Docstoc

PERSPEKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DAN EKONOMI DESA

Document Sample
PERSPEKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DAN EKONOMI DESA Powered By Docstoc
					PERSPEKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN
       DAN EKONOMI DESA

                                             Oleh:
                                     MARYUNANI 1)




1) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Ketua Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)
                                  Fakultas Ekonomi Universitas Bawijaya.
              Alamat: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Jl. Mayjen Haryono 165, Malang.
               Telp.: +62341 574036, 551396, 584726 Faximile: +62341 479177, 574036 & 553834.
PENDAHULUAN
• Desentralisasi telah menawarkan suatu kesadaran (consiousness)
  kepada kita bahwa ke depan, pembangunan harus dijiwai dan
  mengakomodasikan nilai-nilai lokal, kultural, dan sejarah
  masyarakat setempat ke dalam bentuk partisipasi yang seluas-
  luasnya.
• Proses percepatan desentralisasi dan otonomi daerah hingga hari
  ini masih dihadapkan banyak kendala yang menjadi beban bagi
  pemerintah, hingga menyentuh pada tataran pemerintahan di
  tingkat desa.
• Memahami desentralisiasi desa sebagai sebuah proses,
  dimaksudkan untuk menemukan dan merumuskan langkah-langkah
  konkrit yang harus ditempuh agar pemahaman desentralisiasi desa
  dengan berbagai konsekwensinya (keuntungan dan kerugian) dapat
  dipahami dan segera diantisipasi oleh seluruh lapisan masyarakat.
LANJUTAN



Di tingkat desa, permasalahan yang perlu mendapat
perhatian dan segera diantipasi, antara lain:
   terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan
   profesional;
   terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang
   memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri
   (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal);
   belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu
   berperan secara efektif;
   belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas;
   dan
   kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih
   kritis dan rasional.
DASAR REGULASI PENYELENGGARAAN
KEUANGAN DAN EKONOMI DESA

• UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
  Pusat dan Daerah
• UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
• UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
  Pembangunan Nasional
• UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18
  Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
• PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
• Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ tertanggal 22
  Maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)
KEUANGAN DESA

• semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
  dengan uang;
• segala sesuatu berupa uang dan barang yang
  dapat dijadikan milik desa yang berhubungan
  dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
• menimbulkan pendapatan, belanja dan
  pengelolaan keuangan desa (ayat 1 & 2).

Dua ayat di atas menjelaskan kepada kita tentang bagaimana
 institusi ini mengarahkan kepada “penerima manfaat”, dan
    secara sosial ekonomi mampu “memandirikan” desa.
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA


• Kepala Desa adalah pemegang
  kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
• Dalam melaksanakan kekuasaannya,
  Kepala Desa dapat melimpahkan
  sebagian atau seluruh kekuasaannya
  berupa perencanaan, pelaksanaan,
  penatausahaan, pelaporan kepada
  perangkat desa.
        PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
              EKONOMI DESA


                         Kerangka
 Kebijakan             Regulasi Yang
 (regulasi)              Substantif

                                        Peningkatan       Kemandirian
                                         Pelayanan          Ekonomi
                          Distribusi
                                        Masyarakat
                        Kewenangan,                      Masyarakat Desa
Kelembagaan              Akses dan
Ekonomi Desa              Informasi




               Keuangan dan Ekonomi Desa diatur dalam:
                    UU 32/2004 pasal 212 dan 213,
                  PP 72/2005 Bab VII (15 pasal: 67-81)
Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa sebagai
          Knowledge Based Society, merelasikan:

