ARAH, STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN 2005 by ffu14730

VIEWS: 1,360 PAGES: 64

									               ARAH, STRATEGI DAN PROGRAM
             PEMBANGUNAN PERTANIAN 2005 - 2009

                            RINGKASAN EKSEKUTIF

1.   Dokumen ini berisikan pemikiran awal mengenai visi, misi, strategi dan program
     pembangunan Pertanian yang dapat digunakan sebagai salah satu rujukan
     dalam penyusunan Rencana Pembangunan Pertanian 2005-2009. Program
     lima tahunan (2005-2009) disusun berdasarkan kinerja sektor Pertanian dalam
     lima tahun terakhir, serta analisis dinamika lingkungan strategis dalam
     perspektif visi pembangunan jangka panjang (2005-2025). Dokumen ini
     hendaklah dipandang sebagai draft awal yang masih harus dilengkapi dan
     disempurnakan lebih lanjut.

Kinerja Pembangunan Pertanian 2000-2003
2.   Selama periode 2000-2003, sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan dan
     perikanan) diterpa dua gejolak eksternal beruntun dan luar biasa, yaitu : (a)
     anomali iklim El-Nino (1997-1998) dan yang berulang dalam tenggang waktu
     singkat (2001); dan (b) krisis multidimensi ekonomi-sosial dan politik yang
     berkepanjangan (1997-1999). Kedua kondisi abnormal tersebut tidak saja
     membuat kinerja sektor pertanian pada tahun 2000-2003 menjadi terpuruk,
     tetapi juga menciptakan pesimisme dan resiko ketidakpastian berusaha
     sehingga sektor pertanian berada dalam ancaman stagnasi berkelanjutan.

3.   Berdasarkan PDB riil, sektor pertanian telah pulih ke level sebelum krisis sejak
     tahun 1999, empat tahun lebih cepat dari perekonomian agregat yang baru
     pulih pada tahun 2003. subsektor tanaman pangan pulih pada tahun 1999,
     subsektor perkebunan tidak pernah mengalami kontraksi, sementara subsektor
     peternakan pulih pada tahun 2002. Tidak saja pulih, rata-rata laju pertumbuhan
     subsektor tanaman pangan dan perkebunan juga telah jauh lebih tinggi
     daripada periode sebelum krisis. Laju pertumbuhan tahunan subsektor
     perkebunan meningkat dari 4,30 persen sebelum krisis, menjadi 5,02 persen
     pada periode tahun 2000-2003, sementara laju pertumbuhan subsektor
     peternakan masih belum pulih ke level sebelum krisis.

4.   Dibanding sebelum krisis, selama periode 2000-2003, hampir semua produksi
     komoditas pertanian mengalami peningkatan, insiden kemiskinan di wilayah
     pedesaan menurun konsisten, kesejahteraan petani meningkat, ketahanan
     pangan makin mantap, kesempatan kerja di sektor pertanian meningkat, dan



                                        497
     sumbangan sektor pertanian terhadap penerimaan devisa bertambah. Sektor
     pertanian telah berhasil berbalik dari ancaman kontraksi berkelanjutan (1997-
     1999), melepaskan diri dari perangkap “spiral pertumbuhan rendah” (1999-
     2002), dan sejak tahun 2003 telah berada pada fase percepatan pertumbuhan
     menuju pertumbuhan berkelanjutan.

Arah, Strategi dan Program Pembangunan Pertanian 2005-2009
5.   Relatif cepat pulihnya sektor pertanian semakin memberikan rasa optimisme
     bahwa sektor pertanian akan mampu menjalankan lima peran vitalnya, yaitu :
     (a) sumber pendapatan dan kesempatan kerja bagi penduduk pedesaan, (b)
     penghasil pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang
     jumlahnya terus bertambah, (c) pemacu proses industrialisasi, (d) penyumbang
     devisa negara, dan (e) pasar bagi produk dan jasa sektor non pertanian. Untuk
     mengoptimalkan peran vital tersebut, maka arah dan strategi pembangunan
     pertanian disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis
     yang melingkupinya. Pengaruh lingkungan strategis internasional, antara lain :
     (a) liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan internasional; (b)
     perubahan sistem dan manajemen produksi; (c) perhatian pada perwujudan
     ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (Millenium Development
     Goals); dan (d) kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan teknologi
     tinggi. Sementara itu, pengaruh lingkungan strategis nasional antara lain : (a)
     penduduk dan pola permintaan pangan dan bahan baku; (b) kelangkaan dan
     degradasi kualitas SDA (lahan, air); (c) karakteristik pertanian dan pedesaan
     Indonesia; (d) manajemen pembangunan : otonomi daerah dan partisipasi
     masyarakat; dan (e) perkembangan IPTEK Nasional.

6.   Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk
     meningkatkan pendapatan petani, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan
     kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan
     ekonomi wilayah. Pemerintah melaksanakan perannya sebagai stimulator dan
     fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani
     agar    memberikan      manfaat     bagi   peningkatan     pendapatan      dan
     kesejahteraannya. Untuk dapat mewujudkan peran tersebut, maka visi
     pembangunan pertanian tahun 2005-2009 adalah “upaya mengangkat harkat
     derajat, kemampuan dan kesejahteraan petani dengan mewujudkan
     sektor pertanian yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing dan
     menjadi landasan kokoh pembangunan ekonomi nasional”. Sementara itu,
     misinya antara lain : (a) mengembangkan dan memfasilitasi organisasi petani


                                       498
     untuk meningkatkan posisi tawar petani, (b) meningkatkan pendapatan dan
     kesejahteraan petani, kesempatan kerja produktif dan memposisikan petani
     sebagai subyek pembangunan pertanian, (c) mengoptimalkan peran sektor
     pertanian sebagai penyedia bahan pangan dan          bahan baku industri, (d)
     membangun sarana dan prasarana pertanian, termasuk lembaga pembiayaan
     pertanian, dan (e) melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk
     mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

7.   Sasaran pembangunan pertanian selama kurun waktu lima tahun ke depan
     (2005-2009) dengan asumsi ekonomi nasional tumbuh 6 persen per tahun,
     antara lain : (a) Produk Domestik Bruto sektor pertanian berdasarkan harga
     berlaku ditargetkan akan tumbuh sekitar 4,37 persen per tahun, (b) investasi di
     bidang pertanian ditargetkan meningkat 5,20 persen per tahun, (c) penyerapan
     tenaga kerja sektor pertanian ditargetkan hanya sekitar 0,91 persen per tahun,
     (d) pendapatan petani per kapita per tahun ditargetkan akan meningkat 3,37
     persen per tahun, sehingga pada tahun 2009 akan mencapai Rp. 7,7 juta, (e)
     jumlah penduduk miskin ditargetkan akan menurun sekitar 5,77 persen per
     tahun, sehingga pada tahun 2009 jumlah penduduk miskin di pedesaan
     diperkirakan hanya sebesar 6,52 persen, dan (f) produksi tanaman pangan
     ditargetkan meningkat sekitar 0,68-6,71 persen per tahun, tanaman hortikultura
     sayuran dan buah-buahan ditargetkan meningkat di atas 3 dan 2 persen per
     tahun, tanaman perkebunan ditargetkan meningkat sekitar 2,0-8,0 persen per
     tahun, dan komoditas peternakan ditargetkan meningkat sekitar 1,5-9,0 persen
     per tahun.

8.   Sesuai dengan Visi, Misi dan Sasaran, maka Program Pembangunan Pertanian
     lima tahun ke depan, dirumuskan dalam dua program utama, yaitu Program
     Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

9.   Program pengembangan agribisnis dilaksanakan dengan memposisikan para
     pelaku usaha di sektor pertanian sebagai aktor utama pembangunan pertanian,
     sedangkan pemerintah sebagai fasilitator untuk menciptakan kondisi kondusif
     bagi berkembangnya investasi dan bisnis di sektor pertanian. Tujuan program
     ini adalah mendorong berkembangnya usaha pertanian dari sub sistem hulu
     hingga hilir dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan produk
     pertanian dan industri pertanian primer yang berdaya saing, sehingga
     menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan petani, penciptaan
     lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional.



                                       499
10. Sasaran Program Pengembangan Agribisnis adalah : (a) meningkatnya
    produktivitas, kualitas dan produksi komoditas pertanian yang dapat dipasarkan
    sebagai bahan baku industri pengolahan maupun ekspor; (b) meningkatnya
    volume dan penerimaan ekspor, serta meningkatnya produk-produk substitusi
    impor; (c) meningkatnya kesempatan kerja produktif di pedesaan pada on farm
    dan off farm yang memberikan imbalan (return to factor) yang layak; (d)
    berkembangnya berbagai kegiatan usaha berbasis pertanian dengan wawasan
    agribisnis yang mampu memberikan keuntungan yang wajar; (e) meningkatnya
    partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis
    dan memajukan perekonomian pedesaan; dan (f) terpeliharanya produktivitas
    sumberdaya    alam,   berkembangnya      usaha   pertanian   konservasi,    dan
    terjaganya kualitas lingkungan hidup.

11. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, pengembangan agribisnis
    komoditas akan difokuskan pada komoditas strategis, mempunyai prospek
    untuk dikembangkan berdasarkan basis sumberdaya yang dimiliki dan
    mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Untuk dapat mewujudkan program
    pengembangan komoditas pertanian tersebut, perlu adanya dukungan antara
    lain: (a) pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha
    agribisnis; (b) pengembangan kelembagaan pelayanan penunjang agribisnis;
    (c) penciptaan dan percepatan penerapan inovasi teknologi agribisnis spesifik
    lokasi; (d) Pendayagunaan secara optimal dan perlindungan sumberdaya
    hayati; dan (e) pengembangan sistem informasi dan jaringan kerja agribisnis.

12. Program      peningkatan     ketahanan     pangan      dimaksudkan         untuk
    mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem
    ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat.
    Tujuan dari program ini adalah: (i) menciptakan iklim yang kondusif bagi
    berfungsinya sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan, (ii)
    mendorong peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu dan
    keragaman, (iii) mendorong penganekaragaman produksi/ketersediaan pangan
    dan konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang berbasis sumberdaya
    lokal, dan (iv) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menangani
    kerawanan dan permasalahan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan.

13. Sasaran yang ingin dicapai dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan
    adalah: (a) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional dan rumah tangga
    yang cukup untuk hidup sehat dan produktif; (b) berkembangnya konsumsi



                                       500
     pangan     beragam,    bergizi,   berimbang,    seiring   dengan    menurunnya
     ketergantungan pada pangan pokok beras; dan (c) meningkatnya kemampuan
     masyarakat, aparat dan pemerintah dalam mengantisipasi masalah kerawanan
     pangan. Dari tujuan dan sasaran tersebut, program ketahanan pangan
     dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa sub program utama, yaitu : (a) Sub
     program peningkatan ketersediaan pangan; (b) Sub program distribusi pangan;
     (c) Sub program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan; dan (d) Sub
     program stabilisasi produksi dan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

14. Sejalan dengan Program Pembangunan Pertanian 2005-2009 yang terdiri dari
     Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan
     Pangan, Kegiatan Rencana Aksi yang perlu dilaksanakan antara lain : (a)
     Peningkatan Produksi dan Produktivitas, (b) Perlindungan kepada Petani dan
     Sektor Pertanian, dan (c) Pemantapan Ketahanan Pangan.

15. Ketiga Kegiatan Rencana Aksi tersebut di atas, dijabarkan lebih lanjut ke dalam
     kegiatan-kegiatan antara lain : (a) Pengembangan sistem perbenihan, (b)
     Peningkatan ketersediaan pupuk, (c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, (d)
     Pengendalian konversi lahan dan perluasan lahan pertanian, (e) Kredit Usaha
     Agribisnis, (f)   Akselerasi Penerapan Teknologi, (g) Kebijakan Subsidi, (h)
     Kebijakan Tarif Impor, dan (i) Swasembada dan Kemandirian Pangan.



                                I. PENDAHULUAN


       Walaupun cenderung menurun, sebagai implikasi normal dari proses
transformasi struktural seiring dengan kemajuan pembangunan, peranan sektor
pertanian dalam indikator fundamental ekonomi makro, seperti pertumbuhan produk
Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja atau tingkat pengangguran, inflasi
dan neraca perdagangan masih, tetap amat besar. Peranan sektor pertanian tidak
saja berupa kontribusi langsung, tetapi juga melalui kontribusi tidak langsung melalui
dampak pengganda (multiplier) berspektrum luas; keterkaitan input-output antar
industri, konsumsi dan investasi. Sektor pertanian memiliki dampak pengganda yang
relatif lebih besar dari sektor-sektor lain dalam perekonomian, sehingga termasuk
kategori sektor kunci (key sector), yang berarti memenuhi syarat sebagai mesin
penggerak perekonomian nasional.

       Tidak saja untuk kesehatan fundamental ekonomi makro, peranan sektor
pertanian yang lebih strategis lagi ialah untuk pemantapan ketahanan pangan dan



                                         501
pengentasan penduduk dari kemiskinan, dua sasaran akhir pembangunan nasional
yang paling mendesak untuk segera diatasi saat ini maupun hingga lima tahun ke
depan. Oleh karena itulah sektor pertanian masih akan tetap menjadi andalan
perekonomian nasional.

       Krisis multi-dimensi tahun 1998-1999 telah membuktikan betapa handalnya
sektor pertanian. Sektor pertanian terbukti paling tangguh menghadapi tekanan
depresi, sehingga dapat berfungsi sebagai jangkar penopang dari ambruknya
perekonomian. Sektor pertanian juga terbukti paling cepat pulih dari terpaan krisis
sehingga berfungsi sebagai pelopor pemulihan sektor-sektor lainnya. Setelah
mengalami sedikit kontraksi pada tahun 1998, PDB telah pulih dan bahkan
melampaui level sebelum krisis pada tahun 1999. Sektor pertanian telah terlepas dari
perangkap spiral pertumbuhan rendah yang berlangsung pada periode tahun 1998-
1999, dan sejak tahun 2003 telah berada pada fase percepatan pertumbuhan
(accelerating growth) sebagai masa transisi menuju pertumbuhan berkelanjutan
(sustaining growth).

       Agenda     ke   depan,   ialah   bagaimana   mempertahankan      momentum
”accelerating growth” sektor pertanian tersebut. Hal ini amat penting karena sektor-
sektor lain, khususnya sektor industri pengolahan, masih tetap berada pada fase
pertumbuhan rendah sehingga belum dapat diandalkan sebagai kekuatan pendorong
untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan ancaman ketahanan
pangan, tiga masalah pokok pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini.
Dengan demikian, memposisikan sektor pertanian dalam strategi pembangunan
nasional 2005-2009 merupakan masalah amat mendesak dan harus segera kita
sepakati bersama-sama secara politis.

       Dokumen ini berisikan pemikiran awal mengenai visi, misi, strategi dan
program pembangunan pertanian, yang dapat digunakan sebagai salah satu rujukan
dalam penyusunan Rencana Pembangunan Pertanian 2005-2009. Program lima
tahunan (2005-2009) disusun berdasarkan kinerja sektor pertanian dalam lima tahun
terakhir serta analisis dinamika lingkungan strategis dalam perspektif visi
pembangunan jangka panjang (2005-2025). Dokumen ini hendaklah dipandang
sebagai draft awal yang masih harus dilengkapi dan disempurnakan lebih lanjut.


            II. KINERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN 2000-2003

       Kinerja pembangunan pertanian periode 2000-2003 tidak terlepas dari kondisi
pertanian   pada masa krisis multidimensi yang terjadi pada periode 1998-1999.


                                        502
Pada waktu itu telah terjadi perubahan besar, mendadak bahkan kacau balau dalam
pertanian kita. Kredit program pertanian dicabut, suku bunga kredit membumbung
tinggi sehingga terjadi kelangkaan kredit untuk sektor pertanian. Karena desakan
IMF waktu itu, subsidi pertanian (pupuk, benih, dan lain-lain) juga dicabut dan tarif
impor komoditi khususnya pertanian sebagian besar dikurangi bahkan dihapus.
Infrastruktur pertanian pedesaan khususnya irigasi banyak yang rusak karena biaya
pemeliharaan tidak ada. Penyuluh pertanian juga kacau balau, karena terlalu
mendadak didaerahkan.
       Dalam kondisi seperti itulah Kabinet Reformasi         dan kemudian Kabinet
Gorong Royong dibentuk. Tugas pertama Menteri Pertanian saat itu                 adalah
bagaimana “memadamkan kebakaran”, yakni menyelamatkan, memulihkan dan
menstabilkan kembali landasan pembangunan pertanian.
       Dengan memperhatikan kondisi dan perubahan yang terjadi pada waktu itu,
Departemen Pertanian bersama stake holder pembangunan lainnya merumuskan
dan   mengimplementasikan      paradigma       baru   pembangunan    pertanian    yakni
“pembangunan       sistem    dan       usaha    agribisnis   yang   berdaya      saing,
berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi”. Karena kondisi dan
perubahan yang ada adalah persoalan sistem, maka strategi pemulihan maupun
pembangunan kembali landasan pembangunan tidak boleh sepotong-sepotong,
melainkan harus dilakukan secara sistem, yakni sistem agribisnis.
       Paradigma baru pembangunan pertanian tersebut dalam 4 tahun terakhir ini
dimplementasikan dengan strategi dasar yakni berupa perlindungan dan promosi
agribisnis (protection and promotion agribusiness policy). Prinsip kebijakan ini adalah
pemerintah memfasilitasi dan membantu tumbuh kembangnya usaha agribisnis
khususnya petani di seluruh daerah dan sekaligus melindungi agribisnis domestik
dari praktek unfair-trade dari negara lain. Indonesia pada prinsipnya setuju dengan
semangat free trade yang diprakarsai WTO tapi harus fair trade (perdagangan yang
adil). Kalau negara lain masih melakukan perlindungan pada agribisnisnya,
Indonesia juga berhak melindungi agribisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip asas
kesetaraan WTO. Alasan Indonesia menaikkan tarif impor beberapa komoditi
agribisnis penting seperti gula dan beras selama tiga tahun terakhir adalah bagian
dari kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut telah berhasil di yakinkan kepada negara
lain dalam forum-forum multilateral.
       Instrumen kebijakan promosi pembangunan agribisnis tersebut ditempuh baik
melalui instrumen budgeter maupun non-budgeter. Instrumen budgeter dilakukan
antara lain melalui dekonsentrasi. APBN Deptan langsung di salurkan ke
kabupaten/kota dan provinsi, bantuan langsung ke kelompok tani, rehabilitasi dan


                                          503
pembangunan infrastruktur pertanian-pedesaan, bantuan barang-barang modal,
subsidi pupuk dan benih, bantuan pembinaan SDM dan penyuluhan dan lain-lain.
Sedangkan instrumen non-budgeter dilakukan antara lain melalui deregulasi pupuk,
pestisida, bibit, alat mesin pertanian, penghapusan PPn pertanian, penyediaan skim
perkreditan bersubsidi seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), asistensi pemerintah
daerah dan pelaku agribisnis, dan sebagainya.
       Setelah tiga tahun implementasi paradigma baru dan strategi dasar tersebut,
tanpa diperkirakan semula, ternyata pertanian Indonesia telah mengalami kemajuan
yang signifikan. Semula targetnya adalah “memadamkan kebakaran”, memulihkan
dan meletakkan pondasi pembangunan agribisnis, ternyata kemajuan yang dicapai
pertanian Indonesia melampaui apa yang pernah dicapai sepanjang sejarah
Republik Indonesia. Sektor pertanian telah lepas dari krisis dan saat ini sedang
menuju pada stabilitas pertumbuhan tinggi.        Ke depan pembangunan sektor
pertanian juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan sebagai bagian
dari upaya untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
nasional. Berikut ini diuraikan secara lebih rinci indikator kinerja sektor pertanian
sebagai berikut:


A. Produk Domestik Bruto

       Keragaan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan
peternakan) selama periode tahun 2000-2003 telah mengalami pemulihan menuju
pertumbuhan berkelanjutan. Selama periode tersebut, rata-rata laju pertumbuhan
tahunan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian mencapai 1,83 persen, jauh
lebih tinggi dibanding periode krisis (1998-1999) yang hanya mencapai 0,88 persen,
bahkan dibanding periode tahun 1993-1997 (sebelum krisis ekonomi) yang mencapai
1,57 persen. Subsektor tanaman bahan makanan menunjukkan kinerja yang
semakin membaik, terlihat dari laju pertumbuhannya sebesar 0,58 persen, lebih
tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan selama periode sebelum krisis ekonomi yang
hanya mencapai 0,13 persen. Hal yang sama juga terjadi pada subsektor
perkebunan yang tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dari periode sebelum
krisis yang tumbuh sebesar 4,30 persen, sedangkan subsektor peternakan walaupun
telah tumbuh positif sebesar 3,13 persen, namun masih lebih rendah dibandingkan
dengan periode sebelum krisis yang mencapai 5,01 persen.

