PENAL REFORM DAN UNIFIKASI HUKUM TERHADAP TATA CARA DAN ATAU PERSYARATAN UPAYA PAKSA SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Document Sample
PENAL REFORM  DAN UNIFIKASI HUKUM TERHADAP TATA CARA DAN ATAU PERSYARATAN UPAYA PAKSA SEBAGAI UPAYA TERWUJUDNYA ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Powered By Docstoc
					       LUMAKSONO GITO KUSUMO S.H.




PENAL REFORM DAN UNIFIKASI HUKUM TERHADAP TATA
CARA DAN ATAU PERSYARATAN UPAYA PAKSA SEBAGAI
UPAYA TERWUJUDNYA ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

     (Kajian Yuridis Terhadap Hukum Positif di Indonesia)
Pendahuluan

           Pada tanggal 31 Desember 1981 Pemerintah

   menetapkan Hukum Acara Pidana yang diberi nama Kitab

   Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau terkenal

   dengan singkatan KUHAP yang mengatur mengenai tata

   cara   dan   persyaratan     untuk    melakukan     tindakan

   penangkapan,      penahanan,         penggeledahan      dan

   penyitaan, sebagaimana kita ketahui bahwa KUHAP

   dibuat untuk menggantikan Hukum Acara Pidana warisan

   pemerintah kolonial yang terkenal dengan nama Het

   Herziene Inlandsch Reglement atau disingkat dengan

   HIR.

           KUHAP merupakan Hukum Pidana Formil yaitu

   sejumlah     peraturan     tentang    tata   cara    negara
                                                                                   1
     mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana.

     Dan Hukum Pidana Materiilnya adalah Kitab Undang-

     Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP

     yang berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan

     yang diancam pidana, pertanggunganjawab dalam hukum

     pidana dan hukum penitensier yaitu jenis pidana yang

     dapat            dijatuhkan      kepada       orang     yang      melanggar
                                              2
     ketentuan hukum pidana.                      Sedangkan hukum pidana

     sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa macam yaitu

     Ius commune (hukum pidana umum) dan Ius speciale

     (hukum               pidana      khusus),       hukum       pidana       yang

     dikodifikasikan               dan     hukum       pidana       yang      tidak

     dikodifikasikan, hukum pidana umum dan hukum pidana

     lokal, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak

     tertulis.

                      Dari macam-macam hukum pidana yang telah

     disebutkan diatas dapat kita ketahui bahwa dalam

     kenyataannya berlaku peraturan perundang-undangan di

                  1
                      Masruchin Ruba’I, 2001, Asas-asas Hukum Pidana, Malang, UM
Press, hlm: 2 .
                  2
                      Ibid.
     luar KUHP dan KUHAP yang mengatur tentang hukum

     pidana atau lebih kita kenal dengan hukum pidana yang

     tidak dikodifikasikan. Hal tersebut sangat erat kaitannya

     dengan kedudukan hukum pidana bersifat menunjang

     penegakan norma yang berada di bidang hukum lain.

     Hukum pidana dalam hal ini digunakan sebagai sarana

     untuk meningkatkan rasa tanggungjawab negara dalam

     rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang

     semakin kompleks. Sanksi pidana antara lain digunakan

     secara       maksimal    untuk      mendukung        norma     hukum

     administratif dalam berbagai bidang, hal inilah yang
                                                  3
     dinamakan administrative penal law.

                  Peraturan perundang-undangan diluar KUHP

     dan KUHAP yang mengatur tentang hukum pidana

     (hukum pidana formil dan hukum pidana materiil), pada

     dasarnya       ditujukan     demi     tercapai      tujuan    hukum.

     Mengingat hukum            pidana dikenal sebagai             ultimum

     remedium (obat terakhir), yaitu hukum pidana baru


              3
               Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam
Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, hlm: 23
digunakan apabila upaya-upaya pada bidang hukum lain

tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Oleh karena

itu, adanya hukum pidana yang tersebar di luar KUHP

baik hukum pidana sebagai administrative penal law

maupun hukum pidana digunakan sebagai ultimum

remedium (obat terakhir) ialah merupakan fenomena

yang sedang terjadi pada hukum pidana di negara kita.

           Akan tetapi yang harus menjadi perhatian kita

disini adalah ketika hukum pidana sebagai administrative

penal law maupun hukum pidana digunakan sebagai

ultimum remedium (obat terakhir) karena sanksi hukum

pidana paling tajam. Dan kita ketahui bahwa sanksi dalam

hukum pidana ialah termasuk dalam hukum pidana

materiil. Sehingga timbul pertanyaan disini, yaitu tentang

dasar dan atau landasan dari berlakunya hukum acara

pidana yang tersebar di luar KUHAP (hukum pidana

formil).

           Berbicara mengenai adanya hukum acara pidana

yang tersebar di luar KUHAP, bukan hanya dasar dan

landasan berlakunya yang kita pertanyakan. Akan tetapi
juga apakah peraturan tersebut tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau KUHAP itu

sendiri. Selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang

ada, terkait dengan berlakunya beberapa peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang masalah

hukum acara pidana khususnya mengatur tentang tata

cara   dan   atau    persyaratan   upaya   paksa   yang

diberlakukan secara khusus untuk para pejabat tertentu

salah satunya ialah Undang-Undang Republik Indonesia

No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, pada pasal

10 mengatur tentang tata cara penangkapan dan

penahanan terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

Komisi Yudisial.

        Keberadaan dari adanya peraturan tentang tata

cara   dan   atau    persyaratan   upaya   paksa   yang

diberlakukannya secara khusus untuk para pejabat

tertentu. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan

fungsi hukum pidana yaitu berfungsi mengatur hidup

kemasyarakatan      atau   menyelenggarakan   ketertiban

dalam masyarakat sebagai fungi umumnya dan fungsi
     khususnya yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap

     peraturan yang memperkosanya dengan sanksi yang

     berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan

     dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang
                             4
     hukum        lainnya.       Dan   sangat      ironis   sekali    ketika

     keberadaan          peraturan      tersebut       malah    cenderung

     melegalkan adanya difersifikasi terhadap tata cara dan

     atau persyaratan upaya paksa.

                 Difersifikasi    terhadap      tata    cara    dan     atau

     persyaratan upaya paksa seperti dijelaskan di atas,

     sangat bertentangan dengan asas-asas penting yang

     terdapat dalam hukum acara pidana. Tepatnya yaitu asas

     “Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim”,

     sebagaimana dijelaskan di KUHAP dalam penjelasan

     umum butir 3a. Dan asas yang umum dianut di negara-

     negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula

     dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman

     Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan mengadili


             4
                 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana. Bandung, ALUMNI, hlm:
9.
     menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

     Oleh karena itu sering dipakai bahasa Sanskerta “tan

     hana dharma manrua” yang dijadikan moto Persaja
                                  5
     (Persatuan Jaksa).

                    Selain itu, dari uraian mengenai tindakan hukum

     berupa adanya difersifikasi terhadap tata cara dan atau

     persyaratan upaya paksa sebagaimana dikemukakan

     diatas diketahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan

     pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan masih dipertegas lagi

     dengan pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa

     setiap orang berhak                  atas pengakuan, penjaminan,

     perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

     perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before

     the law).

                    Sekali lagi bahwa adanya difersifikasi terhadap

     tata cara dan atau persyaratan upaya paksa tersebut

     telah      menimbulkan             banyak       masalah,        mulai     dari

     bertentangan dengan UUD 1945 sampai dengan tidak


               5
                    Andi Hamzah, 2001, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar
Grafika, hlm: 19.
mewujudkan cita-cita dan fungsi hukum pidana itu sendiri.

Dan    untuk   menyelesaikan    masalah-masalah      yang

ditimbulkan dari adanya difersifikasi tersebut, diperlukan

kajian yuridis terkait dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur masalah itu. Mengingat negara

kita adalah negara hukum (rechtsstaat) bukan negara

yang   berdasarkan    kekuasaan    belaka   (machtstaat).

Sehingga diharapkan adanya alternatif solusi yang dapat

menyelesaikan masalah tersebut.

        Dalam hal untuk lebih menjamin kepastian

hukum, selain asas legalitas dalam hukum pidana juga

diperlukan adanya sebuah unifikasi terhadap hukum yang

mengatur masalah pidana khususnya hukum acara

pidana. Sehingga disini dirasa perlu untuk mengkaji ulang

peraturan perundang-undangan di luar KUHAP yang

mengatur tentang tata cara dan atau persyaratan upaya

paksa. Tentunya dengan mekanisme yang sesuai dengan

hukum yang berlaku di Indonesia. Dan sekedar informasi

bahwa dengan ditetapkanya Undang-Undang No.23

Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, di Indonesia
dikenal adanya uji materil Undang-Undang terhadap

Undang-Undang Dasar 1945 atau sering disebut dengan

Judicial Review. Dimana mekanisme uji materiil ini dapat

menjaga tata hukum negara Indonesia dengan sistem

hukumnya      Civil    Law    System       (peraturan     tertulis

merupakan sumber hukum utama), dalam hal ini dapat

menjadi alternatif solusi penyelesaian masalah yang

ditimbulkan dari adanya difersifikasi terhadap tata cara

dan atau persyaratan upaya paksa.

          Untuk mendapatkan solusi yang tepat dari

permasalahan di atas, tentunya dibutuhkan pembahasan

yang lebih dalam lagi dan melakukan analisa tidak hanya

melihat    dari   satu     sisi     saja   melainkan      secara

komprehensif. Oleh karena itu, penulis disini tertarik untuk

melakukan     kajian     terhadap    permasalahan       tersebut.

Dengan harapan terwujudnya asas equality before the

law, yaitu adanya pengakuan, penjaminan, perlindungan

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum. Berdasarkan uraian latar

belakang di atas, penulis merasa perlu dan harus untuk
melakukan   kajian   terhadap   permasalahan   tersebut.

Mengingat   banyaknya    permasalahan    hukum     yang

menjadi catatan hitam dalam dunia peradilan di negara

kita. Dan hal ini merupakan tanggung jawab dari penulis

sebagai seorang calon Jurist dan generasi penerus

bangsa (agent of change) untuk mengawal segala bentuk

kebijakan Pemerintah di bidang Hukum. Agar tidak

bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945 serta adanya keberpihakkan terhadap rakyat.

Dalam hal ini tidak membedakan perlakuan hukum antara

pejabat dengan rakyat biasa.
Kajian Umum Mengenai Politik Hukum Dan Penal Policy

(Kebijakan Hukum Pidana)

1. Pengertian Politik Hukum

           Menurut Padmo Wahyono, politik hukum diartikan

sebagai Kebijaksanaan penyelenggara negara tentang apa

yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu kebijakan

berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapa hukum dan
                        6
penegakan hukum .

           Politik hukum menurut Satjipto Raharjo adalah

aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan

hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah

satu    faktor        yang   menyebabkan          terjadinya      dinamika

masyarakat karena politik hukum diarahkan kepada ius
                  7
constituendum .


              6
                www.albatrozz.wordpress.com/2008/12/21/politik-hukum, diakses
pada tanggal 13 Februari 2009.
              7
                Ibid.
            Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, secara

sederhana politik hukum dirumuskan sebagai kebijaksanaan

hukum (legal policy) yang akan atau telah dilaksanakan

secara nasional oleh pemerintah. Mencakup pula pengertian

tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara

melihat     konfigurasi       kekuatan       yang      ada     di    belakang

pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak

dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat

imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen,

melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam

kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin sangat ditentukan

oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya
                                                               8
maupun dalam implementasi dan penegakannya .



2. Politik Hukum Sebagai Ilmu

            Sesungguhnya ada banyak definisi-definisi yang

diberikan oleh para ahli. Pada definisi-definisi yang diberikan




              8
                Moh. Mahfud MD, 2001, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta,
Pustaka LP3ES, hlm: 1.
tersebut ternyata ada perbedaan batasan tentang politik

hukum.

a. Politik Hukum Perundang-undangan:

   1) Tertulis   adalah    Undang-undang      yang    bersifat
       Permanen.

   2) Tidak tertulis adalah Kebijakan Publik (bisa berubah

       “setiap saat sesuai dengan kebutuhan dan keadaan”).

