan dan dinamika Surakarta (Solo) pada masa dahulu sangat
     dipengaruhi   selain oleh Pusat Pemerintahan dan Budaya Keraton
     (Kasunanan dan Mangkunegaran), juga oleh kolonialisme Belanda
     (Benteng Verstenberg). Sedangkan pertumbuhan dan persebaran ekonomi
     melalui Pasar Gedhe (Hardjonagoro).


2.   Sejarah Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.
                 Tanggal 16 Juni merupakan hari jadi Pemerintah Kota
     Surakarta. Secara de facto tanggal 16 Juni 1946 terbentuk Pemerintah
     Daerah Kota Surakarta yang berhak mengatur dan mengurus rumah
     tangganya sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan
     dan Mangkunegaran.


                 Secara   yuridis    Kota   Surakarta    terbentuk   berdasarkan
     penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 16 atau Sekretaris Daerah (SD),
     yang diumumkan pada tanggal 15 Juli. Dengan berbagai pertimbangan
     faktor-faktor historis sebelumnya, tanggal 16 Juni 1946 ditetapkan sebagai
     hari jadi Pemerintah Kota Surakarta.


3.   Visi dan Misi Kota Surakarta.
       a. Visi
          “Terwujudnya kota sala sebagai kota budaya yang bertumpu pada
          potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan olah raga”.


       b. Misi
            1) Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen
                 masyarakat   dalam    semua    bidang     pembangunan,    serta
                 perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta
                 kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Sala Kota Budaya”.
            2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki
                 kemampuan dalam penguasaaan dan pendayagunaan ilmu
                 pengetahuan, teknologi dan seni guna mewujudkamn inovasi
                dan   integritas   masyarakat   madani yang    berlandasakan
                Ketuhanan Yang Maha Esa.
            3) Mengembangkan seluruh kekuatan Ekonomi Daerah sebagai
                pemacu tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang
                berdaya saing tinggi, serta mendayagunakan potensi pariwisata
                dan teknologi terapan yang ramah lingkungan.
            4) Membudayakan peran dan fungsi hukum, pelaksanaan Hak
                Azasi Manusia dan Demokratisasi bagi seluruh elemen
                masyarakat utamanya para penyelenggara pemerintahan.


4.   Struktur Organisasi.
                Untuk melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan yang baik,
     struktur organisasi Pemerintah Kota Surakarta disusun terdiri dari 4
     Badan, 15 Dinas, 8 Kantor, 4 Bagian, dan 5 Kecamatan.
                                           Walikota
                                                                                        DPRD
                                        Wakil Walikota

                                                                          Sekretariat Daerah



1)   Dinas      Pekerjaan    1)   Badan                1)   Kantor
     Umum                         Pengawas                  Satuan Polisi
2)   Dinas Tata Kota              Daerah                    Pamong Praja
3)   Dinas     Kebersihan    2)   Badan                2)   Kantor                    Asisten
                                                                                     Pemerintah
     dan Pertamanan               Perencana                 Kesatuan
4)   Dinas Kesehatan              an Daerah                 Bangsa     dan
5)   Dinas     Pendidikan    3)   Badan                     Perlindungan
                                                                                        Asisten
     Pemuda dan Olah              Kepegawai                 Masyarakat
                                                                                      Administrasi
     Raga                         an Daerah            3)   Kantor Arsip
6)   Dinas Pertanian         4) Badan                       dan
7)   Dinas Lalu Lintas            Informasi                 Perpustakaan
     Angkutan Jalan               dan                       Daerah
8)   Dinas Perindustrian          Komunika             4)   Kantor
     Perdagangan       dan        si                        Keuangan
     Penanaman Modal                                        Daerah
9)   Dinas Koperasi dan                                5)   Kantor
                                                                                               Sekretariat
     Usaha           Kecil                                  Pemadam                              DPRD
     Menengah                                               Kebakaran
10) Dinas Tenaga Kerja                                 6)   Kantor
11) Dinias     Pendapatan                                   Lingkungan
     Daerah                                                 Hidup
12) Dinas      Pariwisata                              7)   Kantor
     Seni dan Budaya                                        Pengelolaan
13) Dinas                                                   Aset Daerah
     Kependudukan dan                                  8) Kantor
     Catatan Sipil                                          Pengelolaan
14) Dinas Kesejahteraan                                     Pedagang
     Rakyat,
     Pemberdayaan
     Perempuan         dan                 Kecamatan
     Keluarga Berencana
15) Dinas Pengelolaan
     Pasar                                 Kelurahan


