Docstoc

RUU Pembangunan Perdesaan

Document Sample
RUU Pembangunan Perdesaan Powered By Docstoc
					                          RANCANGAN
                UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                        NOMOR ... TAHUN ...

                                TENTANG

                     PEMBANGUNAN PERDESAAN


                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :    a. bahwa pembangunan perdesaan merupakan landasan
                    pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan
                    umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang adil
                    dan merata guna mewujudkan sebesar-besarnya
                    kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam
                    Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
                    Indonesia Tahun 1945;

                 b. bahwa pembangunan perdesaan selama ini belum
                    memperhatikan prinsip responsif, transparansi, dan
                    partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan,
                    pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sesuai dengan
                    potensi dan budaya guna mewujudkan masyarakat desa
                    yang sejahtera;

                 c. bahwa pembangunan perdesaan saat ini diatur dalam
                    berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur
                    dengan undang-undang tersendiri;

                 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                    pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
                    Undang-Undang tentang Pembangunan Perdesaan;

Mengingat   :    Pasal 4, Pasal 18A, Pasal18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23
                 ayat (1), Pasal 23A, Pasal 23D, Pasal 27 ayat (1) dan ayat
                 (2), Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28F, Pasal 28H,
                 Pasal 28I ayat (3), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34
                 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
                 1945;
                         Dengan Persetujuan Bersama

           DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                               dan
                   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


                                MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBANGUNAN PERDESAAN.


                                   BAB I
                              KETENTUAN UMUM

                                    Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.   Pembangunan perdesaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup
     dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
     dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni,
     dan budaya, serta menjamin tetap terpeliharanya adat istiadat setempat guna
     mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

2.   Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan usaha.

3.   Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
     kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
     untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
     asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
     Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.   Perdesaan atau yang disebut dengan nama lain adalah kawasan yang
     mempunyai kegiatan pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan
     pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
     permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
     ekonomi.

5.   Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya meningkatkan pengetahuan,
     sikap, ketrampilan, perilaku masyarakat dan aparatur penyelenggara
     pemerintahan desa dalam memanfaatkan sumber daya, sehingga mampu
     membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

6.   Sistem Informasi Pembangunan Perdesaan adalah segala sesuatu mengenai
     kegiatan dalam berbagai tahapan pembangunan perdesaan.

7.   Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
     Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
     Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
     Republik Indonesia Tahun 1945.

8.   Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah
     sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
     lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
     daerah.
                                       2
10. Pemerintahan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
    penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
    Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
    masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
    diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
    Indonesia.

11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan
    perangkat desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa.

12. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
    selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan
    demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
    penyelenggara Pemerintahan Desa.


                                 BAB II
                            ASAS DAN TUJUAN

                               Bagian Kesatu
                                   Asas

                                  Pasal 2

Pembangunan perdesaan diselenggarakan dengan asas:
a. kebersamaan dan gotong-royong;
b. efisiensi berkeadilan;
c. berkelanjutan;
d. berwawasan lingkungan;
e. kemandirian;
f. kesetaraan;
g. kemanusiaan;
h. kebangsaan;
i. kekeluargaan;
j. bhinneka tunggal ika;
k. ketertiban dan kepastian hukum;
l. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
m. kreativitas;
n. kearifan lokal;
o. integratif;
p. transparansi;
q. akuntabilitas;
r. efektivitas;
s. responsif dan peranserta aktif; dan
t. tanggung jawab negara;

                               Bagian Kedua
                                  Tujuan

                                  Pasal 3

Pembangunan perdesaan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
desa dan meningkatkan peran masyarakat desa dalam setiap tahapan
pembangunan dengan tetap menjamin terpeliharanya adat istiadat setempat.




                                      3
                              BAB III
        RUANG LINGKUP DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

                                Bagian Kesatu
                                Ruang Lingkup

                                    Pasal 4

Pembangunan perdesaan meliputi pembangunan infrastruktur dan sumberdaya
manusia perdesaan.

                                 Bagian Kedua
                                   Tahapan

                                  Paragraf 1
                                   Umum

                                    Pasal 5

(1) Pembangunan perdesaan sebagaimana            dimaksud      dalam   Pasal   4
    diselenggarakan melalui tahapan:
      a. perencanaan;
      b. pelaksanaan;
      c. pengawasan; dan
      d. evaluasi.

(2) Informasi kegiatan seluruh tahapan pembangunan perdesaan memanfaatkan
    sistem informasi pembangunan perdesaan.