 •   PERATURAN DESA
 •   Renstra dan RPJM Desa
 •   APB-Desa
 •   Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 •   Pengelolaan BUMDesa (BMT, BPR, Koperasi, Pasar Desa)
 •   LAKIP-LKPJ-LPPDesa
 •   GOOD DESA GOVERNANCE: Penegasan Pasal-pasal tentang
     Desa dalam UU 32/2004 dan turunannya (PP 72/2005)
 • Mekanisme Pembangunan Bersih (MPB)
 • Restorasi Budaya (Swadaya, Gotong Royong)
                   Tujuan                    Tantangan Perubahan
                                Manfaat
                                                                      Kisah Sukses
   Substansi                                                            di Berbagai
  Pengelolaan
  Keuangan &         Manfaat bagi Pemerintah Daerah                         Negara
  Ekon. Desa:       Manfaat bagi Pelaku Usaha                Good
 Psl 212 & 213       Manfaat bagi Masyarakat               Governance
 UU32/2004; PP         Manfaat bagi Pembangunan
72/2004 Bab VII:
  15 psl. 67-81
                                                                  Metodologi
                             PENGELOLAAN                     Pengembangan Sistem
  Mekanisme                  KEUANGAN DAN                        Pengelolaan
 Pembangunan                 EKONOMI DESA
 Berbasis Desa                                                     Kondisi Existing
                            manajemen pemerintahan desa




                                 Menjemput                 Skenario
           Pembangun             Kemuliaan                 Pembangunan
           Kemuliaan                                       Simultan
                                              Skenario
                                             Pengel Keu.
                                             & Eko Desa
             SKENARIO PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
                   EKONOMI DESA SIMULTAN
                                     UU                       UU
                                     PP                       PP
                                   Kepres
                                   Kepres                Kepres
                                   Perda                 Perda
                                                                              INPUT MODAL
                                                                       • APBD
  DATA DAN INFORMASI                       SISTEM PRODUKSI             • INVESTASI
                                           SISTEM PRODUKSI
                         RELASI                                        • GRAND
• FISIK      • PDRB                 ••PELAYANAN MASYARAKAT
                                      PELAYANAN MASYARAKAT
                                    ••SISTEM LOGISTIK                  • LOAN
• SOSIAL     • IPM                    SISTEM LOGISTIK
                                    ••PENUNJANG PEMBANGUNAN            • STIMULUS
• EKONOMI    • IKHM                   PENUNJANG PEMBANGUNAN
                                    SEKTORAL
                                     SEKTORAL                                 MODAL SOSIAL



                                                  ANALISIS
                                                                                                       SIMULASI PENGELOLAAN
                                                                                                       SIMULASI PENGELOLAAN
               • AKUNTABILITAS                                                                     ••EKSPLOITASI
               • COMPATIBEL GENERAL DEVELOPMENT of ECONOMIC (CGDE)                                   EKSPLOITASI
                                                                                                   ••PELAYANAN
                                                                                                     PELAYANAN
                                                                                                   ••PEMBANGUNAN
                                                                                                     PEMBANGUNAN
                                               REKOMENDASI

       ELEMEN/
       ELEMEN/                     VOLUME
                                   VOLUME                     NILAI
                                                               NILAI               NILAI
                                                                                   NILAI
       VARIABEL
       VARIABEL                   PRODUKSI
                                  PRODUKSI                    DASAR
                                                              DASAR             KESETARAAN
                                                                                KESETARAAN


                                                                                                   PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                                                                                                    PERENCANAAN PEMBANGUNAN
                                             STANDART NILAI
                                             STANDART NILAI                    LEGAL FRAMEWORK
                                                                               LEGAL FRAMEWORK     ••RENSTRA + RPJM
                                                                                                     RENSTRA + RPJM
                   DIMENSI
                   DIMENSI                                                                         ••RTRW
                                                                         ••STANDAR PELAYANAN MIN     RTRW
                  KAPASITAS
                  KAPASITAS           ••BASED ON MARKET
                                        BASED ON MARKET                    STANDAR PELAYANAN MIN   ••Ripda
                                                                         ••STANDAR OPERASIONAL       Ripda
                                      ••NON BASED MARKET
                                        NON BASED MARKET                   STANDAR OPERASIONAL     ••RDTRK
                                                                         ••STANDAR PENGELOLAAN       RDTRK
                                      ••SUMBER DAYA SOSIAL
                                        SUMBER DAYA SOSIAL                 STANDAR PENGELOLAAN     ••AKU-SP
                                                                                                     AKU-SP
                                                                                                   ••DASK
                                                                                                     DASK

