POTENSI HUTAN RAKYAT DI INDONESIA DAN PERMASALAHANNYA by tpr17675

VIEWS: 1,122 PAGES: 9

									PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




                     POTENSI HUTAN RAKYAT DI INDONESIA
                                DAN PERMASALAHANNYA
                                              Oleh :
                                          Sukadaryati1)


                                           ABSTRAK


           Hutan rakyat sudah lama ada dan terus berkembang di masyarakat. Manfaat yang
diperoleh dari hutan rakyat sangat dirasakan masyarakat, selain sebagai investasi ternyata juga dapat
memberi tambahan penghasilan yang dapat diandalkan.
           Potensi hutan rakyat sebanyak 262.929.193 batang atau setara dengan 65.732.298 m3
(rata-rata per batang/pohon mempunyai volume 0,25 m3), yang terdiri dari jenis pohon jati, sengon,
mahoni, bambu, akasia, pinus, dan sonokeling. Jumlah pohon yang siap ditebang sebanyak
74.806.038 batang atau 18.701.509 m3. Potensi hutan rakyat yang cukup besar tersebut
diharapkan mampu mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan.
           Pengembangan pengelolaan hutan rakyat hingga sekarang ini perlu dukungan beberapa pihak
terutama peran aktif masyarakat. Perlu landasan hukum yang kuat untuk mengendalikan aktivitas
pemanenan kayu khususnya kegiatan penebangan kayu di lahan hutan milik rakyat, sebab tidak
mungkin kerusakan hutan rakyat dapat terelakkan. Dengan demikian pengembangan pengelolaan
hutan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus dapat
mendukung pasokan bahan baku industri kehutanan yang berkualitas dan berkelanjutan tanpa
mengabaikan kualitas lingkungan.


Kata kunci: Hutan rakyat, potensi, kesejahteraan, bahan baku, penebangan




I. PENDAHULUAN

           Salah   satu   program      Departemen       Kehutanan      yang     bertujuan     untuk
menyelamatkan dan melestarikan kondisi hutan dan lahan di Indonesia yang sudah
berada di ambang kehancuran adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GNRHL). Keadaan ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa bencana alam yang
terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir dan tanah longsor bahkan kekeringan (daerah-

____________________
1)
     Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan hasil Hutan, Bogor
                                                                                                  49
PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




daerah yang kekurangan air), salah satu penyebabnya adalah rusaknya lingkungan di
daerah hulu terutama yang berfungsi sebagai daerah resapan dan tangkapan air. Oleh
karena itu upaya penanggulangan keadaan tersebut diperlukan untuk mengembalikan
dan mempertahankan kondisi daerah hulu sebagaimana fungsinya.
           GNRHL yang sedang digiatkan oleh Departemen Kehutanan untuk
merehabilitasi lahan kritis tersebut mengingatkan kembali program Departemen
Kehutanan pada tahun 1989-an yang dikenal dengan nama gerakan sengonisasi, yaitu
gerakan penanaman sengon di lahan-lahan kritis. Lahan yang ditanami sengon akan lebih
tahan terhadap erosi karena daun-daun sengon yang jatuh ke tanah berperan sebagai
pupuk hijau sehingga dapat menggemburkan tanah sekaligus memperbaiki tata air di
permukaan maupun di dalam tanah. Sampai akhir tahun 1990, pemerintah telah berhasil
melakukan penanaman sengon pada lahan kritis seluas 35.039 ha dari total yang
direncanakan 300 ribu ha. Gerakan sengonisasi ini sangat berhubungan erat dengan
kemudahan pengelolaannya sehingga cocok untuk penghijauan (Atmosuseno, 1998).
           GNRHL yang sudah dicanangkan sejak tahun 2003 menargetkan dapat
menghijaukan lahan 3 juta hektar dalam kurun waktu 5 tahun. GNRHL dilakukan tidak
hanya di lahan hutan milik negara namun juga di lahan hutan milik rakyat yang
kondisinya rusak. Berbeda dengan gerakan sengonisasi, jenis pohon yang ditanam
bermacam-macam, seperti jati, sonokeling, kayu putih, munggur, kemiri, dan lain-
lainnya.
           Di sisi lain, Departemen Kehutanan berkomitmen untuk meningkatkan peran
pembangunan kehutanan di bidang ekonomi melalui peningkatan penerimaan negara
dari sektor kehutanan. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) ditargetkan
5 juta hektar hingga tahun 2009. Pembangunan HTI ini pada pengelolaan nanti harus
tetap mengacu pada prinsip kelestarian, yaitu kelestarian ekonomi, kelestarian ekologi
dan kelestaraian sosial. Dengan demikian bukan hanya terjaminnya pasokan bahan baku
kayu yang berkelanjutan saja tetapi juga harus memperhatikan ekosistem hutan dalam
jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat sosial. Jika pengelolaan HTI ini berhasil
bukan tidak mungkin hingga lima atau tujuh tahun ke depan dapat diandalkan sebagai
pemasok utama bahan baku kayu industri menggantikan peran hutan alam. Namun
demikian pembangunan HTI ini menemui beberapa kendala, antara lain kepastian
hukum akan status lahan dan kurangnya permodalan, hingga banyak yang pemodal yang
meragukan kepastian hasil dan kepastian usaha yang akan diperolehnya.




