RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Document Sample
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH Powered By Docstoc
					                                                                                                             Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                             DEPUTI V MENLH




            RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

                                                                                                                     PENJELASAN
                         BATANG TUBUH


                  RANCANGAN UNDANG-UNDANG                                         PENJELASAN UMUM.
                     NOMOR ….. TAHUN 2006
                          TENTANG                                                 1. Sumber daya alam Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat
                     PENGELOLAAN SAMPAH                                           dan bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan dikembangkan fungsinya agar dapat
                                                                                  memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir
                                                                                  dan batin dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengembangan manfaat
            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA                                     sumber daya alam dilakukan baik melalui proses produksi maupun konsumsi yang
                                                                                  pada gilirannya menghasilkan sampah, sedangkan sampah itu pada akhirnya dibuang
                                                                                  ke dalam media lingkungan. Pada tingkat perkembangan kehidupan masyarakat di
                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,                                    masa lampau menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bertumpu pada pendekatan
                                                                                  ujung-pipa dengan membuang sampah yang dihasilkan oleh kegiatan kehidupan
Menimbang    :    a.  bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan           sehari-hari masyarakat ke tempat pembuangan akhir sampah. Jumlah penduduk
                      tingkat pertumbuhan yang relative tinggi membawa akibat     Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi membawa akibat
                      bertambahnya volume sampah;                                 bertambahnya volume sampah. Penambahan jumlah volume sampah adalah berbanding
                  b. bahwa dengan berkembangnya teknologi, maka saat ini          lurus dengan penambahan jumlah penduduk. Perkembangan kehidupan masyarakat
                      telah berkembang sampah             anorganik yang berupa   juga menunjukkan bahwa jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari
                      kemasan plastik dan stereoform yang tidak bisa diurai       masyarakat semakin beragam seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin
                      dengan proses alam;                                         konsumeristis. Pertambahan jumlah volume sampah dengan keragaman jenisnya itu
                                                                                  pada akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Kondisi yang demikian
                   c. bahwa sampah saat ini tidak lagi hanya menjadi
                                                                                  ini membawa akibat semakin beratnya tekanan terhadap tempat pembuangan akhir
                      kewenangan pemerintah daerah tetapi memerlukan
                                                                                  sampah dengan segala dampak ikutannya, di samping berbagai jenis sampah, seperti
                      penyelesaiannya secara komprehensif oleh pemerintah dan
                                                                                  kemasan plastik dan sejenisnya, yang dibuang itu tidak dapat diurai oleh proses alam.
                      pemerintah daerah;
                                                                                  Selain itu, pengelolaan sampah dengan pendekatan tersebut menghadapi pula kendala
                   d. bahwa pengelolaan sampah saat ini telah menimbulkan
                                                                                  keterbatasan lahan untuk lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Pengelolaan
                      berbagai dampak berupa terjadinya pencemaran, dampak
                                                                                  sampah yang diterapkan sampai saat ini menunjukkan suatu wawasan bahwa sampah
                      pada kesehatan dan sosial;
                                                                                  merupakan hal sesuatu yang tidak bermanfaat.
                   e. bahwa mengingat hal seperti tersebut pada huruf a, b, c
                      dan d perlu menetapkan Undang-Undang tentang
                                                                                  2. Pengelolaan sampah yang selama ini berlangsung bertumpu pada wawasan bahwa
                      Pengelolaan Sampah;
                                                                                  sampah bukan sumber daya dan mengandalkan diri pada pendekatan ujung-pipa
Mengingat    1.   Pasal 5 ayat (1), Pasal 28 H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4)
                                                                                  dengan membuang sampah di lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Semua sampah
                  Undang-Undang Dasar 1945;
                                                                                  yang dihasilkan dari kehidupan sehari hari masyarakat dibuang ke tempat penimbunan




                                                                                                                                                                 1
                                                                                           Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                           DEPUTI V MENLH




                                                                                                   PENJELASAN
           BATANG TUBUH

2.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan         yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dibuang ke tempat penimbunan
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,   akhir sampah yang pada akhirnya memberikan tekanan yang sangat berat terhadap
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);    tempat penimbunan akhir sampah. Timbunan sampah dalam jumlah volume yang besar
3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan       di lokasi tempat penimbunan akhir sampah memerlukan jangka waktu yang sangat
     Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia        panjang agar sampah dapat diurai oleh proses alam. Dalam jangka waktu itu sampah
     Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik      harus tetap dikelola yang pada gilirannya berarti diperlukannya biaya untuk
     Indonesia Nomor 3699);                                      mengelolanya. Kondisi yang demikian ini mengandung arti bahwa generasi sekarang
4.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan      yang menghasilkan sampah memberikan beban berat kepada generasi mendatang untuk
     Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004       mengelola sampah yang dihasilkan oleh generasi masa kini dengan konsekuensi bahwa
     Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      generasi mendatang harus menyediakan biaya pengelolaan sampah yang dihasilkan
     Nomor 4437);                                                oleh generasi masa kini.
5.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
     Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah      3. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan terciptanya kehidupan
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,   yang sejahtera lahir dan batin dalam suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat.
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);    Pengelolaan sampah dengan paradigma yang sampai saat ini dianut tidaklah kondusif
6.   Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis   untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Untuk dapat
     Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara           melaksanakan amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut pengelolaan sampah harus
     Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan            melandaskan diri pada paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);             yang dapat memberikan manfaat. Paradigma baru pengelolaan sampah ini membawa
7.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang            konsekuensi harus dilakukannya pergeseran pendekatan dari pendekatan ujung-pipa ke
     Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran    pendekatan sumber. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru bertujuan
     Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan     mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)              melalui pengembangan upaya memperlakukan sampah dengan cara mengganti,
     sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah        pengurangan, penggunaan-kembali dan daur-ulang. Pengelolaan sampah dengan
     Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia     paradigma baru itu juga menegaskan bahwa pengelolaan samah merupakan pelayanan
     Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik     publik. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan penetapan kebijakan pengelolaan
     Indonesia Nomor 3910);                                      sampah yang mendorong akuntabilitas orang-seorang dan korporasi serta menetapkan




                                                                                                                                             2
                                                                                                            Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                            DEPUTI V MENLH




                                                                                                                   PENJELASAN
                               BATANG TUBUH

                                                                                 dan mengembangkan instrumen yang diperlukan untuk mendukung terciptanya
                             Dengan Persetujuan Bersama                          perilaku yang kondusif bagi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
                           DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                              REPUBLIK INDONESIA                                 4. Pengaturan hukum pengelolaan sampah merupakan rincian pengaturan dari
                                        dan                                      ketentuan dalam UUD. 1945. Selain itu pengaturan pengelolaan sampah mencakup
                          PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA                            berbagai aspek dan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-
                                                                                 undang tentang pengelolaan sampah dan undang-undang lain yang terkait merupakan
                                                                                 satu kesatuan sistem dalam pengelolaan sampah. Dengan perkataan lain, pengaturan
                                                                                 hukum pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan dan
                                                                                 pelaksanaannya harus melandaskan diri pada asas keterpaduan. Keterpaduan di sini
                                                                                 adalah suatu bentuk transformasi pendekatan ekosistem dalam penyelenggaraan sistem
                                                                                 pemerintahan yang memandang segala aspek yang terkait sebagai satu kesatuan sistem.