       Setelah mengalami sedikit kontraksi (tumbuh negatif 0,74%) pada tahun
1998, PDB sektor pertanian telah pulih, melampaui level sebelum krisis, pada tahun
1999. Sebagai perbandingan, pada tahun 1998, total perekonomian mengalami


                                        504
kontraksi luar biasa, yaitu negatif 13,13 persen dan baru pulih ke level di atas
sebelum krisis pada tahun 2003. Selain jauh lebih mampu bertahan, sektor pertanian
juga mampu pulih jauh      lebih cepat dari perekonomian secara umum. Namun
demikian, pertumbuhan sektor pertanian pasca krisis masih belum sepenuhnya
stabil.

          Dengan demikian secara umum disimpulkan bahwa sektor pertanian telah
terlepas dari “perangkap spiral pertumbuhan rendah” yang berlangsung selama
periode tahun 1998 – 1999.     Sektor pertanian telah melewati fase pertumbuhan
rendah (1998 – 1999), dan kini (2003) tengah berada pada fase percepatan
pertumbuhan (accelerating growth) sebagai masa transisi menuju pertumbuhan
berkelanjutan (sustaining growth). Berdasarkan perkembangan indeks PDB terbukti
bahwa sektor pertanian mampu pulih lebih awal dibanding sektor ekonomi secara
keseluruhan. Walaupun telah pulih ke level sebelum krisis, laju pertumbuhan
subsektor perkebunan dan subsektor peternakan, yang merupakan sumber
pertumbuhan tinggi dalam sektor pertanian,    masih labil dan belum sepenuhnya
pulih. Kedua subsektor ini amat tergantung pada kondisi perekonomian nasional
maupun global.


B. Produksi Komoditas Pertanian

          Selama periode 2000-2003 kinerja komoditas pangan secara umum
mengalami perbaikan. Produksi komoditas padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, dan
ubi jalar mengalami peningkatan masing-masing 0,53; 3,38; 3,22; 2,81 dan 2,35
persen per tahun, namun rata-rata laju pertumbuhan komoditas kedelai mengalami
penurunan      sebesar 18,48 persen per tahun. Sumber pertumbuhan produksi
komoditas pangan praktis hanyalah peningkatan produktivitas, sementara luas
panen cenderung menurun untuk semua komoditas. Produktivitas padi, jagung,
kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami pertumbuhan positif
masing-masing 1,59; 4,95; 1,16; 2,34; 4,72 dan 2,76 persen per tahun, sedangkan
luas panen semua komoditas pangan tersebut mengalami penurunan masing-
masing 1,06; 1,57; 19,36; 1,36 dan 0,38 persen per tahun, kecuali kacang tanah
yang mengalami peningkatan sebesar 0,85 persen per tahun.

          Sudah sejak lama kelompok komoditas sayuran sebagai salah satu sumber
pertumbuhan tinggi sektor pertanian. Sebagai gambaran, pada tahun 1993-1997,
produksi komoditas sayuran tersebut tumbuh amat pesat dengan laju 3,70–20,46
persen per tahun. Krisis ekonomi 1998 tidak membuat produksi sayuran mengalami



                                       505
kontraksi, bahkan sebagian besar komoditas sayuran justru mengalami akselerasi
pertumbuhan produksi. Hal ini terjadi karena harga jual produk sayuran justru
membumbung pada masa krisis tersebut. Perpaduan antara penurunan harga dan
insiden anomali iklim pasca krisis telah membuat pertumbuhan produksi sayuran
anjlok dan bahkan beberapa mengalami kontraksi pada periode tahun 2000–2002.
Namun demikian, pada tahun 2002–2003, komoditas sayuran telah kembali ke fase
pertumbuhan tinggi. Pada tahun 2003, komoditas utama sayuran, bawang merah,
kubis, kentang, cabai dan tomat, tumbuh amat pesat dengan laju 10-36 persen. Pada
periode tahun 2000-2003, produksi buah-buahan tumbuh amat pesat, hampir
seluruhnya jauh di atas pertumbuhan pada periode tahun 1993-1997, dengan laju
pertumbuhan rata-rata 7,34-28,95 persen per tahun. Ini merupakan bukti tak
terbantahkan,   bahwa   buah-buahan       merupakan   salah   satu   sumber   utama
pertumbuhan tinggi bagi sektor Pertanian.

       Subsektor perkebunan juga merupakan salah satu andalan sumber
pertumbuhan tinggi bagi sektor pertanian. Pertumbuhan amat tinggi terutama dialami
oleh komoditas kelapa sawit dan kakao yang pada tahun 1993-1997 tumbuh dengan
laju di atas 10 persen per tahun. Produksi komoditas perkebunan tradisional lainnya,
yakni tebu/gula, teh, kopi, dan karet, sudah sejak lama tumbuh lambat, stagnan atau
bahkan menurun (tebu/gula). Krisis ekonomi tahun 1998-1999 tidak berdampak
negatif, tetapi ternyata justru berdampak positif terhadap komoditas perkebunan,
kecuali tebu/gula. Alasan utamanya ialah depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika
menyebabkan harga komoditas perkebunan melonjak tajam yang selanjutnya
mendorong peningkatan volume ekspor komoditas tersebut. Pada tahun 2000-2003,
kinerja komoditas perkebunan seluruhnya membaik, jauh lebih baik dibanding pada
periode 1993-1997, kecuali untuk kakao.

       Subsektor peternakan, juga merupakan andalan utama sumber pertumbuhan
tinggi sektor pertanian. Bahkan sudah menjadi fenomena global bahwa subsektor
peternakan merupakan sektor penggerak pertumbuhan sektor pertanian melalui apa
yang disebut dengan “Revolusi Peternakan“ (Livestock Revolution). Indonesia pun
tidak ketinggalan, “Revolusi Peternakan” telah berlangsung sejak awal tahun 1980’an
melalui perkembangan amat pesat industri peternakan ayam ras. Pada periode
tahun 1992-1993, populasi ayam pedaging dan telur meningkat bertambah pesat
dengan laju rata-rata 12,74 dan 6,76 persen per tahun. Kedua komoditas inilah yang
menjadi sumber utama pertumbuhan tinggi subsektor peternakan.




                                          506
       Namun pada saat krisis tahun 1998-1999, industri ayam benar-benar
terpuruk, produksi ayam pedaging anjlok dari tumbuh positif 12,74 persen per tahun
pada periode tahun 1993-1997 menjadi tumbuh negatif 28,23 per per tahun pada
periode tahun 1998-1999. Produksi telur anjlok dari tumbuh positif 6,76 persen per
tahun pada periode tahun 1993-1997 menjadi tumbuh negatif 8,92 persen pada
periode tahun 1998-1999. Kecuali kuda, seluruh produk peternakan mengalami
anjlok produksi pada masa krisis 1997-1998. Penyebabnya ialah perpaduan antara
“dorongan ke belakang penawaran“ (supply push back) dan tarikan ke bawah dari
lonjakan ongkos produksi dan anjlok permintaan pasar. Seiring dengan pulihnya
perekonomian nasional, subsektor peternakan mengalami pemulihan dengan cukup
pesat. Dapat dikatakan, pada tahun 2003 subsektor peternakan sudah sepenuhnya
pulih dari terpaan krisis tahun 1998-1999. Pada tahun 2003, level produksi seluruh
komoditas peternakan sudah melampaui level tertinggi periode sebelum krisis,
kecuali untuk daging kerbau dan kuda yang memang sudah sejak lama stagnan atau
menurun berkelanjutan. Kontraksi produksi daging unggas diperkirakan terjadi pada
tahun 2004 karena adanya wabah flu burung.


C. Kesejahteraan Petani dan Penduduk Pedesaan

        Tujuan   akhir   utama   pembangunan      pertanian   ialah   meningkatkan
kesejahteraan petani dan penduduk pedesaan secara khusus serta seluruh rakyat
Indonesia secara umum. Salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan umum
ialah prevalensi jumlah penduduk miskin. Salah satu prestasi luar biasa
pembangunan Indonesia ialah keberhasilannya dalam menurunkan jumlah penduduk
miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pada masa pemerintahan Orde Baru,
jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun tajam dari 44,2 juta orang atau 40,4
persen pada tahun 1978 menjadi 13,3 persen atau 15,3 juta orang pada tahun 1996,
sementara di perkotaan menurun dari 38,8 persen atau 10,0 juta orang pada tahun
1978 menjadi 9,7 persen atau 7,2 juta orang. Krisis multi dimensi telah menyebabkan
jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 melonjak menjadi 26 persen atau sekitar
32 juta orang di pedesaan dan 22 persen atau hampir 18 juta orang. Namun pada
tahun 2002, jumlah penduduk miskin telah menurun drastis menjadi 21,1 persen atau
25 juta orang di pedesaan dan 14,5 persen atau 13 juta orang di perkotaan.

        Berdasarkan data prevalensi kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa pada
periode tahun 2000-2002 kesejehtaraan penduduk pedesaan maupun perkotaan
jauh lebih baik dari pada periode tahun 1998-1999 (masa krisis), dan sudah



                                       507
mendekati keadaan tahun 1996. Berbagai penelitian, termasuk oleh lembaga
penelitian independen, konsisten menyimpulkan bahwa yang paling berkontribusi
dalam penurunan jumlah penduduk miskin, baik di desa maupun di kota ialah
pertumbuhan sektor pertanian. Salah satu studi menunjukkan bahwa kontribusi
pertumbuhan sektor pertanian dalam menurunkan total jumlah penduduk miskin
mencapai 66 persen, dengan rincian 74 persen di pedesaan dan 55 persen di
perkotaan. Dengan demikian, penurunan signifikan jumlah penduduk miskin atau
peningkatan kesejahteraan umum selama periode tahun 1998-2002 terutama
merupakan kontribusi dari hasil pembangunan sektor pertanian.

        Walaupun sesungguhnya kurang valid, variabel lain yang kerap digunakan
pengamat di Indonesia sebagai indikator kesejahteraan petani ialah indeks nilai tukar
petani (NTP), yakni indeks rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar
rumah tangga tani. Setelah anjlok sejak tahun 1998 hingga tahun 2000, nilai tukar
petani secara nasional menunjukkan perbaikan signifikan pada tahun 2001 dan terus
meningkat hingga tahun 2003. Nilai tukar petani pada tahun 2003 telah jauh
melampaui titik tertinggi pada masa Orde Baru (tahun 1995).

        Namun patut dicatat bahwa perbaikan NTP tersebut tidak merata antar
wilayah. Perbaikan NTP di Jawa lebih awal dan lebih cepat dibandingkan dengan di
luar Jawa. Di pulau Jawa, perbaikan NTP terjadi sejak tahun 2001 dengan laju rata-
rata 5,07 persen per tahun selama periode tahun 2001-2003. Sedangkan di luar
Jawa perbaikan NTP baru terjadi pada tahun 2002 dengan laju rata-rata 2,90 persen
per tahun pada periode tahun 2001-2003. Perbaikan kesejahteraan petani di Jawa
lebih awal dan lebih besar daripada di luar Jawa.


D. Ketahanan Pangan Nasional

       Selama periode tahun 2000-2003, Indonesia tidak pernah mengalami
masalah kekurangan ketersediaan pangan. Berdasarkan perhitungan rasio impor
beberapa bahan pangan penting terhadap total penyediaan pangan menunjukkan
bahwa ketergantungan impor dalam bentuk kalori per jenis bahan pangan terhadap
total penyediaan kalori, secara umum relatif kecil. Pada tahun 2003, ketergantungan
terhadap impor (kalori) yang berasal dari bahan pangan, berkisar antara 0 persen
pada daging ayam, telur, ubi jalar, dan ubikayu hingga 2,2 persen pada beras. Angka
ketergantungan yang relatif tinggi adalah gula 1,69 persen, kedelai 1,51 persen, dan
jagung 1,25 persen. Perkembangan ketergantungan tersebut berfluktuasi, namun



                                        508
cenderung menurun. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa
ketahanan pangan nasional semakin mantap. Kekhawatiran sebagian pihak bahwa
Indonesia semakin terancam terperosok ke dalam perangkap ketergantungan impor
pangan tidak didukung oleh data yang ada.

       Selama periode 2000-2003, aksesibilitas masyarakat terhadap pangan juga
semakin baik sebagai hasil perpaduan dari peningkatan pendapatan dan penurunan
harga riil bahan pangan. Dibandingkan dengan periode krisis tahun 1998-1999 harga
harga riil beras telah menurun tajam dan semakin stabil. Secara umum, harga riil
bahan makanan cenderung menurun dan semakin stabil sehingga ketahanan
pangan nasional semakin mantap. Membaiknya indikator ketahanan pangan makro
(nasional) juga diikuti oleh perbaikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
Setelah menurun cukup signifikan dari 2002 kalori/kapita/hari pada tahun 1996
menjadi 1852 kalori/kapita/hari pada tahun 1999, asupan energi pada tahun 2002
meningkat cukup signifikan menjadi 1986 kalori/kapita/hari. Fenomena yang sama
berlaku untuk asupan protein. Setelah menurun dari 54,41 gram/kapita/hari pada
tahun 1996 menjadi 48,67 gram/kapita/hari pada tahun 1999, asupan protein
meningkat menjadi 54,42 gram/kapita/hari pada tahun 2002. Asupan protein pada
tahun 2002 sudah di atas norma kebutuhan dan praktis sama seperti pada tahun
1996 (sebelum krisis).


E. Kesempatan Kerja

       Salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah defisit
neraca pembayaran (balance of payment) dan pengangguran kronis. Kebijakan yang
paling superior untuk mengatasi masalah tersebut adalah meningkatkan penerimaan
devisa melalui ekspor karena kebijakan tersebut mampu mengatasi defisit neraca
pembayaran    sekaligus   mampu     pula    menurunkan        pengangguran.   Kebijakan
ekspansif melalui peningkatan output justru akan menambah defisit neraca
pembayaran      dan   sebaliknya   kebijakan     kontraktif    akan   gagal   mengatasi
pengangguran.

       Seiring dengan perbaikan ekonomi nasional, kemampuan penyerapan tenaga
kerja sektor Pertanian mengalami peningkatan yang cukup mengesankan dari 37,35
juta orang per tahun sebelum masa krisis (1992-1997) menjadi 40,35 juta orang per
tahun pada masa pemulihan (2000-2002). Peningkatan kemampuan penyerapan
tenaga kerja sektor pertanian terutama terjadi pada tenaga kerja yang bekerja



                                           509
penuh. Ini merupakan bukti tak terbantahkan bahwa sektor Pertanian sudah lepas
dari cengkraman krisis ekonomi sejak tahun 2000 dan sektor Pertanian masih
menjadi andalan penyerapan kesempatan kerja nasional.

       Kemampuan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tersebut adalah
sekitar 40 persen angkatan kerja nasional hanya berasal dari kegiatan sektor
pertanian primer, belum termasuk sektor sekunder dan tersier sepanjang vertikal
sistem dan usaha agribisnis. Apabila tenaga kerja yang terserap pada sektor
sekunder dan tersiernya, maka kemampuan sektor pertanian tentu akan lebih besar
lagi. Walaupun kemampuan sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja
nasional sangat besar, namun di sisi lain justru menjadi beban bagi sektor Pertanian
dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Oleh karena itu, Departemen
Pertanian perlu mengupayakan semaksimal mungkin menciptakan nilai tambah di
luar kegiatan pertanian primer yang mampu dinikmati oleh rumah tangga tani.


F. Neraca Perdagangan

       Peningkatan penerimaan devisa negara melalui ekspor merupakan suatu
yang amat penting untuk mengatasi masalah defisit neraca pembayaran. Kinerja
neraca perdagangan (balance of trade) komoditas pertanian mengalami peningkatan
secara konsisten selama periode 1993 - 2002. Nilai ekspor komoditas pertanian
selama periode sebelum krisis ekonomi (1993-1997) sebesar US$ 5.166 juta
meningkat menjadi US$ 5.596 juta pada periode 1998-1999 dan meningkat lagi
mejadi US$ 5.676 juta. Sedangkan nilai impor komoditas pertanian sebelum krisis
ekonomi tidak banyak mengalami perubahan berarti dibanding masa pemulihan
ekonomi. Hal tersebut menyebabkan neraca perdagangan komoditas pertanian
mengalami surplus dan cenderung meningkat. Kalau pada periode sebelum krisis
ekonomi (1993-1997) neraca perdagangan sebesar US$ 2.243 juta, maka pada
periode 1998-1999 meningkat menjadi US$ 2.509 juta dan pada periode 2000 - 2002
meningkat lagi menjadi US$ 2.710.

       Surplus neraca perdagangan di atas bukan semata-mata disebabkan oleh
penekanan impor tetapi lebih disebabkan oleh peningkatan ekspor. Surplus tersebut
merupakan kontribusi sektor pertanian dalam perbaikan neraca pembayaran. Fakta-
fakta tersebut merupakan bukti tak terbantahkan, bahwa selain sektor pertanian
mampu mengatasi masalah pengangguran nasional, sektor pertanian juga mampu
memberikan kontribusi pada perbaikan neraca pembayaran. Fakta tersebut juga



                                        510
merupakan bukti bahwa daya saing komoditas pertanian di pasar internasional
sudah mulai mengalami perbaikan secara konsisten sejak periode 2000 - 2002.


                 III. SASARAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
                          JANGKA PANJANG 2025

        Walaupun selama periode 2000-2003 pembangunan pertanian telah berhasil
meletakkan kembali landasan pembangunannnya, namun dalam lima tahun ke
depan masih banyak masalah yang dihadapi pembangunan pertanian terutama
berkaitan dengan ketahanan pangan dan kemiskinan.           Diperkirakan masalah-
masalah tersebut dapat dipecahkan secara tuntas dalam 10 tahun ke depan dan
dalam 10 tahun setelah itu pembangunan pertanian diarahkan untuk memantapkan
kemandirian ketahanan pangan dan penyelesaian konstruksi pembangunan wilayah
miskin, sehingga diharapkan dalam 20 tahun ke depan sektor pertanian menjadi
basis perekonomian nasional.


A. Visi Pertanian 2025

        Visi Pertanian tahun 2025 adalah tercapainya pertanian tangguh yang
dicirikan oleh kemandirian ekonomi nasional yang berbasis pada sektor pertanian,
kemandirian pangan dan hapusnya kemiskinan di wilayah pedesaaan.

1. Kemandirian Ekonomi

        Tercapainya kemandirian ekonomi nasional     berarti bahwa basis produksi
akan makin bertumpu pada kekuatan atau sumberdaya domestik (sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya modal). Oleh karena sektor pertanian
berbasis pada sumberdaya domestik, maka kemandirian ekonomi nasional dapat
diartikan bahwa struktur ekonomi nasional lebih berbasis pada sektor pertanian.


2. Kemandirian Pangan

        Tercapainya kemandirian pangan berarti terpenuhinya kebutuhan kalori dan
protein berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH) untuk seluruh penduduk Indonesia
yang berasal dari produksi sendiri tanpa bergantung pada sumber-sumber pangan
dari luar negeri, utamanya beras, gula, jagung, kedelai, daging ayam dan daging
sapi.




                                        511
3. Hapusnya Kemiskinan di Wilayah Pedesaan

       Hapusnya kemiskinan di wilayah pedesaan berarti bahwa selama periode
2005-2025 ke depan terjadi penurunan secara signifikan jumlah penduduk                di
wilayah pedesaan yang hidup di bawah garis kemiskinan (menurut kriteria Bank
Dunia adalah penduduk yang pendapatan lebih kecil 1 dolar AS per kapita per hari).