                                                                                   50
PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




        Suatu kondisi dilematis yang harus dihadapi Departemen Kehutanan. Di satu sisi
dituntut harus bisa mengembalikan kondisi hutan yang sudah di ambang kehancuran,
tetapi di sisi lain dituntut bisa menyediakan bahan baku industri kehutanan yang
berkelanjutan guna menopang pertumbuhan ekonomi negara. Kondisi tersebut
menuntut Departemen Kehutanan bekerja lebih giat lagi guna mencapai kedua target
tersebut bukan untuk mengabaikan salah satunya. Keberadaan hutan rakyat kini mulai
dilirik untuk dikembangkan melalui GNRHL khususnya pada lahan-lahan yang rusak
sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan sekaligus dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya nanti mampu menopang
kebutuhan bahan baku industri.
        Pengembangan pengelolaan hutan rakyat yang sudah ada sejak lama dan terus
dikembangkan oleh masyarakat, kini dikerjakan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Hal
ini terkait dengan adanya prospek yang cerah akan keberadaan hutan rakyat untuk
mendukung pasokan bahan baku industri tanpa mengabaikan kualitas lingkungan dan
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan pemilik lahan khususnya. Di Gunungkidul
(Provinsi DIY), misalnya, selama tahun 2005 mampu mengirimkan kayu yang berasal
dari hutan rakyat ke daerah Klaten, Jepara, Pekalongan dan industri mebel lain di Jawa
Tengah sebanyak 96.636,373 m3 kayu glondongan. Dari jumlah kayu yang dikirim
tersebut, 83.215,875 m3 berupa kayu jati, 6.933,120 m3 kayu mahoni, 3.834,502 m3 kayu
sonokeling, sisanya berupa kayu akasia dan kayu campuran (Anonim, 2006). Lahan di
Gunungkidul yang dulu dikenal gundul dan gersang ternyata sekarang mampu memasok
kayu untuk kebutuhan industri mebel yang diambil dari hutan rakyat/lahan milik rakyat.
        Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran potensi hutan rakyat di
Indonesia dan permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pengambangan
pengelolaannya. Pada akhirnya nanti diharapkan permasalahan yang ada dapat diatasi
sehingga potensi hutan rakyat dapat dimanfaatkan secara bijaksana.


II.   POTENSI HUTAN RAKYAT

        Hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha
dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari
50% dan/atau pada tanaman tahunan pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500
tanaman per hektar (Anonim, 2005).




