Docstoc

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarkan RPJMN 2010-2014

Document Sample
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sinergi Pusat-Daerah berdasarkan RPJMN 2010-2014 Powered By Docstoc
					                                                                 www.dadangsolihin.com   2




                            Materi
•   Tujuan dan Permasalahan
    Pembangunan Daerah
•   Perencanaan Pembangunan
    Daerah
•   Kegagalan Perencanaan
•   Sistem Perencanaan yang
    Berhasil dan Ideal
•   RPJMN 2010 – 2014
•   Sinergi Pusat-Daerah dan
    Antardaerah (SPDAD)
•   Langkah-langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah Daerah




                         www.dadangsolihin.com               3   www.dadangsolihin.com   4
            Apa Itu Pembangunan?
             p            g                                                                                              How?
   Pembangunan adalah:                               Tujuan Pembangunan:                     1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     proses perubahan ke                  1.    Peningkatan standar hidup (levels                   antar daerah
     arah kondisi yang lebih                    of living) setiap orang, baik                       antar sub daerah
     baik                                       pendapatannya, tingkat konsumsi
                                                pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                                                                                           keadilan).
                                                                                                    antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
     melalui upaya yang                         kesehatan, pendidikan, dll.                  2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
     dilakukan secara                     2.    Penciptaan berbagai kondisi yang             3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
     terencana
     terencana.                                         ki k tumbuhnya rasa
                                                memungkinkan t      b h
                                                                                             4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
                                                percaya diri (self-esteem) setiap
                                                orang.                                       5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                          3
                                          3.    Peningkatan kebebasan                           agar bermanfaat bagi g
                                                                                                 g                                   g     generasi masa
                                                                                                                   g generasi sekarang dan g
                                                (freedom/democracy) setiap orang.               datang (berkelanjutan).
                                                                        Todaro, 2000


                                    www.dadangsolihin.com                             5                                www.dadangsolihin.com                        6




     Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                       PEMBANGUNAN DAERAH                      PEMBANGUNAN DI DAERAH

                                                                     • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                             ketimpangan
                             memadai dan                             • Memberdayakan             p y
                                                                                               Upaya terencana untuk
                              berkualitas                              masyarakat                                                     Upaya untuk memberdayakan
                                                                                               meningkatkan kapasitas
                                                                     • Mengentaskan                                                   masyarakat di seluruh daerah
                                                                                                Pemerintahan Daerah
                                                                       kemiskinan.
                                                                     • Menambah lapangan
                                                                       kerja.                   Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian    kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
                                                  kondusif             SDA                       profesional dalam:                          masyarakat untuk:
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas
                Koordinasi yang                                                               Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
               semakin baik antar                                                                                                                  baik, maju,
                                                                                                                                        yang lebih baik maju dan
                 stakeholders                                                                 masyarakat,
                                                                                                                                        tenteram,
                                                                                              Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
                                                                                              ekonomi daerah.                                      diri.
                                                                                                                                        dan harga diri
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    www.dadangsolihin.com                             7                                www.dadangsolihin.com                        8
                                                                                                     Pergeseran Paradigma:
               PEMBANGUNAN DAERAH                                                                 From Government to Governance
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                                               Good Governance
     Daerah                       Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                   Dunia Usaha                       Masyarakat
                                                                                                    Government                                 Governance
   Menjalankan dan                                                                          Memberikan hak ekslusif bagi            Persoalan-persoalan publik
menciptakan lingkungan        Mewujudkan penciptaan             Penciptaan interaksi                                hal-hal
                                                                                            negara untuk mengatur hal hal           adalah urusan bersama
politik dan hukum yang          lapangan kerja dan              sosial, ekonomi dan         publik,                                 pemerintah, civil society dan
 kondusif bagi unsur-              pendapatan.                         politik.             Aktor di luarnya hanya dapat            dunia usaha sebagai tiga aktor
       unsur lain.                                                                          disertakan sejauh negara
                                                                                                          j      g                  utama.
                                                                                            mengijinkannya.
                                www.dadangsolihin.com                                  9                              www.dadangsolihin.com                           10




      Pelaku Pembangunan: Paradigma
               Governance
               Governance                                                                             Model Governance
  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                     transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
  yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                              Sektor Swasta      Sektor Publik       Sektor Ketiga
                                  Tenaga Kerja
                  Kontrol                           Kontrol                                    Tingkat        Perusahaan         Organisasi             LSM
                                                                                            Supranasional
                                                                                              p              transnasional    Antar Pemerintah     Internasional


