Docstoc

Kesetaraan DPRD dan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Document Sample
Kesetaraan DPRD dan Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Powered By Docstoc
					                                                                                   www.dadangsolihin.com   2




                            Materi                         Hubungan antara Pemda dan DPRD

•   Hubungan antara Pemda dan DPRD                     •   Kedudukannya SETARA dan bersifat
•   Tujuan dan Permasalahan                                KEMITRAAN.
    Pembangunan Daerah                                 •   Setara:
•   Pergeseran Paradigma                                    – Kedudukan sama dan sejajar, artinya
•   Good Governance                                           tidak saling membawahi.
                                                            – Hal ini tercermin dalam membuat
•   Tupoksi DPRD
                                                              kebijakan daerah berupa Peraturan
•   DPRD dan Perencanaan                                      Daerah.
    Pembangunan Daerah                                 •   Kemitraan:
•   Kegagalan Perencanaan                                   – Hubungan kerja yang saling mendukung.
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil                        – Bukan merupakan lawan ataupun
    dan Ideal                                                 pesaing dalam melaksanakan fungsi
                                                              masing-masing.

                           www.dadangsolihin.com   3                               www.dadangsolihin.com   4
       Pola Kerja antara Penyelenggara
            Pemerintahan Daerah
    Perlindungan hak-hak                                 Peningkatan
         Individu dan                                Kesejahteraan Individu
          masyarakat                                    dan Masyarakat




                             Pencapaian Visi
                             dan Misi Daerah



                                                          Pemkab/
          DPRD
                                                          Pemkot

          Setwan
    Sumber: LGSP 2009

                            www.dadangsolihin.com                             5                            www.dadangsolihin.com                    6




        Apa Itu Pembangunan?                                                                                 How?
Pembangunan adalah:                         Tujuan Pembangunan:                   1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 proses perubahan ke             1.   Peningkatan standar hidup (levels               antar daerah
  arah kondisi yang lebih              of living) setiap orang, baik                   antar sub daerah
  baik                                 pendapatannya, tingkat konsumsi
                                       pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                                       antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
 melalui upaya yang                   kesehatan, pendidikan, dll.                2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
  dilakukan secara                2.   Penciptaan berbagai kondisi yang           3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
  terencana.                           memungkinkan tumbuhnya rasa
                                                                                  4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
                                       percaya diri (self-esteem) setiap
                                       orang.                                     5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                  3.   Peningkatan kebebasan                         agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
                                       (freedom/democracy) setiap orang.             datang (berkelanjutan).
                                                                Todaro, 2000


                            www.dadangsolihin.com                             7                            www.dadangsolihin.com                    8
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                      PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH

                                                                    • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                            ketimpangan
                             memadai dan                            • Memberdayakan            Upaya terencana untuk
                              berkualitas                             masyarakat                                                       Upaya untuk memberdayakan
                                                                                               meningkatkan kapasitas
                                                                    • Mengentaskan                                                     masyarakat di seluruh daerah
                                                                                                Pemerintahan Daerah
                                                                      kemiskinan.
                                                                    • Menambah lapangan
                                                                      kerja.                    Sehingga tercipta suatu                     Sehingga tercipta suatu
                                              Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian     kemampuan yang andal dan                 lingkungan yang memungkinkan
                                                 kondusif             SDA                        profesional dalam:                           masyarakat untuk:
                              Pemanfaatan
                           sumber daya secara
                               berkualitas
                Koordinasi yang                                                              Memberikan pelayanan kepada              Menikmati kualitas kehidupan
               semakin baik antar                                                                                                       yang lebih baik, maju, dan
                 stakeholders                                                                 masyarakat,
                                                                                                                                        tenteram,
                                                                                             Mengelola sumber daya                    Peningkatan harkat, martabat,
                                                                                              ekonomi daerah.                           dan harga diri.
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    www.dadangsolihin.com                             9                                 www.dadangsolihin.com                         10




