bab-23-ekonomi-makro by adhiebontot

VIEWS: 418 PAGES: 38

									              BAB 23
PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO
                                      BAB 23
        PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO


A. KONDISI UMUM

    Stabilitas ekonomi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan yang tinggi dan
berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Stabilitas tersebut diwujudkan
melalui sinergi antar kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi kebijakan fiskal, diupayakan
untuk memantapkan kesinambungan fiskal dengan melanjutkan penurunan defisit secara
bertahap. Sementara di sisi moneter, diupayakan untuk menurunkan laju inflasi.

     Di sisi fiskal, di tahun 2004 pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar Rp403,0
triliun yang bersumber dari sektor pajak sebesar Rp279,2 triliun, PNBP sebesar
Rp123,8 triliun, dan hibah sebesar Rp0,74 triliun. Untuk tahun 2005 diperkirakan
pendapatan negara dan hibah sebesar Rp443,8 triliun yang bersumber dari sektor pajak,
PNBP dan hibah masing-masing sebesar Rp319,4 triliun, Rp118,6 triliun dan Rp5,8
triliun. Kebijakan di sisi penerimaan di tahun 2005 antara lain mencakup reformasi
kebijakan dan administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta optimalisasi PNBP,
termasuk penyelesaian amandemen UU perpajakan, UU kepabeanan dan UU cukai.

    Di sisi pengeluaran, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara
ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran melalui realokasi belanja negara yang
lebih terarah dan tepat sasaran, serta upaya pemisahan kewenangan yang jelas antara
pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara di tahun 2005 sebesar 17,8 persen PDB,
turun dibandingkan dengan tahun 2004 yang sebesar 18,7 persen PDB. Penurunan
terbesar ada pada subsidi yang turun dari 3 persen PDB pada tahun 2004 menjadi sekitar
2,3 persen PDB pada tahun 2005.

    Dengan langkah-langkah tersebut di atas, dicatat kemajuan dalam konsolidasi fiskal.
Di tahun 2004, defisit APBN terus menurun menjadi sekitar 1,1 persen PDB dari sekitar
2,0 persen PDB pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut untuk tahun 2005, defisit APBN
terus diupayakan turun menjadi sekitar 0,8 persen PDB.

    Di sisi moneter, pada tahun 2004 stabilitas ekonomi mengalami tantangan, tercermin
dari melemahnya rupiah menjadi Rp9.290/USD, serta peningkatan laju inflasi hingga
mencapai 6,4 persen. Sementara itu, suku bunga SBI 3 bulan turun mencapai 7,29
persen pada akhir tahun 2004 dan diikuti oleh penurunan tingkat suku bunga investasi
menjadi 14,05 persen. Memasuki tahun 2005 laju inflasi diperkirakan meningkat seiring
dengan kenaikan harga BBM. Oleh karena itu, prioritas diletakkan pada upaya
mengendalikan kenaikan harga. Dengan arah kebijakan tersebut, ditambah dengan
kebijakan Amerika Serikat menaikkan suku bunga Fed Fund, akan menyebabkan suku
bunga di tahun 2005 meningkat. Namun pada tahun 2006, diharapkan sudah dapat
kembali pada trend jangka menengah, yaitu laju inflasi dan tingkat suku bunga yang
menurun.
   Dengan demikian fokus yang lebih besar akan diletakkan pada pembenahan sektor
keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Perbankan telah menunjukkan perbaikan namun masih perlu dimantapkan.
Perbaikan ditunjukkan oleh: (a) stabilnya capital adequacy ratio (CAR) pada level 19,4
persen; (b) meningkatnya loan to deposit ratio (LDR) dari 43,5 persen di tahun 2003
menjadi 50,0 persen pada tahun 2004; dan (c) menurunnya non-performing loans (NPL)
dari 8,2 persen di tahun 2003 menjadi 5,8 persen pada tahun 2004. Meskipun telah
menunjukkan perbaikan, namun beberapa indikator masih menunjukkan perlunya
memantapkan kinerja perbankan dan sektor keuangan secara keseluruhan, seperti: (a)
NPL yang masih lebih tinggi dari 5 persen; (b) 90 persen dari total aset lembaga jasa
keuangan (tahun 2004) terpusat pada sektor perbankan dan diperkirakan masih akan
berlangsung pada tahun 2005; serta (c) sumber dana perbankan untuk penyaluran kredit,
sekitar 70 persen merupakan simpanan berjangka waktu 1 bulan dan 3 bulan (per
Januari 2005), sehingga berpotensi menimbulkan mismatch jika dipergunakan untuk
pendanaan jangka panjang seperti pembiayaan infrastruktur.

    Selain itu, perbankan berbasis syariah yang diharapkan menjadi alternatif
pembiayaan masyarakat, meskipun mencatat perkembangan yang cukup pesat yang
dicerminkan dengan kenaikan aset dari Rp7,8 triliun (2003) menjadi Rp14 triliun
(November 2004), peranannya sekitar 1,1 persen terhadap total perbankan. Diharapkan
dengan dikembangkannya regulasi mengenai tingkat kehati-hatian pembiayaan syariah
kinerja perbankan syariah di tahun 2005 menjadi lebih baik. Selain itu, penyaluran
kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dirasakan masih terkendala.
Hal ini disebabkan oleh rendahnya aksesabilitas UMKM terhadap sumber pembiayaan
yang antara lain karena tingginya risiko pembiayaan UMKM, terbatasnya jumlah pusat
pelayanan perbankan untuk UMKM, dan terbatasnya penyediaan jaminan kredit dan
agunan yang dipersyaratkan.

    Sementara itu, peran lembaga jasa keuangan non bank yang sesungguhnya dapat
menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi pembiayaan pembangunan masih
belum signifikan. Total aset yang terhimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan
pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pegadaian, baru sekitar 9 persen dari PDB
dibandingkan dengan perbankan yang telah mencapai 51 persen dari PDB tahun 2003.
Disamping itu, ketiga industri tersebut menunjukkan pertumbuhan aset yang melambat
(13 persen di tahun 2003) dibandingkan dengan tahun 2001 (19 persen). Hal ini
disebabkan oleh masih lemahnya law enforcement dan masih belum sepenuhnya
menerapkan standard internasional dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa-jasa
lembaga keuangan non bank yang menyebabkan masih kurangnya kepercayaan
masyarakat pada jasa-jasa keuangan tersebut.

    Pasar modal sebagai sumber pendanaan jangka panjang bagi sektor swasta masih
perlu ditingkatkan. Perkembangan pasar modal yang sangat tinggi ditandai oleh nilai
kapitalisasi saham tumbuh sebesar 48 persen (di tahun 2004) sehingga mencapai 30
persen terhadap PDB, dan selain itu IHSG BEJ mencapai level 1.000,23 (tertinggi
dibandingkan dengan bursa efek di beberapa negara Asia). Di tahun 2005, pasar modal
diperkirakan akan mampu berkontribusi lebih besar lagi, terutama didukung oleh
penyempurnaan peraturan yang sesuai dengan standar internasional, pengembangan

                                     II.23 – 2
konsep blue print pasar modal syariah, serta restrukturisasi beberapa perusahaan efek.
Pertumbuhan yang tinggi tersebut dituntut untuk tetap menjaga mekanisme pasar yang
transparan, serta prinsip kehati-hatian.

   Selanjutnya, pemerintah telah memulai meletakkan landasan mekanisme
pengelolaan krisis untuk meningkatkan keamanan sistem keuangan di dalam negeri.
Dalam rangka mewujudkan sistem jaring pengamanan sektor keuangan, hingga tahun
2005 telah dihasilkan berbagai kemajuan, seperti telah dibentuknya Lembaga
Penjaminan Simpanan (melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjaminan Simpanan), yang dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan
pentahapan pengurangan lingkup penjaminan (melalui Keputusan Presiden Nomor 95
Tahun 2004 dan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Program
Penjaminan Pemerintah). Selanjutnya diperlukan langkah-langkah untuk mewujudkan
lembaga pengatur dan pengawas jasa-jasa keuangan yang independen sebagaimana
diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34 ayat (1)).

    Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan berbagai prioritas dan program
pembangunan, kebutuhan data dan informasi secara akurat, cepat, dan dalam cakupan
yang luas menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dengan ketersediaan data yang
akurat tersebut, penetapan berbagai kebijakan untuk menyelesaikan masalah dan
tantangan yang dihadapi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Berdasarkan hal
tersebut, penyediaan data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir
perlu ditingkatkan melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan
statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien
dengan didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang makin profesional serta
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang lebih baik.

    Dalam tahun 2004, hasil kegiatan peningkatan ketersediaan data dan informasi
statistik antara lain adalah data Susenas dan Sakernas yang digunakan untuk
mendukung perencanaan program penciptaan kesempatan kerja, dan program
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, data ekspor impor untuk mendukung
perencanaan program peningkatan investasi dan ekspor, data Sensus Pertanian (ST)
2003 untuk mendukung perencanaan program revitalisasi pertanian dan pembangunan
pedesaan. Secara keseluruhan dari hasil sensus, survei, dan studi pada tahun 2004 telah
dihasilkan sekitar 50 jenis publikasi dari berbagai sektor.

    Pada tahun 2005, kegiatan pengumpulan data dilanjutkan. Sebagian besar kegiatan
BPS tahun 2005 merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan pada tahun
sebelumnya. Pada tahun 2005 akan diperoleh data hasil Sensus Pertanian per sub sektor
(akhir pelaksanaan Sensus Pertanian 2003) dan mulai dilaksanakan tahap persiapan
pengumpulan data Sensus Ekonomi (SE) 2006 yang diharapkan dapat menyajikan data
statistik dasar sektor ekonomi di luar sektor pertanian pada wilayah administrasi kecil.
Melalui hasil SE 2006 akan diperoleh data jumlah usaha UMKM (usaha mikro kecil dan
menengah), direktori perusahaan berbadan hukum, populasi perusahaan/usaha menurut
sektor, aktivitas, dan skala usaha.

   Data lain yang dikumpulkan pada tahun 2005 antara lain adalah data Supas (Survei
Penduduk Antar Sensus) yang berguna untuk mengoreksi angka pertumbuhan penduduk

                                      II.23 – 3
hasil SP 2000 dan menghitung proyeksi sampai tahun 2010. Selain data Supas
dikumpulkan pula data Podes (Potensi Desa) untuk mengetahui gambaran/kondisi
fasilitas dan potensi tingkat desa yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan
program revitalisasi pertanian dan perdesaan. Secara keseluruhan data yang
dikumpulkan pada tahun 2005 tersebut diharapkan dapat mendukung perencanaan
program penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja
seluas-luasnya, serta peningkatan investasi dan ekspor.