       Dunia Usaha 
                                  Pemerintah                   Masyarakat                        g
                                                                                              Tingkat                                                Ormas/LSM
         Swasta                                                                                              Perusahaan
                                                                                              Nasional        Nasional         GOVERNANCE             Nasional

                      Nilai                      Redistibusi
                 Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                             Melalui Pelayanan
                                                                                               Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                     Pasar                                                   Subnasional         Lokal            Lokal

          sendi sendi          dipenuhi,
  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan                                                                           (Kamarack and Nye Jr., 2002)
  Good.
                                www.dadangsolihin.com                                  11                             www.dadangsolihin.com                           12
Pelaku Pembangunan: Stakeholders                                                      Troika

                   STATE                        CITIZENS
                   Executive                    organized into:
                   Judiciary        Community-based organizations
                  Legislature       Non governmental
                                    Non-governmental organizations
                                       Professional Associations
                 Public service
                                           Religious groups
                    Military               Women’s groups
                     Police                      Media

                              BUSINESS
                      Small / medium / large enterprises
                         Multinational Corporations
                             Financial institutions
                                Stock exchange


                        www.dadangsolihin.com                            13          www.dadangsolihin.com        14




 Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
   Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                y                                             Perumusan Visi Daerah
                                                                                                   Stakeholders

   Masyarakat,
   Bangsa,
   Bangsa dan
     Negara                                      Masyarakat
                                                                                    PEMDA
                                                                  VISI
                                         Pemerintah

 Good Governance               D i U h
                               Dunia Usaha




                        www.dadangsolihin.com                            15          www.dadangsolihin.com        16
       Perumusan Visi Daerah                                           Permasalahan Pembangunan Daerah (1)

                                       Stakeholders                   1. Pembangunan Ekonomi
                                                                           Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
                                                                           Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk
                                                                           mengembangkan sektor riil
                                                                               g        g
                                                                           Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara
                                                                           nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang
                        PEMDA                                              cukup tinggi antarwilayah
                                                                                p gg             y
                                                                      2. Pembangunan Sosial
                                                                           Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-
                                                                                                   (pendidikan,             gizi).
                                                                           pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi)




                         www.dadangsolihin.com                   17                            www.dadangsolihin.com                   18




 Permasalahan Pembangunan Daerah (2)                                   Permasalahan Pembangunan Daerah (3)

3. Pembangunan Prasarana Wilayah                                      4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
     Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan         Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,
     intra wilayah.                                                        pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).
     Menurunnya kapasitas p
                y     p                                pengaturan
                               pemerintah daerah dalam p g                 Berkurangnya ruang p
                                                                                    g y                          g          j (RTH) di
                                                                                               g publik dan ruang terbuka hijau (   )
     dan pengelolaan infrastruktur.                                        wilayah perkotaan.
     Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga               Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman
     listrik.                                                              secara signifikan.
                                                                                    g
     Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
     Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
                 infrastruktur
     pelayanan infrastruktur.




                         www.dadangsolihin.com                   19                            www.dadangsolihin.com                   20
 Permasalahan Pembangunan Daerah (4)                               Permasalahan Pembangunan Daerah (5)

5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)                              6. Permasalahan Khusus
   Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.                 Lemahnya daya saing investasi
   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi        Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
   acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
                p                 g             y pada               antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
                                                                                             p         ,    y      ,
   Perencanaan.                                                      Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
   Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,      masyarakat
   serta meningkatnya DAS kritis.
              g    y                                                 Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
   Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang              keamanan di daerah perbatasan negara.
   frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
            p             yang      g         g
   terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.




                        www.dadangsolihin.com                21                              www.dadangsolihin.com                              22




                                                                            Proses Perencanaan
                                                                                  Pendekatan Politik:
                                                                                  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
                                                                                  pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
                                                                                  planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

                                                                                  Proses Teknokratik:
                                                                                  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
                                                                                  lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
                                                                                  bertugas untuk itu.

                                                                                  Partisipatif:
                                                                                  Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
                                                                                  antara lain melalui Musrenbang.