                                  Paragraf 2
                                 Perencanaan

                                    Pasal 6

(1)   Pemerintahan Desa menyusun perencanaan pembangunan perdesaan
      sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

(2)   Perencanaan Pembangunan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) dimulai dari musyawarah masyarakat desa.

(3)   Perencanaan pembangunan perdesaan         memuat      jenis   pembangunan
      sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(4)   Perencanaan Pembangunan Perdesaan dapat disusun untuk jangka panjang,
      jangka menengah dan tahunan.

(5)   Perencanaan Pembangunan Perdesaan tahunan sebagaimana dimaksud
      pada ayat (3) disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
      ditetapkan dengan Peraturan Desa.

                                    Pasal 7

(1)   Rencana pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
      ayat (5) disampaikan kepada kabupaten/kota melalui kecamatan atau disebut
      dengan nama lain.

                                       4
(2)   Rencana pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      diterima Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari
      kerja sebelum dilakukan rapat rencana pembangunan kabupaten/kota.

                                   Pasal 8

(1)   Rencana Pembangunan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
      ayat (5) menjadi pedoman penyusunan perencanaan pembangunan
      kabupaten/kota.

(2)   Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
      dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

                                 Paragraf 3
                                Pelaksanaan

                                   Pasal 9

(1) Pelaksanaan pembangunan perdesaan dilakukan sesuai dengan Rencana
    Pembangunan Perdesaan yang telah ditetapkan.

(2) Pelaksanaan pembangunan        perdesaan   merupakan   tanggung   jawab
    Pemerintah Desa.

(3) Pelaksanaan pembangunan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa
    dan/atau masyarakat desa.

(4) Pelaksanaan pembangunan perdesaan dilakukan dengan memanfaatkan
    kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

                                 Paragraf 4
                                Pengawasan

                                  Pasal 10

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan perdesaan dilakukan
    secara cermat dalam setiap proses dan tahapan sesuai dengan Rencana
    Pembangunan Perdesaan yang telah ditetapkan.

(2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan pembangunan
    perdesaan.

(3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan pembangunan perdesaan sebagai
    bentuk peran serta aktif.

                                  Pasal 11

(1) Hasil pengawasan pembangunan perdesaan meliputi laporan kinerja dan
    pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
    DPRD Kabupaten/Kota.




                                      5
                                  Paragraf 5
                                   Evaluasi

                                   Pasal 12

(1) Pemerintahan Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan
    evaluasi atas pelaksanaan pembangunan perdesaan dan hasil evaluasi
    tersebut menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan perdesaan
    tahun berikutnya.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan
    kinerja perencanaan dan pelaksanaan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-
    lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil pengawasan disampaikan ke
    DPRD Kabupaten/Kota.

(4) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

(5) Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD
    Kabupaten/Kota.


                              BAB IV
                   PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

                                   Pasal 13

(1) Pemerintah dan Pemerintah       Daerah     Kabupaten/Kota   memberdayakan
    masyarakat desa dengan:
    a. meningkatkan kualitas masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan
       penyuluhan;
    b. memberikan pendampingan dalam kegiatan pembangunan perdesaan;
    c. menjamin ketersediaan lapangan kerja sesuai potensi desa;
    d. mengutamakan penggunaan dan pengembangan teknologi tepat guna dan
       ramah lingkungan dengan memanfaatkan kearifan lokal;dan
    e. menumbuhkembangkan adat-istiadat dan budaya lokal.

(2) Selain pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan
    pemberdayaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat
    desa.




                                       6
                                  BAB V
                               PEMBIAYAAN

                             Bagian Kesatu
                   Pembiayaan Pembangunan Perdesaan

                                 Pasal 14

(1) Negara mengalokasikan anggaran pembangunan perdesaan sekurang-
    kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Negara serta sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Penetapan alokasi dan pendistribusian anggaran pembiayaan
    pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
    langsung kepada masing-masing desa dengan kategori desa besar, desa
    sedang dan desa kecil secara proporsional harus berdasarkan jumlah
    penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia, indeks
    kemahalan, dan sumber daya alam.

(3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
    bersumber dari pendapatan asli desa dan masyarakat.

                                 Pasal 15

Pengelolaan pembiayaan pembangunan perdesaan dilakukan secara transparan,
akuntabel dan proporsional sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

                                 Pasal 16

(1) Pembiayaan pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    14 ayat (1) diserahkan langsung kepada masing-masing desa melalui
    rekening desa di perbankan nasional.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
    Sentral memfasilitasi pelayanan perbankan sampai tingkat desa di seluruh
    Indonesia.

                            Bagian Kedua
               Pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

                                 Pasal 17

(1) Pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 13 dibebankan pada mata anggaran perdesaan dalam APBN dan APBD
    Kabupaten/Kota.