                                                                                    51
PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




        Hutan rakyat sudah lama ada dan terus berkembang di masyarakat. Manfaat yang
diperoleh dari hutan rakyat sangat dirasakan masyarakat, selain sebagai investasi ternyata
juga dapat memberi tambahan penghasilan yang dapat diandalkan. Masyarakat biasa
memanfaatkan kayu yang ditanam di lahan milik sendiri untuk berbagai keperluan
terutama untuk mencukupi kebutuhan kayu sebagai bahan baku bangunan atau mebel.
Sewaktu-waktu mereka menjual kayunya ketika ada kebutuhan ekonomi yang mendesak,
akan tetapi tidak sedikit diantara mereka yang mewariskan pohon yang masih berdiri
untuk anak cucu mereka.
        Pengelolaan hutan rakyat bertujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat juga untuk menyediaan bahan baku bagi industri tanpa meninggalkan azas
kelestarian lingkungan. Potensi hutan rakyat di Indonesia mencakup populasi jumlah
pohon ini diharapkan mampu menyokong bahan baku untuk industri. Berikut disajikan
potensi hutan rakyat yang terdiri dari populasi 7 (tujuh) jenis tanaman yang
dikembangkan di hutan rakyat dan tersebar di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa (Tabel
1).


Tabel 1. Populasi 7 (tujuh) jenis pohon yang ditanam di hutan rakyat (batang)

                               Potensi di daerah
 No.    Jenis pohon                                          Jumlah          Siap tebang
                             Jawa          Luar Jawa
 1.    Akasia               22.611.068       9.409.011        32.020.079        12.069.695
 2.    Bambu                29.139.388        8.786.890       37.926.278         6.721.780
 3.    Jati                 50.119.621       29.592.858       79.712.479        18.446.024
 4.    Mahoni               39.990.730        5.268.811       45.259.541         9.497.192
 5.    Pinus                 3.521.107        2.302.757        5.823.864         2.715.576
 6.    Sengon               50.075.525        9.758.776       59.834.301        24.613.228
 7.    Sonokeling            2.008.272          344.379        2.352.651           742.543
              Jumlah       197.465.711       65.463.482      262.929.193        74.806.038
Sumber : Data diolah berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003


        Berdasar Tabel 1 dapat dilihat bahwa jenis pohon yang banyak ditanam di hutan
rakyat adalah jati, yaitu sebanyak 79,7 juta batang. Pohon jati ini banyak ditanam di pulau
jawa, yaitu sebanyak 50,1 juta batang (sebanyak 26,5% berada di Provinsi Jawa Tengah)
dan di luar jawa sebanyak 29,6 juta batang. Meskipun umur panen kayu jati lama, namun




