KASUS WANPRESTASI LOAN AGREEMENT by forsythe

VIEWS: 4,370 PAGES: 13

									               KASUS WANPRESTASI LOAN AGREEMENT
                       PERAN ARBITRASE


Kasus posisi

   PT LUMBUNG TANI INDONESIA (PT. LTI), berdomisili di Jalan Ngagel 85 A
    Surabaya, mendirikan pabrik gula fructosa yang berlokasi di Mojokerto,
    rencananya memproduksi 50% EFS (Enriched Fructosa Syrup), 77% DS (Dry
    System) dari bahan baku akar singkong.
   Untuk keperluan tersebut PT. LTI memerlukan seperangkat mesin buatan
    Jerman.
    Tanggal 15 November 1984 PT. LTI membeli mesin-mesin dari KLOEKNER
    INDUSTRIE ANLAGEN GmbH (KINA) yang bekerja sama dengan
    STARCOSA GmbH (KINA & STARCOSA), keduanya berdomisili di Republik
    Federasi Jerman.
   Cara pembelian, penjualan, pembayaran dan penyerahan serta pemasangan
    mesin dituangkan dalam EXPORT-CONTRACT antara PT. LTI dengan KINA
    & STARCOSA.
   Komponen mesin yang dibeli oleh PT. LTI dari KINA & STARCOSA
    disepakati berkapasitas maksimum 100 ton perhari, dengan nilai kontrak DM
    15.920.000.
   Tanggal 11 Desember 1984, PT. LTI membuat perjanjian pinjaman i.q.
    “LOAN AGREEMENT” dengan DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFT
    BANK (DG BANK) berkantor pusat di Plaats der Republik, 6000
    Frankfurt/Main, Republik Federasi Jerman.
   DG Bank berdasarkan LOAN AGREEMENT telah memberikan
    pinjaman/kredit kepada PT. LTI sebesar DM 13.532.000 untuk pembayaran
    85% dari nilai kontrak pembelian mesin-mesin oleh PT. LTI kepada KINA &
    STARCOSA.
   Pembayaran harga mesin-mesin oleh PT. LTI kepada KINA & STARCOSA
    selain kredit yang diperoleh dari DG Bank, juga dibayar dengan cara 5%
    down payment (dibayar tunai), 10% dengan pembukaan L/C pada Bank
    Dagang Negara dikonfirmasikan oleh PT. LTI di Frankfurt Jerman.
   Berdasarkan LOAN AGREEMENT, PT. LTI berkewajiban membayar
    pinjaman/kredit dimaksud kepada DG Bank dalam 10 kali cicilan yang sama
    besarnya dibayar setiap setengah tahun secara beruntun sebagaimana
    dinyatakan dalam ”REPAYMENT SCHEDULE”.
   Kewajiban PT. LTI lain-lainnya antara lain:
    1. Membayar bunga atas kredit yang masih terhutang sebesar 9,5% per
        annum.
    2. Bunga keterlambatan 3.5% di atas suku bunga yang ditentukan untuk
        setiap kali keterlambatan pembayaran.
    3. Ganti rugi i.c. “GLOBAL SETTLEMENT of DAMAGES” sebesar 3.5% di
       atas suku bunga yang ditentukan sebagai “CHARGE of DEFAULT”
       apabila dan setiap kali bercidera janji.
    4. Dengan keterlambatan dan Global Settlement of Damages masing-
       masing sebesar 3.5% di atas suku bunga yang ditentukan diperhitungkan
       dari mulai hari bayar/gugur daripada pembayaran yang terlambat tersebut
       dikredit dan dibukukan pada Rekening Kreditor.
    5. Membayar dengan segera dan sekaligus ongkos pembiayaan tambahan
       “ADDITIONAL FINANCING COST” yang timbul sebagai akibat dari
       adanya perubahan Repayment Schedule.
   Ternyata PT. LTI sama sekali belum melakukan kewajiban pembayaran
    sesuai dengan “LOAN AGREEMENT’ kepada DG Bank, meskipun hutangnya
    sejak lama jatuh tempo dan telah ditagih berulang kali.
   PT. LTI hanya melakukan pembayaran sebagian bunga yang terhutang
    kepada DG Bank sebagai berikut:
    1. Sebesar DM 163.169.99 (masih kurang DM 63) bulan Maret-April 1986
       sebagai pelunasan pembayaran bunga I yang jatuh tempo tanggal 27
       Februari 1987;
    2. Sebesar DM 100.000 (2 x DM 50.000) tanggal 21 Juli 1987 pelunasan
       pembayaran bunga ke II jatuh tempo 27 Agustus 1987 sisanya sampai
       sekarang masih terhutang;
    3 Sebesar DM 25.000 bulan Mei 1987 pelunasan pembayaran di muka
       untuk bunga ke III jatuh tempo 27 Februari 1987.
   Tanggal 7 Januari 1985, ada dibuat perjanjian “PAYMENT GUARANTEE”
    antara DG Bank dengan PT. LTI dan para Penanggung Hutang (Borgtocht).
   Dalam “payment guarantee” ditentukan bahwa PT. LTI bersama-sama
    bertanggungjawab renteng dengan para Penanggung Hutang atas pelunasan
    pembayaran hutangnya PT. LTI kepada DG Bank.
   Para Penanggung Hutang tersebut adalah:
    1. PT. RAJUT DJATIM BARU, berdomisili di Jalan Pregolan Bunder 19
       Surabaya.
    2. MR. DAVID LAUWIDJAJA, berdomisili di Jalan Pregolan Bunder 19
       Surabaya.
    3. MRS. ANNEKE LAUWIDJAJA, berdomisili di Jalan Ngagel 85 A
       Surabaya.
    4. MRS ESTER LAUWIDJAJA, berdomisili di Jalan Pregolan Bunder 19
       Surabaya.
   Sesuai pasal 11 “LOAN AGREEMENT” jumlah hutang pokok bunga
    kontraktuil, bunga keterlambatan, Charge for Default PT. LTI kepada DG
    Bank sampai jatuh tempo pembayaran dirinci sebagai berikut:
    1. Bunga dan Utang Pokok
       jatuh tempo sampai 31 Oktober 1988.                  DM 8.327.429.37,-
    2. Utang selebihnya meskipun menurut Repayment
       Schedule belum jatuh tempo karena cidera janji
       pada saat tanggal 6 Maret 1989                       DM 8.119.200.00,-
    3. Bunga terutang atas utang butir 2 selama periode
       31 Oktober 1988 – 6 Maret 1989                   DM 269.963.40,-
    4. Bunga keterlambatan atas pembayaran utang pokok DM 1.352.598.57,-
    5. Charge of Default atas pembayaran-pembayaran
       yang jatuh tempo total pembayaran yang terhutang
       pada tanggal 30 Juni 1989                        DM 694.050.29,-