                                  MEMUTUSKAN :


Menetapkan            :   UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN
                          SAMPAH
                                     BAB I
                              KETENTUAN UMUM
                                 Bagian Pertama                                  PENJELASAN PASAL
                                   Pengertian

                                       Pasal 1                                   Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
1.   Sampah adalah sisa konsumsi dari kegiatan sehari-hari dalam bentuk padat;   Angka 1
                                                                                  Cukup jelas.
2.   Jenis sampah adalah sampah yang memiliki kandungan bahan berbahaya dan      Angka 2
     beracun dan sampah yang tidak memiliki kandungan bahan berbahaya dan         Cukup jelas.
     beracun;




                                                                                                                                                              3
                                                                                                        Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                        DEPUTI V MENLH




                                                                                                               PENJELASAN
                               BATANG TUBUH

3.    Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang        Angka 3
      menghasilkan timbulan sampah;                                                      Cukup jelas.
4.    Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang terdiri atas pengurangan, pemilahan,      Angka 4
      pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan sampah;                         Cukup jelas.
5.    Pengurangan adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah;             Angka 5
                                                                                         Cukup jelas.
6.    Pemilahan sampah adalah kegiatan pemisahan sampah untuk dikelola lebih lanjut     Angka 6
      sesuai dengan jenis dan kebutuhannya;                                              Cukup jelas.
7.    Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan sampah dari sumber sampah          Angka 7
      ke tempat penyimpanan sampah sementara;                                            Cukup jelas.
8.    Pemanfaatan sampah adalah kegiatan penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur       Angka 8
      ulang (recycle) yang bertujuan untuk mengubah sampah menjadi suatu produk          Cukup jelas.
      yang dapat digunakan;
9.    Pengangkutan sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari tempat                Angka 9
      penyimpanan sementara ke tempat pengolahan akhir;                                  Cukup jelas.
10.   Pengolahan sampah adalah proses untuk mengubah karakeristik dan komposisi         Angka 10
      sampah untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat         Cukup jelas.
      racun;
11.   Replace, Reduce, Re-use, dan Recycle (4 R) adalah kegiatan memperlakukan sampah   Angka 11
      dengan cara mengganti, mengurang, menggunakan kembali, dan mendaur ulang;          Cukup jelas.
12.   Penimbunan sampah (sanitary landfill) adalah suatu kegiatan menempatkan sampah    Angka 12
      pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan         Cukup jelas.
      manusia dan lingkungan hidup;
13.   Insinerasi sampah adalah kegiatan membakar sampah dengan menggunakan              Angka 13
      insinerator hingga memenuhi efisiensi pembakaran, penghancuran dan                 Cukup jelas.
      penghilangan minimal 99,99 % dari timbulan sampah;
14.   Tempat penyimpanan sementara adalah tempat penampungan sampah, yang               Angka 14
      berada dilokasi-lokasi tertentu, dibuat untuk menampung sampah dalam jangka        Cukup jelas.
      waktu paling lama 12 jam sebelum diangkut ke tempat pengolahan akhir sampah;
15.   Tempat pengolahan akhir adalah lokasi yang memiliki sarana penimbunan sampah      Angka 15
      dan insinerasi                                                                     Cukup jelas.
16.   Retribusi pengelolaan sampah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah          Angka 16
      pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pengelolaan sampah;        Cukup jelas.
17.   Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan pengelolaan sampah yang diberikan        Angka 17
      oleh pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang               Cukup jelas.
      membutuhkan;



                                                                                                                                                        4
                                                                                                       Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                       DEPUTI V MENLH




                                                                                                              PENJELASAN
                              BATANG TUBUH

18. Pembiayaan sampah adalah dana yang diperuntukan bagi pengelolaan sampah;           Angka 18
                                                                                        Cukup jelas.
19. Teknologi pengelolaan sampah adalah teknologi tepat guna dan ramah lingkungan      Angka 19
    yang digunakan untuk mengelola sampah;                                              Cukup jelas.
20. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk             Angka 20
    hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh           Cukup jelas.
    kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
    menyebabkan lingkungan hidup hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan
    peruntukannya;
21. Instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas dan tanggungjawabnya terkait    Angka 21
    dengan pengelolaan sampah;                                                          Cukup jelas.
22. Organisasi persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak          Angka 22
    dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang    Cukup jelas.
    pengelolaan sampah;
23. Sengketa persampahan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang          Angka 23
    ditimbulkan oleh adanya kegiatan pengelolaan sampah;                                Cukup jelas.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;             Angka 24
                                                                                        Cukup jelas.
25. Menteri adalah menteri yang ditugasi dan bertanggungjawab di bidang                Angka 25
    pengelolaan lingkungan hidup;                                                       Cukup jelas.
                                   Bagian Kedua
                                Sasaran dan Tujuan




                                                                                                                                                       5
                                                                                                                      Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                                      DEPUTI V MENLH




                                                                                                                              PENJELASAN
                                BATANG TUBUH

                                         Pasal 2                                           Pasal 2
Sasaran pengelolaan sampah adalah:                                                          Huruf a
a. terselenggaranya tanggung jawab negara dalam pengelolaan sampah;                         Berdasarkan asas tanggung jawab negara, di satu sisi, negara menjamin bahwa
                                                                                            pengelolaan sampah akan menyiptakan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dalam
                                                                                            lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b.   terwujudnya peluang usaha di bidang jasa pengelolaan sampah;                           Huruf b
                                                                                            Sampah sebagai sumber daya akan menciptakan peluang usaha di bidang jasa
                                                                                            pengelolaan sampah.

c.   terciptanya lapangan kerja di bidang daur ulang sampah;                                Huruf c
                                                                                            Cukup jelas

d.   tersedianya teknologi ramah lingkungan hidup di bidang pengelolaan sampah;             Huruf d
                                                                                            Pengelolaan sampah sebagai sumber daya akan mendorong terciptanya teknologi tepat
                                                                                            guna pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

e.   terwujudnya penurunan volume sampah yang dihasilkan oleh penghasil sampah;             Huruf e
                                                                                            Pengelolaan smpah sebagai sumber daya mendorong pengembangan upaya
                                                                                            mengurangi, memakai kembali, dan mendaur-ulang sampah, serta mengganti bahan
                                                                                            baku suatu produk.

f.   terkendalinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan               hidup   akibat    Huruf f
     pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan hidup;                                  Pengelolaan sampah sebagai sumber daya akan mengurangi volume sampah yang akan
                                                                                            dibuang ke lokasi tempat pembuangan akhir yang pada gilirannya akan mengurangi
                                                                                            beban biaya pengelolaan sampah.

g.   terciptanya sistem insentif dan disinsentif di bidang pengelolaan sampah.              Huruf g
                                                                                            Terciptanya sistem insentif dan disinsentif di bidnag pengelolaan sampah akan
                                                                                            menciptakan suatu kondisi perilaku yang ramah lingkungan.
                                        Pasal 3                                            Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berhasil             Cukup jelas
guna dan berdaya guna dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup,
meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.




