Docstoc

Sejarah Islam di Sumatera Barat II

Document Sample
Sejarah Islam di Sumatera Barat II Powered By Docstoc
					                     Makalah Hasil Penelitian




         Sejarah Perkembangan Agama Islam
                     di Sumatera Barat
                       ( Abad ke 19 dan 20 )




                                 Oleh :

                  Drs. Irhash A. Shamad, M. Hum.
            Fakultas Ilmu Budaya-Adab IAIN Imam Bonjol Padang




              Disampaikan pada Seminar Hasil Penelitian :
“Sejarah Perkembangan Agama dan Lektur Keagamaan Islam di Indonesia”
       Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI

         Wisma Haji Tugu, Puncak, Bogor 18-19 Desember 2006
I. Pendahuluan
Latar Belakang
     Gerakan pembaharuan Islam di Sumatera Barat dimulai ketika Tuanku
Nan Tuo bersama murid-muridnya di surau Koto Tuo mengambil peran
pemasyarakatan syari’ah dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat agraris di
wilayah pedalaman pada akhir abad ke-18. Gerakan yang merupakan aksi
penataan kehidupan masyarakat dengan norma-norma keislaman pada fase
pertama ini berjalan tanpa gesekan-gesekan. Namun pada fase kedua lebih
meruncing karena menguatnya resistensi kaum adat. Kalangan adat merasa
bahwa otoritas mereka terganggu oleh aksi beberapa kalangan ulama murid
Tuanku Nan Tuo yang tidak sabar dalam menjalankan aksi syar’iyyah yang
dihadapkan pada praktek-praktek adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama
Islam1
     Pertikaian adat dan agama yang terjadi di wilayah pedalaman pada paruh
pertama abad ke-19 menjadi “jalan masuk” bagi Belanda ke wilayah ini.
     Belanda mencoba memanfaatkan kedekatannya dengan kaum aristokrasi
adat untuk secara berangsur-angsur menguasai wilayah-wilayah mereka sambil
menekan golongan Islam. Ketika tujuan apa yang ada dibalik kerjasama Belanda
dengan aristokrasi adat disadari, maka perjuangan kaum agama ini beralih
menjadi perlawanan terhadap penjajahan (disebut : Perang Paderi).
     Setelah berakhirnya Perang Paderi 1837, perdebatan internal seputar
paham tarikat ini ternyata tidak makin mereda, meski perhatian pada perbedaan
pendapat itu teralihkan pada saat menghadapi musuh bersama. Polemik
keagamaan ini kembali meruncing dan bahkan berimplikasi terhadap
tumbuhnya motivasi sebagian masyarakat untuk berangkat ke Mekkah
memperdalam pengetahuan agama Islam sambil menunaikan ibadah Haji.
Kontak kedua kalangan ulama Minangkabau dengan Timur Tengah ini telah
membawa pemikiran-pemikiran keagamaan yang sangat berpengaruh bagi
perubahan-perubahan sosial di Minangkabau pada waktu-waktu berikutnya.
      Namun, seiring dengan kembalinya generasi baru intelektual Islam yang
belajar di Timur Tengah ini ke Minangkabau, tercipta pula sebuah dinamika
konflik keagamaan baru yang dipicu oleh munculnya pemikiran baru seputar
keterikatan kepada mazhab dan kebolehan berijtihad. Konflik internal kedua ini
lebih dikenal dalam sejarah dengan polemik Kaum Tua dan Kaum Muda.
Persoalan pertama yang menjadi tema perdebatan kaum ulama ini adalah
masalah praktek pengamalan tarikat Naqsyabandiyah yang oleh sebagian ulama
pembaharu dianggap banyak yang keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya,
seperti praktek wasilah yang dianggap tidak sesuai dengan sunnah2.

1
  Lihat : Irhash A. Shamad, dkk., 2005, Sejarah Perkembangan Agama Islam di Sumatera Barat,
(Laporan Penelitian), Puslitbang Lektur Keagamaan, Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan
Dept. Agama R.I. hal.46 dst.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                       2
     Dari konflik yang muncul ini dapat diasumsikan dua hal : pertama : Ahmad
Khatib dalam halaqah pengajian yang diberikan kepada murid-muridnya
sewaktu belajar di Timur Tengah, tidak atau belum menyentuh persoalan-
persoalan yang menyangkut masalah ijtihad, namun ia tidak melarang sekaligus
juga tidak menganjurkan murid-muridnya untuk belajar ke Mesir, di mana
gagasan awal pembaharuan Islam ini tumbuh dan berkembang. Kedua : Latar
belakang kultural masyarakat Minangkabau yang memelihara konflik sebagai
sebuah dialetika dalam rangka melahirkan sintesis pemikiran pemikiran yang
dinamis dan progresif3. Bagi masyarakat Minangkabau dinamika konflik
diperlukan dan dipelihara agar kehidupan itu tidak menjadi statis dan
pengalaman sejarah juga telah mengajarkan bahwa dinamika konflik di
Minangkabau tidaklah mengarah pada disintegrasi. Sebaliknya situasi konflik
agaknya berpotensi dalam melahirkan tokoh-tokoh
Perumusan Masalah
     Apa yang menarik dari perjalanan sejarah Islam di Minangkabau pada
dekade abad ke 19 dan 20 adalah bagaimana situasi konflik keagamaan telah
menyediakan “ruang kreatifitas” yang luas bagi lahir dan berkiprahnya sejumlah
tokoh dan intelektual Muslim Minangkabau semenjak abad ke 19 serta
kebersinambungannya dari waktu ke waktu?. Pada dekade tertentu, bagaimana
pula adat dan agama bersinergi dalam memapankan basis kultural masyarakat
pada taraf aplikasinya, meskipun pertemuan keduanya diawali dengan konflik,
bagaimana proses sejarah dari situasi Islam di Minangkabau yang selalu
diwarnai konflik pemikiran, kemudian berhadapan dengan kenyataan
kolonialisme pada awal abad ke 20? Dan kenapa pula pada dekade setelah
kemerdekaan, justru proses sejarah masyarakat ini tidak sekondusif waktu-
waktu sebelumnya, terutama dalam melahirkan tokoh-tokoh?
Signifikansi dan Tujuan Penelitian
      Penelitian tentang masyarakat Minangkabau dan sejarahnya, apalagi pada
aspek kultural, hingga saat ini masih saja dilakukan oleh para ahli, karena
dirasakan bahwa masih banyak sisi-sisi kultural pada masyarakat ini yang belum
terungkap. Bahkan keunikan kultural pada masyarakat ini --oleh sementara
penulis-- dianggap sebagai bahan yang tak habis-habisnya untuk digali4.
Penelitian dan penulisan tentang sejarah Islam di Minangkabau telah banyak
dilakukan demikian juga penelitian tentang berbagai aspek kehidupan sosial dan
kulturalnya. Tidak banyak penulisan sejarah perkembangan Islam di
Minangkabau yang memberikan analisis tentang bagaimana Islam sebagai suatu
sistem normatif, dalam perjalanan sejarahnya, dapat beradaptasi dalam

2
  lihat : Hamka, 1967, Ayahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amullah dan Perjuangan Kaum
Agama di Sumatera, Djakarta : Djajamurni, hal. 79
3
  Pepatah adat Minangkabau yang mengajarkan bahwa konflik itu perlu, berbunyi : Basilang kayu
dalam tungku, baitu api mangko ka iduik (bersilang kayu dalam tungku, demikian api baru hidup)
4
  Sebagaimana diungkapkan dari seorang antropolog hukum Franz von Benda-Beckmann dalam
pengantar bukunya : Properti dan Kesinambungan Sosial : Kesinambungan dan Perubahan dalam
Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau (terjemahan), Jakarta : PT Gramedia –
KITLV, 2000


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                          3
masyarakat yang latar kulturalnya -pada bagian tertentu- sangat bertentangan
dengan sistem normatif itu sendiri. Namun, pertemuan keduanya menjadi
sebuah “bentrokan berharga” (contigency) dan melahirkan gagasan-gagasan
berharga pula bagi upaya solusi dan pengembangan budaya masyarakat di
setiap perkembangan sejarahnya. Domain (ranah) ini menjadi bagian utama
yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.
Manfaat Penelitian
      Apa yang menjadi domain penelitian serta tujuan yang ingin dijangkau
sebagaimana     dikemukakan, akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan
tentang pengalaman sejarah Islam dan transformasi budaya suatu komunitas
lokal dalam rentang historis dan latar belakang politik yang berbeda-beda.
Kesimpulan ini akan bermanfaat untuk memberikan wawasan terhadap kajian
keislaman dalam konteks lokal. Disamping itu juga akan berguna bagi
pengambil kebijakan baik ditingkat lokal maupun nasional untuk
mengembangkan dan menerapkan aspek-aspek apa dari tradisi keislaman yang
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kehidupan sosial dan
kehidupan budaya masyarakat dalam menciptakan tata kehidupan yang
harmonis tanpa kejutan-kejutan budaya akibat kesalahan persepsi serta
pemahaman keliru tentang sisi-sisi kontributif dari Islam itu sendiri.
Kerangka Konseptual
      Perkembangan Islam pada abad ke 19 dan 20 yang menjadi topik penelitian
ini, pada dasarnya, adalah rangkaian dari penelitian sebelumnya, yaitu priode
masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau hingga gerakan awal
pembaharuan yang menjadi wilayah kronologis penelitian terdahulu. Oleh
karena itu, kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini masih tetap
berpegang pada kerangka historis yang digunakan pada penelitian sebelumnya,
dimana realitas perkembangannya pada dekade abad ke 19 dan 20 ditempatkan
pada suatu kerangka proses panjang dari rangkaian implikasi realitas historis
pada waktu sebelumnya. Realitas mana telah melahirkan berbagai karakteristik
pelembagaan nilai dalam masyarakat Minangkabau sendiri.
      Surau, sebagai salah satu model pelembagaan sosial di Minangkabau yang
menjadi wadah transformasi dan transmisi ilmu pengetahuan sejak abad ke 17,
semakin dirasakan peran pentingnya dalam pelembagaan nilai serta proses
pembudayaan Islam dalam masyarakat di wilayah ini. Peran ini diasumsikan
telah semakin menguat ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan di luarnya
pada awal abad ke 20, yaitu pada saat Islam di sini berhadapan dengan sistem
pendidikan barat yang berkembang di masanya, dan ketika perlawanan
terhadap kolonialisme awal abad ke 20 ini lebih memperlihatkan nuansa “adu
otak” ketimbang adu fisik sebagai implikasi politik etis, nampaknya kalangan
intelektual Islam yang muncul dari basis surau seperti sudah mempersiapkan
diri untuk mengadapi keadaan historis ini.




Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                          4
Metode
      Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah, oleh karenanya metode
yang digunakan untuk mendapatkan sumber, penganalisisan dan
pendeskripsiannya adalah metode dengan langkah-langkah yang diberlakukan
dalam disiplin keilmuan sejarah. Pemerolehan sumber (heuristik) untuk
penelitian ini diawali dengan penelusuran sumber-sumber yang relevan dengan
topik utama dalam bentuk analisis kesejarahan yang sudah ditulis. Sumber ini
akan digunakan untuk menopang kerangka kerja penelitian sekaligus sebagai
acuan teoritis. Semua sumber akan dianalisis melalui kritik sumber untuk
menentukan otentisitas, integritas dan kredibilitasnya, sehingga sumber-sumber
tersebut dianggap layak untuk dijadikan dasar bagi penyimpulan fakta-fakta
historis.
      Pada tahap sintesis, fakta-fakta temuan dianalisis untuk mendapatkan
kerangka deskripsi yang logis (sintesis eksternal) serta menemukan hubungan
setiap fakta, baik berupa hubungan kausalitas ataupun keterangan historis
(sintesis internal) dengan menggunakan eksplanasi dan interpretasi historis.
Hasil dari semua penganalisisan itu, disajikan dalam suatu deskripsi sejarah
yang mengkombinasikan deskripsi naratif dan deskripsi analitis.


II. Perlawanan Terhadap Kolonial Diantara Pertikaian Internal


1. Perang Paderi 1821-1837
      Pada awal abad ke-19 alam Minangkabau diwarnai oleh adanya konflik
internal antara pendukung kaum agama dengan pendukung kaum adat. Konflik
ini pada gilirannya berubah ke arah yang baru setelah adanya campur tangan
asing. Sebahagian kaum elit tradisional Minangkabau (penghulu) dan anggota-
anggota kerajaan Pagarruyung yang berhasil meloloskan diri dari usaha
pembunuhan kaum Paderi minta perlindungan dan bantuan pada pemerintah
Hindia Belanda di Padang.
     Pada tanggal 10 Februari 1821 di bawah pimpinan Residen Du Puy pihak
Belanda mengadakan pertemuan dengan beberapa petinggi adat dan keluarga
Kerajaan Pagaruyung. Dalam pertemuan ini keduabelah pihak sepakat untuk
melakukan deal politik yang antara lain menyebutkan bahwa Belanda akan
melindungi dan membantu kaum adat dan keturunan raja Pagarruyung dalam
menghadapi Kaum Paderi dengan imbalan Belanda diberi kekuasaan penuh atas
Minangkabau.
     Sejak adanya perjanjian itu, maka gerakan keagamaan Kaum Paderi
difokuskan kepada aksi melawan kolonialisme dan penjajahan yang dilakukan
dalam bentuk perang terbuka. Dalam sejarah Minangkabau perang antara Kaum
Paderi dengan Belanda ini dikenal sebagai Perang Paderi. Dalam peperangan ini

Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                          5
kaum Paderi dipimpin oleh ulama yang diberi gelar Tuanku; yang paling
terkemuka di antaranya adalah Muhammad Shahab atau Peto Syarif (1772-1864)
yang diberi gelar Imam Bonjol pemimpin Kaum Paderi di daerah Bonjol5.
     Perang Padri merupakan perang yang terlama dihadapi masyarakat
Minangkabau dalam melawan Belanda. Perang yang dimulai tahun 1821 ini baru
berakhir pada tahun 1837 yakni setelah benteng pertahanan Paderi yang terakhir
di Bonjol berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu Minangkabau jatuh ke dalam
genggaman Belanda dan kemudian menjadi bahagian dari wilayah Pemerintah
Hindia Belanda yang berkedudukan di Jawa.
      Pasca perjanjian 1821 dalam waktu yang tidak begitu lama Belanda berhasil
menduduki beberapa daerah di Minangkabau. Seminggu setelah perjanjian
tersebut Belanda berhasil menduduki Simawang yang kemudian dijadikan
sebagai pusat kegiatan militer Belanda yang pertama di Minangkabau. Pada
awal-awal peperangan Belanda berhasil menduduki hampir seluruh daerah
Luhak Tanah Datar, terutama Pagarruyung bekas Ibukota Kerajaan
Minangkabau. Untuk melindungi diri dari gempuran kaum Paderi di Luhak
Tanah Datar Belanda mendirikan Benteng Fort van der Cappelen di daerah yang
sekarang dikenal sebagai Batusangkar. Nama Fort van der Cappelen diambil
menurut nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda ketika itu. Hal yang sama
dilakukan di Luhak Agam dengan mendirikan Benteng Fort de Kock.
      Tertinggal dari segi personil dan persenjataan tidak menyurutkan
semangat juang Kaum Paderi. Bagi Kaum Paderi peperangan melawan Belanda
merupakan jihad fii sabiilillah, gugur dalam peperangan merupakan jalan
menuju Surga. Belanda sendiri menyadari bahwa lawan yang mereka hadapi
tidak bisa dianggap enteng. Dalam literatur kolonial disebutkan bahwa Perang
Paderi merupakan ‘ … pertempuran-peertempuran sengit, kejam, gigih, dan
dalam waktu yang lama. Kalaupun tidak merupakan peperangan maha besar,
namun dalam kesengitan, keberanian, dan kegigihan sama sekali tidak kalah
dengan peperangan atau pertempuran besar di manapun’ 6. Kemenangan-
kemenangan tentara Belanda bercampur dengan kegagalan-kegagalan mereka
merebut kantong-kantong pertahanan Paderi. Bahkan pada tahun 1823 Belanda
mengalami kekalahan yang cukup besar di Lintau. Perlawanan kaum Paderi
sempat membuat Belanda meminta bantuan tentara dari Jawa. Selama perang
tidak kurang dari tiga kali pasukan Belanda meminta bantuan tentara dan
amunisi ke Jawa. Kecuali itu, serangan-serangan dan kuatnya pertahanan kaum
Paderi telah memaksa Belanda untuk beberapa kali mengajukan gencatan
senjata.
     Jika tawaran damai atau gencatan senjata yang ditawarkan Belanda ditolak,
maka Belanda melakukan penyerangan. Inilah yang terjadi pada di Koto Lawas.
Di daerah ini pimpinan Paderi, yakni Tuanku Damasiang menolak untuk
berdamai. Akibatnya Belanda menghanguskan daerah Paderi tersebut dan
Tuanku Damasiang ditawan. Peristiwa Koto Lawas ini menimbulkan amarah
5
 Hamka, Ayahku : Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di
Sumatera” (Jakarta: Umminda, 1982), h. 18.
6
 Rusli Amran, Sumatra Barat hingga PlakatPanjang’ (Jakarta: Sinar harapan, 1981), h. 390.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                      6
dikalangan kaum Paderi tidak kecuali mereka yang telah melakukan perjanjian
damai. Perjanjian dibatalkan dan perang dimulai lagi.7
     Antara tahun 1825 hingga 1830 karena Belanda sedang memusatkan
perhatiannya pada Perang di Jawa. Sebagian pasukan Belanda dikirim ke Jawa
untuk menindas perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada masa ini pasukan
Belanda lebih banyak bertahan di benteng-benteng mereka. Pada akhir tahun
1825 pihak Belanda kembali mengajukan perjanjian damai dengan Kaum Paderi.
Dalam perjanjian itu antara lain disebutkan bahwa Belanda akan mengakui
kekuasaan pimpinan Paderi di Lintau, 50 Kota, Telawas, dan Agam dan kedua
belah pihak juga sepakat untuk melindungi orang-orang yang sedang
mengadakan perjalanan dan para pedagang.
      Pasca Perang Jawa (1825-1830) Belanda kembali memusatkan perhatiannya
pada perang di Minangkabau. Kekuatan militer semakin ditingkatkan. Hingga
akhir tahun 1832 satu persatu daerah Paderi jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun
ini pula Tuangku Mansiangan tokoh senior kaum Paderi di tangkap dan
kemudian dihukum mati oleh Belanda. Hal yang sama juga dialami oleh tokoh
Paderi lainnya yakni Tuangku Malikul Adil di Padang. Setahun kemudian
Tuangku Nan Cerdik tokoh Paderi di Pasaman menyerahkan diri dan mengakui
kekalahannya pada Bulan Agustus 1933. Sementara itu tokoh-tokoh Paderi
lainnya seperti Tuanku Nan Renceh, Haji Piobang dan Haji Sumanik sudah
wafat lebih dahulu.
      Kekalahan kaum Paderi ini ternyata semakin menyadarkan kaum adat
akan kekhilafannya yang telah bekerjasama dengan Belanda. Kedua golongan
yang selama ini saling berseteru mulai mendekat dan kemudian mengadakan
pertemuan khusus di lereng Gunung Tandikat, Padangpanjang yang dikenal
dengan Perjanjian Tandikat . Dalam pertemuan tersebut kaum agama dan kaum
adat bersepakat untuk bersama-sama melawan Belanda dan mengusirnya dari
Minangkabau. Bersatunya kedua pihak yang sebelumnya berseteru ini
menimbulkan kekhawatiran bagi Belanda. Untuk memecah belah kekuatan
tersebut, maka pada tanggal 25 Oktober 1833 Belanda mengeluarkan maklumat
yang dikenal di kalangan masyarakat Minangkabau sebagai Plakat Panjang. Isi
maklumat itu antara lain :
       1.   Belanda tidak akan ikut campur dalam pemerintahan nagari,
       2.   Beberapa pemimpin di Minangkabau akan diangkat menjadi pejabat pemerintah
            dan akan digaji,
       3.   Jika terjadi perselisihan Belanda akan bertindak sebagai penengah dan tidak
            akan ikut campur.
       4.   Pemerintah akan melindungi rakyat dari musuh-musuh mereka dan akan
            membantu memperperbaiki jalan dan jembatan
       5.   Pemerintah tidak akan memungut pajak berupa uang, tetapi hanya akan
            menganjurkan memperluas penanaman kopi untuk kepentingan pemerintah dan
            rakyat8