           Sehingga keadaan dan kebutuhan yang berubah-

ubah inilah yang menyebabkan pembicaraan Politik Hukum

menjadi sangat kompleks, sebab antara kebutuhan dan

keadaan suatu negara dengan negara lain bisa berbeda,

waktu lalu bisa berbeda dengan waktu sekarang.



b. Ruang Lingkup Politik Hukum

           Ruang Lingkup   artinya   situasi dan tempat serta

faktor lain yang berada di sekitar Politik Hukum yang berlaku

sekarang, hukum yang sudah berlaku dan Hukum yang akan

berlaku.
c.   Obyek Politik Hukum

              Obyek yang dipelajari dalam politik hukum adalah

hukum-hukum yang bagaimana itu bisa berbeda-beda atau

hukum ini dihubung atau dilawankan dengan politik.



d. Ilmu Bantu Politik Hukum

              Yang dimaksud dengan ilmu bantu disini adalah

ilmu yang dipakai dalam mendekati atau mempelajari politik

hukum baik berupa konsep, teori dan penelitian. Sosiologi

hukum dan Sejarah Hukum dalam hal ini sangat membantu

dalam mempelajari Politik Hukum.



e. Metode Pendekatan Politik hukum

              Metode adalah cara dalam mempelajari politik

hukum empirik adalah kenyataan (secara praktis untuk

mendekati Politik Hukum adalah dengan melihat Konstitusi
          9
Negara) .




                 9
                     www.unj.ac.id/fis/isp/kurikulum.htm, diakses pada tanggal 13
Februari 2009.
3. Sifat Politik Hukum

          Menurut Bagir Manan, seperti yang dikutip oleh

Kotan    Y.      Stefanus     dalam   bukunya   yang   berjudul

“Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara” bahwa

Politik Hukum terdiri dari:

a. Politik Hukum yang bersifat tetap (permanen)

     Berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi

     dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakkan

     hukum.

          Bagi bangsa Indonesia , Politik Hukum tetap antara

lain :

1) Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum

     Nasional.

         Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang

berlaku adalah politik hukum nasional, artinya telah terjadi

unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh

wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri

dari:

a) Hukum Islam (yang dimasukkan adalah asas-asasnya);

b) Hukum Adat ( yang dimasukkan adalah asas-asasnya);
c) Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya);

2) Sistem hukum nasional yang dibangun berdasarkan

   Pancasila dan UUD 1945;

3) Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada

   warga negara tertentu berdasarkan pada suku, ras, dan

   agama.      Kalaupun      ada   perbedaan,    semata–mata

   didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka

   keasatuan dan persatuan bangsa;

4) Pembentukan       hukum     memperhatikan    kemajemukan

   masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat

   penting     dalam       pembentukan      hukum,   sehingga

   masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan

   hukum;

5) Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui

   sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-

   nyata     hidup   dan    dipertahankan    dalam   pergaulan

   masyarakat;

6) Pembentukan       hukum    sepenuhnya     didasarkan   pada

   partisipasi masyarakat;
7) Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan

     umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya

     masyarakat        yang      demokratis        dan        mandiri    serta

     terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.



b. Politik Hukum yang bersifat temporer
     Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan                    yang ditetapkan
                                                                 10
     dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan .



4. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum

     Pidana

            Istilah “kebijakan” dalam karya tulis ini diambil dari

istilah “policy” (Inggris) atau “politiek” (Belanda). Bertolak dari

kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana”

dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.

Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” sering

dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “penal policy”,
                                                         11
“criminal law policy” atau “strafrechtspolitiek” .


              10
                  Ibid.
              11
                  Barda Nawawi Arief (1), 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum
Pidana, Jakarta, Prenada Media Group, hlm: 22
         Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana

dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.

Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

         Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang

baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang

untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki

yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai
                                 12
apa yang dicita-citakan .

       Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat

mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana

materil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum
                          13
pelaksanaan pidana .

       Kebijakan            hukum     pidana   pada   hakikatnya

mengandung kebijakan mengatur atau mengalokasikan dan

membatasi kekuasaan, baik kekuasaan atau kewenangan

warga masyarakat pada umumnya (untuk bertindak dan


           12
                Ibid.
           13
                Ibid., hlm: 25
bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat) maupun

kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana yang demikian,

maka dapat pula dikatakan bahwa masalah dasar dari hukum

pidana terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu
                                     14
di bidang hukum tata negara.

              Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan

serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan,
         15
yaitu:

a. Tahap kebijakan legislatif atau formulatif;

b. Tahap kebijakan yudikatif aplikatif; dan

c.   Tahap kebijakan eksekutif.

              Bertolak dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa

dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu

terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu

kekuasaan          legislatif/formulatif   dalam     menetapkan         atau

merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi

apa yang dapat dikenakan, kekuasaan yudikatif/aplikatif

             14
                Barda Nawawi Arief (2), 2005, Beberapa Aspek Kebijakan
Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm: 30
             15
                Ibid.
dalam    menerapkan               hukum       pidana     dan     kekuasaan
                                                                          16
eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.



5. Pembaruan Hukum Pidana (penal reform)

        Dari uraian di atas dapatlah ditegaskan, bahwa

pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian

dari kebijakan atau politik hukum pidana (penal policy).

        Makna            dan     hakikat   pembaruan          hukum   pidana

berkaitan    erat         dengan      latar     belakang       dan    urgensi

diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar

belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana

dapat   ditinjau          dari     aspek      sosiopolitik,    sosiofilosofis,

sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya

kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan

hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaruan hukum

pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu.

Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya

harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan



            16
                 Ibid.
terhadap          berbagai          aspek         dan    kebijakan     yang
                            17
melatarbelakangi itu .

        Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada

hakikatnya         mengandung            makna,       suatu   upaya    untuk

melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang

sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan

sosiokultural        masyarakat           Indonesian      yang     melandasi

kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan

hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa

pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh

dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy

oriented     approach)           dan      sekaligus     pendekatan     yang
                                                              18
berorientasi pada nilai (value oriented approach) .

        Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan

pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia

hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan

(policy) yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan

hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.


             17
                  Barda Nawawi Arief (1), Loc. Cit.
             18
                  Ibid.
Di   dalam         setiap   kebijakan   (policy)   terkandung   pula

pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum
                                                           19
pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai .




             19
                  Ibid.
Kajian Umum Tentang Unifikasi Hukum

             Unifikasi hukum adalah penyatuan berbagai hukum

menjadi suatu kesatuan hukum secara sistimatis yang berlaku
                                                          20
bagi seluruh warga negara di suatu negara .

             Pengertian         unifikasi      sendiri       yaitu     kesatuan,
                                     21
persatuan dan penyatuan . Sedangkan pengertian hukum

menurut E.M. Meyers                  dalam      bukunya        “De Algemene

begrippen van het Burgelijk Recht” ialah semua aturan yang

mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada

tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi

pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan
            22
tugasnya . Sehingga dari pengertian diatas dapat kita

simpulkan bahwa unifikasi hukum adalah penyatuan semua

               20
                  rahmat rosyadi, dkk, formalisasi syariat islam dalam perspektif
tata hukum indonesia, 2006.
               21
                  Pius A Partanto, dkk, 1994, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya,
Arkola, hlm:768.
               22
                  C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum
Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka hlm:36.
aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, yang

ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat

dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara

dalam melakukan tugasnya.

        Menurut C.S.T. Kansil dalam bukunya yang berjudul

pengantar ilmu hukum dan tata hukum indonesia dijelaskan

bahwa yang dimaksud dengan unifikasi adalah kesatuan

berlakunya.

              “…, namun tidaklah sama dalam kesatuan

    berlakunya     (unifikasi)   bagi     seluruh     golongan

    penduduk...”C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata

    Hukum Indonesia, hal: 179



         Sehingga dari definisi di atas dapat kita tarik sebuah

pengertian bahwa yang dimaksud dengan unifikasi hukum

adalah kesatuan berlakunya hukum.
Kajian Umum Tentang Upaya Paksa

           Pengertian upaya paksa secara yuridis sudah

mencakup segala kewenangan penyidik untuk melakukan

pemanggilan,        permintaan            keterangan,    penggeledahan,

penyitaan         dan       termasuk       juga   melakukan        tindakan

“penangkapan” dan atau “penahanan” bahkan mencakup pula
                                                           23
untuk melakukan penyelidikan (pasal 7 KUHAP) .

           Dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa

macam-macam upaya paksa adalah penangkapan, penahan,

penggeledahan dan penyitaan.

           Pasal        1    butir   20     KUHAP       memberi     definisi

penangkapan         adalah       suatu      tindakan    penyidik    berupa

pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan



             23
              H.M.A Kuffal (1), 2004, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,
Malang, UMM Press, hlm: 15.
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal
                                                                         24
serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini .

          Tindakan penahanan adalah penempatan tersangka

atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut

umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta

menurut    cara           yang      diatur     dalam         undang-undang    ini
          25
(KUHAP) . Pengertian tersebut sesuai dengan bunyi pasal 1

butir 21 KUHAP.

          Dalam KUHAP penggeledahan dibedakan menjadi

dua yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.

Pasal 1 butir 17 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud

dengan penggeledahan rumah                        adalah tindakan penyidik

untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup

lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut

cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam

pasal selanjutnya yaitu pasal 1 butir 18 dijelaskan yang

dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan


               24
                    Andi Hamzah, 2001, Op. Cit., hlm: 126.
               25
                    H.M.A Kuffal (1), Op. Cit., hlm: 23.
penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau

pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras
                                                                  26
ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita .

        Dan selanjutnya yaitu yang dimaksud dengan

penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil         alih     dan   atau     menyimpan         di     bawah

penguasaannya            benda   bergerak    atau   tidak        bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian
                                                                       27
dalam penyidikan dan peradilan (pasal 1 butir 16 KUHAP) .




            26
                 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA: Permata Press
            27
                 Andi Hamzah, Op. Cit., hlm: 144
Kajian Umum Tentang Asas Equality Before The Law

            Equality before the law adalah persamaan dalam
                                                                    28
hukum atau perlakuan yang sama di hadapan hukum .

            Adapun tujuan dari asas Equality before the law

adalah adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam

hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan

dilaksanakan        secara       empirik.      Dalam       rangka        prinsip

persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam

segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan

tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang

bersifat khusus dan sementara yang dinamakan „affirmative

actions‟ guna mendorong dan mempercepat kelompok

masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat

tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat

perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok

              28
                 Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer,
Buletin Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004, hlm: 168
masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.

Kelompok         masyarakat          tertentu     yang   dapat      diberikan

perlakuan khusus melalui „affirmative actions‟ yang tidak

termasuk     pengertian            diskriminasi    itu   misalnya     adalah

kelompok         masyarakat          suku    terasing     atau   kelompok

masyarakat         hukum           adapt    tertentu     yang    kondisinya

terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu

yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat

diskriminatif, misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-
                  29
anak terlantar .

           Sedangkan menurut A.V. Dicey, Equality before the

law merupakan salah satu dari ciri penting dalam setiap

negara hukum yang disebutnya dengan istilah “The Rule of

Law”. Dan ciri penting dalam setiap negara hukum tersebut

adalah:

    1) Supremacy of Law;

    2) Equality before the law;
                                      30
    3) Due Process of Law .


            29
                 Ibid.
            30
                 Ibid., hlm: 167
            Asas Equality before the law merupakan salah satu

manifestasi dari Negara Hukum (Rechtstaat) sehingga harus

ada perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum

(gelijkheid van ieder voor de wet). Dengan demikian, elemen

yang melekat mengandung makna perlindungan yang sama

di   depan         hukum    “equal       potection    on     the    law”       dan

mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (equal

justice under the law). Tegasnya, Hukum Acara Pidana tidak

mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus

kepada        terdakwa         (forum        prevelegiatum)          sehingga

“Pengadilan         mengadili      menurut        hukum       dengan          tidak

membeda-bedakan orang” sebagaimana ditentukan Pasal 5

ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan
                                                        31
penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP .

            Oleh      karena      itu,    untuk      menjamin       eksistensi

peradilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang

berarti undang-undang menjamin kepada badan peradilan

agar segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh


              31
                Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis,
Praktik Dan Permasalahannya, Bandung, Alumni, hlm: 17
pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali

dalam hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta

perubahannya dan apabila setiap orang dengan sengaja

melanggarnya dipidana (Pasal 4 ayat (3), (4) Undang-Undang
                            32
Nomor 4 Tahun 2004) .




          32
               Ibid., hlm: 18
Kajian Umum Tentang Negara Hukum

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Negara Hukum

               Pengertian tentang negara hukum telah muncul

jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru

muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada

Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum

itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di

masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum

mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan
                                                            33
perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.

               Ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep

„rechtsstaat‟ dan „the rule of law‟, juga berkaitan dengan

konsep „nomocracy‟ yang berasal dari perkataan „nomos‟ dan

„cratos‟. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan

„demos‟ dan „cratos‟ atau „kratien‟ dalam demokrasi. „Nomos‟

              33
                  Ni’matul Huda, 2005, Negara Hukum Demokrasi & Judicial Review,
Yogyakarta, UII Press, hlm: 1
berarti norma, sedangkan „cratos‟ adalah kekuasaan. Yang

dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan

kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah

nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum

atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah

Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat

dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di

Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of

Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin

adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato

berjudul “Nomoi” yang kemudian diterjemahkan ke dalam

bahasa Inggris dengan judul “The Laws”, jelas tergambar

bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama
                                                  34
dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.

