Get documents about "BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PT
Document Sample
PT RNI (Persero)
BUKU
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
No. 51/SK/RNI.01/VII/2009
Tanggal 7 Juli 2009
BUKU PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pedoman adalah Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
2. Perusahaan adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
3. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang minimal 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Perusahaan.
4. Direksi adalah Dewan Direktur Perseroan.
5. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
6. Direktur Terkait adalah anggota Direksi yang membawahi unit/satuan kerja
Pengguna Barang dan Jasa.
7. Pejabat yang Berwenang adalah Direksi dan Pejabat struktural 1 (satu) tingkat di
bawah Direksi atau yang disetarakan.
8. Anggaran Perusahaan adalah Anggaran Perusahaan tahun berjalan yang telah
disetujui dan disyahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
9. Pengadaan Barang dan Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang dan
jasa yang diperlukan oleh Perusahaan yang meliputi : pengadaan barang, jasa
pemborongan, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.
10. Pengguna adalah satuan/unit kerja Perusahaan selaku yang memanfaatkan barang
dan/atau jasa yang dilaksanakan pengadaannya.
11. Komite Pengadaan adalah komite yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Direksi yang bertugas melakukan verifikasi dan rekomendasi usulan pengadaan,
serta distribusi pelaksanaan pengadaan.
12. Unit Pengadaan adalah unit kerja/satuan kerja dalam Perusahaan yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab terhadap proses
pengadaan barang dan jasa.
13. Tim Lelang adalah tim ad hoc yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi
untuk melaksanakan pemilihan Penyedia barang dan jasa melalui pelelangan.
Page | 1
14. Pejabat Unit Pengadaan adalah pejabat struktural yang membawahi Unit
Pengadaan.
15. Penyedia adalah badan usaha berupa perusahaan besar (pemasok/supplier,
importir, agen), Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Koperasi atau orang/
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang atau layanan jasa.
16. Peserta adalah Penyedia yang memasukkan penawaran pengadaan barang dan
jasa.
17. Pelaksana adalah Penyedia yang ditunjuk atau peserta yang dinyatakan sebagai
pemenang untuk melaksanakan penyediaan barang dan jasa.
18. Rekanan adalah Penyedia barang dan jasa yang tercatat dalam Daftar Rekanan
Mampu Perusahaan.
19. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pejabat yang
ditunjuk atau diberi wewenang atau kuasa untuk melaksanakan pengadaan, yaitu
Unit Pengadaan atau Tim Lelang maupun Peserta pengadaan barang dan jasa,
yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan
nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
20. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan
baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan
oleh Pengguna barang dan jasa, di luar barang dagangan.
21. Barang dan Jasa Tertentu Yang Bersifat Substansial adalah barang dan jasa
tertentu yang jenis dan nilainya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris.
22. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang,
dalam rangka mencapai sasaran tertentu, yang keluarannya berbentuk piranti lunak
dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan
Pengguna.
23. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan, konstruksi,
atau wujud fisik lainnya, termasuk tapi tidak terbatas pada, teknologi rancang
bangun, yang secara teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna dan
proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna.
24. Jasa Lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa
konsultansi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.
25. Produksi Dalam Negeri adalah berbagai jenis barang dan jasa yang dibuat dan
atau dihasilkan di dalam negeri.
26. Cara Pengadaan adalah Pengadaan/Pembelian Langsung, Pemilihan Langsung,
Pelelangan Terbatas, Pelelangan Terbuka, Penunjukan Langsung, Swakelola, dan
Kerjasama Kemitraan.
27. E-Procurement adalah pengadaan barang dan jasa yang menggunakan sarana
elektronik (internet, electronic data interchange dan e-mail).
28. Perikatan adalah hubungan formil tertulis antara Perusahaan dengan Pelaksana
penyediaan barang dan jasa.
29. Daftar Rekanan Mampu adalah daftar dari perusahaan, koperasi, dan orang
perseorangan yang telah melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan
administrasi yang ditetapkan untuk pengadaan barang dan jasa.
Page | 2
30. Dokumen Pengadaan adalah seluruh dokumen baik yang disiapkan oleh
Pengguna, Unit Pengadaan atau Tim Lelang, maupun dokumen yang disampaikan
oleh Penyedia / Peserta terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk
tetapi tidak terbatas pada proposal, Kerangka Acuan Kerja, surat – menyurat,
memorandum, dan berita acara.
31. Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang disiapkan oleh Pengguna, Unit
Pengadaan atau Tim Lelang sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan
penyampaian penawaran oleh Peserta pengadaan barang dan jasa, serta sebagai
pedoman evaluasi penawaran oleh Unit Pengadaan atau Tim Lelang.
32. Prakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan lainnya dari Penyedia barang dan jasa sebelum
memasukkan penawaran.
33. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta
pemenuhan persyaratan lainnya dari Peserta pengadaan barang dan jasa setelah
memasukkan penawaran.
34. Sertifikasi adalah proses penerbitan tanda bukti pengakuan kompetensi dan
kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari Penyedia barang dan
jasa yang dikeluarkan Perusahaan.
