PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SAMPAI by pcu59739

VIEWS: 6,011 PAGES: 266

									Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    6




                                     BAB II

     PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
         SAMPAI DENGAN TAHUN KE LIMA REPELITA VI

A. Arah, Sasaran Serta Kebijaksanaan Pembangunan Sektor Industri dan
   Sektor Perdagangan

   1. Arahan GBHN 1993

       a. Industri
           1) Pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian
              perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing, dan
              menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan pasar luar negeri dengan
              selalu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan
              industri ditujukan untuk memperkukuh struktur ekonomi nasional
              dengan keterkaitan yang kuat dan saling mendukung antar sektor
              meningkatkan daya tahan perekono-mian nasional, memperluas
              lapangan kerja dan kesempatan usaha sekaligus mendorong
              berkembangnya kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.
              Pengem-bangan industri nasional termasuk kegiatan rancang bangun dan
              rekayasa dimantapkan dengan mendayagunakan sumber daya yang
              dimiliki bangsa Indonesia, memanfaatkan keunggulan komparatif dan
              mencip-takan keunggulan kompetitif dengan selalu memperhatikan
              dampaknya bagi stabilitas ekonomi sehingga mampu bersaing di pasar
              dalam negeri dan pasar luar negeri. Industri nasional diarahkan untuk
              lebih banyak menggunakan kemampuan rancang bangun dan rekayasa,
              bahan baku, komponen dan bahan penolong buatan dalam negeri.
           2) Pembangunan industri dikembangkan secara bertahap dan terpadu
              melalui peningkatan keterkaitan antara industri dan antar sektor
              industri dengan sektor ekonomi lainnya, terutama dengan sektor
              ekonomi yang memasok bahan baku industri, melalui penciptaan iklim
              yang lebih merangsang bagi penanaman modal dan penyebaran
              pembangunan industri di berbagai daerah terutama di kawasan timur
              Indonesia sesuai dengan potensi masing-masing dan sesuai dengan
              pola tata ruang nasional. Dalam rangka pemerataan kesempatan
              usaha serta demi terciptanya iklim usaha yang dapat memantapkan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                           7




              pertumbuhan industri nasional, maka perluasan usaha industri yang
              mengarah pada pemusatan kekuatan industri dalam berbagai bentuk
              monopoli yang merugikan masyarakat perlu dicegah.
           3) Pembangunan industri yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan
              jangkauan strategis, seperti: industri maritim, industri transportasi darat,
              industri penerbangan dan dirgantara, industri telekomunikasi, industri
              elektronika, industri energi, industri kimia, industri alat dan mesin
              pertanian, industri pertahanan keamanan, serta industri yang
              menghasilkan mesin dan peralatan industri perlu didorong
              perkembangannya agar menjadi lebih efisien dan mampu bersaing baik
              di tingkat regional maupun global melalui peningkatan kualitas sumber
              daya manusia, kemampuan pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan
              ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung oleh upaya peningkatan
              kerjasama lembaga penelitian dan pengem-bangan pemerintah, swasta,
              dan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
           4) Industri penghasil bahan baku, komponen dan bahan penolong
              terus dikembangkan kemampuannya serta ditingkatkan efisiensi
              dan daya saingnya melalui peningkatan tenaga kerja yang
              profesional dan penciptaan iklim usaha yang dapat menumbuh-
              kembangkan usaha industri rancang bangun dan rekayasa serta jasa
              konstruksi sehingga makin mampu berperan dalam pembangunan
              nasional serta dalam penyebaran dan pemerataan pembangunan di
              seluruh tanah air dan makin mampu memanfaatkan baik pasar dalam
              negeri maupun pasar luar negeri.
           5) Industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan
              industri rumah tangga perlu lebih dibina menjadi usaha yang makin
              efisien dan mampu berkembang mandiri, meningkatkan
              pendapatan masyarakat membuka lapangan kerja, dan makin
              mampu meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang dan
              jasa serta berbagai komponen baik dalam permodalan, perijinan
              maupun pemasaran serta ditingkatkan keterkaitannya dengan industri
              yang berskala besar secara efisien dan saling menguntungkan melalui
              pola kemitraan dalam usaha untuk meningkatkan peran dan
              kedudukannya dalam pem-bangunan industri. Kemampuan dan
              peranan Koperasi dalam pembangunan industri, khususnya industri
              kecil dan menengah, perlu terus dikembangkan. Dalam pembangunan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                     8




               industri dijaga kelangsungan dan keberadaan industri, kerajinan dan
               industri rumah tangga serta industri rakyat tradisional lainnya.
           6) Untuk mendorong penemuan, inovasi, serta peningkatan mutu dan
              efisiensi industri nasional, perlindungan hak milik intelektual, hasil
              penelitian dan pengembangan industri dan standardisasi, perlu
              disempurnakan dan dimasyarakatkan. Masyarakat perlu didorong
              untuk meningkatkan kecintaan akan produksi dalam negeri.

       b. Perdagangan
           1) Pembangunan perdagangan diarahkan pada terciptanya sistem
              perdagangan nasional yang makin efisien dan efektif, mampu
              memanfaatkan dan memperluas pasar serta membentuk harga yang
              wajar, dan memperkukuh kesatuan ekonomi nasional dalam rangka
              perwujudan Wawasan Nusantara. Pembangunan perdagangan
              dituju-kan untuk memperlancar arus barang dan jasa dalam rangka
              menunjang peningkatan produksi dan daya saing, meningkatkan
              pendapatan produsen terutama produsen hasil pertanian rakyat dan
              pedagang, melindungi kepen-tingan konsumen, memperluas
              kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan
              penerimaan devisa negara. Pembangunan perdagangan perlu
              ditunjang oleh sistem komunikasi, sistem transportasi, dan
              penyebaran informasi pasar yang makin efisien, serta
              penyederhanaan berbagai pengaturan tata niaga sebagai upaya
              mencegah persaingan tidak sehat, etatisme, serta berbagai bentuk
              monopoli dan monopsoni yang merugikan rakyat.
           2) Penyediaan kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya
              serta usaha pemasarannya perlu disesuaikan dengan pola produksi
              dan konsumsi masyarakat, didu-kung oleh sistem pembiayaan dan
              jasa transportasi, baik antar daerah maupun antar pulau dan
              jaringan distribusi yang mantap agar terjamin penyebaran barang
              yang merata dengan harga yang layak terjangkau oleh daya beli
              masyarakat banyak di seluruh wilayah tanah air. Koperasi perlu
              berperan seluas-luasnya dalam penyediaan kebutuh-an pokok dan
              kebutuhan masyarakat lainnya, di samping usaha negara dan usaha
              swasta.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                9




           3) Guna mendorong ekspor, khususnya komoditi non-migas, upaya
              peningkatan daya saing dan penerobosan serta perluasan pasar luar
              negeri terus dikembangkan melalui peningkatan efisiensi produksi,
              mutu komoditi, jaminan kesinambungan dan ketepatan waktu
              penyerahan, serta penganekaragaman produk dan pasar, yang
              didukung oleh penyempurnaan serta prasarana perdagangan
              termasuk jaringan informasi pasar, peningkatan promosi serta
              peningkatan akses pasar melalui kerjasama perdagangan
              internasional dan regional, baik bilateral maupun multilateral.
              Berbagai sarana dan prasarana penunjang ekspor terutama
              perkreditan, perasuransian, lalulintas keuangan, dukungan
              perangkat hukum serta pelayanan ekspor perlu dibina keterkaitan
              yang saling mengun-tungkan antara produsen dengan eksportir.
           4) Kebijaksanaan impor untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa
              khususnya barang modal, bahan baku dan bahan penolong untuk
              industri diarahkan untuk mendorong pengembangan industri dalam
              negeri sehingga mampu menghasilkan barang dan jasa dengan
              mutu dan harga yang bersaing dalam rangka menunjang ekspor dan
              mendorong penggunaan produksi dalam negeri, dengan selalu
              memperhatikan keseimbangan Neraca Perdagangan. Perlu pula
              dilakukan penghematan penggunaan devisa terutama yang
              digunakan untuk impor barang mewah.
           5) Kebijaksanaan dan kegiatan perdagangan juga diarahkan untuk
              mendorong dan membantu pengusaha kecil, golongan ekonomi
              lemah, termasuk usaha rumah tangga dan usaha informal serta
              tradisional sebagai potensi ekonomi rakyat dilaksanakan secara
              terpadu melalui penciptaan iklim yang mendukung, penyediaan
              tempat usaha, kemudahan memperoleh kredit serta sumber
              pembiayaan lainnya, peningkatan penyuluhan dan infor-masi
              perdagangan, serta pembinaan kemampuan berusaha dan
              perlindungan usaha. Kerjasama antara usaha besar, menengah, dan
              kecil termasuk usaha informal serta tradisional terus didorong
              perkembangannya dalam suasana kemitraan usaha yang saling
              mendukung dan saling menguntungkan.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              10