B. Sasaran Jangka Panjang

1. Indikator Makro

       PDB pertanian pada tahun 2025 ditargetkan akan mencapai Rp 649,2 triliun,
yang terdiri dari subsektor pangan Rp 179,3 triliun, subsektor hortikultura Rp 157,6
triliun, subsektor perkebunan Rp 168,9 triliun dan subsektor peternakan Rp 143,4
triliun (Tabel 1). Investasi di bidang pertanian akan naik menjadi Rp 33,8 triliun, yang
terdiri dari subsektor pangan Rp 3,5 triliun, subsektor hortikultura Rp 6,1 triliun,
subsektor perkebunan Rp 18,1 triliun dan subsektor peternakan Rp 6,1 triliun.
Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pertanian akan meningkat menjadi 61,4
juta orang, yang terdiri dari subsektor tanaman 10,7 juta orang (turun dibanding
2009), subsektor hortikultura 13,1 juta orang, subsektor perkebunan 27,9 juta orang
dan subsektor peternakan 9,8 juta orang. Pendapatan petani per kapita per tahun
untuk subsektor pangan akan meningkat menjadi Rp 13,1 juta, subsektor hortikultura
Rp 12 juta, subsektor perkebunan Rp 10,5 juta dan subsektor peternakan Rp 14,7
juta. Jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan ditargetkan akan turun dari
16,87% pada tahun 2009 menjadi 6,52% pada tahun 2025.


2. Indikator Produksi

       Produksi komoditas pertanian utama pada tahun 2025 ditargetkan akan
meningkat (Tabel 2). Untuk komoditas pangan adalah : beras 38,3 juta ton, jagung
16,1 juta ton, kedelai 2,8 juta ton, kacang tanah 2,1 juta ton, ubi kayu 39,1 juta ton
dan ubi jalar 4,2 juta ton. Untuk komoditas sayuran adalah : bawang merah 1,8 juta
ton, kentang 2,0 juta ton, kubis 2,8 juta ton, tomat 2,2 juta ton dan cabe 0,5 juta ton.
Untuk komoditas buah-buahan adalah : alpukat 0,5 juta ton, pisang 10,9 juta ton,
mangga 1,6 juta ton, jeruk 1,6 juta ton dan pepaya 1 juta ton. Untuk komoditas
perkebunan adalah : kelapa sawit 68 juta ton, karet 5,3 juta ton, kopi 1 juta ton,
kakao 2,2 juta ton, teh 0,3 juta ton dan gula tebu 3,3 juta ton. Untuk komoditas
peternakan adalah : daging sapi 0,6 juta ton, daging ayam 2,2 juta ton, telur 4,2 juta
ton dan susu 3,5 juta ton.


                                          512
C. Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

       Sektor pertanian, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia,
sangat penting dalam pembentukan struktur perekonomian nasional yang kokoh
berbasis pada sumberdaya domestik dan lentur terhadap gangguan eksternal.
Sektor pertanian tidak hanya berperan dalam akselerasi perekonomian pedesaan
yang berbasis pada pertanian tetapi juga berperan dalam akselerasi perekonomian
perkotaan yang berbasis pada sektor industri (non pertanian). Dengan demikian
tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor pertanian sangat berperan dalam akselerasi
perekonomian nasional. Secara rinci ada enam peran vital sektor pertanian dalam
perekonomian nasional yaitu sebagai berikut.


1.   Sebagai Sumber Pendapatan dan Kesempatan Kerja bagi Penduduk
     Pedesaan

        Sektor pertanian merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk
Indonesia, dimana hampir setengah dari angkatan kerja di Indonesia bekerja di
sektor ini. Oleh karena itu, upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan ekonomi seluruh rakyat Indonesia akan lebih efektif jika dilakukan
melalui pembangunan pertanian.


2. Sebagai Penghasil Pangan bagi Penduduk yang Jumlahnya Terus
     Bertambah

        Sektor pertanian merupakan penghasil bahan makanan pokok, dimana
ketahanan pangan merupakan prakondisi utama bagi tercapainya ketahanan
ekonomi dan politik. Dalam kondisi perekonomian global dan domestik yang belum
stabil, ketahanan pangan yang paling mantap adalah melalui pencapaian
swasembada pangan. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan untuk
mewujudkan, memulihkan dan mempertahankan swasembada merupakan upaya
strategis untuk memantapkan ketahanan pangan yang merupakan pilar utama
ketahanan nasional.


3.   Sebagai Pemacu Proses Industrialisasi

       Kegiatan agroindustri, yang merupakan bagian integral dari sektor pertanian,
mempunyai kontribusi penting dalam proses industrialisasi, terutama di wilayah
pedesaan. Efek agroindustri tidak hanya mentransformasikan produk primer menjadi
produk olahan, tetapi juga mentransformasikan budaya kerja dari agraris-tradisional



                                       513
yang menciptakan nilai tambah rendah menjadi budaya kerja industrial-modern yang
menciptakan nilai tambah tinggi. Dengan demikian, perekonomian menjadi makin
efisien dengan produktifitas makin tinggi.


4. Sebagai Penyumbang Devisa Negara

       Sektor pertanian merupakan penyumbang devisa relatif besar. Oleh karena
produksinya berbasis pada sumberdaya domestik, maka ekspor produk pertanian
relatif lebih tangguh dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia. Devisa asal
pertanian disamping dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang modal
(peralatan, mesin-mesin, dan lain-lain) yang diperlukan untuk kegiatan produktif, juga
dapat mendukung perbaikan neraca pembayaran (balance of payment).


5. Sebagai Pasar bagi Produk dan Jasa Sektor Non-Pertanian

       Sektor pertanian berikut masyarakat pedesaan merupakan pasar yang
sangat besar bagi produk dan jasa sektor non-pertanian melalui kaitan ke belakang
dan kedepan. Produksi pupuk, pestisida, alsintan dan jasa-jasa akan makin
berkembang dengan berkembangnya kegiatan pertanian. Demikian pula produksi
barang dan jasa untuk konsumsi seperti pakaian, perumahan, perabotan rumah
tangga, barang-barang elektronik, listrik, pendidikan, kesehatan, perhubungan dan
perdagangan akan meningkat jika pendapatan petani yang sebagian berasal dari
pertaian meningkat. Dengan demikian, ekonomi nasional secara keseluruhan akan
tertarik dan terdorong untuk tumbuh lebih cepat.


         IV. STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN 2005 – 2009


A. Perubahan Lingkungan Strategis Sektor Pertanian

       Lingkungan strategis pada tingkat internasional yang paling dominan dalam
mendorong perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat dunia di masa
mendatang yang mempengaruhi arah dan sasaran penelitian dan pengembangan di
bidang pertanian ialah: (a) liberalisasi pasar global dan ketidakadilan perdagangan
internacional; (b) perubahan sistem dan manajemen produksi; (c)       perhatian pada
perwujudan    ketahanan     pangan     dan     pengentasan   kemiskinan    (Millenium
Development Goals); dan (d) kemajuan pesat dalam penemuan dan pemanfaatan
teknologi tinggi. Dilain pihak, lingkungan strategis tingkat nasional yang dominan
mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan tatanan masyarakat Indonesia



                                         514
serta diperkirakan sangat berpengaruh terhadap arah dan sasaran penelitian dan
pengembangan pertanian di masa mendatang adalah: (a) penduduk dan pola
permintaan pangan dan bahan baku; (b) kelangkaan dan degradasi kualitas SDA
(lahan, air); (c) karakteristik Pertanian dan pedesaan Indonesia; (d) manajemen
pembangunan : otonomi daerah dan partisipasi masyarakat; dan (e) perkembangan
IPTEK Nasional. Berbagai faktor tersebut perlu dicermati dalam menyusun kebijakan
pembangunan pertanian di masa mendatang .

A.1. Internasional
a. Liberalisasi Pasar Global dan Ketidakadilan Perdagangan Internacional
a.1. Ketimpangan Antar Kawasan Ekonomi

        Kesadaran      akan    manfaat   peranan   perdagangan        internasional   bagi
kesejahteraan penduduknya mendorong sejumlah negara bertetangga membentuk
organisasi kerja sama ekonomi regional yang memiliki kepentingan untuk
membangun kekuatan ekonomi bersama. Beberapa kerjasama ekonomi negara
yang menonjol yaitu North American Free Trade Area (NAFTA), European Union
(EU), ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan yang lebih luas lagi Asia Pasific
Economic Cooperation (APEC). Melalui integrasi ekonomi, diharapkan hambatan-
hambatan perdagangan (trade barriers), baik yang bersifat tariff barrier maupun non
tariff barrier, yang mungkin ada di antara sesama negara anggota dapat dikurangi
atau bahkan dihilangkan, sehingga lalu lintas atau mobilitas perdagangan barang
dan jasa serta investasi antar negara di dalam suatu kawasan menjadi semakin
lancar (borderless).

        Pembentukan ekonomi kawasan ini patut mendapat perhatian karena akan
dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi baru yang bukan lagi dalam hubungan
antar   negara   namun        dalam   cakupan   yang   lebih   luas    lagi   yaitu   antar
kawasan/regional. Ketimpangan antar kawasan ini dapat terjadi karena adanya
proses pematangan kawasan ekonomi yang berbeda satu dengan lainnya. Salah
satu kawasan ekonomi yang diperkirakan akan sangat kuat adalah Uni Eropa
(European Union). Kawasan ini sudah mencapai suatu tahapan penyatuan mata
uang (mata uang tunggal Euro), yaitu suatu tahapan yang paling maju dalam
implementasi integrasi ekonomi. Kondisi ini akan semakin menyulitkan ekspor
produk pertanian Indonesia dan negara-negara lain di luar Eropa, karena sudah pasti
akan mendapat perlakukan yang berbeda (peraturan ekspor-impor yang sangat
ketat) dengan negara-negara yang berada di kawasan yang sama. Untuk
menghadapi masalah ini, Indonesia harus mulai mengembangkan produk pertanian



                                          515
olahan dan mengutamakan pangsa pasar dalam negeri yang potensinya juga sangat
besar.


a.2. Ketidakadilan Pasar (Unfair Trade)

         Sebagai konsekuensi dari negara yang turut meratifikasi perjanjian General
on Tariff and Trade dan World Trade Organization (GATT/WTO), Indonesia sejak
krisis ekonomi tahun 1998 telah mengurangi seluruh tarif bea masuk komoditi
pertanian dan menghapus semua subsidi kepada petani, kecuali Harga Dasar
Pembelian Pemerintah untuk gabah/beras. Komitmen menghilangkan kebijakan
ekonomi dan perdagangan yang dapat menimbulkan distortif pasar ternyata tidak
dilaksanakan oleh semua negara, sehingga petani Indonesia dihadapkan pada
persaingan yang tidak adil dengan petani dari negara lain yang dengan mudah
mendapat perlindungan tarif dan non tarif serta subsidi langsung dan tidak langsung.
Oleh karena itu, ke depan pemerintah masih harus menerapkan kebijakan proteksi
sekaligus promosi terhadap produk-produk pertanian strategis, seperti beras dan
gula. Kebijakan proteksi yang dapat dilakukan antara lain penetapan tarif impor dan
pengaturan     impor,   sedangkan   untuk   kebijakan   promosi   pemerintah   dapat
memberikan subsidi sarana produksi, subsidi harga output maupun subsidi bunga
kredit untuk modal usahatani.


b. Perubahan Sistem dan Manajemen Produksi
         Pada awal abad XXI diperkirakan akan terjadi perubahan radikal dalam
struktur pasar dan kesempatan kerja yang berimplikasi pada pembentukan pasar
baru, yaitu : (1) pada saat itu, kebutuhan dasar manusia telah tercukupi dan selera
manusia bergeser pada kebutuhan sekunder dan tersier, sehingga kecenderungan
ke depan, pasar jasa akan berkembang lebih cepat dibanding pasar barang; (2)
pendapatan masyarakat makin tinggi dan lebih mengutamakan aktualisasi
kepuasannya, sehingga segmentasi pasar makin mengarah pada kelompok individu
yang makin kecil; dan (3) terjadi pergeseran permintaan antar individu dalam pasar
barang dan jasa yang sama.
         Sejalan dengan semakin ketatnya persaingan untuk memperoleh pangsa
pasar, para pelaku usaha mengembangkan strategi pengelolaan rantai pasokan
(Supply Chain Management, SCM) yang mengintegrasikan para pelaku dari semua
segmen rantai pasokan secara vertikal ke dalam usaha bersama berlandaskan
kesepakatan dan standarisasi proses dan produk yang bersifat spesifik untuk setiap
rantai pasokan. Kunci daya saing produk antar rantai pasokan itu adalah efisiensi



                                        516
pada setiap segmen rantai pasokan dan keterkaitan fungsional antar segmen dalam
memelihara konsistensi setiap pelaku dalam memenuhi kesepakatan dan standar
yang digunakan. Untuk menciptakan hal tersebut diperlukan selain integrasi vertikal
antar segmen rantai pasokan juga integrasi horizontal antar pelaku dalam satu
segmen, misalnya integrasi diantara para produsen, diantara para distributor, dan
diantara para pengumpul di dalam satu rantai pasokan yang sama.
       Kesepakatan internasional tentang perlindungan terhadap hak atas kekayaan
intelektual (HaKI) melarang perusahaan domestik untuk meniru teknologi dan merek
dagang yang telah dipasarkan oleh perusahaan asing. Hal ini akan mendorong
komersialisasi HaKI secara global. Perusahaan domestik yang menggunakan HaKI dan
merek dagang asing harus membayar royalti berdasarkan kesepakatan bersama.
Sebagai implikasinya, perusahaan-perusahaan multinasional akan merambah ke pasar
domestik baik melalui investasi langsung maupun melalui kemitraan rantai-usaha
(franchising), maupun dalam bentuk sewa-menyewa merek dagang. Usaha franchising
dan sewa merek dagang dalam bidang produksi barang-barang konsumsi domestik,
seperti ayam goreng dan hamburger, akan meningkatkan perubahan pola konsumsi
dan menimbulkan persaingan ketat dengan produk asli nasional. Mekanisme ini juga
merupakan salah satu wahana baru bagi perusahaan multinasional untuk menguasai
atau mengendalikan sektor agribisnis Indonesia. Disamping mengandung aspek
negatif, franchising dan sewa merek dagang dapat bermanfaat dalam meningkatkan
daya saing dan perluasan pangsa pasar produk-produk pertanian, yang berarti
berdampak positif bagi perkembangan agribisnis di dalam negeri.


c. Perhatian    pada    Perwujudan      Ketahanan     Pangan      dan   Pengentasan
  Kemiskinan (Millenium Development Goals)
       Pada tahun 1996, melalui pertemuan World Food Summit (WFS), dunia telah
bersepakat untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi setiap orang dan
menghapuskan penduduk yang kelaparan di seluruh negara. Sasaran kuantitatifnya
adalah mengurangi jumlah penduduk rawan pangan menjadi setengahnya paling
lambat tahun 2015. karena jumlah rawan pangan di dunia tahun 1996 diperkirakan
sekitar 800 juta jiwa, maka sasaran pengurangannya sebesar 400 juta jiwa selama
20 tahun, atau rata-rata 20 juta jiwa per tahun. Pada tahun 2002, melalui pertemuan
yang sama di Roma, dunia kembali mempertegas dan memperbarui tekad komitmen
global yang dibuat dalam Deklarasi Roma 1996. Karena kinerja pencapaian sasaran
dalam lima tahun pertama tidak memuaskan, maka pertemuan WFS 2002
memutuskan untuk meningkatkan sasaran pengurangan penduduk rawan pangan
sejak tahun 2002 menjadi rata-rata sekitar 22 juta jiwa per tahun.


                                         517
       Salah satu komitmen penting dalam Deklarasi Roma 2002 adalah penegasan
pentingnya pembangunan pertanian dan pedesaan dalam mengikis kelaparan dan
kemiskinan. Dunia menyadari bahwa pembangunan pertanian dan pedesaan
mempunyai peran kunci dalam pemantapan ketahanan pangan, karena 70 persen
penduduk      miskin   dunia   hidup   di   pedesaan   dan   mengandalkan   sumber
penghidupannya dari sektor pertanian. Gambaran kondisi ini ternyata sangat relevan
dengan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada
puncak krisis ekonomi tahun 1998, jumlah penduduk miskin hampir mencapai 50 juta
jiwa dan sekitar 64,4 persen tinggal di pedesaan. Pada tahun 1999, saat ekonomi
menuju pemulihan, jumlah penduduk miskin turun menjadi sekitar 37 juta jiwa dan
sekitar 66,8 persen tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, tepat sekali argumen yang
menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengikisan kelaparan hanya dapat
dilakukan melalui pembangunan pertanian dan pedesaan yang berkelanjutan, yang
dapat meningkatkan produktivitas pertanian, produksi pangan dan daya beli
masyarakat.


d. Kemajuan Pesat dalam Penemuan dan Pemanfaatan Teknologi Tinggi
       Kemajuan pesat terjadi di bidang bioteknologi tanaman dan hewan yang
didukung dengan kemajuan ilmu biologi molekuler dan berbagai ilmu pendukungnya.
Pemetaan genom berbagai organisme, keberhasilan transformasi dan regenerasi
organisme hasil rekayasa genetik (genetically modified organism/GMO) membuka
peluang bagi pengembangan industri berbasis sumberdaya hayati. Penggunaan
GMO dalam kaitan dengan keamanan pangan dan keamanan hayati masih
kontroversial. Tiadanya pengetahuan konseptual dan empiris yang kuat dan
meyakinkan menghasilkan sikap ragu-ragu dari penentu kebijakan terhadap GMO.
Maka negara-negara di dunia menempuh kebijakan permissive policy atau
precautionary policy terhadap penggunaan GMO. Situasi yang kontroversial tersebut
menyulitkan posisi negara-negara berkembang, berupa tekanan dari negara-negara
donor, organisasi dan perusahaan swasta multinasional.
       Di bidang alat dan mesin pertanian, dalam menghadapi persaingan telah
dikembangkan alat dan mesin untuk budidaya yang telah mencapai tingkat
penggunaan robot. Di bidang pasca panen telah dikembangkan teknologi tinggi
seperti penginderaan mutu produk tanpa merusak produk tersebut dengan
menggunakan image analyzer         untuk produk pertanian bernilai komersial tinggi.
Ekspansi cepat dari penggunaan satelit dalam pengumpulan data, termasuk
Geographical Information System (GIS), dapat digunakan dalam penelitian tata




                                            518
ruang kaitannya dengan produksi dan distribusi komoditas pertanian, pengelolaan
sumberdaya alam (SDA) dan pengentasan kemiskinan.
       Secara umum posisi status teknologi Indonesia pada beberapa komoditas
pertanian masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara di kawasan ASEAN.
Untuk padi dan unggas Indonesia lebih unggul dibanding dengan negara-negara di
Asia Tenggara maupun Asia Tengah. Namun demikian untuk komoditas perkebunan
relatif tertinggal dari Malaysia dan hortikultura tertinggal dari Thailand. Untuk produk
olahan pangan, produk Indonesia relatif tertinggal dibanding dengan Thailand dan
Vietnam. Hal tersebut karena adanya perhatian pemerintah yang bersangkutan yang
lebih konsisten dalam membangun rantai agribisnis komoditas dari hulu ke hilir
sampai dengan kemudahan dalam pemasaran produk segar maupun olahannya.