            Di zaman modern, konsep Negara Hukum di

Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel

Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan

menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat‟. Sedangkan

dalam   tradisi      Anglo       Amerika,      konsep   Negara   hukum

           34
                Jimly Asshiddiqie, Loc. Cit.
dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan

“The Rule of Law”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara

Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat‟ itu
                                            35
mencakup empat elemen penting, yaitu:

a. Perlindungan hak asasi manusia;

b. Pembagian kekuasaan;

c.   Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

d. Peradilan tata usaha Negara.

           Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga

ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya
                                           36
dengan istilah “The Rule of Law”, yaitu:

a. Supremacy of Law;

b. Equality before the law;

c.   Due Process of Law.

            Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang

jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi

dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem

demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat

           35
                Ibid.
           36
                Ibid.
merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara

harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa

pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah,

sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

Demokrasi          merupakan          cara       paling         aman      untuk
                                                           37
mempertahankan kontrol atas negara hukum.



2. Tipe-tipe Negara Hukum

               Dalam kajian historis, perkembangan tipe negara

hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum

administrasi negara. Semakin sedikit campur tangan negara

dalam kehidupan masyarakat akan semakin kecil pula

peranan hukum administrasi negara didalamnya. Sebaliknya

dengan semakin intensifnya campur tangan negara akan

semakin besar pula peranan hukum administrasi negara.
                                                                 38
Adapun tipe-tipe negara hukum tersebut adalah:




                37
                   Frans Magnis Suseno, 1997, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah
Telaah Filosofis, Jakarta, Gramedia, hlm: 58
                38
                   Ni’matul Huda, Op. Cit., hlm: 2
a. Negara Polisi/Polizei Staat

           Negara      polisi     ialah     negara       yang

menyelenggarakan     keamanan      dan    kemakmuran     atau

perekonomian. Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata

tertib saja atau dengan kata lain Negara Jaga Malam.

Pemerintahan bersifat monarchie absolut. Ciri dari tipe negara

hukum ini ialah:

1) Penyelenggaraan negara positif (bestuur);

2) Penyelenggaraan negara negatif (menolak bahaya yang

    mengancam negara/keamanan).

           Negara polisi terkenal dengan slogannya “Sallus

publica supreme lex” (kepentingan umum sebagai yang harus

diutamakan). Dan yang menentukan mana yang merupakan

umum dan mana yang bukan adalah raja.



b. Negara Hukum Liberal

           Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar

negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk

pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak

sesuai dengan hukum. Disini kaum liberal menghendaki agar
antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan

dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai

penguasa.

            Penyelenggaraan perekonomian dalam negara

hukum liberal berasaskan persaingan bebas, laise faire

passer, siapa yang kuat dia yang menang. Kepentingan

masyarakat tidak usah diperhatikan yang penting mereka

(kaum liberal) mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Dengan demikian penyelenggaraan perekonomian yang

diserahkan penuh kepada swasta, tanpa pemerintah atau

negara turut campur, tidak mendatangkan kemakmuran bagi

rakyat banyak, yang makmur hanyalah konglomerat kaum

liberal saja.



c.   Negara Hukum Formal

            Negara hukum formal yaitu negara hukum yang

mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa

memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan

undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula
dengan negara demokratis yang berlandaskan hukum negara

hukum.

          Dengan pengaruh paham liberal dari Rousseau,

F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-

unsur utamanya sebagai berikut:

1) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi;

2) Penyelenggaraan    negara      berdasarkan   trias   politika

   (pemisahan kekuasaan);

3) Pemerintah didasarkan pada undang-undang;

4) Adanya didasarkan pada undang-undang.

          Dari keempat unsur utama negara formal tersebut

dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Stahl negara hukum

bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya

dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan

kekuasaan negara dengan undang-undang. Jadi hanya

mengedepankan aspek formalnya saja, sehingga hak asasi

dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Dan

hasilnya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum

dan politik saja. Konsep Stahl ini merupakan penyempurnaan

terhadap konsep negara hukum liberal.
d. Negara Hukum Materiil

           Negara hukum materiil sebenarnya merupakan

perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal.

Jadi apabila pada negara hukum formal tindakan dari

penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus

berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil

tindakan    dari     penguasa    dalam     hal   mendesak    demi

kepentingan        warga     negaranya     dibenarkan   bertindak

menyimpang         dari    undang-undang    atau   berlaku   asas

opportunitas. Tipe negara hukum ini sering disebut negara

hukum dalam arti yang luas atau disebut pula negara hukum

modern.
Kajian Umum Tentang Uji Materiil (Judicial Review)

1. Sejarah   Terbentunya    Mahkamah      Konstitusi    dan

   Pengertian Uji Materiil (Judicial Review)

         Perubahan     Undang-Undang      Dasar      Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan

dalam   kehidupan    ketatanegaraan    khususnya       dalam

pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa

Indonesia adalah negara hukum. Pada mulanya tidak dikenal

adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan keberadaan gagasan

Mahkamah Konstitusi itu sendiri di dunia memang dapat

dikatakan relatif masih baru. Karena, ketika UUD 1945

dirumuskan, gagasan Mahkamah Konstitusi ini belum muncul.

Perdebatan yang muncul ketika merumuskan UUD 1945
adalah perlu tidaknya UUD 1945 mengakomodir gagasan hak
                                                               39
uji materiil kedalam kekuasaan kehakiman.

              Namun dikalangan negara-negara demokrasi baru,

terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami

perubahan            dari     ototarian        menjadi         demokrasi       pada

perempatan            terakhir       abad       ke-20,     ide         pembentukan

Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat populer. Karena itu,

setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokrasi

dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu
                                          40
menjadi sangat luas diterima.

              Pengujian konstitusional dalam arti “judicial review

on the constitutionality of law” atau pengujian judisial atas

konstitusionalitas           undang-undang              baru        kita   adopsikan

mekanismenya ke dalam sistem ketatanegaraan kita dengan

diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Ketentuan umumnya dicantumkan dalam Pasal 7B ayat

(1), (3), (4), (5) dan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1), (2),

               39
                    Moh. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945, Jajasan Prapantja,
Jakarta, hlm: 234
               40
                    Ni’matul Huda, Op. Cit., hlm: 107
(3), (4), (5) dan ayat (6) sebagai hasil perubahan ketiga UUD

1945 pada tahun 2001. Kemudian ditambah Pasal III Aturan

Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat UUD 1945
                       41
pada tahun 2002 .

             Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 10 ayat 1 poin (a)

dijelaskan        bahwa       salah      satu     kewenangan         Mahkamah

Konstitusi          adalah       menguji        Undang-Undang         terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 atau lebih kita kenal dengan uji materiil (judicial review).

             Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau uji

materiil (judicial review) sebagaimana disebutkan di atas

adalah meliputi:

1) Uji materi yaitu menyelidiki apakah kekuasaan atau organ

    yang     membuat            suatu      peraturan        berwenang    untuk

    mengeluarkan peraturan bersangkutan dan apakah isi

    peraturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan



             41
                  Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi, hlm: viii
      yang dikeluarkan oleh pembuat peraturan perundang-

      undangan yang lebih tinggi.

2) Uji formil yaitu menyelidiki apakah suatu produk legislatif
                                      42
      telah dibuat secara sah .



2. Pengujian Konstitusional

           Mahkamah Konstitusi R.I memiliki kewenangan

menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar, lalu dapat membatalkannya jika hakim konstitusi

meyakini bahwa undang-undang dimaksud bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 24C ayat

(1)    Undang-Undang               Dasar        1945   dikatakan   bahwa

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir, menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final…”

Berdasarkan ketentuan ini, seyogyanya mahkamah dapat

membatalkan             seluruh        undang-undang        yang    telah

diundangkan           berdasarkan          tindakan    bersama     Dewan

Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, dengan satu syarat bila

             42
                  Ni’matul Huda, Op. Cit., hlm: 84
Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa undang-undang

tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah Undang-Undang
          43
Dasar 1945 .

        Akan tetapi, dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi

seperti ditentukan secara jelas dalam Pasal 24 C ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 itu hakikatnya direduksi oleh

Pasal 50 Undang-undang No.24/2003 yang berlaku sebagai

hukum acara (formele recht) Mahkamah Konstitusi. Sebab

berdasarkan Pasal 50 itu, undang-undang yang dapat diuji

oleh Mahkamah Konstitusi R.I hanyalah undang-undang yang

diundangkan setelah terjadinya perubahan Undang-Undang
          44
Dasar 1945 .

        Ketentuan Pasal 50 ini sebenarnya masuk ke dalam

kategori „tidak sesuai” (Unvereinbar) terhadap Pasal 24 C

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketidaksesuaian

muncul, disamping ketentuan Pasal 24 C ayat (1) itu, juga

ada diktum Pasal 24 C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945

yang antara lain mengatakan;”. . .hukum acara serta


          43
               Ahmad Syahrizal, Op. Cit., hlm:266
          44
               Ibid., hlm:267
ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur

dengan undang-undang”. Berdasarkan ketentuan ini maka

secara interpretatif organ undang-undang dapat membatasi

periode undang-undang yang dapat diuji oleh Mahkamah

Konstitusi. Namun perlu disadari bahwa Mahkamah Konstitusi

juga memperoleh mandat konstitusional untuk menguji

seluruh undang-undang terhadap terhadap Undang-Undang

Dasar 1945, tanpa harus melihat kapan undang-undang itu

diundangkan. Dengan demikian, mahkamah dalam menerima

permohonan uji undang-undang terhadap Undang-Undang

Dasar tidak mempersoalkan apakah undang-undang itu

diundangkan setelah atau sebelum perubahan Undang-

Undang Dasar 1945. Akibat dari terdapatnya dua ketentuan

yang sama-sama konstitusional, maka Pasal 50 Undang-

Undang No 24/2003 tentang Mahkamah konstitusi itu dapat

dikatakan tidak sepenuhnya bertentangan dengan Undang-
                 45
Undang Dasar .

        Dalam perspektif komparatif dapat dikatakan bahwa

dalam sistem pengujian konstitusional yang berlaku di

          45
               Ibid.
Jerman, Prancis dan Korea Selatan. Undang-undang yang

masuk ke dalam kategori tidak sesuai dengan Konstitusi

selain   pasal-pasal,          ayat-ayat     bermasalah   itu     dapat

diamputasi. Peradilan Konstitusi melalui putusannya juga

dapat meminta kepada parlemen untuk melakukan perbaikan

terhadap undang-undang (legislative revision) yang dianggap

bermasalah itu. putusan ini dapat disertai dengan batas waktu

berlakunya undang-undang tersebut, artinya, bila parlemen

mengikari         batas    waktu   seperti    yang   digariskan    oleh

mahkamah, dengan sendirinya undang-undang tersebut akan

kadaluarsa. Oleh sebab itu, pasal-pasal atau ayat-ayat atau

keseluruhan dari undang-undang yang tidak sesuai dengan

Konstitusi        tidak    selamanya    harus   diamputasi      ataupun
             46
dibatalkan .



3. Pemohon

             Dalam         berperkara   di    Mahkamah       Konstitusi,

sebenarnya siapa sajakah yang boleh memohon (legal

standing)? Ternyata tidak semua orang boleh mengajukan

              46
                   Ibid.
perkara permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi

pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana

dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara

tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar.

            Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi

persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan

permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan

hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi

pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang.

Persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud

mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam

undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak

atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-
                                          47
undang yang sedang dipersoalkan.

            Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang

boleh mengajukan permohonan untuk berperkara di MK


             47
                Pan Mohamad Faiz Kusumawijaya, Mahkamah Konstitusi: The
Guardian And The Interpreter Of The Constitution, dikutip dari
www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 18 Juli 2009
ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24

Tahun 2003, yang bunyinya sebagai berikut:

 a. Perorangan warganegara Indonesia;

 b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih

      hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

      dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

      diatur dalam Undang-Undang;

 c.   Badan hukum publik atau privat; atau

 d. Lembaga Negara.

         Hal yang perlu diingat bahwa pemohon harus

mampu menguraikan dalam permohonannya mengenai hak

dan kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan. Lalu yang

menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan hak

dan kewenangan kosntitusional. Seperti telah diuraikan di

atas, kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi

dasar legal standing dalam mengajukan permohonan di
Mahkamah Konstitusi, tetapi terdapat dua hal yang harus
                                                                48
diuraikan dengan jelas. Dua kriteria dimaksud adalah:


a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai (i) perorangan

    Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

    mempunyai kepentingan yang sama); (ii) kesatuan

    masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

    sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip

    Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam

    undang-undang; (iii) badan hukum publik atau privat, atau

    (iv) lembaga negara;

           Anggapan        bahwa      dalam      kualifikasi    demikian

terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon

yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.