                                           Gambar 2
           Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta
     (Sumber : Lampiran 1 Perda No 6 Tahun 2001 ttg Susunan Organisasi
              dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta)
B. HARMONISASI ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
      MENGENAI BARANG MILIK DAERAH DENGAN PERATURAN
           PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI TANAH.


 1.   HARMONISASI PERUNDANG-UNDANGAN.
       a. Harmonisasi Vertikal Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas
          Tanah.
                     Harmonisasi vertikal merupakan kesesuaian antara
          peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hubungannya dan
          peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasarnya. Harmonisasi
          vertikal dapat bersifat formal yaitu kesesuaian derajat pengaturan
          maupun bersifat material yaitu isi peraturan sebagaimana yang
          dimaksud dengan peraturan yang menjadi dasarnya. Misalnya antara
          Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang
          Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria
          (Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)) dengan Peraturan
          Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Hak Guna Usaha, Hak
          Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah). Dalam hal tersebut di atas
          dapat di analisis apakah isi dari peraturan tersebut secara material
          mengandung penjabaran atas obyek pengaturan sebagaimana
          dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).


            1) Harmonisasi vertikal tentang pengaturan hak-hak atas tanah.
                           Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),
               hak milik atas tanah merupakan hak utama (primer). Hal
               tersebut dikarenakan hak milik sebagai hak yang asli. Hak
               milik telah diatur dalam Pasal 16 juncto Pasal 20 Undang-
               Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak milik tersebut
               dinyatakan sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuh
               yang dapat dimiliki orang serta dapat beralih dan dialihkan
               dengan mengingat fungsi sosial.
               Saat ini telah terjadi perkembangan hak milik atas
   tanah sesuai dengan sifat penggunaan tanah yaitu tanah
   pekarangan, tanah tegalan, dan tanah pertanian. Undang-
   Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam kenyataannya belum
   mengakomodasikan pengaturan mengenai penggunaan hak
   atas tanah tersebut khususnya adalah dalam hal pembatasan
   luas maksimum dan minimum hak milik atas tanah
   pekarangan, pembatasan minimum hak milik atas tanah
   tegalan dan tanah pertanian. Demikian pula 1 (satu) persoalan
   dapat dikemukakan apakah perlu diberikan batasan waktu bagi
   pemegang hak milik atas tanah. Dalam Pasal 50 Undang-
   Undang Pokok Agraria (UUPA), ditegaskan bahwa akan diatur
   lebih lanjut suatu undang-undang hak milik. Namun demikian,
   sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan perundang-
   undangannya.