7
    Burhanuddin Daya, op.cit., h. 55
8
 Isi dari Palakat Panjang ini disarikan dari terjemahan naskah asli berbahasa Belanda oleh Rusli
Amran, dimuat dalam bukunya Sumatera Barat Plakat Panjang, Jakarta : Sinar Harapan : 1984, hal.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                            7
     Sampai dengan tahun 1836 benteng Paderi di Bonjol masih dapat
dipertahankan oleh pasukan Tuanku Imam. Akan tetapi, pada penghujung
tahun 1837 Pasukan Tuanku Imam mulai menampakan ketidakberdayaannya
menghadapi pasukan Belanda yang didukung personil yang sangat besar dan
persenjataan yang lengkap. Pada tanggal 25 Oktober 1837 pertahanan Paderi di
Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan kemudian
di buang ke Cianjur (Jawa Barat) sebelum akhirnya diasingkan ke Ambon (1839)
dan kemudian dipindahkan ke Manado pada tahun 1840 sampai akhir
hayatnya9. Jatuhnya benteng Paderi di Bonjol pada tahun 1837 menandakan
dimulainya kolonisasi Belanda di seluruh Alam Minangkabau.
2. Perjalanan Intelektual Pasca Paderi
      Meredanya perang Paderi yang ditandai dengan jatuhnya Bonjol ke tangan
Belanda tidaklah berarti bahwa telah selesainya berbagai konflik yang terjadi di
Minangkabau. Ketidak puasan kalangan agama terhadap golongan aristokrasi
adat dengan berbagai norma adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama
kembali mengemuka. Demikian juga konflik pemikiran antara penganut
Syatariyah dan Naqsyabandiah masih saja menyisakan potensi-potensi
pertikaian pendapat di kalangan ulama Minangkabau pada waktu ini.
     Dalam kondisi ketegangan pemikiran seperti ini, beberapa orang
Minangkabau melakukan perjalanan intelektual ke Tanah Arab ; --ke Makkah,
Madinah dan lainnya—untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan dalam
berbagai disiplin keilmuan agama Islam seperti Fiqh, ilmu alat, tashauf, ilmu
Hisab/Falaq dan lain-lain. Salah seorang diantara pelajar Minangkabau itu
adalah Ahmad Khatib seorang putra Ampek Angkek yang kemudian dikenal
sebagai tokoh yang berperan dalam perkembangan pemikiran Islam di
Minangkabau pada priode selanjutnya. Dinamika perjalanan intelektual paruh
kedua abad ke 19 ini ternyata kemudian memunculkan konflik baru di kalangan
ulama Minangkabau yaitu antara penganut tarikat Naqsyabandi dengan
kalangan pembaharu yang berawal dari pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-
Minangkabawy sendiri. Sementara itu “pertarungan” antara tarikat Syatariyah
dan Naqsyabandiyah terlihat melemah setelah munculnya konflik baru ini.
      Perjalanan intelektual Ahmad Khatib selama di Makkah telah
menempatkan dirinya sebagai salah seorang pemuka mazhab Syafi’i yang
disegani, bahkan dia mampu menduduki posisi Imam besar Masjidil Haram atas
kepercayaan Syarif Al-Haramain, suatu jabatan yang belum pernah diduduki
oleh ulama di luar Arab. Disamping itu ia juga diberi hak untuk membuka
majelis pengajian di Masjidil Haram sendiri. Sebagai guru besar mazhab Syafi’i,
majelis pengajiannya banyak didatangi oleh murid-murid dari berbagai kawasan
Islam di luar Arab, terutama dari Asia Tenggara. Beberapa ulama terkemuka
telah terlahir dari majelis pengajian Syekh Ahmad Khatib ini dan beberapa
diantara mereka telah menjadi mufti di beberapa kerajaan di Sumatera Utara dan

15-19

9
 Lebih jauh tentang hal ini lihat umpamanya dalam Sjafnir A.Nain, Tuanku Imam Bonjol: Sejarah
Intelektual Islam di Minangkabau 1784-1832 (Padang: ESA, 1988), h. 82 dan 117.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                         8
semenanjung Malaya, bahkan K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah
sendiri juga pernah belajar ilmu hisab di majelis pengajiannya (Hamka, Ayahku,
h. 232).
     Pelajar-pelajar yang datang dari Minangkabau pada umumnya mendapat
gemblengan Syekh Ahmad Khatib, dan setelah pulang ke Minangkabau, mereka
menjadi ulama-ulama yang disegani pula serta membuka majelis pengajian pada
surau-surau di kampungnya masing-masing. Di antaranya adalah : Syekh H.
Muhammad Thaib Umar yang kemudian membuka surau di Sungayang, Syekh
Muhammad Jamil Jambek membuka surau di Bukittinggi, Syekh Abdul Karim
Amarullah dan Syekh Abdullah Ahmad dengan surau Jembatan Besi Padang
Panjang. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang membuka surau di Candung, Syekh
Ibrahim Musa dengan surau Parabek, Syekh Muhammad Jamil dengan surau
Jaho Padang Panjang dan banyak lagi yang lainnya.
      Ahmad Khatib bukanlah orang Minangkabau pertama yang belajar ke
Mekkah pada dekade ini. Beberapa waktu sebelumnya telah lebih dahulu Syekh
Abdullah Halaban. Ia berangkat ke Mekkah pada tahun 1865. Syekh Abdullah
Halaban bermukim di Makkah selama l.k. 5 tahun untuk mendalami berbagai
kitab dalam mazhab Syafi’i. Pada tahun 1870 kembali ke kampung halamannya
di Halaban Kabupaten Lima puluh Koto dan mengajarkan ilmunya kepada
murid-murid yang berasal dari berbagai daerah di Minangkabau. Bahkan
diantara murid Syekh Ahmad Khatib seperti Syekh Sulaiman Ar Rasuli dan
Syekh Muhammad Djamil Jaho telah lebih dahulu mendapatkan pengetahuan
agama dari Syekh Abdullah Halaban sebelum berangkat ke Mekkah untuk
berguru pada Syekh Ahmad Khatib. Beberapa diantara murid-murid yang
belajar dengan Ahmad Khatib, bahkan sebelumnya telah memiliki basis surau
dan telah memiliki murid-murid di daerahnya. Namun demikian, perjalanan ke
tanah Arab dan bermukim sambil belajar untuk beberapa tahun di sana, --pada
waktu itu--, lebih memberikan legalitas tersendiri. Banyaknya majelis pengajian
baik di Makkah, Madinah atau wilayah Arab lainnya telah memberi peluang
bagi pelajar-pelajar yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam untuk
mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam.
3. Difirensiasi Pemahaman dan Pemikiran Islam
     Paling tidak ada tiga kelompok yang dapat ditunjukkan dalam menandai
munculnya diferensiasi pemahaman dan pemikiran keagamaan dari tokoh-tokoh
ulama yang disebutkan itu, yaitu : pertama : mereka yang dibesarkan dan dididik
pada sistem pendidikan surau Minangkabau abad ke-19. Kedua, mereka yang
mendapat pendidikan keagamaan di Makkah dan Madinah, dan ketiga, mereka
yang mendapat pengalaman intelektual di Mesir.
      Kelompok pertama adalah para ulama yang mewarisi tradisi pendidikan
tradisional surau yang telah berlangsung sejak awal abad ini. Pada umumnya
mereka adalah penganut tarikat Naqsyabandiah, karena tarikat ini berkembang
dengan pesat pada waktu ini, terutama di wilayah pedalaman. Ulama-ulama ini
aktif mengajarkan       berbagai ilmu pengetahuan keagamaan sekaligus



Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                           9
menyebarkan pengajaran tarikat dan secara konsisten telah mewarisi tradisi
pengajaran guru-guru mereka.
      Sementara itu, kelompok kedua adalah ulama-ulama yang terlahir dari
tangan guru-guru yang disebutkan belakangan. Beberapa diantara ulama ini,
kemudian melanjutkan pendidikan mereka di Makkah, Madinah dan wilayah
lain di jazirah Arab. Berbagai bidang pengetahuan agama telah mereka serap di
beberapa majelis pengajian yang berkembang di wilayah itu, termasuk majelis
pengajian Syekh Ahmad Khatib di Masjidil Haram. Kelompok kedua ini,
sebelum melanjutkan pelajarannya, pada umumnya adalah penganut
Naqsyabandiah. Diantara mereka berangkat ke tanah Arab untuk lebih
mendalami pelajaran agama Islam dalam mazhab Syafii, seperti ilmu Fiqh, ilmu
Tafsir, ilmu Hadits dan ilmu-ilmu alat seperti Nahu, Sharaf, Balaghah dan lain-
lain, dan sebagiannya mempelajari ilmu Falak, bahkan ada diantaranya yang
sekaligus juga memperdalam pengajian tarikat Naqsyabandiah di Majelis
pengajian tarikat ini di Madinah.
      Sedangkan kelompok ketiga adalah ulama-ulama yang mendapatkan
pengaruh dari pembaharuan Islam di Mesir. Ulama-ulama ini pada awalnya
belajar di Makkah, kemudian melanjutkan ke Mesir, karena tertarik dengan
gelombang pembaharuan yang sedang berhembus di wilayah ini. Pemikiran-
pemikiran keagamaan, terutama berkaitan dengan ide Pan Islamisme dan ide
tentang kebangkitan Islam untuk terbebas dari kejumudan berfikir, menjadi
tema sentral gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-
Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Sayid Rasyid Ridha. Ini telah
mendorong keinginan sebagian ulama murid Ahmad Khatib untuk belajar ke
Mesir.
      Serangan terhadap tarikat Naqsyabandiah dilancarkan oleh Syekh Ahmad
Khatib. Tarikat yang pada waktu itu banyak dianut oleh ulama-ulama setempat
termasuk murid Ahmad Khatib yang sudah pulang ke Minangkabau, yang oleh
Ahmad Khatib sendiri dikatakan sebagai telah diselipi oleh amalan-amalan
bid’ah. Serangan ini dikemukakan melalui tiga buah bukunya : Izhharu Zaghlil
Kadzibin fi Tasyabbuhihim bis Shadiqin, Al-Ayatul lil Munshifin fi Izalati Kurafati
Ba’dhil Mta’asshibin, dan Als-Saiful Batar fi Mahaqqi Kalimat Ba’dh Ahlil Ightirar.
Ketiga buku ini dihimpun dalam satu bundel dan diterbitkan di Mesir pada
tahun 1326 H (1908 M)10 Ahmad Khatib dengan jelas mengemukakan bahwa
rabithah atau amalan zikir dengan menggunakan mediasi guru adalah bid’ah dan
sama sekali tidak berdasarkan syara’ serta tidak mempunyai asal usul dari
Rasulullah, oleh karenanya diperbolehkan dalam ajaran Islam.
      Buku Ahmad Khatib ini mendapat respon yang begitu luas dari kalangan
ulama Minangkabau, karena hujatan ini dirasakan bagaikan badai yang muncul
di tengah semilir angin yang berhembus di seputaran Merapi dan Singgalang.
Tak pelak beberapa ulama tokoh tarikat Naqsyabandi di wilayah ini merasa
perlu melakukan counter atas serangan tersebut. Adalah Syekh Muhammad
10
   lihat : Schrieke, B.J.O, 1973, Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi,
Jakarta : Bhratara.; 31, transliterasi judul buku yang ditulis di sini adalah koreksian terhadap
transliterasi yang ditulis oleh Schrieke dalam bukunya,


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                              10
Sa’ad Munka seorang guru Naqsyabadiah yang piawai dalam menulis,
kemudian melakukan pembelaan atas ajaran tarikat Naqsyabandiah. Demikan
juga Syekh Khatib Muhammad Ali dan Syekh Sulaiman Ar-Rasoely.
      Dua buku ditulis oleh Syekh Muhammad Sa’ad Munka, yaitu : Risalah
Irgham unuf al-Mufanitin fi Inkarihim Rabithah al-Washilin dan Risalah Tanbih al
‘awaam ‘ala Thariqat Ba’d al-Anaam sebagai bantahan terhadap serangan Ahmad
Chatib terhadap Naqsyabandiah. Kedua buku ini diterbitkan di Padang pada
tahun 1910. Syekh Khatib Muhammad Ali juga menerbitkan terjemahan dari
karya Sajjid Moehammad bin Mahdi al-Koerdi yang berjudul : Risalah
Naqsyabandijjah fi Asas Ishtilah an- Naqsyabandiyyah min adz-dhikril Khafij wa
rabithah wal Moeqarabah Wadfa’ li’tirad bi Dzhalika. Karangan yang berisikan
apologi terhadap Naqsyabandi ini diterbitkan di Padang 1326 H, dan disusul
pula dengan saduran atas karya ‘Abd al-Ghani bin Isma’il al-Naboeloesi yang
berjudul : Miftah al-Ma’iyyah. Tulisan Syekh Khatib Muhammad Ali yang
terkenal adalah Burhanul Haq yang berisikan jawaban-jawaban terhadap para
penentang Tarikat Naqsyabandiah11. Hampir semua buku dan tulisan-tulisan
Syekh ini berusaha untuk melakukan pembelaan terhadap tarikat Naqsyabandi
atas tuduhan bid’ah yang dikemukakan oleh Syekh Ahmad Khatib.
4. Polarisasi Kaum Tua dan Kaum Muda
      Serangan kedua muncul dari kalangan ulama yang mendapat pengaruh
gejolak pemikiran yang berkembang di Mesir. Sasarannya tidak hanya tarikat
Naqsyabandiah dan tarikat-tarikat lainnya, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu
semua paham keagamaan yang dianggap konvensional dan masih taqlid kepada
salah satu mazhab. Pemikiran baru ini berawal dari munculnya majalah “Al-
Imam” yang diterbitkan di Singapura oleh salah seorang ulama Minangkabau
yang baru kembali dari Mesir, yaitu Syekh Thaher Jalaluddin. Majalah ini pada
penerbitan pertama tahun 1906 memuat artikel-artikel dengan pemahaman baru
bidang keagamaan yang oleh sebagian besar ulama-ulama Minangkabau pada
waktu itu terasa asing dan sangat bertentangan dengan apa yang selama ini
diperpegangi.
      Majalah “Al-Imam” ini pada dasarnya, merupakan perpanjangan tangan
dari majalah “Al-Manar” Mesir yang diterbitkan oleh Sayid Rasyid Ridha dan
pendahulunya majalah “Urwatul Wutsqa” yang diterbitkan di Paris oleh Sayid
Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Kedua majalah ini
memuat berbagai artikel yang berkaitan dengan penyadaran umat Islam untuk
bangkit dari kejumudan berfikir yang disebabkan oleh sikap taqlid terhadap
hasil ijtihad para Imam Mazhab.
     Pemikiran pembaharuan ini telah pula mengilhami beberapa ulama
Minangkabau yang belajar dengan Syekh Ahmad Khatib, yaitu Syekh H. Abdul
Karim Amrullah, Syekh H. Abdullah Ahmad, Syekh Muhammad Jamil Jambek,
dan Syekh Muhammad Thaib Umar. Keempat orang ini adalah murid Syekh

