Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TERHADAP PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI BANK BALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 by pphfhuns

VIEWS: 5,267 PAGES: 120

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TERHADAP PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI BANK BALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 PK/PID.SUS/2009)

More Info
									ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
 DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TERHADAP PENGAJUAN
    PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
               PERKARA KORUPSI BLBI BANK BALI
          (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 PK/PID.SUS/2009)




                           Penulisan Hukum
                               (Skripsi)


                       Disusun dan diajukan untuk
  Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta




                                 Oleh
                     MEGAFURY APRIANDHINI
                            NIM E 1106149




                         FAKULTAS HUKUM
                  UNIVERSITAS SEBELAS MARET
                            SURAKARTA
                                 2010
                    PERSETUJUAN PEMBIMBING




                      Penulisan Hukum ( Skripsi )
  ANALISIS KEWENANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI
OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN
 HUKUM DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
                           ACARA PIDANA
   (SEBUAH TELAAH PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12
            PK/PID.SUS/2009 DALAM KASUS BANK BALI)




                                 Oleh
                     MEGAFURY APRIANDHINI
                            NIM. E1106149


Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
      (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


                        Surakarta, 11 Maret 2010




                           Dosen Pembimbing




                    EDY HERDYANTO, S.H., M.H.
                     NIP. 1957 0629 198503 1 002




                                   ii
                     PENGESAHAN PENGUJI


                    Penulisan Hukum ( Skripsi )
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG
 DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TERHADAP PENGAJUAN
   PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
              PERKARA KORUPSI BLBI BANK BALI
         (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 PK/PID.SUS/2009)
                                  Oleh
                   MEGAFURY APRIANDHINI
                           NIM. E1106149
            Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
             Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )
        Fakultas HukumUniversitas Sebelas Maret Surakarta
                                  Pada :
                 Hari       : Selasa
                 Tanggal    : 23 Maret 2010
                           TIM PENGUJI

 1. Kristiyadi, S.H., M.Hum.                  ( ................................. )
    NIP. 1958 1225 198601 1 001
             Ketua

 2. Bambang Santoso, S.H., M.Hum.             ( .................................. )
    NIP. 1962 0209 198903 1 001
            Sekretaris

 3. Edy Herdyanto, S.H., M.H.                 ( ................................. )
    NIP. 1957 0629 198503 1 002
             Anggota

                           MENGETAHUI
                              Dekan,


                   Mohammad Jamin, S.H, M.Hum
                    NIP. 1961 0930 198601 1 001


                                   iii
                           PERSEMBAHAN




Kupersembahkan Untuk:

Ayahanda Eko Kuswanto, Ibunda Siti Rumilah, Adinda Arwinda Arisundara




            Aku bersyukur karena Skripsi ini adalah sesuatu yang sangat
                         menyenangkan untuk dikerjakan dan ku pelajari
                            keindahan-keindahan dalam setiap prosesnya
                 sehingga dapat terselesaikan dengan mudah dan lancar.
             Sungguh benar bahwa ALLAH memberikan apa yang benar-
            benar dibutuhkan oleh hambaNya dan tidak akan membebani
                     seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
                Segala sesuatunya melebihi dari apa yang aku harapkan.




                                   iv
                                   ABSTRAK


MEGAFURY      APRIANDHINI,       E.1106149,     ANALISIS    YURIDIS
PERTIMBANGAN         HAKIM      MAHKAMAH           AGUNG     DALAM
MEMERIKSA        DAN      MEMUTUS       TERHADAP         PENGAJUAN
PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM
PERKARA KORUPSI BLBI BANK BALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12
PK/PID.SUS/2009), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim
Mahkamah Agung untuk menemukan hukum dalam memeriksa dan memutus
terhadap pengajuan peninjauan kembali perkara korupsi BLBI Bank Bali.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai
berikut : jenis penelitian normatif, metode penelitian kualitatif, pendekatan studi
kasus, sifat penelitian deskriptif dan analitis, jenis data yang digunakan adalah
data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang masih relevan
dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009),
bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-
jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah),
dan bahan hukum tersier (kamus dan internet), teknik pengumpulan data deduksi
sosiologisme.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, Bentuk penemuan hukum
yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara
peninjauan kembali kasus korupsi bank Bali dengan terpidana Djoko S. Tjandra
adalah dalam manafsirkan Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa peninjauan
kembali adalah upaya hukum yang hanya diperuntukkan terpidana dan ahli
warisnya dan dengan tidak adanya larangan jaksa penuntut umum untuk
mengajukan peninjauan kembali maka diartikan dapat mengajukan permohonan.
Perbedaan penafsiran lain oleh hakim Mahkamah Agung dan berdasarkan
yurisprudensi putusan sebelumnya adalah tidak sesuai dengan kepastian hukum di
Indonesia.


Kata kunci: peninjauan kembali, putusan, yurisprudensi.




                                        v
                                   ABSTRACT


MEGAFURY APRIANDHINI, E.116149, THE JURIDICTION ANALYSIS
OF THE SUPREME COURT’S JUDGE IN INVESTIGATING THE
SUBMISSION OF JUDICIAL REVIEW BY THE GENERAL
PROSECUTOR IN BLBI BALI BANK CASE (THE STUDY OF
SENTENCE NO. 12 PK/PID.SUS/2009) Law Faculty, Sebelas Maret
University.

The law research has an objective to know the supreme court’s judge to find out
the law in investigating and deciding the submission of judicial review by the
general prosecutor in BLBI Bali Bank Case.

The research mode that is used in this jurisdiction analysis are a find of normative
research, qualitative research method, case study approach, descriptive and
analytic research. The research also use secondary data, the data source is a
secondary data that is still relevant with the problem, which are primary law
source.

Based on the result of the analysis, at can be concluded that the tire of law
invention done by the supreme court’s judge in investigating the judicial review
of the Bali Bank corruption case with Djoko S. Tjandra as the prisoner is to
interpret the article No. 263, paragraph No. (1) KUHAP that the judicial review is
a kind of law effort that’s just appointed to prisoner and law related to the non
existence of warning from prosecutor to the submission of judicial review,
therefore it can be interpreted that they can submit the petition. The other different
interpretation by the judge of supreme court and based on the jurisdiction decision
before that I not suitable with law certainty in Indonesia.

Keyword: judicial review, decision, jurisdiction.




                                         vi
                           KATA PENGANTAR


Assalamu’alaikum Wr. Wb.
        Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
berkah, rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga
dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul : ANALISIS YURIDIS
PERTIMBANGAN            HAKIM       MAHKAMAH            AGUNG       DALAM
MEMERIKSA          DAN       MEMUTUS         TERHADAP           PENGAJUAN
PENINJAUAN        KEMBALI       OLEH       PENUNTUT       UMUM      DALAM
PERKARA KORUPSI BLBI BANK BALI (STUDI PUTUSAN NOMOR 12
PK/PID.SUS/2009)
        Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk
memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidaklah berlebihan bahwa
penulisan hukum ini penulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan
segala kemampuan yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan
mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf
apabila dalam penulisan hukum ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran
dan kritk yang membangun dari pembaca sekalian.
        Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk
terselesaikannya penulisan hukum ini,      banyak pihak-pihak    yang telah
memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasehat-nasehat,
fasilitas, serta dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu dalam
kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :
1.   Bapak Moh. Yamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS
     yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk
     menyelesaikan penulisan hukum ini.
2.   Bapak Edi Herdyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan hukum
     yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar untuk
     memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.


                                     vii
3.   Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dosen penguji
     dan pembimbing magang dan yang dalam penulisan hukum ini telah banyak
     membantu dan memberi masukan positif.
4.   Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji yang banyak
     membantu dalam penulisan hukum ini.
5.   Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang
     telah membimbing penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum
     Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6.   Bapak Harjono, S.H, M.H selaku Ketua Program Non Reguler yang banyak
     mengarahkan dan memberi nasehat selama masa kuliah.
7.   Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu
     pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam
     penulisan hukum ini.
8.   Bapak dan Ibu staf karyawan dan dengan semua penghuni kampus Fakultas
     Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan
     proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum
     UNS.
9.   Bapak Sholeh, sebagai pemberi ide, pendapat dan informasi yang sangat
     berguna sehingga penulisan hukum ini dapat saya kerjakan dengan lancar
     dan penuh semangat.
10. Ayahanda Eko Kuswanto dan Ibunda Siti Rumilah tercinta, yang tiada
     hentinya mencurahkan kasih sayangnya dan tidak pernah lelah berdoa,
     mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa kuliah
     dan menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih untuk kasih sayang,
     doa serta segenap pengertian, fasilitas, dukungan dan kepercayaan atas
     segala jalan yang saya pilih dan keputusan yang saya buat, hanya dengan
     Ridho kalian saya dapat berada di sini hingga saat ini.
11. Adikku tersayang, “dek Winda a.k.a. A“ yang selalu memberi keceriaan dan
     dukungan dalam segala hal.




                                        viii
12. Keluarga di rumah, Mbah Ti, Mbah Kung, Bulik Anok, Paklik Tajab, Dek
    Entot, Dek Yaya, Mbah Tro dan segenap keluarga besar Kasreman yang
    selalu memberi dukungan dan kasih sayang dalam bentuk apapun.
13. Elsya, sahabatku yang selalu menemani dan menguatkanku dalam
    menghadapi segala tantangan hidup ini dengan segala nasehat, dorongan,
    kesabaran, keyakinan, kasih sayang bahkan cacian yang sangat berarti bagiku
    untuk aku melangkah memilih jalan hidupku.
14. “Gank Ulet Bulu”, Kiki (bestfriend forever), Grecy dan Anik, kalian tidak
    pernah tergantikan meski jarak dan kesibukan memisahkan kita, namun
    semua itu tidak akan cukup membuat kita goyah.
15. Teman-teman kos “Wisma Endah”, Neneh (kakak, sahabat, teman, dan Ibuku
    selama di Solo), Ipung, Nita, Mbak Dyan, Mbak Luky, Mbak Rizky, Vita,
    Iies, Ana, yang selalu menjadi keluarga keduaku selama masa kuliahku ini, 4
    tahun bersama dengan formasi yang berubah-ubah namun semakin seru dan
    menjadi pelepas segala kepenatan selama kuliah.
16. Fibry, yang membuat ceritaku menjadi bermakna, dengan segala kebaikan
    dan kesalahan bersamamu, membuatku banyak mengerti dan dapat
    mengambil hikmah dari segala pilihan hidup.
17. Nana dan dewi yang selalu membantu, mengingatkan dan memberi
    dorongan, tanpa kalian aku tidak akan pernah mampu mengerti akan
    kemampuanku dan dapat berada disini.
18. Sahabatku Johan, atas kesabaran, kekompakan, kesediaan, kesetiaan dan
    segala kebaikan dengan tulus dan yang pasti terimakasih atas tebengan ke
    kampus selama kuliah.
19. Teman-teman kuliah, Ayuk, Lina, Oos, Melly, Devi, Gembong, Ditya, Dyan,
    Damar, semua teman-teman, kakak dan adik tingkat Non Reguler yang
    dengan kebersamaannya sangat membantu dan membuat kampus sangat
    menyenangkan dan berwarna.
20. Teman-teman senasib seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum
    dengan segala informasi dan kesetiannya mendukung dan membantu.




                                      ix
21. Teman-teman Magang Mandiri di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
    sebulan bersama, marantau dan merasakan bagaimana perjuangan hidup dan
    bekerja di ibukota.
22. Pembela KORFaH, Qomar, Bedu, Ndemek dan spesial kepada team basket
    FH UNS, Puput dkk (pa) dan Uthe dkk (pi) serta seluruh anggota KORFaH,
    segalanya terasa menyenangkan bersama kalian, semoga KORFah dapat
    hidup dan bertahan kembali bersama penerus kita.
23. Almamaterku, seluruh para penghuni Fakultas Hukum UNS yang beragam,
    yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang indah dan
    membuatku sangat bersyukur bisa mengenal kalian semua dan kuliah di
    fakultas hukum.
      Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan
manfaat dan faedah kepada pembaca khususnya dan bagi dunia pendidikan pada
umumnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


                                                 Surakarta, 11 Maret 2010




                                                        Penulis




                                      x
                                               DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ................................................................................             i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................                                   ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ....................................................                           iii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...............................................................                       iv
ABSTRACT ............................................................................................     vi
KATA PENGANTAR ..............................................................................             vii
DAFTAR ISI ...........................................................................................    xi

BAB I        PENDAHULUAN
             A. Latar Belakang Masalah .......................................................            1
             B. Perumusan Masalah .............................................................           5
             C. Tujuan Penelitian .................................................................       6
             D. Manfaat Penelitian ...............................................................        6
             E. Metode Penelitian ................................................................        7
             F. Sistematika Penulisan Hukum ..............................................                11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
             A. Kerangka Teori ....................................................................       13
                  1. Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Kekuasaan
                       Kehakiman ....................................................................     13
                           a. Pengertian Hakim .................................................          13
                           b. Pengertian Kekuasaan Kehakiman ........................                     13
                           c. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim ....                              14
                  2. Tinjauan Tentang Pembuktian .........................................                15
                          a. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim .....................                     15
                          b. Formalitas yang Harus Dipenuhi dalam Putusan
                               Hakim ..................................................................   17
                          c. Pertimbangan Hakim dalam Putusan .....................                       17
                  3. Tinjauan Tentang Putusan Bebas (Vrijspraak) ................                         17
                  4. Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali ...............                             18



                                                       xi
                    a. Pengertian Peninjauan Kembali ............................                         18
                    b. Proses Acara Peninjauan Kembali dalam KUHAP
                          .............................................................................   19
           5. Tinjauan Umum Tentang Hak Penuntut Umum
                  Mengajukan Peninjauan Kembali ..................................                        25
           6. Pengaturan Tentang Peninjauan Kembali dalam
                Perundang-Undangan di Indonesia ..................................                        29
                    a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
                          KUHAP ................................................................          29
                    b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
                          Mahkamah Agung ................................................                 33
                    c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
                          Kekuasaan Kehakiman .........................................                   37
      B. Kerangka Pemikiran .............................................................                 38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
            Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung yang Memberi
           Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengajukan
           Peninjauan Kembali Pada Putusan Mahkamah Agung
           Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 terkait Kasus Bank Bali ............                                  40

BAB IV PENUTUP
      A. Simpulan ..............................................................................          115
      B. Saran ....................................................................................       118

DAFTAR PUSTAKA




                                                  xii
                                  BAB I
                            PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
         Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3), telah
  dijelaskan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas
  hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dari keterangan tersebut
  dapat diartikan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang demokratis
  dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
  Dasar 1945 (Prabandari Tri Hapsari, 2007: 1). Hukum itu sendiri mempunyai
  arti sebagai suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan
  ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun
  masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan
  keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
         Sebagai negara hukum, negara melalui alat negara penegak hukum dan
  menjalankan tugas dan kewenangan harus berdasarkan hukum atau dapat
  dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam penegakan hukum di Indonesia
  dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian yang
  bertindak sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum
  dan pengadilan yang memutus perkara. Peradilan dengan pemutus perkara
  pidana akan ditentukan dengan adanya lembaga upaya hukum. Upaya hukum
  terdiri dari upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, dan upaya hukum
  luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dan Kasasi demi kepentingan hukum.
         Lembaga peradilan disebut baik, apabila prosesnya berlangsung secara
  jujur, bersih dan tidak memihak, selain itu juga harus memenuhi prinsip-
  prinsip yang sifatnya terbuka, korektif, dan rekorektif. Dalam Undang-undang
  Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  (KUHAP) telah diatur upaya hukum banding dan kasasi sebagai upaya hukum
  biasa dan upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
  berupa kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali. Hal ini
  dikarenakan bahwa aparatur hakim sebagai manusia biasa juga tidak lepas dari
  kesalahan dan kekurangan, maka negara kita melengkapi upaya hukum


                                    xiii
terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kasasi
demi kepentingan hukum yang pengaturannya terdapat di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam bab XVIII bagian kesatu Pasal 259 ayat
(1) yang menyatakan bahwa “Demi kepentingan hukum terhadap putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain
daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali perohonan kasasi oleh
Jaksa Agung” dan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap yang memberikan hak kepada terpidana
atau ahli warisnya, pengaturannya terutama dapat ditemui dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Bab XVIII bagian kedua
mengatur mengenai lembaga Peninjauan Kembali.
       Sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa terhadap putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan
bebas atau lepas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau
warisnya   dapat   mengajukan    permintaan   Peninjauan   Kembali,   maka
menimbulkan suatu pertanyaan bagaimanakah pihak lain selain terpidana
dapat mengajukan upaya hukum tersebut. Pihak lain tersebut diantaranya
adalah jaksa, korban, keluarga korban dan pihak ketiga yang berkepentingan,
yang merasa bahwa putusan pengadilan terhadap terdakwa adalah putusan
yang salah. Oleh karena itu berbagai celah digunakan untuk mewujudkan
keadilan yang dicari oleh semua pihak.
       Sikap aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum akan
berpengaruh terhadap kepastian hukum di Indonesia ke depan dan rasa
keadilan dalam masyarakat. Masalah Peninjauan Kembali dipandang perlu
adanya pengaturan lebih jelas dan tegas dalam iusconstituendum, bagaimana
kedudukan adanya novum (bukti baru) sebagai syarat limit apabila
dimungkinkan pihak selain terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan
upaya hukum novum seperti lembaga kejaksaan baik Penuntut Umum atau
Jaksa Agung.
       Dalam hal ini penulis mencoba melihat lagi ke belakang pada kasus
Muchtar Pakpahan yang dalam pertimbangan hukum yang diberikan


                                  xiv
Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusannya disebut-sebut telah
menjadi yurisprudensi yang akan menjadi sumber hukum bagi penyelesaian
peristiwa konkrit hukum sejenis. Mahkamah Agung dalam putusan bernomor
55 PK/Pid/1996 tanggal 25 Agustus 1996 mengabulkan permohonan
Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Agung. Kasus ini sejenis
dengan kasus yang penulis angkat sebagai bahan kajian penulisan hukum
yaitu dalam kasus BLBI Bank Bali dengan terpidana Djoko S. Tjandra,
dimana setelah dikeluarkannya putusan berkekuatan hukum tetap jaksa
penuntut umum mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada
Mahkamah Agung yang kemudian permohonan tersebut diterima.
       Dalam hal penerimaan permohonan peninjauan kembali terhadap
kasus Djoko S. Tjandra oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan suatu
pertanyaan, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan
permintaan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali
dengan berpegang pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah mengatur
secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali
adalah terpidana atau ahli warisnya, kemudian bagaimana putusan Peninjauan
Kembali tersebut dikabulkan terhadap putusan bebas terhadap terdakwa, yang
telah berkekuatan hukum tetap.
       Berbagai pertanyaan yang timbul menyebabkan adanya suatu telaah
bahwa telah terdapat suatu tumbukan permasalahan hukum yaitu adanya
kesalahan persepsi dalam melaksanakan suatu upaya hukum. Karena sesuai
dengan tujuan hukum acara dalam KUHAP yaitu untuk mencari kebenaran
materiil dalam suatu peradilan pidana, yaitu hukum acara (pidana formil)
mengatur tentang bagaiamana negara melalui alat-alatnya melaksanakan
haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, atau terdapat pada
Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman
sebagai berikut:
       Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebernaran materiil, ialah
kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan


                                  xv
  menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan
  tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan
  suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan
  dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana
  telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.
         Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut
  Umum dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan kata lain
  dari perspektif empiris, adanya keinginan untuk keluar dari sifat limitasi yang
  dikandung dalam KUHAP telah menjadi kenyataan yang patut dicermati
  secara sungguh-sungguh. Kemudian bagaimana analisis terhadap hal tersebut,
  apa yang menjadi alasan yuridis, dan bagaimanakah terhadap penerapan
  kepastian hukum di Indonesia, maka penulis mencoba untuk membahas
  masalah ini dengan mengangkat judul:
   ”ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH
   AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TERHADAP
   PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH PENUNTUT UMUM
   DALAM PERKARA KORUPSI BLBI BANK BALI (STUDI PUTUSAN
   NOMOR 12 PK/PID.SUS/2009)”.

B. Rumusan Masalah

         Dalam suatu penelitian diperlukan adanya perumusan masalah untuk
  mengidentifikasikan persoalan yang diteliti sehingga sasaran yang hendak
  dicapai menjadi jelas, terarah serta mencapai tujuan yang ingin dicapai.
  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam
  penelitian ini adalah sebagai berikut :
  Bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung yang memberi kewenangan
  Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali pada Putusan
  Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 terkait kasus Bank Bali?

C. Tujuan Penelitian

         Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas
  yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam


                                       xvi
  melangkah sesuai dengan maksud penelitian.           Adapun tujuan yang ingin
  dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :
  1. Tujuan Obyektif
      Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan penemuan hukumnya,
      sehingga   dikeluarkannya     Putusan     Mahkamah    Agung    Nomor   12
      PK/Pid.Sus./2009.
  2. Tujuan Subjektif
      a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam
          menyusun karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan
          dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas
          Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
      b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan
          pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan
          praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
      c. Untuk melatih kemampuan dan ketrampilan penulisan hukum penulis.

D. Manfaat Penelitian
          Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan
  kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang
  didapat dari penelitian ini adalah :
  1. Manfaat Teoritis
      a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data
          sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk
          mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas
          Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
      b. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu
          hukum pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya.
      c. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalm mengadakan penelitian
          sejenis berikutnya disamping itu sebagai pedoman bagi peneliti yang
          lain di masa yang akan datang.
  2. Manfaat Praktis
      a. Memberi jawaban atas masalah yang diteliti.


                                         xvii
      b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan
          mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai
          bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
      c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang
          terkait dengan masalah yang diteliti dan berguna bagi para pihak yang
          berminat pada masalah yang sama.

