Docstoc

Modul 2 Eselon 4 Manajemen Ekonomi Masyarakat

Document Sample
Modul 2 Eselon 4 Manajemen Ekonomi Masyarakat Powered By Docstoc
					Modul 2
Membangkitkan Kembali Koperasi Sebagai
Pilar Ekonomi Masyarakat
Diklat Teknis
Manajemen Ekonomi Masyarakat;
Pemberdayaan Koperasi
Usaha Mikro Kecil Menengah
(Management Of People’s Economy)




                   Eselon IV
     SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DIKLAT APARATUR
               LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA


       Selaku Instansi Pembina Diklat PNS, Lembaga Administrasi Negara
senantiasa melakukan penyempurnaan berbagai produk kebijakan Diklat yang
telah dikeluarkan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 101
Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS. Wujud pembinaan yang dilakukan di
bidang diklat aparatur ini adalah penyusunan pedoman diklat, bimbingan dalam
pengembangan kurikulum diklat, bimbingan dalam penyelenggaraan diklat,
standarisasi, akreditasi Diklat dan Widyaiswara, pengembangan sistem
informasi Diklat, pengawasan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat,
pemberian bantuan teknis melalui perkonsultasian, bimbingan di tempat kerja,
kerjasama dalam pengembangan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat.

      Sejalan dengan hal tersebut, melalui kerjasama dengan Departemen
Dalam Negeri yang didukung program peningkatan kapasitas berkelanjutan
(SCBDP), telah disusun berbagai kebijakan guna lebih memberdayakan
daerah seperti peningkatan kapasitas institusi, pengelolaan dan peningkatan
SDM melalui penyelenggaraan Diklat teknis, pengembangan sistem keuangan,
perencanaan berkelanjutan dan sebagainya.

        Dalam hal kegiatan penyusunan kurikulum diklat teknis dan modul
diklatnya melalui program SCBDP telah disusun sebanyak 24 (dua puluh
empat) modul jenis diklat yang didasarkan kepada prinsip competency based
training. Penyusunan kurikulum dan modul diklat ini telah melewati proses yang
cukup panjang melalui dari penelaahan data dan informasi awal yang diambil
dari berbagai sumber seperti Capacity Building Action Plan (CBAP) daerah
yang menjadi percontohan kegiatan SCBDP, berbagai publikasi dari berbagai
media, bahan training yang telah dikembangkan baik oleh lembaga donor,
perguruan tinggi, NGO maupun saran dan masukan dari berbagai pakar dan
tenaga ahli dari berbagai bidang dan disiplin ilmu, khususnya yang tergabung
dalam anggota Technical Review Panel (TRP).

       Disamping itu untuk lebih memantapkan kurikulum dan modul diklat ini
telah pula dilakukan lokakarya dan uji coba/pilot testing yang dihadiri oleh para
pejabat daerah maupun para calon fasilitator/trainer.

       Dengan proses penyusunan kurukulum yang cukup panjang ini kami
percaya bahwa kurikulum, modul diklatnya berikut Panduan Fasilitator serta
Pedoman Umum Diklat Teknis ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
pelatihan di daerah masing-masing.




                                        i
       Harapan kami melalui prosedur pembelajaran dengan menggunakan
modul diklat ini dan dibimbing oleh tenaga fasilitator yang berpengalaman dan
bersertifikat dari lembaga Diklat yang terakreditasi para peserta yang
merupakan para pejabat di daerah akan merasakan manfaat langsung dari
diklat yang diikutinya serta pada gilirannya nanti mereka dapat menunaikan
tugas dengan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien dalam mengelola berbagai
sumber daya di daerahnya masing-masing.

      Penyempurnaan selalu diperlukan mengingat dinamika yang sedemikian
cepat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan dilakukannya
evaluasi dan saran membangun dari berbagai pihak tentunya akan lebih
menyempurnakan modul dalam program peningkatan kapasitas daerah secara
berkelanjutan.

       Semoga dengan adanya modul atau bahan pelatihan ini tujuan
kebijakan nasional utamanya tentang pemberian layanan yang lebih baik
kepada masyarakat dapat terwujud secara nyata.




                                       ii
                      KATA PENGANTAR
             DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH



Setelah diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, telah terjadi
perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah, yang semula lebih
berorientasi sentralistik menjadi desentralistik dan menjalankan otonomi
seluas-luasnya. Salah satu aspek penting kebijakan otonomi daerah dan
desentralisasi adalah peningkatan pelayanan umum dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara,
salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah
adalah kapasitas atau kemampuan daerah dalam berbagai bidang yang
relevan. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau
kapasitas Pemerintah Daerah yang memadai.

Dalam rangka peningkatan kapasitas untuk mendukung pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2002 Pemerintah telah
menetapkan Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas
Dalam Mendukung Desentralisasi melalui Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala
Bappenas. Peningkatan kapasitas tersebut meliputi sistem, kelembagaan, dan
individu, yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip-prinsip multi dimensi
dan berorientasi jangka panjang, menengah, dan pendek, serta mencakup
multistakeholder, bersifat demand driven yaitu berorientasi pada kebutuhan
masing-masing daerah, dan mengacu pada kebijakan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah,
Departemen Dalam Negeri, dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
sebagai Lembaga Pelaksana (Executing Agency) telah menginisiasi program
peningkatan kapasitas melalui Proyek Peningkatan Kapasitas yang
Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building Project for
Decentralization/SCBD Project) bagi 37 daerah di 10 Provinsi dengan
pembiayaan bersama dari Pemerintah Belanda, Bank Pembangunan Asia
(ADB), dan dari Pemerintah RI sendiri melalui Departemen Dalam Negeri dan
kontribusi masing-masing daerah. Proyek SCBD ini secara umum memiliki
tujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam aspek sistem,
kelembagaan dan individu SDM aparatur Pemerintah Daerah melalui
penyusunan dan implementasi Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas
(Capacity Building Action Plan/CBAP).



                                     iii
Salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan
SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Dalam memenuhi kurikulum
serta materi diklat tersebut telah dikembangkan sejumlah modul-modul diklat
oleh Tim Konsultan yang secara khusus direkrut untuk keperluan tersebut yang
dalam pelaksanaannya disupervisi dan ditempatkan di Lembaga Administrasi
Negara (LAN) selaku Pembina Diklat PNS.

Dalam rangka memperoleh kurikulum dan materi diklat yang akuntabel dan
sesuai dengan kebutuhan daerah, dalam tahapan proses pengembangannya
telah memperoleh masukan dari para pejabat daerah dan telah diujicoba (pilot
test), juga melibatkan pejabat daerah, agar diperoleh kesesuaian/ relevansi
dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh para pejabat daerah itu sendiri.
Pejabat daerah merupakan narasumber yang penting dan strategis karena
merupakan pemanfaat atau pengguna kurikulum dan materi diklat tersebut
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kurikulum dan meteri diklat yang dihasilkan melalui Proyek SCBD ini, selain
untuk digunakan di lingkungan Proyek SCBD sendiri, dapat juga digunakan di
daerah lainnya karena dalam pengembangannya telah memperhatikan aspek-
aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
Selain itu juga dalam setiap tahapan proses pengembangannya telah
melibatkan pejabat daerah sebagai narasumber.

Dengan telah tersedianya kurikulum dan materi diklat, maka pelaksanaan
peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya untuk peningkatan
kapasitas individu SDM aparatur daerah, telah siap untuk dilaksanakan.
Diharapkan bahwa dengan terlatihnya para pejabat daerah maka kompetensi
mereka diharapkan semakin meningkat sehingga pelayanan kepada
masyarakat semakin meningkat pula, yang pada akhirnya kesejahteraan
masyarakat dapat segera tercapai dengan lebih baik lagi.




                                     iv
                                                     DAFTAR ISI


Sambutan Depuy IV - LAN .......................................................................................... i
Kata Pengantar Dirjen Otonomi Daerah - Depdagri ...............................................iii
Daftar Isi           ............................................................................................................... v


BAB I          PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
              A.     Deskripsi Singkat .................................................................................. 1
              B.     Hasil Belajar.......................................................................................... 2
              C.     Indikator Hasil Belajar .......................................................................... 2
              D.     Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan .............................................. 2


BAB II        KOPERASI DAN FENOMENA KOPERASI SEBAGAI
              GERAKAN EKONOMI MASYARAKAT ............................................... 3
              A.     Makna Koperasi dan Demokrasi Ekonomi ........................................... 3
              B.     Fenomena Citra Koperasi...................................................................... 7
              C.     Rangkuman.......................................................................................... 10


BAB III       PERIODESASI PENDEKATAN PEMBINAAN KOPERASI
              DAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SERTA
              REVITALISASI KOPERASI .................................................................. 12
              A.     Periode Pendekatan Pembinaan Koperasi ........................................... 12
              B.     Kembali Pada Jati Diri dan Strategi Revitalisasi Koperasi ................. 20
              C.     Diskusi Kelompok............................................................................... 27
              D.     Rangkuman.......................................................................................... 28


Daftar Pustaka
Lampiran




                                                               v
                                   BAB I
                               PENDAHULUAN


A. Deskripsi Singkat

   Kebangkitan kembali koperasi atau Revitalisasi koperasi mengandung makna
   mengembalikan koperasi kepada jati dirinya, dengan melakukan perubahan
   terhadap batasan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi sebagai antisipasi
   terhadap perubahan kehidupan perekonomian dunia. Gerakan koperasi harus
   mempersiapkan eksistensi dan meningkatkan peran dalam kehidupan
   perekonomian yang baru, tanpa meninggalkan jati dirinya terhadap fenomena
   yang mengarah kepada perdagangan bebas. Revitalisasi atau membangkitkan
   kembali koperasi harus dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
   kemampuan gerakan koperasi menjalankan misinya tersebut sangat tergantung
   pada tekad dan niat para pengurus, dan anggota gerakan koperasi dan dewan
   koperasi dari tingkat nasional sampai ke akar rumput. Koperasi yang termasuk
   skala kecil di pedasaan khususnya para anggotanya harus bersatu padu kembali
   dalam mengembangkan jati diri koperasi yang mengandung nilai-nilai dan prinsis-
   prinsip yang harus dipegang teguh oleh semua anggota dan pengurus koperasi di
   koperasi primer. Oleh karena itu harus dihayati kembali oleh jajaran koperasi
   tentang definisi koperasi, nilai-nilai dan prinsip koperasi.

   Kopersi primer pada umumnya berada di sektor pertanian, perkebunan,
   peternakan, perikanan, pertambangan, industri dan perdagangan sebagai bagian
   inti sistem ekonomi kerakyatan, dan koperasi karyawan di perkotaan dan di
   pedesaan.

   Pemberdayaan kegiatan koperasi sangat terkait dengan upaya menggerakkan
   koperasi dengan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh
   anggota koperasi yang didirikan oleh anggota untuk memenuhi ekonomi anggota
   dan masyarakat.

   Ekonomi rakyat pada umumnya usaha mikro yang merupakan sektor ekonomi
   yang digeluti oleh rakyat kebanyakan seperti anggota koperasi primer, pedagang
   kaki-lima, penjual sayur, petani kecil, dan usaha rumah tangga sebagai usaha
   mikro. Mengingat pentingnya sektor usaha mikro yang telah tergabung dalam
   koperasi, maka gerakan koperasi harus menjadi prioritas pembinaan dan
   pengembangan usahanya, karena usaha demikian dapat menyediakan lapangan
   pekerjaan, dan mengurangi pengangguran. Maka sudah sewajarnya kalau sektor
   mikro yang tergabung dalam koperasi mendapatkan perhatian untuk lebih
   dikembangkan sehingga benar-benar dapat menjadi penyangga utama
   perekonomian nasional.

   Koperasi primer sebagian besar masih mengandalkan modal sendiri melalui
   simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan sukarela, dimana untuk usaha
   koperasi yang besar memerlukan modal dari luar. Untuk mendapatkan modal dari
   luar tidak mudah dan memerlukan persyaratan antara lain jaminan atau agunan.




                                       1
                                                                                    2


    Mata diklat ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat dengan
    memahami kembali peranan koperasi dan menguasai upaya upaya memajukan
    koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat.


