Docstoc

KREDIT BANK TANPA AGUNAN

Document Sample
KREDIT BANK TANPA AGUNAN Powered By Docstoc
					                      ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
                   WIRAUSAHA TANPA AGUNAN PADA PT. BANK ARTHA GRAHA
                           INTERNASIONAL, TBK, CABANG MEDAN




                                                              TESIS




                                                                Oleh

                                          PATRICIA IMELDA HUTABARAT
                                                 067011064/MKn




                                            SEKOLAH PASCASARJANA
                                         UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
                                                   MEDAN
                                                     2008




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                      ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
                   WIRAUSAHA TANPA AGUNAN PADA PT. BANK ARTHA GRAHA
                           INTERNASIONAL, TBK, CABANG MEDAN




                                                              TESIS




                               Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
                                 Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
                         Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan




                                                                Oleh

                                          PATRICIA IMELDA HUTABARAT
                                                 067011064/MKn




                                            SEKOLAH PASCASARJANA
                                         UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
                                                   MEDAN
                                                     2008




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                      ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
                   WIRAUSAHA TANPA AGUNAN PADA PT. BANK ARTHA GRAHA
                           INTERNASIONAL, TBK, CABANG MEDAN




                                                    NASKAH PUBLIKASI




                                                                Oleh

                                          PATRICIA IMELDA HUTABARAT
                                                 067011064/MKn




                                            SEKOLAH PASCASARJANA
                                         UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
                                                   MEDAN
                                                     2008




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                      ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT
                   WIRAUSAHA TANPA AGUNAN PADA PT. BANK ARTHA GRAHA
                           INTERNASIONAL, TBK, CABANG MEDAN




                                                    NASKAH PUBLIKASI




                               Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
                                 Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
                         Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan




                                                                Oleh

                                          PATRICIA IMELDA HUTABARAT
                                                 067011064/MKn




                                            SEKOLAH PASCASARJANA
                                         UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
                                                   MEDAN
                                                     2008




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                                            ABSTRAK

                Bank dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian
            karena bank sebagai lembaga penyimpan dana dari masyarakat yang memiliki tanggung
            jawab yang besar dalam pengembalian dana masyarakat tersebut. Pemberian kredit
            tanpa agunan yang tidak hati-hati dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perbankan
            dimasa mendatang, terutama dalam hal debitur wanprestasi. Oleh karenanya perlu
            ditelusuri dan diadakan penelitian mengenai: Bagaimana pengaturan pemberian kredit
            oleh bank secara umum dan menurut ketentuan PT. Bank Artha Graha Internasional
            Tbk? Bagaimana peran direktur kepatuhan dan penerapan good corporate governance
            pada bank? Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit wirausaha tanpa agunan pada PT.
            Bank Artha Graha Internasional, Tbk ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam
            pemberian kredit?.
                Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian dengan pendekatan yuridis
            normatif yaitu suatu penelitian pada studi kepustakaan terhadap peraturan-peraturan
            tertulis yang menitikberatkan pada pemberian kredit secara umum dan kredit tanpa
            agunan, good corporate governance, direktur kepatuhan dan peranan notaris dan analisa
            data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif .
                Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemberian kredit pada umumnya
            dengan pemberian kredit tanpa agunan menggunakan prosedur pelaksanaan yang sama
            dan hal yang membedakan hanya ketiadaan agunan pada kredit wirausaha tanpa agunan.
            Kredit tanpa agunan dapat diberikan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 jo Pasal 15
            Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Kedua pasal tersebut
            menyebutkan bahwa kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur
            merupakan faktor yang penting dalam pemberian kredit. Agunan adalah unsur
            pendukung, bukan merupakan unsur utama dalam pemberian kredit. Kredit wirausaha
            tanpa agunan merupakan jenis kredit untuk pengembangan usaha debitur dengan tidak
            melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik. Pengelolaan bank penting menggunakan
            prinsip-prinsip good corporate governance, agar kualitas pengelolaan bank dapat
            mendorong jalannya fungsi utama bank tersebut, sekaligus untuk menjaga kepercayaan
            masyarakat. Direktur kepatuhan dapat mencegah diambilnya kebijaksanaan dan
            keputusan yang didalamnya mengandung unsur penyimpangan/ pelanggaran terhadap
            ketentuan kehati-hatian. Kredit Wirausaha memberikan bantuan permodalan skala
            mikro yang sangat membantu masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha tetapi
            tidak mempunyai agunan yang cukup. Kehati-hatian dalam pemberian kredit ini dapat
            dilaksanakan dengan melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat,
            pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian kredit yang sesuai dengan syarat
            hukum.

            Kata Kunci: Pemberian Kredit, Wirausaha, Tanpa Agunan




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                                           ABSTRACT

                 In running its business, bank should pay attention to the principle of caution because
            bank as an institution that holds community’s fund has a big responsibility in returning
            the community’s fund. A careless extension of credit without guarantee can affect the
            banking life continuity in the future, especially in terms of dishonest debtor. Therefore,
            it is necessary to tract and to do a study on how bank, in general, regulates the extension
            of credit and how PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk regulates the same issue;
            the role of executive director in obeying and applying good corporate government in the
            bank he/she supervises; and how PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk implements
            the extension of credit without guarantee to a businessman viewed from the principles
            of being cautious in providing the extension of credit.
                 This normative juridical study is intended to examine the existing written
            regulations focused on extension of credit in general, extension of credit without
            guarantee, good corporate governance, executive director and role of notary.
                 The result of this study shows that the extension of credit in general and the
            extension of credit without guarantee apply the same procedure of implementation and
            what make them different is only the absence of guarantee in the extension of credit to a
            businessman without guarantee. Credit without guarantee can be extended to the general
            public based on Article 8 in connection with Article 15 of Law No. 10/1998 on
            Banking. Both articles state that a trust in the capability of debtor is an important in the
            extension of credit. Guarantee is a supporting element not the main element in the
            extension of credit. Credit without guarantee for a businessman is a kind of credit to
            develop a debtor’s business without the involvement of the material goods guaranteed
            in its phsycal form. In bank management, it is important to use the principles of good
            corporate governance in order that the quality of the on going bank management can
            push the course of the main function of the bank as well as maintaining community
            trust. The executive director can veto the passing of the policy an decision containing
            the violation of the principle of caution. Credit for businessman provides a small-scale
            working capital which really helps the community who wants to run a business but does
            not have enough material goods as a guarantee. The caution in this extension of credit
            can be implemented through an accurate and deep analysis, accurate distribution, good
            control and monitoring, and credit agreement that meet the legal conditions.

            Key words: Extension of credit, Businessman, Without Guarantee




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                                       RIWAYAT HIDUP



            I.       Identitas Pribadi

                     1. Nama                                : Patricia Imelda Hutabarat, SH

                     2. Tempat/Tanggal Lahir                : Jakarta, 27 Oktober 1976

                     3. Jenis Kelamin                       : Perempuan

                     4. Agama                              : Kristen Protestan

                     5. Status Perkawinan                   : Menikah

                     6. Kewarganegaraan                     : Indonesia

                     7. Alamat                              : Jalan Sisingamanggaraja No. 76 Medan

            II.      Nama Orang Tua

                     1. Bapak                               : Drs. Jansen Sioloan Hutabarat

                     2. Ibu                                 : Donna Tiolina Loretta Simatupang

            III.     Pendidikan

                     1. Tahun 1988 Tamat dari SDN 14 Jakarta Selatan

                     2. Tahun 1991 Tamat dari SMPN 19 Jakarta Selatan

                     3. Tahun 1994 Tamat dari SMAN 70 Jakarta Selatan

                     4. Tahun 2000 Tamat dari Universitas Indonesia Depok

            IV.      Pekerjaan

                     1. Staf Legal Jaminan pada PT. Bank Artha Graha                       Tahun 2000 – 2004

                     2. Staf Admin Kredit pada PT. Bank Artha Graha                        Tahun 2004 - 2008

                     3. Staf Sundries pada PT. Bank Artha Graha                            Tahun 2008 - Sekarang




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                                                DAFTAR ISI



            ABSTRAK.................................................................................................... i
            ABSTRACT.................................................................................................. ii
            KATA PENGANTAR…………………………………………………....... iii
            RIWAYAT HIDUP....................................................................................... v
            DAFTAR ISI……………………………………………………………… vi

            BAB I. PENDAHULUAN……………………………………………….. 1
                   A. Latar Belakang ………………………………………………. 1
                   B. Permasalahan………………………………………………… 3
                   C. Tujuan Penelitian…………………………………………….. 3
                   D. Manfaat Penelitian …………………………………………... 3
                   E. Keaslian Penelitian ………………………………………….. 3
                   F. Kerangka Teori dan Konsepsi……………………………….. 3
                      1. Kerangka Teori…………………………………………... 3
                         a. Perjanjian Pada Umumnya…………………………… 3
                         b. Pengertian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit.................. 4
                         c. Jaminan Kredit............................................................. 5
                         d. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah................... 6
                         e. Kredit Wirausaha Tanpa Agunan................................. 6
                         f. Perjanjian Kredit.......................................................... 7
                      2. Kerangka Konsepsi………………………………………. 8
                   G. Metode Penelitian……………………………………………. 9
                      1. Jenis dan sifat Penelitian..................................................... 9
                      2. Lokasi Penelitian................................................................. 9
                      3. Sumber Data Penelitian.......................................................9
                      4. Alat Pengumpulan Data..................................................... 9
                      5. Analisa Data ....................................................................... 9

            BAB II. PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK............... 9
                     A. Pengaturan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Secara Umum... 9
                        1. Prinsip-Prinsip Dalam Pemberian Kredit............................9
                        2. Tujuan dan Fungsi Kredit................................................... 10
                        3. Jenis-Jenis Kredit................................................................ 11
                     B. Pemberian Kredit oleh PT. Bank Artha Graha Internasional,. 13
                        1. Jenis-Jenis Fasilitas Kredit di PT. Bank Artha Graha
                           Internasional, Tbk………………………………………... 13
                           a. Fasilitas Kredit Langsung……………………………. 13
                           b. Fasilitas Kredit Tidak Langsung……………………... 14
                        2. Prosedur Pemberian Kredit di PT. Bank Artha Graha Internasional,
                           Tbk………………………………………...                                                 14




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                 a. Proses Permohonan Kredit…………………………… 14
                                 b. Proses Analisa Kredit………………………………....17
                                 c. Proses Persetujuan………………………………….... 18
                              3. Peran Notaris Dalam Pemberian Kredit…………….......... 18

            BAB III. PERANAN DIREKTUR KEPATUHAN DAN PENERAPAN
                     GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK............ 20
                     A. Direktur Kepatuhan................................................................... 20
                        1. Direktur Kepatuhan Secara Umum..................................... 20
                        2. Fungsi dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan.............. 20
                     B. Good Corporate Governance .................................................. 21
                        1. Good Corporate Governance Secara Umum......................21
                        2. Prinsip dan Manfaat Pelaksanaan Good Corporate
                           Governance Bagi Bank…………………………………... 22

            BAB IV. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT WIRAUSAHA TANPA
                     AGUNAN DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN
                     DALAM PEMBERIAN KREDIT……………………………... 23
                    A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan
                       Pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk...................... 23
                       1. Kriteria dan Prosedur Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa
                          Agunan…………………………………………………… 23
                       2. Perbedaan Kredit Wirausaha dengan Kredit Tanpa
                          Agunan Pada Kartu Kredit................................................. 26
                       3. Dasar Hukum Kredit Tanpa Agunan................................. 27
                    B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit
                       Tanpa Agunan.......................................................................... 28
                       1. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian
                          Kredit.................................................................................. 28
                       2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian
                          Kredit Tanpa Agunan.......................................................... 29

            BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..................................................... 30
                   A. Kesimpulan.............................................................................. 30
                   B. Saran......................................................................................... 31

            DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………… 32




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                                            BAB I
                                                        PENDAHULUAN



            Α. Latar Belakang

                 Untuk mendirikan suatu perusahaan memerlukan modal kerja dan untuk

            mendapatkannya ada berbagai cara yang dapat ditempuh, salah satunya adalah dengan

            meminjam kepada pihak lain. Hubungan pinjam-meminjam tersebut dapat dilakukan

            dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang

            dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian lisan

            atau dalam bentuk perjanjian tertulis yang juga dapat dibuat dengan akta di bawah

            tangan atau dengan akta notaris.

                  Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdata dapat diidentikkan dengan perjanjian

            pinjam meminjam yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang

            dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama

            seperti pada saat ia meminjam 1 .

                  Mengenai pinjam meminjam juga disebutkan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-

            undang Hukum Perdata yaitu:

            “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan

            kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena

            pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah

            yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.



                     1
                      R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 20




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                  Hubungan hukum tersebut akan berjalan lancar jika masing-masing pihak

            memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Namun apabila

            salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati maka

            perjanjian tersebut akan mengalami berbagai hambatan.

            Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam

            kehidupan masyarakat. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana masyarakat

            dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

            dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak 2 .

                  Aktivitas perbankan pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang

            dikenal dengan istilah funding yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara

            membeli dari masyarakat luas dan kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau dikenal

            dengan istilah kredit atau lending.

                  Semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, bank dihadapkan kepada

            berbagai risiko usaha seperti risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko

            operasional, risiko penyelewengan dan risiko fidusia. 3 Pentingnya mengenal nasabah



                     2
                       Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan
            atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
                     3
                       Risiko kredit adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman
            yang diterimanya dari Bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko
            Investasi adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerugian akibat penurunan nilai pokok
            portfolio surat-surat berharga yang dimiliki bank atau surat berharga lainnya. Risiko Likuiditas adalah
            risiko yang mungkin dihadapi bank untuk memenuhi permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh
            penyimpan pada suatu waktu. Risiko Operasional adalah risiko yang berkenaan dengan ketidakpastian
            mengenai kegiatan usaha Bank. Risiko Penyelewengan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian
            yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, moral bejat, atau perilaku tidak terpuji dari pejabat,
            karyawan dan nasabah bank. Risiko Fidusia adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank yang
            memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat untuk pribadi maupun badan usaha.
                     Abdulkadir Muhammad, Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan,
            (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), Hal. 72-74




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            dapat mengurangi atau bahkan menghindari dari risiko yang dihadapi Bank terutama

            dalam kerugian keuangan yang signifikan bagi bank.

                  Salah satu karakter yuridis dari bisnis perbankan, yakni bidang bisnis yang sarat

            dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (heavily regulated business). Bidang

            perbankan merupakan bidang yang sarat regulasi adalah karena: 4

            1. Bank adalah termasuk lembaga yang mengelola uang rakyat, karena itu,

                  kepentingan rakyat banyak ikut dipertaruhkan oleh suatu bank.

            2. Kegiatan bank merupakan kegiatan yang sangat detail dan complicated. Karena itu,

                  perlu arahan-arahan dan petunjuk yang lengkap dan detail pula.

            3. Bank memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan moneter dan

                  perekonomian secara makro. Karena itu, ada pula suatu kebutuhan masyarakat agar

                  bank-bank tetap aman dan tidak terjadi gejolak. Sehingga perkembangan ekonomi

                  nasional tetap mantap.

                 Salah satu kegiatan usaha bank adalah menyalurkan kredit. Secara estimologis

            Kredit berasal dari bahasa latin “credere” atau “credo” yang berarti kepercayaan 5 , yang

            dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

            dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank

            dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka

            waktu tertentu dengan pemberian bunga. 6



                       4
                           Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 10
                       5
                           Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2001)
            Hal. 36.
                       6
                     Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang
            Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Usaha Mikro Kecil Menengah terbukti bertahan dalam krisis moneter tahun 1998

            lalu memiliki peran strategis dan penting ditinjau dari berbagai aspek. Pertama jumlah

            industrinya yang tersebar di setiap sektor ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam

            penyerapan tenaga kerja dimana setiap unit investasi pada sektor ini dapat menciptakan

            lebih banyak kesempatan kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada

            usaha besar. 7

                 Dari sudut perbankan, pemberian kredit pada sektor ini dapat mendorong

            penyebaran risiko. Hal ini disebabkan karena penyaluran kredit pada usaha ini dengan

            nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memperbanyak jumlah debitur,

            sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu.

            Selain itu, suku bunga kredit pada tingkat suku bunga pasar bukan merupakan masalah

            utama, sehingga memungkinkan bank-bank memperoleh pendapatan bunga yang

            memadai.

                 Akhir-akhir ini bank-bank semakin gencar mengenjot penyaluran kreditnya ke

            sektor ritel. Berbagai produk kredit konsumsipun mereka munculkan. Salah satunya

            yang belakangan ini semakin popular adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA). 8 Selama ini

            nasabah tidak dapat mengakses kredit bank karena mereka tidak mampu menyediakan

            agunan. Lazimnya bank menjadikan agunan sebagai faktor yang menentukan besar nilai

            pinjaman yang akan disetujui, dan berapa besar bunga yang mereka kutip dari debitur

            alias nasabah kreditnya.



                     7
                     Fransiscus A Purba, Meraih Peluang Kredit di Sektor Usaha Mikro Melalui Penyaluran Kredit
            Wirausaha dengan Pola Kemitraan, (Jakarta: Pusdiklat Bank Artha Graha Internasional, 2007), hal 1.
                   8
                     Novrida Manurung, Kredit tanpa Agunan Semakin terbuka Lebar, Kontan, 18 April 2008




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Pada tanggal 5 November 2007, Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat

            (KUR) tanpa agunan dengan enam bank pelaksana yang turut terlibat dalam program

            penjaminan UMKM. Enam bank tersebut adalah BRI, BNI, BTN, Bank Mandiri,

            Bukopin dan Bank Syariah Mandiri. Besaran kredit yang disalurkan maksimal Rp.

            500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga maksimal 16 % pertahun (efektif). 9

                 Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit program yang disalurkan menggunakan pola

            penjaminan kredit bank diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tak

            memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. 10 Dalam pelaksanaan

            program Kredit usaha Rakyat atau KUR, perbankan yang telah menandatangani

            kesepakatan menjalani program KUR tetap tidak diperbolehkan meminta jaminan atau

            agunan kepada pelaku usaha. 11

                 Kredit usaha rakyat diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah rakyat

            yang layak (feasible) namun belum memenuhi persyaratan perbankan (bankable). Yang

            dimaksud       dengan       layak     adalah     suatu     usaha      yang     ditinjau     dari    ekonomis

            menguntungkan, dari segi teknis bisa dilaksanakan, dan dari segi ekologis dapat

            diterima masyarakat dan tidak merusak lingkungan. Namun karena ketidakadaan

            agunan serta persyaratan lainnya sehingga selama ini tidak dibiayai oleh perbankan

            secara komersial. 12

                     Walaupun program kredit usaha rakyat ini merupakan kredit tanpa agunan

            tetapi seringkali bank tetap meminta agunan dengan dalil guna meningkatkan kualitas


                     9
                       Gunanto, Kredit Usaha rakyat Diluncurkan, Tempo Interaktif, 5 November 2007
                     10
                        Anonim, Bunga KUR Bisa Berubah, Kompas, tanggal 26 Mei 2008.
                     11
                        Anonim, Perbankan Tidak Boleh Meminta Jaminan, Kompas, 7 Juni 2008
                     12
                        Tengku Dahril, Kredit Usaha Rakyat, Riau Pos, 16 Maret 2008




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            kredit dalam upaya mengurangi risiko kredit macet dalam pengembalian kredit tersebut,

            karena apabila kredit yang disalurkan tersebut macet tentu akan merugikan masyarakat

            penyimpan dana di bank. 13

                 Program kredit tanpa agunan ini pernah dicanangkan pada tahun 2004 dan PT. Bank

            Artha Graha Internasional, Tbk ditunjuk pemerintah pada waktu itu menjadi salah satu

            bank penyelenggara Kredit Tanpa Agunan.

                 PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk mengeluarkan produk Kredit tanpa

            agunan dengan nama Kredit Wirausaha. atau disingkat KWU atau disebut juga Kredit

            Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan adalah fasilitas kredit/ pembiayaan untuk investasi

            atau modal kerja yang diberikan dalam mata uang rupiah kepada usaha mikro dengan

            plafon kredit maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perdebitur untuk

            membiayai usaha yang produktif. 14

                Kredit Wirausaha merupakan kredit tanpa agunan yang ditujukan untuk calon
            professional yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana strata-1 dari disiplin ilmu
            siap pakai antara lain bidang tehnik mesin/ arsitektur/ elektro, kedokteran, pertanian/
            perikanan/ peternakan, notaris dan lainnya serta bagi tenaga terampil/ terlatih dan
            karyawan yang terkena PHK maupun pengusaha mikro yang hendak dan memiliki
            potensi untuk dikembangkan. 15

                 Perbankan diragukan salurkan Kredit Tanpa Agunan dikarenakan minimnya

            peraturan perbankan dalam penyaluran Kredit Tanpa Agunan (KTA) menyurutkan

            kemauan perbankan untuk turut serta. 16 Hal ini dikarenakan jika kredit yang disalurkan


                     13
                        Anonim, Semua Perbankan Di Sumut Minta Agunan KUR, Medan Bisnis, 9 Juli 2008
                     14
                        Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal Petunjuk Pelaksanaan dan
            Pengeluaran Dokumen Kredit Wirausaha tanggal 29 Oktober 2007
                     15
                        Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal Prosedur Kredit Wirausaha,
            tanggal 21 Mei 2004
                     16
                        Anonim, Perbankan Diragukan Salurkan Kredit Tanpa Agunan, Berita Ekonomi, 30 Juli
            2004.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            itu macet dan karena tidak adanya agunan maka akan menyulitkan bank untuk

            pengembalian dana yang disalurkannya.

                 Bank memiliki risiko tinggi dikarenakan dana yang disalurkan untuk pemberian

            kredit berasal dari simpanan nasabah, dimana Bank harus membayar sebesar suku

            bunga simpanan. Oleh karena itu dalam setiap pemberian kredit kepada nasabah, Bank

            harus mencadangkan dana dengan besaran nilai tertentu, tergantung dari pada

            kolektibilitas kredit.