   Dalam tahun 2005 diperkirakan akan dapat disempurnakan/dilengkapi jenis
publikasi yang telah dihasilkan sebelumnya, terdiri dari sekitar 50 jenis publikasi dan
beberapa publikasi lainnya seperti: hasil Podes 2005, Supas 2005, analisa hasil ST 2003
untuk 7 sub sektor, analisis manfaat investasi pendidikan di Indonesia, dan sebagainya.


B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

   Sasaran untuk tahun 2006 adalah:
1. Menurunnya laju inflasi dan defisit anggaran masing-masing menjadi 4,5 persen –
   6,5 persen dan 0,5 persen – 0,7 persen PDB;
2. Meningkatnya ketahanan jasa keuangan termasuk dengan terpenuhinya modal
   minimum dan perkuatan perusahaan efek, serta terselenggarakannya pengaturan dan
   pengawasan jasa keuangan yang sesuai dengan standar internasional;
3. Terwujudnya secara bertahap mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis, yaitu
   melalui pembentukan perangkat peraturan Jaring Pengaman Sektor Keuangan dan
   operasionalisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
4. Meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran dana melalui lembaga
   keuangan non bank kepada UMKM, yang ditandai dengan meningkatnya pendanaan
   bagi UMKM;
5. Meningkatnya peranan lembaga jasa keuangan non bank terhadap perekonomian
   yang dicerminkan oleh peningkatan rasio nilai aset lembaga jasa keuangan non bank
   terhadap PDB dan tersedianya mekanisme perlindungan nasabah/investor lembaga
   jasa keuangan; serta
6. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik dasar secara lebih lengkap,
   akurat dan tepat waktu di seluruh wilayah dan bidang pembangunan bagi
   penyusunan kebijakan-kebijakan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan
   secara lebih efektif.


C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006

    Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan
yang merupakan prioritas penyelenggaraan program-program pembangunan untuk
tahun 2006 tetap melanjutkan arah kebijakan tahun sebelumnya dalam menjaga
stabilitas ekonomi yang mengarah pada kesinambungan fiskal adalah sebagai berikut:
1. Penyempurnaan kebijakan dan administrasi perpajakan, sengketa pajak, kepabeanan
    dan cukai, serta penyempurnaan kebijakan dan administrasi Penerimaan Negara
    Bukan Pajak (PNBP);


                                     II.23 – 4
2. Pemantapan efektivitas pengeluaran negara melalui penajaman prioritas anggaran,
   peningkatan transparansi dan akuntabilitas penganggaran, peningkatan pengelolaan
   pinjaman baik yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, serta memperkuat
   pengelolaan keuangan daerah;
3. Mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat melalui:
   (a) Optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses
       permodalan kepada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM); dan
   (b) Peningkatkan diversifikasi sumber-sumber pendanaan lembaga jasa keuangan
       non bank melalui pengaturan dan law enforcement pada pengawasan industri
       jasa keuangan non bank;.
4. Meningkatkan ketahanan sektor keuangan, melalui implementasi sistem keuangan
   yang sehat, mantap, serta efisien guna mendukung stabilitas ekonomi makro, yang
   difokuskan pada:
   (a) Pemantapan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara pemerintah dan
       Bank Indonesia;
   (b) Pelaksanaan kegiatan lanjutan dalam pembentukan jaring pengaman sektor
       keuangan;
   (c) Peningkatan kinerja dan stabilitas lembaga jasa keuangan; dan
   (d) Peningkatan Good Corporate Governance.
5. Melanjutkan langkah pengembangan dan penyempurnaan data dan informasi
   statistik (termasuk melaksanakan sensus) di pusat dan di daerah untuk lebih
   meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik yang didukung
   oleh berbagai upaya yang antara lain difokuskan pada:
   (a) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang profesional di bidang
       teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi sesuai
       dengan tugas dan tanggung jawabnya;
   (b) Peningkatan kemampuan dalam sistem informasi, pengolahan dan diseminasi;
   (c) Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di bidang statistik untuk
       menghindari duplikasi kegiatan statistik yang serupa; serta
   (d) Penyelenggaraan Sensus Ekonomi (SE)-2006 yang diharapkan dapat menyajikan
       data statistik dasar sektor ekonomi di luar sektor pertanian.




                                    II.23 – 5
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006

                Program/                                 Program/                                                                                   Pagu Indikatif
No.                                                                                           Sasaran Program                  Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM                    Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                            (Juta Rupiah)
1.    Stabilisasi Ekonomi dan Sektor        Stabilisasi Ekonomi dan Sektor           1. Menurunnya laju inflasi dan defisit   Dep. Keuangan,               92.448,2
      Keuangan                              Keuangan                                    anggaran masing-masing menjadi        Kementerian Koord.
                                                                                        4,5 persen – 6,5 persen dan 0,5       Bidang Perekonomian
                                                                                        persen – 0,7 persen PDB.
                                                                                     2. Meningkatnya ketahanan jasa
                                                                                        keuangan termasuk dengan
                                                                                        terpenuhinya modal minimum dan
                                                                                        perkuatan perusahaan efek, serta
                                                                                        terselenggarakannya pengaturan
                                                                                        dan pengawasan jasa keuangan
                                                                                        yang sesuai dengan standar
                                                                                        internasional;
                                                                                     3. Terwujudnya secara bertahap
                                                                                        mekanisme pencegahan dan
                                                                                        pengelolaan krisis yaitu melalui
                                                                                        pembentukan perangkat peraturan
                                                                                        Jaring Pengaman Sektor Keuangan.

      1. Mengoptimalkan forum               1. Melakukan penyusunan dan                                                       Dep. Keuangan
         koordinasi kebijakan fiskal           evaluasi pokok-pokok kebijakan
         dan moneter secara berkala            fiskal dan kerangka ekonomi
         guna mengevaluasi sasaran-            makro, termasuk asumsi dasar
         sasaran inflasi dan nilai tukar.      ekonomi makro yang menjadikan
                                               dasar dalam penyusunan APBN
                                            2. Mewakili pemerintah menetapkan                                                 Dep. Keuangan
                                               sasaran inflasi sebagaimana yang
                                               diamanatkan dalam UU Bank
                                               Indonesia. Selain itu, bersama-sama
                                               dengan instansi pemerintah lain dan
                                               Bank Indonesia melakukan
                                               pemantauan dan pengendalian
                                               inflasi.
                                            3. Mengkoordinasikan penyusunan,                                                  Dep. Keuangan,
                                               pengevaluasian, dan pelaksanaan                                                Kementerian

                                                                                 II.23 – 6
                Program/                        Program/                                                                      Pagu Indikatif
No.                                                                                  Sasaran Program    Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM           Kegiatan Pokok RKP 2006                                                               (Juta Rupiah)
                                      kebijakan fiskal serta                                           Koord. Bidang
                                      menyelenggarakan kegiatan analisis                               Perekonomian.
                                      dan penelitian perkembangan fiskal,
                                      keuangan dan ekonomi.
                                 4.   Pengembangan data dan sistem                                     Dep. Keuangan
                                      informasi yang meliputi basis data
                                      ekonomi dan keuangan khususnya
                                      APBN, penerbitan laporan
                                      penelitian mengenai keuangan, dan
                                      penyelenggaraan diskusi, dan
                                      seminar di bidang ekonomi dan
                                      keuangan.
                                 5.   Merumuskan kebijakan perpajakan,                                 Dep. Keuangan
                                      kepabeanan, cukai, dan PNBP yang
                                      handal.
                                 6.   Mengkoordinasikan kegiatan                                       Dep. Keuangan,
                                      liberalisasi di bidang jasa dalam                                Kementerian
                                      rangka WTO, ASEAN dan APEC,                                      Koord. Bidang
                                      serta, pembinaan kerjasama                                       Perekonomian.
                                      internasional.
                                 7.   Peningkatan penyiapan perumusan                                  Dep. Keuangan.
                                      kebijakan di bidang ekonomi dan
                                      keuangan dalam rangka kerjasama
                                      dengan lembaga keuangan
                                      internasional, multilateral, regional
                                      dan bilateral.
                                 8.   Peningkatan penyiapan perumusan
                                      kebijakan di bidang kerjasama
                                      teknik luar negeri.
                                 9.   Pendampingan kegiatan Berbantuan                                 Kementerian Koord.
                                      Luar Negeri.                                                     Bidang Perekonomian.

      2. Membentuk kerangka      1. Penetapan UU OJK.                                                  Dep. Keuangan
         pengembangan sektor
         keuangan secara utuh;



                                                                         II.23 – 7
                Program/                           Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                    Sasaran Program    Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM              Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
                                      2. Penyusunan mekanisme koordinasi                                 Dep. Keuangan
                                         dan tanggung jawab antara institusi
                                         terkait dengan Jaring Pengaman
                                         Sektor Keuangan (JPSK) yakni
                                         Departemen Keuangan, Bank
                                         Indonesia, OJK dan LPS.
                                      3. Finalisasi RUU Jaring Pengaman
                                         Sektor Keuangan
                                      4. Persiapan pengalihan tugas dari                                 Dep. Keuangan.
                                         berbagai lembaga yang selama ini
                                         mengelola sektor keuangan kepada
                                         OJK.
                                      5. Penyelenggaraan e-government di                                 Dep. Keuangan.
                                         lingkungan Departemen Keuangan,
                                         antara lain:
                                         a. Pengembangan sistem aplikasi
                                            untuk mewujudkan Sistem
                                            Informasi Keuangan Terpadu.
                                         b. Pelayanan, konsultasi, dan
                                            sosialisasi di bidang teknologi
                                            informasi.
                                         c. Pengembangan sistem pertukaran
                                            data.
                                         d. Penyusunan sistem prosedur dan
                                            pembakuan standar Teknologi
                                            Informasi.