             48
                 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Kosntitusi Republik
Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 81-82. (Maruarar Siahaan
merupakan salah satu dari sembilan hakim konsitusi RI).
Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) Tentang Tata

Cara Dan Atau Persyaratan Upaya Paksa Dalam Hukum

Positif (Ius Constitutum) di Indonesia

1. Tata Cara Dan Atau Persyaratan Upaya Paksa Dalam

       Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

           Tata cara dan atau persyaratan upaya paksa mulai

dari     penangkapan,               penahanan,         penggeledahan   dan

penyitaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana atau terkenal dengan singkatan KUHAP untuk

menggantikan Hukum Acara Pidana Warisan pemerintah

kolonial yang terkenal dengan nama HIR (Het Herziene
                               49
Inlandsch Reglement).




            49
                 H.M.A Kuffal (1), op. cit., hlm: v.
a. Penangkapan

              Yang    pertama      yaitu     penangkapan,         menurut

ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa

penangkapan          adalah    suatu     tindakan     penyidik     berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau

terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan

penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah

penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan

yang cukup.

              Untuk mencegah terjadinya tindakan tersangka atau

terdakwa secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan

penangkapan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan

atau ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu sebagai
         50
berikut:




               50
              H.M.A Kuffal (2), 2005, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum,
Malang, UMM Press Ibid., hlm: 2
1) Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan

   penyidikan atau penuntutan atau peradilan (pasal 1 butir

   20 KUHAP);

2) Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga

   keras melakukan tindak pidana, baru dapat dilakukan

   apabila Penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang

   cukup (pasal 1 butir 20 jo 17 KUHAP);

3) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan Surat

   Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh Kepala

   Kesatuan atau Instansi (KAPOLWIL, KAPOLRES atau

   KAPOLSEK) selaku penyidik [pasal 1 butir 20 jo 16 ayat

   (2)];

           Apabila yang melaksanakan penangkapan adalah

Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka petugasnya cukup

memberikan satu lembar Surat Perintah Penangkapan

kepada     tersangka   dan   satu   lembar    kepada   keluarga

tersangka    yang   ditangkap   (pasal   18   KUHAP).    Kalau

pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyelidik atas

perintah Penyidik atau Penyidik Pembantu, maka petugas
tersebut selain memberikan surat perintah penangkapan

harus pula dapat menunjukkan surat perintah tugas;

4) Surat Perintah Penangkapan berisi:

   a) Pertimbangan        dan     dasar     hukum        tindakan

      penangkapan;

   b) Nama-nama petugas, pangkat, Nrp dan jabatan;

   c) Identitas tersangka yang ditangkap (ditulis secara

      lengkap atau jelas);

   d) Tempat     atau    kantor   berlakunya   Surat     Perintah

      Penangkapan (pasal 19 ayat (1) KUHAP));

5) Setiap kali selesai melaksanakan SPRIN Penangkapan

   petugas pelaksana membuat Berita Acara Penangkapan;

6) Selain untuk kepentingan penyidikan, Penyidik atau

   Penyidik Pembantu berwenang melakukan tindakan

   penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa atas

   permintaan Penuntut Umum (PU) untuk kepentingan

   penuntutan     atau    atas    permintaan     Hakim     untuk

   kepentingan peradilan atau atas permintaan instansi atau

   penyidik lain atau Interpol (pasal 7 ayat (1) huruf j jo pasal

   1 butir 20 KUHAP);
7) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran, meskipun tidak

   dapat ditangkap akan tetapi apabila sudah dipanggil

   secara sah dua kali berturut-turut tidak mau memenuhi

   panggilan tanpa alasan yang sah, dapat ditanggkap oleh

   Penyidik (pasal 19 ayat (2) KUHAP).

         Sedangkan untuk penangkapan dalam keadaan

tertangkap tangan ada sedikit perbedaan. Dalam pasal 1 butir

19 KUHAP dijelaskan bahwa tertangkap tangan adalah

tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan

tindak pidana atau segera sesudahnya beberapa saat tindak

pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh

khlmayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau

apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang

dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang

menunjukkan    bahwa    ia   adalah   pelakunya   atau   turut

melakukan atau membantu melakukan tindakan pidana itu.

         Orang atau petugas yang berwenang melakukan

penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan, menurut

pasal 111 ayat KUHAP dalam hlm tertangkap tangan (Op

beterdaadbetrab/catch red-handed) maka setiap orang atau
setiap warga masyarakat berhak atau mempunyai hak untuk

melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak

pidana (kejahatan atau pelanggaran untuk selanjutnya segera

diserahkan kepada penyelidik atau penyidik yang terdekat

disertai atau tanpa disertai barang bukti.

          Dari uraian pasal 111 ayat (1) KUHAP tersebut

dapat disimpulkan bahwa dalam hlm terjadi tindak pidana

yang tertangkap tangan, yang dibebani kewajiban untuk

melakukan penangkapan terhadap tersangka bukan hanya

penyelidik (pasal 4 KUHAP) dan penyidik (pasal 6 KUHAP),

melainkan juga setiap orang yang mempunyai wewenang

atau tugas dalam bidang ketertiban, ketentraman, keamanan

umum, antara lain anggota TNI, pegawai kejaksaan atau

jaksa, polisi pamong praja dan lain-lain.



b. Penahanan

          Dalam    pasal   1   butir   21    dinyatakan   bahwa

penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di

tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim

dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini. Pejabat yang berwenang

melakukan penahanan adalah selain dimiliki oleh Penyidik,

menurut ketentuan dalam KUHAP BAB V Bagian Kedua pasal

20-31, dimiliki juga oleh Jaksa atau Penuntut Umum dan

Hakim (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung).

          Perintah         penahanan   terhadap        tersangka   atau

terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain

didasarkan pada bukti (alat bukti yang sah) yang cukup, harus

didasarkan pula pada persyaratan lain sesuai dengan
                                                  51
ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

1) Dasar Hukum atau Dasar Obyektif

   Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap

   tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana

   dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam

   tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun

   atau lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksud

   dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.



           51
                Ibid., hlm: 71
   Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap tersangka

   atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat

   dikenakan penahahan, apabila tindak pidana yang

   dilakukan tersebut diluar ketentuan pasal 21 ayat (4)

   KUHAP.

2) Dasar Kepentingan atau Dasar Subyektif

   Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku

   sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahanan

   terhadap tersangka atau terdakwa juga didasarkan pada

   kepentingan    (keperluan),    yaitu   untuk   kepentingan

   penyidikan, untuk kepentingan penuntutan dan untuk

   kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (pasal 20

   KUHAP), serta didasarkan pula pada keadaan yang

   menimbulkan     kekhawatiran     bahwa     tersangka   atau

   terdakwa      akan   melarikan     diri,   merusak     atau

   menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak

   pidana (pasal 21 ayat (1) KUHAP).
c. Penggeledahan

          Dalam   KUHAP     dikenal   beberapa    macam

penggeledahan, diantaranya adalah penggeledahan rumah

dan penggeledahan badan. Dalam pasal 1 butir 17 KUHAP

penggeledahan rumah dinyatakan sebagai tindakan penyidik

untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup

lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut

cara yang diatur Undang-undang. Sedangkan dalam pasal 1

butir 18 dinyatakan bahwa penggeledahan badan adalah

tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan

atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga

keras ada pada badannya atau dibawaannya serta untuk

disita.

          Tindakan penggeledahan rumah, tempat kediaman

sesuai dengan tata caranya (prosedurnya) dapat dibedakan

dalam dua keadaan, yaitu dalam keadaan biasa (normal) dan

dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Yang dimaksud

dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah

bilamana di tempat yang akan digeledah diduga keras
terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan

segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau

benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan

atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan

Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dan dalam

waktu yang singkat (penjelasan pasal 34 ayat (1) KUHAP).
                                                     52
Dan tata caranya adalah sebagai berikut:

1) Tanpa terlebih dahulu meminta atau mendapat surat izin

   dari   ketua        PN         Penyidik   dapat    segera   melakukan

   penggeledahan terhadap:

   a) Halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam

       atau ada dan yang ada diatasnya;

   b) Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal,

       berdiam atau ada;

   c) Tempat tindak pidana dilakukan atau bekasnya;

   d) Tempat penginapan dan tempat umum lainnya [pasal

       34 ayat (1) KUHAP];

2) Dalam         pelaksanaan            penggeledahan      sebagaimana

   tersebut di atas penyidik ntidak diperkenankan memeriksa

           52
                Ibid., hlm: 108
   atau menyita surat, buku dari tulisan lainnya yang tidak

   merupakan benda berhubungan dengan tindak pidana

   yang     bersangkutan.     Tetapi    terhadap    benda   yang

   berhubungan dan atau yang diduga telah dipergunakan

   untuk     melakukan      tindak     pidana,   penyidik   dapat

   memeriksa dan menyitanya dengan kewajiban untuk

   segera melaporkan kepada Ketua PN guna memperoleh

   persetujuannya     (baik      persetujuan       penggeledahan

   maupun persetujuan penyitaan);

3) Dalam waktu paling lama dua hari setelah melakukan

   penggeledahan rumah, penyidik harus membuat Berita

   Acara Penggeledahan Rumah (model Serse: A.11.08)

   yang turunannya atau tembusannya atau salinannya

   diberikan kepada tersangka dan atau pemilik dan atau

   penghuni rumah yang bersangkutan (pasal 33 ayat (5)

   KUHAP).

           Dalam KUHAP BAB XIV pasal 125 s/d 127 diatur

mengenai tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan
penggeledahan yang dilakukan berdasarkan pasal 33 dan 34
                                        53
KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1) Tanpa mengurangi tata cara yang diatur dalam pasal 33

   dan 34 KUHAP, maka dalam hal Penyidik melakukan

   penggeledahan rumah terlebih dahulu wajib menunjukkan

   tanda         pengenalnya           kepada      tersangka   dan     atau

   keluarganya (pasal 125 KUHAP);

2) Penyidik wajib membuat Berita Acara Penggeledahan

   Rumah (model Serse: A.11.08) yang berisi uraian tentang

   jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana

   dimaksud pasal 33 ayat (5) KUHAP;

3) Berita Acara Penggeledahan Rumah setelah selesai

   dibuat        terlebih          dahulu    dibacakan    kepada       yang

   bersangkutan kemudian diberi tanggal dan ditandatangani

   oleh Penyidik beserta tersangka atau keluarga dan

   Kepala Desa atau Lurah atau ketua RT/RW dengan dua

   orang saksi (pasal 126 KUHAP);

4) Dalam         hal     tersangka          atau   keluarga    tidak   mau

   membubuhkan tanda tangannya, hlm itu dicatat dalam

            53
                 Ibid., hlm: 109
   Berita Acara dengan menyebutkan alasannya (pasal 126

   KUHAP);

5) Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban yang

   berkaitan dengan penggeledahan rumah, penyidik dapat

   mengadakan penjagaan dan atau penutupan tempat

   tertentu yang dianggap perlu;

6) Di   samping    itu   selama     penggeledahan      sedang

   berlangsung Penyidik berwenang memerintahkan agar

   orang-orang    tertentu   yang   dianggap   perlu     tidak

   meninggalkan tempat yang sedang digeledah (pasal 127

   KUHAP).

        Sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, maka

pelaksanaan penjagaan rumah yang berkaitan dengan

penggeledahan rumah tersebut seyogyanya dapat dilakukan

dengan cara yang tidak mencolok agar tidak mengundang

dan menjadi perhatian warga masyarakat di lingkungan

setempat.
d. Penyitaan

         Dalam pasal 1 butir 16 KUHAP dinyatakan bahwa

penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mengambil           alih      dan     atau     menyimpan         dibawah

penguasaannya              benda    bergerak   atau    tidak    bergerak,

berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian

dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

         Berdasarkan                   pengertian              (penafsiran

otentik/Authentieke interpretatie) sebagaimana dirumuskan

dalam pasal 1 butir 16 KUHAP tersebut dapat disimpulkan

bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang dalam

beberapa pasal KUHAP {pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat

(2), 46 ayat (2), 181 ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf I, 205

ayat (2)} dinamakan juga sebagai barang bukti, yang berguna

atau   berfungsi           untuk    kepentingan     pembuktian     dalam
                                               54
penyidikan, penuntutan dan peradilan.

         Sepertihalnya ketentuan-ketentuan yang mengatur

tentang tindakan penggeledahan, maka KUHAP menetapkan

bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah

            54
                 Ibid., hlm: 115
pejabat Penyidik yaitu pada pasal 1 butir 16 jo pasal 38 s/d 46

KUHAP).     Sesuai          dengan         ketentuan   tersebut,    apabila

Penuntut Umum atau Hakim memerlukan suatu benda untuk

disita sebagai barang bukti atau alat bukti maka pelaksanaan

penyitaannya dilakukan oleh Penyidik.