                                                                                                         Pergeseran Paradigma:
                        PEMBANGUNAN DAERAH                                                            From Government to Governance
                             Dilaksanakan Melalui:

    Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                                               Good Governance
         Daerah                       Sumberdaya

                        Keseimbangan Peran Tiga Pilar

       Pemerintahan                   Dunia Usaha                 Masyarakat
                                                                                                        Government                              Governance
       Menjalankan dan                                                                         Memberikan hak ekslusif bagi        Persoalan-persoalan publik
    menciptakan lingkungan      Mewujudkan penciptaan          Penciptaan interaksi             negara untuk mengatur hal-hal        adalah urusan bersama
    politik dan hukum yang        lapangan kerja dan           sosial, ekonomi dan              publik,                              pemerintah, civil society dan
     kondusif bagi unsur-            pendapatan.                      politik.                 Aktor di luarnya hanya dapat         dunia usaha sebagai tiga aktor
           unsur lain.                                                                          disertakan sejauh negara             utama.
                                                                                                mengijinkannya.
                                    www.dadangsolihin.com                             11                                www.dadangsolihin.com                         12
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance                                                            Model Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.                                  Sektor Swasta     Sektor Publik        Sektor Ketiga
                                   Tenaga Kerja 
                   Kontrol                            Kontrol                            Tingkat        Perusahaan        Organisasi              LSM
                                                                                      Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah      Internasional


        Dunia Usaha 
                                   Pemerintah                     Masyarakat            Tingkat                                                Ormas/LSM
          Swasta                                                                                       Perusahaan
                                                                                        Nasional        Nasional        GOVERNANCE              Nasional

                       Nilai                       Redistibusi 
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan 
                                                                                         Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                       Pasar                                           Subnasional         Lokal            Lokal

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan                                                                  (Kamarack and Nye Jr., 2002)
    Good.
                                 www.dadangsolihin.com                           13                             www.dadangsolihin.com                           14




Pelaku Pembangunan: Stakeholders                                                                                 Troika

                          STATE                          CITIZENS
                         Executive                       organized into:
                         Judiciary              Community-based organizations
                        Legislature             Non-governmental organizations
                                                   Professional Associations
                       Public service
                                                       Religious groups
                          Military                     Women’s groups
                           Police                            Media

                                       BUSINESS
                                Small / medium / large enterprises
                                   Multinational Corporations
                                       Financial institutions
                                          Stock exchange


                                 www.dadangsolihin.com                           15                             www.dadangsolihin.com                           16
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat                                      Perumusan Visi Daerah
                                                                                                         Stakeholders

  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                Masyarakat
                                                                                           PEMDA
                                                       VISI
                                   Pemerintah

Good Governance          Dunia Usaha




                  www.dadangsolihin.com                       17                           www.dadangsolihin.com                   18




  Perumusan Visi Daerah                                            Permasalahan Pembangunan Daerah (1/5)

                                Stakeholders                       1. Pembangunan Ekonomi
                                                                       Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
                                                                       Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
                                                                        mengembangkan sektor riil
                                                                       Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
                                                                        nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang
                  PEMDA                                                 cukup tinggi antarwilayah
                                                                   2. Pembangunan Sosial
                                                                       Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
                                                                        pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi).




                  www.dadangsolihin.com                       19                           www.dadangsolihin.com                   20
Permasalahan Pembangunan Daerah (2/5)                                  Permasalahan Pembangunan Daerah (3/5)

3. Pembangunan Prasarana Wilayah                                       4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
     Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan         Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
      intra wilayah.                                                         pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
     Menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan               Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di
      dan pengelolaan infrastruktur.                                         wilayah perkotaan.
     Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga               Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
      listrik.                                                               secara signifikan.
     Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
     Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
      pelayanan infrastruktur.