                                                                                  Proses top-down dan bottom-up:
                                                                                  Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


                        www.dadangsolihin.com                23                              www.dadangsolihin.com                              24
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)                                                                                 Langkah Penyusunan RPJMD
                                                                                                                                              (1)         Visi, Misi, Program
                    NASIONAL                                                 DAERAH                                Indikator                             Kepala Daerah Terpilih
           Dokumen                      Penetapan                  Dokumen                   Penetapan
 Rencana Pembangunan
 R       P b                                 UU          Rencana Pembangunan
                                                         R       P b                           Perda
                                                                                               P d                            Bappeda menyusun                            (2)
                                                                                                                               Rancangan Awal                                        SKPD Menyusun Renstra SKPD
 Jangka Panjang Nasional               (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah            (Ps. 13 Ayat 2)                                                                 (3)
                                                                                                                                   RPJMD                                          Program SKPD
 (RPJP-Nasional)                                         (RPJP-Daerah)
                                                                                                                     a)   Visi,Misi Kepala Daerah
 Rencana Pembangunan                      Per Pres       Rencana Pembangunan             Peraturan KDH               b)   Strategi Pembangunan Daerah
 Jangka Menengah                       (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah          (Ps. 19 Ayat 3)             c)   Kebijakan Umum
 Nasional                                                (RPJM-Daerah)                                               d)   Kerangka Ekonomi Daerah                         (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                                                                                                                                        MUSRENBANG RPJMD
 (RPJM-Nasional)                                                                                                     e) Program SKPD
 Renstra K    t i
 R t Kementerian /                       Peraturan
                                         P t             Renstra S t
                                                         R t Satuan Kerja
                                                                       K j                  P t
                                                                                            Peraturan
 Lembaga (Renstra KL)                   Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra       Pimpinan SKPD
                                                                                                                                                                          (5)
                                       (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                            (Ps. 19 Ayat 4)                     Bappeda menyusun                                                    Penetapan RPJMD
                                                                                                                            Rancangan Akhir RPJMD
 Rencana Kerja                            Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah        Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)                                        Daerah (RKPD)                                               a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                       (7)
                                       (Ps. 26 Ayat 1)                                   (Ps. 26 Ayat 2)
                                                                                                                     b)   Strategi Pembangunan Daerah                     (6)
 Rencana Kerja                           Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja         Peraturan                c)   Kebijakan Umum                                                          Digunakan sebagai
 Kementerian / Lembaga                  Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja         Pimpinan SKPD               d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                pedoman penyusunan
                                                                                                                     e)
                                                                                                                      )   Program SKPD
                                                                                                                          P                                                                        Rancangan RKPD
 (Renja KL)                            (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                           ( Ps. 21 Ayat 3)
                                            www.dadangsolihin.com                                             25                                        www.dadangsolihin.com                                         26




       Langkah Penyusunan RKPD
 (8)
          Bappeda menyusun                                 (9)
                                                                                                                                     y
                                                                                                                                    Syarat Perencanaan
         Rancangan Awal RKPD                                             SKPD Menyusun Renja SKPD
                                                           (10)
  a) Prioritas Pembangunan Daerah                                    Program SKPD                                  Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
  b) Kebijakan Umum
  c) Kerangka Ekonomi Daerah                                                                                       1 T j an akhir yang dikehendaki
                                                                                                                   1. Tujuan       ang dikehendaki.
     Pagu Indikatif                                                            MUSRENBANG
  d) Program SKPD                                                         Desa/Kelurahan/Kecamatan                 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
                                                                                       (11.b)                         mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
                                                          (11.a)
                                                          (11 a)
                                                                                                     Maret
                                                                    MUSRENBANG Kab/Kota
                                                                                                                   3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
                                                                    a. Sinkronisasi Program SKPD
         Rancangan Akhir RKPD
                                                                    b. Harmonisasi Dekon dan TP                    4. Masalah-masalah yang dihadapi.
  a)      o as e ba gu a
       Prioritas Pembangunan                                                            (12)
  b)   Kebijakan Umum                                                                                              5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
  c)   Kerangka Ekonomi Daerah                                      MUSRENBANG Prov Sbg              April

                                                                    Wakil Pemerintah Pusat                            pengalokasiannya.
  d)   Program SKPD

                     (15)
                                                                    a. Harmonisasi Dekon dan TP                    6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
                                                                                        (13)
            Penetapan RKPD
                                 Mei
                                                          (14)                                                     7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
                                                                    Bappenas menyelenggarakan
                                                                             (4)                      April