A.2. Nasional
a. Penduduk dan Pola Permintaan Pangan dan Bahan Baku
       Dinamika penduduk Indonesia ditinjau dari kualitas, pasar tenga kerja, tingkat
pendidikan, mobilitas, dan aspek gender tentu akan sangat berpengaruh terhadap
keragaan pembangunan pertanian di masa mendatang. Dalam kaitan ini paling tidak
ada 3 (tiga) aspek yang perlu mendapat perhatian lebih yaitu:         (a) meningkatnya
permintaan terhadap produk-produk pertanian, baik dalam jumlah kualitas, dan
keragamannya, (b) meningkatnya ketersediaan tenaga kerja, dan (c) meningkatnya
tekanan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan non-pertanian (pemukiman,
tapak industri, infrastruktur ekonomi). Meningkatnya permintaan terhadap produk-
produk pertanian dapat dipandang sebagai suatu peluang sekaligus sebagai tantangan
pembangunan pertanian. Peningkatan permintaan mengandung arti tersedianya pasar
bagi produk-produk pertanian. Di sisi lain, peningkatan permintaan produk permintaan
akan menimbulkan tekanan yang lebih besar untuk memacu peningkatan produksi.
       Walau melimpahnya ketersediaan tenaga kerja di pedesaan kondusif bagi
pertumbuhan sektor pertanian, namun di sisi lain merupakan beban bagi sektor
pertanian karena pendapatan buruh tani dan produktivitas tenaga kerja sektor pertanian
semakin sulit ditingkatkan. Selain itu, melimpahnya tenaga kerja di sektor pertanian
justru menciptakan persoalan baru yaitu terjadinya fragmentasi lahan dan
menurunnya luas penguasaan lahan per rumah tangga yang akan melahirkan lebih
banyak kemiskinan di sektor pertanian untuk masa yang akan datang. Sebagai
akibatnya ialah penduduk miskin di sekor pertanian akan melimpah pula. Diperkirakan
dalam jangka waktu 10 tahun ke depan penduduk pedesaan mencapai 131 juta
sedikit lebih rendah dibanding penduduk perkotaan yang mencapai 133 juta.
Kesenjangan perekonomian pedesaan dan perkotaan masih tetap tinggi, sehingga


                                          519
penduduk miskin di pedesaan tetap lebih banyak dibanding perkotaan. Perkiraan ini
menunjukkan perlunya pergeseran nyata dalam hal penanganan masalah
kemiskinan, ketidaktahanan pangan dan malnutrisi dari pedesaan. Kondisi ini
memberikan pemahaman kepada kita bahwa penanganan masalah kemiskinan dan
ketahanan pangan dalam lima tahun ke depan tetap menjadi prioritas utama.

b. Kelangkaan dan Degradasi Kualitas SDA (Lahan, Air)
       Ada dua permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah berkaitan
dengan masalah konversi lahan. Pertama, sangat timpangnya land rent antar
wilayah (Jawa vs Luar Jawa; kota vs desa; sawah vs lahan kering), yang
menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi terkonsentrasi di Jawa, di lahan
sawah dan di perkotaan. Kedua, tingginya laju urbanisasi. Meningkatnya permintaan
lahan akibat pertumbuhan penduduk selain menyebabkan penurunan luas baku
lahan pertanian juga meningkatnya intensisitas usahatani di daerah airan sungai
(DAS) hulu. Penurunan luas baku lahan pertanian, khususnya lahan sawah, yang
telah berlangsung sejak paruh kedua dekade 1980-an, saat ini cenderung semakin
besar seiring dengan peningkatan konversi ke non pertanian, khususnya di pulau
Jawa. Pada beberapa tahun terakhir, luas baku lahan sawah di luar Jawa juga telah
mengalami penurunan pula.
       Dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan pangan juga meningkat. Untuk
memenuhi kebutuhan pangan telah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan
pertanian pangan. Salah satu dampak dari ekstensifikasi antara lain adalah
penggundulan hutan. Luas hutan Indonesia menurun dari 65 persen dari total
dataran pada tahun 1985 menjadi hanya 47 persen pada tahun 2000. Namun di
Pulau Jawa, konversi lahan sawah irigasi menjadi pemukiman dan tapak industri
terus berlangsung dengan akselerasi yang makin meningkat. Dampak dari
penggundulan hutan dan konversi lahan tersebut antara lain berubahnya iklim secara
global, erosi, banjir dan kekeringan.
       Penurunan luas baku sawah di daerah hilir pada kondisi jumlah petani tetap
bahkan bertambah mendorong peningkatan intensitas usahatani di daerah hulu yang
berakibat pada penurunan kualitas DAS. Penurunan kualitas DAS menyebabkan
efisiensi saluran irigasi menurun dan saat ini penurunan efisiensi saluran irigasi
tersebut makin bertambah karena kurangnya pemeliharaan dan rehabilitasi yang
disebabkan terbatasnya dana pemerintah. Penurunan efisiensi saluran irigasi
menyebabkan melambatnya perkembangan produktivitas pangan di lahan sawah.
Perpaduan antara penurunan luas baku lahan dan efisiensi saluran irigasi
menyebabkan kapasitas produksi pangan nasional mengalami penurunan.


                                        520
c. Karakteristik Pertanian dan Pedesaan Indonesia

       Sensus Pertanian 2003 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga petani
gurem (kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar) meningkat dari 10,9 juta RT pada
tahun 1993 menjadi 13,7 juta RT pada tahun 2003. Dengan pemilikan lahan rata-rata
kurang dari 0,5 hektar dan tanpa adanya manajemen pengelolaan lahan yang
memungkinkan tercapainya skala usaha, akan mengakibatkan usahatani menjadi
kurang menarik secara ekonomis, karena tidak dapat memberikan jaminan sebagai
sumber pendapatan yang mampu memberikan penghidupan yang layak.
       Fragmentasi lahan telah mengakibatkan inefisiensi yang tinggi dalam
usahatani dan kegiatan ekonomi terkait di sektor hilirnya. Dalam hal ini, tantangan
yang dihadapi adalah menciptakan sistem kelembagaan pengelolaan lahan yang
mampu menjamin petani memenuhi skala usaha yang efisien dalam menghasilkan
produk-produk unggulan guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka.
Dalam jangka panjang tantangannya adalah bagaimana menciptakan situasi
kondusif agar terjadi konsolidasi penguasaan dan pengusahaan lahan oleh petani
atau kelompok tani.
       Prakiraan profil pedesaan Indonesia menjelang 2020 adalah adanya
pertumbuhan pendapatan dengan laju 6 persen per tahun di tingkat nasional dan
regional, peningkatan dua kali lipat PDB pertanian (4,5% per tahun), penurunan
separuhnya tingkat kemiskinan, penurunan separuhnya anak balita kekurangan gizi,
90 persen masyarakat pedesaan mendapat pelayanan air bersih, 80 persen
masyarakat mendapat penyempurnaan sanitasi lingkungan, semua anak-anak desa
memperoleh pendidikan dasar, 75 persen anak-anak desa memperoleh pendidikan
menengah termasuk anak perempuan, dan 90 persen angkatan kerja memperoleh
kesempatan kerja produktif. Pada tingkat masyarakat pedesaan, sebagian besar
masyarakat aktif dan berpartisipasi aktif pada kegiatan produktif pertanian dan non-
pertanian, masyarakat pedesaan menyadari dan diberdayakan mengenai hak dan
kewajiban secara bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial yang
diwujudkan dalam partisipasinya pada kelembagaan sosial pedesaan dan pada
kelembagaan pemerintahan pedesaan.
       Realisasi dari prakiraan profil pedesaan di atas memerlukan kemajuan yang
nyata dari enam bidang prioritas strategi, yang harus diimplementasikan oleh
Departemen Pertanian, bersama dengan Departemen lainnya, pemerintahan dan
aparat daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Keenam prioritas strategi
tersebut   terdiri dari : (1) percepatan pemberdayaan sumberdaya manusia dan
kewirausahaan; (2) pemberdayaan kelembagaan modal sosial melalui pemantapan


                                        521
desentralisasi, kegotong-royongan, dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
(3) revitalisasi peningkatan produktivitas pertanian berspektrum luas melalui
penelitian dan pengembangan pertanian serta diversifikasi; (4) mendukung agribisnis
dan sistem usahatani yang kompetitif dan efisien serta pengembangan kawasan
industri     terkait   yang   menguntungkan;    (5)   pemberdayaan   dan   penguatan
pertumbuhan dan produktivitas sektor non-pertanian pedesaan; dan (6) memperkuat
pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan. Strategi prioritas tersebut harus
didasari oleh kebijakan ekonomi makro yang kokoh.


d. Manajemen Pembangunan : Otonomi Daerah dan Partisipasi Masyarakat

d.1. Otonomi Daerah

           Seiring dengan pelaksanaan era otonomi daerah yang telah dimulai sejak
tahun 2001, telah terjadi beberapa perubahan penting yang berkaitan dengan peran
pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah yang sebelumnya sangat dominan,
saat ini berubah menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan
pertanian. Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah akan lebih
mengandalkan kreativitas rakyat di setiap daerah. Selain itu, proses perumusan
kebijakan juga akan berubah dari pola top down dan sentralistik menjadi pola bottom
up dan desentralistik. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan akan
lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya akan
menangani aspek-aspek pembangunan pertanian yang tidak efektif dan efisien
ditangani oleh pemerintah daerah atau menangani aspek-aspek pembangunan
pertanian yang kepentingan beberapa daerah dan nasional. Dengan format lembaga
pemerintah yang demikian maka pengelolaan ketahanan pangan (food security)
akan semakin kompleks. Oleh karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,
masalah ketahanan pangan nasional mestinya tetap menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat. Pemantapan sistem ketahanan pangan merupakan salah satu
tantangan serius di masa mendatang.


d.2. Partisipasi Masyarakat

           Tuntutan jaman menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih
dominan daripada masyarakat. Dengan demikian, reformasi total menuntut perlunya
segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan pemerintahan publik berdasarkan
prinsip good governance dengan tiga karakteristik utama, yaitu credibility,
accountability, dan transparency. Kebijakan pembangunan dirancang secara



                                          522
transparan dan melalui debat publik, dilaksanakan secara transparan pula dan
diawasi oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas
keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan pembangunan akan
lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak (demokratis) dan praktek
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) menjadi semakin sulit dilakukan. Demokratisasi
kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui good governance sangat
bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi (high-cost economy) dan
distorsi pasar (monopoli dan monopsoni) akibat kesalahan kebijakan. Dengan
demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan kegiatan bisnis
berdasarkan pada keunggulan kompetitif riilnya, bukan karena proteksi atau
dukungan pemerintah.


e. Perkembangan IPTEK Nasional
       Sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK yang
dituangkan dalam UU No. 18/2002, menimbulkan paradigma baru bagi penelitian
pengkajian dan pengembangan serta diseminasi hasil-hasil penelitian, karena: (a)
memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan kemampuan semua unsur
kelembagaan dalam penguasaan, pemajuan dan pemanfaatan IPTEK, (b)
mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan IPTEK secara lebih efektif, (c)
menggalakkan pembentukan jaringan kerjasama antar semua unsur kelembagaan
IPTEK secara sinergis sehingga kapasitas dan kemampuannya lebih optimal, (d)
mengikat semua pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat untuk
berperan serta secara aktif dalam pengembangan dan pendayagunaan IPTEK.
Paradigma baru yang timbul akibat dari UU No. 18/2002, adalah: a) kerjasama
penelitian dan pengembangan antara lembaga tingkat pusat dan lembaga tingkat
daerah digalakkan, b) kerjasama penelitian dan pengembangan antara lembaga
publik dan lembaga swasta dirangsang, c) kerjasama penelitian dan pengembangan
antara lembaga nasional dan internasional diberi peluang lebih besar.


B. Masalah dan Tantangan

       Paling sedikit ada enam tantangan (challenges) yang akan dihadapi dalam
pembangunan pertanian periode 2005 – 2009 mendatang. Tiga tantangan di
antaranya   telah menjadi perhatian masyarakat dunia yang dituangkan dalam
Millenium Development Goals yaitu : (1) penurunan proporsi jumlah penduduk miskin
dengan pendapatan kurang dari 1 dolar AS per kapita per hari sebesar 50 persen
selama periode 1990-2015; dan (2) penurunan proporsi jumlah penduduk yang


                                        523
kelaparan sebesar 50 persen selama periode 1990-2015 dan (3)           pengelolaan
lingkungan hidup yang lebih baik.

1. Membangun Pemerintahan yang Baik dan Memposisikan Pertanian sebagai
   Sektor Andalan Perekonomian Nasional

       Cara penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance) sangat
diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, yaitu : bersih (clean),
berkemampuan (competent), memberikan hasil positif (credible) dan secara publik
dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Pembangunan pertanian akan berhasil
jika diawali dengan cara penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dimana
pemerintah merupakan agen pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan
pencapaian sasaran pembangunan. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana
membangunan pemerintahan yang bersih, berkemampuan, berhasil dan dapat
dipertanggungjawabkan.

       Disamping itu, politik pertanian kita masih lemah.        Walaupun semua
komponen bangsa menyadari akan pentingnnya sektor pertanian dalam memperkuat
struktur perekonomian nasional, perhatian pemerintah dan elit politik belum sebesar
peran sektor pertanian itu sendiri.


2. Mewujudkan Kemandirian Pangan dalam Tatanan Perdagangan Dunia yang
   Bebas dan Tidak Adil

       Kecukupan pangan merupakan masalah hidup dan matinya suatu bangsa,
sehingga kemandirian pangan merupakan prioritas tujuan pembangunan pertanian.
Tantangan ke depan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan
adalah meningkatnya derajat globalisasi pergangan dunia yang tidak adil. Sebagai
anggota WTO, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling patuh
menjalankan komitmen untuk mewujudkan perdagangan bebas. Indonesia sejak krisis
ekonomi tahun 1998 telah mengurangi seluruh tarif bea masuk komoditi pertanian dan
menghapus semua subsidi kepada petani, kecuali kebijakan Harga Dasar Pembelian
Pemerintah untuk gabah/beras. Namun banyak negara, khususnya negara maju,
ternyata belum/tidak melaksanakan komitmen tersebut dengan baik, sehingga petani
Indonesia dihadapkan pada persaingan tidak adil dengan petani dari negara-negara
lain yang dengan mudah mendapat perlindungan tarif dan non tarif serta subsidi
langsung dan tidak langsung dari pemerintahnya. Serbuan impor beberapa komoditas
pangan utama meningkat, seperti       beras, gula, kedelai, jagung dan daging sapi.



                                         524
Akibatnya komoditas pangan Indonesia kalah bersaing dengan komoditas pangan
negara lain. Kalau ini dibiarkan terus, maka keberlanjutan pertanian pangan akan tidak
terjamin yang berarti jutaan petani pangan akan kehilangan mata pencaharian.

       Indonesia juga menghadapi permasalahan dalam negeri yang berkaitan
dengan produksi pangan yaitu : (1) upaya meningkatkan kesejahteraan dan
mengurangi jumlah petani gurem, sementara pada saat bersamaan muncul gejala
pelambatan    produktivitas   dan   penurunan     nilai   tukar   petani;   (2)   upaya
mempertahankan momentum pertumbuhan tinggi produksi pangan dan membalikkan
kecenderungan deselerasi pertumbuhan produksi menjadi akselerasi; (3) upaya
mengatasi fenomena ketidakstabilan produksi; dan (4) upaya meningkatkan daya
saing produk pangan.


3. Mengurangi Jumlah Petani Miskin, Membangun Basis bagi Partisipasi
   Petani, dan Pemerataan Hasil Pembangunan

       Krisis multi dimensi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah
menyebabkan jumlah penduduk miskin pada tahun 1998 melonjak menjadi sekitar 32
juta orang (26%) di pedesaan dan sekitar 18 juta orang (22%) di perkotaan. Namun
pada tahun 2002, jumlah tersebut telah menurun drastis menjadi sekitar 25 juta
orang (21,1%) di pedesaan dan sekitar 13 juta orang (14,5%) di perkotaan. Dengan
mengacu pada target tujuan pembangunan era milenium, maka pada tahun 2015
proporsi penduduk miskin akan menjadi 8,54 juta orang (7,15%) di pedesaan dan
4,52 juta orang (8,40%) di perkotaan. Oleh karena itu, selama periode 2002 – 2015,
Indonesia harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 16,46 juta
orang (13,94%) di pedesaan dan 8,48 juta orang (6,10%) di perkotaan. Apabila hal
ini dikaitkan dengan fakta bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di
wilayah pedesaan bergantung pada sektor pertanian, maka hal ini berarti bahwa
permasalahan kemiskinan sangat terkait dengan sektor pertanian.

       Dalam kaitan itu, sektor pertanian berperan sangat strategis dalam
pengentasan penduduk miskin di wilayah pedesaan karena sebagian besar
penduduk miskin di wilayah pedesaan bergantung pada sektor tersebut. Dengan
kata lain, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk dijadikan
sebagai instrumen dalam pengentasan penduduk miskin. Kemajuan sektor pertanian
akan memberikan kontribusi besar dalam penurunan jumlah penduduk miskin di
wilayah pedesaan. Demikian pula, basis bagi partisipasi petani untuk melakukan
perencanaan dan pengawasan pembangunan pertanian harus dibangun sehingga
petani mampu mengaktualisasikan kegiatan usahataninya secara optimal untuk


                                         525
menunjang    pertumbuhan     pendapatannya.    Hasil-hasil   pembangunan     harus
terdistribusi makin merata antar sektor, antar subsektor dalam sektor pertanian dan
antar lapisan masyarakat agar tidak ada lagi lapisan masyarakat yang tertinggal dan
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meningkat.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian

       Pertumbuhan sektor pertanian sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi
perekonomian pedesaan. Sektor pertanian Indonesia, hingga saat ini masih sangat
tergantung pada hasil primer, sehingga nilai tambah yang diperoleh masih rendah
dan kurang kompetitif di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ke depan,
pemerintah harus dapat mendorong perkembangan produk pertanian olahan primer,
selain untuk meningkatkan nilai tambah juga meningkatkan dan memperluas pangsa
pasar di dalam dan luar negeri. Negara berkembang penghasil produk pertanian,
saat ini banyak yang melakukan pengembangan produk pertanian untuk mensiasati
perdagangan dunia yang tidak adil. Apabila hal dapat dilakukan maka sektor
pertanian akan tumbuh lebih cepat dan tinggi lagi dibandingkan dengan yang telah
dicapai selama ini. Pertumbuhan sektor pertanian yang makin cepat akan memacu
pertumbuhan sektor-sektor lain secara lebih cepat melalui kaitan ke belakang dan ke
depan dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan demikian, sektor pertanian
akan lebih dikenal sebagai pengganda tenaga kerja, dan bukan sekedar pencipta
kesempatan kerja.

5. Melestarikan Sumberdaya Alam dan Fungsi Lingkungan Hidup

       Permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi banyak berkaitan dengan
penurunan kualitas lingkungan di wilayah hulu yang berakibat langsung pada kualitas
lingkungan di wilayah hilir. Meningkatnya permintaan lahan akibat pertumbuhan
penduduk selain menyebabkan penurunan luas baku lahan pertanian juga
meningkatnya intensisitas usahatani di daerah aliran sungai (DAS) hulu. Penurunan
luas baku lahan pertanian, khususnya lahan sawah, yang telah berlangsung sejak
paruh kedua dekade 1980-an, saat ini cenderung makin besar seiring dengan
peningkatan konversi ke non pertanian, khususnya di pulau Jawa. Pada beberapa
tahun terakhir, luas baku lahan sawah di luar Jawa juga telah mengalami penurunan.

       Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan pangan juga meningkat.
Untuk memenuhi kebutuhan pangan telah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi
lahan pertanian pangan. Salah satu dampak dari ekstensifikasi antara lain adalah
penggundulan hutan. Luas hutan Indonesia menurun dari 65% dari total daratan



                                       526
pada tahun 1985 menjadi hanya 47% pada tahun 2000. Di Pulau Jawa, konversi
lahan sawah irigasi menjadi pemukiman dan tapak industri terus berlangsung
dengan akselerasi yang meningkat. Dampak dari penggundulan hutan dan konversi
lahan tersebut antara lain adalah berubahnya iklim secara global serta meningkatnya
erosi, banjir dan kekeringan. Penurunan luas baku sawah di daerah hilir pada kondisi
jumlah petani tetap bahkan bertambah telah mendorong peningkatan intensitas
usahatani di daerah hulu yang berakibat pada penurunan kualitas DAS. Penurunan
kualitas DAS menyebabkan efisiensi saluran irigasi menurun dan penurunan efsiensi
ini makin cepat karena kurangnya pemeliharaan dan rehabilitasi sebagai akibat
terbatasnya dana pemerintah.


6. Membangun Sistem IPTEK yang Efisien

       Permasalahan     utama    yang    dihadapi   Indonesia   berkaitan   dengan
pemanfaatan IPTEK Pertanian adalah belum terbangunnya secara efisien sistem
IPTEK Pertanian mulai dari hulu (penelitian tinggi dan strategis) sampai hilir
(pengkajian teknologi spesifik lokasi dan diseminasi penelitian kepada petani).
Efisiensi sistem IPTEK di sektor pertanian ini perlu dibangun melalui sinkronisasi
program litbang pertanian mulai dari hulu sampai hilir dan sinkronisasi program
litbang pertanian dengan lembaga penelitian lainnya. Selain itu, efisiensi sistem
IPTEK pertanian ini perlu didukung dengan sistem pendidikan pertanian yang
mampu menghasilkan peneliti yang berkemampuan (competent) dan produktif
(credible). Juga perlu dibangun kembali sistem penyuluhan petani yang lebih efektif
dan efisien.