                                                                                                                                                                        6
                                                                                                               Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                               DEPUTI V MENLH




                                                                                                                       PENJELASAN
                                     BATANG TUBUH

                                  Pasal 4                                          Pasal 4
Sampah yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi:                             Huruf a
a. Sampah dari rumah tangga;                                                       Cukup jelas

b.   Sampah dari kegiatan komersial;                                               Huruf b
                                                                                   Yang dimaksud dengan sampah dari kegiatan komersial adalah sampah yang dihasilkan
                                                                                   oleh, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, restoran, tempat hiburan

c.   Sampah dari fasilitas sosial;                                                 Huruf c
                                                                                   Yang dimaksud dengan sampah dari fasilitas sosial adalah sampah yang dihasilkan oleh,
                                                                                   antara lain, rumah ibadan, asrama, rumah tahanan, sampah kegiatan domestik rumah
                                                                                   sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat.

d.   Sampah dari fasilitas umum;                                                   Huruf d
                                                                                   Yang dimaksud dengan sampah dari fasilitas umum adalah sampah yang dihasilkan oleh,
                                                                                   antara lain, terminal angkutan jalan raya, pelabuhan, bandar udara,pemberhentian
                                                                                   kendaraan umum, taman, dan jalan.

e.   Sampah dari industri;                                                         Huruf e
                                                                                   Yang dimaksud dengan sampahdari industri adalah sampah yang berasal dari kegiatan
                                                                                   perkantoran yang bukan merupakan hasil sisa proses produksi.

f.   Sampah dari hasil pembersihan saluran terbuka umum;                           Huruf f
                                                                                   Yang dimaksud dengan sampah dari hasil pembersihan saluran terbuka umum adalah
                                                                                   sampah, antara lain, dari sungai.

g.   Sampah dari kegiatan pertanian.                                               Huruf g
                                                                                   Cukup jelas
                                    BAB II
                        KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH
                                       Bagian Pertama
                                     Pengurangan Sampah
                                     Pasal 5                                       Pasal 5
(1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan sampah   Cukup jelas
    wajib :



                                                                                                                                                                   7
                                                                                                 Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                 DEPUTI V MENLH




                                                                                                        PENJELASAN
                              BATANG TUBUH

    a. melakukan pengurangan timbulan sampah;
    b. memilah sampah sesuai dengan klasifikasi;
    c. membuang sampah pada tempat dan jadwal yang telah ditentukan.
(2) Pengurangan sampah dilakukan dengan cara mengurangi produksi dan konsumsi
    barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat/sulit untuk
    didaur ulang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan timbulan sampah, pemilahan
    sampah, tempat dan waktu pembuangan sampah ditetapkan oleh instansi yang
    berwenang.
                                  Bagian Kedua
                                    Pemilahan
                                         Pasal 6                                   Pasal 6
(1) Setiap sampah wajib dipilah, ditempatkan pada suatu wadah dan diberi simbol    Cukup jelas
    serta label yang menunjukkan jenis, sifat dan karakteristik sampah;
(2) Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah dengan cara:
    a. memisahkan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan
         tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun;
    b. memisahkan sampah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun
         menjadi sampah kering dan sampah basah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    dan (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label sampah sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
                                  Bagian Ketiga
                                  Pengumpulan
                                         Pasal 7                                   Pasal 7
(1)   Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber ke        Cukup jelas
      tempat penyimpanan sementara.
(2)   Sampah yang dimaksud pada ayat (1) merupakan sampah yang telah dilakukan
      pemilahan.
(3)   Tempat penyimpanan sementara sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
      wajib memenuhi syarat:
      a. lokasi tempat pengumpulan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di
           luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;




                                                                                                                                                 8
                                                                                                    Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                    DEPUTI V MENLH




                                                                                                           PENJELASAN
                              BATANG TUBUH

      b. rancangan bangunan disesuaikan dengan klasifikasi dan jumlah sampah; dan
      c.  memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengumpulan sampah sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
                                 Bagian Keempat
                                  Pemanfaatan
                                         Pasal 8                                      Pasal 8
(1) Sampah dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan komersial maupun non             Cukup Jelas
    komersial, dengan tetap memperhatikan strategi:
    a. pengurangan jumlah limbah;
    b. memaksimalkan penggunaan kembali, pemanfaatan kembali dan komposting
        sampah yang berwawasan lingkungan;
    c. memperluas cakupan pelayanan pengelolaan sampah;
    d. membuang dan memperlakukan sampah secara berwawasan lingkungan;
    e. menggunakan teknologi ramah lingkungan.
(2) Pemanfaatan sampah dilakukan oleh orang perseorangan, pemerintah daerah
    dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan sampah.
(3) Badan usaha yang memanfaatkan sampah wajib membuat laporan mengenai :
     a. sumber sampah yang dimanfaatkan;
     b. jenis dan jumlah sampah yang dimanfaatkan;
     c.  jenis dan jumlah produk yang dihasilkan dari pemanfaatan sampah;
(4) Pemanfaat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan
    laporan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi yang berwenang
    dengan tembusan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipergunakan untuk :
     a. inventarisasi jumlah sampah yang dimanfaatkan;
     b. peningkatan kinerja pemanfaat sampah;
     c.  bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan dalam pengelolaan
         sampah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sampah sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
                                     Bagian Kelima
                                      Pengangkutan
                                      Pasal 9                                         Pasal 9
(1) Tanggung jawab pengangkutan sampah berada pada pemerintah kabupaten/kota;         Cukup Jelas



                                                                                                                                                    9
                                                                                                                       Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                                       DEPUTI V MENLH




                                                                                                                               PENJELASAN
                               BATANG TUBUH

(2) Pelaksanaan pengangkutan sebagaimana         dimaksud    pada   ayat   (1)   dapat
    dikerjasamakan dengan badan usaha;

                                      Pasal 10                                           Pasal 10
(1)   Pengangkutan sampah dari tempat penyimpanan sementara               ke tempat      Cukup jelas
      pengolahan akhir wajib diangkut dengan alat angkut khusus yang disertai dengan
      dokumen pengangkutan sampah.
(2)   Pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut khusus yang memenuhi
      persyaratan teknis.

(3)   Dokumen pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
      kurangnya memuat laporan tentang jenis, berat dan jumlah sampah.

                                      Pasal 11                                           Pasal 11
(1) Pengangkut sampah wajib menyampaikan laporan pengangkutan             sampah         Cukup jelas
    sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati/Walikota yang
    bersangkutan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
    a. inventarisasi jumlah sampah yang diangkut;
    b. peningkatan kinerja pengangkutan sampah;
    c.   bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan sampah di
         Kabupaten/Kota.

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.
                                       Pasal 12                                          Pasal 12
(1) Persyaratan teknis pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10           Ayat (1)
    ayat (2) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan,                 Cukup Jelas
    kenyamanan dan kebersihan.
(2) Tata cara pengangkutan dan dokumen diatur lebih lanjut oleh instansi yang            Ayat (2)
    berwenang                                                                            Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas, fungsi dan
                                                                                         tanggungjawabnya di bidang perhubungan.