11
  Syekh Khatib Muhammad Ali termasuk ulama Kaum Tua yang produktif menulis. Karangannya
banyak bertebaran dalam bentuk buku, risalah-risalah dan menuskrip dan hampir semuanya tidak
dapat ditemukan lagi.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                       11
Ahmad Khatib, dan (kecuali Syekh Muhammad Thaib Umar) juga belajar
dengan Syekh Thaher Jalaluddin. Oleh karenanya pemikiran-pemikiran
keagamaan yang disebarkan Al-Imam, maupun Al-Manar dan Al-‘Urwatul
Wutsqa” menjadi rujukan bagi ulama-ulama ini dalam melancarkan misi
pembaharuan dalam berbagai bidang keagamaan di wilayah Minangkabau12.
Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan Kaum Muda13 ; istilah yang
dipertentangkan dengan Kaum Tua sebagai kelompok status quo yang bertahan
dengan pemahaman tradisional keagamaan hasil ijtihad imam Mazhab yang
diterima dari guru-guru mereka, termasuk dari Syekh Ahmad Khatib sendiri14.
      Pertentangan kedua kubu ini berkembang menjadi polemik-polemik dan
perdebatan-perdebatan terbuka. Hal ini berakibat pada terjadinya polarisasi
kehidupan beragama dalam masyarakat Minangkabau, termasuk kalangan
ulama-ulama sendiri. Surau-surau Minangkabau pun tak terhindarkan pula dari
pengaruh pembelahan ini. Karena surau-surau sebagai pusat aktifitas masing-
masing berusaha secara gencar menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka
melalui berbagai kesempatan dan berbagai media. Keadaan ini diasumsikan
sebagai implikasi positif dari perkembangan Islam awal abad ke-20 dan
sekaligus merupakan fase kedua revolusi intelektual yang terjadi di
Minangkabau setelah gerakan Paderi15
5. Islam dan Perlawan Rakyat Pasca Paderi
      Pemikiran Syekh Ahmad Khatib dan penentangannya terhadap realitas
adat terutama yang menyangkut sistem pewarisan ternyata tidak terlalu intensif
dijalankan oleh murid-muridnya setelah kembali ke Minangkabau pada awal


12
   Majalah Al-Imam, terbit di Singapura pada tahun 1906 (Juli) dibawah pimpinan (mudir) Syekh
Muhammad bin Salim Al-Kalali seorang hartawan keturunan Arab . Penulis utama adalah Syekh
Thaher Jaluddin Al-Azhary. Wakil di Maninjau : H. Abdul Karim Amarullah, sedangkan wakil di
Padangpanjang adalah H. Abdullah Ahmad, wakil untuk pulau Jawa adalah Sayid Muhammad
bin Abdurrahman bin Syahab. Pada penerbitan ke tiga Abdullah Ahmad mengajukan pertanyaan
tentang hukum berdiri ketika membaca marhaban, yang dijawab oleh pengasuh Al-Imam bahwa
hal itu tidak berdasarkan syara’ . (Hamka, Ayahku, hal.80 dan 92). Masalah inilah yang pada
awalnya telah memancing reaksi kalangan ulama yang disebut Kaum Tua di Minangkabau. Majalah
ini terbit hingga tahun 1909
13
   Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Datuk Soetan Maradjo, seorang tokoh adat yang juga
sebagai wartawan. Kaum Muda adalah sebutan untuk tokoh-tokoh gerakan pembaharuan yang
dipelopori murid-murid Ahmad Khatib, karena gerakan ini mirip dengan gerakan Kaum Muda di
Turki yang dipimpin oleh Anwar Pasya yang telah menggoncangkan negeri itu. Selengkapnya
mengenai asal-usul timbulnya kedua istilah tersebut, lihat Sanusi Lathief, “Gerakan Kaum Tua di
Minangkabau”, Disertasi (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1988), h. 127-
133.
14
   Telah dikemukakan bahwa Syekh Ahmad Khatib mendapat legalitas dari Syarif Al-Haramain
menjadi guru besar mazhab Syafi’i di Masjidil Haram. Kitab-kitab yang diajarkan pada halakah
pengajiannya pada umumnya adalah kitab-kitab dalam mazhab ini. Jadi adalah meragukan asumsi
bahwa pembaharuan Islam tahap kedua ini dihubungkan langsung dengan namanya, sebagai yang
banyak ditulis, karena salah satu misi pembaharuan awal abad ke-20 ini ditujukan memberantas
taqlid terhadap imam mazhab, namun yang pasti bahwa Syekh Ahmad Khatib sangat anti kepada
tarikat dan sistem adat Minangkabau, bukan pada penganutan terhadap mazhab.
15
   Mestika Zed, 2002, “Politik Identitas, Respon-Respon Orang Minangkabau terhadap Perubahan
Sejarah” (makalah Temu Budaya), BKSNT Padang


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                           12
abad ke-2016, baik oleh kalangan Kaum Muda maupun Kaum Tua, meskipun
disana sini terdapat beberapa konflik-konflik kecil tentang masalah itu17. Namun
hal itu tidak terlalu mempengaruhi kondisi sosial Minangkabau. Perhatian
utama kalangan ulama pada waktu ini lebih ditujukan pada kondisi sosial yang
terjadi akibat kebijakan-kebijakan kolonial, meski aspek pemahaman dan
praktek pengamalan agama yang menjadi perdebatan di kalangan ulama
pembaharu dan ulama tradisional masih tetap mewarnai dinamika surau-surau
Minangkabau.
      Kondisi sosial dibawah kebijakan pemerintahan Belanda pasca Perang
Paderi telah menyelaraskan pertikaian kaum adat dan kaum agama. Kebijakan
Belanda menjalankan peraturan “Tanam Paksa” (Cultuurstelsel) terhadap rakyat
Minangkabau18 untuk tujuan menutupi ketekoran finasial akibat Perang Paderi,
mendapat perhatian serius dari kalangan masyarakat Minangkabau pada waktu
ini. Penentangan terhadap aturan baru itu agaknya telah meluputkan perhatian
kalangan agama terhadap sistem adat yang berlaku sebagai yang pernah
dicanangkan oleh guru mereka Syekh Ahmad Khatib. Kondisi masyarakat
dibawah pemerintahan jajahan lebih memerlukan perhatian bersama ketimbang
mengedepankan pertikaian. Pada akhir abad ke-19, akibat penentangan yang
luas dari masyarakat, sistem Tanam Paksa secara berangsung-angsur
dihapuskan oleh Belanda di berbagai daerah di Indonesia, dan di Minangkabau
sendiri baru dihapuskan pada tahun 1908.
     Penghapusan koffiestelsel di Minangkabau bukanlah akhir dari penindasan
Belanda terhadap rakyat. Pada awal Maret 1908 di Minangkabau sebagai
gantinya diberlakukan pula Peraturan Pajak yang dikenakan tidak hanya
terhadap mata pencaharian (kekayaan) rakyat, akan tetapi juga terhadap harta
pusaka . Hal ini tentu sangat menyakitkan rakyat, apalagi pula hal ini sangat
bertentangan dengan janji-janji pemerintah sebagai yang tertuang dalam Plakat
Panjang yang diumumkan tahun 1833.
     Aksi penentangan rakyat terhadap peraturan pajak di Minangkabau hingga
munculnya perlawanan terbuka di berbagai daerah seperti Perang Kamang dan
Perang Manggopoh, tidak dapat dilepaskan dari peran koalisi kaum adat dan
kaum agama. Setahun sebelum terjadinya perang Kamang, misalnya, penerbit
majalah Islam Al-Imam menerbitkan sebuah buku yang berisikan butir-butir
Plakat Panjang19,. Buku ini dikirimkan ke Minangkabau untuk diedarkan.
Semenjak itu di wilayah ini beredar selebaran dan poster-poster yang dipasang
di tempat-tempat umum untuk menggugah kembali kesadaran rakyat akan

16
   lihat : Franz von Benda-Beckmann, 2000, Properti dan Kesinambungan Sosial, Kesinambungan dan
Perubahan dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau, Jakarta :
Grasindo hal. 418
17
   Seperti sikap yang ditunjukkan oleh Syekh Muhammad Thaib Umar terhadap kaum Adat di
Sungayang yang karena sikap tegas yang dimilikinya kadang-kadang menimbulkan bentrokan
dengan kaum adat Sungayang, lihat : Hamka, 1963, Ayahku, Djakarta : Djajamurni, hal. 239
18
    di Minangkabau dikenal dengan Koffiestelsel (Wajib tanam Kopi), Peraturan ini sangat
menyakitkan rakyat karena sangat bertentangan dengan isi perjanjian Plakat Panjang yang ditanda
tangai oleh Belanda
19
   Rusli Amran, 1988, hal. 80


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                           13
perlakuan pemerintah yang mengingkari janji-janji yang pernah ditanda
tanganinya.
     Puncak penentangan rakyat terhadap peraturan pajak adalah pada saat
rakyat Kamang dan Manggopoh melakukan aksi perlawanan terbuka terhadap
Belanda pada bulan Juni 1908. Perlawanan rakyat Kamang dikenal dengan
“Perang Kamang”. Daerah yang dulunya menjadi basis gerakan Paderi pada
awal abad ke-19 ini adalah wilayah agraris dengan kehidupan beragama yang
kental. Pemberlakuan peraturan pajak dirasakan sangat memberatkan rakyat dia
daerah ini. Karena itu, pada bulan Juni 1908, mereka mengadakan aksi
penolakan besar-besaran terhadap peraturan pajak. Rakyat Kamang
berdemonstrasi di depan Kantor Luhak Agam di Bukittinggi.
       Kebencian rakyat yang telah memuncak terhadap Belanda dengan
peraturan pajak yang memberatkan ini semakin dibakar dengan legitimasi yang
diberikan kaum ulama dengan menyerukan perjuangan terhadap kafir adalah
bagian dari jihad fi sabilillah. Di Kamang, misalnya, Haji Abdul Manan, tokoh
yang kemudian dikenal sebagai penggerak Perang Kamang, menghembuskan
semangat perlawanan rakyat. Haji Abdul Manan bersama-sama ulama Kamang
lainnya berusaha membangkitkan motivasi keagamaan untuk melawan kaum
kafir. Mati dalam memerangi kafir adalah mati syahid.
       Surau ini dijadikan sebagai basis untuk melakukan koordinasi kekuatan
tempur baik fisik maupun mental masyarakat. Surau-surau yang ada, selain
menjalankan fungsi penyelenggaraan ibadah shalat berjamaah, juga diadakan
pengajian-pengajian dan do’a bersama dalam rangka memperkokoh keyakinan
dan mempersiapkan mental, setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan belajar silat
untuk mempersiapkan fisik para pejuang. Setelah semua dianggap siap, mereka
berangkat ke medan tempur. Kekompakan rakyat untuk melawan Belanda
sangat dibantu oleh kekuatan koalisi adat dan agama, yang dalam hal ini sangat
jelas terlihat. Haji Abdul Manan dan ulama-ulama Kamang lainnya memainkan
peranan dalam persiapan mental sementara Datuk Rajo Penghulu seorang tokoh
adat sangat berperan pula dalam persiapan fisik20. Kombinasi kepemimpinan
kedua tokoh ini sangat diapresiasi oleh rakyat. Meskipun, perlawanan rakyat
Kamang yang gigih ini pada akhirnya hanya membuahkan kegagalan, namun
terasa ada kepuasan rakyat atas pengorbanan yang telah mereka berikan, karena
nilai-nilai patriotisme rakyat dan kebersamaan di bawah komando adat dan
agama telah terwariskan pada generasi pelanjut mereka. Hingga saat ini, nilai-
nilai itu masih tetap dirasakan di kalangan rakyat Kamang sendiri.


III. Nasionalisme dalam Gejolak Pembaharuan Islam


     Kegagalan perjuangan rakyat untuk terbebas dari penindasan kolonialisme
Belanda, terutama perlawanan untuk mengagalkan pemberlakuan peraturan

20
  tentang ini selengkapnya lihat : Taufik Abdullah dan S. Budhisantoso (ed.), 1983/84, Sejarah
Sosial di Daerah Sumatera Barat, Jakarta: Depdikbud, hal, 44-45


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                         14
Pajak yang dijalankan oleh Belanda pada awal abad kedua puluh, telah
mendorong kalangan ulama dan para intelektual Minangkabau untuk merobah
strategi perjuangan ke arah perjuangan non fisik. Mereka merasa sudah saatnya
masyarakat Minangkabau menggalang kekuatan melalui berbagai lini yang
dapat mempersempit ruang gerak politik kolonialis, sehingga pemerintahan
tidak lagi dapat semena-mena membodohi rakyat dengan berbagai kecurangan
dan penindasan yang telah dilakukannya.
      Pendidikan kolonial abad ke 19 yang disediakan untuk masyarakat
pribumi sebagai bentuk implementasi politik etis semenjak pertengahan abad ke-
19, meski telah mampu mengangkatkan derajat pengetahuan sebagian
masyarakat, namun implikasi-implikasi yang ditimbulkan terhadap sistem sosial
di daerah ini –untuk beberapa bagian-- ternyata kurang menguntungkan bagi
perjuangan rakyat untuk terbebas dari penindasan asing. Masyarakat terdidik
yang dihasilkan Belanda pada waktu ini lebih berorientasi pada rekrutmen
pegawai pemerintahan yang nota bene menjadi orang Minang yang akan
berperan sebagai perpanjangan tangan bagi segala kebijakan kolonial. Oleh
karenanya, sekolah-sekolah Belanda lebih selektif dalam menerima murid-murid
dengan memberikan prioritas hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja dari
masyarakat. Belanda hanya memberikan kesempatan belajar kepada keluarga
kalangan penghulu-penghulu dan kepala-kapala adat yang dianggap
akomodatif terhadap Belanda. Pola pendidikan Belanda yang diskriminatif ini
telah memunculkan suatu strata baru dalam masyarakat, yaitu kalangan
terpelajar dari sekolah Belanda, yang --oleh masyarakat pada waktu – dipandang
tinggi, apalagi mampu berbahasa Belanda dan bekerja sebagai pegawai
pemerintahan serta mendapatkan gaji tetap. Keberadaan mereka pada akhirnya
semakin menjauh dari kehidupan sosialnya sendiri.
       Keadaan ini sangat disadari oleh kalangan ulama yang telah mendapat
sentuhan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Timur Tengah. Sistem
pendidikan tradisional Islam sebagai satu-satunya sistem pendidikan pribumi
yang selama ini telah berjalan dianggap tidak cukup handal untuk melahirkan
elit-elit sosial baru yang memiliki dan dapat mengembangkan gagasan
transformatif untuk merespon kondisi sosial politik yang terjadi. Oleh karena itu,
sistem pendidikan Islam sebagai salah satu pilar pelahiran intelektual baru perlu
mendapatkan sentuhan baru yang relevan dengan perkembangan zaman.
Apalagi pula dengan munculnya elit-elit baru kalangan terdidik dari sekolah-
sekolah Belanda, menjadikan pelajar-pelajar lulusan pendidikan tradisional
surau, sedikit tergeser ke posisi bawah dari lapisan elit sosial pada waktu ini.
     Kesadaran inilah yang telah mendorong beberapa ulama untuk melakukan
perubahan terhadap sistem pendidikan Islam yang ada, mulai dari pengayaan
materi pelajaran, perubahan sistem dan metode pengajaran dan sebagainya.
Dengan demikian diharapkan sistem pendidikan Islam dapat melahirkan
kalangan terpelajar yang setara dengan lulusan pendidikan Belanda.
     Selain dari kesadaran akan kepentingan pembenahan sistem pendidikan
Islam yang dianggap strategis dalam rangka pencerdasan bangsa, maka bagian
yang tidak dapat dipisahkan dengan upaya itu adalah bahwa umat Islam perlu

Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                             15
menggalang kesatuan untuk menyatukan langkah perjuangan. Munculnya
organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan pada awal abad ke-20
adalah implikasi positif dari kesadaran itu. Meski pada bagian tertentu menjadi
bagian dari pembaharuan sistem pendidikan yang disebutkan terdahulu, namun
hampir semua organisasi-organisasi yang muncul pada dekade ini menjadi
kantong-kantong kekuatan rakyat untuk menggapai kemerdekaan.