                                                                                        52
PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




karena harga jual kayunya yang tinggi sehingga banyak diminati masyarakat untuk
ditanam di lahannya. Dari 79,7 juta batang pohon jati yang siap tebang sebanyak 18,4
juta batang. Apabila per pohon/batang diasumsikan mempunyai volume 0,25 m3, maka
potensi produksinya sebanyak 4,6 juta m3.
        Pohon sengon juga banyak ditanam di pulau jawa, yaitu sebanyak 50 juta batang,
sedang di luar pulau jawa jumlahnya sekitar 9,8 juta batang (Tabel 1). Secara keseluruhan
jenis pohon sengon menempati urutan ke-2 setelah jati. Di pulau Jawa, pohon sengon
banyak terkonsentrasi di provinsi Jawa Tengah. Jumlah pohon sengon keseluruhan yang
ditanam di hutan rakyat adalah sebesar 59,8 juta batang (Tabel 1) dan dari jumlah
tersebut pohon sengon yang siap ditebang sebanyak 24,6 juta batang atau potensi
produksinya sebesar 6,2 juta m3 (asumsi per pohon/batang mempunyai volume 0,25
m3).
        Jumlah pohon akasia yang tumbuh di pulau jawa ada sekitar 22,6 juta batang,
sedang yang di luar jawa sebanyak 9,4 juta batang. Di Jawa, pohon akasia banyak
ditemukan di Jawa Timur (21,6%), sedang di luar Jawa, pohon akasia banyak ditanaman
di Sumatera Selatan (7,2%) dan Lampung (5,0%). Namun demikian, rata-rata
pengusahaan tanaman per rumah tangga di pulau Jawa lebih rendah dibandingkan luar
pulau Jawa, yaitu masing-masing sebesar 25,36 pohon dan 33,14 pohon.
        Jumlah pohon mahoni yang ditanam di lahan rakyat sebesar 45,3 juta batang dan
sebanyak 9,5 juta batang atau 2,4 juta m3 siap dipanen. Penyebaran pohon mahoni
banyak ditanam di pulau jawa dibanding luar jawa, yaitu masing-masing sebesar         40
juta batang dan 5,3 juta batang (Tabel 1). Di pulau jawa sendiri, pohon mahoni banyak
ditemukan di provinsi Jawa Tengah (39,0%). Sementara itu untuk jenis pohon pinus dan
sonokeling masing-masing berjumlah 5,8 juta batang dan 2,4 juta batang. Dari jumlah
tersebut, pohon yang sudah siap ditebang masing-masing berjumlah 2,7 juta dan 742
ribu batang. Seperti halnya jenis-jenis pohon yang lainnya, jenis pohon pinus dan
sonokeling ini banyak ditanam di hutan rakyat pulau jawa. Pohon pinus dan sonokeling
masing-masing banyak ditemukan di provinsi Jawa Timur (21,1%) dan Jawa Tengah
(34,3%).
        Tanaman bambu banyak tersebar di pulau jawa yaitu 29,1 juta rumpun, sedang di
luar pulau jawa berjumlah 8,8 juta rumpun (Tabel 1). Bambu yang siap dipanen ada
sekitar 20.425 rumpun. Dua puluh delapan persen bambu di pulau jawa terdapat di
propinsi Jawa Barat.




                                                                                      53
PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




        Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas yang menangani kehutanan tingkat
kabupaten di seluruh Indonesia luas hutan rakyat adalah 1.568.415,64 ha (Anonim,
2005). Masyarakat pemilik lahan kini semakin sadar akan manfaat hutan rakyat. Mereka
tetap melakukan peremajaan setelah mereka menebang pohon sehingga jumlah dan luas
hutan tetap dipertahankan bahkan kalau perlu ditambah. Oleh karena itu pengelolaan
hutan rakyat perlu dikembangkan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan, juga mampu mendukung kebutuhan
industri kehutanan.


III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI


        Sejalan dengan kegiatan GNRHL yang dilakukan di hutan rakyat, peran aktif
masyarakat sekitar lokasi tetap diperlukan dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan
hingga menjaga keamanan. Kegiatan GNRHL di lahan hutan rakyat dari tahun 2003–
2005 di Gunungkidul (provinsi DIY) telah dilaksanakan seluas 4.995 ha dengan jenis
tanaman jati sebanyak 1.133.820 batang, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 70–80%
(Anonim, 2006). Tingkat pertumbuhan yang tinggi ini menunjukkan bahwa masyarakat
benar-benar memelihara tanaman dengan baik dan menjaganya dari gangguan
keamanan.
        Namun      demikian    ada    beberapa    permasalahan   yang   dijumpai   dalam
pengembangan hutan rakyat ini, yaitu :
1. Pengelolaan hutan rakyat masih sangat tergantung pada pemilik lahan begitu juga
    penentuan jenis pohon yang akan ditanam sangat ditentukan oleh pemilik lahan,
    karena mereka menginginkan jenis pohon tertentu untuk ditanam di lahan miliknya.
    Hal ini dapat menghambat pemerataan jenis tanaman di lahan hutan rakyat.
2. Rata-rata tingkat pertumbuhan pohon tinggi (70–80%), namun di beberapa tempat
    dijumpai tingkat pertumbuhan pohon kurang/tidak berhasil karena penanaman
    pohon yang tidak sesuai dengan musim tanam. Selain itu kualitas bibit yang ditanam
    tidak memenuhi syarat sehingga selain banyak bibit yang mati sebelum ditanam, bibit
    yang bisa tumbuh dewasa kualitas hasilnya kurang baik. Hal ini terkait dengan
    program GNRHL yang notabene sebuah proyek yang sering terkendala masalah
    administrasi dan bahkan mungkin terhenti begitu saja.