                                                                                                                                                                           10
                                                                                                       Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                       DEPUTI V MENLH




                                                                                                              PENJELASAN
                               BATANG TUBUH

                                      Pasal 13                                           Pasal 13
Pengangkut sampah wajib menyerahkan sampah dan dokumen sampah sebagaimana                Cukup jelas
dimaksud dalam ayat (1) kepada pengolah dan/atau penimbun sampah.

                                Bagian Keenam
                                   Pengolahan
                                    Pasal 14                                             Pasal 14
(1) Pengolahan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau badan usaha yang         Cukup jelas
    melakukan kegiatan pengolahan sampah.

(2) Pengolahan sampah dilaksanakan di tempat pengolahan akhir;
(3) Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara penimbunan (sanitary landfill),
    insenerasi dan/atau cara lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
    teknologi;
(4) Tempat pengolahan akhir sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) harus memenuhi
    persyaratan :
     a. bebas dari banjir;
     b. bukan kawasan lindung;
     c.  bukan kawasan perumahan dan pemukiman;
     d. tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang digunakan untuk
         air minum.
     e. tercantum dalam rencana tata ruang kabupaten/kota;
                                      Pasal 15                                           Pasal 15
(1) Pengolahan sampah dengan cara penimbunan (sanitary landfill) sebagaimana             Ayat (1)
    dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat :                             Cukup jelas
     a. melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi
     b. melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi dan solidifikasi dengan
         ketentuan penimbunan sampah (landfill).
(2) Penimbunan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan sistem             Ayat (2)
    pelapis yang dilengkapi dengan :                                                     Cukup jelas
     a. saluran untuk pengaturan aliran air permukaan;
     b. pengumpulan air lindi dan pengolahannya;
     c.  sumur pantau;
     d. lapisan penutup akhir;
(3) Terhadap lokasi penimbunan sampah yang telah berhenti kegiatannya (post landfill),   Ayat (3)
    pengolah sampah wajib :                                                              Cukup jelas



                                                                                                                                                      11
                                                                                                                    Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                                    DEPUTI V MENLH




                                                                                                                            PENJELASAN
                              BATANG TUBUH

      a.  menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah setebal
          minimum 0,60 meter;
    b. melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan sampah;
    c.    melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi dampak
          negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya sampah ke lingkungan, selama
          minimum 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditutupnya seluruh fasilitas
          penimbunan sampah.
(4) Pengolahan sampah dengan cara insenerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13      Ayat (4)
    ayat (3) harus memenuhi syarat:                                                   Cukup jelas
    a. mempunyai insinerator dengan spesifikasi sesuai dengan karakteristik dan
        jumlah sampah yang diolah;
    b. mempunyai insinerator yang dapat memenuhi efisiensi pembakaran
        penghancuran dan penghilangan minimal 99,99 %dari timbulan sampah;
    c. memenuhi standar emisi udara;
    d. residu dari kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan wajib dikelola dengan
        mengikuti ketentuan tentang pengelolaan sampah.
(5) Pengolahan sampah dengan cara-cara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14       Ayat (5)
    ayat (3) harus memenuhi syarat :                                                  Cukup jelas
    a. ramah lingkungan;
    b. tidak mengganggu kesehatan masyarakat;
    c. dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
    d. terjangkau oleh kemampuan masyarakat pada umumnya
    e. dapat diterapkan sesuai tuntutan prinsip 4R
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengolahan sampah              Ayat (6)
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ditetapkan oleh instansi yang berwenang.     Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi yang tugas, fungsi dan
                                                                                      tanggungjawabnya di bidang pekerjaan umum
                                  Pasal 16                                            Pasal 16
Pengolahan sampah di tempat pengolahan akhir wajib dilengkapi dokumen analisis        Cukup jelas
mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
                                  Pasal 17                                            Pasal 17
(1)   Pengolah sampah wajib membuat laporan mengenai :                                Cukup jelas
      a. sumber sampah yang diolah;
      b. jenis, sifat, karakteristik, dan jumlah sampah yang diolah;
      c.  nama pengolah yang melakukan pengolahan sampah;
      d. jenis dan tipe teknologi yang dipergunakan dalam pengolahan sampah.



                                                                                                                                                                        12
                                                                                                             Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                             DEPUTI V MENLH




                                                                                                                    PENJELASAN
                              BATANG TUBUH

(2)   Pengolah sampah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada instansi yang berwenang
      dengan tembusan kepada Bupati/Walikota yang bersangkutan.
(3)   Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk :
      a. inventarisasi jumlah sampah yang dikelola;
      b. peningkatan kinerja pengolahan sampah;
      c.   bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan sampah.
                                        BAB III
                  KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH
                                Bagian Pertama
                             Kewenangan Pemerintah
                                      Pasal 18                                       Pasal 18
(1) Dalam Pengelolaan Sampah Pemerintah berwenang untuk:                             b. beri penjelasan __
    a. menetapkan kebijakan nasional mengenai kegiatan pengurangan, pemilahan,
        pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan
        sampah.
    b. menetapkan kebijakan perubahan pola produksi dan konsumsi yang
        berkelanjutan;
    c. menetapkan arah dan strategi kebijakan pengelolaan sampah yang berkeadilan,
        berwawasan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    d. menetapkan standar pengelolaan sampah berdasarkan teknologi tepat guna
        yang berwawasan lingkungan;
    e. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau
        subyek hukum dalam kegiatan pengelolaan sampah;
    f. melakukan pengendalian kegiatan pengelolaan sampah yang berdampak
        sosial;
    g. melakukan penegakan hukum yang meliputi pengawasan dan pengenaan
        sanksi administrasi;
    h. memfasilitasi penyelesaian sengketa persampahan antar provinsi;
    i. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan,
        supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pengurangan, pemilahan,
        pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan
        sampah;
    j.  menetapkan kriteria lokasi tempat penyimpanan sementara dan tempat
        pengolahan akhir sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;



                                                                                                                                                            13
                                                                                                 Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                 DEPUTI V MENLH




                                                                                                        PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
    oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pembagian kewenangan
    menurut undang-undang ini.
                                 Bagian Kedua
                  Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
                                    Pasal 19                                       Pasal 19
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan sampah berkewajiban:            Cukup jelas
a. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk
b. mengembangkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
c. meningkatkan sumber daya manusia
d. mengembangkan sistem informasi;
e. menyediakan dan membuka akses informasi
f. melakukan penelitian dan pengembangan ;
g. meminimalisasi timbulan sampah;
h. membangun kemitraan, kerjasama dan jejaring dengan berbagai pemangku
   kepentingan;
i. mengembangkan sistem pendanaan;
j. memperluas cakupan pelayanan;
k. menjaga kesehatan masyarakat;
l. mengembangkan budaya masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengurangan,
   penggunaan kembali, daur ulang dan pemulihan (4R);
m. mencegah dan mengurangi dampak lingkungan;
n. mencegah dan menyelesaikan konflik serta memelihara keadaan pasca konflik;
o. mengembangkan insentif dan disinsentif;
p. melakukan koordinasi dan sinkronisasi;
q. menyediakan lokasi untuk pemilahan sampah.
                                     BAB IV
                                PENGAWASAN
                                    Pasal 20                                       Pasal 20
(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan pemerintah daerah dan/atau      Cukup jelas
    badan usaha dalam melakukan pengelolaan sampah atas ketentuan yang telah
    ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah;




                                                                                                                                                14
                                                                                              Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                              DEPUTI V MENLH




                                                                                                     PENJELASAN
                           BATANG TUBUH

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
    dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan;
(3) Untuk melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) berwenang melakukan:
    a. pemantauan,
    b. meminta keterangan,
    c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan,
    d. memasuki tempat tertentu,
    e. mengambil contoh,
    f. memeriksa peralatan,
    g. memeriksa instalasi dan/atau transportasi,
    h. meminta keterangan dari pihak yang berwenang atas pengelolaan sampah.