B. Hasil Belajar

    Setelah selesai pembelajaran ini peserta dapat memiliki dan mampu membangun
    persepsi yang sama untuk membangkitkan kembali jati diri dengan berlandaskan
    pada nilai-nilai dan prinsip koperasi sebagai pilar ekonomi masyarakat.


C. Indikator Hasil Belajar

    Setelah selesai pempelajaran ini peserta dapat:

    1.   Memiliki pemahaman kembali makna koperasi dan demokrasi ekonomi;
    2.   Mengindentifikasi fenomena citra koperasi;
    3.   Menganalisis erosi paradigma koperasi;
    4.   Menganalisis perkembangan koperasi dan permasalahannya;
    5.   Mengidentifikasi jati diri koperasi;
    6.   Merumuskan Strategi Revitalisasi Koperasi.


D. Pokok Bahasan

    1.   Koperasi dan Fenomena Koperasi sebagai Gerakan Ekonomi Masyarakat
         a.   Makna Koperasi dan Demokrasi Ekonomi;
         b.   Fenomena Citra Koperasi dan Erosi Paradigma Koperasi;
    2.   Periodesasi Pendekatan Pembinaan, Permasalahan dan Revitalisasi Koperasi
         a.   Tinjauan Periodesasi Pembinaan Koperasi;
         b.   Identifikasi Permasalahan Koperasi;
         c.   Revitalisasi Koperasi.
                                      BAB II
                         KOPERASI DAN FENOMENA KOPERASI
                      SEBAGAI GERAKAN EKONOMI MASYARAKAT



                  Setelah selesai pempelajaran ini peserta dapat memiliki persepsi yang
                  sama tentang makna koperasi dan demokrasi ekonomi serta menganalisis
                  fenomena koperasi.




A. Makna Koperasi dan Demokrasi Ekonomi

      1.     Makna Koperasi dan Landasan Hukum

             Koperasi adalah kumpulan orang orang yang secara bersama sama bekerja
             sama berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan atau meningkatkan
             kepentingan ekonomi anggota dan kepentingan masyarakat lingkungannya.
             Oleh karena itu ciri koperasi adalah; a). kumpulan orang-orang dan bukan
             kumpulan modal; b). bekerjsama berdasarkan perasamaan derajat, hak yang
             kewajiban, jadi koperasi sebagai demokrasi ekonomi; koperasi adalah milik
             para anggota sendiri; c). kegiatan koperasi harus didasarkan atas kesadaran
             anggota, tidak ada paksaaan, ancaman dan campur tangan pihak lain; d).
             Tujuan koperasi harus benar benar merupakan kepentingan bersama dari para
             anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang
             disumbangkan oleh para anggotanya.

             Kelebihan koperasi daripada bangun perusahaan yang lain tidak dapat
             dibuktikan dengan semboyan. Pada koperasi tidak ada majikan dan buruh
             yang kepentingannya berbeda. Yang bekerja semuanya anggota yang sama
             sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasi. Pada koperasi yang
             terutama adalah menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-
             baiknya, bukan mengejar keuntungan. Yang menjadi pokok adalah
             memelihara kepentingan bersama1. Koperasi selain sebagai organisasi
             ekonomi, juga sebagai organisasi pendidikan. Pada awalnya koperasi maju
             didukung oleh tingkat pendidikan anggota yang mempemudah lahirnya
             kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam sistem demokrasi, dan
             tumbuhnya kontrol sosial yang menjadi syarat berlangsungnya pengawasan
             oleh anggota koperasi. Oleh karena itu koperasi didukung oleh perkembangan
             pendidikan. Upaya untuk memajukan koperasi sebagai organisasi pendidikan
             para anggotanya, saat ini dapat memanfaatkan kemajuan teknlogi dengan
             teknologi informasi untuk memajukan koperasi dan memajukan pendidikan
             para anggotanya. Koperasi, diterjemahkan dari kata cooperative menunjuk
             kepada suatu bentuk kerjasama antar individu di dalam bidang ekonomi.


1
 Bung Hatta dalam Pidato Hari Koperasi 12 Juli 1951, dicuplik dari tulisan Menuju Welfare State Melalui Koperasi oleh dr.
Sukowaluyo Mintirahardjo M. Kes dalam Infokop Nomor 24 Tahun XX 2004.




                                                               3
                                                                              4


Inti nilai dari kehidupan berkoperasi adalah menolong diri untuk memperbaiki
keadaan (ekonomi) melalui kekuatan kolektif yang terorganisir legal atas
dasar kesamaan derajat dan demi kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan
asas kemandirian tersebut maka disusunlah nilai-nilai, norma dan prinsip-
prinsip koperasi yang mewarnai perilaku setiap sendi kehidupan organisasi
koperasi. Citra koperasi yang sarat dengan nilai-nilai kebersamaan itu akan
tertangkap antara lain dari keseluruhan mekanisme kerja dan perilaku orang-
orang didalamnya. Landasan yang digunakan sebagai pondasi didirikannya
suatu koperasi, adalah membangun aktivitas ekonomi bersama, berpijak pada
kekuatan sendiri dan kesamaan derajat dalam rangka mencapai perbaikan
kehidupan ekonomi bagi seluruh anggota. Nilai dasar ini diterjemahkan ke
dalam tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Agar tujuan
koperasi berjalan secara operasional, maka tujuan meningkatkan
kesejahteraan anggota atau promosi anggota yang masih bersifat abstrak itu
perlu dipertegas kembali. Maka tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota
atau promosi anggota diterjemahkan ke dalam rumusan yang menunjukkan
kriteria-kriteria operasional, jelas dan terukur, masuk akal serta dapat dicapai
melalui upaya-upaya riil dan rasional. Rumusan operasional tersebut harus
menggambarkan kebutuhan riil dari seluruh anggota. Karena itu homogenitas
kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggota menjadi sangat penting untuk
diperhatikan. Misalnya, untuk menunjang peningkatan kesejahteraan nelayan
yang menjadi anggota koperasi, maka tujuan operasional koperasi dapat
dirumuskan misalnya berbunyi: "meningkatkan pendapatan anggota melalui
pengadaan input produksi dan perbaikan harga jual ikan".

Sebagaimana telah sering diungkapkan koperasi merupakan perkumpulan
dengan mandat promosi anggota, dimana posisi anggota adalah unik yaitu
“sebagai pemilik sekaligus pelanggan”. Anggota tidak sekedar menyetor
modal, ikut mengambil keputusan dan mengontrol jalannya koperasi, tetapi
juga harus menjadi partner utama didalam aktivitas usaha koperasi. Anggota
adalah pemasok utama di dalam Koperasi Pengadaan dan nasabah utama di
dalam Koperasi Simpan Pinjam. Citra diri koperasi terbentuk melalui
penetapan dan penerapan nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi.
Prinsip dasar koperasi berpusat pada identitas ganda anggota koperasi. Prinsip
identitas sebagai landasan gerak koperasi berpijak kepada prinsip self help
dari para anggotanya, bukan orang lain. Joint actions yang dikembangkan
bersama merupakan wujud dari usaha kolektif yang dimaksudkan untuk
mendukung dan memperbaiki perekonomian masing masing rumah tangga
mereka sendiri. Setiap anggota memikul tanggung jawab yang sama terhadap
eksistensi dan berkembangnya koperasi. Karena itu setiap keputusan yang
bersifat mendasar harus ditetapkan di dalam rapat anggota berdasarkan prinsip
satu anggota satu suara. Koperasi sebagai unit ekonomi mikro bukan
merupakan perusahaan publik dan juga bukan perusahaan kapitalistik.
Koperasi adalah perusahaan yang berkarakteristik sebagai members
promotion oriented, yaitu perusahaan yang mendapat mandat untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi merupakan organisasi
ekonomi yang otonom, dimana sekelompok individu membangun usaha
bersama dan diwadahi oleh organisasi koperasi atas dasar prinsip self help.
                                                                                                       5


    Dengan demikian, berbagai upaya untuk mempromosikan anggota harus
    menjadi fokus dari setiap gerak koperasi. Tentu saja tanpa mengabaikan
    usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan
    hidup perusahaan koperasinya sendiri. Kemampuan dan potensi promosi
    anggota justru akan dapat ditumbuhkan apabila koperasi dikelola secara
    efisien dan efektif, termasuk bila diperlukan untuk membangun jaringan
    kerjasama pada skala yang lebih besar melalui pendirian koperasi sekunder
    dan atau tersier. Daya saing dan kemampuan potensial koperasi dapat
    ditingkatkan bila pendayagunaan sumber-sumber daya ekonomi dan sumber
    daya manusia dilakukan secara efisien, termasuk kemungkinan menggunakan
    konsep skala ekonomi2 .

    Anggota Basis Kekuatan Koperasi. Koperasi yang benar adalah koperasi yang
    didirikan atas kehendak sekelompok individu (anggota) untuk membangun
    kekuatan kolektif demi kemanfaatan bersama, bukan didirikan karena
    misalnya ada instruksi dari manapun datangnya Koperasi menyelenggarakan
    kegiatan usaha karena usaha itu dikehendaki oleh anggota, bukan kehendak
    pihak lain atau pengurus semata mata Posisi anggota koperasi adalah unik,
    pemilik sekaligus pelanggan koperasinya Keunikan anggota tersebut harus
    menjadi kekuatan pokok dari koperasi, menjadi pilar koperasi. Koperasi yang
    lepas dari kepentingan anggota berarti telah melepaskan pilar penyangga
    kekuatannya sendiri. Anggota koperasi adalah mereka yang harus memiliki
    kemampuan untuk berfungsi sebagai pemilik dan pelanggan koperasi.

    Keterikatan ekonomi antara anggota dengan koperasi menjadi lebih mudah
    dibangun apabila koperasi berbentuk tujuan tunggal dari tujuan ganda. Di
    dalam koperasi yang yang tujuan tunggal usaha koperasi akan terfokus pada
    pelayanan yang homogen, sehingga efisiensi (misalnya melalui skala
    ekonomi) dapat diperhitungkan lebih akurat. Koperasi yang bertujuan tunggal
    lebih mudah dikelola dari koperasi bertujuan ganda. Karena itu di dalam
    organisasi koperasi perlu pula dibangun sistem manajemen keanggotaan yang
    baik. Fakta menunjukkan bahwa karena jumlah anggota rnenjadi salah satu
    kriteria keberhasilan koperasi, maka muncullah istilah-istilah calon anggota
    atau anggota yang dilayani, yang sebenarnya adalah bukan anggota.
    Seyogyanya koperasi memiliki data lengkap dan setiap individu anggotanya.

    Koperasi di Indonesia sudah sejak kemerdekaan memiliki landasan hukum
    yang sangat kuat dengan diakuinya lembaga ini sebagai salah satu bentuk
    organisasi yang turut aktif memperjuangkan kondisi ekonomi masyarakat.
    Koperasi telah memperoleh kedudukan sentral seperti tercantum dalam Pasal
    33 UUD 1945. Sebagai organisasi, koperasi termasuk kedalam bentuk badan
    usaha formal yang keberadaannya di Indonesia diatur dengan Undang-
    undang, antara lain Undang Undang Koperasi No. 12 Th 1967. Kemudian
    yang terakhir UU. No.12 Th. 1967 dicabut dan diatur kembali dalam UU
    Perkoperasian No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut Undang
    Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 fungsi dan peranan koperasi

2
  H.R.M. Ramudi Arifien, SE, Ms, DR Pembantu Rektor IKOPIN dalam Infokom No. 24 Tahun XX 2004 dengan
judul: Nilai-nilai Koperasi sebagai Landasan Pengelolaan Koperasi.
                                                                                                          6


             mengemban tugas antara lain: (1) membangun dan mengembangkan potensi
             dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
             umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (2)
             berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup dan
             masyarakat, (3) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan
             dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru dan
             (4) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional
             yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan
             demokrasi ekonomi.