  2. Sasaran Repelita VI
      a. Dalam Repelita VI, sebagai tahap awal PJP-II, sasaran kualitatif
         pembangunan sektor industri adalah:
         1) Tercapainya tingkat pertumbuhan industri yang cukup tinggi, baik
            dalam nilai tambah, kesempatan kerja maupun ekspor, sehingga
            sektor industri makin efektif menjadi penggerak pembangunan
            ekonomi;
         2) Terciptanya struktur industri yang makin kuat dan dalam, didukung
            oleh kemampuan teknologi yang makin meningkat dan pemanfaatan
            sumber daya ekonomi yang optimal;
         3) Meningkatnya daya saing industri sehingga menghasilkan produk-
            produk unggulan yang mampu menerobos pasar internasional dan
            mengurangi ketergantungan impor;
         4) Berkembangnya industri kecil dan menengah, termasuk industri-
            industri di perdesaan, sehingga makin meningkatkan peran serta
            masyarakat secara produktif dalam kegiatan industri;
         5) Meluasnya persebaran lokasi industri ke daerah, termasuk ke
            kawasan timur Indonesia, sehingga mampu mampu mengembangkan
            pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan potensi sumber
            daya daerah, dalam upaya lebih memeratakan pembangunan.
      b. Sementara itu sasaran kualitatif pembangunan sektor perdagangan dalam
         Repelita VI, adalah:
         1) Terwujudnya struktur pasar yang makin bersaing dan mantap;
         2) Makin terintegrasinya pasar lokal, pasar daerah, pasar antarpulau,
            dengan pasar nasional;
         3) Makin meluas dan meratanya penyebaran barang dengan harga yang
            layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
         4) Meluasnya pemasaran dan penggunaan hasil produksi dalam negeri;
         5) Terciptanya iklim perdagangan dalam negeri yang sehat        yang
            mendorong pengembangan dan perluasan usaha perdagangan;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                11




         6) Berkembangnya pasar lokal dan pasar wilayah di perdesaan, terutama
            di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, transmigrasi, dan
            kawasan timur Indonesia;
         7) Berkembangnya peranan usaha perdagangan skala menengah dan
            kecil, termasuk usaha perdagangan informal, rumah tangga dan
            tradisional;
         8) Berkembangnya peranan koperasi di bidang perdagangan;
         9) Perluasan pasar luar negeri.
      c. Dengan telah direvisinya sasaran pertumbuhan ekonomi dari 6,2 %
         menjadi 7,1 % rata-rata per tahun selama Repelita VI, maka sasaran
         kuantitatif pertumbuhan industri pengolahan dan industri pengolahan
         non-migas telah disesuaikan pula masing-masing menjadi 10,2 % dan
         11,3 % rata-rata per tahun. Demikian pula sasaran kuanitatif
         pertumbuhan perdagangan menjadi 8,3 % rata-rata per tahun dan sasaran
         laju inflasi diupayakan tidak melampaui 6 % rata-rata per tahun. Revisi
         sasaran ini juga disebut sebagai sasaran tambahan Repelita VI.

      d. Pencapaian sasaran pertumbuhan disertai pula dengan pencapaian
         sasaran peranan industri dan perdagangan dalam pembentukan PDB,
         yaitu masing-masing sebesar 25,9 % dan 17 % pada akhir Repelita VI.
         Demikian pula pencapaian sasaran ekspor hasil industri, ekspor non-
         migas, dan total ekspor masing-masing adalah sebesar US $ 42,5 milyar,
         US $ 50 milyar, dan US $ 60 milyar pada tahun terakhir Repelita VI.
         Sedangkan sasaran penyerapan tenaga kerja selama Repelita VI sebesar
         3.243.000 di sektor industri dan 2.196.000 orang di sektor perdagangan.
         Investasi sektor industri diarahkan untuk mengolah potensi sumber
         daya alam secara optimal, menunjang ekspor, memantapkan
         pendalaman struktur industri melalui pembuatan bahan
         baku/penolong dan barang modal untuk industri dalam negeri,
         peningkatan kemampuan penguasaaan teknologi, memperluas
         pemerataan melalui pengembangan industri kecil dan menengah yang
         sekaligus mendorong persebaran industri ke daerah-daerah. Kebutuhan
         total investasi industri adalah sebesar Rp 179.216,48 milyar selama
         Repelita VI.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   12




      e. Khususnya mengenai pembangunan industri kecil, sasaran kualitatif
         dalam Repelita VI adalah terciptanya lapangan usaha dan lapangan kerja
         yang luas, tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat, terwujudnya
         persebaran industri yang merata, serta tercapainya peningkatan
         kemampuan industri dalam aspek penyediaan produk jadi, bahan baku
         dan komponen, baik untuk pasar dalam negeri maupun eskpor. Di
         samping itu, untuk memperkokoh struktur industri nasional, arah
         pengembangan industri kecil ditujukan untuk mengisi kekosongan
         struktur di tengah (hollow-middle) melalui langkah-langkah
         pengembangan inisiasi, meningkatkan skala usaha dan mendorong
         relokasi industri dari luar negeri ke dalam negeri. Sedangkan
         sasaran kuantitatif pembangunan industri kecil selama Repelita VI
         adalah penumbuhan wirausaha baru sebanyak 230.000 unit usaha,
         pengembangan kegiatan industri pedesaan di 2.200 desa, pembinaan
         intensif sekitar 1.000 sentra agar menjadi sentra mandiri yang
         tangguh dan maju, penerapan SNI dan IS0-9000 oleh 500 perusahaan
         industri kecil, serta penyerapan tenaga kerja sebesar 1.300.000 orang.
         Selain itu ditetapkan pula bahwa ekspor hasil industri kecil mencapai US
         $ 5,15 milyar pada tahun terakhir Repelita VI.
      f. Sasaran Tahun Anggaran 1998/1999
         1) Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran Repelita VI
            sampai dengan tahun keempat, dapat dinyatakan bahwa pada
            umumnya pembangunan industri dan perdagangan telah berjalan
            menuju kepada pencapaian sasarannya, meskipun dalam beberapa
            aspek masih kurang dapat dicapai; seperti pertumbuhan ekspor non-
            migas yang melambat sejak empat tahun terakhir, tingkat inflasi yang
            melonjak setelah terjadinya krisis moneter, dan peranan industri kecil
            dan menengah yang masih perlu ditingkatkan.
         2) Oleh karena itu, apabila tidak terjadi keadaan yang luar biasa (seperti
            krisis moneter dengan segala dampaknya akhir-akhir ini), maka
            sasaran tahun anggaran 1998/1999 pada dasarnya merupakan sasaran
            untuk mencapai seluruh sasaran Repelita VI, yang dalam
            pencapaiannya perlu mengakomodasikan kondisi obyektif yang
            mendukungnya. Sasaran ini, sebagaimana tercermin pula dalam
            APBN tahun anggaran 1998/1999, menjadi perlu dimodifikasi karena
            kondisi obyektif yang mendukungnya berkembang begitu cepat
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                13




            sebagai dampak luar biasa dari krisis moneter. Dengan demikian
            sasaran pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, telah disesuaikan,
            yaitu yang semula masing-masing 4% dan 9%, kemudian direvisi
            menjadi 0% dan 20%, dan selanjutnya masing-masing direvisi
            kembali menjadi minus 4 % dan 17 %.
         3) Hal ini menggambarkan bahwa tahun anggaran 1998/1999 adalah
            benar-benar periode waktu di mana perekonomian nasional berada
            pada situasi sulit. Oleh karena itu maka sasaran pembagunan seluruh
            sektor, termasuk pem-bangunan sektor industri dan perdagangan,
            perlu diletakkan bersama-sama dalam kerangka Catur Krida Kabinet
            Pembangunan VII dan prioritasnya, agar satu dengan lainnya dapat
            saling mendukung dan saling memperkuat. Dalam masa sulit ini,
            pertumbuhan industri dan perdagangan perlu dijabarkan ke dalam
            pertumbuhan sub-sub sektornya untuk diupayakan pencapaiannya.
            Yang lebih penting lagi adalah bagaimana menggerakkan kembali
            roda perekonomian, termasuk kegiatan pembangunan di sektor
            industri dan perdagangan yang terancam terhenti karena kekurangan
            bahan baku, rendahnya daya beli konsumen, atau terlalu kuatnya nilai
            tukar mata uang asing terhadap rupiah.
         4) Di sektor industri dan perdagangan, pulihnya kembali kegiatan
            ekonomi melalui Program Reformasi dan Restrukturisasi, diharapkan
            dicapai melalui peningkatan efisiensi dan daya saing berdasarkan
            keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Hal ini di
            samping merupakan upaya untuk mensukseskan pencapaian sasaran
            Repelita VI, juga sekaligus berarti mengamankan pemenuhan enam
            bidang prioritas Kabinet Pembangunan VII, karena pemenuhan
            kebutuhan pasar dalam negeri dan ekspor akan meliputi bidang-
            bidang yang diprioritaskan, yaitu: pemenuhan kebutuhan pangan,
            sandang, dan papan (perumahan), penyediaan sarana dan prasarana
            pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta perluasan kesempatan
            kerja yang menyediakan lapangan kerja produktif.
         5) Di samping itu, sebagai bagian dari upaya pembangunan seluruh
            bangsa, pemerintah melaksanakan program-programnya melalui
            APBN. Adapun sasaran yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran
            1998/1999 adalah sebagai berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 14




