KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI INDONESIA

Document Sample
KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP  DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN  LINGKUNGAN DI INDONESIA Powered By Docstoc
					KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
     DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
    PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN
                LINGKUNGAN DI INDONESIA




                        Penulisan Hukum
                           ( Skripsi )


                     Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
      Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                              OLEH
                 ERLINA SEPTIYANINGRUM
                         NIM : E. 0006120




                   FAKULTAS HUKUM
         UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
                          2010
                                                                     2




                    PERSETUJUAN PEMBIMBING




                       Penulisan Hukum (Skripsi)

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
     DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
     PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN
                    LINGKUNGAN DI INDONESIA



                             Disusun Oleh :
                     ERLINA SEPTIYANINGRUM
                           NIM : E. 0006120




Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
      (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
                          Dosen Pembimbing




           Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H, M.M
                       NIP. 197210082005012001




                       PENGESAHAN PENGUJI
                                                                3




                          Penulisan Hukum (Skripsi)

KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI
       LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
     PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN
                 LINGKUNGAN DI INDONESIA



                                    Oleh :
                            Erlina Septiyaningrum
                                NIM. E0006120



              Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
                Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
           Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

                                    Pada :
                Hari        : Kamis
                Tanggal     : 25 Maret 2010

                             DEWAN PENGUJI


1.   Pius Tri Wahyudi, S.H, M.Si              : ……………………………
        Ketua


2. Waluyo, S.H, M.Si                      : ..……………………………
     Sekretaris


3. Dr. I Gusti Ayu KRH, S.H, M.M          : ……………………………
      Anggota

                                 Mengetahui
                                  Dekan,



                          Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
                           NIP. 196109301986011001
                              PERNYATAAN
                                                                               4




   Nama               : Erlina Septiyaningrum
   NIM                : E0006120
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) yang
berjudul:     KAJIAN        YURIDIS           PENYELESAIAN         SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN             PEMBANGUNAN              BERKELANJUTAN            YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN DI INDONESIA adalah betul-betul karya
sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi
tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari
terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi
akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya
peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.




                                                   Surakarta, 16 Maret 2010
                                                  Yang membuat pernyataan




                                                    Erlina Septiyaningrum
                                                      NIM. E0006120
                                                                             5




                                 ABSTRAK

Erlina Septiyaningrum, 2010. KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI
UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN DI INDONESIA. Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret.

        Intervensi terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan tidak
dapat dihindari. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan melaksanakan
kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Tetapi, beberapa pelaku
pembangunan masih melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tidak
berkelanjutan. Hal ini antara lain menyebabkan terjadinya kasus pencemaran dan
perusakan lingkungan yang merupakan condisio sine quanon terjadinya sengketa
lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat
memberikan jawaban keadilan ditengah minimnya kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti
mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan di Indonesia, kelemahan penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan solusinya, serta penyelesaian
sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini termasuk jenis
penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan
perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Teknik pengumpulan sumber penelitian dilakukan dengan teknik riset
kepustakaan dan teknik analisis sumber penelitian yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi dan interpretasi (gramatikal).

        Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak yang bersifat
sukarela dan hanya berlaku terhadap sengketa yang termasuk dalam ranah perdata.
Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan ditempuh berdasarkan
kesepakatan para pihak dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa
(konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian ahli). Akan tetapi,
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Indonesia jika ditinjau
dari pengaturannya masih memiliki beberapa kelemahan. Meskipun demikian,
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai bagian
inheren dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia masih mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan di Indonesia.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan,
            pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
                                                                                  6




                                   ABSTRACT

Erlina Septiyaningrum, 2010. A JURIDICAL REVIEW ON THE
SETTLEMENT OF LIVING ENVIRONMENT DISPUTE OUTSIDE THE
COURT AS AN ATTEMPT OF REALIZING THE SUSTAINABLE,
ENVIRONMENT-ORIENTED DEVELOPMENT IN INDONESIA. Law
Faculty of Sebelas Maret University.

        Intervention to the environment in the implementation of development is
inevitable. Such problems can be addressed by implementing a sustainable
development activity. However, many developers still implement unsustainable
development practice. It results in the pollution case and environmental
destruction constituting condisio sine quanon evoking the environmental dispute.
The settlement of environmental dispute outside the court can give the justice
response amid the public’s distrust against the judicature institution. For that
reason, in this study, the researcher examines and answers the problems about the
settlement of environmental dispute outside the court in Indonesia, the weakness
of the environmental dispute settlement outside the court and the solution, as well
as the environmental dispute settlement in realizing a sustainable, environment-
oriented development. This study belongs to a normative law research that is
prescriptive in nature with statutory approach. This research employed the
secondary type and research source consisting of primary and secondary law
materials. Technique of collecting research sources employed was literary
research and technique of analyzing data used was deductive and interpretative
thinking techniques.

       The result of research shows that based on the provision in Acts No. 32 of
2009, No. 30 of 1999, and Governmental Regulation Number 54 of 2000, the
settlement of living environment dispute outside the court is the parties’ voluntary
choice and it only applies to the dispute included in the civil area. The
environment dispute settlement outside the court is taken based on an agreement
among the parties with arbitration or alternative dispute settlement (conciliation,
negotiation, mediation, consultation, expert judgment). However, the environment
dispute settlement outside the court in Indonesia, viewed from the regulation, still
has some weaknesses. Nevertheless, the environment dispute settlement outside
the court inherent to the policy of living environment protection and management
in Indonesia still supports the sustainable, environment-oriented development in
Indonesia.

Keywords: the environment dispute settlement outside the court, the sustainable,
          environment-oriented development
                                                                              7




                            KATA PENGANTAR

     Puji syukur kehadirat Allah SWT dimana hanya dengan rahmat dan ridho-
Nya, penulisan hukum (skripsi) ini dapat penulis selesaikan. Penulisan hukum ini
membahas mengenai penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia ditinjau dari
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dalam kaitannya dengan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dengan terselesainya
penulisan hukum, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas kasih dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
   penulisan hukum ini. Tiada daya dan upaya kecuali atas kekuatan dan ijin
   dari-Nya.

2. Mama, Papa, dan Elisa Hermawati (kakak), terima kasih untuk doa, kekuatan,
   dan dorongan yang selalu diberikan.

3. Rohmat Subekti, S.H. atas setiap kesetiaan, kesabaran, dan pengertian yang
   menenangkan.

4. Bapak Mohammad Jamin S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNS
   dan seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum UNS.

5. Ibu I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H.,M.M. selaku Dosen
   pembimbing yang telah memberikan arahan sehingga penulisan hukum ini
   dapat terselesaikan dengan baik.

6. Bapak Mohammad Rustamaji, S.H, M.H, Ibu Erna Dyah Kusumawati, S.H,
   M.Hum, Ibu Anjar Si CN, S.H, M.Hum, dan Bapak Moelyanto,S.H, M.H yang
   telah banyak membekali penulis dengan ketrampilan menulis.
                                                                              8




7. Bapak Suranto, S.H, Bapak Joko Sugiyatno, dan Ibu Barsedyani yang telah
   banyak memberikan pengetahuan non-akademik bagi penulis.

8. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H, M.S yang telah memberikan kesempatan kepada
   penulis untuk menjadi asisten dosen dan seluruh Dosen di Fakultas Hukum
   UNS yang telah membekali penulis dengan ilmu hukum dan menanamkan
   kecintaan penulis terhadap hukum.

9. Sulistyo Probo Winahyo, Diana Dewi Kusumaningrum, Fatmawati Nurul
   Handayani Kusuma Wardani, Galih Ahmad, Hermawan Fathoni, dan Rofi
   Farih, sahabat yang dengan komitmen selalu memberikan cinta, keceriaan, dan
   harapan.

10. Erika Rovita Maharani, Pratami Wahyudya Ningsih, Dian Rachma Fitria, dan
   Hanifah Endah Setyowati yang telah menggoreskan kenangan indah selama
   penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNS.

11. Amel, Sinta, Corry, Radit, Anna, Fera, Seto, Rohmadi, Andri, AW, Ita, Mbak
   Nana, Mbak Athina, Mas Irawan, Chandra, Wisnu, Adel, Ayu, Giska, Ririn,
   Beta, dan seluruh keluarga besar BEM serta KSP ”Principium” Fakultas
   Hukum UNS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih
   untuk pendewasaan dan ilmu keorganisasian.

12. Staff Perpustakaan Fakultas Hukum UNS dan Perpustakaan Pusat UNS atas
   keramahan dan bantuannya.


                                                   Surakarta, 18 Maret 2010
                                                             Penulis
                                                                                                               9




                                            DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
HALAMAN PERNYATAAN
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
      A. Latar Belakang Masalah…………………………………………                                                            1
      B. Perumusan Masalah……………………………………………..                                                              6
      C. Tujuan Penelitian………………………………………………...                                                            6
      D. Manfaat Penelitian…………………………………………….....                                                          7
      E. Metode Penelitian………………………………………………..                                                             7
      F. Sistematika Skripsi……………………………………………....                                                         11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
      A. Kerangka Teori…………………………………………………..                                                              14
         1. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup
             a. Pengertian Lingkungan Hidup…….……………………..                                                  14
             b. Hubungan Lingkungan Hidup dengan Manusia ………
                                                                                                          15
         2. Tinjauan Tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
             Hidup
             a. Tinjauan tentang Pencemaran Lingkungan Hidup
                1) Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup .....……..                                       17
                2) Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup.…………                                           17
                3) Baku Mutu Lingkungan Hidup……………..………..                                                 18
             b. Tinjauan tentang Perusakan Lingkungan Hidup
                1) Pengertian Perusakan Lingkungan Hidup .....……….                                        19
                2) Jenis-Jenis Perusakan Lingkungan Hidup.……………                                           20
                3) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup ………..                                         21
         3. Tinjauan Tentang Sengketa Lingkungan Hidup
             a. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup…………………                                               23
             b. Pihak-Pihak dalam Sengketa Lingkungan Hidup...............                                24
         4. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa
             a. Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Peradilan
                (Litigasi).............................................................................   26
             b. Penyelesaian Sengketa di Luar Lembaga Peradilan (Non-
                Litigasi)..............................................................................   29
         5. Tinjauan tentang Pembangunan Berkelanjutan yang
             Berwawasan Lingkungan
             a. Pengertian Pembangunan ................................................                   35
             b. Pengertian         Pembangunan                  Berkelanjutan                 yang
                Berwawasan Lingkungan ................................................                    35
                                                                                          10




            c. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang
                Berwawasan Lingkungan ................................................   38
      B. Kerangka Pemikiran……………………………………………                                             42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
      A. Pembahasan…………………………………………………….....                                             44
         1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
            di                                                            Indonesia      44
            …………………………………………………...
         2. Kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar                     65
            pengadilan dan solusinya …………………………………….
         3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
            dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang
            berwawasan lingkungan ……………………………………...                                      56
                                                                                         74
BAB IV PENUTUP
      A. Kesimpulan……………………………………………………....                                              82
      B. Saran……………………………………………………………..                                                  83

DAFTAR GAMBAR
DAFTAR PUSTAKA
                                                                     11




                          DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Intervensi Pembangunan terhadap lingkungan
Gambar 2. Kerangka Berfikir
Gambar 3. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
           berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Gambar 4. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
           berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Gambar 5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dengan Alternatif Penyelesaian
           Sengketa
Gambar 6. Pilihan Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
           berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
                                                                                 12




                                      BAB I
                              PENDAHULUAN




                       A. Latar Belakang Masalah

        Pada hakekatnya, dalam hidupnya manusia akan selalu berusaha untuk
meningkatkan kesejahteraannya. Upaya yang dilakukan oleh manusia untuk
meningkatkan     kesejahteraannya       tersebut   antara    lain   adalah    dengan
memanfaatkan sumber-sumber yang disediakan oleh alam untuk kegiatan
pembangunan. Pembangunan adalah upaya secara sadar memanfaatkan
lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dan
meningkatkan kesejahterannya (Soekarman Moesa, 2002: 6). Dengan
demikian, lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dalam kegiatan
pembangunan.

        Seiring dengan semakin berkembangnya peradaban manusia, ilmu
pengetahuan     dan    teknologi      mulai   dikembangkan       guna   mendukung
pelaksanaan pembangunan. Sejak ilmu pengetahuan dan teknologi berat secara
efektif digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan membangun
industri-industri berat untuk memenuhi kebutuhan manusia, alam secara
drastis telah terganggu keseimbangannya (Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra,
2003:   177).   Jika     dibiarkan,    pembangunan        yang   diharapkan    dapat
meningkatkan kesejahteraan manusia justru akan menurunkannya karena
lingkungan tidak lagi mampu mendukung kehidupan yang sehat (Imam
Supardi, 2003: 216).

        Intervensi terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan
memang tidak dapat dihindari. Tetapi, permasalahan tersebut dapat
diselesaikan    dengan      melaksanakan       kegiatan     pembangunan       secara
berkelanjutan. Dengan pembangunan berkelanjutan, daya dukung lingkungan
terhadap kegiatan pembangunan akan tetap terjaga sehingga peningkatan
                                                                            13




kesejahteraan sebagai hasil kegiatan pembangunan tidak hanya akan dirasakan
oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi masa depan.




                                                         e
                      d
                                        3
        Kualitas      c
    lingkungan (Q)                 2
                      b
                                                                 f
                             1
                      a


                                                             Waktu (t)
              Gambar 1. Intervensi Pembangunan terhadap lingkungan

             Pembangunan merupakan intervensi terhadap lingkungan yang
       mengganggu keseimbangan lingkungan dan membawanya ke
       keseimbangan baru yang terletak pada kualitas lebih tinggi (b, c, d).
       Dengan demikian pembangunan membawa lingkungan ke arah kualitas
       yang lebih tinggi seperti yang digambarkan oleh garis e. Dalam usaha
       ini harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung tingkat
       hidup yang lebih tinggi tidak rusak sehingga tidak terjadi keambrukan
       seperti yang digambarkan oleh garis f. Pembangunan harus
       dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Otto
       Soemarwoto, 2003: 16).

       Komitmen pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia tercermin dalam dua
bentuk pengakuan terhadap konstitusionalisasi norma hukum lingkungan.
Pertama,   mengakui subjective     rights dalam     pengelolaan      lingkungan
sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, pengakuan bahwa elemen
berwawasan lingkungan merupakan elemen penting dalam perekonomian
nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2009: vi).
                                                                           14




       Ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia   Tahun     1945     mengatur   bahwa:    ”Perekonomian     nasional
diselenggarakan     berdasar   atas   demokrasi    ekonomi   dengan    prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional”. Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun tidak secara
jelas menekankan pembangunan berkelanjutan sebagai arah dan pola
pembangunan, namun ketentuan pasal tesebut dapat ditafsirkan memberi arah
pembangunan ekonomi yang didasarkan pada konsep pembangunan
berkelanjutan (Jimly Asshiddiqie, 2009: vii). Realitasnya, beberapa pelaku
kegiatan pembangunan masih melaksanakan kegiatan pembangunan dengan
tidak berkelanjutan. Hal ini antara lain terwujud dengan masih terjadinya
kasus pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai dampak negatif
pembangunan.

       Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa: ”setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Ketentuan
tersebut dipertegas kembali dalam Ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa: ”Setiap orang berhak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.
Diakuinya hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang menempatkan
hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian
dari hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum (Peter Mahmud Marzuki,
2008: 163). Dengan demikian, setiap orang yang merasa haknya terlanggar
karena kegiatan pembangunan yang mencemari dan merusak lingkungan dapat
melakukan tuntutan sehingga lahir sengketa lingkungan.

       Tuntutan atas pelanggaran hak setiap orang atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat dalam kasus sengketa lingkungan tidak hanya berupa
                                                                          15




tuntutan pemberian ganti kerugian, tetapi juga berupa tindakan-tindakan
tertentu untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Hal ini terkait dengan
lingkungan hidup sebagai bagian mutlak dalam kehidupan manusia (N.H.T.
Siahaan, 2004: 2). Dalam pembangunan, tuntutan masyarakat tersebut akan
turut menguntungkan kegiatan pembangunan karena dengan perbaikan kondisi
lingkungan, pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Tidak ada
pembangunan berkelanjutan tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya
(Jimly Asshiddiqie, 2009: 134). Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis
agar penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya dapat mengakomodir
kepentingan para pihak yang bersengketa tetapi juga lingkungan hidup
sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

       Setiap orang yang merasa dilanggar haknya dapat menggunakan
lembaga formal untuk membantu memperoleh haknya (Peter Mahmud
Marzuki, 2008: 163). Lembaga formal tersebut tidak hanya berupa lembaga
peradilan, tetapi juga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai
sarana penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Lahirnya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup di Luar Pengadilan menempatkan arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa sebagai sarana penyelesaian sengketa yang telah diakui eksistensinya
di Indonesia. Keberadaan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa
sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin diperkuat
eksistensinya dalam Ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
mengatur bahwa: ”Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan”.

       Penyelesaian sengketa dengan melalui pengadilan atau yang lazim
disebut sebagai penyelesaian sengketa secara litigasi bersifat pertentangan
antar para pihak (Adi Sulistiyono, 2006: 4). Penyelesaian sengketa melalui
                                                                            16




jalur litigasi dalam perkembangannya mulai kehilangan kepercayaan dari
masyarakat karena dianggap tidak netral atau memihak. Hal ini terus
berkembang seiring dengan mafia peradilan yang sudah berurat dan berakar,
bergerak secara sistemik dan terorganisir di Indonesia (Juanda Kartawidjaya,
2009: 1). Minimnya kepercayaan publik terhadap litigasi dapat digambarkan
dari hasil jejak pendapat berbagai media masa, diantaranya yang dilakukan
oleh harian Kompas. Terkait dengan putusan pengadilan, hasil jejak pendapat
tersebut menunjukkan bahwa 45,3% responden menilai bahwa putusan
pengadilan berdasarkan pada pertimbangan uang, 30,5% menilai karena
pertimbangan politik dan hanya 9.3% responden yang masih percaya bahwa
putusan pengadilan di Indonesia didasarkan pada pertimbangan hukum
(R. Ginting, 2009: 3).