35. Beauty Contest adalah salah satu proses penilaian atau evaluasi atas penawaran
yang disampaikan oleh peserta pengadaan jasa, melalui presentasi teknis dan
tanya jawab.
36. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank/Lembaga
Keuangan lainnya yang diberikan oleh Penyedia/Peserta/Pelaksana pengadaan
barang dan jasa kepada Perusahaan maupun dari Perusahaan kepada Pelaksana
penyediaan barang dan jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban
masing-masing pihak.
37. Sanggahan adalah hak Peserta pengadaan barang jasa yang merasa dirugikan
untuk mengajukan keberatan secara tertulis atas hasil pengumuman pemenang
Pelaksana penyediaan barang dan jasa.
Pasal 2
Prinsip Umum
Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Efisien berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan
hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana
dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan
pada harga terendah dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang
telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai
dengan sasaran yang ditetapkan Perusahaan.
3. Kompetitif berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi Penyedia barang
dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat
diantara Penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria
tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
Page | 3
4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/
jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil
evaluasi, penetapan calon penyediaan barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi
peserta penyediaan barang dan jasa (peserta pelelangan, pemilihan langsung,
penunjukan langsung) yang berminat, serta bagi Unit Pengadaan dan Tim Lelang
yang terkait di Perusahaan.
5. Adil/Tidak Diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon
Penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan
kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan sesuai
dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan
jasa.
7. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun,
perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi Usaha Kecil dan
Menegah dan Koperasi sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan.
8. Mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan sepanjang barang
dan jasa tersebut merupakan hasil produksi BUMN dan/atau Anak Perusahaan
sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 3
Kebijakan Umum
Kebijakan umum dalam pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggung jawab Unit Pengadaan,
Tim Lelang atau pejabat yang berwenang lainnya.
2. Meningkatkan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri sepanjang
memenuhi kriteria dan terpenuhinya standard mutu barang/jasa.
3. Upaya meningkatkan peran serta Usaha Kecil dan Menegah, Koperasi, dan
Masyarakat setempat dalam pengadaan barang dan jasa.
4. Meningkatkan akuntabilitas, effektivitas dan effisiensi Unit Pengadaan barang dan
jasa.
5. Mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa berdasarkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Pasal 4
Maksud dan Tujuan
1. Maksud diberlakukannya Pedoman ini adalah untuk memperjelas tugas,
tanggungjawab, hak dan kewenangan dari para Pengguna/Unit Pengadaan serta
Penyedia barang dan jasa, dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi
perusahaan.
2. Tujuan Pedoman ini adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan
dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas dan harga yang dapat dipertanggung
jawabkan, dalam waktu dan tempat tertentu, secara efektif dan efesien,
berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Page | 4
Pasal 5
Ruang Lingkup
Pedoman ini berlaku untuk semua pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang
dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran
Perusahaan.
Pasal 6
Etika Pengadaan
Para Pihak Terkait dalam pengadaan barang/jasa wajib mematuhi etika pengadaan
barang dan jasa, yaitu:
1. Melaksanakan tugas secara tertib, penuh rasa tanggung jawab, demi kelancaran
dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian dan
menjaga informasi yang bersifat rahasia.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang
mengakibatkan persaingan yang tidak sehat, penurunan kualitas proses pengadaan
dan hasil pekerjaan.
4. Bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kewenangannya.
5. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (conflict of interest) pihak-pihak yang
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan.
6. Mencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian perusahaan.
7. Tidak menyalahgunakan wewenang dan melakukan kegiatan bersama dengan
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan perusahaan.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak berjanji akan memberi hadiah,
imbalan atau berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
Pasal 7
Pihak Terkait
Pihak Terkait yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah
sebagai berikut :
1. Direksi.
2. Pejabat yang berwenang.
3. Bagian Anggaran atau Unit Kerja yang mengelola administrasi anggaran.
4. Pengguna.
5. Komite Pengadaan.
6. Tim Lelang.
7. Unit Pengadaan.
8. Penyedia.
Page | 5
Pasal 8
Tugas dan Tanggungjawab
1. Komite Pengadaan
a. Keanggotaan Komite Pengadaan yang dibentuk dengan Surat Keputusan
Direksi berjumlah ganjil sekurang–kurangnya 5 (lima) orang yang berasal dari
unit–unit kerja di Perusahaan dengan masa tugas 1 (satu) tahun.
b. Tugas:
i. Melakukan review proposal pengadaan.
ii. Melakukan evaluasi atas hasil proses pengadaan, kecuali Pengadaan/
Pembelian Langsung dan Penunjukan Langsung.
iii. Mengajukan usulan pembentukan Tim Lelang.
iv. Merekomendasikan pengadaan barang dan jasa non rutin kepada Direksi
terkait aspek teknis dan keuangan.
c. Tanggungjawab:
Memastikan pelaksanaan proses Pemilihan Langsung dan Lelang sesuai
dengan Pedoman.