            a. Sektor Industri
                1) Peningkatan ekspor hasil industri kecil melalui bantuan teknis
                   langsung dan intensif kepada 150 perusahaan industri kecil
                   menengah yang siap untuk ekspor.
                2) Peningkatan kemampuan usaha industri kecil melalui bantuan
                   promosi dan informasi ekspor kepada 600 perusahaan industri
                   kecil, termasuk bantuan promosi dan pemasyarakatan hak atas
                   kekayaan intelektual (HAKI).
                3) Penumbuhan 80 industri kecil sub-kontrak sebagai upaya
                   untuk meningkatkan kemitraan, kemandirian dan memperkuat
                   struktur industri, dengan difokuskan pada penumbuhan
                   industri penunjang, industri komponen dan industri yang
                   menunjang industri enjinering.
                4) Penumbuhan wirausaha baru industri kecil, pemberdayaan
                   ekonomi rakyat melalui lembaga yang mandiri dan mengakar
                   pada masyarakat serta berpotensi produktif, termasuk
                   diantaranya 80 lembaga/koperasi pondok pesantren.
                5) Pengembangan 7 komoditi agro-industri kecil secara terpadu
                   di 16 propinsi.
                6) Peningkatan penyuluhan kemampuan sumber daya manusia
                   melalui bantuan teknis dan magang bagi pengusaha/pengrajin
                   industri kecil sebanyak 14.000 orang dalam bidang teknologi
                   dan manajemen termasuk bantuan peralatan percontohan bagi
                   industri kecil rumah tangga dan perdesaan melalui kelompok
                   usaha bersama (KUB).
                7) Pengembangan produktivitas dan penerapan sistem mutu pada
                   industri kecil melalui pemasyarakatan dan penerapan gugus
                   kendali mutu (GKM) pada 220 perusahaan industri kecil,
                   pembentukan dan apresiasi GKM, serta bimbingan dan
                   penerapan ISO-9000/SNI pada 300 perusahaan industri kecil,
                   termasuk 100 perusahaan industri kecil yang siap
                   mendapatkan sertifikasi.
                8) Peningkatan diversifikasi dan disain produk, khususnya yang
                   memiliki potensi ekspor dengan melaksanakan bantuan teknis
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                       15




                    pengembangan desain, bantuan tenaga ahli desain, dan diversifikasi
                    penggunaan produk-produk tradisional untuk ditingkatkan nilai
                    tambahnya, serta bantuan teknis dan pengendalian pencemaran
                    limbah pada 80 industri kecil.
                9) Peningkatan kemampuan pelayanan teknis seperti testing,
                   sertifikasi mutu, bantuan teknik produksi dari 25 Balai
                   Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Industri, baik sektoral
                   maupun regional di daerah melalui pengembangan sarana dan
                   prasarana Balai agar mampu mandiri dan menjadi bagian dari
                   industri menghadapi perdagangan bebas.
                10) Pelaksanaan pembuatan 40 jenis purwarupa dan uji coba
                    terapan peralatan produksi, terutama untuk industri kecil, dan
                    penyediaan 20 paket teknologi untuk peningkatan produksi
                    dan inovasi industri skala kecil dan menengah.
                11) Pengembangan kemitraan penelitian dan pengem-bangan
                    teknologi antara Pemerintah dengan dunia usaha, antara lain
                    dalam bentuk kerjasama penelitian untuk 5 komoditi
                    berpotensi ekspor dan meningkat-kan penggunaan bahan baku
                    dari dalam negeri.
                12) Pengembangan pengolahan limbah termasuk daur ulang, dan
                    pemanfaatan limbah untuk 7 jenis komoditi agar tercegah dari
                    kemungkinan pemahaman ekspornya oleh negara pengimpor.
                13) Peningkatan kemitraan dalam peningkatan penguasa-an
                    teknologi industri dengan 200 perusahaan industri kecil dan
                    menengah.
                14) Peningkatan pelaksanaan alih teknologi dan melaksana-kan
                    diseminasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri
                    kepada 200 perusahaan industri, serta pengembangan sistem
                    jaringan informasi teknologi industri di 10 Balai Litbang Industri.
                15) Perluasan dan pendalaman basis produksi industri serta pola
                    keterkaitannya melalui pengembangan produk-produk industri
                    prioritas dan berakar di dalam negeri pada 5 cabang industri
                    hasil pertanian, 5 cabang industri aneka, dan 6 cabang industri
                    logam, mesin dan kimia.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  16




                16) Pengembangan produk-produk yang diunggulkan melalui
                    promosi produk dan investasi.
                17) Pengembangan ekonomi sub regional melalui pengem-bangan
                    agrobisnis/agro-industri dalam rangka pengem-bangan kawasan
                    agroi-ndustri terpadu.
                18) Penciptaan iklim yang kondusif termasuk pengem-bangan
                    sistem kelembagaan pendukung.
                19) Penyusunan profil database komoditi dan industri potensial
                    dalam rangka peningkatan akses pasar, investasi, perluasan
                    dan persebaran industri untuk 30 komoditi berpotensi ekspor
                    di 27 Propinsi.
                20) Pembinaan pola produksi dan sistem distribusi dalam rangka
                    pengamanan pengadaan garam beryodium di 27 Propinsi.
                21) Peningkatan mutu dan produktivitas sumber daya manusia
                    industrial melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha, serta
                    penyediaan 2.100 tenaga kerja industrial oleh 17 lembaga
                    pendidikan industri.
                22) Peningkatan kemampuan informasi komoditi unggulan
                    industri yang potensial dikembangkan di 27 propinsi.
                23) Penyusunan peta tematik industri dan perdagangan.

            b. Sektor Perdagangan
                1) Peningkatan pemasaran komoditas hasil industri dan pertanian
                   di 50 Kabupaten di 27 Propinsi.
                2) Penyiapan konsep kelembagaan dan sistem distribusi yang
                   menjamin perdagangan dalam negeri dan perdagangan yang
                   berkeadilan serta makin berdayanya ekonomi rakyat.
                3) Peningkatan tertib niaga dan persaingan sehat di kalangan
                   dunia usaha, termasuk penyelenggaraan Wajib Daftar
                   Perusahaan, dan perlindungan konsumen di 27 Propinsi.
                4) Koordinasi pembinaan pasar dan pertokoan dan pembangunan
                   45 pasar desa di 26 Propinsi.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              17




                5) Pengembangan      kelembagaan pasar lelang lokal di 14
                   Propinsi.
                6) Pengembangan perdagangan perintis dan antarpulau melalui
                   koordinasi lintas sektoral dan penyebaran informasi
                   perdagangan antarwilayah di 13 Propinsi pada 26 Kabupaten.
                7) Pengembangan pemasaran produk dari desa tertinggal di 10
                   Propinsi pada 10 Kabupaten.
                8) Pembinaan pedagang kecil dan motivator/pembina melalui
                   pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan pedagang kecil
                   serta pengembangan klinik bisnis di 12 Propinsi dan 12
                   Kabupaten.
                9) Peningkatan pelayanan kemetrologian di 27 Propinsi, berupa
                   pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan penyuluhan
                   kemetrologian, dan peningkatan kemampuan lembaga
                   metrologi untuk melindungi produsen dan konsumen di dalam
                   negeri.
                11) Pelaksanaan pemasyarakatan dan pemberdayaan penggunaan
                    produksi dalam negeri di 27 Propinsi.
                12) Monitoring harga komoditi tertentu di 27 Propinsi dalam
                    rangka pengendalian inflasi dan lembaga arus barang.
                13) Pembinaan usaha dan jasa penunjang perdagangan termasuk
                    pengembangan waralaba nasional dan bantuan teknis dan
                    manajemen kepada 300 orang pengusaha di 10 Propinsi.
                14) Pengembangan sistem kemitraan antara pedagang kecil dan
                    menengah dengan pedagang besar di 15 Propinsi dalam
                    rangka pelaksanaan Undang-undang Kemitraan.
                15) Pembinaan asosiasi, keagenan dan monitoring tenaga kerja
                    asing serta pengembangan perdagangan komo-ditas
                    monokultur di 7 lokasi.
                16) Peningkatan dan pengembangan kebijakan pendaf-taran
                    perusahaan serta dalam rangka penyiapan Kantor Pendaftaran
                    Perusahaan (KPP).
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    18




                17) Penyelesaian RUU Perlindungan Konsumen dan peraturan
                    pelaksanaannya serta RPP pengawasan mutu barang yang
                    beredar di pasar dalam negeri.
                18) Partisipasi aktif dalam forum-forum bilateral, multi-lateral dan
                    regional serta melakukan misi diplomasi dagang.
                19) Peningkatan peranan Atase Perindustrian dan Per-dagangan
                    dalam rangka penerobosan pasar luar negeri.
                20) Pemasyarakatan hasil keputusan kerjasama per-dagangan
                    internasional   kepada     eksportir, importir, termasuk
                    industri/pedagang kecil dan menengah.
                21) Penyelesaian kasus-kasus perdagangan internasional.
                22) Penyempurnaan ketentuan perdagangan internasional di
                    bidang ekspor, pemantapan dan pengendalian impor.
                23) Pelayanan     dan    penyebaran      informasi     perdagangan
                    internasional yang efektif bagi para eksportir, pengusaha kecil
                    dan menengah di 27 Propinsi serta penyebaran informasi
                    dari/ke Atase Perindustrian dan Perdagangan.

                24) Peningkatan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu
                    komoditas di Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan
                    Konsumen (PPMBPK) dan 20 Balai Pengujian dan Sertifikasi
                    Mutu Barang (BPSMB) di daerah.

                25) Penyempurnaan sistem pengujian mutu barang ekspor guna
                    memperoleh akreditasi internasional.

                26) Pemasyarakatan, penyempurnaan dan penyusunan 100 standar
                    industri dan perdagangan termasuk penerapannya, serta
                    peningkatan kesadaran akan pentingnya mutu produk.