       Total                                               DM18.763.241.63,-

  Ternyata baik PT. LTI maupun para Penanggung Hutang sesuai Loan
   Agreement dan Payment Guarantee tidak melakukan kewajiban membayar
   hutang (pinjaman/kreditnya PT. LTI kepada DG Bank, sehingga PT. LTI dan
   para Penanggung Hutang telah cidera janji.
 Berdasarkan hal tersebut DG Bank mengajukan gugatan perdata sebagai
   Penggugat      di    Pengadilan      Negeri     Surabaya       (Reg.     No.
   568/PDT.G/1989/PN.Sby) terhadap para TERGUGAT:
   1. PT LUMBUNG TANI INDONESIA               sebagai Tergugat I
   2. PT. RAJUT DJATIM BARU                   sebagai Tergugat III
   3. MR. DAVID LAUWIDJAJA                    sebagai Tergugat IV
   4. MRS. ANNEKE LAUWIDJAJA                  sebagai Tergugat V
   5. MRS ESTER LAUWIDJAJA                    sebagai Tergugat VI
 Petitum dalam gugatan yang diajukan Penggugat sebagai berikut:
PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau Sita Penyesuaian
   yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya adalah sah
   dan berharga.
3. Menyatakan sebagai hukum, Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan
   cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak melakukan
   kewajibannya dengan benar dan baik.
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar seluruh jumlah
   hutang yang belum dilunasi kepada Penggugat yaitu sebesar DM
   18.763.241.63 (Deutsche Mark: delapan belas juta tujuh ratus enam puluh
   tiga ribu dua ratus empat puluh satu dan enam puluh tiga per seratus)
   ditambah bunga yang berjalan terus dan biaya-biaya lainnya sesuai
   perjanjian Loan Agreement, terhitung sejak tanggal gugatan ini didaftarkan di
   Pengadilan Negeri Surabaya hingga putusan dalam perkara ini mempunyai
   kekuatan hukum yang pasti sah/atau dapat dilaksanakan.
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para
   Tergugat menggunakan upaya hukum lain (uit voorbaar bij voorraad).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