  Sebagai pedoman penyusunan                                        MUSRENBANGNAS                                  8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
  Rancangan APBD                                                    a Sinkronisasi Program KL/SKPD
                                                                    a.                                                pelaksanaannya.
                                                                                                                      pelaksanaannya
                                                                    b. Harmonisasi Dekon dan TP
                                            www.dadangsolihin.com                                             27                                        www.dadangsolihin.com                                         28
       g
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdayay
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                            www.dadangsolihin.com             29                         www.dadangsolihin.com                        30




        Kegagalan Perencanaan (1/4)
                              (1/4)                                                         (2/4)
                                                                      Kegagalan Perencanaan (2/4)
                                                                   Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
                                                                   seharusnya.
        y
    Penyusunan perencanaan
    tidak tepat, mungkin karena:                                     kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
                                                                     dengan pelaksanaannya.
      informasinya kurang
         g p
      lengkap,                                                       aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
      metodologinya belum                                            masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
      dikuasai,                                                      tidak mendukungnya.
      perencanaannya tidak
      realistis sehingga tidak
      mungkin pernah bisa
      terlaksana
      pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
      pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                            www.dadangsolihin.com             31                         www.dadangsolihin.com                        32
                             (3/4)
       Kegagalan Perencanaan (3/4)                                                                (4/4)
                                                                            Kegagalan Perencanaan (4/4)
    Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai            Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
    dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat                     k hid           i        i       li k il k li
                                                                          kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
    mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

     Misalnya, orientasi                                                     Perencanaan di sini tidak memberikan
     semata-mata pada                                                        kesempatan berkembangnya prakarsa
     pertumbuhan yang                                                        individu dan pengembangan kapasitas
     menyebabkan makin                                                       serta potensi masyarakat secara penuh.
     melebarnya k
        l b      kesenjangan.
                        j                                                    Sistem ini bertentangan dengan hukum
     Dengan demikian, yang                                                   penawaran dan permintaan karena
     keliru bukan semata-mata                                                pemerintah mengatur semuanya.
     perencanaannya, t t i
                       tetapi                                                Perencanaan seperti inilah yang disebut
     falsafah atau konsep di                                                 sebagai sistem perencanaan terpusat
     balik perencanaan itu.                                                  (centrally planned system).


                         www.dadangsolihin.com                   33                              www.dadangsolihin.com                      34




                         y g
      Sistem Perencanaan yang Berhasil                                                 Perencanaan yang Ideal
•   Sistem perencanaan yang                                           •   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    mendorong berkembangnya                                                                                        prosesnya.
                                                                          dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
    mekanisme pasar dan peran                                         •   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    serta masyarakat.                                                     pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
•   Dalam sistem ini perencanaan                                            d
                                                                          adanya k     j
                                                                                  kemajuan t                dalam k
                                                                                            terus-menerus d l           j ht      dan
                                                                                                                   kesejahteraan, d
    dilakukan dengan menentukan                                           jangan sampai terjadi kemunduran.
    sasaran-sasaran secara garis                                      •   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    besar.                                                                  l k             tidak dapat h
                                                                          pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                                                                                        t hanya dilih t d i satu sisi ( t
•   Pelaku utamanya adalah                                                sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    masyarakat dan usaha swasta.                                          keutuhan konsep secara keseluruhan.
                                                                      •   Mengandung sistem yang d
                                                                          M       d     i t      dapat b k b
                                                                                                     t berkembang ( learning and
                                                                                                                  (a l   i     d
                                                                          adaptive system).
                                                                      •   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                         www.dadangsolihin.com                   35                              www.dadangsolihin.com                      36
                                                                                                 Landasan Hukum
                                                                                               y             2010-
                                                                                            Penyusunan RPJMN 2010-2014
                                                                                  1. UU 25/2004 tentang SPPN:
                                                                                     • Pasal 19 ayat 1 : RPJMN ditetapkan
                                                                                       dengan Peraturan Presiden paling lambat 3
                                                                                       bulan setelah Presiden dilantik.

                                                                                  2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005 – 2025
                                                                                     • Arah pembangunan untuk RPJM ke-2
                                                                                       (2010-2014):
                                                                                       Memantapkan penataan kembali Indonesia
                                                                                       di segala bidang dengan menekankan
                                                                                       upaya peningkatan kualitas sumber daya
                                                                                       manusia termasuk pengembangan
                                                                                       kemampuan ilmu dan teknologi serta
                                                                                       penguatan daya saing perekonomian.