                                 BAB V
                           HAK DAN KEWAJIBAN
                              Bagian Pertama
                       Hak Dalam Pengelolaan Sampah

                                  Pasal 21                                      Pasal 21


Dalam kegiatan pengelolaan sampah, setiap orang berhak:                         Cukup jelas
a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik;
b. mendapatkan mutu lingkungan hidup yang bersih, indah, aman, nyaman dan
    sehat;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu;
d. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan sampah;
e. menyatakan pendapat berupa persetujuan, dukungan atau penolakan terhadap
    penetapan lokasi tempat penyimpanan sementara dan tempat pengolahan akhir
    sampah;
f. berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan pengelolaan sampah;
g. memanfaatkan dan mengolah sampah sesuai dengan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku;
h. berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah;
i. melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan
    sampah.



                                                                                                                                             15
                                                                                                Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                DEPUTI V MENLH




                                                                                                       PENJELASAN
                            BATANG TUBUH

                                Bagian Kedua
                     Kewajiban Dalam Pengelolaan Sampah

                                   Pasal 22                                       Pasal 22


Setiap orang dalam pengelolaan sampah berkewajiban:                               Cukup jelas
a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
b. melakukan pengurangan dan memilah sesuai dengan klasifikasi sampah;
c. membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
d. membuang, mengangkut dan mengolah sampah sesuai dengan tata cara yang telah
     ditentukan;
e. membayar jasa pengelolaan sampah;
f. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah
     yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

                                   Pasal 23                                       Pasal 23
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban di bidang pengelolaan      Cukup jelas
    sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dengan
    Peraturan Daerah kabupaten/kota.

(2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
    memperhatikan kebijakan pengelolaan sampah nasional dan provinsi.
                                      BAB VI
              KEWENANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
                                  Bagian Pertama
                               Kewenangan Provinsi
                                      Pasal 24                                    Pasal 24
Wewenang pemerintah provinsi meliputi:                                            Cukup jelas
a. menerapkan kebijakan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota berdasarkan
   pedoman nasional;
b. menetapkan persyaratan lokasi TPA lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan
   kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah;
c. menetapkan pedoman, standar, kriteria dan prosedur pengelolaan sampah dalam
   bidang pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan
   penimbunan sampah lintas kabupaten/kota;



                                                                                                                                               16
                                                                                                Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                DEPUTI V MENLH




                                                                                                       PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

d.   menetapkan panduan rencana penentuan lokasi pengelolaan sampah lintas
     kabupaten/kota;
e.   mengembangkan kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
     mengkoordinasi penentuan lokasi TPA lintas kabupaten/kota;
f.   membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam mengatasi permasalahan
     sampah;
g.   mengembangkan jasa pelayanan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
h.   memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan
     sampah;
i.   melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan mutu
     pelaksanaan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;
j.   memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan sampah lintas
     dan/atau antar kabupaten/kota.

                                Bagian Kedua
                          Kewenangan Kabupaten/Kota
                                    Pasal 25                                      Pasal 25


Wewenang pemerintah kabupaten/kota meliputi:                                      Cukup jelas
a. menetapkan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan pengelolaan
   sampah provinsi dan nasional;
b. menetapkan persyaratan pengelolaan sampah yang memperhatikan kebutuhan
   dan kepentingan masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
c. menerbitkan izin usaha bagi badan usaha di bidang pengelolaan sampah;
d. melakukan pengawasan dan penerapan sanksi administrasi dalam rangka
   pengendalian pengelolaan sampah;
e. menetapkan lokasi tempat penyimpanan sementara dan tempat pengolahan akhir
   di wilayah kabupaten/kota dengan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
f. melakukan pengolahan sampah di wilayah kabupaten/kota;
g. mengatasi permasalahan sampah di wilayah kabupaten/kota;
h. melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah;
i. mengembangkan pengelolaan sampah oleh pihak swasta;
j. memfasilitasi dan mengembangkan pengelolaan sampah oleh masyarakat;
k. melakukan evaluasi efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pengelolaan
   sampah;




                                                                                                                                               17
                                                                                                    Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                    DEPUTI V MENLH




                                                                                                           PENJELASAN
                                BATANG TUBUH

l. menjaga efektivitas, efisiensi, dan mutu jasa pelayanan pengelolaan sampah dalam
   satu kabupaten/kota;
m. mengembangkan sistem jasa pelayanan pengelolaan sampah di kabupaten/kota;
n. melakukan pembinaan teknis kepada masyarakat yang bergerak di bidang
   pengelolaan sampah.

                                   BAB VII
                           KERJASAMA ANTAR DAERAH
                                       Pasal 26                                       Pasal 26


(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan sampah, dapat diadakan kerjasama antar       Cukup jelas
    pemerintah daerah kabupaten/kota, atau antara pemerintah daerah
    kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk
    badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan Keputusan Bersama

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip-
    prinsip:
    a. efisiensi dan efektivitas;
    b. optimalisasi manfaat kerjasama pengelolaan sampah;
    c. koordinasi dan keterpaduan;
    d. harmonisasi dan keseimbangan;
    e. saling membantu dan saling ketergantungan;
    f. saling menguntungkan;
     g.   keterbukaan dan asas peran serta masyarakat.

(4) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu
    Keputusan Bersama;

(5) Pedoman kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
    lanjut oleh Menteri.




                                                                                                                                                   18
                                                                                                 Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                 DEPUTI V MENLH




                                                                                                        PENJELASAN
                               BATANG TUBUH

                                    BAB VIII
                               KELEMBAGAAN
                                     Pasal 27                                      Pasal 27
(1) Kebijakan pengelolaan sampah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.     Cukup jelas

(2) Dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan sampah nasional sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dibentuk Komisi Pengelola Sampah Nasional.

(3) Tugas dan tanggung jawab Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah;
    b. membantu merumuskan kebijakan;
    c. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah;
    d. memfasilitasi penyelesaian konflik.

(4) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
    a. pemerintah;
    b. tokoh masyarakat;
    c. organisasi persampahan;
    d. badan usaha;
    e. pakar.