                 Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006

            tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.

            7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

            untuk merubah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR

            tertanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif. Golongan kredit macet

            yang sebelumnya ditentukan selama 270 hari dipercepat menjadi 180 hari. Hal ini tentu

            saja membawa dampak percepatan penambahan kredit macet di bank dengan perincian

            sebagai berikut: 17

            1. Kredit Lancar adalah kredit yang tepat waktu dalam membayar kredit sesuai dengan
               waktu yang telah disepakati disebut juga Kolektibilitas 1.
            2. Kredit dalam perhatian Khusus (Special Mention), yaitu apabila terjadi tunggakan
               pembayaran baik pokok maupun bunga sampai dengan 90 hari, disebut juga
               Kolektibilitas 2.
            3. Kredit kurang lancar (Substandar), apabila terjadi tunggakan pembayaran baik
               pokok maupun bunga melampaui 90 hari sampai dengan maksimal 120 hari, disebut
               juga Kolektibilitas 3.




                     17
                      Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang perubahan atas PBI 7/2/PBI/2005
            tentang Penilaian kwalitas Aktiva Produktif tanggal 20 Januari 2005.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            4. Kredit diragukan (doubtful), apabila terjadi tunggakan pembayaran baik pokok
               maupun bunga melampaui 120 hari sampai dengan maksimal 180 hari, disebut juga
               Kolektibilitas 4.
            5. Kredit Macet (loss), apabila terjadi tunggakan pembayaran baik pokok maupun
               bunga melampaui 180 hari disebut juga Kolektibilitas 5.
               Dalam Pemberian fasilitas kredit mengandung risiko tinggi terhadap operasional

            karena apabila kredit tak terbayar maka akan dapat mempengaruhi modal bank dan juga

            likuiditas bank.

                  Munculnya Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006

            tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari

            2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum telah membawa kecemasan

            terhadap pihak perbankan terhadap kemungkinan berkurangnya laba bank disebabkan

            pihak bank wajib menyediakan cadangan khusus, yaitu sebagai berikut:

            1. 5% dari aktiva dengan kwalitas dalam status perhatian khusus setelah dikurangi
                dengan agunan.
            2. 15 % dari aktiva dengan kwalitas dalam status kurang lancar setelah dikurangi
               dengan agunan.
            3. 50 % dari aktiva dengan kwalitas dalam status diragukan setelah dikurangi dengan
               agunan.
            4.
               100 % dari aktiva dengan kwalitas dalam status Macet setelah dikurangi dengan
               agunan. 18

                 Dalam pemberian kredit, bank selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian

            dalam pemberian kredit. Salah satu prinsip yang dipedomani adalah prinsip collateral

            (agunan), yang merupakan bagian dari prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan

            istilah Prinsip 5 C yang terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kemampuan),

            Capital (modal), Condition of Economy (kondisi ekonomi), Collateral (agunan).




                     18
                       Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Prinsip Collateral (agunan) menghendaki adanya pemberian agunan oleh debitur.

            Pemberian agunan adalah salah satu upaya untuk menjamin adanya pengembalian kredit

            atau pelunasan kredit dari debitur. Dalam hal debitur wanprestasi, maka pihak bank

            dapat mengeksekusi agunan dari debitur sebagai konpensasi pelunasan hutang-

            hutangnya.

                  Dalam Pasal 54 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang

            Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum disebutkan dalam rangka

            menghindari kegagalan usaha bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan

            meningkatkan independensi pengurus bank terhadap potensi intervensi dari pihak

            terkait, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain

            dengan menerapkan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana yang

            diberikan.

                  Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip

            mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank

            untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk

            pelaporan transaksi yang mencurigakan, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan

            Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank

            Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know

            Your Customer Principles).

                  Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang

            berlaku antara lain tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, batas maksimum




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            pemberian kredit bank umum, prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dan prinsip-

            prinsip penerapan manajemen risiko. 19

                  Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang

            No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan dalam                             memberikan kredit atau

            pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

            analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur

            untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan

            yang diperjanjikan. Jadi kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah

            debitur yang merupakan hal penting, sedangkan agunan hanya merupakan unsur

            pendukung, bukan unsur utama dalam pemberian kredit.

                 Kredit Tanpa Agunan atau jaminan ini menurut Undang-Undang Perbankan tahun

            1992 yang telah dirubah menjadi Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 ini

            bisa direalisasikan karena Undang-undang Perbankan ini tidak secara ketat menentukan

            bahwa pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan

            kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

            Sebaliknya menurut Undang-undang Pokok Perbankan tahun 1967 yang digantikannya,

            pemberian kredit tanpa jaminan ini dilarang sesuai dengan Pasal 24 ayat 1, bahwa bank

            umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.

                 Dari berbagai keadaan seperti yang dikemukakan diatas, maka diperlukan kehati-

            hatian dari bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit tanpa agunan kepada

            nasabah sebagai debitur, untuk itu calon peneliti mengangkat judul tesis “ Analisis

                     19
                      Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian
            dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Yuridis terhadap Pemberian Kredit Wira Usaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha

            Graha Internasional, Tbk, Cabang Medan ”.

            Β. Permasalahan

                 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka calon peneliti

            merumuskan beberapa masalah dalam tesis ini, terdiri dari:

            1. Bagaimana pengaturan pemberian kredit oleh bank secara umum dan menurut

                 ketentuan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk ?

            2. Bagaimana peran direktur kepatuhan dan penerapan good corporate governance

                 pada bank ?

            3. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit wirausaha tanpa agunan pada PT. Bank

                 Artha Graha Internasional, Tbk ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian

                 kredit?

            C. Tujuan Penelitian

                 Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

            1. Untuk mengetahui pengaturan pemberian kredit oleh bank secara umum dan

                 menurut ketentuan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.

            2. Untuk mengetahui peran direktur kepatuhan dan penerapan good corporate

                 governance pada bank.

            3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit wirausaha tanpa agunan pada PT.

                 Bank Artha Graha Internasional, Tbk ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam

                 pemberian kredit.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            D. Manfaat Penelitian

                 Manfaat penelitian ini adalah

            1) Untuk mengetahui pengaturan pemberian kredit oleh bank secara umum dan

                 menurut ketentuan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk.

            2) Untuk mengetahui peran direktur kepatuhan dan penerapan good corporate

                 governance pada bank.

            3) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit wirausaha tanpa agunan pada PT.

                 Bank Artha Graha Internasional, Tbk ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam

                 pemberian kredit.

                 Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan serta masukan bagi pihak akademisi

            khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan pihak terkait lainnya,

            terutama pihak debitur dalam mengetahui hak dan kewajibannya dan pihak kreditur

            (bank) dalam mengantisipasi pemberian kredit kepada nasabahnya.

            E. Keaslian Penelitian

                 Penelitian tentang Kredit Tanpa Agunan telah pernah dilakukan sebelumnya dalam

            lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Penelitian dilakukan oleh

            Iliana dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit

            Tanpa Agunan” pada tahun 2005. Penulisan tesis ini menitik beratkan pada kriteria

            penilaian yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa agunan,

            penelitian terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan kreditur dalam memperoleh

            pengembalian kredit serta perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian

            sengketa atas kredit macet yang terjadi dalam perjanjian kredit tanpa agunan.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Sedangkan penelitian penulis dengan judul ”Analisis Yuridis Terhadap Pemberian

            Kredit Wira Usaha Tanpa Agunan pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk

            Cabang Medan” menitik beratkan pada pengaturan pemberian kredit oleh bank secara

            umum dan menurut ketentuan PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, peran direktur

            kepatuhan dan penerapan good corporate governance pada bank dan pelaksanaan

            pemberian kredit wirausaha tanpa agunan pada PT. Bank Artha Graha Internasional,

            Tbk ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.

                 Dengan demikian penelitian ini mempunyai bidang penelitian yang berbeda

            sehingga penelitian ini adalah asli.

            F. Kerangka Teori dan Konsepsi

            1. Kerangka Teori

                  Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi,

            aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. 20

                  Teori adalah ungkapan mengenai hubungan kausal yang logis diantara perubahan

            (Variable) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka berpikir

            (Frame of Thingking) dalam memahami serta menangani segala permasalahan yang

            timbul dalam bidang tersebut. 21

                  Kerangka Teori yakni kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis si

            penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang bagi si pembaca




                     20
                       Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1982) Hal. 6
                     21
                       Bintaro Tjokroamidjoyo dan mustofa Adijoyo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional,
            (Jakarta: Haji Masagung, 1998) hal.12




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin ia setujui ataupun tidak

            setujuinya. 22

                  Menurut pendapat Sugiyono mengenai fungsi dari kerangka teori selaras dengan

            apa yang digunakan yaitu bahwa teori-teori yang relevan dapat digunakan untuk

            menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, setara sebagai dasar untuk memberikan

            jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. 23

                  Teori yang dipakai dalam tesis ini adalah Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie)

            yaitu Teori yang mengatakan bahwa kata sepakat ini terjadi pada saat pernyataan

            kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. 24

                  Menurut Mariam Darus Badrulzaman, Asas Kepercayaan merupakan kemauan

            untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, membangkitkan kepercayaan

            bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang

            bersumber pada moral. 25

                  Menurut Kasmir, Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa

            kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima

            kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana

            sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah bank baik secara




                     22
                      M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80
                     23
                      Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfa Beta,1983) Hal. 200
                   24
                      R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1987) Hal.59.
                   25
                      Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan
            (Bandung: Alumni, 1983) Hal. 89.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            intern maupun dari ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan

            sekarang terhadap nasabah pemohon kredit. 26

                  Kepercayaan juga dikenal dengan istilah Fiduciary Transfer of Ownership atau

            Fiduciary Eigendom Overdract (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan

            kepercayaan. Fidusia adalah perjanjian pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

            dasar kepercayaan dengan ketentuan hak kemilikan atas benda yang dialihkan itu tetap

            berada dalam penguasaan si pemilik benda. Apabila debitur pemberi fidusia ingkar

            janji, kreditur penerima fidusia tidak dapat memiliki benda jaminan fidusia melainkan

            benda jaminan itu dijual untuk mengambil pelunasan piutangnya sesuai dengan hak

            preferensi yang diberikan undang-undang kepada kreditur. 27

            a. Perjanjian Pada Umumnya

                  Mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

            (Burgelijk Wetboek). Dalam pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian yaitu suatu

            perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri

            terhadap satu orang lain atau lebih. 28

                  Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan (Verbintenis), sebagaimana

            diatur dalam Pasal 1234 BW yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk

            memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

                  Subekti dalam bukunya mengenai Hukum Perjanjian menyebutkan bahwa suatu

            perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau

                     26
                          Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hal.
            94
                     27
                        Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fiducia; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung:
            Alumni, 2006) Hal. 30-31.
                    28
                       Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 29 Selanjutnya

            disebutkan lagi bahwa suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak

            itu setuju untuk melakukan sesuatu.

                  Mariam Darus Badrulzaman mengatakan pada umumnya perjanjian tidak terikat

            kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat secara

            tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. 30

                  Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan mengenai harta benda kekayaan

            antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

            melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 31

                  Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, Perjanjian atau Verbintenis mengandung

            pengertian, suatu hubungan hukum harta kekayaan/ harta benda antara dua orang atau

            lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan

            sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. 32

                  Syarat-syarat membuat perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu

            untuk sahnya perjanjian disyaratkan adanya:

            1) Kesepakatan para pihak

            2) Cakap membuat perjanjian

            3) Mengenai suatu hal tertentu

            4) Suatu sebab yang Halal 33


                     29
                       Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 1979) Hal. 1
                     30
                       Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit., Hal. 89.
                    31
                       Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu (Bandung:
            Sumur, 1981) Hal. 10
                    32
                       M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986) Hal. 6
                    33
                       Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Subekti menggolongkan keempat syarat itu ke dalam dua bagian yaitu:

            1) Mengenai subjek perjanjian

            2) Mengenai objek perjanjian 34

                 Mengenai Subjek perjanjian adalah:

            a) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan

                 hukum tersebut.

            b) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan

                 menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilapan atau penipuan) 35

                Mengenai objek perjanjian ditentukan ditentukan bahwa:

            a) Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk

                menetapkan kewajiban masing-masing.

            b) Apa yang diperjanjikan oleh masing-masing tidak bertentangan dengan undang-

                undang, ketertiban umum atau kesusilaan. 36

                Mengenai kapan terjadinya kata sepakat dalam suatu perjanjian, terdapat beberapa

            teori yaitu: 37

            1) Teori Kehendak (Wilstheorie)
               Menurut theori ini kata sepakat terjadi pada saat kehendak dinyatakan oleh pihak
               penerima (acceptant) untuk mengadakan suatu perjanjian.
            2) Teori Pengiriman (verzendtheorie)
               Teori ini mengajarkan bahwa kata sepakat telah terjadi pada saat dikirimkan
               pernyataan kehendak (jawaban) oleh pihak penerima tawaran.
            3) Teori Pengetahuan (vernemingstheorie)
               Menurut teori ini kata sepakat telah terjadi pada saat pihak yang menawarkan
               (offerte) seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.


                     34
                        Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung: Alumni, 1986) hal. 16
                     35
                        Ibid.
                     36
                        Ibid.
                     37
                        R. Setiawan, Op. Cit., Hal. 58-59.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            4) Teori Kepercayaan (vertrouwenstheorie)
               Teori ini mengatakan bahwa kata sepakat ini terjadi pada saat pernyataan kehendak
               dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

                     Menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam Hukum Perjanjian terdapat

            beberapa asas, yaitu: 38

            1) Asas Kebebasan Berkontrak
               Menurut Pasal 1338 (1) KUH Perdata disebutkan;
               “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
               mereka yang membuatnya”
               Jadi jika semua syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, maka perjanjian itu sah
               berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
            2) Asas Konsensualisme
               Asas ini ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata.
               Pasal 1320 KUH Perdata, dalam butir pertama berbunyi “ sepakat mereka yang
               mengikatkan diri” adalah esensial dari hukum perjanjian. Asas ini juga dinamakan
               asas konsensualisme.
            3) Asas Kepercayaan
               Kemauan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, membangkitkan
               kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai
               etis yang bersumber pada moral.
            4) Asas Kekuatan mengikat
               Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian yang dibuat bukan saja hanya
               menyangkut apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap beberapa unsur lain,
               sepanjang dikehendaki oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang sebagaimana
               diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata.
            5) Asas Persamaan Hukum
               Asas ini menempatkan para pihak di dalam kedudukan yang sama derajatnya, tidak
               ada perbedaan dari segi apapun. Masing-masing pihak menghargai satu sama lain
               sebagai manusia ciptaan Tuhan.
            6) Asas Keseimbangan
               Asas ini mengatur kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian
               itu berdasarkan nilai yang seimbang sesuai dengan apa yang menjadi haknya di satu
               pihak dan apa yang menjadi kewajibannya di lain pihak.
            7) Asas Kepastian Hukum
               Perjanjian sebagai suatu figur harus mengandung kepastian hukum. Kepastian
               hukum ini tercermin dari kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat itu sebagai
               undang-undang.


                     38
                          Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit.,Hal. 108




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            8) Asas Moral
               Asas ini terdapat dalam Pasal 1358 KUH Perdata, yang menyatakan:
               “ Pihak-pihak yang telah mewakili urusan orang lain dengan tiada mendapat
               perintah, tidak berhak atas sesuatu upah.”
               Faktor penyebab pihak yang mewakili urusan orang lain (perbuatan hukum) tanpa
               perintah adalah berdasarkan kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.
            9) Asas Kepatutan
               Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan ini harus
               dipertahankan, karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh
               rasa keadilan dalam masyarakat.
            10) Asas Kebiasaan
               Asas ini diatur dalam Pasal 1339 dan 1347 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut:
               “persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas
               dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
               persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

            b. Pengertian Kredit dan Unsur-unsur Kredit

                 Setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro,

            tabungan dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat

            yang membutuhkan, dikenal dengan pengalokasian dana. Pengalokasian dana dapat

            diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit atau dengan

            membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.

                 Untuk mengenal apa sebetulnya kredit, maka kata kredit berasal dari bahasa Latin

            yang berarti “Credere“, yang artinya percaya, to believe, atau to trust.

                 Menurut UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang

            atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

            kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

            peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

            bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan

            atas kredit yang diberikan.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Maksud percaya bagi si penerima kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit

            bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian, sedangkan

            bagi si penerima kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai

            kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.

                 Selain pengertian Kredit yang terdapat dalam Undang-undang Perbankan, ada ada

            beberapa pendapat para pakar mengenai definisi kredit, antara lain:

            1. H.M.A. Savelberg menyatakan bahwa kredit mempunyai arti:

                 a) Sebagai dasar setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut

                     sesuatu dari orang lain

                 b) Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain

                     dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu. 39

            2. J.A. Levy merumuskan pengertian dari kredit sebagai berikut:

                 “Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas

                 penerima kredit”. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk

                 keuntungannya          dengan      kewajiban        mengembalikan           jumlah      pinjaman        itu

                 dibelakangan hari. 40

            3. M. Jklie berpendapat kredit adalah:

                 “Suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai

                 ekonomis sebagai ganti rugi dan janjinya untuk membayar kembali utangnya pada

                 tanggal tertentu”. 41


                     39
                       Mariam Darus Balrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, ( Medan: Citra Aditia Abadi, 1991) Hal.
            24
                     40
                       Ibid.
                     41
                       Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            4. Muchdarsyah Sinungan memberikan pengertian kredit sebagai berikut:

                “Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya

                prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa yang tertentu akan datang disertai

                dengan suatu kontra prestasi berupa bunga”. 42

                Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002

            tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian kredit oleh Bank dari Badan

            Penyehatan Perbankan Nasional, pengertian kredit lebih diperluas sebagai berikut:

            “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
            berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak
            lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
            tertentu dalam pemberian bunga termasuk:
            a. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchase Agrement
               (NPA).
            b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang.

                Pemberi Kredit disebut dengan kreditur, sedangkan penerima kredit disebut dengan

            Debitur. Dalam KUH Perdata tidak dipakai istilah Debitor dan Kreditor tetapi dipakai
                                                                                                43
            istilah si berutang (schuldenaar) dan berpiutang (Schuldeischer).                        Menurut Pasal 1235

            KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata dan Pasal 1239

            KUHPerdata, si berutang (schuldenaar) adalah pihak yang wajib memberikan sesuatu,

            berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik

            perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.




                     42
                       Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Tehnik Manajemen Kredit, (Jakarta: Bina Aksara,
            1989) Hal. 3
                    43
                       Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan; memahami faillissementsverordening juncto
            Undang-undang No. 4 tahun 1998, (Jakarta: Grafiti, 2002) Hal. 116




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Teori hukum tentang tanggung jawab kreditur antara lain sebagai berikut: 44

            1) Teori Instrumentalitas
               Dalam hubungan dengan tanggung jawab pihak kreditur, maka teori
               instrumentalitas mengajarkan bahwa kreditur akan bertanggung jawab secara
               hukum jika terdapat hal-hal yang merugikan pihak debitur atau pihak lain
               seandainya pihak kreditur ikut campur kelewat banyak dalam bisnis debitur,
               sehingga ”total” dan ”aktual” terhadap perusahaan dan bisnis debitur.
            2) Teori Keagenan
               Teori ini mengajarkan bahwa pihak kreditur akan bertanggung jawab secara yuridis
               atas kerugian pihak debitur atau pihak lainnya, seandainya kreditur tersebut
               mempunyai kekuasaan pengontrolan yang substansial terhadap kegiatan-kegiatan
               debitur. Sehingga hukum memandang pihak debitur hanya sebagai ”agen” saja dari
               pihak kreditur.
            3) Teori Kemitraan De Facto
               Teori ini mengajarkan bahwa dalam hal-hal tertentu, maka antara kreditur dengan
               debitur mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga hubungan tersebut oleh
               sektor hukum dipandang sebagai hubungan kemitraan (partnership). Sungguhpun
               antara kreditur dan debitur secara resmi tidak membentuk suatu hubungan
               kemitraan, tetapi secara de facto menunjukkan bahwa hubungan tersebut
               sebenarnya ada. Menurut teori ini, jika oleh hukum kemudiaan dianggap ada
               hubungan kemitraan, maka setiap kerugian terhadap pihak lain yang dilakukan oleh
               pihak debitur harus ditanggung bersama oleh debitur dan kreditur secara sendiri-
               sendiri untuk seluruhnya dan secara bersama-sama (jointly).
            4) Teori tentang Perbuatan Melawan Hukum
               Penerapan teori perbuatan melawan hukum terhadap penentuan tanggung jawab
               dari kreditur akan memberi arti bahwa jika dalam menata bisnisnya debitur, pihak
               kreditur ikut campur dan bahkan ada unsur kesengajaan atau minimal kurang hati-
               hati sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur/ orang lain. Maka dalam hal yang
               demikian, kreditur sudah semestinya bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365
               KUHPerdata.
            5) Teori Itikad Baik
               Dalam hal ini dimaksudkan adalah bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan
               dengan itikad baik. Lihat Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Karena itu, jika ada
               pelanggaran hukum oleh pihak kreditur, misalnya karena membuat perjanjian atau
               melaksanakan perjanjian tidak dengan itikad baik, sehingga menimbulkan kerugian
               kepada orang lain, maka kreditur mesti mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan
               teori itikad baik inilah, maka terhadap kreditur dapat diambil tindakan tegas jika dia
               telah ternyata melakukan kolusi dengan pihak debitur.



                     44
                          Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 28-
            30




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                  Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah

            sebagai berikut: 45

            1. kepercayaan
               Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang,
               barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.
               Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian
               penyelidikan tentang nasabah bank baik secara intern maupun dari ekstern.
               Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah
               pemohon kredit.
            2. Kesepakatan
               Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara
               si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu
               perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya
               masing-masing.
            3. Jangka waktu
               Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini
               mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut
               bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
            4. Risiko
                Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak
                tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang sutu kredit, semakin
                besar risikonya. Demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank,
                baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak
                disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada
                unsur kesengajaan lainnya.
            5. Balas Jasa
                Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita
                kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi ini
                merupakan keuntungan bank.