                              www.dadangsolihin.com                          37                                www.dadangsolihin.com                       38




                       2010-
         Dokumen RPJMN 2010-2014                                                     Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III

                     BUKU I: PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS
                             NASIONAL                                                                            Visi-Misi
                                                                                                               SBY-Boediono
                               Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera,
        BUKU I
                               Demokratis dan Berkeadilan
                                   ,     , g     ,                   ,
                               Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan                         Buku           2010 1014
                                                                                                            RPJMN 2010-1014
                               Kerangka Makro                                                        I
   BUKU III
                                                                                                          11 Prioritas Nasional+
BUKU II: STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG
                                                                                    Buku
                                                                                    B k                3 Prioritas Nasional Lainnya                 B k
                                                                                                                                                    Buku
           Sinergi pembangunan antarbidang
           Isu lintas bidang & mainstreaming, 9 bidang pembangunan                   II                                                              III
           (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum & aparatur, hankam,                     Prioritas Bidang:
           infrastruktur,
           infrastruktur wilayah & tataruang, lingkungan hidup)
                                   tataruang                                           Sosbud, Ekonomi, IPTEK,
                                                                                       Sosbud Ekonomi IPTEK                      Prioritas Regional:
BUKU III: STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH                                                Sarana Prasarana, Politik,                Sumatera, Jawa-Bali,
           Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah                         Hankam, Hukum & Aparatur,               Kalimantan, Sulawesi, Nusa
           Isu-isu Pembangunan Wilayah (7 Wilayah)                                    Wilayah & Tata Ruang, SDA &              Tenggara, Maluku, Papua
                                                                                                   LH
                              www.dadangsolihin.com                          39                                www.dadangsolihin.com                       40
   Arah Kebijakan Pembangunan (1/2)                                            Arah Kebijakan Pembangunan (2/2)


                                                                              4. Kebijakan dan t t i dasar d l
                                                                              4 K bij k d strategi d                     b
                                                                                                            dalam pembangunan
  1. Keberhasilan pembangunan nasional sangat                                    untuk semua (development for all), yaitu:
     tergantung pada keberhasilan pembangunan daerah
                                                                                  1) Pembangunan harus bersifat inklusif.
  2. Sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah                               2) Pembangunan harus berdimensi wilayah.
     perlu dibangun secara efektif                                                3) Mengintegrasikan dan menyatukan p
                                                                                   )     g   g                y              p
                                                                                                                     potensi-potensi
                                                                                     ekonomi yang ada di daerah menjadi satu
                                                                                     kesatuan geoekonomi secara nasional.
  3. Pembangunan (development) ditujukan untuk                                                    ekonomi ekonomi
                                                                                  4) Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
     menghasilkan: 1. Kesejahteraan (prosperity)
                                                                                  5) Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan
                   2. Demokrasi (democracy)
                                                                                     (pro growth, pro job, pro poor).
                   3. Keadilan (justice)
                                                                                                                     manusia.
                                                                                  6) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia
                        www.dadangsolihin.com                      41                                  www.dadangsolihin.com                                 42




                                                                                            Prioritas Nasional
                    2010-
         VISI RPJMN 2010-2014                                                                           1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                                                                                        2    Pendidikan
                                                                                                        3    Kesehatan

                           VISI                                                                         4

                                                                                                        5
                                                                                                             Penanggulangan Kemiskinan
                                                                                                             Ketahanan Pangan
                                                                          11 Prioritas Nasional
                        ,           ,
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN                               Kabinet Indonesia Bersatu II    6    Infrastruktur
                                                                                2009 2014
                                                                                2009-2014               7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha
               BERKEADILAN
                                                                                                        8    Energi
                                                                                                        9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
    Sejahtera              Demokratis              Berkeadilan
                                                                                                        10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                                                                                        11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
                                                Memperkuat penegakan
Memperkuat triple
                                                hukum
tracks strategy           Memantapkan
                                                Pemberantasan korupsi
Pembangunan inklusif   konsolidasi demokrasi                                                            12   Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
                                                Pengurangan
dan berkeadilan                                                              Prioritas Lainnya          13   Bidang Perekonomian
                                                kesenjangan
                                                     j g
                                                                                                        14   Bidang Kesejahteraan Rakyat