C. Penajaman Arah

       Kajian mendalam dan pengalaman empiris menunjukkan bahwa selama lebih
dari 30 tahun pertanian selalu diidentikan dengan proses budidaya atau agronomi,
sehingga pembangunan pertanian, sadar atau tidak sadar, dipandang hanya terbatas
pada upaya peningkatan produksi suatu komoditas, baik itu sebagai bahan pangan,
bahan baku industri ataupun komoditas ekspor. Jenis komoditas hasil-hasil pertanian
tersebut juga didefinisikan terbatas sebagai komoditas primer, sehingga proses
pengolahan/agroindustri dipersepsikan pembinaannya terlepas dari sektor pertanian.
Pembangunan pertanian juga dipandang sebagai pembangunan sektoral, bahkan
sub sektoral, sehingga dipersepsikan dengan kuat terlepas dari upaya pembangunan
yang terpadu dengan pembangunan wilayah atau pedesaan.




                                        527
          Persepsi yang keliru terhadap lingkup pertanian dan pembangunan pertanian
seperti itu direfleksikan oleh adanya fragmentasi dalam pelayanan pemerintah bagi
pembangunan sektor pertanian, dimana pengertian pertanian dibatasi hanya pada
proses kegiatan agronomi atau subsistem produksi saja. Pendekatan ini tercermin
dari terbatasnya tugas dan fungsi Departemen Pertanian selama ini dikonsentrasikan
hanya pada upaya peningkatan produksi pertanian komoditas primer. Pembinaan
dan pelayanan pemerintah dalam bentuk regulator, fasilitator dan promotor untuk
pengembangan industri pertanian, usaha pemasaran dan perdagangan pertanian,
sistem     distribusi   dan   logistik   pangan,   pengembangan   koperasi   pertanian,
penanganan irigasi pertanian, dan pembukaan atau perluasan areal pertanian
termasuk pencetakan lahan sawah, berada pada berbagai departemen atau instansi
yang terpisah-pisah.

          Memang benar, koordinasi akan harus menjadi perekat dalam setiap upaya
pembangunan yang sifatnya lintas sektoral/departemen, dan melalui koordinasi lintas
sector,    seharusnya     keterpaduan      pembangunan    dapat   diwujudkan.   Namun
pengalaman lebih dari tiga dasawarsa menunjukkan sinkronisasi dan harmonisasi
kebijakan, apalagi dalam implementasinya di lapangan tidak pernah dapat terwujud
dengan baik sesuai harapan, walaupun kesepakatan telah dicapai dalam berbagai
pertemuan koordinasi. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam kondisi sumberdaya
terbatas, dan dengan perbedaan skala prioritas antar departemen ataupun instansi,
maka upaya untuk membangun pertanian modern, tangguh, dan efisien sangat sulit
diwujudkan.

          Atas dasar pemikiran di atas, maka pembangunan pertanian lima tahun ke
depan (2004 – 2009) perlu ada penajaman pendekatan dan arah, atau perlu ada
reorientasi dan reposisi pertanian dalam pembangunan nasional, yaitu dalam hal :

a. Pembangunan pertanian harus dipandang sebagai proses yang berkelanjutan,
   sehingga tidak harus membuat atau menyusun kebijakan dan program
   pembangunan pertanian yang sama sekali baru. Penyusunan program
   pembangunan pertanian yang sama sekali baru akan kontra produktif, karena
   “proses penyesuaian” dalam implementasi di lapangan akan memakan waktu
   lama, dan dengan demikian akan kehilangan waktu membangun 1 – 2 tahun dari
   5 tahunan periode pembangunan. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah
   melanjutkan, mempertajam dan menyempurnakan program pembangunan
   pertanian yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan terdahulu.




                                             528
b. Pembangunan pertanian dengan wawasan agribisnis harus dipandang sebagai
    suatu pendekatan pembangunan pertanian. Dengan pendekatan ini, pandangan
    bahwa pertanian hanya sebagai kegiatan budidaya atau agronomi akan dengan
    sendirinya terhapus. Pembangunan pertanian dengan wawasan agribisnis
    mencakup keseluruhan sub sistem agribisnis yang harus dilaksanakan secara
    terpadu mulai dari sub sistem pengembangan prasarana dan sarana pertanian,
    sub sistem budidaya/produksi, sub sistem pengolahan hasil/agroindustri, sub
    sistem    pemasaran       dan   distribusi,    dan    sub   sistem     pendukung      seperti
    pengembangan SDM, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan
    pelayanan informasi pasar.

c. Pembangunan pertanian harus dipandang bukan sebagai pembangunan parsial
    pengembangan          komoditas,   tetapi     dalam    implementasinya      pembangunan
    pertanian sangat terkait dengan pembangunan wilayah khususnya pedesaan,
    guna meningkatkan pendapatan masyarakat pertanian dan mengentaskan
    kemiskinan di wilayah yang bersangkutan. Reorientasi pendekatan ini didasarkan
    pada kenyataan bahwa resource endowment para petani, khususnya lahan
    sangat terbatas, sehingga yang terjadi selama bertahun-tahun petani telah
    mempraktekan usaha pertanian yang mengoptimalkan sumberdaya lahan
    tersebut dengan berdiversifikasi usaha. Dalam satu bidang lahan yang
    diusahakannya,        mereka    membudidayakan         tanaman       pangan,     hortikultura,
    perkebunan serta mengusahakan ternak dan ikan. Lebih jauh lagi, dalam satu
    unit terkecil wilayah binaan seperti suatu desa atau ekonomi, pasti akan dijumpai
    berbagai jenis tanaman atau hewan yang diusahakan secara terpadu.

          Dari ketiga reorientasi pendekatan tersebut sudah sangat jelas bahwa
pembangunan pertanian harus dipandang sebagai proses pembangunan yang
berkelanjutan dengan mengimplementasikan konsep agribisnis secara utuh dan
terkait erat dengan pembangunan wilayah pedesaan berbasiskan pengembangan
tanaman dan ternak secara terpadu dengan memanfaatkan sumberdaya dan budaya
lokal.


D. Visi dan Misi Pembangunan Pertanian 2005 – 2009

1. Visi

          Memperhatikan permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian dan
lingkungan    strategis    domestik    dan      internasional   yang     dihadapi,   maka     visi
pembangunan pertanian tahun 2005-2009 adalah upaya mengangkat harkat derajat,


                                                529
kemampuan dan kesejahteraan petani dengan mewujudkan sektor pertanian
yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing dan menjadi landasan kokoh
pembangunan ekonomi nasional.


2. Misi

          Sesuai dengan visi pembangunan pertanian 2005-2009, maka misi
pembangunan pertanian dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional dapat
dirumuskan sebagai berikut :

(a)   Mengembangkan dan memfasilitasi organisasi petani untuk meningkatkan
      posisi tawar (bargaining position) dalam kerangka meningkatkan harkat,
      derajad dan kemampuan petani;

(b)   Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani serta kesempatan kerja
      produktif dan memposisikan petani sebagai subyek dalam pembangunan
      pertanian;

(c)   Menyediakan bahan pangan dan produk pertanian bernilai tambah tinggi,
      berdaya saing serta memantapkan ketahanan dan keamanan pangan sesuai
      dengan permintaan pasar domestik dan internasional;

(d)   Membangun dan mengembangkan agroindustri di pedesaan dan infrastruktur
      yang menghubungkan pedesaan dan perkotaan;

(e)   Menyediakan bahan baku sektor industri dan jasa secara dinamis dan
      berkelanjutan;

(f)   Mengembangkan lembaga pembiayaan pertanian di pedesaan sesuai dengan
      kebutuhan petani; dan

(g)   Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan
      pertanian berkelanjutan.

          Untuk melaksanakan misi tersebut, beberapa prasyarat perlu diwujudkan
terlebih dahulu yaitu :

(a)   Terbangunnya citra (image) di kalangan legislatif dan adanya kesepahaman
      dari setiap komponen pelaku pembangunan untuk menempatkan pertanian
      sebagai persoalan negara dan bukan hanya persoalan sektoral;

(b)   Dengan kesepahaman tersebut, perbaikan sarana dan infrastruktur pertanian
      perlu mendapat prioritas;




                                       530
(c)   Sistem dan struktur penganggaran harus mendukung pengembangan ilmu
      pengetahuan dan teknologi; dan

(d)   Peraturan perundangan yang menghambat pertanian perlu ditinjau ulang dan
      dirumuskan kembali sehingga tercipta situasi kondusif untuk pembangunan
      pertanian.


E. Sasaran dan Strategi Dasar

E.1. Sasaran

1. Indikator Makro

a. Produk Domestik Bruto

        Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6% per
tahun selama kurun waktu 2005 – 2009, PDB sektor pertanian (tidak termasuk
perikanan dan kehutanan) berdasarkan harga yang berlaku ditargetkan akan tumbuh
4,37% per tahun (Tabel 1). Subsektor perkebunan dan subsektor peternakan akan
menjadi sumber penting pertumbuhan sektor pertanian cukup penting, yang masing-
masing ditargetkan akan tumbuh 6,0% per tahun, sedangkan subsektor tanaman
pangan dan subsektor hortikultura ditargetkan akan tumbuh masing-masing 2,50%
dan 5,0% per tahun.

        Dengan target laju pertumbuhan di atas, maka pada tahun 2009 PDB sektor
pertanian akan menjadi Rp 315,9 triliun, yang terdiri dari subsektor pangan Rp 120,8
triliun, subsektor hortikultura Rp 72,2 triliun, subsektor perkebunan Rp 66,5 triliun
dan subsektor peternakan 56,5 triliun. Apabila sasaran pertumbuhan PDB sektor
pertanian ini dapat dicapai (dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk masih
sekitar 1,4% per tahun), maka sektor pertanian ke depan akan sangat berperan
dalam penurunan jumlah penduduk miskin, khususnya di pedesaan.


b. Investasi

        Untuk memacu pertumbuhan PDB pertanian, ivestasi di bidang pertanian
ditargetkan akan meningkat 5,20% per tahun selama kurun waktu 2005 – 2009.
Investasi untuk bidang perkebunan dan peternakan akan tumbuh 6,0% per tahun,
sedangkan untuk tanaman pangan dan hortikultura akan tumbuh masing-masing
2,49% dan 5,0% per tahun (Tabel 1). Dengan laju pertumbuhan tersebut, jumlah
investasi di sektor pertanian pada tahun 2009 ditargetkan akan mencapai Rp 14,7




                                        531
triliun, yang terdiri dari subsektor pangan Rp 2,4 triliun, subsektor hortikultura Rp 2,8
triliun, subsektor perkebunan Rp 7,1 triliun dan subsektor peternakan Rp 2,4 triliun.


c. Penyerapan Tenaga Kerja

       Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sebagian tenaga kerja harus
masuk ke sektor non-pertanian. Oleh karena itu, penyerapan tenaga kerja di sektor
pertanian selama 2005 – 2009 ditargetkan hanya mencapai 0,91% per tahun. Untuk
subsektor tanaman pangan, penyerapan tenaga kerja ditargetkan akan menurun
2,66% per tahun, sedangkan untuk subsektor hortikultura, subsektor perkebunan dan
subsektor peternakan ditargetkan masing-masing akan tumbuh 0,80%, 7,77% dan
4,80%. Dengan laju peningkatan tersebut, jumlah tenaga kerja yang terserap di
sektor pertanian pada tahun 2009 ditargetkan akan mencapai 41,0 juta orang, yang
terdiri dari subsektor pangan 16,4 juta orang, subsektor hortikultura 11,6 juta orang,
subsektor perkebunan 8,4 juta orang dan subsektor peternakan 4,6 juta orang.


d. Pendapatan Petani

       Pendapatan petani per kapita per tahun ditargetkan akan meningkat 3,37%
per tahun sehingga pada tahun 2009 akan mencapai Rp 7,7 juta. Jika diperinci lebih
lanjut, petani tanaman pangan, petani hortikultura, petani perkebunan dan peternak
ditargetkan akan meningkat masing-masing 5,30%, 4,17%, 1,08% dan 1,14% per
tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut, maka pada tahun 2009 pendapatan
petani tanaman pangan akan mencapai Rp 7,4 juta, petani hortikultura Rp 6,3 juta,
petani perkebunan Rp 8,8 juta dan peternak Rp 12,3 juta per kapita per tahun.
Dengan makin banyaknya tenaga kerja pertanian pangan yang keluar untuk bekerja
di sektor non pertanian (industri), diharapkan skala usahatani pangan per petani
akan meningkat.

       Apabila sasaran-sasaran tersebut di atas dapat dicapai maka arah
transformasi struktur perekonomian nasional akan dapat berjalan seperti yang
diharapkan, yaitu struktur perekonomian yang lebih berimbang, dimana peranan
sektor industri dan jasa makin besar, sedangkan sektor pertanian makin kecil.
Selama kurun waktu 2005-2009, pangsa sektor pertanian terhadap PDB nasional
dan penyerapan tenaga kerja ditargetkan masing-masing akan menurun 1,67% dan
4,17% per tahun. Dengan skenario seperti ini diharapkan kesejahteraan petani akan
meningkat dan senjang pendapatan dengan sektor non pertanian (khususnya sektor
industri) akan menurun.




                                          532
e. Jumlah Penduduk Miskin

       Selama kuru waktu 2005 – 2009, jumlah penduduk miskin ditargetkan akan
menurun 5,77% per tahun. Jika target ini dapat dicapai, maka jumlah penduduk
miskin di wilayah pedesaan pada tahun 2009 akan menjadi 6,52% dari posisi 16,87%
pada tahun 2005 dan 21,40% pada tahun 2003. Dengan demikian maka tingkat
kesejahteraan penduduk pedesaan akan meningkat pada tahun 2009.


2. Indikator Produksi

a. Komoditas Pangan

       Kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah
penduduk. Idealnya, laju pertumbuhan produksi pangan harus lebih tinggi daripada
laju pertumbuhan penduduk. Untuk itu, produksi pangan perlu dipacu dengan
memanfaatkan sumberdaya domestik secara lebih optimal. Sasaran peningkatan
produksi pangan utama berdasarkan kapasitas sumberdaya alam, kemampuan
inovasi teknologi, laju pertumbuhan penduduk dan dinamika pasar (dalam dan luar
negeri) adalah sebagai berikut.

       Beras, sebagai komoditas strategis dan pangan pokok penduduk Indonesia,
akan tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan pertanian selama lima tahun
ke depan. Laju pertumbuhan produksi beras selama kurun waktu 2005-2009
ditargetkan sekitar 0,68% per tahun sehingga produksi pada tahun 2009 akan
mencapai 34,4 juta ton (Tabel 2). Dengan asumsi pola pangan penduduk Indonesia
akan makin beragam, bergizi dan berimbang, tingkat konsumsi beras akan turun
menjadi sekitar 135 kg per kapita per tahun, maka jumlah produksi tersebut sudah
cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

       Produksi komoditas palawija juga ditargetkan akan meningkat. Jagung,
sebagai bahan pangan dan bahan baku industri pakan ternak di dalam negeri,
produksinya selama kurun waktu yang sama diproyeksikan akan tumbuh 1,78% per
tahun. Produksi palawija lainnya juga akan meningkat, yaitu kedelai 6,71%, kacang
tanah 4,50% dan ubi-ubian (ubi kayu dan ubi jalar) 3,36% per tahun. Dengan laju
pertumbuhan tersebut, maka produksi jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu dan
ubi jalar pada tahun 2009 masing-masing akan menjadi 12,1 juta ton, 1 juta ton, 1
juta ton, 23,1 juta ton dan 2,5 juta ton




                                           533
b. Komoditas Hortikultura

        Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, upaya peningkatan produk
tanaman hortikultura juga diarahkan untuk meningkatkan ekspor. Upaya peningkatan
produksi tanaman hortikultura yang mempunyai nilai tinggi ini diharapkan juga
mampu membantu meningkatkan pendapatan petani. Selama kurun waktu 2005-
2009, laju pertumbuhan produksi sayuran ditargetkan meningkat di atas 3% per
tahun, yaitu bawang merah 3,93%, kentang 4,12%, kubis 3,96%, tomat 5,76% dan
cabe 4,26% (Tabel 2). Dengan laju pertumbuhan tersebut, maka produksi bawang
merah, kentang, kubis, tomat dan cabe pada tahun 2009 masing-maisng akan
menjadi 1 juta ton, 1,1 juta ton, 1,5 juta ton, 0,9 juta ton dan 0,2 juta ton. Dalam
kurun waktu yang sama, laju pertumbuhan produksi buah-buahan ditargetkan akan
meningkat di atas 2% per tahun, yaitu alpukat 4,94%, pisang 4,84%, mangga 2,49%,
jeruk 3,87% dan pepaya 3,03%. Dengan laju pertumbuhan tersebut, maka produksi
alpukat, pisang, mangga, jeruk dan pepaya pada tahun 2009 masing-masing akan
menjadi 0,2 juta ton, 5,1 juta ton, 1,1 juta ton, 0,8 juta ton dan 0,6 juta ton.


c. Komoditas Perkebunan

        Komoditas perkebunan selama ini dikenal sebagai penghasil devisa utama di
sektor pertanian. Selama berabad-abad yang lalu, Indonesia telah dikenal sebagai
salah satu penghasil dan eksportir komoditas perkebunan utama dunia. Industri teh
dan gula tebu telah berkembang sejak jaman kolonial, namun akhir-akhir ini
produksinya menurun. Bahkan untuk gula tebu, Indonesia telah berubah dari
pengekspor utama dunia menjadi pengimpor utama dunia saat ini. Oleh karena itu,
untuk kurun waktu 2005–2009, produksi kedua komoditas tersebut ditargetkan akan
meningkat 2,40% untuk teh dan 2,20 % untuk gula tebu per tahun (Tabel 2). Dengan
laju pertumbuhan tersebut, maka produksi teh dan gula tebu pada tahun 2009
masing-masing akan mencapai 0,2 juta ton dan 2,3 juta ton.

        Berbeda dengan teh dan gula tebu, Indonesia saat ini merupakan salah satu
penghasil minyak sawit (CPO) terbesar di dunia. Dengan ketersediaan lahan yang
masih cukup luas di luar Jawa, produksi minyak kelapa sawit ditargetkan akan
meningkat 8,80 % per tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut, produksi minyak
sawit pada tahun 2009 akan meningkat menjadi 68,0 juta ton dan Indonesia akan
menjadi negara penghasil CPO terbesar di dunia menggantikan Malaysia. Produksi
komoditas perkebunan lainnya juga ditargetkan akan meningkat yaitu karet 3,01%,
kopi 2,31% dan kakao 7,41% per tahun. Dengan laju pertumbuhan tersebut, maka




                                            534
produksi karet, kopi dan kakao pada tahun 2009 masing-masing akan mencapai 3,3
juta ton, 0,7 juta ton dan 0,7 juta ton.


d. Komoditas Peternakan

        Produksi komoditas peternakan sebagai sumber protein hewani juga
ditargetkan akan meningkat cukup tinggi guna memenuhi kebutuhan konsumsi
protein hewani yang makin tinggi. Produksi daging sapi ditargetkan akan meningkat
lambat yaitu sekitar 1,69 %, sedangkan produksi daging ayam (khususnya ayam
broiler) ditargetkan akan meningkat lebih cepat yaitu 4,18%, dan bahkan produksi
telur dan susu akan meningkat lebih cepat dibanding dagung sapi dan ayam,
masing-masing 7,24% dan 8,49% (Tabel 2). Dengan laju pertumbuhan tersebut,
maka produksi daging sapi, daging ayam, telur dan susu pada tahun 2009 masing-
maisng akan menjadi 0,5 juta ton, 1,2 juta ton, 1,4 juta ton dan 1 juta ton


E.2. Strategi Dasar

        Strategi    pembangunan      pertanian   harus   mampu     memberikan     solusi
permasalahan di tingkat internasional, inter-regional, regional, nasional, antar sektor
dan antar subsektor pertanian. Secara umum pembangunan pertanian diarahkan
untuk memanfaatkan semua potensi dan kemampuan sumberdaya manusia pertanian,
utamanya petani, menuju industrialisasi pertanian. Dengan kata lain kebijakan industri
harus diarahkan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan agroindustri.
Pembangunan pertanian itu sendiri harus dipacu secara integratif dengan
pembangunan agroindustri dengan mengedepankan pemanfaatan semua potensi dan
kemampuan petani. Dengan kerangka seperti itu, terdapat tiga strategi dasar yang
perlu ditempuh, yaitu: (1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia; (2) Peningkatan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan perolehan
manfaat pembangunan pertanian; dan (3) Peningkatan kapasitas sumberdaya dan
fasilitas agribisnis.