      2.     Demokrasi Ekonomi

             Koperasi pada dasarnya berbasis pada demokrasi ekonomi. Ekonomi
             Kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang menjamin keterlibatan rakyat
             sebagai subjek yang mengendalikan jalannya roda ekonomi negara. Disebut
             juga demokrasi ekonomi, karena sistem ini mengacu pada Pasal 33 UUD
             1945. Dengan amandemen UUD 1945 pada pasal 33 ditambah dua ayat baru
             yang berbunyi (ayat 4) ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
             demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
             berkelanjutan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
             ekonomi nasional. Dengan demikian koperasi merupakan implementasi dari
             ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Harus dibedakan dengan
             ekonomi rakyat.3 Ekonomi rakyat adalah sektor sektor ekonomi yang
             berukuran kecil, yang keadaanya serba terbatas, diantaranya usaha mikro,
             dalam sektor sektor pertanian, perikanan rakyat, sektor transportasi rakyat,
             sub sektor industri kecil dan rumah tangga. Ekonomi rakyat disebut sektor
             informal karena keterbatasannya baik modal, volume produksi serta tidak
             dilengkapi ijin usaha secara formal.

             Sendi-sendi dasar koperasi adalah: a) sifat sukarela pada keanggotaan
             koperasi berarti setiap orang yang masuk menjadi anggota harus menjadi
             berdasarkan kesadaran dan berkeyakinan untuk secara aktif turut serta di
             dalam dan dengan koperasi beretekad untuk memperbaiki kehidupannya;
             b).Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi. Hak suara
             yang sama pada Koperasi Primer merupakan dasar pokok dari penghidupan
             koperasi; c) Koperasi bukan perkumpulan modal, sehingga sisa dari hasil
             usaha bila dibagikan tidak berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam
             Koperasi tetapi berdasarkan berdasarkan perimbangan jasa atau usaha dan
             kegaiatannya dalam koperasi; d) modal dalam koperasi yang walaupun
             merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan sebagai faktor produksi
             digunakan untuk kebahagian para anggtamnya, bukan sekedar mencari
             keuntungan; e) Koperasi sebagai kumpuilan orang orang yang bergerak dalam
             lapangan ekonomi harus terbuka terutama bagi para anggotanya, dan oleh
             karena itu usaha usaha koperasi harus dikembangkan oleh anggotanya, serta
             manajemennya diawasi oleh anggotanya secara transparan dan akuntabel; f)
             Koperasi harus memiliki modal kepercayaan atas kemampuan berdasarkan

3 Zaenal Ma’arif: Ekonomi Kerakyatan di tengah Arus Kapitalisasi Global, Infokop Nomor 24 Tahun XX 2004
                                                                                    7


        kegiatanya berusaha mandiri, berkreasi untuk menciptakan karya sendiri
        untuk memenuhi kebuthan sesama anggota. Semua aspek diatas merupakan
        landasan dari demokrasi ekonomi koperasi.


B. Fenomena Citra Koperasi

   1.   Pendekatan Pemerintah dalam Mengembangkan Koperasi

        Landasan pengembangan koperasi didasarkan pada UU Koperasi No. 12
        Tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perkoperasian. Dalam kaitan ini pemerintah
        dalam mengembangkan koperasi melalui tiga pendekatan seperti dalam UU
        Koperasi No 12 Th 1967 tentang jenis Koperasi. Dasar penjenisan adalah
        kebutuhan dan untuk maksud efisiensi karena kesamaan aktivitas, misalnya
        berkaitan dengan ekonomi anggota yang tergantung pada mata pencaharian
        penduduk, koperasi golongan fungsional, misalnya koperasi karyawan
        perusahaan negara atau swasta, pegawai negeri dsb.

        Suatu hal yang sangat mendasar pola pembinaan koperasi adalah Instruksi
        Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Badan Usaha
        Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD). Dasar pertimbangan instruksi
        ini adalah bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan nasional untuk
        peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, dan pembagian yang adil
        dan merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggung jawab
        masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri dan berpartisipasi
        secara nyata dalam pembangunan desa dan berpartisipasi secara nyata dengan
        dasar swadaya dan gotong royong serta dapat memetik hasil pembangunan
        guna peningkatan taraf hidupnya.

        Hal ini meyakinkan bahwa Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mewakili
        semangat kekeluargaan dan gotong royong, sesuai dengan jiwa dan semangat
        bangsa Indonesia. Di Indonesia sebagai negara berkembang koperasi
        ditumbuhkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra
        negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan
        masyarakat. Melalui misi ini pemerintah Indonesia menanamkan kesadaran
        kepada masyarakatnya ada kesamaan tujuan antara pemerintah dan gerakan
        koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

        Berbagai peraturan diciptakan untuk mempercepat pengenalan koperasi dan
        memberikan arah bagi pengembangan koperasi sesuai dengan peraturan
        perundangan tersebut di atas :

        a.   Pengembangan yang dilakukan dengan pembangunan sektoral, dimana
             koperasi dikembangkan dengan dukungan pemerintah melalui basis
             sektor sektor primer, seperti membangun KUD sebagai koperasi yang
             mendapat titipan pemerintah dalam meningkatkan produksi tanaman
             pangan, perikanan, perkebunan, sektor industri kecil dan kegiatan lainnya
             dengan pemberian fasilitas kredit misalnya BIMAS untuk sektor tanaman
             pangan, Tanaman Perkebunan (PIR), Tambak (TIR), TRI (Tebu rakyat)
                                                                                                    8


                     KUT (kredit usaha tani). Untuk mendukung pembinaan BUUD/KUD
                     telah melahirkan berbagai bersama antar menteri terkait, keputusan
                     menteri, direksi bank atau surat edaran yang mendukung pada kegiatan
                     usaha KUD dan fasiliats kredit bagi KUD.
              b.     Pengembangan yang dilakukan di lembaga lembaga pemerintahan
                     Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Karyawan yang diarahkan untuk
                     memenuhi kebutuhan karyawan/pegawai.
              c.     Pengembangan koperasi yang dilakukan di perusahaan milik negara atau
                     perusahaan swasta.

              Pemerintah menjadikan koperasi sebagai instrumen untuk melaksanakan
              programnya dengan melalui ketiga cara pendekatan tersebut di atas. Hal ini
              bentuk campur tangan pemerintah dalam mengembangkan perkoperasian dan
              bersifat top down.

              Fakta lain sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1967 yang masih diacu adalah
              struktur organisasi koperasi di Indonesia saat ini mirip dengan organisasi
              pemerintahan/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari daerah sampai ke
              pusat. Misalnya koperasi unit desa (KUD) yang berbasis di pedesaan,
              PUSKUD di tingkat propinsi sampai induk koperasi (INKUD) di pusat.
              Demikian juga koperasi pegawai negeri (KPN) sebagai koperasi primer,
              PKPN sebagai di tingkat Kabupaten dan Propinsi (GKPN) dan IKPN (Induk
              Koperasi Pegawai Negeri) di tingkat Pusat. Struktur yang mirip birokrasi ini
              membawa semangat birokrasi, sehingga perannya dalam membantu koperasi
              primer tidak efektif.

              Kenyataan yang diungkapkan di atas ikut mempengaruhi perubahan
              pandangan bahwa koperasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
              dan aspirasi ekonomi anggota dan sosial anggota, tetapi untuk seluruh
              masyarakat. Fenomena ini dapat melunturkan semangat berkoperasi, dan
              koperasi cenderung tidak populer dikalangan anggotanya, dan upaya koperasi
              untuk membangun dirinya sendiri nyaris tidak terdengar.

              Berbagai pandangan terhadap koperasi baik dari kalangan intelektual yang
              telah lama berkecimpung dalam bidang koperasi atau pandangan dari
              kalangan masyarakat      tentang persepsi masyarakat dengan pandangan
              kenyataan dalam perkembangan gerakan koperasi. Saat ini masyarakat
              memiliki persepsi dan pemikiran tentang penilaian koperasi karena fakta dan
              praktek koperasi selama ini, yaitu4:

              a.     Koperasi dipandang sebagai lembaga yang mampu menjalankan kegiatan
                     usaha tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga usaha lainnya,
              b.     Koperasi telah menjadi lembaga alternatif dibandingkan swasta (PT, CV,
                     Firma) sehinga keputusan memilih koperasi sebagai pertimbangan
                     rasional,


4
    Dr. H.M Hidayat Nurwahid MA: Pengembangan koperasi Indonesia masa Depan, Infokop No.XX , 2004
                                                                                         9


              c.    Koperasi dapat dijadikan lembaga yang dimiliki oleh anggotanya
                    sehingga loyalitas anggota dijadikan sebagai modal utama untuk bertahan
                    diberbagai kondisi sulit termasuk dalam menghadapi persaingan usaha,
              d.    Koperasi hanya dijadikan untuk memperoleh kekayaan pribadi para
                    pengurusnya, sehingga kepercayaan untuk menjadikan koperasi sebagai
                    lembaga usaha sudah tidak ada lagi.

              Persepsi di atas menunjukkan bahwa terdapat pandangan yang berbeda
              tentang koperasi dari hal yang positif sampai hal negatif. Sementara itu
              pengembangan koperasi yang didukung oleh program pemerintah telah
              ”meninabobokan” para aktifis perkoperasian sehinga sulit untuk keluar dari
              situasi tersebut.

        2.    Erosi Paradigma5.

              Fenomena yang dapat memperburuk citra koperasi adalah:

              a.    Ada keinginan untuk menggunakan koperasi sebagai sapu jagat dengan
                    anggapan bahwa koperasi dapat digunakan untuk menangani semua
                    kegiatan ekonomi.

              b.    Melaksanakan koperasi secara sambilan dan seadanya dalam hal ini
                    pengurus koperasi mirip owner–operator, semacam perusahaan keluarga
                    yang umumnya sulit menyesuaikan dengan perubahan, Sistem ini tidak
                    mendorong sistem kepengurusan, yang menyebabkan ketergantungan
                    kepada orang.

              c.    Sistem permodalan koperasi yang didasarkan kepada simpanan pokok
                    dan simpanan wajib tidak selalu cocok dengan usaha koperasi. Koperasi
                    simpan pinjam yang dikelola secara sambilan dengan modal berapapun
                    dapat berjalan, Hal ini tidak cocok bagi koperasi sektor riil (misalnya
                    sektor produksi dan distribusi). Sistem ini juga tidak cocok untuk
                    menjalankan usaha sektor keuangan dan perbankan dengan ketentuan
                    minimum modal. Sistem pooling dalam usaha pemasaran dan atau
                    distrubisi, sebagai contoh merupakan sistem dan mekanisme unggul
                    dalam bisnis koperasi, dimana        modal dan resiko lebih banyak
                    ditanggung oleh anggota. Koperasi peternak sapi perah (GKSI) telah
                    melaksanakan sistem ini dan berhasil mengumpulkan dan memasarkan
                    sekitar 80% seluruh produksi susu peternak.

              d.    Program pemerintah yang dilaksanakan oleh koperasi pada umumnya
                    tidak hanya ditujukan kepada kepentingan anggota, tetapi untuk
                    masyarakat yang bersangkutan. Misalnya penyaluran barang konsumsi
                    tidak hanya untuk angota tetapi untuk seluruh penduduk. Penyaluran
                    pupuk dan kredit usaha tani yang dilaksanakan KUD tidak hanya untuk
                    anggota KUD, tetapi untuk seluruh petani. Kenyataan ini mempengaruhi

5
    Sularso; Kembali ke Jati diri Koperasi Infokop No 26 Tahun XX 2005
                                                                               10


            pandangan bahwa koperasi tidak hanya bekerja untuk memenuhi dan
            aspirasi anggota, tetapi untuk seluruh masyarakat. Bukan anggota
            dilayani sama dengan anggota, sehingga tidak ada bedanya menjadi
            anggota koperasi dan tidak menjadi anggota. Paradigma Koperasi sebagai
            perusahaan yang berorientasi kepada anggota berubah menjadi
            berorientasi untuk kepentingan masyarakat.

       e.   Dalam melaksanakan praktek bisnis koperasi pada umumnya kurang
            memperhatikn prinsip prinsip bisnis yang berlaku. Dalam hubungan ini
            yang perlu disikapi adalah bagaimana koperasi menjalankan sistem dan
            mekanisme bisnis yang sesuai sebagai perusahaan yang beorientasi pada
            pelanggan,

       f.   Koperasi sekunder yang anggotanya koperasi primer bertujuan untuk
            mengembangkan bisnis koperasi sebagai penunjang pengembangan
            bisnis koperasi primer. Kenyatannya koperasi sekunder ditumbuhkan
            kurang mempertimbangkan unit bisnisnya, lebih ditumbuhkan dengan
            pertimbangan organisasi. Koperasi sekunder seharusnya menerapkan
            nilai-nilai dan prinip bisnis. Karena hidup dalam lingkungan bisnis,
            walaupun harus dikelola secara demokatis.

       Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka diperlukan reorientasi
       paradigma tentang koperasi yang dapat mengembalikan pengertian yang benar
       tentang Jati diri Koperasi, dimana Koperasi dikembangkan berdasarkan nilai-
       nilai dasar dan prinsip prinsip koperasi.


C. Rangkuman

   Inti nilai dari kehidupan berkoperasi adalah menolong diri untuk memperbaiki
   keadaan (ekonomi) melalui kekuatan kolektif yang terorganisir legal atas dasar
   kesamaan derajat dan demi kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan asas
   kemandirian tersebut maka disusunlah nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip
   koperasi yang mewarnai perilaku setiap sendi kehidupan organisasi koperasi.

   Landasan yang digunakan sebagai pondasi didirikannya suatu koperasi, adalah
   membangun aktivitas ekonomi bersama, berpijak pada kekuatan sendiri dan
   kesamaan derajat dalam rangka mencapai perbaikan kehidupan ekonomi bagi
   seluruh anggota. Nilai dasar ini diterjemahkan ke dalam tujuan koperasi yaitu
   meningkatkan kesejahteraan anggota .

   Koperasi di Indonesia sudah sejak kemerdekaan memiliki landasan hukum yang
   sangat kuat dengan diakuinya lembaga ini sebagai salah satu bentuk organisasi
   yang turut aktif memperjuangkan kondisi ekonomi masyarakat. Suatu hal yang
   sangat mendasar pola pembinaan koperasi adalah Instruksi Presiden Republik
   Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 Tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit
   Desa (BUUD/KUD). Dasar pertimbangan instruksi ini adalah bahwa dalam
   pelaksanaan program pembangunan nasional untuk peningkatan produksi,
   penciptaan lapangan kerja, dan pembagian yang adil dan merata, perlu
                                                                              11


ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan
agar mampu mengurusi diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam
pembangunan desa dan berpartisipasi secara nyata dengan dasar swadaya dan
gotong royong serta dapat memetik hasil pembangunan guna peningkatan taraf
hidupnya. Pembinaan Koperasi oleh pemerintah yang bersifat top down ini
berdasarkan pada UU No. 12 Tahun 1967 tentang pokok pokok Perkoperasian.

Yang terakhir adalah Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Dalam perjalanannya koperasi telah mengalami erosi paradigma, oleh karena itu
harus kembali ke jati diri Koperasi.

Berdasarkan fenomena-fenomena praktek koperasi yang selama ini telah berjalan,
maka terdapat persepsi yang kurang benar, maka diperlukan reorientasi paradigma
tentang koperasi yang dapat mengembalikan pengertian yang benar tentang jati diri
Koperasi, dimana Koperasi dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dasar dan
prinsip prinsip Koperasi.
                         BAB III
     PERIODESASI PENDEKATAN PEMBINAAN KOPERASI DAN
  IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SERTA REVITALISASI KOPERASI


               Setelah proses pembelajaran ini peserta diharapkan dapat
               mengidentifikasi permasalahan dan keberhasilan koperasi dan
               perlunya revitalisasi koperasi.




A. Periode Pendekatan Pembinaan Koperasi

   1.   Periode Pendekatan Pembinaan Pra Era Reformasi

        Sejarah perkembangan koperasi mengalami pasang surut yang dipengaruhi
        faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal antara lain lingkungan ekonomi,
        sosial dan politik sangat dominan, termasuk peranan pemerintah yang
        menetapkan bebijakan dan komitmen pembangunan koperasi.

        Seperti telah diuraikan pada bab II tentang pendekatan pemerintah dalam
        pembinaan koperasi yang sangat menonjol adalah pembinaan dan
        pembangunan koperasi yang diprioritaskan pada pembangunan BUUD/KUD,
        dalam bidang tanaman pangan, perkebunan, perikanan, industri kecil dalam
        wilayah kerja KUD dan Koperasi Primer lainnya dimana sebagian besar
        masyarakat di wilayah kerja KUD masih dalam status lemah. Sebagai suatu
        kegiatan koperasi di sektor riil pemerintah memberikan perlakuan khusus,
        (misalnya tataniaga karet dan kopra, penyaluran barang konsumsi, dan usaha
        KUD). Pendekatan pembangunan koperasi masih berdasarkan pada UU No.
        12 Tahun 1967 tentang pokok pokok Perkoperasian. Dalam pasal 8 Koperasi
        dalam melakukan peranan dan tugasnya dapat bekerjasama dengan sektor
        sektor Perusahaan Perusahaan Pemerintah dan Swasta. Peraturan kerjasama
        itu diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam kaitan koperasi telah diberi
        kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi skala besar,
        melalui kemungkinan kerjasama yang lebih luas dengan sektor ekonomi
        lannya. Misalnya Gabungan Koprasi Susu Indonesia (GKSI) yang anggotanya
        antara lain KPBS melakukan kerjasama dengan “PT Ultra Jaya” tahun 1979.
        Anggota GKSI di koperasi persusuan di Bogor, DKI, Bandung
        Selatan/Pengalengan dan Lembang dengan bekerjasama dengan pihak swasta
        membangun pabrik susu PT. DAFA. Di Malang/Pujon Koperasi SAE sebagai
        anggota GKSI bekerjasama dengan PT FSI.

        Disamping itu Pemerintah melalui berbagai kebijakannya secara terarah,
        sistimatis dan konsisten telah memberikan kesempatan dan prioritas bagi
        koperasi untuk membangun sendiri secara mandiri untuk kepentingan
        ekonomi anggota dan masyarakat umumnya. Tujuan koperasi untuk turut
        serta membantu kepentingan masyarakat umum secara tersamar membawa




                                           12
                                                                                     13


            pemerintah untuk mengintervensi koperasi yang lebih mendalam dan
            menonjol.

            Kegiatan usaha koperasi yang didorong oleh kebijakan pemerintah ternyata
            tidak dapat menumbuhkan kapasitas anggota koperasi dalam menekuni
            kegiatan usahanya sehingga tidak berkelanjutan. Juga tidak mampu
            membangun kerjasama dalam menyatukan usaha anggota yang umumnya
            berskala kecil, sehingga daya saing kolektif dalam menghadapi pasar terbuka
            tidak dapat ditumbuhkan, karena berbagai kendala internal koperasi sendiri,
            khusus SDM koperasi.

       2.   Periode Pendekatan Pembangunan Koperasi Era Reformasi

            Riana Panggabean dalam tulisannya Prospek Koperasi Pasca Pemilu (2004)6.
            Pertumbuhan koperasi selama 7 tahun berjalan cukup signifikan karena:(1)
            perubahan dari pendekatan ”top down” kepada pendekatan ”butom up”, dan
            (2) masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan koperasi
            tanpa dibatasi wilayah kerja dan jenis maupun bentuk koperasi serta koperasi
            dapat melakukan aktivitas usaha yang seluas–luasnya (Hal ini terjadi karena
            penggantian Inpres Tahun 1984 dengan Inpres No. 18 Tahun Th. 1998).
            Tahun 1997 merupakan awal pembangunan koperasi yang beragam. Kedua
            aspek tersebut telah menumbuhkan jumlah koperasi jika membandingkan
            tahun 1997 dan keadaan tahun 2003 seperti ditunjukkan pada tabel 3.1.

            Data pada tabel 3.1 tersebut menunjukkan tingkat perkembangan koperasi
            secara signifikan, penyerapan tenaga kerja (manajer dan karyawan) yang
            berarti koperasi dapat sedikit memberikan kontribusi dalam mengurangi
            pengangguran, tetapi kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan
            kemungkinan relatif kecil, karena jumlah penduduk miskin cukup tinggi.

                                         Tabel 3.1
                   Perkembangan Koperasi Periode akhir 1997 - 2003
              No Indikator Perkembangan        1997       2003       Tumbuh
                                                                     (%)
              1  Jlh koperasi aktif            39.200     93.617     140
              2  Jlh koperasi tdk aktif        13.358     29.363     121
              3  Total koperasi (Unit)         52.458     122.980    134
              4  Jlh anggota (org)             19.279.301 27.052.822 40
              5  RAT                           32.439     45.651     34
              6  Jlh Manager (Org)             19.701     24.818     26
              7  Jlh Karyawan                  159.459    195.923    23
              8  Modal sendiri (Rp.Juta)       4.644.526  9.246.978  99
              9  Modal Luar (Rp Juta)          44.610.046 14.885.232 223
              10 Volume Usaha (Rp. Juta)       14.643.545 31.566.191 115
              11 SHU (Rp Juta)                 622.557    1.800.923  189


6
    Infokom No.24 Tahun 2004
                                                                                                           14

Sumber: Riana Panggabean, Infokop Nomor 24 TahunXX 2004 analisis berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi
Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah 1998 dan Deputi Kelembagan KUKM, Kementerian KUKM


  Suatu hal yang perlu disoroti adalah jumlah koperasi yang tidak aktif yang
  cukup tinggi, hal ini menunjukkan koperasi makin menurun aktivitasnya atau
  hanya papan nama saja. Hal yang kurang baik ini dari segi mutu koperasi
  adalah jumlah koperasi yang melaksanakan RAT relatif kecil. Hal ini ada
  kaitannya dengan jumlah koperasi yang tidak aktif, jadi terjadi kemunduran
  kualitas koperasi. Jumlah koperasi yang didirikan juga meningkat karena
  perubahan Inpres yang tidak membatasi wilayah kerja dapat membentuk jenis
  koperasi dan segala aktivitas yang berbeda., hal ini sebagai konsekuensi
  reformasi pementukan koperasi. Data itu juga dapat menunjukkan terdapat
  koperasi yang tidak aktif dimana dapat dilihat dari jumlah yang tidak
  melaksanakan RAT. Penyebab koperasi tidak aktif antara lain, (1) banyak
  koperasi yang tumbuh tidak berbasis anggota dan (2) lemahnya pendidikan
  tentang pemahaman dan penerapan nilai dan prinsip prinsip koperasi yang
  menjadi acuan bagi pelaksnaan dan pengawasan koperasi.

                                Tabel 3.2
               Perkembangan Koperasi Periode akhir 2004-2006
 No Indikator Perkembangan        2004        2005            2006          Tmb (%)
 1     Jlh koperasi aktif         93.462      94.818          97.496        3.89
 2     Jlh koperasi tdk aktif     37.328      40.145          43.012        15.22
 3     Total koperasi (Unit)      130.730     134.963         140.508       7.47
 4     Jlh anggota (org)          27.523.053 27.286.784 28.627.562          4.01
 5     RAT                        46.310      45.508          46.090        (0.46)
 6     Jlh Manager (Org)          28.841      28.736          31.793        10.23
 7     Jlh Karyawan               259.748     280.035         325.606       25.35
 8     Modal sendiri (Rp.Juta)    11.989.451 14.836.208 16.159.165          34.78
 9     Modal Luar (Rp Juta)       16.897.52   18.179.195 21.005.686         1143
 10 Volume Usaha (Rp. Juta)       37.649.091 40.831.693 54.323.025          44.29
 11 SHU (Rp Juta)                 2.164.234   2.198.320       2.206.562.    1.95
Ket: RAT dan Modal dan SHU dari koperasi yang aktif, data th. 2006 angka sementara. Sumber
Bagian dok. Biro Pereencanaan dan Data KUKM.


  Data pada tabel di atas menunjukkan tidak terlalu signifikan dalam
  perkembangan koperasi. Kondisi ini karena kurang mendapat perhatian yang
  sungguh sungguh, dan lebih fokus pada UMKM yang dapat jauh menyerap
  tenaga kerja dan mengurangi pengangguran serta lebih banyak menyumbang
  pada PDB dan PDRB di daerah, dibandingkan dengan koperasi.