                27) Pengembangan analisa dan pengamatan pasar melalui analisa profil
                    dan potensi negara di 15 negara, penyusunan dan analisa peluang
                    pasar di 5 negara, penyusunan analisa pesaing di 5 negara,
                    penyusunan pola pengembangan pasar di 2 negara, penyusunan
                    analisa dan pelaku konsumen di 3 negara, penyusunan abstraksi 20
                    komoditi hasil analisa pasar, dan lain-lain.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  19




                28) Peningkatan peranan kantor ITPC di luar negeri terutama
                    dalam upaya peningkatan ekspor nonmigas.

                29) Pengembangan sistem informasi ekspor, peningkatan
                    pengembangan produk dan pembinaan dunia usaha melalui
                    publikasi 21 jenis informasi pasar ekspor, forum ekspor bagi
                    520 eksportir, forum diskusi pengembangan ekspor 6 kali
                    untuk 900 pengusaha eksportir IPKM, adaptasi produk,
                    workshop, dan lain-lain.

                30) Peningkatan    motivasi    ekspor       melalui   penghargaan
                    Primaniyarta bagi 72 eksportir terbaik.

                31) Penyelenggaraan 40 kali promosi ekspor di dalam negeri dan
                    luar negeri meliputi pameran aktif skala kecil, besar, pameran
                    mandiri, dan lain-lain.

                32) Pembentukan Badan Pengawas Berjangka Komoditi beserta
                    perangkat sistem pengawasan dan pemasyarakatan Undang-
                    undang nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka
                    Komoditi di 8 daerah.

                33) Pelatihan dan penyuluhan bagi 1000 eksportir/ pengusaha
                    kecil dan menengah.

  g. Bagi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, meskipun dalam
     perencanaan program-program APBN Tahun Anggaran 1998/1999 telah
     ditetapkan sasaran-sasaran tertentu, namun dalam pelaksanaannya perlu
     diupayakan untuk mendukung penuh Catur Krida Kabinet Pembangunan
     VII berikut seluruh prioritasnya. Memasuki tahun terakhir Repelita VI,
     pembangun-an ekonomi dalam jangka pendek difokuskan kepada Program
     Reformasi dan Restrukturisasi Ekonomi dalam rangka pemulihan
     kehidupan perekonomian, yang diharapkan hasilnya akan segera terwujud.
     Oleh karena itu pembangunan industri dan perdagangan, menjadi bagian
     tidak terpisahkan dari program dimaksud. Dalam perspektif jangka
     panjang, pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan berorientasi
     penuh pada visi dan misi pembangunan industri dan perdagangan, yang
     terarah pada pencapaian sasaran pembangunan kedua sektor tersebut.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               20




  h. Visi pembangunan industri dan perdagangan adalah untuk mewujudkan
     Indonesia sebagai negara industri baru sekaligus bangsa niaga yang
     tangguh, pada akhir PJP-II. Sebagai negara industri baru telah terwujud
     sektor industri yang kuat dan maju, berdaya saing tinggi, bertumpu pada
     sumber daya manusia industrial yang berkualitas serta makin mampu
     memanfaatkan dan mengembangkan teknologi tinggi. Sebagai bangsa
     niaga yang tangguh, mampu bersaing secara andal di pasar dalam dan luar
     negeri, di mana perekonomian nasional makin berorientasi kepada pasar
     global dan sekaligus menjadi bagian darinya.
  i.   Visi dimaksud diwujudkan melalui pembangunan nasional yang
       berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, di mana industriali-sasi
       menjadi alur pokok dalam pembangunan ekonomi yang senantiasa
       mengupayakan pemantapan Sistem Ekonomi Pancasila. Sistem Ekonomi
       Pancasila, sebagai pedoman untuk mengembangkan perekonomian
       nasional yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi, ditandai oleh: makin
       berkembangnya keaneka-ragaman industri di seluruh wilayah Indonesia,
       makin mantap dan menguatnya produksi, distribusi, dan konsumsi serta
       diversifikasi usaha pertanian dengan agroindustri dan agrobisnis,
       terwujudnya kemantapan jalinan industri dan perdagangan kecil serta
       menengah yang terintegrasi dengan koperasi, makin menguatnya
       penguasaan pasar dalam negeri serta meluasnya pasar luar negeri,
       bersamaan dengan pembangunan sektor lainnya yang mengangkat kualitas
       dan kemandirian sumber daya manusia.
  j.   Misi sektor industri dan perdagangan di dalam proses industrialisasi
       sebagai alur pokok pembangunan nasional, adalah sebagai penggerak
       utama dan ujung tombak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
       dan berwawasan lingkungan di tengah era perdagangan bebas,
       dengan senantiasa mengupaya-kan pemenuhan kebutuhan:
       1) Devisa yang sangat meningkat, baik dengan meningkatkan ekspor dan
          mengendalikan impor barang dan jasa maupun dengan mendukung
          berkembangnya sektor pariwisata, dalam rangka memantapkan neraca
          perdagangan dan mengurangi defisit neraca pembayaran;
       2) Barang dan jasa yang berkualitas, baik dengan meningkatkan produksi
          barang dan jasa, maupun dengan memperlancar pasokan dan
          pemasaran industri dalam rangka pengendalian inflasi dan
          terwujudnya harga yang wajar;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               21




       3) Sumber daya manusia yang profesional, baik dengan meningkatkan
          pendidikan dan latihan, memperluas akses informasi, maupun
          mendorong penelitian dan pengembangan serta pemasyarakatan hasil-
          hasilnya, dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi industri dan
          kewirausahaan yang mandiri.
  k. Dalam masa bakti Kabinet Pembangunan VII, yaitu mulai tahun terakhir
     Repelita VI sampai dengan tahun ke-empat Repelita VII, pembangunan
     industri dan perdagangan dalam mengemban misinya senantiasa mengacu
     kepada empat tugas pokok dan sasaran, atau Catur Krida Kabinet
     Pembangunan VII, yaitu Trilogi Pembangunan (Pemerataan,
     Pertumbuhan dan Stabilitas Nasional), Kemandirian, Ketahanan
     Nasional, serta Persatuan dan Kesatuan.
  l.   Pemerintah juga telah menetapkan prioritas jangka pendek dalam rangka
       pemulihan kegiatan ekonomi, terutama melalui penajaman program-
       program APBN, yang berupa 6 (enam) prioritas yaitu dalam memenuhi
       kebutuhan: Pangan, Sandang, Papan (Perumahan), Pendidikan, Pelayanan
       Kesehatan dan Lapangan Kerja Produktif. Dengan demikian maka
       pembangunan industri dan perdagangan dalam mengemban misinya perlu
       memprioritaskan seluruh potensi untuk mendukungnya, termasuk melalui
       program-program pembangunan di sektor industri dan perdagangan yang
       dibiayai dari APBN.
  m. Pembangunan industri dan perdagangan pada tahun anggaran 1998/1999
     juga mengemban misi untuk mengupayakan tercapainya sasaran Repelita
     VI dan sekaligus menjembatani persiapan di dalam memasuki Repelita
     VII dengan mem-perhatikan dan melaksanakan amanat GBHN 1998.
     Meskipun prioritas Repelita VII pada hakekatnya tetap sama dengan
     Repelita VI, yaitu tetap bertumpu kepada pembangunan ekonomi seiring
     dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia, namun pada Repelita
     VII dalam mewujudkan keterkaitan antara industri dan pertanian pada
     pembangunan ekonomi perlu lebih ditekankan aspek kesepadanan kedua
     sektor dan dalam pembangunan sumber daya manusia perlu lebih
     ditekankanan aspek keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
     Maha Esa. Aspek kesepadanan perlu diantisipasi dengan menempatkan
     pertanian sebagai sektor yang mendukung dan sekaligus perlu didukung
     oleh sektor industri dan perdagangan secara seimbang, sedangkan aspek
     keimanan dan ketakwaan perlu diantisipasi dengan meningkatnya rasa
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               22




       kepercayaan diri dalam rangka kemandirian dan sekaligus dengan
       perlunya menjabarkan etika bisnis yang lebih baik dalam pembangunan
       industri dan perdagangan.
  n. Tantangan pembangunan industri dan perdagangan yang amat perlu
     dicermati adalah antara lain: (a) tantangan ke arah konsolidasi total
     Indonesia Incorporated atau dengan kata lain peningkatan kerja sama
     Pemerintah dengan DPR dan masyarakat luas, serta dunia usaha, meliputi
     dimensi multisektor yang lebih terintegrasi menghadapi persaingan
     industri, perdagangan, dan investasi milenium ketiga yang kian sengit dan
     kompleks; (b) tantangan ke arah pengamanan jalur distribusi dalam
     negeri maupun jalur distribusi luar negeri agar penyediaan dan penyaluran
     barang kebutuhan masyarakat serta pencapaian devisa ekspor sebesar-
     besarnya dapat terpenuhi; (c) tantangan ke arah pengembangan dunia
     usaha dan SDM industrial bertaraf profesional, produktif, memiliki etika
     dan moral bisnis, berbudaya industri, yang dikembangkan secara masif
     dan terpadu guna memperkuat produksi, distribusi dan pemasaran; (d)
     tantangan ke arah penguasaan teknologi melalui aktivitas litbang industri
     dan penciptaan iklim inovatif; (e) tantangan ke arah pencapaian
     keterpaduan lintas sektor yang efektif; (f) tantangan ke arah transparansi
     sektor industri dan perdagangan untuk mendukung pertumbuhan dan
     pemerataan perekonomian sesuai prinsip ekonomi Pancasila; (g) tantangan
     ke arah agresivitas ekspor; (h) tantangan ke arah penumbuhan
     kepercayaan masyarakat serta kecintaan masyarakat terhadap kemampuan
     produksi dan hasil produksi dalam negeri; serta (i) tantangan ke arah
     peningkatan diplomasi industri dan perdagangan di fora internasional
     sesuai konsistensi pelaksanaan program reformasi ekonomi di bidang
     industri dan perdagangan. Dalam kaitan ini, sebagai modal dasar strategis
     bagi segenap pelaku perekonomian, khususnya di sektor industri dan
     perdagangan adalah, tekad pemerintah untuk menerapkan program
     reformasi dan restrukturisasi ekonomi sebagaimana telah disepakati
     dengan IMF, dan didukung kuat oleh Bank Dunia serta Asian
     Development Bank (ADB), secara tuntas, transparan, terbuka dan non-
     diskriminatif. Pemerintah telah pula menyatakan komitmennya yang tinggi
     untuk meneruskan program deregulasi dan debirokratisasi agar lebih
     mengefisienkan jalannya roda perekonomian.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             23




