Docstoc

Buku Pkn

Document Sample
Buku Pkn Powered By Docstoc
					                                       PENDAHULUAN


A.   Latar Belakang
     Indonesia sekarang telah memasuki suatu dekade waktu yaitu era globalisasi dimana semua
aspek yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan menitikberatkan
kepada sebuah kemajuan. Polemik bangsa yang terus menghujami negeri ini seakan membuat pola
pikir tak kunjung henti untuk menantikan sebuah kedamaian dan keselarasan bangsa. Terlebih
kepada suatu hal yang menyangkut pendidikan, potensi setiap individu dituntut untuk bisa
mengembangkan potensi yang dimiliki dan bertindak arif dalam menyikapi segala permasalahan
dengan pemikiran yang jeli dan analistis. Salah satunya yaitu mampu bersikap arif dalam
memahami beberapa buku sebagai acuan dan tolak ukur untuk bahan pembelajaran. Tak ayal
sekarang banyak bermacam buku yang sama judulnya namun dengan isi yang berbeda. Dan
alhamdulillah pada kesempatan ini, saya memperoleh tugas menganalis buku Pendidikan
Kewarganegaraan untuk mencari perbandingan dari substansi yang tersaji.


B.   Tujuan Penulisan
     Adapun tujuan dari penyusunan makalah perbandingan buku ini adalah mengetahui esensi
kedua buah buku secara mendalam dengan pemahaman yang mendetil dari setiap bab yang
tersusun. Perbandingan dua buku ini bukan bermaksud mencari mana yang lebih baik dan unggul
karena dibalik keunggulan dan kelemahan yang ada, semua itu merujuk kepada orientasi yang baik.
       Mudah-mudahan penyusun dapat memperoleh manfaat dengan adanya tugas ini, terlebih
menjadi seorang warga negara yang baik yang mengerti fungsinya sebagai warga negara yang
menjunjung tinggi pada aturan dan norma yang ada. Dan kepada khalayak umum, semoga
menghadirkan beberapa persepsi yang beragam namun tetap menunjuk pada persatuan dan
kesatuan, bukan menyulut pada disintegrasi bangsa.


C.   Keterangan Tentang Identitas Buku
     Kedua buku yang menjadi bahan kajian saya adalah :
Judul Buku 1         : Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan tinggi
Penyusun             : Drs.H. Daeng Sudirwo, M.Pd.
Penerbit             : Randu Alas Bandung


Judul Buku 2         : Pendidikan Kewarganegaraan
Penyusun             : Drs. S. Sumarsono, MBA dkk.
Penerbit             : Gramedia Pustaka Utama
                                  RANGKUMAN BUKU PERTAMA :
               PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA PERGURUAN TINGGI


BAB I : PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1.        Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Bagian Kelompok MPK
          Visi kelompok MPK di Perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam
pengembangan dan penyelenggaraaan pedoman studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan
kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.
          Adapun kompetensi mata kuliah PKN adalah menjadi ilmuwan dan professional yang
memiliki kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis ya ng berkeadaban dan berpartisipasi aktif
dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan system pancasila.
2.        Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi
          Dengan    keluarnya    Surat    Keputusa    Direktur   Jenderal   Pendidikan     Tinggi      no.
267/DIKTI/KEP/2000 tanggal 10 Agustus 2000tentang penyempurnaan kurikulum                    Inti Mata
Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi, maka
berubahlah mata kuliah Kewiraan menjadi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
          Timbulnya mata kuliah Kewiraan di Perguruan Tinggi dirintis dengan adanya latihan
kemiliteran bagi Mahasiswa dengan sebutan WALA (wajib Latih).
          Selanjutnya proyek WALAWA pada akhir 1973 dihentikan atau di anggap selesai dan tidak
diberikan lagi di perguruan Tinggi.