  Perkembangan koperasi mulai 1997-2003 dapat dibagi periode sebagai
  berikut:

  Periode 1997-1999 pembangunan koperasi lebih diarahkan untuk mengatasi
  krisis ekonomi. Hal ini ditandai dengan tingkat inflasi mencapai 77,63%,
  pengangguran mencapai 17 juta, penduduk miskin mendekati 80 juta.
  Pembangunan koperasi diarahkan untuk pemulihan ketahanan pangan, dimana
  Pemerintah mengucurkan dana KUT (Kredit Usaha Tani) sampai 57 milyar.
                                                                           15


Program dilakukan dalam waktu singkat dan melibatkan KUD Lembaga
Swadaya Masyarakat.yang belum berpengalaman menyalurkan kredit. Kredit
KUT tidak kena sasaran karena banyak lembaga swadaya masyarakat dadakan
dan menggunakan petani fiktif, kredit banyak macet, dan para pengurusnya
yang ”masuk penjara”, karena banyak penyelewengan dan sampai sekarang
masih menjadi permasalahan.. Pembangunan koperasi pada periode ini
diarahkan pada : (1) pemulihan produksi dan distribusi pangan, (2)
memperbesar akses kredit, (3) penataan kelembagaan, (4) redistribusi aset, (5)
membangun industri berbasis sumberdya, (6) ekonomi berbasis iptek.

Operasional dan pembangunan tersebut dengan pemberdayaan koperasi dan
UKM dengan (a) Memberikan kredit usaha tani (KUT) kepada KUD, Non
KUD dan LSM., (b) pengadaan pangan, (c) penyaluran pupuk, (d) tata niaga
cengkeh, (e) program tebu rakyat, (f) pengelolaan hutan oleh rakyat melalui
koperasi, (g) pengembangan usaha koperasi, (h) pengembangan usaha
peternakan.

Periode 1999-2001,        terjadi perubahan yang mendasar, yaitu (1)
pemberlakuan otonomi daerah, (2) perubahan pola pembinaan Koperasi dan
UKM akibat berubahnya institusi pembina koperasi dari Departemen menjadi
Kantor Kementerian Koperasi dan UKM. Perubahan ini membawa
konsekuensi dari pembinaan langsung menjadi pembinaan tidak langsung.
Kementerian KUKM menjadi fasilitator, mediator koordinasi secara vertikal
dan horizontal melalui tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Dinas
Koperasi/UKM digabung dengan dinas lain sehingga pembangunan koperasi
hanya sampai pada tingkat eselon III di Kabupaten/kota. Pada saat bersamaan
untuk menghadapi pasar bebas Pemerintah mengeluarkan kebijakan
pencabutan subsidi bagi beberapa komoditi strategis, seperti subsisdi pupuk,
gula, terigu, kedele dan komoditi lainnya yang menjadi andalan KUD. Para
pelaku ekonomi harus menghadapi pasar bebas.

Pada tahun 2001 Pemerintah mendirikan Badan Sumber Daya Koperasi, dan
Pengusaha Kecil Menengah (BPS-KPKM). Badan ini memiliki visi
memfasilitasi dan membina jejaring usaha untuk meningkatkan kapabilitas,
efisiensi danb daya saing UKMK yang didukung oleh sumberdaya manusia
(SDM) yang profesional.

Periode 2001 – 2003, merupakan kelanjutan dari pembangunan periode 1999-
2001, tanpa Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha
Kecil (BPS-KPKM). Prioritas pembangunan ditujukan pada perkuatan bidang
peternakan, perikanan dan perkuatan di sentra KUKM dengan model
pendampingan dan perkuatan BDS (Business Development Services),
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Usaha Simpan Pimjam (USP). Pada
masa ini pembangunan koperasi kurang memperlihatkan kinerja dan citra
koperasi yang lebih baik dari masa sebelumnya. Fakta ini menjadi bukti
kurangnya komitmen pemerintah dalam pembangunan koperasi dan lebih
terfokus pada pemberdayaan UKM. Disisi lain sejak adanya sinergi
pemberdayaan koperasi dan UKM dalam pembangunan sentra, UKM mampu
                                                                                      16


             menjadi penyelamat dalam krisis ekonomi, berperan dalam mendorong laju
             pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kinerja UKM terhadap
             PDB pada tahun 2003 sebesar 56,7% terdiri dari 41,1% dari usaha kecil dan
             15,6% dari usaha menengah. Peran koperasi belum dapat diharapkan untuk
             memberikan kontribusi pada PDB. Hal ini disebabkan kelemahan koperasi
             antara lain: masih lemahnya manajemen koperasi sehingga koperasi belum
             mampu bersaing; akses terhadap permodalan; skala usaha yang yang masih
             relatif kecil dan sulit berkembang.

             Periode 2003 sampai kini. Karena usaha koperasi terkait dengan berbagai
             sektor dan tugas lain, maka pengembangan koperasi harus memperhatikan:
             kondisi nyata dilapangan dan arah pembangunan, misalnya pembangunan
             pertanian di pedesaan. Jumlah KUD/Koperasi Pertanian/Perikanan yang
             cukup besar dari jumlah koperasi nasional; jumlah koperasi fungsional
             karyawan/pegawai yang aktif hampir disemua perusahaan baik swasta
             maupun BUMN/D, dan instansi pemerintah; jumlah koperasi jasa misalnya
             Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam, jasa angkutan dan jenis jenis jasa
             lainnya sesuai dengan kegiatan usahanya. Banyak koperasi yang berhasil yang
             dapat dijadikan model pengembangan koperasi. Berikut akan diberikan
             contoh kasus keberhasilan koperasi yang dapat dijadikan contoh
             pengembangan koperasi:

             a.   Koperasi Setia Bakti Wanita Surabaya. Dengan ketuanya Joos
                  Aisyah Lutfi selama 23 tahun, dengan jumlah anggota 11.000 orang,
                  menjadi termashur dengan pola tanggung rentengnya. Kemudian menjadi
                  Ketua Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur yang membawahi 120 unit
                  koperasi primer. Rasa kebersamaan, kepeduliaan sesama anggota, berani
                  berpendapat dan bersikap penuh bertanggung jawab menjadi landasan
                  koperasi. Pembinaan anggota dilakukan melalui diskusi dan
                  berkonsultasi untuk memecahkan masalah koperasi, memberikan
                  pendidikan dan ketrampilan baik tentang koperasi dan ketrampilan usaha,
                  dan memberikan pelayanan terbaik kepada para anggotanya. Dengan
                  demikian para anggotanya khususnya para ibu rumah tangga dapat
                  memberikan sumbangan pendapatan keluarga bahkan lebih besar dari
                  suaminya. Jadi pendidikan anggota merupakan inti dari model
                  pengembangan koperasi ini, dengan mengubah perilaku egois menjadi
                  kebersamaan dikalangan perempuan, pendidikan dan ketrampilam
                  anggota.7

             b.   Koperasi Karyawan (Kopkar). Ada dua Kopkar yang pantas dicatat
                  keberhasilannya dalam mengembangkan Koperasi, yaitu Kopkar PT
                  Sosro dengan pusat operasi di Jakarta dengan bidang usaha Unit Usaha
                  Simpan Pinjam, Waserda, jasa dan perumahan dengan jumlah anggota
                  3000 orang jumlah karyawan 20 orang dan aset Rp. 28,4 milyar.
                  Ketuanya adalah Mustafa Suradilaga yang berhasil mengembangkan
                  kopreasi karyawan, dimana pada HARKOP ke 59 tahun 2006 koperasi

7
    Pusat Informasi Perkoperasian N. 277/September XXIV/2006.
                                                                        17


     pimpinan alumni SMEA Slawi 1972 ini ditetapkan sebagai koperasi
     terbaik nasional. Sebelum Kopkar dikemudikan olehnya sangat
     memprihatinkan terutama saat dilanda pemogokan buruh pada akhir th
     1980-an dan koperasi merana. Berkat keahliannya koperasi yang mampu
     bersinergi dengan perusahaan (PT. Sinar Sostro) dapat meningkatkan
     kesejahteraan anggota, dimana semua kebutuhan anggota dapat
     dipenuhinya, biaya sekolah, perumahan hingga ibadah haji. Walaupun
     berhasil mengembangkan koperasi pembagian SHU selalu disumbangkan
     kepada yang lebih berhak, karena gaji yang diterimanya sebagai manajer
     akunting diperusahaannya telah tercukupi oleh kantor.

c.   Kopkar yang kedua adalah Kopkar PT Agro Pantes dengan pusat
     operasi Kota Tanggerang dengan bidang usaha USP, Toserba, kredit
     barang elektronik dan otomotif (speda motor) dengan jumlah anggota
     4000 orang dan memiliki aset Rp. 7,3 milyar. Ketuanya adalah H.
     Soebiantoro, yang pada th 1981 diterima menjadi karyawan kemudian
     menjadi manajer koperasi pada th. 1992 dan dipilih menjadi Ketua tahun
     2007. Hasilnya Kopkar Agro Pantes mengalami perkembangan.
     Upayanya dengan melakukan pelayanan kepada anggota secara
     maksimal, cepat dan terbuka. Kritik dan saran selalu dianalisis dan
     menjadi “obat” untuk mengurus koperasi secara profesional. Aset
     meningkat selama 15 tahun dan perputaran modal perbulan mencapai
     Rp.1,4 milyar.

d.   Koperasi BQ Baiturrahman Baznas Madani. Koperasi ini berdiri Juli
     1995 dengan modal awal Rp. 16 juta. Peresmiannya dilakukan oleh
     Ketua Umum ICMI B.J. Habibie. Pendirian Koperasi ini mendapat
     dukungan besar dari tokoh masyarakat dan rakyat Aceh, yang
     pengelolaanya sesuai dengan sistem syariah. Koperasi ini bertempat di
     sebelah menara utara Kompleks Mesjid Raya Baiturrahman, Banda
     Aceh. Aktivitas Koperasi ini meningkat walaupun semua peralatan dan
     kantor Koperasi hilang dilanda tsunami dan kehilangan uang dibrankas
     karena dicuri orang pada akhir Desember 2004. Sejak Februari 2005
     mulai beroperasi kembali dan asetnya berkembang mencapai Rp. 6
     milyar. Lembaga Keuangan Mikro syariah (LKMS) telah memiliki
     kantor tiga cabang di Kota Banda Aceh. Tujuan pendirian LKMS BQ
     Baiturrahman ini menurut Direkturnya Nora Faulina Murdani untuk
     meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya menabung, menggalang
     potensi keuangan umat, dan memberdayakan pengusaha mikro,
     meningkatkan partisipasi, dan memperjuangkan hak hak sosial ekonomi
     pengusaha mikro. Juga untuk mengoptimalkan dana zakat, infak dan
     sedekah sebagai dana sosial lembaga untuk pelayanan bea siswa anak
     anak korban tsunami, modal usaha tanpa bagi hasil (qardhul hasan).

e.   Berkat bantuan Badan dan Amil Zakat Nasional (Baznas), koperasi
     kembali beroperasi yang dilakukan oleh Ibu Mufidah, istri Wapres Yusuf
     Kalla 16 Maret 2005. Dukungan kepada koperasi ini terus mengalir dari
     Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Koperasi Provinsi Aceh
                                                                                          18


                      serta Kementerian Koperasi dan UKM yang memberikan bantuan berupa
                      perkuatan modal sebesar Rp. 500 Juta. Dukungan dari UKM sangat besar
                      yang umumnya sulit mengakses modal melalui perbankan, seperti
                      pedagang kali lima, pedagang pasar dan industri rumah tangga. Jumlah
                      nasabah BQ Baiturrahman telah mencapai 6800 orang , terdiri dari 2800
                      peminjam dan 4000 orang penabung. Jenis produk usaha adalah
                      pembiayaan: seperti mudharabah (bagi hasil); murabahah (jual beli); dan
                      qardhul hasan. Sedangkan produk simpanan antara lain mudharabah
                      pendidikan, kurban, walimah, dan umrah/haji. Semua keberhasilan ini
                      berkat tangan dingin pengurus dan pengelola koperasi yang penuh
                      pengabdian dan keikhlasan untuk mendapat ridho dan berkah dari
                      ALLAH serta keterbukaan dan kejujuran dengan iman yang teguh dan
                      pengamalan Syariat Islam8.