   3. Kebijaksanaan Operasional Pembangunan Industri dan Perdagangan

       a. Dalam Repelita VI Kebijakan Operasional Pembangunan Industri
          adalah mengembangkan industri yang efisien dengan wawasan ke
          masa depan, dengan kualitas produknya yang semakin baik sehingga
          dapat bersaing baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor,
          dengan nilai tambah yang semakin tinggi sehingga berdampak luas
          bagi perekonomian nasional. Kualitas produksi dalam negeri yang
          baik akan menimbulkan rasa cinta masyarakat konsumen kepada
          produk dalam negeri, sehingga hal ini akan berdampak pada perluasan
          pasar dan dapat meningkatkan efisiensi industri nasional sekaligus
          dapat menekan laju pertumbuhan impor barang. Namun demikian,
          memasuki tahun anggaran 1998/99 kebijakan operasional ini lebih
          diprioritaskan pada upaya-upaya untuk lebih mendorong industri-
          industri yang menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui dan
          pengembangan industri kecil dan menengah serta industri penunjang
          dalam rangka mengen-dalikan impor yang antara lain mencakup
          kebijakan-kebijakan berikut :
           1) Kebijakan pengembangan industri-industri penunjang yang dapat
              memenuhi kebutuhan industri hilir, sehingga dapat mengurangi
              ketergantungan terhadap bahan baku/komponen impor. Industri
              yang dibangun tersebut harus berakar pada potensi nasional yang
              riil yaitu berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya manusia
              yang ada.
           2) Kebijakan pengadaan pangan baik yang diproduksi di dalam negeri
              maupun impor, yang diperlukan tidak saja untuk memenuhi
              kebutuhan masyarakat tetapi juga mendukung pemulihan stabilitas
              perekonomian nasional.
           3) Kebijakan untuk mengurangi terjadinya PHK serta mempercepat
              pemulihan ekonomi perlu dilakukan reformasi dan restrukturisasi
              kegiatan industri dan perdagangan, ataupun upaya-upaya untuk
              mendorong terjadinya investasi baru di sektor industri dan
              perdagangan.
           4) Kebijakan untuk menciptakan iklim persaingan sehat yang dapat
              menjamin dan memelihara keseimbangan antara IKM.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  24




           5) Kebijakan untuk mengembangkan pemanfaatan dan pemberdayaan
              usaha industri dan usaha perdagangan kecil menengah yang
              terbukti memiliki daya tahan lebih baik dan lebih fleksibel terhadap
              gejolak ekonomi, sebagai salah satu sumber penyerapan tenaga
              kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.
           6) Kebijakan pengendalian harga dilakukan melalui himbauan-
              himbauan kepada para produsen untuk melakukan marginal
              costing dan upaya lain seperti mengupayakan kecepatan dan
              kelayakan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan pokok
              masyarakat, untuk mengendalikan inflasi pada tingkat terendah
              yang dapat dicapai.

       b. Kebijakan pemulihan akan terpusat pada upaya untuk memperlancar
          arus pengadaan dan penyelesaian administrasi impor bahan baku;
          meninjau kembali perubahan kinerja industri yang diperkirakan akan
          mengalami pergeseran akibat krisis ekonomi serta mengembangkan
          peluang untuk memperbaiki kondisi perusahaaan-perusahaan industri
          baik melalui merger, aliansi strategis atau melalui kemitraan di bidang
          pasar dan teknologi.

       c. Kebijakan reorientasi pembangunan industri perlu diarahkan untuk
          mendukung terciptanya kondisi yang dapat mendukung proses
          restrukturisasi industri serta menciptakan iklim yang dapat mendorong
          pengembangan industri termasuk pengolahan hasil pertanian dan agro
          industri serta industri kimia; pengembangan industri penunjang yang
          mendukung perbaikan pohon industri termasuk pengem-bangan
          industri komponen, bahan baku dan barang penolong yang mendukung
          pengembangan ekspor dan dapat mengurangi ketergantungan industri
          dalam negeri terhadap sumber dari impor.

       d. Kebijakan operasional pembangunan industri dalam periode krisis
          yang terjadi menjelang akhir Repelita VI cenderung lebih diarahkan
          pada upaya-upaya untuk memperbaiki struktur kegiatan industri dan
          perdagangan, yang didorong oleh kebutuhan untuk melakukan
          reformasi ekonomi sebagai salah satu upaya untuk melepaskan diri
          dari kemelut krisis yang berlangsung.

       e. Dalam pengembangan industri unggulan atau yang diprioritaskan,
          kriteria umum yang digunakan adalah industri yang memiliki
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 25




            keunggulan komparatif dan kompetitif, berakar di bumi Indonesia, dan
            berdampak luas bagi pengembangan sektor lainnya. Industri tersebut
            harus dapat dikembangkan secara ekonomis dan efisien sehingga
            mampu bertahan dengan tingkat tarif bea masuk impor yang rendah.
            Industri tersebut mencakup industri yang strategis untuk kebutuhan
            dalam negeri dan kehidupan rakyat, industri yang berorientasi ekspor,
            industri yang menggunakan sumber daya nasional, industri yang
            memiliki nilai strategis dalam pengembangan dan penguasaan
            teknologi serta berdampak pada pengembangan industri lainnya, dan
            industri yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di daerah-
            daerah di luar Jawa, terutama di KTI. Dalam kaitannya dengan
            industri yang berorientasi ekspor perlu ditetapkan kriteria produk
            unggulan dan produk yang diunggulkan.

       f.   Produk unggulan ekspor non migas dan andalan daerah lebih
            diarahkan kepada sumber daya alam khususnya yang dapat
            diperbaharui dan merupakan produk dari industri yang diprioritaskan
            pengembangannya, nilai ekspornya cukup besar dan memiliki laju
            pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi, efisien, produktivitas dan
            kandungan bahan baku dari dalam negeri yang cukup tinggi serta
            penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi.

       g. Industri yang menghasilkan produk unggulan tersebut diberi dorongan
          dan dukungan yang sebaiknya tidak dalam bentuk proteksi tarif, tetapi
          dalam bentuk keringanan fiskal, moneter ataupun pengaturan tertentu
          yang tetap didasarkan pada mekanisme pasar, sehingga dapat
          memberikan kesempatan kepada industri yang bersangkutan mencapai
          tingkat skala ekonomi yang paling efisien dan bersaing. Fasilitas yang
          tersedia hanya diberikan pada kurun waktu tertentu yang ditetapkan,
          sedangkan bilamana target pembinaan sudah tercapai sebelum batas
          waktu yang ditetapkan, maka fasilitas yang diberikan akan dicabut
          agar tidak menimbulkan distorsi yang berkepanjangan.

       h. Bantuan yang diberikan, diupayakan agar langsung dimanfaatkan
          perusahaan yang bersangkutan, misalnya bantuan yang berupa
          keringanan pajak bila perusahaan melakukan kegiatan penelitian dan
          pengembangan, pendidikan dan latihan, serta pengembangan teknologi
          yang bertujuan meningkatkan efisiensi seperti otomatisasi dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  26




            pengembangan produk-produk baru. Sedangkan bantuan dalam bentuk
            non-tarif tersebut harus sesuai dengan peraturan GATT/WTO yang
            telah disepakati.

       i.   Keberhasilan dari kebijakan ini bergantung pada:
            1) Penentuan jenis industri prioritas dan perusahaan yang dibantu
               harus dilakukan secara obyektif, demi peningkatan daya saing
               industri yang bersangkutan;
            2) Program bantuan yang dilakukan untuk mengembangkan industri
               pilihan atau perangsang yang diberikan bagi kegiatan penelitian dan
               pengembangan (Research and Development atau R&D) tersebut
               harus dilakukan secara profesional dan transparan;
            3) Kewenangan Pemerintah untuk bertindak apabila manajemen
               industri yang dibantu tenyata menyimpang dari prinsip pengelolaan
               perusahaan yang sehat.