(5) Pembentukan, tata kerja, persyaratan dan pengisian keanggotaan Komisi pada
    tingkat nasional ditetapkan oleh Menteri.

                                    Pasal 28                                       Pasal 28
(1) Dalam rangka pengelolaan sampah oleh pemerintah provinsi dapat dibentuk        Cukup jelas
    Komisi Pengelola Sampah Daerah Propinsi.

(2) Tugas dan tanggung jawab Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah provinsi;
    b. membantu merumuskan kebijakan;
    c. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah provinsi;
    d. memfasilitasi penyelesaian konflik.

(3) Keanggotaan Komisi terdiri atas unsur:
    a. Pemerintah daerah provinsi;



                                                                                                                                                19
                                                                                                 Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                 DEPUTI V MENLH




                                                                                                        PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

    a. tokoh masyarakat;
    b. organisasi persampahan;
    c. badan usaha;
    e. pakar.
(4) Pembentukan, tata kerja, persyaratan dan pengisian keanggotaan komisi pada
    tingkat daerah ditetapkan oleh Gubernur.
                                      Pasal 29                                     Pasal 29
(1) Dalam rangka pengelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten/kota dapat           Cukup jelas
    dibentuk Komisi Pengelola Sampah Daerah kabupaten/kota.

(2) Tugas dan tanggung jawab Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah
       kabupaten/kota;
    b. membantu merumuskan kebijakan;
    c. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di
       kabupaten/kota;
    d. memfasilitasi penyelesaian konflik.

(3) Keanggotaan Komisi terdiri atas unsur:
    a. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
    b. tokoh masyarakat;
    c. organisasi persampahan;
    d. badan usaha;
    e. pakar.

(4) Pembentukan, tata kerja, persyaratan dan pengisian keanggotaan komisi pada
    tingkat daerah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
                                       BAB IX
        MANFAAT EKONOMI DAN TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA
                                   Bagian Pertama
                                  Manfaat Ekonomi
                                      Pasal 30                                     Pasal 30
(1) Dalam pengelolaan sampah setiap pelaku usaha harus memperlakukan sampah        Cukup jelas
    sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.




                                                                                                                                                20
                                                                                                                    Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                                    DEPUTI V MENLH




                                                                                                                             PENJELASAN
                               BATANG TUBUH

(2) Untuk mencapai nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah
    berkewajiban untuk merangsang, mendorong, dan memfasilitasi dunia usaha untuk
    terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sampah.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. memberikan kemudahan kepada badan usaha untuk melakukan usaha
       pengelolaan sampah kemudahan dalam pemberian izin usaha;
    b. membuka akses terhadap sumber pembiayaan;
    c. pemberian insentif yang memiliki dampak pada peningkatan kemampuan
       dunia usaha;
    d. memberikan bimbingan dan pelatihan teknis pengelolaan sampah;
    e. membuka akses jaringan terhadap pemasaran hasil pengolahan sampah;
    f. memberikan kemudahan dalam memperoleh akses informasi mengenai
       teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan; dan;
    g. fasilitas-fasilitas lain yang mendorong badan usaha untuk pada dasarnya
       memberikan kesempatan seluas mungkin bagi badan usaha dalam
       penyelenggaraan jasa pelayanan pengelolaan sampah;

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
    peraturan daerah.

                                    Bagian Kedua
                            Tanggung Jawab Badan Usaha
                                        Pasal 31                                    Pasal 31
Setiap badan usaha pengelolaan sampah memiliki tanggung jawab dalam hal:
(1) Memanfaatkan sampah dengan cara 4R yang mengurangi penggunaan bahan
     sekunder (Secondary Raw Material);

(2) Menggunakan sampah sebagai sumber energi;                                       (2) (diberikan penjelasan, miss bio massa dibakar bisa menjadi energi panas…..listrik, sebagai
                                                                                    bio gas menghasilkan bahan bakar )

(3) Penyediaan biaya-biaya eksternalitas oleh badan usaha;

(4) Memasukan prinsip-prinsip mekanisme pembangunan bersih(CDM) dalam               (4) (CDM mengurangi gas rumah kaca yang berkaitan langsung dengan sampah)(Sedangkan
    kebijaksanaan penetapan tarif dan non tarif.                                    jika menggunakan pendekatan produksi bersih sudah terakomodasi dalam prinsip 4 R




                                                                                                                                                                            21
                                                                                                 Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                 DEPUTI V MENLH




                                                                                                        PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

                                  Pasal 32                                         Pasal 32
Badan usaha yang memproduksi barang yang dapat menjadi sampah wajib                Cukup jelas
bertanggung jawab terhadap barang yang dihasilkannya setelah dikonsumsi oleh
konsumen
                                  BAB X
                                PERIZINAN
                                  Pasal 33                                         Pasal 33
                                                                                   Cukup jelas
(1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan, pengangkutan,
    pengolahan dan/atau penimbunan sampah wajib memiliki izin usaha dari
    bupati/walikota.

(2) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    meliputi :
    a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah disyahkan oleh
        instansi yang berwenang;
    b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin usaha;
    c. kegiatan yang dilakukan;
    d. lokasi tempat kegiatan;
    e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;
    f. spesifikasi alat pengolahan sampah;
    g. klasifikasi, jumlah dan berat sampah yang disimpan, dikumpulkan,
        dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;
    h. alat pencegah pencemaran.

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan Peraturan Daerah.

                                    Pasal 34                                       Pasal 34
                                                                                   Cukup jelas
(1) Keputusan mengenai izin usaha pengelolaan sampah wajib diumumkan kepada
    masyarakat.

(2) Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
    oleh bupati/walikota berdasarkan Peraturan Daerah.




                                                                                                                                                22
                                                                                                    Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                    DEPUTI V MENLH




                                                                                                           PENJELASAN
                              BATANG TUBUH

                                     Pasal 35                                         Pasal 35
                                                                                      Cukup jelas
(1) Izin lokasi pengolahan sampah ditetapkan sesuai dengan rencana tata ruang
    wilayah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis mengenai
    dampak lingkungan sesuai dengan pedoman tata laksana AMDAL.

(3) Tata laksana AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh
    Menteri.

                                    BAB XI
                                  LARANGAN
                                    Pasal 36                                          Pasal 36
                                                                                      Cukup jelas
(1) Setiap orang dilarang:
    a. membuang sampah ke media lingkungan (daratan dan perairan);
    b. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan
         sampah;
    c. mengumpulkan sampah yang tidak dipilah;
    d. mencampur sampah yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang yang
         sebelumnya sudah dipilah dari sumbernya;
    e. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) industri dan rumah
         sakit dengan sampah;
    f. mengoperasikan tempat pengolahan akhir dengan metode “open dumping”;
    g. memproduksi dan mengimpor barang yang dikemas dengan bahan yang tidak
         ramah lingkungan;
    h. membuang sampah di luar lokasi pembuangan sampah yang telah disediakan;
    i. mendirikan bangunan dan bermukim dalam radius impacted area dari TPA;
    j.   mendirikan TPA di atas lapisan batuan atau tanah yang dapat menyerap air,
         atau di lahan yang di bawahnya terdapat akuifer, atau pada lahan yang
         terdapat aliran air bawah tanah, atau pada alur aliran air sungai;
    k. mengimpor dan mengekspor sampah.
(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
    Peraturan Daerah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah nasional.