(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber
    dari pendapatan asli desa dan masyarakat.

(3) Pengelolaan pembiayaan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan secara
    transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah
    ditetapkan.




                                     7
                               BAB VI
                 INFORMASI PEMBANGUNAN PERDESAAN

                                  Pasal 18

(1) Informasi pembangunan perdesaan merupakan informasi publik yang sifatnya
    umum, terbuka, dan bertanggung jawab disampaikan kepada masyarakat
    sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun
    kepada Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

                                  Pasal 19

(1) Pemerintah membangun Sistem Informasi Pembangunan Perdesaan.

(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas
    perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh
    Pemerintah Desa.

(4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-
    lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku.


                                BAB VII
                          KETENTUAN PENUTUP

                                  Pasal 20

Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembangunan
perdesaan menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini.

                                  Pasal 21

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

                                          Disahkan di Jakarta
                                          pada tanggal ...
                                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                            ttd
                                          SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
        REPUBLIK INDONESIA,
                   ttd
           ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

                                      8
                                RANCANGAN
                            PENJELASAN ATAS
          RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                            NOMOR ... TAHUN ...

                                  TENTANG

                       PEMBANGUNAN PERDESAAN

I. UMUM
  Pada hakikatnya pembangunan adalah proses meningkatkan kualitas segenap
  bidang kehidupan masyarakat serta pengelolaan sumberdaya alam dengan
  memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan tujuan
  pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan
  nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
  kehidupan bangsa yang adil dan merata.

  Selama lebih tiga puluh tahun, pembangunan nasional yang mengedepankan
  pada pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi, ternyata belum berhasil
  mengantarkan bangsa Indonesia ke arah pencapaian tujuan nasional
  sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Bahkan dengan
  dipicu pula oleh krisis moneter tahun 1998 yang kemudian berimbas pada krisis
  nasional, telah menimbulkan persoalan-persoalan baru. Salah satu di
  antaranya adalah disparitas dan ketidakadilan yang membebani masyarakat di
  perdesaan, di mana masyarakat perdesaan memiliki tingkat kesejahteraan
  yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang tinggal diperkotaan.
  Padahal sebagian besar penduduk Indonesia persebarannya berada di
  perdesaan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk
  miskin Indonesia juga berada di wilayah perdesaan.

  Dengan demikian, perdesaan sebagai tempat persebaran sebagian besar
  masyarakat Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam
  menopang perekonomian bangsa dan sekaligus indikator bagi keberhasilan
  pembangunan nasional. Sehingga ke depan, perhatian khusus terhadap
  perdesaan dengan melakukan pembangunan perdesaan untuk meningkatkan
  taraf kesejahteraan masyarakat perdesaan sesuai dengan semangat yang
  terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan sebuah keniscayaan.

  Untuk itu, pembangunan perdesaan dikonsentrasikan pada dua bidang pokok
  yaitu infrastruktur dan sumberdaya manusia perdesaan. Infrastruktur
  perdesaan antara lain meliputi sarana dan prasarana pemerintahan, jalan dan
  jembatan, pasar, pertanian, waduk dan irigasi, bank desa atau lembaga
  keuangan lainnya, transportasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan, kelistrikan,
  air bersih, sanitasi, dan lain-lain. Sedangkan sumberdaya manusia perdesaan
  antara lain seperti pelayanan jasa permintahan, pelayanan sosial, penataan
  permukiman, kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat serta budaya.


                                       9
  Penyelenggaraan pembangunan perdesaan dilakukan dengan prinsip-prinsip
  pemerintahan yang baik (good government), mulai dari perencanaan,
  pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

  Pembangunan perdesaan didasarkan pada pendekatan peran aktif masyarakat
  desa, mulai dari perencanaan sampai evaluasi pembangunan perdesaan.

  Selama ini pembangunan perdesaan belum diatur dalam undang-undang
  tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
  Pemerintahan Daerah diatur mengenai desa yang         meliputi sistem
  pemerintahan desa, kelembagaan desa, keuangan desa, dan pembangunan
  perdesaan. Pada kenyataannya, pengaturan pembangunan perdesaan belum
  komprehensif.

  Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rancangan Undang-
  Undang tentang Pembangunan Perdesaan adalah:
  a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
     Negara;
  c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
     Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
     Pembangunan Nasional;
  e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
     Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
     Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan
  i. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

  Untuk meningkatkan pembangunan perdesaan diperlukan landasan hukum
  dalam bentuk undang-undang guna mewujudkan perdesaan yang maju, adil,
  makmur, dan sejahtera, serta meningkatkan peran masyarakat sebagai subyek
  dalam setiap proses dan tahapan pembangunan dengan tetap menjamin
  terpeliharanya adat istiadat setempat.