               Berdasarkan contoh perkembangan koperasi sejak 2003 sampai saat ini lebih
               menonjol dari usaha usaha koperasi untuk mengembangkan dirinya, tidak
               hanya berdasarkan bantuan semata dari pemerintah. Oleh karena Koperasi dan
               UKM tidak perlu selalu dimanjakan dan biarkan tumbuh dan berkembang
               sendiri seperti kasus kasus di atas kecuali karena terkena musibah yang
               memerlukan bantuan permodalan sebagai upaya mengaktifkan kembali
               kegiatan usaha koperasi, misalnya Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam,
               Gempa bumi di di Yogyakarta dan Jateng. Sampai saat ini pemberdayaan
               Koperasi sudah mulai dengan penguatan jaringan koperasi, meningkatkan
               sumber daya manusia, mendorong sikap kewirausaahaan serta dalam program
               program pelatihan dan mengembangkan kualitas kelembagaan, selain yang
               telah dilakukan dengan berbagai nama program, misalnya dana modal bergulir
               seperti modal awal padanan (MAP) untuk memotivasi proses belajar KUKM
               mengembangkan permodalan yang mencapai Rp. 232 milyar. Hal ini sesuai
               dengan rencana tindak Kementerian KUMKM pada tahun 2005-2009.

        3.     Identifikasi Permasalahan Koperasi

               Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa secara lembaga koperasi belum
               memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi dan perananya secara efektif
               dalam menciptakan kemakmuran bersama seperti yang dicita-citakan oleh
               founding fathers negara ini. Hal ini memang memerlukan waktu yang panjang
               dan tekat serta komitmen penyelenggara negara.

               Secara umum, kondisi dan kendala yang dihadapi oleh koperasi saat ini
               adalah:

               a.    Permasalahan internal, meliputi:
                    1) proses dan teknik produksi dan usaha masih bersifat konvensional,
                       disampin pemilikan faktor produksi terbatas,
                    2) belum dihayati dan diterapkan jiwa wira-koperasi pada pelaksanaan
                       koperasi (manajemen koperasi) dengan etos kerja, pengabdian dan

8
    Disarikan dari Jurnal KUKM, Media Indonesia, Oktober 2006.
                                                                         19


        integritas sebagai fungsionaris Pengurus dan manajer/karyawan,
        sehingga terkadang merusak citra koperasi dimata para anggota dan
        masyarakat.
   3)   kegiatan usaha koperasi masih belum berkembang untuk melakukan
        diversifikasi usaha dan meningkatkan nilai tambah,
   4)   skala usaha yang belum layak, karena kemampuan pemasaran yang
        masih terbatas pada beberapa jenis komoditi, dan belum terbinanya
        jaringan dan mata rantai pemasaran prduk koperasi secara terpadu,
   5)   lemahnya pemupukan permodalan sendiri (simpanan pokok, wajib,
        cadangan) sehingga belum mampu membiayai ussha skala besar,
   6)   partisipasi angggota, sebagai pemilik dan pelanggan koperasi masih
        belum dihatai benar, sehingga anggota kurang berperan dalam proses
        pengambilan keputusan, kontribusi modal untuk mersspon peluang
        dan penawaran yang ada juga dalam pengawasan kegiatan koperasi.

b. Permasalahan ekternal, yang mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan
   dan perkembangan koperasi antara lain:
   1) Belum dipahami dan dihayatinya manfaat serta nilai-nilai berkoperai
      pada sebagian besar masyarakat,
   2) Perkembangan dan kemajuan teknologi yang sulit diikuti dan
      diterapkan oleh lembaga koperasi, disamping tajamnya persaingan
      pasar,
   3) Kurangnya tingkat kepercayaan dari pemilik modal terhadap
      kemampuan koperasi dan persyaratan bank yang ketat menyebabkan
      kesulitan koperasi untuk menambah modal usaha,
   4) Lembaga keuangan koperasi masih belum memiliki keterpaduan
      penuh dengan organisasi koperasi yang bergerak dalam bidang
      komoditi atau jasa,
   5) Integrasi horizontal dan vertikal koperasi untuk efisiensi dan
      menggalang kekuatan belum kompak dan solidaritas yang tinggi,
      sehingga belum memperkuat posisi tawar bargainig power yang
      berakibat kurangnya jaminan dan kepastian usaha, pasar dan harga.
   6) Belum lancarnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembinaan,
   7) Adanya kecenderungan pengusaha besar dan menengah untuk
      mengintegrasikan usahanya dari hulu ke hilir.

Berbagai kendala dan tantangan tersebut menyebabkan koperasi belum
mampu berfungsi dan berperan sesuai harapan. Berbagai peraturan, kebijakan
dan kesempatan atau peluang yang tersedia bagi koperasi belum dimanfaatkan
oleh koperasi bagi kepentingan anggota dan masyarakat lingkungannya.

Upaya pemecahan permasalahan yang muncul dihadapi koperasi yang perlu
dilakukan bersama adalah:
a. Koperasi sebagai identitas bisnis sudah sewajarnya menyandarkan
    aktivitanya pada tiga prinsip dasar yang utama yaitu: kemandirian,
    rasionalitas dan efisiensi. Ketiga dasar tersebut yang menjadikan pelaku
    ekonomi lainnya mampu bertahan ditengah persaingan yang makin tinggi.
                                                                                                 20


             b. Koperasi sebagai lembaga belum mampu berperan baik di masyarakat
                yang memiliki Success story yang memikat masyarakat untuk memilih
                koperasi sebagai pilihan untuk investasi. Faktor penyebabnya antara lain
                adalah belum mempunyai koperasi yang memiliki jati diri yang
                mengemban dua misi sekaligus: misi sosial melayani anggota dan misi
                bisnis untuk mencari keuntungan. Walaupun dapat dicatat beberapa
                koperasi sekunder ada yang sukses, tetapi jumlahnya sangat terbatas
                (GKBI, GKSI yang bergerak dalam persususun sapi perah).

             c. Kuatnya faternalistik yang dikembangkan pada lembaga koperasi pada
                umumnya. Akibat negatif ini adalah dalam pengawasan secara internal
                oleh anggota. Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan dan manipulasi.

             d. Esensi perdagangan bebas yang diciptakan oleh banyak negara yang ingin
                lebih maju ekonominya adalah menghilangkan sebanyak mungkin
                hambatan perdagangan internasional. Peniadaan       non tarif bariers
                memungkinkan keleluasan dalam perdagangan barang. Konsumen akan
                banyak pilihan terhadap barang yang murah dan bermutu baik. Konsumen
                akan menikmati kebebasan untuk memenuhi hasrat konsumsinya.
                Koperasi akan menikmati manfaatnya, tetapi akan meningkatkan
                persaingan. Lembaga koperasi harus merubah diri menjadi lembaga usaha
                yang efisien, dan mampu untuk bersaing.

             Permasalahan di atas adalah merupakan faktor ancaman dan kelemahan
             koperasi baik internal dan faktor eksternal. Selain itu ada permasalahan
             internal sebagai kelemahan lembaga koperasi antara lain: SDM Modal,
             Teknologi (produksi dan distribusi, jaringan pasar, promosi, penggunaan e-
             business).

             Berbagai kendala dan tantangan tersebut menyebabkan koperasi belum
             mampu berfungsi dan berperan sesuai harapan. Berbagai peraturan, kebijakan
             dan kesempatan atau peluang        yang tersedia bagi koperasi belum
             dimanfaatkan oleh koperasi bagi kepentingan anggota dan masyarakat
             lingkungannya.


B. Kembali pada Jati diri dan Strategi Revitalisasi Koperasi

        1.   Kembali pada Jati diri Koperasi9

             Kongres ICA (Internationale Cooperative Association) pada 1995 di
             Manchester merumuskan jati diri koperasi terdiri dari definisi, nilai-nilai dan
             prinsip-prinsip koperasi. Kongres ini diselenggarakan setahun setelah
             perjanjian perdagangan bebas dan pembentukan World Trade Organization
             (WTO). ICA telah mengantisipasi dan mengingatkan gerakan koperasi untuk



9
    Disarikan dari Tulisan Sularso; Kembali ke Jati diri Koperasi, Infokop No.26 Tahun XX 2005
                                                                         21


mempersiapkan diri, mempertahankan eksistensi dan meningkatkan peran
dalam kehidupan perekonomian yang baru tanpa meninggalkan jati dirinya.



Menurut keputusan Kongres ICA tersebut definisi koperasi adalah:

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang orang yang bersatu secara
sukarela untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial
dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan
mereka kendalikan secara demokratis.

Nilai-Nilai: Koperasi berdasarkan nilai-nilai menolong diri sendiri,
tanggungjawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetiakawanan.
Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota anggota koperasi percaya pada
nilai-nilai etis dan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial serta
kepedulian terhadap orang orang lain.

Prinsip Prinsip:

Prinsip pertama; Keanggotan sukarela dan terbuka.

Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang dapat
menggunakan jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab
keanggotaan, tanpa diskriminasi, jender, sosial, ras, politik dan agama.

Prinsip kedua: Pengendalian oleh anggota anggota secara demokratis.

Koperasi adalah perkumpulan demokratis dikendalikan oleh para anggota
yang seacara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan, dan pengambilan
keputusan. Setiap anggota koperasi primer mempunyai hak suara sama.

Prinsip ketiga: Parisipasi ekonomi anggota.

Anggota menyumbang secara adil bagi dan mengendalikan secara demokratis
modal dari koperasi.sebagian modal modal tersebut merupakan milik
bersama. Anggota menerima kompensasi yang terbatas, bila ada, terhadap
modal. Pembagian manfaat bagi anggota sebanding dengan transaksi mereka
dengan koperasi dan mendukung kegiatan yang disetujui anggota.

Prinsip keempat: Otonomi dan kebebasan.

Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri
sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya. Koperasi mengadakan kesepakatan
dengan perkumpulan lain, termasuk pemerintah atau memperoleh modal dari
sumber luar, hal itu dilakukan dengan persyaratan menjamin adanya pe
ngendalian dari anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi.

Prinsip kelima: Pendidikan, pelatihan dan informasi
                                                                                   22


     Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, para
     wakil yang dipilih, manajer dan karyawan atau mengirim para pengurus, dan
     manajer untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka dapat
     memberikan konstribusi bagi perkembangan koperasi. Koperasi memberikan
     informasi atau penyuluhan kepada target sasaran tertentu misalnya pemuda,
     atau pemimpin lokal (local leader) mengenai manfaat kerjasama.

     Prinsip keenam: Kerjasama diantara koperasi

     Koperasi dapat memberikan pelayanan yang paling efektif kepada para
     anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui
     organisasi lokal, regional, nasional dan internasional.

     Prinsip ketujuh: Kepedulian terhadap komunitas

     Koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan bagi komunitas
     mereka melalui kebijakan yang disetujui oleh anggota.

     Definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut jika di telaah secara mendalam
     sebenarnya telah tercantum dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang
     Perkoperasian. Yang menjadi masalah adalah penerapan undang-undang
     tersebut dalam praktek perkoperasian yang kurang dihayati oleh para
     pengurus atau penentu kebijakan di birokrasi sebagai pembina dalam
     pembangunan koperasi yang kurang konsisten untuk menerapkan secara benar
     tentang perkoperasian.

     Esensi penting tentang jati diri koperasi adalah: (1) koperasi merupakan
     perkumpulan otonomi yang bersatu secara sukarela yang menjadi anggota
     yang sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi; (2) koperasi
     merupakan organisasi perkumpulan orang-orang yang menolong diri sendiri,
     dan karenanya otonomi dan kebebasan merupakan prinsip yang sangat
     diutamakan; (3) sistem nilai yang dianut dengan mengedepankan nilai etis,
     kejujuran, dan kesetiakawanan merupakan landasan perilaku insan koperasi
     mulai dari pengurus, manajer dan anggota untuk menciptakan masyarakat
     madani.

     Jati diri koperasi harus diyakini sebagai prasyarat untuk membangkitkan
     kembali koperasi atau menjadi titik tolak revitalisasi koperasi.