                                                                                                                                                   23
                                                                                                   Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                   DEPUTI V MENLH




                                                                                                          PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

                                BAB XII
                       PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

                                    Pasal 37                                         Pasal 37
(1) Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berbasis pada komunitas melalui        Cukup jelas
    program:
    a. peningkatan kapasitas masyarakat yang berkiprah di bidang pengelolaan
        sampah oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha;
    b. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, air bersih, pendidikan dan
        kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat sekitar lokasi pembuangan
        sampah;
    c. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar lokasi pembuangan
        sampah;
    d. pemberian insentif pengelolaan sampah kepada para pemulung, pemilah dan
        pengolah sampah padat karya.

(2) Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kebijakan
    pengelolaan sampah nasional.
                                     BAB XIII
                           PENYELESAIAN SENGKETA

                                     Pasal 38                                        Pasal 38
Penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah diselesaikan berdasarkan ketentuan    Cukup jelas
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                       Pasal 39                                      Pasal 39
(1) Dalam proses penyelesaian sengketa persampahan, para pihak yang terkait dengan   Cukup jelas
    pengelolaan sampah harus memperhatikan:
    a. pelayanan pengelolaan sampah harus tetap berjalan;
    b. apabila karena suatu hal pelayanan pengelolaan sampah harus terhenti maka
        sengketa persampahan harus segera diselesaikan agar pengelolaan sampah
        dapat berjalan sebagaimana mestinya;
    c. sistem peringatan dini (early warning system);
    d. sistem tanggap darurat (emergency response system);




                                                                                                                                                  24
                                                                                                    Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                    DEPUTI V MENLH




                                                                                                           PENJELASAN
                               BATANG TUBUH

(2) Pedoman proses penyelesaian sengketa persampahan sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri

                                  Bagian Pertama
                                 Melalui Pengadilan

                                       Pasal 40                                       Pasal 40
(1)   Penyelesaian sengketa persampahan dapat ditempuh melalui mekanisme              Cukup jelas
      berperkara di lembaga peradilan umum dan/atau di lembaga peradilan tata usaha
      negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)   Tata cara penyelesaian sengketa persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) dilakukan dengan mengacu pada hukum acara yang berlaku di masing-masing
      lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                   Bagian Kedua
                                 Di Luar Pengadilan

                                      Pasal 41                                        Pasal 41

(1)   Penyelesaian sengketa persampahan pada tahap pertama diupayakan berdasarkan     Cukup jelas
      prinsip musyawarah untuk mufakat antar para pihak yang bersengketa;

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
    dicapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya dengan menggunakan
    jasa pihak ke tiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan
    maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu
    menyelesaikan sengketa persampahan.
                                      Pasal 42                                        Pasal 42
Penyelesaian sengketa persampahan antar pemerintah dengan pemerintah daerah           Cukup jelas
dan/atau antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

                                  Bagian Ketiga
                          Gugatan Kelompok (Class Action)




                                                                                                                                                   25
                                                                                                  Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                  DEPUTI V MENLH




                                                                                                         PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

                                    Pasal 43                                        Pasal 43

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sampah berhak         Cukup jelas
mengajukan gugatan kelompok ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

                               Bagian Keempat
               Hak Gugat Organisasi Persampahan (Legal Standing)

                                    Pasal 44                                        Pasal 44

(1) Organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan         Cukup jelas
    gugatan terhadap instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang melakukan
    kegiatan pengelolaan sampah yang menimbulkan terjadinya pencemaran dan/atau
    perusakan lingkungan hidup untuk kepentingan keberlanjutan fungsi lingkungan
    hidup hidup.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk
    melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlajutan fungsi
    lingkungan hidup hidup dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran
    nyata.
(3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    harus memenuhi persyaratan:
     a. berbadan hukum sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pengelolaan
         sampah;
     b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk
         kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah serta keberlanjutan
         fungsi lingkungan hidup hidup;
     c.  telah melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya.

                                BAB XIV
                      PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
                             Bagian Pertama
                              Pembiayaan




                                                                                                                                                 26
                                                                                                 Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                 DEPUTI V MENLH




                                                                                                        PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

                                    Pasal 45                                       Pasal 45

(1) Pembiayaan pengelolaan sampah dalam tingkat nasional bersumberkan pada         Cukup jelas
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
    Belanja Daerah (APBD).
(2) Pembiayaan pengelolaan sampah di daerah bersumberkan pada retribusi, APBD
    dan sumber-sumber lain yang sah.

(3) Retribusi dikenakan terhadap jasa pelayanan pengumpulan, pengangkutan,
    pengolahan yang dibayarkan dalam satu paket pembayaran.

(4) Sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa
    a. pajak lingkungan;
    b. sistem pengembalian deposit (Deposit Refund System)

(5) Tata cara pengaturan mengenai sumber-sumber lain sebagaimana dimaksud pada
    ayat (4) diatur oleh instansi yang berwenang

(6) Pengenaan sumber-sumber lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
    lebih lanjut dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

                                  Bagian Kedua
                                   Kompensasi
                                    Pasal 46                                       Pasal 46

(1) Kompensasi merupakan penggantian yang layak terhadap kerugian yang dialami     Cukup jelas
    oleh orang, dan/atau lingkungan, dan/atau daerah yang disebabkan dampak dari
    kegiatan pengelolaan sampah.

(2) Kerugian yang dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan:
    a. adanya perbuatan melanggar hak;
    b. menimbulkan kerugian;
    c. hubungan kausal antara kerugian dan kegiatan pengelolaan sampah




                                                                                                                                                27
                                                                                                  Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                  DEPUTI V MENLH




                                                                                                         PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

(3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendasarkan pada prinsip:
    a. obyektif;
    b. perlakuan yang sama (fairness);
    c. rasional;
    d. transparan;
    e. keseimbangan.

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berupa:
    a. uang;
    b. relokasi;
    c. pemulihan lingkungan;
    d. biaya kesehatan dan pengobatan;
    e. dan lain-lain kompensasi yang setara dengan kerugian.

                                     Pasal 47                                       Pasal 47

(1) Kompensasi diberikan kepada orang yang dirugikan akibat kegiatan pengelolaan    Cukup jelas
    sampah;


(2) Kompensasi diberikan kepada lingkungan sebagai biaya penanggulangan dan
    pemulihan lingkungan;

(3) Kompensasi diberikan kepada daerah yang wilayahnya digunakan sebagai tempat
    penyimpanan sementara dan tempat pengolahan akhir.

                                     BAB XV
                                   RETRIBUSI
                                 Bagian Pertama
                          Retribusi Pengelolaan Sampah

                                     Pasal 48                                       Pasal 48
Pemerintah daerah kabupaten/kota memungut retribusi pengelolaan sampah sebagai      Cukup jelas
pembayaran atas jasa pengelolaan sampah.