                        www.dadangsolihin.com                      43                                  www.dadangsolihin.com                                 44
                                                                                                  j            y (1/5
                                                                                                                   (
                                                                                              Kesejahteraan Rakyat (1/5)

                                                                                  Ekonomi
                                                                                  No.   Pembangunan                                     Sasaran
                                                                                                                           Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
                                                                                      1
                                                                                      1.   Pertumbuhan Ekonomi
                                                                                                                           Sebelum tahun 2014 tumbuh 7%
                                                                                      2.   Inflasi                      Rata-rata 4-6 % pertahun
                                                                                      3.   Ti k t P
                                                                                           Tingkat Pengangguran         5-6     d khi tahun
                                                                                                                        5 6 % pada akhir t h 2014
                                                                                      4.   Tingkat Kemiskinan           8-10 % pada akhir tahun 2014




                              www.dadangsolihin.com                         45                                  www.dadangsolihin.com                         46




                                 (2
            Kesejahteraan Rakyat (2/5)                                                                             (3
                                                                                              Kesejahteraan Rakyat (3/5)
Pendidikan                                                                       Kesehatan
                                                       Status Awal     Target
No                      Indikator                                                                                                        Status Awal   Target
                                                          (2008)       (2014)    No                    Indikator
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk                                                                                            (2008)      (2014)
                                                           7,50         8,25
   berusia 15 tahun ke atas (tahun)                                              1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)                 70,7       72,0
2.
2 Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia
                                                           5,97
                                                             9            18
                                                                        4,18
   15 tahun ke atas (%)                                                               Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%)
                                                                                 2.                                                         228         118
                                                          95,14         96,0          per 100.000 kelahiran hidup
4. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%)
         g     y                                ( )           ,
                                                            72,28           ,
                                                                         76,0
                                                                                                                         1.000
                                                                                      Menurunnya angka kematian bayi per 1 000
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%)                 64,28        85,0    3.                                                          34         24
                                                                                      kelahiran hidup
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%)                 21,26        30,0
7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan                Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
                                                                                 4
                                                                                 4.                                                         18,4
                                                                                                                                            18 4         15 0
                                                                                                                                                       < 15,0
   antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang        kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)
   diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat



                              www.dadangsolihin.com                         47                                  www.dadangsolihin.com                         48
       Kesejahteraan Rakyat (4/5)
           j            y (4                                                     j            y (5
                                                                             Kesejahteraan Rakyat (5/5)
                                                                      Energi
Pangan                                                                No.
                                                                      No          Pembangunan                            Sasaran
No.      Pembangunan                             Sasaran                    Peningkatan kapasitas
                                                                       1.                                    3.000 MW pertahun
                                                                            pembangkit listrik
1.    Produksi Padi              Tumbuh 3,22 % per tahun
                                         ,     p
                                                                            Meningkatnya rasio
2.    Produksi Jagung            Tumbuh 10,02 % per tahun              2.                                    Pada tahun 2014 mencapai 80 %
                                                                            elektrifikasi
3.    Produksi Kedelai           Tumbuh 20,05 % per tahun                   Meningkatnya rasio desa
                                                                       3
                                                                       3.                                    Pada tahun 2014 mencapai 98 %
                                                                            berlistrik
4.    Produksi Gula              Tumbuh 12,55 % per tahun
                                                                            Meningkatnya produksi            Pada tahun 2014 mencapai 1,01
5.    Produksi Daging Sapi       Tumbuh 7,30 % per tahun               4.
                                                                            minyak bumi                      juta barrel perhari

                                                                            Peningkatan pemanfaatan          Pada tahun 2014 mencapai
                                                                       5.
                                                                            energi panas bumi                5.000 MW


                         www.dadangsolihin.com                   49                             www.dadangsolihin.com                    50




          Perkuatan Demokrasi                                                      Penegakan Hukum
                                                                      Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia                               penegakan hukum (rule of law) dan
                                                                        terjaganya ketertiban umum