2.   Revitalisasi Koperasi.

     Berdasar perkembangan koperasi, permasalahan dan citra masyarakat
     terhadap koperasi maka perlu reorientasi tentang koperasi yang dapat
     mengembangkan pengertian yang benar tentang jati diri koperasi..Jati diri
     koperasi, artinya “Koperasi dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dasar dan
     prinsip koperasi. Ketergantungan terhadap pemerintah yang bisa
     menimbulkan bias harus dikurangi. Untuk kembali ke jati diri koperasi adalah
     memperbaiki praktek Koperasi dengan maksud untuk meningkatkan
     kemampun internalnya, pengembangan sistem manajemen koperasi yang
                                                                            23


memungkinkan tumbuhnya profesionalisme, pengembangan sistem
pemodalan yang sesuai keperluan untuk menjalankan kegiatan koperasi di
sektor keuangan dan di sektor riil dan pengembangan Koperasi sekunder dan
unit bisnis koperasi yang mampu berperan dalam kehidupan perekonomian
masyarakat disamping menunjang koperasi primer yang menjadi
anggotanya”.

Revitalisasi Koperasi mencakup berbagai aspek perubahan yang meliputi
aspek internal dan aspek eksternal, baik dilihat dari aspek kelembagan
Organisasi, anggota maupun dari aspek usaha. Revitalisasi harus dimulai dari
tujuan, karena tujuan dapat membawa kepada derivasinya, yaitu menetapkan
misi, organisasi, rencana usaha, proses pengambilan keputusan, langkah
pelaksanaan, kepemimpinan, pengendalian dan penilaian kinerja organisasi.

UU N0. 25 tentang perkoperasian telah menyebutkan tujuan koperasi untuk
memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan
Pancasla dan UUD 1945. Hanya dalam praktek terjadi ketidak-sesuaian
antara rumusan tujuan dan kenyataan dalam prakteknya.

Hal hal yang perlu dilakukan dalam membangkitkan kembali koperasi dapat
disebutkan sebagai berikut dengan mengurai lebih lanjut dari strategi yang
telah disebutkan di atas:

a.   Meningkatkan kemampuan internal. Strategi ini menjadi strategi utama
     agar lebih mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan sosial
     aggota dan mampu bereran sebagai kekuatan penyeimbang dalam
     ekonomi pasar. Faktor internal koperasi adalah SDM yang mencakup,
     pengurus, anggota dan karyawan yang meyakini ideologi koperasi,
     semangat kerjasama, serta mewujudkan visi koperasi, misi dan tujuan
     koperasi dan sasaran yang dicapai.

b.   Kelembagaan koperasi. Struktur kelembagan koperasi yang menunjukkan
     kesatuan kegiatan koperasi dan anggotanya. Sebagai organisasi bisnis
     merupakan usaha bersama, fungsi kegiatan ekonomi individual
     diintegrasikan dan diserahkan penyelengggaran kepada organisasi
     koperasi agar terjadi sinergi yang lebih baik dari kegiatan ekonomi secara
     individual.

c.   Partisipasi anggota sebagai pemilik maupun pelanggan menjadi kekuatan
     koperasi. Karena itu pembinaan koperasi tidak hanya diarahkan kepada
     organisasi dan perusahaan koperasinya saja, tetapi pembinaan harus
     dilakukan terhadap anggota dan atau calon anggota karena merupakan
     langkah awal untuk meningkatkan anggota yang berkualitas yang mampu
     mengendalikan manajemen koperasi agar selalu berpijak kepada
     kepentingan anggota.
                                                                                                      24


         3.     Strategi Pengembangan Koperasi

                Reformasi apa yang ditempuh oleh gerakan koperasi Indonesia? Agar gerakan
                koperasi Indonesia tidak kehilangan momentum, seyogyanya perlu segera
                menempuh langkah langkah perubahan. Bila tidak sanggup melakukan
                revolusi maka ditempuh secara evolusi, karena mengubah citra diri koperasi
                yang pas, bukanlah pekerjaan mudah. Dalam hal ini, peran Pemerintah masih
                sangat diperlukan mengingat usaha-usaha pembangunan koperasi akan
                melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang pada umumnya masih dililit
                oleh berbagai kendala keterbatasan. Sementara itu, gerakan koperasi
                Indonesia harus memiliki tekad untuk mengubah diri menuju kepada
                eksistensi koperasi Indonesia yang menjadi pilar kesejahteraan masyarakat.

                Strategi untuk melakukan revitalisasi koperasi adalah10:

                a.    Nilai dan prinsip-prinsip koperasi dijadikan sebagai pijakan untuk
                      menyusun sistem kerja internal koperasi yang handal dan kokoh.
                b.    Anggota adalah basis kelangsungan hidup koperasi, maka perlu
                      peningkatan kompetensi anggota anggota koperasi bahkan calon anggota
                      koperasi.
                c.    Kriteria-kriteria pengukuran kinerja koperasi harus berlandaskan kepada
                      tujuan pokok didirikannya koperasi.
                d.    Pengembangan koperasi sebagai unit ekonomi mikro ditempatkan pada
                      prioritas tertinggi. Kebijakan makro ditempatkan sebagai faktor
                      pendukung di dalam membentuk kemandirian koperasi.

                Untuk Pengembangan Koperasi terdapat beberapa faktor strategi. Kunci
                strategi keberhasilan koperasi, yaitu: (1) harus memiliki rencana usaha yang
                mencakup visi, misi, tujuan, budaya bisnis, strategi pengembangan, target
                jangka panjang dan menengah, dan rencana keuangan (cash flow); (2)
                pembinaan kelembagaan melalui profesionalisasi; (3) setiap koperasi primer
                memiliki dan mengembangkan standar operasi dalam melaksanakan kegiatan
                bisnis.

                Lembaga pendukung (eksternal) seperti pemerintah atau unit instansi pembina
                koperasi dan LSM berperan untuk (1)menciptakan iklim yang memungkinkan
                pelaksanaan kegiatan koperasi berkembang; (2) menjamin kebebasan
                berkumpulan dan hak untuk menjalankan kegiatan eknomi yang sah di dalam
                kelompok kelompok usaha; (3) menyediakan peraturan yang memberi
                kebebasan menyesuaikan anggaran rumah tangga (ART) koperasi masing
                masing sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggotanya; (4) memberi
                kebebasan dan menjamin kesempatan yang sama dengan organisasi bisnis
                lainnya; (5) melindungi koperasi dari persaingan yang tidak sehat; (6)
                membuat peraturan perpajakan yang mempertimbangkan keunikan koperasi.



10
     Dr. H. R.M. Ramudi Ariffin, SE., MS:Nilai-Nilai Koperasi Sebagai Landasan Pengelolaan Koperasi
                                                                                          25


             Dari strategi kunci tersebut di atas dapat dirinci lebih lanjut menjadi beberapa
             katagori: Dalam aspek kelembagaan termasuk struktur kepengurusan adalah :
             Kepemimpinan pengurus, Pimpinan koperasi harus visioner dan mampu
             menuntun koperasi menetapkan arah, nilai-nilai koperasi, budaya kerja,
             mampu berkomunikasi dengan anggota, karyawan dan pihak eksternal,
             menilai kinerja koperasi.

             Perencanaan strategis, koperasi sebagai badan usaha harus memiliki rencana
             startegis

             Fokus Sumberdaya Manusia. Semua pengurus, manajer dan karyawan dan
             anggota harus fokus pada kinerja koperasi yang akan dicapai, dan beradaptasi
             dengan perubahan lingkungan organisasi. Sistem kerja, organisasi
             pembelajaran, dan motivasi kerja, kesejahteraan dan kepuasan kerja yang
             merupakan fokus dari SDM

             Fokus pelanggan. Koperasi harus berorientasi kepada kepuasan pelanggan
             baik waktu pelayanan, mutu produk. Untuk hal tersebut perlu informasi
             tentang kebutuhan pelanggan dan informasi pasar.

             Data, Informasi dan Analisis. Koperasi harus memiliki data dan informasi
             dalam pengelolaan koperasi yang bertujuan untuk bahan analisis tentang
             kinerja.

             Bahan untuk proses manajemen dan pengambilan keputusan, monitoring bagi
             pelaksaan rencana strategi.

             Manajemen Proses. Pengelolaan kegiatan merupakan inti dari peningkatan
             efisiensi dan efektivitas melalui kegiatan yang terus menerus sehingga dapat
             menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat memperbaiki efisiensi dan
             eketivitas kegiatan usaha koperasi.

             Hasil Usaha. Hasil usaha merupakan hasil dari semua aspek yang disebutkan
             diatas. Hasil usaha dapat diukur berdasarkan evaluasi dari pelanggan
             (anggota) masyarakat lingkungan koperasi terhadap barang dan jasa, kinerja
             keuangan, pemasaran, struktur pengawasan baik dapat melalui akuntan
             publik, pengendalian dan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan
             koperasi.

             Aspek lain yang perlu dicermati tentang revitalisasi koperasi adalah bahwa
             Revitalisasi sebagai solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Hal ini
             dikemukakan oleh Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali dalam
             wawancaranya dengan Majalah GEMA, No I Edisi Khusus 200511. Harapan
             itu memang sangat tinggi karena masalah kemiskinan dan pengangguran
             bukan hanya tanggung jawab koperasi, tetapi maksudnya adalah koperasi
             yang bangkit kembali dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi
             kemiskinanan dan pengangguran. Pengagguran dan kemiskinan memang

11
     Editorial Infokop No. 26 Tahun XX 2005.
                                                                           26


relatif lebih tinggi dipedesaan dari pada diperkotaan Oleh karena itu koperasi
harus banyak berkembang di pedesaan, misalnya Koperasi Unit Desa,
Koperasi Pertanian dan koperasi produksi lainnya yang tumbuh dipedesaan,
misalnya Koperasi Kerajinan Rakyat..

Langkah strategi pertama adalah mengembangkan koperasi di pedesaan
dengan basis agribisnis, dengan menciptakan peluang pasar yang sebesar-
besarnya bagi para petani, dengan menjadikan pasar dalam negeri sebagai
pasar utama produk-produk hasil pertanian Indonesia. Untuk itu kembali
diperlukan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran rakyat Indonesia
agar mencintai dan menggunakan produk pertanian dalam negeri.
Meningkatkan kecintaan kepada produk pertanian sendiri tidaklah mudah.
Dengan mutu produk-produk pertanian yang relatif rendah saat ini, diperlukan
pengorbanan besar dari seluruh rakyat terutama para elit bangsa ini, dan juga
merupakan wujud kepedulian dan kebersamaan terutama para elit bangsa
terhadap petani.

Langkah strategis kedua adalah mendorong para petani agar bersatu dan
bekerja sama dalam kelompok-kelompok usaha produktif dan membentuk
koperasi, misalnya Koperasi Pertanian (Koptan) dan KUD sebagai anggota
keperasi yang yang aktif berpartisipasi. Anggota merupakan basis koperasi.

Langkah strategis ketiga adalah menyediakan berbagai kemudahan dan
keringanan dalam rangka memperkuat koperasi adalah dengan menyediakan
sarana produksi pupuk bersubsidi. Dalam kaitan ini Dekopin telah
menandatangani kesepakatan bersama dengan produsen Pupuk BUMN
Pelaksanaan di lapangan dikordinasikan oleh Dekopinwil dan Dekopinda
untuk mengkoordisasikan Koptan dan KUD dalam pengadaan pupuk
bersubsidi.

Langkah strategis keempat adalah memperkuat permodalan petani dalam
proses kegiatan koperasi pertanian/agrbisnis yang masih sangat membutuhkan
kredit dengan prosedur yang mudah dan ringan persyaratannya dengan bunga
rendah tanpa agunan. Karena itu pemerintah perlu menyediakan skema kredit
bagi koperasi yang berbasis agris bisnis. Diperlukan lembaga keuangan mikro
yang didukung oleh lembaga perbankan, misalnya BRI.

Langkah strategis kelima adalah pemberian keringanan pajak. Untuk
sementara pemerintah (pusat dan daerah) perlu memberikan semacam
pembebasan pajak kepada koperasi sampai jangka waktu tertentu setelah
mereka dapat membiayai kegiatan proses produksi. Selanjutnya penetapan
pajak bagi koperasi perlu dibedakan dengan badan usaha lainnya karena sifat
dan orientasinya yang berbeda. Contohnya adalah memberikan kesempatan
bagi koperasi dalam pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan
faskilitas subsidi melalui KPR/KPRS seperti tertuang dalam Peraturan
Menteri Perumahan Rakyat, yang mulai berlaku 1 Januari 2006.