BAB II : FILSAFAT PANCASILA DAN IDENTITAS NASIONAL
1.        Pancasila sebagai Sistem Filsafat
          Filsafat merupakan induknya ilmu pengetahuan. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu
philosophia. Kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia yang berarti bijaksana.
Philosophia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan.
          Dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah induknya ilmu pengetahuan yan berusaha mencari
kebenaran dengan mencari sebab musababnya yan terdalam dengan mempergunakan metodologi
yang sistematis, radikal, dan universal. Sehingga filsafat merupakan proses dan hasil dari pemikiran
yang mendalam dan menyeluruh.
          Pancasila merupakan sistem filsafat karena sila-sila dalam Pancasila merupakan bagian dari
satu kesatuan yan tidak terpisahkan. Sistem filsafat Pancasila memiliki kriteria dan sifat-sifat
universal dan memiliki ciri-ciri khas nasional, sebagai berikut :
     a.     Sistematis, fundamental, universal, integral, dan radikal mencari kebenaran yang hakiki.
     b. filsafat yang monotheis dan religius yang mempercayai adanya sumber kesemestaan, yaitu
        Tuhan Yang Maha Esa.
     c. monodualisme dan monopluralisme atau integralistrik yang mengutamakan ketuhanan,
        kesatuan dan kekeluargaan.
     d. satu kesatuaan totalisme yang bulat dan utuh antar sila-sila pancasila.
     e. memiliki corak universal, terutama sila I dan sila IIserta corak nasionalindonesia terutama
        sila III, IV, dan V.
     f. Idealisme fungsional (dasar dan fungsi serta tujuan idiil sekaligus)
     g. Harmoni idiil (asas selaras, serasi dan seimbang)
     h. Memiliki cirri-ciri dimensi idealitas, realitas dan fleksibilitas (Elly M. Setiadi, 2005 : 155-
        156).
2.     Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara
       Ideologi ialah soal cita-cita politik dan doktrin atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau
sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. (Ali Emran dan Encep syariep Nurdin, 1994 :
25).
       Menurut Ahmad Rustandi, ideologi negara bersifat imperatif. Artinya mengikat seluruh warga
negara baik yang menyetujuinya maupun yang tidak menyetujui. Ideologi negara adalah ideologi
yang secara resmi dianut oleh suatu negara.
       Pembukaan UUD 1945 merupakan hal yang fundamental dalam kelangsungan hidup bangsa
dan negara karena dalam pembukaan UUD tersebut tersirat ideologi yang dianut bangsa Indonesia.
3.     Karakteristik Identitas Nasional
       Karakteristik identitas nasional artinya cirri khas jati diri bangsa dalam bernegara. Ciri khas
suatu bangsa akan terbentuk berdasarkan pengalamannya sebagai bangsa dalam berinteraksi,
bekerjasama bangsa lain.
       Karakteristik identitas nasional bangsa Indonesia dapat diventarisir sebagai berikut:
     a. Pancasila adalah falsafah, dasar Negara, ideology bangsa dan Negara.
     b. Bentuk Negara: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
     c. Bentuk Pemerintahan : Republik.
     d. Lambang Negara : Garuda Pancasila dan lambing Negara tertulis Bhineka tunggal Ika, yang
        artinya beranekaragam suku, adat istiadat, bahasa daerah, namun tetap bersatu.
     e. Bendera Negara : Merah putih.
     f. Bahasa : Indonesia
     g. Geografis : Negara kepulauan didaerah katulitiwa, utara ±60°08‟ lintang utara, selatan
        ±141°05‟ bujur timur.
     h. Hak azasi manusia : Melindungi dan menjungjung tinggi hak azasi manusia.
     i. Persekutuan Negara : Negara non blok
           Tidak memasuki persekutuan militer dengan Negara manapun.
     j. Sifat bangsa Indonesia : cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan, ramah tamh dan gotong
           royong.
     k. Terorisme : Anti teroris.
     l. Semboyan : Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.
4.        Proses Berbangsa dan Bernegara
          Istilah negara mulai timbul di Eropa pada abad 15 pada zaman renaissance. Negara adalah
suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut
dari wara negaranya ketaatan pada perundang-undangan melalui penguasaan monopolitis dari
kekuasaan yang sah.
          Menurut M. Solly Lubis, ada 4 teori terbentuknya negara, yatu :
     a. Teori Ketuhanan : negara terbentuk atas perkenan Tuhan.
     b. Teori Perjanjian : negara terbentuk karena ada perjanjian diantara para warganya untuk
           membentuk organisasi yang menyelenggarakan kehidupan bersama yang disebut negara.
     c.      Teori Kekuasaan : negara terbentuk karena kekuasaan.
     d.      Teori Kedaulatan : negara terbentuk karena kedaulatan.
          Menurut Miriam Budiarjo, sifat-sifat negara adalah :
     a. Sifat memaksa : mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal.
     b. Sifat monopoli : negara mempunyai monopoli dalam menerapkan tujuan bersama dari
           masyarakat.
     c. Sifat mencakup semua : semua perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa
           kecuali.