E. Metode Penelitian
         Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada
  metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu
  atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. (Soerjono
  Soekanto, 1986:43). Selain dari apa yang tercantum dalam pengertian tersebut,
  dalam penelitan hukum juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap
  fakta hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan terhadap
  permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.
         Peneliti hukum dalam penelitian hukum melakukan aktivitasnya untuk
  mengungkapkan      kebenaran   hukum      dilakukan   secara   terencana   dan
  metodologis, sistematis dan konsisten. (Bambang Sunggono, 2003: 38). Oleh
  karena itu di dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu faktor yang
  penting dan menunjang proses pembahasan suatu permasalahan, dapat
  dikatakan bahwa metode merupakan cara uatam yang digunakan dalam
  mencapai tujuan penelitian.
         Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
  adalah sebagai berikut :
  1. Jenis Penelitian
             Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau
      penulisan hukum kepustakaan. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan
      dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu data yang
      diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka. Bahan-
      bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu
      kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian
      hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara


                                    xviii
   meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto &
   Sri Mamudji, 2006:13-14).
2. Metodologi
           Penelitian ini menggunakan jenis metodologi kualitatif, dimana
   dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan secara lisan maupun
   tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai
   suatu yang utuh ( Soerjono Soekanto 1986:250).
           Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini dimaksudkan
   untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
   penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan, secara holistik dengan
   cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks
   khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
3. Pendekatan.
          Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
   kasus (case approach), yaitu bertujuan untuk mempelajari penerapan
   norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.
   Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang
   dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi
   fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris,
   namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari
   untuk memeperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam
   suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil
   analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplansi hukum (Johnny
   Ibrahim, 2005: 321).
          Dalam penelitian hukum ini yang menjadi fokus penelitian adalah
   putusan Mahkamah Agung No. 12 PK/Pid.Sus/2009. Yaitu bagaimana
   penerapan hukum atau penormaan terhadap putusan Mahkamah Agung
   tersebut.
4. Sifat Penelitian
          Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, dimana penelitian ini
   disamping bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai objek baik


                                   xix
   dalam teori maupun dalam studi kasus juga bermaksud melakukan analisa
   secara yuridis. Penelitian deskriptif itu sendiri mempunyai pengertian
   sebagai suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan tentang
   keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data,
   menyusun, mengklarifikasi, menganalisa, serta mengintrepretasikannya
   (Soerjono Soekanto, 1986: 10).
           Putusan Mahkamah Agung yang menjadi penelitian hukum ini
   dianalisis secara yuridis, guna untuk mencari bagaimana pertimbangan
   hakim dalam pengambilan putusan dengan cara mengumpulkan data,
   menganalisa dan mengintreprestasikannya.
5. Jenis Data
           Berkaitan dengan jenis penelitian yang dilakukan penulis yang
   merupakan penelitian normatif, maka jenis data yang digunakan dalam
   penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang
   diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder didapat dari sejumlah
   keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu
   melalui studi kepustakaan yang terdiri dari dokumen-dokumen, buku-buku
   literatur, laporan hasil penelitian, literatur, peraturan perundang-undangan
   dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
6. Sumber Data
           Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh.
   Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu
   tempat dimana diperoleh data sekunder yang digunakan dalam penelitian
   ini, meliputi :
   a. Bahan hukum primer
                Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat
       mengikat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13). Yang
       menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah:
       1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
       2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.




                                    xx
      3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
          Kehakiman.
      4) Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009
          dalam kasus Bank Bali.
   b. Bahan hukum sekunder
               Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
      penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri
      Mamudji, 2006:13). Bahan hukum sekunder ini meliputi: jurnal,
      literatur, buku, koran, laporan penelitian dan lain sebagainya yang
      berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
   c. Bahan hukum tertier
               Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk
      maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder
      (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006:13). Bahan hukum tersier
      yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus
      Hukum.
7. Teknik Analisis Data
          Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil
   penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum
   normatif, pengelolaan data hakekatnya merupakan kegiatan untuk
   mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika
   berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk
   memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 1986:
   251-252).
          Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini
   adalah dengan metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan
   oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari
   pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua
   premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Selanjutnya
   Hadjon dalam pemaparannya mengemukakan bahwa di dalam logika
   silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah


                                   xxi
     aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum (Peter
     Mahmud Marzuki, 2005: 47). Sehingga dalam penelitian hukum ini yang
     menjadi premis minornya adalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung
     dalam menerima permohonan peninjauan kembali oleh penuntut umum
     dan yang merupakan premis mayornya adalah Undang-Undang Nomor 8
     Tahun 1981 tentang KUHAP terutama dalam Pasal 263 ayat (1).
F. Sistematika Penulisan Hukum
           Untuk   lebih    mempermudah       dalam   melakukan    pembahasan,
  penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun
  sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut :
  BAB I      : PENDAHULUAN
               Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar
               belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah,
               tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan
               sistematika penulisan hukum.
  BAB II     : TINJAUAN PUSTAKA
               Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka
               teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis
               akan menguraikan tinjauan umum tentang hakim dan kekuasaan
               kehakiman, putusan hakim, putusan bebas, peninjauan kembali,
               hak penutut umum mengajukan peninjauan kembali, asas
               kepastian hukum, dan penerapan KUHAP. Sedangkan dalam
               kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan kerangka
               pemikiran.
  BAB III    : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
               Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai analisis
               kewenangan pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut
               Umum ditinjau dasri asas kepastian hukum dalam perspektif
               KUHAP terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 12
               PK/Pid.Sus/2009 dalam kasus Bank Bali.
  BAB IV     : PENUTUP


                                     xxii
       Dalam bab ini akan diuraikan simpulan mengenai hasil penelitian
       yang telah diuraikan dalam Bab III dan juga berisi saran
       sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat.
DAFTAR PUSTAKA




                            xxiii
                                     BAB II
                            TINJAUAN PUSTAKA


A. Kerangka Teori
   1.   Tinjauan Umum Tentang Hakim dan Kekuasaan Kehakiman
               Aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum
        adalah kepolisian sebagai penyidik, Jaksa Penuntut Umum sebagai
        penuntut umum dan hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan
        putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan
        integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.
        a.   Pengertian Hakim
                      Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP
             yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara
             yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain
             di dalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31
             Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
             Kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah
             pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam
             undang-undang.
        b. Pengertian Kekuasaan Kehakiman
                      Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka,
             seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25
             Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu
             bahwa “Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka,
             artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan
             pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam
             Undang-Undang tentang kedudukan para hakim”. Hal ini berarti
             bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang.
                      Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang
             memimpin jalannya persidangan harus aktif bertanya dan memberi
             kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat


                                       xxiv
     hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada
     penuntut umum. Dengan demikian diharapkan kebenaran materil
     akan terungkap, dan hakimlah yang bertanggung jawab atas segala
     yang diputuskannya.
               Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan
     masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan
     keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim
     dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum.
     Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada
     yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut
     dengan doktrin.
               Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak
     menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian,
     menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah,
     misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam
     KUHAP (Andi Hamzah, 2005: 99-101).
c.   Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim
               Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim
     adalah    menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
     melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga
     keputusan yang diambilnya mencerminkan rasa keadilan bangsa dan
     masyarakat Indonesia.
               Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim
     mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum.
     Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan
     tertuang dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
     Tentang Kekuasaan Kehakiman.
               Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung
     jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi
     tiga jenis, yaitu :
     1)   Tanggung jawab moral


                              xxv
                       Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan
               norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi
               yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun
               bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan
               wadah para hakim bersangkutan.
          2)   Tanggung jawab hukum
                       Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk
               dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-
               rambu hukum.
          3)   Tanggung jawab teknis profesi
                       Adalah       merupakan   tuntutan   bagi      hakim   untuk
               melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan
               kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang
               bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus
               dalam lembaganya.
2.   Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim
     a.   Pengertian dan Jenis Putusan Hakim
                   Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan
          Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985
          adalah     hasil   atau     kesimpulan   dari    sesuatu    yang   telah
          dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat
          berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan
          sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari
          pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. (Evi Hartanti, 2006: 52)
                   Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan
          sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan
          permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-
          sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara:
          1) Putusan diambil dengan suara terbanyak.




                                       xxvi
2) Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh
    putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling
    menguntungkan bagi terdakwa.
         Jenis-jenis   putusan     hakim   dalam    perkara   pidana,
diklasifikasikan menjadi dua,yaitu :
1) Putusan yang bukan putusan akhir
             Dalam praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan
    putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan
    jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat
    (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan
    apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan
    keberatan/eksepi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum
    (Lilik Mulyadi, 2007: 125). Putusan yang bukan putusan akhir,
    antara lain :
    a)     Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili.
    b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi
           hukum.
    c)     Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat
           diterima.
2) Putusan akhir
              Putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah
    “putusan” atau “eind vonnis” dan merupakan jenis putusan
    bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi
    setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di
    persidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai diperiksa.
    (Lilik Mulyadi, 2007 : 124). Bentuk dari putusan akhir, antara
    lain :
    a)     Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa lepas dari
           segala tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvervolging).
    b) Putusan bebas (vrijspraak).
    c)     Putusan pemidanaan (veroordeling).


                           xxvii
     b. Formalitas yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim
                 Secara umum formalitas yang harus ada dalam suatu putusan
          hakim baik terhadap putusan permohonan Peninjauan Kembali
          dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP. Dari ketentuan tersebut sedikitnya
          10 (sepuluh) buah elemen harus terpenuhi. Dan menurut ayat (2)
          pasal tersebut, apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi kecuali
          yang tersebut pada huruf g dan i, maka putusan batal demi hukum
          (van rechtswege nietig ).
     c.   Pertimbangan Hakim dalam Putusan
                 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat
          dibagi menjadi dua kategori, yaitu :
          1) Pertimbangan yang bersifat yuridis
                        Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan
              hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap
              dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai
              hal yang harus dimuat di dalam putusan.
          2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis.
                        Pertimbangan yang tidak berdasarkan Undang-Undang
              atau pertimbangan yang berdasarkan peraturan di luar Undang-
              Undang.
3.   Tinjauan Tentang Putusan Bebas (Vrijspraak)
            Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang
     berbunyi “ Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di
     sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada
     terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa
     diputus bebas ”.
            Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP
     dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan
     kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup
     terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan
     menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.


                                      xxviii
4.   Tinjauan Umum Tentang Peninjauan Kembali
     a.   Pengertian Peninjauan Kembali
                 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak
          memberikan definisi mengenai Peninjauan Kembali putusan
          pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh
          karena itu pengertiannya harus dicari baik di dalam penjelasannya.
          Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek turut
          pula menunjang di dalam mencari pengertian tersebut. Dalam pasal
          263 Ayat (1) KUHAP, dijelaskan bahwa terhadap putusan
          pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali
          putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau
          ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali
          kepada Mahkamah Agung. Dalam penjelasan Pasal 263 Ayat (1)
          KUHAP hanya menyebutkan bahwa pasal ini memuat alasan secara
          limiatif untuk dapat dipergunakan meminta Peninjauan Kembali
          suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan
          hukum tetap. Dalam penjelasan tersebut tidak dijelaskan mengenai
          pengertian Peninjauan Kembali. Hal tersebut memberikan arti bahwa
          pembuat undang-undang menganggap bahwa para pembaca KUHAP
          telah mengerti maksud pembuat undang-undang.
                 Andi Hamzah dan Irdan Dahlan memberikan definisi:
          Peninjauan   Kembali,    yaitu   hak   terpidana   untuk   meminta
          memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai
          akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan
          putusannya. Subyek pengaju/ pemohon Peninjauan Kembali
          merupakan hak semata dari terpidana manurut pengertian tersebut
          atau hak bahwa Peninjauan Kembali bukan merupakan hak Jaksa
          Penuntut Umum, apalagi upaya jaksa tersebut memohonkan
          Peninjauan Kembali seseorang yang telah diputus pengadilan secara
          tanpa pemidanaan.




                                  xxix
          Berdasar uaraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peninjauan
   Kembali memiliki unsur-unsur yang sangat limitatif sebagai berikut:
   a. Meninjau Kembali
   b. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
   c. Tidak merupakan putusan bebas atau putusan lepas
   d. Ditujukan untuk terpidana atau ahli warisnya
b. Proses Acara Peninjauan Kembali dalam KUHAP
   1) Putusan pengadilan yang dapat dimintakan Peninjauan Kembali,
      yaitu:
     a)   Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang
          telah memperoleh kekuatan hukum tetap
                 Upaya hukum Peninjauan Kembali baru dapat
          dipergunakan setelah upaya hukum biasa (banding dan
          kasasi) telah tertutup. Tahap proses upaya hukum Peninjauan
          Kembali adalah tahap proses yang telah melampaui upaya
          hukum biasa.
     b) Dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan
                 Upaya hukum Peninjauan Kembali dapat diajukan
          terhadap semua putusan pengadilan, dapat diajukan terhadap
          putusan Pengadilan Negeri, apabila putusan tersebut telah
          berkekuatan hukum tetap. Demikian pula terhadap putusan
          Mahkamah Agung, dapat diajukan permintaan Peninjauan
          Kembali, setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan
          hukum tetap.
     c)   Kecuali terhadap putusan bebas dan lepas terhadap semua
          tuntutan hukum
                 Terpidana yang sudah dibebaskan dari pemidanaan
          atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak mungkin
          mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang
          menguntungkan dirinya.




                            xxx
2) Para ahli yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan
   Kembali
             Pasal 263 ayat (1) KUHAP menegaskan mengenai pihak
   yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, yakni terpidana
   atau ahli warisnya. Dari penegasan tersebut, Jaksa Penuntut
   Umum tidak       berhak   mengajukan permintaan Peninjauan
   Kembali. Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 263 ayat (1)
   KUHAP, undang-undang tidak memberi hak kepada Jaksa
   Penuntut Umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk
   melindungi kepentingan terpidana. Hak mengajukan permintaan
   Peninjauan Kembali adalah merupakan hak timbal balik yang
   diberikan kepada terpidana untuk menyelaraskan keseimbangan
   ha mengajukan kasasi demi kepentingan hukum yang diberikan
   undang-undang kepada Penuntut Umum melalui Jaksa Agung
   seperti diatur dalam Pasal 259 ayat (1) KUHAP yang
   selengakapnya berbunyi “Demi kepentingan hukum terhadap
   semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
   dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung, dapat diajukan
   satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung”.
3) Alasan Peninjauan Kembali
             Ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8
   Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 263 ayat (2):
  a)   Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan
       kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu
       sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan
       bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau
       tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap
       perkara itu diterapkan tuntutan pidana yang lebih ringan.
       Bukti baru atau disebut juga novum merupakan satu dari
       alasan limitatif untuk pengajuan Peninjauan Kembali.




                        xxxi
  b) Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa
       sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai
       dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu,
       ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
  c)   Apabila putusan itu telah dengan jelas memperlihatkan suatu
       kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.
  d) Apabila dalam suatu putusan, suatu perbuatan yang
       didakwakan telah dinyatakan terbukti, tetapi tidak diikuti
       oleh suatu pemidanaan. Ketentuan ini terdapat dalam
       Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal
       263 ayat 93).
4) Tata cara mengajukan Peninjauan Kembali
  a)   Permintaan diajukan kepada panitera
             Pemohon mengajukan permintaan kepada penitera
       Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada tingkat
       pertama. Pengadilan negeri selanjutnya akan meneruskan
       permintaan itu kepada Mahkamah Agung. Permintaan
       Peninjauan Kembali pada prinsipnya diajukan secara tertulis
       dan boleh juga diajukan secara lisan, dengan menyebutkan
       alasan-alasan   yang      mendasari   permintaan     Peninjauan
       Kembali.
  b) Panitera membuat Akta permintaan Peninjauan Kembali
             Untuk      pertanggungjawaban        yuridis     panitera
       Pengadilan Negeri yang menerima permohonan permintaan
       mencatat dalam sebuah surat keterangan yang lazim disebut
       “akta permintaan Peninjauan Kembali”. Akta atau surat
       keterangan ditandatangani oleh panitera dan pemohon,
       kemudian akta tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.
  c)   Tenggang      waktu    mengajukan     permintaan     Peninjauan
       Kembali




                         xxxii
            Mengenai tenggang waktu mengajukan permintaan
      Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 264 ayat (93) yang
      menegaskan bahwa permintaan adalah ada atau tidak alasan
      yang mampu mendukung permintaan Peninjauan Kembali.
5) Pemeriksaan permintaan di sidang Pengadilan Negeri
   a) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang akan
       memeriksa
               Setelah menerima permintaan Peninjauan Kembali,
       ketua     Pengadilan      Negeri   mengeluarkan    penetapan
       penunjukan hakim. Hakim yang ditunjuk tidak boleh yang
       dulu memeriksa dan memutus perkara yang diajukan
       Peninjauan Kembali tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk
       menjaga netralitas dan objektivitas terhadap pemeriksaan
       permohonan Peninjauan Kembali tersebut, dan tetap
       mengingat bahwa hakim atau majelis yang ditunjuk harus
       hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara
       semula. (M. Yahya Harahap, 2002: 625-626).
   b) Objek pemeriksaan sidang
               Pemeriksaan sidang hanya pada alasan permintaan
       Peninjauan Kembali dan tidak di luar hal yang menjadi
       alasan permohonan Peninjauan Kembali. Hakim meneliti
       dan menguji apakah alasan pengajuan sesuai dengan
       Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
       Pasal 263 ayat (2). Hakim hanya berwenang menilai secara
       formal yang akan dituangkan dalam berita acara pendapat.
       Sedangkan dari segi         materiil   merupakan   wewenang
       Mahkamah Agung dalam melakukan penilaian terhadap
       alasan Peninjauan Kembali yang diajukan.
   c) Sifat pemeriksaan persidangan resmi dan terbuka untuk
       umum




                        xxxiii
          Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
    1981 tentang KUHAP mengatakan bahwa Jaksa Penuntut
    Umum dan pemohon lkut hadir dalam menentukan
    pendapatnya. Berdasarkan Pasal 265 tersebut dapat dilihat
    bahwa sifat pemeriksaannya resmi dan terbuka untuk umum,
    hanya saja pemeriksaan berbeda dengan sidang biasanya.
d) Berita acara pemeriksaan
          Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
    1981 tentang KUHAP mengatakan “Atas pemeriksaan
    tersebut    dibuat   pemeriksaan     tersebutdibuat   acara
    pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa,
    pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara pendapat
    yang ditandantangani oleh hakim dan panitera”. Ketentuan
    dalam Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun
    1981 tentang KUHAP         ini berbeda dan merupakan
    penyimapangan terhadap Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang
    Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan
    bahwa berita acara sidang ditandatangani oleh hakim dan
    penitera.
e) Berita acara pendapat
          Terdapat   dua berita acara dalam pemeriksaan
    pengajuan Peninjauan Kembali di sidang Pengadilan Negeri,
    yaitu berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.
    Jadi berita acara pendapat merupakan pendapat dan
    kesimpulan yang berisi penjelasan dan saran Pengadilan
    Negeri yang disampaikan kepada Mahkamah Agung agar
    menerima atau menolak pengajuan Peninjauan Kembali
    tersebut karena sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan
    Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
    tentang KUHAP; juga dapat perumusan dari berita
    pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 265 ayat (3).


                     xxxiv
   f)   Pengadilan Negeri melanjutkan permintaan Peninjauan
        Kembali kepada Mahkaah Agung
              Ketentuan mengenai hal ini terdapat dalam Pasal 264
        ayat (5) dan Pasal 265 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8
        Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun ketentuan dalam pasal
        yang pertama tidak efektif dan mubazir, karena dalam Pasal
        265 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
        KUHAP ketentuannya lebih terperinci yang berbunyi
        “Ketua    pengadilan     segera   malanjutkan   permintaan
        Peninjauan Kembali yang dilampiri berkas perkara semula,
        berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada
        mahkamah Agung          yang tembusan surat pengantarnya
        disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
6) Putusan Peninjauan Kembali, yang berupa:
   a) Putusan pemidanaan, yaitu putusan yang berisi penjatuhan
        pidana atau putusan yang berisi penghukuman atau putusan
        yang berupa pernyataan salah terhadap terdakwa, yang
        terdapat dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 183
        KUHAP.
   b) Putusan bebas, hakim akan memutus bebas jika kesalahan
        terdakwa tentang melakukan perbuatan yang didakwakan
        kepadanya tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, yang
        terdapat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP.
   c) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan ini
        dijatuhkan jika perbuatan terdakwa yang terbukti itu bukan
        merupakan suatu tindak pidana, atau hilang sifat melawan
        hukumnya perbuatan karena dibenarkan oleh UU (pasal 191
        Ayat (2) KUHAP.
7) Asas yang ditentukan dalam Peninjauan Kembali, yaitu:
  a)    Pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi putusan semula.




                         xxxv
                        Asas ini bermaksud membuka kesempatan bagi
                terpidana untuk membela kepentingan, agar bisa terlepas dar
                ketidakbenaran penegakan hukum.
           b) Permintaan Peninjauan Kembali tidak mengguhkan putusan.
                        Asas ini menghendaki sikap dan kebijakan yang
                matang dan beralasan serta mengaitkan dengan jenis tindak
                pidana maupun dengan sifat dan kualitas alasan yang menjadi
                landasan permintaan Peninjauan Kembali.
           c)   Permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu
                kali.
                        Sesuai yang terdapat dalam Pasal 268 Ayat (3) yang
                berbunyi “permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan
                hanya dapat dilakukan satu kali saja”.
5.   Tinjauan Umum Tentang Hak Penuntut Umum Mengajukan
     Peninjauan Kembali
           Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1
     Ayat (6) huruf a menyebutkan Jaksa adalah pejabat yang diberi
     wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta
     melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
     hukum tetap. Ketentuan ini juga dinyatakan dalam Undang-Undang
     Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kajaksaan RI Pasal 1 menyebutkan jaksa
     adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
     bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan
     pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (2)
     menyebutkan Penuntut Umum adalah jaksa yang diberian wewenang
     oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan
     penetapan hakim.
           Dalam pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
     menyatakan bahwa Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
     Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan
     atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.