SUBSIDAIR:
 Mohon putusan sesuai alur dan patut (ex aequo et bono).
 Harta Kekayaan para Tergugat telah diletakkan Vergelikende Beslag dan
  Conservatoir Beslag oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya.
   Terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV memberikan tanggapan,
    berupa EKSEPSI dan JAWABAN terhadap pokok sengketa.

DALAM EKSEPSI:
Pengadilan Negeri Surabaya harus menyatakan dirinya tidak berwenang
mengadili perkara ini (Exceptie van onbevoegdheid). Penggugat seharusnya
mengajukan tuntutan (claim)-nya di hadapan BADAN ARBITRASE.
 Alasan yang diajukan pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi dasar
     gugatan dituangkan dalam “LOAN AGREEMENT” tanggal 11 Desember
     1984;
  2. Pasal 15:2 alinea pertama “LOAN AGREEMENT” tegas-tegas
     menyatakan       keinginan     para   pihak   untuk   menyelesaikan
     sengketa/perselisihan melalui BADAN ARBITRASE, berbunyi “Semua
     perselisihan/sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan LOAN
     AGREEMENT ini, termasuk sengketa-sengketa mengenai keabsahan dari
     LOAN AGREEMENT atau setiap ketentuan yang ada didalamnya, akan
     diselesaikan oleh ARBITRASE berdasarkan ketentuan-ketentuan
     INTERNATIONAL CHAMBER COMMERCE (ICC) sesuai dengan
     Persetujuan Arbitrase yang terlampir pada LOAN AGREEMENT
     SEBAGAI LAMPIRAN V.”
  3. Pasal 15:2 alinea kedua LOAN AGREEMENT berbunyi: “Walaupun
     demikian, Pemberi Pinjaman memiliki hak untuk melancarkan tindakan
     hukum di depan Pengadilan yang berwenang di Indonesia, yang tidak
     mengecualikan setiap wilayah hukum berwenang lainnya.         Sejauh
     menyangkut tindakan hukum di depan Pengadilan yang berwenang,
     Arbitrase tidak akan dilakukan;
  4. Penyelesaian sengketa/perselisihan yang timbul dalam hubungannya
     dengan LOAN AGREEMENT tersebut harus diutamakan atau
     mendahulukan penyelesaiannya melalui BADAN ARBITRASE dan
     baru kemudian dapat dilakukan melalui Pengadilan; bahkan apabila
     terdapat penyitaan, pembeslahan, penahanan atau sita jaminan dalam
     hubungan sengketa tersebut, penyelesaian melaui Badan Arbitrase tidak
     dapat ditiadakan/dikecualikan.
  5. Penyitaan (sita jaminan/sita penyesuaian) tersebut seharusnya
     didasarkan pada hasil putusan Badan Arbitrase, sehingga Sita
     Jaminan/Sita Penyesuaian yang telah dilakukan dalam perkara ini harus
     dinyatakan batal demi hukum.
  6. Yurispundensi tetap Mahkamah Agung RI menyatakan dengan tegas,
     apabila pihak-pihak dalam suatu perjanjian sepakat menyelesaikan
     sengketanya di hadapan BADAN ARBITRASE yang dengan tegas-tegas
     dinyatakan dalam 1 klausula Arbitrase pada perjanjian tersebut, maka
     apabila salah satu pihak menyimpang dari klausula Arbitrase tersebut
     dengan mengajukan sengketanya di hadapan Pengadilan Negeri,
     seharusnya Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang
     mengadili perkara tersebut.
   Atas eksepsi tersebut Tergugat I, II, III dan IV mohon putusan sebagai
    berikut:
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili
       perkara ini;
    2. Membatalkan/mencabut Sita Jaminan/Sita Penyesuaian yang telah
       diletakkan dalam perkara ini;
    3. Menolak gugatan, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat
       diterima;
    4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.
   Para Tergugat I, II, III dan IV selain mengajukan Eksepsi dan jawaban
    dalam pokok perkara juga mengajukan gugatan Rekonpesi pada pokoknya
    sebagai berikut:

PRIMAIR:
1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi.
2. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan
   Tergugat Rekonpensi sah dan berharga.
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah turut melakukan perbuatan Ingkar
   Janji dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh KINA &
   STARCOSA terhadap para Penggugat Rekonpensi.
4. Dst…….dst……dst.