                                              PERFORMANCE:
                                               PERFORMANCE:                      PELAKSANAAN
                                      ••KINERJA KEGIATAN
                                         KINERJA KEGIATAN                 • SPK-KONTRAK
                                      ••PENCAPAIAN SASARAN
                                         PENCAPAIAN SASARAN               • SPP-SPB
                                      •• GAP KINERJA
                                         GAP KINERJA                      • SPMU-SPJ
                                      ••KEHEMATAN
                                         KEHEMATAN

                                                                                   TUPOKSI
                                  Substansi
                  Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa

•   Otonomi Desa:
     – UU 32/2004: Pemerintahan Daerah (Psl 212 & 213) PP 72/2004;
     – PP 72/2005 : Desa (Bab VII: 15 psl. 67-81).
•   Platform pengelolaan keuangn dan ekonomi desa yang adaptif, mengacu pada
    keruntutan regulasi untuk menjamin akuntabilitas , daya manfaat, lapangan kerja,
    TASKINGUR sesuai Legal Framework (service oriented).
•   Akuntabilitas Kinerja.
•   Transparansi.
•   Pemberdayaan: TASKINGUR.
•   Pengembangan Kapasitas dan Potensi Desa.
•   Efesiensi dengan Mekanisme Pembangunan Desa Yang Baik
    (Efficiency through Clean Desa Development Mechanism)
       GOOD GOVERNANCE
                     Tujuan
• Membangun “knowledge base” pengelolaan keuangan dan
  ekonomi desa dengan pendekatan pemenuhan hak-hak dasar
  dan mekanisme pembangunan yang baik agar tercapai Nilai
  Kebijakan Maksimal/Optimal.
• Meraih penetapan demand pembangunan yang akurat agar
  sesuai realita yang diharapkan masyarakat (menjemput
  kemuliaan).
• Mewujudkan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
  ekonomi desa dengan keguyuban (instance visibility).
• Membudayakan perbaikan layanan dan pengelolaan keuangan
  dan ekonomi desa yang lebih bernilai dan lebih mulia.
          Manfaat bagi Pemerintah
• Pemenuhan demand pengelolaan keuangan dan ekonomi desa
  yang akurat sesuai kapasitas dalam nilai pengelolaan yang
  accountable dan credible.
• Memandu pemerintah dalam mengelola potensi daerahnya
  sehingga menghasilkan nilai perlakuan (value of behaviour)
  yang berkelanjutan bagi tiga pelaku ekonomi (pemerintah,
  swasta, masyarakat)
• Memandu pemerintah keluar dari krisis sosial dan ekonomi
  (pengangguran, kemiskinan, penyakit, kerawanan sosial, dll.)
       Manfaat bagi Pelaku Usaha
• Kepastian demand pengelolaan keuangan dan ekonomi desa
  memicu turunnya resiko-resiko ketidakpastian dalam
  pemenuhan suplai.
• Memicu kompetensi & kompetisi pemenuhan demand