2. Tim Lelang
a. Keanggotaan Tim Lelang yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi
berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri dari Ketua
merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota.
b. Tugas:
i. Membuat laporan proses dan hasil pelelangan kepada Direksi.
ii. Melakukan pengarsipan dan menyimpan semua dokumen pelelangan
selama masa tugas.
c. Tanggung jawab:
i. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan cara Pelelangan
Terbatas dan Pelelangan Terbuka.
ii. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja, termasuk kriteria dan tata cara
penilaian penawaran serta dokumen lainnya.
iii. Mengumumkan pelelangan melalui papan pengumuman resmi Perusahaan,
dan atau media cetak serta jika memungkinkan melalui media elektronik.
iv. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan serta lokasi pelelangan.
v. Mengundang peserta pelelangan pengadaan barang dan jasa.
vi. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pelelangan termasuk syarat-
syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara
evaluasinya.
vii. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan
penawaran.
viii. Menilai seluruh penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi, dan
mengusulkan pemenang lelang.
ix. Menyelenggarakan beauty contest apabila diperlukan dalam pengadaan
jasa.
x. Melakukan negosiasi.
xi. Mengumumkan hasil pelelangan yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang kepada Peserta.
Page | 6
3. Unit Pengadaan
a. Tugas:
i. Menyusun rencana kerja pengadaan berdasarkan Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan tahun berjalan.
ii. Menyelenggarakan kegiatan prakualifikasi atau sertifikasi kepada calon
Penyedia.
iii. Memonitor dan menyusun Daftar harga barang dan jasa secara berkala,
sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
iv. Menyimpan semua dokumen pengadaan.
v. Membuat rekam jejak (track record) Penyedia Barang dan Jasa.
vi. Menyiapkan draft Kontrak dalam hal pengadaan dilaksanakan dengan cara
Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung, dan Kerjasama Kemitraan.
vii. Menyampaikan hasil pengadaan kepada Pengguna atau Direktur Terkait.
viii. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan secara triwulan kepada
Direksi.
b. Tanggung jawab:
i. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan cara Pengadaan/
Pembelian Langsung, Pemilihan langsung, Penunjukan Langsung, dan
Kerjasama Kemitraan.
ii. Dalam hal pengadaan dilaksanakan dengan cara Pengadaan/Pembelian
Langsung, Penunjukan Langsung, dan Kerjasama Kemitraan:
- Memeriksa Spesifikasi barang dan jasa yang akan diadakan.
- Melakukan pengadaan/pembelian langsung terhadap barang dan jasa
yang langsung tersedia di pasaran atau yang ditunjuk.
iii. Dalam hal pengadaan dengan cara Pemilihan Langsung:
- Memeriksa Spesifikasi barang dan jasa yang akan diadakan.
‐ Menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE).
‐ Melakukan pemilihan Rekanan yang sesuai dari Daftar Rekanan.
‐ Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja.
‐ Meminta penawaran dari Rekanan, atau jika jumlah Rekanan tidak
memenuhi atau tidak ada maka mengundang Penyedia yang tidak masuk
dalam Daftar Rekanan untuk memberikan penawaran.
‐ Apabila diperlukan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi barang
dan jasa yang disyaratkan.
‐ Melakukan pembandingan/penilaian terhadap penawaran yang masuk
dan membuat Berita Acara hasil penilaian.
‐ Menyelenggarakan beauty contest apabila diperlukan dalam pengadaan
jasa.
‐ Melakukan negosiasi.
‐ Menetapkan urutan dan mengusulkan Pelaksana pengadaan barang dan
jasa.
‐ Mengumumkan Pelaksana pengadaan barang dan jasa yang telah
ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
Page | 7
BAB II
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGADAAN
Pasal 9
Persyaratan Pengadaan
Setiap permohonan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh
Pengguna harus memenuhi salah satu syarat berikut :
1. Tercantum dalam RKAP pada tahun anggaran berjalan, atau
2. Barang dan jasa tersebut diperlukan untuk kepentingan kelancaran kegiatan
perusahaan.
Pasal 10
Pengajuan dan Persetujuan
1. Setiap pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa harus melampirkan penjelasan atau
uraian teknis.
2. Pengadaan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direksi atau Pejabat
yang Berwenang.
Pasal 11
Prakualifikasi dan Sertifikasi
1. Untuk mengetahui kemampuan dasar dari Penyedia barang dan jasa dilakukan
dengan prakualifikasi dan sertifikasi.
2. Sertifikasi dilaksanakan oleh Unit Pengadaan dan/atau Tim Lelang yang dilakukan
secara berkala tanpa harus selalu diikuti dengan proses pengadaan barang dan
jasa.
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diberikan kepada Penyedia yang memenuhi
syarat prakualifikasi dan dimasukkan dalam Daftar Rekanan Mampu.
