Asuransi

Document Sample
Asuransi Powered By Docstoc
					               ASURANSI

    Disusun untuk Melengkapi Ujian Akhir Semester
           Mata Kuliah Manajemen Resiko




                       Oleh:
        Deni Dwi K.        ( 0710320138 )




  JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
     UNIVERSITAS BRAWIJAYA
                   MALANG
                       2010
Pengertian Asuransi
Pengertian otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah sebagaimana tercantum
dalam Undang – Undang Republik Indonesia no.2 tahun 1992 Tentang Usaha
Perasuransian Bab 1 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:


“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih , dengan
mana pihak penanggung menginkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima
premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum
kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan”.


Pemahaman kita atas pengertian atau definisi tersebut diatas akan lebih lengkap apabila
dibandingkan dengan pengertian tentang asuransi yang tercantum pada pasal 246 K. U.
H. Dagang yang berbunyi sebagai berikut:
       “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu
premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa
yang tidak tentu”.

       Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara
sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa
dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang
yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana sesuai dengan uraian diatas
bahwa asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :
a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak
  penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan)
   kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi
   sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
c. Suatu peristiwa (accident) yang tak terntentu (tidak diketahui sebelumnya).
d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa
   yang tak tertentu.


Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack :
"Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara
pengumpulan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar
kerugian individu dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu
dipikul merata oleh mereka yang tergabung".


Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green:
"Asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan
jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar
jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam
batas-batas tertentu".


Definisi asuransi menurut C.Arthur William Jr dan Richard M. Heins, yang
mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:
 a. "Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh
   seorang penanggung".
 b. "Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan
   mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial".


Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas kiranya mengenai definisi asuransi yang
dapat mencakup semua sudut pandang :

"Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian,
dengan cara manggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau
hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat
diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional
oleh semua pihak dalam gabungan itu".

Fungsi Asuransi :
1. Transfer Resiko
 Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat
memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan
asuransi


2. Kumpulan Dana
 Premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk
membayar resiko yang terjadi.
Unsur – unsur penting yang terdapat dalam kedua definisi tersebut adalah:
       Asuransi adalah suatu perjanjian
      Premi merupakan pra – syarat perjanjian
      Penanggung akan memberikan pergantian kepada tertanggung
      Kemungkinan terjadinya peristiwa tak tertentu atau peristiwa yang tidak pasti


Asuransi sebagai suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana pejanjian lainnya tunduk
kepada hukum perikatan (the law contract) sebagaimana tercantum dalam Buku Ketiga
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang perikatan.


Untuk sahnya suatu perjanjian asuransi diperlukan 4 syarat, yaitu:
      Sepakat mereka mengikatkan dirinya
      Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
      Suatu hal tertentu
      Suatu sebab yang halal


Premi asuransi atau biaya ber – asuransi merupakan pra- syarat adanya perjanian
asuransi, karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi (No premium No
insurance). Pada umumnya premi asuransi dibayar dimuka namun biasanya diberikan
tenggang waktu pembayaran (grace payment period).
Contoh: Dalam Polis Standard Kebakaran Indonesia dan Polis Standard Kendaraan
Bermotor tenggang waktu tersebut dicantumkan didalam polis, yaitu masing – masing
30 hari dan 14 hari, dengan pengertian bahwa jika terjadi klaim pada masa tenggang
waktu tersebut walaupun premi belum dibayar, penanggung tetap berkewajiban
membayar klaim.
Jadi, dengan kata lain, Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang
dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain (dalam
hal ini adalah perusahaan asuransi).


Pengertian asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak
pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-aturan hukum dan
berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak
pertama maupun pihak lain.


Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk
menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian.


Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu :
      Insurable interest Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu
       hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui
       secara hukum.


      Utmost good faith Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan
       lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai sesuatu yang akan
       diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus
       dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya
       syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan
       keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang
       dipertanggungkan.
      Proximate cause Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian
       kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang
       mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
      Indemnity Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi
       finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan
       yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan
       dipertegas dalam pasal 278).


      Subrogation Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah
       klaim dibayar.


      Contribution Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-
       sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung
       untuk ikut memberikan indemnity.


Bentuk- bentuk badan usaha asuransi
      Perusahaan Asuransi Kerugian, adalah perusahaan yang memberikan jasa
       dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung
       jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

      Perusahaan Asuransi Jiwa, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam
       penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya
       seseorang yang dipertanggungkan.

      Perusahaan Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam
       pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi
       Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

      Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa
       keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti
       rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
   Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa
    keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti
    rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

   Agen Asuransi, adalah sescorang atau badan hukum yang kegiatannya
    memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama
    penanggung.

   Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang memberikan
    jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

   Perusahaan Konsultan Akturia, adalah perusahaan yang memberikan jasa
    akturia kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka
    pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program
    pensiun.
Bentuk-bentuk Perusahaan Asuransi
Sesuai dengan undang-undang no 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, bentuk
perusahaan asuransi ada 5 macam:

1. Badan usaha milik negara
 Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah terbagi dalam :
        - perum
        - persero


2. Stock Company
 Perusahaan yang dibentuk untuk mencari keuntungan


3. Reciprocal
 hampir sama dengan Mutual Company bedanya disi tidak ada dewan direktur, hanya
   menunjuk salah satu anggota untuk menjadi pengurus yang disebut Attorney in fact


4. Lloyds Association
adalah suatu organisasi dari individu2 penanggung yang bersatu untuk undewrite atas
   dasar kerjasama
Ciri-ciri :
          - Masing-masing individu penaggung menanggung resiko atas namanya
        sendiri dan tidak mengikatorganisasi atas segala kewajibannya
          - Masing-masing underwriter menanggung resiko atas namanya sendiri sampai
        dengan seluruh harta pribadinya
          - Organisasi yang mencari keuntungan


        Macamnya
        - London Lloyds
        - American Lloyds


    5. Mutual Company
        Badan usaha asuransi yang didirikan oleh pemegang polis dan dalam premi
        tidak ada unsur keuntungan
Kondisi yang Memungkinkan Berkembangnya Perusahaan Asuransi
Sistem ekonomi masyarakat berbentuk sistem perekonomian bebas
   Sistem perekonomian bebas adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan
faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.
Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.
   Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian
yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan
lain sebagainya.
   Dalam perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri
sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk
memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk
memenangkan persaingan bebas.
   Ada lima institusi pokok yang membangun sitem ekonomi liberal kapitalis, yakni :

   a. Hak kepemilikan.
   Sebagian besar hak kepemilikan dalam sistem perekonomian bebasadalah hak
kepemilikan swasta/individu (private/individual property), sehingga individu dalam
masyarakat liberal kapitalis lebih terpacu untuk produktif.


   b. Keuntungan.
   Keuntungan (profit) selain memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif,
juga merupakan bagian dari ekspresi diri, karena itu keuntungan dipercaya dapat
memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif.


   c.   Konsumerisme.
   Konsumerisme sering diidentikkan dengan hedonisme yaitu falsafah hidup yang
mengajarkan untuk mencapai kepuasan sebesar-besarnya selama hidup di dunia. Tetapi
dalam arti positif, konsumerisme adalah gaya hidup yang sangat menekankan
pentingnya kualitas barang dan jasa yang digunakan. Sebab tujuan akhir dari
penggunaan barang dan jasa adalah meningkatkan nilai kegunaan (utilitas) kehidupan.
Sehingga masyarakat liberal kapitalis terkenal sebagai penghasil barang dan jasa yang
berkualitas.
   d. Kompetisi.
   Melalui kompetisi akan tersaring individu-individu atau perusahaan-perusahaan yang
mampu bekerja efisien. Efisiensi ini akan menguntungkan produsen maupun konsumen,
atau baik yang membutuhkan (demander) maupun yang menawarkan (supplier).


   e. Harga.
   Harga merupakan indikator kelangkaan, jika barang dan jasa semakin mahal berarti
barang dan jasa tersebut semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga
merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat.


   Hal inilah yang menjadi salah satu indikasi yang mendorong perusahaan asuransi
menjadi semakin berkembang.


Masyarakatnya sudah sangat maju dan merupakan masyarakat industry
Dalam masyarakat industri biasanya terdapat spesialisasi pekerjaan. Terbentuknya
spesialisasi pekerjaan tersebut disebabkan oleh semakin kompleks dan rumitnya bidang-
bidang pekerjaan dalam masyarakat industri. Proses perubahan yang terjadi dalam
diferensiasi pekerjaan ini mengakibatkan terjadinya hierarki prestise dan penghasilan
yang kemudian menimbulkan adanya stratifikasi dalam masyarakat yang biasanya
berbentuk piramida. Stratifikasi sosial inilah yang menentukan strata anggota
masyarakat yang ditentukan berdasarkan sikap dan karakteristik masing-masing anggota
kelompok.

Distribusi   terjadi   karena    dalam    masyarakat   terdapat   barang-barang   yang
bernilai/berharga namun jumlahnya langka dan harus dialokasikan kepada anggota-
anggota masyarakat. Model dari proses distribusi dalam masyarakat, terutama
masyarakat industri adalah stratifikasi sosial.

Mobilitas sosial merupakan perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Studi tentang
mobilitas sosial bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu struktur sosial yang ada
di dalam masyarakat terbuka atau memberikan peluang yang sama pada seluruh
anggotanya untuk meningkatkan posisi sosialnya. Di sisi lain, studi tentang mobilitas
sosial juga merupakan suatu studi untuk mengetahui berbagai sebab, pola dan
konsekuensi perubahan sosial yang terjadi pada individu maupun masyarakat.