  pembangunan berbasis QCDS (Quality, Cost, Delivery,
  Services) supply chain terbaik.
• Menumbuhkan daya saing pelaku usaha yang berpedoman
  pada nilai pelayanan terbaik sebagai syarat utama meraih
  keunggulan.
• Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa menyediakan
  standarisasi pelayanan (produk rencana hingga evaluasi)
  dengan memangkas biaya/resiko penawaran tanpa
  melanggar regulasi.
        Manfaat bagi Masyarakat
• Masyarakat tidak hanya memperoleh pemenuhan demand
  dari pengelolaan keuangan dan ekonomi desa, namun
  terangkat martabatnya.
• Masyarakat tidak hanya bertambah cerdas dalam menyikapi
  dinamika kehidupan, namun lebih terjamin dalam menentukan
  pilihan kegiatan produktifnya.
• Memicu tumbuhnya produk-produk dan jasa layanan (home
  industry, dll. yang dapat dihimpun melalui BUMDes) untuk
  menjawab permintaan yang tumbuh di masyarakat
  (knowledge-based economic).
        Manfaat bagi Pembangunan
• Nilai kebijakan       menghasilkan program-program
  pengelolaan keuangan dan ekonomi desa yang berhasilguna
  dan berdayaguna, karena setiap program yang disusun selalu
  dilayani oleh Legal Framework.
• RPJM, Renstra, RKPD, MAP, hingga DASK (tingkat kabupaten)
  merupakan rangkaian pemenuhan demand bagi pemerintahan
  dan masyarakat desa secara integratif.
• Manfaat dan dampaknya dapat diukur sebelum ditetapkan.
           Tantangan Perubahan
• Regulasi (UU No.32/2004)        Gubernur mengevaluasi
  RAPBD Kab./Kota & Bupati mengevaluasi RAPBDesa,
   – untuk mengukur daya manfaat dan hasil guna
     terhadap pemenuhan kepentingan umum.
• Paradigma Pembangunan. Perlu sistem pemandu ahli
  pembangunan yang interaktif dan simultan terhadap RASK
  SKPD Kab/Kota dan seluruh rencana desa yang ada.
• Menepati respon pemenuhan demand pembangunan secara
  singkat nyata (real time) : lapangan kerja dan pelayanan
• Menjadikan Kab/Kota dan seluruh desa sebagai praktek
  terbaik pencapaian pertumbuhan pembangunan berbasis
  produktivitas yang diakselerasi oleh daya manfaat yang
  men-generate lapangan kerja, mengurangi pengangguran
  dan kemiskinan.
      Kisah Sukses di Berbagai Negara
• Visvanathan Chandu, Bangalore Software City, India, 1995
   – Menggerakkan 3 kota industri IT lainnya
   – Akhir 2004 BSC menyumbang 28,2% GDP India
     (sumber: The Economiest - HQI, Desember 2004)
• Multimedia Super Corridor, Putrajaya, Malaysia, 1996
   – Memacu pertumbuhan ekonomi, industri & perdagangan
     dan kualitas SDM berkelas dunia
     (sumber: The Economiest - HQI, Desember 2004)
• China Trust, RRC, 2002
   – Sukses memacu keajaiban pertumbuhan ekonomi dan
     negara tujuan investasi terbaik berbasis pelayanan
     (investasi berdaya saing)
     (sumber: Business Week, March 2005)
Model Penguatan Pengelolaan Keuangan &Ekonomi Desa