                                                                                                                                                 28
                                                                                                        Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                        DEPUTI V MENLH




                                                                                                               PENJELASAN
                                BATANG TUBUH

                                        Pasal 49                                          Pasal 49

(1)   Objek retribusi pengelolaan sampah meliputi pelayanan yang disediakan atau          Cukup jelas
      diberikan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tujuan kepentingan dan
      kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan usaha.

(2)   Subjek retribusi adalah orang yang menggunakan/menikmati                pelayanan
      pengelolaan sampah yang bersangkutan.
                                   Bagian Kedua
                           Penghitungan dan Pelaksanaan
                               Pemungutan Retribusi
                                      Pasal 50                                            Pasal 50
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengelolaan sampah didasarkan         Cukup jelas
pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan
pengelolaan sampah yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

                                        Pasal 51                                          Pasal 51
Penghitungan besarnya tarif retribusi yang harus dibayarkan oleh orang atau badan         Cukup jelas
usaha yang menggunakan jasa dihitung dengan cara berdasarkan biaya nyata produksi
ditambah dengan keuntungan yang wajar dibagi dengan jumlah pengguna jasa.
                                      Pasal 52                                            Pasal 52

Tarif retribusi pengelolaan sampah ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.    Cukup jelas

                                        Pasal 53                                          Pasal 53

Besaran tarif dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengelolaan sampah           Cukup jelas
ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
                                     Pasal 54                                             Pasal 54

(1)   Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, pengembangan                  Cukup jelas
      teknologi, kesejahteraan dan pengembangan kelembagaan pengelolaan sampah,
      sebagian penerimaan dari retribusi pengelolaan sampah dialokasikan untuk
      membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pengelolaan
      sampah oleh instansi yang bersangkutan.



                                                                                                                                                       29
                                                                                                   Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                   DEPUTI V MENLH




                                                                                                          PENJELASAN
                              BATANG TUBUH

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi pengelolaan
      sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah
      kabupaten/kota.
                                     BAB XVI
                                      SANKSI
                                  Bagian Pertama
                                Sanksi Administrasi

                                      Pasal 55                                       Pasal 55

(1) Menteri dapat melakukan tindakan hukum tertentu terhadap pemerintah daerah       Cukup jelas
    dan/atau badan usaha apabila dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana diatur
    dalam Pasal 20 ditemukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan
    di bidang pengelolaan sampah;
(2) Gubernur dapat melakukan tindakan hukum tertentu kepada pemerintah
    kabupaten/kota yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah
    ditetapkan provinsi sehubungan dengan pengelolaan sampah lintas
    kabupaten/kota;
(3) Bupati/Walikota berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap badan
    usaha yang melakukan pengelolaan sampah untuk mencegah dan mengakhiri
    terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu
    pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau
    pemulihan atas beban biaya badan usaha yang bersangkutan.
(4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan
    surat peringatan dan dapat diganti dengan uang paksa.

                                      Pasal 56                                       Pasal 56
(1) Pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh badan usaha dapat dijatuhi sanksi       Cukup jelas
    berupa pencabutan izin usaha oleh instansi yang berwenang dan/atau pembatalan
    hubungan kontraktual antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan badan
    usaha di bidang pengelolaan sampah;
(2) Pihak ketiga yang berkentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat
    yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan/atau menghentikan hubungan
    kontraktual karena pengelolaan sampah yang dilakukan oleh suatu badan usaha
    merugikan kepentingan umum dan/atau mengakibatkan pencemaran dan/atau
    perusakan lingkungan hidup.



                                                                                                                                                  30
                                                                                                   Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                   DEPUTI V MENLH




                                                                                                          PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

(3) Pelaksanaan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur
    lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
                                   Bagian Ketiga
                                  Ketentuan Pidana

                                     Pasal 57                                        Pasal 57
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak   Cukup jelas
Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah):
a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembuangan sampah tidak pada
     tempatnya;
b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembuangan sampah tanpa dipilah-
     pilah sesuai dengan jenis dan sifatnya;
c.   setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembuangan sampah yang tidak
     sesuai dengan jadwal pembuangannya.

                                     Pasal 58                                        Pasal 58

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak   Cukup jelas
Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah):
a. setiap orang yang karena kealpaannya melakukan pembuangan sampah tidak pada
     tempatnya;
b. setiap orang yang karena kealpaannya melakukan pembuangan sampah tanpa
     dipilah-pilah sesuai dengan jenis dan sifatnya;
c.   setiap orang yang karena kealpaannya melakukan pembuangan sampah yang tidak
     sesuai dengan jadwal pembuangannya.
                                        Pasal 59                                     Pasal 59
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp        Cukup jelas
200.000.000 (dua ratus juta rupiah) :
a. setiap pengumpul yang dengan sengaja tidak melakukan pengumpulan sampah
     sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
     di bidang persampahan;
b. setiap pengangkut yang dengan sengaja tidak melakukan pengangkutan sampah
     sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
     di bidang persampahan;




                                                                                                                                                  31
                                                                                                  Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                  DEPUTI V MENLH




                                                                                                         PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

c.   setiap pemanfaat yang dengan sengaja tidak melakukan pemanfaatan sampah
     sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
     di bidang persampahan;
d.   setiap pengolah yang dengan sengaja tidak melakukan pengolahan sampah sesuai
     dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di
     bidang persampahan;
e.   setiap penimbun yang dengan sengaja tidak melakukan penimbunan sampah
     sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
     di bidang persampahan.
                                       Pasal 60                                     Pasal 60
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp       Cukup jelas
100.000.000 (seratus juta rupiah):
a. setiap pengumpul yang karena kealpaannya tidak melakukan pengumpulan
     sampah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
     undangan persampahan;
b. setiap pengangkut yang karena kealpaannya tidak melakukan pengangkutan
     sampah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
     undangan persampahan;
c.   setiap pemanfaat yang karena kealpaannya tidak melakukan pemanfaatan sampah
     sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
     persampahan;
d. setiap pengolah yang karena kealpaannya tidak melakukan pengolahan sampah
     sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
     persampahan;
e. setiap penimbun yang karena kealpaannya tidak melakukan penimbunan sampah
     sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
     persampahan.

                                 BAB XVII
                           KETENTUAN PERALIHAN




                                                                                                                                                 32
                                                                                                           Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sampah
                                                                                                                                           DEPUTI V MENLH




                                                                                                                  PENJELASAN
                             BATANG TUBUH

                                    Pasal 61                                         Pasal 61
                                                                                     Cukup jelas
(1)     Paling lama 5 (lima) tahun sejak dindangkannya Undang-undang ini setiap
        usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin dalam pengelolaan sampah,
        wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.

(2)     Semua peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah tetap
        berlaku sepanjang tidak diubah menurut atau berdasarkan Undang-undang
        ini.



                                   BAB XVIII
                            KETENTUAN PENUTUP

                                    Pasal 62                                         Pasal 62

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.                            Cukup jelas

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SOESILO BAMBANG YUDHOYONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...                               TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …




                                                                                                                                                          33