1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

        Dari segi jumlah, sumberdaya manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan
agribisnis relatif sangat banyak, terutama di pedesaan. Namun jika dilihat dari kualitas
kemampuan SDM, dukungan untuk menempatkan kegiatan agribisnis atau sektor
pertanian menjadi andalan pembangunan nasional masih sangat kurang. Dari segi
mutu atau ketrampilan, SDM di pedesaan masih relatif kurang, dan oleh karena itu



                                           535
peningkatan mutu SDM perlu mendapat perhatian serius. Selain faktor ketrampilan,
aspek perubahan cara berpikir (rasionalitas), antisipasi ke depan, kemampuan ber-
empati, melakukan mobilitas, partisipasi dan motivasi (sikap dan tata nilai) berprestasi
juga perlu ditingkatkan.

       Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh rasionalitas yang
tinggi dalam arti senantiasa memahami dan menjelaskan suatu kejadian dan situasi
dalam hubungan sebab akibat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, serta senantiasa
menyusun strategi tindakan berdasarkan hubungan cara-tujuan secara sistematis dan
dengan penuh perhitungan. Dengan perkataan lain, pengembangan pengusaha dan
pekerja agribisnis merupakan proses perubahan cara berpikir dari berdasarkan
perasaan menjadi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah, dan perubahan pengambilan
keputusan dari (semula) acak menjadi secara sistematis. Hal ini penting untuk disadari,
karena merupakan prasyarat keharusan agar suatu teknologi maju atau inovasi dapat
diterapkan pada agribisnis dan agar agribisnis itu dapat dikelola secara lebih efisien.

       Kemampuan antisipasi adalah kemampuan untuk memperkirakan sesuatu
yang akan terjadi di masa mendatang, dan melakukan tindakan penyesuaian
(adjustment) yang tepat untuk itu. Pengusaha agribisnis modern dicirikan oleh sikap
atau cara berpikir yang tidak mengabaikan kepentingan jangka panjang, mampu
mengantisipasi dengan cukup tepat tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan
melakukan tindakan penyesuaian yang tepat dengan prakiraan perubahan tersebut.
Hal yang sebaliknya terjadi pada pengusaha agribisnis tradisional.

       Kemampuan empati adalah kemampuan untuk memahami cara berpikir, sikap,
dan pola tindak orang lain. Kemampuan empati ini sangat penting dimiliki oleh
pengusaha agribisnis, karena dengan daya empati seorang pelaku agribisnis dapat
menentukan strategi persaingan dan kerjasama bisnis yang lebih tepat, mempunyai
kemampuan memimpin perusahaan, dan mampu menentukan pengembangan produk
sesuai dengan preferensi konsumen.

       Mobilitas sosial secara vertikal mengacu pada sikap dan kemampuan untuk
meraih status yang lebih baik. Pengusaha dan pekerja agribisnis modern dicirikan oleh
kemauan dan kemampuan yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan statusnya, baik
secara ekonomi maupun sosial. Dengan perkataan lain, pengusaha dan pekerja
agribisnis modern harus bersikap dinamis, karena dengan sikap tersebut agribisnis
dapat tumbuh dan berkembang cepat.

       Kemampuan partisipasi adalah kemampuan untuk meraih segala kesempatan
yang ada demi untuk peningkatan status. Pengusaha dan pekerja agribisnis modern



                                           536
dicirikan oleh tingkat partisipasi yang cepat dan tinggi (optimis). Sifat partisipasi yang
tinggi merupakan faktor yang sangat menentukan agar suatu teknologi dapat diadopsi
secara cepat dan lengkap dan agar suatu kesempatan usaha (pasar) dapat diraih
secara cepat.

       Sikap dan nilai mengacu pada motivasi dan pandangan hidup seseorang.
Sikap dan nilai modern dicirikan oleh motivasi untuk senantiasa berupaya meraih
kemajuan atau keberhasilan atau sikap untuk senantiasa bekerja keras, tidak atas
dasar dorongan imbalan jasa material semata. Hal ini sering disebut sebagai need for
achievement atau kebutuhan untuk meraih hasil dan kemajuan. Motivasi untuk meraih
kemajuan dapat dipandang sebagai landasan kuat bagi kemajuan usaha.


2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

       Tuntutan jaman menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih
dominan daripada pemerintah. Dengan demikian, reformasi total menuntut perlunya
segera melaksanakan rekonstruksi kelembagaan pemerintahan publik berdasarkan
prinsip good governance dengan tiga karakteristik utama, yaitu credibility,
accountability dan transparency. Kebijakan pembangunan dirancang secara
transparan dan melalui debat publik, dilaksanakan secara transparan dan diawasi
oleh publik, sedangkan pejabat pelaksana bertanggung jawab penuh atas
keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dengan begitu, kebijakan pembangunan
(pertanian)   akan   lebih   berorientasi   pada   kepentingan     masyarakat     banyak
(demokratis) dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) menjadi semakin sulit
dilakukan. Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN melalui
good governance sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi tinggi
(high-cost economy) dan distorsi pasar (monopoli dan monopsoni) akibat kesalahan
kebijakan. Dengan demikian, perekonomian akan lebih efisien dan pertumbuhan
kegiatan bisnis berdasarkan pada keunggulan kompetitif riilnya, bukan karena
proteksi atau dukungan pemerintah. Untuk mewujudkan hal itu, maka peningkatan
partisipasi masyarakat pada proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan perolehan manfaat pembangunan pertanian merupakan strategi
dasar yang perlu ditempuh.


3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Fasilitas Agribisnis

       Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan potensi sumberdaya alam yang
luas dan subur untuk pertanian merupakan keunggulan komparatif bagi Indonesia.
Oleh karena itu, strategi pembangunan nasional harus dititikberatkan pada


                                            537
pembangunan ekonomi yang berbasis pada peningkatan kapasitas sumberdaya alam,
padat karya dan berorientasi pada pasar domestik. Secara nasional, sektor pertanian
paling    tepat   dijadikan    sebagai     prioritas   pembangunan    ekonomi     Indonesia.
Pembangunan pertanian mempunyai efek sinergis yaitu adanya dampak akselerasi
dan peningkatan kegiatan sektor lain, dan pembangunan pertanian juga berarti
pembangunan pedesaan.

         Sehubungan dengan memposisikan sektor pertanian sebagai sektor andalan
maka kebijakan ekonomi makro harus sejalan dan mendukung kebijakan ekonomi
mikro. Termasuk dalam ini adalah kebijakan anggaran pembangunan yang
mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan investasi
nasional harus mempunyai sasaran agar investasi di sektor pertanian menjadi lebih
kompetitif dibanding sektor non pertanian. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa
investasi pemerintah dalam sektor pertanian dapat merupakan biaya sosial (social
cost) yang memberikan dampak positip terhadap pemerataan distribusi pendapatan
masyarakat. Oleh karena itu upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya dan fasilitas
agribisnis merupakan salah satu strategi dasar yang perlu ditempuh

         Strategi dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya
dan fasilitas agribisnis adalah sebagai berikut :


a. Perbaikan dan peningkatan efisiensi sistem investasi, pembiayaan dan
   insentif pertanian

         Untuk mempercepat investasi di sektor pertanian perlu didirikan bank
pertanian di pedesaan, sehingga petani mempunyai akses lebih besar pada pasar
modal. Namun kebijakan ini harus disertai dengan program-program pelatihan
tentang    usaha-usaha        agribisnis   yang      menguntungkan.   Pelatihan   bertujuan
meningkatkan ketrampilan serta kemampuan daya saing golongan lemah yang
bersangkutan agar dapat menggunakan modal secara optimal.

         Dalam peningkatan dan perbaikan investasi ini termasuk di dalammya adalah
membangun infrastruktur yang bertujuan memanfaatkan sumberdaya pertanian dan
membangun pertanian komersial. Berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan
politik nasional, maka pemerintah adalah pihak utama yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai investasi publik. Strategi
pembangunan infrastruktur harus mampu menjawab permasalahan berikut : (a)
Prasarana jalan di pedesaan dan di daerah produksi serta antara daerah produsen
(pedesaan) dan konsumen di perkotaan; (b) Prasarana produksi seperti waduk, dam,



                                               538
jaringan irigasi termasuk perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada serta
pembangunan sistem irigasi untuk daerah potensial; (c) Prasarana komunikasi dan
transportasi, termasuk pelabuhan dan terminal untuk komoditas pertanian serta
tranposrtasi yang memungkinkan pasar inter-insuler dapat berjalan; dan (d) Prasarana
kegiatan pasca panen, termasuk pasar komoditas pertanian, pasar induk, kawasan
industri pertanian, gudang serta laboratorium pengujian mutu produk dan bahan.

       Selain itu, penataan sistem insentif yang mampu mendorong usaha dan
investasi pertanian yang kondusif penting dilakukan. Beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian antara lain adalah : (a) Menata sistem perizinan sehingga
kondusif bagi petani dan investor pertanian; (b) Mengembangkan dan menerapkan
kombinasi sistem pajak, provisi dan retribusi pemanfaatan sumberdaya pertanian;
dan (c) Menata kebijakan fiskal berupa pajak progresif serta, dalam hal tertentu,
diskriminasi yang memihak pada pembangunan sektor pertanian.


b. Pengembangan pasar dan pengelolaan pola konsumsi

       Meningkatnya kualitas hidup, pendapatan, dan terbukanya sistem informasi
dan pasar global mendorong kesadaran dan pergeseran selera konsumen dalam
memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dalam hal ini terjadi peningkatan bahan
konsumsi dan perubahan preferensi konsumen dari permintaan terhadap komoditas
menjadi permintaan terhadap produk. Konsep permintaan terhadap produk mengacu
pada sifat permintaan yang didasarkan pada karateristik dari produk, termasuk aspek
keamanan dan kesehatan. Karakteristik yang dimiliki oleh produk merupakan faktor
penentu kualitas dan harga produk tersebut. Kemampuan untuk menghasilkan produk
dengan karateristik yang sesuai dengan keinginan konsumen merupakan salah satu
sumber keunggulan kompetitif di masa datang.

       Atas dasar itu, strategi   pendekatan produksi dan harga      pokok produksi
minimum tidak sesuai lagi sebagai strategi pembagunan pertanian atau usaha
pertanian di masa datang. Strategi yang akan datang harus berlandaskan pada
orientasi konsumen (pasar). Dalam hal ini kegiatan usahatani, panen, pasca panen
dan pengolahan hasil-hasil pertanian harus dikoordinasikan secara vertikal dan
terpadu dengan agribisnis terkait. Seiring dengan itu untuk memperluas pasar bagi
komoditas dan produk pertanian penting pula dilakukan pengembangan dan
penciptaan produk pertanian baru yang memiliki nilai tambah tinggi, berdaya saing dan
sesuai dengan selera konsumen.




                                        539
       Preferensi konsumen juga berubah dari konsumsi food crops ke arah non food
crops. Perubahan ini juga akan menjadi alasan penting mengapa diversikasi produksi
pangan antara food crops dan non food crops menjadi penting. Hal ini searah dengan
pentingnya mendorong upaya diversifikasi pola konsumsi. Hasil penghitungan
pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) juga menunjukkan bahwa kualitas konsumsi
tahun 2002 (skor PPH = 68,4) lebih baik dari kualitas konsumsi tahun 1999 (skor PPH
= 62,6), meskipun konsumsi energi penduduk baru mencapai 90,3% dari Angka
Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan (2.200 kkal). Hal ini mengindikasikan bahwa
kecukupan gizi dan mutu pangan penduduk masih belum sesuai dengan anjuran PPH,
atau belum beragam, bergizi dan berimbang.


c. Inovasi teknologi dan pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru

       Mengembangkan sistem IPTEK pertanian merupakan lokomotif penggerak
sistem agribisnis. Terobosan IPTEK mutlak diperlukan untuk mewujudkan revolusi
pertanian generasi ketiga yang merupakan kunci keberhasilan strategi industrialisasi
berbasis pertanian. Dalam konteks ini, bioteknologi yang sudah berada dalam tahap
uji kelayakan pengembangan akan menjadi basis revolusi pertanian generasi ketiga.

       Mengendornya penemuan teknologi baru (invention) dan pengembangan
teknologi yang sudah ada (innovation) telah menyebabkan terjadinya kelelahan
teknologi (technology fatigue). Produktivitas tanaman dan ternak sudah mendatar dan
malahan cenderung menurun. Oleh karena itu, perlu penemuan teknologi baru yang
mampu meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hasil dan menurunkan total
biaya produksi suatu komoditas pertanian. Teknologi yang mampu meningkatkan
kapasitas produksi dan kualitas hasil adalah sifat-sifat genetis benih yang makin
unggul. Teknologi yang mampu menurunkan total biaya produksi adalah penggunaan
alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, perontok, pemipil dan lain-lain. Saat
ini, penemuan benih dan alsintan yang mempunyai sifat-sifat unggul baru sudah
mengalami stagnasi. Kegiatan ke depan yang sangat diperlukan adalah melakukan
penemuan teknologi baru atau perbaikan teknologi yang sudah ada oleh lembaga-
lembaga penelitian pemerintah dan swasta, baik untuk meningkatkan kapasitas
produksi dan kualitas hasil maupun menurunkan total biaya produksi, secara
partisipatif tanpa mengabaikan teknologi lokal (indigenous technology) dan sistem
pengetahuan asli (SPA) yang ada di masyarakat.

       Teknologi untuk pengembangan produk (product development) masih kurang,
sehingga produk utama ekspor masih berupa produk primer yang mempunyai kualitas
rendah, tidak seragam, tidak tahan lama disimpan dan nilai tambah yang dapat


                                           540
diterima produsen di dalam negeri tetap rendah. Teknologi yang diperlukan di masa
datang harus mampu menciptakan produk-produk yang karakteristiknya lebih disukai
oleh masyarakat konsumen, baik di luar maupun dalam negeri.

       Kebijakan pengembangan komoditas pangan, termasuk teknologinya yang
terfokus pada beras, telah mengabaikan potensi sumber-sumber pangan karbohidrat
lainnya, dan lambatnya pengembangan produksi komoditas pangan sumber protein
seperti serealia, daging, telur, susu serta sumber zat gizi mikro yaitu sayuran dan
buah-buahan. Hal ini menyebabkan rendahnya keanekaragaman bahan pangan yang
tersedia bagi konsumen. Selanjutnya apabila teknologi pengembangan aneka pangan
lokal tidak cepat dilakukan, maka bahan pangan lokal akan tertekan oleh
membanjirnya anekaragam pangan olahan impor.

       Teknologi pasca panen belum diterapkan secara baik sehingga tingkat
kehilangan hasil dan degradasi mutu hasil panen masih cukup tinggi. Demikian pula
agroindustri di pedesaan sebagai wahana untuk meningkatkan nilai tambah dan
penghasilan bagi keluarga petani belum berkembang. Peningkatan pelayanan
teknologi tepat guna dan penyediaan prasarana usaha harus diupayakan untuk
menunjang pengembangan usaha pasca panen dan agroindustri di pedesaan dalam
rangka menghasilkan produk pertanian bernilai tambah tinggi.

       Pemberian hak atas kekayaan intelektual (HAKI) memberikan dorongan kuat
bagi para peneliti untuk melakukan penemuan-penemuan baru. Namun karena
teknologi tertentu hasil penelitian pada umumnya merupakan barang publik (public
good), seringkali sulit bagi peneliti untuk memperoleh HAKI. Di masa yang akan
datang, pemberian HAKI akan menjadi sangat penting karena akan makin banyak
tuntutan terhadap peneliti untuk melakukan penemuan produk-produk baru pertanian
yang mempunyai prospek makin baik untuk pasar internasional dan domestik dalam
rangka globalisasi.

       Produsen pertanian pada umumnya adalah petani kecil dengan penguasaan
ilmu pengetahuan yang terbatas karena tingkat pendidikannya yang masih sangat
rendah. Teknologi pertanian yang diterapkan pada umumnya adalah teknologi
konvensional warisan orang tua atau para pendahulunya secara turun-temurun.
Teknologi baru yang diperkenalkan kepada mereka harus memberikan bukti nyata
lebih dahulu tentang keunggulannya dibanding teknologi yang selama ini mereka
terapkan,   terutama   dalam   kepastian   hasilnya,   sebelum   mereka   bersedia
mengadopsinya. Oleh karena itu, proses atau metode transfer teknologi dari sumber




                                        541
teknologi kepada petani merupakan kunci keberhasilan bagi perbaikan teknologi di
masa datang.


d. Pengembangan perdagangan regional, inter-regional, dan internasional

       Dalam perdagangan di pasar internasional, strategi yang diperlukan dalam
menegakkan kesepakatan WTO adalah Indonesia harus lebih banyak melakukan
kerjasama dengan berbagai negara berkembang lainnya dan bersama-sama berjuang
menuntut kesamaan hak dan kewajiban setiap anggota WTO terutama terhadap
perlakuan tidak adil oleh negara maju. Jika kesepakatan WTO tetap tidak dapat
ditegakkan maka sebaiknya pemerintah lebih banyak mengembangkan kerjasama
perdagangan secara regional atau bilateral, meskipun kerjasama ini dianggap
menyimpang dari apa yang diperjuangkan oleh WTO.

       Oleh karena itu selama kesepakatan WTO tidak dilaksanakan oleh semua
negara anggota WTO, maka kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor
pertanian perlu mempertimbangkan kembali pemberian subsidi kepada petani karena
akan sangat membantu dalam peningkatan produksi dan ketahanan pangan.
Kebijakan subsidi yang tepat akan dapat meningkatkan kemampuan petani untuk
menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan produk impor. Subsidi seyogyanya
tidak diartikan sebagai cara memanjakan petani tetapi cara memberikan jaminan agar
petani selalu berproduksi dan mencegah alih fungsi lahan dan menjamin ketahanan
pangan di dalam negeri.

       Untuk mengatasi masalah ketidakadilan pasar global terhadap sektor
pertanian, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain adalah : (a)
Menerapkan kebijakan proteksi terhadap komoditas pertanian strategis melalui
penerapan pengenaan tarif impor, pengaturan impor dan pengawasan SPS (sanitary
and phytosanitary); (b) Pemberian subsidi harga sarana produksi secara selektif,
khususnya pupuk, benih dan modal usahatani; dan (c) Harus ada kemauan politik
(political will) kuat dari pemerintah untuk mencegah terjadinya impor produk
pertanian secara ilegal dengan memberikan sanksi hukum yang berat kepada pelaku
penyelundupan.

       Dalam kerangka liberalisasi, modal asing (PMA) juga dapat masuk ke
Indonesia   Pemerintah harus berhati-hati dalam menerima modal asing terutama
dampak negatif yang ditimbulkannya harus dicegah, antara lain : (a) Terhambatnya
pengembangan modal dalam negeri sebagai akibat kalah bersaing dalam penggunaan
IPTEK; (b) Tertutupnya lapangan kerja karena IPTEK yang padat modal sehingga



                                       542
tidak sesuai dengan keunggulan komparatif Indonesia; dan (c) Tertekannya efek
pengganda karena sebagian besar keuntungan ditarik ke negara asal modal.


e. Pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan

       Kualitas lahan pertanian di beberapa wilayah Indonesia menurun atau masih
tetap rendah sehingga daya dukungnya terhadap produktivitas pertanian menurun
atau tetap rendah. Penggunaan lahan di lereng-lereng gunung dengan tingkat
kemiringan tajam untuk pertanian tanaman semusim menyebabkan terjadinya
penurunan kesuburan lahan yang bersangkutan karena proses erosi yang cepat.
Endapan tanah yang timbul karena erosi di daerah hulu menyebabkan siltasi berat
pada jaringan-jaringan irigisi dan lahan-lahan pertanian di daerah hilir yang
mengurangi daya tampung air dari jaringan irigasi dan mengurangi kesuburan lahan
pertanian.