                         REGULASI & KEBIJAKAN




                      Pengelolaan Keuangan dan
                        Ekonomi Desa Secara
                           Berkelanjutan



     INSTRUMEN I              INSTRUMEN II           INSTRUMEN III
    Pengelolaan ADD        Pembagian Kewenangan   Pengelolaan BUMDesa
    Dengan Formula             Pem Kab-Desa
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Desa, perlu
                    memperhatikan:

• Kesesuaian jumlah & jadwal + tipe kegiatan pembangunan
  desa (Sosek)      Jumlah Dana (bukan derma)
• Clustering (member-based)       contoh: Maskin dipersatukan
     diberi pekerjaan – income (dari distribusi dana pemerintah
  + swasta + masyarakat )     diawasi bersama       flexible works
• Upgrading      Peningkatan taraf hidup berdasarkan jumlah
  jam kerja dan pilihan pekerjaan yang lebih fleksibel
• Input Luar Rendah       Membatasi pola konsumsi (hidup
  hemat)
• Social Action (Gerakan Sosial Budaya)
 Mekanisme Pengelolaan Keuangan dan Ekomomi Desa

                                                         9
                                                                      RAKORBANG
                                                 9                    KABUPATEN
       AKUMULASI
  Laporan Pertanggung -                 STAKEHOLDERS
      jawaban Desa                       KABUPATEN
                                                                                10
         8                     6
                                                                  Realisasi Rencana
                                                                                             11   DPRD KABUPATEN
         BUPATI                 PENGADMINISTRASIAN                 Pembangunan                     SETUJU/TIDAK
                                   PEMBANGUNAN
                                     SEKTORAL
                          4                                                     2            1      Lolos dari Penilaian
                                   PELAKSANAAN
Penyerahan RAPBDes              PEMBANGUNAN DINAS-
                                                                                                          Propinsi
 & Laporan LPJ Desa                   DINAS
                                                     3       Realisasi Rencana Pembangunan
                               7                                DINAS-DINAS (SEKTORAL)

                                                                Rencana Pembangunan
                             Produk
                                                                  DI TINGKAT DESA
   BPD                      Rencana
                          (RAPBDes) &
                            LPJ Desa
                                                                                 3
                 6
                                                                      KEPALA DESA
 INSPIRASI                         5                                    PELAKSANAAN
MASYARAKAT                                 PENGADMINIS-                 PEMBANGUNAN
                                              TRASIAN                  DI TINGKAT DESA
                                           PEMBANGUNAN
                                          DI TINGKAT DESA         4
        Meniti Local Capacity Development
    (Pembangunan Sosial-Ekonomi Lokal - Desa)
  GOOD GOVERNANCE AND EMPOWERMENT FOR LOCAL GOVERNMENT - DESA

                                                                             Tingkat Kemandirian Desa – Semakin besar wewe
                           Desa Mandiri     Semakin kecil ADD

                                                                            Perdes                          Perdes
                  Perdes                       Perdes
                                                                Pembagian Wewenang                   Pengelolaan
            ADD                               APB-Desa                                              Ekonomi Desa                    Kes
                                                                     Kab.            Desa              BUMDes                         M
                                                                                                     Kewirausahaan

Mechanism                            1.   PAD-Desa                     Bidang Kegiatan
Determination of ADD Value           2.   Bagi Hasil                                              Hak Pengaturan
Usability Plan of ADD                3.   Swadaya               1.   Pembangunan Desa               = Nilai Kewenangan Desa _ Rupiah
ADD Implementation                   4.   Hibah                 2.   Sipil
ADD Responsibility                   5.   Peruntukan Khusus     3.   Pertanian                    Kewajiban dari Suprastruktur
                                     6.   Reward – CDM          4.   Pendidikan                     = Nilai Kewajiban/Pengurusan _ Rup
                                          (efisiensi)           5.   Kesehatan
                                                                6.   Pelayanan                    Pengaturan Pilihan
                                                                                                    = Nilai Partisipasi Masyarakat _ Rupi


                                                                 NTDes =

                                                                       Nilai Kapasitas      Rp.
                                                                1. Fisik : Alamiah-SDA      …
                                                                           SD Buatan
                                                                2. (PDRB)_Komoditi

                                                                3. Aktivitas non Komoditi
            MEKANISME PENGUKURAN
               KAPASITAS DESA
               Kab Kec Desa NKTD         APBD          Komoditi


  NILAI BELANJA        Rp   RENDALPEM-DESA Rp                    Pengelolaan BANGDES Rp              LAKIP-LPJ         Rp              MONEV