       Penyelesaian      sengketa   lingkungan   di   luar   pengadilan   dapat
memberikan jawaban keadilan ditengah minimnya kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga peradilan. Di samping itu, penyelesaian sengketa di luar
pengadilan juga memberikan keuntungan bagi pengusaha dengan terjaganya
kerahasiaan sehingga nama baik perusahaan tidak akan tercemar dan bagi
pemerintah dengan berkurangnya beban perkara pada lembaga peradilan.
Berlatar dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam
mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Peradilan dalam
penelitian    yang berjudul: ”Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan sebagai Upaya Mewujudkan
Pembangunan       Berkelanjutan      yang   Berwawasan       Lingkungan      di
Indonesia”.
                                                                          17




                         B. Rumusan Masalah

       Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nanti dapat dibahas
secara lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting
bagi peneliti untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas. Adapun
perumusan masalah dalam penelitian ini yang dirumuskan penulis adalah:
1. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di
   Indonesia?
2. Apakah kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
   pengadilan di Indonesia dan solusinya?
3. Apakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat
   mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan?

                         C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
   a. Mengetahui penyelesaian       sengketa   lingkungan   hidup di     luar
       pengadilan di Indonesia.
   b. Mengetahui kelemahan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
       luar pengadilan di Indonesia dan solusinya.
   c. Mengetahui penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
       dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
       lingkungan.
2. Tujuan Subyektif
   a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti di bidang
       ilmu hukum yang dalam hal ini lingkup hukum administrasi negara,
       khususnya hukum lingkungan.
   b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di
       bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
       Surakarta.
                                                                      18




   c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti peroleh
      agar dapat memberi manfaat bagi peneliti sendiri pada khususnya dan
      masyarakat pada umumnya.

                       D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada
      pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada
      umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya.
   b. Menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang berwenang dalam
      pembangunan hukum nasional di bidang lingkungan hidup.
   c. Menambah referensi keilmiahan bagi pihak-pihak yang concern
      terhadap lingkungan hidup.
2. Manfaat Praktis
   a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran,
      membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan
      penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
   b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

                       E. Metode Penelitian

     Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang
mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan
suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam
gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2006: 43). Metodologi
merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2006: 43). Adapun
                                                                               19




Metode yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai
berikut.

1. Jenis Penelitian

           Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
   penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian yang peneliti lakukan
   merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan analisis terhadap
   undang-undang, khususnya yang terkait dengan penyelesaian sengketa
   lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
   Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor
   32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
   dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
   Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
   Luar Pengadilan.

2. Sifat Penelitian

           Penelitian ini bersifat penelitian preskriptif , yaitu suatu penelitian
   yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus
   dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soerjono Soekanto,
   2006: 10). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran untuk
   mengatasi     permasalahan-permasalahan terkait        dengan    penyelesaian
   sengketa lingkungan di luar pengadilan yang terdapat dalam Undang-
   Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
   Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
   Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan
   Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa
   Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
   sebagai dasar pijakan penyelesaian sengketa lingkungan di luar
   pengadilan.
                                                                       20




3. Pendekatan Penelitian

            Pendekatan (approach) yang dipergunakan dalam penelitian ini
   adalah    pendekatan    perundang-undangan.   Menurut   Peter   Mahmud
   Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah
   semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
   hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 94). Dalam
   penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap
   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
   Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
   Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan
   Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa
   Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

4. Jenis Sumber Penelitian

            Jenis sumber penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini
   adalah sumber penelitian sekunder. Sumber penelitian sekunder adalah
   sumber penelitian yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
   hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya
   (Soerjono Soekanto, 2006: 12). Sumber-sumber penelitian dalam hukum
   dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-
   bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud
   Marzuki, 2006: 141).
   a. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini
       adalah:
       1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
            Alternatif Penyelesaian Sengketa.
       2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
            Pengelolaan Lingkungan Hidup.
                                                                            21




      3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
          Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Lingkungan Hidup di Luar
          Pengadilan.
   b. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini
      berupa:
      1) Jurnal.
      2) Buku.
      3) Makalah.
      4) Artikel internet.

5. Teknik Pengumpulan Sumber Penelitian

          Teknik pengumpulan sumber penelitian yang peneliti pergunakan
   adalah teknik riset kepustakaan (library research). Riset pustaka dilakukan
   dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh sumber
   penelitiannya. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-
   bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan
   (Mestika Zed, 2004: 1-2). Riset pustaka ini peneliti lakukan dengan
   mengumpulkan, membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan
   penelitian terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan di luar
   pengadilan dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

6. Teknik Analisis Sumber Penelitian

          Teknik analisis sumber penelitian yang dipergunakan dalam
   penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi dan interpretasi (gramatikal).
   Deduksi artinya berfikir dari umum (premis mayor) ke khusus (premis
   minor) (Sudikno Mertokusumo, 2003: 176).

          Teknik berfikir deduksi dilakukan peneliti dengan berfikir dari
   premis mayor bahwa lingkungan hidup merupakan unsur utama dalam
   pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sebagai premis
   minor, peneliti akan mengkaji apakan penyelesaian sengketa lingkungan
                                                                          22




hidup di luar pengadilan dapat dipergunakan sebagai sarana untuk
mendesak pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan memperbaiki
kondisi lingkungan. Dengan cara berfikir dari premis mayor ke premis
minor tersebut, peneliti akan sampai pada suatu simpulan apakah
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan turut mendorong
terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan
atau tidak.

       Teknik berfikir deduksi yang dilakukan oleh peneliti di dukung
dengan interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal merupakan cara
penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui
makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut
bahasa, susun kata, atau bunyinya (Sudikno Mertokusumo, 2003: 171).
Dalam penelitian ini peneliti akan menafsirkan ketentuan tentang
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 dengan
menguraikannya menurut bahasa, susun kata, atau bunyinya untuk
mengetahui makna dari ketentuan peraturan perundangan tersebut.

                 F. Sistematika Penulisan Hukum

       Sistematika laporan penulisan hukum yang disusun dalam
penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut.


BAB I PENDAHULUAN
              Bab pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan
       yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
       penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skipsi.
                                                                 23




BAB II TINJAUAN PUSTAKA
          Pada bab ini peneliti akan menguraikan landasan teori atau
     memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-
     literatur yang peneliti gunakan tentang hal-hal yang berkaitan
     dengan permasalahan yang akan diteliti. Kerangka teori tersebut
     mencakup:
     A. Kerangka Teori
        1. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup
           a. Pengertian lingkungan hidup
           b. Hubungan manusia dengan lingkungan hidup
        2. Tinjauan tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
           Hidup
           a. Tinjauan tentang pencemaran lingkungan hidup
                 1) Pengertian pencemaran lingkungan hidup
                 2) Jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup
                 3) Baku mutu lingkungan hidup
           b. Tinjauan tentang perusakan lingkungan hidup
                 1) Pengertian perusakan lingkungan hidup
                 2) Jenis-jenis perusakan lingkungan hidup
                 3) Kriteria Baku kerusakan lingkungan hidup
        3. Tinjauan tentang Sengketa Lingkungan Hidup
           a. Pengertian sengketa lingkungan hidup
           b. Pihak-pihak dalam sengketa lingkungan hidup
        4. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa
           a. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui lembaga
                 peradilan (litigasi)
           b. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar lembaga
                 peradilan (non-litigasi)
                                                                   24




        5. Tinjauan      tentang   Pembangunan    Berkelanjutan   yang
            Berwawasan Lingkungan
            a. Pengertian pembangunan
            b. Pengertian        pembangunan     berkelanjutan    yang
                   berwawasan lingkungan
            c. Prinsip-prinsip     pembangunan    berkelanjutan   yang
                   berwawasan lingkungan
     B. Kerangka Pemikiran


BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
          Dalam bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah
     sebagai berikut.
     1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di
        Indonesia.
     2. Kelemahan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
        pengadilan di Indonesia dan solusinya.
     3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
        dalam       mendukung      pembangunan    berkelanjutan   yang
        berwawasan lingkungan.


BAB IV PENUTUP

          Dalam bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari
     hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran
     terhadap beberapa kekurangan yang menurut peneliti perlu
     diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA
                                                                           25




                                    BAB II
                             TINJAUAN PUSTAKA




                         A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Tentang Lingkungan Hidup
   a. Pengertian Lingkungan Hidup

             Lingkungan hidup adalah suatu sistem kompleks yang berada
      di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan
      organisme (Prabang Setyono, 2008: 1). Lingkungan hidup adalah
      semua benda, daya, dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau
      ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat
      mempengaruhi hidupnya (N.H.T Siahaan, 2004: 4). Adapun ketentuan
      dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
      Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi
      lingkungan hidup sebagai: ”kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
      keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
      mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
      kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

             Berdasarkan     definisi   tersebut   dapat   ditegaskan   bahwa
      lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dalam kehidupan
      manusia. Manusia dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang
      bersifat timbal balik. Terlebih manusia mencari makan dan minum
      serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan sumber-sumber
      yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai
      sumber utama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhannya (N.H.T
      Siahaan, 2004: 2-3).

             Lingkungan hidup yang memiliki posisi penting dalam
      kehidupan manusia, oleh karena itu dalam Konstitusi Negara Kesatuan
                                                                         26




  Republik Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di
  integrasikan sebagai salah satu bagian dari hak asasi setiap manusia.
  Hal tesebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1)
  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
  berbunyi: ”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
  bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat
  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

b. Hubungan Manusia dengan Lingkungan Hidup

           Manusia memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan.
  Setiap     bentuk   aktivitas   yang   dilakukan   oleh   manusia    akan
  mempengaruhi lingkungan. Demikian juga manusia yang dalam setiap
  aktivitasnya akan selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan
  hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia (N.H.T.
  Siahaan, 2004: 2).

           Manusia mendapatkan usur-unsur yang diperlukan dalam
  hidupnya dari lingkungan. Semakin tinggi kebudayaan manusia, makin
  beraneka ragam kebutuhan hidupnya. Makin besar jumlah kebutuhan
  hidupnya yang diambil dari lingkungan maka semakin besar pula
  perhatian manusia terhadap lingkungan. Perhatian dan pengaruh
  manusia terhadap lingkungan makin meningkat pada zaman teknologi
  maju. Masa ini manusia mengubah lingkungan hidup alami menjadi
  lingkungan hidup binaan. Eksploitasi sumber daya alam semakin
  meningkat untuk memenuhi bahan dasar industri. Sebaliknya, hasil
  sampingan dari industri berupa asap dan limbah mulai menurunkan
  kualitas    lingkungan    hidup.   Kegiatan   manusia     tersebut   dapat
  mengakibatkan bermacam-macam gejala, baik positif maupun negatif
  terhadap lingkungan hidup (Imam Supardi, 2003: 73).
                                                                  27




1) Peran manusia yang negatif terhadap lingkungan hidup adalah:
   a) Berkurangnya persediaan sumber daya alam karena eksploitasi
       secara terus-menerus.
   b) Punahnya species tertentu yang merupakan sumber plasma
       nutfah.
   c) Berubahnya ekosistem alami yang mantap dan seimbang
       menjadi ekosistem binaan yang labil karena terus memerlukan
       energi.
   d) Berubahnya profil permukaan bumi yang dapat mengganggu
       kestabilan tanah.
   e) Masuknya energi dan limbah bahan/senyawa lain ke dalam
       lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, udara, dan
       tanah yang akan mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan
       hidup.
2) Peran manusia yang positif terhadap lingkungan hidup adalah:
   a) Melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tetap dan tetap
       serta bijaksana terutama dalam pemakaian sumber daya alam
       yang tidak terbaharui.
   b) Mengadakan penghijauan dan reboisasi untuk menjaga
       kelestarian keanekaragaman jenis flora dan fauna serta
       mencegah terjadinya bahaya banjir.
   c) Melakukan proses daur ulang serta pengelolaan limbah agar
       kadar bahan pencemar yang terbuang ke lingkungan tidak
       melampaui ambang batas.
   d) Melakukan sistem pertanian secara tumpang sari atas
       multikultur untuk menjaga kesuburan tanah. Untuk tanah
       pertanian miring dibuat terasiring guna mencegah derasnya
       erosi serta hanyutnya lapisan tanah yang mengandung unsur
       humus.
                                                                         28




         e) Membuat peraturan, organisasi, perundang-undangan untuk
            melindungi dan mencegah lingkungan dari kerusakan, serta
            melestarikan aneka jenis satwa dan makhluk hidup yang ada.

2. Tinjauan tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
   a. Tinjauan tentang Pencemaran Lingkungan Hidup
      1) Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

              Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32
         Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
         Hidup memberikan definisi pencemaran lingkungan hidup sebagai
         ”masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,
         dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
         manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang
         telah ditetapkan”.

      2) Jenis-Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup

                Jenis-jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam
         degradasi lingkungan fisik adalah (Prabang Setyono, 2008: 36-37):
         a) Pencemaran Air
                    Sumber pencemaran air adalah pergelandangan kota
            (urban dwelles) yang membuang sampah dimana mereka
            berada, pembuangan kotoran dari pabrik dan industri, penghuni
            kota dengan sampah-sampahnya dan kotoran hasil cucian
            (detergen dan sebagainya). Pencemaran melalui air berbahaya
            karena di dalam air yang tercemar dikandung bakteri, virus, dan
            bahan-bahan kimiawi yang berbahaya.
         b) Pencemaran Udara
                    Sumber-sumber pencemaran udara adalah kendaraan
            bermotor yang banyak memadati jalanan kota, emisi atau
            kotoran melalui asap pabrik, kepadatan penduduk dan
                                                                  29




     pembakaran sampah, pembukaan daerah melalui tebang dan
     bakar yang mengakibatkan uudara dipenuhi dengan carbon
     monoxide, nitrogen oxide, dan sulfat oxide.
  c) Pencemaran Suara
            Suara yang dikategorikan sebagai pencemaran dan
     dapat merusak telinga adalah suara-suara yang melebihi 75
     decibel. Pencemaran suara dapat mengakibatkan terganggunya
     saraf dan konsentrasi kerja. Suara-suara yang sudah mencapai
     145 decibel dan secara terus-menerus di dengar dapat
     menimbulkan rasa sakit.

3) Baku Mutu Lingkungan Hidup

         Tidak   seluruh   bentuk    aktivitas     manusia   terhadap
  lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai pencemaran
  lingkungan hidup. Hanya bentuk-bentuk aktivitas manusia yang
  melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan saja
  yang dapat dikatakan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Pasal
  20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
  Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan
  bahwa baku mutu lingkungan hidup merupakan ukuran untuk
  menentuan terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan hidup.

         Ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32
  Tahun 2009 tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan
  Hidup memberikan definisi baku mutu lingkungan hidup sebagai,
  ”ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau
  komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
  ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu
  sebagai unsur lingkungan hidup”.
                                                                       30




                Adapun baku mutu lingkungan hidup meliputi (Pasal 20
                ayat (2) dan penjelasannya):
                a. Baku mutu air, yaitu ukuran batas atau kadar makhluk
                   hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus
                   ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
                   keberadaannya di dalam air.
                b. Baku mutu air limbah, yaitu ukuran batas atau kadar
                   polutan yang ditenggang untuk dimesukkan ke media
                   air.
                c. Baku mutu air laut, yaitu ukuran batas atau kadar
                   makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
                   atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
                   ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
                d. Baku mutu udara ambien, ukuran batas atau kadar zat,
                   energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada,
                   dan/atau     unsur     pencemar     yang    ditenggang
                   keberadaannya di dalam udara ambien.
                e. Baku mutu emisi, yaitu ukuran batas atau kadar polutan
                   yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
                f. Baku mutu gangguan, yaitu ukuran batas unsur
                   pencemar yang ditenggang keberadaannya yang
                   meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.
                g. Baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan
                   dan teknologi.

b. Tinjauan tentang Perusakan Lingkungan Hidup
   1) Pengertian Perusakan Lingkungan Hidup

                Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
      tentang     Perlindungan    dan   Pengelolaan   Lingkungan    Hidup
      memberikan       definisi   kerusakan   lingkungan   hidup   sebagai
      ”perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik,
      kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria
      baku lingkungan hidup”.        Sedangkan dalam Pasal 1 angka 16
      Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ditegaskan bahwa
      perusakan lingkungan hidup adalah ”tindakan orang yang
      menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap
      sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga
      melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
                                                                        31




          Berdasarkan    kedua       definisi   tentang   kerusakan    dan
   perusakan lingkungan hidup tersebut, dapat dipahami adanya
   perbedaan yang signifikan antara kerusakan dan perusakan
   lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup mencakup segala
   bentuk perubahan terhadap lingkungan, baik yang terjadi karena
   alam maupun karena aktifitas manusia. Sedangkan kerusakan
   lingkungan hidup lebih menekankan pada aspek ”tindakan orang”
   yang menimbulkan perubahan terhadap lingkungan. Pembedaan
   tersebut perlu ditekankan karena keduanya akan menimbulkan
   impikasi yuridis yang berbeda.