      3. Memperkuat struktur
         perbankan dan lembaga jasa
         keuangan lainnya melalui
         peningkatan pengawasan
         terhadap penerapan
         persyaratan modal minimum,
         yaitu:
         (a) Mempertahankan           1. Meningkatkan pengawasan                                         Dep. Keuangan
              persyaratan modal          terhadap pelaksanaan modal

                                                                           II.23 – 8
                Program/                            Program/                                                                   Pagu Indikatif
No.                                                                                    Sasaran Program    Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM               Kegiatan Pokok RKP 2006                                                            (Juta Rupiah)
             minimum bagi                 minimum bagi perusahaan jasa
             perusahaan jasa              perasuransian sebesar Rp.100 miliar
             perasuransian sebesar        dan peningkatan persyaratan modal
             Rp100 miliar dan             minimum bagi existing company.
             peningkatan persyaratan
             modal minimum bagi
             existing company;
         (b) Mempertahankan            2. Melaksanakan kajian mengenai                                   Dep. Keuangan
             persyaratan modal kerja      outsourcing bagi back office
             bersih disesuaikan           perusahaan efek.
             (MKBD) minimum bagi       3. Melaksanakan kajian mengenai
             perusahaan efek.             penerapan universal broker.

      4. Meningkatkan fungsi           1. Penyempurnaan UU No. 2 Tahun                                   Dep. Keuangan
         pengawasan bank dan              1992 Tentang Usaha Perasuransian
         lembaga jasa keuangan            dengan menerapkan standar
         lainnya, melalui:                internasinal (International
         (a) Sinkronisasi Undang-         Association Insurance Supervision                              Dep. Keuangan
              undang Asuransi,            Core Principles).
              Undang-undang Dana       2. Finalisasi revisi UU No. 8 Tahun                               Dep. Keuangan
              Pensiun, Undang-undang      1995 Tentang Pasar Modal.
              Pasar Modal, Undang-     3. Finalisasi revisi UU No. 11 Tahun
              undang Perbankan untuk      1992 Tentang Dana Pensiun.
              mengakomodasikan
              pengaturan dan
              pengawasan yang sesuai
              dengan standar
              internasional, serta
              menyelaraskan dengan
              Undang-undang OJK;
         (b) Implementasi secara       4. Implementasi 90 persen aturan yang                             Dep. Keuangan
              bertahap International      ditetapkan dalam International
              Organization of             Organization of Securities
              Securities Commission       Commission (IOSCO) principles.
              (IOSCO) principles.



                                                                           II.23 – 9
                Program/                              Program/                                                                     Pagu Indikatif
No.                                                                                        Sasaran Program    Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM                 Kegiatan Pokok RKP 2006                                                              (Juta Rupiah)
      5. Meningkatkan kualitas           1. Menyusun Laporan Tahunan Jasa                                    Dep. Keuangan
         pengaturan jasa                    Perasuransian Indonesia yang
         perasuransian, melalui             dipublikasikan secara berkala setiap
         implementasi secara bertahap       tahun.
         standar-standar transparansi
         dan efisiensi International
         Association Insurance
         Supervision Core Principles.

      6. Meningkatkan kualitas           1. Menyusun konsep standar                                          Dep. Keuangan
         manajemen dan operasi              minimum penerapan Good
         lembaga jasa keuangan:             Corporate Governance (GCG) bagi
          (a) Penetapan standar             peningkatan manajemen operasi
              minimum untuk Good            dalam perusahaan perasuransian.
              Corporate Governance
              (GCG) di bank,
              perusahaan
              perasuransian, dan
              perusahaan pelaku pasar
              modal.
                                         2. Melakukan penyusunan peraturan                                   Dep. Keuangan
                                            dan sosialisasi peraturan mengenai
                                            penerapan Good Corporate
                                            Governance (GCG) bagi pelaku
                                            pasar modal.
                                         3. Menerbitkan Keputusan Menteri                                    Dep. Keuangan.
                                            Keuangan tentang pemeriksaan
                                            Perusahaan Pembiayaan.                                           Dep. Keuangan.
                                         4. Mempersiapkan aturan mengenai
                                            pedoman pemeriksaan Modal
                                            Ventura.
                                         5. Melanjutkan kegiatan pelaksanaan                                 Dep. Keuangan
                                            audit khusus terhadap BUMN
         (b) Penerapan sertifikasi       6. Sosialisasi aturan sertifikasi                                   Dep. Keuangan
             manajer resiko untuk           keahlian pada perusahaan
             sertifikasi keahlian pada      perasuransian.


                                                                              II.23 – 10
                Program/                            Program/                                                                                  Pagu Indikatif
No.                                                                                       Sasaran Program                Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM               Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                           (Juta Rupiah)
             perusahaan
             perasuransian.
                                       7. Monitoring penerapan sertifikasi                                              Dep. Keuangan
                                          keahlian pada perusahaan
                                          perasuranian.

2.    Pengembangan Kelembagaan         Pengembangan Kelembagaan                  1. Meningkatnya fungsi intermediasi    Dep. Keuangan                18.022,8
      Keuangan                         Keuangan                                     perbankan dan penyaluran dana
                                                                                    melalui lembaga keuangan non bank
                                                                                    kepada UMKM yang ditandai
                                                                                    dengan meningkatnya pendanaan
                                                                                    bagi UMKM;
                                                                                 2. Meningkatnya peranan lembaga jasa
                                                                                    keuangan non bank terhadap
                                                                                    perekonomian yang dicerminkan
                                                                                    oleh peningkatan rasio nilai aset
                                                                                    lembaga jasa keuangan non bank
                                                                                    terhadap PDB dan tersedianya
                                                                                    sarana perlindungan nasabah/
                                                                                    investor lembaga jasa keuangan;
                                                                                 3. Mengupayakan tersedianya
                                                                                    infrastruktur pendukung jasa-jasa
                                                                                    keuangan serta operasionalisasi
                                                                                    LPS.

      1. Menyempurnakan peraturan      1. Menyempurnakan peraturan                                                      Dep. Keuangan
         perundangan untuk                mengenai penerapan prinsip-prinsip
         memberikan peluang terhadap      syariah di pasar modal Indonesia.
         berkembangnya inovasi baru
         produk-produk pasar modal,
         seperti instrumen obligasi
         berbasis syariah.
                                       2. Menyusun peraturan Bapepam                                                    Dep. Keuangan
                                          mengenai pelaksanaan obligasi
                                          daerah.                                                                       Dep. Keuangan
                                       3. Penerbitan peraturan mengenai


                                                                             II.23 – 11
                Program/                           Program/                                                                      Pagu Indikatif
No.                                                                                      Sasaran Program    Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM              Kegiatan Pokok RKP 2006                                                               (Juta Rupiah)
                                         reksa dana struktur khusus.
                                      4. Melakukan pengkajian dan                                          Dep. Keuangan.
                                         pengembangan pasar modal, antara
                                         lain:
                                         i. Analisa Laporan Keuangan
                                               Secara Elektronik.
                                         ii. Perdagangan exchange credit
                                               fund.
                                         iii. Perwaliamanatan.

                                      5. Aktif berpartisipasi dalam forum                                  Dep. Keuangan.
                                         pasar modal internasional, seperti
                                         IOSCO, OECD, World Bank ADB
                                         maupun terlibat secara aktif dalam
                                         task force-task force berskala
                                         regional maupun internasonal dalam
                                         rangka pengembangan pasar modal.
                                      6. Mempersiapkan Rancangan                                           Dep. Keuangan.
                                         undang-Undang tentang Usaha Jasa
                                         Gadai.

      2. Memberikan dukungan
         terhadap peningkatan
         penyaluran kredit untuk
         UMKMK, yaitu berupa :
         (a) Pemberian bantuan        1. Memfasilitasi pengembangan skim                                   Dep. Keuangan
              teknis kepada BPR dan      penjaminan kredit melalui
              Konsultan Keuangan         kerjasama bank dengan lembaga
              Mitra Bank (KKMB);         asuransi, dan fasilitasi bantuan
                                         teknis kepada BPR dan Konsultan
                                         Keuangan Mitra Bank (KKMB)
                                         untuk meningkatkan penyaluran
                                         kredit bagi sektor tertentu (termasuk
                                         pertanian).




                                                                            II.23 – 12
                Program/                              Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                       Sasaran Program    Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM                 Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
         (b) Fasilitasi peningkatan
             penjaminan kredit untuk
             UMKMK;
         (c) Pengembangan Lembaga        2. Pengkajian Lembaga Keuangan                                     Dep. Keuangan
             Keuangan Mikro (LKM).          Mikro dalam rangka penyusunan
                                            kebijakan peraturan perundangan di
                                            bidang Lembaga Keuangan Mikro
                                            (LKM).
                                         3. Mendorong kegiatan ekspor dengan                                Dep. Keuangan.
                                            mengarahkan PT. Bank Ekspor
                                            Indonesia (persero) menjadi
                                            lembaga pembiayaan ekspor (export
                                            credit agency) sebagaimana telah
                                            direncanakan pada awal
                                            pembentukan PT. BEI.

      3. Mengupayakan percepatan         1. Meningkatkan basis data                                         Dep. Keuangan
         pengembangan infrastruktur         pengawasan terhadap Perusahaan
         perbankan dan jasa-jasa            Pembiayaan.
         keuangan lainnya, antara lain
         melalui: pengoptimalan
         penggunaan credit rating
         agency.
                                         2. Membentuk sistem pelaporan                                      Dep. Keuangan
                                            tahunan yang dipublikasikan dari
                                            kinerja Perusahaan Pembiayaan
                                            untuk meningkatkan transparansi
                                            industri Perusahaan Pembiayaan.
                                         3. Memperkuat sistem data base                                     Dep. Keuangan
                                            industri asuransi dan dana pensiun
                                            dalam rangka peningkatan
                                            pembinaan dan pengawasan
                                            asuransi dan dana pensiun serta
                                            pemberian informasi kepada publik.
                                         4. Mengajukan RUU Akuntan Publik                                   Dep. Keuangan
                                            ke DPR dalam rangka


                                                                             II.23 – 13
                Program/                               Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                        Sasaran Program    Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM                  Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
                                             meningkatkan kualitas dan
                                             profesionalisme lembaga-lembaga
                                             penunjang sektor keuangan dan
                                             mempersiapkan konsep revisi
                                             Keputusan Menteri Keuangan
                                             tentang Usaha Jasa Penilai.
                                          5. Optimalisasi infrastruktur di                                   Dep. Keuangan.
                                             Bapepam dalam rangka menunjang
                                             pelaksanaan tugas dan
                                             pengembangan kualitas SDM di
                                             pasar modal, antara lain melalui:
                                             a. Terbentuknya office automation
                                                di Bapepam (antara lain melalui
                                                sistem e-registration dan e-
                                                monitoring, sistem DIMS, Sistem
                                                Inventori dan sistem SDM untuk
                                                mendukung proses pengawasan
                                                dan penegakkan hukum di pasar
                                                modal serta administrasi di
                                                Bapepam);
                                             b. Bertambahnya prosentase
                                                pegawai Bapepam yang berlatar
                                                belakang pendidikan master.
      4. Meningkatkan perlindungan
         kepada pemilik polis asuransi,
         dan investor pasar modal,
         melalui:
         (a) Fasilitasi dalam             1. Menyusun standar minimum                                        Dep. Keuangan
              mempercepat                    mekanisme pengaduan bagi pemilik
              terbentuknya lembaga           polis asuransi                                                  Dep. Keuangan.
              untuk melaksanakan          2. Penyusunan SOP mengenai
              fungsi penyaluran              pemrosesan pengaduan investor                                   Dep. Keuangan.
              keluhan nasabah, antara        pasar modal.
              lain berupa penyusunan      3. Pelaksanaan kajian mengenai                                     Dep. Keuangan.
              standar minimum                ketentuan SRO untuk membentuk
              mekanisme pengaduan            unit pengaduan.