2) Harmonisasi vertikal pengaturan hak-hak atas tanah lainnya.
               Dalam kenyataannya kebutuhan atas tanah yang
   meningkat dibatasi dengan luas tanah telah mendorong
   digunakannya fungsi tanah secara multi komplek. Atas dasar
   itu telah berkembang hak guna ruang bawah tanah untuk
   kepentingan penghidupan dan hasil-hasilnya. Demikian pula
   penguasaan atas tanah oleh seseorang atau masyarakat
   menyangkut segi-segi yang bersifat strategis seperti hak pakai.
   Perkembangan tuntutan jaman dan sifat-sifat strategis dari
   jenis penguasaan tanah tertentu telah mengundang persoalan
   mengenai bagaimana pengaturannya. Dalam hal ini Undang-
   Undang Pokok Agraria (UUPA) belum mengakomodir aturan-
   aturan tersebut.
3) Pengaturan hubungan-hubungan hukum kaitannya dengan
   tanah.
                Setelah 1 (satu) tujuan dari Undang-Undang Pokok
   Agraria (UUPA) adalah terciptanya pemerataan dalam
   kesejahteraan dengan memanfaatkan fungsi tanah bagi
   kehidupannya. Pengertian tersebut semakin penting berkaitan
   dengan fungsi tanah pertanian dimana sebagian besar warga
   bangsa hidup sebagai petani. Dalam Undang-Undang Pokok
   Agraria (UUPA) diatur beberapa ketentuan yang bertujuan
   menciptakan dan melindungi kesejahteraan ekonomi petani.
   Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
   memberikan jaminan kepastian perolehan tanah garapan dan
   jaminan sosial bagi buruh tani. Perlindungan juga diberikan
   dalam hal ekonomi pertanian yaitu dengan mengatur lembaga
   gadai dan lembaga bagi hasil tanah pertanian dengan maksud
   bahwa pada masa yang akan datang kedua lembaga tersebut
   akan di hapus apabila lembaga ekonomi kerakyatan yang
   bersifat adil.


                Negara    melalui    pemerintah    juga    akan
   mengusahakan penghilangan penguasaan hajat hidup orang
   melalui penguasaan tanah yang melampaui batas sebagaimana
   diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pokok Agraria
   (UUPA). Ketentuan-ketentuan tersebut di atas sampai dengan
   saat ini belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-
   undangan.


                Delegasi wewenang sebagai percepatan pencapaian
   tugas dan tujuan negara dalam mengatur penguasaan hak atas
   tanah tampak tidak jelas kriterianya. Dalam Undang-Undang
   Pokok Agraria (UUPA) delegasi wewenang diberikan kepada
        Pemerintah Daerah sepanjang dibutuhkan (sesuai dengan
        kemampuan dan kondisi daerah). Berdasarkan undang-Undang
        Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan
        pertanahan menjadi urusan pemerintah daerah. Namun
        demikian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun
        2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka semua
        kewenangan yang berkaitan dengan pertanahan diberikan
        kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).


                   Dari deskrepsi di atas, dapat dikemukakan bahwa
        harmonisasi vertikal dalam beberapa hak atas tanah dan
        hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan tanah
        tidak tercapai baik secara formal maupun material dikarenakan
        tidak adanya peraturan hukum yang di buat untuk itu.
        Disamping itu terdapat pula peraturan yang secara formal
        maupun material tidak harmonis dengan peraturan diatasnya.


b. Harmonisasi Horizontal Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas
   Tanah.
              Harmonisasi horizontal merupakan kesesuaian antara
   peraturan-peraturan yang derajatnya sama, misalnya antara Undang-
   Undang dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah dengan
   Peraturan Pemerintah. Harmonisasi pertama yang akan di angkat
   adalah antara Undang-Undang dengan Undang-Undang yaitu antara
   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
   Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
   tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang
   Berkaitan dengan Tanah. Dalam Pasal yang mengatur mengenai hak
   milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan diatur mengenai
   pembebanan dengan hak tanggungan terhadap ketiga hak atas tanah
tersebut yaitu dalam Pasal 25 untuk hak milik, Pasal 33 untuk hak
guna usaha dan Pasal 39 untuk hak guna bangunan.


           Jika dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
hanya diatur bahwa yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak
milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, maka dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 dikatakan bahwa tidak hanya ketiga
hak atas tanah tersebut yang dapat dibebani dengan hak tanggungan.
Dalam Bab II mengenai Objek hak Tanggungan Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 disebutkan bahwa hak atas
tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah:
  1) Hak milik,
  2) Hak guna usaha, dan
  3) Hak guna bangunan.
Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan pula selain hak-hak atas tanah
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut maka hak pakai
atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib di
daftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga
dibebani hak tanggungan.