2) Jenis-Jenis Perusakan Lingkungan Hidup

          Berdasarkan     definisi      kerusakan    lingkungan       hidup
   sebagaimana telah diuraikan dapat ditegaskan bahwa pada
   prinsipnya, kerusakan lingkungan hidup terjadi akibat adanya
   ”perubahan” lingkungan hidup. Perubahan lingkungan hidup dapat
   terjadi karena aktivitas alam atau manusia. Perubahan lingkungan
   hidup yang terjadi akibat aktivitas manusia cenderung diartikan
   sebagai perusakan lingkungan, sedangkan perubahan yang terjadi
   akibat aktivitas alam cenderung diartikan sebagai kerusakan
   lingkungan.

          Perubahan lingkungan yang terjadi secara alamiah akibat
   aktivitas alam dapat bersifat revolusioner, seperti letusan gunung
   api, badai, topan, gempa bumi, dan lain-lain, atau dapat pula
   bersifat evolusioner, selektif, dan seimbang. Perubahan lingkungan
   yang terjadi secara alamiah, hampir tidak mengakibatkan
   perubahan yang sama sekali mengakibatkan hancurnya ekologi
   global (Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003: 176).
                                                                   32




          Perubahan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia
   saat ini masih merupakan faktor pengubah lingkungan yang sangat
   mengkhawatirkan. Perubahan tersebut antara lain terjadi karena
   pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkontrol dan tidak
   seimbang dengan peningkatan kualitas atau kemampuan dalam
   mengelola sumber daya (Zoer’aini Djamal Irwan, 2005: 3). Dalam
   upaya meningkatkan kesejahteraan, manusia melakukan berbagai
   kegiatan. Akan tetapi karena minimnya kualitas dan kemampuan
   dalam mengelola sumber daya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan
   menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

          Sejak ilmu pengetahuan dan teknologi berat secara efektif
   digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan
   membangun industri-industri berat untuk memenuhi kebutuhan
   manusia, alam secara drastis telah terganggu keseimbangannya
   (Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 2003: 177). Kegiatan-kegiatan
   yang   telah    dilakukan    oleh   manusia   yang    mengakibatkan
   lingkungan dalam kondisi krisis antara lain adalah kegiatan
   pertambangan, perusakan hutan, kegiatan industri yang tidak
   berwawasan lingkungan, dan perilaku masyarakat yang membabi
   buta (Sudarsono, 2007: 1).

3) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

            Dalam kasus pencemaran lingkungan, tidak seluruh
   bentuk aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan hidup
   merupakan pencemaran lingkungan hidup. Demikian pula dalam
   perusakan      lingkungan.    Hanya     aktivitas    manusia   yang
   menimbulkan akibat tertentu yang melampaui kriteria baku
   kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan saja yang dapat
   dikategorikan sebagai perusakan lingkungan hidup. Ketentuan
   dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
                                                                33




tentang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan             Hidup
memberikan definisi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
sebagai ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup
untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

         Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi
kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan
akibat perubahan iklim (Pasal 21 ayat (2)).
         Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi (Pasal 21 ayat
         (3)):

         a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi
             biomassa. Produksi biomassa adalah bentuk-bentuk
             pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan
             biomassa. Sedangkan yang dimaksud dengan kriteria
             baku kerusakan tanah untuk prduksi biomassa adalah
             ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat
             diteggang berkaitan dengan kegiatan prduksi
             biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah untuk
             produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau
             lahan budidaya dan hutan.
         b. kriteria baku kerusakan terumbu karang, yaitu ukuran
             batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang
             yang dapat ditenggang.
         c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang
             berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan,
             yaitu pengaruh perubahan pada lingkungan hidup
             yang berupa kerusakan dan atau pencemaran
             lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran
             hutan dan/lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha
             dan/atau kegiatan.
         d. kriteria baku kerusakan mangrove
         e. kriteria baku kerusakan padang lamun
         f. kriteria baku kerusakan gambut
         g. kriteria baku kerusakan karst
         h. dan kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai
             dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
             teknologi.
         Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim
         didasarkan pada parameter, antara lain (Pasal 21 ayat (4):
         a. kenaikan temperatur
                                                                     34




                 b. kenaikan permukaan air laut
                 c. badai, dan/atau
                 d. kekeringan

3. Tinjauan Tentang Sengketa Lingkungan Hidup
   a. Pengertian Sengketa Lingkungan Hidup

          Sengketa lingkungan merupakan species dari genus sengketa
   yang bermuatan konflik maupun kontroversi di bidang lingkungan.
   Ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
   tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan
   definisi sengketa lingkungan hidup adalah “perselisihan antara dua
   pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau
   telah berdampak pada lingkungan hidup”.

          Dampak terhadap lingkungan merupakan pengaruh perubahan
   pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/kegiatan
   (Pasal 1 angka 26). Pembangunan merupakan kegiatan yang dilakukan
   oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di samping
   menghasilkan produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup
   manusia pada khususnya, pembangunan juga mengakibatkan dampak
   negatif berupa pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan karena
   limbah (Imam Supardi, 2003: 165). Dapat dikatakan bahwa dampak
   terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1
   angka 25 merujuk pada pencemaran atau kerusakan lingkungan
   sebagai akibat pembangunan. Dari pengertian sengketa lingkungan
   tersebut, sengketa lingkungan di format sebagai akibat in concreto
   keberadaan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tanpa adanya
   pencemaran dan perusakan lingkungan, tidak ada sengketa lingkungan.

          Sengketa lahir dari adanya pencemaran dan kerusakan
   lingkungan,    sehingga   pencemaran   dan     kerusakan   lingkungan
   merupakan conditio sine quanon bagi timbulnya sengketa lingkungan
                                                                          35




   (Suparto Wijoyo, 1999: 6). Dapat pula dikatakan bahwa pencemaran
   dan kerusakan lingkungan jika ditinjau dari teori conditio sine qua non
   merupakan syarat-syarat terjadinya sengketa lingkungan yang jika
   tidak dipenuhi tidak akan terjadi pencemaran dan kerusakan
   lingkungan (Moeljatno, 2002: 92).

          Suatu sengketa tidak hanya mengenai perselisihan pihak-pihak
   ansich, tetapi perselisihan yang mengandung dan melahirkan tuntutan
   (gugatan). Dari uraian tersebut dapat ditarik unsur-unsur dalam
   sengketa lingkungan hidup, yaitu (Pius Tri Wahyudi, 2010):
   1) Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua
      pihak atau lebih akibat pencemaran dan perusakan lingkungan
      hidup.
   2) Sengketa    lingkungan    hidup     pada    hakekatnya      merupakan
      perselisihan hak (subjective rights) yang melahirkan gugatan
   3) Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagai sebab
      timbulnya    sengketa    lingkungan      meliputi   pencemaran      dan
      perusakan lingkungan yang aktual dan potensial.

b. Pihak-Pihak dalam Sengketa Lingkungan Hidup

            Sengketa    lingkungan     hidup   adalah     perselisihan   yang
   melibatkan dua pihak atau lebih. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 25
   Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
   dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, dalam ketentuan
   Undang-Undang tersebut secara lebih lanjut, tidak ditemukan
   pengaturan mengenai siapa yang dimaksud dengan para pihak.
   Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
   Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di
   Luar Pengadilan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang
   tersebut dalam Pasal 1 angka 7 memberikan pengaturan bahwa yang
   dimaksud dengan para pihak adalah ”subyek hukum, baik menurut
                                                                        36




      hukum perdata maupun hukum pubilk yang bersengketa di bidang
      lingkungan hidup”.

               Subyek hukum adalah pembawa hak dan kewajiban. Manusia
      sebagai pembawa hak dan kewajiban terjadi sejak ia lahir dan berakhir
      sejak ia meninggal. Subyek hukum dalam hukum perdata merujuk
      pada istilah ”orang” atau ”persoon”       yang terdiri dari (Amiek
      Sumindriyatmi, dkk, 2005: 25):
      1) Manusia (natuurlijk persoon)
      2) Badan hukum (rechtspersoon)

               Indonesia sebagai negara hukum mengakui setiap orang
      sebagai manusia, artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek
      hukum. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang
      Dasar Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa ”segala
      warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
      pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
      dengan tidak ada pengecualiannya” (Amiek Sumindriyatmi, dkk, 2005:
      25). Artinya, dalam kasus sengketa lingkungan setiap orang (baik
      manusia maupun badan hukum) baik yang merasa dirugikan atas
      terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup maupun
      pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup berkedudukan
      sebagai pihak dalam sengketa lingkungan. Dalam bahasa hukum,
      pihak-pihak   tersebut   dapat    dikonfigurasikan   sebagai   pelaku
      pencemaran atau perusakan dan korban pencemaran atau perusakan
      (Waluyo, 2006: 57).

4. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa

          Upaya penyelesaian sengketa dalam bidang perdata dapat ditempuh
   melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan sesuai
   dengan kesepakatan para pihak.
                                                                         37




a. Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan (litigasi)
          Metode penyelesaian sengketa paling konvensional adalah
   litigasi (proses pengadilan). Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi
   untuk mendapatkan keadilan menggunakan pendekatan melalui sistem
   perlawanan (the adversary system) dan menggunakan paksaan
   (coercion) dalam mengelola sengketa serta menghasilkan suatu
   keputusan win-lose sollution bagi pihak-pihak yang bersengketa.
   Penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi ini bersifat pertentangan
   antara para pihak. Proses litigasi selalu menghasilkan bentuk
   penyelesaian yang menempatkan salah satu pihak sebagai pemenang
   (a winner) dan pihak yang lain sebagai kalah (a loser) (Adi
   Sulistiyono, 2006: 4).

          Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dimulai dengan
   pengajuan gugatan penggugat ke Pengadilan Negeri. Setelah itu,
   sebelum dilaksanakan proses pemeriksaan, penyelesaian perkara
   perdata diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang
   dilakukan oleh hakim. Jika upaya mendamaikan tersebut berhasil,
   maka dibuatlah perjanjian perdamaian yang diajukan ke sidang
   pengadilan (acte van vergelijk) dimana para pihak wajib mentaati dan
   memenuhi perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berkekuatan sebagai
   putusan hakim yang tidak dapat dilakukan upaya hukum (Marianna
   Sutadi, 2004: 27). Apabila upaya pendamaian tersebut tidak berhasil,
   maka    ditempuh    proses   pemeriksaan     perkara   perdata.   Proses
   pemeriksaan perkara pasca dilakukannya upaya perdamaian adalah
   pembacaan gugatan dan diberi kesempatan kepada penggugat untuk
   merubah atau mencabut gugatannya kalau dikehendaki. Tahap
   selanjutnya penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban
   tergugat. Setelah itu, penggugat diberi kesempatan untuk replik
   penggugat dan diikuti dengan tergugat yang mengajukan duplik
   tergugat. Setelah tahap tersebut, penggugat dan tergugat masing-
                                                                   38




masing diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti untuk
kemudian ke dua belah pihak diberi kesempatan untuk mengajukan
kesimpulan sebelum majelis hakim akhirnya menjatuhkan putusan.
Apabila para pihak tidak tidak menerima putusan hakim Pengadilan
Negeri, maka para pihak dapat menempuh upaya hukum banding,
kasasi, dan peninjauan kembali. Tetapi apabila para pihak menerima
putusan tersebut, maka selanjutnya akan dilaksanakan eksekusi
(Amiek Sumindriyatmi, dkk, 2005: 74).

       Jalur litigasi yang mengandalkan perangkat lembaga peradilan
sebagai institusinya telah mewabah penggunaannya selaras dengan
semakin derasnya infiltrasi hukum modern disetiap penjuru dunia.
Dalam konstelasi sistem hukum modern keberadaan lembaga peradilan
diantaranya   mengemban      tugas    menyelesaikan   sengketa   untuk
menegakkan rule of law. Keberadaan pengadilan yang dimaksudkan
sebagai sarana fasilitatif untuk menegakkan wibawa hukum dengan
jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat
sengketa. Akan tetapi di dalam perkembangannya, penyelesaian
sengketa dengan jalur litigasi dihinggapi formalitas yang berlebihan,
tidak efektif dan efisien, mahal, perilaku hakim yang memihak, dan
putusan hakim yang seringkali mengecewakan pencari keadilan (Adi
Sulistiyono, 2006: 6-7). Proses peradilan menuai banyak kritik yang
menujukkan pada kelemahan-kelemahan sistem peradilan, yaitu
(Emmy Yuhassarie, dkk, 2004: xix):
1) Waktu
         Proses persidangan yang berlarut-larut atau terlalu lama dan
   menempatkan suatu keputusan yang benar-benar final dan
   mengikat (karena ”hak” para pihak untuk mengajukan banding,
   kasasi, peninjauan kembali, bantahan, dan lain-lain). Waktu tidak
   bisa di kontrol oleh para pihak.
                                                                  39




2) Biaya mahal
         Biaya pengadilan di beberapa negara dianggap mahal
   (khusunya bagi masyarakat pedalaman, hal ini ditambah dengan
   biaya transportasi). Hal ini ditambah dngan sistem peradilan yang
   mempunyai prosedur yang bertingkat-tingkat. Mahalnya biaya
   tersebut ditambah dengan biaya pengacara.
3) Adversary
         Proses beracara dalam pengadilan memaksa para pihak untuk
   saling menyerang.
4) Prosedur yang ketat
         Dengan adanya prsedur beracara yang rigid, kadangkala
   menghilangkan keluwesan para pihak untuk mencari inovasi
   alternatif-alternatif   penyelesaian.    Seringkali   kepentingan
   sebenarnya dari pihak yang bersengketa tidak tercermin dalam
   gugatan/tuntutan yang diajukan.
5) Lawyer Oriented
         Karena sistem prosedua yang kompleks dalam peradilan,
   maka hanya pihak yang mempunyai keahlian saja yang dapat
   beracara di pengadilan. Oleh karena itu, pihak yang bersengketa
   banyak mendelegasikan semuanya kepada pengacaranya, dimana
   acapkali pengacara tidak mengerti benar-benar kepentingan klien.
6) Win-lose sollution
         Sistem peradilan pada nilai benar atau salah.
7) Hubungan putus
         Dengan adanya sistem win-lose maka (untuk kasus perdata
   atau bisnis) hubungan para pihak menjadi putus.
8) Memicu konflik baru
         Karena untuk menyelamatkan muka dan telah terputusnya
   hubungan, hal tersebut dapat memicu konflik lagi.
                                                                       40




b. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (non-litigasi)

          Mekanisme penyelesaian sengketa di banyak negara, termasuk
   Indonesia, kini telah berkembang khususnya di bidang keperdataan.
   Perkembangan ini terdorong oleh kenyataan bahwa pada umumnya
   penyelesaian    sengketa    melalui    pengadilan     (court    system)
   membutuhkan biaya yang sangat besar dan birokrasi pengadilan yang
   sangat rumit (N.H.T Siahaan, 2004: 330-331). Litigation is a difficult,
   time consuming, and costly process that must comply with complex
   procedural rules (Henry R Cheeseman, 2000: 42). The use of court
   system to resolve businnes and other dispute can take years and cost
   thousand, if not millions, of dollars in legal fees and expenses. In
   commercial litigation, the normal bussines operations of the parties
   are often disrupted. (Henry R Cheeseman, 2000: 62).

          Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan atau
   Alternative Dispute Resolution (Selanjutnya disebut ADR) merupakan
   ekspresi responsif (dissatisfication) terhadap penyelesaian sengketa
   melalui proses litigasi yang konfrontatif dan zwaarwichtig (bertele-
   tele). Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya
   minat dan perhatian terhadap ADR, yaitu: pertama, perlunya
   menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel
   dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa; kedua,
   untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian
   sengketa; ketiga, memperluas akses mencapai atau mewujudkan
   keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki ciri-ciri tersendiri
   yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu,
   akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain. Para pihak dapat
   memilih ketentuan yang terbaik (Suparto Wijoyo, 1999: 92-93).

          ADR merupakan salah satu sarana peningkatan akses kepada
   keadilan.   ADR    dapat   digunakan    untuk   menyelesaikan     suatu
                                                                   41




permasalahan keluar dari sistem formal pengadilan kepada suatu forum
yang lebih murah, cepat, dekat, dan tidak mengintimidasi. Keberadaan
ADR sebenarnya sudah lama dikenal meskipun jarang dipergunakan.
di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de
Rechtsvordering (RV) dan Net Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
ataupun Rechtsreglement Bitengewesten (RBG). Semula ADR diatur
dalam pasal 615 s/d 651 RV. Dengan diundangkannya Undang-undang
Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, maka ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku
(Abd. Rahmad, 2010).

       Terdapat beberapa pendapat mengenai ADR. Pertama, ADR
adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam
konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat
berupa penyelesaian sengketa melalui arbitrase, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, dan lain-lain. Kedua, ADR adalah forum penyelesaian
sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Hal ini mengingat
penyelesaian sengketa melalui ADR tidak dilakukan oleh pihak ketiga.
Sedangkan dalam forum pengadilan atau arbitrase, pihak ketiga (hakim
atau arbiter) mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. ADR
disini hanya terbatas pada teknik penyelesaian sengketa yang bersifat
kooperatif, seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, serta
teknik-teknik penyelesaian sengketa kooperatif lainnya. Ketiga, ADR
adalah seluruh penyelesaian sengketa yang tidak melalui pengadilan
tetapi juga tidak terbatas pada arbitrase, negosiasi, dan sebagainya.
Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan APS termasuk juga
penyelesaian sengketa yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan, tetapi berada di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),
dan sebagainya.
                                                                  42




       Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa secara implisit menganut paham
bahwa arbitrase merupakan hal yang berbeda dengan Alternatif
Penyelesaian Ssengketa sehingga judul undang-undang tersebut adalah
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Wicipto Setiadi,
2010). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun
1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut,
penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) dapat diuraikan
sebagai berikut.