                                 xxxvi
Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti
yang sah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa
senantiasa bertindakan berdasarkan hukum dengan menindahkan norma-
norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat,
serta senantiasa menjadi kehormatan dan martabat profesinya. Kejaksaan
merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara
di bidang penuntutan yang merupakan kesatuan dan tidak terpisah-pisah
dalam    melakukan    penuntutan.   Pelaksanaan   kekuasaan    negara
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dilaksanakan oleh Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
        Penegakan kepastian hukum dengan mengorbankan rasa keadilan
masyarakat lantaran putusan pengadilan yang mengandung kekhilafan
hakim merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita hukum khususnya
KUHAP itu sendiri. Tetapi di lain pihak mengorbankan kepastian hukum
demi mementingkan rasa keadilan masyarakat juga akan menimbulkan
runtuhnya wibawa hukum yang berakibat lebih jauh timbulnya anarki
dan kekacauan maka usaha untuk           menemukan hukum dalam
peneyelesaian masalah dimungkinkannya Peninjauan Kembali oleh Jaksa
Penuntut Umum harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tetap
mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam
hal ini KUHAP. Oleh karena itu hukum sering dikatakan adalah apa yang
menjadi perilaku para penegaknya khususnya khususnya hakim melalui
putusannya.
        Dengan lahirnya putusan Nomor 55 PK/Pid/1996 (tanggal 25
Oktober) yang menerima secara formal permintaan peninjauan kembali
penuntut umum dalam kasus Muchtar Pakpahan, telah menimbulkan
suatu pandangan atau telah menjadi preseden Jaksa Penuntut Umum
untuk melakukan peninjauan kembali. Putusan tersebut telah menjadi




                           xxxvii
yurisprudensi baru, dimana memperbolehkan pihak selain terpidana atau
ahli warisnya mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.
       Istilah yurisprudensi berasal dari kata yurisprudentia yang berasal
dari bahasa latin, yang dalam bahasa Indonesianya berarti pengetahuan
hukum. Istilah lainnya adalah yurisprudentie dalam bahasa Belanda dan
juridprudence dalam bahasa Perancis yang berarti peradilan-tetap atau
hukum-peradilan.
       Sesuai pasal 263 ayat (3) KUHAP bahwa atas dasar alasan yang
sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan
permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu
perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak
diikuti oleh suatu pemidanaan, maka menurut Prof. Dr. Andi Hamzah
SH, hanya berarti untuk rehabilitasi nama terdakwa belaka.
       Menurut Al. Wisnubroto dalam keadaan normal, aturan bahwa
PK adalah hak terpidana dan ahli warisnya adalah prinsip yang harus
ditegakkan. Namun bila keadaannya bersifat anomaly seperti extra-
ordinary crimes (misal: Kejahatan Lingkungan, Korupsi, Pelanggaran
HAM berat) harus ada sebuah pengecualian guna membuka kebuntuan
hukum dalam pencapaian keadilan. Prinsip progresif dalam pengecualian
PK kontroversial ini berlaku pula untuk PK atas PK dan PK yang
diajukan lebih dari dua kali. Bila pengecualian yang berupa terobosan
hukum (rule breaking) tersebut dipandang bisa memberikan keadilan
yang substansial, maka ke depan seyogyanya pengecualian tersebut bisa
diintegrasikan pada penyempurnaan aturan PK dalam hukum positif
(KUHAP), agar tidak ada persoalan lagi pada kepastian hukumnya.
       Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan prinsipnya peninjauan
kembali oleh jaksa memang tidak dibolehkan. Kecuali jaksa bisa
membuktikan dan meyakinkan hakim agung ada kepentingan umum dan
kepentingan negara yang lebih besar yang harus dilindungi. Karenanya,
MA tak sembarangan mengabulkan PK yang diajukan jaksa. Dua syarat,


                            xxxviii
     adanya kepentingan umum dan kepentingan negara, harus benar-benar
     terpenuhi.
            Sedangkan menurut M. Yahya Harahap SH, seseorang yang telah
     dijatuhi putusan bebas, harus dihormati dan dijunjung tinggi hak asasi
     atas pembebasan kesalahan yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan
     landasan Hak Asasi Manusia yang demikian, terhadap putusan
     pembebasan, jaksa penuntut umum tidak berhak mengajukan peninjauan
     kembali. Lagi pula Pasal 263 KUHAP, menutup pintu bagi penuntut
     umum untuk mengajukan peninjauan kembali.
6.   Pengaturan Tentang Peninjauan Kembali dalam Perundang-
     Undangan di Indonesia
            Dalam aturan tentang Peninjauan Kembali dalam KUHAP ini
     terdapat pada berbagai pasal, yaitu:
     a.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
          Pasal 1
          12) Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk
              tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan
              atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan
              permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara
              yang diatur dalam undang-undang ini.
          Pasal 263
          1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
              hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala
              tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan
              permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
          2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
              a)    apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan
                    kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu
                    sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan
                    bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau




                                   xxxix
         tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap
         perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
    b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa
         sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai
         dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu,
         ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
    c)   apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu
         kekhiIafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2)
    terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh
    kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan
    kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang
    didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti
    oleh suatu pemidanaan.
Pasal 264
1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera
    pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat
    pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (2)
    berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu
    jangka waktu.
4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang
    kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima
    permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah
    alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera
    membuatkan surat permintaan peninjauan kembali.
5) Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan
    peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada penjauan




                           xl
    kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung,
    disertai suatu catatan penjelasan.
Pasal 265
1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan
    kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1)
    menunjukkan hakim yang tidak memerisa perkara semula yang
    dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah
    permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2).
2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1),
    pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan
    pendapatnya.
3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang
    ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan
    berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang
    ditandatangani oleh hakim dan panitera.
4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan
    kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara
    pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah
    Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada
    pemohon dan jaksa.
5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali
    adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat
    pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara
    pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaiakan
    kepada pengadilan banding yang bersangkutan.
Pasal 266
1) Dalam hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi
    ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat (2),
    Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan
    kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.


                           xli
2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan
    peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku
    ketentuan sebagai berikut:
    a)   Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan
         pemohon,     Mahkamah       Agung   menolak    permintaan
         peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan
         yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku
         disertai dasar pertimbangannya;
    b) Apabila Mahkarnah Agung membenarkan alasan pemohon,
         Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan
         peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang
         dapat berupa:
         1) putusan bebas;
         2) putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
         3) putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
         4) putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang
              lebih ringan.
3) Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak
    boleh melebihi pidana yag telah dijatuhkan dalam putusan
    semula.
Pasal 267
1) Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali
    beserta berkas perkaranya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah
    putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang
    melanjutkan permintaan peninjauan kembali.
2) Ketentuan sebagiamana dimaksudkan dalam Pasal 243 ayat (2),
    ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan
    Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.
Pasal 268




                              xlii
   1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak
       menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan
       tersebut.
   2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima
       oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal
       dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali
       tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
   3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat
       dilakukan satu kali saja.
   Pasal 269
   Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 sampai dengan
   Pasal 268 berlaku begi acara permintaan peninjauan kembali
   terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
   Agung
   Pasal 34
   Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan
   kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan
   yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-
   alasan yang diatur dalam Bab IV bagian keempat undang-undang ini.
   Pasal 66
   1) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu)
       kali.
   2) Permohonan peninjauan kembali tidak mengangguhkan atau
       menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
   3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum
       diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan
       kembali itu tidak dapat diajukan lagi.
   Pasal 67




                             xliii
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijukan hanya berdasarkan
alasan-alasan sebagai berikut.
a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
     muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus
     atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim
     pidana dinyatakan palsu;
b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat yang
     bersidat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak
     dapat ditemukan;
c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih
     dari pada yang dituntut;
d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus
     tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang
     sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau
     sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu
     dengan yang lain;
f)   Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kakhilafan hakim
     atau suatu kekeliruan yang nyata.
Pasal 68
1) Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh
     para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang
     wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
2) Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal
     dunia, permohona dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
Pasal 69
Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang
didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67
adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:




                          xliv
a) Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu
    muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan
    hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang
    berperkara;
b) Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti,
    yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah
    sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
c) Yang disebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh
    kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada parapihak
    yang berperkara;
d) Yang tersebut pada huruf e sejak putusan terakhir dan
    bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah
    diberitahukan kepada pihak yang berperkara.
Pasal 70
1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada
    Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang
    memutus perkara dalam tingkat pertama dengan mambayar
    biaya perkara yang diperlukan.
2) Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali
    pada tingkat pertama dan terakhir.
Pasal 71
1) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara
    tertulis dengan menyebutkan sejelas-jelasnya alasan yang
    dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan
    Pengadilan Negeri.
2) Apabila permohonan tidak dapat menulis, maka ia menguraikan
    permohonannya cesara lisan di hadapan Ketua Pengadilan
    Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim
    yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat
    catatan tentang permohonan tersebut.
Pasal 72


                         xlv
1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara
   dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan
   kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya
   dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau
   mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan
   pemohon, dengan maksud:
   a.      Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas
           alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau ba
           agar   pihak   lawan    mempunyai      kesempatan   untuk
           mengajukan jawabannya;
   b.      Dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan
           salah satu alasa yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai
           dengan huruf f agar dapat diketahui.
2) Tenggang waktu bagi pihak              lawan untuk    mengajukan
   jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah
   30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan
   permohonan peninjauan kembali.
3) Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan
   yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat
   jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal
   diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan
   atau dikirimkan pihak pemohon untuk diketahui.
4) Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta
   biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung
   selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
5) Untuk permohonan peninjauan kembali tidak dapat diadakan
   surat menyurat antara pemohon dan/ atau pihak lain dengan
   Mahkamah Agung.
Pasal 73
1) Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pangadilan
   Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat Pertama atau


                            xlvi
    Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam Tingkat
    Pertama     ata   Pengadilan   Tingkat   Banding   mengadakan
    pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta
    pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud.
2) Mahkamah Agung dapat meminta pemeriksaan dari Jaksa
    Agung atau dari pejabat lain yang diserahi tugas penyidikan
    apabila diperlukan.
3) Peengadilan yang dimaksud ayat (1), setelah melaksanakan
    perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita
    acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan sebagaimana
    dimaksudkan ayat (1), kepada Mahkamah Agung.
Pasal 74
1) Dalam hal Mahakmah Agung mengabulkan permohonan
    peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan
    yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya
    memeriksa dan memutus sendiri perkaranya.
2) Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali,
    dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan
    itu tidak beralasan.
3) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksudkan ayat (1)
    dan ayat (2) disertai pertimbangan-pertimbangan.
Pasal 75
Mahkamah Agung mengirim salinan putusan atas permohonan
peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus
perkara dalam Tingkat Pertama dan selanjutnya Panitera Pengadilan
Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada
pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan
dengan memberikan salinanya, selambat-lambatnya dalam waktu 30
(tiga puluh) hari.
Pasal 76




                           xlvii
         Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan
         perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
         digunakan secara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam
         Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
    c.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
         Kehakiman
         Pasal 23
         1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
            hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan
            peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat
            hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam Undang-
            undang.
         2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan an
            peninjauan kembali.
B. Kerangka pemikiran


                      Putusan berkekuatan hukum tetap



                              Upaya hukum


                           Peninjauan Kembali
                                  (PK)



         Teoritik pasal 263ayat (1)            Praktek peradilan/
                  KUHAP                        yurisprudensi MA


         Terpidana/Ahli warisnya             Jaksa Penuntut Umum


                                      Analisis kewenangan Jaksa Penuntut
                                           Umum dalam mengajukan
                                              Peninjauan Kembali


                                  xlviii
        Suatu   putusan   Hakim      yang   sudah   berkekuatan   hukum
tetapdimungkinnya diajukannya suatu upaya hukum. Upaya hukum
teralhir yang dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali. Pengaturan
mengenai pengajuan peninjauan kembali secara teoritik terdapat dalam
pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu pihak yang dapat mengajukan peninjauan
kembali adalah terpidana atau ahli warisnya yang memperoleh
pemidanaan. Sedangkan dalam putusan bebas tidak dapat diajukan suatu
peninjauan kembali, karena upaya hukum ini diperuntukkan sebagai upaya
hukum terakhir terpidana apabila merasa belum tercapainya suatu keadilan
kepadanya. Namun dalam praktek peradilan di Indonesia sekarang ini,
jaksa penuntut umum dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap
terdakwa yang sifatnya memberatkan. Hal ini berdasarkan atas
yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu sejak dikeluarkannya putusan
Nomor 55 PK/Pid/1996 dalam kasus Muchtar Pakpahan. Hal ini
menimbulkan suatu analisis mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum
dalam mengajukan Peninjauan Kembali dan bagaimanakah dengan
kepastian hukum menurut KUHAP. Berdasarkan permasalahan tersebut di
atas penulis mengangkatnya sebagai sebuah penelitian hukum.




                              xlix
                                   BAB III
            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung yang Memberi Kewenangan Jaksa
Penuntut Umum untuk Mengajukan Peninjauan Kembali Pada Putusan
Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 terkait Kasus Bank Bali.
       Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama
melakukan penelitian, data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan
analisa kasus yang telah menjadi berkas perkara. Berkas perkara disini yang
dipelajari adalah berkas perkara yang telah diputus pada pengadilan tingkat
Peninjauan Kembali yaitu di Mahkamah Agung Jakarta Selatan. Kasus atau
berkas perkara tersebut diperoleh dengan cara pengambilan data dari dokumen
putusan perkara yang tercatat di Mahkamah Agung Jakarta Selatan.
       Adapun kasus tersebut di atas dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu
putusan perkara Mahkamah Agung Nomor : 12 PK/Pid.Sus./2009 dalam perkara
Peninjauan Kembali dengan terdakwa Djoko S. Tjandra. Untuk mengetahui lebih
rinci dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka berikut ini peneliti
akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh.
A. Kasus Posisi
   Kasus Skandal Bank Bali bermula ketika Djoko S. Tjandra ditahan polisi
   karena melakukan korupsi pengalihan hak tagih piutang (Cessie) Bank Bali
   yaitu pada 11 Januari 1999, ada perjanjian cessie Bank Bali ke BDNI (Bank
   Dagang Nasional Indonesia) sebesar Rp 598 miliar dan BUN (Bank Umum
   Nasional) sebesar Rp 200 miliar antara Bank Bali dan PT EGP (Era Giat
   Prima). Selanjutnya, 3 Juni 1999 BPPN (Badan Penyehatan Perbankan
   Nasional) menginstruksikan transfer dana dari rekening Bank Bali di Bank
   Indonesia ke sejumlah rekening berjumlah Rp 798 miliar secara bersamaan.
   Rinciannya, Rp 404 miliar ke rekening PT EGP di Bank Bali Tower, Rp 274
   miliar ke rekening Djoko S. Tjandra di BNI Kuningan, dan Rp120 miliar ke
   rekening PT EGP di BNI Kuningan. Setelah tagihan itu cair, PT EGP menulis
   surat ke BPPN. Isi surat itu adalah permintaan agar kewajiban PT BUN
   kepada Bank Bali sebesar Rp 204 miliar dan bunga sebesar Rp 342 miliar


                                        l
dibayarkan kepada PT EGP. Lalu, PT EGP mendapat fee tadi, sebesar
Rp546,468 miliar. Namun karena kemudian kasus ini mencuat ke permukaan
dan Direktur Utama EGP Djoko S. Tjandra dimeja-hijaukan, akhirnya PT
EGP mengembalikan dana tersebut ke Bank Bali. Setelah melalui jalannya
persidangan, pada 28 Agustus 2000 Majelis Hakim tingkat pertama
(Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) yang memeriksa perkara menjatuhkan
vonis bebas (Putusan Nomor 156/PID.B/2000/PN.JAK-SEL) kepada terdakwa
korupsi Djoko S. Tjandra. Kemudian dikarenakan putusan dari Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan adalah lepas dari segala tuntutan hukum, maka
terhadapnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dan
Majelis Hakim di tingkat Kasasi menjatuhkan putusan pada 28 Juni 2001
(Putusan Nomor 1688 K/Pid/2000) yaitu menolak permohonan Kasasi dari
Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Terhadap putusan Makamah Agung
tersebut maka Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2008
mengajukan Peninjauan Kembali. Kemudian Mahkamah Agung melalui
putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pid.Sus./2009, mengabulkan
Peninjauan Kembali dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa
Djoko S. Tjandra terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan
tindak pidana korupsi dan dik.nai vonis dua tahun penjara dan denda 15 juta
rupiah. Namun Djoko S. Tjandra dan kuasa hukumnya OC Kaligis
menganggap ada kesalahan fatal dalam putusan Majelis Hakim yang
mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum atas
kasus cessie Bank Bali, bahwa dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP
menyebutkan Peninjauan Kembali itu hanya kepentingan terpidana, kemudian
putusan MK pada 2008, menyatakan secara normatif Pasal 263 ayat (1)
tersebut tidak bisa diubah. Untuk itu kuasa hukum Djoko S. Tjandra
mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas putusan
Nomor 12 PK/Pid.Sus./2009 tersebut, dalam permohonannya menyebutkan
bahwa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan Peninjauan Kembali
dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pengalihan hak tagih piutang Bank
Bali adalah kesalahan fatal dalam sejarah tindak pidana di Indonesia, putusan


                                   li
   itu memperlihatkan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata karena
   melampaui kewenangan Mahkamah Agung. Dalam KUHAP, tidak ada satu
   ketentuan pun yang memberikan hak bagi jaksa mengajukan Peninjauan
   Kembali (http://antikorupsi.org/indo). Namun dalam sidang yang dipimpin
   Ketua Majelis Hakim Hari Sasangka, pengajuan Peninjauan Kembali oleh
   Djoko S. Tjandra tak dibenarkan. Bahwa berdasarkan Surat Edaran
   Mahkamah Agung (SEMA) 10/2009, hanya satu kali pengajuan Peninjauan
   Kembali untuk perkara yang sama.
B. Identitas Terdakwa
   Nama                    : Joko Soegiarto Tjandra
   Tempat lahir            : Sanggau, Kalimantan Barat
   Umur/Tanggal lahir      : 49 tahun/27 Agustus 1950
   Jenis kelamin           : Laki-laki
   Kebangsaan              : Indonesia
   Tempat tinggal          : Jl. Simprug Blok I Kav 89 Rt 03/08 Grorol
                            Selatan, Jakarta Selatan
   Agama                   : Islam
   Pekerjaan               : Direktur PT. Era Giat Prima
C. Dakwaan
          Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra diajukan ke persidangan Mahkamah
   Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan melanggar :
   1. Primair
      Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang Undang Nomor 3
      Tahun 1971 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1)
      ke – 1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang
      Hukum Pidana.
   2. Subsidair
      Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang Undang Nomor 3
      Tahun 1971 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1)
      ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum
      Pidana.


                                         lii
  3. Lebih Subsidair Lagi
     Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang
     Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999
     jo Pasal 55 ayat (1) ke –1 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (2) Kitab
     Undang Undang Hukum Pidana.
  4. Lebih Lebih Subsidair Lagi
     Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum
     Pidana.
D. Tuntutan
        Agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan JOKO
  SOEGIARTO TJANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
  melakukan tindak pidana kejahatan : “Turut serta melakukan tindak pidana
  korupsi dan berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut”. Sebagaimana diatur
  dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a Jo pasal 28 Jo pasal 34 c
  Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 Jo Undang-Undang Nomor 31 tahun
  1999 Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (2) KUHP
  dan untuk kesalahannya tersebut mohon agar JOKO SOEGIARTO
  TJANDRA dijatuhi :

   1. Pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan
     bahwa pidana tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam
     tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh
     juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
   2. Merampas     untuk    negara   barang   bukti      berupa   dana   sebesar
     Rp.546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus
     enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus
     tiga puluh delapan rupiah);
   3. Sedangkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam
     daftar barang bukti digunakan untuk perkara lain;
   4. Mohon agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7 500,- (tujuh
     ribu lima ratus rupiah).



                                     liii
E. Amar     Putusan        Pengadilan         Negeri   Jakarta   Selatan   No.
   156/PID.B/2000/PN.Jak.Sel., tanggal 28 Agustus 2000:

   1. Menyatakan perbuatan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA
      tersebut diatas sebagaimana dalam dakwaan Primair terbukti, tetapi
      perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana;
   2. Menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA dilepas dari
      segala tuntutan hukum (Onslag van rechtverfolging);
   3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
      serta martabatnya;
   4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
   5. Memerintahkan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow
      Account Bank Bali No.0999.045197 sejumlah Rp.546.166.116.369,-
      dikembalikan kepada PT. Era Giat Prima;
   6. Sedangkan barang bukti berupa dana yang ada pada BNI 46 Rasuna Said
      Jakarta Selatan sejumlah Rp.28.756.160,- dikembalikan kepada Terdakwa
      JOKO SOEGIARTO TJANDRA;
   7. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam
      daftar barang bukti digunakan dalam perkara lain;
F. Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.1688 K/Pid/2000 tanggal
   28 Juni 2001:

   1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT
      UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN, tersebut;
   2. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada
      Negara.
G. Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum:

   1. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
      keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,
      hasilnya akan berupa putusan pemidanaan.

      Adapun keadaan baru yang dimaksud dalam memori ini adalah:




                                        liv
a. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali
   TUN Nomor : 21.PK/TUN/2003 tanggal 6 Oktober 2004 yang
   amarnya: Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Drs.Setya
   Novanto dengan salah satu pertimbangannya di hal. 24 menyatakan :
   "bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena pembatalan
   perjanjian pengalihan (cessie) tagihan No.002/ PEGP/I-99 tanggal 11
   Januari 1999 merupakan masalah perdata, seharusnya permasalahan
   yang berkaitan dengan surat keputusan BPPN No.SK.423/BPPN/1999
   tanggal 15 Oktober 1999 diselesaikan terlebih dahulu ke peradilan
   umum/perdata."
   Dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara
   Peninjauan Kembali TUN tersebut di atas, maka masalah sah atau
   tidaknya pembatalan Cessie oleh BPPN harus diselesaikan melalui
   peradilan umum/perdata.
b. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Peninjauan Kembali
   Perdata Nomor : 59 PK/Pdt/2006 tanggal 29 Mei 2007 yang amarnya :
   Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PT.Era Giat Prima
   dengan salah satu pertimbangannya di hal. 21 menyatakan:
   1) bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena alasan-
      alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak
      cukup beralasan karena pertimbangan-pertimbangan putusan kasasi
      sudah benar dan tepat tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu
      kekeliruan yang nyata ;
   2) bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia No.
      1/14/Kep.DP.S/1999 tanggal 23 Juli 1999, Tergugat/Termohon
      Peninjauan Kembali I (PT.Bank Bali Tbk) telah diserahkan kepada
      BPPN untuk dilakukan program penyehatan;
   3) bahwa dalam melaksanakan program penyehatan tersebut dan
      sesuai dengan kewenangannya seperti yang diatur dalam pasal 37
      A ayat (3) huruf d UU No.1 Tahun 1998 jo pasal 19 PP.No.17
      Tahun    1999,   BPPN          pada   tanggal   15   Oktober   1999


                                lv
           No.SK/423/BPPN/1999 telah membatalkan Perjanjian Pengalihan
           /Cessie No.002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999";
       4) bahwa      putusan   TUN     No.148/G.TUN/1999/PT.TUN       Jakarta
           tanggal    2   Maret    2004    (yang     membatalkan   SK.BPPN
           No.SK.423/BPPN/1999) yang dijadikan dasar dari Judex Facti
           untuk mensahkan Perjanjian cessie dan perjanjian-perjanjian
           lainnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya
           No.447 K/TUN/2000 tanggal 4 Maret 2002;
           Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut diatas
           maka BPPN berwenang untuk membatalkan cessie antara PT.Bank
           Bali,Tbk dan PT.Era Giat Prima maka dengan sendirinya
           perjanjian cessie tersebut adalah batal dan tidak sah karena telah
           dibatalkan dengan SK Ketua BPPN No. SK/423/BPPN/1999;
           Dengan demikian, apabila putusan Mahkamah Agung RI dalam
           perkara Peninjauan Kembali Nomor : 59 PK/Pdt/2006 yang
           menyatakan bahwa cessie antara PT.Bank Bali,Tbk dan PT. Era
           Giat Prima adalah batal, dan tidak sah, telah diketahui pada saat
           proses persidangan oleh Judex Juris perkara atas nama terdakwa
           JOKO SOEGIARTO TJANDRA, maka dalam putusannya unsur
           melawan hukum dalam perkara tersebut seharusnya terbukti dan
           dinyatakan bersalah serta dihukum, bukan diputus lepas dari segala
           tuntutan (onslag van recht verfolging);

2. Pada pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti
   akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang
   dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang
   lain.