                         www.dadangsolihin.com                    21                             www.dadangsolihin.com                   22




Permasalahan Pembangunan Daerah (4/5)                                  Permasalahan Pembangunan Daerah (5/5)

5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)                                   6. Permasalahan Khusus
 Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.                     Lemahnya daya saing investasi
 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi            Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
   acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya pada                     antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
   Perencanaan.                                                         Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
 Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,            masyarakat
   serta meningkatnya DAS kritis.                                       Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
 Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang                    keamanan di daerah perbatasan negara.
   frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
   terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.




                         www.dadangsolihin.com                    23                             www.dadangsolihin.com                   24
                                                                                                              Wadah Perwakilan Rakyat
                                                                                                              Pemerintah Daerah yang dipimpin                    Mana yang paling dekat
                                                                                                              oleh Kepala Daerah yang dipilih                     dengan rakyat dan secara
                                                                                                              secara langsung oleh rakyat                         nyata sering memperjuangkan
                                                                                                                                                                  kepentingan rakyat?
                                                                                                              DPRD sebagai organisasi politik                    Organisasi mana yang terkait
                                                                                                              Negara yang berpihak dan berjuang                   langsung memperjuangkan
                                                                                                              untuk kepentingan rakyat                            kepentingan rakyat?
                                                                                                              Berbagai partai politik yang                       Lembaga dan organisasi mana
                                                                                                              seharusnya menjadi organisasi politik               yang mempunyai sumberdaya
                                                                                                              sipil tertinggi dari rakyat                         pembangunan yang dapat
                                                                                                                                                                  didayagunakan untuk secara
                                                                                                              LSM dan berbagai bentuk asosiasi                    nyata dan cepat memenuhi
                                                                                                              yang menjadi wadah fungsional atas                  kebutuhan hidup rakyat?
                                                                                                              perjuangan kepentingan tertentu
                                                                                                                                                                 Organisasi mana yang
                                                                                                              Berbagai organisasi kemasyarakatan                  mempunyai dasar pijakan kuat
                                                                                                              yang dibentuk mulai dari tingkat                    dan konkrit di lingkungan
                                                                                                              dusun sampai tingkat nasional                       rakyat?

                                           www.dadangsolihin.com                                         25                           www.dadangsolihin.com                                 26




Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                        Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
         Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas                       Fungsi DPRD
      Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
        Program
      Pembangunan
                         Fungsi DPRD             dan janji
                                                kampanye
                                                                  program khusus
                                                                        LSM
                                                                                      tekanan politik
                                                                                                                   menurut UU 27/2009
                                      Arena Pembangunan
            Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang          Pembuatan
      bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari    keputusan partisipatif
                                                                                                                  1.              Legislasi
                                       Lembaga Intermediary
         Pemda
       KDH, Sekda,
                             DPRD
                           Pimpinan,
                                             Parpol
                                              Pimpinan Partai,
                                                                        LSM
                                                                  Berbagai bentuk
                                                                                         Ormas
                                                                                     Berbagai bentuk
                                                                                                                   2.             Anggaran
         SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                            Kaukus                 Partai

             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur                                          3.              Pengawasan

                          Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
         Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan           Organisasi
           Laki               Kaya                 Tetap               Mapan            Kelompok

                                           www.dadangsolihin.com                                         27                           www.dadangsolihin.com                                 28
       Perempuan              Miskin           Tidak Tetap             Rentan           Individual
     Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
                Fungsi Legislasi                                                           Fungsi Anggaran
                                                                           •   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
•   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan                     dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
    Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan            pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
    Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak                  APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
    Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.                                     tentang APBD.
•   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.           •   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
•   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus                  melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
    menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.                DPRD dan pemerintah daerah.
•   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.                 •   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
                                                                               nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
                                                                               satu tahun anggaran.
                                                                           •   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
                                                                               anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
                                                                               kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
                                                                               pemerintah bertindak”.
                           www.dadangsolihin.com                      29                              www.dadangsolihin.com                     30