            Namun demikian, khusus dalam menghadapi periode krisis yang
            berlangsung, prioritas pengembangan industri pada akhir Repelita VI,
            perlu lebih diarahkan pada industri yang menghasilkan devisa dan atau
            industri kecil dan menengah yang dapat menciptakan lapangan kerja.

       j.   Untuk menarik lebih banyak modal/investasi asing, Pemerintah telah
            menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 yang
            memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi investasi asing.
            Demikian pula, melalui Paket Mei 1995 yang dilanjutkan dengan
            Paket Juni 1996 Pemerintah menurunkan tarif secara bertahap dalam
            rangka peningkatan daya saing.        Dalam paket tersebut telah
            dijadwalkan bahwa bea masuk sampai dengan 20% (sebelum Paket
            Mei 1995) akan menjadi setinggi-tingginya 5% pada tahun 2000, dan
            bea masuk di atas 20% (sebelum Paket Mei 1995) akan menjadi
            setinggi-tingginya 10% pada tahun 2003, dengan sasaran setinggi-
            tingginya 20% pada tahun 1998. Pengumuman jadwal tersebut
            bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada dunia usaha untuk
            menyusun perencanaan dan penyesuaian yang diperlukan. Sebagai
            upaya lebih lanjut untuk mendorong ekspor, melalui Paket Januari
            1996 Pemerintah telah memberi ijin perusahaan asing untuk terlibat
            dalam kegiatan ekspor baik untuk produk industri pengolahan maupun
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                27




            komoditi primer. Sedangkan untuk mendukung reformasi ekonomi
            yang sedang berlangsung, Pemerintah telah mendorong terjadinya
            percepatan arus investasi asing mulai Juni tahun 1998. Untuk itu,
            Pemerintah akan merevisi hal-hal yang menghambat investasi,
            termasuk penghapusan larangan investasi dalam produksi kelapa sawit
            yang tertuang dalam Inpres No: 6 Tahun 1998 yang sudah
            diberlakukan sejak 1 Februari 1998.

       k. Dalam upaya memperkukuh struktur industri, Pemerintah melalui
          Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1996, membuka peluang bagi
          pemberian fasilitas insentif perpajakan kepada investasi yang
          dilakukan pada bidang-bidang usaha tertentu yang sangat strategis dan
          dibutuhkan dalam mewujudkan dan mempercepat proses
          industrialisasi. Penentuan badan/ bidang usaha tersebut dilakukan
          secara sangat selektif oleh Presiden, yang proses seleksinya dibantu
          oleh Tim yang dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 54 Tahun
          1996.

       l.   Pembangunan sektor perdagangan secara umum diarahkan untuk
            mengembangkan pasar domestik sebagai basis dan pendorong proses
            industrialisasi yang berkelanjutan, serta mengembangkan pembinaan
            produk domestik agar semakin mampu bersaing baik di pasar
            domestik ataupun pasar global. Dengan demikian Kebijakan
            Operasional Pembangun-an Perdagangan Dalam Negeri adalah untuk:
            menjamin kelancaran arus barang dan jasa dengan memantapkan
            pengadaan dan penyaluran guna membentuk harga yang wajar;
            memperluas hasil-hasil produksi dalam negeri dalam rangka
            meningkatkan pendapatan produsen; melindungi kepentingan
            konsumen, serta mendorong dan membantu pedagang kecil melalui
            penciptaan iklim yang mendukung, peningkatan kemampuan
            berusaha, pelaksanaan kemitraan usaha dan pelayanan informasi
            perdagangan.

       m. Kebijakan operasional pembangunan di sektor perdagangan perlu
          didukung dengan pemantapan pasar yang lebih mendukung
          terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pelayanan dan
          sistem distribusi. Demikian pula, pembinaan iklim persaingan usaha
          yang sehat perlu ditekankan untuk mencegah praktek monopoli dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               28




           lain-lainnya yang merugikan masyarakat, serta perlindungan
           konsumen yang ditekankan kepada upaya melindungi kepentingan dan
           hak-haknya secara wajar.

       n. Khususnya dalam kebijakan operasional pembangunan perdagangan
          dalam negeri dalam rangka membentuk harga yang wajar yang
          tercermin pada tingkat inflasi yang terkendali, di samping perlu
          didukung melalui kebijakan moneter, juga dilakukan melalui
          kebijakan di sektor riil dengan pembenahan dan peningkatan efisiensi
          kegiatan sektor produksi dan distribusi. Sebagai contoh: kebijakan
          uang ketat akan menyebabkan suku bunga naik, biaya produksi naik,
          dan harga barang naik, sehingga dampaknya akan menaikkan pula
          tingkat inflasi dan mengurangi surplus atau menambah defisit neraca
          perdagangan.

       o. Untuk mendukung tercapainya sasaran kebijakan di atas, Pemerintah
          menjelang akhir Repelita VI, juga telah mendorong terciptanya
          mekanisme pasar yang efisien bagi komoditi-komoditi strategis.

       p. Kebijakan Operasional Pembangunan Perdagangan Inter-nasional
          adalah meningkatkan agresivitas ekspor secara terintegrasi, baik
          melalui diversifikasi produk dan negara tujuan ekspor maupun melalui
          peningkatan mutu diplomasi perdagangan dalam rangka kerjasama
          multilateral, regional dan bilateral, kebijakan lainnya seperti imbal
          beli, pemanfaatan secara maksimal preferensi yang ada baik dalam
          kerjasama multilateral maupun dalam kerjasama komoditi
          internasional dan kerjasama antar sesama negara berkembang, serta
          pengendalian impor dengan kebijakan yang tidak bertentangan dengan
          kesepakatan-kesepakatan internasional.

       q. Kebijakan Operasional Pembangunan Perdagangan Internasi-onal,
          antara lain mencakup berbagai upaya untuk mendorong ekspor dan
          mengendalikan impor, yang ditujukan untuk pengamanan neraca
          perdagangan dan menurunkan defisit transaksi berjalan dengan
          peningkatan investasi. Namun demikian, pengembangan investasi baru
          diperkirakan akan menciptakan kesulitan baru dalam upaya untuk
          menekan impor barang-barang modal, bahan baku, bahan penolong
          sehingga pada akhirnya upaya untuk mencegah pembengkak-an defisit
          neraca perdagangan non-migas akan mengalami kesulitan, apabila
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   29




            tanpa diikuti dengan upaya maksimal untuk mendorong ekspor non-
            migas yang lebih tinggi.

       r.   Mengingat bahwa di dalam upaya peningkatan ekspor dan pengendalian
            impor tersebut terkait erat peraturan perdagangan internasional maka
            Pemerintah perlu memberikan fasilitasi bagi dunia usaha industri dan
            perdagangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya.

       s. Untuk melindungi tekanan persaingan dan tindak bisnis tidak wajar
          (unfair practices) yang mungkin dilakukan industri luar negeri
          terhadap industri di dalam negeri, serta melindungi produk Indonesia
          terhadap tuduhan dumping atau pengenaan dumping duty dan
          “countervailing duty” secara sewenang-wenang dari otoritas kegiatan
          perdagangan di negara tujuan ekspor utama, maka kebijakan anti
          dumping yang dilaksanakan oleh Komite Anti Dumping (KADI) perlu
          ditingkatkan baik melalui penyediaan sumber daya maupun tingkat
          pengetahuan tentang prosedur pengenaan dumping dan countervailing
          sebagaimana tertuang dalam GATT.

       t.   Kebijakan Operasional Pembangunan Industri dan Pedagang Kecil dan
            Menengah
            1) Kebijakan       Operasional     Pembangunan        Industri     dan
               Perdagangan juga harus memberikan perhatian khusus dalam
               pemberdayaan industri dan pedagang kecil dan menengah (IPKM).
               Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kelompok industri ini
               lebih fleksibel dan memiliki daya tahan lebih tinggi, sehingga dapat
               berperan sebagai mitra yang menguntungkan industri besar, dan
               berperan sangat penting dalam penyediaan lapangan kerja bagi
               masyarakat berpenghasilan rendah. Mengingat sifatnya yang
               strategis apalagi pada era reformasi ekonomi yang berlangsung
               dewasa ini, maka pengembangan IKM perlu mendapat perhatian
               dan prioritas secara khusus. Dengan demikian, keberadaan
               IPKM yang kuat, akan mendukung terciptanya struktur ekonomi
               yang lebih kukuh, dan peran kelompok ini dalam peningkatan
               ekspor dan pengendalian impor akan semakin besar.
            2) Kebijakan Operasional Pembangunan IPKM adalah melakukan
               inisiatif usaha secara efektif dalam rangka menumbuh-kembangkan
               industri dan pedagang kecil seluas-luasnya, dalam arti dengan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                30




              melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas
              bagi IPKM dapat meningkatkan kemandirian usahanya dan
              menumbuh-kembangkan IPKM ke arah yang modern. Kedua pokok
              kebijakan operasional tersebut dilakukan secara terus menerus
              dengan selalu memperhatikan aspek-aspek:
              (a) Pendidikan, seperti   ketrampilan   teknis,   manajemen   dan
                  kewirausahaan;
              (b) Permodalan, seperti modal ventura dan lembaga penjamin kredit
                  kecil;
              (c) Dalam menghadapi era krisis dewasa ini, Pemerintah perlu
                  melakukan treatment khusus yang menjamin tersedianya dan
                  tersalurkannya modal kerja yang cukup bagi kelompok tersebut;
              (d) Pemasaran, seperti penanganan secara terpadu melalui
                  emporium penjualan barang-barang dalam memasuki pasar
                  global;
              (e) Pemanfaatan lembaga Pemerintah, seperti Balai-Balai Penelitian
                  dan Pengembangan Industri, Balai Pengujian dan Sertifikasi
                  Mutu Barang, serta tenaga penyuluh IPKM di daerah.
           3) Pelaksanaan Kebijakan Operasional Pembangunan IPKM
              dilakukan melalui pendekatan dari bawah (bottom-up), dari atas
              (top-down), dan dari luar ke dalam. Pendekatan ini dilakukan
              sebagai upaya mempercepat pertumbuhan industri skala kecil dan
              menengah untuk memperbaiki ketimpangan laju pertumbuhan
              industri kecil terhadap industri menengah dan besar, yaitu:
              (a) Pendekatan dari bawah, dengan memperkuat IKM yang sudah
                  ada melalui berbagai program dan bantuan baik dalam bidang
                  permodalan, teknologi, peningkatan SDM, peningkatan akses
                  pasar dan informasi, dengan tujuan meningkatkan kemampuan
                  usahanya menjadi IKM yang modern, maju dan mandiri, serta
                  dilakukan terhadap IPKM yang menghasilkan dan memper-
                  dagangkan barang-barang tradisional, yang umumnya tumbuh
                  dari bawah dan tersebar luas di seluruh wilayah tanah air.
                  Kelompok usaha ini lebih banyak diarahkan untuk menciptakan
                  pemerataan pendapatan dan kesempatan kerja dengan
                  melibatkan peran-serta masyarakat luas.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                      31