                Pada dasarnya tujuan pemberian kredit berdasarkan kelayakan usaha, agar usaha

            yang dibiayai dapat berkembang, menyerap tenaga kerja, dan akhirnya dapat

            menyumbang peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya




                     45
                       Kasmir, Op. Cit. hal. 94




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            c. Jaminan Kredit

                Jaminan mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya

            tagihannya, juga merupakan pertanggungjawaban debitur terhadap barang-barangnya.

                Istilah jaminan dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan terdapat dalam Pasal 1

            angka 12 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang

            Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, agunan adalah:

            “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka

            mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayan berdasarkan prinsip syariah”.

                 Jadi agunan merupakan jaminan tambahan (accesoir). Tujuan agunan adalah untuk

            mendapatkan fasilitas kredit dari bank. Unsur-unsur agunan, yaitu: 46

            1) Jaminan tambahan

            2) Diserahkan oleh debitur kepada bank

            3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan

                 Dalam Pasal 24 angka 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan

            disebutkan “Bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga.”

                 Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan

            mengenai jaminan yaitu: “Dalam memberikan kredit, Bank umum wajib mempunyai

            keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai

            dengan yang diperjanjikan.”

                 Mengingat agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila

            berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur

                   46
                    H. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
            2004) Hal.21




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            untuk mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang proyek atau hak

            tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. 47

                 Dalam Pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa segala kebendaan si penghutang,

            baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru

            akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

                 Jaminan dibedakan menurut sifatnya yaitu yang bersifat kebendaan dan jaminan

            perseorangan.

                 Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas

            sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda

            tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti

            bendanya dan dapat diperalihkan (contoh: hipotik, hak tanggungan gadai, dan lain-lain).

                 Sedang jaminan perseorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan lansung

            pada perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu,

            terhadap harta kekayaan debitur umumnya ( contoh: borgtoght).

                 Jaminan kebendaan diatur dalam Buku II KUH Perdata serta Undang-undang

            lainnya, dengan bentuk, yaitu:

            1) Gadai diatur dalam KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150-1161, yaitu suatu hak

                 yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh

                 debitur untuk mengambil pelunasan dan barang tersebut dengan mendahulukan

                 kreditur dari kreditur lain.

            2) Hak tanggungan; UU No.4/1996, yaitu jaminan yang dibebankan hak atas tanah,


                   47
                        H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2000), Hal. 54




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu ketentuan dengan

                 tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

                 diutamakan pada kreditur terhadap kreditur lain.

                 Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996, hak atas tanah yang dapat

                  dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan adalah:

                  a) Hak Milik (Kecuali tanah yang diwakafkan)
                  b) Hak Guna Bangunan
                  c) Hak Guna Usaha
                  d) Hak Pakai
                     Khusus hak pakai tersebut diatas harus memenuhi syarat:
                  a) Hak pakai atas tanah Negara
                  b) Hak pakai tersebut dapat dipindahtangankan dan dipunyai oleh orang/ badan
                     hukum perdata
                  c) Hak Pakai atas Hak Milik yang ketentuannya akan diatur dengan Peraturan
                     Pemerintah

            3) Fidusia, UU No.42/1999, yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang

                 berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya

                 bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan

                 hutang tertentu yang memberikan kedudukan utama terhadap kreditur lain.

                Jaminan perorangan dan garansi, diatur dalam Buku III KUH Perdata, dalam bentuk:

            1) Penanggungan hutang (Borgtoght) Pasal 1820 KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian

                dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berhutang mengikatkan diri

                untuk memenuhi perikatan si berhutang mana hak orang tersebut tidak

                memenuhinya.

            2) Perjanjian Garansi/ indemnity (Surety Ship) Pasal 1316 KUH Perdata, yang berbunyi

                meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang

                pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah

                menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga

                tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya.

            d. Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

                Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

            adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan

            bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam

            undang-undang ini.

                Usaha mikro, kecil dan menengah mampu bertahan dalam kondisi krisis ekonomi

            dan memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional sehingga perlu

            didukung pengembangannya.

                Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha-

            usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 48

            1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara
               Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil
               penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta pertahun)
            2) Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi
               kriteria sebagai berikut:
               a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta
                   rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau
               b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar
                   rupiah);
               c) Milik Warga Negara Indonesia;
               d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
                   dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan
                   usaha menengah atau usaha besar;
               e) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau
                   badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;

                   48
                    Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis Dalam
            Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1 ayat (2)




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            3) Usaha menengah adalah usaha dengan kriteraia sebagai berikut:
                a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta
                   rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),
                   tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
                b) Milik Warga Negara Indonesia;
                c) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
                   dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan
                   usaha menengah atau usaha besar;
                d) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau
                   badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum.

            e. Kredit Wirausaha Tanpa Agunan

                 Kredit tanpa agunan dapat digambarkan sebagai kredit yang bisa digunakan untuk

            segala macam keperluan, tanpa perlu menyerahkan barang untuk diagunkan

            (dijaminkan). Kredit tanpa agunan biasanya dibatasi sampai dengan jumlah Rp. 50

            juta. 49

                 Kredit tanpa agunan dapat diartikan juga dengan Pinjaman tanpa jaminan atau juga

            dikenal dengan istilah unsecured loans, artinya adalah merupakan pinjaman tanpa

            adanya suatu aset yang dijadikan pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit

            semata adalah berdasarkan riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau

            dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali

            pinjaman adalah merupakan pengganti jaminan. 50

                 Menurut pendapat Safir Senduk, tujuan penggunaan kredit tanpa agunan ini

            bermacam-macam, dapat dibagi menjadi beberapa bentuk pinjaman yaitu: 51

            1) Kredit Usaha

                Adalah kredit yang digunakan untuk membiayai peputaran usaha atau bisnis
                   49
                     Safir Senduk, Tanpa Agunan Tetap Bisa Kredit, Tabloid Nova No. 691/XIV, tahun 2000
                   50
                      Dikutip dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, diakses pada
            tanggal 8 April 2008
                   51
                      Safir Senduk, Berkenalan dengan Kredit Bank, Tabloid Nova No. 684/XIV, tahun 2000




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang produktif, seperti usaha perdagangan,

                usaha industri rumah tangga, usaha jasa konsultasi, dan lain-lain.

            2) Kredit Konsumsi

                Kredit yang digunakan untuk membeli sesuatu yang sifatnya konsumtif, seperti

                membeli rumah atau kendaraan pribadi. Karena uang itu oleh nasabah akan

                digunakan untuk tujuan konsumtif, maka risiko bagi bank bahwa nasabahnya tidak

                mampu membayar pinjamannya akan lebih besar sehingga pada umumnya suku

                bunga yang dibebankan kepada nasabah untuk kredit konsumsi akan lebih besar

                ketimbang bunga kredit untuk tujuan usaha.

            3) Kredit Serba Guna

                Adalah kredit yang bisa digunakan untuk tujuan apa saja, bisa untuk konsumsi

                maupun untuk usaha.

                 Wirausaha merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata entrepreneur. Dalam

            Bahasa Indonesia, pada awalnya dikenal istilah wiraswasta yang mempunyai arti berdiri

            atas kekuatan sendiri. Istilah tersebut kemudian berkembang menjadi wirausaha, dan

            entrepreneurship diterjemahkan menjadi kewirausahaan, yang mempunyai arti seorang

            yang mampu memulai dan atau menjalankan usaha. 52

                 Keputusan seseorang untuk terjun dan memilih profesi sebagai seorang wirausaha

            didorong oleh beberapa kondisi. Kondisi-kondisi yang mendorong tersebut pertama,

            orang tersebut lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang memiliki tradisi yang kuat

            dibidang usaha (confidence modalities), kedua, orang tersebut berada dalam kondisi


                   52
                        Fransiscus A Purba, Op. Cit, Hal. 6




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            yang menekan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi dirinya selain menjadi wirausaha

            (tension modalities), dan ketiga, seseorang mempersiapkan diri untuk menjadi

            wirausahawan (emotion modalities). 53

                 Tujuan kredit Wirausaha yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan

            menciptakan tenaga kerja mandiri. Kredit ini ditujukan bagi calon tenaga kerja

            profesional dengan latar belakang pendidikan S1, tenaga terampil yang terkena PHK

            serta pengusaha mikro yang hendak dan memiliki potensi untuk berkembang. Kredit ini

            digolongkan kredit komersial dengan kategori modal kerja. 54

            f. Perjanjian Kredit

                 Dalam praktek perbankan, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang

            mengharuskan perjanjian kredit dibuat dengan akta otentik. Perjanjian kredit dapat

            dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik (akta notaris). Praktek

            yang berlaku ialah, untuk kredit-kredit yang berjumlah besar biasanya perjanjian

            kreditnya dibuat dengan akta notaris, sedangkan untuk kredit-kredit yang berjumlah

            kecil, antara lain Kredit Usaha Kecil (KUK), cukup dibuat dengan akta di bawah

            tangan. 55

                 Mengenai perjanjian Kredit ini disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank

            Indonesia Nomor: 02/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

            27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan

            Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum yang menyatakan bahwa setiap kredit

                   53
                      Ibid.
                   54
                       Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Perihal Prosedur Kredit Wirausaha,
            tanggal 1 Juni 2004
                   55
                     Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan; Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang
            Dihadapi oleh Perbankan, (Bandung: Alumni, 1999) Hal. 52




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            yang telah disetujui dan disepakati pemohon kredit dituangkan dalam perjanjian kredit

            (akad kredit) secara tertulis.

                        Perjanjian Kredit merupakan perjanjian antara pihak bank dengan pihak

            nasabah. Dengan melihat bentuk perjanjiannya, maka sebenarnya perjanjian kredit

            merupakan perjanjian yang tergolong dalam jenis perjanjian pinjam pengganti.

            Meskipun demikian adanya, namun perjanjian kredit tetap merupakan perjanjian khusus

            karena didalamnya terdapat adanya kekhususan, dimana pihak kreditur adalah pihak

            bank sedangkan objek perjanjian berupa uang. 56

                 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai pinjam pengganti,

            seperti diatur dalam Pasal 1754, 1759, 1763 dan1765 KUH Perdata.

                 Dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan Pinjam meminjam adalah perjanjian

            dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu

            barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang

            belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang

            sama pula.

                 Dalam Pasal 1759 KUH Perdata disebutkan orang yang meminjamkan tidak dapat

            meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang

            ditentukan dalam perjanjian.




                   56
                    Gatot Supramono, Perbankan dan Permasalahan Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis (Jakarta:
            Djambatan, 1996), Hal. 62




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Dalam Pasal 1763 KUH Perdata disebutkan siapa yang menerima pinjaman sesuatu

            diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu

            tertentu pula.

                 Dalam Pasal 1765 disebutkan adalah diperbolehkan perjanjian bunga atas

            meminjamkan uang atau barang lain yang menghabis karena pemakaian.

                 Dalam perjanjian kredit, jaminan hutang mempunyai fungsi yang sangat penting

            terutama dalam rangka pengamanan apabila kredit mengalami kegagalan.

            2. Kerangka Konsepsi

                 Kerangka Konsep, yakni ia mendapat stimulant dan dorongan konseptualisasi untuk

            melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsepnya

            sendiri mengenai suatu permasalahan. 57

                 Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi penelitian

            ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep

            diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal

            khusus yang disebut definisi operasional. 58 Pentingnya definisi operasional adalah

            untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu

            istilah yang dipakai, selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada

            proses penelitian ini. 59




                     57
                       M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80
                     58
                      Samadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Raja Grafinso Persada, 1998) Hal. 3
                    59
                       Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fiducia; Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (Bandung:
            Alumni, 2006) Hal. 30-31.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                     Dalam melakukan penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar

            sebagai berikut:

            a. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,

                  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

                  pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka

                  waktu tertentu dengan pemberian bunga. 60

            b. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank

                 dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip

                 Syariah. 61

            c. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau

                 lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang. 62

            d. Kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai

                 piutang karena perjanjian atau undang-undang. 63

            e. Utang adalah kewajiban debitur yang harus dibayar kepada kreditur dalam bentuk

                 mata uang rupiah atau mata uang lainnya sebagai akibat perjanjian kredit dengan

                 jaminan fidusia. 64

            f. Perjanjian Kredit adalah suatu perbuatan dimana dua pihak saling berjanji, dengan
               mana bank berkewajiban menyediakan sejumlah dana atau tagihan yang dapat
               dipersamakan dengan itu kepada pihak lainnya, dan berhak untuk menagihnya
               kembali setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga. Kewajiban bank



                     60
                        Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun
            1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11
                     61
                        Ibid, Pasal 1 angka 12
                    62
                        Tan Kamelo, Loc. Cit, Hal. 32
                    63
                       Ibid
                    64
                       Ibid




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 merupakan hak dari pihak peminjam, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak
                 peminjam merupakan hak bagi bank. 65

            g. Kredit Wirausaha merupakan kredit tanpa agunan yang ditujukan untuk calon
               professional yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana strata-1 dari disiplin
               ilmu siap pakai antara lain bidang tehnik mesin/ arsitektur/ elektro, kedokteran,
               pertanian/ perikanan/ peternakan, notaris dan lainnya serta bagi tenaga terampil/
               terlatih dan karyawan yang terkena PHK maupun pengusaha mikro yang hendak dan
               memiliki potensi untuk dikembangkan. 66

            G. Metode Penelitian

            1. Jenis dan Sifat Penelitian

                 Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan,

            maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data

            yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk

            menjelaskan seperangkat data yang lain. 67

                 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai tujuannya adalah

            pendekatan yuridis normatif yang juga didukung data sekunder.

                 Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-

            peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan

            terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang

            berlaku. 68




                     65
                       H.R. Daeng Naja, Legal Audit Operasional Bank, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
            2006) Hal. 127-128
                     66
                         Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal Prosedur Kredit Wirausaha,
            tanggal 21 Mei 2004
                     67
                        Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raga Grafindo Persada, 1997)
            Hal. 38.
                     68
                        Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Semarang: Ghalia
            Indonesia, 1988) Hal. 11




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            2. Lokasi Penelitian

                 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor PT. Bank Artha Graha

            Internasional, Tbk, Cabang Medan. Adapun alasan memilih kantor ini sebagai lokasi

            penelitian karena kantor ini bergerak dalam bidang perbankan dan merupakan salah

            satu bank swasta yang ternama, maka sangat sesuai untuk dilakukan penelitian pada

            kantor ini.

            3. Sumber data Penelitian

                 Sumber data Penelitian yaitu data sekunder merupakan data yang dikumpulkan

            melalui studi perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku hukum

            atau tulisan ilmiah, kamus, yurisprudensi, majalah, Koran, internet dan referensi lainnya

            yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

            4. Alat Pengumpul Data

                 Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

            a. Library research (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan cara mempelajari

                 peraturan-peraturan, karya ilmiah dan artikel serta dokumen-dokumen lain yang

                 berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

            b. Field research (penelitian Lapangan), yaitu dengan cara mempelajari dokumen dan

                 wawancara dengan pejabat yang bertugas memberikan kredit di PT. Bank Artha

                 Graha Internasional, Tbk.

                 Untuk itu peneliti telah menelaah buku yang berhubungan dengan hukum atau

            tulisan ilmiah, kamus, yurisprudensi, majalah, koran, internet dan referensi lainnya yang

            berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            5. Analisa Data

                 Analisa yang akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode

            deduktif. Analisa ini diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan peraturan-

            peraturan tentang perjanjian, kredit wirausaha, kredit tanpa agunan, direktur kepatuhan,

            good corporate governance dan yang berkaitan dengan PT. Bank Artha Graha

            Internasional, Tbk termasuk menganalisa kasus berdasarkan pada bahan-bahan

            kepustakaan yang ada. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan penulis dalam

            menganalisa permasalahan yang diajukan, menafsirkannya dan kemudian menarik

            kesimpulan.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                             BAB II
                              PENGATURAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK


            A. Pengaturan Pemberian Kredit oleh Bank Secara Umum

            1. Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

                 Dari berbagai macam usaha perbankan, maka pemberian kredit menempati posisi

            yang paling utama mengingat usaha perkreditan akan membantu pelaksanaan

            pembangunan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan kerja yang pada

            akhirnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping itu bagi

            bank sendiri, perkreditan merupakan usaha yang memberikan keuntungan dan

            pendapatan yang terbesar dalam penerimaan bank.

                 Pemberian kredit selalu didasarkan kepada prinsip kehati-hatian (prudential banking

            system) dimana ada keyakinan dari bank bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan

            kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit

            tersebut disalurkan. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk

            mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisa 5 C

            dan 7 P.

                 Menurut pendapat Kasmir, adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C adalah

            sebagai berikut: 69

            a. Karakter (Character)

                 Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit

                 benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik


                     69
                       Kasmir, Loc. Cit. Hal. 104-105




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara

                 hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social

                 standingnya. Ini semua merupakan ukuran kemauan membayar.

            b. Kemampuan (Capacity).

                 Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang

                 dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan

                 kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu

                 pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada

                 akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang

                 disalurkan.

            c. Permodalan (Capital)

                 Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan

                 (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi

                 likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital ini harus dilihat dari

                 sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

            d. Jaminan (Collateral)

                 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun

                 non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga

                 harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang

                 dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            e. Kondisi (Condition)

                 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang

                 dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari

                 sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya

                 benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut

                 bermasalah relatif kecil.

                 Adapun Kasmir juga memberikan penilaian kredit dengan metode analisis 7 P

            adalah sebagai berikut: 70

            a. Personality

                Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari

                maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan

                tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

            b. Party

                Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-

                golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah

                dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda

                dari bank.

            c. Purpose

                Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis

                kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam.




                     70
                       Ibid, Hal. 106-107




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                Sebagai contoh apabila untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif

                dan lain sebagainya.

            d. Prospect

                Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau

                tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting

                mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan

                hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

            e. Payment

                Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah

                diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

                Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika

                salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

            f. Profitability

                Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

                Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan

                semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

            g. Protection

                Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan

                perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan

                asuransi.

                 Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 28/37/KEP/DIR tanggal 10 Juli 1995 tentang

            Informasi Debitur disebutkan Bank dalam rangka pemberian kredit dan memerlukan




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            informasi mengenai 5C dan 7P dapat diperoleh di Pusat Informasi Bank Indonesia.

            Untuk keamanan dan kelancaran pemberian kredit,                          berdasarkan Surat Keputusan

            Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tanggal 25 Januari 2008 disebutkan

            bahwa bank dapat saling bertukar informasi.

            2. Tujuan Dan Fungsi Kredit

                 Menurut pendapat Kasmir, tujuan utama pemberian suatu kredit antara lain: 71

            a. Mencari keuntungan

                Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil

                tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa

                dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

                Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus

                menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir

                (dibubarkan)

            b. Membantu usaha nasabah

                Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik

                dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak

                debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

            c. Membantu pemerintah

                Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka

                semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan

                pembangunan di berbagai sektor.

                     71
                       Ibid. hal. 96




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah:

                1) Penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank

                2) Membuka kesempatankerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru

                   atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat

                   menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

                3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit

                   yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di

                   masyarakat.

                4) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya

                   diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas

                   kredit yang ada jelas akan menghemat devisa Negara.

                5) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk

                   keperluan ekspor.

                Fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut: 72

            a. Untuk meningkatkan daya guna uang

                Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang

                hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan

                diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau

                jasa oleh si penerima kredit.

            b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang




                     72
                       Ibid, hal. 97




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke

                wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh

                kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

            c. Untuk meningkatkan daya guna barang

                Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh si debitur untuk mengolah

                barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

            d. Meningkatkan peredaran barang

                Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke

                wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah

                lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

            e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

                Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena

                dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang

                diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam

                mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa

                Negara.

            f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

                Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegiatan berusaha apalagi

                bagi si nasabah yang modalnya pas-pasan

            g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

                Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik terutama dalam hal

                meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik,




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula

                mengurangi pengangguran. Disamping itu bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan

                dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah

                kontrakan atau jasa lainnya.

            h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

                Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan

                antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara

                lain akan meningkatkan kerjasama dibidang lainnya.

            3. Jenis-jenis Kredit

                 Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain 73 :

            a. Dilihat dari segi kegunaan

                1) kredit investasi

                   Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/

                   pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya

                   untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Pendek kata masa

                   pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

                2) Kredit modal kerja

                   Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

                   Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku,

                   membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses

                   produksi perusahaan.

                     73
                       Ibid, hal. 102




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            b. Dilihat dari segi tujuan kredit

                1) Kredit produktif

                   kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.

                   Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh nya

                   kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit

                   pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan.

                2) Kredit konsumtif

                   Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada

                   pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan

                   atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan,

                   kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

                3) Kredit perdagangan

                   Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang

                   dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan

                   tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan

                   yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ekspor dan impor.

            c. Dilihat dari segi jangka waktu

                1) Kredit jangka pendek

                   merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling

                   lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya

                   untuk perternakan misalnya kredit perternakan ayam atau jika untuk pertanian.

                2) kredit jangka menengah




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                   Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya

                   untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk.

                3) Kredit jangka panjang

                   merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka

                   panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini

                   untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau

                   manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

            d. Dilihat dari segi jaminan

                1) Kredit dengan jaminan

                   Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk

                   barang terwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit

                   yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

                2) Kredit tanpa jaminan

                   Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit

                   jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau

                   nama baik si calon debitur selama ini.

            e. Dilihat dari segi sektor usaha

                1) Kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau

                   pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka

                   panjang.

                2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                3) Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau

                   Besar.

                4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya dalam jangka

                   panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah

                5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan

                   prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

                6) Kredit profesi diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau

                   pengacara

                7) Kredit perumahan yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian

                   perumahan.