   Bahwa dalam perkara pencairan klaim PT.Bank Bali Tbk yang diajukan ke
   persidangan sebagai terdakwa antara lain adalah JOKO S.Tjandra dan
   Pande N Lubis yang diajukan secara terpisah (splitzing) namun




                                     lvi
pertimbangan putusan mengenai unsur turut serta dari ke-2 perkara
tersebut adalah saling bertentangan yaitu :
a. Bahwa Putusan Pidana dalam perkara an. JOKO S. Tjandra
   Nomor:1688 K/Pid/2000 tanggal 28 Juni 2001 Judex Juris dalam
   pertimbangan mengenai unsur "Turut serta" menyebutkan:
   "Terdakwa tidak berperan apapun dalam hal pencairan tagihan PT.
   Bank Bali terhadap PT. BDNI, dan tidak pula terbukti telah
   mempengaruhi pejabat BI, BPPN, Depkeu atau pejabat lainnya yang
   berkaitan dengan program penjaminan sesuai dengan Keppres No. 26
   tahun 1998".
b. bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana an.
   Pande N Lubis Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004 Judex
   Juris dalam pertimbangan mengenai unsur "Turut serta" menyebutkan
   dalam hal 83:
   "bahwa unsur turut serta melakukan tersebut menurut pendapat
   mahkamah Agung telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa karena
   dipersidangan telah terbukti bahwa terdakwa dalam mempersiapkan
   pencairan klaim PT. Bank Bali tersebut telah terlebih dahulu
   membicarakannya dengan A. A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S
   Tjandra, Drs.Setya Novanto, Syahril Sabirin, Firman Soetjahya dan
   Irvan Gunardwi".

Bahwa pertimbangan Judex Juris dalam perkara Joko S.Tjandra dan Pande
N Lubis telah menimbulkan pertentangan dalam menafsirkan unsur "turut
serta" walaupun dalam ke-2 putusan tersebut terdapat fakta hukum yang
sama. Fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bahwa pada tahun 1997 PT. Bank Bali,Tbk telah melakukan transaksi
   SWAP' dengan PT. BDNI sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan
   antara tanggal 1 Desember 1997 s/d tanggal 20 Mei 1998 dengan
   jumlah total Rp.436.717.230.723,- dan US$ 45.000.000, dimana pada
   saat itu (sampai dengan 30 Desember 1997) saldo giro PT. BDNI pada
   Bank Indonesia dalam keadaan over draft/saldo debet sebesar


                                lvii
   Rp.8.463.711.000.000,- sehingga pada saat transaksi tersebut jatuh
   tempo, karena sudah tidak memiliki dana yang cukup PT. BDNI tidak
   dapat memenuhi pembayaran kepada PT. Bank Bali atas transaksi
   SWAP dan money market tersebut;
b. Bahwa Presiden mengeluarkan Keppres Nomor : 26 Tahun 1998
   tanggal 26 Januari 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban
   pembayaran bank umum di mana PT. Bank Bali,Tbk dan PT. BDNI
   ikut program penjaminan pemerintah;
c. Bahwa PT. Bank Bali,Tbk mengajukan klaim kepada BPPN sebanyak
   10 (sepuluh) kali antara tanggal 10 Maret 1998 s/d 12 Februari 1999
   terhadap transaksi dengan PT. BDNI, namun ditolak oleh Bank
   Indonesia    karena      tidak      memenuhi   persyaratan   administrasi
   sebagaimana ditentukan dalam SKB.I karena transaksi tersebut
   terlambat didaftarkan;
d. Pada tanggal 11 Januari 1999 PT. Bank Bali,Tbk mengalihkan
   piutangnya tersebut dengan perjanjian cessie kepada PT. Era Giat
   Prima (JOKO SOEGIARTO TJANDRA), namun ternyata tidak diikuti
   dengan penyerahan surat-surat berharga dari PT. Era Giat Prima
   kepada PT. Bank Bali,Tbk sebagaimana yang dipersyaratkan dalam
   perjanjian Cessie tersebut;
e. Ketidakmampuan PT. Era Giat Prima menyerahkan surat-surat
   berharga senilai Rp.798.091.770.000,- kepada PT. Bank Bali, Tbk
   diketahui dengan adanya surat pernyataan No.002/SP.EGP/I-99
   tanggal 11 Januari 1999 dan No.005/SPEGP/IV-99 tanggal 12 April
   1999 yang ditandatangani JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku
   Direktur PT.Era Giat Prima;
f. Terjadi beberapa kali pertemuan antara JOKO SOEGIARTO
   TJANDRA, A. A. BARAMULI, SETYA NOVANTO dan beberapa
   orang lainnya dengan
g. Berdasarkan surat kuasa No.02/SK.EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999,
   PT. Era Giat Prima memberi kuasa kembali kepada PT. Bank Bali,Tbk


                                    lviii
     untuk dan atas nama PT. Era Giat Prima menagih kepada PT.BDNI
     (yang sudah di ambil alih BPPN).
h. Tanggal 16 Mei 1999 diterbitkan SKB II No. 32/46/KEP/DIR
                                           181/BPPN/0599
     Yang memberi hak kepada Bank Kreditur untuk mengajukan klaim,
     sehingga PT. Bank Bali, Tbk berhak mengajukan klaim atas transaksi
     SWAP dan Money market dengan Bank BDNI;
i.   Dalam menentukan apakah transaksi SWAP dan money market antara
     PT. Bank Bali,Tbk dan PT. BDNI tersebut termasuk transaksi yang
     dijamin atau tidak dalam program penjaminan pemerintah, Bank
     Indonesia tidak melakukan verifikasi on site terhadap PT.BDNI selaku
     bank debitur;
j.   Pada tanggal 1 Juni 1999, PT. Bank Bali telah menerima pencairan
     dana dari Bank Indonesia sebesar Rp.904.642.428.369,- melalui
     rekening PT. Bank Bali,Tbk yang ada di Bank Indonesia Nomor :
     523.013.000;
k. Bahwa kemudian dana yang berasal dari Bank Indonesia karena
     program penjaminan pemerintah tersebut oleh PT. Bank Bali,Tbk
     sebagian   diserahkan     kepada      PT.   Era   Giat   Prima   sebesar
     Rp.546.466.166.369,-
           Bahwa masing-masing fakta persidangan tersebut di atas adalah
     merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, sehingga untuk
     membuktikan perbuatan para terdakwa haruslah berdasarkan fakta-
     fakta tersebut sebagai kesatuan bukan dari masing-masing fakta
     sebagai fakta yang berdiri sendiri;
           Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut terlihat
     adanya kesadaran/niat bersama-sama dari para terdakwa (JOKO S.
     TJANDRA, PANDE N LUBIS DAN SYAHRIL SABIRIN) untuk
     mewujudkan tujuan bersama yaitu agar transaksi SWAP dan money
     market antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali,Tbk adalah termasuk




                                  lix
dalam transaksi yang dijamin oleh pemerintah sehingga klaim PT.
Bank Bali,Tbk tersebut dapat diproses dan dibayar oleh Pemerintah;
      Bahwa dengan adanya kesadaran/niat bersama tersebut masing-
masing terdakwa mempunyai peran/tugas yang berbeda-beda untuk
mewujudkan tujuan bersama tersebut, sehingga menurut doktrin
tentang ajaran "turut serta" perbuatan dari masing-masing terdakwa
tersebut walaupun tidak memenuhi seluruh unsur delik, namun dengan
kerja sama secara sadar perbuatan masing-masing terdakwa tersebut
menjadi sebuah peristiwa yang memenuhi semua unsur delik sehingga
perbuatan tersebut selesai (voltooid) sebagaimana yang didakwakan;
      Tetapi kenyataannya putusan dari masing-masing terdakwa
tersebut saling berbeda yaitu:
1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal 10
   Maret 2004 atas nama terdakwa PANDE NASORAHONA LUBIS,
   Judex Juris menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah
   dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "KORUPSI
   YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN
   SEBAGAI       PERBUATAN           BERLANJUT".      Dimana    dalam
   pertimbangannya halaman 83 disebutkan bahwa unsur "turut serta"
   telah terbukti bersama-sama dengan AA. BARAMULI, TANRI
   ABENG, JOKO SOEGIARTO TJANDRA, Drs. R. SETYA
   NOVANTO, SYAHRIL SABIRIN, FIRMAN SOETJAHJA DAN
   IRVAN GUNARDWI;
2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1688 K/Pid/2000 tanggal
   28 Juni 2001 atas nama terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA
   menyatakan perbuatan terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA
   sebagaimana dakwaan primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak
   merupakan      perbuatan      pidana   sehingga   terdakwa   JOKO
   SOEGIARTO TJANDRA dilepas dari segala tuntutan hukum
   (onslag van recht verfolging).




                              lx
            Seharusnya masing-masing terdakwa yang diajukan oleh
      penuntut umum dalam persidangan kasus ini telah terbukti melakukan
      tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan para pelakunya dapat
      dimintai pertanggungjawaban pidana, karena peristiwa yang mendasari
      adanya kasus ini adalah satu yaitu Klaim PT.Bank Bali,Tbk kepada
      Pemerintah atas kewajiban PT.BDNI dalam transaksi SWAP dan
      money market senilai Rp.904.642.428.369,-.;
            Bahwa masing-masing fakta persidangan tersebut di atas adalah
      merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, sehingga untuk
      membuktikan perbuatan para terdakwa haruslah berdasarkan fakta-
      fakta tersebut sebagai kesatuan bukan dari masing-masing fakta
      sebagai fakta yang berdiri sendiri;

3. Terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan
  Hakim.

  Judex Juris tidak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
  peradilan dibawahnya dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
  sesuai dengan pasal 11 ayat (4) UU No.4 Th.2004 tentang Kekuasaan
  Kehakiman disebutkan :
  "Mahkamah Agung bertugas melakukan pengawasan tertinggi atas
  perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di
  bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang"
  dan pasal 32 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dan
  ditambah dengan Undang-undang No.5 Th.2005 tentang Mahkamah
  Agung yang berbunyi :
  "Mahkamah       Agung     melakukan       pengawasan   tertinggi   terhadap
  penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam
  menjalankan kekuasaan kehakiman"
  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas seharusnya Mahkamah Agung RI
  sebagai muara terakhir peradilan (the last corner stone) melakukan
  pengawasan dan pembinaan terhadap peradilan dibawahnya dan



                                   lxi
Mahkamah Agung RI selaku Judex Juris disamping memeriksa penerapan
hukum juga dapat mengadili sendiri berdasarkan fakta-fakta persidangan,
sehingga tidak timbul dualisme putusan pengadilan lebih-lebih dalam
kasus yang sama atau berkaitan satu sama lain.
Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi
atas nama JOKO SUGIARTO TJANDRA dalam pemeriksaan tingkat
Kasasi, dalam perkara a quo keliru menafsirkan antara lain unsur
"perbuatan melawan hukum" dan unsur "turut serta melakukan" sehingga
menyatakan perbuatan terdakwa JOKO SUGIARTO TJANDRA terbukti
tetapi bukan merupakan tindak pidana, putusan ini menimbulkan
ketidakpastian   hukum     dan    ketidakadilan     terhadap    masing-masing
terdakwa lainnya yaitu :
a. SYAHRIL SABIRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas
   perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga membebaskan
   terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak);
b. PANDE N. LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan telah
   melakukan     tindak    pidana        "KORUPSI    YANG       DILAKUKAN
   SECARA BERSAMA-SAMA DAN                        SEBAGAI       PERBUATAN
   BERLANJUT";
       Disamping putusan pengadilan yang menimbulkan ketidakadilan
terhadap para terdakwa dan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai
status barang bukti uang negara sebesar Rp.546.468.544.738,- (lima ratus
empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus
empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) karena di
satu sisi dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa JOKO
S.TJANDRA barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Era Giat
Prima dan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa SYAHRIL
SABIRIN     barang    bukti      tersebut    dikembalikan      pada   rekening
penampungan (Escrow Account) nomor 999045197 atas nama PT. Bank
Bali qq PT.Era Giat Prima sedangkan dalam perkara terpisah lainnya atas
nama terpidana PANDE NASORAHONA LUBIS putusan Mahkamah


                                  lxii
Agung RI Nomor : 380 K/Pid/2001 tanggal 10 Maret 2004 (telah
berkekuatan hukum tetap) tidak menentukan status barang bukti berupa
uang sebesar Rp. 546.468.544.738,- hanya menetapkan barang bukti
berupa surat-surat supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini untuk
dipergunakan dalam perkara lain, seharusnya barang bukti berupa uang
dirampas dan dikembalikan kepada negara karena terpidana dinyatakan
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN
SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT";
       Dengan     demikian    pertimbangan       Judex     Juris   yang    telah
membenarkan pertimbangan Judex Facti seperti yang tercantum dalam
putusan    Hakim     Pengadilan         Negeri   Jakarta     Selatan      Nomor
156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tanggal 28 Agustus 2000 adalah merupakan
kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yaitu :
a. Salah dalam penafsiran unsur Melawan Hukum
   Judex Juris yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti mengenai
   unsur "melawan hukum" yang didasarkan pada pertimbangan-
   pertimbangan sebagai berikut adalah :
   1) Bahwa pertimbangan Judex Juris mengenai transaksi PT. BDNI
       dan PT. Bank Bali Tbk pada halaman 182, menyatakan :
       "bahwa transaksi SWAP dan money market antara PT. Bank
       Bali,Tbk dan PT. BDNI tidak bertentangan dengan ketentuan
       perundang-undangan perbankan karena itu apa yang telah
       dipertimbangkan Judex Facti sudah tepat dan benar"
       dan pada halaman 214,
       "bahwa dalam proses transaksi SWAP dan money market oleh PT.
       Bank Bali,Tbk dalam hubungannya dengan Bank BDNI adalah
       tidak melawan hukum".
       serta pada halaman 281 s/d 285 menyebutkan:
       "bahwa transaksi SWAP dan money market yang dilakukan antara
       PT. Bank Bali,Tbk dan PT. BDNI (sebelum BBO) telah dicatat


                                lxiii
   dalam pembukuan dan telah didokumenkan PT. Bank Bali,Tbk,
   tidak pernah adanya teguran dari Bank Indonesia baik secara lisan
   maupun tertulis serta telah dilakukannya verifikasi on site ternyata
   tidak ditemukan ketidakwajaran dan ketidakbenaran dalam
   transaksi antara PT. Bank Bali,Tbk dan PT. BDNI sehingga tidak
   melanggar asas demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian serta
   tidak melanggar tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam
   pasal 2 jo pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun
   1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun
   1998".
2) Hakim Judex Juris dalam pertimbangannya mengenai Program
   Penjaminan Pemerintah halaman 214:
   "Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa dalam proses
   transaksi SWAP dan money market oleh PT. Bank Bali,Tbk dalam
   hubungannya dengan PT. BDNI adalah tidak melawan hukum,
   karena sudah didasarkan kepada peraturan hukum positif yang
   berlaku, juga berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli dari Bank
   Indonesia selaku pemegang kendali kegiatan perbankan, yaitu
   Iwan R. Prawiranegara, Subarjo Joyosumarto, Adnan Djuanda,
   Erman Munzir, Hifni Arkian, Miranda S. Goeltom, Syahril Sabirin,
   Bambang Subianto, R.Dody Rushendra, Desmi Demas dan RC.
   Eko Santoso Budiarto, tidak terdapat seorang saksi pun yang telah
   menyatakan transaksi dimaksud sebagai melawan hukum"
   dan halaman 290 menyebutkan :
   "bahwa dari kewajiban PT. BDNI (BBO) kepada PT.Bank Bali
   diatas Rp 10 milyar, adanya dokumen dan kewajaran transaksi
   SWAP dan money market serta tidak dilanggarnya prinsip kehati-
   hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan
   kesehatan bank, maka transaksi tersebut dengan nilai pokok Rp.
   904.642.428.369,-    termasuk    transaksi   yang    dijamin   oleh
   pemerintah sesuai Keppres nomor 26 tahun 1998, Keputusan


                           lxiv
   Menkeu nomor 26/KMK.017/98, SKB I tanggal 6 maret 1998 dan
   SKB II tanggal 14 Mei 1999".
3) Hakim Judex Juris dalam pertimbangannya mengenai Perjanjian
   Pengalihan/Cessie menyebutkan pada halaman 177, bahwa:
   "beralasan   tidaknya     pengalihan   piutang     tersebut   telah
   dipertimbangkan Judex Facti dengan mendengar keterangan
   sejumlah saksi dan pada akhirnya Judex Facti berkesimpulan dan
   berpendapat pengalihan piutang (cessie) tersebut sebagai perbuatan
   perdata";
   Juga pada halaman 210,
   "bahwa baik dengan keterangan saksi ahli hukum pidana atau tanpa
   keterangannya, penilaian keabsahan tersebut yang mengacu dan
   telah terbukti bahwa dilakukan atas kesepakatan bebas dari para
   pihak, dengan kecakapan para pihak, mengenai hal tertentu yaitu
   pengalihan hak dan pengalihan hak itu bukan merupakan hal yang
   terlarang, maka cessie sudah sah menurut hukum".
4) Hakim Judex Juris dalam pertimbangannya mengenai peranan
   terdakwa dalam pencairan klaim halaman 182 disebutkan:
   "bahwa Judex Facti tidak salah menafsirkan pengertian "turut
   Serta" karena Judex Facti telah mempertimbangkan peranan
   terdakwa dan yang terungkap di depan persidangan terdakwa
   hanya melakukan cessie dengan Bank Bali dan perjanjian cessie
   sendiri adalah perbuatan perdata.
   dan halaman 216 disebutkan :
   "bahwa tidak terdapat alat bukti yang telah membuktikan bahwa
   pribadi-pribadi Rudy Ramly, Pande N Lubis, Syahril Sabirin, dst
   telah melakukan tindak pidana korupsi dan dilakukannya bersama-
   sama atau dengan ikut serta atau dengan disuruh melakukan hal
   tindak pidana itu oleh terdakwa".
   serta halaman 325-326 disebutkan:




                            lxv
      "bahwa masalah transaksi SWAP dan Money market antara PT.
      Bank Bali, Tbk dan PT. BDNI (BBO) dan masalah pengajuan
      klaim PT. Bank Bali atas tagihannya terhadap PT. BDNI kepada
      BPPN adalah permasalahannya sendiri PT. Bank Bali, Tbk dan PT.
      BDNI dan terdakwa tidak tahu menahu dan tidak berperan apapun
      dalam masalah transaksi tersebut dan pengajuan klaim yang
      diajukan PT. Bank Bali, Tbk.
      Bahwa terdakwa tidak pernah terbukti telah mempengaruhi pejabat
      Bank Indonesia, BPPN, Departemen Keuangan atau pejabat
      lainnya (pejabat pemegang otoritas moneter) yang berkaitan
      dengan pencairan klaim PT. Bank Bali,Tbk. Bahwa dalam proses
      pencairan klaim PT. Bank Bali,Tbk terhadap PT. BDNI para
      pejabat pemegang otoritas moneter tidak mengetahui adanya cessie
      PT. Bank Bali,Tbk kepada PT. Era Giat Prima karena cessie
      tersebut tidak merupakan syarat untuk pencairan klaim tersebut".77
         juga pada halaman 310 menyatakan:
   5) "Bahwa sepanjang para pihak in casu PT. Bank Bali,Tbk sebagai
      cedent dan PT. Era Giat Prima (EGP) sebagai Cessionaris merasa
      tidak adanya dwang (paksaan), dwaling (kekhilafan/kekeliruan)
      atau bedrog (penipuan) dalam melakukan perjanjian cessie di satu
      pihak dan di pihak lain sepanjang Cessionaris dan cedent merasa
      adanya unsur kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian telah
      melakukan perjanjian cessie serta sepanjang pula Cessionaris atau
      cedent tidak merasa dirugikan dan tidak mengajukan pembatalan
      perjanjian cessie ke Pengadilan Negeri dengan alasan wanprestasi
      dan atau melawan hukum (onrechtmatige daad) maka menurut
      ketentuan pasal 1338 KUHPerdata perjanjian pengalihan cessie,
      tagihan berikut instrumennya mengikat dan berlaku sebagai
      undang-undang (pacta sunt servanda) bagi PT. Bank Bali,Tbk dan
      PT. Era Giat Prima".
Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:


                             lxvi
Ad.1. Mengenai transaksi PT.BDNI dengan PT.Bank Bali Tbk.
    Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut adalah keliru dan
    merupakan kekhilafan yang nyata karena hanya mempertimbangkan
    verifikasi on site yang dilaksanakan hanya terhadap PT. Bank
    Bali,Tbk ( Bank kreditur) tanpa melakukan verifikasi on site terhadap
    PT. BDNI (Bank Debitur), seharusnya verifikasi on site dilakukan
    terhadap bank kreditur dan bank debitur;
    Berdasarkan rapat antara Direksi Bank Indonesia dan BPPN (Risalah
    Rapat Direksi Nomor: 31.00.08 tanggal 24 September 1998),
    ditentukan bahwa dalam proses penjaminan yaitu dari klaim yang
    masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia kemudian
    apabila klaim tersebut dapat diterima maka akan diberitahukan
    kepada BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran;
    Bahwa rekonsiliasi antara PT. Bank Bali dan PT. BDNI yang
    dilakukan oleh BPPN bukanlah dalam pengertian verifikasi on site
    seperti yang dimaksud dalam program penjaminan ini, sehingga
    seharusnya BPPN tidak perlu membayar klaim PT. Bank Bali,Tbk
    tersebut;
    Bahwa yang dimaksud oleh verifikasi on site adalah melakukan
    penelitian terhadap saldo giro bank, fasilitas over draft, BLBI yang
    diterima dari Bank Indonesia yang dilakukan terhadap bank debitur;
    Apabila verifikasi on site tersebut dilakukan juga terhadap PT. BDNI
    maka akan diketahui bahwa kondisi keuangan PT. BDNI dalam
    keadaan over draft, sehingga sebenarnya transaksi (8 transaksi SWAP
    dan 2 transaksi money market) antara PT. BDNI dengan PT. Bank
    Bali, Tbk sudah melanggar prinsip kehati-hatian bank (prudential
    principle) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 29 ayat (2)
    Undang - Undang Nomor : 7 Tahun 1992 yang diubah dengan
    Undang Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
    Sesuai dengan "prinsip kehati-hatian" dalam usaha perbankan
    seharusnya PT. BDNI dalam menjalankan usahanya seharusnya