           Diaturnya hak pakai atas tanah negara yang dapat
dibebani dengan hak tanggungan, mempunyai pertimbangan
sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 5
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Dalam Penjelasan umum
tersebut diterangkan bahwa hak pakai dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) tidak ditunjuk sebagai objek hak tanggungan
karena pada waktu itu tidak termasuk hak-hak atas tanah yang wajib
di daftar dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat publisitas
untuk dapat dijadikan jaminan utang. Dalam perkembangannya hak
pakai pun harus didaftarkan yaitu hak pakai yang diberikan atas
tanah negara. Sebagian dari hak pakai yang didaftar tersebut
menurut sifat dan kenyataannya dapat dipindahtangankan, yaitu
yang diberikan kepada orang perorangan dan badan-badan hukum
perdata. Selanjutnya dikatakan selain untuk mewujudkan unifikasi
hukum tanah nasional, dengan ditunjuknya hak pakai sebagai besar
terdiri atas golongan ekonomi lemah yang tidak berkemampuan
untuk mempunyai tanah dengan hak milik atau hak guna bangunan,
menjadi terbuka kemungkinannya untuk memperoleh kredit yang
diperlukannya, dengan menggunakan tanah yang dipunyainya
sebagai jaminan.


           Masyarakat      golongan      ekonomi     lemah      pada
kenyataannya sulit untuk mempunyai tanah dengan hak milik atau
hak guna bangunan dikarenakan faktor ekonomi. Namun demikian
hal tersebut secara otomatis tidak menggolongkan mereka sebagai
pemegang hak pakai. Oleh karena adanya ketidakmampuan mereka
tersebut, maka mereka diberi hak pakai. Perbedaan pengaturan hak
pakai sebagai objek hak tanggungan dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
menunjukkan adanya ketidakharmonisan horizontal antara Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996.


           Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
dengan Tanah, terdapat ketidakharmonisan mengenai lahirnya hak
tanggungan. Dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang nomor 14
Tahun 1996 disebutkan bahwa hak tanggungan lahir pada hari
tanggal buku tanah hak tanggungan. Dengan dibuatnya buku tanah
hak tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan hak tanggungan
tersebut mengikat pihak ketiga. Disisi lain, dalam penjelasan Pasal 8
ayat (2) Undang-Undang nomor 14 Tahun 1996 disebutkan bahwa
lahirnya hak tanggungan adalah pada saat didaftarkannya hak
tanggungan tersebut. Lahirnya hak tanggungan merupakan hal yang
subtansial jika dihubungkan dengan sejak kapan timbulnya hak
preferen bagi pemegang hak tanggungan.


            Implementasi asas peraturan perundang-undangan dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) juga nampak tidak
sepenuhnya    dianut    dalam    pelaksanaan   delegasi   wewenang
pengaturan tentang hak pengelolaan asas tanah. Dari peraturan yang
ada nampak bahwa pengertian hak pengelolaan dipahami secara
berbeda antara maksud dan pelaksanaannya. Hal itu nampak dalam
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang menurut Boedi
Harsono merupakan pemberian hak atas tanah yang berasal dari
tanah negara untuk diberikan kepada badan tertentu guna
pelaksanaan tugasnya. Menurut peraturan yang ada hak pengelolaan
atas tanah ini tidak dijelaskan siapakah subyek yang dapat
memperolehnya? Demikian pula sifat dari hak pengelolaan tersebut
apakah bersifat privat atau publik.