1. Perubahan Surau dan Terbentuknya Organisasi-Organisasi Islam
     a. Sekolah Adabiah
     Pembaharuan sistem pendidikan Islam di Minangkabau diawali dengan
     gagasan Haji Abdullah Ahmad. Ia mendirikan Sekolah Adabiah di Padang
     pada tahun 190921. Sekolah yang didirikan oleh tokoh yang dikenal sebagai
     salah seorang tokoh pembaharu ini mulai memperkenal sistem pendidikan
     Islam yang modern dalam proses pengajarannya. Langkah pertama yang
     dilakukan Haji Abdullah Ahmad ialah merubah sistem pendidikan Islam
     dari sistim halaqah ke sistim berkelas22. Meskipun sekolah ini hanya bertahan
     lima tahun, tapi gagasan pembaharuan yang dirintisnya telah berpengaruh
     secara luas terhadap ulama-ulama lainnya. Sekolah ini ditutup pada tahun
     1914.
     b. Madras School
     Setahun setelah berdirinya Sekolah Adabiyah, di Sungayang Batusangkar
     muncul sekolah agama dengan nama Madras School (sekolah agama). Sekolah
     ini adalah penjelmaan baru dari Surau Tanjung Pauh yang didirikan oleh
     Syekh Muhammad Thaib Umar23. Seiring dengan perubahan nama Surau
     Tanjung Pauh menjadi Madras School, maka sistem pengajarannya juga
     diselenggarakan dengan sistem kelas, namun sistem halaqah seperti yang
     digunakan sebelumnya di surau Tanjung Pauh tidak dihilangkan sama
     sekali. Sistem ini tetap dilaksanakan pada sore harinya.
     c. Diniyah School
     Zainuddin Labai El Yunusi mantan murid Syeikh Abdullah Abbas tokoh
     pembaharu di Limapuluh Koto, mendirikan pula Diniyah School
     (Madrasatuddiniyah) di Padangpanjang pada bulan Oktober 1915. Sekolah ini
     merupakan lembaga pendidikan Islam kedua yang memasukkan mata
     pelajaran umum ke dalam kurikulumnya setelah Sekolah Adabiah. Sekolah
     yang disebut terakhir, sebagai telah dikemukakan, merupakan pelopor
     pembaharuan pendidikan Islam dengan sistem sekolah, sementara Diniyah
     School melanjutkan pembaharuan pendidikan agama dengan menambahkan
21
   Pendirian Sekolah Adabiyah meniru lembaga pendidikan Al Iqbal Al Islamiyah yang didirikan
oleh Thaher Jalaludin pada tahun 1908 di Singapora dan sekolah Gouvernement di Padang. Lihat
Deliar Noer (a), op.cit., h. 41; Edwar, op.cit., h. 114.
22
   Mahmud Yunus, op.cit., h. 63.
23
    Surau Tanjung Pauh Sungayang, adalah surau pertama yang didirikan oleh tokoh ulama
pembaharu. Didirikan oleh Syekh Muhammad Thaib Umar dipenghujung abad ke 19, lihat :
Mahmud Yunus, 1979, Sejarah Pendidkan Islam di Indonesia, Jakarta : Mutiara, hal. 141


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                       16
     mata pelajaran umum kepada mata pelajaran agama yang telah ada. Dengan
     demikian kurikulum Diniyah School lebih luas jika dikomparasikan dengan
     sekolah Adabiah dan sekolah agama lainnya. Bahkan sekolah pemerintah
     sekalipun. Mata pelajaran yang diberikan di Diniyah School di antaranya
     adalah membaca, berhitung, ilmu bumi, ilmu kesehatan, ilmu tumbuhan, dan
     ilmu pendidikan.24
     d. Sumatera Thawalib
     Gagasan pembaharuan yang dijalankan oleh Zainuddin Labay pada Diniyah
     School kemudian diterapkannya pula terhadap lembaga pendidikan yang
     ikut membesarkannya yakni Surau Jembatan Besi25 yang dipimpin oleh
     Syekh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul).
     Semenjak tahun 1915 di surau Jembatan Besi sudah berdiri Koperasi Pelajar.
     Gagasan mendirikan koperasi ini mengindikasikan bahwa lembaga
     pendidikan ini terbuka untuk menerima ide-ide baru. Tiga tahun setelah
     koperasi ini berjalan timbullah keinginan dari Zainuddin Labay Al-Yunusi,
     Jalaluddin Thaib dan Inyik Mandua Basa untuk merubah nama Koperasi
     Pelajar Jembatan Besi menjadi Sumatera Thuwailib, kemudian seiring dengan
     perluasan ruang lingkup kegiatannya nama ini ditukar dengan Sumatera
     Thawalib. Nama Sumatera Thawalib yang berarti Pelajar-Pelajar Sumatera,
     terinspirasi oleh perkumpulan pemuda Sumatera Jong Sumatranen Bond yang
     telah berdiri di Jakarta pada tahun 1918 yang pada waktu itu dan dua
     cabangnya sudah dibuka di Sumatera Barat yaitu di Bukittinggi dan Padang.
     Sejalan dengan perubahan nama Koperasi Pelajar ini, nama surau Jembatan
     Besipun dirubah menjadi Sumatera Thawalib. Sejak waktu ini, sistem
     pendidikan yang dijalankan mengalami perubahan dengan meninggalkan
     sistem surau dan beralih ke sistem sekolah dengan perubahan metode
     pengajaran dan mulai pula memasukkan mata-mata pelajaran umum ke
     dalam kurikulum pengajarannya.
     e. Persatuan Guru-Guru Agama Islam
     Setahun setelah perubahan Surau Jembatan Besi menjadi Sumatera Thawalib itu
     Syekh Abdullah Ahmad pendiri Surau Jembatan Besi kemudian pindah ke
     Padang dan mempelopori berdirinya Persatuan Guru-Guru Agama Islam
     (PGAI) pada tahun 1919 di Padang. Dalam organisasi ini berhimpun
     beberapa tokoh ulama pembaharu yang ada di Minangkabau26 untuk
     menggalang tujuan bersama dalam rangka menjaga martabat, memperbaiki

24
   Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo, Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat (Jakarta:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan
Daerah, 1980/1981), h. 88.
25
   Surau Jembatan Besi Padangpanjang didirikan oleh Haji Abdullah Ahmad pada tahun 1914. Di
surau ini mengajar Syekh Abdul Karim Amarullah. Pada waktu H. Abdullah Ahmad pindah ke
Padang, kepemimpinan surau Jembatan Besi beralih ke tangan Syekh Abdul Karim Amarullah.
26
   Di dalam organisasi ini berhimpun tidak saja ulama-ulama Kaum Muda akan tetapi juga dari
kalangan Kaum Tua. Tercatat tidak kurang dari 15 orang ulama sebagai pendukung pada waktu
pertama kali organisasi ini didirikan (lihat : Marjani Martamin, 1997, Sejarah Pendidikan Daerah
Sumatera Barat, Jakarta : Depdikbud, hal. 104


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                           17
       nasib, dan memberikan pertolongan kepada guru-guru agama Islam,
       mendirikan, memperbaiki dan memajukan pengajaran Islam27 Diantara
       sekolah-sekolah Islam modern yang didirikan oleh PGAI antara lain : Normal
       Islam di Padang yang kemudian digantikan Sekolah Menengah Islam (SMI) di
       Bukittinggi dan Sekolah Tinggi Islam (SIT) di Padang.
       f. Madrasah Tarbiyah Islamiyah
       Perubahan sistem pendidikan yang dirintis oleh beberapa ulama pembaharu
       telah pula mendorong beberapa kalangan ulama aliran kaum Tua untuk
       melakukan perubahan-perubahan pada surau-surau mereka. Beberapa surau
       Kaum Tua menerapkan pula sistem klassikal dalam proses pembelajarannya.
       Pada bulan Mei tahun 1928 sistem pendidikan surau Candung yang
       didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuly sejak tahun 1907, melakukan
       perubahan menjadi sistem berkelas dengan menempati gedung sekolah yang
       dibangun bersama masyarakat Candung di Pekan Kamis. Pada saat ini nama
       Surau Candung dirobah menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Candung.
       Di sini murid-murid sudah belajar dengan menggunakan kursi, meja dan
       papan tulis, layaknya seperti sekolah modern lainnya.
       Pada waktu peresmian Madrasah di Candung inilah munculnya gagasan
       untuk merobah surau-surau yang diasuh oleh ulama-ulama yang disebutkan
       menjadi Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kesempatan pertemuan di Candung ini
       Syekh Abbas Qadhi Ladang Lawas mengemukakan gagasan tentang
       perlunya ulama Syafi’iyah Minangkabau menyatukan langkah dalam sebuah
       forum yang dapat menjalin kebersamaan dalam mengelola sekolah masing-
       masing dan menyepakati kesamaan kurikulum dan kitab-kitab yang akan
       digunakan dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Dalam bidang Fiqh
       misalnya ditentukan kitab-kitab Syafi’iyyah mana yang akan digunakan.
       Gagasan ini disepakati oleh para ulama yang hadir pada kesempatan ini.
       Untuk menyatukan langkah ini, maka pada tanggal 20 Mei 1930, Syekh
       Sulaiman Ar-Rasuly menggagas pertemuan ulama-ulama Syafi’iyyah
       Minangkabau. Pada waktu ini disepakati untuk membentuk organisasi sosial
       kemasyarakatan dan pendidikan yang diberi nama Persatuan Tarbiyah
       Islamiyah (pada waktu ini disingkat dengan PTI).
       2. Penolakan terhadap Goroe Ordonatie
     Goeroe Ordonantie (GO) adalah kebijakan Pemerintah Kolonial Hindia
Belanda yang menyangkut dengan pendidikan Islam. Ordonansi yang dalam
literatur kolonial disebut dengan Godsdiensonderwijs (Ordonansi Pendidikan
Islam) ini merupakan peraturan pemerintah tentang guru agama (Islam) yang
ditujukan selain untuk mengontrol lembaga pendidikan Islam juga untuk
membendung kekuatan umat Islam Indonesia yang dianggap pemerintah
sebagai bahaya yang dapat menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan. GO dibuat
di Bogor dan mulai diberlakukan pada tanggal 19 November tahun 1905.
Ordonansi ini tercantum dalam Staatsblad van Nederlandsch Indie nomor 550 tahun
1905. Pasal 1 yang merupakan inti dari ordonansi itu menyebutkan bahwa setiap
27
     Tujuan pendirian PGAI ini dituangkan dalam Anggaran Dasar PGAI 1921.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                            18
guru agama (Islam) wajib mendapat ijin dari pemerintah setempat sebelum
menjalankan tugasnya.
     Pada tahun 1925 ordonansi tersebut direvisi. Istilah memperoleh ijin
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ordonansi sebelumnya diganti
menjadi memberitahu. Ordonansi yang direvisi ini tercantum dalam Staatsblad van
Nederlandsch Indie nomor 219 tahun 1925.
     Penerapan GO di Minangkabau berawal dari kedatangan de Vries seorang
pegawai Kantoor voor Inlandsche Zaken ke daerah ini pada Bulan Juni tahun 1928.
Pelaksanaan Goeroe Ordonantie di Alam Minangkabau agaknya amat mendesak
mengingat pada tahun 1926/1927 terjadi pemberontakan Komunis di
Silungkang, yang banyak melibatkan guru dan pelajar sekolah Islam.28
       Selama di Minangkabau de Vries banyak melakukan pertemuan dengan
elit-elit lokal baik dari golongan agama maupun golongan adat. Dalam setiap
pertemuannya dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat de Vries selalu
menjelaskan tujuan misinya ke Minangkabau, yakni melakukan jejak pendapat
masyarakat Minangkabau tentang Goeroe Ordonantie. Ternyata ada perbedaan
sikap dikalangan pemuka masyarakat yang ditemui de Vries. Sebahagian ulama
seperti Syekh Sulaiman Ar Rasuli, Syeikh Djamil Djaho, dan Syeikh Khatib Ali
yang ditemui de Vries pada Bulan Juli 1928 agak ragu-ragu memberikan
jawaban. Tokoh Kaum Tua ini akan mempelajarinya terlebih dahulu. Usaha de
Vries meyakinkan Haji Rasul agar bersedia menerima GO mengalami kegagalan.
Ulama kharismatik dari golongan kaum muda ini dengan tegas menolak GO.
Bahkan Haji Rasul mengecam keras ulama-ulama yang tidak teguh pendirian
dalam menghadapi GO. Menurut Haji Rasul umat Islam wajib menolak GO
dengan segala cara yang syah dan gerakan penolakan terhadap GO merupakan
jihad di jalan Allah.29 Sikap tegas Haji Rasul mendapat dukungan dari A.R. Sutan
Mansur tokoh Muhammadiyah yang kebetulan sedang berada di Minangkabau.
Kepada sahabat sekaligus besannya itu Sutan Mansur menyampaikan bahwa
GO merupakan jalan pemerintah untuk merampas kemerdekaan menyiarkan
Islam dan Belanda akan semakin leluasa berkuasa dengan memperalat ulama-
ulama yang tidak teguh pendirian30. Satu-satunya Ulama Kaum Muda yang
menyatakan persetujuannya terhadap Goeroe Ordonantie adalah Abdullah
Ahmad. Kesediaan tokoh yang disebut terakhir ini lebih dimungkinkan oleh
kedekatan hubungannya dengan pemerintah kolonial31.


28
  Lebih jauh tentang peristiwa Silungkang, lihat : Benda dan Mc.Vey (eds.), 1960, The Communist
Upsrising of 1926-1927 in Indonesia Ithaca-New York: Cornell University ; Hendrik Bouman, 1949,
Eenige Beschouwing over de Ontwikkeling van het Indonesisch Nationalism op Sumatra West Kust,
Batavia: Wolter, h. 50-78; Mestika Zed, 1980, “Pemberontakan Silungkang pada Tahun 1927: Suatu
Studi tentang Gerakan Sosial di Sumatera Barat”, (Skripsi), Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas
Gadjah Mada.

29
   Burhanuddin Daya, 1990, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 264.
30
   Ibid.
31
   Deliar Noer, op.cit., h. 196.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                              19
      Sikap ulama-ulama yang tidak teguh pendirian dalam menghadapi GO
menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian lainnya. Oleh karenanya Haji Rasul-
tokoh teras ulama Kaum Muda berusaha keras untuk menggagalkan GO. Tanggal
14 Juni 1928 ia memimpin pertemuan tertutup dengan ulama Kaum Muda serta
beberapa orang bekas muridnya di surau Syekh Jamil Jambek di Bukittinggi. Inti
dari pertemuan yang dihadiri sekitar 20 orang ini adalah membicarakan cara-
cara penolakan GO. Setelah dipelajari dan diteliti secara seksama mengenai
ordonansi tersebut, forum mengambil keputusan untuk mengadakan rapat
umum ulama-ulama Minangkabau beserta pemuka-pemuka masyarakat lainnya
pada tanggal 19 Agustus 1928 guna menentang pelaksanaan ordonansi -
tersebut32.
     Tanggal 19 Agustus 1928 menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat
Minangkabau. Pada hari ini ribuan orang berkumpul di Surau Syekh Djamil
Djambek di Bukittinggi baik dari kalangan organisasi agama maupun organisasi
umum33, bahkan De Vries dan beberapa pejabat tinggi pemerintah lainnya juga
hadir. Laporan resmi pemerintah menyebutkan, bahwa sebanyak 23 orang
tampil sebagai pembicara, 17 orang dari Kaum Muda, 5 orang dari Kaum Tua,
dan seorang dari kaum adat.34 Hasil pertemuan itu dijadikan bahan untuk
membuat mosi yang pada intinya berisikan tentang ketegasan masyarakat
Minangkabau menolak Goeroe Ordonantie. Mosi itu dikirimkan kepada Gubernur
Jendral Hindia Belanda di Buitenzorg (Bogor) dan tembusannya ditujukan
kepada Volkstraad dan Kantoor Voor Indlandsche Zaken keduanya di Jakarta, dan
Majelis Tinggi di Nederland. Datuk Singomangkuto, tokoh adat dan Abdul
Madjid tokoh ulama Kaum Tua diutus untuk menyampaikan mosi tersebut
kepada Gubernur Jendral.35 Isi mosi yang disampaikan itu adalah:
       1.Adanja dan berlakoenja “Goeroe Ordonantie” itoe njata dan terang mendjadi
          keberatan atas oemat Islam akan mendjalankan toentoetan agama Allah.
          Karena Oemat Islam di Soematera Barat merasa wadjib memberikan
          peladjaran dan adjaran agamanja sekalipoen jang didapatkan hanja satoe ajat
          dengan tidak menetoekan waktoe dan tempatnja.
       2.Oemmat Islam tidak ada mempoenjai satoe djalan djoeapoen soepaja terlepas
          dari kewadjiban memberi peladjaran agamanja itoe selama hidoepnja.
       3.Ketentoean penjaboetan hak boleh mengadjar itoe adalah satoe ketentoean
          hoekoem jang amat berat oleh oemmat Islam. Karena dalam doea tahoen tidak
          boleh mengadjar itoe, adalah pada setiap sa’at meninggalkan kewadjiban
          kepada Allah dan setiap sa’at itoe poela menanggoeng dosa kepada Allah.