                                                                              II.23 – 14
            Program/                          Program/                                                                     Pagu Indikatif
No.                                                                                Sasaran Program    Instansi Pelaksana
      Kegiatan Pokok RPJM             Kegiatan Pokok RKP 2006                                                              (Juta Rupiah)
         bagi pemilik polis      4. Pelaksanaan restrukturisasi industri
         asuransi dan investor       asuransi (termasuk ketentuan exit                               Dep. Keuangan.
         pasar modal.                policy bagi asuransi yang tidak
                                     dapat memenuhi ketentuan                                        Dep. Keuangan.
                                     prudential) seiring dengan
                                     penerapan ketentuan risk-based                                  Dep. Keuangan.
                                     capital (RBC).
                                 5. Peningkatan fasilitas pengawasan
                                     industri asuransi dan reasuransi
                                     dengan konsep risk-based
                                     supervision.                                                    Dep. Keuangan.
                                 6. Melakukan penilaian kemampuan
                                     dan kepatutan (fit and proper test)
                                     terhadap direksi, komisaris dan
                                     pemegang saham Perusahaan
                                     Perarusansian agar setiap saat
                                     memenuhi persyaratan yang
                                     ditetapkan.
                                 7. Melakukan koordinasi dengan
                                     Kepolisian Republik Indonesia
                                     dalam rangka pelaksanaan
                                     penegakan hukum di sektor jasa
                                     keuangan dan pasar modal.
                                 8. Peningkatan pengawasan dan                                       Dep. Keuangan.
                                     pemeriksaan terhadap emiten dan
                                     perusahaan publik (termasuk
                                     perusahaan publik yang belum
                                     terdaftar di Bapepam).                                          Dep. Keuangan.
                                 9. Pemeriksaan teknis rutin terhadap
                                     SRO dan Perusahaan Efek.                                        Dep. Keuangan.
                                 10. Meningkatkan pengawasan
                                     terhadap manager invenstasi dalam
                                     mengelola reksadana melalui
                                     penerapan Fund Hub Industri Reksa
                                     Dana.



                                                                      II.23 – 15
            Program/                               Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                    Sasaran Program    Instansi Pelaksana
      Kegiatan Pokok RPJM                  Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
      (b) Pembinaan terhadap          1. Melakukan pembinaan perusahaan                                  Dep. Keuangan.
          perusahaan                     perasuransian dan perusahaan efek
          perasuransian dan              untuk mengedukasi kliennya
          perusahaan efek untuk          mengenai produk/jasa yang                                       Dep. Keuangan.
          mengedukasi nasabah/           diberikannya.
          kliennya mengenai           2. Penguatan teknologi informasi
          produk/ jasa yang              untuk mendukung proses                                          Dep. Keuangan.
          diberikannya;                  pengawasan dan penegakan hukum
                                         di pasar modal.
                                      3. Melakukan penyuluhan dan
                                         sosialisasi tentang pasar modal.

      (c) Percepatan                  1. Operasionalisasi Lembaga                                        Dep. Keuangan.
          pengembangan                   Penjamin Simpanan:
          infrastruktur perbankan        a. Menyusun standar operasi (SOP)
          dan jasa perasuransian            serta mekanisme kerja untuk
          untuk menjamin                    menerapkan prinsip-prinsip
          keamanan nasabah, antara          independensi, transparansi dan
          lain operasionalisasi LPS         akuntabilitas.
          dengan nilai penjaminan        b. Menyusun peraturan LPS guna
          yang diperlukan secara            pelaksanaan pentahapan
          bertahap.                         penjaminan secara bertahap.
                                      2. Percepatan pengembangan
                                         infrastruktur jasa perasuransian
                                         untuk menjamin keamanan pemilik
                                         polis antara lain operasionalisasi
                                         LPS dan upaya pembentukan skema
                                         penjaminan polis.
                                      3. Monitoring pelaksanaan penerapan                                Dep. Keuangan.
                                         prinsip mengenal nasabah (Know
                                         Your Customer/ KYC) pada
                                         lembaga keuangan non bank
                                         (perusahaan asuransi, dana pensiun,
                                         perusahaan pembiayaan, dan modal
                                         ventura).



                                                                          II.23 – 16
                Program/                              Program/                                                                                  Pagu Indikatif
No.                                                                                         Sasaran Program                Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM                 Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                           (Juta Rupiah)
3.    Peningkatan Penerimaan dan         Peningkatan Penerimaan dan                Meningkatnya dan terselamatkannya      Dep. Keuangan,            2.302.429,9
      Pengamanan Keuangan Negara         Pengamanan Keuangan Negara                penerimaan negara terutama             Badan Pemeriksa
                                                                                   penerimaan yang bersumberkan dari      Keuangan
      1. Melakukan reformasi             1. Penyusunan peraturan pelaksanaan       pajak dengan mempertimbangkan
         kebijakan dan administrasi         dari hasil amandemen UU No. 16         perkembangan dunia usaha dan aspek
         perpajakan, meliputi:              Tahun 2000 tentang Ketentuan           keadilan serta meningkatnya
         (a) Melakukan amandemen            Umum dan Tata Cara Perpajakan,         penerimaan dari sumber daya alam
             Undang-undang                  UU No. 17 Tahun 2000 tentang           dengan tetap menjaga kelestarian dan
             Perpajakan dan                 Pajak Penghasilan dan UU No. 18        kesinambungan pengelolaan sumber
             menyempurnakan                 Tahun 2000 tentang Pajak               daya alam dan lingkungan hidup
             peraturan-peraturan            Pertambahan Nilai dan Pajak
             perpajakan di bawahnya;        Penjualan atas Barang Mewah
         (b) Melanjutkan                    dalam bentuk PP atau Keppres;
             ekstensifikasi perpajakan   2. Melanjutkan ekstensifikasi
             diantaranya: (i)               perpajakan diantaranya dengan
             membentuk dan                  membentuk dan menyempurnakan
             menyempurnakan bank            bank data dan Single Identity
             data dan Single Identity       Number (SIN);
             Number (SIN); (ii)          3. Peningkatan pelayanan, pengawasan
             menyempurnakan                 dan pemeriksaan kepada Wajib
             program e-mapping dan          Pajak (WP) melalui: (a) penyediaan
             smart mapping; dan (iii)       akses informasi perpajakan dan
             mengumpulkan dan               saluran khusus pengaduan masalah
             memutakhirkan data             perpajakan; (b) peningkatan upaya
             untuk menjaring wajib          penyuluhan, sosialisasi dan
             pajak (WP) baru;               penandatanganan nota kesepahaman
                                            dengan berbagai pihak untuk
                                            memperjelas interprestasi peraturan
                                            perpajakan; (c) menyempurnakan
                                            pelayanan restitusi; serta (d) terus
                                            meningkatkan kapasitas sumber
                                            daya manusia di bidang perpajakan
                                            terutama yang terkait dengan tugas-
                                            tugas audit;
         (c) Melanjutkan intensifikasi   4. Melanjutkan reformasi administrasi
             penerimaan pajak,              perpajakan melalui perluasan sistem


                                                                              II.23 – 17
             Program/                               Program/                                                                     Pagu Indikatif
No.                                                                                       Sasaran Program   Instansi Pelaksana
       Kegiatan Pokok RPJM                  Kegiatan Pokok RKP 2006                                                              (Juta Rupiah)
          diantaranya dengan: (i)         administrasi pelayanan yang modern
          melaksanakan                    pada beberapa KPP di luar Kanwil
          pemeriksaan terhadap            Jakarta I.
          sektor industri tertentu     5. Melanjutkan ekstensifikasi dan
          yang tingkat                    intensifikasi obyek pajak PBB
          kepatuhannya masih              melalui: (a) Reklasifikasi obyek
          rendah; (ii) meningkatkan       pajak PBB untuk meningkatkan
          kegiatan penyidikan             coverage ratio dan assessment sale
          tindak pidana di bidang         ratio PBB dan BPHTB; (b)
          perpajakan untuk                Pengembangan sistem informasi
          memberikan detterent            pajak PBB dan BPHTB melalui
          effect yang positip; dan        pembangunan sistem bank data
          (iii) melaksanakan              PBB;
          kegiatan penagihan pajak 6. Melanjutkan reformasi kebijakan
          melalui penyitaan               kepabeanan dalam rangka
          rekening WP/Penanggung          memfasilitasi perdagangan yang
          Pajak, pencegahan dan           mencakup: (a) pemberlakuan sistem
          penyanderaan;                   baru penetapan jalur prioritas (Gold
      (d) Meningkatkan                    Card) dari 60 perusahaan menjadi
          penyuluhan dan                  100 perusahaan; (b) melanjutkan
          pelayanan kepada wajib          penyempurnaan sistem pembayaran;
          pajak, melalui: (i)             (c) melanjutkan perbaikan database
          melanjutkan                     harga; (d) melanjutkan perbaikan
          penyempurnaan Sistem            sistem pengeluaran barang; (e)
          Informasi Pajak/SIP             melanjutkan modernisasi sistem
          (Simplifikasi, Sistem, dan      otomatisasi Kepabeanan; (f)
          Prosedur); (ii)                 melakukan penyempurnaan situs
          menyempurnakan                  DJBC; dan (g) pengembangan
          program pelayanan               harmonisasi tarif komoditi impor;
          restitusi; (iii) melanjutkan    dan (h) mengembangkan komunitas
          pengembangan dengan             Pengolahan Data Elektronik (PDE)
          pelaksanaan e-filling, e-       Kepabeanan;
          registration, e-payment,     7. Melanjutkan reformasi kebijakan
          e-concelling; dan (iv)          kepabeanan dalam rangka mencegah
          meningkatkan kinerja            under valuation meliputi: (a)
          penyuluhan sebagai              registrasi importir; (b) kampaye anti