            Wewenang yang timbul dari hak pengelolaan tersebut
bersifat   publik karena merupakan bagian dari pelaksanaan
kekuasaan negara atas tanah. Namun demikian dalam Undang-
Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
hak pengelolaan tersebut merupakan objek hak yang dapat dialihkan
dan dapat diberikan kepada kalangan swasta sehingga menjadi objek
pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Dengan demikian, tampak bahwa harmonisasi peraturan secara
horizontal juga tidak terwujud dalam beberapa peraturan tersebut di
atas.
c. Harmonisasi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terhadap
  Peraturan Perundang-undangan dibidang Penetapan dan Penggunaan
  Hak Atas Tanah yang Ideal.


             Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa hukum
  mengatur sendiri pembentukannya karena suatu norma hukum
  menentukan cara bagaimana norma hukum yang lain mengatur serta
  menentukan isinya. Untuk sampai pada penjabaran norma yang
  sesuai dengan norma yang diatasnya harus ditentukan pula oleh
  norma lain yang mengatur tata cara penetapan norma. Penjelasan ini
  dapat digambarkan dalam bentuk piramida sistem hubungan
  penormaan. Sebagai konsekuensinya, suatu norma yang lebih tinggi
  akan mengikat norma yang lebih rendah. Pengikatan norma yang
  lebih rendah dilakukan baik dalam proses penciptaan maupun materi
  muatannya. Dalam konsepsi hukum tanah di Indonesia, penormaan
  atas penetapan dan penggunaan hak atas tanah menampakkan
  bentuknya dalam penjabaran asas-asas hukum yang bersumber pada
  Pancasila. Dengan demikian Pancasila mengandung asas hukum
  dasar yang terjabarkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
  sebagai asas hukum umum. Implementasi lebih lanjut dari asas
  hukum umum tersebut berupa asas hukum yang khas yang mengatur
  bidang hubungan antara manusia dengan tanah.


             Beberapa asas yang menonjol dalam hubungan dengan
  tanah adalah kewenangan negara dalam merencanakan, mengatur
  dan menyediakan tanah. Demikian pula asas fungsi sosial yang
  terjabarkan dalam sub asas manfaat, memelihara, menjaga
  keseimbangan, kepantasan dalam berhubungan, menolong yang
  lemah dan mengutamakan kepentingan umum. Asas-asas tersebut
  diimplementasikan dalam norma-norma hukum baik yang bersifat
  privat maupun publik (bersegi satu dan bersegi banyak).
           Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), asas-
asas yang menonjol tersebut di atas bermuara pada faktor
penggunaan tanah sebagai tolok ukur pencapaian implementasi dari
asas-asas tersebut. Penormaan asas tersebut di atas dilakukan dalam
satu peraturan perundang-undangan yang di dalamnya tidak saja
memuat aspek formal dan material suatu idealitas peraturan namun
juga unsur-unsur pemahaman yang jelas tentang arti, maksud yang
dikandung dalam peraturan tersebut. Saat ini implementasi asas
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) lebih ditonjolkan
pada asas yang berkaitan dengan penetapan hak atas tanah, belum
menyangkut    pada   aspek   penggunaan    tanah.   Hal demikian
menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hak atas tanah dan
kewajiban yang harus diemban dari perolehan hak tersebut.


           Kedepan harus dibuat undang-undang yang mendasarkan
pada hubungan tunggal antara hak atas tanah dan kewajiban dari
perolehan hak tersebut sehingga pada setiap pemilik hak atas tanah
akan segera mengetahui apakah kewajiban sebagaimana tercantum
dalam asas-asas tersebut di atas. Untuk membantu pelaksanaan
kesatuan konsep hak atas tanah dan kewajiban atas tanah maka
ditekankan pada 2 (dua) hak dasar yaitu hak milik dan hak pakai
dimana hak pakai disesuaikan dengan rencana peruntukan,
kebutuhan serta perkembangan masyarakat dimasa yang akan
datang. Konsepsi pengaturan yang demikian itu menuntut adanya
koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan
setempat guna memberikan landasan pengaturan yang sama yang
akan dipergunakan sebagai dasar pengaturan tentang kewajiban
pemilik hak atas tanah, apapun nama haknya. Secara konkrit dapat
dicontohkan sebagai usaha mengarahkan pemanfaatan tanah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yaitu mencantumkan hak dan
kewajiban dalam setiap sertifikat tanah sebagai tanda bukti hak
beserta sanksi dan perlindungannya.