                 8) Dan sektor-sektor lainnya.

            B. Pengaturan Pemberian Kredit oleh PT. Bank Artha Graha Internasional,Tbk

            1. Jenis-Jenis Fasilitas Kredit di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk

            Fasilitas kredit dibagi berdasarkan: 74

            a. Fasilitas Kredit Langsung (Kredit Tunai)

            Adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dimana bank menanggung risiko

            secara langsung saat fasilitas itu digunakan dalam transaksi tersebut terdapat aliran

            dana/ kas yang keluar dari bank yang mempengaruhi neraca bank.

            1) Revolving Loan (RL)

                Revolving Loan merupakan kredit untuk pembiayaan modal kerja yang bersifat

                permanen yang jumlahnya tercermin dalam perusahaan. Ciri dan jenis pinjaman ini

                adalah:

                     74
                       Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional perihal Jenis Fasilitas Kredit tanggal 01 Juni
            1999, Hal.2-7




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                   a) Penarikan dananya sesuai dengan kebutuhan debitur dengan menggunakan

                       Promes/ surat sanggup dengan syarat tidak melebihi jumlah plafon yang telah

                       disepakati antara bank dan debitur.

                   b) Porsi pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali selama plafondnya

                       masih mencukupi dan jangka waktu kredit masih berlaku

                   c) Memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun namun tidak tertutup kemungkinan

                       untuk diperpanjang.

            2) Fixed Loan (FL)

                Fixed Loan merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk

                membiayai investasi (pembelian fixed asset) debitur atau modal kerja yang

                penggunaannya bersifat seasonal/ hanya sekali penggunaan saja. Ciri dan jenis

                pinjaman ini adalah:

                   a) Penarikan dananya sekaligus (sejumlah plafon yang telah disepakati antara

                       Bank dengan debitur) dengan menggunakan Promes/ Surat sanggup.

                   b) Pembayaran kembali dapat dilakukan secara berkala (angsuran tiga bulan,

                       enam bulan, sembilan bulan atau dua belas bulan) atau secara sekaligus pada

                       akhir masa kredit.

                   c) Porsi pinjaman yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali.

            3) Pinjaman Rekening Koran (PRK)

                Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah jenis pinjaman dimana plafond

                pinjamannya dicantumkan pada rekening koran debitur sesuai dengan kesepakatan




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                antara bank dengan debitur berdasarkan Perjanjian Kredit/ Pengakuan Hutang. Jenis

                pinjaman ini umumnya digunakan untuk membiayai modal kerja debitur sehari-hari.

                Ciri pinjaman ini adalah:

                Debitur bebas melakukan penarikan atau pengembalian pinjaman dengan

                menggunakan cek, bilyet giro atau surat pemindahbukuan lainnya selama masa

                berlakunya perjanjian kredit dan penarikannya tidak melewati plafond pinjaman.

            4) Kredit Konsumtif

                Kredit konsumtif adalah kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi/ pembelian

                barang dan untuk kepentingan debitur. Kredit konsumtif terdiri dari:

                   a) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

                       Yaitu pinjaman jangka panjang yang langsung diberikan kepada konsumen/

                       calon pemilik untuk membiayai pembelian rumah, ruko dan memugar atau

                       memperbaiki rumah atau ruko yang telah dimiliki oleh konsumen, dimana

                       jaminannya adalah objek yang dibiayai oleh kredit tersebut. Pembayaran

                       pinjamannya dilakukan secara bertahap/ diangsur oleh debitur dalam jangka

                       waktu tertentu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh bank.

                     b) Kredit Pemilikan Mobil (KPM)

                       Yaitu pinjaman yang langsung diberikan kepada konsumen/ calon pemilik

                       untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil) baik baru maupun bekas dimana

                       jaminannya adalah objek yang dibiayai oleh kredit tersebut. Pembayaran

                       pinjaman dilakukan secara bertahap/ diangsur oleh debitur dalam jangka waktu

                       tertentu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh bank.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                     c) Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

                       yaitu pinjaman jangka panjang yang langsung diberikan kepada konsumen/

                       calon pemilik untuk apartemen dimana jaminannya adalah objek yang dibiayai

                       oleh kredit tersebut. Pembayaran pinjaman dilakukan secara bertahap/ diangsur

                       oleh debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh bank.

            b. Fasilitas Tidak Langsung

            Fasilitas tidak langsung (kredit non tunai) adalah fasilitas kredit yang diberikan nasabah

            dimana bank tidak/ belum menanggung risiko secara langsung karena tidak terdapat

            aliran kas/ dana dari bank dan tidak mempengaruhi neraca, tetapi hanya dicatat sebagai

            contingent account/ rekening administratif (off balance sheet transaction), namun bank

            akan menanggung risiko (sebesar jumlah fasilitas dikurangi setoran jaminan/ cash

            margin) jika debitur ingkar janji/ atau wanprestasi yang pada akhirnya bank akan

            menagih dari nasabah atau dikonversikan dalam bentuk pinjaman.

            1) Bank Garansi

                Bank garansi adalah suatu surat pernyataan yang diberikan oleh bank untuk

                kepentingan nasabahnya sebagai jaminan kepada pihak ketiga demi terjaminnya

                pembayaran atas penyelesaian transaksi antara nasabah dengan pihak ketiga sesuai

                perjanjian yang telah disepakati. Apabila dikemudian hari pihak yang dijamin

                (nasabah) tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sesuai dengan

                kesepakatan mereka atau wanprestasi/ cedera janji maka bank wajib membayar

                kepada pihak ketiga sebesar nilai bank garansi tersebut.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            2) Letter of Credit

                Adalah suatu dokumen/ instrument yang dikeluarkan oleh opening bank atas nama

                nasabah (applicant) yang memberikan kuasa kepada beneficiary untuk menarik

                wesel/ draft, yang akan dibayar oleh sebuah bank bilamana semua persyaratan yang

                ada pada L/C telah dipenuhi. Jenis L/C yang dapat dibuka maupun diterima oleh

                Bank Artha Graha adalah irrevocable L/C, yaitu L/C yang tidak dapat dibatalkan

                atau diubah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari semua pihak yang terlibat dalam

                L/C tersebut

            2. Prosedur Pemberian Kredit di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk

                 Pada dasarnya proses pemberian kredit dilaksanakan melalui tahap-tahap: proses

            permohonan, proses analisa dan proses persetujuan. 75

            a. Proses Permohonan Kredit

                 Permohonan kredit oleh debitur dibuat secara tertulis dengan menggunakan

            formulir: “Aplikasi Permohonan kredit” yang disediakan oleh bank. Formulir tersebut

            harus diisi secara lengkap dan benar sebelum diajukan kepada pejabat bank (Account

            officer). Formulir ini berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai debitur sesuai

            dengan penjelasan dari debitur sendiri, sebagai basic information dalam melakukan

            cross checking atas kebenaran informasi yang diberikan oleh debitur, dan sebagai bukti

            adanya permohonan kredit dari debitur. Formulir ini harus diisi untuk setiap pengajuan

            fasilitas baru, perpanjangan kredit yang akan jatuh tempo, penambahan jumlah kredit



                     75
                      Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional perihal Proses Pemberian Kredit tanggal 30
            September 2004, Hal.2-7




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            dan permohonan perubahan syarat kredit. Pejabat bank berhak menolak permohonan

            calon debitur apabila dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Formulir

            Aplikasi permohonan kredit memuat yaitu:

            1) Data pinjaman, berisi plafon yang diinginkan oleh calon debitur, tujuan peminjaman

                 dan jangka waktu

            2) Data pemohon, berisi identitas pemohon baik perorangan maupun badan usaha.

                 Apabila calon debitur merupakan perorangan dan telah menikah, maka calon debitur

                 harus mengisi data mengenai suami/ isterinya

            3) Data jaminan, berisi data benda yang akan dijaminkan berikut kelengkapan

                 dokumennya.

            4) Data pekerjaan, berisi penjelasan mengenai nama dan alamat perusahaan tempat

                 calon debitur bekerja (apabila calon debitur adalah karyawan suatu perusahaan) dan

                 penjelasan mengenai usaha yang digeluti oleh calon debitur (apabila debitur adalah

                 wiraswasta/ profesional)

            5) Data penghasilan, berisi mengenai penghasilan bersih yang diperoleh calon debitur

                 (apabila calon debitur adalah karyawan) dan laba bersih sebelum pajak (apabila

                 calon debitur adalah wiraswasta/ professional).

            6) Data kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur.

            7) Referensi bank, berisi mengenai bank dimana calon debitur telah memiliki rekening

                 atau memiliki pinjaman.

            8) Sumber pembayaran kembali




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            9) Check list kelengkapan dokumen, merupakan alat bantu untuk meneliti dokumen-

                 dokumen/ kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi oleh calon debitur agar

                 analisa kelayakan kredit dapat lebih objektif.

                 Dokumen-dokumen yang perlu dilengkap oleh calon debitur minimal meliputi: 76

            1) Perorangan

                 a) Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (termasuk KTP penjamin dan suami/

                    istri)

                 b) Kartu keluarga

                 c) Surat nikah/ perjanjian kawin (harta terpisah), cerai/ kematian, surat pernyataan

                    belum menikah (diatas meterai)

                 d) Akte kelahiran

                 e) Nama gadis ibu kandung

                 f) Surat persetujuan suami/ isteri/ penjamin untuk meminjam kredit/ menjaminkan

                 g) Asli surat keterangan penghasilan pada bulan terakhir atas nama calon debitur

                   dan istri/ suami serta penjamin yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

                   (untuk kredit konsumsi).

                 h) Nomor Pokok Wajib Pajak bagi nilai plafond sebagaimana yang ditentukan oleh

                   ketentuan yang berlaku

                 i) Surat ijin praktek/ profesi (untuk professional)

                 j) Identitas keanggotaan professional (untuk professional)

            2) Badan Usaha


                   76
                        Ibid. Hal. 10-12




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 a) Akte pendirian perusahaan

                 b) Akte Perubahan anggaran dasar dan anggaran Rumah tangga

                 c) Kartu Tanda Penduduk para pengurus yang masih berlaku

                 d) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

                 e) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

                 f) Surat Keterangan Domisili

                 g) Nomor Pokok Wajib Pajak

                 h) Untuk badan usaha berbentu perseo

                     (1) Akte pendirian perusahaan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran

                          rumah tangga harus telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari

                          departemen Kehakiman dan telah didaftarkan di Departemen Perindustrian

                          dan Perdagangan.

                     (2) Surat Pernyataan Anggaran Dasar terakhir

                     (3) RUPS untuk menjaminkan harta perseroan dan pengumuman di 2 surat kabar

                         harian bila yang dijaminkan merupakan sebagian besar harta kekayaan

                         perseroan.

            3) Koperasi

                 a) Akta pendirian koperasi

                 b) Surat keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil, yang

                     dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah departemen koperas setempat

                 c) Susunan anggota pengurus dan pengawas koperasi yang didaftarkan pada kantor

                     wilayah Departemen Koperasi setempat




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 d) KTP para pengurus koperasi

                 e) NPWP koperasi

                 Adapun legalitas jaminan yang harus diberikan adalah sebagai berikut: 77

            1) Tanah dan Bangunan

                 a) Asli sertifikat tanah atas nama calon debitur dan/ atau suami/ isteri (untuk

                    perorangan) atau atas nama penjamin

                 b) Asli Akte Jual Beli atas tanah yang akan dijaminkan

                 c) Asli bukti SPT PBB yang terakhir atas tanah dan bangunan yang akan dijaminkan

                 d) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan blue print/ gambar bangunan yang terdapat

                    diatas tanah yang akan dijaminkan.

                 e) Denah lokasi

            2) Kendaraan Bermotor

                 a) Asli bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama calon debitur dan/

                        atau suami/ isteri (untuk perorangan) atau atas nama penjamin

                 b) Faktur pembelian

                 c) Fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

                 d) 3 (tiga) lembar blangko deposito kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh

                        pemilik

            3) Deposito Berjangka

                 a) Asli advis Deposito yang dibuka di Bank Artha Graha

                 b) Surat kuasa pencairan deposito


                   77
                        Ibid. Hal. 13-14




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 c) Surat persetujuan suami/ isteri

            4) Mesin-mesin

                 a) Faktur pembelian

                 b) Kwitansi pembelian

                 c) Daftar mesin-mesin yang dibuat diatas kertas berlogo dan ditandatangani serta

                     distempel perusahaan pemilik mesin-mesin tersebut

                 d) Fotocopi polis asuransi yang masih berlaku (apabila diasuransikan)

            5) Barang Dagangan

                 a) Daftar stok barang dagangan yang dibuat diatas kertas berlogo dan

                     ditandatangani diatas materai

                 b) Fotocopy polis asuransi yang masih berlaku

                 c) Faktur pembelian

            6) Penjamin

                 a) Penjamin Pribadi (Personal Guarantee), harus melengkapi dokumen-dokumen

                     yang diperlukan sebagaimana dalam hal pengajuan kredit perorangan.

                 b) Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee), harus melengkapi dokumen-

                     dokumen dalam hal pengajuan kredit oleh badan usaha.

                 Pada prinsipnya seluruh dokumen yang dipersyaratkan harus dilengkapi oleh calon

            debitur, agar analisa kredit dapt dilakukan secara objektif. Apabila terdapat dokumen

            yang belum dilengkapi oleh nasabah, maka account officer harus menyatakan

            kekurangan tersebut secara tertulis pada saat mengajukan proposal kredit ke komite

            kredit dan disertai dengan alasan mengenai ketidaklengkapan dokumen tersebut.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            b. Proses Analisa Kredit

                 Proses analisa kredit dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mengendalikan risiko

            yang akan dihadapi oleh Bank, menetapkan jenis dan persyaratan kredit yang akan

            diberikan, serta bahan pertimbangan dan rekomendasi dari petugas/ pejabat kredit

            mengenai permohonan calon debitur kepada komite kredit.

                 Untuk kredit konsumtif analisa kreditnya lebih ditekankan pada kemampuan

            pembayaran kembali yang bersumber pada penghasilan yang diperoleh oleh calon

            debitur dengan jaminan objek yang dibiayai, sedangkan untuk kredit komersial analisa

            ditekankan kepada proyeksi laba yang diperoleh dari kegiatan usaha debitur yang dapat

            dipergunakan untuk mengembalikan kredit tersebut. Walaupun dalam menganalisa

            kredit komersial tetap terfokus pada proyeksi laba namun analisa jaminan tetap

            diperlukan, hal ini mengingat jaminan yang diberikan oleh debitur merupakan alternatif

            penyelesaian apabila kredit yang diberikan menjadi bermasalah.

                 Secara umum tahapan proses analisa kredit meliputi: 78

            1) Wawancara

                 Proses wawancara, pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh data yang

                 sebanyak-banyaknya, benar dan up to date mengenai karakter calon debitur, prospek

                 usaha dan kemampuan membayar kembali.

                 Account officer bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data sesuai

                 dengan informasi yang diterima dari calon debiturnya.




                   78
                        Ibid. Hal 15-18




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Wawancara kepada calon debitur perlu dilakukan untuk mengetahui hal-hal sebagai

                 berikut:

                a) Kredit Produktif

                     (1) Tujuan Penggunaan Kredit (purpose)

                          Account Officer harus memperoleh informasi apakah tujuan penggunaan

                          kredit tersebut untuk modal kerja atau investasi. Dalam hal ini Account

                          Officer harus yakin bahwa kredit yang diberikan tersebut digunakan sesuai

                          dengan rencana pembiayaan.

                     (2) Jumlah kredit (Amount)

                          Sesuai dengan tujuan penggunaan serta jenis usaha yang dibiayai, maka

                          account officer harus memperoleh informasi mengenai jumlah kredit yang

                          dibutuhkan. Apabila calon debitur memberi suatu angka, maka perlu

                          dipastikan apakah jumlah tersebut telah memadai, kurang dari yang

                          dibutuhkan (under financing) atau lebih dari kebutuhan (over financing).

                     (3) Jangka waktu (Term of Facility)

                          Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaannya dan

                          kemampuan keuangan calon debitur atau proyeksi perolehan laba dari usaha

                          yang akan dibiayai.

                     (4) Agunan/ Jaminan (Collateral)

                          Pada prinsipnya pemberian kredit harus sesuai dengan kemampuan

                          pembayaran, tetapi analisa jaminan tetap dibutuhkan sebagai alternatif

                          penyelesaian apabila kredit menjadi bermasalah. Utamakan agar jaminan




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                          tersebut berupa jaminan yang materiil, memiliki nilai pasar tinggi

                          (marketable) dan sebaiknya atas nama calon debitur.

                     (5) Sumber Pengembalian Kredit

                          Kualitas suatu kredit sangat dipengaruhi oleh ketaatan debitur baik mengenai

                          jumlah kewajiban maupun waktu pembayaran yang harus dilakukan kepada

                          bank. Untuk itu account officer harus memperoleh informasi mengenai

                          sumber-sumber pengembalian kembali atas kredit yang akan diberikan,

                          keadaan keuangan/ kekayaan pemilik perusahaan, kewajaran laporan

                          keuangan, opini akuntan publik.

                     (6) Data lainnya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

                       (a) Memastikan legalitas debitur sebagai subjek hukum, serta keabsahan

                            dokumen-dokumen yang diserahkan debitur yang terkait dengan debitur

                            sebagai subjek hukum

                       (b) Reputasi dari calon debitur. Apabila calon debitur adalah badan usaha

                            maka perlu diperoleh informasi mengenai para pemegang saham, pengurus

                            perusahaan dan keterlibatan pemilik perusahaan dalam pengelolaan badan

                            usaha tersebut.

                         (c) Informasi mengenai fasilitas kredit yang pernah diterima oleh debitur baik

                             di Bank Artha Graha maupun di Bank lain.

                         (d) Informasi mengenai kondisi/ keadaan usaha calon debitur.

                b) Kredit konsumtif

                     (1) Tujuan Penggunaan Kredit (purpose)




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                          Account officer harus memperoleh informasi mengenai objek yang akan

                          dibiayai

                     (2) Jumlah kredit (Amount)

                         Account officer harus memastikan apakah jumlah yang diajukan oleh debitur

                          cukup relevan dengan tujuan penggunaan kredit, jangka waktu dan

                          kemampuan keuangan calon debitur

                     (3) Jangka waktu (Term of Facility)

                          Jangka waktu kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaannya

                          dan kemampuan keuangan calon debitur

                     (4) Agunan/ Jaminan (Collateral)

                          Informasi yang diperlukan antaralain: nilai agunan, kondisi objek yang

                          dibiayai, letak/ lokasinya, pemilik dari objek tersebut, kelengkapan dokumen

                          kepemilikan

                     (5) Sumber Pengembalian Kredit

                          Untuk menjaga kualitas kredit tersebut, informasi yang dibutuhkan antara

                          lain: sumber pengembalian dana, total penghasilan calon debitur,

                          perbandingan antara jumlah cicilan dan jumlah penghasilan calon debitur,

                          estimasi pengeluaran rutin debitur.

            2) Verifikasi data

                 Setiap data yang dikumpulkan harus diverifikasi kebenarannya dengan cara melihat

                 langsung secara on the spot atau melalui informasi dari pihak ketiga. Tujuan

                 verifikasi ini adalah agar seluruh data yang diterima dapat dipertanggungjawabkan




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 kebenaran dan kelangkapan dan keabsahannya baik secara fisik maupun secara

                 legal. Metode untuk memverifikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti:

                 kunjungan usaha, investigasi jaminan, bank checking, trade checking, verifikasi

                 dokumen jaminan ke lembaga terkait. Setiap hasil verifikasi data harus dituangkan

                 dalam suatu media tertulis/ laporan sebagai bukti bahwa verifikasi telah dilakukan

                 dan agar dapat diketahui petugas yang bertanggungjawab dalam melakukan

                 verifikasi tersebut.

            3) Analisa keuangan

                 Setiap usulan kredit harus dilengkapi dengan analisa keuangan untuk mengetahui

                 kondisi keuangan debitur pada suatu saat tertentu

                 analisa keuangan dapat dilakukan dengan sumber data yang berasal dari Rekening

                 Koran debitur atau laporan keuangan.

                 Analisa rekening koran umumnya dilakukan bagi debitur yang tidak memiliki

                 laporan keuangan.

                 Bila terdapat tambahan jaminan berupa jaminan perorangan maupun perusahaan

                 (personal/ corporate guarantee), maka kepada pemberi jaminan juga harus dianalisa

                 keadaan keluarganya.

                 Sesuai dengan prinsip kehati-hatian dimana bank tetap berpijak pada kemampuan

                 pembayaran calon debitur, maka seluruh informasi keuangan dimasa lampau

                 tersebut digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan dan proyeksi arus kas

                 di masa yang akan datang, sehingga dapat dilihat kemampuan membayar kembali

                 pinjaman yang diberikan.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            4) Analisa jaminan

                 Berdasarkan hasil investigasi, maka perlu dianalisa aspek positif dan aspek negatif

                 dari jaminan yang akan diberikan oleh debitur sehingga dapat diperoleh gambaran

                 apakah jaminan tersebut dapat dipertimbangkan untuk mengcover risiko kredit yang

                 dihadapi.

            5) Analisa industri

                 Untuk debitur yang termasuk kategori korporasi, maka perlu dianalisa posisi debitur

                 di dalam pasar/ sektor industri tersebut

            6) Analisa risiko

                 Analisa risiko berbeda bagi masing-masing usaha. Prioritas risiko yang mungkin

                 timbul, alternatif solusi dan dasar pertimbangan bank dalam menerima risiko

                 tersebut akan berbeda antara debitur yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan

                 jenis usaha yang dijalankan calon debitur.

            7) Analisa keuntungan bank

                 Analisa ini diperlukan untuk mengetahui keuntungan yang dapat diperoleh Bank

                 Artha Graha secara financial maupun secara non financial. Hal ini diperlukan untuk

                 menentukan tarif/ pricing yang akan diberikan kepada debitur.