           Dalam hal Penuntut Umum untuk kepentingan

penuntutan menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap

suatu benda sebagai barang bukti atau alat bukti maka

melalui    wewenang                dalam    prapenuntutan    memberikan

petunjuk    kepada          Penyidik       untuk   melakukan       tindakan

penyitaan. Apabila dalam pemeriksaan persidangan Hakim

menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu

benda, maka untuk keperluan tersebut Hakim mengeluarkan

“penetapan” yang berisi perintah untuk melakukan penyitaan.

Penetapan hakim tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 13

jo 14 huruf j KUHAP oleh PU diteruskan kepada Penyidik

untuk dilaksanakan penyitaannya. Adapun penyitaan dalam
                                                                        55
keadaan biasa dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:



            55
                 Ibid., hlm: 118
1) Penyitaan Dilakukan dengan Surat Izin Ketua Pengadilan

   Negeri Setempat

   Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 38 ayat (1)

   KUHAP tindakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh

   Penyidik setelah ada surat izin dari Ketua PN setempat.

   Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka sebelum

   penyidik melakukan tindakan penyitaan wajib terlebih

   dahulu mengajukan surat permintaan izin penyitaan

   kepada PN setempat yaitu ketua PN dimana barang

   benda tetap yang akan disita itu berada. Sedangkan

   untuk penyitaan benda bergerak pemberian izin tetap

   dilakukan oleh Ketua PN sesuai dengan locus delictinya

   (tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP butir 20).

   Untuk kepentingan praktis pada umumnya permintaan

   izin penyitaan dilakukan bersamaan dengan permintaan

   izin penggeledahan.

2) Penyidik Menunjukkan Tanda Pengenal

   Setelah mendapat Surat Izin Penyitaan dari Ketua PN,

   kemudian    sebelum     melakukan      penyitaan,   Penyidik

   tersebut   terlebih   dahulu   wajib   menunjukkan    tanda
   pengenalnya kepada orang yang menguasai benda yang

   akan disita, sebagaimana dijelaskan pada pasal 128

   KUHAP. Disamping kedua macam surat tersebut, dalam

   praktik hukum pejabat atau petugas pelaksana penyitaan

   harus dapat menunjukkan surat perintah penyitaan yang

   ditanda tangani oleh Pimpinan instansi penyidik.

   Ketentuan    tersebut   dimaksudkan       untuk    menjamin

   terciptanya kepastian hukum, bahwa penyitaan tersebut

   benar-benar dilakukan oleh pejabat yang berwenang

   sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

3) Memperlihatkan Benda yang Akan Disita

   Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada

   orang dari mana benda itu disita atau keluarganya disertai

   permintaan keterangan tentang benda yang akan disita

   itu,   dengan   disaksikan       Kepala   Desa/Lurah/Ketua

   RW/Ketua RT dan 2 orang saksi sesuai dengan

   ketentuan pasal 129 ayat (1).

4) Membuat Berita Acara Penyitaan

   Penyidik    membuat     Berita    Acara   Penyitaan    yang

   dibacakan di hadapan orang dari mana benda itu disita
   atau    keluarganya         dengan       disaksikan        Kepala

   Desa/Lurah/Ketua RW/Ketua RT dan 2 orang warga

   setempat, kemudian ditanda tangani oleh Penyidik dan

   orang yang menguasai benda yan disita atau keluarganya

   serta 3 orang sebagai tersebut diatas sesuai dengan

   ketentuan pasal 129 ayat (2) KUHAP.

5) Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan

   Setelah berita acara penyitaan ditanda tangani oleh para

   pihak sebagai tersebut pada pasal 129 ayat (2) KUHAP,

   kemudian turunannya atau tembusannya disampaikan

   kepada atasan Penyidik dan kepada orang dari mana

   benda   itu   disita    atau     keluarganya     serta     Kepala

   Desa/Lurah/Ketua        RW/Ketua        RT     sesuai     dengan

   ketentuan pasal 129 ayat (4) KUHAP.

6) Membungkus Benda Sitaan

   Terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud dalan

   pasal   38    jo       39   jo    129    KUHAP           dilakukan

   pembungkusan/penyegelan barang bukti. Sebelum benda

   sitaan/barang bukti dibungkus/disegel terlebih dahulu

   harus dicatat mengenai berat dan atau jumlah menurut
    jenisnya, ciri dan sifat khas, tempat, hari dan tanggal

    penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan

    lain-lain. Kemudian diberi lak dan cap jabatan serta

    ditandatangani oleh Penyidik.

           Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus,

penyidik memberikan catatan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 130 ayat (1) diatas label yang ditempelkan dan atau

dikaitkan pada benda sitaan tersebut.

           Untuk   penyitaan      dalam     keadaan    perlu    dan

mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa terlebih

dahulu mendapatkan surat izin dari Ketua PN. Tetapi

penyitaan dengan cara demikian hanya dapat dilakukan atas

benda bergerak dan segera dilaporkan kepada Ketua PN

guna memperoleh persetujuannya sesuai dengan ketentuan

pasal 38 ayat (2) KUHAP. Mengenai apa yang dimaksud

sebagai     keadaan    yang      perlu    dan    mendesak      dapat

berpedoman pada penjelasan pasal 34 ayat (1) KUHAP yaitu

bilamana ditempat itu diduga kuat terdapat benda yang dapat

disita    atau   dikhawatirkan     segera       dimusnahkan     atau

dipindahkan sedangkan surat izin dari Ketua PN tidak
mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu

yang singkat.

         Mengenai pelaksanaan penyitaan dalam keadaan

sangat perlu dan mendesak tata caranya tetap mengikuti

ketentuan yang diatur dalam pasal 128, 129, 130 KUHAP

seperti hlmnya mengenai Tata Cara penyitaan dalam

keadaan biasa. Sedangkan dalam keadaan tertangkap

tangan wewenang penyidik untuk melakukan penyitaan lebih

diperluas lagi, yaitu tanpa izin dari Ketua PN penyidik dapat

secara langsung menyita benda dan alat, dengan klasifikasi
                      56
sebagai berikut:

1) Yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk

    melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat

    dipakai sebagai barang bukti sebagaimana diatur dalam

    pasal 40 KUHAP.

2) Menyita berbagai paket atau surat/surat kawat, surat

    teleks          dan         sejenisnya       dan     atau      benda

    pengangkutnya/pengirimannya              melalui      kantor    pos,

    jawatan/perusahaan              komunikasi    atau   pengangkutan,

             56
                  Ibid., hlm: 122
   sepanjang paket/surat/benda tersebut diperuntukkan bagi

   tersangka /terdakwa dan atau yang berasal dari padanya.

   Dan      kepada       pejabat     Kantor     Pos      dan

   Telekomunikasi/jawatan/Perusahaan            Komunikasi/

   pengangkutan yang bersangkutan harus diberikan tanda

   penerimaan sebagaimana diatur dalam pasal 41 KUHAP.

3) Bagaimana kalau dalam keadaan tertangkap tangan di

   tempat itu tidak ada Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyidik

   POLRI apakah setiap orang diperbolehkan atau dapat

   dibenarkan melakukan penangkapan dan penggeledahan

   pakaian/badan tersangka dan menyita benda yang dapat

   digunakan sebagai barang bukti?

         Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 111

KUHAP dalam keadaan tertangkap tangan setiap orang

berhak untuk melakukan penangkapan dan menyita barang

bukti untuk segera secepatnya/pada kesempatan pertama

diserahkan kepada Penyidik/Penyidik terdekat.

         Selanjutnya yaitu tata cara penyitaan terhadap surat

atau tulisan lain, dalam KUHAP pasal 41 diatur tentang

penyitaan surat/surat kawat/surat teleks dan surat sejenisnya
dalam keadaan tertangkap tangan, dan pada 42 mengatur

tentang penyitaan surat/tulisan dari orang yang menguasai

surat   yang      berasal/ditujukan   atau   diperuntukan   bagi

tersangka/terdakwa atau merupakan alat untuk melakukan

tindak pidana. Sedangkan yang diatur dalam pasal 43 adalah

mengenai penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka/orang

tertentu yang menguasai/menyimpan, yang menurut Undang-

Undang berkewajiban untuk merahasiakannya, sepanjang

tidak menyangkut rahasia negara, misalnya surat/tulisan yang

disimpan notaris. Ketentuan yang diatur dalam pasal 43

KUHAP hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan

persetujuan dari orang/pejabat yang menyimpannya menurut

Undang-Undang.

         Dalam hal orang atau pejabat yang menyimpan

surat atau tulisan tersebut tidak memberikan persetujuan

tindakan penyitaan oleh penyidik, maka penyitaannya hanya

dapat dilakukan dengan surat ijin khusus dari Ketua PN
                                                     57
setempat, kecuali Undang-Undang menetukan lain.



          57
               Ibid., hlm: 123
Tata Cara Dan Atau Persyaratan Upaya Paksa Di Luar

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

atau Terhadap Beberapa Pejabat Tertentu

1. Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Anggota

    Badan Legislatif

         Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 Tentang

Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

terdapat ketentuan yang mengatur mengenai tata cara

melakukan          penyidikan           terhadap       anggota      Legislatif

sebagaimana dirumuskan dalam pasal 106 yang berbunyi
                     58
sebagai berikut:

1) Dalam hal anggota MPR, DPR dan DPD diduga

    melakukan             perbuatan        pidana      maka      pemanggilan

    (termasuk         pemanggilan           sebagai    saksi),    permintaan

    keterangan            dan      penyidikannya        harus      mendapat


            58
                 H.M.A Kuffal (2), Op. Cit., hlm: 13
   persetujuan tertulis secara langsung dari Presiden (tanpa

   hak subsitusi);

2) Dalam hal anggota DPRD Provinsi diduga melakukan

   perbuatan pidana, pemanggilan (termasuk pemanggilan

   sebagai     saksi),       permintaan     keterangan       dan

   penyidikannya     harus    mendapat     persetujuan    tertulis

   secara langsung dari Menteri Dalam Negeri atas nama

   Presiden (tanpa hak subsitusi);

3) Dalam     hal anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga

   melakukan perbuatan pidana, pemanggilan (termasuk

   pemanggilan sebagai saksi), permintaan keterangan dan

   penyidikannya     harus    mendapat     persetujuan    tertulis

   secara langsung dari Gubenur atas nama Menteri Dalam

   Negeri (tanpa hak subsitusi);

4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan

   ayat      (3)     tidak       berlaku     bagi        anggota

   MPR/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

   apabila tindak pidana yang diduga dilakukannya adalah

   tergolong sebagai tindak pidana korupsi atau tindak
   pidana terorisme atau tindak pidana lain dalam keadaaan

   tertangkap tangan.

         Dengan demikian apabila tindak pidana yang terjadi

tergolong sebagai tindak pidana Korupsi atau tindak pidana

Terorisme atau tindak pidana lain secara tertangkap tangan,

maka penyidik tidak terikat pada ketentuan yang diatur dalam

dalam UU No. 22 Tahun 2003 pasal 106 ayat (1), (2) dan (3).

Namun bagi penyidik masih ada keharusan untuk melaporkan

dalam waktu 2X24 jam kepada Pejabat yang berwenang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), (2) dan (3)

guna memperoleh ijin atau persetujuan.



2. Penangkapan      dan      Penahanan   Terhadap   Kepala

   Daerah dan Wakil Kepala Daerah

         Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah pada paragraf ke lima diatur tentang

tindakan penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. Selanjutnya dalam pasal 36 dirumuskan

ketentuan sebagai berikut:
1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala

   Daerah atau wakil Kepala Daerah dilaksanakan setelah

   adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan

   penyidik;

2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud

   pada pasal 36 ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden

   dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung

   sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan

   penyidikan dapat dilakukan (tanpa persetujuan tertulis

   dari Presiden);

3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan

   diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan

   sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) dan ayat

   (2);

4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan pasal 36 ayat (1)

   adalah:

   a) Tertangkap     tangan    melakukan     tindak      pidana

       kejahatan; atau

   b) Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan

       yang    diancam   dengan   pidana   mati   atau    telah
       melakukan     tindak    pidana    kejahatan         terhadap

       keamanan negara;

5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal

   36 ayat (4) setelah dilakukan, wajib dilaporkan kepada

   Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua

   puluh empat) jam.



3. Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pimpinan

   Mahkamah Agung Serta Hakim Agung

         Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang

Mahkamah Agung terdapat ketentuan mengenai tata cara

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pimpinan

Mahkamah Agung dan Hakim Agung, yaitu diatur dalam pasal

17 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota

   Mahkamah Agung dapat ditangkap atau ditahan hanya

   atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan

   (tertulis) dari Presiden, kecuali dalam hal:

   a) Tertangkap     tangan     melakukan         tindak    pidana

       kejahatan, atau
   b) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, disangka

       telah   melakukan     tindak   pidana    kejahatan   yang

       diancam dengan pidana mati atau tindak pidana

       kejahatan terhadap keamanan Negara.

2) Pelaksanaan penangkapan atau penahanan tersebut ayat

    (1) huruf a da huruf b selambat-lambatnya dalam waktu 2

    (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam harus dilaporkan

    kepada Jaksa Agung.



4. Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa

         Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang

Kejaksaan Republik Indonesia terdapat ketentuan mengenai

tata cara melakukan penangkapan dan penahanan terhadap

jaksa, yaitu diatur dalam pasal 8 ayat (5) yang berbunyi

sebagai berikut:



      “Dalam       hal   melaksanakan    tugas       sebagaimana

      dimaksud pada ayat (4), Jaksa yang diduga melakukan

      tindak   pidana,    maka   pemanggilan,        pemeriksaan,

      penggeledahan,       penangkapan         dan    penahanan
      terhadap Jaksa yang bersangkutan hanya dapat

      dilakukan atas izin Jaksa Agung”.



         Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 ayat (5)

diterangkan sebagai berikut:



      “Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberikan

      perlindungan kepada Jaksa yang telah diatur dalam

      Guidelines    On   the    Role    Of     Prosecuters    dan

      International Association Of Prosecutors yaitu negara

      akan   menjamin     bahwa        Jaksa    sanggup      untuk

      menjalankan     profesi    mereka        tanpa   intimidasi,

      gangguan, godaan, campur tangan yang tidak tetap

      atau pembeberan yang belum diuji kebenarannya baik

      terhadap pertanggungjawaban perdata, pidana maupun

      pertanggungjawaban lainnya”.
5. Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pimpinan

   dan Hakim Pengadilan

        Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Umum terdapat ketentuan mengenai tata cara

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pimpinan

dan Hakim Pengadilan (Tinggi/Negeri), sebagaimana diatur

dalam pasal 26 yang berbunyi “Ketua, Wakil Ketua dan Hakim

Pengadilan dapat ditangkap dan ditahan hanya atas perintah

Jaksa   Agung    setelah   mendapat       persetujuan    Ketua

Mahkamah Agung kecuali dalam hal:

1) Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;

2) Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang

   diancam dengan pidana mati, atau;

3) Disangka telah melakukan pidana kejahatan terhadap

   keamanan Negara.



6. Penangkapan dan Penahanan Terhadap Anggota

   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

         Dalam   Undang-Undang      No.     15   Tahun   2006

Tentang Badan Pemeriksa Keuangan terdapat ketentuan
mengenai tata cara melakukan penangkapan dan penahanan

terhadap anggota BPK sebagaimana diatur dalam pasal 24

yang berbunyi sebagai berikut:

1) Tindakan      Kepolisian   terhadap   Anggota     BPK   guna

   pemeriksaan suatu perkara dilakukan dengan perintah

   Jaksa      Agung    setelah   terlebih   dahulu    mendapat

   persetujuan tertulis Presiden.

           Selanjutnya pada pasal 25 dijelaskan bahwa:

1) Anggota BPK dapat dikenakan tindakan Kepolisian tanpa

   menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis

   dari Presiden, apabila:

   a. Tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana,

       atau

   b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan

       yang diancam dengan pidana mati.

2) Tindakan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat

   (1), dalam waktu 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam

   harus dilaporkan kepada Jaksa Agung yang berkewajiban

   untuk      memberitahukan penahanan tersebut kepada

   Presiden, DPR dan BPK.
7. Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pimpinan

   dan Anggota Komisi Yudisial

          Dalam    Undang-Undang     No.     22   Tahun    2004

Tentang Komisi Yudisial terdapat ketentuan mengenai tata

cara melakukan penangkapan dan penahanan terhadap

pimpinan dan anggota Komisi Yudisial, yaitu diatur dalam

pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial dapat

   ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung

   setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam

   hal:

   a) Tertangkap     tangan    melakukan      tindak      pidana

       kejahatan, atau;

   b) Berdasarkan bulti permulaan yang cukup disangka

       telah   melakukan   tindak   pidana    kejahatan    yang

       diancam dengan pidana mati atau tindak pidana

       kejahatan terhadap keamanan negara;

   c) Pelaksanaan penangkapan sebagaimana dimaksud

       pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2X24 jam

       harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.
8. Penangkapan dan Penahanan Dalam Perkara Tindak

    Pidana Terorisme

           Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat ketentuan

mengenai penangkapan dan penahanan yang meyimpang

dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana

diatur dalam pasal 25, 26, 27 dan 28. Menurut ketentuan

yang diatur dalam pasal 28 penyidik dapat melakukan

penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras

melakukan tindak pidana Terorisme berdasarkan bukti

permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal

26 ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 7 kali 24 (tujuh

kali dua puluh empat) jam. Dan menurut ketentuan pasal 25

ayat (2) untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan,

penyidik    berwenang   melakukan    penahanan    terhadap

tersangka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Dengan pengertian untuk kepentingan penyidikan selama 4

(empat) bulan dan untuk kepentingan penuntutan selama 2

(dua) bulan.
         Dalam melakukan penangkapan yang didasarkan

pada   bukti       permulaan         yang    cukup,   penyidik   dapat

menggunakan setiap laporan intelijen sebagaimana diatur

dalam pasal 26 ayat (1). Yang dimaksud dengan laporan

intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan

dengan masalah-masalah                 keamanan nasional. Laporan

intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri,

Departemen          Luar         Negeri,    Departemen    Pertahanan,

Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan
                                                         59
Intelijen Negara atau Instansi lain yang berkaitan.




           59
                Ibid., hlm: 20
Permasalahan Yang Timbul Dari Penal Policy (Kebijakan

Hukum Pidana) Tentang Tata Cara Dan Atau Persyaratan

Upaya Paksa Dalam Hukum Positif (Ius Constitutum) Di

Indonesia

1. Bertentangan Dengan Asas Equality Before The Law

        Dalam sistem konstitusi Negara kita, cita Negara

Hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

perkembangan    gagasan    kenegaraan    Indonesia   sejak

kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945

sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan

secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa

Indonesia menganut ide rechtsstaat bukan machtsstaat.

Dalam Konstitusi RIS Tahun 1949, ide negara hukum itu

bahkan tegas dicantumkan. Demikian pula dalam UUDS

Tahun 1950, kembali rumusan bahwa Indonesia adalah
negara hukum dicantumkan dengan tegas. Oleh karena itu,

dalam Perubahan Ketiga tahun 2001 terhadap UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai ini

kembali dicantumkan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang

berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Kiranya,

cita negara hukum yang mengandung 12 ciri seperti uraian di

atas itulah ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik
                                                  60
Indonesia Tahun 1945 itu sebaiknya kita pahami.

         Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri

penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan
                                          61
istilah “The Rule of Law”, yaitu:

1) Supremacy of Law;

2) Equality before the law;

3) Due Process of Law.

        Dari uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) bukan negara

berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Selain itu ada

tiga ciri penting dalam setiap negara hukum, yang salah


           60
                Jimly Asshiddiqie, Loc. Cit.
           61
                Ibid.
satunya yaitu Equality before the law. Oleh karena itu disini

dapat kita simpulkan bahwa asas Equality before the law

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan didalam

hukum negara kita bahkan dalam konstitusi Negara yaitu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, lebih tepatnya yaitu sebagaimana tercantum dalam

pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

          Untuk menjamin pelaksanaan “The Rule of Law”,

perlu dimiliki functional equivalent. Di mana asas-asasnya,

lembaga-lembaga           dan     prosedurnya        tidak    usah     identik

sifatnya,     akan     tetapi    “broadly      similar”,     yang     dengan

pengalaman dan tradisi dari sarjana-sarjana hukum di

beberapa Negara di dunia telah menunjukkan pentingnya

sikap kita untuk melindungi perorangan terhadap tindakan

semena-mena dari penguasa dan memungkinkan perorangan
                                                                               62
tersebut untuk mengenyam martabatnya sebagai manusia.

Oleh karena itu, adanya tata cara dan atau persyaratan upaya


              62
                  Oemar Seno Adji, 1984, Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi,
Jakarta, Erlangga, hlm: 184
paksa terhadap beberapa pejabat tertentu yang diatur di luar

KUHAP merupakan sebuah bentuk difersifikasi hukum dan

hal itu bertentangan dengan cita negara hukum yang sangat

menjunjung tinggi asas Equality before the law. Selain itu,

adanya difersifikasi hukum tersebut bertentangan dengan

konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam

pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Sehingga perlu adanya suatu pembaruan hukum

pidana (penal reform), agar tidak ada lagi difersifikasi hukum

terhadap tata cara dan atau persyaratan upaya paksa.

Adapun konsep difersifikasi hukum tersebut oleh penulis

diartikan sebagai adanya penggolongan dan atau perbedaan

antara tata cara dan atau persyaratan upaya paksa yang

diberlakukan   kepada      pejabat   tertentu   dengan   yang

diberlakukan kepada masyarakat pada umumnya.

       Asas Equality before the law, selain merupakan salah

satu tiga pilar penting dalam negara hukum juga merupakan

salah satu asas dari Hukum Acara Pidana. Yang berarti

bahwa Hukum       Acara   Pidana tidak    mengenal adanya
peraturan yang memberi perlakukan khusus kepada terdakwa

(forum   prevelegiatum)            sehingga        “Pengadilan      mengadili

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

sebagaimana ditentukan penjelasan umum angka 3 huruf (a)

KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun
                                                   63
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

         Oleh       karena         itu     adanya       ketentuan    tentang

penangkapan dan penahanan terhadap beberapa pejabat

tertentu yang tersebar di luar KUHAP sangat bertentangan

dengan asas Equality before the law. Misalnya yaitu

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun

2003 pasal 106, pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun

2004, pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, pasal 8

ayat (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, pasal 26

Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, pasal 15 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1973 dan pasal 10 Undang-Undang No.

2 Tahun 2004 sangat bertentangan dengan bunyi pasal 27

ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



           63
                Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm: 17
2. Susunan          Redaksinya             Terasa    Berlebihan   dan

   Membingungkan (Kabur)

       Berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 pasal 106 tersebut.

Menurut H.M.A Kuffal, bahwa ketentuan tersebut selain

bertentangan dengan bunyi pasal 27 ayat (1) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengenai susunan

redaksinya terasa berlebihan apabila dibandingkan dengan

pengertian penyidikan yang dirumuskan dalam pasal 1 butir 2

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini (KUHAP) untuk mencari serta

mengumpulkan bukti (barang bukti dan alat bukti yang sah)

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
                                                           64
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

       Dalam kalimat “serangkaian tindakan penyidik” harus

diartikan segala tindakan yang dilakukan berdasarkan tugas

dan wewenangnya yang diatur dalam KUHAP. Dengan

demikian istilah penyidikan yang tercantum dalam pasal 106

          64
               H.M.A Kuffal (2), Op. Cit., hlm: 15
tersebut dengan sendirinya sudah mencakup pengertian

tindakan upaya paksa dalam bentuk pemanggilan dan

permintaan keterangan. Jadi apabila terjadi dugaan ada

anggota Legislatif melakukan tindak pidana (bukan korupsi

atau terorisme dan bukan dalam keadaan tertangkap tangan),

maka penyidik yang menangani perkara tersebut dalam

permohonan             persetujuan      (ijin)      kepada   Pejabat   yang

persetujuan tertulis untuk melakukan “penyidikan” tanpa

disertai      permintaan           persetujuan          untuk     melakukan

pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota
                                        65
Legislatif yang bersangkutan.

           Hal tersebut didasari karena istilah penyidikan secara

yuridis sudah mencakup segala kewenangan penyidik untuk

melakukan berbagai macam upaya paksa sebagaimana

diatur dalam dalam KUHAP termasuk untuk melakukan

pemanggilan,               permintaan    keterangan,         penggeledahan,

penyitaan          dan       termasuk        juga     melakukan    tindakan

penangkapan dan atau penahanan, bahkan mencakup pula

untuk melakukan penyelidikan sebagai diatur dalam pasal 7

              65
                   Ibid.
KUHAP. Dari uraian sebagaimana diterangkan diatas dapat

disimpulkan    bahwa    penyidik    dapat   secara    langsung

melakukan tindakan penangkapan atau penahanan terhadap

tersangka yang berstatus selaku anggota Legislatif, apabila

sudah memperoleh persetujuan (ijin) untuk melakukan

penyidikan dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur

dalam pasal 106 UU No. 22 Tahun 2003. Dan dengan

berlakunya pasal 106 UU No. 22 Tahun 2003, maka

ketentuan yang sama sebagaimana diatur dalam UU No. 13

Tahun 1970 dianggap tidak berlaku (asas Lex Posteriori

Derogat Legi Priori).