32
 Imran Jamil dan Haji Abdul Malik Karim, 1928, Peringatan (Verslag) dari Madjelis Permoesjawaratan
'Oelama Minangkabau ' membitjarakan 'Goeroe Ordonantie ' pada tanggal 19 Agustus 1928 dan 'Madjelis
Permoesjawaratan 'Oelama' pada tanggal 4 November 1928 menerima Verslag Perdjalanan Oetoesan
mehadap Toean Gouverneur Generaal, Fort de Kock: Boekhandel en Taman Poestaka "Sumatra
Thawalib", h. 2 menyebutkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri tidak kurang dari 20 orang.
33

Imran Djamil dan Abdul Malik, op.cit., h. 1; Taufik Abdullah, op.cit., 114; Deliar Noer, op.cit., h. 195.
Versi Burhanuddin Daya, h. 263, menyebutkan bahwa tanggal 18 Agustus adalah rapat tertutup
dan tanggal 19 rapat terbuka.
34
   Mailrapport, no. 316x/29, ANRI no. 9.
35
   Imran Djamil dan Abdul Malik, op.cit., h. 14.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                                    20
      4.Berkejakinan berlakoenja “Goeroe Ordonantie” itoe, tidaklah akan menambah
          rapatnja ra’jat Islam dengan pemerintah; berlainan dengan toejoean
          Pemerintah jang hendak merapatkan jang renggang dengan ra’jatnja itoe
      5.Setengah dari pada sjarat Pemerintah Hindia Nederland, memberi kemerdekaan
          kepada segala ra’jatnya dalam agamanja masing-masing; asal tidak
          mengganggoe keamanan oemoem. Dari ketjoealinja pada sjarat pemerintah
          itoe, beloemlah patoet “Goeroe Ordonantie” itoe didjalankan, karena :
          a) Oemmat Islam dengan keIslamannja beloem pernah melanggar keamanan
               negeri. Manakala ada ketentoean hoekoem pelanggaran itoe soedah
               tjoekoep diatoer dalam oendang-oendang hoekoem.
          b) Oemmat Islam di Sumatra Barat dengan keIslamannja tetap dalam
               keadaan baik terhadap kepada segala pihak teroetama kepada Pemerintah.
          c) Islam dan ke Islaman tidak ada beroejoed kepada jang tidak baik, hanja
               membawa kepada kesempoernaan dalam pergaoelan hidoep dan
               keamanan ‘oemoem.
      6.“Goeroe Ordonantie” 1925 njata dan terang mengganggoe kemerdekaan agama
          Islam. Goena akan mendjaga keamanan ‘oemoem jang berhadir berkejakinan
          akan kebijaksanaan Pemerintah.
      7.Maka dari sebab itoe atas nama segala jang berhadir mengharap dengan segala
          permohonan jang sangat kepada Pemerintah Agoeng,               soepaja segala
          keberatan-keberatan itoe mendjadi pertimbangan pemerintah dan “Goeroe
          Ordonantie” itoe tidak didjalankan di Sumatra Barat”.36
     Berdasarkan mosi tersebut dan juga laporan dari para pembantunya, maka
Gubernur Jendral yang dalam hal ini diwakili oleh sekretarisnya, H.A.Heib
mengirim surat balasan kepada residen Sumatra Westkust yang isinya menya-
takan bahwa pemerintah Hindia Belanda belum berniat memberlakukan Goeroe
Ordonantie di Minangkabau.37 Dengan adanya penegasan dari pihak pemerintah
itu maka nyatalah bahwa pemerintah kolonial gagal memberlakukan Goeroe
Ordonantie di Minangkabau.
      Keberhasilan masyarakat Minangkabau dalam mengantisipasi berlakunya
ordonansi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mempunyai
kekuatan dan keberanian dalam mengantisipasi tindakan pemerintah kolonial
yang ingin menghambat perkembangan Islam terutama di bidang pendidikan.
Penolakan terhadap Goeroe Ordonantie oleh ulama Minangkabau, pada gilirannya
juga menjadi catatan sejarah tersendiri bagaimana “keseayunan langkah” dua
kubu yang bertikai di wilayah ini dalam menghadapi tantangan eksternal Islam
(kebijakan kolonial); suatu perspektif kesejarahan tentang bagaimana konflik
dijelaskan dalam konteks kultur Minangkabau sendiri, sebagaimana yang juga
telah ditunjukkan oleh kebersamaan kaum adat dan kaum agama menghadapi
Belanda dalam Perang Paderi awal abad ke-19. Hal serupa juga dirasakan rakyat
Kamang pada saat Perang Belasting 1908 ; semangat mereka berkobar dibawah
komando adat dan agama menjadi sebuah memori yang tak mudah terhapus
meski dengan kekalahan yang telah mereka hadapi.
36
   Imran Djamil dan A.Malik Karim, dalam lampiran 11. lihat juga surat pribadi Dt.Singomangkuto
kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagaimana tercantum dalam MR o. 1601/1928 ANRI
No. B/38.
37
   Tjatja Soematra, No. 246, 25 Oktober 1928; Mailrapport, no: 64x/28, ANRI no.9; 870x/28, ANRI no.
B/38; 966x/28, ANRI, no. 9.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                              21
     3. Dari Organisasi Pendidikan ke Politik : Kasus Sumatera Thawalib
      Upaya peningkatan taraf pendidikan rakyat oleh kalangan ulama dan
intelektual Islam di Minangkabau setidaknya sampai tahun 1930an berjalan
dengan mulus, meskipun ada ganjalan-ganjalan kecil seperti pemberlakuan
Goeroe Ordonantie yang gagal sebagaimana dikemukakan terdahulu. Namun
gejolak gerakan kebangsaan yang mulai terasa di Minangkabau sejak tahun 1920-
an makin meningkat setelah merasuknya aliran komunisme ke lembaga
pendidikan Sumatera Thawalib yang dibawa oleh H. Datuk Batuah38. Komunisme
sejak waktu ini berhasil memanipulasi berbagai kekecewaan dan rasa tidak puas
antar berbagai golongan, baik Kaum Muda, Kaum Tua, Kaum Adat, golongan
buruh dan sebagainya sehingga berujung dengan terjadinya Pemberontakan
Silungkang pada tahun 1926/27. Belanda berhasil menggagalkan
pemberontakan ini dan menangkapi semua tokoh-tokoh yang dianggap terlibat
dalam pemberontakan itu. Sejak itu suhu politik mulai meningkat. Belanda
makin meningkatkan pengawasannya terhadap lembaga-lembaga keagamaan
termasuk lembaga Pendidikan.
     Klimaks dari gerakan komunisme di Minangkabau adalah timbulnya
pemberontakan komunis di Silungkang pada malam tahun baru 1927 mengiringi
pemberontakan yang sama di Jawa yang sudah di mulai beberapa hari
sebelumnya. Namun pemberontakan itu dapat digagalkan oleh pemerintah
kolonial. Sebagai konsekuensinya PKI dibubarkan oleh pemerintah kolonial
Hindia Belanda39
      Sejak peristiwa itu berangsur-angsur pengaruh komunis mulai hilang dari
Sumatera Thawalib pada khususnya dan Minangkabau umumnya. Dampak lain
dari peristiwa itu adalah timbulnya shock psikologis yang hebat bagi masyarakat
Minangkabau40. Sejak itu terjadilah kevakuman ide di Minangkabau41.
      Sejak peristiwa itu Sumatera Thawalib mengalami masa krisis. Apalagi
tidak lama setelah peristiwa itu timbul gempa bumi yang mengakibatkan
banyaknya bangunan Sumatera Thawalib yang hancur. Kendatipun demikian
usaha-usaha untuk membangkitkan kembali Sumatera Thawalib terlihat juga
melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengurusnya.
     Usaha membangkitkan kembali organisasi dan sekolah Sumatera Thawalib
baru tercapai pada tahun 1928 yakni beberapa bulan setelah rapat umum
pemuka masyarakat Minangkabau menentang rencana pelaksanaan Goeroe
Ordonantie di wilayah ini. Kebangkitan ini dimulai dengan adanya pertemuan
antara tokoh-tokoh Sumatera Thawalib pada tanggal 17-19 November 1928 di
Padang Panjang. Dalam pertemuan yang kemudian di sebut sebagai Konferensi
38
    Bersama Natar Zainuddin, Haji Batuah mendirikan seksi Partai Komunis Indonesia (PKI) di
Padang Panjang pada tanggal 23 November 1923. Lihat Mestika Zed, Pemberontakan Silungkang
Pada Tahun 1927: Suatu Studi Tentang Gerakan Sosial Di Sumatera Barat, Skripsi (Jogyakarta :
FS.UGM, 1980) h. 64.
39
   Ibid.
40
   Taufik Abdullah, 1967, “Minangkabau 1900-1927: Priliminary Studies in Social Development”,
(Thesis), Ithaca, New York: Cornell University, h.43.
41
   Sidi Buchari, op.cit., h. 115.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                        22
Sumatera Thawalib yang pertama itu disepakati untuk membangun kembali
organisasi Sumatera Thawalib dan untuk mengelola kegiatan Sumatera Thawalib di
bentuk Persatuan Sumatera Thawalib. 42
     Puncak dari perkembangan Sumatera Thawalib terlihat pada konferensi
berikutnya yang diadakan di Bukittinggi pada tanggal 20-21 Mei 1930.43 Ini
merupakan konferensi Sumatera Thawalib yang terakhir. Dalam konferensi ini
nama Sumatera Thawalib diganti menjadi Persatoean Moeslim Indonesia disingkat
P.M.I.44 Dengan adanya P.M.I. maka wadah baru bagi perkembangan pergerakan
rakyat Minangkabau untuk kemerdekaan Indonesia telah bertambah.
      Para perantau mempunyai peranan yang penting dalam konferensi
tersebut. Terutama dalam menentukan arah pergerakan P.M.I. Dalam konferensi
itu mereka mengemukakan ide-ide yang dibawa dari rantau. Iljas Ja'coub
misalnya, ia menyatakan bahwa ada tiga aspek yang prinsipil dalam kehidupan
manusia yaitu umat beragama, warga negara, dan putra ibu pertiwi. Ketiga
aspek ini saling berkait dan merupakan modal bagi kehidupan.45 Oleh karenanya
ia mengusulkan agar P.M.I. memakai asas Islam dan Kebangsaan.46
     Kendatipun sampai saat ini P.M.I. bukan merupakan organisasi politik,
namun perhatiannya di bidang yang satu ini sangat besar. Pada Bulan Januari
1932 P.M.I.mengirim Djalaluddin Thaib dan Basa Bandaro ke Surabaya untuk
menghadiri Kongres Indonesia Raya. Dalam kongres ini kedua tokoh P.M.I. ini
memukau peserta kongres dengan pidato-pidatonya terutama tentang semangat
Islam dan Kebangsaan.
      Pada tanggal 24 Oktober hingga 1 November 1932 P.M.I. mengadakan
kongresnya yang kedua di Padang. Pada acara ini inisial Persatoean Moeslim
Indonesia yang semula P.M.I.di tukar menjadi Permi. Pergantian inisial ini
seiring dengan bergantinya haluan organisasi yang semula sosial
kemasyarakatan menjadi organisasi politik yang non-kooperatif. Jika
sebelumnya tujuan P.M.I. adalah mengusahakan kemajuan dan membawa
kepada kesentosaan dan kemuliaan dengan jalan yang syah, maka setelah
menjadi Permi tujuannya adalah kesentosaan bangsa dan tanah air serta
kesempurnaan dan kemuliaan Islam.47

42
   Hal penting lainnya yang disepakati dalam pertemuan itu adalah adanya keinginan untuk
menyusun standar kurikulum dan buku-buku teks untuk dipergunakan Sumatera Thawalib. Juga
diintrodusir pelajaran-pelajaran umum seperti pertanian, ekonomi, geografi, kesehatan, dan
sejarah. Lihat, Taufik Abdullah (b), op.cit., h. 125. Burhanuddin Daya, op.cit., h. 266.
43
   Konferensi ini dihadiri oleh sekitar 2.500 orang utusan, termasuk dari wakil pemerintah; 27 orang
dari pers; 29 orang dari berbagai organisasi. Lihat, Burhanuddin Daya, loc.cit.
44
   Pergantian nama ini dimaksudkan supaya organisasi ini menjadi lebih terbuka bagi seluruh
rakyat Indonesia sebagaimana dicetuskan pada Konferensi Sumatra Thawalib di Batusangkar.
Lihat, Politiek Politionale Overzich van de Residen Sumatra Westkust 2de Kwartal 1930, Maillrapport no.
812/30; Medan Ra'jat, no.2, 10 September 1932, h. 1.
45
   Medan Ra'jat, no. 13, 1 Agustus 1931, h. 139; Taufik Abdullah (b), op.cit., h. 131.
46
   Usul Iljas Ja'cub ini dimungkinkan oleh keterkesanannya dengan pergerakan nasional Bangsa
Mesir yang memadukan semangat Islam dengan paham nasionalisme. Lihat "Surat-Surat Dari
Mesir" dalam Medan Ra'jat, no. 9, 20 November 1932, h.5.
47
   Medan Ra'jat, no. 2, 10 September 1932, h. 1.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                                  23
      Kecenderungan Permi melancarkan propaganda-propaganda politiknya
pada gilirannya membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan
vergader verbod pada organisasi ini tahun 1933. selain itu, aktifitas Permi di
tengah masyarakat di batasi dan kepada beberapa tokohnya dikenakan
spreekdelict. Bahkan tidak sedikit tokoh-tokoh Permi yang ditangkap dan
dipenjarakan untuk selanjutnya di buang keluar Minangkabau.
     4. Islam dan Komunisme
      Ideologi dan gerakan komunis internasional sudah masuk ke Indonesia
seiring dengan munculnya berbagai macam organisasi pergerakan nasional
Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan.48 Khusus di Sumatera Barat,
paham dan gerakan komunis dikenal muncul pada tahun 1923 yakni saat
dideklarasikannya Partai Komunis Indonesia Cabang padang pada Bulan Maret
1923. Kehadiran Komunis di Sumatera Barat merupakan jerih payah Magas
seorang pemuda asli Sumatera Barat yang pernah beberapa lama tinggal di Jawa
dan sempat bergaul dengan beberapa tokoh komunis di Jawa.49
     Era baru mulai dirasakan kaum komunis Sumatera Barat setelah pusat
kegiatan dialihkan ke Padangpanjang. Kegiatan komunis di daerah sejuk ini
dikombinasikan dengan ajaran-jaran Islam sehingga komunis dapat diterima
masyarakat sebagai gerakan alternative. Mestika Zed menyebut ajaran komunis
di daerah Serambi Mekkah ini merupakan adonan antara teologi Islam dan
Radikalisme Marxisme yang pada gilirannya melahirkan gerakan Islam
Revolusioner. Pemahaman yang mendalam tentang histories materialism dan anti
agama yang merupakan prinsip dasar paham komunis belum atau mungkin tidak
dapat disosialisikan. Yang terpenting bagi tokoh-tokoh komunis di daerah ini
adalah dapat menanamkan rasa tidak puas kepada pemerintah Belanda dan
bagaimana harus melawan kolonialisme yang banyak menyengsarakan rakyat.
Pasca Perang Belasting di Kamang tahun 1905 tidak ada lagi pergerakan rakyat
Minangkabau yang tergolong radikal. Oleh karenanya gerakan komunis
diharapkan dapat membangkitkan kembali sikap radikal masyarakat
Minangkabau dalam menghadapi kolonialisme. 50
      Tokoh sentral dari gerakan komunis di daerah ini adalah Haji Datuk
Batuah seorang tokoh adat dan mantan guru senior pada Madrasah Sumatera
Thawalib Padangpanjang. Dengan mudah tokoh yang pernah menjadi Ketua
Penasehat Sumatera Thawalib ini dapat mempengaruhi guru-guru dan murid-
murid Sumatera Thawalib untuk menjadi pengikutnya. Mudahnya Datuk Batuah
“mengkomuniskan” Sumatera Thawalib lantaran ketika itu guru dan murid-
murid Sumatera Thawalib sedang gandrung dengan persoalan-persoalan politik.