  1. Nilai Pasar       …    a. Kewenangan :       …              -   SPP            …                - LPJ Desa         …           1. Evaluasi Kerja
     Komoditi                    -                               -   SPMU                              a. Nota APBDes               2. Gap Kinerja
  2. Nilai Swadaya               -                               -   SPJ                               b. Nota Keuangan             3. Tingkat TAKIN-GUR
  3. Nilai ADD              b. Penilaian Bidang                  -   Nota                              c. PKK                       4. IPM Desa
  4. Nilai Beban 10              -                                   Pendapatan                        d. PPS
     Pelayanan H.D               -                               -   Nota Biaya
  5. Nilai Kebutuhan        c. Integrasi Sektor
     Pembangunan

  NKT Desa =




                                             Formula PAD Desa

DASAR PENILAIAN KAPASITAS            1. PAD                                             Evaluasi – Nilai Kinerja                      Kinerja Desa
                                         a. Hasil BUMDes
                                         b. Hasil Kekayaan Desa
                                         c. Lain-lain PAD yang sah
                                     2. Pendapatan Partisipasi Masyarakat         1.    PDRB _ Komoditi
a. Nilai Kesetaraan                                                               2.    GDP _ Desa
                                         a. Hasil Swadaya & Partisipasi
                                         b. Hasil Gotong Royong                   3.    Income / Kapita                     1. Pertumbuhan Ekonomi
b. Nilai Beban Pelayanan             3. Bagian Pendapatan Desa                    4.    PAD _ Desa                                                         %
                                         a. Bagian Pajak                                                                    2. Pertumbuhan Lap. Kerja
                                                                                  5.    Pertumbuhan Swadaya                                                %
                                         b. Bagian dari Kinerja Partisipasi                                                 3. Pengentasan Kemiskinan
c. Akuntansi SDA                                                                  6.    Hibah                                                              %
                                         c. Bagian dari Dana Perimbangan
                                                                                                                            4. Pengurangan
                                     4. Bantuan Pemerintah & Pemprop              7.    Daya Serap Tenaga Kerja
d. Modal Awal : BUMDes                                                                                                        Pengangguran
                                     5. Sumbangan Pihak ke-3                      8.    TASKIN                                                             %
                                         a. Hibah                                 9.    Index Kesehatan                     5. PDRB _ Komoditi
                                         b. Penggunaan Khusus                                                                                              %
                                                                                  10.   Index Pendidikan
                                     6. Kewajiban Administrasi (Termasuk
                                         TPAD – Tunjangan Pendapatan
                                         Aparat Desa)
    Rendal Pengelolaan Keuangan &
    Ekonomi Desa yang Accountable

• Dikelola oleh Kepala Desa dengan melibatkan
  semua kontributor dan diawasi bersama;
• Sebagai tawaran ke depan: tersaji layanan
  simulatif secara otomatis (dengan bantuan
  Database, Data Mining, Proses Pelayanan);
• Pengelolaan dilakukan secara simultan oleh
  multi-level stakeholders, yang customer-nya :
  Peneliti, LSM (data ter-update)
                PENUTUP

• Perspektif pengelolaan keuangan dan ekonomi
  desa antara lain dapat dikembangkan melalui
  model Penguatan Keuangan dan Perekonomian
  Desa dengan pendekatan sistem.
  Implementasi model ini menunjukkan bahwa
  skenario yang digunakan dapat mendorong
  partisipasi masyarakat dalam penguatan
  perekonomian desa.
Lanjutan:

• Berbagai kegiatan yang disarankan hendaknya
  memiliki sasaran pokok, yakni:

    tertatanya pengambilan kaputusan pengelolaan keuangan
    dan ekonomi oleh pemerintahan desa yang sinergi
    berdasarkan porsi kewenangan yang dimiliki;
    dipahaminya proses partisipasi masyarakat dalam
    pengelolaan pembangunan ekonomi di tingkat desa; dan
     kemapanan pengelolaan kegiatan pembangunan di tingkat
    desa dalam kerangka pemulihan kemandirian [ekonomi]
    masyarakat desa secara berkelanjutan.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1819
posted:4/13/2010
language:Indonesian
pages:26
abula chaya abula chaya http://
About