                                                                                     54
PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




3. Sulitnya mengendalikan kegiatan penebangan pohon yang dilakukan di lahan hutan
    rakyat. Hal ini terkait dengan belum adanya landasan hukum (Peraturan
    Pemerintah/Peraturan Daerah) yang mengatur kegiatan pemanenan tersebut.
    Terlebih lagi bila masyarakat pemilik lahan dihadapkan pada persoalan ekonomi,
    masyarakat akan menjualnya tanpa memperhatikan apakah pohon tersebut masih
    muda atau sudah bisa dipanen, yang penting ada pedagang yang mau membelinya.


IV. SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN


        Tidak mudah memang memberi pemecahan masalah yang dihadapi dalam
pengelolaan hutan rakyat. Hal ini terkait dengan banyaknya pihak yang memegang andil
dalam pengelolaan tersebut, seperti pemilik lahan, instansi terkait, pihak swasta, maupun
pemerintah. Namun demikian beberapa solusi terhadap permasalahan tersebut di atas
dapat diajukan sebagai berikut:
1. Perlu penetapan model pengelolaan hutan yang tepat dengan mengikutsertakan
    kelompok tani pemilik lahan dan instansi pemerintah terkait. Hal ini ditujukan agar
    masyarakat benar-benar dapat merasakan hasilnya, bukan hanya hasil kayu yang baru
    bisa dipanen dalam waktu yang cukup lama tetapi juga dapat merasakan hasil hutan
    ikutan, seperti tanaman tumpangsari dan palawija, yang dapat dipanen lebih awal.
    Dengan demikian tanaman pokok dapat dipelihara dengan baik dan dipanen pada
    waktunya bukan ditebang sebelum “cukup umur.”. Namun demikian perlu juga
    dipikirkan jenis tanaman yang cocok manakala tanaman pokok sudah tumbuh besar
    sehingga menghalangi sinar matahari masuk ke areal yang ada di bawahnya. Kalau ini
    terjadi model tumpangsari susah dilakukan. Jika hal ini terjadi di lahan milik negara
    yang dikelola masyarakat, pola kemitraan bagi hasil kayu dapat ditempuh. Dengan
    pola bagi hasil ini petani penggarap lahan tetap dapat merasakan hasil keuntungan
    dari tanaman yang sudah bertahun-tahun mereka pelihara. Bagi pemerintah sendiri,
    pemeliharaan dan keamanan kayu dapat terjamin sehingga pohon dapat dipanen
    sesuai umur tebangnya. Sementara itu bila terjadi di lahan hutan milik masyarakat,
    biasanya mereka menanami lahan sela dengan tanaman semusim, seperti pohon
    melinjo, mete, dll sehingga mereka dapat memetik hasil sampingan dari tanaman
    semusim tersebut. Pada prinsipnya dalam penghijauan di lahan hutan milik
    masyarakat ini pemerintah hanya mengambil keuntungan dari aspek ekologis atau