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa
         Pengertian    alternatif     penyelesaian   sengketa   telah
   diperkenalkan sebagai suatu institusi atau lembaga yang dipilih
   para pihak yang mengikat apabila timbul beda pendapat atau
   sengketa (Suyud Margono, 2004: 107). Alternatif penyelesaian
   sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda
   pendapat melaui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu
   penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
   mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10 Undang-
   Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
   Penyelesaian Sengketa).
   a) Konsultasi
               Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat personal
       antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan
       pihak lain yang merupakan konsultan, yang memberikan
       pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan
       dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada keharusan bagi
       klien untuk mengikuti pendapat yang disampaikan konsultan.
       Jadi, konsultan hanyalah memberikan pendapat hukum
       sebagaimana diminta oleh kliennya. Selanjutnya, keputusan
       mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri
                                                                   43




   oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga
   diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk
   penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang
   bersengketa tersebut (Abd. Rahmad, 2010).
b) Negosiasi
          Negosiasi    adalah    Penyelesaian     sengketa    melalui
   perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna
   mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang
   dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan (Bambang
   Pramudyanto, 2008: 12). In the process of negotiation,
   negotiators themselves come to an agreement on a notion of
   justice which will govern the disposition of the items in conflict,
   and if they do not, negotiations will not be able to proceed any
   further to a conclusion (I. William Zartman, 1996: 3).
c) Mediasi
          Mediation is a process in which a mediator facilitates
   communication and negotiation between parties to assist them
   in reaching a voluntary agreement regarding their dispute
   (Tiffany T. Smith, 2009: 2). Mediasi memiliki prinsip-prinsip
   sebagai berikut (Marta Amnan, 2008: 10).
   (1)   Para pihak secara suka rela bersedia dan berkeinginan
         untuk   menyelesaikan     sengketa     secara   musyawarah
         dengan bantuan mediator.
   (2)   Mediator adalah netral dan tidak memihak, disetujui para
         pihak, dan bersedia melakukan mediasi.
   (3)   Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat
         keputusan selama perundingan, namun perlu membatu
         para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi
         penyelesaian sengketanya.
   (4)   Para pihak berkeinginan untuk mencapai kesepakatan.
                                                                    44




   d) Konsiliasi
               Konsiliasi   adalah    upaya    penyelesaian    sengketa
      (lingkungan) melalui perundingan dengan melibatkan pihak
      ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa
      dalam menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat
      disepakati para pihak. Bantuan pihak ketiga netral dalam
      konsiliasi lazimnya bersifat pasif atau terbatas pada fungsi
      prosedural, sedangkan mediator memainkan peran aktif dalam
      membantu      para    pihak    untuk    menyelesaikan    sengketa
      lingkungan (Bambang Pramudyanto, 2008: 6).
   e) Penilaian Ahli
               Penilaian Ahli dalam alternatif penyelesaian sengketa
      berupa pendapat hukum yang bersifat mengikat dari lembaga
      arbitrase. Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun
      1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
      menyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak
      untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga
      Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian
      (Budhy Budiman, 2010). Pendapat arbitrase adalah pendapat
      yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase
      yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak terhadap
      suatu masalah atau hubungan hukum tertentu dari suatu
      perjanjian. Konsekuensi yuridis dari adanya pendapat ini
      adalah    para   pihak   terikat   terhadap   pendapat   tersebut
      sebagaimana keterikatan atas suatu kontrak. Jadi, apabila para
      pihak melanggar pendapat tersebut sama artinya seperti
      melanggar kontrak (wanprestasi) (Munir Fuady, 2003: 97).

2) Arbitrase
        Arbitration is a form of ADR in which the parties choose an
   impartial third party to hear and decide the dispute (Henry R
                                                                 45




Cheeseman, 2000: 62). Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa memberikan batasan arbitrase sebagai “cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis
oleh para pihak yang bersengketa”.

     Penyelesaian sengketa dengan arbitrase merupakan cara
penyelesaian sengketa yang lebih formal jika dibandingkan dengan
negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Arbitrase yang berarti
kekuasaan untuk menyelesaikan masalah menurut kebijaksanaan
para ahli (arbitrator) dan tidak berhenti sampai disini, akan tetapi
keputusan arbiter juga menerapkan ketentuan-ketentuan hukum
seperti yang dilakukan oleh hakim di pengadilan.

     Penyelesaian secara arbitrase penting karena tidak perlu
formalitas yang ketat, lebih murah, memuaskan karena ditangani
oleh arbitrator yang dipilih berdasarkan keahliannya, berproses
melalui arbitrase akan memelihara dan menjamin kerahasiaan para
pihak yang bersengketa, tepat karena setelah para pihak
bersengketa dan sengketa tersebut diselesaikan dengan arbitrase,
para pihak dapat berhubungan kembali (Hero Prahartono, 2005:
1370).

     Arbitrase pada umumnya dipakai dalam lingkungan bisnis,
dan biasanya pihak yang terlibat menyepakati melalui sistem
klausul   perjanjian   berupa   menundukkan     diri   (submission)
menyerahkan penyelesaian kasus yang timbul kepada pihak ketiga
yang bersifat netral yang bertindak sebagai arbitrator. Proses
peyelesaiannya dapat dilakukan dalam suatu badan tertentu sebagai
arbitral tribunal, yang di Indonesia dikenal dengan BANI (Badan
Arbitrase Nasional Indonesia). Badan arbitral tribunal diberi
                                                                        46




        kewenangan penuh oleh para pihak yang terlibat            untuk
        menyelesaikan sengketa. Sifat putusannya adalah langsung/final
        dan banding kepada para pihak (N.H.T Siahaan, 2004: 330-333).

5. Tinjauan tentang Pembangunan Berkelanjutan yang         Berwawasan
  Lingkungan
  a. Pengertian Pembangunan

            Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan. Mengubah
     keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik (Imam Supardi, 2003:
     73). Pembangunan adalah upaya secara sadar memanfaatkan
     lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia
     (Soekarman Moesa, 2002: 6). Pembangunan itu berhasil apabila
     sasarannya tercapai dan bermanfaat bagi rakyat banyak serta apabila
     masyarakat terlibat dalam proses pembangunan tersebut (Prabang
     Setyono, 2008: 16).

            Pembangunan bertujuan setingkat demi setingkat mengubah
     keseimbangan lingkungan menuju kualitas lingkungan yang dianggap
     lebih tinggi. Karena itu tidak mungkin pelaksanaan pembangunan
     tidak mengganggu keseimbangan lingkungan. Dalam pembangunan,
     lingkungan atau keseimbangan lingkungan tidak dapat dilestarikan.
     Yang harus dilestarikan bukanlah lingkungan itu sendiri atau
     keseimbangan lingkungan, melainkan kemampuan lingkungan untuk
     mendukung pembangunan dan tingkat hidup yang lebih tinggi (Otto
     Soemarwoto, 2003: 25-26). Keseimbangan lingkungan diubah menjadi
     keseimbangan yang baru (Imam Supardi, 2003: 73).

  b. Pengertian   Pembangunan      Berkelanjutan    yang   Berwawasan
     Lingkungan

            Pembangunan Indonesia berorientasi pada pembangunan
     berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan
                                                                    47




dengan penghematan penggunaan sumber daya dan pertimbangan jauh
ke depan (Zoer’aini Djamal Irwan, 2005: 28). Pembangunan
berkelanjutan   mengandung       arti   lingkungan   dapat   mendukung
pembangunan secara terus-menerus karena tidak habisnya sumber daya
yang menjadi modal pembangunan. Modal itu sebagian berupa modal
buatan manusia seperti ilmu, teknologi, pabrik, dan prasarana
lingkungan, sebagian lagi modal itu berupa sumber daya alam, baik
yang dapat terbaharui maupun yang tidak dapat terbaharui (Otto
Soemarwoto, 2003: 14-15).

        Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar
dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan
ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan
mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Terdapat tiga
hal penting yang tercakup disini, yaitu (Gatot P Soemartono, 1996:
199):
1) Pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana.
2) Pembangunan berkesinambungan sepanjang masa.
3) Peningkatan kualitas hidup.

        Laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan
memberikan      definisi    pembangunan        berkelanjutan    sebagai
pembangunan yang mengusahakan dipenuhinya kebutuhan yang
sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang
untuk memenuhi kebutuhan mereka (Otto Soemarwoto, 2003: 14).
Komisi Dunia Bidang Lingkungan dan Pembangunan merumuskan
konsep pokok dalam pembangunan, yaitu berorientasi pada kebutuhan
dan keterbatasan. Tujuan pembangunan tersebut harus dapat dicapai
                                                                    48




dengan memperhatikan enam permasalahan pokok, yaitu (Soekarman
Moesa, 2002: 6):
1) Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya
   manusia
2) pemeliharaan daya dukung lingkungan
3) pengendalian ekosistem dan jenis (species) sebagai sumber daya
   bagi pembangunan
4) pengembangan industri
5) mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi
6) pengendalian pengembangan lingkungan.

       Terdapat lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan
sungguh-sungguh      untuk    melaksanakan       pembangunan      yang
berwawasan lingkungan, yaitu (Gatot P Soemartono, 1996: 200-201):
2) Menumbuhkan       sikap   kerja     berdasarkan   kesadaran   saling
   membutuhkan antara satu dengan yang lain. Diperlukan sikap
   kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah,
   antar negara, dan antar generasi.
3) Kemampuan menyerasikan kebutuhan dan kemampuan sumber
   alam dalam menghasilkan barang dan jasa. Kebutuhan manusia
   yang terus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan
   pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
4) Mengembangkan sumber daya menusia agar mampu menanggapi
   tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan.
5) Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat
   sehingga tumbuh menjadi kesadaran berbuat.
6) Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat
   mendayagunakan       dirinya   untuk     menggalakkan    partisipasi
   masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

       Istilah pembangunan berkelanjutan (sustuinable development)
secara resmi baru dipergunakan di Indonesia pada tahun 1997, yaitu
                                                                       49




   dengan dicantumkannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
   1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Istiah resmi yang
   dipergunakan dalam Undang-Undang ini adalah pembangunan
   berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Adapun dalam
   Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar
   Haluan Negara (GBHN), istilah ini dipersingkat menjadi pembangunan
   berkelanjutan saja. Istilah lain yang biasa dipergunakan berkaitan
   dengan ide pembangunan bekelanjutan adalah pembangunan yang
   berwawasan lingkungan (Jimly Assiddiqie, 2009: 135).

          Merujuk dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa
   pada   hakekatnya    perbedaan   penggunaan      istilah   pembangunan
   berkelanjutan,   pembangunan     berkelanjutan     yang     berwawasan
   lingkungan, maupun pembangunan yang berwawasan lingkungan
   hanya merupakan permasalahan redaksional. Kesemuanya dari istilah
   tersebut pada akhirnya bermuara pada satu arti, yakni upaya sadar dan
   terencana yang memadukan lingkungan, termasuk sumber dayanya,
   kedalam    proses   pembangunan     yang     menjamin      kemampuan,
   kesejahteraan, dan mutu hidup generasi sekarang dan generasi yang
   akan datang (Jimly Assiddiqie, 2009: 135).

c. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan
  Lingkungan

          Menjaga      kemampuan     lingkungan      untuk     mendukung
  pembangunan merupakan usaha untuk mencapai pembangunan jangka
  panjang yang menyangkut jangka waktu antar generasi merupakan
  bentuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Otto
  Soemarwoto, 2003: 26). Terdapat tiga prinsip utama pembangunan
  berkelanjutan, yaitu (A. Sonny Keraf, 2002: 175-180):
                                                                       50




1) Prinsip Demokrasi
          Prinsip        demokrasi    menjamin      agar      pembangunan
   dilaksanakan sebagai perwujudan kehendak bersama seluruh rakyat
   demi kepentingan bersama seluruh rakyat. Terdapat beberapa
   aspek penting dalam prinsip demokrasi, yaitu:
   a) Agenda utama pembangunan adalah agenda rakyat demi
      kepentingan rakyat. Pemerintah harus menjamin bahwa agenda
      dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memang
      benar-benar berasal dari rakyat dan untuk kepentingan bersama
      seluruh rakyat.
   b) Partisipasi     masyarakat      dalam   merumuskan         kebijakan
      pembangunan dan dalam mengimplementasikan kebijakan
      pembangunan adalah keharusan moral dan politik.
   c) Akses informasi yang jujur dan terbuka tentang agenda
      pembangunan dan proses perumusan agenda pembangunan
      tersebut.
   d) Akuntabilitas publik tentang agenda pembangunan, proses
      perumusan       kebijakan      pembangunan,     dan     implementasi
      pembangunan tersebut. Agenda pembangunan berasal dari
      rakyat      demi     kepentingan   rakyat     banyak,    harus   ada
      pertanggungjawaban publik tentang sejauh mana aspirasi
      rakyat di dengar, diakomodasi, dan diwujudkan serta sejauh
      mana tujuan pembangunan telah benar-benar diwujudkan
      dengan komitmen dan upaya serius dari semua pihak.
2) Prinsip Keadilan
   Prinsip keadilan pada dasarnya menjamin bahwa:
   1. Semua orang dan kelompok masyarakat mempunyai peluang
      yang sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan kegiatan-
      kegiatan produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil
      pembangunan.
                                                                 51




   2. Distribusi beban dan manfaat secara proporsional antara semua
       orang dan kelompok masyarakat sesuai dengan peran dan
       kontribusinya dalam pembangunan. Dalam konteks ini berlaku
       prinsip bahwa mereka yang mendapat manfaat ekonomi
       terbesar dari kegiatan pembangunan harus menanggung
       kerugian terbesar akibat proses pembangunan, khususnya
       dibidang lingkungan hidup akibat kerusakan dan pencemaran
       lingkungan hidup serta membayar secara proporsional kerugian
       yang ditimbulkan termasuk proporsionalitas dalam hal lingkup
       dan besarnya kerugian akibat kerusakan dan pencemaran yang
       ditimbulkan.
   3. Peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk
       memperoleh manfaat yang sama atau proporsional dari sumber
       ekonomi yang ada. Oleh karena itu, sumber daya ekonomi yang
       ada harus dimanfaatkan secara arif dan kerusakannya harus
       dipulihkan sedemikian rupa agar menjamin bahwa generasi
       yang akan datang mempunyai peluang yang sama untuk
       menikmati tingkat kehidupan yang relatif sama dengan generasi
       sekarang.
   4. Kerugian akibat proses pembangunan yang dialami oleh
       kelompok masyarakat tertentu harus bisa ditebus atau
       dikompensasi secara seimbang atau proporsional baik oleh
       negara maupun oleh kelompok yang menimbulkan kerugian
       tersebut.
3) Prinsip Keberlanjutan
   Prinsip keberlanjutan pada dasarnya menjamin bahwa:
   a) Terdapat rancangan agenda pembangunan dalam dimensi
       visione jangka penjang untuk melihat dampak pembangunan,
       baik positif maupun negatif dalam segala aspeknya, tidak
       hanya dalam dimensi jangka pendek.
                                                            52




b) Memilih alternatif pembangunan yang lebih hemat sumber
   daya dan mampu mensinkronkan aspek konservasi dengan
   aspek kemanfaatan secara arif.
c) Menggunakan pola-pola pembangunan dan konsumsi yang
   hemat energi, hemat bahan baku, dan hemat sumber daya alam.
d) Menerapkan prinsip produksi bersih dengan melakukan seleksi
   yang ketat terhadap proses produksi, teknologi, bahan baku,
   manajemen minimalisasi limbah dalam setiap kegiatan
   pembangunan dan kegiatan kegiatan produksi ekonomi.
                                                                                53




                               B. Kerangka Berfikir


                                                                   Manusia


                                                       Upaya Peningkatan Kesejahteraan


                 Lingkungan Hidup                                 Pembangunan


         Pencemaran dan Perusakan lingkungan
                                                                  Pembangunan
       Pelanggaran terhadap hak setiap orang atas               Berkelanjutan yang
         lingkungan hdiup yang baik dan sehat                 Berwawasan Lingkungan

              Sengketa Lingkungan

          Penyelesaian sengketa lingkungan
                 di luar pengadilan

     - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
     - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
     - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000

                              Kelemahan
 -   Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor
     30 tahun 1999
 -   Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
 -   Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan           Solusi
     pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
 -   Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,
     Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, Pasal 3
     dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
 -   Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000


                               Gambar 2. Kerangka Berfikir


Keterangan:
        Manusia dalam kehidupannya akan selalu berusaha untuk meningkatkan
 kesejahteraannya. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut, manusia
                                                                              54




melaksanakan    kegiatan    pembangungan.     Kegiatan    pembangunan      dapat
memberikan dampak positif terhadap manusia berupa tercapainya kesejahteraan,
tetapi jika tidak dilaksanakan secara bijaksana, kegiatan pembangunan justru akan
merugikan manusia. Salah satu bentuk dampak negatif dari pelaksanaan
pembangunan yang merugikan manusia adalah terjadinya pencemaran dan
perusakan lingkungan yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak setiap
warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terhadap pelanggaran
hak tersebut, masyarakat berhak untuk mengajukan tuntutan sehingga melahirkan
sengketa lingkungan. Dalam sengketa lingkungan, tuntutan korban pencemaran
dan/atau perusakan tidak hanya berupa pemberian ganti kerugian, tetapi juga
tuntutan untuk memperbaiki kondisi lingkungan. Jika dikaitkan dengan
pembangunan, tuntutan masyarakat tersebut turut menguntungkan kegiatan
pembangunan karena dengan perbaikan kondisi lingkungan, pembangunan dapat
dilaksanakan secara berkelanjutan.

     Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan mendorong
masyarakat untuk lebih memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Indonesia di atur
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Akan tetapi, dalam ketiga
peraturan perundang-undangan tersebut masih ditemukan beberapa kelemahan.
Oleh karena itu, perlu dicari solusi agar penyelesaian sengketa lingkungan hidup
di luar pengadilan di Indonesia dapat menjadi langkah strategis guna mewujudkan
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia ditengah
minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
                                                                           55




                                BAB III
             HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN




 A. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan di
                                 Indonesia

       Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di
Indonesia tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga
Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di
Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut.

1. Penyelesaian    sengketa   lingkungan     diluar   pengadilan   berdasarkan
   ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
   dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

           Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
   merupakan pilihan para pihak yang bersifat sukarela. Hal ini secara
   implisit tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) yang mengatur bahwa:
   “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui
   pengadilan atau di luar pengadilan”. Kebebasan tersebut diberikan untuk
   memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak yang
   bersengketa (penjelasan Pasal 84 ayat (1)).

           Kebebasan para pihak untuk memilih penyelesaian sengketanya di
   luar lembaga peradilan bukan merupakan kebebasan mutlak. Terdapat
   beberapa pembatasan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32
                                                                       56




Tahun 2009. Pertama penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
pengadilan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana lingkungan
hidup (Pasal 85 ayat (2)). Jadi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di
luar pengadilan hanya berlaku untuk sengketa dalam ranah perdata.
Meskipun demikian, pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
di luar pengadilan tidak secara otomatis menutup penuntutan perkara
secara pidana. Penuntutan terhadap perkara pidana pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan tetap dapat dilakukan meskipun para pihak telah
menempuh upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.

       Kedua, dalam hal para pihak telah memilih upaya penyelesaian
sengketa lingkungan diluar pengadilan, para pihak tidak dapat secara serta
merta mengajukan penyelesaian sengketanya melalui lembaga peradilan.
Pembatasan ini tertuang dalam ketentuan Pasal 84 ayat (3) yang mengatur
bahwa: “gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa”. Artinya,
pengajuan kembali suatu sengketa lingkungan ke pengadilan mensyaratkan
adanya pernyataan tidak berhasil yang d iberikan oleh salah satu atau para
pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah
terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup
yang sama untuk menjamin kepastian hukum (Penjelasan Pasal 84 ayat
(3)). Berdasarkan penjelasan tersebut, pembatasan yang tertuang dalam
Pasal 84 ayat (1) tersebut memiliki dua tujuan, yakni tujuan antara dan
tujuan akhir. Mencegah lahirnya putusan yang berbeda mengenai satu
sengketa yang sama merupakan tujuan antara pembatasan tersebut untuk
mencapai tujuan akhir, yakni jaminan kepastian hukum.

       Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dilakukan
       untuk mencapai kesepakatan mengenai (Pasal 85 ayat (1)):
       a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
       b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
                                                                        57




       c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
          pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
       d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
          lingkungan hidup.

       Bertumpu     pada    ketentuan   tersebut,   penyelesaian   sengketa
lingkungan di luar pengadilan tidak hanya memiliki tujuan finansial, tetapi
juga tujuan nonfinansial.
       Tujuan finansial terletak dalam ganti kerugian yang menekankan
       pada aspek monetery settlement. Tujuan nonfinansial berwujud
       tindakan tertentu yang sifatnya non monetary settlement terdiri atas
       tindakan memasang atau memperbaiki Unit Pengelolaan Limbah
       (UPL) sehingga limbah sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan
       (BML) yang ditentukan, memulihkan fungsi lingkungan, dan
       menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya
       pencemaran-perusakan lingkungan (Suparto Wijoyo, 1999: 116).

       Upaya pencapaian kesepakatan sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan Pasal 85 ayat (1) tersebut dapat dilakukan oleh para pihak
dengan negosiasi atau melibatkan pihak ketiga, baik itu mediator, arbiter,
atau pihak ketiga lainnya. Kebebasan para pihak untuk menentukan
mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan tersebut
diatur dalam Pasal 85 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa: “Dalam
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat
digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan
sengketa lingkungan hidup”.
                                                                              58




          Penggunaan istilah ”dapat” dalam ketentuan tersebut memberikan
   implikasi terbukanya kesempatan bagi para pihak dalam suatu sengketa
   untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang timbul diantaranya
   melalui mekanisme selain mediasi atau arbitrase sesuai kesepakatan para
   pihak. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
   berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) tersebut secara skematis dapat
   digambarkan sebagai berikut.


                                               Arbitrase

         Penyelesaian sengketa
     lingkungan di luar pengadilan              Mediasi
           (Pasal 85 ayat (1))
                                               Mekanisme penyelesaian sengketa
                                               di luar pengadilan lainnya sesuai
                                                    kesepakatan para pihak

          Gambar 3. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
             berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009


2. Penyelesaian    sengketa   lingkungan     diluar   pengadilan    berdasarkan
   Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
   Alternatif Penyelesaian Sengketa.

          Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memang
   tidak secara khusus mengatur mengenai penyelesaian sengketa lingkungan
   di luar pengadilan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
   1999 berkedudukan sebagai dasar pijakan penyelesaian sengketa
   lingkungan hidup di luar pengadilan karena Undang-Undang Nomor 30
   Tahun 1999 secara umum mengatur mekanisme penyelesaian sengketa di
   luar pengadilan.

          Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
   mengatur 2 (dua) bentuk mekanisme penyelesaian sengketa di luar
   pengadilan,    yaitu arbitrase    dan alternatif    penyelesaian    sengketa.
                                                                        59




Penyelesaian sengketa dengan arbitrase dapat dilaksanakan dengan arbiter
tunggal atau majelis arbiter, sedangkan penyelesaian sengketa dengan
alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara konsultasi,
negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

       Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut secara
skematis dapat digambarkan sebagai berikut.

                                                       Arbiter Tunggal (Pasal 14)
                                   Arbitrase
                               (Pasal 1 angka 1)
                                                       Majelis Arbiter (Pasal 15)

     Penyelesaian                                                     Konsultasi
       sengketa
  lingkungan di luar
      pengadilan                                                      Negosiasi

                                     Alternatif
                               Penyelesaian Sengketa                   Mediasi
                                 (Pasal 1 angka 10)
                                                                      Konsiliasi

                                                                      Penilaian
                                                                        Ahli



Dari skema tersebut, penyelesaian sengketa lingkungan dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan arbitrase
           Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi arbitrase
   sebagai: “cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan
   umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
   tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Dari definisi tersebut,
   perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
                                                                      60




ditempatkan sebagai syarat dilaksanakannya penyelesaian sengketa
dengan arbitrase. Oleh karena itu, kedudukan perjanjian arbitrase
dalam suatu sengketa memiliki posisi yang penting. Terutama jika
dikaitkan dengan hak para pihak untuk mengajukan kembali
penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan.

       Ketentuan Pasal 3 menegaskan bahwa: ”Pengadilan Negeri
tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah
terikat dalam perjanjian arbitrase”. Ketentuan tersebut dipertegas
kembali dalam rumusan Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa:
”Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak
untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang
termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri”. Artinya, dengan
adanya suatu perjanjian arbitrase, secara otomatis menghapuskan hak
para pihak untuk mengajukan kembali penyelesaian sengketanya ke
muka pengadilan.

       Dalam kasus sengketa lingkungan, sengketa terjadi karena
adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak terhadap
lingkungan. Artinya, dalam kasus sengketa lingkungan perjanjian
arbitrase tidak    mungkin dibuat      sebelum timbulnya sengketa.
Memperjanjikan pencemaran dan perusakan lingkungan (dampak
lingkungan) sebagai sumber sengketa lingkungan adalah hal yang tidak
logis (Sudarsono, 2007: 345).

       Terhadap kondisi demikian, ketentuan Pasal 1 angka 3
memberikan kemungkinan bagi para pihak dalam suatu sengketa
lingkungan untuk mengajukan penyelesaian sengketanya melalui
arbitrase dengan mengatur bahwa perjanjian tertulis adalah: “suatu
kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu
perjanjian tertulis yang di buat para pihak sebelum timbul sengketa
atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah
                                                                       61




timbul sengketa”. Dari ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 30
Tahun 1999 mengakui dua bentuk perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian
arbitrase yang dibuat sebelum timbunya sengketa (kontraktual) dan
perjanjian   arbitrase   yang    dibuat      pasca   timbulnya   sengketa
(nonkontraktual).

        Para pihak dalam suatu sengketa lingkungan tetap memiliki
kesempatan untuk memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian
sengketanya dengan membuat perjanjian arbitrase pasca lahirnya
sengketa lingkungan (nonkontraktual). Perjanjian tersebut harus dibuat
secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para
pihak tidak dapat menandatanganinya, maka perjanjian tersebut harus
dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian penyelesaian sengketa
diluar pengadilan harus memuat hal-hal sebagai berikut agar tidak
dinyatakan batal demi hukum (Pasal 9):
        a. masalah yang dipersengketakan
        b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
        c. nama lengkap dan tempat tinggal para arbiter atau majelis
           arbiter
        d. tempat arbiter atau majelis arbiter akan mengambil
           keputusan
        e. nama lengkap sekretaris
        f. jangka waktu penyelesaian sengketa
        g. pernyataan kesediaan dari arbiter
        h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk
           menanggung segala biaya yang diperlukan untuk
           penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

        Pasca      dibuatnya    perjanjian     nonkontraktual    tersebut,
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan arbitrase
dapat segera dilaksanakan. Para pihak dapat memilih untuk
menyelesaikan sengketanya dengan bantuan arbiter tunggal atau
majelis arbiter.
                                                                   62




1) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan
   arbiter tunggal

          Penyelesaian sengketa dengan arbiter tunggal diatur dalam
   Pasal 14. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelesaian sengketa
   dengan arbiter tunggal dilakukan oleh arbiter yang disepakati oleh
   para pihak. Kesepakatan mengenai penunjukkan arbiter tunggal
   tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14
   (empat belas) hari. Jika tidak, atas permohonan dari salah satu
   pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal
   dengan berdasar pada daftar nama yang disampaikan oleh para
   pihak atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase
   dengan memperhatikan rekomendasi maupun keberatan yang
   diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

2) Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dengan
   mejelis arbiter

          Penyelesaian sengketa dengan majelis arbiter diatur dalam
   ketentuan Pasal 15. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut,
   pembentukan majelis arbiter dilakukan dengan memberikan
   kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memilih satu
   orang arbiter. Dengan dipilihnya dua orang arbiter oleh masing-
   masing pihak, maka para arbiter memiliki wewenang untuk
   memilih dan menunjuk arbiter ketiga yang akan berkedudukan
   sebagai ketua majelis arbiter. Akan tetapi jika para arbiter yang
   telah ditunjuk oleh para pihak dalam jangka waktu paling lama 14
   (empat belas hari) tidak berhasil berhasil menunjuk arbiter ketiga,
   maka atas permohonan salah satu pihak Ketua Pengadilan Negeri
   dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter
   oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diajukan upaya
   pembatalan.
                                                                   63




          Para pihak dalam suatu sengketa lingkungan memiliki
kebebasan untuk menunjuk dan mengangkat arbiter yang akan
berkedudukan sebagai arbiter tunggal maupun mejelis arbiter tersebut.
Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan kebebasan mutlak. Ketentuan
Pasal 12 ayat (1) memberikan pembatasan bahwa pihak-pihak yang
dapat ditunjuk dan diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat
sebagai berikut.
          a. cakap melakukan tindakan hukum
          b. berumur paling rendah 35 tahun
          c. tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda sampai
             dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang
             bersengketa
          d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan
             lain atas putusan arbitrase
          e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif
             dibidangnya paling sedikit 15 tahun.

Sebagaimana kebebasan yang dimiliki oleh para pihak untuk menunjuk
dan mengangkat arbiter, pihak-pihak yang dipilih sebagai arbiter turut
memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak penunjukkan
tersebut. Penerimaan atau penolakan tersebut wajib diberitahukan
secara tertulis kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan atau
pengangkatan. Arbiter yang telah menerima penunjukkan atau
pengangkatan tersebut tidak dapat begitu saja menarik diri dari
perundingan. Harus terdapat persetujuan para pihak setelah arbiter
yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada
para pihak. Jika para pihak menerima pengunduran diri tersebut, maka
pembebasan tugas arbiter akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
Negeri.

          Mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase dimulai
dengan penyampaian surat tuntutan dari pemohon kepada arbiter atau
majelis arbiter dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh arbiter
atau majelis arbiter.
                                                                  64




       Dalam surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-
kurangnya (Pasal 38 ayat (2)):
a) nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para
   pihak;
b) uraian singkat tentang sengketa dis ertai dengan lampiran bukti-
   bukti; dan
c) isi tuntutan yang jelas.

       Dengan diterimanya surat tuntutan dari pemohon tersebut
berdasarkan ketentuan Pasal 39, arbiter atau majelis arbiter
menyampaikan satu salinan surat tersebut kepada termohon dengan
disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan
jawaban tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak diterimanya salinan tuntutan. Dalam jawabannya tersebut,
termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan
balasan tersebut pemohon diberi kesempatan pula untuk menanggapi.

       Pasca diterimanya jawaban dari termohon, arbiter atau ketua
majelis arbiter menyerahkan salinan jawaban tersebut kepada
pemohon. Penyerahan salinan tersebut disertai pula dengan perintah
agar para pihak atau kuasa mereka menghadap ke muka sidang
arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari sejak dikeluarkannya
perintah tersebut. Perintah untuk menghadap tersebut harus dilakukan
secara patut. Terhadap perintah mengahadap tersebut, ketidakhadiran
pemohon dan termohon memiliki implikasi yang berbeda.

       Ketidakadiran pemohon pada hari yang telah ditetapkan tanpa
adanya suatu alasan yang sah membawa akibat gugurnya tuntutan.
Tetapi apabila termohon yang tidak hadir dan tidak terdapat alasan
yang sah, maka arbiter atau majelis arbiter akan melakukan panggilan
sekali lagi. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2), dalam waktu
                                                                       65




paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemanggilan kedua diterima
termohon dan tanpa alasan yang sah termohon juga tidak hadir, maka
pemeriksaan akan dilanjutkan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan
pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak
beralasan atau tidak berlandaskan hukum.

       Kehadiran para pihak ke muka persidangan pada hari yang
telah ditetapkan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1)
dilakukan untuk mengusahakan perdamaian. Jika perdamaian tersebut
berhasil, maka arbiter atau majelis arbiter membuat suatu akta
perdamaian yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Akan
tetapi jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, pemeriksaan
terhadap pokok perkara akan dilanjutkan.

       Dengan dilanjutkannya pemeriksaan terhadap pokok perkara
tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) para pihak diberi
kesempatan terakhir untuk menjelaskan secara tertulis pendirian
masing-masing pihak serta mengajukan bukti yang dianggap perlu
untuk menguatkan pendirian dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh
arbiter atau majelis arbiter. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49
ayat (1), arbiter atau mejelis arbiter dapat menghadirkan seorang atau
lebih saksi atau saksi ahli untuk didengar keterangannya.

       Penyelesaian sengketa dengan arbitrase berdasarkan ketentuan
Pasal 48 ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 180
(seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbiter terbentuk.
Akan tetapi apabila diperlukan, dengan persetujuan para pihak jangka
waktu tersebut dapat diperpanjang. Berdasarkan ketentuan Pasal 33,
arbiter atau majelis arbiter berwenang untuk memperpanjang jangka
waktu tugasnya apabila:
       a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai satu
          hal tertentu
                                                                     66




       b. sebagai akibat ditetapkannya putusan provisionil atau
          putusan sela lainnya
       c. dianggap perlu oleh arbiter atau mejelis arbiter untuk
          keperluan pemeriksaan

       Upaya penyelesaian sengketa dengan arbitrase tersebut
dilakukan untuk     menghasilkan putusan arbitrase.          Berdasarkan
ketentuan Pasal 57, putusan tersebut harus dijatuhkan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemeriksaan ditutup.
Putusan arbiter tersebut harus memuat (Pasal 54 ayat (1)):
       a. kepala putusan yang berbunyi: ”DEMI KEADILAN
          BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
       b. nama lengkap dan alamat para pihak
       c. uraian singkat sengketa
       d. pendirian para pihak
       e. nama lengkap dan alamat arbiter
       f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbiter
          mengenai keseluruhan sengketa
       g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan
          pendapat mengenai keseluruhan sengketa
       h. pendapat tiap-tiap arbitrase dalam hal terdapat perbedaan
          pendapat dalam majelis arbiter
       i. amar putusan
       j. tempat dan tanggal putusan
       k. tandatangan arbiter atau majelis arbiter

       Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase tersebut
berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1), dalam jangka waktu
maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembacaan
putusan harus sudah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
agar dapat dilaksanakan. Ketentuan Pasal 60 menegaskan bahwa
putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan
mengikat para pihak. Oleh karena itu, terhadap putusan arbitrase tidak
dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
Meskipun demikian, pasca dilakukannya pendaftaran putusan arbiter
atau majelis arbiter ke Panitera Pengadilan Negeri, para pihak dapat
mengajukan permohonan pembatalan. Upaya pembatalan putusan
arbitrase bukan merupakan upaya hukum biasa, tetapi merupakan
                                                                   67




upaya hukum yang luar biasa (Munir Fuady, 2003: 106). Putusan
arbitrase tidak dapat diajukan banding hanya karena ketidakpuasan
salah satu pihak semata, tetapi karena alasan-alasan sebagai berikut.
(Pasal 70).
       a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan,
          setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan
          palsu;
       b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
          menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
       c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan
          oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

       Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis
kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal hari penyerahan dan pendaftaran putusan
arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan
Pasal 72 ayat (3), terhadap permohonan pembatalan tersebut Ketua
Pengadilan Negeri harus sudah menjatuhkan putusan dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima.
       Konsekuensi hukum terhadap putusan arbitrase yang telah
       dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dapat berupa (Munir
       Fuady, 2003: 111):
       a) Batalnya seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini
           harus ditentukan secara tegas dalam pembatalan oleh ketua
           pengadilan negeri.
       b) Ketua pengadilan negeri dapat memutus bahwa perkara
           tersebut diperiksa kembali oleh:
           (1) arbiter yang sama; atau
           (2) arbiter yang berbeda; atau
           (3) tidak mungkin lagi diselesaikan melaui arbitrase.

       Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut, para pihak
dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang
memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung dalam
hal ini harus sudah menjatuhkan putusan dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding tersebut diterima.
                                                                      68




b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan Alternatif Penyelesaian
   Sengketa

          Ketentuan Pasal 1 angka 10 mengatur bahwa alternatif
   penyelesaian sengketa adalah: “lembaga penyelesaian sengketa atau
   beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni
   penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
   mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Berdasarkan ketentuan
   Pasal 6,    penyelesaian sengketa    lingkungan   dengan    alternatif
   penyelesaian sengketa dimulai dengan proses negosiasi antara para
   pihak dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Jika negosiasi tersebut
   berhasil, maka para pihak merumuskan kesepakatan yang telah dibuat
   dalam suatu kesepakatan tertulis untuk kemudian didaftarkan ke
   Pengadilan Negeri. Akan tetapi jika negosiasi yang dilaksanakan oleh
   para pihak tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka penyelesaian
   sengkata dapat dilakukan dengan bantuan penasehat ahli maupun
   mediator.

          Mediator atau penasehat ahli yang ditunjuk oleh para pihak
   dalam jangka waktu maksimal 14 hari harus sudah berhasil
   mempertemukan kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan. Jika
   kesepakatan tersebut belum tercapai maka para pihak dapat
   menghubungi sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk
   menunjuk mediator yang akan memfasilitasi penyelesaian sengketa
   para pihak. Dalam jangka waktu maksimal 7 hari lembaga alternatif
   penyelesaian sengketa harus sudah menunjuk mediator dan dalam
   jangka waktu maksimal 30 hari harus sudah tercapai kesepakatan yang
   dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis.

          Sama halnya dengan putusan arbitrase, kesepakatan tertulis
   yang dibuat oleh para pihak tersebut bersifat final dan mengikat para
   pihak serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka
                                                                   69




waktu maksimal 30 hari sejak pendaftaran. Sejak tanggal pendaftaran
tersebut, para pihak wajib melaksanakan kesepakatan tertulis tersebut
dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Dengan demikian, dalam hal
penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dengan alternatif
penyelesaian sengketa telah melahirkan suatu kesepakatan tertulis yang
dibuat para pihak, maka hak para pihak untuk mengajukan kembali
perkaranya ke Pengadilan Negeri menjadi gugur. Demikian pula
dengan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

        Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh para
pihak dengan negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian
ahli tersebut pada hakekatnya merujuk pada satu tujuan yang sama,
yaitu tercapainya kesepakatan antara para pihak untuk menyelesaikan
sengketa yang terjadi. Oleh karena itu, jika upaya penyelesaian
sengketa yang dilakukan oleh para pihak tidak berhasil merumuskan
suatu   kesepakatan,   maka   para   pihak   dapat   memilih    untuk
menyelesaikan sengketanya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad
hoc.
                                                                                    70




                Penyelesaian       sengketa    lingkungan      dengan        alternatif
        penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 6 secara skematis
        dapat digambarkan sebagai berikut.


             Sengketa Lingkungan



                   Negosiasi                             14 hari


             bantuan penasehat ahli
               maupun madiator                           14 hari                 Kesepakatan
                                                                                   Tertulis
                          7 hari
Menghubungi lembaga
alternatif penyelesaian            Menunjuk          Mediasi
       sengketa                    mediator                        30 hari
                                    bantuan                                         30 hari

                                      arbitrase atau arbitrase ad hoc
                                                                              30 hari

                                              Putusan Arbitrase               Pengadilan Negeri

      Gambar 5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa


                Ketentuan dalam Pasal 6 tersebut mengatur penyelesaian
        sengketa dengan negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau
        penilaian ahli kedalam satu rangkaian. Akan tetapi, mekanisme
        penyelesaian sengketa tersebut tidak harus dilaksanakan secara runut
        sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6 tersebut. Misalnya, para pihak
        tanpa terlebih dahulu melakukan mediasi dengan bantuan seorang atau
        lebih mediator yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dapat langsung
        mengajukan penyelesaian sengketanya melalui lembaga alternatif
        penyelesaian sengketa atau arbitrase.
                                                                         71




3. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berdasarkan
   Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia
   Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
   Pengadilan.

            Peraturan Pemerintah berfungsi menyelenggarakan pengaturan
   lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang secara tegas
   menyebutnya atau menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan
   lain dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak secara tegas
   mengaturnya (Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007 : 249). Demikian pula
   dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, Peraturan
   Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 merupakan peraturan pelaksana dari
   ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang
   mengamanatkan bahwa:
      (1)    Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa
             penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan
             tidak berpihak.
      (2)    Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi
             pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa
             lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
      (3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa
             penyelesaian sengketa lingkungan hidup di atur dengan peraturan
             pemerintah.

            Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 diundangkan dan
   mulai berlaku secara efektif pada tanggal 17 Juli 2000. Pada awal
   pembentukannya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 merupakan
   peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
   Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasca dikeluarkannya Undang-Undang
   Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dicabut
   dan dinyatakan tidak berlaku. Meskipun demikian, Peraturan Pemerintah
   Nomor 54 Tahun 2000 masih dinyatakan berlaku sebagai peraturan
   pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena amanat
   dalam Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur
   bahwa:
                                                                       72




       ”Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
       perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
       Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
       3699) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
       atau belum di ganti dengan peraturan yang baru berdasarkan
       Undang-Undang ini”.

       Tidak berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang secara implisit mengakui bahwa
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan merupakan pilihan
para pihak yang bersifat sukarela, ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2000 juga mengatur bahwa: “penyelesaian sengketa
lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan
bersifat sukarela”. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, dalam hal para pihak telah memilih
untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan, maka gugatan
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa
menarik diri dari perundingan. Ketentuan tersebut agak berbeda dengan
ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang
mengatur bahwa gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang
ditempuh para pihak dinyatakan tidak berhasil. Mundurnya salah satu atau
para pihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tidak diakui sebagai penyebab lahirnya hak para pihak untuk
mengajukan gugatan melalui pengadilan.

       Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berdasarkan
ketentuan dalam Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 dilaksanakan dengan
bantuan pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil
keputusan (arbiter) maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil
keputusan (mediator atau pihak ketiga lainnya). Secara skematis pilihan
                                                                             73




penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut.


                                      Arbitrase
                               (Pasal 14 dan Pasal 19)
     Penyelesaian
       sengketa
  lingkungan di luar
      pengadilan                Mediasi atau Pihak Ketiga
                                         lainnya
                                 (Pasal 15 dan Pasal 20)

      Gambar 6. Pilihan Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan
           berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000


       Terkait   dengan    penyelesaian    sengketa      lingkungan   melalui
arbitrase, Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 menyatakan diri tunduk pada
ketentuan arbitrase, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini
secara eksplisit tertuang dalam ketentuan Pasal 19 yang mengatur bahwa:
“tata cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui arbitrase
tunduk pada ketentuan arbitrase”. Demikian halnya dengan pihak yang
dapat ditunjuk sebagai arbiter, ketentuan Pasal 14 mengamanatkan bahwa:
“anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai arbiter oleh
para pihak tunduk pada ketentuan arbitrase”. Oleh karena itu, dalam
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tidak ditemukan pengaturan mengenai
arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa lingkungan di luar
pengadilan.

       Penyelesaian sengketa dengan mediasi atau pihak ketiga lainnya
dilakukan dengan bantuan seorang atau lebih mediator atau pihak ketiga
lainnya yang ditunjuk dan diterima para pihak yang bersengketa dalam
rangka penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak memiliki
kewenangan mengambil keputusan. Penyelesaian sengketa lingkungan
melalui mediasi atau pihak ketiga lainnya bermuara pada lahirnya
                                                                        74




kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai. Kesepakatan tersebut wajib
didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya atau salah satu pihak
atau para pihak kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu paling
lama 30 hari sejak ditandatanganinya kesepakatan oleh para pihak.
Kesepakatan tersebut antara lain memuat mengenai (Pasal 24 ayat (1)):
        a. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
        b. nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga
           lainnya;
        c. uraian singkat sengketa;
        d. pendirian para pihak;
        e. pertimbangan dan kesimpulan mediator atau pihak ketiga
           lainnya;
        f. isi kesepakatan;
        g. batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan;
        h. tempat pelaksanaan isi kesepakatan;
        i. pihak yang melaksanakan isi kesepakatan.

Terkait dengan isi, kesepakatan tersebut dapat berisi antara lain (Pasal 24
ayat (2)):
a. bentuk dan besarnya ganti rugi; dan/atau
b. melakukan tindakan tertentu guna menjamin tidak terjadinya atau
    terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.
Tindakan tertentu tersebut antara lain melakukan penyelamatan dan/atau
tindakan penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup. Tidakan
pemulihan mencakup kegiatan untuk mencegah timbulnya kejadian yang
sama di kemudian hari (Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf b).

        Dalam upaya pencapaian kesepakatan tersebut para pihak memiliki
kebebasan untuk menunjuk mediator atau pihak ketiga lainnya dari
lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan di luar
pengadilan (selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa) yang akan
membantu menyelesaikan       sengketanya. Akan tetapi, kebebasan yang
diberikan kepada para pihak tersebut bukanlah kebebasan mutlak.
Ketentuan dalam Pasal 15 memberikan pembatasan bagi pihak-pihak yang
dapat ditunjuk sebagai mediator atau pihak ketiga lainnya.
                                                                            75




            ”anggota lembaga penyedia jasa yang dapat ditunjuk sebagai
            mediator atau pihak ketiga lainnya oleh para pihak harus
            memenuhi syarat sebagai berikut.
            a. disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
            b. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda
               sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang
               bersengketa;
            c. tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang
               besengketa;
            d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain
               terhadap kesepakatan para pihak;
            e. tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan
               maupun hasilnya”.

            Pembatasan tersebut multak diperlukan untuk menjamin mediator
   atau pihak ketiga lainnya bersikap netral dan tidak memihak. Tidak
   dipenuhinya syarat-syarat penunjukan serta adanya keberpihakan mediator
   atau pihak ketiga netral memberikan implikasi batal atau tidak sahnya
   penunjukan tersebut. Akibatnya, mediator atau pihak ketiga lainnya wajib
   mengundurkan diri atau para pihak atau salah satu pihak berhak
   menghentikan penugasannya (Pasal 22 ayat (2)).

       Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di
Indonesia ditinjau dari ketiga peraturan perundangan tersebut pada intinya
mengatur bahwa:
1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan
   pilihan para pihak yang bersifat sukarela.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan hanya berlaku
   terhadap sengketa yang termasuk dalam ranah perdata.
3. Penyelesaian    sengketa   lingkungan    di   luar   pengadilan   ditempuh
   berdasarkan kesepakatan para pihak dengan arbitrase atau alternatif
   penyelesaian sengketa (konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, penilaian
   ahli).
                                                                           76




  B. Kelemahan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
                  Pengadilan di Indonesia dan Solusinya

       Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Indonesia jika
ditinjau dari pengaturannya masih memiliki beberapa kelemahan. Bentuk-
bentuk kelemahan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan kesepakatan tertulis atau putusan arbitrase sebagai output dari
   penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sangat digantungkan
   pada itikad baik para pihak

           Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kelemahan penyelesaian
   sengeketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Pelaksanaan putusan
   arbitrase atau kesepakatan bersama sebagai output dari penyelesaian
   sengketa di luar pengadilan sangat digantungkan pada itikad baik para
   pihak (Abd. Rahmad, 2010). Pendaftaran putusan arbitrase atau
   kesepakatan bersama kepada Pengadilan Negeri yang diwajibkan dalam
   ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor
   30 Tahun 1999 serta Pasal 24 ayat (5) Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
   hanya bertujuan untuk mendapatkan akta pendaftaran. Tidak sekaligus
   memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan
   eksekusi.

           Permasalahan timbul bilamana output penyelesaian sengketa di
   luar pengadilan tersebut berwujud kesepakatan tertulis. Ketentuan Pasal 6
   ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya mengatur bahwa:
   ”kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana
   dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling
   lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran”. Ketentuan dalam Undang-
   Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999,
   maupun Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 belum memberikan
                                                                          77




   pengaturan bilamana salah satu pihak tidak memiliki itikad baik untuk
   melaksanakan kesepakatan tertulis yang telah dibuat oleh para pihak.

          Berbeda dengan kesepakatan tertulis, terhadap putusan arbitrase
   bilamana salah satu pihak tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan
   putusan tersebut maka berdasarkan permohonan salah satu pihak Ketua
   Pengadilan Negeri dapat memaksakan pelaksanaan (eksekusi). Meskipun
   demikian,    pengajuan    permohonan     tersebut   dapat   menimbulkan
   permasalahan baru karena secara otomatis akan berpengaruh terhadap
   jangka waktu eksekusi yang semakin mundur. Terlebih ketentuan dalam
   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32
   Tahun 2009, maupun Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tidak diatur
   mengenai jangka waktu maksimal bagi para pihak untuk pelaksanaan
   putusan arbitrase.

          Permasalahan ini dapat diatasi dengan pemberian perintah
   pelaksanaan eksekusi dari Pengadilan Negeri bersamaan dengan
   pendaftaran kesepakatan tertulis atau putusan arbitrase ke Pengadilan
   Negeri. Jadi bilamana salah satu pihak tidak memiliki itikad baik untuk
   melaksanakan kesepakatan tertulis atau putusan arbitrase dalam suatu
   jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri dapat
   secara langsung melakukan paksaan tanpa harus adanya prosedur
   pengajuan permohonan eksekusi oleh salah satu pihak yang akan kembali
   memakan waktu. Ketentuan tersebut tentu akan lebih selaras pula dengan
   penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang
   menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar
   perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan
   arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin
   atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan.

2. Tidak terdapat batasan yang jelas mengenai kesusilaan dan ketertiban
   umum sebagai salah satu hal yang harus dinilai oleh Ketua Pengadilan
                                                                     78




Negeri untuk mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi putusan
arbitrase yang diatur dalam Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999.

       Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada
intinya mengatur bahwa dalam hal terdapat permohonan eksekusi, Ketua
Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan putusan
arbitrase harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah putusan
arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
umum. Artinya, terdapat dua kemungkinan dalam pengajuan permohonan
eksekusi. Pertama, jika Ketua Pengadilan Negeri menilai bahwa putusan
arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
umum maka Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi
tersebut dan pelaksanaannya dapat segera dilakukan sesuai dengan
eksekusi putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Kedua, jika Ketua Pengadilan Negeri menyatakan putusan arbitrase
tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 serta dianggap
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka Ketua
Pengadilan Negeri akan menolak permohonan eksekusi tersebut. Terhadap
putusan Ketua Pengadilan Negeri, baik yang menerima maupun menolak
permohonan eksekusi, tidak terbuka upaya hukum apapun.

       Permasalahan timbul karena kewenangan Ketua Pengadilan Negeri
untuk memberikan perintah eksekusi yang didasarkan pada penilaian
terhadap kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal
62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak diikuti dengan parameter
atau pengaturan yang jelas dalam hal bagaimana kesusilaan dan ketertiban
umum tersebut dilanggar. Tidak terdapat batasan, pengertian, atau
penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan ketertiban umum dan
kesusilaan dalam undang-undang tersebut.
                                                                           79




          Terkait dengan besarnya pengaruh penafsiran ketertiban umum dan
   kesusilaan terhadap diterima atau tidaknya permohonan eksekusi putusan
   arbitrase, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum perlu adanya
   pembatasan yang jelas terkait dengan hal ini dalam peraturan perundangan
   tersebut. Tidak adanya pembatasan ketertiban umum dan kesusilaan
   merupakan celah besar yang menjadi kelemahan dan dengan mudah dapat
   disalahgunakan oleh para pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk
   mengingkari putusan arbitrase (Nurfaqih Irfani, 2010: 13).

3. Syarat-syarat pengangkatan arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya
   yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
   1999 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
   masih kurang jelas ratio legis-nya.

          Pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan
   putusan atau tidak dalam suatu sengketa memiliki peran yang besar dalam
   tercapainya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.
   Terlebih dalam arbitrase dimana pihak ketiga mempunyai kewenangan
   untuk menjatuhkan putusan yang bersifat final, berkekuatan hukum tetap
   dan mengikat para pihak (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
   1999). Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berdasarkan
   ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak
   hanya bertujuan untuk mengasilkan kesepakatan atau putusan yang
   mengakomodir     kepentingan     para   pihak   tetapi   juga   kepentingan
   lingkungan.
              Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
              dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
              a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
              b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan;
              c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
                  pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
              d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif
                  terhadap lingkungan.
                                                                     80




Dengan demikian, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
dapat   mendukung     pelaksanaan   pembangunan    berkelanjutan   yang
berwawasan lingkungan di Indonesia. Tindakan perbaikan terhadap
lingkungan disertai dengan tindakan pencegahan agar pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan serta dampak negatif terhadap lingkungan
tidak terjadi lagi, sehingga daya dukung lingkungan terhadap pelaksanaan
pembangunan dapat tetap terlestarikan. Pembangunan berkelanjutan dapat
diwujudkan. Agar penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal
85 ayat (1) tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang benar-benar
memiliki kompetensi dalam bidang lingkungan hidup. Penyelesaian
sengketa dengan pihak ketiga yang tidak memiliki kompetensi dalam
bidang lingkungan hidup hanya akan menghasilkan kesepakatan yang
menguntungkan para pihak yang bersengketa, tanpa memperhatikan
kepentingan lingkungan.

        Terkait dengan hal tersebut, ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa:
        Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi
        syarat:
        a. cakap melakukan tindakan hukum;
        b. berumur paling rendah 35 tahun;
        c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda
            sampai denganderajat kedua dengan salah satu pihak
            bersengketa;
        d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain
            atasputusan arbitrase; dan
        e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di
            bidangnya paling sedikit 15 tahun.

        Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga
penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
akan dilaksanakan oleh anggota dari lembaga penyedia jasa tersebut.
Lembaga penyedia jasa tersebut dapat merupakan lembaga penyedia jasa
yang dibentuk oleh masyarakat atau pemerintah. Untuk lembaga penyedia
                                                                            81




   jasa yang dibentuk oleh masyarakat, ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan
   Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 mengatur bahwa:
           Untuk menjadi anggota lembaga penyedia jasa harus memenuhi
           persyaratan sebagai berikut.
           a. cakap melakukan tindakan hukum
           b. berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan dan
               paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk mediator atau pihak
               ketiga lainnya
           c. memiliki pengalaman serta aktif dibidang lingkungan hidup
               paling sedikit 15 (lima belas) tahun untuk arbiter dan paling
               sedikit 5 (lima) tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya.
           d. Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau
               penengahan

   Sedangkan untuk menjadi anggota dari lembaga penyedia jasa yang
   dibentuk pemerintah, syarat-syarat untuk menjadi anggota lembaga
   penyedia jasa yang dibentuk masyarakat tersebut berlaku seluruhnya dan
   ditambah syarat tidak adanya keberatan dari masyarakat.

           Permasalahannya adalah penentuan kriteria memiliki pengalaman
   serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan hidup paling sedikit 15
   (lima belas) tahun untuk arbiter dan 5 (lima) tahun untuk mediator tidak
   jelas dihitung darimana serta apakah hal itu berlangsung secara terus
   menerus atau tidak (Slamet Hariyanto, 2010). Seharusnya kriteria
   semacam itu diatur secara lebih rinci sehingga dapat lebih memberikan
   jaminan kepastian hukum. Terlebih pihak ketiga memiliki peran besar
   dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan agar
   kesepakatan atau putusan yang dibuat tidak hanya menguntungkan para
   pihak   yang   bersengketa, tetapi juga      mengakomodir      kepentingan
   lingkungan.

4. Terdapat celah hukum dalam ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang
   Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
   2000 serta pertentangan antara ketentuan tersebut dengan ketentuan
   Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
                                                                      82




       Ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 mengatur bahwa: ”gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang
bersengketa”. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2000 mengatur bahwa: ”dalam hal para pihak telah memilih upaya
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan
melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak
yang bersengketa atau salah satu atau para pihak yang bersengketa
menarik diri dari perundingan”.

       Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik dua hal yang
mendasari lahirnya     hak para pihak untuk mengajukan kembali
penyelesaian sengketanya kepada pengadilan, yaitu:
1. upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dinyatakan
   tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang
   bersengketa; atau
2. salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari
   perundingan.

       Terkait dengan hak para pihak tersebut, terdapat beberapa hal yang
dapat menjadi kelemahan dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan
di luar pengadilan. Terlebih apabila salah satu pihak dalam sengketa
memiliki itikad buruk, misalnya berniat           mengulur waktu untuk
memulihkan kondisi lingkungan dan memberikan ganti rugi kepada
korban pencemaran dan/atau perusakan. Pertama, dalam ketentuan tersebut
tidak terdapat parameter yang jelas dalam hal bagaimana suatu upaya
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dikatakan tidak
berhasil. Hal ini dapat menimbulkan masalah bilamana salah satu pihak
sudah mengetahui indikasi akan kalah (dalam penyelesaian sengketa
dengan arbitrase yang bersifat win-lose sollution).
                                                                          83




         Kedua, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2000 yang me-legal-kan pengajuan kembali sengketa lingkungan ke muka
persidangan karena salah satu pihak menarik diri dari perundingan tersebut
semakin memberikan celah atau mempermudah salah satu pihak yang
memiliki     itikad   buruk   untuk      mengajukan   kembali    penyelesaian
sengketanya melalui lembaga peradilan. Terlebih ketentuan dalam Pasal 3
Peraturan     Pemerintah      tersebut    tidak   mensyaratkan    pernyataan
pengunduran diri tersebut harus dibuat secara tertulis.

         Pernyataan tertulis tentang tidak berhasilnya penyelesaian sengketa
lingkungan di luar pengadilan sebagai syarat pengajuan kembali
penyelesaian sengketa ke muka persidangan menurut penulis lebih efektif
dipergunakan karena lebih menjamin kepastian hukum. Pernyataan tidak
berhasil yang dibuat secara tertulis tersebut harus dilampirkan dalam
gugatan pengadilan (N.H.T Siahaan, 2009: 315). Hal ini sebagai upaya
untuk mencegah lahirnya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa
lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum.

         Ketiga, ketentuan tersebut jika ditinjau dari ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terdapat pertentangan.
Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan
bahwa: ”Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa
para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Ketentuan
tersebut dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 11 yang mengatur
bahwa:
   (1) Adanya suatu perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk
       mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang
       termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
   (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di
       dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui
       arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam
       Undang-Undang ini.
                                                                      84




Hal-hal tertentu yang diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) tersebut antara
lain berupa kewenangan pengadilan untuk menentukan arbiter yang akan
membantu menyelesaikan sengketa lingkungan di luar pengadilan dalam
hal tidak terdapat kesepakatan para pihak dalam penunjukkan arbiter
tunggal atau para arbiter dalam penunjukkan ketua majelis arbiter. Selain
itu pengadilan negeri memiliki kewenangan untuk ikut campur tangan
terkait dengan eksekusi putusan arbitrase.

       Artinya, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
mengatur bahwa kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa
lingkungan di luar pengadilan yang dituangkan dalam suatu perjanjian
arbitrase telah menggugurkan hak para pihak untuk mengajukan kembali
sengketanya kepada lembaga peradilan. Jika para pihak telah memilih
untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan,
maka para pihak tidak lagi dapat memilih penyelesaian melalui pengadilan
(Gunawan Widjaja, 2002: 31). Inkonsistensi dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2000 jelas terlihat karena melalui ketentuan dalam Pasal
14 dan Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 telah
menyatakan diri tunduk pada ketentuan tentang arbitrase (Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999).

       Menurut Fuller sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, tidak
boleh terdapat aturan yang saling bertentangan merupakan salah satu asas
yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan perundangan. Apabila tidak
dipenuhi maka gagalah hukum disebut sebagai hukum (Satjipto Raharjo,
2006: 136). Oleh karena itu, revisi terhadap peraturan perundangan yang
terkait dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan
melakukan penyesuaian antara peraturan perundangan yang satu dengan
peraturan perundangan yang menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan.
Tujuannya untuk meniadakan pertentangan antara peraturan perundangan
yang bermuara pada lemahnya kepastian hukum.
                                                                          85




5. Ketentuan mengenai batal atau tidak sahnya penunjukan mediator atau
   pihak ketiga lainnya dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54
   Tahun 2000 kurang jelas implikasi yuridisnya.

          Keberpihakan mediator dalam proses penyelesaian sengketa dapat
   mengakibatkan penunjukan mediator atau pihak ketiga tersebut tidak sah
   atau batal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan
   Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 bahwa:
          Dalam proses penyelesaian sengketa, penunjukkan mediator atau
          pihak ketiga lainnya dapat dianggap tidak sah atau batal dengan
          alasan:
          a. mediator atau pihak ketiga lainnya menunjukkan keberpihakan,
              dan/atau
          b. mediator atau pihak ketiga lainnya menyembunyikan syarat-
              syarat yang seharusnya dipenuhi.
          Ketentuan Pasal 22 ayat (2) mengatur bahwa:
          ”dalam hal mediator atau pihak ketiga lainnya memenuhi alasan
          sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
          a. mediator atau pihak ketiga lainnya wajib mengundurkan diri,
              atau
          b. para pihak atau salah satu pihak berhak menghentikan
              penugasannya.

          Pengaturan    tersebut   berlaku   bila   para   pihak   menempuh
   penyelesaian sengketa melalui mediasi atau pihak ketiga lainnya. Jika para
   pihak menempuh penyelesaian sengketa melalui arbitrase,             maka
   berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
   para pihak dapat mengajukan tuntutan hak ingkar. Hal yang perlu
   ditegaskan dalam ketentuan tersebut adalah mengenai batal atau tidak
   sahnya penunjukan mediator atau pihak ketiga, batal demi hukum atau
   dapat dibatalkan (Gunawan Widjaja, 2002: 35). Hal ini penting karena
   keduanya memiliki implikasi yuridis yang berbeda. Dapat dibatalkan
   memiliki implikasi penyelesaian sengketa yang telah ditempuh para pihak
   tetap dianggap terjadi jika para pihak tidak membatalkannya. Sedangkan
   batal demi hukum memiliki implikasi penyelesaian sengketa yang telah
   ditempuh dianggap tidak pernah ada.
                                                                             86




C. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dalam
      Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan
                                  Lingkungan

       Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di
Indonesia memang masih memiliki beberapa kelemahan. Tetapi kelemahan
tersebut tidak menjadikan penyelesaian sengketa lingkungan di luar
pengadilan tidak mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai bagian
inheren dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia turut berperan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan.

       Prinsip keadilan dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan pada dasarnya menjamin bahwa (A. Sony Keraf, 2002: 178-179):
       5. Semua orang dan kelompok masyarakat mempunyai peluang yang
          sama untuk ikut serta dalam pembangunan dan kegiatan-kegiatan
          produktif serta ikut dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
       6. Pihak yang mendapat manfaat ekonomi terbesar dari kegiatan
          pembangunan harus menanggung kerugian terbesar akibat proses
          pembangunan.
       7. Dalam dibidang lingkungan hidup, pelaku pencemaran dan
          perusakan lingkungan hidup wajib membayar secara proporsional
          kerugian yang ditimbulkan.
       8. Peluang yang sama bagi generasi yang akan datang untuk
          memperoleh manfaat yang sama atau proporsional dari sumber
          ekonomi yang ada.
       9. Kerugian akibat proses pembangunan yang dialami oleh kelompok
          masyarakat tertentu harus bisa ditebus atau dikompensasi secara
          seimbang atau proporsional baik oleh negara maupun oleh
          kelompok yang menimbulkan kerugian tersebut.

       Penyelesaian    sengketa    lingkungan    di   luar   pengadilan   dapat
dipergunakan sebagai sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut
secara lebih efektif. Kesepakatan tertulis atau putusan arbitrase sebagai output
dari penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat dipergunakan
sebagai sarana bagi korban pencemaran atau perusakan untuk menekan pihak
                                                                             87




yang mendapat manfaat ekonomi terbesar dari kegiatan pembangunan (dalam
hal ini pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan) untuk menanggung
kerugian terbesar akibat proses pembangunan, antara lain dengan memberikan
ganti kerugian secara proporsional kerugian yang ditimbulkan, melakukan
rehabilitasi terhadap lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan kembali, dan lain-lain. Tujuannya, agar generasi
sekarang maupun generasi yang akan datang mendapatkan manfaat yang sama
dari sumber ekonomi yang ada sehingga pembangunan dapat berkelanjutan.
Hal ini selaras pula dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia
sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009.

        Di Indonesia penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
dapat diselesaikan dengan arbitrase, konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi,
atau penilaian ahli. Meskipun demikian, penyelesaian sengketa lingkungan di
Indonesia sering diselesaikan dengan cara negosiasi atau mediasi (Bambang
Pramudyanto, 2008: 6). Beberapa contoh kasus sengketa lingkungan yang
diselesaikan dengan mediasi adalah:

1. Sengketa antara PT Palur Raya dan Konsorium Korban Limbah
   (selanjutnya disebut KKL) di Kabupaten Karanganyar.

           Sengketa antara PT Palur Raya dan Konsorium Korban Limbah
   lahir karena adanya dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pencemaran
   dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan PT Palur Raya.
   Dugaan adanya pencemaran dan/atau perusakan tersebut dibuktikan
   dengan (Waluyo, 2006: 47):
   a. air sumur penduduk mengalami kekeringan hingga kedalaman 20
      meter;
                                                                      88




b. hasil panen pertanian merosot tajam baik dari segia kualitas maupun
   kuantitas terutama disebelah barat pabrik atau tempat pembuangan
   limbah padat;
c. tanah mengalami kerusakan akibat resapan limbah padat dan cair yang
   dibuang oleh PT Palur Raya;
d. Sungai mengalami pendangkalan akibat kandungan dalam limbah cair
   dan padat;
e. kualitas udara disekitar pabrik sangat buruk;
f. bau (odor) akibat pembuangan limbah padat menimbulkan gangguan
   kenyamanan pada masyarakat disekitar pabrik;
g. seringnya terjadi kerusakan jalan umum yang membelah pabrik akibat
   lalu lalang truk-truk yang mengangkut barang yang keluar masuk PT
   Palur Raya.

        Terhadap   sengketa   tersebut,   para   pihak   memilih   untuk
menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Mediasi antara PT Palur
Raya dan KKL tersebut dimulai pada tanggal 10 Juli 2000 dan berakhir
pada tanggal 22 Juli 2000. Pelaksanaan mediasi tersebut memberikan hasil
berupa kesepakatan mediasi yang pada intinya berisi (Kesepakatan
Mediasi antara PT Palur Raya dan Konsorium Korban Limbah):
a. PT Palur Raya wajib menghilangkan polusi udara berupa bau busuk
   yang menyengat sebagai akibat limbah yang dihasilkan.
b. PT    Palur Raya wajib menghentikan pencemaran dan perusakan
   terhadap air baik terhadap air sungai, air tanah, air sumur, dan sawah
   serta lahan-lahan pertanian yang berlokasi di dekat PT Palur Raya
   dengan menaati ketentuan ambang batas baku mutu lingkungan hidup.
c. PT Palur Raya wajib menghilangkan pencemaran udara yang berupa
   asap-asap dan gas beracun yang membahayakan kesehatan manusia
   dan dan makhluk hidup lainnya sebagai akibat atau bersumber dari
   limbah yang dihasilkan dengan menaati ketentuan ambang batas baku
   mutu lingkungan hidup.
d. PT Palur Raya wajib melaksanakan rehabilitasi terhadap komponen
   lingkungan hidup yang tercemar dan rusak sebagai akibat limbah yang
   dihasilkan.
                                                                      89




e. PT Palur Raya wajib memberikan ganti rugi baik materiil maupun
   imateriil kepada korban yang secara langsung dan nyata mengalami
   kerugian sebagai akibat dari limbah yang dihasilkan.
f. PT Palur Raya memberikan ijin kepada korban untuk berkoordinasi
   dengan    Badan    Pengendalian    Dampak     Lingkungan   Kabupaten
   Karanganyar untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap
   limbah yang dihasilkan PT Palur Raya.
g. PT Palur Raya wajib memberikan laporan secara tertulis berupa
   dokumen Upaya Pengolahan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan
   Lingkungan) kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
   Kabupaten Karanganyar dengan tembusan kepada KKL setiap 3 (tiga)
   bulan sekali selama PT Palur Raya berproduksi.

       Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pihak PT Palur Raya dan
KKL sepakat untuk membentuk tim independen yang akan bertugas
menghitung dan membuktikan seberapa besar dan jauh kerusakan yang
ditimbulkan oleh PT Palur Raya (Ratri Nugroho, 2003: 74). Hasil
penelitian   dari   tim   idependen   tersebut   akhirnya   menimbulkan
permasalahan kembali karena PT Palur Raya hanya sanggup membayar
ganti kerugian sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar saratus juta
rupiah). Padahal perhitungan tim independen menunjukkan angka Rp.
7.299.569.706,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta
lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratu enam rupiah) sebagai ganti
kerugian dan biaya rehabilitasi terhadap lingkungan. Meskipun demikian,
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang dilaksanakan
oleh PT Palur Raya dan KKL tersebut dapat dikatakan berhasil karena atas
prakarsa dari Menteri Negara Lingkungan Hidup, permasalahan tersebut
dapat diatasi karena berdasarkan kesepakatan tanggal 1 April 2002 pihak
korban bersedia untuk menerimanya ganti rugi tersebut (Waluyo, 2006:
50).
                                                                       90




2. Sengketa antara PT Indo Acidatama Chemical Industri (selanjutnya
   disebut PT. IACI) dengan dengan sebagian masyarakat petani di Desa
   Sroyo dan Kemiri, Kabupaten Karanganyar.