4. Prinsip-prinsip umum sertifikasi/prakualifikasi:
a. Persyaratan sertifikasi/prakualifikasi harus merupakan persyaratan yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan yang menciptakan persaingan yang
sehat secara luas.
b. Dalam proses sertifikasi/prakualifikasi, Unit Pengadaan dan Pihak terkait tidak
boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon peserta.
c. Penyedia barang dan jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas
meterai bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan apabila
ditemukan ketidaksesuaian atas informasi yang disampaikan, akan dikenakan
sanksi administrasi berupa pembatalan SKT.
Pasal 12
Harga Perkiraan Sendiri
1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) merupakan dasar
perhitungan atas Nilai Pengadaan.
Page | 8
2. HPS/OE disusun oleh Unit Pengadaan atau Tim Lelang atau pihak lain
berdasarkan keahlian dan disetujui oleh Direksi.
3. Dalam pembuatan HPS/OE dilakukan pengumpulan informasi yang seluas –
luasnya tentang perkembangan harga barang dan jasa di pasaran.
4. HPS/OE bersifat rahasia dan baru dapat diumumkan kepada Peserta
pengadaan/lelang pada saat pengumuman hasil pengadaan/lelang.
Pasal 13
Batasan Nilai Pengadaan
Batasan Nilai pengadaan berdasarkan nilai yang diperoleh dari perhitungan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE):
1. Sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan Pengadaan/
Pembelian Langsung.
2. Di atas Rp.100.000.000,- s/d Rp.250.000.000,- (seratus juta rupiah s/d dua ratus lima
puluh juta rupiah) dilakukan Pemilihan Langsung.
3. Di atas Rp.250.000.000,- s/d Rp.2.500.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah s/d
dua milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan Pelelangan Terbatas.
4. Di atas Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dilakukan Pelelangan
Terbuka.
Pasal 14
Cara Pelaksanaan
Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. Pengadaan/Pembelian Langsung, dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia atau
melakukan pembelian langsung terhadap barang dan jasa yang terdapat di pasar
dengan berdasarkan harga umum di pasaran.
2. Pemilihan Langsung, dengan membandingkan beberapa penawaran.
3. Pelelangan Terbatas, dengan mengundang beberapa Penyedia yang setara
berdasarkan kerangka acuan kerja.
4. Pelelangan Terbuka, dengan mengundang beberapa Penyedia yang setara
berdasarkan kerangka acuan kerja secara terbuka melalui pengumuman di media
massa.
5. Penunjukan Langsung, untuk barang dan jasa dengan kriteria tertentu, dengan
menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia.
6. Swakelola, untuk barang dan jasa dengan persyaratan tertentu yang dilakukan
sendiri oleh Pengguna mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
sampai dengan pelaporan.
7. Kerjasama Kemitraan, melalui kerjasama dengan Rekanan yang telah terbukti
mempunyai kinerja yang memuaskan dan diklasifikasikan sebagai rekanan
partisipatif yang perlu dikembangkan untuk mempercepat proses pengadaan barang
dan jasa yang bersifat rutin.
Page | 9
Pasal 15
Pengadaan/Pembelian Langsung
Pengadaan/pembelian langsung dilaksanakan dengan menunjuk 1 (satu) Penyedia
barang dan jasa berdasar Surat Pesanan (SP)/Purchase Order (PO) atau Surat Perintah
Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian, atau melakukan pembelian langsung terhadap barang
dan jasa yang terdapat di pasar dengan berdasarkan harga umum di pasaran.
Pasal 16
Pemilihan Langsung
1. Pemilihan Langsung dilaksanakan dengan membandingkan penawaran dari
minimal 3 (tiga) penawar.
2. Pemilihan Langsung dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau
Surat Perjanjian.
Pasal 17
Pelelangan Terbatas
1. Pelelangan Terbatas dilaksanakan dengan Pascakualifikasi.
2. Pelelangan Terbatas dilaksanakan dengan seleksi terhadap minimal 5 (lima)
penawar sah.
3. Pelelangan Terbatas dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian.
Pasal 18
Pelelangan Terbuka
1. Pelelangan terbuka dilaksanakan dengan Pascakualifikasi yang diumumkan
melalui media massa.
2. Jumlah penawar yang sah minimal 7 (tujuh) penawar.
3. Pelelangan Terbuka dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian.
Pasal 19
Penunjukan Langsung
1. Penunjukan langsung dilaksanakan dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih
Penyedia.
2. Penunjukan langsung harus memenuhi minimal salah satu dari persyaratan:
a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi operasi perusahaan dan tidak dapat
ditunda keberadaannya (business critical asset).
b. Penyedia hanya satu-satunya (barang spesifik);
c. Barang dan Jasa yang bersifat knowledge intensive di mana untuk
menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan pengetahuan
khusus dari Penyedia.