BAB III : HAK AZASI MANUSIA
1.        Pengakuan Hak Azasi Manusia
          Declaration of Human Right dilakukan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Di
Indonesia pengakuan HAM sebenarnya terdapat dalam dasar Negara Pancasila, UUD 1945 dan
dalam perundang-undangan yang lebih rendah.
Dalam BAB III tentang HAM dan kebebasan dasar manusia terdapat 10 hak yang harus di lindungi
yaitu :
     a. Hak untuk hidup
     b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
     c. Hak mengebangkan diri
     d. Hak memperoleh keadilan
     e. Hak atas kebebasan pribadi
     f. Hak atas rasa aman
     g. Hak atas kesejahteraan
     h. Hak turut serta dalam pemerintahan
     i. Hak wanita
     j. Hak anak
2.    Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Manusia
      Menurut ayat 1 pasal 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah -Negara
Hukum. Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin terselenggaranya
HAM secara berkeadilan.
      Hukum adalah kumpulan norma dan sanksi yang dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat.
      Perlindungan hukum terhadap HAM diantaranya dapat berwujud :
     a. adanya dasar Negara yang mengandung nilai-nilai HAM.
     b. ada konstitusi yang mengandung nilai-nilai HAM
     c. adanya ketetapan MPR tentang HAM
     d. adanya undang-undang yang mengandung HAM
     e. adanya komisi nasional HAM
     f. adanya pengadilan HAM
      Tujuan dibentuknya Komnas HAM adalah :
     a. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dengan pancasila,
        UUD 1945, dan piagam PBB serta deklarasi universa HAM.
     b. meningkatkan perlindungan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan
        nasionalyaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat
        Indonesia.
      Kegiatan- kegiatan yang dilakukan Komnas HAM :
     a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM baik kepada
        masyarakat Indonesia maupun kepada kepada masyarakat internasional.
     b. Mengkaji berbagai instrument PBB tentang HAM dengan tujuan memberikan saran-saran
        mengenai kemungkinan aksesi dan/atau ratifikasinya.
     c. Membantu dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberikan pendapat, pertimbangan
        dan saran kepada badan pemerintahan Negara mengenai pelaksanaan HAM.
     d. Mengadakan kerjasama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan
        melindungi HAM.
3.    Peradilan Hak Azasi Manusia
      Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat.
      Kewenangan HAM adalah:
     a. Bertugas dan berwenang dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
     b. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang
        dilakukan di luar batas territorial wilayah Negara RI oleh waraga Negara Indonesia.
     c. Tidak berwenang dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan
        oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan di lakukan.
      Pelanggaran HAM yang berat meliputi:
     a. Kejahatan genosida
     b. Kejahatan terhadap manusia
      Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang di lakukan dengan maksud menghancurkan
atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama,
dengan cara:
     a. membunuh anggota kelompok
     b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental.
     c. Menciptakan anggota kelompok yang dapat nengakibatkan kemusnahan secara fisik maupun
        selrhnya.
     d. Memaksakan tindakan yang mencegah kelahiran didalam kelompok.
     e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
4.    Hukum Humaniter
      Hukum Humaniter adalah hukum yanhg melindungi dan menegakkan hak azasi manusia pada
waktu perang. Hukum ini bersifat darurat berlaku pada waktu khusus sementara penegakan HAM
akan harmonis ditegakkan dalam keadaan damai.
      Komponen Hukum Humaniter terdiri dari tiga macam yaitu :
     a. Hukum Denhaag
     b. Hukum Jenewa
     c. Hukum gabungan Denhaag dan Jenewa.
      Tujuan hukum Humaniter :
     a. Melindungi kombatan maupun non kombatan dari akibat peperangan.
     b. Menjamin kehormatan dan perlindungan hak-hak azasi manusia tertentu terhadap tawanan
        perang.
     c. Mengusahakan diakhiri peperangan dalam waktu singkat.
     d. Membatasi penggunaan cara dan peralatan peperangan yang terbatas.
     e. Membatasi dan meringankan akibat bencana perang.
     f. Mempertemukan pencapaian kebutuhan-kebutuhan militer dengan prinsip-prinsip hak azasi
        manusia.
5.    Hak Azasi Manusia dalam Al-Quran
      Kebanyakan HAM berasal dari literature barat. Dalam pembahasan ini akan diterangkan
tentang HAM dalam Al Quran.
     a. Dalam Islam kedudukan manusia adalah sederajat.Islam tidak membedakan keturunan,
        warna kulit maupun suku bangsa.Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al Hujurat ayat 13.
     b. Sesama manusiakedudukannya sama dalam hukum dan bebas dari praduga tak bersalah.Hal
        ini dapat dilihat dalam surah An Nissa ayat 58.
     c. Kebebasan beragamadijamin dalam islam.Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al Baqarah
        ayat 256.
     d. Pembunuhan dilarang dalam Islam, kecuali dengan alas an yang sah.Hal ini dapat dibaca
        dalam surah Al Israa „ ayat 33.
     e. Hak memperoleh perlindungan didalam Islam terutama bagi fakir miskin, anak yatim
        maupun bagi tawanan perang.
     f. Hak azasi dari orang tua sudah dimilikinya sejak lahir berupa kasih saying,kesehatan,
        pendidikan moral dan sebagainya.Dalam surah Albaqarah ayat 233.
     g. Islam melarang adanya perbudakan.Dala surah An Nisaa‟ ayat 36.
     h. Melindungi hak azasi sesama orang termasuk oaring kafir dari tindakan kesewenang-
        wenangan di dalam surah At taubah ayat 6.
      Terdapat dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam piagam
Madinah, yaitu :
     a. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
     b. Hubungan antara komunitas muslimdan non muslim didasarkan pada prinsip-prinsip :
             Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga.
             Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
             Membela mereka yang teraniaya.
             Saling menasehati.
             Menghormati kebebasan beragama.


BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
1.    Azas-Azas Kewarganegaraan
      Pada umumnya, kita mengenal ada empat macam azas kewarganegaraan yang berasal dari
kelahiran dan dari perkawinan.
     a. Ius soli : kewarganegaraan ditentukan oleh tempat tinggal.
     b. Ius sanguinis : kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan atau orang tuanya.
     c. Azas kesatuan hukum : dimaksudkan aar suami/istri yang terikat dalam perkawinan yang
        berasal dari kewarganegaraan yang berbeda disatukan saja kewarganegaraannya.
     d. Azas   persamaan     derajat   :   perkawinan   tidak   menyebabkan   berubahnya      status
        kewarganegaraan masing-masing pihak.
2.    Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Undang-Undang
      Hak dan kewajiban warga negara telah diatur dalam UUD 1945 pasal 27, 28a sampai dengan
28j, 29, 30 ayat 1, dan 31 ayat 1.


BAB V : BELA NEGARA
1.    Makna Bela Negara
      Bela negara dalam arti sempit adalah bela negara dalam bidang pertahanan dan keamanan.
Bela negara dalam arti luas adalah bela negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya, pertahanan dan keamanan.
      Komponen pertahanan negara terdiri dari :
     a. Komponen utama : TNI
     b. Komponen cadangan : sumber daya nasional yang dapat mendukung komponen utama.
     c. Komponen pendukung : sumber daya nasional yang dapat mendukung komponen utama dan
        cadangan.
2.    Implementasi Bela Negara
      Implementasi bela negara dalam arti sempit yaitu membela negara dengan mengangkat
senjata. Implementasi bela negara dalam arti luas yaitu membela negara dengan mengangkat
prestasi apa saja sesuai dengan profesinya asalkan untuk mencapai tujuan negara.