                                                                                      55
PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




     pelestarian lingkungan saja, sedang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada
     pemilik lahan.
2.   Pemerintah tetap memfasilitasi penyediaan bibit tanaman yang berkualitas baik agar
     tingkat pertumbuhan pohon tinggi sehingga kayu yang dihasilkan berkualitas baik.
     Bila perlu kelompok tani penggolah lahan hutan dibekali pengetahuan cara
     pembibitan yang baik sehingga mereka dapat menyediakan bibit yang berkualitas.
     Dengan demikian bila “proyek GNRHL” terhenti di tengah jalan, mereka tetap bisa
     mandiri melanjutkan penghijauan lahan-lahan hutan.
3. Sesegera mungkin mengesahkan Peraturan Pemerintah/Peraturan Daerah yang
     mengatur pola pemanenan kayu terutama di lahan hutan milik masyarakat agar
     penebangan pohon dapat dikendalikan meskipun di lahan hutan milik sendiri. Selain
     untuk mencegah terjadinya penggundulan hutan, diharapkan juga dapat mengatur
     pola penebangan pohon dengan tebang pilih, yaitu memilih pohon yang benar-benar
     sudah saatnya ditebang dan menghindari pohon yang belum saatnya ditebang.
4. Sosialisasi proses perijinan penebangan kayu yang berasal dari hutan rakyat yang
     berlaku sangat diperlukan supaya tidak menyulitkan dan merugikan masyarakat
     pemilik lahan.
5. Perlu terus diupayakan penyuluhan bagi kelompok tani pemilik lahan agar lebih
     yakin bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang maksimal bila pohon yang
     mereka tanam dipelihara dengan baik dan dipanen pada masanya nanti (umur masak
     tebang). Dengan demikian tanpa paksaan pun mereka mau menanam kembali lahan
     bekas tebangan tersebut agar dapat dipanen pada periode berikutnya. Hal ini perlu
     dukungan semua pihak yang terkait.


V.    KESIMPULAN


        Pengembangan pengelolaan hutan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekaligus memperbaiki dan mempertahankan kualitas
lingkungan perlu dukungan semua pihak dan peran aktif masyarakat. Dengan demikian
hutan rakyat tetap dapat mendukung tersedianya bahan baku industri yang berkualitas
dan berkelanjutan. Pemerataan jenis pohon yang ditanam di lahan hutan rakyat perlu
dikembangkan agar jenis pohon yang dimanfaatkan dapat bervariasi sesuai kegunaannya.




                                                                                    56
PROSIDING Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan 2006 : 49-57




         Dalam kegiatan pemanenan kayu di hutan rakyat, khususnya kegiatan
penebangan kayu harus diatur benar-benar oleh pihak pemerintah dan dituangkan dalam
landasan hukum yang kuat. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan penebangan kayu dapat
dilakukan secara selektif, yaitu dengan memilih kayu-kayu yang sudah masak tebang/siap
dipanen. Di samping itu juga untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan
penebangan kayu, meskipun penebangan dilakukan di lahan miliknya sendiri. Sebab jika
tidak dikendalikan, kerusakan hutan rakyat akan sulit dielakkan. Semuanya itu harus ada
kerjasama yang baik antar semua pihak yang terkait, termasuk partisipasi masyarakat
sekitar secara aktif.




DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2005. Siaran Pers Pusat Informasi Kehutanan tentang Hutan Rakyat Indonesia
        sangat Prospektif untuk Industri Kehutanan, No. S.375/II/PIK-1/2005, tanggal
        7 Juni 2005. Website: htpp:/www.dephut.go.id. Diakses tanggal 8 Juni 2005.
_______. 2006. Menjaga Hutan dari Ambang Kehancuran. Harian Kedaulatan Rakyat,
        tanggal 29 Mei 2006, Hlm. 19. PT Balai Pustaka Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta.
Atmosuseno, B.S. 1998. Budi daya, kegunaan, dan prospek sengon. Cetakan ke-4.
        Penebar Swadaya. Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. Potensi Hutan Rakyat Indonesia 2003. Website
        http://www.google.co.id. Diakses tanggal 28 Juni 2006.




                                                                                     57

								
To top