Page | 10
d. Bila pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan cara
pemilihan langsung, atau pelelangan terbatas dan pelelangan terbuka yang
telah dilaksanakan 2 (dua) kali tidak ada yang memenuhi kriteria atau tidak
terdapat pihak yang mengikuti seleksi.
e. Barang dan Jasa yang dimiliki oleh pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI) atau yang memiliki jaminan atau warranty dari original equipment
manufacture.
f. Penanganan darurat dalam hal menjaga keamanan, keselamatan karyawan,
dan aset strategis perusahaan.
g. Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang (repeat order)
sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak
mengorbankan kualitas Barang dan Jasa.
h. Penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun
nasional.
i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang
sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan
sebelumnya.
j. Penyedia barang dan jasa adalah BUMN sepanjang barang dan jasa yang
dibutuhkan merupakan produk atau layanan dari BUMN dimaksud, dengan
ketentuan apabila terdapat Penyedia BUMN lebih dari satu, maka harus
dilakukan secara pemilihan langsung.
k. Apabila Penyedia adalah Anak Perusahaan.
l. Pengadaan yang bersifat khusus.
3. Penunjukan langsung dilaksanakan dengan Surat Pesanan (SP) / Purchase Order
(PO) atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian.
Pasal 20
Swakelola
1. Swakelola dilaksanakan dengan persetujuan Direksi atas suatu pekerjaan yang
memenuhi salah satu dari namun tidak terbatas pada kriteria sebagai berikut:
a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memanfaatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok
Pengguna.
b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
masyarakat setempat.
c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya
tidak diminati oleh Penyedia.
d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih
dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia akan menanggung risiko
yang besar.
e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau
penyuluhan.
Page | 11
f. Pekerjaan untuk proyek percontohan atau pilot project yang bersifat khusus
untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan
oleh Penyedia.
g. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan,
pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh
perguruan tinggi atau lembaga ilmiah.
h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Perusahaan.
2. Swakelola dilaksanakan oleh Pengguna dan/atau Unit Pengadaan.
Pasal 21
Kerjasama Kemitraan
1. Kerjasama kemitraan adalah kerjasama dengan Rekanan Mampu yang telah
terbukti mempunyai kinerja yang memuaskan dan diklasifikasikan sebagai rekanan
partisipatif yang perlu dikembangkan untuk mempercepat proses pengadaan barang
dan jasa yang bersifat rutin dibutuhkan oleh Perusahaan.
2. Kerjasama kemitraan diprioritaskan untuk Koperasi dan UKM.
3. Kerjasama kemitraan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian.
Pasal 22
Pengadaan Untuk Barang dan Jasa yang Bersifat Khusus
1. Pengadaan yang dilaksanakan terhadap barang dan jasa yang karena sifat dan
karakteristiknya memerlukan perlakuan tersendiri.
2. Jenis barang dan jasa yang termasuk kategori barang dan jasa yang bersifat
khusus adalah:
i. Konsultan Perorangan atau Tenaga Ahli tertentu.
ii. Advokat dan Konsultan Hukum.
iii. Notaris.
iv. Konsultan Keuangan dan Manajemen.
v. Lembaga Pendidikan Perkebunan.
vi. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)
vii. Tanah dan atau bangunan untuk keperluan operasional perusahaan yang
berupa kantor, rumah dinas, gudang, dan pabrik.
3. Pelaksanaan pengadaan atas barang dan jasa yang bersifat khusus dengan cara
Penunjukan Langsung, ditetapkan oleh Direksi setelah memperoleh rekomendasi
dari Komite Pengadaan.
4. Syarat–syarat Penyedia jasa ayat 2 butir i sampai dengan butir iv, antara lain
namun tidak terbatas pada:
i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
ii. Memiliki sertifikat keahlian/profesi dan atau surat ijin praktek yang masih
berlaku sesuai bidangnya yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi atau
institusi yang berwenang.
Page | 12
iii. Terdaftar pada asosiasi profesi sesuai bidangnya.
iv. Memiliki pengalaman sesuai bidangnya.
5. Pengadaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan dengan cara pemilihan
langsung oleh Tim Pengadaan Tanah yang dibentuk Direksi.
6. Syarat minimal dan cara pengadaan tanah dan/atau bangunan:
i. Tanah harus memiliki dokumen legalitas yang sah atau bersertifikat, dan untuk
bangunan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan serta Ijin Penggunaan Bangunan
dan/atau Kelayakan Menggunakan Bangunan.
ii. Tidak dalam kondisi sengketa hukum.
iii. Peruntukan tanah berdasar ketentuan Rencana Umum Tata Ruang sesuai
dengan rencana kebutuhan.
iv. Pemeriksaan dan evaluasi atas pemenuhan syarat–syarat dilakukan oleh Tim
Pengadaan Tanah.
v. Penilaian harga tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Tim Penilai internal
atau oleh konsultan penilai independen.
vi. Penetapan harga beli dilakukan oleh Direksi.
vii. Perjanjian jual beli dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Pasal 23
Pengadaan Barang dan Jasa Yang Tidak Ada Anggarannya
Pengadaan barang dan jasa yang tidak ada anggarannya dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan pihak yang berwenang sesuai mekanisme Pedoman
Pelaksanaan RKAP.