3.    Jihad dalam Rangka Bela Negara
      Jihad yaitu memerangi kaum kafir untuk menegakkan islam. Kata-kata jihad yang ada dalm
al-Quran kebanyakan mengandung pengertian umum. Artinya pengertiannya tidak hanya terbatas
pada pertempuran, peperangan, dan ekspedisi militer tetapi mencakup segala bentuk kegiatan dan
usaha yang maksimal dalam rangka dakwah islam, amar ma‟ruf nahi mungkar (perintah untuk
berbuat kebaikan dan larangan bebuat keji).
      Tujuan jihad yang dapat disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran adalah terlaksananya syariat
islam dalam arti yang sebenarnya serta terciptanya suasana yang damai dan tentram.


BAB VI : DEMOKRASI INDONESIA
1.    Konsep Demokrasi
      Demokrasi berasal dari dua kata “demos” yang berarti rakyat dan “cratein” atau “cratos” yang
berarti kekuasaan atau kedaulatan. “Demos cratos” atau “Demos cratein” dalam bahasa Yunani yang
berarti demokrasi dalam bahasa Indonesia adalah kedaulatan atau kekuasaan di tangan rakyat.
      Prinsip-prinsip demokrasi :
     a. Demokrasi yang bersifat umum menempatkan warga negara sebagai sumber utama
        kedaulatan.
     b. Mayoritas berkuasa dan terjadinya hak minoritas.
     c. Pembatasan pemerintahan.
     d. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara.
2.    Demokrasi dalam Sistem Demokrasi
      Perkembangan Demokrasi di Indonesia di bagi menjadi empat periode sebagai berikut:
     a. Masa 1945-1959: demokrasi parlementer
     b. masa 1959-1965: demokrasi terpimpin
     c. Masa 1965-1998: demokrasi pancasila era orde baru
     d. Masa 1998- skarang: demokrasi pancasial era reformasi
      Suasana kehidupan politik ditentukan oleh keterpaduan liam unsur yaitu:
     a. Political party (partai politik0
     b. interest group (golongan kepentinagn)
     c. pressure group ( golongan penekan )
     d. media political communication ( media komunikasi politik)
     e. political figure ( tokoh politik).


BAB VII : WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA
1.    Latar Belakang Filosofi Wawasan Nusantara
      Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara. Pada dasarnya, wawasan
Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan
kepada Pancasila dan UUD 1945 serta geografi negaranya untuk mencapai tujuan nasionalnya.
      Wawasan Nusantara mencakup :
     a. perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik
     b. perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya
     c. perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
     d. perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan.
      Geopolitik artinya politik berdasarkan keadaan bumi. Geopolitik mempelajari fenomena
geografi dari aspek politik.
      Macam-macam wawasan :
     a. wawasan benua : barang siapa ingin menguasai dunia, kuasailah daratan
     b. wawasan bahari : barang siapa menguasai lautan, ia akan dapat menguasai dunia
     c. wawasan dirgantara : barangsiapa ingin menguasa dunia, kuasailah udara
     d. wawasan kombinasi : wawasan yang mengkombinasikan ketiga wawasan tersebut.
      Unsur dasar wawasan Nusantara terdiri dari wadah, isi, dan tata laku. Wadah wawasan
Nusantara terdiri dari wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi.
2.    Implementasi Wawasan Nusantara dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
      Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik akan menghasilkan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
      Implementasi di bidang politik yaitu harus mampu melahirkan sistem politik yang didasarkan
pengakuan bahwa Pancasila merupakan dasar negara, falsfah dan ideologi pemersatu bangsa
Indonesia yang membimbing ke arah tujuan cita-cita yang sama.
      Implementasi di bidang ekonomi harus tercipta ekonomi kerakyatan, sistem perekonomian
yang mampu merealisasikan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga negara secara baik dan
merata.
      Implementasi di bidang sosial budaya pada hakekatnya bahwa masyarakat Indonesia adalah
satu, memiliki budaya daerah yang berbeda antara satu dengan lainnya yang tercermin dalam
lambang negara Bhineka Tunggal Ika.
      Implemenmtasi dalam pertahanan dan keamanan negara berarti bahwa ancaman terhadap
seluruh bangsa dan negara.


BAB VIII : KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA
1.    Konsep Ketahanan Nasional yang Dikembangkan untuk Menjamin Kelangsungan Hidup
      Menuju Kejayaan Bangsa dan Negara
      Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang melputi segenap aspek
kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan nasional untuk emnjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan
negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.
      Azas-azas ketahanan nasional :
     a. Azas kesejahteraan dan keamanan
     b. azas ketegasan integral
     c. azas mawas kedalam maupun mawas keluar
     d. azas kekeluargaan.
      Sifat ketahanan nasional :
     a. Mandiri
     b. Dinamis
     c. Wibawa
     d. Konsultasi dan kerja sama.
2.        Fungsi Ketahanan Nasional sebagai Kondisi Doktrin dan Metode dalam Kehidupan Berbangsa
          dan Bernegara
          Ketahanan nasional sebagai doktrin dalam mengembangkan kekuatan nasional melalui
pengeloalaan kesejahtraan dan keamanan yang seimbang, serasi, selaras dan seluruh aspek
kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berlandaskan pancasila, UUD 1945 dan wawasan
nusantara.
     a.    Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negri
     b.    Gerakan saparatis yang berusaha memisahkan diir dari negara kesatuan Republik Indonesia
     c.    Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, dan agama
     d.    Konflik komunal
     e.    Kejahatan lintas negara
     f.    Kegiatan imigrasi gelap
     g.    Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan
     h.    Gangguan keamanan negara seperti pembajakan udara.
     i.    Perusakan lingkungan
     j.    Bencana alam