                                                                             II.23 – 18
              Program/                                Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                        Sasaran Program   Instansi Pelaksana
        Kegiatan Pokok RPJM                   Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
            information service dan         penyelundupan; (c) perbaikan
            public relation;                fasilitas dan teknologi pemeriksaan;
      (e)   Melakukan                       (d) melakukan pengawasan pre dan
            penyempurnaan                   post release serta penagihan
            kelembagaan dengan              tunggakan;
            mengembangkan fitur-        8. Melakukan reformasi kebijakan dan
            fitur large taxpayer office     adminstrasi kepabeanan dan cukai
            (LTO) pada kantor pajak         dalam rangka peningkatan
            menengah dan kecil;             pelayanan terhadap masyarakat
      (f)   Melaksanakan ”good              usaha melalui kegiatan: (a)
            governance” di                  penyempurnaan tatalaksana di
            lingkungan Ditjen Pajak         bidang Pre-Entery Classification;
            (DJP) diantaranya:              (b) penyusunan BTBMI 2006
            monitoring code of              sehubungan dengan adanya
            conduct, menyisir berkas        Amandemen HS 2007 WCO;
            kasus pelanggaran           9. Meningkatkan profesionalisme dan
            disiplin di setiap kanwil       integritas pegawai melalui
            DJP, sosialisasi peraturan      penyempurnaan kode etik dan
            kepegawaian, dan                prilaku DJBC, pembentukan komite
            meminimalisasi kontak           Kode Etik, peningkatan fungsi
            dengan wajib pajak;             pengawas internal pada Inspektorat
      (g)   Penyempurnaan Sistem            Bidang IV, peningkatan kerjasama
            Manajemen Sumber Daya           dengan komisi ombudsmen
            Manusia (SDM) antara            nasional, penyediaan saluran
            lain dengan menerapkan          pengaduan, serta peningkatan
            sistem pengukuran               kesejahteraan pegawai
            kinerja administrasi        10. Peningkatan sistem pengawasan
            perpajakan, pembentukan         dalam rangka penegakan hukum
            unit pengukuran kinerja,        kepabeanan dan cukai serta
            dan pembentukan                 perlindungan masyarakat melalui:
            gambaran/sifat pokok            (a) pengadaan kapal patroli cepat
            skema kompensasi baru;          tipe FPB 38/40 dan speedboat; (b)
      (h)   Pengukuran tingkat              penyediaan mobile scanner
            kepuasan wajib pajak;           container (c) pengembangan SDM
      (i)   Meningkatkan kerjasama          yang professional di bidang
            dengan perbankan dalam          pengawasan; (d) peningkatan


                                                                              II.23 – 19
                  Program/                              Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                          Sasaran Program   Instansi Pelaksana
            Kegiatan Pokok RPJM                 Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
               rangka memberikan              pengawasan Barang Kena Cukai
               kemudahan pembayaran           (BKC); (e) mengembangkan
               pajak; serta                   aplikasi pengawasan ekspor,
           (j) Memperbaiki manajemen          aplikasi pengawasan di bidang cukai
               pemeriksaan pajak.             dan profiling, dan melakukan
                                              pertukaran data secara elektronik
      2.     Melakukan reformasi              dengan DJP untuk restitusi PPN.
            kebijakan dan administrasi    11. Melakukan pengkajian/
            sengketa pajak, yang              penyempurnaan peraturan
            meliputi:                         pelaksanaan UU No. 10 Tahun 1995
           (a) Upaya mendorong                tentang kepabeanan dan UU No. 11
               partisipasi masyarakat         Tahun 1995 tentang Cukai, sebagai
               wajib pajak dalam              upaya peningkatan pelayanan dan
               menggunakan haknya             pengawasan;
               untuk                      12. Peningkatan kualitas dan kuantitas
               mencari/mendapatkan            sarana dan prasarana fisik yang
               keadilan pajak;                mendukung pelayanan dan
           (b) Pembangunan sistem             pengawasan kepabeanan dan cukai;
               informasi sengketa pajak   13. Peningkatan pelaksanaan verifikasi
               yang meliputi                  dan audit melalui penetapan kriteria
               pengembangan data              dokumen impor, ekspor dan cukai
               warehouse putusan              yang memperoleh prioritas utama,
               pengadilan,                    pemantauan pelaksanaan tindak
               pembangunan situs              lanjut temuan hasil audit serta
               pengadilan pajak; serta        pengkajian dan penyempurnaan
           (c) Penyempurnaan sistem           sistem dan prosedur kegiatan
               informasi sengketa pajak       verifikasi dan audit, serta
               (SISPA).                       penyempurnaan selektivitas
                                              pemeriksaan pabean (pre-clearance
      3.    Melakukan reformasi               dan post Clearance) berdasarkan
            kebijakan dan administrasi        manajemen resiko;
            kepabeanan dan cukai yang     14. Menyempurnakan KMK yang
            meliputi:                         mengatur tentang
           (a) Melakukan reformasi            pemindahtanganan barang modal.
               kebijakan kepabeanan       15. Peningkatan efektivitas penyetoran
               dan cukai, diantaranya:        PNBP termasuk SDA non migas


                                                                                II.23 – 20
             Program/                               Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                      Sasaran Program   Instansi Pelaksana
       Kegiatan Pokok RPJM                  Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
          (i) Melakukan                   yang berasal dari SDA perikanan,
          amandemen Undang-               pertambangan umum dan
          Undang Nomor 10 Tahun           kehutanan;
          1995 tentang Kepabeanan     16. Peningkatan efektivitas penyetoran
          terutama yang berkaitan         penjualan migas melalui
          dengan ketentuan tentang        perencanaan penerimaan migas,
          tindak pidana                   monitoring pelaksanaan penyetoran,
          penyelundupan; (ii)             melakukan tindaklanjut penagihan
          Melakukan amandemen             kekurangan setoran penerimaan
          terhadap Undang-Undang          negara, dan monitoring Indonesia
          Nomor 11 Tahun 1995             Crude Price (ICP), harga gas, dan
          tentang Cukai; (iii)            lifting serta perhitungan penerimaan
          Melakukan pengkajian            negara dari SDA Migas dan yang
          terhadap peraturan              akan dibagihasilkan kepada daerah;
          pelaksanaan Undang-         17. Perumusan kebijakan, analisis dan
          Undang Nomor 10 Tahun           verifikasi data, serta pemantauan
          1995 tentang Kepabeanan         perhitungan biaya pengadaan dan
          dan Undang-Undang               hasil penjualan bahan bakar minyak
          Nomor 11 Tahun 1995             dalam negeri serta hasil panas bumi;
          tentang Cukai, sebagai      18. Perumusan kebijakan, evaluasi dan
          upaya peningkatan               sosialiasi kebijakan, melakukan
          pelayanan dan                   perencanaan, pemantauan, analisis
          pengawasan; dan                 dan evaluasi penerimaan dari
      (b) Melanjutkan reformasi           pungutan ekspor dan penerimaan
          administrasi kepabeanan         bagian pemerintah atas laba BUMN;
          dan cukai, yang meliputi    19. Pengembangan sistem informasi di
          kegiatan: (i) Memberikan        bidang Penerimaan Negara Bukan
          fasilitasi perdagangan;         Pajak (PNBP) dan Badan Layanan
          (ii) Meningkatkan               Umum (BLU) serta meningkatkan
          pelayanan dibidang              koordinasi dengan instansi-instansi
          cukai; (iii) Meningkatkan       terkait dalam menunjang program
          pemberantasan tindak            peningkatan penerimaan negara;
          pidana penyelundupan        20. Pemantapan pengelolaan pinjaman
          dan under valuation; (iv)       RDI, RPD dan SLA antara lain
          Meningkatkan sistem             dengan memberikan kemudahan,
          pengawasan dalam                kecepatan dan ketepatan


                                                                            II.23 – 21
            Program/                              Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                    Sasaran Program   Instansi Pelaksana
      Kegiatan Pokok RPJM                 Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
        rangka penegakan hukum          administrasi pinjaman dan proyeksi
        di bidang kepabeanan dan        penerimaan negara dari
        cukai serta perlindungan        pengembalian pinjaman, serta
        terhadap masyarakat; (v)        mengembangkan komputerisasi
        Meningkatkan Koordinasi         penatausahaan pinjaman serta
        dengan stakeholder; (vi)        melakukan pengkajian terhadap
        Menerapkan                      peraturan yang ada untuk
        komputerisasi dalam             pengelolaan pinjaman;
        sistem, prosedur, dan       21. Peningkatan efisiensi dan efektivitas
        pengawasan di bidang            penerimaan kembali pinjaman tepat
        kepabeanan dan cukai;           pada waktunya melalui kegiatan
        (vii) Meningkatkan              monitoring dan meningkatkan
        profesionalisme dan             koordinasi dengan instansi terkait;
        integritas pegawai          22. Melakukan penelitian dan evaluasi
        melalui penyempurnaan           terhadap usulan restrukturisasi
        kode etik (code of              pinjaman untuk mengurangi
        conduct committee-CCC),         tunggakan pinjaman dan
        pembentukan unit                memungkinkan peminjam dapat
        investigasi khusus              membayar kembali pinjaman;
        (special investigation      23. Melakukan pengembangan
        unit), penyediaan saluran       kemampuan dan kualitas sumber
        pengaduan dan                   daya manusia melalui kursus,
        pembentukan ombudsman           seminar ataupun pendidikan
        kepabeanan dan cukai;           tertentu;
        (viii) Melaksanakan audit   24. Melakukan reformasi administrasi
        kepabeanan dan cukai            sengketa pajak (Tax court reform)
        secara berhasilguna dan         melalui upaya: (a) memperpendek
        berdayaguna; (ix)               waktu yang dibutuhkan untuk proses
        Melaksanakan                    dan pemecahan masalah sengketa
        pengelolaan sarana dan          pajak sampai dengan 10%; (b)
        prasarana fisik; dan (x)        melakukan survey tingkat kepuasan
        Meningkatkan kualitas           masyarakat terhadap administrasi
        penyuusunan anggaran            dan sistem manajemen kasus; (c)
        dan administrasi                mendorong akses publik terhadap
        keuangan;                       data base sengketa pajak secara on-
                                        line (uji coba sebanyak 2.000 kasus)