                              lxvii
    memperhatikan     rambu-rambu      kesehatan   bank   dalam   rangka
    pengendalian risiko. Prinsip kehati-hatian seperti yang ditentukan di
    dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan dijabarkan di dalam
    patokan-patokan yang bersifat operasional. Salah satu rambu prinsip
    kehati-hatian adalah Giro Wajib Minimum di mana diatur di dalam
    Surat Keputusan Direksi BI Nomor : 30/89A/KEP/DIR tanggal 30
    Oktober 1997. Prosentase Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia
    dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam
    rupiah;
    Berdasarkan data dari Bank Indonesia saldo giro PT. BDNI yang ada
    di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997 telah over draft
    sebesar Rp.1.715.690.000.000,- dan pada tanggal 30 Desember 1997
    telah over draft sebesar Rp.8.463.711.000.000,-, dan hal ini pernah
    dilakukan teguran oleh Bank Indonesia kepada PT. BDNI yaitu:
    a.   Nomor : 30/301/UPB2/AdB2 tanggal 3 November 1997.
    b.   Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997.
    c.   Nomor : 30/2166/UPB2/AdB2 tanggal 2 Desember 1997.
    d.   Nomor : 30/2540/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997.

    sehingga PT. BDNI tidak sepatutnya melakukan transaksi SWAP dan
    money market dengan PT. Bank Bali.Tbk.
Ad.2 Tentang Program Penjaminan Pemerintah
    Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut adalah merupakan
    kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena hanya menilai
    kewajaran dari transaksi antara PT.Bank Bali,Tbk dengan PT.BDNI
    namun Judex Juris tidak mempertimbangkan apakah transaksi
    tersebut dijamin atau tidak dijamin.
    Untuk menjadi transaksi yang dijamin oleh pemerintah, berdasarkan
    pasal 2 ayat (2) KEPPRES Nomor : 26 Tahun 1998 tentang
    Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang menyatakan:
    "Kewajiban pembayaran yang dijamin pemerintah meliputi kewajiban
    dalam mata uang rupiah dan mata uang asing" Sedangkan menurut
    Kep.Menkeu Nomor : 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998


                              lxviii
kewajiban bank yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 yaitu:
"Kewajiban yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam KEPPRES Nomor 26 Tahun 1998 meliputi seluruh kewajiban
pembayaran dari bank umum, baik dalam mata uang rupiah maupun
dalam mata uang asing yang timbul sebelum, pada atau sesudah hari
pertama dari jangka waktu berlaku dan jatuh tempo pada atau
sebelum hari terakhir dari jangka waktu berlaku termasuk tetapi tidak
terbatas pada giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on call,
obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang
diterima, SWAPS/hedgesfuture, derivatives dan kewajiban-kewajiban
kontinjen (off balance sheet) lainnya, seperti bank garansi, standby
letter of credit, performance bonds dan kewajiban-kewajiban yang
sejenis selain yang dikecualikan dalam keputusan ini".
Sedangkan kewajiban bank umum yang tidak dijamin diatur dalam
pasal 4 huruf e juga menyebutkan:
"Pemerintah tidak menjamin pembayaran Kewajiban-kewajiban yang
diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan praktek-praktek
perbankan yang sehat atau kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh
kreditur yang tidak beritikad baik".
Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan SKB I tanggal 6 Maret
1998 dan Petunjuk Pelaksanaan SKB II tanggal 14 Mei 1999,
disebutkan bahwa kewajiban-kewajiban bank umum yang dijamin
adalah seperti yang disebutkan di dalam KEPPRES Nomor : 26
Tahun 1998 dan Kep. Menkeu Nomor : 26/KMK.017/1998 tanggal 28
Januari 1998, sedangkan tentang jenis-jenis kewajiban bank yang
tidak dijamin antara lain disebutkan:
"Kewajiban-kewajiban yang diperoleh dengan cara yang bertentangan
dengan praktek-praktek perbankan yang sehat atau kewajiban-
kewajiban yang oleh kreditur yang tidak beritikad baik".,




                           lxix
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas transaksi SWAP
maupun money market yang dilakukan antara PT. BDNI dan PT.
Bank Bali,Tbk yaitu:
a. Transaksi     SWAP     tanggal   1    Desember    1997      sebesar
     Rp.64.754.250.000,- jatuh tempo tanggal 2 Maret 1998.
b. Transaksi     SWAP     tanggal   3    Desember    1997      sebesar
     Rp.48.060.000.000,- jatuh tempo tanggal 3 Maret 1998.
c. (3) Transaksi SWAP tanggal 12 Desember 1997 sebesar
     Rp.51.600.000.000,- jatuh tempo tanggal 12 Maret 1998.
d. Transaksi     SWAP     tanggal   -    Desember    1997      sebesar
     Rp.1.131.250.000,- jatuh tempo tanggal 16 Maret 1998.
e. Transaksi     SWAP     tanggal   15   Desember       1997   sebesar
     Rp.81.225.000.000,- jatuh tempo tanggal 16 Maret 1998.
f. Transaksi Money market tanggal 2 Maret 1998 sebesar
     Rp.66.139.271.458,- jatuh tempo tanggal 16 Maret 1998.
g. Transaksi     SWAP     tanggal   12   September      1997   sebesar
     Rp.61.830.000.000,- jatuh tempo tanggal 24 Maret 1998.
h. Transaksi Money market tanggal 20 Mei 1998 sebesar
     Rp.61.977.459.265,- jatuh tempo tanggal 12 Juni 1998.
i.   Transaksi   SWAP     tanggal   5    Desember    1997      sebesar
     US$40.000.000,- jatuh tempo tanggal 5 Juni 1998.
j.   Transaksi   SWAP     tanggal   12   Desember       1997   sebesar
     US$5.000.000,- jatuh tempo tanggal 12 Juni 1998.
bukan termasuk transaksi yang dijamin oleh pemerintah karena telah
melanggar prinsip kehati-hatian yaitu pada waktu melakukan
transaksi SWAP maupun money market PT. BDNI keadaan saldo giro
PT. BDNI yang ada di Bank Indonesia dalam keadaan over
draft/saldo debet sejak 15 Oktober 1997 serta CAR kurang dari 5%.
Dengan kondisi demikian seharusnya PT. BDNI tidak melakukan
transaksi SWAP dan money market sebagaimana diatur dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 30/266/KEP/DIR tanggal


                          lxx
27 Pebruari 1998 tentang Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian yang
Menyangkut Kewajiban Antar Bank, Pengambilalihan Tagihan Suku
Bunga Simpanan dan Penyedia Dana, pasal 2 ayat (1) jo pasal 9 huruf
a, b dan c jo pasal 11, yaitu,
pasal 2 ayat (1):
"Bank dalam menerima kewajiban antar bank dari bank lain wajib
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan memenuhi batasan yang
ditetapkan".
pasal 9:
"Bank dapat menetapkan sendiri pertumbuhan penyediaan dana
dengan ketentuan:
Pasal 9 huruf a:
"Telah mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan semua risiko
usaha dan"
Pasal 9 huruf b:
"Memenuhi ketentuan kehati-hatian yang meliputi Rasio Modal
(CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan tidak
mempunyai kewajiban kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) dan"
Pasal 9 huruf c:
"Tidak terdapat pelanggaran kewajiban antar bank sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2"
Bahwa PT. Bank Bali sebelum melakukan transaksi SWAP dan
money market dengan PT. BDNI seharusnya menerapkan prinsip
kehati-hatian dengan indikator awal antara lain berupa Capital
Adequate Ratio (Rasio Kecukupan Modal) dan Giro Wajib Minimum
PT. BDNI pada Bank Indonesia seperti yang diatur dalam Surat
Keputusan Direksi BI Nomor : 30/89A/KEP/DIR tanggal 30 Oktober
1997, di mana disebutkan:
"Prosentase Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia dalam rupiah
ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah.


                             lxxi
Sedangkan Giro Wajib Minimum dalam valuta asing adalah 396 dari
dana pihak ketiga dalam valuta asing".
Oleh karena transaksi antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali
tersebut dilakukan pada saat saldo giro PT. BDNI pada Bank
Indonesia dalam keadaan over draft berarti telah melewati batas
minimum Saldo Giro Wajib pada Bank Indonesia sebesar 5%.
Dengan demikian transaksi tersebut telah melanggar prinsip kehati-
hatian bank dan bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang
sehat sehingga transaksi tersebut tidak dijamin sebagaimana diatur
dalam program penjaminan oleh pemerintah (vide pasal 4 huruf e
Kep. Menkeu Nomor : 26/KMK.017/1998
tanggal 28 Januari 1998 dan SKB I Nomor : 30/270/KBP/DIR
                                                1/BPPN/1998
tanggal 6 Maret 1998 serta SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR
                                          181/BPPN/0599
tanggal 14 Mei 1998).
Bahwa di samping itu pada SKB I Nomor : 30/270/KEP/DIR
                                           1/BPPN/1998
tanggal 6 Maret 1998 diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian
Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
pada angka "II" poin 3 huruf b nomor 2) disebutkan bahwa :
"pendaftaran dimaksud dilakukan oleh bank yang bersangkutan
kepada BPPN dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam
puluh) hari sejak timbulnya kewajiban tersebut bagi kewajiban yang
ada setelah Surat Keputusan Bersama di atas";
Sedangkan pada angka "IV" Tata Cara Pengajuan Klaim dan
Pembayaran Jaminan dalam poin 1 huruf b disebutkan bahwa:
"Dalam hal Bank memperkirakan tidak akan mampu membayar, bank
yang bersangkutan akan memberitahukan kepada BPPN sesuai
dengan contoh pada lampiran 6, yang harus disampaikan selambat-




                          lxxii
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum kewajiban tersebut jatuh
tempo".
Dari fakta yang ada PT. BDNI mengajukan klaim kepada BPPN
dengan alamat Bank Indonesia baru diajukan pada tanggal 23 Juni
1998 (sebanyak 7 (tujuh) surat klaim) dan 20 Juli 1998, begitu pula
PT. Bank Bali mengajukan klaim transaksi tersebut kepada BPPN
pada tanggal 10 Maret 1998, 3 Juni 1998, 8 Juni 1998, 19 Juni 1998,
6 Agustus 1998, 28 September 1998, 5 Oktober 1998, 21 Oktober
1998, 23 Desember 1998 dan terakhir tanggal 12 Pebruari 1999.
Dengan demikian pengajuan klaim baik oleh PT. BDNI (sebagai
debitur) dan PT. Bank Bali (sebagai kreditur) secara administrasi
telah melewati batas waktu yang ditentukan di dalam SKB I Nomor
30/270/KEP/DIR
1/BPPN/1998
tanggal 6 Maret 1998, sehingga permohonan klaim tersebut ditolak
oleh Bank Indonesia dengan suratnya yang ditujukan kepada Tim
Pemberesan PT.BDNI (BBO) dengan tembusan antara lain ketua
BPPN dan Direksi PT.Bank Bali,Tbk dengan surat Nomor:
a. Nomor : 31/632/UPPB/AdB tanggal 23 September 1998 perihal
   klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali,Tbk.
b. Nomor : 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998 perihal
   klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali,Tbk.
c. Nomor : 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998 perihal
   klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali,Tbk.
d. Nomor : 31/697/UPPB/AdB tanggal 5 Oktober 1998 perihal klaim
   PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali,Tbk.
e. Nomor : 31/713/UPPB/AdB tanggal 13 Oktober 1998 perihal
   klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali,Tbk.
f. Nomor : 31/738/UPPB/AdB tanggal 16 Oktober 1998 perihal
   klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali,Tbk.




                         lxxiii
    g. Nomor : 31/775/UPPB/AdB tanggal 20 Oktober 1998 perihal
       klaim PT. BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali,Tbk.

    Dari uraian tersebut di atas, klaim PT. Bank Bali,Tbk kepada BPPN
    dan Bank Indonesia baik secara administrasi (pendaftaran transaksi
    dan klaim terlambat diajukan) maupun secara substansi/materi yaitu
    transaksi tersebut telah melanggar prinsip kehati-hatian bank adalah
    transaksi yang tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah.
Ad.3 Tentang Perjanjian Pengalihan/Cessie
    Bahwa pertimbangan Judex Juris yang mengatakan bahwa cessie
    adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang antara PT. Era
    Giat Prima dan PT. Bank Bali,Tbk adalah merupakan kekeliruan
    karena tidak mempertimbangkan pasal-pasal lain dalam KUHPerdata
    yang berkaitan dengan sah atau tidaknya Cessie tersebut.
    Dalam KUHPerdata Cessie diatur antara lain dalam Buku II pasal 613
    KUH Perdata yang menyebutkan :
    "Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak
    bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta
    otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu
    dilimpahkan kepada orang lain.
    Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya
    melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau
    secara tertulis disetujui atau diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang
    karena surat atas bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu,
    penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan
    penyerahan surat disertai endosemennya".
    Berdasarkan pasal 584 KUH Perdata disebutkan bahwa sahnya cessie
    tergantung dari sahnya perjanjian obligatornya, berarti dalam
    perjanjian cessie harus diikuti dengan penyerahan jaminan sebagai
    kompensasi telah dialihkannya piutang tersebut. Bahwa perjanjian
    obligator yang mendasari cessie disini adalah penyerahan (levering)



                              lxxiv
aset/surat-surat berharga dari PT. Era Giat Prima kepada PT. Bank
Bali untuk memenuhi prestasi atas pengalihan tagihan/cessie
sebagaimana      yang     diperjanjikan     dalam    surat    perjanjian
No.002/P.EGP/I-99       tanggal    11   Januari   1999   antara   JOKO
SOEGIARTO TJANDRA selaku direktur PT. Era Giat Prima dan
RUDY RAMLY selaku direktur PT. Bank Bali,Tbk dimana JOKO S.
TJANDRA membuat surat pernyataan No.002/SP.EGP/I-99 tanggal
11 Januari 1999 berjanji akan menyerahkan surat-surat berharga yang
diterbitkan oleh Bank Bali,Tbk dan bank-bank pemerintah atau
BUMN sebesar Rp. 798.091.770.000,- (tujuh ratus sembilan puluh
delapan milyar sembilan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu
rupiah) paling lambat pada tanggal 11 April 1999. Namun ternyata
JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT. Era Giat Prima
tidak pernah menyerahkan aset/surat berharga tersebut, dan dengan
surat pernyataan Nomor : 005/SP-EGP/IV-99 tanggal 12 April 1999,
penyerahan surat-surat berharga di atas diperpanjang menjadi paling
lambat tanggal 11 Juni 1999. Karena perjanjian obligatoir yang
mendasari cessie tersebut adalah tidak sah dan secara otomatis
perjanjian cessie tersebut adalah tidak sah.
Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa PT. Era Giat Prima selaku
Cessionaris menguasakan kembali kepada PT. Bank Bali,Tbk untuk
mengajukan klaim kepada BPPN, dan hal yang demikian (dikuasakan
kembali kepada cedent/PT.Bank Bali) bertentangan dengan asas
kepatutan dan kelaziman.
Seperti pendapat Suharnoko,SH,MLI,dkk dalam bukunya "Doktrin
Subrogasi, Novasi dan Cessie" halaman 122-123
"bahwa terjadi keganjilan karena jika Bank Bali menerima
pembayaran dari debitornya atau dari BPPN maka tidak ada
kewajiban bagi Bank Bali untuk membayar kepada PT. Era Giat
Prima. Menurut pendapatnya tersebut jika PT. Era Giat Prima




                            lxxv
    kesulitan untuk menagih kepada BDNI, maka lebih baik dilakukan
    retro cessie".
    Bahwa yang dimaksud dengan retro cessie adalah "penyerahan hak
    kembali" berdasarkan Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa, penerbit
    CV. Aneka Semarang, 1977, halaman 736;
    Dari uraian di atas, bahwa cessie tersebut hanyalah pro forma
    (sekedar untuk memenuhi tata cara/semu/pura-pura) dan itu
    merupakan alat/modus untuk melakukan perbuatan melawan hukum
    bagi      JOKO   SOEGIARTO        TJANDRA     untuk    mendapatkan
    keuntungan dari klaim PT. Bank Bali, Tbk terhadap PT. BDNI;
    Judex Juris hanya mempertimbangkan kebenaran formil dari fakta-
    fakta yang ada yaitu tentang keabsahan cessie, seharusnya dalam
    persidangan perkara pidana Judex Juris harus mencari kebenaran
    materiil, yaitu seperti yang telah kami uraikan di atas bahwa cessie
    tersebut adalah pro forma dan merupakan alat/modus bagi JOKO
    SOEGIARTO TJANDRA.
Ad.3 Tentang peranan terdakwa dalam pencairan klaim
    Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut           merupakan suatu
    kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena hanya melihat
    peran JOKO SOEGIARTO TJANDRA sebatas pembuatan Akta
    Cessie,    seharusnya   juga     mempertimbangkan     peran   JOKO
    SOEGIARTO TJANDRA dalam memfasilitasi pertemuan antara
    pejabat-pejabat moneter dalam membahas klaim PT. Bank Bali,Tbk
    dan adanya perbuatan JOKO SOEGIARTO TJANDRA/PT.EGP yang
    menguasakan kembali hak menagih kepada PT. Bank Bali.
    Berdasarkan SKB I Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret
                                   1/BPPN/1998
    1998 PT. Bank Bali,Tbk pernah beberapa kali mengajukan klaim
    kepada Bank Indonesia terhadap tagihan kepada PT. BDNI namun
    ditolak dengan alasan bahwa klaim tersebut terlambat didaftarkan
    maupun terlambat pengajuan klaimnya.


                             lxxvi
Atas dasar penolakan tersebut PT. Bank Bali,Tbk melakukan
pengalihan tagihan dengan memberikan cessie kepada JOKO
SOEGIARTO TJANDRA (PT. Era Giat Prima) untuk mencairkan
klaim terhadap PT. BDNI tersebut yang dilakukan pada tanggal 11
Januari 1999 dengan Cessie No.002/P.EGP/I/99. Setelah menerima
pengalihan tagihan (cessie) dari PT. Bank Bali,Tbk tersebut JOKO
SOEGIARTO TJANDRA mulai melakukan perbuatan-perbuatan
yang bertujuan agar klaim PT. Bank Bali,Tbk terhadap PT. BDNI
tersebut    dapat   dicairkan   oleh    BPPN,     diantaranya   adalah
mempengaruhi pemegang otoritas moneter. Hal ini dapat dibuktikan
dengan adanya beberapa kali pertemuan para pejabat pemegang
otoritas moneter (Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan BPPN)
dengan pihak PT. Bank Bali,Tbk dan PT. BDNI yang dilakukan di
kantor Menteri Keuangan, Hotel Mulia dan di rumah Menteri
Keuangan;
Bahwa klaim PT. Bank Bali,Tbk terhadap PT. BDNI yang semula
selalu ditolak oleh Bank Indonesia, setelah pertemuan tanggal 11
Februari 1999 bertempat di Hotel Mulia yang diprakarsai dan
difasilitasi oleh JOKO SOEGIARTO TJANDRA yang dihadiri oleh
JOKO SOEGIARTO TJANDRA sendiri, AA. Baramuli, Tanri
Abeng, Syahril Sabirin, Pande Lubis, Firman Sutjahya dan Setya
Novanto untuk membahas klaim PT. Bank Bali,Tbk terhadap PT.
BDNI, kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan mencari jalan untuk
mengatasinya, PT. Bank Bali,Tbk mengajukan kembali klaim tersebut
kepada BPPN dengan surat Nomor : 012/CL.02/99 tanggal 12
Februari 1999 yang merupakan hasil pertemuan tanggal 11 Februari
1999 tersebut di atas. Kemudian seluruh proses pencairan klaim PT.
Bank Bali,Tbk terhadap PT.             BDNI   tersebut   oleh PANDE
NASORAHONA LUBIS yang mempunyai kewenangan untuk
memproses klaimnya, diproses hingga dapat dicairkan.