            8) Analisa hubungan bank

                 Analisa ini dimaksudkan untuk memperkirakan hubungan debitur dengan bank lain

                 berdasarkan data bank Checking, dengan demikian dapat diperoleh gambaran

                 jumlah kredit yang telah diperoleh oleh debitur dari bank lain, jangka waktu

                 penggunaan, jaminan yang diberikan. Tujuannya adalah untuk menghindari




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 pembiayaan yang berlebihan, mengetahui kemampuan debitur untuk membayar

                 bunga atas fasilitas yang akan diberikan dan yang telah diterima.

            9) Legal opinion

                 Legal opinion yaitu pendapat yang diberikan oleh legal officer mengenai keabsahan

                 maupun kelengkapan dokumen dari sisi jaminan maupun dari sisi debitur sebagai

                 subjek hukum, agar dapat meminimalisasi risiko cacat hukum. Untuk itu debitur-

                 debitur berbentuk perseroan (perseroan terbatas/ PT atau persero), maka account

                 officer harus meminta legal opinion kepada legal officer sebelum kredit tersebut

                 diajukan kepada komite kredit. Untuk debitur perorangan ataupun badan hukum

                 selain perseroan, maka legal opinion akan diminta oleh komite kredit secara kasus

                 perkasus.

            c. Proses persetujuan

                Adapun proses persetujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut: 79

            1) berdasarkan data/ informasi yang ada, account officer dapat memutuskan apakah

                kredit tersebut akan diajukan ke komite kredit sesuai BWMKnya untuk mendapat

                persetujuan atau menawarkan bentuk kredit yang lebih sesuai dengan kemampuan/

                kebutuhan debitur atau menolak permohonan kredit tersebut sesuai dengan aspek

                kelayakan kredit berdasarkan kriteria 5 C

            2) Data tersebut dituangkan dalam bentuk proposal kredit yang terdiri dari: Permohonan

                Persetujuan Kredit (PPK), Memorandum analisa Kredit (MAK) dan Credit Risk

                Rating (CRR).


                   79
                        Ibid. Hal. 19-21




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            3) PPK, MAK dan CRR beserta dokumen-dokumen lainnya diajukan ke Komite Kredit

                untuk memperoleh persetujuan.

            4) Keputusan persetujuan kredit oleh anggota komite kredit, dengan keyakinan:

                a) Akan kemampuan pemohon kredit/ debitur untuk membayar kembali kredit sesuai

                   dengan syarat-syarat yang diperjanjikan.

                b) Bahwa pengikatan jaminan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan

                   yang berlaku

                c) Proses pemberian kredit maupun tujuan pemberian kreditnya telah sesuai dengan

                   standar dan kebijakan Bank Artha Graha

            5) Setelah komite kredit memberikan persetujuan kredit, maka akan diterbitkan Surat

                Penegasan Kredit (SPK) yang berisi rangkuman PPK dan memuat kondisi/

                persyaratan yang ditentukan oleh komite kredit.

            6) Berdasarkan Surat Penegasan Kredit, Account Officer menyiapkan offering letter/

                surat penawaran kredit dan harus ditandatangani oleh debitur sebagai bentuk

                persetujuannya.

            3. Peran Notaris dalam Pemberian Kredit

                 Tersedianya jasa profesi notaris untuk memenuhi kebutuhan akan akta-akta otentik.

            Notaris oleh undang-undang diberi wewenang membuat akta otentik mengenai semua

            perbuatan hukum perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan

            perundang-undangan atau oleh para pihak yang berkepentingan menginginkan agar

            dituangkan atau diatur dalam suatu akta otentik.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

            kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun

            2004 tentang Jabatan Notaris.

                 Dalam jabatannya seorang notaris tidak boleh berpihak dan harus menjaga

            kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karena notaris merupakan

            pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri maka seorang notaris

            dituntut untuk patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan

            Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

                 Notaris merupakan jabatan berwajah ganda, disatu pihak ia pemangku jabatan

            negara dan dipihak lain ia sebagai pelaksana profesi. Namun demikian dasarnya adalah

            sama bahwa notaris mengatur hubungan hukum secara tertulis antara berbagai pihak

            yang dituangkan dalam suatu akta otentik.

                 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,

            menyatakan:

            a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan
               ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang
               dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,
               menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan data, memberikan grosse,
               salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak
               ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
               oleh undang-undang.
            b. Notaris berwenang pula:
                1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah
                    tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
                2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku
                     khusus;
                3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat
                     uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
                4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
                5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
               6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan, atau
               7) Membuat akta risalah lelang
            c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris
               mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

                 Akta otentik itu menurut Pasal 1870 KUHPerdata memberikan kepada pihak-pihak

            yang membuatnya suatu pembuktian yang mutlak. Disini letak penting dari profesi

            notaris, yakni bahwa notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat

            pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik

            itu pada pokoknya dianggap benar. 80

                 Dalam praktik perbankan, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang

            mengharuskan perjanjian kredit dibuat dengan akta otentik. Perjanjian kredit dapat

            dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik (akta notaris). Praktik

            yang berlaku ialah, untuk kredit-kredit yang berjumlah besar biasanya perjanjian

            kreditnya dibuat dengan akta notaris, sedangkan untuk kredit-kredit yang berjumlah

            kecil, antara lain Kredit Usaha Kecil (KUK), cukup dibuat dengan akta di bawah

            tangan. 81

                 Apabila proses pengikatan kredit dan pengikatan jaminan dilakukan secara notarial,

            maka notaris harus menyerahkan Cover notes, sebagai janji bahwa apabila pengikatan

            kredit maupun pengikatan jaminan telah selesai dilakukan maka dokumen-dokumen

            tersebut akan diserahkan ke bank. 82

                 Cover Notes atau surat keterangan resmi mempunyai makna bahwa seluruh berkas

            agunan asli yang belum diterima akan selesai dalam waktu yang sudah disepakati. Surat
                   80
                     R. Sugondo Notodisuryo, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan, (Jakarta: Grafindo
            Persada, 1993), hal. 7.
                  81
                     Remy Sjahdeini, Op. Cit. Hal. 52
                  82
                     Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Op. Cit., Hal. 22




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            keterangan dari notaris ini menyatakan suatu keadaan berdasarkan perjanjian, misalnya

            sertifikat tanah milik debitur disimpan oleh notaris dalam rangka proses balik nama.

                 Dalam membuat perjanjian kredit secara notarial, notaris harus bertanggung jawab

            memeriksa dan memastikan bahwa perjanjian kredit tersebut telah memenuhi keabsahan

            dan persyaratan hukum dan memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran

            kembali serta syarat dan kondisi kredit lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan

            dalam offering letter/ surat penawaran kredit.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                             BAB III
                           PERANAN DIREKTUR KEPATUHAN DAN PENERAPAN
                              GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK



            A. Direktur Kepatuhan

            1. Direktur Kepatuhan Secara Umum

                 Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Pengawasan

            Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi

            Audit Bank Umum disebutkan bahwa Direktur Kepatuhan adalah anggota direksi atau

            anggota pimpinan kantor cabang bank asing yang ditugaskan untuk menerapkan

            langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan

            perundang-undangan lain yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Bank

            Indonesia.

                 Akhir-akhir ini, permasalahan yang terjadi pada beberapa bank disebabkan oleh

            tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan, rendahnya

            integritas pejabat Bank, serta lemahnya law enforcement. Oleh karenanya, diperlukan

            tindakan yang represif bagi pihak yang terbukti melakukan penyimpangan, serta

            langkah preventif untuk mencegahnya. 83 Selain itu, ditekankan juga mengenai

            pentingnya penyelesaian pengaduan nasabah untuk menjamin hak-hak nasabah yang

            berhubungan dengan bank, meminimalkan potensi risiko reputasi bagi bank yang timbul

            akibat tidak ditindaklanjutinya pengaduan nasabah, serta mencegahnya penurunan



                     83
                      Anonim, Pentingnya Kerjasama Bank Indonesia, Penegak Hukum dan Direktur Kepatuhan
            Perbankan, Makalah seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan, 2004, Hal. 1




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan karena tidak adanya kejelasan

            penyelesaian pengaduan. 84

                 Pada umumnya kejahatan perbankan dapat terjadi karena beberapa faktor antara

            lain: 85

            a. Kelemahan internal kontrol.

                 Bank dalam operasinya umumnya telah dilengkapi dengan sistim dan prosedur,

                 batas wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang atau level organisasi.

                 Untuk memastikan bahwa semua hal tersebut berjalan dengan baik juga diciptakan

                 mekanisme kontrol atas setiap transaksi apakah telah sesuai dengan sistim, prosedur

                 dan wewenang yang telah ditetapkan. Seringkali dalam praktek dijumpai bahwa

                 mekanisme kontrol atas transaksi tidak berjalan dengan baik, terlebih-lebih bila

                 transaksi dimaksud dilakukan oleh atau atas perintah dari pihak terkait dengan bank.

                 Dalam kasus besar yang terjadi akhir-akhir ini internal kontrol kantor cabang bank

                 justru tidak dapat mengungkap penyimpangan yang terjadi karena faktor dependensi

                 terhadap atasan baik di tingkat kantor cabang maupun kantor wilayah.

            b. Lemahnya sistim dan prosedur internal bank.

                 Pada beberapa kasus penyimpangan yang terjadi perbankan disebabkan oleh sistim,

                 prosedur dan tanggung jawab serta batas wewenang yang tidak jelas. Hal tersebut

                 memberikan peluang yang besar terjadinya penyimpangan. Dengan sistim, prosedur

                 dan batas wewenang dan tanggung jawab yang tidak ada atau tidak jelas dan tidak

                 komprehensif, fungsi kontrol juga tidak dapat banyak membantu karena banyaknya

                       84
                            Ibid.
                       85
                            Ibid. Hal 4 - 6




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 kelemahan sistim dan prosedur yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan

                 penyimpangan.

            c. Rendahnya integritas dan profesionalisme sumber daya manusia.

                 Orang yang memiliki dan menjalankan operasi bank sebagai lembaga kepercayaan

                 yang mengelola dana masyarakat harus mempunyai integritas tinggi dan

                 profesional. Integritas merupakan faktor utama dalam menentukan orang-orang

                 yang akan memegang posisi kunci dalam operasional perbankan misalnya pemimpin

                 cabang atau kepala divisi yang kewenangannya sangat luas. Oleh karena itu harus

                 dipilih mereka yang tidak pernah melakukan perbuatan rekayasa atau praktek

                 perbankan yang menyimpang, baik secara langsung maupun tidak langsung.

                 Sedangkan profesional atau kompetensi bagi pengurus dan pejabat eksekutif bank

                 meliputi pengetahuan dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan,

                 serta kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan bank yang

                 sehat. Akibat dari kurangnya integritas dan profesionalisme tersebut mereka mudah

                 dikendalikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya menimbulkan

                 banyak permasalahan yang mengganggu kelangsungan hidup bank.

            d. Kurang optimalnya fungsi Direktur Kepatuhan beserta Unit Kepatuhan.

                 Dalam upaya menekan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam operasi

                 perbankan, Bank Indonesia telah mewajibkan kepada setiap bank membentuk Unit

                 Kepatuhan dan menunjuk seorang Direktur Kepatuhan yang bertanggung jawab atas

                 ketaatan bank terhadap ketentuan dan peraturan di bidang perbankan. Dalam

                 pelaksanaanya Direktur Kepatuhan tidak dapat secara independen dan tegas




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 menjalankan fungsinya karena masih mudah dikendalikan oleh pengendali bank.

                 Posisi Direktur Kepatuhan memang seperti terjepit karena disatu sisi harus

                 menegakkan baik ketentuan intern bank maupun ekstern, dan sisi lain dia bekerja

                 untuk kepentingan pemilik bank atau merupakan bagian dari direksi bank sehingga

                 tidak bisa bertindak secara independen. Dalam hal ini profesionalisme seorang

                 Direktur Kepatuhan dipertaruhkan. Dalam banyak kasus Direktur Kepatuhan kurang

                 berfungsi secara optimal sehingga masih memungkinkan terjadinya banyak

                 penyimpangan.

            e. Pengawasan dan ketentuan perbankan yang masih perlu disempurnakan.

                 Perkembangan jumlah bank dan kantor bank yang meningkat dengan pesat dalam

                 dasawarsa terakhir tidak dimbangi dengan penyediaan sumber tenaga pengawas dan

                 pemeriksa yang memadai baik kuantitas maupun kualitas. Disamping itu, deregulasi

                 perbankan yang memberikan berbagai kemudahan tidak dibarengi dengan ketentuan

                 exit policy dan ketentuan tentang prinsip kehati-hatian sehingga banyak terjadi

                 penyimpangan antara lain penyaluran dana yang tidak prudent dan akhirnya menjadi

                 kredit bermasalah dan macet.

            f. Lemahnya law enforcement terhadap kasus-kasus perbankan.

                 Masalah penting lainnya yang dihadapi dalam penanganan kasus di bidang

                 perbankan adalah penegakan hukum (law enforcement). Pengenaan sanksi atas

                 setiap pelanggaran yang terjadi masih dirasakan sangat kurang. Sanksi administratif

                 yang diberikan Bank Indonesia belum cukup ampuh untuk membuat pelaku

                 penyimpangan menjadi jera.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Demikian juga banyak kasus perbankan yang memenuhi unsur pidana hanya

                 diberikan hukuman yang ringan bahkan dibebaskan dari tuntutan hukum atau tidak

                 ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang (dihentikan penanganannya). Hal ini

                 membuat kejahatan perbankan tidak berkurang dan pelaku kejahatan tidak jera.

                 Pada tahun 1998 merupakan tahun dimana terjadi krisis perbankan yang akhirnya

            mengakibatkan krisis moneter. Banyak peraturan dan langkah-langkah yang dikeluarkan

            oleh Bank Indonesia untuk melindungi dunia perbankan di Indonesia agar supaya tidak

            terjadi kembali krisis tersebut.

                 Langkah-langkah penting dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan perbankan

            (Good Corporate Governance) adalah dengan melaksanakan fit and proper test terhadap

            pemilik dan pengurus bank, wawancara terhadap calon pemilik dan pengurus bank (new

            entry) serta pengangkatan direktur kepatuhan (compliance director) pada setiap bank. 86

            2. Fungsi dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

                 Direktur kepatuhan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:

            a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah

                 memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan

                 lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

            b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari ketentuan

                 yang berlaku.




                     86
                          Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            c. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen

                 yang dibuat oleh Bank Indonesia. 87

                 Fungsi utama Direktur Kepatuhan adalah mencegah diambilnya kebijaksanaan dan

            keputusan yang didalamnya mengandung unsur penyimpangan/ pelanggaran terhadap

            ketentuan kehati-hatian. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, Direktur Kepatuhan

            menguji terlebih dahulu rencana/ rancangan kebijaksanaan atau keputusan tersebut

            untuk memastikan apakah ada unsur penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan

            kehati-hatian.

                 Tugas direktur kepatuhan yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah

            sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

            a. Memantau pelaksanaan tugas UKPN (Unit Kerja Penerapan Mengenal Nasabah)

            b. Melaporkan transaksi             keuangan mencurigakan yang telah disusun oleh UKPN

                 kepada PPATK. 88

                 Bank wajib menetapkan UKPN sebagai unit kerja struktur organisasi bank. Dalam

            menjalankan tugasnya, UKPN melapor dan bertanggung jawab langsung kepada

            Direktur Kepatuhan. Apabila bank belum membentuk UKPN dan hanya menunjuk

            seorang pejabat bank, maka khusus untuk penerapan prinsip mengenal nasabah, pejabat

            tersebut melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.




                     87
                      Pasal 5, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 1/6/PBI/1999 tentang Pengawasan Direktur
            Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Bank Umum.
                   88
                      Dikutip dari Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, disajikan tanggal
            Desember 2003.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            B. Good Corporate Governance

            1. Good Corporate Governance Secara Umum

                 Mengenai good corporate governance diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

            Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank

            Umum

                 Salah satu yang mengakibatkan runtuhnya perekonomian Indonesia disebabkan oleh

            karena tidak adanya good corporate governance di dalam pengelolaan perusahaan. 89

                 Menurut Bismar Nasution, kajian yang dibuat oleh Bank Dunia menunjukkan

            lemahnya penerapan corporate governance merupakan faktor yang menentukan

            parahnya krisis di Asia. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya

            pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya

            pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan Auditor, serta kurangnya

            insentif untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme

            persaingan yang fair. 90

                 Good corporate governance atau dalam bahasa Indonesia berarti tata kelola

            perusahaan yang baik adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan

            agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam

            memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholders khususnya dan

            stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur




                     89
                         Bismar Nasution, Penerapan Good Corporate Governance dalam pencegahan
            Penyalahgunaan Kredit, disampaikan pada “Seminar Hukum Perkreditan”, PT. Bank Rakyat Indonesia,
            Medan, tanggal 12-13 Maret 2002, hal. 1
                    90
                       Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            kewenangan direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan

            dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu. 91

                 Dalam menjalankan fungsi utama bank, yaitu untuk memobilisasi dana masyarakat

            dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada penggunaan atau investasi

            yang efektif dan efisien, perlu didukung peraturan yang cukup yang dikaitkan dengan

            prinsip-prinsip good corporate governance. 92

                 Setidak-tidaknya kehancuran industri perbankan Indonesia disebabkan enam

            faktor: 93

            a. Penyaluran kredit yang terlalu ekspansif yang dipacu oleh pemasukan dana luar

                 negeri yang bersifat rentan, oleh karena sifatnya jangka pendek

            b. Pemberian kredit tanpa melalui proses analisa kredit yang sehat

            c. Konsentrasi kredit yang berlebihan kepada suatu kelompok usaha atau individu baik

                 yang terkait dengan bank maupun tidak

            d. Moral hazard karena belum tegasnya mekanisme exit policy dan berlarut-larutnya

                 penyelesaian bank-bank bermasalah

            e. Campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank (bahkan tidak

                 sedikit pemilik yang merangkap jabatan sebagai pengurus bank)

            f. Lemahnya aspek supervisi dan regulasi perbankan

                 Syakhroza telah mendefinisikan Corporate Governance adalah suatu sistim yang

            dipakai board untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi (directing,

                     91
                        Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance,                 Konsep dan Penerapannya dalam
            Konteks Indonesia, (Jakarta: Ray Indonesia, 2005), Hal. 7
                    92
                       Bismar Nasution, Loc. Cit. Hal. 2.
                    93
                       Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            controlling, and supervising) pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif,

            efektif, ekonomis, dan produktif- E3p dengan prinsip-prinsip transparan, accountable,

            responsible, independent dan fairness – TARIF dalam rangka mencapai tujuan

            organisasi. 94

                 Good Corporate governance (GCG) juga didefinisikan sebagai suatu pola

            hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan

            komisaris, RUPS), guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara

            berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan

            stakeholders lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 95

                 Secara umum setidaknya terdapat dua keyakinan yang mendasari perlunya

            penerapan GCG yaitu: 96

            a. GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan tumbuh dan menguntungkan

                 dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global.

            b. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika latin diyakini muncul akibat

                 kegagalan penerapan GCG, sebagai dampak sistem hukum yang buruk, standar

                 akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah serta

                 pandangan Board of Directors (BOD) yang kurang memahami lingkungan

                 perusahaan. Sejak tahun 2006 Bank Indonesia menerbitkan sejumlah peraturan yang

                 secara umum ditujukan menciptakan GCG pada sektor perbankan. Sejumlah

                 peraturan itu sendiri tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/PBI/2006


                     94
                       Akhmad Syakhroza, Best Practises Corporate Governance dalam konteks Konsisi Lokal
            perbankan Indonesia, Majalah Usahawan No. 06 TH XXXII juni 2003, Hal.13
                    95
                       Dikutip dari Bank Artha Graha Internasional Newsline, Hal. 3
                    96
                       Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 dan Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP menyangkut kumpulan ketentuan Good

                 Corporate Governance (GCG) BI yang harus dilaksanakan bank.

                 Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, bank diwajibkan

            menyampaikan laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada pemegang

            saham dan pada tujuh lembaga lain untuk diketahui publik, yaitu: 97

            a. Bank Indonesia

            b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

            c. Lembaga Pemerintah di Indonesia

            d. Asosiasi-asosiasi bank di Indonesia

            e. Lembaga Pengembangan Perbankan di Indonesia

            f. Dua lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan

            g. Dua majalah ekonomi dan keuangan.

                 Corporate governance terdiri dari 6 (enam) elemen yaitu: 98

            a. Fokus kepada Board

            b. Hukum dan Peraturan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan

            c. Pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif

            d. Transparan, accountable, redponsible, independent dan fairness – TARIF

            e. Tujuan Organisasi

            f. Strategic Control




                     97
                          Ibid.
                     98
                          Akhmad Syakhroza, Op. Cit., Hal. 14.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Board adalah pucuk pimpinan suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk

            mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pemakaian sumber daya agar supaya

            selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 99

                 Corporate Governance harus fokus kepada board karena dewan komisaris dan

            dewan direksi adalah yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam

            membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan, pengendalian dan

            pengawasan atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan perusahaan. Good

            Corporate Governance akan bisa dibangun dalam suatu perusahaan, apabila perusahaan

            tersebut memiliki strategy dan planning yang dapat diimplementasikan secara terukur

            dari waktu ke waktu. 100

            2. Prinsip dan Manfaat Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank

                 Pengelolaan bank penting diformulasikan dengan prinsip-prinsip good corporate

            governance, agar kualitas pengelolaan bank dapat mendorong jalannya fungsi utama

            bank tersebut, sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam konteks

            pelaksanaan perkreditan, diperlukan pendekatan peraturan yang mengatur pemecahan

            permasalahan perkreditan yang muncul dalam industri perbankan. Pemberian kredit

            harus didasarkan pada keadilan, keterbukaan, pertanggungjawaban dan tanggung jawab

            agar sumber kredit stabil dan dapat dipercaya, sekaligus mencegah risiko yang

            berlebihan.