            Fungsi Pengawasan                                              Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan              •   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,               kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja               diprakarsai eksekutif.
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan            •   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    kerjasama internasional di daerah.                                         melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan                 masukan dari masyarakat.
    adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.             •   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik                kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan                 pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
    kualitas pelayanan publik.                                                 prioritas konstituen.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih        •   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap                     anggota DPRD yang loyal pada rezim.
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                           www.dadangsolihin.com                      31                              www.dadangsolihin.com                     32
    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)                                             Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)

•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa             •   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    lalu.                                                                        terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan                sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh                  kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses                         kehidupan sehari-hari di Indonesia.
    penganggaran daerah.                                                     •   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai                         merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara                   atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan                  dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
    ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                           www.dadangsolihin.com                        33                              www.dadangsolihin.com                   34




    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)                                            Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang               •   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis              lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    kepercayaan publik.                                                          berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih           •   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
    dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam                    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota
    penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.                   DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
•   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya                       mereka kepada partai.
    menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun                    •   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.                                pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
•   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD               pemilihan kembali.
    untuk menyetujuinya.                                                     •   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
                                                                                 tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
                                                                                 seringkali melibatkan uang.


                           www.dadangsolihin.com                        35                              www.dadangsolihin.com                   36
     Kemauan untuk Mereformasi
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.




                           www.dadangsolihin.com                      37              www.dadangsolihin.com                    38




               Best Practices (1/4)                                        Best Practices (2/4)
            Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi          Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan
            • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang                    Daerah
              transparan dan memberikan kesempatan masyarakat              • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya
              untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan              untuk masukan dari kelompok-kelompok
              keputusan.                                                     masyarakat sipil.
                                                                           • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan
            Penggunaan Masa Reses yang Bermakna                              melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi
            • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk         masyarakat sipil dalam proses penyusunan
              melakukan konsultasi dengan para konsituennya.                 peraturan daerah.
            • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan             • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif
              sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di           dalam proses pembuatan peraturan daerah,
              daerah masing-masing.                                          perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah
                                                                             dilaksanakan.


                           www.dadangsolihin.com                      39              www.dadangsolihin.com                    40
Best Practices (3/4)                                     Best Practices (4/4)
Dengar Pendapat Publik                                 Transparansi Anggaran
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi    • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi
  dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik.       masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran,
                                                          bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan        bentuk poster.
  mekanisme konsultatif yang lebih interaktif
  dibandingkan dengan komunikasi satu arah             • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif
  tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.         melalui program radio untuk membicarakan anggaran
                                                          daerah.
• Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan
  sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi
  diantara para peserta, dan pertemuan ini pun         Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
  difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.         • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat
                                                         dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan
                                                         persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran
                                                         dalam rangka penyusunan APBD.
           www.dadangsolihin.com                  41                www.dadangsolihin.com                     42




                                                        Agenda Politik Nyata

                                                                     Agenda politik yang sangat nyata dan
                                                                     langsung memenuhi kebutuhan warga.
                                                                        Penanggulangan kemiskinan;
                                                                        Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
                                                                         pendidikan dan kesehatan;
                                                                        Pemberantasan korupsi dan reformasi
                                                                         birokrasi.




           www.dadangsolihin.com                  43                www.dadangsolihin.com                     44
 Argumentasi Politik Mendasar                                               Positif dan Konstruktif
         Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat        Pemikiran yang selalu mencari upaya
         mendasar dan tidak klise.                              perbaikan.
           Dengan membawa dukungan politik nyata dari               Anggota DPRD akan selalu dituntut
            warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat                 untuk berpikir positif dan
            pijakan mereka dalam proses politik yang                  konstruktif dalam melaksanakan
            berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.                   tugas dan fungsinya.
           Dengan informasi dan pengetahuan yang                    Sering tanpa disadari kebiasaan ini
            langsung diperoleh dari warga masyarakat, para            justru meningkatkan kapasitas
            anggota DPRD akan mampu membawakan                        modal politik yang memang
            semua kepentingan warga ke dalam proses                   dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
            pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD                struktur politik pendukungnya.
            dan pengawasan politik.