PENGADILAN NEGERI:

   Hakim Pertama yang mengadili perkara ini, dalam putusannya memberikan
    pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:
 Eksepsi yang diajukan para Tergugat (I, II, III dan IV) tentang Exceptie van
  Onbevoegdheid, dinyatakan DITOLAK oleh Hakim, sebagaimana isi dictum
  Putusan Sela tanggal 27 Februari 1990 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:
 Sebelum memutus Pokok Perkara:
  1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili
      perkara ini;
  3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;
  4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.
 Hakim Pertama berpendapat, tentang penolakan Eksepsi para Tergugat
  sebagai berikut:
 Pasal 15:2 “loan agreement” menegaskan: “Walaupun demikian Pemberi
  Pinjaman memiliki hak untuk melancarkan tindakan hukum di depan
  Pengadilan yang berwenang di Indonesia, dengan tidak mengecualikan
  setiap wilayah hukum berwenang lainnya sejauh menyangkut tindakan
  hukum di Pengadilan yang berwenang, ARBITRASE tidak akan dilakukan,
    tetapi pengeluaran perintah Penyitaan atau Sita Jaminan, Penahanan tidak
    akan mengecualikan arbitarse”.
   Dengan demikian Penggugat berhak untuk mengajukan perkara ini ke
    forum Pengadilan Negeri atau forum Arbitrase, karena Penggugat telah
    menggunakan haknya mengajukan perkara ini ke forum Pengadilan Negri
    dalam hal ini Pengadilan Negri Surabaya, maka Pengadilan Negeri Surabaya
    berwenang mengadili perkara ini;
   Karena Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini,
    hukum yang berlaku adalah hukum Republik Indonesia termasuk Hukum
    Acaranya, karena itu Sita Penyesuaian (Vergelijkende Beslag) yang
    dilakukan menurut ketentuan dan cara-cara berdasarkan hukum di Indonesia
    adalah sah dan berharga;
   Tentang tempat pelaksanaan penerapan hukum/tentang pilihan domisili,
    karena Penggugat telah memilih forum Pengadilan Negeri di Indonesia untuk
    menyelesaikan sengketanya, bertolak dari pasal 118 HIR yang menyebutkan
    pada azasnya gugatan diajukan di tempat tinggal Tergugat, adalah tepat dan
    benar Penggugat menggunakan hak dan azas umum tersebut, kendatipun
    dalam LOAN AGREEMENT menentukan Frankfurt/Main sebagai tempat
    penerapan hukum.
   Tentang Eksepsi Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili
    perkara ini, adalah tidak tepat dan tidak beralasan, karena itu harus ditolak,
    dan biaya perkara karena belum selesai ditangguhkan hingga putusan akhir.