                     99
                          Akhmad Syakhroza, Ibid.
                     100
                          Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Grup Penasehat Bisnis sector organization for economic cooperation and

            development (OECD) menetapkan empat prinsip umum good corporate governance

            yaitu: 101

            a. Prinsip Keadilan (Fairness)

                 Peraturan perkreditan harus menentukan jaminan yang cukup secara tegas dengan

                 sanksi yang cukup dimana pelaksanaan pemberian kredit dikelola dengan

                 prudential. Disamping itu peraturan perkreditan itu harus menentukan secara

                 cukup antisipasi terhadap kemungkinan praktik pemberian kredit yang merugikan,

                 seperti penipuan. Selanjutnya peraturan perkreditan tersebut harus menentukan

                 secara cukup bahwa setiap contractual relationship harus dapat dilaksanakan secara

                 efektif.

                 Formulasi prinsip keadilan dalam peraturan perkreditan, juga harus melakukan

                 pendekatan pada prinsip pengawasan dimana direksi mempunyai peran yang cukup

                 untuk mengawasi manajemen. Alasan dilakukan pengawasan itu berkaitan dengan

                 upaya menjaga kepercayaan masyarakat. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat

                 terhadap integritas sistim perbankan penting diupayakan. Oleh karena kepercayaan

                 masyarakat merupakan faktor yang sangat krusial dalam bank sebagai industri jasa.

            b. Prinsip Keterbukaan (Transparency)

                 Prinsip keterbukaan dalam industri perbankan berkaitan dengan prinsip keadilan.

                 Oleh karena jalannya prinsip keadilan harus didukung oleh keterbukaan keadaan

                 financial dalam pengawasan perusahaan.

                     101
                           Bismar Nasution, Op. Cit. Hal.4 - 7




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Gagalnya perusahaan mengatasi risiko, salah satunya disebabkan minimnya standar

                 atas keterbukaan. Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip keterbukaan dalam

                 bank, BI telah membuat peraturan BI Nomor: 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi

                 Kondisi Keuangan Bank, dimana pertimbangan pembuatan peraturan tersebut

                 adalah untuk menciptakan disiplin pasar (market discipline). Peraturan itu

                 diupayakan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank

                 untuk memudahkan penilaian diantara sesama peserta pasar melalui publikasi

                 laporan kepada masyarakat. 102

            c. Prinsip Tanggung jawab (Accountability)

                 Peraturan perkreditan harus menentukan antisipasi persoalan dalam bank yang dapat

                 muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan direksi.

                 Disamping itu, ditentukan secara cukup dan jelas fungsi hak, wewenang dan

                 tanggung jawab masing-masing pengurus bank dalam pemberian kredit. Misalnya

                 apakah yang menjadi ukuran tanggung jawab pengurus bank atau direktur dalam

                 masalah yang timbul dalam perkreditan atau bagaimanakah pengurus bank dianggap

                 telah memenuhi kewajibannya untuk menjalankan prinsip duty of care. Apakah

                 yang menjadi tolok ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian disebabkan oleh

                 keputusan bisnis (business Judgement) yang tidak tepat untuk dapat menghindarkan

                 dari pelanggaran duty of care. 103




                     102
                           Bismar Nasution, Op. Cit.
                     103
                           Ibid. Hal.6




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            d. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)

                 Peraturan perkreditan harus membuat ketentuan secara cukup, agar pengurus bank

                 dan debitor selalu patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

                 pelaksanaan perkreditan, baik yang berkaitan dengan masalh antara lain

                 perlindungan hak pekerja, perlindungan lingkungan hidup, ataupun perlindungan

                 konsumen. 104

                 Manfaat penerapan good corporate governance yaitu akan membawa perusahaan

            menjadi lebih efisien dan mampu memberikan pelayanan atau perbaikan pola kerja

            termasuk pengambilan keputusan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

                 Pelaksanaan good corporate governance juga bermanfaat untuk: 105

            a. Menciptakan landasan untuk berkembang dalam jangka panjang

            b. Meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah maupun pasar pada umumnya

                 1) Berdasarkan suatu survey, investor bersedia membayar 20%-30% lebih tinggi

                     dari harga saham bagi perusahaan yang melaksanakan good corporate

                     governance

                 2) Pelaksanaan good corporate governance juga dapat mempermudah diperolehnya

                     pembiayaan dengan harga yang lebih rendah dengan syarat-syarat yang lebih

                     baik

            c. Meningkatkan corporate value dan kepuasan para stakeholder

                 Maksud Pedoman umum Good Corporate Governance yaitu: 106


                     104
                        Ibid. Hal.7
                     105
                        Binhadi, Good Corporate Governance, (Makalah Materi Pelatihan Sertifikasi Pegawai Sektor
            Perbankan Bank Indonesia, 2006) Hal. 4
                    106
                        Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            a. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan

                 prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan adil

            b. Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan dan efisien serta

                 memberdayakan fungsi dan kemandirian komisaris, Direksi dan RUPS.

            c. Mendorong agar pemegang saham, Direksi dan Komisaris dalam mengambil

                 keputusan didasarkan pada nilai moral yang tinggi, kepatuhan pada perundang-

                 undangan serta tanggung jawab sosial.

                 Alasan dan Fungsi Pedoman Good Corporate Governance perbankan 107

            a. Alasan penyusunan sectoral Code Perbankan adalah karena karakteristik perbankan

                 yang khusus, pengalaman krisis perbankan yang mengandung pula unsur etika

                 perbankan yang tidak dilaksanakan dengan baik, kepercayaan masyarakat yang

                 perlu dikembalikan, serta dalam rangka mengikuti International best practices.

            b. Faktor kunci keberhasilan pengembangan good corporate governance adalah

                 komitmen dari top management (Direksi dan Komisaris) serta seluruh jajaran

                 organisasi.

            c. Fungsi Sectoral Code Perbankan adalah sebagai pelengkap dan bagian tidak

                 terpisahkan dari Perdoman umum GCG.

            d. pedoman tersebut berlaku bagi semua jenis bank dan bertujuan untuk memastikan

                 terciptanya bank dan sistim perbankan yang sehat.

                     Dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang                          Perbankan, secara umum diatur

            ketentuan yang terkait dengan GCG baik yang termasuk Governance Structure,

                     107
                           Binhadi, Ibid. Hal. 8




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Governance Process, maupun Governance Outcome, namun tidak terbatas pada

            kewajiban kepemilikan, dewan komisaris, direksi dan prinsip kehati-hatian yang harus

            dianut perbankan. 108

                 Ada dua pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu:

            a. Pengawasan Eksternal

            Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencakup 4 aspek, yaitu:

            power to licence, power to regulate, power to control dan power to impose sanction. 109

            1) Power to licence atau kewenangan dalam mengatur perizinan bank adalah

            kewenangan dasar yang pertama dan merupakan proses pengawasan bank yang paling

            awal. Dengan kewenangan ini dapat ditetapkannya persyaratan untuk beroperasi sebagai

            bank. Tidak setiap orang atau perusahaan dapat mendirikan dan mengoperasikan bank.

            Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendirian suatu bank minimal meliputi 3 aspek,

            yaitu:

              a) Akhlak dan moral para calon pemilik dan pengurus suatu bank, yang tidak pernah

                   melakukan perbuatan yang merugikan negara dan tercela di bidang perbankan,

                   sedang bagi calon pengurus harus mampu memiliki integritas dan kapabilitas

                   tertentu

              b) Kemampuan penyediaan dana sampai jumlah minimal tertentu sebagai modal

                   disetor ke bank




                     108
                     Mas Achmad Daniri, Ibid.
                     109
                     Zulkarnain Sitompul (I), Perlindungan dana nasabah Bank, suatu gagasan tentang Pendirian
            Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia, (Jakarta: Fakultas HUkum Universitas Indonesia, 2002) hal
            219




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
              c) Kesungguhan para calon pemilik/ pengurus untuk melakukan kegiatan perbankan.

                   Dengan adanya persyaratan ini, seleksi ketat terhadap kehadiran suatu bank sudah

                   dapat dimulai dari awal. Sejalan dengan adanya pengaturan tentang tata cara

                   perizinan pendirian bank, maka ditetapkan pula bahwa kegiatan usaha bank yang

                   dilakukan tanpa izin dapat diancam dengan sanksi pidana.

            2) Power to regulate, memungkinkan otoritas pengawas mengatur kegiatan operasi

            bank berupa ketentuan dan peraturan sehingga dapat terciptanya suatu sistem perbankan

            yang sehat, sekaligus dapat memenuhi harapan masyarakat atas kecukupan dan kualitas

            pelayanan jasa perbankan

            3) Power to control, merupakan kewenangan dasar yang diperlukan oleh setiap otoritas

            pengawas bank, agar dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dapat dengan jelas

            mengetahui batasan-batasan wewenang dalam melakukan pengawasan bank. Dilain

            pihak juga menyadari bahwa mereka juga diawasi dalam setiap kegiatannya.

            4) Power to impose sanction, kewenangan pengawasan tidak efektif apabila pengawas

            tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan dan menjatuhkan sanksi kepada setiap

            bank yang kurang atau tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh

            perundang-undangan yang berlaku.

            b. Pengawasan Internal

                 Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam bank itu sendiri yang sangat

            mempengaruhi tingkat keamanan dan kesehatan bank tersebut. Pengawasan ini dapat

            dilakukan dengan cara penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Governance), menerapkan Prinsip mengenal nasabah (Know your customer Principles),

            dan peningkatan peran kepatuhan (compliance unit). 110

                 Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Kekuatan suatu

            bank salah satunya bertumpu pada kemampuan bank tersebut melakukan pengelolaan

            risiko dan menetapkan secara konsisten tata kelola perusahaan yang baik, yang

            ditunjukkan dengan kesadaran untuk menjalankan operasi bank dengan senantiasa

            menjaga kepercayaan nasabah, integritas tinggi, profesionalisme dan service.

                 Bank Wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya

            pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG paling

            kurang harus diwujudkan dalam:

            1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

            2) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang

                 menjalankan fungsi pengendalian intern bank.

            3) Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal

            4) Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern

            5) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

            6) Rencana strategis Bank

            7) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. 111

                 Ketentuan Bank Indonesia bersifat memaksa yang tercermin pada sanksi yang akan

            dikenakan jika bank atau pengurus bank, pemegang saham dan pegawai bank



                     110
                      Zulkarnain Sitompul, Ibid, Hal. 255 - 256
                     111
                      Pasal 2, Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
            Governance bagi Bank Umum




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            melanggar aturan yang telah ditetapkan pada ketentuan penerapan good corporate

            governance ini. Sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain:

            1) Teguran tertulis

            2) Penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan peringkat faktor manajemen dan

                 penilaian tingkat kesehaan bank

            3) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

            4) Pembekuan kegiatan usaha tertentu

            5) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti

                 sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi

                 mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia dan;

            6) Pengurus, pegawai, pemegang saham Bank dalam daftar tidak lulus melalui

                 mekanisme uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). 112




                     112
                           Ibid. Pasal 69




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                             BAB IV
                           PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT WIRAUSAHA
                                   TANPA AGUNAN DITINJAU DARI
                         PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT



            A. Pelaksanaan Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan pada PT. Bank

                 Artha Graha Internasional, Tbk

            1. Kriteria dan Prosedur Pemberian Kredit Wirausaha

                 Memperhatikan besarnya peluang pasar akibat banyaknya lulusan perguruan tinggi

            yang belum mendapatkan pekerjaan pada sektor formal, tenaga terampil dan karyawan

            yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang memiliki keahlian khusus dan

            berpotensi untuk berkembang serta dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan baru

            oleh angkatan kerja sesuai dengan bakat dan/ atau keahliannya, maka guna membantu

            mengurangi tingkat pengangguran, PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk dan

            konsorsium, DEPNAKERTRANS dan Kementrian Negara BUMN telah bersepakat

            untuk melakukan kerjasama pemberian kredit dengan Skim Kredit Wirausaha.

                 Dalam hal ini PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk adalah bank swasta yang

            ditunjuk sebagai lead bank yang ikut menjalankan program pemerintah dengan

            mengadakan kerjasama dengan bank pemerintah PT. Bank Mandiri, Tbk yaitu sebagai

            mitra kerja yang menyalurkan kredit tanpa agunan khusus untuk tujuan wirausaha

            golongan kecil menengah.

                 Kredit Usaha adalah penyediaan dana dalam jumlah tertentu dari bank untuk

            mendukung tujuan usaha, dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi pinjaman dalam waktu tertentu

            beserta pembayaran bunga dan biaya lainnya. 113

                 Kredit Wirausaha mempunyai visi meningkatkan kesejahteraan masyarakat

            melalui: 114

            a. Dorongan menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja

            b. Pemberdayaan usaha

            c. Peningkatan pendapatan dengan kerja keras dan halal

            d. Perlindungan sosial atas dasar kemandirian masyarakat

                 Adapun tujuan pemberian kredit ini adalah untuk pengembangan usaha baru dan/

            atau yang telah berjalan dan dapat memberikan dampak positif dalam menekan tingkat

            pengangguran. Sasaran pemberian kredit ini diberikan bagi: 115

            a. Calon profesional yang memiliki latar belakang pendidikan mnimal Diploma III/

                 Sarjana Strata I dari disiplin ilmu siap pakai

            b. Tenaga terampil/ terlatih dan karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang

                 memiliki keahlian khusus

            c. Usaha Mikro dan Kecil (Mitra Binaan) yang verpotensi untuk dikembangkan dalam

                 penyaluran kredit ini, dilakukan dengan pola:

            1) Penyaluran kredit langsung

            2) Penyaluran melalui kerjasama dengan

                     a) Bank Perkreditan Rakyat


                     113
                         Dikutip dari brosur ayo ke bank perihal Kredit Usaha Bank Umum, www.bi.go.id.
                     114
                         Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk perihal Skim Kredit Wirausaha, tanggal
            10 Juni 2004, Hal. 1
                     115
                         Ibid, Hal. 2.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                     b) Koperasi

                     c) Lembagakuangan mikro lainnya

                     d) Kelompok pengusaha mikro lainnya

                 Program pembiayaan fasilitas kredit ini didukung oleh DEPNAKERTRANS dan

            kementrian negara BUMN. Agar lebih tepat sasaran, maka PT. Bank Artha Graha

            Internasional, Tbk, DEPNAKERTRANS dan kementrian negara BUMN bersepakat

            untuk melakukan kerjasama. Bentuk dan isi kerjasama antara departemen ini adalah:

            a. Melakukan seleksi calon nasabah dan memberikan rekomendasi kepada pihak Bank

            b. Memberikan pembinaan sesuai dengan bidang keahliannya

            c. Melakukan penempatan dana pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk

                 Pada PT. Bank Artha Graha, pemberian kredit jenis ini tidak diberikan dalam semua

            jenis pembiayaan, tetapi meliputi bidang-bidang yang ditetapkan, yaitu:

            1. Berpendidikan minimal Diploma III/ Sarjana Strata I yang meliputi: 116
                a. Bidang tehnik
                        1) Arsitektur (interior Design dan Pertamanan)
                        2) Mesin (jasa perbaikan mesin untuk industri kecil)
                        3) Elektro (jasa instalasi Listrik skala menengah ke bawah)
                b. Dokter gigi (pembiayaan pengadaan alat praktek)
                c. Dokter umum/ spesialis (pembiayaan pembelian alat untuk praktek dokter
                   bersama/ klinik)
                d. Sarjana farmasi/ Apoteker (pembiayaan Pendirian Apotik)
                e. Sarjana Peternakan/ Perikanan (pembiayaan usaha peternakan/ perikanan skala
                   menengah ke bawah)
            2. Sarjana Pendidikan (Membuka usaha kursus)
            3. Tenaga terampil/ terlatih dan karyawan terkena Pemutusan Hubungan kerja (PHK)
                yang memiliki potensi mengembangkan keahlian dan/ atau melakukan kegiatan
                usaha yang dapat memberikan penghasilan
            4. Usaha mikro adalah pelaku usaha non formal yang meliputi antara lain: pedagang
                kaki lima, warung rokok, warung makan dan lain-lain


                     116
                           Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Persyaratan dan kondisi SKIM Kredit Wirausaha ini adalah: 117

            1. Jenis Debitur :
               a. Perorangan
               b. Kelompok, yang memiliki ketua kelompok dan anggota serta berusaha di lokasi
                   usaha yang sama
            2. Syarat Debitur
               a. syarat umum:
                   1) Memiliki KTP atau jika domisili tidak sesuai KTP harus menyertakan surat
                        keterangan dari kelurahan setempat.
                   2) Menyertakan surat referensi dari 2 (dua) orang terdekat yang bukan
                        serumah dan atau surat referensi dari instansi yang turut bekerja sama
                        dengan Bank Artha Graha
                   3) Tidak memiliki fasilitas kredit di tempat lain
                   4) Menyertakan tagihan rekening listrik, telepon, dan kartu kredit milik calon
                        debitur dan pemberi referensi (jika ada)
                   5) Memenuhi persyaratan umum bank
                   6) Lokasi usaha di wilayah kerja Bank Artha Graha
               b. Syarat khusus:
                   1) Berpendidikan minimal diploma III/ sarjana strata I
                      a). Berpendidikan dari ilmu siap pakai seperti bidang tehnik, kedokteran,
                          pertanian dan bidang pendidikan siap pakai lainnya
                      b). Berpengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang yang sama dengan
                          latar belakang pendidikan
                      c). Memiliki surat izin praktek dan atau surat izin profesi (bagi yang
                          memiliki)
                      d). Wajib mengurus surat izin usaha dan nomor pokok wajib pajak
                      e). Bagi lulusan “baru” yang belum pernah bekerja:
                          (1) Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5 dari skala 4
                          (2) Menyertakan ijazah dan transkip nilai yang telah dilegalisasi oleh
                          Universitas/ Peguruan Tinggi/ Akademi
                      f). Mengajukan “Rencana Kegiatan Usaha” yang berisikan antara lain:
                          (1). Rencana penciptaan lapangan pekerjaan baru atau kegiatan usaha
                          (2). Rencana/ budget kegiatan operasional untuk 2 (dua) tahun pertama
                          (3). Rencana Pengembalian Kredit
                          (4). Dokumen pendukung
                   2) Tenaga terampil atau karyawan terkena PHK
                      a) Pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun
                      b) Menyerahkan kartu JAMSOSTEK (bagi yang pernah bekerja) dan atau
                          Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja
                      c) Mengajukan “Rencana Kegiatan Usaha” yangberisikan antara lain:
                               (1) Rencana penciptaan lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha

                     117
                           Ibid, Hal. 3-7.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                (2) Rencana / Budget Kegiatan operasional untuk 2 (dua) tahun
                                    pertama
                                (3) Rencana pengembalian kredit
                                (4) Dokumen pendukung
                    3) Usaha Mikro dan Kecil (Mitra Binaan)
                        a) Pengajuan dilakukan secara berkelompok serta berusaha di lokasi usaha
                            yang sama
                        b) Calon debitur adalah anggota/ binaan:
                            (1). Konsutan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
                            (2). Koperasi-koperasi
                            (3). Yayasan TNI/ Polri
                        c) Untuk jumlah pengajuan kredit di atas Rp. 50.000.000,- per orang wajib
                            menyertakan “Rencana Kegiatan Usaha”.
            3. Jenis Kredit
                    Pinjaman tetap (fixed loan) denn atau tanpa Grace period
            4. Plafon Kredit
                    a) Besarnya plafon disesuaikan dengan proyeksi penghasilan
                    b) Pengajuan dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan
                    secara berkelompok
            5. Jangka Waktu
                    Maksimal 3 (tiga) tahun
            6. Suku Bunga
                    2 % perbulan dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan pasar.
                    Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan bunga 5 % perbulan
                    yang dihitung secara harian.
            7. Jaminan :
            8. kelayakan usaha proyek yang dibiayai
            9. sertifikat/ ijazah pendidikan formal
            10. kartu JAMSOSEK (jika ada) + surat keterangan pemutusan hubungan kerja
            11. persetujuan orang tua + suami/ istri
            12. Biaya-biaya
                    1) Provisi : 1 % flat
                    2) Biaya administrasi
                Plafon                            Biaya
                s/d Rp. 10.000.000,-              Rp. 100.000,-
                Di atas Rp. 50.000.000,-          Rp. 125.000,-
            13. Angsuran
                Angsuran perbulan terdiri dari pokok tambah bunga kredit dan besarnya tetap
                (kecuali ada perubahan suku bunga kredit).
            14. Pengikatan Kredit
                Pengikatan kredit dilakukan secara dibawah tangan dengan jadwal yang ditentukan
            15. Pencairan Kredit
                Pencairan kredit dilakukan pada saat yang sama setelah:
                a. dilakukan pengikatan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                b. syarat-syarat kredit telah dilengkapi
            16. Pelunasan
                Pelunasan lebih cepat dari masa pinjaman atau pelunasan sebagian dapat dilakukan
                dan tidak dikenakan pinalti
            17. Syarat-syarat lain:
                a. debitur wajib membuka rekening di PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk
                   Biaya-biaya dan angsuran pertama harus dibayar oleh debitur dan dibebankan
                   pada kredit yang dicairkan
                b. Debitur wajib memberikan laporan perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulan
                   kepada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Bersedia memenuhi ketentuan
                   yang ditetapkan PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk

                 Adapun proses pengajuan dan pencairan Kredit Wirausaha adalah sebagai

            berikut: 118

            a. Proses kredit dapat dilakukan diseluruh cabang PT. Bank Artha Graha Internasional,

                 Tbk

            b. Calon debitur harus mengisi aplikasi kredit asli dan memenuhi ketentuan yang

                 dipersyaratkan

            c. Account officer bertanggung jawab atas analisa dan evaluasi kelayakan serta

                 penilaian terhadap usaha yang dijalankan dan/ atau “Rencana Kegiatan Usaha” yang

                 diajukan calon debitur serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

            d. Hasil analisa kelayakan usaha calon debitur yang diperoleh dari Rencana Kegiatan

                 usaha calon debitur dituangkan dalam memorandum analisa kredit

            e. Cabang harus menunjuk petugas independen untuk memastikan domisili calon

                 debitur serta melakukan kunjungan usaha dan memverifikasi keaslian sertifikat/

                 ijazah pendidikan, surat izin profesi dan atau surat izin praktek dan menindaklanjuti




                     118
                           Ibid. Hal. 8




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 pengurusan dokumen lainnya seperti NPWP, izin usaha, dan/ atau izin lainnya untuk

                 melengkapi persyaratan (document to be obtaine/ TBO)

            f. Komite kredit melakukan evaluasi, pengecekkan dan penilaian ulang terhadap calon

                 debitur yang telah mendapat rekomendasi dari account officer serta berhak untuk

                 menolak jika dianggap tidak memenuhi persyaratan kredit.

            g. Proses pengajuan, persetujuan dan pencairan kredit mengikuti prosedur yang

                 ditetapkan oleh Divisi Sisdur & Fincon

            h. Cabang         melengkapi        dengan       photo     debitur      dengan      usahanya       dan       saat

                 penandatanganan Perjanjian Kredit

            i. Syarat dan ketentuan yang tidak diatur dalam memo ini tetap mengacu pada

                 ketetapan yang berlaku.

            j. Setelah persyaratan awal permohonan kredit telah dipenuhi oleh debitur, selanjutnya

                 prosedut permohonan kredit dari nasabah yang telah diproses Account Officer

                 dengan mengadakan penilaian kelayakan kredit kemudian disampaikan kepada

                 Pimpinan Cabang yang bersangkutan.