       Suplesi unsur hara pada lahan masih mengutamakan penggunaan pupuk
anorganik dan kurang menggunakan pupuk organik yang bersifat alamiah.
Disamping    memerlukan    biaya   mahal,   pemupukan   anorganik   tidak   mampu
memperbaiki sifat fisik tanah, yang merupakan salah satu unsur penting dalam
menjaga tingkat kesuburan tanah.

       Berlanjutnya konversi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian,
khususnya pada lahan pertanian kelas satu di Jawa, menyebabkan makin sempitnya
basis produksi pertanian, sedangkan lahan bukaan baru di luar Jawa mempunyai
kesuburan relatif rendah. Demikian pula, ketersediaan sumber daya air untuk
pertanian juga makin langka. Dalam kaitan ini sektor pertanian perlu menetapkan
strategi dasar dalam menghadapi tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan
optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan dan air secara lestari (berkelanjutan)
dan mengantisipasi persaingan dengan aktifitas perekonomian dan pemukiman yang
terkonsentrasi di Pulau Jawa.


F. Program

       Program pembangunan pertanian pada hakekatnya adalah rangkaian upaya
untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya agribisnis guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pertanian. Sesuai
dengan Visi, Misi, dan Tujuan, maka Program Pembangunan Pertanian lima tahun
ke depan, dirumuskan dalam dua program utama yang merupakan keberlanjutan




                                       543
dari program pembangunan pertanian saat ini, yaitu Program Pengembangan
Agribisnis dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

1. Program Pengembangan Agribisnis

       Pengembangan agribisnis dilaksanakan dengan memposisikan para pelaku
usaha di sektor pertanian sebagai aktor utama pembangunan pertanian, sedangkan
pemerintah   sebagai    fasilitator   untuk    menciptakan   kondisi   kondusif   bagi
berkembangnya investasi dan bisnis di sektor pertanian.

       Untuk membangun pertanian berwawasan agribisnis, upaya pertama yang
perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan mengidentifikasi peluang pasar
termasuk menganalisis dinamika permintaan pasar. Produk-produk pertanian, baik
dalam arti kuantitas maupun kualitas perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar,
sehingga dapat terhindar dari permasalahan “market glut” (harga turun drastis pada
saat panen raya) yang sampai dengan saat ini masih merupakan dilema klasik sektor
pertanian. Hasil identifikasi pasar ini dikaitkan dengan keunggulan komparatif
sumberdaya dan infrastruktur daerah, merupakan dasar pertimbangan untuk
menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan, menyangkut komoditas yang
akan diproduksi, teknologi budidaya dan pengolahan yang dipakai, proses
penyediaan input produksi dan pemasarannya, serta prasarana penunjang yang
dibutuhkan. Untuk itu dibangun kemampuan kerja yang sinergis antara aparat dan
para pelaku usaha agar penyelidikan dan analisis pasar serta penyediaan prasarana
publik dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan untuk menjamin keberhasilan
pengembangan agribisnis.

       Upaya meningkatkan daya saing komoditas pertanian agar mampu bersaing
dengan produk-produk sejenis yang dihasilkan oleh negara lain mutlak diperlukan.
Peningkatan daya saing tersebut dicapai melalui penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek). Pengembangan usaha berbasis sumberdaya dan wilayah serta
penerapan manajemen modern. Untuk itu, kerjasama yang efektif antara pelaku
usaha dan lembaga penelitian terapan perlu ditingkatkan, agar menghasilkan
teknologi tepat guna untuk mencapai efisiensi tinggi, dan jika perlu dengan
pemanfaatan teknologi tinggi dan padat modal sesuai dengan ciri pertanian modern.
Keragaman sumberdaya antar wilayah merupakan sumber untuk meningkatkan daya
saing dengan mengembangkan usaha yang didukung penerapan Iptek berbasis
sumberdaya spesifik lokasi.

       Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha untuk memenuhi skala usaha
yang efisien merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan agribisnis.


                                         544
Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kemitraan antar petani membentuk
kelompok usaha bersama, atau kemitraan petani dengan pengusaha besar dengan
aturan maing yang saling menguntungkan. Selain itu, kemampuan petani ataupun
para     pelaku   usaha    dilakukan      melalui    peningkatan   kemampuan      teknis,
kewirausahaan, berorganisasi dalam kelompok sehingga mempunyai kemampuan
mengembankan usaha dengan kreativitas dan daya inovasi tinggi.

         Tujuan Program ini adalah mendorong berkembangnya usaha pertanian dari
sub sistem hulu hingga hilir dengan wawasan bisnis yang mampu menghasilkan
produk pertanian dan industri pertanian primer yang berdaya saing, sehingga
menghasilkan nilai tambah bagi peningkatan pendapatan petani, penciptaan
lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Sasaran Program
Pengembangan Agribisnis ini adalah:

(a)    Meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditas pertanian yang
       dapat dipasarkan sebagai bahan baku industri pengolahan maupun ekspor.

(b)    Meningkatnya volume dan penerimaan ekspor, serta meningkatnya produk-
       produk substitusi impor.

(c)    Meningkatnya kesempatan kerja produktif di pedesaan pada on farm dan off
       farm yang memberikan imbalan (return to factor) yang layak.

(d)    Berkembangnya berbagai kegiatan usaha berbasis pertanian dengan wawasan
       agribisnis yang mampu meberikan keuntungan yang wajar.

(e)    Meningkatnya     partisipasi     masyarakat    dan   investasi    swasta   dalam
       pengembangan agribisnis dan memajukan perekonomian pedesaan.

(f)    Terpeliharanya   produktivitas    sumberdaya     alam,   berkembangnya     usaha
       pertanian konservasi, dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.

         Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, pengembangan agribisnis
komoditas difokuskan pada komoditas strategis, mempunyai prospek untuk
dikembangkan berdasarkan basis sumberdaya yang dimiliki dan mempunyai nilai
ekonomis yang tinggi. Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan meliputi
padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan kacang tanah; komoditas hortikultura meliputi
cabe, bawang merah, kubis, manggis, salak, mangga dan rambutan; komoditas
perkebunan meliputi kelapa sawit, kakao, kopi, teh dan karet; komoditas peternakan
meliputi ternak sapi potong, sapi perah, dan ternak unggas (ayam ras pedaging,
ayam ras petelur, ayam bukan ras dan itik).




                                            545
       Untuk dapat mewujudkan program pengembangan komoditas pertanian yang
telah diuraikan di atas, perlu adanya dukungan antara lain:

a.   Pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha agribisnis.

b.   Pengembangan kelembagaan pelayanan penunjang agribisnis.

c.   Penciptaan dan percepatan penerapan inovasi teknologi agribisnis spesifik
     lokasi.

d.   Pendayagunaan secara optimal dan perlindungan sumberdaya hayati.

e.   Pengembangan sistem informasi dan jaringan kerja agribisnis.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

       Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang
cukup, mutu yang memadai, mudah diakses setiap saat dan di semua daerah, aman
dan halal dikonsumsi, dan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan rumah tangga
berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk dapat mengakses atas pangan
baik dari produksi sendiri, dari pasar, atu dari sumber-sumber lainnya. Ketahanan
pangan rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan daya beli, dan kemampuan
daya beli rumahtangga ditentukan oleh tingkat pendapatan. Dengan demikian maka
peningkatan pendapatan rumahtangga merupakan faktor kunci dari peningkatan
ketahanan pangan rumahtangga.

       Program      Peningkatan     Ketahanan      Pangan       dimaksudkan   untuk
mengoperasionalkan     pembangunan      dalam    rangka       mengembangkan   sistem
ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan
dalam arti luas bukan hanya beras, tetapi mencakup pangan yang berasal dari
tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein,
lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan
kesehatan.

       Tujuan dari program ini adalah: (i) Menciptakan iklim yang kondusif bagi
berfungsinya sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan, (ii)
Mendorong peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman,
(iii) Mendorong penganekaragaman produksi/ketersediaan pangan dan konsumsi
pangan beragam, bergizi dan berimbang berbasis sumberdaya lokal, dan (iv)
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam menangani kerawanan dan
permasalahan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan.

       Sasaran yang ingin dicapai adalah:



                                         546
a.   Dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional dan rumah tangga yang cukup
     untuk hidup sehat dan produktif.

b.   Berkembangnya konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, seiring dengan
     menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras.

c.   Meningkatnya    kemampuan     masyarakat,   aparat   dan   pemerintah   dalam
     mengantisipasi masalah kerawanan pangan.



        Dari tujuan dan sasaran program ketahanan pangan maka dapat dijabarkan
lebih lanjut dalam beberapa sub program utama, yaitu :

a.   Sub program peningkatan ketersediaan pangan.
b.   Sub program distribusi pangan.
c.   Sub program pengembangan kelembagaan ketahanan pangan.
d.   Sub program stabilisasi produksi dan penanggulangan rawan pangan dan gizi.


G. Rencana Aksi

1. Prioritas/Isu Utama

        Prioritas kegiatan pembangunan pertanian 2005-2009 dilaksanakan dalam
kerangka pelaksanaan Program Agribisnis atau Ketahanan Pangan atau kedua-
duanya, yang ditujukan untuk menangani secara serius persoalan bangsa yang
terkait dengan/atau harus diselesaikan oleh sektor pertanian dalam jangka pendek.
Mengingat pelaksanaan pembangunan saat ini ada di daerah, maka prioritas
kegiatan yang disusun harus dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Beberapa prioritas kegiatan yang perlu segera dilaksanakan pada tahun 2005-2009,
antara lain :

a.   Menjamin keberlanjutan pencapaian ketahanan dan kemandirian pangan
     melalui peningkatan produksi komoditas pangan strategis, yaitu padi/beras,
     gula, jagung, kedelai, ternak unggas (daging dan telur), minyak makan (sawit
     dan kelapa), dan hortikultura (cabe dan bawang merah).

b.   Mengupayakan ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sarana produksi,
     khususnya pupuk dan kredit usaha pertanian yang terjangkau oleh petani,
     melalui penyempurnaan distribusi dan penyediaan subsidi.




                                        547
c.   Perbaikan prasarana ekonomi pertanian, khususnya rehabilitasi irigasi yang saat
     ini kondisinya sangat parah, rehabilitasi sumber air di daerah hulu, dan jalan
     usahatani yang rusak.

d.   Menghidupkan kembali atau revitalisasi sistem penyuluhan pertanian yang
     mampu memberdayakan kekuatan sistem pemerintahan otonomi daerah dan
     partisipasi peran stakeholders yang lebih luas.

e.   Meningkatkan pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi yang
     telah dihasilkan lembaga-lembaga penelitian untuk dapat dimanfaatkan para
     pengguna (petani, swasta) dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas,
     dan daya saing.

f.   Meningkatkan upaya perbaikan penanganan panen dan pasca panen untuk
     mengurangi kehilangan hasil melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian
     yang tepat guna.

g.   Memfasilitasi sektor swasta untuk melakukan investasi agribisnis dengan
     pembuatan     dan/atau    peninjauan      peraturan      perundangan   yang    dapat
     memberikan situasi kondusif bagi investor.

h.   Meningkatkan       pemberdayaan    dan     partisipasi    masyarakat   untuk   dapat
     “menolong dirinya sendiri” dengan pendekatan partisipatif dan kerja bersama
     dalam kelompok/lembaga sosial ekonomi masyarakat.

i.   Menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas pangan strategis, yaitu
     beras, gula, minyak goreng, jagung dan kedelai, dengan mendorong para
     pengusaha untuk menyangga harga dan distribusi.

j.   Pengendalian laju konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian,
     khususnya di Pulau Jawa, melalui peraturan perundang-undangan yang sangat
     ketat dan tegas.

2. Kegiatan Rencana Aksi

a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas

a.1. Perbenihan

         Pengembangan industri perbenihan/perbibitan sangat mendesak karena
benih/bibut merupakan salah satu sumber penting pertumbuhan produktivitas
usahatani. Saat ini industri perbenihan/perbibitan merupakan salah satu mata rantai
sistem    agribisnis    (sub-sistem   sarana     produksi)     yang   lemah.   Kekayaan
keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan modal dasar yang dapat


                                          548
didayagunakan untuk membangun suatu industri perbenihan/perbibitan yang mampu
memenuhi kebutuhan petani. Program pembangunan sistem perbenihan/perbibitan
yang menjadi fokus lima tahun ke depan antara lain adalah :

(i)      Mendorong penelitian yang dapat menghasilkan benih/bibit unggul/bermutu
         tinggi dengan memanfaatkan secara optimal teknologi tinggi, termasuk
         bioteknologi.

(ii)     Mendorong       pengembangan     industri   benih/bibit   melalui   penumbuhan
         kemampuan para penangkar dan perusahaan benih.


a.2. Ketersediaan Pupuk

          Guna mencapai sasaran produksi komoditas pertanian melalui peningkatan
produktivitas diperlukan dukungan ketersediaan sarana produksi, khususnya pupuk,
di tingkat petani yang memenuhi enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat
mutu, tepat harga, tepat waktu, dan tepat lokasi. Pupuk merupakan sarana produksi
yang sangat dibutuhkan petani dalam mendukung kegiatan usahataninya. Oleh
karena itu, kelangkaan/keterlambatan penyediaan pupuk akan dapat mengganggu
stabilitas ketersediaan pangan yang disebabkan oleh menurunnya produktivitas
akibat dari kurang atau tidak digunakannya pupuk. Agar ketersediaan pupuk di
tingkat petani terjamin, di masa datang perlu dilakukan beberapa upaya sebagai
berikut :

(i)     Memperbaiki dan mengawasi secara ketat sistem distribusi pupuk mulai dari
        pabrik pupuk hingga ke tingkat petani.

(ii)    Menerapkan kebijakan subsidi yang lebih efektif dapat dirasakan petani.

(iii)   Mewajibkan pabrik pupuk untuk memprioritaskan alokasi produksinya untuk
        memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri.


a.3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

          Fakta empiris membuktikan bahwa sumber utama pertumbuhan komoditi
pertanian, khususnya padi, adalah perluasan lahan beririgasi. Aplikasi teknologi baru
dengan pemanfaatan benih unggul, penggunaan pupuk buatan, mekanisasi
pertanian dan lain sebagainya juga merupakan sumber-sumber pertumbuhan
penting, namun dalam penerapannya tetap mensyaratkan ketersediaan air irigasi
yang memadai. Pembangunan jaringan irigasi di Indonesia sudah dimulai sejak
jaman kolonial Belanda dan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 1980-an. Hasil
yang dicapai dari pembangunan jaringan irigasi secara besar-besaran tersebut


                                           549
adalah dicapainya swasembada beras pada tahun 1984. Namun dekade terakhir
menunjukkan      kondisi   jaringan   irigasi   sudah   mengalami    banyak kerusakan
(diperkirakan mencapai 40%), sebagai akibat dari makin terbatasnya anggaran untuk
pemeliharaan. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan adalah :

(i)     Memperbaiki jaringan irigasi yang telah rusak, utamanya di pantai utara Pulau
        Jawa.

(ii)    Mengoptimalkan pemanfaatan dan pembangunan jaringan irigasi baru di luar
        Jawa.

(iii)   Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini telah banyak
        mengalami sedimentasi.

(iv)    Merevitalisasi kelembagaan pengelolaan air di tingkat petani.


a.4. Konversi dan Perluasan Lahan

        Ada dua permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah berkaitan
dengan masalah konversi lahan, yaitu sangat timpangnya land rent antar wilayah
(Jawa versus Luar Jawa; kota versus desa; sawah versus lahan kering), yang
menyebabkan konversi lahan pertanian terkonsentrasi di Jawa, di lahan sawah dan
di perkotaan, dan tingginya laju urbanisasi. Untuk mengatasi masalah tersebut,
diperlukan upaya antara lain :

(i)     Mengkaji   kembali    seluruh    produk     hukum   dan     membuat   peraturan
        pengendalian baru yang konsisten dan operasional.

(ii)    Mengembangkan infrastruktur berupa jaringan jalan, jaringan komunikasi dan
        lain-lain agar pusat-pusat pengembangan industri dan kota baru makin
        tersebar ke wilayah di luar Jawa, pedesaan dan lahan kering.

(iii)   Membuat kebijakan pengembangan bangunan yang hemat lahan dengan
        memberikan kemudahan ijin bagi pembangunan bangunan bertingkat seperti
        rumah, kantor, toko, pasar dan lain-lain.

(iv)    Membuat kebijakan kompensasi melalui sistem saham bagi pemilik lahan
        pertanian yang terkonversi untuk penggunaan non pertanian.

(v)     Pembukaan lahan pertanian baru di luar Jawa serta memberikan insentif bagi
        usaha swasta untuk melakukan hal yang sama.




                                            550
a.5. Kredit Usaha Agribisnis

        Salah satu permasalahan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan
modal. Kebijakan penyediaan modal yang sifatnya langsung berupa bantuan modal
saja dapat menyebabkan ketergantungan para pelaku agribisnis pada uluran tangan
pemerintah. Oleh karena itu, fokus kebijakan mendatang perlu lebih ditujukan untuk
pengembangan lembaga keuangan untuk menjadi sumber permodalan bagi usaha-
usaha agribisnis. Khusus bagi petani sebagai pelaku agribisnis perlu diupayakan
kredit dengan prosedur sederhana, suku bunga yang dapat memberikan insentif
serta sistem agunan yang secara mudah dapat dipenuhi oleh petani. Untuk itu, skim
permodalan yang akan dikembangkan ke depan harus memiliki karakteristik sebagai
berikut :

(i)     Dapat mengakomodasi besaran kredit yang diperlukan bagi pengembangan
        usahatani yang beraneka ragam.

(ii)    Mampu melayani tidak hanya pada subsistem produksi saja, tetapi juga pada
        subsistem lainnya (pengolahan dan pemasaran).

(iii)   Fleksibel dalam hal waktu pelayanan dan penyaluran sesuai dengan musim
        tanam.

(iv)    Prosedur pengajuan, penyaluran dan pengembalian sederhana.

(v)     Mampu memberikan pelayanan, monitoring penggunaan pinjaman dan kontrol
        dalam penyaluran kredit, yang menjamin kredit disalurkan kepada sasaran
        dalam jumlah dan waktu yang tepat;

(vi)    Mampu menumbuhkan pembentukan modal (capital formation) melalui
        tabungan petani atau kelompok tani yang pada gilirannya dapat mengurangi
        ketergantungan petani pada sumber pembiayaan dari luar.


a.6. Akselerasi Penerapan Teknologi

        Banyak pihak menilai bahwa salah satu penyebab utama melambatnya
peningkatan produksi komoditas pertanian adalah terjadinya stagnasi inovasi
teknologi pertanian. Namun apabila dikaji lebih lanjut, inovasi teknologi pertanian
sebenarnya telah banyak dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian di Indonesia.
Permasalahan yang mungkin terjadi adalah kurang progesifnya petani dalam
mengadopsi teknologi yang telah dihasilkan tersebut. Ada tiga faktor yang
menyebabkan petani kurang progesif dalam mengadopsi teknologi, yaitu : (a) Faktor
internal, seperti sikap petani yang cenderung kurang berani menanggung resiko



                                         551
akibat perubahan teknologi; (b) Faktor eksternal, seperti kurangnya dukungan
infrastruktur (receiving and delivery system) untuk adopsi teknologi baru; dan (c)
Teknologi yang telah dihasilkan tidak tersedia di pasar karena agen multiplikasi
teknologi belum/tidak ada. Oleh karena itu, di masa datang akselerasi penerapan
teknologi akan menjadi prioritas utama untuk dilakukan, melalui :

(i)     Pemberdayaan lembaga penelitian yang ada di daerah untuk merakit
        teknologi spesifik lokasi.

(ii)    Revitalisasi sistem dan kelembagaan penyuluhan/transfer teknologi.

