Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS Mengembangkan Hubungan dan Membangun Koalisi antara NGO dan Pemerintah Drs. D d D Dadang S lihi , MA Solihin, Solihin Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS NGO Management Certificate Program VII Pusat Kajian Global Civil Society–Universitas Indonesia (PACIVIS UI) The National Democratic Institute (NDI) Depok, 1 September 2006 2 Materi Diskusi The A t Th Actors Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Visi Indonesia 2025: “Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil” 2025 ang Maj Mandi i Misi: “Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum” Pergeseran Paradigma: from Government to Governance Posisi Civil Society Konsolidasi Demokrasi Perspektif Otosentrisitas Ketidakhadiran Otosentrisitas Potret Umum CSO di Indonesia Peranan Civil Society dalam Tata Pemerintahan Peluang Keterlibatan CSO Problematika CSO Relasi CSO Pemerintah CSO-Pemerintah Keterlibatan CSO dalam Governance Reform Keterlibatan CSO dalam isu-isu Hak-hak sipil dan Struktural isuHakRekomendasi 3 The Actors STATE Executive Judiciary Legislature Public service Military Police CIVIL SOCIETY Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media citizens organized into: BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange 4 Troika: Pola H b ngan anta a Pemerintah, D nia Hubungan ntara Peme intah Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Visi Indonesia 2025: “Indonesia yang M j M di i dan Adil” “I d i Maju, Mandiri d Maju: Masyarakat, Bangsa, dan g Negara Secara ekonomi, sosial, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, pertumbuhan penduduk, angka harapan hidup, kualitas pelayanan penduduk hidup sosial, produktivitas yang lebih baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Masyarakat Pemerintah Mandiri: VISI Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, d tk l i l didik d k h t mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, serta perlindungan p dan kesamaan di depan hukum. 5 6 Adil: Good Governance Dunia Usaha Misi i i 1. 2. Misi: “Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan H k ” B l d k Hukum” Mewujudkan daya saing bangsa. bangsa Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan M j dk P t P b d Berkeadilan. Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari. Lestari Mewujudkan Masyarakat Bermoral, Beretika dan Berbudaya. Berbudaya Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional. Internasional 7 3. 4. 5. 5 6. 7. memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; ; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan g p g masyarakat; melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum, serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil. 8 from Government to Governance Pergeseran Paradigma: Posisi Ci il S i t P i i Civil Society Di negara yang telah lepas dari sistem pemerintahan yang otoriter: – sumber penetas ide, gagasan, dan pemikiran alternatif. – lahan rekrutmen bagi calon-calon pemimpin di calonmasa depan. Go e Government e t Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, sementara aktor di blik t kt luarnya, hanya dapat diserta sejauh negara mengijinkannya. Go e a ce Governance Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah (negara), civil i t h( ) i il society dan economic society sebagai tiga aktor utama. 9 Di negara yang pemerintahnya lemah dan rakyatnya miskin: – memainkan peran yang sifatnya praktis: sebagai p y g y p g penyalur bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan. 10 Konsolidasi D K lid i Demokrasi k i Dari sisi negara: – Dibutuhkan political will yang kuat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. – Harus ada kontribusi signifikan lewat dukungan kepada stabilisasi politik hingga konflik politik horizontal bisa ditekan. Perspektif Otosentrisitas Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (prasyarat untuk hadirnya demokrasi di sebuah negara). Hadirnya checks and balances di seluruh cabang pemerintahan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), antara lembaga-lembaga politik demokrasi (partai, lembagapers, pemilu, parlemen) pers pemilu parlemen), dan antara masyarakat, masyarakat bangsa, serta konstitusi. Setiap unsur dalam sebuah negara bangsa pada umumnya saling menyantuni, menguntungkan, dan memprivelesekan. 