48
   Untuk menelusuri lebih jauh mengenai sejarah dan perkembangan gerakan komunis di Indonesia
lihat antara lain dalam Ruth Mc Vey, The Rise of Indonesian Communism (New York: Cornell
University Press, 1968), dan Soegiarso Soerojo, Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai (Jakarta:
Antar Kota, 1989).
49
   Mestika Zed, Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2004) h. 51.
50
   Ibid., h. 58, lihat juga dalam Hamka, Ayahku: Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan
Perjuangan Kaum Agama di SumateraBbarat (Jakarta: Umminda, 1982), h. 144


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                              24
      Dalam mempropagandakan ajaran-ajaran Komunis Datuk Batuah dan
Natar Zainuddin menerbitkan media pers. Natar Zainuddin memulai dengan
menerbitkan    Surat    Kabar     Djago-Djago    yang   mengandung        makna
“membangunkan orang-orang yang tertidur”. Bersama Jalaluddin Tamin tokoh
Syarikat Islam Padangpanjang yang condong ke Syarikat Islam Merah, Datuk
Batuah menerbitkan Surat Kabar Pemandangan Islam. “Kedua koran komunis itu
merupakan sumber sekaligus wacana intelektual yang menyeimbangkan antara
ajaran Islam dan kritik terhadap realitas sosial dalam masyarakat.”51 Selain itu
surat kabar tersebut juga difungsikan sebagai alat untuk melancarkan
propaganda komunis dan menyerang pemerintah kolonial dengan berbagai
hasutan.52 Kehadiran dua surat kabar ini diikuti oleh munculnya media pers
komunis lainnya seperti Islam Bergerak, Medan Muslim, Dunia Akhirat, dan Petir
      Menyadari banyaknya guru-guru dan siswa Sumatera Thawalib yang
menjadi pengikutnya, kelompok komunis di lembaga pendidikan Kaum Muda itu
mendirikan grup studi sebagai sarana untuk meningkatkan intelektualitas
anggota dan simpatisannya. Dalam grup studi yang diberi nama International
Debating Club ini Datuk Batuah menanamkan ajaran yang dinamakan “ilmu
kuminih” yakni komunisme yang dipadukan dengan ajaran Islam. “ Berbagai
dalil dari Al qur’an dan hadits dipakainya untuk menerangkan gagasan
perjuangan anti kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme… sambil
menyokong asas Marxisme dan komunisme.”53 Penting diketahui bahwa, mereka
yang terpengaruh komunis baik yang berada di lingkungan Sumatera Thawalib
maupun di luar lembaga pendidikan itu tetap memposisikan diri sebagai muslim
yang taat yang menjalankan syari’at Islam
      Menyadari pengaruhnya semakin meluas kelompok Komunis sudah berani
melakukan perlawanan terhadap pejabat-pejabat pemerintah setempat. Bahkan
kelompok Padangpanjang merencanakan untuk melakukan makar yakni akan
membunuh Asisten Residen Padangpanjang dan beberapa pejabat militer
setempat. Pemerintah segera melakukan aksi balasan. Terhadap tokoh-tokoh
komunis di Padang, Bukittinggi, dan Pariaman hanya dilakukan penggeledahan
karena tokoh-tokoh di daerah tersebut dianggap belum membahayakan. Akan
tetapi khusus di Padangpanjang pemerintah bertindak lebih keras karena
manuver-manuver politiknya dianggap sangat membahayakan; tokoh-tokoh
komunis di daerah ini ditangkap dan ditahan termasuk Datuk Batuah dan Natar
Zainuddin yang ditangkap pada tanggal 11 November 1923 dan 12 Januari 1925.
keduanya dibuang ke Pulau Timor.54
     5. Pers Islam di Minangkabau
     Salah satu dimensi dari pembaharuan Islam yang dianggap signifikan, baik
dalam peningkatan wacana keislaman maupun wacana pergerakan kebangsaan
di Minangkabau adalah peranan pers Islam. Munculnya penerbitan surat kabar,
majalah, dan tabloid Islam, bahkan juga gencarnya penerbitan lektur-lektur
51
   Mestika Zed, op.cit., h. 60
52
   Burhanuddin Daya, op.cit,m h. 246.
53
   Ibid.
54
   Mestika Zed, op.cit., h. 61 dan Burhanuddin Daya, op.cit., h. 251.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                           25
keagamaan pada dasarnya adalah rangkaian logis dari sebuah praksis kultural
masyarakat yang sedang menghadapi berbagai fenomena kemasyarakatan.
Modernisasi surau adalah implikasi perluasan wacana Islam sesuai tuntutan
perkembangan zaman yang diwarnai situasi kompetitif dengan pendidikan
barat. Demikian juga perjuangan untuk terlepas dari penguasaan bangsa asing
serta perluasan makna perjuangan di kalangan intelektual “surau” yang baru,
menciptakan dinamika kesadaran yang reflektif dan kritis, kemudian terpantul
melalui media tulis. Inilah praksis kultural masyarakat Minangkabau pada
waktu ini.
      Munculnya media pers di kalangan pembaharu Islam Minangkabau
terinspirasi oleh penerbitan “Al-‘Urwatul Wutsqa” yang diterbitkan oleh Sayid
Jamaluddin Al-Afghany dan Muhammad ‘Abduh, demikian juga “Al-Manar”
oleh Sayid Rasyid Ridha. Ulama Minangkabau pertama yang menerbitkan
majalah dengan corak pembaharuan adalah “Al-Imam” di Singapura oleh putera
Minangkabau Syekh Thaher Djalaluddin. Sebagaimana telah dikemukakan pada
bagian terdahulu, Al-Imam dalam penerbitan pertama telah “mengundang”
reaksi beberapa kalangan ulama Minangkabau untuk melakukan polemik
keagamaan dengan kalangan pembawa pemikiran-pemikiran baru itu. Dari sini
berkembang menjadi ajang adu argumentasi antara kelompok yang berbeda
pandangan, memunculkan buku-buku serta debat-debat ilmiah. Corong Kaum
Tua sebagai penggugat pandangan Kaum Muda disuarakan oleh surat kabar
Oetoesan Melaju. Surat kabar ini adalah perubahan nama dari surat kabar Pelita
Kecil yang telah terbit semenjak 1890. Pada tahun 1911 kelompok pembaharu
menerbitkan majalah “Al-Munir” di bawah pimpinan H. Abdullah Ahmad.
Sebagai pembawa suara pembaharuan, majalah ini memuat pemikiran-
pemikiran ulama-ulama seperti Syekh Abdul Karim Amrullah (Haji Rasul),
Syekh Muhammad Jamil Jambek, Syekh Muhammad Thaib Umar dan H.
Abdullah Ahmad sendiri. Majalah ini terbit dua mingguan dan mengupas
masalah-masalah keislaman seperti masalah ‘ubudiyah, mu’amalah dan ‘aqidah.
Dalam majalah ini disediakan rubrik khusus untuk menjawab masalah-masalah
agama Islam. Penyebaran majalah Al-Munir tidak hanya di Minangkabau, akan
tetapi meluas ke berbagai daerah di Nusantara, namun penerbitan majalah ini
hanya lima tahun, pada tahun 1916 terpaksa dihentikan karena percetakannya di
Padang terbakar.
     Terhentinya penerbitan majalah Al-Munir di Padang, maka misi
pembaharuan kemudian disuarakan oleh Al-Munir el-Manar yang diterbitkan
oleh murid Syekh Abdul Karim Amrullah, Zainuddin Labay Al-Yunusi di
Sumatera Thawalib Padangpanjang pada tahun 1918. Sejak waktu ini, Sumatera
Thawalib yang ada di Maninjau, Parabek, Sungayang, dan Maninjau mengikuti
pula dengan menerbitkan majalah masing-masing, yaitu Al-Ittiqan di Maninjau,
Al-Bayan Parabek, Al-Basyir (Sungayang), dan Al-Imam di Padang Japang.
Diantara penerbitan Sumatera Thawalib itu, maka Al-Munir el-Manar yang
bertahan hingga wafatnya Zainuddin Labay Al-Yunusy pada tahun 192455.


55
     Lihat : Hamka, 1967, Ajahku,Djakarta : Djajamurni, hal. 110


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                         26
      Lahirnya PERMI dari lembaga pendidikan Sumatera Thawalib juga ikut
meramaikan media pers Islam di Minangkabau. Dalam tahun 1932 setidaknya
PERMI menerbitkan enam surat kabar yaitu PERMI Payakumbuh menerbitkan
surat kabar “Barisan Kita” . Surat kabar ini hanya berumur satu tahun. PERMI
Padang menerbitkan surat kabar Medan Rakyat. Sedangkan di Bukittinggi,
sekolah PERMI menerbitkan surat kabar Medan Poetri, Islamic Colllege Permi
menerbitkan surat kabar Semangat Moeda. Surat kabar ini pada tahun 1937
berganti nama menjadi Raja, dan pada akhir tahun 1932 satu surat kabar lagi
dengan nama Pahlawan Muda yang diterbitkan oleh Himpunan Pimpinan Islam
Indonesia PERMI.
      Di kalangan Kaum Tua yang dipelopori oleh PERTI, tak kalah gesitnya
menerbitkan berbagai majalah dan surat kabar. Majalah Al-Mizan diterbitkan
oleh PERTI di Bukittinggi pada tahun 1930, majalah Soearti (Soeara Tarbiyah
Islamiyah) diterbitkan pada tahun 1938 dan setahun kemudian PERTI Suliki
menerbitkan pula majalah Al-Insyaf . Majalah Kopper (PERTI) terbit di Jakarta
pada tahun 1951, menyusul PERTI Bengkawas menerbitkan majalah Dewan
Poetri pada tahun 1952. PERTI Bulletin terbit pada tahun 1953, menyusul di
Jakarta organisasi ini menerbitkan beberapa media pers seperti majalah Al-Imam
pada tahun 1955, Majalah Madrasah Rakyat tahun 1957 dan surat kabar harian
Fajar dan Mujahid Islam diterbitkan pada tahun 195956.
     6. Islam di Masa Pendudukan Jepang
      Jepang masuk di Sumatera Barat (Minangkabau) tanggal 13 Maret 1942 dan
empat hari setelah itu hampir semua kota penting diduduki tanpa perlawanan
dari Belanda. Seiring dengan itu di Padang dilaksanakan serah terima kekuasaan
atas Sumatera Barat antara Jepang dan Belanda. Kadatangan Jepang ke Sumatera
Barat pada awalnya sangat mencemaskan masyarakat, namun dalam berbagai
kesempatan Jepang menyerukan bahwa kedatangannya adalah sebagai saudara
tua untuk membebaskan rakyat dari penjajahan barat. Jepang melalui agen-agen
mereka menyiarkan slogan “Asia untuk Asia”.
     Dalam menjalankan roda pemerintahannya di Sumatera Barat, Jepang pada
awalnya tidak banyak melakukan perubahan struktur pemerintahan57, bahkan ia
masih menggunakan pegawai-pegawai pribumi yang dulu pernah bekerja
dengan Belanda. Ini disebabkan oleh karena bangsa Jepang yang datang pertama
kali adalah serdadu-serdadu yang tidak mengerti soal pemerintahan sipil.
Jepang juga tidak melarang rakyat di daerah ini mengibarkan bendera Merah
Putih bergandengan dengan bendera Hinomaru. Rakyat diberi kebebasan untuk
mendirikan perkumpulan-perkumpulan dan sekolah-sekolah.
    Dalam bidang pendidikan Jepang melakukan perubahan-perubahan secara
mendasar. Sekolah-sekolah dimobilisasi untuk kepentingan Jepang. Melalui jalur
56
   Yusran Ilyas, 1995, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Profil Ulama Pejuang (1871-1970), tanpa penerbit,
halaman : 21
57
   Jepang hanyalah merubah nama-nama struktur dan jabatan pemerintahan ke dalam bahasa
Jepang, seperti Sumatera Westkust diganti Sumatra Neishi Kaigun shu, Asisten Residen diganti
dengan Bun Shuco, afdeling dengan Bun, Onder afdeling dengan Fuku Bun, Distrik dengan Gun, dan
seterusnya.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                             27
ini pemerintahan pendudukan ini berusaha untuk men “jepang” kan anak-anak
Indonesia dengan berbagai cara. Di sekolah para murid sekolah dalam berbagai
tingkatan diajarkan bahasa Jepang, mereka juga dilatih taisoI58, bergotong royong
ala Jepang, bahkan juga latihan militer. Kegiatan-kegiatan ini justru lebih banyak
dilaksanakan dibanding belajar. Para pemuda dilatih secara militer untuk
keperluan Kei-bo-dan (pembantu polisi), Sei-nen-dan (penjaga keamanan
kampung), Hei-ho (prajurit Asia Timur Raya), Romusha (tentara pembangun Asia
Timur Raya), dan Gyugun (tentara Sukarela)59. Tujuan diberikannya latihan-
latihan militer oleh Jepang adalah dalam rangka mempersiapkan tentara untuk
Perang Asia Timur Raya. Meskipun kemudian sangat bermanfaat bagi bangsa ini
dalam memperjuang dan mempertahankan kemerdekaan.
       Untuk membantu mobilisasi kalangan pemuda, pemerintahan Jepang
memaksakan kepada para ulama untuk memfatwakan bahwa perang Asia Timur
Raya sebagai perang Sabil. Oleh kalangan ulama, kewenangan ini digunakan
justru untuk meyakinkan rakyat bahwa memerangi bangsa asing termasuk
perang sabil, dalam hal ini termasuk bangsa Jepang. Para ulama yang tergabung
dalam Majlis Islam Tinggi (MIT) bersama-sama dengan golongan Cadiak Pandai
dan golongan adat memberikan dorongan kepada pemuda untuk mengikuti
pelatihan-pelatihan militer seperti yang dianjurkan oleh Jepang. Majlis Islam
Tinggi (MIT) sebagai satu-satunya organisasi ulama Sumatera Barat, pada waktu
ini meminta kepada Jepang agar diizinkan mendirikan Gyugun. Pemuda-
pemuda Sumatera Barat didorong untuk menjadi pasukan Gyugun supaya
mendapat pelatihan kemiliteran dari Jepang. Dengan dorongan para pemimpin
rakyat itu banyak pemuda-pemuda mendaftarkan diri menjadi Gyugun. Diantara
pemuda Islam yang tercatat adalah M. Dahlan Djambek, Ismail Lengah, Syarif
Usman, Dahlan Ibrahim, Syofyan Nur, Syofyan Ibrahim. A. Thalib, Nurmatias,
Sayuti Amin, Alwi St. Marajo, Syefei Ali, Mahyuddin Tonek, Burhanuddin,
Munir Latif dan banyak lagi yang lain. Pada umumnya mereka adalah pemuda-
pemuda terbaik daerah ini60. Sedangkan tokoh yang ditugaskan untuk merekrut
calon-calon Gyugun itu adalah : Ahmad Dt. Simarajo dari golongan adat,
Mahmud Yunus61 dari golongan alim ulama, dan Khatib Sulaiman dari golongan
cendikawan62. MIT melalui ketiga tokoh meminta agar pemuda-pemuda yang
masuk Gyugun agar selalu berjiwa Islam dan nasionalis. Pemuda-pemuda
terlatih dalam Gyugun inilah yang pada masa revolusi menjadi lasykar-lasykar
rakyat bentukan partai dan organisasi di daerah ini dalam mempertahankan
kemerdekaan.
     “Dukungan semu” yang diberikan oleh kaum ulama Sumatera Barat pada
masa pemerintahan Jepang, ternyata telah membutakan mata Jepang dalam
melihat apa yang ada dibalik dukungan ulama dalam pembentukan Gyugun.
Tokoh masyarakat seperti ulama dan tokoh adat serta para cendikawan pada
waktu ini hanyalah berfikir bagaimana kemerdekaan dapat segera di capai.
58
   Taiso adalah sejenis senam pagi yang dilaksanakan secara bersama-sama di lapangan terbuka.
59
   Marjani Martamin, 1978, Sejarah Sumatera Barat, Jakarta : Depdikbud, halaman 104.
60
   Martamin, 1978; 109
61
   Mahmud Yunus adalah tokoh pendidikan Indonesia, Rektor pertama IAIN Imam Bonjol Padang.
62
   BPSIM, 1978, Jld.I, 123 ; Mahmud Yunus, 1979;122


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                        28
Dengan mempersiapkan tenaga terlatih, tentu pada saatnya akan memuluskan
rencana “belakang layar” itu.