BAB IX : POLITIK STRATEGI NASIONAL
          Untuk dapat memahami dengan baik pengertian politik, di bawah ini disampaikan beberapa
definisi dari ilmu politik sebagai berikut :
      a. J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika : Ilmu Politik adalah bagian dari kehidupan
           masyarakat ; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.
      b. Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to politics ; Ilmu politik mempelajari negara,
           tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu,
           hubungan antar negara dengan warga negaranya serta dengan negara lain.
      c. Joyce Mitchell dalam bukunya Political analysis and public policy : Politik adalah
           pengembalian keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat
           seluruhnya.
          Untuk dapat memahami dengan baik pengertian politik, di bawah ini disampaikan beberapa
definisi dari strategi sebagai berikut :
      a. Jomini : strategi adalah seni menyelenggarakan perang di atas peta dan meliputi seluruh
           kawasan operasi.
      b. Clausewitz : strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk
           kepentingan perang.
      c. Liddle Hart : strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana
        militer untuk mencapai tujuan-tujuan politik.
      Dalam rangka nasional, strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional
karena strategi merupakan politik dalam pelaksanaan.


BAB X : OTONOMI DAERAH
1.    Definisi, Tujuan, dan Kendala Otonomi Daerah
      Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menatur dan
menurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundangan.
      Tujuan diadakannya otonomi daerah :
     a. Memperkokoh persaruan dan kesatuan bangsa
     b. Menjamin pembangunan berdasarkan potensi dan aspirasi masyarakat daerah
     c. Menjamin pemerintahan menjadi adil, proporsional, rasioanal, transparan, efektif dan efisien
        serta bertanggung jawab
     d. Menjamin adanya kepastian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan
        pemerintah kabupaten kota
     e. Menjamin adanya ketegasan sisitem alokasi, penyelenggaraan dan pertanggungjawaban
        keuangan negara.
      Kendala-kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah :
     a. Pemahaman masyarakat tentang otonomi daera belum merata.
     b. Perubahan sikap mental sesuai otonomi daerah belum merata.
     c. Kelembaaan pemerintahan sesuai otonomi daerah belum tuntas terbentuk.
     d. Undang-undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah belum memasyarakat.
     e. Efisiensi dan efektifitas pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.
2.    Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota
      Urusan pemerintah pusat :
     a. politik luar negeri
     b. pertahanan
     c. keamanan yustiti
     d. moneter dan fiskal nasional
     e. agama
Urusan wajib Pemda Propinsi dan Pemda Kabupaten/Kota meliputi :
     a. pendidikan
     b. kesehatan
     c. lingkungan hidup
     d. pekerjaan umum
     e. penataan ruang
     f. perencanaan pembangunan
     g. perumahan
     h. kepemudaan dan olahraga
     i. penanaman modal
     j. koperasi dan usaha kecil dan menengah
     k. kependudukan dan catatan sipil
     l. ketenagakerjaan
     m. ketahanan pangan
     n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
     o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera
     p. perhubungan
     q. komunikasi dan informatika
     r. pertahanan
     s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
     t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
        kepegawaian, dan persandian
     u. pemberdayaan masyarakat dan desa
     v. sosial
     w. kebudayaan
     x. statistik
     y. kearsipan
     z. perpustakaan
3.    Otonomi Daerah dalam Bidang Pendidikan
      Dalam melaksanakan otonomi daerah, penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu
urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada
perundang-undangan sebaa berikut :
     a. Pada UUD 1945 yang telah diamandemen, pasal 31 ayat 4 : Neara memprioritaskan
        anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan anggaran
        belanja negara serta dari anggaren pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi
        kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
     b. Pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 49 ayat 1 :
        Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal
        20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan
           minimal 20% dari Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
                                    RANGKUMAN BUKU KEDUA :
                                PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN


BAB I : PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1.        Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan
          Kompetensi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah menjadi ilmuwan dan
profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis yang berkeadaban,
menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisipasi aktif dalam
membangun kehidupan yang dapat berdasarkan sistem nilai Pancasila.
          Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, warga negara NKRI diharapkan mampu : “Memahami,
menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan
negaranya serta berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang
digariskan dalam Pembukaan UUD 1945.
2.        Pemahaman tentang Bangsa, Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hubungan Warga
          Negara dengan Negara atas dasar Demokrasi, HAM, dan Bela Negara
          Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah
tertentu di muka bumi.
          Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang
bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang
mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.
          Teori terbentuknya negara ada 3 yaitu :
     a. Teori Hukum Alam
     b. Teori Ketuhanan
     c.              Teori Perjanjian
          Unsur Negara :
     a. Bersifat Konstitutif : dalam negara terdapat wilayah yang meliputi udara, darat, dan
           perairan, rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat
     b. Bersifat deklaratif : adanya tujuan negara, UUD, pengakuan dari negara lain.
          Sebuah negara dapat berbentuk negara kesatuan (unitary state) dan negara serikat (federaton).
          Siapakah warga negara ? Dalam pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga
negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang bertempat
tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan disahkan oleh undang-undang
sebagai warga negara.
          Hak-hak warga negara Indonesia diatur dalam undang-undang, diantaranya :
   a. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
   b. hak atas pekerjaan dan penhidupan yang layak bagi kemanusiaan
   c. kemerdekaan berserikat dan berkumpul
   d. kemerdekaan memeluk agama
   e. hak untuk membela negara
   f. hak mendapat pengajaran
   g. hak memperoleh kesejahteraan sosial
   h. dll.
     Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari/oleh/untuk rakyat. Ada berbagai
macam bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan negara, antara lain :
   a. pemerintahan monarki (absolut)
   b. pemerintahan republik
     Di Indonesia, demokrasi dipandang sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok
yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyatan. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat
yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat
berdasarkan sila-sila Pancasila. Ini berarti bahwa :
   a. Demokrasi atau pemerintahan rakyat yan digunakan oleh pemerintahan Indonesia adalah
       sistem pemerintahan rakyat yan dijiwai dan dituntun oleh nilai-nilai pandangan hidup
       bangsa Indonesia (Pancasila).
   b. Demokrasi Indonesia pada dasarnya adalah transformasi nilai-nilai falsafah Pancasila
       menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila.
   c. Demokrasi Indonesia yang dituntun oleh nilai-nilai Pancasila adalah konsekuensi dari
       komitmen pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen di bidang
       pemerintahan atau politik.
   d. Pelaksanaan Demokrasi Indonesia dengan baik mensyaratkan pemahaman dan penghayatan
       nilai-nilai falsafah Pancasila.
   e. Pelaksanaan demokrasi Indonesia dengan benar adalah pengamalan Pancasila melalui
       politik pemerintahan.
     Paham yang dianut dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia adalah negara kesatuan.
Penyelenggara kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi enam, yaitu :
   a. Lembaga Konstitutif : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
   b. Lembaga Legislatif : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
   c. Lembaga Eksekutif : Presiden
   d. Lembaga Konsultatif : Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
   e. Lembaga Yudikatif : Mahkamah Agung (MA)
     f. Lembaga Auditatif : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
      Dalam undang-undang, bela negara bukan saja merupakan hak warga negara, tapi juga
kewajiban. Situasi NKRI, terdiri dari beberapa periode yaitu :
     a. Orde Lama (1945-1965) : bentuk ancaman yang dihadapi kebanyakan adalah bentuk
        ancaman fisik
     b. Orde Baru (1965-1998) : ancaman yang dihadapi berupa tantangan non fisik dan gejolak
        sosial.
     c. Periode Reformasi (1998 sampai sekarang) : ancaman yang dihadapi berupa tantangan non
        fisik dan gejolak sosial.


BAB II : WAWASAN NUSANTARA
1.    Wawasan Nasional Suatu Bangsa
      Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan
lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung dan dalam pembangunannya di
lingkungan nasional, regional, serta global.
      Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan tia faktor
utama yaitu :
     a. bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup
     b. jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya
     c. lingkungan sekitarnya.
2. Teori-Teori Kekuasaan
      Teori yang mendukung rumusan wawasan nasional :
     a. paham Machiavelli (abad XVII)
     b. paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)
     c. paham Jenderal Clausewitz (abad XVIII)
     d. paham Feuerbach dan Hegel
     e. paham Lenin (abad XIX)
     f. paham Lucian W. Pye dan Sidney
      Pencetus teori geopolitik :
     a. Frederich Ratzel
     b. Rudolf Kjellen
     c. Karl Haushofer
     d. Sir Harfold Mackinder
     e. Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan
     f. W. Mitchel, A. Saversky, Giulio Douhet, dan John Frederik Charles Fuller
     g. Nicholas J. Spykman
3.    Ajaran Wawasan Nasional Indonesia
      Wawasan nasional Indonesia merupakan wawasan yang dikembangkan berdasarkan teori
wawasan nasional secara universal. Wawasan tersebut dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan
bangsa Indonesia dan geopolitik Indonesia.
      Ajaran wawasan nasional Indonesia menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan
idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia
dengan segala aspek kehidupan nasionalnya.
4.    Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara
     a. Pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila : manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan
        Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang
        serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semestanya, dan penciptanya.
     b. Pemikiran berdasarkan aspek kewilayahan Nusantara : wawasan nasional Indonesia yang
        memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografis Indonesia
        mengharuskan tetap terpeliharanya keutuhan dan kekompakan wilayah, tetap dihargainya
        dan dijaganya ciri, karakter serta kemampuan masing-masing daerah, dan diupayakannya
        pemanfaatan nilai lebih dari geografi Indonesia
     c. Pemikiran berdasarkan aspek sosial budaya : dengan adanya kesamaan persepsi di antara
        segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam, wawasan nasional
        Indonesia diwarnai oleh keininan untuk menumbuhsuburkan faktor-faktor positif,
        mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi atau bahkan menghilangkan
        pengaruh negatif dari faktor-faktor yang dapat menimbulkan disintegrasi bangsa.
     d. Pemikiran berdasarkan aspek kesejarahan : wawasan nasional Indonesia diwarnai oleh
        pengalaman sejarah yang tidak menginginkan terulangnya perpecahan dalam lingkungan
        bangsa dan negara Indonesia yang akan melemahkan perjuangan dalam mengisi
        kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sebagai hasil kesepakatan
        bersama agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa lain.