                          lxxvii
Selain tanggapan kami tersebut di atas, kami kemukakan doktrin-
doktrin mengenai unsur "melawan hukum" yaitu: Penjelasan umum
Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dalam undang-undang
tersebut "unsur melawan hukum" adalah mengandung pengertian
formil maupun materiil, dimaksudkan agar supaya lebih mudah
memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum.
Menurut Prof. MR. Roeslan Saleh,
"Bahwa melawan hukum dalam pendapat yang formil apabila telah
memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik
dan tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat
adalah betul-betul telah dirasakan tidak patut".
Sedangkan menurut Prof. Moeljatno,
"Menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat
formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan di dalam
rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut
dilakukan,     karena      bertentangan        dengan    atau   menghambat
terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan
oleh masyarakat itu".
Dengan       adanya     kata-kata      "agar   lebih    mudah   memperoleh
pembuktian" dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun
1971 tersebut maka dapat dilihat bahwa Undang-Undang Nomor.3
Tahun 1971 tersebut menerapkan sifat melawan hukum materiil
dalam arti yang positif, yaitu perbuatan yang melanggar asas
kepatutan dan tercela di dalam masyarakat adalah bersifat melawan
hukum sehingga dapat dihukum.
Berdasarkan uraian dari poin 1 sampai dengan poin 4 di atas,
perbuatan JOKO SUGIARTO TJANDRA yaitu menerima cessie
yang menurut Judex Facti adalah sah, sebenarnya hanya merupakan
alat/ modus/ sarana bagi JOKO SUGIARTO TJANDRA untuk dapat


                             lxxviii
    menikmati keuntungan atas klaim PT.Bank Bali,Tbk terhadap PT.
    BDNI yang diajukan kepada pemerintah Cq.BPPN.
    Walaupun perbuatan JOKO SUGIARTO TJANDRA menerima
    sejumlah dana yang dilandasi oleh perjanjian cessie, namun perjanjian
    cessie itu sendiri merupakan perbuatan yang tidak patut atau tercela
    karena hanya dimaksudkan agar JOKO SUGIARTO TJANDRA
    dapat mengikatkan diri ke dalam masalah klaim PT.Bank Bali,Tbk
    terhadap PT. BDNI sehingga terdakwa dapat menikmati keuntungan
    dari pembayaran klaim PT.Bank Bali,Tbk terhadap PT. BDNI oleh
    Bank Indonesia yang sebenarnya tidak termasuk dalam transaksi yang
    dijamin oleh pemerintah.
         Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa transaksi
         SWAP dan money market antara PT. BDNI dan PT.Bank
         Bali,Tbk adalah sudah tidak benar karena PT. BDNI sudah
         overdraft sehingga transaksi tersebut tidak termasuk dalam
         program penjaminan pemerintah sedangkan cessie tidak
         memenuhi ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata.
    Dengan demikian sejak terjadi transaksi SWAP dan money market
    antara   PT.   Bank     Bali,Tbk    dengan    PT.    BDNI     hingga
    pengiriman/transfer dana pembayaran klaim yang berasal dari
    pemerintah melalui PT. Bank Bali ke rekening PT. Era Giat Prima
    dilakukan dengan secara melawan hukum.
b. Unsur yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan
   negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut
   disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan
   negara atau perekonomian negara;
   Pertimbangan Judex Juris pada halaman 182 menyatakan bahwa
   tentang kerugian keuangan negara telah dipertimbangkan oleh Judex
   Facti dengan benar.
      dan halaman 215 menyatakan




                               lxxix
“ ..............maka pembayaran klaim tersebut tidak merupakan tindakan
yang merugikan keuangan atau perekonomian negara karena uang
yang dibayarkan untuk membayar klaim PT. Bank Bali,Tbk
merupakan uang dan hak yang sah dari PT. Bank Bali sendiri. Dengan
tidak terbukti terjadi perbuatan yang merugikan keuangan negara,
maka juga tidak terbukti terjadi perbuatan yang merugikan
perekonomian negara".
Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 341-342 :
"bahwa benar negara pada tanggal 1 Juni 1999 telah mengeluarkan
dana talangan sebesar Rp. 904.462.428.369,- untuk membayar tagihan
PT.
Bank Bali, Tbk terhadap PT. BDNI (BBO) tetapi uang tersebut adalah
sah milik PT. Bank Bali sehingga PT. Bank Bali bebas untuk
menggunakan uangnya".
Tanggapan Jaksa Penuntut Umum
        Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut diatas merupakan
suatu   kekhilafan    atau        kekeliruan   yang   nyata   karena   hanya
mempertimbangkan bahwa uang sebesar Rp. 904.462.428.369,- adalah
hak PT.Bank Bali,Tbk karena adanya transaksi antara PT.Bank
Bali.Tbk dengan PT.BDNI, seharusnya mempertimbangkan apakah
transaksi tersebut dijamin oleh Pemerintah sesuai aturan yang ada.
        Bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat (1) sub a
Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang dimaksud dengan
keuangan negara adalah :
        “   ...........meliputi     juga   keuangan    daerah   atau   suatu
badan/badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-
kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang
diperoleh dari masyarakat tersebut".
        Bahwa dana yang dibayarkan kepada PT. Bank Bali,Tbk
sebesar Rp.904.462.428.369,- adalah berasal dari Obligasi dalam
rangka penjaminan pemerintah terhadap kewajiban dari Bank-bank


                                  lxxx
Umum yang pelaksanaannya diserahkan kepada BPPN untuk dibayar
oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri
Keuangan Nomor : SK-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal
Surat Kuasa Umum dalam rangka pembayaran Jaminan Pemerintah
terhadap kewajiban Bank sebesar Rp.53.779.000.000.000,- (lima puluh
tiga trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah);
        Bahwa berdasarkan uraian pada unsur melawan hukum
(hal.22-28 diatas) bahwa transaksi antara PT. BDNI dan PT. Bank
Bali, Tbk tidak boleh dilakukan karena melanggar prinsip kehati-
hatian sesuai pasal 2 jo pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga sesuai
ketentuan, transaksi tersebut bukan termasuk transaksi yang dijamin
oleh pemerintah;
        Bahwa berdasarkan uraian pada unsur melawan hukum poin
3) bahwa cessie antara PT. Bank Bali,Tbk dengan PT. Era Giat Prima
adalah tidak sah sesuai ketentuan pasal 613 ayat (2)KUH Perdata dan
pasal 584 KUH Perdata. Sehingga cessie tersebut hanya merupakan
pro forma untuk digunakan sebagai alat/sarana bagi JOKO
SUGIARTO TJANDRA untuk dapat menikmati dana penjaminan
pemerintah terhadap klaim PT. Bank Bali,Tbk secara melawan hukum;
        Karena transaksi antara PT. Bank Bali dan PT. BDNI tersebut
bukan termasuk transaksi yang dijamin oleh pemerintah maka
pemerintah tidak perlu membayar klaim tersebut;
        Oleh karena cessie antara PT. Bank Bali,Tbk dengan PT. Era
Giat Prima adalah tidak sah sehingga uang yang dibayarkan oleh PT.
Bank    Bali   Tbk    kepada    PT.Era    Giat   Prima    sebesar   Rp.
546.466.166.369,- tersebut adalah bukan uang PT. Bank Bali, tetapi
merupakan uang negara.
        Dengan demikian uang sejumlah Rp. 546.466.166.369,-
sebagai uang hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan JOKO


                            lxxxi
   SUGIARTO TJANDRA secara bersama-sama dengan terdakwa
   lainnya (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 380 K/Pid/2001
   tanggal 10 Maret 2004 atas nama terpidana PANDE NASORAHONA
   LUBIS), sudah seharusnya uang tersebut dirampas untuk Negara
   sebagai   pemulihan    terhadap    kerugian    Negara     sebagaimana
   diamanatkan dalam Undang-undang No.3 Tahun 1971.
c. Unsur perbuatan turut serta (pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum
   sebagai orang yang melakukan tindak pidana
   Judex Juris dalam pertimbangan halaman 182 menyatakan:
   "Judex Facti tidak salah menafsirkan pengertian turut serta dst karena
   Judex Facti telah mempertimbangkan peranan terdakwa dan yang
   terungkap dalam persidangan terdakwa hanya melakukan cessie
   dengan Bank Bali".
   Dan pada halaman 216 menyatakan:
   "Tidak terdapat alat bukti yang membuktikan bahwa pribadi-pribadi
   Rudy Ramli dst telah melakukan tindak pidana korupsi dan
   dilakukannya bersama-sama atau dengan ikut serta atau dengan
   disuruh melakukan hal tindak pidana itu oleh terdakwa".
   Pertimbangan Judex Facti pada halaman 343 menyatakan antara lain
   bahwa:
   "Dari pengertian tersebut kalau terdakwa ditempatkan sebagai orang
   yang turut melakukan tindak pidana siapakah sebenarnya subyek
   pelaku tindak pidana yang bertalian dengan dana pencairan klaim
   tagihan PT. Bank Bali terhadap PT. BDNI (BBO) sehubungan
   transaksi SWAP dan money market. Bahwa terdakwa tidak berperan
   apapun dalam hal kelahiran SKB II, tidak berperan dalam hal
   verifikasi on site, tidak berperan dalam pencairan tagihan, dan tidak
   pula terbukti telah mempengaruhi pejabat otoritas moneter yang
   berkaitan dengan program penjaminan sesuai dengan Keppres Nomor
   : 26 Tahun 1998".
   Tanggapan Jaksa Penuntut Umum


                             lxxxii
Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut diatas merupakan suatu
kekhilafan    atau      kekeliruan       yang    nyata      karena      hanya
mempertimbangkan bahwa untuk terjadinya "turut serta" seorang
pelaku harus melakukan semua unsur delik dan harus ada "pelaku
pokok" seharusnya mempertimbangkan doktrin ataupun yurisprudensi
lain tentang ajaran "turut serta".
Menurut Hoge Raad, medepleger selain sebagai pelaku penuh juga
semua pelaku tindak pidana (bila pelaku lebih dari satu orang) yang
salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang
lainnya hanya mewujudkan sebagian dari fakta hukum tersebut.
Pendapat ahli hukum/doktrin
Menurut Prof.Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana,
Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang
Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia:
"Hubungan accessoir hanya berlaku untuk bentuk pembujukan
(uitlokking) dan pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian
dalam "turut serta" pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur
delik".
Selanjutnya Remmelink menyatakan bahwa menurut Hoge Raad:
"Untuk mengatakan adanya suatu medeplegen atau turut serta
disyaratkan adanya kerja sama yang disadari dengan kata lain
kesengajaan untuk melakukan kerja sama yang harus dibuktikan
keberadaannya. Hal ini mengimplikasikan bahwa harus dibuktikan
adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang
dilakukan    secara     bersama-sama       untuk    sejumlah     pelaku     :
(1)Kesengajaan        (untuk      memunculkan)     akibat      delik;     dan
(2)Kesengajaan untuk melakukan kerja sama. Tidak perlu ada rencana
atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya yang perlu
dibuktikan hanya adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan




                               lxxxiii
pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama
untuk mencapai tujuan bersama".
Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya "leerboek van het
Nederland strafrecht" (yang dikutip dari buku Hukum Pidana
Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C.Djisman Samosir, SH)
mengatakan bahwa :
"Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap
sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta
melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerja
sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerja sama
secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu
bekerja sama".
Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam
menafsirkan arti kata "pelaku" (pleger) dan "turut serta" (medepleger)
karena dalam putusan tersebut Judex Facti menafsirkan dalam suatu
tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang harus diketahui
dahulu mana pelaku pokoknya (dader) dan mana pelaku "turut
serta"(medepleger), sehingga seharusnya tidak perlu dicari pelaku
pokoknya terlebih dahulu karena masing-masing pelaku telah
mempunyai niat yang sama walaupun perannya berbeda beda,
sehingga dari peran masing-masing pelaku tersebut terselesaikanlah
perbuatan pidana tersebut.
Dalam kasus ini, kerja sama secara sadar dengan adanya saling
pengertian antara JOKO SUGIARTO TJANDRA dengan para
terdakwa lain yang disidangkan secara terpisah antara lain PANDE
NASORAHONA LUBIS, Drs. R. SETYA NOVANTO dan RUDY
RAMLY dapat dilihat dalam hal :
1) Berdasarkan SKB I Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret
                               1/BPPN/1998
   1998 PT. Bank Bali,Tbk pernah beberapa kali mengajukan klaim
   kepada BPPN terhadap tagihan kepada PT. BDNI namun ditolak
   dengan alasan bahwa klaim tersebut terlambat didaftarkan.


                          lxxxiv
2) Atas dasar penolakan tersebut PT.Bank Bali,Tbk melakukan
   pengalihan tagihan kepada JOKO SUGIARTO TJANDRA (PT.
   Era Giat Prima) untuk mencairkan klaim terhadap PT. BDNI
   tersebut yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 1999.
3) Setelah menerima pengalihan tagihan (cessie) dari PT.Bank
   Bali,Tbk tersebut JOKO SUGIARTO TJANDRA mulai melakukan
   perbuatan-perbuatan yang bertujuan agar klaim PT. Bank Bali,Tbk
   terhadap PT. BDNI tersebut dapat dicairkan oleh BPPN,
   diantaranya adalah mempengaruhi pemegang otoritas moneter. Hal
   ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kali pertemuan para
   pejabat pemegang otoritas moneter (Bank Indonesia, Departemen
   Keuangan dan BPPN) dengan pihak PT. Bank Bali,Tbk dan PT.
   BDNI yang dilakukan:
   a) Tanggal 11 Februari 1999 malam bertempat di Hotel Mulia
      Jakarta JOKO SUGIARTO TJANDRA mengadakan pertemuan
      yang dihadiri oleh AA. Baramuli, Tanri Abeng, Syahril
      Sabirin, Pande Lubis, Firman Sutjahya dan Setya Novanto
      untuk membahas klaim PT. Bank Bali terhadap PT. BDNI.
   b) Tanggal 1 April 1999 PT.Bank Bali,Tbk mengajukan klaim
      terhadap PT. BDNI
   c) Awal Mei 1999 bertempat di rumah Tanri Abeng, JOKO
      SUGIARTO TJANDRA mengadakan pertemuan dengan AA.
      Baramuli dan Setya Novanto untuk membahas klaim PT. Bank
      Bali terhadap PT. BDNI.
   d) Bulan Mei 1999 bertempat di rumah AA. Baramuli, JOKO
      SUGIARTO TJANDRA mengadakan pertemuan dengan Tanri
      Abeng, Setya Novanto dan Marimutu Manimaren untuk
      membahas klaim PT.Bank Bali,Tbk terhadap PT. BDNI.
   e) Tanggal 26 Mei 1999 JOKO SUGIARTO TJANDRA bersama-
      sama dengan Rudi Ramly dan Marimutu Manimaren bertemu
      Menteri Keuangan (Bambang Subiyanto) di rumah Menteri


                          lxxxv
      Keuangan untuk membahas klaim PT.Bank Bali,Tbk terhadap
      PT. BDNI.

4) Bahwa klaim PT.Bank Bali,Tbk terhadap PT. BDNI yang semula
   telah ditolak oleh BPPN dengan alasan tidak sesuai dengan SKB I
   Nomor 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998
            1/BPPN/1998
   karena berdasarkan SKB I tersebut yang berhak untuk mengajukan
   klaim hanyalah bank debitur (PT. BDNI), setelah diadakan
   pertemuan-pertemuan tersebut BPPN bersama-sama dengan Bank
   Indonesia mengeluarkan SKB II Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal
                                          181/BPPN/0599
   14 Mei 1999 di mana disebutkan bahwa bank kreditur (dalam hal
   ini PT.Bank Bali,Tbk) dapat mengajukan klaim kepada BPPN.
   Dengan adanya SKB II tersebut klaim dari PT.Bank Bali,Tbk
   diproses oleh BPP hingga akhirnya dibayar oleh Bank Indonesia.
5) Walaupun pertemuan-pertemuan tersebut diabaikan oleh Judex
   Facti sebagaimana pertimbangannya pada halaman 318 yang
   menyatakan:
   "Hanya ada 1 (satu) saksi yaitu saksi Firman Sutjahya yang
   menerangkan benar pada tanggal 11 Februari 1999 ada pertemuan
   di hotel Mulia yang dihadiri oleh Syahril Sabirin, AA.Baramuli,
   Tanri Abeng, Joko Soegirato Tjandra, Setya Novanto dan Pande N.
   Lubis yang dibantah oleh terdakwa (Joko Soegirato Tjandra) dan
   tidak dibenarkan oleh kesaksian-kesaksian di bawah sumpah
   lainnya"
   Yang dibenarkan oleh Judex Juris dengan pertimbangan pada
   halaman 180 yang menyatakan:
   "Judex Facti tidak salah menerapkan hukum pembuktian khusus
   tentang pengertian unus testis nulus testis karena hanya saksi
   Firman Soetjahja yang menerangkan ada pertemuan di Hotel Mulia
   pada tanggal 11 Pebruari 1999"


                         lxxxvi
      dan pada halaman 212 yang menyatakan:
      "Keterangan Firman Soetjahja satu-satunya yang menerangkan
      terdapat pertemuan pada tanggal 11 Februari 1999 untuk
      membicarakan percepatan pencairan tagihan PT. Bank Bali,
      memenuhi kriteria hukum sebagai unus testis nulus testis.
   6) Bahwa pertimbangan Judex Juris yang demikian terdapat
      kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, karena dari fakta di
      persidangan karena ada keterangan saksi-saksi lainnya antara lain
      Bambang Subiyanto (Menteri Keuangan), Rudy Ramly, Irvan
      Gunardwi, Marimutu Manimaren, Firman Sutjahja dan beberapa
      saksi lainnya, bila dikaitkan keterangan masing-masing saksi
      tersebut satu sama lain terdapat hubungan yang erat, sehingga
      dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang membenarkan
      adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana tersebut
      dalam    pasal   185     ayat    (4)   KUHAP,      yaitu    adanya
      pertemuanpertemuan antara JOKO SOEGIARTO TJANDRA
      dengan pemegang otoritas moneter antara lain Syahril Sabirin dan
      Pande N. Lubis dan Bambang Subianto dalam membahas klaim
      PT.Bank Bali hingga dapat dibayarkan klaim tersebut.
   Berdasarkan uraian di atas, terlihat peran JOKO SOEGIARTO
   TJANDRA dalam pencairan klaim PT.Bank Bali,Tbk terhadap PT.
   BDNI walaupun perbuatan JOKO SOEGIARTO TJANDRA tidak
   memenuhi semua unsur delik yang didakwakan namun terlihat adanya
   kerja sama dengan terdakwa lain (PANDE NASORAHONA LUBIS
   dan SYAHRIL SABIRIN), sebagaimana kami uraikan dalam
   pengertian unsur "turut serta" menurut doktrin ilmu hukum pidana dan
   Yurisprudensi. Dengan adanya kerja sama dan niat yang disadari
   (bewuste samenwerking) antara para terdakwa tersebut sehingga unsur
   pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu "turut serta melakukan" telah
   terbukti dan para terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
d. Unsur perbuatan berlanjut sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP


                             lxxxvii
Pertimbangan Judex Facti pada halaman 346 menyatakan :
Bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya yaitu
agar dikwalifisir sebagai suatu perbuatan yang diteruskan dalam
praktek peradilan harus memenuhi syaratsyarat:
1) Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan atau harus
   ada kesatuan tekad.
2) Perbuatan harus serupa atau sejenis.
3) angka waktu diantara terjadinya perbuatan tidak boleh terlalu lama.
Menurut Judex Facti perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur
tersebut, namun tidak ditemukan unsur sifat "melawan hukum" atas
perbuatan terdakwa baik materiil maupun formil.
Dan juga menyatakan:
"Bahwa setelah PT. Bank Bali menerima dana tagihan terhadap PT.
BDNI (BBO) sejumlah Rp.904.642.428.369,- tanggal 1 Juni 1999
yang berasal dari dana talangan pemerintah sehubungan dengan
program penjaminan sesuai dengan Keppres Nomor 26 tahun 1998,
pada tanggal 3 Juni 1999 dari dana sebesar Rp.904.642.428.369,- yang
Rp.404.642.428.369,- dikreditkan oleh PT. Bank Bali (cedent) ke
rekening PT.Era Giat Prima (Cessionaris) A/C 0701026934 di Bank
Bali selanjutnya pada tanggal 10 Juni 1999 PT. Bank Bali selaku
cedent mentransfer sejumlah Rp.141.826.116.369,- ke rekening PT.
Era Giat Prima selaku Cessionaris".
Dan pada halaman 348 menyatakan bahwa:
“....dana yang diterima oleh PT.Era Giat Prima selaku Cessionaris dari
PT.Bank Bali selaku cedent sejumlah Rp.546 milyar adalah
pelaksanaan perjanjian pengalihan/cessie tagihan Nomor : 002/P-
EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 antara cedent PT.Bank Bali dengan
Cessionaris PT.Era Giat Prima yang hanya mengikat bagi cedeht dan
Cessionaris".
yang dibenarkan oleh Judex Juris dalam pertimbangannya halaman
210 dimana Judex Juris menyatakan :


                         lxxxviii
"bahwa cessie sebagai produk perdata memenuhi kriteria sebagai
perjanjian yang sah menurut hukum perdata, sehingga perbuatan
JOKO SOEGIARTO TJANDRA menerima dana dari PT. Bank
Bali,Tbk adalah dalam kapasitasnya sebagai Cessionaris dan PT. Bank
Bali,Tbk yang menyerahkan dana kepada PT. Era Giat Prima tersebut
adalah dalam kapasitasnya sebagai cedent sehingga tidak terdapat
perbuatan yang bersifat melawan hukum.
Tanggapan Jaksa Penuntut Umum
Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut diatas merupakan suatu
kekhilafan      atau   kekeliruan       yang      nyata    karena      hanya
mempertimbangkan           bahwa      perbuatan    JOKO      SOEGIARTO
TJANDRA dalam kapasitas sebagai pihak dalam perjanjian yang
bersifat     keperdataan    (sebagai     Cessionaris)     seharusnya    juga
mempertimbangkan peran JOKO SOEGIARTO TJANDRA dalam
pencairan klaim PT. Bank Bali yang bersifat melawan hukum.
Bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan JOKO SOEGIARTO
TJANDRA         yang   dilakukan      bersama-sama      dengan   SYAHRIL
SABIRIN dan PANDE NASORAHONA LUBIS dapat dilihat dari
rangkaian peristiwa sebagai berikut:
1) bahwa transaksi SWAP dan money market antara PT. Bank
    Bali,Tbk dengan PT. BDNI adalah transaksi yang tidak termasuk
    transaksi yang dijamin oleh pemerintah karena pada waktu itu PT.
    BDNI dalam kondisi over draft sehingga transaksi tersebut telah
    melanggar "prinsip kehati-hatian".
2) adapun Cessie antara PT.Bank Bali,Tbk dengan PT.Era Giat Prima
    (EGP) adalah Cessie yang tidak sah karena landasannya yaitu
    perjanjian obligatornya tidak sah karena tidak diikuti dengan
    levering sesuai dengan pasal 584 KUH Perdata.
3) Sehingga dana yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT.
    Bank Bali,Tbk sebesar Rp.904.642.428.369,- bukan milik PT.
    Bank Bali,Tbk karena transaksi SWAP dan Money market antara