                 Pimpinan cabang dalam hal ini bertindak pula sebagai komite kredit yang

            mengadakan evaluasi atas kelayakan kredit yang disampaikan oleh Account Officer.

            Apabila menurut penilaiannya, kredit memiliki kelayakan usaha, maka permohonan

            kredit dapat disetujui untuk direalisasikan.

                 Khusus untuk pinjaman diatas Rp. 50.000.0000,-, maka wajib diadakan BI Checking

            (pengecekan status nasabah ke Bank Indonesia untuk mengetahui adanya kredit macet/

            status nasabah lainnya.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk menerapkan kriteria penilaian kelayakan

            kredit sebagai berikut: 119

            a. Bagian/ departemen yang bertugas untuk mengadakan evaluasi kredit pada Bank

                 Artha Graha adalah Account Officer. Account Officer bertanggung jawab atas

                 analisa dan evaluasi kelayakan serta penilaian terhadap rencana kegiatan usaha

                 calon debitur yang diajukan serta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Hasil

                 analisa terhadap kelayakan usaha calon debitur yang diperoleh dari rencana kegiatan

                 usaha calon debitur dituangkan dalam memorandum analisa kredit.

            b. Kantor cabang tempat permohonan kredit diajukan harus menunjuk petugas

                 independen untuk memastikan domisili calon debitur, serta melakukan kunjungan

                 usaha dan memverifikasi keaslian sertifikat atau ijazah pendidikan, surat izin

                 praktek dan menindaklanjuti pengurusan dokumen lainnya seperti NPWP (Nomor

                 Pokok Wajib Pajak), Izin Usaha dan atau Izin lainnya untuk melengkapi persyaratan

                 (document to be obtaine/ TBO)

            c. Selanjutnya komite kredit akan bertugas melakukan evaluasi, pengecekan dan

                 penilaian ulang terhadap calon debitur yang telah mendapat rekomendasi dari

                 account officer serta berhak menolak jika dianggap tidak memenuhi syarat kredit.

            d. Dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur, sistem penilaian yang digunakan

                 berdasarkan nilai scoring. Tiap-tiap penilaian mempunyai nilai tertentu: Baik, cukup

                 ataupun kurang. Jumlah keseluruhan nilai scoring kredit minimal harus mencapai




                     119
                           Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 total angka minimum yang telah ditetapkan. Jika tidak mencapai angka total

                 minimum, permohonan kredit tidak dapat disetujui.

                 Apabila terjadi piutang bermasalah, segera dilakukan usaha-usaha penagihan.

            Berbagai upaya yang dilakukan bank dalam memanajemen kreditnya sebagai berikut: 120

            a. Setiap hari bagian pembukuan pinjaman memastikan bahwa angsuran pada hari

                 tersebut telah dilunasi

            b. Team marketing/ account officer bertanggung jawab untuk memonitor penggunaan

                 fasilitas kredit dan usaha yang dilakukan serta membuat laporan kunjungan usaha

                 minimal 1 (satu) kali setiap bulan selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengikatan

                 kredit

            c. Laporan kunjungan usaha selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan

            d. Bila debitur menunggak 1 (satu) bulan angsuran, Account Officer/ Team Marketing

                 wajib melakukan kunjungan usaha.

            e. Setiap hari cabang wajib melaporkan status dan kondisi portofolio kredit kepada

                 pemimpin cabang.

                 Dalam hal terjadinya piutang macet pada bank, penagihan aktif secara terus menerus

            dilakukan oleh team marketing bank dengan mengadakan pendekatan via telepon

            maupun kunjungan-kunjungan kerja ke tempat lokasi kerja debitur.

                 Penagihan aktif ini juga memberikan dampak positif dalam keberhasilan penagihan,

            karena adanya hubungan kerja yang baik dengan nasabah/ debitur dengan pihak

            perbankan sering dapat meningkatkan kinerja debitur. Walaupun demikian, pendekatan


                     120
                           Ibid.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            ini juga tidak dapat menjamin keberhasilan penagihan seluruh piutang-piutang

            bermasalah pada bank ini. Pada tahap lebih lanjut apabila usaha-usaha penagihan masih

            gagal dilakukan oleh team marketing/ account officer ini maka usaha penagihan akan

            dilanjutkan oleh suatu unit penanganan kredit (UPK) yang berfungsi menangani kredit

            secara lebih aktif lagi misalnya dengan meningkatkan frekwensi kunjungan dan

            pengawasan kepada debitur untuk mengatasi kredit macet yang terjadi. Usaha

            penagihan dilakukan secara terus menerus dengan meningkatkan frekwensi penagihan

            yang semakin dekat (frekwensi kunjungan) dan pengawasan yang lebih intensif.

                 Setelah kredit memperoleh persetujuan dari Pemimpin Cabang, maka kredit dapat

            segera direalisasikan. Realisasi kredit kemudian diikuti dengan penandatanganan

            dokumen-dokumen: 121

            a. Aplikasi permohonan Kredit Wirausaha

                 Aplikasi permohonan kredit Wirausaha adalah formulir yang berisikan data-data

                 pribadi calon debitur, data keluarga, data referensi, data kredit, data pendapatan,

                 perkiraan pendapatan dan pengeluaran perbulan dan hubungan calon debitur dengan

                 bank. Data-data ini akan digunakan sebagai data awal untuk penilaian kelayakan

                 kredit. Disamping data-data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada

                 juga diadakan wawancara terhadap calon debitur.

            b. Perjanjian Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan

                 Pengikatan perjanjian kredit dilakukan dengan akta dibawah tangan. Isi dari

                 perjanjian kredit ini adalah: jumlah pinjaman, penyerahan surat aksep, tujuan


                     121
                           Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. Op. Cit.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 penggunaan pinjaman, jangka waktu pinjaman dan cara pembayaran, besarnya

                 bunga, provisi dan biaya administrasi, denda keterlambatan pembayaran, syarat-

                 syarat pengakhiran perjanjian, perubahan alamat debitur dan domisili hukum.

            c. Surat Pernyataan dan Pengakuan sebagai surat pengakuan hutang dari debitur

                 Surat ini menyebutkan tentang adanya pengakuan tentang jumlah hutang yang

                 disebutkan dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan dengan

                 menyerahkan jaminan (kalau ada) sebagai jaminan pelunasan Kredit Usaha Mikro.

                 Dalam surat ini juga memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan eksekusi atas

                 barang jaminan dan mengambil pelunasan dari padanya.

            d. Surat sanggup/ Aksep/ Promes

                 Berisikan tentang adanya janji debitur untuk membayara tanpa syarat kepada bank

                 atau ordernya, sejumlah yang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu, tanpa protes

                 non pembayaran dan tanpa biaya menurut pasal 176 KUHD juncto Pasal 145

                 KUHD kepada Bank

            e. Surat persetujuan Jadwal Cicilan

            f. Asuransi Jiwa Kredit

                 Untuk melindungi bank dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti debitur meninggal

                 dunia maka dibuatlah asuransi jiwa.

                 Dengan kewajiban untuk mencantumkan Banker’s Clause sebagai upaya

                 perlindungan terhadap bank jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap jiwa

                 debiturnya. Semua biaya (premi) yang berkenaan dengan asuransi kredit ini

                 ditanggung oleh debitur.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Dalam mengajukan klaim ke ausransi jiwa agar klaim diajukan sebesar sisa pokok

            pinjaman yang belum dibayarkan oleh debitur ke Bank pada saat debitur meninggal

            dunia. 122

                 Dalam hal klaim meninggal karena sakit atau kecelakaan, maka penerima manfaat

            harus menyerahkan beberapa dokumen berikut: 123

            a. Surat Pengajuan klaim meninggal dunia dari pemegang polis (PT. Bank Artha

                 Graha Internasional, Tbk)

            b. Surat Pengajuan Klaim meninggal dunia dari ahli waris

            c. Surat Keterangan Dokter (atau salinannya yang telah dilegalisir)

            d. Surat keterangan asli dari kepolisian jika meninggal akibat kecelakaan (atau

                 salinannya yang telah dilegalisir)

            e. Surat kematian asli dari PEMDA setempat (atau salinannya yang telah dilegalisir)

            f. Surat kematian asli dari rumah sakit (atau salinanya yang telah dilegalisir)

            g. Surat keterangan pemakaman/ penguburan/ kremasi

            h. Foto copy bukti diri tertanggung (KTP/SIM/Paspor)

            i. Foto copy bukti diri ahli waris dan saksi

            j. foto copy kartu keluarga

            k. Sertifikat asli

            l. Laporan jadwal pelunasan pinjaman




                     122
                        Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, perihal Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa
            Debitur KWU. tanggal 3 Februari 2006
                    123
                        Ibid




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Bank dalam mengadakan penilaian terhadap kelayakan kredit telah menetapkan

            prosedur pemberian kredit tanpa agunan yang wajib dipedomani oleh semua unit

            marketing dan kreditnya, standar-standar pemberian kredit, analisa, persyaratan dan tata

            cara peninjauan kredit telah ditetapkan dengan ketentuan tertentu. Pada dasarnya

            kriteria penilaian tanpa agunan ini hampir sama dengan kriteria pemberian kredit

            dengan agunan.

                Peran Direktur Kepatuhan dalam pemberian kredit tanpa agunan ini yaitu mengawasi

            dan memberi persetujuan terhadap seluruh prosedur pemberian kredit tanpa agunan

            sesuai dengan peraturan PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, peraturan Bank

            Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya mulai dari permohonan kredit,

            analisa kredit sampai dengan persetujuan kredit. Persetujuan kredit dituangkan dalam

            memorandum Surat Penegasan Kredit (SPK) yang berisi rangkuman PPK dan memuat

            kondisi/ persyaratan yang ditentukan oleh komite kredit. Komite kredit dan direktur

            kepatuhan ikut menandatangani surat penegasan kredit. Berdasarkan Surat Penegasan

            Kredit, Account Officer menyiapkan offering letter/ surat penawaran kredit dan harus

            ditandatangani oleh debitur sebagai bentuk persetujuannya.

            2. Perbedaan Kredit Wirausaha Tanpa Agunan dengan Kredit Tanpa Agunan

                 pada Kartu Kredit

                 Produk Kredit tanpa agunan dengan nama Kredit Wira Usaha. atau disingkat KWU

            atau disebut juga Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan adalah fasilitas kredit/

            pembiayaan untuk investasi atau modal kerja yang diberikan dalam mata uang rupiah




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            kepada usaha mikro dengan plafon kredit maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

            rupiah) perdebitur untuk membiayai usaha yang produktif. 124

                 Kredit Wira usaha merupakan kredit tanpa agunan yang ditujukan untuk calon

            professional yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana strata-1 dari disiplin ilmu

            siap pakai antara lain bidang tehnik mesin/ arsitektur/ elektro, kedokteran, pertanian/

            perikanan/ peternakan, notaris dan lainnya serta bagi tenaga terampil/ terlatih dan

            karyawan yang terkena PHK maupun pengusaha mikro yang hendak dan memiliki

            potensi untuk dikembangkan. 125

                 Kredit Wirausaha merupakan pinjaman kredit tanpa agunan yang ditujukan untuk

            Usaha Kecil Menengah (UKM). Jenis kredit ini ditujukan untuk pengusaha yang

            termasuk ke dalam pengusaha kecil menengah dan tidak ditujukan untuk tujuan

            konsumtif.

                 Sedangkan Menurut Safir Senduk, dalam kartu kredit dengan program kredit tanpa

            agunan ini dapat dimanfaatkan untuk tujuan apa saja. Bisa digunakan untuk tujuan

            konsumtif, seperti membayar biaya pendidikan anak, membiayai pernikahan, atau

            merenovasi rumah. Disamping itu bisa untuk tujuan produktif seperti membiayai modal

            awal suatu usaha, membeli persediaan barang dagangan, membeli mesin, membeli

            perlengkapan kantor, atau membiayai kebutuhan modal kerja lainnya atau bisa juga

            memanfaatkannya untuk melengkapi atau menutupi kekurangan dana dari pinjaman

            lainnya. 126


                     124
                         Dokumen PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk, Op. Cit.
                     125
                         Ibid.
                     126
                         Safir Senduk. Op.cit. Hal. 2




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Dalam kartu kredit tanpa agunan, karena tidak adanya harta yang dijaminkan

            sehingga otomatis risiko bank sebagai pemberi pinjaman akan semakin tinggi. Nilai

            pinjaman pada produk kredit tanpa agunan ini dibatasi yaitu antara 5 juta sampai dengan

            50 juta. Jangka waktu kreditnya dibatasi agar tidak terlalu panjang yaitu antara 1 (satu)

            sampai dengan 5 (lima) tahun. Bunga yang dikenakan dalam kartu kredit tanpa agunan

            ini biasanya lebih tinggi dari bunga yang dikenakan dalam kredit wirausaha tanpa

            agunan.

            3. Dasar Hukum Kredit Tanpa Agunan

                 Pemberian kredit wirausaha tanpa agunan ini merupakan bentuk kepedulian

            pemerintah terhadap ekonomi mikro yang diimplementasikan dari Keputusan Presiden

            Nomor 124 tahun 2001 jo No. 8 tahun 2002 jo No. 34 tahun 2002, Instruksi Presiden

            Nomor 5 tahun 2003 tanggal 15 September 2003, Surat Keputusan Menteri BUMN No.

            Kep 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan

            Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

                 Hubungan hukum antara pihak bank yang mengeluarkan kredit tanpa agunan

            dengan debitur bermula sejak penandatanganan aplikasi kredit tanpa agunan dan

            disetujui oleh bank, dimana sering ditemukan ketentuan mengenai pernyataan atau

            persetujuan dari pemohon kredit untuk menerima dan mengikatkan diri untuk tunduk

            dan mematuhi semua syarat dan ketentuan baik yang berlaku saat ini dan/atau di

            kemudian hari menurut kebijaksanaan dari Bank, termasuk juga untuk bertanggung

            jawab sepenuhnya atas semua tagihan.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Pada saat aplikasi disetujui oleh pihak bank maka semua persetujuan mengenai hak,

            kewajiban serta syarat yang terdapat dalam aplikasi kredit tersebut secara sah telah

            berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, yaitu debitur dan

            bank, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

                 Pada dasarnya perjanjian kredit dapat dibagi atas perjanjian kredit yang memiliki

            agunan dan perjanjian yang tidak atau tanpa agunan. Persoalan agunan ini berkaitan

            dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPer. Kedua pasal ini membahas tentang

            piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 mengatakan bahwa segala kebendaan

            si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun

            yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan

            perseorangan.

                 Dalam Pasal 1132 dikatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-

            sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapaan penjualan benda-

            benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang

            masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah

            untuk didahulukan.

                 Kredit tanpa agunan ini dapat dilaksanakan selain mengunakan landasan hukum

            Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga berdasarkan

            kelonggaran ketentuan dari pengertian agunan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 10

            Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

            Perbankan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur

            kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            prinsip syariah. Kredit tanpa agunan ini juga didukung oleh Pasal 8 angka 1 Undang-

            undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

            1992 tentang Perbankan, yaitu dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

            prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang

            mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk

            melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang

            diperjanjikan. Kredit tanpa agunan ini hanya didasarkan kepercayaan terhadap prospek

            usaha dan kejujuran debitur.

                 Pihak bank biasanya dalam memberikan kredit akan menentukan terlebih dahulu

            apa yang menjadi jaminan atau agunan dari kredit yang dikeluarkan, misalnya dalam

            kredit pembelian rumah maka yang menjadi agunan biasanya sertifikat rumah tersebut

            atau pembelian kendaraan yang menjadi agunan biasanya adalah BPKB dari kendaraan

            tersebut. Buat pihak bank dengan ditentukan dari awal tentang apa yang menjadi

            jaminan terhadap kredit yang diberikan akan memudahkan bagi bank untuk melakukan

            eksekusi bila terjadi wanprestasi karena sudah tertentu apa yang menjadi agunannya.

                 Untuk Kredit tanpa agunan, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang

            menjadi agunannya, maka berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang

            Hukum Perdata, harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap

            jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Menurut Mariam Darus Balrulzaman,

            penyitaan terhadap harta kekayaan ini terkait dengan pemenuhan kembali uang yang




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            dipinjam, dengan tidak ada jaminan (unsecured transaction) atau disebut dengan suatu

            utang tanpa jaminan, yaitu, apabila: 127

            a. Tidak dijamin dengan benda atau barang tertentu yang sengaja diberikan debitur

                 untuk menjamin pemenuhan kembali pembayaran utang;

            b. Dengan demikian, utang atau pinjaman tidak dilindungi barang agunan yang bersifat

                 spesialis dengan hak separatis dan preferen, sehingga kreditur tidak memiliki hak

                 utama atas pemenuhan pembayaran utang;

            c. Kedudukan kreditur terhadap harta kekayaan debitur dalam rangka pemenuhan

                 kembali pembayaran utang, bersifat konkuren atau bersaing dengan kreditur lain.

                 Apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, sedangkan transaksi kredit tidak diikat

            dengan perjanjian jaminan barang tertentu, sehingga jaminan pemenuhannya tunduk

            pada ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, cara pemenuhan

            yang dapat ditempuh dan diupayakan kreditur adalah:

            a. Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri

                 Jika upaya kompromi atau damai maupun restrukturisasi tidak tercapai dan debitur

                 tetap tidak mau memperbaiki kelalaiannya, maka dapat ditempuh proses litigasi

                 yaitu menggugat debitur untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya melalui

                 pengadilan.

            b. Meminta sita jaminan atas harta kekayaan debitur

                 Kreditur dapat meminta lepada Pengadilan Negeri agar harta kekayaan debitur

                 diletakkan sita jaminan.


                     127
                           Mariam Darus Balrulzaman, Op. Cit. Hal 142




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Kredit tanpa agunan ini menguntungkan pengusaha-pengusaha Mikro, Kecil dan

            Menengah dalam mendapatkan bantuan modal untuk usaha mereka. Tetapi karena

            ketiadaan peraturan khusus yang mengatur pemberian kredit tanpa agunan ini

            merupakan kendala bagi bank dalam memberikan kredit karena bank harus menerapkan

            prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang menghendaki adanya agunan.

            B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan

            1. Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit

                 Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas yang terpenting yang wajib diterapkan

            atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan

            ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank tanpa

            alasan apapun wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian tersebut. Bank dalam

            memberikan kredit perlu diawasi secara ketat, mengingat hal tersebut merupakan

            perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala

            risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan dari kegiatan usaha yang dilakukan

            bank. Karena dana yang disalurkan bank berupa kredit merupakan dana masyarakat,

            baik masyarakat penyimpan uang atau uang negara. Hal tersebut mengingat peranan

            bank sangat besar dalam menjaga kestabilan ekonomi secara makro, maka bank sangat

            perlu menjaga kesehatannya terutama dalam menyalurkan kredit.

                 Bank tidak diperbolehkan hanya menuntut pencapaian target saja tanpa menegakkan

            prinsip kehati-hatian. Penegakkan prinsip kehati-hatian dapat dilaksanakan dengan baik

            dan benar apabila bank dalam menjalankan usahanya lebih menyadari bahwa dana yang




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            disalurkan dalam bentuk kredit merupakan dana masyarakat yang ditanam dalam bentuk

            tabungan, deposito dan lain-lain.

                 Salah satu contoh kasus pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit

            adalah kasus PT. Bank Mandiri, Tbk yang melibatkan tiga mantan direkturnya yaitu

            mantan Direktur Utama (Dirut) ECW Neloe, Mantan Wakil Dirut I Wayan Pugeg, dan

            mantan Direktur Corporate Banking M Sholeh Tasripan. Mereka dinilai tidak

            menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dalam kasus kredit macet PT.