11 12 Dari i il D i civil society: i t Formulasi ulang tentang seberapa luas negara b l h mengambil peran dalam boleh bil d l kehidupan masyarakat. Ketidakhadiran Otosentrisitas Masyarakat dan dunia usaha yang menyantuni negara. Pengusaha menjadi pemburu rente. rente Negara menyantuni person-person persontertentu yang d d k di kekuasaan, duduk k k tribalisme, koncoisme, atau kediktatoran. 13 Potret Umum CSO di Indonesia d i Pergeseran Isu: Dari Pembangunan (Developmentalisme); Demokrasi dan HAM; Partisipasi & Good ; p Governance Densitas CSO: Pertumbuhan CSO yang sangat pesat namun tidak merata (terkonsentrasi di d k ( k d perkotaan) 14 Peranan Civil Society dalam Tata Pemerintahan Secara politik memunculkan daya tawar di kalangan warga negara. Secara ekonomi membangun kemandirian. Civil Ci il society bisa mengevaluasi dan i bi l id mengontrol jalannya sebuah g j y kebijakan. 15 Peluang Keterlibatan CSO Semakin banyaknya jumlah CSO di aras lokal. lokal Sekalipun ketimpangan penyebarannya masih menjadi persoalan, kini praktis CSO bisa ditemukan di setiap daerah di Indonesia. Indonesia CSO mempunyai variasi program yang memungkinkan menjangkau daerah dengan kultur berbeda-beda. b b d b d Tingkat kepercayaan terhadap CSO jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepercayaan terhadap g g g p y p parlemen dan partai politik (Riset Asia Barometer 2005). Ruang bagi keterlibatan masyarakat dan CSO dalam pengambilan kebijakan publik semakin terbuka. terbuka Institusionalisasi partisipasi masyarakat dalam bentuk Perda tentang transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik maupun kebebasan informasi. informasi 16 Problematika CSO 1. Problematika CSO . . . 4. Kapasitas Internal CSO personalisasi lembaga berkaitan dengan format kelembagaan. j p g ; kejelasan paradigma dan metode; kapasitas teknokratik; Networking. g Adanya keterputusan dalam agenda-agenda antar CSO. Adanya perbedaan pandangan tentang d b d d masalah, sasaran dan juga program. 2. Keberlanjutan sumber keuangan dan independensi pendanaan i d d i d Sumber-sumber Pembiayaan. Pola Hubungan Dengan Sumberdana. Proses Penentuan Agenda. 5. 5 Perangkap orientasi jangka pendek. pendek Banyak CSO yang menekankan perubahan jangka pendek, pendek melalui keterlibatan mereka dalam isu-isu sesaat yang seksi, sehingga akhirnya bisa mendapatkan sumber pendanaan yang cepat dan posisi politik yang menguntungkan. 3. Representasi dan legitimasi Legitimasi CSO diklaim atas nama dan untuk kepentingan rakyat, tapi dalam realitasnya, selain dirinya sendiri CSO tidak y gj memiliki basis konstituen yang jelas. 17 6. Problem relasi CSO-Pemerintah 18 Relasi CSO-Pemerintah 1. Relasi CSO-Pemerintah . . . 4. Autonomous benign neglect – pemerintah tidak menganggap posisi CSO sebagai ancaman dan tidak melakukan intervensi terhadap CSO. – CSO dapat bekerja secara mandiri dan independen. – pemerintah menganggap CSO sebagai entitas yang keberadaannya bersifat komplementer. – T Tugas pemerintah untuk menyediakan kondisi yang i t h t k di k k di i kondusif bagi beroperasinya CSO. – pemerintah menganggap bekerja sama dengan CSO lebih menguntungkan bagi pencapaian tujuan pemerintah. 19 Cooptation/absorbtion – pemerintah melakukan kontrol terhadap CSO baik dalam konteks programatik maupun ideologis. – Hal ini dilakukan dengan adanya suplai finansial, penghambatan terhadap ijin eksekusi program CSO, dsb. CSO dsb 2. 2 Facilitation/promotion 5. Containment/sabotage/dissolution – pemerintah melihat CSO sebagai tantangan dan juga ancaman, sehingga pemerintah menghambat kerja CSO, dan bahkan sampai pada tindakan pembubaran, jika melakukan pelanggaran pelanggaran. 3. Collaboration cooperation 20 Keterlibatan CSO dalam Governance Reform Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, beberapa CSO berupaya mereposisi pendirian dan strategi politik mereka dalam berurusan dengan pemerintah. Terkait dengan agenda komunitas donor internasional untuk mempromosikan reformasi tata pemerintahan di negara-negara penerima bantuan. – pengembangan partisipasi masyarakat dalam konteks governance reform dengan membentuk forum warga. – advokasi aturan main yang diekspresikan oleh advokasi atas proses perumusan dan pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Contoh Keterlibatan CSO dalam Governance Reform Daerah Kabupaten Takalar Perda/SE/SK