Dalam analisis mobilitas sosial perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: beberapa
dimensi dari mobilitas sosial, yaitu rangking okupasi, kelas, rangking konsumsi, dan
rangking kekuasaan, penyebab dari mobilitas sosial, dan konsekuensi politis dari
mobilitas sosial.

Mobilitas sosial vertikal diukur berdasarkan dua hal, yaitu menurut dimensi keluarga
dan menurut dimensi individu. Menurut dimensi keluarga, mobilitas disebut sebagai
mobilitas antargenerasi (intergenerational mobility), sedangkan menurut dimensi
individu, mobilitas disebut sebagai mobilitas intragenerasi (intragenerational mobility).
Pengukuran mobilitas antargenerasi adalah dengan membandingkan posisi status
individu dengan posisi status ayahnya, dan mungkin juga kakeknya. Sedangkan dalam
mobilitas intergenerasi, yang diukur adalah membandingkan posisi status individu
dalam satu rentang kariernya.

Mobilitas sosial horisontal merupakan gerak perpindahan individu dari satu kedudukan
ke kedudukan sosial lainnya yang tingkatannya sederajat. Misalnya adalah perpindahan
dalam satu rentang hierarki.

Manusia pada dasarnya berjuang untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dan
perjuangan manusia dalam mempertahankan diri telah menjadi budaya manusia.
Kehidupan sosial, selain untuk mempertahankan spesies juga untuk memaksimumkan
kepuasan akan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia sebagai makhluk
sosial membutuhkan kerja sama dengan individu lain. Dengan kerja sama, manusia
dapat memuaskan kebutuhan dan keinginannya dengan lebih efisien. Di samping
manusia melakukan kerja sama tersebut, manusia tetap mencari cara untuk
memaksimalkan kepuasannya. Untuk memaksimalkan kepuasannya ini hanya dapat
diperoleh jika kegiatan tersebut menempati suatu sistem kerangka kerja dan hak-hak
dasar dari tiap-tiap individu dijamin.

Sifat alam masyarakat pada tradisi konservatif seringkali dibandingkan dengan
organisme biologis. Sebagaimana halnya organisme sebagai suatu sistem kebertahanan
hidup dan keberadaannya tercapai melalui pembagian kerja sama dari bagian-bagian
yang kecil. Untuk itu teori konservatif modern memberi nama “sistem sosial”

Dalam melihat masyarakat manusia, terdapat perbedaan pandangan yaitu antara teori
fungsional, teori konflik dan teori radikal. Teori fungsional memposisikan karakter
sistemik dari masyarakat manusia dan kemudian menjelaskan tindakan pada bagian-
bagian dalam kaitanya dengan kebutuhan-kebutuhan dan pencapaian-pencapaian yang
diharapkan. Sebaliknya teori konflik berkarakter antisistemik. Teori ini menekankan
bahwa konflik dan perjuangan secara konstan mengancam struktur masyarakat.
Sedangkan teori radikal cenderung memandang masyarakat manusia berada di tengah-
tengah, di mana konflik kehidupan berlangsung.

Kepentingan individu berbeda dengan kepentingan masyarakat. Di mana kepentingan
masing-masing individu berbeda-beda. Manusia tidak mempunyai tujuan yang sama.
Meskipun ada kesamaan tujuan seringkali tidak ditempatkan

pada tingkatan yang sama. Ini dikarenakan masing-masing individu secara tetap harus
memilih di antara tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Namun tujuan yang paling dasar
dari individu adalah usaha mempertahankan status dan prestise, menciptakan
kenyamanan, keselamatan di dunia dan akhirat.

Kepentingan masyarakat berbeda dengan kepentingan individu. Karena ketika menjadi
anggota masyarakat kita diharuskan untuk mendefinisikan sebagai tujuan masyarakat
bukan sebagai tujuan individu lagi. Dalam mendefinisikan tersebut tanpa melihat lagi
atau memandang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bagi anggota-anggota
individu bahkan sebagian mayoritas. Dan seringkali kelas yang dominan mempunyai
pengaruh yang sangat besar, di mana mereka memiliki kekuatan untuk menentukan arah
terkoordinasi dari masyarakat. Sehingga tujuan-tujuan masyarakat adalah tujuan-tujuan
dari kelas yang dominan tersebut.
Peraturan perundang-undangan sudah teroganisir dengan baik
Dalam rangka untuk lebih menjamin peningkatan perlindungan terhadap para pemegang
polis pada perusahaan perasuransian, menciptakan iklim usaha perasuransian yang
tangguh, dan mendukung perkembangan usaha perasuransian nasional, maka pada akhir
bulan September 2003 telah ditetapkan beberapa Keputusan Menteri Keuangan untuk
merevisi dan melengkapi Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya, yaitu :

      Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.017/1993 tentang Perizinan
       Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diubah menjadi "KMK
       No.426/KMK/2003".
      Keputusan    Menteri    Keuangan     Nomor     225/KMK.017/1993     tentang
       Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diubah
       menjadi "KMK No.422/KMK/2003".
      Keputusan Menteri Keuangan Nomor 226/KMK.017/1993 tentang Kegiatan
       Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi diubah menjadi "KMK
       No.425/KMK/2003"
      Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan
       Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan Keputusan
       Menteri Keuangan Nomor 303/KMK.017/2000 tentang Perubahan Atas
       Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.017/1999 tentang Kesehatan
       Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi diubah menjadi
       "KMK No.424/KMK/2003".

Selain itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan baru mengenai :

      Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan
       Perasuransian, yaitu KMK No.421/KMK/2003.
      Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, yaitu KMK No.423/KMK/2003

Kegiatan usaha perasuransian, khususnya usaha asuransi, merupakan jenis yang
termasuk dalam kategori kegiatan usaha yang sangat diatur oleh pemerintah. Hal ini
dilakukan karena usaha asuransi sangat berkaitan dengan pengumpulan dana
masyarakat. Namun, meskipun kegiatan usaha perasuransian telah berlangsung cukup
lama, kita baru mempunyai Undang-undang yang khusus mengatur mengenai jenis
kegiatan usaha ini sejak tanggal 11 Februari 1992, yaitu Undang-undang Nomor 2
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-undang Nomor 2 tersebut pada dasarnya merupakan hukum publik yang
mengatur kegiatan usaha perasuransian, sedangkan perjanjian yang timbul sehubungan
dengan kontrak asuransi diatur tersendiri dalam Kitab Undang-undang Dagang
(KUHD) yang merupakan hukum privat. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 2 tersebut meliputi antara lain:

      Bidang Usaha, Jenis Usaha, Ruang Lingkup Usaha, serta Bentuk Hukum Usaha
       Perasuransian;
      Obyek Asuransi;
      Kepemilikan dan Perizinan Usaha Perasuransian;
      Pembinaan dan Pengawasan;
      Kepailitan dan Likuidasi; dan
      Ketentuan Pidana.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tersebut, kemudian dijabarkan lebih lanjut ke
dalam beberapa peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Selanjutnya, dalam pasal 11 dinyatakan pula bahwa pembinaan dan pengawasan
perusahaan perasuransian tersebut meliputi:

   1. Kesehatan keuangan, bagi perusahaan asuransi jiwa, kerugian, dan reasuransi,
       meliputi:
           o   Batas Tingkat Solvabilitas;
           o   Retensi Sendiri;
           o   Reasuransi;
           o   Investasi;
           o   Cadangan teknis;
           o   Lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
   2. Penyelenggaraan usaha, yang meliputi
           o    Syarat-syarat polis asuransi;
           o    Tingkat premi;
           o    Penyelesaian klaim;
           o    Persyaratan keahlian di bidang perasuransian;
           o    Hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perusahaan perasuransian
(perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, dan
perusahaan pialang reasuransi) diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara
periodik. Laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan keuangan dan laporan
operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan dikenakan sanksi baik
berupa sanksi administrasi maupun sanksi denda.

Untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, kewajiban penyampaian laporan
tersebut terdiri dari laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan yang telah
diaudit, dan laporan penyelenggaraan usaha tahunan. Selain itu, perusahaan asuransi
dan perusahaan reasuransi diwajibkan pula untuk mengumumkan laporan keuangannya
(neraca dan laporan laba rugi) pada surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas
di Indonesia.

Sedangkan untuk perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi,
laporan yang wajib disampaikan terdiri dari laporan keuangan semester, laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan penyelenggaraan usaha tahunan.

Kondisi perundangan yang sudah terorganisir dapat menjadi salah satu indikasi yang
mendorong pesatnya perkembangan perusahaan di suatu negara
Daftar Pustaka
http://www.tugu.com/indonesia/tentang-asuransi/prinsip-dasar-asuransi-.aspx
http://kerockan.blogspot.com/2009/12/ciri-ciri-asuransi-term-life.html
http://repository.binus.ac.id/content/J0142/J014217178.ppt.
http://catatankuliahdigital.blogspot.com/2009/08/gambaran-umum-kegiatan-dunia-
      bisnis.html
http://www.tugu.com/indonesia/tentang-asuransi/fungsi--tujuan-asuransi-.aspx
http://www.tugu.com/indonesia/tentang-asuransi/manajemen-risiko-.aspx

				
DOCUMENT INFO
Description: definisi, jenis-jenis asuransi dan iklim dimana asuransi itu bisa tumbuh