           Salah 1 (satu) politik agraria yang menonjol adalah
usaha untuk menjadikan tanah mempunyai fungsi pemerataan dalam
menunjang kehidupan. Dalam kenyataannya rencana tata ruang
sering dibuat daerah-daerah pertumbuhan yang memusat sehingga
mendorong naiknya nilai tanah. Keadaan demikian secara sadar
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengenakan pajak
tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
sebagai sumber pendapatan daerah yang diharapkan. Kecenderungan
ini secara sistematis akan mengurangi pemerataan tanah dan
penyamaan nilai ekonomi tanah dengan menciptakan tanah sebagai
ajang spekulasi dan barang perdagangan. Sampai saat ini belum ada
politik pemerintah untuk mengendalikan pengenaan pajak tanah
yang akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan rakyat.
C. ASET PEMERINTAH KOTA (PEMKOT) SURAKARTA YANG
  BERUPA HAK PAKAI (HP) NOMOR 11 SILIR DI KELURAHAN
SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON DAPAT DILEPASKAN
                         KEPADA MASYARAKAT.


1. Sejarah Tanah Silir
     a. Pada saat Pemerintahan Walikotamadya Surakarta Bapak Oetomo
         Ramelan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Praja Surakarta Nomor
         10 Tahun 1953 tentang Pelarangan Prostitusi. Namun walaupun di
         larang ternyata masih tersebar dimana-mana, sehingga untuk
         mengeliminir penyebaran prostitusi tersebut diterbitkan Surat
         Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta
         Nomor 36/I/Kep/1961 tentang Penunjukan Kampung Silir di
         Kelurahan Semanggi, dan setelah 5 (lima) tahun menempeti
         Pemerintah berjanji akan memberikan sertifikat.


     b. Pada saat Pemerintahan Walikotamadya Surakarta Bapak Soemari
         Wongsopawiro dikarenakan prostitusi makin merajalela, maka
         ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
         Surakarta Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberantasan Tuna susila
         di Kotamadya Dati II Surakarta.


     c. Pada saat Pemerintahan Walikotamadya Surakarta Bapak R.
         Hartomo sebagai tindak lanjur dari Peraturan Daerah Kotamadya
         Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 462/165/I/1985 tentang
         Penunjukan Kewenangan Pengelolaan Tempat Resosialisasi Silir
         dengan pertimbangan agar para Wanita Tuna Susila (WTS)
         mendapatkan bimbingan dan pendidikan rohaniah, jasmaniah, dan
         ketrampilan serta usaha-usaha lain untuk mengembalikan mereka
         kehidupan normal di masyarakat. Pada tahun 1993 Pemerintah Kota
         (Pemkot) menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
   II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata
   Ruang Kota dimana kawasan Silir merupakan kawasan tempat
   hunian atau pemukiman.


d. Pada saat Pemerintahan Walikotamadya Surakarta Bapak Imam
   Soetopo dengan mempertimbangkan usulan DPRD Kodya Dati II
   Surakarta dan Surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang
   Surakarta Nomor 90/DP/MUI/XII/1997, tempat Resosialisasi Silir di
   tutup dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikotamadya Dati II
   Surakarta Nomor 462.3/094/1/1998 tentang Penutupan Kampung
   Silir.