DALAM KONPENSI:
 Tergugat I, II, III dan IV mengakui “LOAN AGREEMENT” dan belum dapat
  melakukan kewajibannya sesuai dengan Loan Agreement, karena itu terbukti
  Tergugat I, menerima pinjman/kredit sebesar DM 13.532.000 dari Penggugat,
  dan Tergugat I terbukti belum melakukan kewajibannya sesui dengan LOAN
  AGREEMENT, REPAYMENT SCHEDULE dan PAYMENT GUARANTEE.
  Tergugat I, meminta supaya bunga ditetapkan 6% setahun karena belum
  dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan Loan Agreement dengan
  alasan:
- tentang adanya kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh KINA &
  STARCOSA.
- loan agreement merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
  KONTRAK EKSPORT antara Tergugat I dengan KINA & STARCOSA.
 Bukti P-1 “Loan Agreement” untuk menjamin pembayaran 85% dari harga
  mesin untuk memproduksi “Enriched Fructosa Syrup” yang dibeli Tergugat I
  dari KINA & STARCOSA yang dituangkan dalam Kontrak Eksport.
 Pasal 17:4 “Loan Agreement” yang diakui Tergugat I, dengan jelas
  ditentukan: “this Loan Agreement is legally independent of the Export-
  Contract.” (Perjanjian Loan Agreement ini secara hukum terpisah dari
  kontrak eksport), maka jelas pula Loan Agreement bukan merupakan bagian
  yang tidak terpisah dari eksport kontrak. Dengan demikian apabila ada
  kelalaian KINA & STARCOSA adalah semata-mata tanggung jawab KINA &
  STARCOSA, dan Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan.
   Loan Agreement tidak dapat dikesampingkan dengan menunjuk pada pasal
    17:4 Loan Agreement tidak dapat dikesampingkan dengan menunjuk pasal
    1338 ayat 3 KUH Perdata tentang itikad baik dalam pelaksanaan setiap
    perjanjian, karena Loan Agreement terlepas dari kontrak eksport, dengan
    sendirinya tidak ada itikad tidak baik Penggugat dalam pelaksanaan Loan
    Agreement.
   Bunga 9.5% per tahun telah diperjanjikan dalam Loan Agreement, apabila
    butir 5.1, maka besarnya bunga 9.5%/tahun mengikat Penggugat dan
    Tergugat I.
   Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Loan Agreement, apabila peminjam
    tidak dapat membayar pokok pinjaman dan bunga sampai tanggal
    pelaksanaan pembayaran, pemberi kredit berhak membatalkan perjanjian
    dan menuntut seluruh pembayaran dan bunga dan jumlah lainnya.
   Karena Tergugat I belum melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu
    telah melakukan perbuatan ingkar janji.
   Payment Guarantee untuk menjamin pembayaran hutang Tergugat I, kepada
    Penggugat, penjamin hutang Tergugat I adalah Tergugat II, III,IV dan V yang
    bersama-sama dengan Tergugat I bertanggungjawab renteng atas pelunasan
    pembayaran hutang Tergugat I dan segala sesuatunya, dan para Penjamin
    telah mengetahui Loan Agreement.
   Berdasarkan bukti Payment Guarantee, Tergugat I, II, III, IV dan V wajib
    bertanggung jawab atas perbuatan ingkar janji Tergugat I secara
    tanggung renteng untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I menurut
    Loan Agreement.
   Tergugat I baru melaksanakan sebagian pembayaran bunga yang terhutang,
    sedangkan total pembayaran yang terhutang pada tanggal 30 Juni 1989 yang
    wajib dibayar Tergugat I bersama-sama Tergugat II, III, IV dan V yang tidak
    disangkal Tergugat I sebesar DM18.763.241.63 sesuai dengan jumlah
    tersebut dengan ketentuan butir 5 Loan Agreement, ditambah bunga berjalan
    terus terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan sampai putusan ini
    dapat dilaksanakan.
   Tergugat V yang tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan patut
    harus dihukum untuk menaati putusan yang akan dijatuhkan.
   Vergelijkende Beslag dan Concervatoir Beslag terhadap harta kekayaan para
    Tergugat yang telah dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya
    dilakukan menurut ketentuan dan cara-cara yang ditentukan undang-undang,
    karena itu dinyatakan sah dan berharga.
   Karena Penggugat berhasil membuktikan gugatannya, gugatan
    Penggugat harus dikabulkan, sedang Tergugat I, II, III, IV dan V adalah
    pihak yang kalah dibebankan untuk membayar ongkos perkara.
   Karena gugatan yang terbukti berdasarkan akte authentik dan ternyata harta
    kekayaan Tergugat I dan Tergugat lainnya menjadi agunan hutang-hutang
    Tergugat dan telah disita Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya atas
    permintaan BNI Surabaya, telah menunjukkan itikad tidak baik Tergugat I
    dalam melaksanakan kewajibannya mengembalikan pinjaman yang
    diterimanya, disamping itu untuk memberikan jaminan bagi Investor Asing
   menanam modalnya di Indonesia, cukup alasan menyatakan putusan
   dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Banding atau
   Kasasi, sesuai dengan pasal 180 HIR.