IV. Islam di Minangkabau Pasca Kemerdekaan


      Dengan dicapainya kemerdekaan, maka berarti dimulainya suatu proses
pembentukan negara bangsa. Dengan itu Indonesia memasuki masa revolusi, di
mana kehidupan suatu negara baru perlu ditata untuk mencapai tujuan bersama.
Dengan kemerdekaan berarti berbagai kepentingan masyarakat mendapatkan
tempat dalam tatanan masyarakat baru yang dicita-citakan. Dalam proses
penataan itu diperlukan langkah-langkah sistematis, mulai dari institusi-institusi
hingga tokoh-tokoh yang ditampilkan sebagai pengambil kebijakan. Pada bagian
inilah setiap daerah mempunyai pilihan-pilihan strategis         sesuai dengan
pengalaman-pengalaman historis masing-masing yang perlu dipertimbangkan.
      Masyarakat Minangkabau (Sumatera Barat) adalah masyarakat yang
religius dan menjadikan Islam sebagai agama yang inherent dalam sistem
budaya masyarakat ini. Karena itu agama Islam telah sangat berperan dalam
rentangan pengalaman sejarah perjuangan masyarakat di daerah sejak abad ke-
19. Peran para ulama, guru-guru agama serta institusi-institusi keagamaan
ternyata tidak dapat diabaikan dalam memotivasi dan menggalang kekuatan-
kekuatan perlawanan rakyat, baik di masa penjajahan Belanda maupun masa
pendudukan Jepang.
1. Marjinalisasi Kepemimpinan Islam dalam Proses Revolusi
      Pada saat kemerdekaan sudah ditangan dan era revolusipun harus dimulai,
kelompok pemuka agama di daerah ini agaknya kurang mendapat porsi yang
lebih baik dalam institusi yang akan menjalankan proses revolusi. Dalam Komite
Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang dibentuk di daerah ini di awal revolusi
misalnya, ketidak seimbangan komposisi ketokohan sangat jelas terlihat.
Institusi ini lebih didominasi (untuk tidak mengatakan semuanya), oleh
kalangan politisi nasionalis sekuler. Diantara mereka adalah aktifis politik sejak
zaman Jepang, bahkan sebagian besar adalah bekas pegawai-pegawai dalam
pemerintahan Belanda. Kalangan politisi ini pada umumnya adalah anggota
Hokokai (institusi propaganda Jepang)63. Pada saat pertama kali dibentuk KNID
Sumatera Barat tanggal 31 Agustus 1945 muncul tiga tokoh pada jajaran atas
KNID yaitu Muhammad Syafi’i, Rusad Dt. Parpatih Baringek dan Dr. M. Djamil
Dt. Rangkayo Tuo., masing-masing sebagai Ketua, Ketua I dan Ketua II.
Muhammad Syafi’i pada waktu sebelumnya adalah pendiri INS Kayu Tanam ,
seorang nasionalis yang pernah belajar ke negeri Belanda, berasal dari keluarga
maju dengan gaya hidup yang berorientasi barat. Rusad Dt. Parpatih Baringek
adalah mantan Asisten Demang dan wakil Ketua Minangkabau Raad di masa

63
  Lihat : Mestika Zed, 1998, Sumatera Barat di Panggung Sejarah,1945-1995, Jakarta : Sinar Harapan,
halaman 17 ; Marjani Martamin dkk, 1978, Sejarah Daerah Sumatera Barat, Jakarta : Depdikbud, hal.
118.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                              29
Belanda. Sementara Dr. M. Djamil tidak begitu dikenal oleh masyarakat namun
ia salah seorang dokter Minangkabau yang oratoris. Sedangkan yang menjabat
sebagai Setia Usaha KNID adalah Mr. St. Muhammad Rasjid. Tokoh ini lulusan
Sekolah Tinggi Hukum (RHS) di Batavia dan bekerja sebagai pengacara di
zaman Belanda, kemudian di masa Jepang menjadi anggota Chu Sangi Kai.
Muhammad Syafi’i kemudian oleh KNID diangkat sebagai Residen (Gubernur)
Sumatera Barat yang pertama.
      Pada dasarnya, hampir semua tokoh atau elit revolusi yang muncul di awal
kemerdekaan baik di jajaran legislatif maupun eksekutif di pegang oleh tokoh-
tokoh nasionalis sekuler berpendidikan barat yang tentunya kurang memiliki
basis sosial dan pada zaman perjuangan kemerdekaan, mereka pada pada waktu
itu umumnya berdiri pada posisi pemerintahan. Indikasi dari akibat kurangnya
dukungan rakyat sangat jelas terlihat ketika terjadinya beberapa kali pergantian
Residen. Residen pertama Muhammad Syafi’i hanya bertahan satu setengah
bulan, kemudian digantikan oleh Rusad Dt. Parpatih Baringek yang
kekempimpinannya juga hanya bertahan lebih kurang tiga setengah bulan, dia
terpaksa mengundurkan diri dan digantikan secara berurutan Dr. M. Djamil dan
Mr. St. Moh. Rasjid. Gonta ganti Residen di Sumatera Barat yang berlangsung
pada dua tahun pertama ini adalah gambaran dari kekurangmampuan tokoh-
tokoh itu dalam mengantisipasi persoalan-persoalan internal yang antara lain
konflik sosial politik yang terjadi. Disamping itu masuknya sekutu menjadi
tantangan tersendiri bagi tokoh revolusi ini.
      Banyaknya persoalan-persoalan internal yang tidak terpecahkan
menyebabkan proses revolusi menjadi mandeg. Terjadinya anarkisme sebagai
pantulan ketidak puasan rakyat atas janji kemerdekaan, menjadi beban yang
sangat rumit bagi pemerintahan republik yang baru ini. Muncul berbagai
kecurigaan terhadap loyalitas perjuangan para pemimpin revolusi, serta
perlakuan tidak adil terhadap berbagai elemen masyarakat yang seharusnya
mendapat porsi pada pemerintahan64. Kondisi sosial seperti ini sudah pasti
menjadi titik lemah tersendiri, apalagi bila dihadapkan dengan kedatangan
sekutu yang diboncengi oleh Belanda untuk kembali menguasai wilayah
jajahannya.
Pada saat pemerintah bersama TRI harus memobilisasi rakyat untuk
mempertahankan kemerdekaan, mereka berusaha dengan gencar menyiarkan
kampanye dengan tema-tema arti kemerdekaan di kalangan rakyat. Akibat
kurang mengakarnya kalangan pemimpin revolusi itu, kampanye kemerdekaan
kurang disambut baik oleh masyarakat. Ketika kesulitan ini dialami, maka tokoh
formal itu merasa bahwa dukungan moral kalangan ulama yang memiliki
kharisma di tengah masyarakat sangat diperlukan.

64
  Salah satu ekspresi ketidak puasan berbagai golongan masyarakat adalah terjadinya peristiwa 3
Maret 1947 yang dikenal sebagai percobaan kudeta terhadap pemerintahan dan Tentara Republik
Indonesia di Bukittinggi dan kota-kota lainnya di Sumatera Barat sebagai koreksi atas berbagai
kelemahan pemerintah dan TNI dalam menjalankan rode revolusi. Selanjutnya lihat : Taufik
Abdullah dan S. Budhisantoso, 1984, Sejarah Sosial di Daerah Sumatra Barat, Jakarta : Depdikbud,
hal. 150-155


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                           30
     Apa yang digambarkan di atas, sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang
pernah dipaksakan oleh pemerintahan Jepang kepada kalangan agama untuk
menggalang kekuatan rakyat bagi kepentingan Perang Asia Timur Raya.
Bedanya hanyalah pada masa Jepang antara pemerintah dengan ulama berada
pada dua posisi yang berbeda, sedangkan di masa revolusi ini keduanya berada
pada posisi yang sama. Anekdot ini telah membukakan mata para pemimpin
revolusi sekaligus peringatan atas kelemahan mereka dalam mendapatkan
dukungan rakyat, demikian juga dengan peran golongan Islam yang
sesungguhnya tidak dapat diabaikan.
2. Pembentukan Partai-Partai Islam
      Menyambut seruan pemerintah dalam Maklumat Wakil Presiden tgl. 3
Nopember 1945, rakyat Sumatera Barat segera membentuk partai-partai untuk
penyaluran aspirasi politik mereka. Beberapa hari setelah keluarnya maklumat
itu para politisi berkumpul dalam suatu pertemuan di Padang yang dihadiri oleh
Residen Muhammad Syafi’i. Dalam rapat itu disepakati beberapa point resolusi
yang isinya antara lain : bahwa untuk mengokohkan Negara Republik Indonesia
yang demokratis hendaklah segala paham politik dari masyarakat dapat
disalurkan dengan teratur ke dalam partai-partai. Dalam pertemuan ini juga
disepakati bahwa dalam situasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau
kedaulatan, setiap partai politik jangan hendaknya saling bercakaran sesamanya
dan berjuang sepenuhnya untuk mengokohkan pertahanan negara65.
      Kesepakatan itu kemudian disambut dengan berdirinya beberapa partai
politik di Sumatera Barat. Dari kalangan Islam ikut meramaikan pembentukan
partai pada waktu ini antara lain : Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai
organisasi madrasah dan ulama-ulama Syafi’iyah dijadikan partai politik pada
tanggal 26 Nopember 1945, Majlis Islam Tinggi (MIT), organisasi ulama
Sumatera Barat, diresmikan pula menjadi partai politik lima hari setelah Majlis
Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAM) organisasi adat yang
diresmikan sebagai partai politik pada tanggal 20 Desember 1945. Beberapa
waktu sebelum itu Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang pernah mendapat
tempat di Minangkabau sebelum tahun 1937 saat dibubarkan oleh pemerintah
Belanda, kembali ditubuhkan pada tanggal 18 Nopember 1945. Sedangkan Majlis
Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang berpusat di Yogyakarta, didirikan
cabangnya di Sumatera Barat pada Februari 1946. Disamping itu beberapa partai
lokal lainnya seperti Partai Politik Tarikat Islam (PPTI), PKI Lokal Islamy, dan
Partai Muslimin Syathariah Indonesia.
      Penubuhan partai-partai politik Islam di Sumatera Barat, disamping
menjadi wadah penyaluran aspirasi kalangan Islam untuk merespon maklumat
pemerintah, lebih dari itu tentunya untuk mengantisipasi berbagai kesenjangan
yang terjadi ditubuh pemerintah sekaligus penyeimbang munculnya partai-
partai nasionalis sekular seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Sosialis
Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan lain-lainnya yang juga
didirikan di Sumatera Barat pada waktu ini.
65
 lihat :Taufik Abdullah dan S. Budhisantoso, 1984, Sejarah Sosial di Daerah Sumatra Barat, Jakarta :
Depdikbud, hal. 146


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                               31
3. Lasykar-Lasykar Islam di Masa Revolusi
     Menyadari kondisi bangsa yang belum stabil, maka setiap elemen bangsa
harus mengambil peran dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan.
Walaupun sudah dibentuk angkatan perang dan kepolisian oleh pemerintah,
partai-partai dan organisasi masyarakat di Sumatera Barat merasa perlu
membentuk barisan-barisan rakyat yang akan ikut ambil bagian bila dalam
kondisi tertentu negara memerlukannya untuk memperkuat angkatan yang ada.
      Barisan yang pertama-pertama berdiri adalah Hizbullah yang dibentuk oleh
organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini pada awalnya telah memiliki
angkatan muda yang tergabung dalam kepanduan Muhammadiyah yang
bernama Hizbul Wathan. Setelah bekas anggota Hizbul Wathan ini mendapatkan
pengarahan serta tambahan pengetahuan yang dilaksanakan selama lebih
kurang 10 hari, kemudian disatukan dalam barisan Hizbullah. Barisan ini
diresmikan oleh organisasi induknya (Muhammadiyah) di Padangpanjang pada
tanggal 22 November 1945. Segera setelah pembentukan Hizbullah dan masih
pada tahun yang sama, Partai Islam Perti juga membentuk Lasykar Muslimin
Indonesia (Lasymi). Keanggotaan Lasymi yang terdiri dari pemuda-pemuda Perti
ini dilatih selama beberapa waktu untuk mendapatkan bekal pengetahuan
kemiliteran dasar. Segera setelah selesai pelatihan, Syekh Sulaiman Ar-Rasuly
selaku sesepuh partai ini melantik keanggotaannya dan sekaligus meresmikan
barisan ini di Bukittinggi pada tanggal 24 Desember 1945. Majlis Islam Tinggi
(MIT) yang telah menjadi partai Islam sejak 25 Desember 1945 juga membentuk
sebuah barisan pada tanggal 16 Maret 1946. Barisan yang diremikan berdirinya
di Bukittinggi ini diberi nama Sabilillah.
      Beberapa bulan berikutnya, Partai Islam Perti, terutama dari kalangan
wanita Perti juga dibentuk barisan wanita yang bernama Lasykar Muslimat .
Barisan ini selain dibekali dengan pengatahuan kemiliteran, juga persiapkan
untuk barisan belakang yang akan menangani dapur umum, palang merah dan
keperluan-keperluan perang lainnya. Lasykar Muslimat diresmikan pada tanggal
23 Juni 1946. Diantara partai-partai Islam lainnya tidak ketinggalan mendirikan
barisan masing-masing, seperti Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) dengan
barisan Tentara Allah, PKI Lokal Islami dengan barisan Saifullah, demikian juga
barisan yang dipelopori oleh tokoh masyarakat, seperti Angkatan Api Islam yang
didirikan oleh Abdul Hamid di Sawahlunto.
     Barisan-barisan ini merupakan kantong-kantong kekuatan rakyat dalam
rangka mempertahankan kemerdekaan dan akan berdampingan dengan Tentara
Rakyat Indonesia (TRI) serta barisan-barisan yang didirikan oleh partai dan
organisasi lainnya seperti Tentara Merah Indonesia (didirikan oleh PKI), Barisan
Hulubalang (didirikan oleh MTKAAM), Barisan Gerilya Sumatera Barat (didirikan
oleh Ali Umar di Padang), Api Sibonka (Angkatan Perang Silungkang, Bonjol dan
Kamang) yang didirikan oleh Inyik Adam di Padangpanjang, dan lain-lain.
4. Partai Islam di Pentas Politik Pemilihan Umum 1955
     Usai revolusi, pada pertengahan tahun 1950, cita-cita proklamasi
menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan dikokohkan kembali. Ini ditandai


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                           32
dengan dihapuskannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan
aparat pemerintahan RIS dibubarkan. Perdana Menteri pertama NKRI
Mohammad Natsir meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memulihkan
kondisi politik yang terjadi di Sumatera Barat. Kebijakan Menteri Dalam Negeri
Asaat mengganti gubernur Sumatera Tengah dengan mengangkat Mr. Ruslan
Muljohardjo dari Partai Masyumi, telah memicu konflik antara DPR Sumatera
Tengah dan pemerintah pusat. DPR ST kemudian bersepakat untuk menolak
keputusan Mendagri itu serta berusaha menggagalkan pelantikannya di
Sumatera Barat. Meskipun akhirnya Ruslan dapat menduduki kursinya sebagai
gubernur, namun hal ini dinilai oleh masyarakat Sumatera Barat sebagai
hilangnya demokrasi di ranah yang secara kultural historis adalah dianggap
paling demokratis, apalagi sejak dibekukannya DPRST pada tahun 1951.
      Dengan latar belakang kondisi politik itu, partai-partai di Sumatera Tengah
yang telah kehilangan “panggung” mencoba merakit kembali kekuatan melalui
sebuah perkumpulan yang bernama Koordinasi Partai Partai Politik se-Sumatera
Tengah (KPPST)66. Perkumpulan ini aktif mengadakan pertemuan-pertemuan
untuk menggalang kembali kekuatan. Dalam Kongres KPPST di Bukittinggi
pada tanggal 20 Januari 1952 yang dihadiri oleh H. Agus Salim. Kongres ini
menghasilkan konsolidasi kekuatan dengan merekrut tokoh-tokoh daerah yang
terdiri dari kaum ulama, kaum adat dan Cadiak Pandai (golongan intelektual).
Pada bulan Juli 1952, KPPST mengeluarkan Statemen Bersama yang ditujukan
kepada pemerintah pusat yang berbunyi a.l.: “ menyesali sikap pemerintah yang
mengakibatkan kosongnya demokrasi di Sumatera Tengah sekian lama” dan
“mendesak diadakannya pemilihan umum”. Statemen ini disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dengan berbagai cara, namun tidak mendapatkan
tanggapan positif dari pemerintah.
Apa yang diperjuangkan oleh KPPST selama tidak kurang dari tiga tahun,
barulah membuahkan hasil setelah pemerintah pusat mengumumkan akan
diadakannya pemilihan umum pada bulan September 1955.
      Dari hasil pemilihan umum 1955 ini tercatat parta-partai Islam
mengungguli perolehan suara terbesar adalah Masyumi 49 % diikuti oleh Perti di
urutan kedua dengan jumlah perolehan suara 28 %, sedangkan partai Islam
lainnya seperti Partai Islam Indonesia (PII), Partai Syarikat Islam Indonesia
(PSII), Partai Politik Tarikat Islam (PPTI), dan Nahdhatul Ulama berada di
bawah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memperoleh suara 7%, bahkan
PPTI dan PII gagal memperoleh suara.
5. Islam dan Adat Minangkabau Sesudah Kemerdekaan :
     Sebuah Solusi atas Kesadaran Sejarah
      Berakhirnya masa revolusi di Sumatera Barat, kehidupan sosial politik di
daerah inipun mulai memasuki periode “normal” ditandai dengan
terselesaikannya berbagai konflik internal pemerintahan pada awal tahun
1950an. Pada saat ini kalangan tokoh intelektual, para ulama serta para pemuka
66
  Tentang bagaimana upaya tokoh di daerah ini berupaya untuk mewujudkan kembali demokrasi
di Minangkabau secara lebih jauh dikemukakan oleh Mestika Zed, dkk, 1998, hal. 129