 Sasaran:                                                              Sasaran:
 1. Semakin t j i
 1 S                        i k t iklim litik k d if bagi
          ki terjaminnya peningkatan ikli politik kondusif b i          1. Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
    berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik             kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
    rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan                        berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
      p               p pranata hukum;
    kepatuhan terhadap p               ;                                   hukum
 2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan                   2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada
    terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;                               aparat dan lembaga penegak hukum
 3. Meningkatnya kinerja l b
 3 M i k t                    l b     demokrasi;
                 ki j lembaga-lembaga d   k i                           3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
 4. Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat                           ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
    dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.                     4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
 5. Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014                      meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
                         www.dadangsolihin.com                   51                             www.dadangsolihin.com                    52
                                                                                 Tujuan SPDAD


                                                              1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
                                                                 terarah dan sistematik dengan skenario yang
                                                                 disepakati semua pihak

                                                              2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
                                                                     y            g        p     perekonomian
                                                                 wilayah dalam rangka memperkuat p
                                                                 domestik

                                                                           g pembangunan kawasan p
                                                              3. Mendorong p           g                perbatasan,
                                                                 terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
                                                                 kawasan ekonomi khusus


                       www.dadangsolihin.com            53                            www.dadangsolihin.com                54




                                                               Strategi dan Arah Kebijakan Umum
  Agenda untuk Memperkuat SPDAD                                                        2010-
                                                               Pengembangan Wilayah 2010-2014
                                                             1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar
                                                                Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
Si    i Pusat-daerah d antardaerah dil k k d l
Sinergi P   td     h dan t d        h dilakukan dalam                      Jawa-Bali
                                                                di wilayah Jawa Bali
seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
                                                             2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi                 perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
dalam:                                                          domestik

                                                             3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-
     1. Perencanaan kebijakan.                                  sektor unggulan di tiap wilayah
     2. Kerangka regulasi.
                                                             4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
     3. Kerangka anggaran.
                                                                kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
     4.
     4 Kerangka kelembagaan                                     k
                                                                kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
                                                                        t d        k        t l   d d      h
     5. Kerangka pengembangan wilayah                           bencana

                                                                         g pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
                                                             5. Mendorong p g       g       y
                                                                kelautan
                       www.dadangsolihin.com            55                            www.dadangsolihin.com                56
      Langkah-
      Langkah-langkah yang Perlu                                  Langkah-
                                                                  Langkah-langkah yang Perlu
   Dilakukan Pemerintah Daerah (1/2)                                                       (2 )
                                                               Dilakukan Pemerintah Daerah (2/2)

                                                            2.
                                                            2 Meningkatkan sinkronisasi penggunaan dana
1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dengan prioritas               dekonsentrasi/ tugas pembantuan, dana
   nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014,              perimbangan, dan APBD dalam mendukung
           langkah-langkah:
   dengan langkah langkah:                                                                           2010 2014,
                                                               pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010-2014
                                                               melalui sinkronisasi:

      Revisi RPJMD apabila RPJMD masih belum
                                                                 Renstra SKPD dengan Renstra K/L
      ditetapkan dan/ atau RPJMD masih berlaku
      sekurang-kurangnya 3 tahun.                                Renja SKPD dengan Renja K/L
      Penajaman dalam penyusunan RKPD sesuai                     Terutama menyangkut tujuan, sasaran, program,
      dengan prioritas nasional yang tercantum dalam             kegiatan, dana dan lokasi.
      RPJMN 2010-2014.


                      www.dadangsolihin.com            57                         www.dadangsolihin.com                            58




                                                                                Nama                 : Dadang Solihin
                                                                                Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
                                                                                Pekerjaan            : Direktur Evaluasi Kinerja
                                                                                                       Pembangunan Daerah
                                                                                                       Bappenas
                                                                                Alamat Kantor        : Jl. Taman Suropati No. 2
                                                                                                       Jakarta
                                                                                                       J k t 10310
               Terima Kasih                                                     Telp/Fak Kantor      : (021) 392 6248
                                                                                HP                   : 0812 932 2202
                                                                                Email                : dadangsol@yahoo.com


                                                                                Websites             :
                                                                                 www.dadangsolihin.com
                                                                                 www.flickr.com/photos/dadangsolihin
                                                                                 www.slideshare.net/dadangsolihin
                                                                                 www slideshare net/dadangsolihin
                                                                                 www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
                      www.dadangsolihin.com            59

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:2227
posted:4/6/2010
language:Indonesian
pages:15
Description: Badan Anggaran DPRD Kabupaten Serang Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk Bahan Musrenbang Kabupaten di Ibis Slipi-Hotel, 6 April 2010