DALAM REKONPENSI:
 Bukti T.I-1 “Kontrak Eksport” adalah kontrak eksport antara Tergugat I
  dengan KINA & STARCOSA, sedang Bukti P-1 “Loan Agreement” perjanjian
  pinjaman antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi dan
  benar P-1 untuk menjamin pembayaran 85% dari harga mesin yang dibeli
  Penggugat Rekonpensi dari KINA & STARCOSA.
 Pasal 17:4 Loan Agreement ditentukan: “this Loan Agreement is legally
  independent of the Export-Contract.” (Perjanjian Loan Agreement ini secara
  hukum terpisah dari kontrak eksport).
 Bertolak dari bukti P-1 tersebut, andai kata dalam pelaksanaan Kontrak
  Eksport KINA & STARCOSA melakukan wanprestasi yang menyebabkan
  kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi sama sekali
  tidak dapat dikaitkan apalagi dipertanggung jawabkan secara renteng.
 Apabila KINA & STARCOSA melakukan perbuatan wanprestasi dalam
  pelaksanaan kontrak eksport, seyogianya Penggugat Rekonpensi gugatan di
  Pengadilan Negeri untuk menuntut adanya wanprestasi dan ganti rugi dari
  KINA & STARCOSA.
 Berdasarkan pasal 17:4 Loan Agreement secara hukum terpisah dengan
  kontrak eksport, dan berdasarkan pasal 1338 ayat 3 BW, perjanjian
  haruslah didasarkan kepada itikad baik, tidak ada alasan menurut hukum
  Penggugat Rekonpensi sendiri menyatakan KINA & STARCOSA telah
  melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian, kecuali dengan satu
  putusan Pengadilan, apalagi mengaitkannya dengan tanggung jawab
  Tergugat Rekonpensi.
 Oleh karena gugatan Rekonpensi tidak terbutki, harus dinyatakan ditolak
  keseluruhannya.
 Akhirnya Hakim pertama menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai
  berikut:

DALAM KONPENSI:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan
     wanprestasi.
  3. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar seluruh
     jumlah hutang kepada Penggugat sebesar DM 18.763.241.63
     (Deutsche Mark: Delapan belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua
     ratus empat puluh satu dan enam puluh tiga per seratus) ditambah bunga
     yang berjalan terus dan biaya lainnya sesuai perjanjian Loan Agreement,
     terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan perkara ini
     dilaksanakan.
    4. Menyatakan Sita Perbandingan atau Sita Penyesuaian (Vergelijkende
       Beslag) dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan dalam
       perkara ini adalah sah dan berharga.
       Dst…………..dst……..dst.

DALAM REKONPENSI:
 - Menolak gugatan Pengugat Rekonpensi.
  - Menyatakan biaya dalam Rekonpensi NIHIL.


PENGADILAN TINGGI:

   Pihak Tergugat I, II, III, dan IV menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri
    Surabaya tersebut di atas, dan mohon pemeriksaan banding ke Pengadilan
    Tinggi Surabaya.
   Hakim banding setelah memeriksa perkara ini, dalam pertimbangan
    putusannya pada pokoknya berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan
    hukum Hakim Pertama yang diuraikan di dalam putusannya sudah tepat dan
    benar, oleh karena itu diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai
    pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu baik
    putusan sela maupun putusan akhir Pengadilan Negeri Surabaya tersebut
    dapat dikuatkan.


MAHKAMAH AGUNG RI:

  Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ditolak oleh para Tergugat I, II, III,
   dan IV dan mohon pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan
   mengemukakan “Keberatan Kasasi” yang isi pokoknya:
1. Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya sama sekali tidak
   mempertimbangkan memori banding para Pemohon Kasasi/ Tergugat asal
   I, II, III, dan IV. Pengadilan Tinggi Surabaya hanya mengoper seluruh
   pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sehingga Pengadilan Tinggi tidak
   menuruti Surat Edaran MARI tanggal 2 Agustus 1962 No. 856
   /62/189K/Sip/1962 yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi
   seluruh Indonesia;
2. Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa perkara ini begitu saja
   mengambil oper segala pertimbangan hukum judex facti Pengadilan
   Negeri Surabaya. Seharusnya Hakim Banding memeriksa kembali perkara
   dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan
   hukumnya. Oleh karena itu bertentangan dengan Yurisprudensi tetap MARI
   dalam putusannya No. 9511 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1973;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang hanya menyetujui keputusan
   Pengadilan Negeri Surabaya a quo tanpa memberikan pertimbangan hukum
   yang tepat yang mengandung “persetujuannya” itu haruslah dinyatakan tidak
     cukup. Putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Yurisprudensi
     tetap MARI dalam putusannya No. 9K/Sip/1972 tanggal 19 Maret 1972;
4.   Para Pemohon Kasasi/Tergugat asal I, II, III dan IV tidak sependapat dan
     sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex facti mengenai
     kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini seperti terurai dalam
     putusan sela yang kemudian dipertahankan pada putusan akhir dan
     diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya karena berdasarkan artikel 15.1
     dan artikel 15.2 dari LOAN AGREEMENT bukti P-1, menetapkan bahwa
     antara    Pemohon      Kasasi/Tergugat-tergugat  asal    dan   Termohon
     Kasasi/Penggugat asal telah disepakati secara tegas tentang pilihan
     hukum (yaitu hukum Republik Federasi Jerman) dan tempat
     pelaksanaan penerapan hukumnya (adalah Frankfurt-am Main) serta
     forum Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul;
     Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, maka apa yang telah disepakati
     secara sah berlaku sebagi undang-undang yang mengikat, maka Loan
     Agreement untuk pilihan hukum dan tempat penerapah hukum haruslah di
     Republik Federasi Jerman. Pemohon Kasasi telah menunjuk dan
     mengangkat Dr. Harald Voelze Boersenplatz 1 am Main sebagai agen
     untuk pelayanan proses Arbitrase di Republik Federasi Jerman.
     Dengan demikian penyelesaian sengketa yang timbul terlebih dahulu sebagai
     pilihan utama diselesaikan melalui BADAN ARBITRASE, sehingga
     Termohon kasasi/Penggugat asal telah keliru mengajukan gugatan melalui
     Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya
     dinyatkan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
5.   Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat berkeberatan pertimbangan
     hukum judec facti tentan pasal 17:4 Loan Agreement tersebut. Loan
     Agreement – bukti P-1 adalah bagaian yang tak terpisahkan dan saling kait
     mengkait dengan Export Contract bukti T-1;
6.   Pertimbangan hukum judex facti mengenai bunga untuk jumlah pinjaman
     yang belum dibayar sebesar 9.5% setahun ternyata tidak konsisten dengan
     pertimbangan hukum yang lain. Tentang bunga judex facti mendasarkan
     pada artikel 5.1 Loan Agreement, tentang pilihan hukum judex facti telah
     melanggar artikel 15.1 dan 15.2 Loan Agreement;
7.   Judex facti sama sekali tidak memeriksa dan memberikan pertimbagnan
     hukum atas gugatan Rekonpensi para Pemohon Kasasi/Tergugat-tergugat
     asal.
     Tindakan KINA & STARCOSA yang tidak sesuai dengan perjanjian eksport
     contract yang telah disepakati adalah merupakan wanprestasi dan oleh
     karena Loan Agreement tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan
     dengan Export Contract, maka Termohon Kasasi/Penggugat asal harus
     pula bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi KINA & STARCOSA.
    Mamakah Agung RI setelah memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi,
     dalam putusannya berpendirian bahwa keberatan kasasi yang diajukan oleh
     Pemohon Kasasi ad. 4 dapat dibenarkan karena judex factie telah salah
     menerapkan hukum yang dalam putusannya telah menolak Eksepsi
     Pemohon Kasasi/Tergugat-tergugat asal.
 Pendirian Mahkamah Agung ini didasari oleh alasan yuridis yang intisarinya
  sbb:
 Loan Agreement dalam sengketa, menetapkan pada pasal 15 (1,2), bahwa
  Loan Agreement ini ditundukkan pada hukum FEDERAL REPUBLIC of
  GERMANY;
  Segala sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian
  pinjaman tersebut akan diselesaikan melalui ARBITRASE;
 Berdasarkan hal-jal tersebut di atas, maka berarti dalam perjanjian ini ada
  KLAUSULA ARBITRASE, yang menurut Yurisprudensi tetap Indonesia
  menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi mengadili perkara yang
  terjadi karena sengketa pinjaman tersebut;
 Bahwa akan tetapi pada pasal 15.2 melanjutkan menyatakan: “bahwa
  kreditur” (“Lender”) tetap mempunyai hak untuk membawa perkara ke depan
  Pengadilan di Indonesia;
 Menurut pendapat Mahkamah Agung alinea tersebut di atas (pasal 15.2
  alinea kedua) haruslah diartikan sebgai tidak sejalan bahkan bertentangan
  denga pasal 1.2 yang menentukan bahwa untuk “Loan Agreement ini
  diperlakukan hukum dari Federal Republic of Germany, hal mana tentu tidak
  dapat dilaksanakan Pengadilan Indonesia;
 Selebihnya dari itu, ketentuan bahwa Kreditur (“Lender”) tetap
  mempunyai hak untuk mengajukan sengketa kepada Pengadilan
  Indonesia yang berwenang, adalah ketentuan yang tidak seimbang,
  karena debitur (“Borrower”) tidak memiliki hak yang demikian, dalam
  hal mana Pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Agung) berwenang
  menyatkan bahwa alinea kedua dari pasal 15.2 LOAN AGREEMENT
  tersebut tidak dapat diperlakukan;
 Karena alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa
  dalam “LOAN AGREEMENT” ini terdapat KLAUSULE ARBITRASE, dan
  berarti pula Pengadilan haruslah menyatakan diri tidak berwenang;
 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada keberatan ad.4 tersebut di
  atas dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya yang
  diajukan oleh Pemohon-pemohon Kasasi: PT. LUMBUNG TANI INDONESIA
  dkk. tersebut dan untuk membatalakan Putusan Pengadilan Tinggi
  Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya tesebut, sehingga Mahkamah
  Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang seluruh amarnya berbunyi
  sebagai yang akan disebutkan di bawah ini;
 Oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak
  dapat diterima, maka Sita Perbandingan atau Sita Penyesuaian
  (Vergelikende Beslag) dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah
  dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut harus dinyatakan
  tidak sah dan tidak berharga dan oleh karena itu harus diperintahkan pula
  untuk mengangkat sita tersebut.
 Berdasar atas pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung RI
  memberikan putusan sebagai berikut:
MENGADILI:
-   Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi:
    1. PT LUMBUNG TANI INDONESIA ,
    2. PT. RAJUT DJATIM BARU,
    3. MR. DAVID LAUWIDJAJA,
    4. MRS. ANNEKE LAUWIDJAJA,
-   Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 Oktober
    1991 No. 769/Pdt/1990/PT.Sby, (yo putusan Pengadilan Negeri Surabaya
    tanggal 21 Juli 1990 No. 568/Pdt.G/1989/PN. Sby., tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI:
DALAM EKSEPSI:
- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara ini;