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                    33
adat mulai berfikir untuk menciptakan suasana tenteram di kalangan
masyarakat dengan meredam berbagai potensi yang memungkinkan terciptanya
konflik internal baru di kalangan masyarakat. Pada waktu ini persoalan adat dan
Islam, meski tidak lagi menjadi tema utama konflik internal sejak masa
pergerakan, namun dirasakan bahwa tidak mustahil sewaktu-waktu akan
kembali menguat, bila tantangan eksternal yang dihadapi sudah mereda,
sebagaimana perspektif sejarah yang pernah terlihat pada abad yang lalu.
      Untuk itu, pada tahun 1952 muncul inisiatif dari kalangan elit “Tungku Tigo
Sajarangan” Minangkabau untuk menyelenggarakan sebuah konferensi yang
akan membahas tentang kedudukan hukum Islam dalam adat Minangkabau.
Persoalan ini, meski tidak menimbulkan konflik terbuka seperti pada waktu-
waktu yang lalu, namun tetap menjadi persoalan yang dianggap rumit dalam
tataran praktek peradilan masyarakat Minangkabau hingga waktu ini, terutama
menyangkut persoalan waris dan kaitannya dengan harta pusaka yang berlaku
dalam adat Minangkabau. Persoalan inilah yang dikhawatirkan akan meluas
kembali menjadi konflik adat dan agama.
      Berangkat dari kenyataan itulah konferensi ini dilaksanakan untuk
mempertemukan kembali kalangan adat, kalangan agama dan para cendikiawan
untuk membahas rencana menyangkut bagaimana fatwa mengenai harta
pencaharian --yang harus diwariskan sesuai dengan fiqh itu-- dilaksanakan.
Diantara usulan yang mengemuka pada konferensi ini, selain menyangkut
konsep tentang harato pancarian, adalah bahwa kemenakan dapat mewarisi
sepertiga dari harta pencaharian mamak mereka melalui pembuatan wasiat,
sedangkan yang duapertiga dibagi di antara para ahli waris menurut ketentuan
fiqh. Harta pusaka (harato pusako) hendaklah tetap diatur sesuai dengan adat.
Setiap orang Minangkabau dianjurkan membuat surat wasiat untuk mewariskan
sesuatu yang berfaedah bagi kemenakan mereka67.
     Pada tahun 1968 kembali dilaksanakan konferensi yang sama untuk
membahas persoalan sebagaimana yang menjadi usulan yang mengemuka pada
konferensi tahun 1952 dengan beberapa keputusan antara lain bahwa hukum
yang berlaku atas harta pencaharian adalah hukum faraidh, sedangkan untuk
harta pusaka berlaku hukum adat dengan beberapa penjelasan tentang konsep
harta pusaka dan harta pencaharian dan ketentuan yang ditetapkan untuk itu.
Semua hakim Sumatera Barat dan Riau yang hadir pada waktu ini, menghimbau
khalayak untuk memperhatikan keputusan konferensi ini.
Meskipun keputusan konferensi ini telah disebarluaskan sedemikian rupa,
ternyata dalam praktek peradilan di Sumatera Barat, para hakim tidak terlalu
“menaruh perhatian” pada keputusan ini, mereka tetap saja menggunakan
hukum adat dalam keputusan mereka68. Namun, setidaknya dengan

67
   lihat : Franz von Benda-Beckmann, 2000, Properti dan Kesinambungan Sosial, Kesinambungan dan
Perubahan dalam Pemeliharaan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau, Jakarta :
Grasindo hal. 418
68
    Persoalan tentang harta pusaka dan harta pencaharian sebagai yang menjadi pembahasan dalam
kedua konferensi ini serta bagaimana implementasinya dalam praktek peradilan di Minangkabau
secara lengkap dikemukakan oleh Benda-Beckmann (2000) ibid.


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                           34
dilaksanakannya konferensi yang membahas tentang adat dan Islam, telah
mempertemukan dua kelompok ideologis yang di masa lalu sangat rentan
terhadap konflik. Dengan konferensi ini juga persoalan-persoalan yang
menyangkut wacana adat dan Islam dibicarakan secara terbuka dan ilmiah.
Sehingga potensi konflik di antara keduanya mendapatkan “katup pengaman”
untuk tidak melebar menjadi konflik. Keadaan inilah yang telah mewarnai
hubungan Islam dan adat pada waktu-waktu selanjutnya di Sumatera Barat.


V.    Penutup


     1. Kesimpulan
     Mengamati perjalanan sejarah agama Islam di Sumatera Barat pada abad
ke-19 dan ke-20 sebagai suatu episode perkembangan Islam di Indonesia dalam
kerangka pengalaman di tingkat lokal, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut :
1. Sebagaimana perkembangan sejarah agama Islam pada periode sebelumnya,
   Islam di Minangkabau pada abad ke-19 dan ke-20 berkembang melalui suatu
   proses dialektis dalam rangka menemukan bentuknya yang ideal sesuai
   dengan perkembangan masyarakat. Proses dialektika Islam di wilayah ini
   justru tumbuh dari kerangka budaya Minangkabau yang terbuka, kosmopolit
   dan senantiasa memelihara “konflik”. Proses dialektika perkembangan itu
   selalu diawali dengan munculnya konflik internal atau oleh tantangan
   eksternal. Ketika konflik internal menguat maka serta merta memunculkan
   praksis-praksis kultural sebagai refleksi dari perkembangan pemikiran
   masyarakatnya. Namun ketika muncul tantangan eksternal, maka intensitas
   konflik internal menjadi menurun, bahkan melahirkan integrasi sebagai
   praksis kultralnya. Demikian juga ketika tantangan eksternal menurun, maka
   potensi konflik internal “dimunculkan” kembali.
2. Pada paruh kedua abad ke 19 intensifnya kegiatan intelektual Islam untuk
     belajar ke Timur Tengah merupakan praksis kultural dari munculnya
     kembali perdebatan seputar tarikat Naqsyabandiah dan Syathariah serta
     menguatnya kembali protes terhadap praktek adat Minangkabau setelah
     berakhir Perang Paderi. Implikasi ‘perjalanan intelektual’ pada waktu ini
     terlihat pada awal abad ke-20 dengan terjadi polarisasi pemikiran dan
     pemahaman keagamaan ; Kaum Tua dan Kaum Muda. Konflik kedua kubu ini
     menjadikan aktifitas surau meningkat, terjadi transformasi sistem
     pendidikan, pembahasan terhadap wacana-wacana keislaman meningkat
     pesat, demikian juga mejamurnya penerbitan media pers dan lektur-lektur
     keagamaan.
3. Menjalarnya semangat pergerakan dan masuknya faham komunisme ke
     dalam lembaga Sumatera Thawalib di Minangkabau pada tahun 1920an telah
     memilah komposisi elit Minangkabau kepada tiga kelompok besar yaitu :
     Nasionalis Sekuler yang terdiri dari kalangan intelektual pendidikan Belanda


Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                            35
    dan Nasionalis Islam yang terdiri dari kalangan Islam tradisionalis (Kaum
    Tua), Islam Modernis (Kaum Muda), Nasionalis Radikal yang terdiri dari
    kalangan modernis Islam yang disusupi faham komunis, dan kelompok
    Kaum Adat. Kelompok-kelompok inilah yang mewarnai pembentukan partai-
    partai politik di awal kemerdekaan. Konflik internal diantara kelompok elit
    serta tantangan eksternal yang terjadi pada masa sebelum dan sesudah
    kemerdekaan telah menciptakan berbagai praksis kultural yang spesifik di
    Minangkabau.
    2. Saran/Rekomendasi
    a. Untuk memahami sejarah perkembangan Islam di Sumatera Barat tidak
       dapat dilepaskan dengan konteks kultural Minangkabau. Karenanya
       penganalisisan faktor-faktor kausalitas terhadap perkembangan sejarah
       masyarakat ini lebih memerlukan pendekatan-pendekatan lokalitas.
    b. Mengusulkan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk lebih
       mengembangkan kajian-kajian kesejarahan Islam dalam konteks lokal ini,
       terutama kajian mendalam pada aspek-aspek tertentu sebagai kelanjutan
       dari pembahasan komprehensif yang dilaksanakan dalam kegiatan
       penelitian ini.


VI. Daftar Sumber :
    Arsip dan Dokumen :
    Mail Rapport No. 227x/33, ANRI, No.29
    Mail Rapport No. 316x/29, ANRI, No.9
    Mail Rapport No. 64x/28, ANRI, No.9
    Mail Rapport No. 879x/28, ANRI, No.B/38
    Mail Rapport No. 966x/28, ANRI, No.9
    Mail Rapport No. 812/30, ANRI
    Naskah Primer :
    Ahmad Khatib bin Abdul Lathif Al-Khatib, 1326 H., Izhharu Zaghlil Kadzibin fi
          Tasyabbuhihim bish-Shadiqin, Mishr : Mathba’ah at-Taqaddum al’Ilmiyyah bi
          Darbi ad-Dalil.
    -----,1326 H., Al-Ayaatu al-Baiyyinat li al-Munshifin fi Izalati Khurafat Ba’dh al-
          Muta’ashshibin, Mishr : Mathba’ah at-Taqaddum al’Ilmiyyah bi Darbi ad-Dalil.
    -----, 1326 H., As-Saiful Batar fi Mahaqqi Kalimati Ba’dhi Ahli al-Ightirar, Mishr :
          Mathba’ah at-Taqaddum al’Ilmiyyah bi Darbi ad-Dalil.
    Buku :
     Azra, Azyumardi, 1995, Jaringan Ulama, Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
          XVII dan XVIII, Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia,
          Bandung : Mizan.
     Benda –Beckmann, Franz von, 2000, Properti dan Kesinambungan Sosial,
          Kesinambungan dan Perubahan dalam Pemeliharaan Hubungan –Hubungan Properti
          Sepanjang Masa di Minangkabau, (terjemahan Tim Perwakilan KITLV, Jakarta
          bersama Dr. Indira Simbolon), Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia &
          Perwakilan Koninklijk Institut voor Taal Land –en Volkkenkunde.




Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                   36
     Benda-Beckmann, Keebet von, 2000, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat, (terjemahan
         DR. Indira Simbolon), Jakarta : PT Gramedia Widiasarana & Perwakilan
         Koninklijk Instituut voor Taal Land-en Volkenkunde.
     Benda, Harri J. 1980, Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam pada Masa Pemerintahan
         Jepang, Terj. Dhaniel Dhakidae, Bandung : Pustaka Jaya.
     Benda dan Mc.Vey (eds.), 1960, The Communist Upsrising of 1926-1927 in Indonesia
         Ithaca-New York: Cornell University.
     Bouman, Hendrik, 1949, Eenige Beschouwing over de Ontwikkeling van het Indonesisch
         Nationalism op Sumatra West Kust, Batavia: Wolter.
     Burhanuddin Daya, 1990, Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera
         Thawalib, (Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 264.
     Deliar Noer, 1990, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES,
     Depdikbud RI., 1997, Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat, Jakarta : Depdikbud
         RI.
     ------- ,1978, Sejarah Daerah Sumatera Barat, Jakarta : Depdikbud RI.
     Depdikbud RI., 1983/1984, Sejarah Sosial di Daerah Sumatera Barat, Jakarta :
         Depdikbud RI.
     Dobbin, Christine 1992, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah,
         Sumatera Tengah 1784-1847, (terjemahan), Jakarta : INIS
     Hamka, 1967, Ayahku, Riwayat Hidup Dr. H. Abd. Karim Amrullah dan Perjuangan
         Kaum Agama di Sumatera, Jakarta : Djajamurni.
     I.Jumhur dan Danusuparta, Sejarah Pendidikan (Bandung: Tjerdas, 1962).
     Imran Jamil dan Haji Abdul Malik Karim, 1928, Peringatan (Verslag) dari Madjelis
         Permoesjawaratan 'Oelama Minangkabau ' membitjarakan 'Goeroe Ordonantie ' pada
         tanggal 19 Agustus 1928 dan 'Madjelis Permoesjawaratan 'Oelama' pada tanggal 4
         November 1928 menerima Verslag Perdjalanan Oetoesan mehadap Toean Gouverneur
         Generaal, Fort de Kock: Boekhandel en Taman Poestaka "Sumatra Thawalib",
     John Ingelson, 1983, Jalan Ke Pengasingan: Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934,
         Jakarta: LP3ES
     Mahmud Yunus, 1979, Sejarah Pendidkan Islam di Indonesia, Jakarta : Mutiara
     Mardanas Safwan dan Sutrisno Kutoyo, 1980/1981, Sejarah Pendidikan Daerah
         Sumatera Barat, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek
         Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
     Mansoer, M.D., dkk., 1970, Sejarah Minangkabau, Jakarata : Bhratara
         Mestika Zed, 1980, “Pemberontakan Silungkang pada Tahun 1927: Suatu Studi
         tentang Gerakan Sosial di Sumatera Barat”, (Skripsi), Yogyakarta: Fakultas Sastra
         Universitas Gadjah Mada.
         Mestika Zed dkk., 1992, Perubahan Sosial di Minangkabau, Implikasi Kelembagaan
         dalam Pembangunan Sumatera Barat, Padang : Pusat Studi Pembangunan dan
         Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas.
         Mestika Zed, 2002, “Politik Identitas, Respon-Respon Orang Minangkabau
         terhadap Perubahan Sejarah” (makalah Temu Budaya), BKSNT Padang
         Mestika Zed, 1998, Sumatera Barat di Panggung Sejarah,1945-1995, Jakarta : Sinar
         Harapan
     Ricklefs, M.C., 1993, Sejarah Indonesia Modern, terj. Dharmono Hardjowidjono,
         Jogyakarta: Gadjah Mada Press,
     Rusli Amran, 1981, Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang, Jakarta : Sinar Harapan.
     -------, 1985, Sumatera Barat Plakat Panjang, Jakarta : Sinar Harapan.
     -------, 1988, Pemberontakan Pajak 1908, Bag.I Perang Kamang, Jakarta : Rusli Amran.
     Sartono, 1984, Gerakan Ratu Adil, Jakarta: Sinar Harapan.




Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                     37
           Schrieke, B.J.O, 1973, Pergolakan Agama di Sumatera Barat, Sebuah Sumbangan
               Bibliografi, Jakarta : Bhratara.
           Sidi Ibrahim Boechari, 1981, Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan
               Pegerakan Nasional di Minangkabau, Gunung Tiga: Jakarta.
           Steenbrink, Karel A.,1984, Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19, Jakarta
               : Bulan Bintang.
           Suminto, Aqib, 1985, Politik Islam Hindia Belanda: Kantoor voor Inlandsche Zaken
               Jakarta: LP3ES
           Stoddard,L., 1966, Dunia Baru Islam, (terjemahan), Jakarta : Panitia Penterjamahan
           Taufik Abdullah, 1967, “Minangkabau 1900-1927: Priliminary Studies in Social
               Development”, Thesis (Ithaca,New York: Cornell University,)
           ------ dan S. Budhisantoso (ed.), 1984, Sejarah Sosial di Daerah Sumatra Barat, Jakarta :
               Depdikbud
           -------, (1971), Schools and Politics : The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-
               1933), Monograph Series , Ithaca, New York : Cornell Modern Project South East
               Asia Program Cornell University.
           -------, (ed.), 1987, Sejarah dan Masyarakat, Lintasan Historis Islam di Indonesia, Jakarta :
               Pustaka Firdaus.
           -------, (1987), Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta : LP3ES
           -------, (ed.), 1990, Sejarah Lokal di Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University
               Press.
           -------, (ed.), 1991, Sejarah Umat Islam Indonesia, Jakarta : Majlis Ulama Indonesia.
           Thomas, Lynn L. and Franz von Benda-Backmann (1985), Change and Continuity in
               Minangkabau : Local, Regional, and Historical Perspectives On West Sumatra, Athens,
               Ohio : Ohio University.
           Yusran Ilyas, 1995, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Profil Ulama Pejuang (1871-1970), tanpa
               penerbit
Koran dan Majalah :
          Tjaja Soematra, No. 246 – 25 Oktober 1928
          Tjaja Soematra, No. 259 – 9 November 1928
          Medan Ra’jat, No. 13 – 1 Agustus 1931
          Medan Ra’jat, No. 2 – 10 September 1932
          Medan Ra’jat, No. 6 – 20 Oktober 1932
          Medan Ra’jat, No. 9 – 20 November 1932
Naskah yang tidak diterbitkan :
          H. Yunus Yahya, 1976, Riwayat Ulama-Ulama Syafi’iyyah, (stensilan)
          Hulfa, 1994, “Peranan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah) dalam Masa Orde
               Baru, (skripsi) jurusan SKI Fakultas Adab IAIN IB Padang
          Sanusi Latief, 1988, “Sejarah Perkembangan Tarikat di Sumatera Barat” (makalah),
               Padang : IAIN Imam Bonjol Padang.




        Irhash A. Shamad -Islam Sumbar /06                                                           38

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:10942
posted:4/4/2010
language:Indonesian
pages:38