II. PASAL DEMI PASAL
  Pasal 1
     Cukup jelas.

  Pasal 2
     Huruf a
          Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan gotong-
          royong” adalah pembangunan perdesaan      diselenggarakan
          secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat agar
          terwujud kesejahteraan masyarakat desa.

     Huruf b
           Yang dimaksud dengan ”asas efisiensi berkeadilan” adalah asas
           yang menjamin pembangunan perdesaan dilakukan secara
           efisien dan berkeadilan.




                                   10
Huruf c
      Yang dimaksud dengan ”asas berkelanjutan” adalah
      pembangunan perdesaan diselenggarakan secara terus-
      menerus oleh semua komponen masyarakat demi mewujudkan
      kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Huruf d
      Yang dimaksud dengan ”asas berwawasan lingkungan” adalah
      pembangunan        perdesaan     diselenggarakan dengan
      memperhatikan lingkungan sebagai bagian penting bagi
      peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Huruf e
      Yang    dimaksud    dengan    ”asas    kemandirian”   adalah
      pembangunan perdesaan harus mencerminkan kemampuan
      masyarakat desa untuk mampu menyelesaikan permasalahan
      yang dihadapinya dengan segala potensi yang dimiliki.

Huruf f
      Yang dimaksud dengan ”asas kesetaraan” adalah pembangunan
      perdesaan harus mencerminkan persamaan tanggung jawab
      dan hak di antara masyarakat desa.

Huruf g
      Yang   dimaksud     dengan    ”asas  kemanusiaan” adalah
      pembangunan perdesaan harus mencerminkan perlindungan dan
      penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat
      masyarakat desa secara proporsional.

Huruf h
      Yang     dimaksud    dengan   ”asas  kebangsaan”    adalah
      pembangunan perdesaan harus mencerminkan sifat dan
      karakteristik masyarakat desa di Indonesia yang pluralistik
      (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan
      Republik Indonesia.

Huruf i
      Yang   dimaksud dengan       ”asas    kekeluargaan” adalah
      pembangunan perdesaan harus mencerminkan musyawarah
      untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf j
      Yang dimaksud dengan ”asas bhinneka tunggal ika” adalah
      pembangunan perdesaan harus memperhatikan keragaman
      penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus desa, dan
      budaya.

Huruf k
      Yang dimaksud dengan ”asas ketertiban dan kepastian hukum”
      adalah pembangunan perdesaan harus dapat menimbulkan
      ketertiban dalam masyarakat desa melalui jaminan adanya
      kepastian hukum.

Huruf l
      Yang dimaksud dengan ”asas keseimbangan, keserasian, dan
      keselarasan”   adalah    pembangunan  perdesaan    harus
      mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan,
      antara kepentingan individu dan masyarakat desa dengan
      kepentingan bangsa dan negara.
                             11
   Huruf m
         Yang dimaksud dengan ”asas kreativitas” adalah pembangunan
         perdesaan harus menciptakan atau mendukung kemampuan
         inovasi dan kreasi masyarakat desa.

   Huruf n
         Yang dimaksud dengan ”asas kearifan lokal” adalah
         pembangunan perdesaan harus memperhatikan karakteristik
         budaya    dan   daerahnya     dalam rangka mewujudkan
         kesejahteraan masyarakat desa.

   Huruf o
         Yang dimaksud dengan ”asas integratif” adalah pembangunan
         perdesaan harus terpadu dengan pembangunan lainnya agar
         dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

   Huruf p
         Yang   dimaksud    dengan    ”asas    transparansi” adalah
         pembangunan perdesaan harus memperhatikan keterbukaan
         dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara
         tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
         undangan dan standar pelaporan yang berlaku.

   Huruf q
         Yang  dimaksud    dengan    ”asas   akuntabilitas”  adalah
         pembangunan perdesaan harus menjamin bahwa setiap tahapan
         pembangunan perdesaan dapat dipertanggungjawabkan.

   Huruf r
         Yang dimaksud dengan ”asas efektifitas” adalah pembangunan
         perdesaan harus terlaksana secara tepat guna dan berdaya
         guna untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

   Huruf s
         Yang dimaksud dengan ”asas responsif dan peranserta aktif”
         adalah pembangunan perdesaan harus mampu menjamin
         keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan
         perdesaan.