DALAM KONPENSI:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Sita Perbandingan atau Sita Penyesuaian (Vergelikende Beslag)
  dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilakukan dalam perkara
  ini tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan Pengdilan Negeri Surabaya untuk mengangkat sita tersebut.

DALAM REKONPENSI:
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
- Dst…………..dst…………..dst……………

CATATAN:

   Dalam Loan Agreement ex pasal 15 (1) telah disepakati bahwa Loan
    Agreement ini ditundukkan pada Hukum Federal Republic of Germany dan
    segala sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase.
    Ketentuan ini mengandung arti bahwa Loan Agreement tersebut terdapat
    Klausula Arbitrase, sehingga Badan Peradilan di Indonesia tidak berwenang
    mengadili perkara ini.
   Mahkamah Agung dalam putusan kasasi berwenang untuk menyatakan
    bahwa ketentuan dalam alinea kedua dari pasal 15.2 dari Loan Agreement,
    tidak dapat diperlakukan, karena mengandung ketentuan yang tidak
    seimbang antara Hak Kreditur dengan Debitur (borrower) mengenai hak
    untuk mengajukan sengketa yang timbul dari pelaksanaan Loan Agreement
    ke Pengadilan Indonesia.
   Mengenai masalah Badan Arbitrasi ini dipersilahkan memeriksa Varia
    Pengadilan Tahun IV No. 40 – halaman 110-151.
   Demikian catatan atas kasus ini.

                                                              (Ali Boediarto)
Pengadilan Negeri Surabaya:
No. 568/Pdt.G/PN.Sby, tanggal 27 Februari 1990
Pengadilan Negeri Surabaya:
No. 568/Pdt.G/PN.Sby, tanggal 21 Juli 1990
Pengadilan Tinggi Surabaya:
No. 769/Pdt/PT.Sby, tanggal 1 Oktober 1991
Mahkamah Agung RI:
Reg. No. 1458/Pdt/1992, tanggal 3 Maret 1994
Majelis terdiri dari:
Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda MA-RI selaku Ketua Sidang
dengan Anggota: Iswo, SH, dan Henoch Tesan Binti, SH.

								
To top