5.    Implementasi Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional
      Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, yaitu cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati
kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
      Wawasan Nusantara berlandaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai
landasan konstitusional.
6.    Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara
     a. Wadah (contour): wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi
        seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan wadah dalam kehidupan bermasyarakat adalah
        berbagai lembaga dalam wujud infrastruktur politik.
     b. Isi (content) : menyangkut dua hal, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan
        bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional; persatuan dan kesatuan dalam
        kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.
     c. Tata laku (conduct) : tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang
        baik dari bangsa Indonesia, sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan,
        perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia.
7.    Hakikat Wawasan Nusantara
      Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara, dalam pengertian : cara pandang
yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional.
      Asas wawasan Nusantara :
     a. kepentingan yang sama
     b. keadilan
     c. kejujuran
     d. solidaritas
     e. kerja sama
     f. kesetiaan
8.    Arah Pandang
     a. Arah pandang ke dalam : bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek
        kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial.
     b. Arah pandang keluar : bertujuan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang
        seba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia
        berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap
        saling menghormati.
9.    Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan
     a. Kedudukan : wawasan Nusantara sebagia wawasan nasional Indonesia merupakan ajaran
        yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tudak terjadi penyesatan dan
        penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
     b. Fungsi : sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan
        kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat
         dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat,
         berbangsa, dan bernegara.
      c. Tujuan : mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia
         yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok,
         suku bangsa, atau daerah.
10.    Pemasyarakatan / Sosialisasi Wawasan Nusantara
      a. Menurut sifat / cara penyampaiannya :
          langsung : ceramah, diskusi, dialog, tatap muka.
          tidak langsung : media elektronik, media cetak.
      b. Menurut metode penyampaiannya :
          Keteladanan
          Edukasi
          Komunikasi
          Integrasi
       Dalam melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan Nusantara yan disampaikan
hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta lingkungan pendidikan agar materi yang
disampaikan tersebut dapat dimengerti dan dipahami.


BAB III : KETAHANAN NASIONAL
1.     Pengantar
       Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kodisi ketahanan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional yan didasari oleh landasan
idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara.
2.     Pokok-Pokok Pikiran
      a. Kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi
         manusia
      b. Adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita)
      c. Bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus
         mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spritual
      d. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
3.     Pengertian Ketahanan Nasional Indonesia
       Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap
aspek kehidupan nasional yang terintegrasi.
       Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran
geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa
dan konstelasi geografi Indonesia.
4.    Asas-Asas Ketahanan Nasional Indonesia
     a. Asas kesejahteraan dan keamanan
     b. Asas komperhensif integral atau menyeluruh terpadu
     c. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar
     d. Asas kekeluargaan
5.    Sifat Ketahanan Nasional Indonesia
     a. Mandiri
     b. Dinamis
     c. Wibawa
     d. Konsultasi dan kerjasama
6.    Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
      Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antaraspek yang mendukung
kehidupan yaitu :
     a. aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis yang meliputu aspek geografis, aspek
        kependududkan dan aspek sumber kekayaan alam.
     b. Aspek yang berkaitan dengan sosial bersifat dinamis yang meliputi aspek ideologi, aspek
        politik, aspek sosial budaya, dan aspek hankam.
Pengaruh aspek ideologi
Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi.
     a. Ideologi dunia terdiri dari Liberalisme, Komunisme, dan faham agama.
     b. Ideologi pancasila
     c. Ketahanan pada sapek Ideologi
        Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa indonesia
Pengaruh aspek politik
Politics mengandung makna kekuasaan(pemerintahan) dan policy yang berarti kebijaksanaan.
Politik di indonesia ada dua,yang terdiri dari:
     a. Politik dalam negeri yaitu kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan pancasila dan
        UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat
        dalam satu sistem.
     b. Politik luar negri yaitu salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan
        antar bangsa.
Pengaruh Aspek Ekonomi
Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan masyarakat, yang meliputu produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan
dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Perekonomian Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Pengaruh Aspek Sosial budaya
Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional
Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama
pemerintah dan Negara Republik Indonesiadengan TNI dan polri sebagai intinya. Tujuannya adalah
untuk menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional
indonesia.
Postur keamanan hankam masa depan perlu diarahkan kepada pembangunan kekuatan secara
proporsional dan seimbang antara unsur-unsur utama kekuatan pertahanan yaitu TNI AD<TNI
POLRI< TNI AL dan TNI AU sertya unsur utama keamanan yaitu POLRI.
Untuk mewujudkan Keberhasilan ketahanan nasional setiap warganegara indonesia perlu:
     a. memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai
        keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah.
     b. sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik,
        ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga setiap warga negara Indonesia
        dapat mengeliminir pengaruh tersebut.