Upaya strategis mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas dan
daya saing harus segera dilaksanakan sebagai sasaran langsung dan utama dari
                                                                                  27


        pembangunan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini terbangunnya jaringan
        usaha antar koperasi merupakan langkah nyata dalam membangun koperasi
        seperti yang dirintis oleh Dekopin. Disamping itu koperasi diberi peran utama
        sebagai pusat pemasaran produk-produk pertanian dengan dukungan
        pemerintah dan partisipasi swasta dan lembaga perbankan BUMN seperti
        BRI, Bank Mandiri dan BNI yang telah memberikan komitmen untuk
        membantu KUKM dapat membangun terminal agribisnis yang akan
        memudahkan pemasaran dan distrubusi hasil pertanian baik lokal, regional
        dan eksport.

        Dalam pengembangan perkoperasian, strategi yang dapat ditempuh juga dapat
        dilakukan dengan kemitraan yang saling menguntungkan semua pihak dengan
        berbagai cara seperti (1) kerjasama operasi, (2) kerjasama transfer
        manajemen, (3) kerjasama transfer teknologi, (4) penyertaan modal, (5)
        membangun usaha patungan (5) membangun informasi yang sistematis.

        Berbagai strategi yang disebutkan di atas masih tetap mengacu pada UU No.
        25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa
        rakyat dan atau masyarakat bertanggung jawab penuh untuk rnelaksanakan
        koperasi, sedangkan pemerintah hanya membina. Segala bentuk campur
        tangan pemerintah terhadap kehidupan koperasi akan semakin berkurang
        untuk kemudian dihapus sama sekali sehingga koperasi dapat mandiiri. UU
        No. 25 juga menyatakan dengan tegas bahwa koperasi adalah badan usaha
        yang menyuarakan semangat debirokrasi. Semangat debirokratisasi ini
        mencerminkan upaya yang serius dari pemerintah untuk memberdayakan
        koperasi yang berazaskan kekeluargaan secara mandiri. Dengan tanpa
        mengurangi arti pentingnya koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat,
        pemerintah juga memberdayakan sektor informal dengan berbagai upaya,
        antara lain melalui sentuhan-sentuhan manajemen sederhana dan pemberian
        pinjaman/bantuan modal terhadap koperasi termasuk kredit yang dilakukan
        secara intensif baik melalui pelatihan-pelatihan maupun pembinaan terhadap
        small scale industries, sehingga seharusnya keberadaan koperasi sebagai
        badan usaha berdasarkan azas kebersamaan dan milik bersama tidak lepas dari
        prinsip jatidiri koperasi yang telah disepakati walaupun perdagangan era
        global telah berlangsung..


C. Diskusi Kelompok

   1.   Untuk mewujudkan bangkitnya kembali koperasi sangat diperlukan berbagai
        partisipasi aktif semua pihak, terutama dari para pengurus, karyawan dan
        anggota dan lembaga yang berfungsi membina dan mendukung koperasi,
        LSM dan instansi pemerintah, lembaga perbankan, lembaga pemasaran
        Buatkan secara berkelompok daftar koperasi primer di kabupaten/kota atau
        kecamatan dimana yang menjadi sentra pertumbuhan koperasi.
   2.   Identifikasikan kelemahan dan kekuatan dari setiap jenis usaha koperasi
        primer dengan sentra produksi unggulannya di kecamatan dan desa/kelurahan,
   3.   Strategi apa saja yang paling sesuai untuk membangkitkan kembali koperasi, .
                                                                                    28


   4.   Jelaskan pula bagaimana kiat kiat untuk implementasi pilihan strategi
        tersebut.


D. Rangkuman

   Secara kuantitaitif koperasi cukup signifikan berkembang dilihat dari aspek unit
   usaha koperasi, tetapi secara kualatitatif masih kurang berkembang, dilihat dari
   peranan operasi dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi anggota, dan
   sumbangannya tehadap pengurangan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja,
   kecuali jika anggota koperasi adalah termasuk usaha informal, juga jika dilihat dari
   jumlah koperasi yang tidak aktif dan melaksanakan ART.

   Secara umum, permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh koperasi saat ini
   adalah: (1) permasalahan internal, meliputi : usaha yang belum layak, permodalan
   kurang, penguasaan teknologi masih rendah, kurang tanggap terhadap berbagai
   perubahan, organisasi dan manajemen belum berjalan baik, masih kurangnya
   kemitraan usaha yang saling menguntungkan, serta terbatasnya akses pasar; (2)
   permasalahan eksternal, meliputi iklim usaha yang kurang kondusif, belum
   lancarnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pembinaan, serta adanya
   kecenderungan pengusaha besar dan menengah untuk mengintegrasikan usahanya
   dari hulu ke hilir.

   Esensi penting tentang jati diri koperasi adalah: (1) koperasi merupakan
   perkumpulan otonomi yang bersatu secara sukarela yang menjadi anggota yang
   sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi; (2) koperasi merupakan
   organisasi perkumpulan orang-orang yang menolong diri sendiri, dan karenanya
   otonomi dan kebebasan merupakan prinsip yang sangat diutamakan; (3) sistem
   nilai yang dianut dengan mengedepankan nilai etis kejujuran, dan kesetiakawanan
   merupakan landasan perilaku insan koperasi mulai dari pengurus, manajer dan
   anggota untuk menciptakan masyarakat madani.

   Revitalisasi Koperasi mencakup berbagai aspek perubahan yang meliputi aspek
   internal dan aspek eksternal, baik dilihat dari aspek kelembagan Organisasi,
   anggota maupun dari aspek usaha. Revitalisasi harus dimulai dari tujuan, karena
   tujuan dapat membawa kepada derivasinya, yaitu menetapkan misi, organisasi,
   rencana usaha, proses pengambilan keputusan, langkah pelaksanaan,
   kepemimpinan, pengendalian dan penilaian kinerja koperasi.

   Strategi untuk membangkitkan kembali koperasi adalah: (1) Nilai dan prinsip-
   prinsip koperasi dijadikan sebagai pijakan untuk menyusun sistem kerja internal
   koperasi yang handal dan kokoh., (2) Anggota adalah basis kelangsungan hidup
   koperasi, maka perlu peningkatan kompetsni anggota anggota koperasi bahkan
   calon anggota koperasi., (3) Kriteria-kriteria pengukuran kinerja koperasi harus
   berlandaskan kepada tujuan pokok didirikannya koperasi, (4) Pengembangan
   koperasi sebagai unit ekonomi mikro ditempatkan pada prioritas tertinggi.
   Kebijakan makro ditempatkan sebagai faktor pendukung di dalam membentuk
   kemandirian koperasi
                               DAFTAR PUSTAKA


Dr. H. M. Hidayat Nurwahid MA: Pengembangan Koperasi Indonesia Masa depan
        Infokop Nomor24 Tahun XX 2004.
Dr. Sukowaluyo Mintorahardjo M. Kes Menuju Wefare State Melalui Koperasi dalam
        Infokop Nomor 24 Tahun XX 2004.
Dr. H. R.M. Ramudi Ariffin, SE., MS:Nilai-Nilai Koperasi Sebagai Landasan
       Pengelolaan Koperasi, Infokom No. 24 Tahun XX Tahun 2004
Prof. Dr. Rudi Wibowo, Koperasi dan Dan OPERAS Petani: kunci Pembuka Agribisnis
          Berdaya saing, Berkerakyatan, dan Berkeadilan, Infokom Tahun XX Tahun
          2004
Riana Panggabean: Prosepk Kopeasi Pasca Pemilu, Infokom No. 24 Tahun XX Tahun
        2004
Sularso; Kembali ke Jati diri Koperasi Infokop No 26 Tahun XX 2005
Zaenal Ma’arif: Ekonomi Kerakyatan di tengah Arus Kapitalisasi Global, Infokop
        Nomor 24 Tahun XX 2004.
Undang-Undang. No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian Pemerintah.
Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, tentang Pokok Pokok Perekoperasian
Editorial Koperasi dalam Perseprtif Masa Depan, Infokom Nomor 24 Tahun XX 2004.
Rencana Tindak Jangka Menegah (RTJM) pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
        Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009. Kementerian Koperasi dan UKM
        2005
Dekopin Edisi 1/Tahun I/Jli 2006
Jurnal KUKM, Media Indonesia, Oktober 2006
Pusat Informasi Perkoperasian No. 277/September / Th XXIV/2006
Pusat Informasi Perkoperasian No. 275/Juli/ Th XXIV/2006
Lampiran Isu nasional Strategis

Isu nasional yang dapat diidentifikasi dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2005-
2009) bagi UMKM12:

Isu nasional pada Program penciptaan Iklim Usaha bagi UMKM
a. Peraturan dan pengaturan yang berkaitan dengan pelayanan, pemberian bantuan
    perkuatan maupun bentuk pembinaan lainnya yang menghambat.
b. Pemberiann kemudahan perijinan serta proses pembinaan lanjutan bagi UMKM
    yang sifatnya non-diskriminatif,
c. Realisasi dukungan pihak lingkungan usaha bagi kehidupan UMKM,
d. ”Perlindungan” bagi UKM secara operasional dalam dinamikanya pasar yang
    berkeadilan,
e. Koordinasi antar instansi terkait.

Isu nasional pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi
UMKM
a. Pemanfatan optimal dan perumusan pola dukungan yang relatif seragam antar
   daerah dalam kaitan pemanfaatan sumber daya lokal
b. Pengembangan kemampuan UMKM dalam mengakses lembaga keuangan maupun
   sumber daya produktif lainnya.
c. Delivery mechanism yang dilakukan oleh sistem pendukung bagi pemberdayaan
   UMKM pada umumnya,

Isu nasional pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif
a. Pengintegrasian dan optimalisasi proses pemberdayaan UMKM untuk
    meningkatkan ketrampilan,        pengetahuan maupun kewirausahaan melalui
    pengajaran yang tersebar,
b. Pemberian peluang yang terpadu, terarah, dan terfokus pada hal hal yang strategis
    bagi pertumbuhan UMKM, seperti aspek: lokasi, pasar, proses magang, kemitraan,
    sentra maupun upaya pengembangan lannya.
c. Pengembangan insentif yang dapat diberikan kepada UMKM atau pihak pihak lain
    yang terkait yang sifatnya dapat mendorong dan memicu peningkatan kualitas dari
    proses bisnis maupun produknya.

Isu nasional pada Program Pemberdayaan Usaha Skala Kecil
a. Penanganan pedagang Kaki Lima dan Pengusaha Mikro lainnya,
b. Penetapan tentang kepastian usaha dan pendanaan bagi Usaha Mikro khususnya.
c. Peningkatan kapasitas usaha dari kelompok usaha mikro di lokasi atau wilayah
    tertentu (sentra),
d. Pengenalan posisi dan kondisi tentang usaha dan pengusaha mikro secara
    sistematik.

12
  ) Rencana Tindak Jangka Menegah (RTJM) pemberdayaan Koperaqsi dan Usha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009.
Kementerian Koperasi dan UKM 2005
Isu Nasional pada program Peningkatan kualitas Kelembagaan Koperasi

a. Masalah peraturan yang belum kondusif bagi perkembangan koperasi
b. Kapasitas pembina koperasi yang kurang memadai karena penempatan pejabat
   yang tidak sesuai,
c. Pendidikan dan penyuluhan koperasi yang kurang sehingga pemahaman pengelola
   dan anggota koperasi terhadap koperasi kurang,
d. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan koperasi,
e. Kurangnya insentif dan fasilitasi untuk pengembangan jaringan usaha antar usaha
   koperasi.

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Tujuan: Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi
mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah
kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif, sehingga
citra koperasi menjadi semakin baik. Dengan demikian diharapkan kelembagaan dan
organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder akan tertata dan berfungsi dengan
baik; infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas
lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efektif dan mandiri; serta praktek
berkoperasi yang baik (best practice) semakin berkembang di masyarakat.
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.