Problematika Kebijakan Pembentukan Pembentukan Provinsi

							Problematika Kebijakan Pembentukan
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
(KEPRI)
Abstrak

        Penelitian ini bertujuan menjelaskan problematika kebijakan pembentukkan Propinsi
Kepulauan Riau (Kepri). Sehubungan dengan itu ingin diketahui juga bagaimana dinamika
proses kebijakan pembentukkan Propinsi Kepri.
        Problematika kebijakan pembentukkan Propinsi Kepri merupakan kendala atau hambatan
yang menyebabkan tujuan kebijakan tidak dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya.
Dimana kendala atau hambatan tersebut berkaitan erat dengan proses pembuatan kebijakan
dengan implementasi kebijakan
        Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode yang digunakan bersifat deskriptif dengan
tujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu kedaan secara objektif. Dengan metode
tersebut digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara dengan tokoh-tokoh
masyarakat dan elit politik di daerah Kepri, observasi di lapangan serta studi dokumentasi dan
pustaka. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menggambarkan realitas
yang sesungguhnya yang memperlihatkan hubungan sebab akibat. Data-data tersebut kemudian
diinterpretasikan untuk mendapatkan makna serta analisis terhadap objek, persitiwa dan tindakan
aktor.
        Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa proses kebijakan pembentukkan Propinsi Kepri
terkendala oleh persyaratan administratif-politik sebagai persyaratan atau mekanisme pemekaran
daerah. Yakni tidak adanya persetujuan (rekomendasi) dari Gubernur dan DPRD Propinsi Riau
serta resistensi Kabupaten Natuna untuk bergabung dengan Propinsi Kepri. Dalam proses
pembuatan kebijakan, alasan-alasan objektif yang mendasari tidak adanya rekomendasi tersebut
“tidak dibahas” secara tuntas sebab Pansus DPR-RI tentang Rancangan Undang-Undang (RUU)
Propinsi Kepri lebih banyak mengakomudasi Pemerintah Pusat serta manuver-manuver politik
yang dilakukan oleh pejuang pembentukkan Propinsi Kepri yang tergabung dalam Badan
Persiapan Pembentukkan Propinsi Kepri (BP3KR). Akibatnya ketika kebijakan pembentukkan
Propinsi Kepri akan diimplementasikan persoalan tersebut kembali menjadi masalah, sehingga
menyulitkan Pemerintah Pusat untuk mempersiapkan perangkat peraturan teknis berupa
Peraturan Pemerintah (PP) atau Keputusan Presiden (Kepres).


Kata Kunci : Problematika Implementasi Kebijakan, Rekomendasi Gubernur dan DPRD
          Propinsi Riau.