              (b) Pendekatan dari atas, melalui encouragement yang diberikan pada
                  industri besar untuk menciptakan IKM baru yang mengerjakan
                  pembuatan produk-produk antara atau komponen yang diperlukan
                  oleh industrinya, serta dilakukan terhadap IPKM yang menghasilkan
                  dan memperdagangkan komponen. Kelompok usaha ini diarahkan
                  untuk menjadi industri dan pedagang modern masa depan, melalui
                  pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling
                  membutuhkan dengan industri/ usaha besar, agar mendukung
                  terwujudnya struktur industri dan perdagangan nasional yang kuat dan
                  kukuh.
              (c) Pendekatan dari luar ke dalam, melalui penciptaan iklim
                  yang mengundang IKM dari luar negeri melakukan relokasi ke
                  Indonesia, memproduksi produk atau komponen yang
                  diperlukan oleh industri nasional yang sudah ada, melalui
                  Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994.
           4) Bantuan kepada IPKM dilakukan secara selektif terutama diberikan
              kepada perusahaan-perusahaan yang benar-benar berkeinginan
              untuk tumbuh dan berkembang. Pencapaian sasaran perluasan skala
              ekonomi bagi IKM serta PKM perlu dilakukan secara sinergi, di
              mana peranan koperasi perlu ditingkatkan dalam menunjang
              pengembangan baik IKM maupun PKM tersebut.

   4. Kebijakan Operasional Pendukung Enam Program Prioritas Kabinet

       a. Di bidang Sandang
           1) Melakukan restrukturisasi mesin-mesin industri tekstil untuk
              meningkatkan kualitas, produktifitas serta daya saing di pasaran
              internasional;
           2) Pengembangan industri penunjang dengan tujuan untuk secara
              bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dan
              komponen impor;
           3) Memperlancar jalur distribusi bahan baku industri panghasil
              sandang.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                32




       b. Di bidang Pangan
           1) Penguatan terhadap industri penghasil kebutuhan pokok masyarakat
              antara lain minyak goreng, susu, tepung terigu, mie;
           2) Penguatan terhadap industri penghasil bahan pangan lainnya yang
              mengalami dampak krisis moneter;
           3) Peningkatan kapasitas produk dan diversifikasi produk industri
              hasil pertanian seluas-luasnya;
           4) Pemantapan lembaga perdagangan untuk melancarkan arus
              distribusi kebutuhan pokok secara efisien.

       c. Di bidang Papan
           1) Penguatan industri pendukung pembangunan perumahan/ papan,
              terutama yang mengalami kesulitan sebagai akibat terjadinya krisis
              moneter;
           2) Memperpendek jalur distribusi bahan bangunan dari produsen ke
              konsumen.

       d. Di bidang Pendidikan
           1) Peningkatan wawasan dan penguasaan teknik-teknik manajemen
              bagi IPKM melalui pengembangan kemitraan antara IPKM dengan
              industri dan perdagangan skala besar terutama yang bergerak di
              bidang agro-industri dan agrobisnis;
           2) Peningkatan kualitas SDM melalui diklat ketrampilan, sekolah
              kejuruan, dan magang dalam rangka terus meningkatkan kinerja
              industri;
           3) Peningkatan kemampuan desain produk khususnya bagi industri-
              industri yang mengandalkan kualitas, mode dan inovasi teknologi
              sebagai upaya peningkatan nilai tambah produk-produk ekspor;
           4) Peningkatan kualitas lembaga industri dan perdagangan melalui
              sarana sistem informasi yang efektif untuk meningkatkan
              kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
           5) Peningkatan pengetahuan peraturan-peraturan perdagang-an
              internasional bagi para pelaku perdagangan untuk menghadapi
              persaingan pasar global.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                33




       e. Di bidang Pelayanan Kesehatan
            1) Pengembangan industri farmasi yang didukung oleh industri bahan
               baku obat dan peralatan kesehatan;
            2) Diversifikasi produk tanaman obat;
            3) Menyederhanakan prosedur impor bahan baku obat.

       f.   Lapangan Kerja Produktif
            1) Menumbuh-kembangkan IPKM pada kegiatan agroindustri dan
               agrobisnis bersifat padat karya, baik di sektor perkotaan maupun
               perdesaan, yang ikut mendorong pertumbuhan industri lanjutan,
               penguasaan pasar hortikultura dan buah-sayuran tropis, dan secara
               bertahap menuju pasar ekspor;
            2) Memberikan fasilitas yang menunjang pertumbuhan dan vitalitas
               pedagang informal, di lingkungan ekonomi perkotaan maupun
               perdesaan, dengan tetap mengacu pada rencana induk tata ruang.

   5. Dukungan Lintas Sektoral dan Lintas Regional

        a. Dalam rangka mengemban tanggung jawab publiknya, Pemerintah
           melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan dalam
           pembangunan bidang produksi dan perdagangan dengan melakukan
           keterpaduan lintas sektoral dan lintas regional yang serasi, terutama
           dalam rangka penyediaan dan penyiapan sarana dan prasarana
           produksi, dan bahan baku keperluan produksi. Pembangunan sektor
           primer dan sektor jasa direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-
           sama dengan sektor produksi dan perdagangan guna menunjang
           pengembangan industri hulu dan industri hilir ke arah tingkat yang
           efisiensi dan berdaya saing yang lebih tinggi, serta memperlancar
           sistem distribusi, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun untuk
           perdagangan internasional. Dukungan pokok yang diperlukan antara
           lain meliputi:
            1) Penyediaan bahan baku, yang berasal dari produk hasil pertanian,
               kehutanan, pertambangan, energi, dan lain-lain.
            2) Pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengusahaan
               energi, komunikasi, transportasi dan lahan.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 34




           3) Penyiapan perangkat lunak, antara lain meliputi penyem-purnaan
              peraturan perundangan di bidang ketenaga-kerjaan, pencegahan
              pencemaran, perpajakan, pertanahan, tata ruang, perbankan dan
              otonomi daerah.
           4) Penyiapan prasarana lainnya, meliputi antara lain sistem pendidikan
              dan latihan, kegiatan penelitian dan pengembangan dan sistem
              informasi.

       b. Untuk mencapai keseimbangan pembangunan secara regional, perlu
          diupayakan persebaran industri dan perdagangan ke daerah-daerah di
          luar pulau Jawa, terutama untuk KTI, antara lain melalui pengembangan
          sistim insentif, penyederhanaan prosedur perijinan, penyebaran
          pembangunan sarana dan prasarana penunjang di daerah-daerah yang
          hendak dibangun, termasuk pemantapan koordinasi antar instansi terkait
          di daerah , serta antara pusat dan daerah. Dalam kaitan ini
          pembangunan kawasan industri tetap diandalkan sebagai prasarana
          penunjang dalam mempercepat pertumbuhan industri dan
          pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Pembangunan
          industri terus didorong dan diarahkan untuk mengoptimalkan lahan-
          lahan industri siap pakai di dalam kawasan-kawasan industri, terutama
          di pulau Jawa.

       c. Dalam rangka meningkatkan daya saing, memperlancar arus barang
          dan jasa guna menjamin kebutuhan masyarakat antar wilayah dan
          melindungi masyarakat dari gejolak harga serta mendorong
          terciptanya peluang meningkatkan pendapatan masyarakat terutama
          petani produsen, perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha
          dan penerimaan devisa, maka kegiatan pembangunan industri dan
          perdagangan perlu ditunjang oleh tersedianya sumber daya manusia
          produktif yang berakhlak dan profesional serta berjiwa kewirausahaan,
          sistem kelembagaan dan distribusi yang efektif dan efisien, sistem
          komunikasi dan sistem transportasi yang efisien,            penyebaran
          informasi pasar dan informasi harga yang efektif dan efisien, peraturan
          perundangan yang mendorong persaingan sehat dan praktek usaha
          yang jujur dan menghindarkan sejauh mungkin timbulnya etatisme,
          monopoli, oligipoli, monopsoni, oligopsoni yang merugikan
          masyarakat.     Upaya     ini   didukung     secara     terpadu     dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                        35




           berkesinambungan oleh sektor produksi, masyarakat termasuk
           koperasi di pusat dan daerah.