   Huruf t
         Yang dimaksud dengan ”asas tanggung jawab negara” adalah
         pembangunan perdesaan harus memiliki peran yang kuat dan
         bertanggungjawab  terhadap   keseluruhan   aspek   dalam
         pembangunan perdesaan.

Pasal 3
   Cukup jelas

Pasal 4
   Yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur perdesaan, antara lain:
   a. jalan dan jembatan;
   b. pasar;
   c. pertanian;
   d. waduk dan irigasi;
   e. transportasi;
   f. komunikasi;
   g. sarana pendidikan;

                                  12
   h.   sarana kesehatan;
   i.   kelistrikan;
   j.   air bersih; dan/atau
   k.   sanitasi;

   Yang dimaksud dengan pembangunan sumberdaya manusia perdesaan,
   antara lain;
   a. pelayanan jasa pemerintahan;
   b. pelayanan sosial dan keagamaan;
   c. penataan permukiman;
   d. kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
   e. budaya;

Pasal 5
   Cukup jelas.

Pasal 6
   Ayat (1)
          Yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah bahwa
          dalam menyusun perencanaan program pembangunan perdesaan
          harus dilakukan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki oleh
          tiap-tiap desa, serta dengan memperhatikan prioritas bidang
          pembangunan yang dibutuhkan oleh masing-masing desa, misalnya
          dalam hal infrastruktur maka perlu diperhatikan sarana dan
          prasarana apa yang paling dibutuhkan, demikian juga dalam hal
          pembangunan sumberdaya manusia maka bidang apa yang paling
          dibutuhkan oleh masing-masing desa.

   Ayat (2)
          Cukup jelas.

   Ayat (3)
          Cukup jelas.

   Ayat (4)
          Cukup jelas.

   Ayat (5)
          Cukup jelas.

Pasal 7
   Cukup jelas

Pasal 8
   Ayat (1)
          Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan selain
          sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)” adalah perencanaan
          pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah dan yang
          menyangkut dengan tugas dan kewenangan Pemerintah, dimana
          tempat atau lokasi pelaksanaannya berada di wilayah perdesaan.

   Ayat (2)
          Cukup Jelas.

Pasal 9
   Cukup Jelas.


                                 13
Pasal 10
   Cukup Jelas.

Pasal 11
   Cukup jelas.

Pasal 12
   Ayat (1)
          Cukup jelas.

   Ayat (2)
          Cukup jelas.

   Ayat (3)
          Cukup jelas.

   Ayat (4)
          Cukup jelas.

   Ayat (5)
          Cukup jelas.

Pasal 13
   Ayat (1)
          Huruf a
                Yang dimaksud dengan “pelatihan” diantaranya pemberian
                keterampilan kepada masyarakat desa.
                  Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses
                  pembelajaran bagi masyarakat desa agar mau dan mampu
                  menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses
                  informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya
                  lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,
                  efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya serta
                  meningkatkan kesadaran kelestarian fungsi lingkungan hidup.

         Huruf b
               Cukup jelas.

         Huruf c
                Yang dimaksud dengan “menjamin ketersediaan lapangan
                kerja sesuai dengan potensi desa” adalah menyediakan
                lapangan kerja dengan menyesuaikan pada potensi sumber
                daya manusia dan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja
                yang berasal dari desa tersebut.

         Huruf d
               Cukup jelas.

         Huruf e
               Cukup jelas.

   Ayat (2)
          Cukup Jelas

Pasal 14
   Ayat (1)
          Cukup jelas.
                                    14
      Ayat (2)
             Cukup jelas.

      Ayat (3)
             Yang dimaksud dengan “pembiayaan dari masyarakat” dapat
             berupa hibah, wakaf dan/atau bentuk lain yang merupakan
             pemberian tidak mengikat.

   Pasal 15
      Cukup jelas.

   Pasal 16
      Cukup jelas.

   Pasal 17
      Cukup jelas.

   Pasal 18
      Cukup jelas.

   Pasal 19
      Ayat (1)
             Cukup jelas.

      Ayat (2)
             Yang dimaksud dengan “jaringan” meliputi antara lain penyiapan
             bandwidth, modem, server, dan perangkat lainnya yang mendukung.
             Yang dimaksud dengan “sumber daya manusia” adalah sumber daya
             manusia yang memiliki kemampuan mengelola sistem informasi.

      Ayat (3)
             Cukup jelas.

      Ayat (4)
             Cukup jelas.

Pasal 20
   Cukup jelas.

Pasal 21
   Cukup jelas.


   TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...




                                    15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:746
posted:4/25/2010
language:Indonesian
pages:15