   Sebagai konsekwensi dari penutupan tersebut, maka kampong Silir
   yang sudah bertahun-tahun sebagai tempat resosialisasi perlu diubah
   citranya sebagai suatu areal perkampungan layak huni dan sehat.
   Untuk itu diperlukan adanya kepastian hukum dalam menempati
   tanah sebagai tempat tinggal. Pada saat ini tanah atau bangunan
   yang ditempati memiliki status yang berbeda-beda, sebagian besar
   berada di atas tanah negara, tanah persil, dan tanah Hak Pakai
   Nomor 11 atas nama Pemerintah Kota Surakarta seluas +2250 meter
   persegi yang dihuni oleh 9 (sembilan) Kepala Keluarga.


   Dikarenakan posisi dan letak Hak Pakai Nomor 11 berada diantara
   tanah negara dan tanah persil yang telah dihuni oleh warga, serta
   kondisi riil Hak Pakai Nomor 11 sudah tidak sesuai lagi dengan
   peruntukan dan secara rasional sulit untuk dimanfaatkan kembali,
   maka dengan mempertimbangkan uraian di atas perlu dilakukan
   pemindahtanganan.
2. Hak Pakai Nomor 11 Silir di Lepas
              Hak Pakai 11 merupakan tanah Pemerintah Kota (Pemkot)
   yang statusnya adalah Hak Pakai Nomor 11 yang terletak di RT.01/RW.07
   Semanggi Pasar Kliwon. Tadinya direncanakan untuk pembangunan
   Islamic Resources Center (IRC). Lahan sekitar 2.250 meter persegi yang
   ditawarkan untuk mendirikan Islamic Resources Center (IRC) itu, dahulu
   terdapat bangunan gedung serbaguna selama Silir masih aktif sebagai
   tempat resosialisasi. Namun sejak resos itu ditutup pada tahun 1998,
   bangunan dan lahan tidak terpakai serta akhirnya tidak terpelihara. Lokasi
   yang dulunya digunakan sebagai kantor Dinas Sosial saat Silir masih
   digunakan untuk prostitusi dan sebagian lahan ada yang difungsikan
   warga sebagai permukiman.


              Sejak semula, lahan itu diperuntukkan sebagai sarana
   beribadah, yakni dengan membangun masjid. Rencana Majelis Ulama
   Indonesia (MUI) Kota Surakarta membangun masjid di lahan kawasan
   Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat (PPEU) di Semanggi, Kecamatan
   Pasar kliwon, tak bisa diwujudkan. Sebab, tanah yang diberikan
   Pemerintah Kota dengan sertifikat hak pakai nomor 11 seluas 2.250 meter
   persegi itu sudah dipadati hunian liar yang tersisa hanya sekitar 10 meter
   persegi.


3. Alasan mendasar bagi Pemerintah Kota Surakarta melepas atau
   pemindahtanganan dalam bentuk hibah adalah untuk kepentingan
   kemanusiaan dikaitkan kondisi yang mendasar dan fakta fisik dan hukum
   yang ada yakni:
     a. Tidak digunakan lagi dalam tugas pokok dan fungsi dan
         penyelenggaraan Pemerintahan sehubungan ditutupnya Resos Silir.


     b. Hak pakai diberikan sepanjang dimanfaatkan untuk kepentingan
         penyelenggaraan Pemerintahan.
    c. Penguasaan oleh warga untuk hunian atau pemukiman yang
        penempatannya oleh Pemerintah sebagai Resos Silir, menjadi 1
        (satu) kesatuan dengan tanah negara dan persil.


4. Panitia Khusus (Pansus) Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
   menolak Permohonan Persetujuan Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 11
   Atas Nama Pemerintah Kota Surakarta dengan bentuk hibah.


              Dalam    rangka    pembahasan      Permohonan   Persetujuan
   Pelepasan Tanah Hak Pakai Nomor 11 Atas Nama Pemerintah Kota
   Surakarta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terkait
   dengan permohonan pemindahtanganan tanah Hak Pakai Nomor 11 dalam
   bentuk hibah, tidak bisa dilaksanakan karena tidak dapat memenuhi
   ketentuan dan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
   yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 juncto Peraturan
   Pemerintah 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
   (Permendagri) 17 Tahun 2007. Sehingga apabila dilakukan akan
   melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.