(iii)   Meningkatkan peran swasta dalam memperbanyak (multiplikasi) teknologi
        pertanian yang telah dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian.


b.      Perlindungan kepada Petani dan Sektor Pertanian

        Seperti yang telah diuraikan di muka, salah satu permasalahan utama yang
dihadapi oleh petani dan sektor pertanian Indonesia saat ini adalah perdagangan
dunia yang bebas dan tidak adil. Produk pertanian Indonesia dihadapkan dengan
produk pertanian dari negara-negara lain yang masih memberikan perlindungan
kepada petaninya melalui hambatan tarif dan non tariff, subsidi domestik dan subsidi
ekspor. Di masa datang, petani dan sektor pertanian Indonesia harus mendapatkan
perlindungan yang setara melalui kebijakan subsidi dan kebijakan tarif impor.


b.1. Kebijakan Subsidi

        Sejak tahun 1998 praktis petani Indonesia sudah tidak lagi mendapat subsidi
untuk mendukung kegiatan usahataninya. Satu-satunya kebijakan subsidi yang
tersisa adalah penetapan Harga Dasar Pembelian Pemerintah untuk gabah/beras,
dan itupun tidak dapat dimplementasikan secara efektif karena pilar-pilar yang
mendukung kebijakan tersebut sudah tidak ada lagi. Dalam dua tahun terakhir, baru
diterapkan kembali subsidi pupuk, namun pelaksanaannya juga tidak berjalan baik.
Terbatasnya bantuan subsidi ternyata membuat sektor pertanian Indonesia makin
tidak berdaya, karena adanya tekanan produk pertanian impor yang sarat dengan
subsidi dari pemerintahnya. Untuk mendukung peningkatan produktivitas dan
produksi pertanian, ada tiga komponen penting yang perlu mendapat subsidi
pemerintah, yaitu benih, pupuk dan modal usahatani.




                                         552
(i) Subsidi Benih :

       Subsidi benih yang diberikan pemerintah kepada BUMN selama ini ternyata
masih belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh petani. Hal ini diindikasikan oleh
masih rendahnya penggunaan benih berlabel oleh petani dengan alasan harga yang
masih terlalu tinggi dan tidak selalu tersedia di pasar. Oleh karena itu, di masa depan
subsidi benih harus dialokasikan tidak hanya ke BUMN saja, tetapi juga kepada
petani penangkar benih. Pemberian subsidi benih ke petani penangkar dilakukan
melalui pemberian bantuan modal kerja dan subsidi harga output. Apabila hal ini
dapat terlaksana secara baik maka ketersediaan benih unggul akan meningkat
sehingga mudah diakses oleh petani dengan harga terjangkau.


(ii) Subsidi Pupuk :

       Subsidi pupuk yang diberikan oleh pemerintah hingga mencapai Rp 1,3
trilyun saat ini ternyata masih belum mampu mengatasi gejolak harga di tingkat
petani. Sebagian besar petani yang seharusnya mendapatkan harga pupuk
bersubsidi masih harus membayar jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang
ditetapkan oleh pemerintah. Penyaluran dana subsidi kepada pabrik pupuk dalam
bentuk subsidi harga gas hanya karena alasan untuk kemudahan operasional harus
ditinjau lagi. D masa datang, subsidi pupuk harus benar-benar dapat dinikmati oleh
petani. Mekanisme penyaluran pupuk yang telah berjalan sangat baik pada era
1980-an kiranya dapat dikaji ulang dan dipertimbangkan untuk dilaksanakan selama
kurun waktu lima tahun ke depan.


(iii) Subsidi Bunga Pinjaman :

       Pemerintah saat ini memang telah mengalokasikan dana pinjaman untuk
modal kerja usahatani dengan bunga di bawah bunga pasar sekitar Rp 2,7 trilyun.
Namun karena pola pinjamannya disamakan dengan kredit komersial (bank sebagai
executing bukan chanelling), maka hanya sebagian kecil petani saja yang mampu
mengakses modal kerja tersebut dengan total pinjaman sekitar Rp 400 milyar. Untuk
meningkatkan akses petani terhadap pinjaman modal kerja maka peran pihak
perbankan yang saat ini sebagai executing perlu diubah kembali menjadi chanelling.
Dan untuk menghindari permasalahan tunggakan kredit seperti yang terjadi dalam
pola Kredit Usahatani (KUT), maka pola bantuan pengelolaan pinjaman model LUEP
(Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan) dapat diadopsi. Dalam model LUEP,
penyaluran, penggunaan dan pengembalian pinjaman diawasi secara ketat sehingga
tingkat pengembaliannya hingga saat ini dapat mencapai di atas 90%.


                                         553
b.2. Kebijakan Tarif Impor

         Selain subsidi, kebijakan proteksi lain yang diperlukan agar harga yang
diterima petani dapat memberikan keuntungan dan insentif usaha yang wajar adalah
pengenaan tarif impor yang didukung oleh penerapan yang efektif di lapangan.
Fenomena membanjirnya produk pertanian impor yang terjadi saat ini lebih
disebabkan oleh kebijakan perdagangan dengan proteksi minimal bagi produsen
domestik. Subsidi sarana produksi sudah lama dihilangkan dan tarif yang dikenakan
berada pada tingkat minimum. Sementara itu, di berbagai negara eksportir pangan,
subsidi bagi para petaninya cukup besar dengan tingkat proteksi yang cukup tinggi,
termasuk pengenaan tarif dan hambatan teknis bagi impor produk-produk pangan
dari negara berkembang. Di masa datang, kebijakan proteksi perlu ditingkatkan pada
level optimal, sehingga diharapkan besarnya surplus perdagangan internasional
pangan akan meningkat pula.

         Ada empat kelompok komoditas utama yang perlu mendapat proteksi dari
pemerintah melalui kebijakan tarif impor optimal, yaitu : (i) beras; (ii) jagung, kedelai,
gula; (iii) tanaman hortikultura tropis terpilih (berdasarkan kriteria kepentingan
strategis); dan (iv) produk peternakan (daging ayam, daging sapi dan telur). Besaran
tarif impor yang dikenakan untuk masing-masing kelompok komoditas berbeda-beda,
tergantung pada perannya dalam perekonomian nasional dan upaya pemantapan
ketahanan pangan. Secara operasional besaran tarif yang akan dikenakan untuk
masing-masing kelompok komoditas adala sebagai berikut.

(i)    Untuk beras sebagai komoditas strategis, tarif impornya perlu ditetapkan
       minimal 30%. Tingkat tarif impor sebesar itu diperlukan untuk melindungi petani
       padi yang hingga kini masih diusahakan oleh sekitar lebih dari 21 juta rumah
       tangga petani.

(ii)   Tariff impor jagung dan kedelai ditetapkan sekitar 15-20%, sedangkan untuk
       gula minimal sebesar 30%. Penetapan tarif impor jagung dan kedelai yang
       cukup moderat dimaksudkan selain untuk melindungi petani agar tetap
       mendapat insentif untuk melaksanakan usahatani jagung dan kedelai, juga
       tetap memberikan peluang kepada para pengusaha pakan ternak dan pangan
       olahan untuk mendapatkan bahan baku jagung dan kedelai impor dengan
       harga terjangkau. Penetapan tarif impor gula yang cukup tinggi dimaksudkan
       untuk melindungi industri gula dan petani tebu yang melibatkan ratusan ribu
       rumah tangga, baik petani maupun pegawai pabrik gula.




                                           554
(iii)   Indonesia memiliki beberapa produk hortikultura tropis, seperti kentang, kubis,
        bawang merah, bawang putih, pisang, nenas dan jamur yang selama ini
        merupakan sumber utama penghasil devisa dari sektor pertanian. Namun akhir-
        akhir ini beberapa produk hortikultura utama tersebut mendapat tekanan dari
        produk impor sejenis yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan
        harga domestik. Untuk melindungi petani dalam negeri agar tetap memperoleh
        pendapatan yang memadai dari kegiatan usahataninya, impor beberapa produk
        hortikultura tropis terpilih tersebut perlu dikenakan tarif impor sekitar 15-20%.
        Sementara itu, untuk komoditas hortikultura sub tropis walaupun tidak dapat
        dihasilkan oleh Indonesia, tetap perlu juga dikenakan tarif impor yang berkisar
        5-10%. Hal ini perlu dilakukan untuk menciptakan segmentasi pasar sekaligus
        mengurangi tekanan konsumsi buah-buahan impor yang saat ini makin
        merambah ke pasar-pasar tradisional.

(iv) Impor produk peternakan, seperti daging ayam, daging sapi dan telur perlu
        dikenai tarif impor yang berkisar 10-15%. Hal ini perlu dilakukan untuk
        melindungi industri peternakan dalam negeri, khususnya peternak rakyat, yang
        jumlahnya cukup besar dan selama ini telah memberikan kontribusi sangat
        signifikan terhadap konsumsi protein hewani.


c. Pemantapan Ketahanan Pangan

          Untuk membangun sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas perlu
upaya untuk mendorong perilaku dan kebiasaan masyarakat agar memiliki budaya
makan dan hidup sehat. Penganekaragaman konsumsi pangan dapat diartikan
sebagai mengkonsumsi anekaragam pangan dari berbagai kelompok pangan, baik
pangan pokok, lauk pauk, sayuran maupun buah-buahan dalam jumlah yang cukup,
beragam dan berimbang. Makin beragam komposisi pangan yang dikonsumsi, akan
makin baik kualitas gizinya, karena pada hakekatnya tidak ada satu jenis pangan
yang mempunyai kandungan gizi lengkap dan cukup dalam jumlah dan jenisnya.
Apabila upaya ini dapat diwujudkan maka tujuan utama penganekaragaman
konsumsi pangan, yaitu meningkatkan mutu gizi konsumsi pangan dan mengurangi
ketergantungan konsumsi pangan pada salah satu jenis atau kelompok pangan,
khususnya beras, dapat tercapai. Hasil akhir yang ingin dicapai dari upaya
penganekaragaman pangan ini adalah terwujudnya ketahanan pangan yang mantap
melalui pencapaian swasembada dan kemandirian pangan dan diversifikasi pangan
ke arah beragam, bergizi dan berimbang.




                                           555
       Untuk itu dipandang perlu menggalakkan penganekaragaman pangan melalui
upaya penyediaan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang, mengembangkan
perilaku dan sikap keluarga dan masyarakat agar tetap menyukai pangan lokal, serta
upaya lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disamping itu, juga perlu
upaya meningkatkan daya beli masyarakat dan merubah pola kebiasaan konsumsi
masyarakat. Cara yang dapat ditempuh untuk mendukung terlaksananya upaya
penganekargaman pangan adalah melalui diversifikasi produksi/ketersediaan dan
diversifikasi konsumsi. Diversifikasi produksi dilakukan melalui : (i) Pengembangan
pangan karbohidrat khas Nusantara spesifik lokasi, seperti sukun, talas, sagu,
jagung, garut, dan lain-lain; (ii) Pengembangan produk (product development)
melalui peran industri pengolahan (khususnya usaha kecil menengah) untuk
meningkatkan cita ras dan citra produk pangan khas Nusantara (product image); dan
(iii) Peningkatan produksi dan ketersediaan sumber pangan protein (ikan, ternak)
dan zat gizi mikro (hortikultura).

       Diversifikasi konsumsi pangan terkait dengan upaya merubah selera dan
kebiasaan makan. Karena itu, pokok kegiatan ini berupa peningkatan pengetahuan,
sosialisasi, dan promosi mengenai pola pangan beragam, bergizi dan berimbang.
Pendekatan pengembangan diversifikasi konsumsi pangan jangan diidentikan
dengan kegiatan pengentasan kemiskinan, tapi merupakan upaya perbaikan
konsumsi gizi dan kesehatan.


c.1. Swasembada dan Kemandirian Pangan :

       Akhir-akhir ini istilah kemandirian pangan menjadi populer karena istilah
tersebut dirasakan lebih dapat membangkitkan rasa nasionalisme, sehingga dapat
dijadikan alternatif yang lebih sesuai bagi konsep ketahanan pangan yang ada.
Kemandirian pangan mengandung arti kebutuhan pangan nasional harus dipenuhi
secara mandiri dengan memberdayakan modal manusia, modal sosial dan ekonomi
yang dimiliki petani Indonesia, yang pada gilirannya harus berdampak pada
peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi petani dan masyarakat lainnya. Dalam
operasionalisasinya,    konsep       mandiri    diskenariokan   sebagai   kondisi   dimana
kebutuhan pangan nasional minimal 90% dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Dengan pengertian tersebut, konsep kemandirian pangan sebenarnya merupakan
salah satu varian dari konsep swasembada pangan, yang utamanya adalah
swasembada absolut dan swasembada on trend. Swasembada absolut adalah
kebutuhan pangan seluruhnya (100%) dipenuhi dari produksi dalam negeri,
sementara swasembada on trend adalah bahwa dalam beberapa tahun tertentu ada



                                               556
kalanya mengimpor pangan, tetapi pada tahun lainnya mengekspor, sehingga rata-
ratanya dalam jangka menengah tetap memenuhi swasembada.

       Dalam rangka ketahanan pangan, Indonesia telah menerapkan kebijakan
pangan absolut, khususnya untuk beras sampai awal dekade 1990, dan menganut
swasembada on trend sesudahnya. Untuk memantapkan ketahanan pangan ke
depan, konsep kemandirian pangan dapat dipakai sebagai acuan dengan definisi :
“pemenuhan kebutuhan pangan nasional yang bertumpu seoptimal mungkin pada
kemampuan sumberdaya domestik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan
konsumen dan/atau melindungi produsen, khususnya usaha skala kecil”. Dengan
demikian, perdagangan internasional pangan harus dikelola bagi sebesar-besarnya
untuk kepentingan mewujudkan ketahanan pangan nasional.

       Sebagai contoh, tarif bea masuk rendah dapat dikenakan bagi komoditas
pangan yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif, sehingga dapat memperbaiki
kualitas dan keragaman pola konsumsi masyarakat. Namun, untuk komoditas
pangan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan basis bagi sumber pendapatan
masyarakat banyak, proteksi melalui tingkat tarif yang signifikan diperlukan. Angka
kemandirian 90% dapat dipakai acuan bagi pemenuhan pangan secara agregat atau
dalam arti luas. Pencapaian angka kemandirian tersebut dapat dipenuhi melalui
agregasi kinerja masing-masing kelompok komoditas yang dibedakan berdasarkan
kriteria kepentingan strategis, yaitu sebagai berikut :

(a)    Secara ekonomis, beras masih tetap merupakan komoditas strategis dalam
       perekonomian      nasional,   karena      :   (i)   Usahatani   padi   menyediakan
       kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah
       tangga tani; (ii) Merupakan bahan pangan pokok bagi 95% penduduk
       Indonesia yang jumlahnya saat ini sekitar 212 juta jiwa, dengan pangsa
       konsumsi energi dan protein yang berasal dari beras lebih dari 55%; dan (iii)
       Sekitar 30% dari total pengeluaran rumah tangga miskin dialokasikan untuk
       beras. Dengan demikian, kemandirian pangan beras yang akan diwujudkan di
       masa datang adalah 100% harus dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri
       (swasembada).

(b)    Jagung, kedelai dan gula, yang merupakan salah satu kelompok pangan
       sumber protein dan energi utama serta bahan baku industri, di masa datang
       harus diupayakan peningkatan produksinya, minimal mencapai 90%,
       sehingga impor ketiga jenis pangan tersebut dapat dikurangi.




                                           557
(c)   Indonesia mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup besar (bahkan
      yang terbesar di Asia Tenggara) untuk menghasilkan produk pangan
      hortikultura tropis, sehingga di masa datang pemerintah perlu mengupayakan
      pencapaian    kemandirian    pangan   hortikultura   tropis   sebesar   100%
      (swasembada) atau bahkan lebih untuk keperluan ekspor.

(d)   Data neraca bahan makanan pangan dari Food Agriculture Organization
      (FAO) menunjukkan bahwa ketergantungan pangan produk peternakan
      Indonesia terhadap impor adalah sekitar 13%. Untuk memenuhi kebutuhan
      pangan produk peternakan dalam negeri yang terus meningkat, di masa
      datang perlu diupayakan peningkatan produksi peternakan, khususnya daging
      ayam, daging sapi, telur, dan susu. Upaya peningkatan produksi peternakan
      ini diharapkan dapat mengurangi laju pertumbuhan impor yang akhir-akhir ini
      cenderung terus meningkat.

(e)   Indonesia merupakan salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia,
      bahkan banyak pihak meramalkan 3-5 tahun ke depan akan menjadi yang
      terbesar di dunia, menggeser Malaysia. Untuk itu, di masa datang Indonesia
      harus diupayakan untuk menjadi eksportir minyak goreng utama dunia tanpa
      mengganggu pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

      Apabila upaya-upaya tersebut di atas dapat diwujudkan, maka secara
nasional Indonesia akan mempunyai kemandirian pangan yang cukup tinggi, yang
berarti juga ketahanan pangan secara agregat dapat terpelihara. Dengan demikian,
sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia saat ini telah berada dalam
perangkap pangan impor, di masa datang dapat dihilangkan.




                                      558
Tabel 1. Sasaran Produk Domestik Bruto, Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja,
         Pendapatan Petani dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2005, 2009 dan
         2025.
                 Uraian            2005       2009       2025      Laju(%/th)
PRODUK DOMESTIK BRUTO
(Rp milyar)
Sektor Pertanian                   266.198    316.064    628.141       4.39
- Subsektor Pangan                 109.398    120.755    179.263       2.50
- Subsektor Hortikultura            59.408     72.211    157.633       5.00
- Subsektor Perkebunan              52.664     66.487    168.898       6.00
- Subsektor Peternakan              44.727     56.467    143.447       6.00

INVESTASI (Rp milyar)
Sektor Pertanian                    11.975     14.673     33.078       5.21
- Subsektor Pangan                   2.153      2.376      3.523       2.49
- Subsektor Hortikultura             2.282      2.774      6.059       5.00
- Subsektor Perkebunan               5.643      7.124     18.092       6.00
- Subsektor Peternakan               1.897      2.395      6.088       6.00

TENAGA KERJA (000 hok)
Sektor Pertanian                    39.545     41.128     48.122       0.99
- Subsektor Pangan                  18.271     16.402     10.654      -2.66
- Subsektor Hortikultura            11.217     11.580     13.155       0.80
- Subsektor Perkebunan               6.239      8.415     27.854       7.77
- Subsektor Peternakan               3.818      4.606      9.754       4.80

PENDAPATAN (Rp'000/kap/th)
Sektor Pertanian                     6.731      7.685     13.059       3.37
- Subsektor Pangan                   5.987      7.362     16.828       5.30
- Subsektor Hortikultura             5.296      6.236     11.988       4.17
- Subsektor Perkebunan               8.441      8.810     10.456       1.08
- Subsektor Peternakan              11.715     12.261     14.710       1.14

JUMLAH PENDUDUK MISKIN (%)           21,40      16,87       6,52      -5,77




                                   559
Tabel 2. Sasaran Produksi Komoditas Pertanian Utama Tahun 2005, 2009 dan
         2025.
                                     Produksi (000 ton)
        Komoditas                                               Laju (%/th)
                            2005           2009         2025
A. Pangan Utama
   - Beras                  33.432         34.355      38.309      0,68
   - Jagung                 11.277         12.102      16.051      1,78
   - Kedelai                   765            992       2.805      6,71
   - Kacang tanah              857          1.022       2.067      4,50
   - Ubi kayu               20.229         23.084      39.143      3,36
   - Ubi jalar               2.174          2.481       4.208      3,36
B. Hortikultura
   a. Sayuran
      - Bawang merah           852            994       1.842      3,93
      - Kentang                895          1.052       2.008      4,12
      - Kubis                1.297          1.515       2.820      3,96
      - Tomat                  689            862       2.112      5,76
      - Cabe                   209            247         482      4,26
   b. Buah-buahan
      - Alpukat                174            211         456      4,94
      - Pisang               4.245          5.129      10.931      4,84
      - Mangga                 959          1.058       1.567      2,49
      - Jeruk                  726            845       1.551      3,87
      - Pepaya                 537            605         975      3,03
C. Perkebunan
   - Kelapa sawit           12.596         17.650      68.044      8,80
   - Karet                   2.919          3.286       5.277      3,01
   - Kopi                      618            677         975      2,31
   - Kakao                     520            692       2.170      7,41
   - Teh                       181            199         291      2,40
   - Gula tebu               2.138          2.332       3.301      2,20
D. Peternakan
   - Daging sapi               448            479         626      1,69
   - Daging ayam               984          1.159       2.231      4,18
   - Telur                   1.042          1.378       4.215      7,24
   - Susu                      693            960       3.535      8,49




                                     560

								
To top