                                                                          II.23 – 22
                  Program/                             Program/                                                                  Pagu Indikatif
No.                                                                                       Sasaran Program   Instansi Pelaksana
            Kegiatan Pokok RPJM                Kegiatan Pokok RKP 2006                                                           (Juta Rupiah)
      4.     Melakukan reformasi        25. Dalam rangka meningkatkan
            kebijakan administrasi          penerimaan negara yang berasal dari
            Penerimaan Negara Bukan         penerimaan biaya administrasi
            Pajak (PNBP), yang              pengurusan piutang negara dan bea
            meliputi:                       lelang, akan ditempuh beberapa
           (a) Melakukan reformasi          kegiatan/langkah-langkah yaitu: (a)
               kebijakan PNBP,              peningkatan pelayanan piutang
               diantaranya: (i)             negara dan lelang; (b) penyusunan
               Melakukan penyusunan         pedoman penatausahaan Berkas
               peraturan perundang-         Kasus Piutang Negara (BKPN) dan
               undangan di bidang           risalah lelang; (c) penyempurnaan
               PNBP Sumber Daya             Sistem Administrasi dan Informasi
               Alam (SDA), laba             dan Pengurusan Piutang dan Lelang
               BUMN, PNBP lainnya,          Negara (SIMPLE dh. SAIPPLN);
               pajak/pungutan ekspor        (d) penyusunan pedoman teknik
               dan Badan Layanan            penilaian tanah, bangunan, dan
               Umum (BLU), yang             mesin-mesin; (e) penyusunan
               antara lain mencakup         standar prosedur pemberian
               tatacara penentuan           keringanan hutang; (f)
               jumlah, pungutan,            penyempurnaan draft RUU Piutang
               pembayaran, penyetoran       Negara dan Lelang; (g)
               dan penagihan PNBP           penyempurnaan Juklak/Juknis
               serta pengajuan dan          pengurusan Piutang Negara dan
               penyelesaian keberatan       Lelang; (h) penyusunan RPP dan
               PNBP; (ii) Melakukan         peraturan Menteri Keuangan tentang
               evaluasi dan                 Tata Cara Pengajuan Usul dan
               penyempurnaan                Penetapan Penghapusan Piutang
               ketentuan perundangan-       Negara/Daerah
               undangan di bidang       26. Peningkatan fasilitas pelayanan
               migas, panas bumi,           kepada publik melalui rehabilitasi
               sumber PNBP lainnya,         dan pembangunan 22 KPP, KP PBB
               pajak/pungutan ekspor,       baru, KPBC baru dan Kantor
               dan BLU; (iii) Melakukan     Pelayanan Piutang dan Lelang
               evaluasi dan                 Negara.
               penyempurnaan tarif di
               bidang PNBP dan


                                                                             II.23 – 23
             Program/                         Program/                                                              Pagu Indikatif
No.                                                                          Sasaran Program   Instansi Pelaksana
       Kegiatan Pokok RPJM            Kegiatan Pokok RKP 2006                                                       (Juta Rupiah)
          pajak/pungutan ekspor;
          (iv) Melakukan
          penyusunan rancangan
          peraturan pemerintah
          tentang pengelolaan
          BLU, pajak/pungutan
          ekspor; (v) Melakukan
          sosialisasi kebijakan dan
          peraturan di bidang
          PNBP, pajak/pungutan
          ekspor dan BLU; (vi)
          Melanjutkan langkah-
          langkah konsolidasi dan
          rekonsiliasi data baik
          yang menyangkut SDA,
          Laba BUMN, PNBP
          lainnya, pajak/pungutan
          ekspor dan BLU; (vii)
          Melakukan penelitian dan
          pengembangan dalam
          rangka inovasi dan
          diversifikasi pungutan
          PNBP; serta (viii)
          Melakukan pemantauan
          pelaksanaan law
          enforcement di bidang
          PNBP; dan
      (b) Melanjutkan reformasi
          administrasi PNBP yang
          meliputi: (i)
          Pengembangan sistem
          informasi dan data base
          di bidang PNBP dan
          BLU; (ii) Meningkatkan
          kegiatan rekonsiliasi,
          monitoring dan evaluasi


                                                                II.23 – 24
                Program/                         Program/                                                              Pagu Indikatif
No.                                                                             Sasaran Program   Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM            Kegiatan Pokok RKP 2006                                                       (Juta Rupiah)
            PNBP; (iii) Melakukan
            penyempurnaan
            administrasi monitoring
            konsumsi BBM dan
            perkembangan harga jual
            eceran BBM dalam
            negeri, industri
            penerbangan dan lainnya;
            (iv) Melakukan verifikasi
            besaran PNBP dan pajak
            pungutan ekspor; serta (v)
            Melakukan
            penyempurnaan sistem
            administrasi penerimaan
            pajak/pungutan ekspor
            dengan menggunakan
            sistem informasi
            komputer (on line).

      5. Memantapkan pengelolaan
         pinjaman RDI, RPD dan SLA
         antara lain dengan: (i)
         memberikan kemudahan,
         kecepatan dan ketepatan
         administrasi pinjaman; (ii)
         proyeksi penerimaan negara
         dari pengembalian pinjaman;
         (iii) mengembangkan
         komputerisasi penatausahaan
         pinjaman; serta (iv)
         melakukan pengkajian
         terhadap peraturan yang ada
         untuk pengelolaan pinjaman.

      6. Meningkatkan penerimaan
         negara yang berasal dari


                                                                   II.23 – 25
             Program/                       Program/                                                              Pagu Indikatif
No.                                                                        Sasaran Program   Instansi Pelaksana
       Kegiatan Pokok RPJM          Kegiatan Pokok RKP 2006                                                       (Juta Rupiah)
      penerimaan biaya
      administrasi pengurusan
      piutang negara dan Bea
      Lelang melalui:
      (a) Peningkatan pelayanan
          piutang negara dan
          lelang;
      (b) Penyusunan pedoman
          penatausahaan Berkas
          Kasus Piutang Negara
          dan risalah lelang;
      (c) Penyempurnaan Sistem
          Administrasi dan
          Informasi dan
          Pengurusan Piutang dan
          Lealang Negara;
      (d) Penyusunan pedoman
          teknik penilaian tanah,
          bangunan, dan mesin-
          mesin;
      (e) Penyempurnaan draft
          RUU Pengurusan Piutang
          Negara dan RUU Lelang
          Negara serta peraturan
          pelaksanaannya;
      (f) Penyempurnaan petunjuk
          pelaksanaan/petunjuk
          teknis pengurusan
          piutang negara dan
          lelang; serta
      (g) Penyusunan RPP dan
          Peraturan Menteri
          Keuangan tentang Tata
          Cara Pengajuan Usul dan
          Penetapan Penghapusan
          Piutang Negara/Daerah


                                                              II.23 – 26
                Program/                             Program/                                                                                 Pagu Indikatif
No.                                                                                        Sasaran Program               Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM                Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                          (Juta Rupiah)
4.    Program Peningkatan Efektifitas   Peningkatan Efektivitas Pengeluaran       Terwujudnya alokasi anggaran yang     Dep. Keuangan               792.891,6
      Pengeluaran Negara.               Negara                                    sesuai dengan prioritas pembangunan
                                                                                  secara efisien
      1. Untuk memperbaiki              1. Penyelesaian RUU tentang
         pendapatan dan kesejahteraan      Pengelolaan Barang Milik/
         aparatur negara dan               Kekayaan Negara;
         pensiunannya dengan            2. Koordinasi dan sinkronisasi dengan
         mempertimbangkan                  pemerintah daerah dalam rangka
         kemampuan keuangan                penyempurnaan pengelolaan
         negara;                           keuangan daerah;
      2. Meningkatkan efisiensi dan     3. Perbaikan kesejahteraan aparatur
         efektifitas pengadaan barang      negara dan pensiunannya dengan
         dan jasa yang digunakan           tetap mempertimbangkan
         untuk pelaksanaan pelayanan       kemampuan keuangan negara dalam
         publik setiap instansi            batas-batas anggaran negara yang
         pemerintah serta                  terjaga kesinambungannya;
         pemeliharaan aset negara       4. Mempertajam prioritas anggaran
         melalui pelaksanaan               yang dikelola pemerintah pusat
         reformasi pengadaan barang        maupun daerah melalui upaya
         dan jasa dan pembangunan e-       pemberian pelayanan dan
         procurement untuk sistem          pelaksanaan kegiatan yang sesuai
         pengadaan barang dan jasa         dengan kewenangan yang dimiliki
         instansi pemerintah;              oleh masing-masing tingkatan
      3. Menyediakan sarana dan            pemerintahan, baik yang ada di
         prasarana pembangunan yang        pusat maupun di daerah;
         memadai untuk mendukung        5. Mempertajam prioritas penyediaan
         pertumbuhan ekonomi yang          subsidi agar lebih tepat sasaran dan
         tinggi, peningkatan               menyediakan belanja bantuan sosial
         kesejahteraan rakyat,             dengan tetap mempertimbangkan
         pengentasan kemiskinan dan        kemampuan keuangan negara
         pengurangan pengangguran;      6. Penyediaan harga satuan (unit cost)
      4. Mengurangi beban                  untuk pengadaan barang dan jasa
         pembayaran bunga utang            yang menjadi beban APBN, serta
         pemerintah.                       pengembangan dan implementasi e-
      5. Mengarahkan pemberian             procurement untuk sistem
         subsidi agar lebih tepat          pengadaan barang dan jasa instansi