          Sengketa antara PT. IACI dan masyarakat yang terjadi tahun 1999-
   2000 dilatarbelakangi oleh adanya dugaan pencemaran lingkungan yang
   diakibatkan oleh limbah cair yang dihasilkan oleh PT IACI. Dugaan
   adanya pencemaran tersebut oleh masyarakat disekitar perusahaan
   dibuktikan dengan (Waluyo, 2006: 47):
          a. keruhnya (warna coklat pekat) air sungai sroyo;
          b. timbul gejala gatal-gatal yang dirasakan oleh sebagian
             masyarakat yang menggunakan sungai sebagai tempat
             kebutuhan mereka sehari-hari, misalnya pencari pasir dan
             peternak;
          c. perubahan warna air pada sumur milik penduduk di sekitar
             perusahaan;
          d. terjadinya penurunan permukaan air sumur penduduk di sekitar
             pabrik terutama waktu musim kemarau;
          e. timbulnya bau busuk yang menyengat;
          f. meningkatnya korosifitas/pengeroposan;
          g. penurunan secara drastis hasil produksi pertanian dari petani
             yang lahannya dialiri limbah cair dari perusahaan.

          Penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan para pihak dengan
   membentuk tim pengendalian limbah PT IACI yang beranggotakan
   sembilan orang dan dikenal dengan nama tim sembilan. Anggota-
   anggotanya mewakili pihak perusahaan, pihak korban, dan pihak ketiga
   netral (Waluyo, 2006: 48). Sebagai hasilnya, PT IACI dalam forum Tim
   sembilan bersedia mengganti kerugian dan mengakui telah menyebabkan
   pencemaran yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selanjutnya
   ditunjuk lembaga HIALI (Himpunan Ahli Lingkungan) Surakarta untuk
   menghitung besarnya kerugian dan kewajiban yang harus dibayar
   perusahaan (PiusTri Wahyudi, 2010).

3. Kasus pencemaran Sungai Sambong di Batang antara PT Indonesia Miki
   Industries dan masyarakat sekitar.
                                                                              91




          Sengketa antara PT Indonesia Miki Industries dan masyarakat yang
   menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diselesaikan
   melalui mediasi selama 1 (satu) tahun 27 (dua puluh tujuh) hari.
   Penyelesaian sengketa tersebut mencapai hasil sebagai berikut (Bambang
   Pramudyanto, 2008: 26).
   a. PT Indonesia Miki Industries menyerahkan bantuan/dana sebesar
      Rp 53.925.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima
      ribu rupiah) kepada 328 (tiga ratus dua puluh delapan) orang warga
      melalui Bupati       yang akan digunakan untuk meningkatkan
      pengembangan usaha.
   b. Kasus Sungai Sambong dianggap sudah selesai dan masyarakat tidak
      akan menuntut kembali.
   c. PT Indonesia Miki Industries Group bersedia mengolah limbahnya
      sesuai dengan baku mutu limbah yang ditetapkan.
   d. Pengaturan bantuan atau dana dari PT Indonesia Miki Industries Group
      kepada masyarakat semua pihak sepakat untuk menyerahkan
      sepunuhnya kepada Bupati Batang.
   e. Untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani kesepakatan
      ini akan dilakukan pemantauan oleh PT Indonesia Miki Industries
      Group, Pemerintah Daerah dan Badan Pengendalian Dampak
      Lingkungan Pusat. Mekanisme pemantauan ditetapkan oleh Bapedal
      Pusat.
   f. Setelah 6 (enam) bulan dari ditanda tanganinya kesepakatan ini akan
      dilakukan evaluasi bersama.

       Dari contoh-contoh kasus tersebut dapat dipaparkan bahwa hasil
penyelesaian    sengketa     lingkungan    di   luar   pengadilan   tidak   hanya
mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa, tetapi juga
kepentingan lingkungan. Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 58 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa:
       Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan
       untuk mencapai kesepakatan mengenai:
       a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
       b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan;
       c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
          pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
       d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
          lingkungan.

       Jika    ditinjau    dari   konsep   pembangunan      berkelanjutan   yang
berwawasan lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
                                                                         92




mampu     mengembalikan     kemampuan      lingkungan   untuk   mendukung
pelaksanaan pembangunan dan tingkat hidup yang lebih tinggi karena adanya
perbaikan terhadap kondisi lingkungan. Akhirnya, aspek lingkungan hidup
dalam pembangunan berkelanjutan akan terpenuhi. Dengan adanya perbaikan
terhadap kondisi lingkungan, maka kemampuan lingkungan untuk mendukung
pelaksanaan pembangunan akan tetap terjaga sehingga hasil dari pelaksanaan
pembangunan tidak hanya akan dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga
generasi masa depan. Di samping itu, penyelesaian sengketa lingkungan di
luar pengadilan dapat dipergunakan sebagai alternatif yang dapat ditempuh
masyarakat ditengah minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan untuk menuntut haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan.

        Akan tetapi, jika dikaji dari segi peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
masih memiliki beberapa kelemahan sebagaimana telah dipaparkan dalam
pembahasan sebelumnya. Dalam contoh kasus yang telah dipaparkan,
kelemahan tersebut antara lain tercermin dalam tindakan PT Palur Raya yang
mengingkari hasil penelitian tim independen dan berbuntut pada tindakan PT
Palur Raya yang menggugat tim independen melalui Pengadilan Negeri
Yogyakarta (Ratri Nugroho, 2003: 76). Meskipun sengketa tersebut akhirnya
dapat diselesaikan dengan prakarsa Kementrian Lingkungan Hidup, tetapi hal
ini tentu akan kembali memakan waktu.

        Menyikapi permasalahan tersebut, perlu segera diambil tindakan tegas
dan nyata dari pemerintah dengan melakukan revisi terhadap peraturan
perundangan yang terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan di luar
pengadilan sebagai wujud komitmen pemerintah melaksanakan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Terlebih sumber daya alam dan
lingkungan tidak pernah terlepas dari berbagai kepentingan, seperti
kepentingan negara, pemilik modal, rakyat, maupun lingkungan sendiri dan
                                                                         93




perebutan kepentingan ini selalu menempatkan pihak masyarakat sebagai
pihak yang dikalahkan (I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2006: 72).
Kelemahan-kelemahan yang telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya
hendaknya dijadikan bahan pertimbangan revisi sehingga ke depannya
pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat tertata
secara lebih sistematis, komprehensif, dan aplikatif sehingga akan lebih
mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan di Indonesia.
                                                                      94




                              BAB IV
                             PENUTUP




                           A. Kesimpulan


1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di Indonesia
   tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
   tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-
   Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
   Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000
   tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa
   Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan
   hidup di luar pengadilan di Indonesia ditinjau dari ketiga peraturan
   perundangan tersebut pada intinya mengatur bahwa:
   a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan
      pilihan para pihak yang bersifat sukarela sebagaimana diatur dalam
      Ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
      dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000.
   b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan hanya
      berlaku terhadap sengketa yang termasuk dalam ranah perdata
      sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 84 ayat (1) Undang-
      Undang Nomor 32 Tahun 2009.
   c. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan ditempuh
      berdasarkan kesepakatan para pihak dengan arbitrase atau alternatif
      penyelesaian sengketa (konsiliasi, negosiasi, mediasi, konsultasi,
      penilaian ahli) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 85
      ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 14, 15, 19, dan
      Pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000, dan Pasal 1
      angka 1 serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
      1999.
                                                                           95




2. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan di Indonesia jika
   ditinjau dari pengaturannya masih memiliki beberapa kelemahan, yakni:
   a.                            Pelaksanaan     putusan   arbitrase   atau
        kesepakatan tertulis sebagai output dari penyelesaian sengketa
        lingkungan di luar pengadilan sangat digantungkan pada itikad baik
        para pihak.
   b. Tidak terdapat batasan yang jelas mengenai kesusilaan dan ketertiban
        umum sebagai salah satu hal yang harus dinilai oleh Ketua Pengadilan
        Negeri untuk mengabulkan atau menolak permohonan eksekusi
        putusan arbitrase.
   c. Syarat-syarat pengangkatan arbiter atau mediator atau pihak ketiga
        lainnya yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor
        30 Tahun 1999 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54
        Tahun 2000 masih kurang jelas ratio legis-nya.
   d. Terdapat celah hukum dalam ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-
        Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah
        Nomor 54 Tahun 2000 serta pertentangan antara ketentuan tersebut
        dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30
        Tahun 1999.
   e. Ketentuan mengenai batal atau tidak sahnya penunjukan mediator atau
        pihak ketiga lainnya dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 54
        Tahun 2000 kurang jelas implikasi yuridisnya.


3. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagai bagian
   inheren dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
   Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
   lingkungan.
                                B. Saran


1. Perlu segera diambil tindakan tegas dan nyata dari pemerintah dengan
   melakukan revisi terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan
                                                                           96




   penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagai wujud
   komitmen pemerintah melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang
   berwawasan lingkungan.
2. Kelemahan-kelemahan      yang   telah   dipaparkan   dalam    pembahasan
   sebelumnya hendaknya dijadikan bahan pertimbangan revisi sehingga ke
   depannya pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
   dapat tertata secara lebih sistematis, komprehensif, dan aplikatif sehingga
   akan lebih mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang
   berwawasan lingkungan di Indonesia.
                                                                        97




                              DAFTAR PUSTAKA




A. Buku

  A Sonny Keraf. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Kompas.

  Adi Sulistiyono. 2006. Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di
       Indonesia. Surakarta: UNS-Press.

  Amiek Sumindriyatmi, dkk. 2005. Pengantar Hukum Indonesia. Surakarta:
        Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

  Gatot P Soemartono. 1996. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar
        Grafika.

  Gunawan Widjaja. 2002. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: PT Raja
       Grafindo Persada.

  Henry R Cheeseman, 2000. The Legal and Regulatory Environment
        (Contemporary Perspectives in Business). United States : Prentice-
        Hall, Inc.

  Imam Supardi. 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Bandung: PT.
       Alumni.

  Jimly Asshiddiqie. 2009. Green Constitution (Nuansa Hijau Undang-Undang
         Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Jakarta: Rajagrafindo
         Persada.

  Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 2003. Hukum sebagai Suatu Sistem.
         Bandung: CV. Mandar Maju.

  Maria Farida Indriati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-Undangan (Jenis,
        Fungsi, dan Materi Muatan). Kanisius: Yogyakarta.

  Mestika Zed. 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor
         Indonesia.

  Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

  Munir Fuady. 2003. Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa
        Bisnis). Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
                                                                          98




N.H.T Siahaan. 2004. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan.
      Jakarta: Erlangga.

               . 2009. Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam.

Otto   Soemarwoto. 2003. Analisis Mengenai          Dampak     Lingkungan.
       Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada
       Media Group.

                       . 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Prabang Setyono. 2008. Cakrawala Memahami Lingkungan. Surakarta: UNS
      Press.

Satjipto Raharjo. 2006. Hukum dalam Jagad Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Soekarman Moesa. 2002. Ilmu Lingkungan: Ekosistem, Manusia, dan
      Pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan. Banda Aceh:
      Syiah Kuala University Press.

Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Sudarsono. 2007. Negeriku Menuai Bencana Ekologi Mengabaikan Norma
       Agama, Adat dan Hukum (Reposisi dan Revitalisasi Penegakan
       Hukum Lingkungan antara Harapan, Impian, dan Kenyataan.
       Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa.

          . 2007. Mengedalikan Dampak Pemanasan Global dengan Kearifan
       Lingkungan. Yogyakarta: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup
       Regional Jawa.

Sudikno Mertokusumo, 2003. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar).
      Yogyakarta: Liberty

Suparto Wijoyo, 1999. Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Surabaya:
       Airlangga University Press.

Suyud Margono. 2004. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase.
      Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zoer’aini Djamal Irwan, 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan
       Kota. Jakarta : Bumi Aksara.
                                                                           99




B. Peraturan Perundangan

   Kesepakatan Mediasi antara PT Palur Raya dan Konsorium Korban Limbah.


   Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa
            Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
            Peradilan

   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
          Penyelesaian Sengketa.

   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
          Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Majalah atau Jurnal

   Hero Prahartono. 2005. “Penyelesaian Sengketa Perusahaan Multinasional
           melalui Arbitrase”. Majalah Hukum Yustisia. Tahun XVII Edisi 68.
           Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

   I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2006. “Krisis Air, Illegal Logging, dan
            Penegakan Hukum Lingkungan”. Yustisia Jurnal Hukum. Tahun
            XVII Edisi 69. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas
            Maret.

   I William Zartman. 1996. “Negotiation As A Search For Justice”.
           International Negotiation Journal. Vol. 1, No. 1.

   Tiffany T. Smith. 2009. “Mediating Culture: Is Mediation an Appropriate
           Forum for Employment Discrimination Claims Despite Cultural
           Differences?”. Ohio State Journal on Dispute Resolution. Volume 7,
           Issue 1.

   Waluyo. 2006. “Identifikasi Penyebab dan Pola Penyelesaian Sengketa
           Lingkungan di Wilayah Kabupaten Karanganyar”. Yustisia Jurnal
           Hukum. Tahun XVII Edisi 69. Surakarta: Fakultas Hukum
           Universitas Sebelas Maret.
                                                                         100




D. Makalah

   Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2008. ”Hukum Kontrak”. Makalah.
          Disampaikan pada perkuliahan hukum kontrak di Fakultas Hukum
          Universitas Sebelas Maret.

   Bambang Pramudyanto. 2008. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
          dengan Cara Negosiasi”. Makalah. Disampaikan pada pendidikan
          dan pelatihan alternative penyelesaian sengketa lingkungan (APS) di
          Serpong, pada tanggal, 17 sampai 21 November 2008.

   Emmy Yuhassarie, dkk. 2004. “Mediasi dan Access to Justice”. Makalah.
         Disampaikan dalam rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah
         kepailitan dan wawasan hukum bisnis lainnya, pada 17-18 Februari
         2004 di Jakarta.

   Juanda Kartawidjaya. 2009. ”Gerakan Aktif Ati Korupsi Versus Mafia
          Peradilan”. Makalah. Disampaikan pada seminar akademik BEM FH
          UNS, pada tanggal 15 Desember 2009.

   Marianna Sutadi. 2004. “Pendayagunaan Perdamaian menurut Pasal 130
           HIR/154 R.Bg dan Potensinya dalam Mewujudkan Keadilan yang
           Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”. Makalah. Disampaikan dalam
           rangkaian lokakarya terbatas masalah-masalah kepailitan dan
           wawasan hukum bisnis lainnya, pada 17-18 Februari 2004 di Jakarta.

   Marta Amnan. 2008. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dengan
          Menggunakan Pihak ke Tiga Netral”. Makalah. Disampaikan pada
          pendidikan dan pelatihan alternative penyelesaian sengketa
          lingkungan (APS) di Serpong, pada tanggal, 17 sampai 21 November
          2008.

   R. Ginting. 2009. ”Mafia Peradilan sebagai Kejahatan Sistemik”. Makalah.
            Disampaikan pada seminar akademik BEM FH UNS, pada tanggal
            15 Desember 2009.


E. Hasil Penelitian

   Ratri Nugroho. 2003. ”Studi Pelaksanaan Mediasi pada Penyelesaian Sengketa
            Lingkungan Hidup antara PT Palur Raya dengan sebagian
            Masyarakat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten
            Karanganyar”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
                                                                          101




F. Internet

   Abd. Rahmad. Peranan Alternative Dispute Resulution dalam Penyelesaian
           Perkara                  Perdata.                http://padang-
           today.com/index.php?today=article&j=2&id=155> [6 Feb 2010
           pukul 02:15 WIB].

   Budhy Budiman. Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Lembaga Arbitrase
          (Kajian terhadap Praktek Peradilan Perdata dan Undang-Undang
          Nomor                   30               Tahun                1999).
          http://isrard.multiply.com/journal/item/2/lembaga_arbitrase> [10 Feb
          2010 17:46 WIB].

   Nurfaqih Irfani. Beberapa Permasalahan yang Timbul dalam Praktik
           Arbitrase di Indonesia (Kritisi Undang-Undang Nomor 30 tahun
           1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).
           http://irfaninurfaqih.files.wordpress.com/2009/06/aps2-
           published.pdf> [10 Feb 2010 17:18 WIB]

   Pan Mohamad Faiz. Klausul Arbitrase dan Pengadilan (Kemungkinan
         Diajukannya PerkaraDengan Klausul Arbitrase Ke Muka
         Pengadilan.)      .http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-
         arbitrase-dan-pengadilan_18.html> [9 Februari 2010 pukul 15:52
         WIB].

   Pius Tri Wahyudi. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan di
            Wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.
            http://www.scribd.com/doc/12969535/e010201> [9 Februari 2010
            pukul 15:34 WIB].

   Slamet Hariyanto. Menggagas Revisi UU Nomor 30 Tahun 1999 .
          http://slamethariyanto.wordpress.com/2008/12/20/menggagas-revisi-
          uu-nomor-30-tahun-1999-bagian-ii-habis/> [2 Feb 2010 pukul 18:32
          WIB].

   Wicipto Setiadi. 2010. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute
           Resolution (ADR). http://www.legalitas.org/?q=node/21> [19 Feb
           2010 pukul 08:14 WIB].

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2578
posted:4/14/2010
language:Indonesian
pages:101
Description: KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI INDONESIA