Pasal 24
Pengadaan Jangka Panjang (multi-years)
1. Untuk pekerjaan yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau multi-
years, maka Perusahaan dapat melakukan pengadaan barang dan Jasa 1 (satu) kali
untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan kebutuhan
spesifik dari Perusahaan, sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Dalam hal pengadaan jangka panjang atau multi-years, Direksi perlu membuat
formula penyesuaian harga tertentu (price adjustment) baik untuk kenaikan maupun
penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan best practice yang berlaku.
Pasal 25
Pengulangan Pengadaan (repeat order)
Pengulangan pengadaan barang/jasa (repeat order) berdasarkan hasil pengadaan
sebelumnya dapat dilaksanakan dengan persyaratan :
1. Tidak ada perubahan spesifikasi barang dan jasa.
2. Nilai pengadaan tidak berubah atau tidak lebih besar untuk jumlah yang sama.
3. Repeat order dapat dilaksanakan sebanyak – banyaknya untuk 2 (dua) kali.
Page | 13
Pasal 26
Pekerjaan Tambah Kurang
Pekerjaan tambah kurang dapat dilakukan sepanjang :
1. Jangka waktu Kontrak masih berlaku.
2. Spesifikasi barang dan jasa tambahan tidak berubah, atau apabila terdapat
tambahan barang dan jasa dengan spesifikasi baru harus merupakan kelengkapan
dari paket barang dan jasa yang diadakan.
3. Nilai pekerjaan tambah kurang tidak melebihi 10% dari nilai kontrak.
Pasal 27
E-Procurement
1. Pengadaan barang dan jasa dengan sarana E-procurement dilaksanakan berdasar
persetujuan Direksi atas rekomendasi Komite Pengadaan apabila sarana dan
prasarana elektronik sudah tersedia baik dari sisi intern maupun ekstern.
2. Pengadaan barang dan jasa dengan sarana E-procurement dilaksanakan dengan
Prakualifikasi.
3. Seluruh tahapan pengadaan mulai dari permintaan, pencarian penyedia/sumber,
pemilihan penyedia, pelaksanaan cara pengadaan, negosiasi dan penetapan
pelaksana/pemenang serta penyusunan kontrak/PO dilakukan secara elektronis.
4. Barang dan Jasa yang diadakan dapat berasal dari sumber lokal maupun luar
negeri (impor).
5. Dalam hal pengadaan barang dan jasa oleh Perusahaan menggunakan sarana e-
procurement, wajib dihubungkan dengan portal utama Kementerian Negara BUMN.
Pasal 28
Dokumen Pengadaan
1. Dokumen yang disiapkan dan diterbitkan oleh Pengguna antara lain namun tidak
terbatas pada:
a. Surat/memorandum/formulir permohonan pengadaan yang telah diverifikasi
anggarannya oleh Bagian Keuangan.
b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) Teknis.
i.Latar Belakang.
ii.Jenis dan kriteria barang atau jasa.
iii.Spesifikasi dan Volume (untuk barang).
iv. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE).
v. Studi Kelayakan terutama untuk pengadaan yang bersifat Capital
Expenditures termasuk usulan khusus untuk swakelola.
vi. Mitigasi Risiko.
c. Surat Perintah Mulai Kerja.
d. Berita acara kemajuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
e. Berita Acara Serah Terima barang dan jasa.
Page | 14
2. Dokumen yang disiapkan oleh Komite Pengadaan antara lain namun tidak terbatas
pada:
a. Surat/memorandum rekomendasi atas usulan pengadaan/lelang.
b. Surat/memorandum rekomendasi atas hasil lelang.
3. Dokumen yang disiapkan dan diterbitkan oleh Unit Pengadaan atau Tim Lelang
antara lain namun tidak terbatas pada :
a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) Administrasi.
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE).
c. Jadual (time schedule).
d. Draft Kontrak.
e. Surat undangan kepada Peserta pengadaan barang dan jasa.
f. Berita Acara penjelasan (aanwijzing).
g. Berita Acara pemasukan dan pembukaan penawaran.
h. Berita Acara evaluasi penawaran.
i. Surat/memorandum hasil lelang.
j. Berita Acara negosiasi.
k. Surat pemberitahuan dan penetapan pelaksana/pemenang pengadaan barang
dan jasa.
l. Berita Acara selesai masa sanggah.
4. Dokumen yang diterbitkan oleh Peserta pengadaan barang dan jasa meliputi :
a. Surat Penawaran Harga.
b. Dokumen persyaratan administrasi dan teknis.
c. Surat jaminan.
d. Surat kesanggupan.
e. Pakta integritas.
Pasal 29
Evaluasi dan Penilaian Penawaran
1. Kriteria serta tatacara evaluasi dan penilaian penawaran dicantumkan dalam
dokumen pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.
2. Dalam melakukan evaluasi atas penawaran harga, HPS/OE merupakan acuan
utama untuk menilai kewajaran harga terhadap penawaran yang masuk dan tidak
dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
3. Apabila dalam dokumen pengadaan diatur kemungkinan calon Penyedia barang
dan jasa menyampaikan penawaran alternatif, maka penawaran alternatif yang
ternyata baik dari segi teknis maupun harga lebih menguntungkan bagi Perusahaan
(harga lebih rendah dari penawaran utama), dapat diusulkan sebagai calon
pemenang lelang dengan ketentuan penawaran alternatif yang dievaluasi hanya
penawaran alternatif dari calon penyedia barang dan jasa yang harga penawaran
utamanya merupakan harga terendah.