            www.dadangsolihin.com                       45                                 www.dadangsolihin.com                     46




Membangun Sistem Umpan Balik                                         Siklus Representasi Wakil Rakyat
                Membangun dan memperkokoh sistem
                umpanbalik yang cepat dan efektif.                 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
                   Para anggota DPRD dan partai                    rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
                    politiknya dapat selalu melakukan up-           anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
                    date terhadap informasi dan program            Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
                    kerjanya.                                       mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
                   Partai politik yang diwakili oleh anggota      Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
                    DPRD tersebut juga secara terus                 mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
                    menerus mengevaluasi diri apakah                dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
                    mereka mempunyai akar yang kuat di              yang akan datang.
                    tingkat akar rumput atau justru                Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
                    berkembang menjadi partai politik yang          wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
                    mengambang.                                     maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
                                                                    delegitimasi di mata publik.

            www.dadangsolihin.com                       47                                 www.dadangsolihin.com                     48
           Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                               RAKYAT                                          Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (1/2)
                                                PEMILU

                                         Representasi Rakyat                                      Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
                                           (keterwakilan)
                                                                                                   menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
                                                                                                   positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
           Hubungan dengan                       DPRD                                              anggaran dan pengawasan.
                                                                      Fungsi Legislasi
               Pemilih
                                                                                                  Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
           Hubungan dengan                  MEMBUAT                                                perwakilan.
          media dan kelompok               KEPUTUSAN                  Fungsi Anggaran
             kepentingan                     POLITIK
                                                                                                  DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
                                                                                                   keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
             Sumber daya                                                                           dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
          (anggaran, staf, riset                                      Fungsi Pengawasan
             dan informasi)
                                                                                                   melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
                                                                                                   individu-invidu warga negara.

                             Perlindungan                Peningkatan
                            hak-hak Individu         Kesejahteraan Individu
Sumber: NDI, LGSP           dan masyarakat              dan Masyarakat

                                         www.dadangsolihin.com                            49                                www.dadangsolihin.com                          50




   Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik (2/2)

    Secara substansial
          perlindungan hak
          peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
    Secara prosedural
          mengikuti prosedur hukum yang benar
          melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
    Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
     Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
    Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
     mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                                         www.dadangsolihin.com                            51                                www.dadangsolihin.com                          52
           Syarat Perencanaan                                         Fungsi/Manfaat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
                                                                  •   Sebagai penuntun arah
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
                                                                  •   Minimalisasi ketidakpastian
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang        •   Minimalisasi inefisiensi
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).                  sumberdaya
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.                •   Penetapan standar dan
4. Masalah-masalah yang dihadapi.                                     pengawasan kualitas
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                         www.dadangsolihin.com               53                                              www.dadangsolihin.com                                          54




                                                                                Perencanaan dan Penganggaran:
                                                                                    Dari RPJP sampai APBD
                                                                          20 Tahunan             5 Tahunan                                         Tahunan


                                                                                                             Pedoman                  Pedoman
                                                                                                  Renstra                 Renja -                                 Rincian
                                                                                                                                                   RKA-KL




                                                                                                                                                                            Pemerintah
                                                                                                    KL                      KL                                     APBN




                                                                                                                                                                              Pusat
                                                                                           Pedoman                     Diacu

                                                                                                             Dijabar
                                                                                       Pedoman                                       Pedoman
                                                                           RPJP                    RPJM       kan
                                                                                                                           RKP                     RAPBN          APBN
                                                                          Nasional                Nasional


                                                                        Diacu            Diperhatikan                            Diserasikan melalui Musrenbang