              Jika Tanah Hak Pakai Nomor 11 Atas Nama Pemerintah Kota
   Surakarta akan dilepaskan atau dipindahtangankan, maka cara yang
   dimungkinkan untuk dilaksanakan adalah pemindahtanganan dengan cara
   tukar menukar (Ruilslag) atau jual-beli sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.


5. Dasar Hukum
    a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
        Daerah–Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,
        Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
        (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950).
b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
   Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 2043).


c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).


d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
   kedudukan majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
   Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyar
   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
   92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310).


e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).


f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
   5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
   sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
   Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
   Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
   menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
   Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
   Indonesia Nomor 4844).
g. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah 38
     Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang
     Milik Daerah.


h. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 17 Tahun 2007
     tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
     Daerah.


i.   Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang
     Daerah.


j.   Keputusan Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
     Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
     Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta (Berita
     Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 1) sebagaimana telah
     diubah dengan Peraturan Dewam Perwakilan Rakyat Daerah
     (DPRD) Kota Surakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perubahan
     Atas Keputusan Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
     Surakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
     Dewam Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta.
                                     BAB IV
                                   PENUTUP


                               A. KESIMPULAN
            Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh
Penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
   1.   Baik secara vertikal maupun horizontal terdapat ketidakharmonisan antara
        peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya.
   2.   Pemerintah Kota Surakarta telah mengajukan Permohonan Pelepasan hak
        pakai nomor 11 dalam bentuk hibah, tapi permohonan tersebut ditolak
        oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD karena tidak dapat memenuhi
        ketentuan dan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
        yang berlaku.


                                   B. SARAN
            Dari hasil penelitian ini maka Penulis memberikan saran sebagai
berikut :
   1.   Perlu upaya moratorium penyusunan berbagai peraturan perundang-
        undangan terkait pertanahan dan/atau agrarian, untuk selanjutnya
        melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah
        ada, dengan menggunakan prinsip-prinsip pembaruan agrarian sebagai
        para meter pengujiannya, yang bermuara pada prinsip demokratis, prinsip
        keadilan, dan prinsip berkelanjutan.
   2.   Tanah Hak Pakai Nomor 11 Atas Nama Pemerintah Kota Surakarta
        dilepaskan atau dipindahtangankan dengan cara tukar menukar (Ruilslag)
        atau jual-beli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                          DAFTAR PUSTAKA


Buku
  Amiruddin, dkk. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja
            Grafindo Persada.

  Boedi Harsono. 2003. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan
            Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta
            : Djmbatan.

  Ida Nurlinda. 2009. Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum.
             Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

  Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Pernada Media
           Group.

  Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.

  Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Pres.

  Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta
           : Liberty.

  Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. 1993. Bab-bab Tentang Penemuan
           Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

  Winahyu Erwiningsih. 2009. Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Yogyakarta
           : Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program
           Pascasarjana.

Undang-Undang
  Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
           Agraria.

  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah
           Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
   Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 juncto Peraturan Pemerintah
              Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
              atau Daerah.

   Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
             Pengelolaan Barang Milik Daerah.

   Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

Internet
   http://www.kompas.com (diakses pada tanggal 20 September 2009 Pukul
             16:30)

   http://www.solopos.com (diakses pada tanggal 20 September 2009 Pukul
             16:30)

				
DOCUMENT INFO
Description: KAJIAN YURIDIS PELEPASAN ASET PEMERINTAH KOTA SURAKARTA YANG BERUPA TANAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAHARUAN AGRARIA NASIONAL (STUDI KASUS PELEPASAN HAK PAKAI NOMOR 11 SILIR DI KELURAHAN SEMANGGI KECAMATAN PASAR KLIWON) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : ARTI CERIA E1105044 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2010