4. Metode Evaluasi Penawaran
Evaluasi penawaran oleh Unit Pengadaan atau Tim Lelang dilaksanakan dengan :
Page | 15
a. Metode Gugur
Metode ini dapat dilakukan untuk hampir seluruh pengadaan barang dan jasa
pemborongan/jasa lainnya, serta digunakan dalam menilai komponen teknis dari
penawaran dimana pekerjaan yang dilelangkan memenuhi kriteria :
i. Lingkup dan volume pekerjaan jelas dan pasti.
ii. Spesifikasi teknis terinci, lengkap, jelas dan pasti
iii. Jadwal pelaksanaan sudah pasti.
Penawaran yang tidak memenuhi kriteria tersebut dinyatakan gugur.
b. Metode Nilai
Metode Nilai digunakan dengan pendekatan kuantitatif yaitu dengan
memberikan nilai/angka pembobotan terhadap unsur-unsur yang dinilai, sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
i. Unsur yang diberi nilai, sekurang-kurangnya meliputi:
(1) Lingkup pekerjaan.
(2) Volume pekerjaan.
(3) Jenis, jumlah dan spesifikasi material/peralatan dominan
(4) Tenaga kerja.
(5) Pengalaman kerja di bidang usahanya.
(6) Jadwal pelaksanaan.
ii. Besarnya bobot untuk setiap aspek tersebut diatur dalam dokumen
pengadaan termasuk ambang batas bawah Nilai Kelulusan.
iii. Kelulusan dengan ambang batas nilai kelulusan
Penawaran dinyatakan gugur/tidak lulus apabila nilai penawaran teknis
tidak mencapai ambang batas nilai kelulusan.
iv. Kelulusan dengan Merit Point
Kelulusan dihitung berdasar kombinasi dari nilai penawaran teknis yang
memenuhi ambang batas nilai kelulusan dan nilai penawaran harga.
c. Kombinasi metode Gugur dan Nilai
Metode yang menggabungkan antara evaluasi metode gugur dan evaluasi
metode nilai.
Pasal 30
Sanggahan
1. Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment)
dalam setiap Pengadaan Barang dan Jasa, maka pihak yang kalah pada saat
pengumuman pemenang berhak untuk mengajukan sanggahan.
2. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya yang berkaitan dengan
kesesuaian pelaksanaan pelelangan dengan prosedur atau tata cara pelelangan.
3. Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3
(tiga) hari kerja sejak diumumkannya pemenang atau sebelum Surat Perjanjian
ditandatangani, mana yang lebih dahulu.
Page | 16
4. Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi wajib menyampaikan keputusan atas
sanggahan tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal
diterimanya pengajuan sanggahan.
5. Direksi atau pejabat yang ditunjuk menangani dan memeriksa sanggahan dapat
melibatkan pihak lain.
6. Pihak yang menyanggah wajib menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar
maksimum nilai jaminan penawaran (bid bond) atau pencairan jaminan penawaran
(bid bond), dan melampirkan pembuktian sanggahan.
7. Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila
sanggahannya terbukti benar sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
sebaliknya apabila terbukti tidak benar maka akan menjadi hak Perusahaan.
8. Keputusan Direksi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 4
bersifat final.
Pasal 31
Jaminan dan Garansi
1. Jaminan Penawaran (Bid Bond) dari Peserta Lelang berupa surat jaminan yang
dikeluarkan oleh Bank Umum / Lembaga Keuangan yang terdaftar di Departemen
Keuangan, sebesar 1% sampai dengan 3% dari nilai penawaran.
2. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) wajib diberikan oleh Pelaksana
(kecuali Advokat/Konsultan Hukum) berupa surat jaminan yang dikeluarkan oleh
Bank Umum sebesar uang muka yang dibayarkan oleh Perusahaan kepada
Pelaksana.
3. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) berupa surat jaminan yang dikeluarkan
oleh Bank Umum yang diberikan oleh Pelaksana kepada Perusahaan, minimal
sebesar 5% dari nilai kontrak.
4. Jasa konsultan tidak diperlukan Jaminan Pelaksanaan.
5. Jaminan Pemeliharaan atau Retensi adalah nilai pembayaran yang ditahan oleh
Perusahaan untuk waktu tertentu yang diatur dalam Kontrak sesuai jenis
pekerjaannya minimal sebesar 5% dari nilai kontrak.
6. Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Pelaksana pengadaan barang terhadap
kualitas dan mutu barang dalam masa tertentu.