                             lxxxix
    PT. BDNI dan PT. Bank Bali, Tbk bukan termasuk transaksi yang
    dijamin sehingga dana sebesar       Rp.546.468.544.738,- yang
    ditransfer kepada PT. Era Giat Prima masing-masing pada tanggal
    3 Juni 1999 sebesar Rp.404.642.428.369,- dan pada tanggal 10
    Juni 1999 sebesar Rp.141.826.116.369,- adalah uang negara.
(Sebagaimana yang telah diuraikan dalam tanggapan Jaksa mengenai
unsur melawan hukum diatas)
Dengan demikian rangkaian perbuatan JOKO SUGIARTO TJANDRA
yang dilakukan bersama-sama dengan SYAHRIL SABIRIN dan
PANDE NASORAHONA LUBIS tersebut adalah bersifat "melawan
hukum", maka dengan terbuktinya sifat melawan hukum dari
perbuatan JOKO SOEGIARTO TJANDRA tersebut seharusnya
perbuatan berlanjut seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum
terbukti.
            Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :
      Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan
peninjauan kembali perlu terlebih dahulu dibatasi makna
pengajuan peninjauan kembali oleh Penuntut umum dalam
kapasitasnya mewakili negara dan kepentingan umum dalam
penyelesaian perkara pidana bukan untuk kepentingan pribadi
penuntut umum ataupun lembaga Kejaksaan, dan makna
kepentingan umum dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49
Undang Undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menjelaskan “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa
dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama atau
kepentingan pembangunan”, demikian juga dalam Penjelasan
Pasal 35 huruf c Undang Undang Nomor 16 tahun 2004
tentang Kejaksaan Agung yang mengartikan kepentingan
umum sebagai kepentingan bangsa dan negara serta
kepentingan masyarakat luas ;
      Dari makna ketentuan diatas dihubungkan dengan
permohonan peninjauan kembali aquo terlihat bahwa
kepentingan bangsa dan negara maupun masyarakat luas
lebih menonjol, sehingga permohonan aquo mempunyai sifat
yang eksepsional telah memenuhi makna dari kepentingan
umum dan makna kepentingan umum ini pula yang harus
membatasi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan


                             xc
permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana,
karenanya tidak dapat serta merta seluruh perkara pidana
Jaksa Penuntut umum dapat mengajukan permohonan
peninjauan kembali ;
       Bahwa Alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan
Jaksa bertalian dengan dasar diajukan permohonan Peninjauan
Kembali sebagaimana disebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c
KUHAP, yaitu putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan
Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan berdasarkan
pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:
1) ALASAN ad. A dan ad. B;
   a) Alasan tersebut dapat dibenarkan karena tentang sah atau
       tidaknya suatu perjanjian i.c. “ pembatalan perjanjian
       pengalihan tagihan (cessie) nomor : 002/P-EGP/I-99 tanggal 11
       Januari 1999 “ adalah wewenang dari peradilan perdata, namun
       pada kasus a quo yang menjadi dasar sah atau tidaknya
       merupakan putusan TUN yang semestinya secara absolut tidak
       berwenang untuk menyatakan sahnya suatu perjanjian yang
       mengikat para pihak ;
   b) Selain itu berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh BPPN
       sebagai lembaga pemberesan mewakili pemerintah dalam
       penyelesaian bank bank BBKU maupun BBKO, berdasarkan
       suratnya nomor : SK/423/BPPN/1999 telah membatalkan
       perjanjian cessi antara PT Bank Bali dengan PT. Era Giat
       Prima dan dengan batalnya perjanjian itu semestinya BPPN
       tidak perlu melakukan pembayaran atas tagihan dimaksud,
       namun karena adanya intervensi dari pihak pihak yang
       mempunyai otoritas pencairan tagihan itu terjadi, sehingga
       pencairan itu bertentangan dengan ketentuan Kepres 26 tahun
       1998 dan BPPN sendiri telah pernah pula menolak permohonan
       klaim dimaksud ;




                           xci
   c) Bahwa ternyata secara sadar Terdakwa bersama sama dengan
      Pande N. Lubis, Syahril Sabirin, Setyo Novanto dan yang lain
      lain berupaya untuk mewujudkan agar perjanjian cessie antara
      PT Bank Bali dengan PT. EGP yang bersumber dari transaksi
      Swap dan Money market antara PT. BDNI dengan PT Bank
      Bali yang telah dibatalkan BPPN sebagai transaksi yang
      dijamin dalam Kepres 26 tahun 1998 dan atas upaya upaya
      yang dilakukan dengan mempengaruhi para pemegang otoritas
      maupun bersama sama dengan pemegang otoritas terwujud
      dengan diproses dan dibayarkannya tagihan dimaksud ;
2) Judex Juris yang mengambil alih pertimbangan Judex Facti
   mengenai unsur "melawan hukum" yang didasarkan pada
   pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut adalah :
   a) Pertimbangan Judex Juris mengenai transaksi PT. BDNI dan
      PT. Bank Bali Tbk pada halaman 182, menyatakan :
      "bahwa transaksi SWAP dan money market, antara PT. Bank
      Bali,Tbk dan PT. BDNI tidak bertentangan dengan ketentuan
      perundang-undangan perbankan karena itu apa yang telah
      dipertimbangkan Judex Factie sudah tepat dan benar"
      dan pada halaman 214,
      "bahwa dalam proses, transaksi SWAP dan money market oleh
      PT. Bank Bali,Tbk dalam hubungannya dengan Bank BDNI
      adalah tidak melawan hukum".
      serta pada halaman 281 s/d 285 menyebutkan :
      "bahwa transaksi SWAP dan money market yang dilakukan
      antara PT. Bank Bali,Tbk dan PT. BDNI (sebelum BBO) telah
      dicatat dalam pembukuan dan telah didokumenkan PT. Bank
      Bali,Tbk, tidak pernah adanya teguran dari Bank Indonesia
      baik secara lisan maupun tertulis serta telah dilakukannya
      verifikasi on site ternyata tidak ditemukan ketidakwajaran dan
      ketidakbenaran dalam transaksi antara PT. Bank Bali,Tbk dan


                          xcii
   PT. BDNI sehingga tidak melanggar asas demokrasi ekonomi
   dan prinsip kehati-hatian serta tidak melanggar tingkat
   kesehatan bank sebagaimana diatur dalam pasal 2 jo pasal 29
   ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 yang diubah
   dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998".
b) Pertimbangan Judex Facti tersebut diatas adalah keliru dan
   merupakan       kekhilafan   yang    nyata    karena     hanya
   mempertimbangkan verifikasi on site yang dilaksanakan hanya
   terhadap PT. Bank Bali,Tbk ( Bank kreditur) tanpa melakukan
   verifikasi on site terhadap PT. BDNI (Bank Debitur),
   seharusnya verifikasi on site dilakukan terhadap bank kreditur
   dan bank debitur.
c) Berdasarkan rapat antara Direksi Bank Indonesia dan BPPN
   (Risalah Rapat Direksi Nomor: 31.00.08 tanggal 24 September
   1998), ditentukan bahwa dalam proses penjaminan yaitu dari
   klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank
   Indonesia kemudian apabila klaim tersebut dapat diterima
   maka akan diberitahukan kepada BPPN untuk mendapatkan
   otorisasi pembayaran.
d) Bahwa rekonsiliasi antara PT. Bank Bali dan PT. BDNI yang
   dilakukan oleh BPPN bukanlah dalam pengertian verifikasi on
   site seperti yang dimaksud dalam program penjaminan ini,
   sehingga seharusnya BPPN tidak perlu membayar klaim PT.
   Bank Bali,Tbk tersebut.
e) Bahwa yang dimaksud oleh verifikasi on site adalah melakukan
   penelitian terhadap saldo giro bank, fasilitas over draft, BLBI
   yang diterima dari Bank Indonesia yang dilakukan terhadap
   bank debitur.
f) Apabila verifikasi on site tersebut dilakukan juga terhadap PT.
   BDNI maka akan diketahui bahwa kondisi keuangan PT. BDNI
   pada tanggal 27 September 2007 dalam keadaan overdraft


                        xciii
   senilai Rp.1,7 triyun lebih bahkan pada akhir Desember
   mencapai Rp.8,4 triyun lebih, sehingga sebenarnya transaksi (8
   transaksi SWAP dan 2 transaksi money market) antara PT.
   BDNI dengan PT. Bank Bali, Tbk sudah melanggar prinsip
   kehati-hatian   bank   (prudential    principle)   sebagaimana
   dimaksud dalam pasal 2 jo pasal 29 ayat (2) Undang-Undang
   Nomor : 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang
   Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
g) Sesuai dengan "prinsip kehati-hatian" dalam usaha perbankan
   seharusnya PT. BDNI dalam menjalankan usahanya seharusnya
   memperhatikan rambu-rambu kesehatan bank dalam rangka
   pengendalian risiko.      Prinsip kehati-hatian    seperti yang
   ditentukan di dalam pasal 2 Undang-Undang Perbankan
   dijabarkan di dalam patokan-patokan yang bersifat operasional.
   Salah satu rambu prinsip kehati-hatian adalah Giro Wajib
   Minimum yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI
   Nomor : 30/89A/ KEP/DIR tanggal 30 Oktober 1997.
   Prosentase Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia dalam
   rupiah ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam
   rupiah.
h) Berdasarkan data dari Bank Indonesia saldo giro PT. BDNI
   yang ada di Bank Indonesia pada tanggal 27 November 1997
   telah over draft sebesar Rp.1.715.690.000.000,- dan pada
   tanggal 30 Desember         1997 telah over draft sebesar
   Rp.8.463.711.000.000,-, dan hal ini pernah dilakukan teguran
   oleh Bank Indonesia kepada PT. BDNI yaitu :
   Nomor : 30/301/UPB2/AdB2 tanggal 3 November 1997,
   Nomor : 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 November 1997,
   Nomor : 30/2166/UPB2/AdB2 tanggal 2 Desember 1997,
   Nomor : 30/2540/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997.




                      xciv
                  sehingga PT. BDNI tidak sepatutnya melakukan transaksi
                  SWAP dan money market dengan PT. Bank Bali. Tbk.
             i) Bahwa     berdasarkan      pada   uraian   uraian   diatas   dapat
                  disimpulkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang
                  dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Syahril Sabirin
                  maupun Pande N. Lubis ;
                  Bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan melawan hukum
        yang dilakukan oleh terdakwa dan mengambil alih pertimbangan yudex
        facti (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) ternyata apa yang telah
        dilakukan oleh terdakwa dengan cara pencairan dana talangan
        berdasarkan Kepres 26 tahun 1998, bendaharawan negara telah
        membayarkan uang atas klaim transaksi Swap dan Money market dari
        Bank Bali sebesar Rp. 904.462.428.369,- dan uang mana semestinya
        tidak dapat dibayarkan, sehingga atas pembayaran itu telah merugikan
        keuangan negara sebasar Rp. 904.462.428.369,- yang secara langsung
        ataupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian negara yang
        sedang berusaha untuk memulihkan krisis moneter, dan oleh karenanya
        atas barang bukti yang telah disita dan saat ini tersimpan dalam Escrow
        Acount Bank Bali pada rekening nomor : 0999.045197 sejumlah
        Rp.546.468.544.738 (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus
        enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus
        tiga puluh delapan rupiah) haruslah dirampas untuk dikembalikan pada
        negara.
H. Bentuk Penemuan Hukum dalam Pemeriksaan Perkara Peninjauan
  Kembali.

        Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan, apakah
  permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
  terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum secara
  formal dapat diterima, mengingat pasal 263 ayat 1 KUHAP menentukan yang
  berhak mengajukan peninjauan kembali hanya terpidana atau ahli warisnya


                                     xcv
dan putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali tidak
boleh merupakan putusan bebas atau putusan dilepaskan dari segala tuntutan
hukum;
        Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Mahkamah Agung akan
memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996
No.55 KK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan
peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap
putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung
tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
a. Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak
   diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan
   dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri,
   guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang
   Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan
   Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;
b. Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka
   Mahkamah Agung meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-
   undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :
   1)    Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang secara tegas tidak
         dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal
         244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan
         bebas mumi tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak mumi
         dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi
         tetap Mahkamah Agung;
   2)    Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan
         pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat
         dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang
         mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang
         berkepentingan yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut


                                   xcvi
     ditafsirkan adalah, Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon
     pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;
3)   Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah
     Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut
     Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan
     hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan
     terdakwa tapi tidak diikuti pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti
     pemidanaan terhadap terdakwa;
4)   Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak
     Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan
     kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping
     perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili
     kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali
     (PK);
5)   Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara
     Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar
     Semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil,
     karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum
     acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi
     perkara pidana yang ternyata ada hal-hal.yang belum diatur oleh
     KUHAP      dengan    cara     menciptakan     hukum      acara   sendiri
     (yurisprudensi)   demi     untuk    adanya   kepastian   hukum     serta
     mengakomodir kepentingan yang belum diatur di dalam Hukum
     Acara Pidana;
6)   Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas
     maka Mahkamah Agung             berpendirian bahwa secara        formal
     permohonan Kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap
     putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 395 K/Pid/1995 tanggal 29
     September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga
     dapat diperiksa kembali;




                                 xcvii
      Menimbang,      bahwa    untuk       memelihara   keseragaman   putusan
Mahkamah Agung (consistency in Court decision), maka Mahkamah Agung
dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana
tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya
tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung
tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung
tanggal 25 Januari 2008 No. : 109 PK/Pid/2007 tersebut di atas, yang secara
formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk
mengajukan permintaan peninjauan kembali;
      Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk
memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah
Agung, dalam putusan-putusan tersebut, terkandung "penemuan hukum" yang
selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan azas-azas
hukum, sebagaimana dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :
a.   Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
     Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ; "Terhadap putusan pengadilan
     yang telah memperoleh kekuatan ,hukum tetap, pihak-pihak yang
     bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah
     Agung, apabila, terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam
     undang-undang" tidak menjelaskan tentang "siapa saja yang dimaksud
     pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan
     kembali" tersebut.
     Demikian juga Pasal 21 Undang-undang No.14 Tahun 1970 yang
     berbunyi : "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang
     ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang
     telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan
     kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana
     oleh pihak-pihak yang berkepentingan", tidak menjelaskan "tentang
     siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan
     yang dapat mengajukan peninjauan kembali" dan terhadap ketidakjelasan
     tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55


                                  xcviii
     PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3
     PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No.
     : 109 PK/Pid/2007 telah memberikan jawaban dengan menggunakan
     penafsiran   ekstensif,   bahwa   yang   dimaksud   "pihak-pihak      yang
     berkepentingan dalam perkara pidana" selain terpidana atau ahli warisnya
     adalah Jaksa;
b.   Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21
     Undang-Undang No.14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas,
     yaitu:
     1) Pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut
        Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab
        logikanya terpidana /ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan
        Kembali .atas putusan vrijspraak dan onslag van alle vervolging.
        Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut
        Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP;
     2) Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka pasal 263 ayat 3
        KUHAP yang pokoknya menentukan "Atas dasar alasan yang sama
        sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan
        yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan
        permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu
        perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi
        tidak diikuti oleh suatu pemidanaan" tidak mungkin dimanfaatkan
        oleh terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang
        bersangkutan, sehingga logis bila kepada Jaksa Penuntut Umum
        diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali;
c.   Bahwa sehubungan dengan adanya ketidakjelasan dalam Pasal 263
     KUHAP tersebut, perlu dikemukakan pendapat-pendapat sebagai berikut:
     1) Bahwa penganut Doktrin "Sens-clair (la doctrine du sensclair)
        berpendapat bahwa "penemuan hukum oleh hakim" hanya dibutuhkan
        jika :
        a)    Peraturannya belum ada untuk suatu kasus in konkreto, atau


                                   xcix
  b)   Peraturannya sudah ada tetapi belum / tidak jelas;
2) Bahwa LIE OEN HOCK berpendapat : " Dan apabila kita
  memperhatikan Undang-undang, ternyata bagi kita, bahwa undang-
  undang tidak saja menunjukkan banyak kekurangan-kekurangan, tapi
  seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus
  melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal sedemikian
  undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan
  sendiri maknanya kententuan undang-undang itu atau artinya suatu
  kata jang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang. Dan
  hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara
  gramatikal atau historis, baik "recht maupun wetshistoris"; (Lie Oen
  Hock Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, pidato diucapkan pada
  Peresmian Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam limu
  Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas
  Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia di
  Jakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11);
3) Bahwa M. YAHYA HARAHAP berpendapat : " Akan tetapi
  sebaliknya ada yang berpendapat, meskipun hukum acara tergolong
  hukum publik yang bersifat imperative, dimungkinkan untuk
  melakukan penafsiran atau diskresi apabila hal itu dibutuhkan untuk
  mencapai proses penyelesaian yang lebih fair ditinjau dari aspek
  kepentingan umum dan tuntutan rasa keadilan yang lebih hakiki serta
  manusiawi atau disebut according to the principle of justice; Bahkan
  berkembang pendapat umum yang mengatakan : tanpa penafsiran atau
  diskresi dalam penerapan hukum acara, tidak mungkin aparat
  penyidik, penuntut dan peradilan dapat menyelesaikan kasus perkara
  pidana. Sifat hukum acara sebagai ketentuan public memang diakui
  "imperative", tetapi tidak seluruhnya absolute. Ada ketentuan yang
  dapat "dilenturkan" (flexible), dikembangkan (growth) bahkan
  disingkirkan (overrule) sesuai dengan tuntutan perkembangan rasa
  keadilan dan kemanusiaan dalam satu konsep : to improve the quality


                               c
of justice and to reduce injustice. Salah satu bukti nyata yang tidak
dapat dipungkiri dalam sejarah perjalanan
KUHAP, kasus Natalegawa dalam perkara No.275 K/Pid/1983 (10
Desember 1993). Dalam perkara ini Mahkamah Agung telah
mewujudkan case law yang telah menjadi stare decisis melalui
“extensive interpretation". Dalam kasus ini walaupun pasal 244
KUHAP      "tidak   memberikan      hak"    kepada    penuntut    umum
mengajukan kasasi terhadap "putusan bebas" ( terdakwa atau penuntut
umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada
Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas); Akan tetapi,
ternyata dalam kasus Natalegawa sifat imperatif yang melekat pada
ketentuan ini "dilenturkan", bahkan disingkirkan (overruled) dengan
syarat apabila putusan bebas yang dijatuhkan bukan pembebasan
murni. Sejak saat itu, kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap
putusan bebas pada prinsipnya dibenarkan oleh Mahkamah Agung,
berarti penerimaan kasasi yang diajukan penuntut umum terhadap
putusan bebas, merupakan bentuk penafsiran luas yang jelas-jelas
bersifat contra legem atau " bertentangan dengan undang-undang"
(dalam hal ini bertentangan dengan pasal 244 KUHAP). Jika
pertimbangan yang tertuang dalam putusan perkara ini diperas,
intisari atau esensinya : to improve the quality of justice and recitduce
in justice yang terkandung dalam putusan bebas Natalegawa;
Motivasi tersembunyi yang paling dalam mengcontra legem Pasal
244 KUHAP, bertujuan untuk “mengoreksi dan meluruskan putusan
bebas atau kekeliruan yang terkandung dalam putusan, dianggap
sangat tidak adil dan tidak bermoral, apabila pengadilan tidak mampu
menghukum orang yang bersalah”. Sangat bertentangan dengan
keadilan dan kebenaran apabila pembebasan terdakwa didasarkan
pada alasan "non yuridis". Dalam kasus yang seperti itu sangat
beralasan untuk mengoreksinya dalam tingkat kasasi. Oleh karena itu
dianggap tidak adil untuk menutup upaya kasasi terhadap putusan


                             ci
bebas demi terwujudnya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan
semaksimal ,mungkin. Bertitik tolak pada motivasi yang seperti itulah
yang mendorong Majelis peninjauan kembali dalam kasus Muchtar
Pakpahan melenturkan atau mengembangkan ketentuan pasal 263
KUHAP. Demi untuk mengejar tercapainya kebenaran dan keadilan
hakiki yang lebih maksimal, harus diberi hak kepada penuntut umum
mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dengan cara
memberi kesempatan kepada penuntut umum membuktikan bahwa
pembebasan yang dijatuhkan pengadilan "tidak adil" (in justice)
karena didasarkan ada alasan "non yuridis" (lihat M. Yahya Harahap,
Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penerbit Sinar
Grafika, Edisi Kedua hlm.642-643);
Bahwa doktrin-doktrin tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas
Hakim dalam menemukan hukum apa yang menjadi hukum
berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan "bahwa pengadilan
tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara
yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya". Ketentuan
pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim bahwa apabila terjadi suatu
peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya,
Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk
menyelesaikan perkara tersebut;
Dalam hal ini Hakim harus berperan untuk menentukan apa yang
merupakan hukum sekalipun peraturan perundang-undangan tidak
dapat membantunya. Perlu dikemukakan bahwa dalam rangka
menemukan hukum ini isi ketentuan Pasal 16 ayat 1 tersebut harus
dihubungkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4
Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Hakim sebagai penegak hukum
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian Hakim dapat


                           cii
        memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan
        dalam masyarakat.) “Hal ini dalam yurisprudensi tersebut dapat
        disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi
        "Berdasarkan azas/legalitas serta penerapan azas keseimbangan hak
        asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali
        dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negaranya di lain pihak di
        samping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang
        diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali
        (PK)”;
d.   Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah sesuai dengan Model yang
     tertumpu pada konsep "daad-dader-stra-recht " yang oleh Muladi disebut
     Model Keseimbangan Kepentingan, yaitu model yang realistis yang
     memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi hukum
     pidana yaitu kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan
     individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban
     kejahatan   (Muladi,   Kapita    Selekta   Hukum   Pidana,   Universitas
     Diponegoro, Semarang 1995, hlm.5) dan selaras pula dengan tujuan
     hukum dari filsafat hukum Pancasila, yaitu pengayoman dimana hukum
     harus mengayomi semua orang, baik yang menjadi tersangka, terdakwa
     atau terpidana, maupun korban tindak pidana;
e.   Di dalam praktek acapkali menghadapi kasus perkara yang dalam
     penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, disatu sisi
     kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan
     disisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan yang
     bermuara pada kepentingan umum atau negara. Harus disadari bahwa
     nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek
     kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek
     perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Oleh
     karena itu konsekwensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya,
     maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan
     melebihi dari tuntutan nilai kepastian hukum. Dengan kata lain agar dapat


                                     ciii
     mencapai nilai keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi hakim harus
     berani mereduksi nilai kepastian hukum ;
f.   Bahwa selain itu pertimbangan hukum tersebut adalah sejalan dengan
     ajaran "prioritas baku" tentang tujuan hukum dari Gustav Radbruch,
     dimana "keadilan" selalu diprioritaskan. Ketika Hakim harus memilih
     antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada keadilan,
     demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan dan atau
     kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "prioritas
     baku" tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh
     Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "Keadilan
     dan Kepastian sebagal tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam
     penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut,
     maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim
     sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum";
g.   Bahwa karena berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang
     dikeluarkan Menteri Kehakiman "Tujuan dari hukum acara pidana adalah
     untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekatkan,
     kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu
     perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara
     jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat
     di dakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta
     pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah
     terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang
     yang didakwa itu dapat dipersalahkan", maka KUHAP harus secara
     maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara
     melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan
     dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan
     memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan
     peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan
     hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala
     tuntutan hukum.