                                                                              II.23 – 27
                Program/                               Program/                                                                   Pagu Indikatif
No.                                                                                        Sasaran Program   Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM                  Kegiatan Pokok RKP 2006                                                            (Juta Rupiah)
          sasaran;                            Pemerintah;
      6. Mengarahkan belanja bantuan      7. Sosialisasi mengenai implementasi
          sosial yang dapat langsung          peraturan perundang-undangan
          membantu meringankan                yang terkait dengan: (a)
          beban masyarakat miskin             desentralisasi ekonomi secara
          serta masyarakat yang               berkesinambungan; (b) ketentuan
          tertimpa bencana nasional;          yang memastikan bahwa peralihan
      7. Meningkatkan koordinasi dan          pembiayaan kepada daerah sejalan
          sinkronisasi kebijakan              dengan peralihan fungsi; (c)
          desentralisasi fiskal dalam         penentuan prioritas implementasi
          rangka penyempurnaan                standar pelayanan minimum; (d)
          hubungan keuangan antara            optimalisasi pengalokasian dana
          pemerintah pusat dengan             transfer; serta (e) optimalisasi
          pemerintah daerah melalui           pengelolaan keuangan daerah;
          penyusunan dan perumusan        8. Menyusun dan merumuskan
          kebijakan dalam penetapan           peraturan perundangan di bawah
          Dana Alokasi Umum, Dana             UU 32 Tahun 2004 tentang
          Alokasi Khusus, Dana Bagi           Pemerintahan Daerah dan UU 33
          Hasil Pajak dan Bukan Pajak         Tahun 2004 tentang Perimbangan
          termasuk Dana Reboisasi;            Keuangan antara Pemerintah Pusat
      8. Meningkatkan koordinasi              dan Daerah, serta melakukan revisi
          dengan instansi pusat terkait       UU 34 Tahun 2000 tentang Pajak
          dalam melakukan                     Daerah dan Retribusi Daerah;
          pemantauan dan evaluasi         9. Penyusunan dan perumusan
          dana perimbangan;                   kebijakan pendapatan daerah dan
      9. Melanjutkan langkah-langkah          harmonisasi Peraturan Daerah yang
          pemutakhiran data yang              meliputi: (a) perluasan dan
          menyangkut perumusan                peningkatan sumber penerimaan
          kebijakan dana perimbangan;         daerah; (b) penyusunan mekanisme
      10. Menyusun dan merumuskan             pengawasan atas Perda pajak daerah
          kebijakan pendapatan daerah         dan retribusi daerah yang tidak
          yang berasal dari APBN dan          sesuai dengan peraturan perundang-
          harmonisasi peraturan daerah        undangan yang lebih tinggi dan
          (Perda) yang antara lain            bertentangan dengan kepentingan
          terkait dengan perluasan dan        umum;
          peningkatan sumber              10. Penyusunan dan perumusan


                                                                              II.23 – 28
                Program/                                Program/                                                                    Pagu Indikatif
No.                                                                                          Sasaran Program   Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM                   Kegiatan Pokok RKP 2006                                                             (Juta Rupiah)
          penerimaan daerah;                   kebijakan dalam penetapan alokasi
      11. Meningkatkan koordinasi              dana transfer dari pemerintah pusat
          dengan Pemerintah Daerah             kepada daerah yang meliputi: (a)
          serta pengawasan atas Perda          penetapan Dana Alokasi Umum; (b)
          pajak daerah dan retribusi           penetapan Dana Alokasi Khusus;
          daerah yang tidak sesuai             (c) penetapan Dana Bagi Hasil
          dengan peraturan perundang-          Pajak dan Bukan Pajak;
          undangan yang lebih tinggi       11. Pengarusutamaan DAK untuk
          dan/atau bertentangan dengan         wilayah tertinggal dan perbatasan
          kebijakan nasional;                  terutama yang terkait dengan sektor
      12. Menyusun dan merumuskan              irigasi, pendidikan, kesehatan,
          kebijakan penataan                   kelautan dan perikanan, dan sektor
          pengelolaan keuangan daerah,         tansportasi
          yang antara lain terkait         12. Penyusunan dan perumusan
          dengan ketentuan mengenai            kebijakan penataan pengelolaan
          transparansi dan akuntabilitas       keuangan daerah, yang antara lain
          pengelolaan keuangan daerah,         terkait dengan ketentuan mengenai
          perbaikan manajemen                  transparansi dan akuntabilitas
          keuangan daerah,                     pengelolaan keuangan daerah,
          pengendalian defisit dan             perbaikan manajemen keuangan
          surplus anggaran daerah, serta       daerah, pengendalian defisit dan
          pelaporan dan pengelolaan            surplus anggaran daerah, serta
          informasi keuangan daerah;           pelaporan dan pengelolaan
          serta                                informasi keuangan daerah;
      13. Menyusun dan merumuskan          13. Peningkatan pelayanan kepada
          kebijakan pelaksanaan                publik melalui rehabilitasi dan
          dekonsentrasi dan tugas              pembangunan gedung kantor baik
          pembantuan yang meliputi             pusat maupun daerah;
          pengelolaan dan                  14. Pengumpulan, pengolahan dan
          pertanggungjawaban,                  penyajian data dan informasi serta
          pemantauan dan evaluasi,             pelaporan realisasi APBN melalui
          serta pengalihan/pergeseran          penyempurnaan sistem informasi
          secara bertahap dari sebagian        berupa percepatan pengiriman dan
          anggaran                             pengolahan data;
          Kementerian/Lembaga yang         15. Penyusunan pedoman pelaksanaan
          digunakan untuk membiayai            dan penerapan perbendaharaan, kas


                                                                                II.23 – 29
                 Program/                             Program/                                                                                   Pagu Indikatif
No.                                                                                        Sasaran Program                  Instansi Pelaksana
           Kegiatan Pokok RPJM                Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                            (Juta Rupiah)
           urusan daerah menjadi DAK.        negara, tata cara penyaluran
                                             pembiayaan, penatausahaan,
                                             pembiayaan, penagihan, verifikasi
                                             dan pengawasan perkembangan kas;
                                         16. Pembinaan, penghimpunan,
                                             penelaahan dan penganalisaan data,
                                             pemantauan dan evaluasi
                                             pelaksanaan pengelolaan barang
                                             milik/kekayaan negara.
5.    Program Pemantapan                 Pemantapan Pelaksanaan Sistem            1. Tersedianya dokumen satuan            Dep. Keuangan                 1.000,0
      Pelaksanaan Sistem                 Penganggaran                                anggaran menurut unit organisasi,
      Penganggaran                                                                   fungsi, program, kegiatan dan jenis
                                                                                     serta lokasi
      1.    Penyatuan anggaran belanja   1.   Penyusunan format belanja           2. Tersedianya dokumen satuan
            negara (unified budget)           pemerintah pusat dalam APBN            anggaran sebagai dasar penyusunan
            dengan menggunakan                yang mengacu pada: (a)                 Keppres Lampiran UU APBN
            format belanja pemerintah         penyatuan anggaran belanja
            pusat dalam APBN menjadi          negara (unified budget); (b)
            menurut jenis belanja,            kerangka pengeluaran berjangka
            organisasi, dan fungsi;           menengah (MTEF); (c) anggaran
      2.    Penyusunan anggaran               berbasis kinerja;
            belanja negara dalam         2.   Penyusunan UU APBN sesuai
            kerangka pengeluaran              dengan ketentuan yang berlaku
            berjangka menengah           3.   Persiapan penerapan Treasury
            (Medium Term Expenditure          Single Account (TSA) dalam
            Framework/MTEF);                  pengelolaan keuangan negara
      3.    Penyusunan anggaran               dengan menerapkan prinsip-
            berbasis kinerja                  prinsip good governance;
            (performance based           4.   Peningkatan sinergi dan
            budgeting);                       sinkronisasi dalam perumusan
      4.    Penyusunan sistem                 kebijakan, penganggaran, dan
            penganggaran berbasis             perbendaharaan negara;
            akrual (Accrual basis        5.   Peningkatan pemantauan dan
            budgeting);                       evaluasi pelaksanaan APBN;
      5.    Penerapan Treasury Single    6.   Peningkatan capacity building
            Account (TSA) dalam               sumber daya dalam rangka


                                                                             II.23 – 30
                Program/                         Program/                                                                   Pagu Indikatif
No.                                                                                  Sasaran Program   Instansi Pelaksana
          Kegiatan Pokok RPJM            Kegiatan Pokok RKP 2006                                                            (Juta Rupiah)
          pengelolaan keuangan           penyusunan, pelaksanaan, dan
          negara;                        pelaporan APBN.
      6. Perbaikan pengelolaan
          keuangan pemerintah
          dengan menerapkan prinsip-
          prinsip pemerintahan yang
          baik (good governance);
      7. Penyempurnaan format
          APBN yang mengacu
          kepada statistik keuangan
          pemerintah sesuai standar
          internasional (Government
          Finance Statistics/GFS
          Manual 2001);
      8. Pengembangan model
          perencanaan APBN yang
          terintegrasi dengan sektor
          ekonomi lainnya;
      9. Penyempurnaan sistem
          informasi dan data base
          yang berkualitas sebagai
          alat analisis dalam
          pengambilan kebijakan
          fiskal;
      10. Peningkatan sinergi dan
          sinkronisasi dalam
          perumusan kebijakan,
          penganggaran, dan
          perbendaharaan negara
          melalui penegasan secara
          formal tugas pokok dan
          fungsi dari unit yang
          berwenang melakukan
          fungsi ordonansi, otorisasi,
          dan perumusan kebijakan;
      11. Peningkatan pemantauan


                                                                        II.23 – 31
                 Program/                              Program/                                                                                 Pagu Indikatif
No.                                                                                        Sasaran Program                 Instansi Pelaksana
           Kegiatan Pokok RPJM                 Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                          (Juta Rupiah)
          dan evaluasi pelaksanaan
          APBN; serta
      12. Peningkatan capacity
          building sumber daya dalam
          rangka penyusunan,
          pelaksanaan, dan pelaporan
          APBN.