BAB III
PENETAPAN PELAKSANA DAN PERIKATAN
Pasal 32
Kewenangan Penetapan Pelaksana
Penetapan Pelaksana dilakukan Pejabat yang berwenang sesuai batasan kewenangan
masing – masing :
1. Pengadaan/Pembelian Langsung oleh Pejabat penanggungjawab Unit Pengadaan.
2. Pemilihan langsung oleh Direktur Terkait.
3. Pelelangan Terbatas oleh Direksi.
4. Pelelangan Terbuka oleh Direksi.
Page | 17
5. Penunjukan Langsung oleh Direksi.
6. Kerjasama Kemitraan oleh Direktur Terkait.
7. Pengadaan Khusus oleh Direksi.
Pasal 33
Perikatan/Kontrak
1. Setiap pelaksanaan pengadaan, dibuatkan Perikatan atau Kontrak yang dapat
berbentuk sebagai berikut:
a. Surat Pesanan (Purchase Order).
b. Surat Perintah Kerja (SPK).
c. Surat Perjanjian.
2. Surat Pesanan sekurang-kurangnya memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan
ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.
b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis
dan jumlah barang dan jasa.
c. Hak dan kewajiban para pihak.
d. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran.
e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.
3. Surat Perintah Kerja (SPK) sekurang-kurangnya memuat syarat dan ketentuan
sebagai berikut:
a. Identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha Pelaksana atau
Pemenang.
b. Pokok Pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis
dan jumlah barang dan jasa yang diperjanjikan.
c. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran.
d. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci sebagai Lampiran SPK.
e. Keluaran atau hasil (output) dari pengadaan barang dan jasa.
f. Jadwal pelaksanaan dan kondisi serah terima.
g. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan
mengenai kelayakan.
h. Cidera janji dan sanksi dalam hal Pelaksana atau Pemenang tidak memenuhi
kewajibannya.
4. Surat Perjanjian sekurang-kurangnya memuat syarat dan ketentuan sebagai
berikut:
a. Identitas yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan
ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.
b. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis
dan jumlah barang dan jasa yang diperjanjikan.
c. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam Surat Perjanjian.
d. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran.
e. Persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci.
f. Keluaran atau hasil (output) dari pengadaan barang dan jasa.
g. Jadwal pelaksanaan dan kondisi serah terima.
h. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan
mengenai kelayakan.
Page | 18
i. Cidera janji dan sanksi dalam hal Pelaksana atau Pemenang tidak memenuhi
kewajibannya.
j. Pemutusan kontrak secara sepihak.
i. Keadaan memaksa (force majeure).
j. Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah
dan alternatif penyelesaian sengketa.
k. Jangka waktu berlakunya kontrak.
l. Pakta Integritas (letter of undertaking) yang ditandatangani oleh Pelaksana
Pengadaan Barang dan Jasa.
m. Kepastian adanya jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperjanjikan.
Pasal 34
Kewenangan Penandatangan Perikatan
Penandatanganan perikatan/kontrak dilaksanakan sebagai berikut :
1. Surat Pesanan (SP) atau Purchase Order (PO) ditandatangani oleh Pejabat
Penanggungjawab Unit Kerja Pengadaan barang dan jasa.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk atau diberi
kuasa.
3. Surat Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur terkait atau
Pejabat yang ditunjuk atau diberi kuasa.
Pasal 35
Penerimaan Barang dan Jasa
1. Untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diterima sesuai spesifikasi yang
disyaratkan maka harus dilakukan verifikasi atas setiap penerimaan barang dan
jasa hasil pengadaan yang dituangkan dalam surat tanda terima atau Berita Acara
Penerimaan Barang dan Jasa.
2. Penerimaan barang dan jasa yang pengadaannya dilakukan oleh Unit Pengadaan,
verifikasinya dilakukan oleh Bagian Umum atau pihak lain yang ditunjuk.
3. Penerimaan barang dan jasa yang pengadaannya dilakukan oleh Tim Lelang,
verifikasinya dilakukan oleh Bagian Umum atau pihak lain yang ditunjuk.
4. Berita Acara Serah Terima diterbitkan oleh Pejabat yang menandatangani Perikatan
Pengadaan setelah Pengguna menerima barang dan jasa yang diminta.
BAB IV
UANG MUKA DAN PEMBAYARAN
Pasal 36
Uang Muka
Uang Muka (Advance Payment) dapat diberikan kepada Pelaksana atau Pemenang
setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak, apabila besarnya Uang
Muka lebih dari 20% (dua puluh persen) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu
dari Direksi.
Page | 19
Pasal 37
Pembayaran
Pembayaran atas pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan ketentuan yang
diatur dalam Perikatan/Kontrak.
BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 38
Laporan Pelaksanaan Pengadaan
Unit Pengadaan dan Tim Lelang wajib membuat dan melaporkan pelaksanaan
pengadaan/lelang barang dan jasa kepada Direksi setiap 3 (tiga) bulan.
Pasal 39
Aturan Peralihan
Sebelum ditetapkannya jenis dan/atau nilai barang dan jasa yang bersifat substansial
oleh Direksi dan Dewan Komisaris, maka seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa menggunakan tatacara sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
-----end-----
Page | 20
Related docs