Perda No. 13/2002 tentang Sistem Dukungan (SISDUK). Perda P d mendorong masyarakat untuk d k t t k merencanakan dan melaksanakan programprogramprogramnya sendiri, dengan biaya yang ditanggung bersama antara pemerintah daerah melalui APBD, masyarakat dan CSO. SE Bupati No. 415.4/453/BAPPEDA/2001 Tentang dukungan pemerintah daerah terhadap g g p p keterlibatan pihak ketiga atau kelompok-kelompok kelompokmasyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan programprogram-program pemerintah. Perda No 5/2004 Tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat. Perda ini mengatur secara jelas dan rinci mekanisme akses informasi publik. publik 22 Kabupaten Solok 21 Contoh Keterlibatan CSO dalam Governance Reform... Contoh Keterlibatan CSO dalam Governance Reform... Daerah Kabupaten Kupang Kabupaten Sidoarjo p j Perda/SE/SK Perda no 18/2000 Tentang Pola Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Daerah SK Bupati No. 68, yakni pembentukan Komite Medis p ,y p Bagi RSUD dengan elemen keanggotaan masyarakat. Tujuannnya agar masyarakat dapat mengontrol kualitas pelayanan kesehatan Perda No 04 Th 2004 Ttg Partisipasi Masy Dlm Penyelenggaraan Pem.Kab. Gowa Perda No. 22 Tahun 2003 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Tombolo. Tombolo Kecamatan Tombolopao Tahun 2003-2013 Perda No. 13 Th. 2002 Ttg Partisipasi Masy Dlm Penyusunan APBD 23 Daerah Kota Probolinggo Kota Gorontalo Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Barat B t Kabupaten Lebak, Banten Perda/SE/SK Perda no 5/2003 tentang Partisipasi Perda Nomor 3 Tahun 2002, Tentang Kebebasan Informasi Perda No 5 Th 2003 Ttg Perencanaan Pemb Berbasis Masyarakat (P2BM) Perda No. 18/2004 Ttg Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat Al d Li k B b i M k t Perda No. 6 Th. 2004 Ttg Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak Perda No. 22/2001 Ttg Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM) 24 Kabupaten Gowa Kota Bandar Lampung Kabuaten Wonosobo, Jateng Keterlibatan CSO dalam isu-isu isuHakHak-hak sipil dan Struktural Tema – perlindungan konsumen; – isu penguatan serikat buruh; – isu pengelolaan sumberdaya alam, terutama reformasi ag a a agraria. – Keterlibatan kritis (critical engagement). Kombinasi antara strategi konfrontasi dan kerjasama guna mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekologis. tujuan– Konfrontatif. CSO mengambil posisi berhadap-hadapan dengan berhadappemerintah dalam berbagai isu; mulai dari aksi reklaiming tanahtanah-tanah adat, sampai dengan tekanan-tekanan tekananmelalui aksi-aksi massa. aksimassa 25 Rekomendasi Perluasan tingkat penyebaran, sehingga CSO tidak hanya menjadi fenomena di kawasan industriy j perkotaan di Jawa melainkan mulai menyebar sehingga dapat ditemukan di hampir semua daerah. Penguatan kapasitas kelembagaan CSO di tingkat lokal; baik dalam sisi kejelasan orientasi yang ingin diperjuangkan, peningkatan kemampuan manajerial serta ketrampilan teknis dalam mendukung kerjakerja advokasi dan pemberdayaan masyarakat. CSO perlu memiliki sumber pendanaan sendiri yang tidak b tid k bergantung pada lembaga-lembaga donor t d l b l b d serta memungkinkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam pembiayaan kerja-kerja CSO. 26 Strategi Rekomendasi . . . CSO perlu lebih memelihara kredibilitas sosial mereka di mata kelompok sasasaran dengan lebih berorientasi pada kerja-kerja jangka panjang dan menempuh metode-metode partisipatif sehingga masyarakat mengambil bagian yang lebih besar dalam proses-proses politik-kebijakan. CSO perlu menguatkan modal sosialnya, sehingga l tk d l i l hi bisa terjalin jaringan bersama antar CSO dalam memperjuangkan isu-isu bersama. CSO perlu mempertahankan keterlibatan kritis, sehingga CSO tidak sepenuhnya bisa ”ditundukkan”oleh kepentingan jangka pendek ditundukkan oleh serta bisa secara substansial memperjuangkan aspiransi masyarakat. 27 Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - BAPPENAS TERIMA KASIH 28 Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree (Economics), University of Colorado, g g ( ), y , USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaAsia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Advanced International globe Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Managers Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 29