            Cipta Graha Nusantara (CGN). Akibat ketidak hati-hatian dan ketidak cermatan mereka,

            kredit senilai US$ 18,5 juta atau sekitar 160 miliar kepada PT. CGN yang dicairkan

            pada tanggal 28 Oktober 2002 menjadi macet. Kredit jadi macet karena mereka

            memberikan kredit tanpa analisis yang lengkap, cermat dan komprehensif terhadap

            calon debitor. Mereka menyetujui pemberian kredit dalam waktu satu hari, sehingga

            tidak mungkin melakukan analisis. 128

                 Kasus ini bermula dari kredit bermasalah yang dikelola oleh Badan Penyehatan

            Perbankan Nasional (BPPN) atas nama PT. Tahta Medan senilai USD 31.012.961,09.

            kredit tersebut kemudian dibeli oleh Trimanunggal Mandiri Persada pada tanggal 3

            September 2002 sesuai dengan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No. 23, Kemudian

            dijual kepada Azalea Ltd. Pihak Azalea berhasil membeli piutang tersebut dengan nilai

            Rp. 160 Milyar. Tanggal 25 Oktober pihak Azalea limited menjual seluruh hak

            penagihannya kepada PT. Cipta Graha Nusantara sebesar Rp. 279 Milyar. Pada tanggal

            23 Oktober 2002, PT. CGN memohon kredit kepda PT. Bank Mandiri senilai 165


                     128
                           Dian Yuliastuti, Neloe Cs Dijebloskan, Tempo tanggal 27 Januari 2006




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Milyar. Tanggal 24 Oktober 2002, pihak Bank Mandiri sudah memberikan persetujuan

            pemberian kredit sebesar 165 Milyar kepada PT. CGN. 129

                 Calon debitur yang hendak meminta kredit setidaknya menunggu selama tiga

            minggu sebelum keputusan diberikan pihak bank. Pihak bank umumnya harus

            memeriksa agunan yang digunakan, baik secara fisik maupun aspek hukumnya.

            Persetujuan kredit dengan jumlah sebesar itu dalam waktu satu hari hampir pasti jauh

            dari aspek kehati-hatian bank (prudential)

                 Oleh karena bank kurang hati-hati dalam mengucurkan kreditnya sehingga

            mengakibatkan kerugian maka perbuatan hukum yang dilakukan bank telah melanggar

            kepatutan dan jantungnya hukum perbankan sehingga dikategorikan perbuatan melawan

            hukum. 130

                 Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa tiap

            perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan

            orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

                 Mengingat kredit yang disalurkan perbankan sebagian besar adalah dana masyarakat

            yang dihimpun melalui deposito, giro, tabungan, sementara dana masyarakat yang

            disimpan di bank tidak ada jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan tetapi hanya

            berdasar kepercayaan, maka dalam memberikan kredit tersebut, bank harus

            memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat disertai asas kehati-hatian artinya




                     129
                      Anonim, Selamat Datang Neloe, Majalah Konstan online tanggal 22 Mei 2008.
                     130
                      Tan Kamello, Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara
            Bank dengan Nasabah, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU, tanggal 2 September 2006.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            bank harus hati-hati dalam menyalurkan kredit dan perjanjian kredit itu harus betul-

            betul menjamin dan melindungi kepentingan bank secara khusus.

                 Oleh karena itu prinsip mengenal nasabah (Know your Customer Principles)

            diperlukan agar bank tidak digunakan oleh nasabahnya sebagai tempat untuk

            menyembunyikan hasil kejahatan seperti menyimpan uang hasil korupsi.

                 Pemberian kredit wira usaha tanpa agunan ini menguntungkan bank dari segi suku

            bunga pinjaman yang lebih besar daripada kredit pada umumnya yaitu 2 % (persen)

            perbulan. Jangka waktu yang diberikan pada kredit wirausaha tanpa agunan ini relatif

            lebih singkat daripada kredit pada umumnya yaitu satu sampai dengan tiga tahun,

            sehingga pengembalian dana pinjaman relatif lebih singkat dari pada kredit pada

            umumnya. Tingkat resiko pemberian kredit relatif lebih kecil daripada kredit pada

            umumnya karena nominal dana pinjaman kredit yang diberikan maksimum pemberian

            kredit wirausaha ini adalah Rp. 50.000.000,- .

                 Dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko kegagalan atau

            kemacetan dalam pelunasannya, maka hal itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan

            bank. Mengingat bahwa kredit tersebut tersebut bersumber dari dana masyarakat yang

            disimpan bank, maka risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula pada keamanan

            dana masyarakat tersebut. Oleh karenanya maka dalam pelaksanaanya bank harus

            mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi

            hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 Ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk

            memberikan rambu-rambu bagi penyelenggara kegiatan usaha perbankan guna

            mewujudkan perbankan yang sehat.

            2. Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam perjanjian Kredit Tanpa

                 Agunan

                 Perbedaan prinsipil pada kredit tanpa agunan ini dengan kredit pada umumnya

            terletak pada aspek penilaian yang lebih bersifat immaterial terutama dalam unsur

            Collateral. Disamping itu penilaian terhadap unsur Character dan Capital juga

            dilakukan dengan lebih selektif dan hati-hati.

                 Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini telah menimbulkan

            pertentangan kepentingan antara pihak bank dengan pihak debitur. Pihak bank sebagai

            kreditur sangat berkepentingan untuk memperoleh perlindungan atas kredit yang

            disalurkannya, di lain pihak debitur memerlukan dana untuk pengembangan usahanya

            dan atau untuk kebutuhan konsumsinya.

                 Walaupun dalam banyak program kredit tanpa agunan ini disebutkan bahwa

            prosedur permohonannya sederhana dan mudah, akan tetapi dalam prakteknya bank

            sangat memegang prinsip kehati-hatian dan seleksi yang ketat. Persyaratan-persyaratan

            dan kriteria-kriteria penilaian ditetapkan dengan memegang prinsip kehati-hatian

            perbankan.

                 Disamping kemampuan tim penilai dalam memberikan penilaian kredit,

            keberhasilan pengembalian kredit oleh debitur masih dipengaruhi keberhasilan usaha




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            debitur. Pendekatan dengan debitur, pengawasan dan hubungan kerja yang baik dengan

            nasabah/ debitur turut pula mempengaruhi keberhasilan kredit.

                  Dalam pemberian kredit tanpa agunan ini, bank telah berupaya memperoleh

            perlindungan hukum atas pemberian kreditnya. Dokumen-dokumen (akta-akta) tersebut

            disusun sedemikian rupa untuk memudahkan kreditur memperoleh penyelesaian bila

            debitur wanprestasi. Dampak psikologis dari adanya wanprestasi kredit tanpa agunan ini

            adalah munculnya jasa Debt Collector (penagih hutang) untuk menagih seluruh

            pembayaran hutang-hutang debitur.

                  Dalam perjanjian kredit wirausaha tanpa agunan ini dilakukan dengan akta

            perjanjian kredit dibawah tangan.

                  Akta-akta dalam perjanjian kredit adalah akta-akta di bawah tangan artinya: 131

            a. Bentuk akta dibawah tangan bebas, artinya para pihak yang membuat akta di bawah

                  tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya

            b. Kalau akta otentik dibuat oleh pejabat negara, notaris, PPAT, maka akta di bawah

                  tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang

                  cakap menurut hukum dapat membuat akta dibawah tangan.

            c. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai akta otentik

                  jika tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani

            d. Akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tanda tangannya itu

                  diakui oleh yang menandatangani akta ini



                     131
                           Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2004), Hal. 103-
            104




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            e. Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di

                 bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang

                 mengajukan akta dibawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan untuk

                 membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut

                 benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

                 Walaupun akta dibawah tangan ini mempunyai kelemahan dalam hal pembuktian

            hukumnya di masa mendatang, akan tetapi penggunaannya masih merupakan kebiasaan

            dalam praktek perbankan. Pertimbangan utama penggunaan akta dibawah tangan ini

            adalah masalah biayanya yang lebih rendah dibandingkan dengan akta notariel.

            Disamping itu belum adanya suatu peraturan perundangan yang mewajibkan dibuat

            dengan akta notaril. Kredit tanpa agunan ini menggunakan akta notaril, apabila bank

            merasa perlu untuk menggunakan akta otentik karena nominal pemberian kredit tanpa

            agunan lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

                 Kekuatan surat aksep atau atau akta pengakuan ini adalah untuk mempercepat

            eksekusi jaminan secara langsung tanpa memerlukan gugatan terlebih dahulu pada

            debitur, undang-undang memberikan jalan keluar yang merupakan pengecualian dari

            cara gugatan yaitu dengan membuat akta pengakuan hutang notaril. 132

                 Menurut Gatot Wardoyo ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan

            dalam setiap perjanjian kredit, diantaranya: 133

            1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali atau predisbursement clause. Klausul ini

                 menyangkut pembayaran provisi, premi asuransi kredit, asuransi barang jaminan,

                     132
                           Ibid, hal. 131
                     133
                           Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), Hal. 44-46




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 biaya pengikatan jaminan secara tunai, penyerahan barang jaminan dan dokumen,

                 pelaksanaan pengikatan barang jaminan serta pelaksanaan penutupan asuransi

                 barang jaminan.

            2. Klausul mengenai maksimum kredit

            3. Klausul mengenai jangka waktu kredit

            4. Klausul mengenai bunga pinjaman

            5. Klausul mengenai barang agunan kredit

            6. Klausul asuransi

            7. Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank

            8. Tigger Clause yaitu klausul yang mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian

                 kredit secara sepihak walaupun jangka waktu perjanjian kredit tersebut belum

                 berakhir.

            9. Klausul mengenai denda

            10. Expence Clause yaitu klausul yang mengatur beban biaya dan ongkos yang timbul

                 sebagai akibat pemberian kredit, yang biasanya dibebankan kepada nasabah.

            11. Debet Authorization Clause yaitu pendebetan rekening pinjaman debitur haruslah

                 dengan ijin debitur.

            12. Material Adverse Change Clause yaitu bahwa pihak debitur menjanjikan dan

                 menjamin semua data dan informasi yang diberikan kepada bank adalah benar dan

                 tidak diputarbalikkan.

            13. Klausul ketaatan pada ketentuan bank

            14. Miscellaneous atau Boiler Plate Provision yaitu pasal-pasal tambahan




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            15. Dispute Settlement yaitu klausul mengenai metode penyelesaian perselisihan antara

                 kreditur dengan debitur.

            16. Pasal Penutup

                 Pasal ini memuat eksemplar perjanjian kredit mengenai jumlah alat bukti dan

                 tanggal mulai berlakunya perjanjian kredit serta tanggal penandatanganan perjanjian

                 kredit.

                 Dalam perjanjian kredit wirausaha tanpa agunan ini dilakukan dengan akta dibawah

            tangan. Isi dari perjanjian kredit ini adalah mengenai jumlah pinjaman, penyerahan surat

            aksep, fasilitas dan tujuan penggunaan pinjaman, jangka waktu pinjaman dan cara

            pembayaran, besarnya bunga, provisi, dan biaya administrasi, denda keterlambatan,

            pembayaran, syarat-syarat pengakhiran perjanjian, perubahan alamat debitur dan

            domisili hukum.

                 Hal yang membedakan antara perjanjian kredit pada umumnya dengan perjanjian

            kredit wirausaha tanpa agunan adalah klausul jaminan atau agunan. Pada pemberian

            kredit pada umumnya, jaminan atau agunan yang diserahkan debitur ke bank dirinci dan

            ditulis dalam akta perjanjian kredit, sedangkan dalam perjanjian kredit wirausaha tanpa

            agunan tidak ada pemberian jaminan oleh debitur sehingga tidak dicantumkan dalam

            akta perjanjian kredit.

                 Kredit wirausaha tanpa agunan ini dapat dicover/ dilindungi dengan suatu akta

            Borgtocht yang diikat secara notariil. Jaminan perorangan/ Borgtocht adalah jaminan

            yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. 134

            Jaminan perorangan ini juga diatur dalam Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum

            Perdata, yang diartikan dengan penanggungan adalah “suatu perjanjian, dimana pihak

            ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan

            debitur, bila debitur itu tidak memnuhi perikatannya”.

                 Apabila Pihak pemutus kredit (Komite kredit termasuk juga direktur kepatuhan)

            menganggap ada pihak yang layak untuk menjamin debitur kredit wirausaha tanpa

            agunan dan hal tersebut ditegaskan dalam surat penegasan kredit dan dituangkan dalam

            Surat penawaran kredit (Offering Letter), maka perjanjian Borgtocht dapat diadakan

            untuk memperkuat jaminan bagi pihak bank sebagai kreditur pemberi kredit. Dengan

            dasar offering letter tersebut, Pihak notaris dapat membuat akta Borgtocht untuk lebih

            memperkuat jaminan kembalinya kredit yang disalurkan oleh kreditur kepada debitur.




                     134
                           Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: Rajagrafindo, 2004) Hal.217




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                                       BAB V
                                                KESIMPULAN DAN SARAN



            A. Kesimpulan

            1. Pengaturan pemberian kredit oleh bank secara umum harus berpedoman pada

                 prinsip kehati-hatian (prudential banking system) dimana ada keyakinan dari bank

                 bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Pemberian kredit pada PT.

                 Bank Artha Graha Internasional Tbk telah memenuhi semua ketentuan yang ada

                 dengan memperhatikan proses permohonan kredit, proses analisa kredit dan proses

                 persetujuan kredit. Dalam perjanjian pemberian kredit ini diperlukan peran notaris

                 selain membuat perjanjian kredit secara notarial, juga memeriksa dan memastikan

                 bahwa perjanjian kredit tersebut telah memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum

                 yang memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali serta syarat dan

                 kondisi kredit lainnya.

            2. Direktur kepatuhan mempunyai peran untuk menerapkan langkah-langkah yang

                 diperlukan guna memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan Bank Indonesia

                 dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya dalam pemberian kredit.

                 Direktur kepatuhan dapat mencegah diambilnya kebijaksanaan dan keputusan yang

                 didalamnya mengandung unsur penyimpangan/ pelanggaran terhadap ketentuan

                 kehati-hatian. Pengelolaan bank penting menggunakan dengan prinsip-prinsip good

                 corporate governance, agar kualitas pengelolaan bank dapat mendorong jalannya

                 fungsi utama bank tersebut, sekaligus untuk menjaga kepercayaan masyarakat..

                 Pemberian kredit harus didasarkan pada keadilan, keterbukaan, pertanggungjawaban




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                 dan tanggungjawab agar sumber kredit stabil dan dapat dipercaya, sekaligus

                 mencegah risiko yang berlebihan. Kekuatan suatu bank salah satunya bertumpu

                 pada kemampuan bank tersebut melakukan pengelolaan risiko dan menetapkan

                 secara konsisten tata kelola perusahaan yang baik, yang ditunjukkan dengan

                 kesadaran untuk menjalankan operasi bank dengan senantiasa menjaga kepercayaan

                 nasabah, integritas tinggi, profesionalisme dan service.

            3. Kredit Wirausaha memberikan bantuan permodalan skala mikro yang cepat, tepat

                 dan saling menguntungkan dalam rangka mempercepat penciptaan lapangan kerja,

                 penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan UMKM sangat membantu masyarakat

                 yang ingin melakukan kegiatan usaha tetapi tidak mempunyai agunan yang cukup.

                 Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip                 yang sangat penting untuk diterapkan

                 setiap bank, khususnya dalam pemberian kredit wirausaha tanpa agunan ini. Kehati-

                 hatian dalam pemberian kredit ini dapat dilaksanakan dengan melalui analisa yang

                 akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang

                 baik, perjanjian kredit yang sesuai dengan syarat hukum.

                 Dalam Kredit tanpa agunan, pihak bank tidak mendapat agunan dari pihak debitur,

                 maka berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

                 harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah

                 utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Sehingga dasar dari Bank melakukan

                 eksekusi apabila debitur wanprestasi adalah kedua pasal tersebut, Pasal 1131 dan

                 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            B. Saran

            1. Mengingat kredit tanpa agunan yang disalurkan perbankan sebagian besar adalah

                 dana masyarakat yang dihimpun sementara dana masyarakat yang disimpan di bank

                 tidak ada jaminan dalam bentuk jaminan kebendaan tetapi hanya berdasar

                 kepercayaan, maka dalam memberikan kredit tersebut, bank harus memperhatikan

                 prinsip-prinsip perkreditan yang sehat disertai asas kehati-hatian artinya bank harus

                 hati-hati dalam menyalurkan kredit dan perjanjian kredit itu harus betul-betul

                 menjamin dan melindungi kepentingan bank secara khusus.

            2. Belum ada peraturan baru yang khusus mengatur masalah kredit tanpa agunan

                 dalam penegakan hukumnya, hanya berdasarkan kitab undang-undang hukum

                 perdata. Dengan demikian, untuk menyelesaikan kredit macet atas pemberian kredit

                 tanpa agunan, maka diperlukan payung hukum kebijakan dalam rangka

                 penyelesaian kredit macet di bank.

            3. Perlunya pihak bank baik dari staf perbankan hingga direksi memahami konsep

                 kepatuhan serta menjadi awal pelaksanaan program ini pada bank dan perlunya

                 peran direksi kepatuhan yang mampu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha

                 bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan

                 prinsip kehati-hatian, serta menerapkan good corporate governance dengan adil,

                 terbuka, dan tanggungjawab pada bank.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
                                                      DAFTAR PUSTAKA

            Buku-Buku

            Balrulzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Medan: Citra Aditia Abadi, 1991

            _____, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung:
                 Alumni, 1983

            Daniri, Mas Achmad, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam
                 Konteks Indonesia, Jakarta: Ray Indonesia, 2005

            Fuady, Munir, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya, 2002.

            Hanitjo, Roni Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang: Ghalia
                 Indonesia,1997

            Harahap, M. Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986

            Kamelo, Tan, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung:
                Alumni, 2006

            Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

            Muhammad, Abdulkadir, Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan
                Pembiayaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

            Naja, HR Daeng, Legal Audit Operasional Bank, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

            Notodisuryo, R Sugonodo, Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan, Jakarta:
                 Grafindo Persada, 1993

            Pratijknjo, Hartonosoerjo, Hutang Piutang Perjanjian-Perjanjian Pembayaran dan
                  Jaminan Hipotik, Yogyakarta: Mustika Wikasa, 2002

            Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Perdata tentang persetujuan-Persetujuan Tertentu,
                 Bandung: Sumur, 1981

            Salim, H, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2004

            Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Binacipta, 1987

            Sinungan, Muchdarsyah, Dasar-dasar dan Tehnik Manajemen Kredit, Jakarta: Bina
                 Aksara, 1989




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Sitompul, Zulkarnain, Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang
                 Pendirian Lembaga Simpanan di Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
                 Indonesia, 2002

            Sjahdeini, Sutan Remy, Hak Tanggungan Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok dan
                 Masalah yang dihadapi Perbankan, Bandung: Alumni, 1999

            _______, Hukum Kepailitan; memahami faillissementsverordening juncto Undang-
                 undang Nomor 4 tahun 1998, Jakarta: Grafiti, 2002

            Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1982

            Soemitro, Roni Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Semarang: Ghalia
                Indonesia, 1988

            Solly, M Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994

            Subekti, R, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya, 1995

            ______, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1979

            ______, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Bandung: Alumni, 1986

            Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Bandung: Alfa Beta, 1983

            Suryabrata, Samadi, Metodelogi Penelitian, Jakarta: Raja Grafinso Persada, 1998

            Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Bandung: Alfabeta, 2004

            Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raga Grafindo Persada,
                1997

            Supramono, Gatot, Perbankan dan Permasalahan Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis,
                 Jakarta: Djambatan, 1996

            Tjokroamidjoyo, Bintaro, mustofa Adijoyo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional,
                 Jakarta: Haji Masagung, 1998

            Untung, H Budi, Kredit Perbankan di Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2000

            Usman, Rahmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia,
                2001




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Makalah

            Anonim, Pentingnya Kerjasama Bank Indonesia, Penegak Hukum dan Direktur
                Kepatuhan Perbankan, Jakarta: Makalah Seminar Forum Komunikasi Direktur
                Kepatuhan, 2004

            Binhadi, Good Corporate Governance, Makalah Materi Pelatihan Sertifikasi pegawai
                 Sektor perbankan Bank Indonesia, 2006

            Nasution, Bismar, Penerapan Good Corporate Governance dalam Pencegahan
                 Penyalahgunaan Kredit, Medan: Makalah pada Seminar Hukum Perkreditan pada
                 PT. Bank Rakyat Indonesia, 2002

            Purba, Fransiscus A, Meraih Peluang Kredit di Sektor Usaha Mikro Melalui
                 Penyaluran Kredit Wirausaha dengan Pola Kemitraan, Makalah pada Pusdiklat
                 Bank Artha Graha Internasional, Tbk, 2007


            Undang-undang dan Peraturan lainnya

            Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek)

            Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

            Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-
                Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

            Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
            Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang perubahan atas PBI
                  7/2/PBI/2005 tentang Penilaian kwalitas Aktiva Produktif

            Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
                  Governance bagi Bank Umum

            Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis
                  Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

            Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan 3/10/PBI/2001
                 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

            Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Pengawasan Direktur
                  Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi
                  Audit Bank Umum.




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008
            Koran dan Majalah

            Anonim, Semua Perbankan Di Sumut Minta Agunan KUR, Medan Bisnis, 9 Juli 2008

            ______, Perbankan Tidak Boleh Meminta Jaminan, Kompas 26 Mei 2008

            ______, Selamat Datang Neloe, Konstan Online, 22 Mei 2008

            ______, Bunga Kur Bisa Berubah, Kompas, 26 November 2007

            ______, Perbankan Diragukan Salurkan Kredit Tanpa Agunan, Berita Ekonomi, 30 Juli
                 2004.

            Dahril, Tengku, Kredit Usaha Rakyat, Riau Pos, 16 Maret 2008

            Gunanto, Kredit Usaha rakyat Diluncurkan, Tempo Interaktif, 5 November 2007

            Manurung, Novrida, Kredit tanpa Agunan Semakin terbuka Lebar, Kontan, 18 April
                2008

            Senduk, Safir, Tanpa Agunan Tetap Bisa Kredit, Nova No. 691/ XIV, 2000

            ______, Berkenalan Dengan Kredit Bank, Tabloid Nova No. 684/XIV, 2000

            Syakhroza, Akhmad, Best Practises Corporate Governance dalam Konteks Konsisi
                  Lokal Perbankan Indonesia, Usahawan No. 06, 2003

            Yuliastuti, Dian, Neloe Cs Dijebloskan, Tempo, 27 Januari 2006




Patricia Imelda Hutabarat: Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan Pada PT. Bank Artha Graha
Internasional, TBK, Cabang Medan, 2008.
USU e-Repository © 2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16402
posted:4/19/2010
language:Indonesian
pages:133