                                   civ
       Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan peninjauan
kembali yang dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, perlu
dikemukakan sebagai bahan perbandingan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
a. Pasal 248 ayat 3 Undang-undang No.31ahun 1997, menentukan "Atas
     dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap
     suatu putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang
     tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali apabila
     dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan sudah dinyatakan
     terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan";
 b. Article 8 Statute of International Criminal Curt pada pokoknya
     menentukan "1. The convicted person or, after death, spouses, children,
     parents, or one person alivee at the time of the accused"s death who has
     been given Express written instructions from the accused to bring such a
     claim or the prosecutor on the person's behalf, may apply to the Chamber
     to revise the final judgmen of conviction or sentence on the grounds
     that..................”;
c.   Artikel 37 Reglement of de Straf Ver Orderin (SV) (S.1847-40)
     menentukan "De aanvrage tot herzienning wordt bij hea Hooggerechtshof
     aangebracht door het indienen van een vordering door den procureur-
     generaal of door het indienen van een vorzoekschrift door een
     veroordeelde te wiens aanzien het arrest of vonnis in kracht van gewijsde
     is gegaan, door een bijzonder daartoe schriftelijk gemachtigde of door zijn
     raadsman. Het bepaalde bij art. 120 vindtovereenkomstige toepassing, met
     dien verstande dat de bemoeeienis, bedoeld bij het tweede lid van dat art,
     aan den president van het Hooggerechtshof is opgedragen. (Sv.(3563,
     358v.);
d. Pasal 4 ayat 1 PERMA No.1 Tahun 1969 menentukan "Permohonan
     peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan
     hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak:yang berkepentingan atau
     oleh Jaksa Agung";


                                     cv
  Pasal 10 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 1980 menentukan "Permohonan
  peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan
  hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak
  yang berkepentingan";
I. Amar Putusan Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Peninjuan
  Kembali.
  a. Mengabulkan permohonan Peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum
     pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
  b. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1688 K/Pid/2000
     tanggal 28 Juni 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
     Nomor 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel. tanggal 28 Agustus 2000 ;
  MENGADILI KEMBALI:
  a. Menyatakan Terdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA telah terbukti
     secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta
     melakukan tindak pidana korupsi dan berlanjut” ;
  b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
     penjara selama 2 (dua) tahun ;
  c. Menghukum      pula    Terdakwa        untuk   membayar    denda   sebesar
     Rp.15.000.000,-, (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda
     tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman
     pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
  d. Menyatakan barang bukti berupa dana yang ada dalam Escrow Account
     atas rekening Bank Bali No.0999.045197 qq. PT Era Giat Prima sejumlah
     Rp.546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus
     enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus
     tiga puluh delapan rupiah) di rampas untuk dikembalikan pada negara ;
  e. Menyatakan barang bukti lainnya berupa surat-surat sebagaimana dalam
     daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas ;
  f. Membebankan Termohon peninjauan kembali / Terdakwa untuk
     membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam




                                      cvi
     tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
     rupiah) ;
J. Pembahasan.

        Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa yang
  diatur dalam KUHAP Buku Kesatu Bab XVIII Bagian Kedua tentang
  Peninjauan Kembali mulai pasal 263 sampai dengan 269, Undang-Undang
  Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang
  Nomor 4 Tahun 2004. Dimana secara garis besar dalam undang-undang
  tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan peninjauan kembali itu
  diperuntukkan kepada terpidana atau ahli warisnya sebagai upaya hukum
  terakhir, terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
  kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
        Hak mengajukan permohonan peninjauan kembali yang seharusnya
  hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya dapat dilihat dari
  penjelasan setiap pasal yang mengaturnya. Seperti yang tercantum dalam
  pasal 263 ayat (1) yaitu terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
  kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan
  hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan
  kembali kepada Mahkamah Agung.
  Dari uraian pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan:
  a. Upaya peninjauan kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan
     pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  b. Upaya peninjauan kembali tidak dapat dilakukan terhadap putusan bebas
     atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
  c. Adanya batasan dalam pengajuan permohonan peninjauan kembali hanya
     kepada terpidana atau ahli warisnya saja.
        Kesimpulan dari pasal 263 ayat (1) diatas telah menjelaskan secara
  tegas bahwa dalam pengajuan peninjauan kembali terdapat ketentuan yang
  harus terpenuhi dan tidak membuka kemungkinan penafsiran lain selain yang
  disebutkan dalam pasal tersebut. Yaitu tidak terbuka untuk diajukan terhadap
  putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak


                                     cvii
dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan lepas dari segala
tuntutan hukum, dan tidak terbuka diajukan oleh pihak selain terpidana dan
ahli warisnya. Karena maksud adanya upaya hukum peninjauan kembali ini
adalah untuk melindungi dan merupakan upaya hukum terakhir bagi
terpidana, sehingga yang dapat mengajukan hanyalah terpidana dan ahli
warisnya atau pihak lain dalam hal ini penuntut umum.
      Sedangkan alasan-alasan hukum diajukannya permohonan peninjauan
kembali serta memperkuat mengenai pengajuan oleh terpidana atau ahli
warisnya diatur dalam pasal 263 ayat (2), yaitu: Permintaan peninjauan
kembali dilakukan atas dasar:
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika
   keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,
   hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan
   hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap
   perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah
   terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan
   yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan
   yang lain;
c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhiIafan hakim
   atau suatu kekeliruan yang nyata.”
      Pasal 263 ayat (2) tersebut memberikan alasan limitatif untuk
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yaitu dengan ditemukannya
keadaan baru atau disebut novum, yang hasilnya akan berupa putusan bebas,
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat
diterima atau diterapkan pidana yang lebih ringan. Hal ini tentunya merupakan
hal-hal yang akan diperoleh oleh terpidana dari hasil putusan peninjauan
kembali, bukan untuk jaksa penuntut umum. Selain itu ada alasan bahwa
pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi
hal sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata




                                  cviii
telah bertentangan satu dengan yang lain, terdapat kekhilafan yang nyata dari
hakim.
      Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3): Atas dasar alasan yang sama
sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan
peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang
didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu
pemidanaan. Pasal ini digunakan sebagai hak atau kewenangan Jaksa Penuntut
Umum untuk mengajukan peninjauan kembali, dengan kata-kata terbukti
tetapi akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan, karena Jaksa Penuntut
Umum lah yang mempunyai hak menuntut untuk dipidana. Berbeda dengan
ketentuan sebelumnya yang mengatur masalah peninjauan kembali yaitu
Reglement of Staaf Ordering maupun peraturan MA Nomor Tahun 1969 atau
peraturan MA Nomor 1980 yang menentukan bahwa selain terpidana atau ahli
warisnya, permintaan peninjauan kembali juga dapat dilakukan oleh Jaksa
Agung. Dari uraian tersebut terlihat pembuat undang-undang memang tidak
memberikan hak kepada jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya
hukum peninjauan kembali, hal ini dikarenakan jaksa Agung telah diberikan
hak mengoreksi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui
pasal 244 KUHAP yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum.
      Pasal 266 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa pidana yang dijatuhkan
dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah
dijatuhkan dalam putusan semula. Dengan ketentuan yang jelas dan tegas
tersebut dapat diartikan dan tidak ada penafsiran lain bahwa hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana yang lebih berat dari putusan yang pernah dijatuhkan
hakim dalam perkara itu.
      Ketentuan dalam pasal 286 ayat (3) yaitu permintaan peninjauan
kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja. Dengan
dikabulkannya permohonan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum,
maka sudah tidak terbuka lagi kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan




                                   cix
permohonan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum untuknya,
karena hak nya sudah digunakan oleh jaksa penuntut umum.
      Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman,
yaitu pasal 23 menyebutkan bahwa:
a.   Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
     tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan
     kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat keadaan tertentu
     yang ditentukan dalam undang-undang.
          Bahwa pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah
     pihak yang bersangkutan, dalam perkara pidana yaitu terpidana dan jaksa
     penuntut umum, maka tidak menutup kemungkinan bahwa terbatas hanya
     dari terdakwa atau salah pihak yang dapat mengajukan peninjauan
     kembali tersebut, sebatas terpenuhinya terdapat keadaan tertentu yang
     ditentukan dalam Undang-undang.
b.   Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan
     kembali.
          Putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan
     kembali, maka peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali saja,
     dengan tidak terbatas siapa yang dapat mengajukannya. Hal ini
     menimbulkan pendapat bahwa siapa yang lebih dahulu mengajukan
     peninjauan kembali adalah yang berhak mengajukan peninjauan kembali
     dan menutup kesempatan dari pihak lawan.
      Sedangkan Pertimbangan Mahkamah Agung yang memberikan
kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan
Kembali dalam putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dengan terpidana Djoko
S. Tjandra adalah sebagai berikut:
a.   Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang secara tegas tidak
     dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244
     KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas mumi
     tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat




                                     cx
     dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap
     Mahkamah Agung.
          Pertimbangan ini bukan merupakan suatu kepastian, karena sutu
     yurisprudensi tidak harus digunakan dalam pertimbangan selanjutnya,
     melainkan hanya sebagai suatu sumber hukum lain selain yang tertulis
     dalam perundangan. Karena tidak dapat dipastikan bahwa setiap
     permohonan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umm dapat diterima
     oleh Mahkamah Agung, melainkan harus dipertimbangkan apakah suatu
     permohonan tersebut mempunyai alas an yang benar dan baik sesuai
     dengan perkembangan hukum pada masa itu.
b.   Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dimana ketentuan pasal
     ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak
     yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili
     kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan
     yang disebut dalam pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah,
     Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan
     kembali (PK) ke Mahkamah Agung.
          Dalam suatu perundangan suatu Negara, pasti terdapat suatu
     peraturan yang saling bertentangan antara suatu undang-undang dan yang
     lainnya. Dari kekurangan tersebut maka harus dicari bagaimana suatu
     peraturan tersebut dapat digunakan yang paling efektif dan baik,
     melainkan bukan yang menuntungkan oleh satu pihak saja.
c.   Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah
     Agung RI maka ditujukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut
     Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim
     dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi
     tidak diikuti pemidanaan dapat dirubah dengan diikuti pemidanaan
     terhadap terdakwa.
          Dalam pertimbangan tersebut jaksa penuntut umum memang
     berwenang untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali karena
     merupakan pihak yang berkepentingan, dalam suatu perkara yang


                                   cxi
     terdakwanya terbukti bersalah namun tidak diikuti dengan suatu
     pemidanaan. Dari peraturan tersebut maka sudah menegaskan secara
     limitatif, maka tidak dapat dimungkinkan penafsiran lain lagi.
d.   Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik
     Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar Semua hukum dan
     undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah
     Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang
     masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata
     ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan
     hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum
     serta mengakomodir kepentingan yang belum diatur di dalam Hukum
     Acara Pidana.
          Suatu yurisprudensi adalah sumber hukum yang tidak tertulis, dan
     merupakan suatu hukum yang dibentuk dengan tujuan untuk melengkapi
     perundangan     yang   belum    mengaturnya     karena    alasan   adanya
     perkembangan hukum. Dalam hal ini seharusnya suatu yurisprudensi
     dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang telah ada,
     karena yurisprudensi dibuat adalah berdasarkan peraturan yang telah ada
     sebelumnya. Oleh karena itu tidak semua yurisprudensi adalah dapat
     diterima, atau dapat digunakan sebagai sumber hukum untuk masa depan.
e.   Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah
     Agung (consistency in Court decision), maka Mahkamah Agung dalam
     memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali terpidana tersebut,
     akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal
     25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal
     2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung
     tanggal 25 Januari 2008 No. : 109 PK/Pid/2007 tersebut di atas, yang
     secara formal telah mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum
     untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.
          Bahwa dalam hukum tidak diharuskan atau diatur bahwa suatu
     putusan harus diseragamkan dengan putusan terdahulu. Karena dengan


                                    cxii
     begitu akan mengurangi makna diadakannya suatu pemeriksaan
     pengadilan, apabila suatu peradilan terlalu terpacu oleh suatu putusan
     dengan perkara yang hamper sama.
f.   Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa
     Penuntut Umum berhak untuk mengajukan permintaan Peninjauan
     Kembali kepada Mahkamah Agung, namun yang jelas ketentuan pasal ini
     tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan
     Kembali. Adalah wajar apabila permintaan Peninjauan Kembali terhadap
     putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau
     ahli    warisnya   dikecualikan       karena   putusan   tersebut   sudah
     menguntungkan bagi terpidana. Demi tegaknya hukum dan keadilan
     terhadap putusan pengadilan berupa putusan bebas atau lepas dari segala
     tuntutan hukum adalah menjadi hak Jaksa Penuntut Umum untuk
     mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak yang berkepentingan
     sepanjang terdapat dasar atau alasan yang cukup sebagaimana diatur
     dalam pasal 263 ayat (2) KUHAP.
            Pertimbangan tersebut menurut penulis tidaklah dapat diterima,
     suatu undang-undang yang jelas menyatakan peninjauan kembali sebagai
     kewenangan terpidana atau ahli warisnya mempunyai arti lain bahwa
     tidak adanya larangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan
     peninjauan kembali pula. Sebenarnya pertimbangan tersebut hanya
     sebuah pemutarbalikan suatu peraturan perundangan, sehingga apa yang
     menjadi tujuan dapat tercapai dengan alasan adanya suatu dasar hukum.
     Apabila pertimbangan ini dibenarkan, maka tidak menutup kemungkinan
     pula bahwa terpidana dapat mengajukan kasasi, karena dalam peraturan
     mengenai kasasi yang hanya dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum,
     tidak disertai pula larangan terpidana untuk mengajukan kasasi.
g.   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan
     kehakiman yang menentukan "bahwa pengadilan tidak boleh menolak
     untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil
     bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa


                                   cxiii
     dan mengadilinya". Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada Hakim
     bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas
     atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya
     sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.
          Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan tersebut adalah berlaku
     untuk setiap pemeriksaan suatu peradilan, sehingga apabila digunakan
     sebagai pertimbangan dalam perkara ini adalah benar, namun bukan
     berarti melupakan atau meninggalkan perturan yang lain. Sehingga
     insiatif yang dilakukan hakim adalah harus sesuai dengan peraturan
     dalam perundangan.
h.   Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang menyatakan
     bahwa Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan
     memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga
     dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan
     hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini dalam yurisprudensi
     tersebut dapat disimpulkan antara lain dari pertimbangan hukum yang
     berbunyi "Berdasarkan azas/legalitas serta penerapan azas keseimbangan
     hak asasi antara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali
     dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negaranya di lain pihak di
     samping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili
     Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK)”.
          Pada dasarnya keadilan dalam negara hukum adalah semua warga
     negara adalah sama di mata hukum sesuai dengan peraturan perundangan
     yang berlaku. Asas keseimbangan yang digunakan sebagai pertimbangan
     adalah apabila jaksa penuntut umum mempunyai hak yang sama dengan
     terpidana dalam pengajuan paninjauan kembali, namun bukankah suatu
     undang-undang dibuat itu menggunakan berbagai pertimbangan dan
     memerlukan persetujuan dari berbagai pihak. Sehingga keadilan dan asas
     keseimbangan juga sudah terkandung dalam peraturan tersebut, yaitu
     jaksa penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengajukan upaya




                                   cxiv
     hukum kasasi, sedangkan terpidana mempunyai hak untuk mengajukan
     upaya hukum yaitu peninjauan kembali, sebagai upaya hukum terakhir.
i.   Mempertimbangkan ajaran “prioritas baku” tentang tujuan hukum dari
     Gustav Radbruch, dimana “keadilan” selalu diprioritaskan. Ketika Hakim
     harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pilihan harus pada
     keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan dan
     atau kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran
     "prioritas baku" tersebut dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang
     disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi
     "Keadilan dan Kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling
     mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan
     menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang
     akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di
     atas kepastian hukum".
          Penulis berpendapat sesuai dengan pertimbangan sebelumnya
     bahwa keadilan menurut peraturan dalam perundangan dengan pengertian
     dari masyarakat atau praktisi hukum pada masa tertentu tidaklah sama.
     Maka diperlukan adanya suatu perubahan atau revisi suatu undang-
     undang yang sering kita lihat di negara kita, apalagi dengan adanya
     lembaga konstitusi sebagai wadah untuk judicial review dari suatu
     undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga apabila suatu
     Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang
     ada, maka perlu diadakan suatu perubahan, bukan dengan cara
     menafsirkan lain dari makna perundangan tersebut dan mengindahkan
     asas kepastian hukum untuk memperoleh suatu keadilan.
j.   Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri
     Kehakiman "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan
     mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekatkan, kebenaran materiil
     ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan
     menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan
     tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwa melakukan


                                  cxv
    suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan
    putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu
    tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat
    dipersalahkan", maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk
    mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran
    ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya
    terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut
    Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap
    putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang
    merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
       Apabila pertimbangan bahwa KUHAP harus secara maksimal
digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan
penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, bukankah hal ini tidak
membenarkan adanya pengertian yang berbeda dengan ketentuan itu sendiri.
Karena dalam Pasal 263 tersebut juga secara jelas ditegaskan bahwa hanya
terpidana dan ahli warisnya yang dapat mengajukan permohan peninjauan
kembali. Kebenaran materiil adalah tidak dicari dengan menafsirkan lain dari
ketentuan dan maksud yang sebenarnya dan mengurangi adanya makna
keadian itu sendiri.




                                  cxvi
                                   BAB IV
                                   PENUTUP
        Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka
pada akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran.
Dalam simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasar hasil penelitian
dan pembahasan sebagai berikut :
A. Simpulan
   Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung yang Memberi Kewenangan
   Jaksa Penuntut Umum untuk Mengajukan Peninjauan Kembali Pada
   Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 terkait Kasus
   Bank Bali.
           Bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah
   Agung dalam pemeriksaan perkara peninjauan kembali terkait kasus Bank
   Bali dengan terpidana Djoko S. Tjandra adalah dalam memaknai pengertian:
   a.   Pasal 244 KUHAP.
   b.   Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.
   c.   Pasal 263 ayat (3) KUHAP
   d.   Mahkamah Agung mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana
        tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara dengan cara
        menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi).
   e.   Untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency
        in Court decision).
   f.   Pasal 263 ayat (1).
   g.   Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
        Kekuasaan Kehakiman.
   h.   Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun.
   i.   Mempertimbangkan ajaran “prioritas baku” tentang tujuan hukum dari
        Gustav Radbruch.



                                      cxvii
   j.   Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri,
        yaitu untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan
        penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini
        khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP.
           Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, jaksa penuntut umum
  berwenang untuk mengajukan peninjuan kembali, namun penulis berpendapat
  bahwa pengajuan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan tersebut di
  atas, seperti yang tercantum dengan jelas dalam Pasal 263 KUHAP, hanya
  terpidana dan ahli warisnyalah yang mempunyai hak mengajukan permohonan
  peninjauan kembali, dan tidak dapat ditafsirkan lain.
           Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim Mahkamah
  Agung dalam memutus untuk menerima permohonan peninjauan kembali oleh
  jaksa penuntut umum, karena secara limitatif sudah diatur dalam Pasal 263
  KUHAP bahwa peninjauan kembali merupakan upaya hukum terahir yang
  diberikan kepada terpidana dan ahli warisnya. Sedangkan jaksa penuntut
  umum diberi kewenangan untuk melakukan upaya hukum yaitu kasasi.
B. Saran
  1. Hakim Mahkamah Agung dalam membuat pertimbangan terhadap
        pengajuan peninjauan kembali oleh penuntut umum harus dilakukan
        secara arif dan bijaksana agar tidak mengganggu prinsip keseimbangan
        antara asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
  2. Undang-Undang Nomor           8 Tahun 1981 tentang          KUHAP   harus
        memberikan pengaturan yang tegas dan jelas tentang kewenangan
        penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang
        telah berkekuatan hukum tetap.




                                     cxviii
                                 DAFTAR PUSTAKA


Andi Hamzah. 2002. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakart: Sinar Grafika.
                2005. Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika.
Bambang Poernomo, 1988, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia,
           Yogyakarta: Penerbit Amarta Buku.
Bambang Sunggono. 2003. Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar.
           Jakarta: PT Raja Grafindo.
Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Edy Herdyanto. 2009. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memberi
           Kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengajukan Peninjauan
           Kembali (Study Kasus Putusan Peninjauan Kembali Muchtar
           Pakpapahan dan Pollycarpus Budihari Priyanto). Surakarta: Fakultas
           Hukum Universitas Sebelas Maret.
Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
Ignatius    Haryanto.    Siapa       Djoko      Chandra   yang   Disebut   Joker?
           .http://antikorupsi.org/indo>[8 September 2009 pukul 18.44]
Lilik Mulyadi. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Bandung: PT.
           Citra Aditya Bakti.
Luhut M. P. Pangaribuan. 2002. Hukum Acara Pidana. Surat-surat Resmi di
           Pengadilan oleh Advokat praperadilan, eksespsi, pledoi, duplik, memori
           banding, kasasi, peninjauan kambali.Jakarta: Djambatan.
Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
M. Yahya Harahap. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
           Jakarta: Sinar Grafika.
                     2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
       edisi kedua.Jakarta: Sinar Grafika.
Prabandari Tri Hapsari. 2007. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Dan
           Testimonium De Auditu Dalam Penilaian Keterangan Saksi Sebagai
           Alat Bukti Perkara Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
           PUSAT (Studi Kasus Perkara Korupsi BLBI Bank Bali Dengan


                                         cxix
         Terdakwa DR.      Syahril Sabirin)”.    Surakarta: Fakultas Hukum
         Universitas Sebelas Maret.
Putusan Mahkamah Agung No. 12 PK/Pid.Sus/2009.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 156/PID.B/2000/PN.JAK-SEL.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1688 K/Pid/2000.
Rd. Achmad S.Soemadipradja. 1981. Pokok-pokok Hukum acara Pidana
         Indonesia. Bandung: Alumni.
Soerdjono Dirdjosisworo. 1983. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas
         Indonesia (UI-Press).
                    2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).
         Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif (Suatu
         Tinjauan Singkat). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
         Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kajaksaan RI .
Yudi Priambudi. Hak Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali(PK) dan
         Batasannya. (http://yudipriambudi85s.blog.com>[29 Agustus 2009
         pukul 15.13].




                                      cxx

								
To top