6.    Program Pengelolaan dan            Pengelolaan dan Pembiayaan Hutang        1. Tercapainya penyerapan pinjaman      Dep. Keuangan                20.913,0
      Pembiayaan Utang Pemerintah                                                    luar negeri yang maksimal sehingga
                                                                                     dana pinjaman dapat digunakan
                                                                                     tepat waktu;
      1.   Melanjutkan penyelesaian       1.   Pengelolaan pinjaman dan hibah     2. Adanya penyempurnaan strategi
           RUU tentang pengelolaan             luar negeri (PHLN) melalui: (a)       pinjaman pemerintah;
           Pinjaman dan Hibah Luar             Menyusun draft RUU dan RPP         3. Adanya penyempurnaan kebijakan
           Negeri;                             mengenai pengelolaan PHLN; (b)        pinjaman/hibah daerah yang sesuai
      2.   Mengamankan rencana                 Melaksanakan pengelolaan              dengan kemampuan fiskal daerah;
           penyerapan pinjaman luar            PHLN melalui antara lain           4. Adanya penyempurnaan
           negeri baik pinjaman                penyelesaian moratorium utang         mekanisme penerusan pinjaman
           program maupun pinjaman             luar negeri pemerintah/debt swap      dari pemerintah pusat kepada
           proyek. Pinjaman program       2.   Menetapkan kriteria prosedur          pemerintah daerah; dan
           utamanya diupayakan agar            penerbitan obligasi termasuk       5. Adanya penyempurnaan
           matrik kebijakan (policy            obligasi daerah dengan                mekanisme sumber pembiayaan
           matrix) yang disepakati             mempertimbangkan dampaknya            APBN melalui pengelolaan Surat
           sudah disesuaikan dengan            terhadap ketersediaan dana dalam      Utang Negara (SUN).
           kemampuan dan                       masyarakat yang diselaraskan
           kewenangan pemerintah               dengan jatuh tempo obligasi
           sehingga dapat                      sehingga likuiditas dalam
           dilaksanakan, sedangkan             masyarakat tetap terjaga dan
           pinjaman proyek perlu               sekaligus menghasilkan yield
           diprioritaskan untuk                obligasi yang tidak memberatkan
           proyek-proyek strategis dan         dalam pembayaran bunganya;
           lebih dimatangkan dalam        3.   Perumusan kebijakan pinjaman
           kesiapan proyek baik di             daerah dan hibah yang
           tingkat pemerintah pusat            disesuaikan dengan kemampuan
           maupun pemerintah daerah;           fiskal masing-masing daerah;


                                                                             II.23 – 32
                 Program/                             Program/                                                                  Pagu Indikatif
No.                                                                                      Sasaran Program   Instansi Pelaksana
           Kegiatan Pokok RPJM                Kegiatan Pokok RKP 2006                                                           (Juta Rupiah)
      3.    Menyempurnakan               4.   Pengelolaan SUN melalui: (a)
            mekanisme penyaluran              Menyusun penyempurnaan
            pinjaman dan/atau hibah           kerangka hukum dan kebijakan
            yang diteruspinjamkan dari        pengelolaan SUN; (b) Melakukan
            pemerintah pusat kepada           pengelolaan SUN demi
            pemerintah daerah sesuai          terlaksananya perbaikan struktur
            dengan Undang-Undang              portofolio SUN dengan
            Nomor 17 Tahun 2003 dan           mempertimbangkan dinamika
            Undang-Undang Nomor 33            pasar, terdukungnya
            Tahun 2004;                       pengembangan pasar SUN yang
      4.    Mengamankan pipeline              aktif dan likuid, serta
            pinjaman luar negeri untuk        terlaksananya capacity building
            pengamanan pembiayaan             dalam pengelolaan SUN di dalam
            anggaran negara di tahun-         dan luar negeri;
            tahun berikutnya melalui     5.   Pengelolaan penerusan pinjaman
            penyempurnaan strategi            melalui: (a) menyusun ketentuan
            pinjaman pemerintah;              mengenai mekanisme penyaluran
      5.    Menyempurnakan rumusan            pinjaman dengan menyusun draft
            kebijakan pinjaman dan            Permenkeu mengenai mekanisme
            hibah daerah yang                 penerusan pinjaman; (b)
            disesuaikan dengan                melakukan pengelolaan
            kemampuan fiskal masing-          penerusan pinjaman;
            masing daerah;               6.   Pengamanan rencana penyerapan
      6.    Melakukan pengelolaan             pinjaman luar negeri baik
            portofolio Surat Utang            pinjaman program maupun
            Negara (SUN) melalui:             pinjaman proyek;
           (a) Pembayaran bunga dan
                pokok obligasi negara
                secara tepat waktu;
           (b) Penerbitan SUN dalam
                mata uang rupiah dan
                mata uang asing;
           (c) Pembelian kembali
                (buyback) obligasi
                negara;
           (d) Debt switching;


                                                                            II.23 – 33
                 Program/                            Program/                                                              Pagu Indikatif
No.                                                                                 Sasaran Program   Instansi Pelaksana
           Kegiatan Pokok RPJM               Kegiatan Pokok RKP 2006                                                       (Juta Rupiah)
           (e) Mengembangkan
                 instrumen surat utang
                 negara; serta
           (f) Meningkatkan
                 koordinasi antara
                 otoritas fiskal dan
                 moneter.
      7.    Mengembangkan pasar dan
            infrastruktur surat utang
            negara (SUN) melalui:
           (i) Mendorong tersedianya
                 harga acuan
                 (benchmark) melaui
                 pengembangan pasar
                 antar pedagang SUN
                 (inter-dealer market);
           (ii) Mendorong
                 pengembangan pasar
                 repo (repurchase
                 agreement);
           (iii) Menerbitkan SUN yang
                 menjadi acuan
                 (penerbitan T-bill dan T-
                 bond secara teratur);
           (iv) Memperluas basis
                 investor melalui
                 kerjasama dengan
                 pemodal institusional
                 (institutional investor);
           (v) Meningkatkan efisiensi
                 dan keandalan sistem
                 kliring, setlement dan
                 registrasi;
           (vi) Mengembangkan
                 sumber daya manusia
                 pengelola utang;


                                                                       II.23 – 34
                 Program/                               Program/                                                                                  Pagu Indikatif
No.                                                                                         Sasaran Program                  Instansi Pelaksana
           Kegiatan Pokok RPJM                  Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                           (Juta Rupiah)
           (vii) Melakukan
                 pengembangan akses
                 informasi pasar
                 keuangan;
           (viii) Melakukan
                 penerbitan publikasi
                 secara berkala; serta
           (ix) Melakukan sosialisasi
                 SUN.
      8.    Mengembangkan dan
            meningkatkan pemeliharaan
            sistem informasi dan
            pelaporan manajemen SUN,
            melalui :
           (a) Pengembangan sistem
                 informasi yang terpadu;
                 dan
           (b) Peningkatan kapasitas
                 server DPSUN sampai
                 siap transaksi online;
      9.    Mengevaluasi kemungkinan
            penerapan penggunaan
            Treasury Management
            Information System.

7.    Pembinaan Akuntansi Keuangan         Pembinaan Akuntansi Keuangan           1. Terselesaikannya penyempurnaan         Dep. Keuangan ,              23.807,3
      Negara                               Negara                                    Sistem Akuntansi Pemerintah            Badan Pemeriksa
                                                                                     (SAP), tersusunnya standar             Keuangan
                                                                                     akuntansi pemerintah berbasis
                                                                                     akrual, dan terselesaikannya laporan
                                                                                     keuangan Pemerintah Pusat; dan
      1. Menyusun standar akuntansi        1. Pelaksanaan informasi dan           2. Terselenggaranya sistem informasi
         pemerintah dan                       akuntansi melalui:                     keuangan daerah yang transparan
         penyempurnaan sistem                 (a) menyusun ketentuan                 dan akuntabel.
         akuntansi;                               pendukung informasi dan
      2. Mempercepat penyelesaian                 akuntansi pemerintah melalui:


                                                                              II.23 – 35
                    Program/                                Program/                                                                                      Pagu Indikatif
No.                                                                                                  Sasaran Program               Instansi Pelaksana
              Kegiatan Pokok RPJM                   Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                               (Juta Rupiah)
              dan peningkatan kualitas                  (i) menyusun draft PP Sistem
              laporan keuangan pemerintah               Akuntasi Pemerintah berbasis
              pusat;                                    kas dan berbasis akrual
         3.   Mengintegrasikan informasi                (ii) menyusun draft RUU
              keuangan perusahaan negara                pertanggungjawaban
              ke dalam laporan keuangan                 Pelaksanaan APBN (iii)
              pemerintah;                               menyusun draft PP mengenai
         4.   Meningkatkan cakupan                      laporan keuangan negara yang
              informasi secara berjenjang               terintegrasi dengan laporan
              untuk mendukung                           keuangan perusahaan negara;
              penyusunan laporan keuangan               (iv) menyusun draft PP
              yang terintegrasi;                        mengenai jabatan fungsional
         5.   Menyusun pedoman dan                      Perbendaharaan
              penyajian statistik keuangan          (b) melaksanakan penyusunan
              pemerintah;                               informasi keuangan dan
         6.   Membimbing pengembangan                   akuntansi;
              sistem akuntansi pemerintah      2. Percepatan penyelesaian dan
              daerah;                             peningkatan kualitas laporan
         7.   Menyajikan informasi                keuangan pemerintah pusat;
              perbendaharaan negara secara     3. Peningkatan cakupan informasi
              berkala atau non berkala;           secara berjenjang untuk mendukung
         8.   Mendukung pengembangan              penyusunan laporan keuangan yang
              dan penyempurnaan sistem            terintegrasi; dan
              perbendaharaan; serta            4. Penyusunan pedoman dan penyajian
         9.   Mengembangkan jabatan               statistik keuangan pemerintah.
              fungsional perbendaharaan.

8.       Pengembangan dan                      Pengembangan dan Penyempurnaan             Tersedianya data statistik dasar yang   Badan Pusat Statistik         90.000,0 1
         Penyempurnaan Statistik               Statistik                                  lengkap, akurat dan tepat waktu di
                                                                                          seluruh bidang pembangunan yang
                                               1. Pengembangan dan Penyempurnaan          didukung oleh peningkatan
                                                  data statistik sosial;                  kemampuan sumber daya manusia yang
                                               2. Pengembangan dan Penyempurnaan          profesional di bidang teknis dan
                                                  data statistik ekonomi;                 manajemen statistik serta komputasi

1
    Belum termasuk pagu untuk kegiatan Sensus Ekonomi 2006 yang akan dibiayai melalui Belanja Lain-Lain (Anggaran 69)

                                                                                      II.23 – 36
            Program/                     Program/                                                                                 Pagu Indikatif
No.                                                                             Sasaran Program              Instansi Pelaksana
      Kegiatan Pokok RPJM        Kegiatan Pokok RKP 2006                                                                          (Juta Rupiah)
                            3. Pengembangan dan Penyempurnaan          data dan administrasi sesuai dengan
                               data statistik lintas bidang;           tugas dan tanggung jawabnya, serta
                            4. Pengembangan dan Penyempurnaan          peningkatan kemampuan sistem
                               data statistik lainnya;                 informasi, pengolahan, sumber daya
                            5. Peningkatan kualitas dan                manusia dalam IPTEK dan diseminasi
                               profesionalisme sumber daya             di pusat dan di daerah.
                               manusia di bidang statistik; dan
                            6. Pengembangan sistem informasi
                               statistik, sistem informasi geografis
                               statistik, dan diseminasi informasi
                               statistik.




                                                                  II.23 – 37

								
To top