        Selain itu, perumusan ketentuan dalam pasal 36

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, juga terdapat hal-hal

yang berlebihan dan membingungkan. Karena dalam pasal

36 ayat 1 ditentukan bahwa permohonan persetujuan dari

penyidik kepada Presiden bukan hanya berlaku untuk

tindakan   penyidikan   melainkan    juga   berlaku   terhadap

tindakan penyelidikan. Padahal menurut ketentuan dalam

KUHAP pasal 1 butir 5 yang dimaksud dengan penyelidikan

adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
                                                      66
penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

       Dari           perumusan      pengertian     penyelidikan

sebagaimana         diterangkan   diatas   maka   dimasukkannya

keharusan untuk memohon persetujuan tertulis kepada

Presiden terhadap tindakan penyelidikan dapat dinilai sebagai

ketentuan yang kurang tepat atau berlebihan. Karena dalam

tindakan kegiatan penyelidikan, keberadaan tindak pidana

maupun tersangkanya belum ada atau belum jelas. Karena

menurut hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP pada

tingkat penyelidikan Pejabat Penyelidik tidak berwenang

melakukan tindakan upaya paksa dalam bentuk penangkapan

maupun penahanan.

       Disamping itu terhadap perumusan pasal 36 ayat (3)

tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa permohonan

persetujuan tertulis kepada Presiden harus dilakukan oleh

penyidik selama 2 (dua) kali, yaitu permohonan persetujuan

penyidikan terhadap Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala

           66
                Ibid., hlm: 16
Daerah dan apabila dalam penyidikan tersebut penyidik akan

melakukan tindakan penahanan, maka penyidik masih

mengajukan permohonan sekali lagi kepada Presiden untuk

mendapat persetujuan dilakukannya tindakan penahanan

terhadap Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.

        Perumusan ketentuan seperti ini sebenarnya tidak

perlu ada, sebab selain bertentangan dengan salah satu asas

dalam   hukum    acara   pidana   tentang   penyelenggaraan

peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan juga dirasa

berlebihan serta berpotensi dapat menghambat kelancaran

proses penyidikan. Selain itu perumusan tersebut dapat

menimbulkan kesan bahwa pihak perumus kurang memahami

tentang pengertian penyidikan sebagaimana telah diatur

dalam hukum acara pidana (pasal 1 butir 2 dan pasal 7

KUHAP). Adanya sebuah redaksi dari peraturan perundang-

undangan yang kabur juga berpotensi untuk menimbulkan

penafsiran ganda (ambigu).
Alternatif        Solusi        Yang        Dapat        Digunakan       Untuk

Menyelesaikan Permasalahan Yang Timbul Dari Penal

Policy (Kebijakan Hukum Pidana) Tentang Tata Cara Dan

Atau Persyaratan Upaya Paksa Dalam Hukum Positif (Ius

Constitutum) di Indonesia

1. Pembaharuan Hukum Pidana (Penal Reform)

         Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana (penal

reform), apabila dilihat dari sudut pendekatan kebijakan salah

satunya adalah sebagai bagian dari kebijakan penegakan

hukum,       pembaruan            hukum        pidana         pada   hakikatnya

merupakan bagian dari upaya memperbaruhi substansi

hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan
                          67
penegakan hukum.



             67
                  Barda Nawawi Arief (1), Op. Cit., hlm: 26
         Selain itu, apabila dilihat dari sudut pendekatan nilai

pembaruan hukum pidana (penal reform) pada hakikatnya

merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian

kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosiopolitik,

sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi

isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana

yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan hukum pidana,

apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan

sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama
                         68
warisan penjajah.

         Dari uraian diatas, dapatlah diketahui bahwa penal

reform   bisa        dijadikan   alternatif     solusi   terkait   dengan

permasalahan yang timbul dari kebijakan hukum pidana

(penal policy) tentang tata cara dan atau persyaratan upaya

paksa dalam hukum positif (ius constitutum) di Indonesia.

         Adanya          penal   reform       disini   diharapkan    akan

menghapus adanya difersifikasi hukum terhadap tata cara

dan atau persyaratan upaya paksa, sehingga tercipta sebuah

unifikasi hukum acara pidana dan terwujudnya asas Equality

            68
                 Ibid.
before the law. Adapun konsep penal reform yang ditawarkan

oleh penulis adalah sebagai berikut:

         sesuai dengan pendekatan yang digunakan yaitu

pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai maka yang

pertama harus dilakukan terkait dengan penal reform itu

sendiri ialah dengan memperbaruhi substansi hukum yang

mengatur tentang penangkapan dan penahanan terhadap

beberapa pejabat tertentu serta seluruh peraturan hukum

acara pidana yang tersebar diluar KUHAP. Tentunya dengan

meninjau kembali apakah peraturan tersebut sudah sesuai

dengan tujuan dan fungsi hukum acara pidana serta asas-

asas dari hukum acara pidana itu sendiri. Dan apabila

peraturan tersebut ternyata tidak sesuai dengan tujuan dan

fungsi hukum acara pidana serta asas-asas hukum acara

pidana. Maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan

tersebut, tentunya mengacu pada mekanisme dan prosedur

yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di

negara kita. Hal tersebut dilakukan agar tercipta kepastian

hukum terkait dengan tata cara dan atau persyaratan upaya

paksa.
          Disamping itu juga diperlukan sebuah peninjauan dan

penilaian kembali, karena ketika kita berbicara tentang politik

hukum maka sebuah pertanyaan apa tujuan dan alasan

dibentuknya       peraturan     perundang-undangan.            Untuk

menjawab        pertanyaan       itu,      perlu     kiranya      kita

mengklasifikasikan politik hukum itu sendiri. Dalam politik

hukum terdapat dua golongan yaitu kebijakan dasar (basic

policy) dan kebijakan pemberlakukan (enactmen policy).

          Kebijakan dasar (basic policy) diartikan sebagai politik

hukum yang menjadi alasan dasar diadakannya suatu

peraturan perundang-undangan, yang sifatnya netral dan

mengandung nilai universal tujuan dan alasan pembuatan

Undang-undang.        Sedangkan         kebijakan    pemberlakukan

(enactmen policy) diartikan sebagai politik hukum yang

menjadi      tujuan   atau    alasan       yang     muncul     dibalik

pemberlakuan perundang-undangan, yang sifatnya memiliki

muatan politis dan bergantung kepada apa yang diinginkan
pembuat Undang-undang. secara eksplisit terdapat di dalam
                                                             69
konsideran menimbang atau penjelasan umum.

        Dari uraian di atas, penulis berpendapat bahwa tujuan

dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan,

dalam hal ini peraturan tentang tata cara dan atau

persyaratan upaya di luar KUHAP. Berdasarkan kebijakan

dasar (basic policy) adalah untuk memberikan legitimasi

terhadap upaya paksa yang dilakukan terhadap pejabat

tertentu. Akan tetapi berdasarkan kebijakan pemberlakukan

(enactmen policy) adalah untuk melindungi pejabat tertentu

terhadap upaya paksa sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Sehingga solusi yang dapat diberikan agar dikemudian hari

peraturan tentang tata cara dan atau persyaratan upaya

paksa tidak lagi menimbulkan masalah dan murni ditujukan

untuk   menegakkan           hukum       adalah      dengan       melakukan

pemurnian hukum dari kepentingan-kepentingan di luar

hukum seperti politik, keadilan, ideologi dan seterusnya.




           69
                Hikmahanto Juwana, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 23, No. 2, Tahun
2004
Konsep pemurnian hukum tersebut merupakan teori hukum
                                                                              70
murni atau lebih kita kenal dengan the Pure Theory of Law.

          Ide mengenai Teori Hukum Murni (the Pure Theory of

Law) diperkenalkan oleh seorang filsuf dan ahli hukum

terkemuka dari Austria yaitu Hans Kelsen (1881-1973).

Kelsen lahir di Praha pada 11 Oktober 1881. Keluarganya

yang merupakan kelas menengah Yahudi pindah ke Vienna.

Pada 1906, Kelsen mendapatkan gelar doktornya pada

bidang hukum. Kelsen memulai karirnya sebagai seorang

teoritisi hukum pada awal abad ke-20. Oleh Kelsen, filosofi

hukum       yang      ada      pada      waktu       itu   dikatakan        telah

terkontaminasi oleh ideologi politik dan moralitas di satu sisi,

dan telah mengalami reduksi karena ilmu pengetahuan di sisi

yang lain. Kelsen menemukan bahwa dua pereduksi ini telah

melemahkan hukum. Oleh karenanya, Kelsen mengusulkan

sebuah bentuk kemurnian teori hukum yang berupaya untuk
                                                               71
menjauhkan bentuk-bentuk reduksi atas hukum.



               70
                  Anom Surya Putra, Krisis Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen, dikutip
dari InDEC.blogspot.com pada tanggal 18 Juli 2009
               71
                  www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 18 Juli 2009
        Alasan dari penulis mengadopsi pemikiran dari Hans

Kelsen adalah karena penulis merasa bahwa hukum di

negara kita saat ini khususnya terkait dengan peraturan tata

cara dan atau persyaratan upaya paksa yang tersebar diluar

KUHAP telah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan di

luar hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan asas Equality

before the law dalam hukum acara pidana diperlukan sebuah

pembaruan hukum pidana (penal reform) dan unifikasi hukum

acara pidana itu sendiri. Sehingga tidak ada lagi difersifikasi

hukum terhadap tata cara dan atau persyaratan upaya paksa

tersebut.



2. Uji Materiil (Judicial Review) Ketentuan Tentang Tata

    Cara Dan Atau Persyaratan Upaya Paksa Terhadap

    Beberapa Pejabat Tertentu

        Uji materiil (judicial review) merupakan salah satu

solusi yang dapat dilakukan terkait dengan permasalahan

yang timbul dari Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana)

tentang tata cara dan atau persyaratan upaya paksa dalam

hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia. Karena setelah
dilakukan pembahasan ditemukan bahwa ketentuan tentang

tata cara dan atau persyaratan upaya paksa terhadap

beberapa pejabat tertentu yang diatur di luar KUHAP telah

bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

       Selain itu, uji materiil (judicial review) terhadap

ketentuan tentang tata cara dan atau persyaratan upaya

paksa terhadap beberapa pejabat tertentu sangat erat sekali

kaitannya dengan pembaruan hukum pidana (penal reform)

itu sendiri. Mengingat pembaruan hukum pidana (penal

reform) baik KUHP maupun KUHAP yang saat ini masih

sebatas wacana, sehingga uji materiil (judicial review) disini

merupakan solusi kongkret yang dapat segera dilakukan

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dari

adanya ketentuan tentang tata cara dan atau persyaratan

upaya paksa terhadap beberapa pejabat tertentu.

       Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun

2003   tentang   Mahkamah     Konstitusi,   diketahui   bahwa

wewenang dari Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau lebih kita kenal

dengan istilah uji materiil (judicial review).

        Dari ketentuan tersebut di atas, dapat kita ketahui

bahwa adanya suatu mekanisme untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945. Terkait dengan hal itu, maka uji

materiil (judicial review) disini akan dilakukan terhadap

ketentuan tentang tata cara dan atau persyaratan upaya

paksa yang diberlakukan khusus kepada beberapa pejabat

tertentu. Karena sebagaimana diatur dalam pasal 2 KUHAP,

yaitu bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tatacara

peradilan umum pada semua tingkat peradilan serta dari asas

hukum acara pidana itu sendiri. Maka dari itu, adanya

ketentuan tentang tata cara dan atau persyaratan upaya

paksa terhadap beberapa pejabat tertentu merupakan sebuah

bentuk difersifikasi hukum dan bertentangan dengan pasal 27

ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

        Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa uji

materiil (judicial review), dalam hal ini ditujukan untuk menguji

ketentuan tentang tata cara dan atau persyaratan upaya
paksa yang diberlakukan khusus kepada beberapa pejabat

terhadap pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

         Akan tetapi terlepas dari itu semua, ada yang perlu

kita perhatikan lagi dari uji materiil (judicial review) tersebut.

Dalam hal ini yaitu siapa yang boleh untuk memohon (legal

standing). Dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK)

yang boleh mengajukan permohonan untuk berperkara di MK

ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 24

Tahun 2003, yang bunyinya sebagai berikut:

    a. Perorangan warganegara Indonesia;

    b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih

         hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

         dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

         yang diatur dalam Undang-Undang;

    c.   Badan hukum publik atau privat; atau

    d. Lembaga Negara.

         Tidak semua orang boleh mengajukan perkara

permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon.

Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam
hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha

negara tidak dapat dijadikan dasar. Pemohon adalah subjek

hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang

untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada

Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut

menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu

subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam

perkara     pengujian       undang-undang.         Persyaratan        legal

standing atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat

formal    sebagaimana        ditentukan        dalam   undang-undang,

maupun       syarat     materiil    berupa       kerugian     hak     atau

kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-
                                          72
undang yang sedang dipersoalkan.

              Oleh karena itu, terkait dengan uji materiil (judicial

review) terhadap ketentuan tentang tata cara dan atau

persyaratan upaya paksa yang diberlakukan khusus kepada

beberapa pejabat tertentu yang dapat mengajukan perkara


             72
                Pan Mohamad Faiz Kusumawijaya, Mahkamah Konstitusi: The
Guardian And The Interpreter Of The Constitution, dikutip dari
www.mahkamahkonstitusi.go.id pada tanggal 18 Juli 2009
permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon

adalah    Perorangan    warganegara     Indonesia,   Kesatuan

masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-

Undang, Badan hukum publik atau privat dan Lembaga

Negara serta dapat memenuhi persyaratan menurut undang-

undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi

kepada Mahkamah Konstitusi.

         Dengan melakukan uji materiil (judicial review)

terhadap ketentuan tentang tata cara dan atau persyaratan

upaya paksa yang diberlakukan khusus kepada beberapa

pejabat tertentu, diharapkan tidak ada lagi difersifikasi hukum

dan atau perlakuan yang beda di depan hukum. Sehingga

terwujudnya asas Equality before the law dan terciptanya

unifikasi hukum dalam hukum acara pidana dapat tercapai.
Penutup

1. Kesimpulan

        Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan

terhadap permasalahan pada bab sebelumnya, dapat diambil

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana) tentang

   tata cara dan atau persyaratan upaya paksa dalam

   hukum positif (Ius Constitutum) di Indonesia selain diatur

   di dalam KUHAP juga terdapat peraturan perundang-

   undangan di luar KUHAP yang mengatur hal tersebut.

2. Bahwa permasalahan yang timbul dari Penal Policy

   (Kebijakan Hukum Pidana) tentang tata cara dan atau

   persyaratan upaya paksa dalam hukum positif (Ius

   Constitutum) di Indonesia adalah bertentangan dengan

   asas Equality before the law dan Susunan Redaksinya

   Terasa Berlebihan dan Membingungkan (Kabur).
3. Bahwa solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan

    permasalahan yang timbul dari Penal Policy (Kebijakan

    Hukum Pidana) tentang tata cara dan atau persyaratan

    upaya paksa dalam hukum positif (Ius Constitutum) di

    Indonesia adalah pembaharuan hukum pidana (penal

    reform) dan uji materiil (judicial review).

4. Bahwa peraturan tata cara dan atau persyaratan upaya

    paksa yang tersebar diluar KUHAP telah dipengaruhi oleh

    kepentingan-kepentingan di luar hukum.



2. Saran

         Dari   hasil   pembahasan       yang     telah    dilakukan

terhadap    permasalahan       serta   kesimpulan         pada   bab

sebelumnya, adapun saran-saran yang dapat diberikan

adalah sebagai berikut:

1. Agar segera dilakukan pembaruan terhadap hukum

    pidana (penal reform) khususnya hukum acara pidana.

2. Agar segera dilakukan uji materiil (judicial review)

    terhadap tata cara dan atau persyaratan upaya paksa

    yang tersebar diluar KUHAP.
3. Agar Pemerintah selaku pembuat kebijakan (policy

   maker) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait

   dengan tata cara dan atau persyaratan upaya paksa tidak

   terpengaruh pada kepentingan-kepentingan di luar hukum

   seperti politik, keadilan, ideologi dan seterusnya.
                     DAFTAR PUSTAKA




Buku-buku:

Adji. Oemar, 1984, Hukum Acara Pidana Dalam Prospeksi.

     Jakarta: Erlangga


Arief. Barda, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,

     Jakarta: Prenada Media Group


____________, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan

     Dan       Pengembangan Hukum Pidana, Bandung:

     Citra Aditya Bakti


Chazawi. Adami, 2006, Kemahiran & Keterampilan Praktik

     Hukum Pidana,        Malang: Bayumedia


Gosita. Arif. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta: PT

     Bhuana Ilmu Populer


Hamzah. Andi, 2001, Hukum acara Pidana Indonesia,

     Jakarta: Sinar Grafika
Huda. Ni‟matul, 2005, Negara Hukum Demokrasi & Judicial

          Review, Yogyakarta: UII Press


Kansil. C.S.T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum

          Indonesia,         Jakarta: Balai    Pustaka


Kuffal.      H.M.A.,      2007,   Upaya       Paksa   Penangkapan,

          Penahanan,         Penggeledahan        dan    Penyitaan,

          Malang: UMM Press


_______________, 2005, Penerapan KUHAP Dalam Praktik

          Hukum, Malang: UMM Press


Mahfud. Moh, 2001, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta:

          Pustaka LP3ES


Mulyadi. Lilik, 2007, Hukum Acara Pidana, Bandung: PT

          Alumni


Prodjodikoro. Wirjono, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu

          Di Indonesia.      Bandung: PT Refika Aditama


Ruba‟I. Masruchin, 2001, Asas-asas Hukum Pidana, Malang:
          UM Press
Salman. Otje, 2005, Teori Hukum, Bandung: PT Refika


Suherman. Ade, 2004, Pengantar Perbandingan Sistem

     Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada


Suseno. Frans, 1997, Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah

     Telaah Filosofis, Jakarta: Gramedia


Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam

     Perspektif            Pembaharuan, UMM Press, Malang


Yamin.   Moh,     Naskah    Persiapan   UUD   1945,   Jajasan

     Prapantja, Jakarta




Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1970

     Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap
     Anggota-Anggota/Pimpinan MPR Sementara Dan DPR

     Gotong Royong.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973

     Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986

     Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003

     Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD

     dan DPRD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003

     Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004

     Tentang Kekuasaan Kehakiman

     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

     2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

     Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004

     Tentang Komisi   Yudisial
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009

        Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

        Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkama Agung




Makalah/Jurnal:


Jimly    Asshiddiqie,       Cita   Negara      Hukum   Indonesia

        Kontemporer, Buletin Simbur         Cahaya     No.      25

        Tahun IX Mei 2004


Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Kosntitusi

        Republik Indonesia,        (Jakarta:   Konstitusi    Press,

        2005)


Ismail Navianto, Handout Materi Kuliah           Hukum Pidana

        Ekonomi




Internet:

www.mahkamahkonstitusi.go.id
www.albatrozz.wordpress.com/2008/12/21/politik-hukum,

      diakses pada tanggal     13 Februari 2009

www.unj.ac.id/fis/isp/kurikulum.htm, diakses pada tanggal 13

      Februari 2009



Kamus:

Yasyin, Sulchan. 1995. Kamus Pintar Bahasa Indonesia.
Surabaya: AMANAH

Partanto, dkk. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya:
ARKOLA
                       Biodata Penulis




Nama                     : Lumaksono Gito Kusumo

Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 04 Maret 1987

Jenis Kelamin            : Laki-laki

Alamat Rumah             : Jl. Candi Jolotundo Blok E No. 302

                          Griya Shanta Soekarno-Hatta

                          Malang

No HP                    : 081331075051

Email                    : lumek_ahimsa@yahoo.co.id

Hobi                     : Membaca, Menulis dan Tidur

Pendidikan               : Fakultas Hukum Universitas

                          Brawijaya Malang

Alamat Fakultas          : Jl. Mayjend Haryono No. 169

                          Malang 65145

No telp fakultas         : (0341) 553898
Pengalaman Organisasi:

1. Staf Divisi Kajian Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH)

    FH-UB periode 2005-2006

2. Sekretaris Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) FH-UB

    Tahun 2006

3. Anggota Dewan Senat Mahasiswa (DSM) FH-UB Periode

    2006-2007

4. Menteri Luar Negeri Badan Pemerintahan Mahasiswa-

    Republik Demokrasi Mahasiswa (BPM-RDM) Tahun 2007

5. Ketua Umum Forum Kajian Penelitian Hukum (FKPH) FH-

    UB Periode 2008-2009

6. Wasekum Litbang HMI Cabang Malang Komisariat

    Hukum Brawijaya 2008-2009

7. Volunter di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

    Post Malang Tahun 2007-2008



Prestasi :

 1. Juara Harapan I Lomba Karya Tulis ILmiah Menteri

      Pemuda Dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tahun
   2006, dengan judul karya tulis “Dampak Ekonomis

   Prestasi Persatuan Sepakbola Kabupaten Pasuruan

   (PERSEKABPAS)           terhadap     Perkembangan      Home

   Industri Olahraga di Kabupaten Pasuruan“.

2. Lolos   Tiga    Judul     Proposal     Progam     Kreativitas

   Mahasiswa (PKM) Tahun 2008, dengan judul:

    o Urgensi Pembentukan Komisi Pemberantas Pungutan

       Liar (KPPL) Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak-

       Hak Sopir Truk (Studi Kasus di PT KAS Kecamatan

       Buduran Kabupaten Sidoarjo), Bidang Pengabdian

       Masyarakat.

    o Pergeseran Pola Pikir Kaum Bangsawan Dalam

       Silsilah Keturunan Lembu Peteng (Studi Kasus

       Pada Keturunan Ke-1 Sampai Keturunan Ke-9 di

       Desa       Sajen     Kecamatan      Pacet    Kabupaten

       Mojokerto), Bidang Penelitian.

    o Prosedur Tentang Kecakapan Pembuatan Peraturan

       Desa       Yang     Berbasis     Kepada     Kepentingan

       Masyarakat        (Studi   Kasus   Pada     Desa   Ngale
             Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi), Bidang

             Pengabdian Masyarakat.

 3. Mewakili Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dalam

     Lomba Karya Tulis Mahasiswa Baru (LKTM MABA)

     Pada      Tahun   2006,      dengan   Judul   Karya   Tulis

     ”Terancamnya Hak Manusia Untuk Hidup Sebagai

     Akibat Dari Pemancangan Saluran Udara Tegangan

     Ekstra Tinggi (Sutet) Yang Tidak Pada Tempatnya”.

 4. Mewakili Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dalam

     Lomba Karya Tulis Mahasiswa Lama (LKTM MALA)

     Pada      Tahun    2007,     dengan   Judul   “Pergeseran

     Paradigma Perkembangan Media Massa terhadap

     Prestasi Belajar dan Budi Pekerti Anak pada Usia Dini”.

     dll



Hasil-Hasil Karya Tulis:

    1. Pengaruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

           Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat

           (Studi Kasus di Desa Kenep Kecamatan Beji

           Kabupaten Pasuruan);
2. Eksistensi Film Indonesia Sebagai Cerminan Budaya

   Bangsa;

3. Analisis kritis tentang kontroversi perkawinan sejenis

   ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang

   perkawinan;

4. Feminisme Sebagai Upaya Peningkatan Peran Publik

   Perempuan Indonesia;

5. Miskin Bukan Berarti Harus Harus Hidup Susah;

6. Esensi    Jembatan    Penyeberangan      Ditinjau   Dari

   Budaya Dan Kebiasaan Masyarakat              (Studi Di

   Jembatan Penyeberangan Alun-Alun Kota Malang);

7. Peran Pemuda Dalam Peristiwa-Peristiwa Penting

   Yang Telah Mengubah Sejarah Indonesia;

8. Kajian    Yuridis   Terhadap     Mogok     Kerja    Dan

   Penutupan Perusahaan (Lock Out) Sebagai Upaya

   Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

9. Efektivitas Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah

   Sebagai     Sebuah    Solusi   Pemecahan      Masalah

   Sampah;
10. Kontrarietas Antara Realita Dunia Pendidikan Dengan

   Peran Pemuda Sebagai Agent Of Change Dan Agent

   Of Social Control;

11. Penerapan Prinsip Partisipasi Publik Dalam Proses

   Peradilan Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya

   Praktek Mafia Peradilan.

12. Penal Reform Dan Unifikasi Hukum Terhadap Tata

   Cara Dan Atau Persyaratan Upaya Paksa Sebagai

   Upaya Terwujudnya Asas Equality Before The Law

   (Kajian   Yuridis    Terhadap    Hukum    Positif     di

   Indonesia).

13. Dasar Pertimbangan Terbentuknya Klasifikasi Saham

   Pada Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

   Tentang       Perseroan    Terbatas   (Kajian   Historis

   Terhadap Terbentuknya Pasal 53 Undang-Undang

   No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

14. Deregulasi Terhadap Adanya Pouvoir Discretionnaire

   Dalam     Penyelenggaraan       Pemerintahan    Sebagai

   Upaya Terwujudnya Asas Good Governance (Kajian

   Yuridis Terhadap Hukum Positif di Indonesia). dll

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3174
posted:4/21/2010
language:Indonesian
pages:121