                                                                                       Pedoman                                        Pedoman
                                                                            RPJP                  RPJM       Dijabar       RKP
                                                                                                               kan
                                                                                                                                                   RAPBD          APBD
                                                                           Daerah                 Daerah                  Daerah




                                                                                                                                                                            Pemerintah
                                                                                                                                                                              Daerah
                                                                                           Pedoman                     Diacu


                                                                                                             Pedoman                  Pedoman
                                                                                                  Renstra                 Renja -                   RKA -         Rincian
                                                                                                   SKPD                   SKPD                      SKPD           APBD



                                                                                                 UU SPPN                                             UU KN
                         www.dadangsolihin.com               55                                              www.dadangsolihin.com                                          56
      Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                     DAERAH
        Dokumen             Penetapan                Dokumen              Penetapan
Rencana Pembangunan              UU          Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional    (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah      (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                              (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan           Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                              (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /        Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)        Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah      Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                      (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                Peraturan     Rencana Kerja Satuan            Peraturan
Kementerian / Lembaga       Pimpinan KL    Kerja Perangkat Daerah       Pimpinan SKPD
(Renja KL)                 (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD)                 ( Ps. 21 Ayat 3)
                                 www.dadangsolihin.com                              57                              www.dadangsolihin.com                       58




          Kegagalan Perencanaan (1/4)                                                           Kegagalan Perencanaan (2/4)
                                                                                            Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
                                                                                             seharusnya.
   Penyusunan perencanaan
    tidak tepat, mungkin karena:                                                              kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
                                                                                               dengan pelaksanaannya.
       informasinya kurang
        lengkap,                                                                              aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
       metodologinya belum                                                                   masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
        dikuasai,                                                                              tidak mendukungnya.
       perencanaannya tidak
        realistis sehingga tidak
        mungkin pernah bisa
        terlaksana
       pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
        pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                                 www.dadangsolihin.com                              59                              www.dadangsolihin.com                       60
         Kegagalan Perencanaan (3/4)                                        Kegagalan Perencanaan (4/4)
   Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai           Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
    dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat                     kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
    mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

       Misalnya, orientasi                                                Perencanaan di sini tidak memberikan
        semata-mata pada                                                    kesempatan berkembangnya prakarsa
        pertumbuhan yang                                                    individu dan pengembangan kapasitas
        menyebabkan makin                                                   serta potensi masyarakat secara penuh.
        melebarnya kesenjangan.                                            Sistem ini bertentangan dengan hukum
       Dengan demikian, yang                                               penawaran dan permintaan karena
        keliru bukan semata-mata                                            pemerintah mengatur semuanya.
        perencanaannya, tetapi                                             Perencanaan seperti inilah yang disebut
        falsafah atau konsep di                                             sebagai sistem perencanaan terpusat
        balik perencanaan itu.                                              (centrally planned system).


                            www.dadangsolihin.com                61                              www.dadangsolihin.com                    62




        Sistem Perencanaan yang Berhasil                                               Perencanaan yang Ideal
•   Sistem perencanaan yang                                           •   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    mendorong berkembangnya                                               dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
    mekanisme pasar dan peran                                         •   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    serta masyarakat.                                                     pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
•   Dalam sistem ini perencanaan                                          adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
    dilakukan dengan menentukan                                           jangan sampai terjadi kemunduran.
    sasaran-sasaran secara garis                                      •   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    besar.                                                                pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
•   Pelaku utamanya adalah                                                sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    masyarakat dan usaha swasta.                                          keutuhan konsep secara keseluruhan.
                                                                      •   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
                                                                          adaptive system).
                                                                      •   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                            www.dadangsolihin.com                63                              www.dadangsolihin.com                    64
Terima Kasih




  www.dadangsolihin.com   65

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:765
posted:4/16/2010
language:Indonesian
pages:17
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Tanggamus di Jayakarta Hotel-Jakarta, 16 April 2010