BAB IV : POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
1.    Pengertian Politik, Strategi, dan Polstranas
      Kata politik secara etmologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah
polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia, berarti urusan. Politik merupakan
suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan
tertentu yang kita kehendaki. Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan
cara melaksanakannya. Hal-hal yang dibicarakan dalam politik diantaranya :
     a. Negara
     b. Kekuasaan
     c. Pengambilan Keputusan
     d. Kebijakan Umum
     e. Distribusi.
      Stratei berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai seni seorang panglima
yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk
mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Stratei pada dasarnya, merupakan ilmu dan seni
mengunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam)
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
        Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambil kebijakan untuk mencapai
suatu cita-cita dan tujuan nasional.
2.      Stratifikasi politik nasional :
     a. tingkat penentu kebijakan publik
     b. tingkat kebijakan umum
     c. tingkat penetu kebijakan khusus
     d. tingkat penentu kebijakan teknis
     e. dua macam kekuasaan dalam pembuatan aturan di daerah.
3.      Politik pembangunan Nasional dan Manajemen Nasional
        Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan
perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan. Sistem manajemen nasional
memadukan seluruh upaya m,anajerial yang melibatkan pengambilan keputusan berkewenangan
dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban
sosial, politik, administrasi.
        Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat
indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Manajemen nasional pada dasarnya merupakan sebuah sistem sehingga lebih tepat jika kita
menggunakan istilah “sisitim manajemen nasional”.
        Pada dasarnya sisim manajemen nasional merupakan perpaduan antara tata nilai, struktur dan
proses untuk mencapai kehematan, daya guna, dan hasil guna sebesar mungkin dalam
menggunakan sumber dana dan daya nasional demi mencapai tujuan nasional.
4.      Otonomi Daerah
Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang merupakan salah satu wujud
politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua
daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah provinsi dan otonomi luas bagi daerah kabupaten atau
kota.
Hal-hal yang mendukung kewenangan daerah diantaranya :
     a. dengan berlakunya UU No 22 th 1999 tentang otonomi daerah, daerah mempunyai
          kewenamgam lebih luas dibandingkan UU NO 5 th 1974
     b. bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah :
             DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah sebagai eksekutif daerah
                dibentuk di daerah.
         DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk
            melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. DPRD mempunyai wewenang yaitu:
                o   Memilih Gubernur/wakil gubernur, Bupati/wakil Bupati dan walikota/Wakil
                    Walikota.
                o   Memilih anggota Majelis Permuswaratan Rakyat dari utusan daerah.
                o   Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Gubernur/Wakil gubernur dan
                    Walikota/Wakil Walikota.
                o   Membentuk peraturan daerah bersama Gubernur, Bupati atau Walikota
                o   Menetapkan anggran Pendapatan dan belanja daerah bersama Gubernur, Bupati
                    atau Walikota
                o   Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah.
       Keberhasilan pembangunan daerah tergantung pada pelaksanaan desentralisasi. Salah satu
keuntungan dari desentralisasi adalah pemerintahan daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat.
Dengan demikian prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat diharapkan dapat lebih
mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia pada masa depan ditetapkan 12 misi berikut yaitu:
   a. pengalaman pancasila secara konsisiten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
       bernegara.
   b. penekanan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan
   c. peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
   d. penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat
   e. perwujudan sistem hukum nasional
   f. pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan nasional
   g. pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan nasional, terutama penusahja nasional,
       menengah dan kooperasi, melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan,
   h. perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan
       pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan republik indonesia
   i. perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai meningkatnya kualitas kehidupan yang layak
       dan bermartabat
   j. perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat
   k. perwujudan sistem dan ikli pendidikan nasional yang demokratis, bermutu,kreatif,
       inofatif,berkebangsaan, dll.
   l. perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas, dan proaktif
                                ANALISIS PERBANDINGAN BUKU


BUKU 1
Judul Buku 1          : Pendidikan Kewarganegaraan Pada Perguruan tinggi
Penyusun              : Drs.H. Daeng Sudirwo, M.Pd.
Penerbit              : Randu Alas Bandung
Tebal halaman : 166 halaman
Jumlah bab            : 10 bab


BUKU 2
Judul Buku 2          : Pendidikan Kewarganegaraan
Penyusun              : Drs. S. Sumarsono, MBA dkk.
Penerbit              : Gramedia Pustaka Utama
Tebal halaman : 192 halaman
Jumlah bab            : 4 bab


                                 PERBANDINGAN KEDUA BUKU
     Kedua buku ini tidak bisa dibandingkan tiap bab karena memiliki jumlah bab yang berbeda.
Buku pertama memiliki 10 bab yang terdiri dari Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Filsafat
Pancasila dan Identitas Nasional, Hak Azasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia,
Bela Negara, Demokrasi Indonesia, Wawasan Nusantara sebagai Geopolitik Indonesia, Ketahanan
Nasional sebagai Geostrategi Indonesia, Politik Strategi Nasional, dan Otonomi Daerah. Buku
kedua memiliki 4 bab yang terdiri dari Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan
Nusantara, Ketahanan Nasional, dan Politik dan Strategi Nasional.
     Dari segi kelengkapan, kedua buku ini sama-sama memuat materi yang sangat lengkap.
Namun perbedaannya terletak pada cara penjabaran. Buku pertama menjabarkan materi dengan
terpisah-pisah sehingga lebih terfokus dan mudah dimengerti. Maka buku ini terbagi dalam 10 bab
karena materinya dipisah-pisahkan. Sedangkan buku yang kedua menjabarkan materi dengan
menyatukan beberapa materi yang bersangkutan menjadi satu judul. Maka tidak heran, buku ini
hanya terbagi dalam 4 bab. Meskipun perbedaan jumlah babnya sangat jauh, tetapi isi dari kedua
buku ini tidak jauh berbeda.
                                        KESIMPULAN


Berdasarkan uraian-uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa kedua buku yang
dibandingkan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun, tujuan dari
pembuatan makalah perbandingan buku ini bukan bermaksud untuk mencari mana yang lebih
unggul, karena dibalik keunggulan dan kelemahan, semuanya berorientasi pada nilai yang baik.


Kekurangan yang ada pada buku pertama moga dapat dilengkapi oleh buku kedua, dan kelebihan
yang ada pada buku pertama moga bisa menutupi kekurangan yang ada pada buku kedua. Karena
dengan saling melengkapi akan lebih baik daripada mencari mana yang lebih unggul dan mana yang
lemah.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12669
posted:4/19/2010
language:Indonesian
pages:25