       d. Dengan adanya keterkaitan antara kegiatan sektor industri dan perdagangan
          dengan kegiatan sektor-sektor lainnya, maka kebijakan pembangunan
          industri dan perdagangan diarahkan untuk saling memperkuat dan terpadu
          terutama pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan bahan
          baku. Pengembangan industri dan perdagangan ini terkait secara langsung
          dengan pengembangan jasa keuangan, transportasi, teknologi, iklim usaha,
          penyebaran wilayah produksi termasuk ke berbagai daerah tertinggal dan
          KTI sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk itu pengembangan sektor
          industri diarahkan kepada terciptanya industri yang efisien dan berdaya
          saing handal dengan memperhatikan skala prioritas kebijakan ekonomi
          tingkat regional dan global dan makin berperannya IKM serta industri
          kerajinan dan rumah tangga (IKRT) dalam rangka memperluas kesempatan
          kerja dan kesempatan usaha termasuk lebih mengaktifkan keterkaitan
          industri tersebut dengan industri berskala besar yang antara lain melalui pola
          kemitraan. Dengan tersebarnya sumber pasokan bahan baku dan bahan
          penolong (produk pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan, energi dan
          lain-lain) yang dihasilkan sektor produksi serta adanya keterkaitan antar
          sektor penghasil bahan baku dengan sektor produksi barang siap masuk
          pasar, maka peran sektor perdagangan dalam hal ini pemasaran menjadi
          cukup penting. Kelangsungan gerak pembangunan ini terkait pula dengan
          dukungan sektor pembiayaan dan transportasi.

       e. Untuk memperkuat basis usaha yang berkaitan dengan usaha
          menengah dan kecil dalam hal peningkatan sumber daya manusia dan
          terciptanya kepastian berusaha, kesempatan dan dukungan berusaha
          yang terlindung dari praktek bisnis yang tidak sehat, maka diperlukan
          penyempurnaan perangkat lunak antara lain meliputi penyempurnaan
          peraturan perundangan-undangan bidang produksi, pemasaran,
          ketenagakerjaan, pencemaran lingkungan, perpajakan, pertanahan, tata
          ruang, perbankan dan otonomi daerah. Dengan penyempurnaan perangkat
          lunak tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan,
          kesejahteraan, daya beli, taraf hidup, kapasitas dan kemandirian serta akses
          masyarakat khususnya di dalam sektor pertanian. Untuk itu dengan
          menggunakan teknologi tepat guna dalam menghasilkan produk unggulan
          berdaya saing tinggi, maka ketersediaan bahan baku yang bersumber dari
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                        36




           usaha berbasis agroekosistem diarahkan kepada usaha mengurangi atau
           menghambat dampak negatif dari masuknya produk sejenis dari luar negeri.
           Hal ini dimungkinkan jika ditunjang dengan makin tersebarnya informasi
           pasar dan informasi harga yang efisien dan efektif serta adanya sistem
           transportasi yang terpadu, tertib dan lancar, aman, cepat dan terjangkau guna
           mendukung sektor produksi dan perdagangan. Dengan semakin
           meningkatnya daya jangkau transportasi ke berbagai penjuru, maka
           penyelenggaraan transportasi intra dan antar moda angkutan yang terpadu
           sangat diperlukan untuk memperlancar mobilitas manusia (terutama sumber
           daya manusia produktif), barang dan jasa dalam rangka mengantisipasi
           perkembangan perdagangan global.

B. Hasil Pembangunan Sektor Industri dan Perdagangan

   Pembaharuan dalam pembangunan nasional antara lain dicerminkan dalam Repelita
   VI melalui penetapan bahwa industrialisasi merupakan alur pokok pembangunan
   nasional yang pada PJP-II dilaksanakan senantiasa bertumpu pada Trilogi
   Pembangunan, dengan titik berat pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas
   sumber daya manusia; di mana sektor industri merupakan penggerak utamanya
   yang didukung oleh sektor perdagangan secara sinkron. Dalam Repelita VI
   pembangunan industri dan perdagangan dilaksanakan berdasarkan visi bahwa pada
   akhir PJP II Indonesia telah menjadi negara industri baru dan bangsa niaga yang
   andal dan tangguh. Sektor industri telah menyumbang porsi utama dalam
   pendapatan devisa negara pada porsi yang lebih besar, meningkatkan pendapatan
   nasional, menyerap tenaga kerja cukup banyak, sementara kondisi sosial dan budaya
   masyarakat telah menjadi masyarakat industri. Sedangkan sektor perdagangan telah
   mampu menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga
   memperkuat daya saing secara berkesinambungan dalam suasana pasar yang
   semakin terbuka.
   Diharapkan industri dan perdagangan telah mampu mendukung kegiatan
   perekonomian nasional secara lebih efisien.

    1. Peranan Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDB

       Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 1997 sebesar 4,65 persen
       yang berarti menurun cukup tajam dibandingkan dengan tahun
       sebelumnya yang mencapai 7,98 persen pada tahun 1996; 8,22 persen
       tahun 1995; 7,54 persen tahun 1994. Sektor industri dan industri non-
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                               37




        migas mengalami kenaikan nilai tambah masing-masing sebesar 6,23
        persen dan 7,38 persen pada tahun 1997. Pertumbuhan industri dan
        industri non-migas tersebut lebih rendah dari pada pertumbuhan tahun
        1996 masing-masing sebesar 11,59 persen dan 11,66 persen. Sedangkan
        untuk sektor perdagangan mengalami kenaikan nilai tambah sebesar 5,46
        persen pada tahun 1997, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 8,0
        persen. Khusus perdagangan besar dan eceran pada saat yang sama
        tumbuh dengan laju 5,87 persen yang berarti lebih rendah dari tahun
        sebelumnya sebesar 7,98 persen. Dengan pertumbuhan tersebut telah
        merubah struktur kegiatan ekonomi nasional. Pada awal Repelita VI
        kontribusi sektor pertanian sebesar 17,29 persen dan pada tahun keempat
        Repelita VI kontribusinya menurun menjadi 16,07 persen. Pada periode
        yang sama sektor industri dan industri pengolahan non-migas peranannya
        meningkat dari masing-masing sebesar 23,35 persen dan 20,62 persen
        menjadi sebesar 25,6 persen dan 22,97 persen. Sementara sektor
        perdagangan peranannya relatif stabil yaitu 16,71 persen dan 16,73 persen
        pada periode yang sama. Besarnya kenaikan nilai tambah dan peranannya
        secara sektoral dapat dilihat pada tabel halaman berikut.

             Tabel Pertumbuhan dan Peranan PDB Secara Sektoral
                           (1994-1997,1993=100)

No.     Lapangan Usaha                 Pertumbuhan (%)                  Peranan thd PDB
                                                                       (Harga berlaku,%)
                                1994    1995     1996    1997*)    1994 1995 1996 1997*)


 1 Pertanian, Peternakan,        0,56     4,38    3,00     0,64    17,29   17,14   16,53   16,07
      Kehutanan.
 2    Pertambangan dan           5,60     6,74    5,82     1,63     8,77    8,84    8,62    9,53
      Penggalian
 3    Industri Pengolahan       12,36 10,88 11,59          6,23    23,35   24,13   25,45   25,60
      a. Migas                   4,85    -4,74 11,06       -3,42    2,73    2,51    2,66    2,63
      b. Non Migas              13,52 13,09 11,66          7,38    20,62   21,63   22,79   22,97

 4 Listrik, gas dan air         12,54 15,91 12,78         11,85     1,20    1,24    1,24    1,22
      bersih
 5    Bangunan                  14,86 12,92 12,76          6,42     7,33    7,58    7,89    7,53

 6 Perdagangan Hotel,            7,61     7,94    8,00     5,46    16,71   16,64   16,69   16,73
      Restoran
      a. Perdagangan besar &     6,76     7,93    7,98     5,87    13,38   13,28   13,29   13,37
      eceran
 Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                         38




                                                                                   Lanjutan
      b. Hotel                   12,43   4,02   6,07   3,01   0,64   0,62   0,61       0,62
      c. Restoran                10.83   9,00   8,60   4,01   2,69   2,74   2,78       2,74

  7 Pengangkutan dan              8,34   8,50   8,68   8,43   7,16   6,78   6,56       6,76
      Komunikasi
  8   Keuangan Persewaan         10,17 11,04    9,00   4,77   9,03   8,69   8,33       7,94
      dan
      Jasa Perusahaan

  9 Jasa-jasa                     2,77   3,27   3,40   3,04   9,18   8,95   8,69       8,62
      Ekonomi                     7,54   8,22   7,98   4,65   100    100    100        100

Catatan: *) Angka sementara
Sumber: BPS, Pendapatan Nasional Indonesia 1994-1997, diolah.


        Dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,65 persen pada tahun
        1997, sektor industri pengolahan nonmigas memberi kontribusi
        pertumbuhan terhadap LPE tersebut sebesar 1,63 persen atau merupakan
        35,05 persen terhadap LPE tersebut, dan sektor perdagangan memberikan
        kontribusi pertumbuhan 0,91 persen atau merupakan 19,57 persen
        terhadap LPE. Pada tahun 1994 pertumbuhan ekonomi sebesar 7,54
        persen, dimana sektor industri non-migas dan perdagangan masing-masing
        memberi-kan kontribusi pertumbuhan sebesar 2,61 persen dan 1,28 persen
        atau merupakan 34,64 persen dan 16,98 persen terhadap pertumbuhan
        ekonomi. Dengan demikian ke dua sektor tersebut masih memegang
        peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selengkapnya dapat
        dilihat pada tabel halaman berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  39




                     Tabel Peranan Pertumbuhan Sektoral
                Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi, 1994-1997

                                                              (Dalam persen)

     No             Lapangan Usaha            1994     1995     1996     1997*)

      1   Pertanian, Peternakan, kehutanan      0.10     0.73     0,48      0,10
          dan perikanan
      2   Pertambangan dan Penggalian           0.53     0.63     0,54      0,15
      3   Industri Pengolahan                   2.76     2.53     2.77      1,54
          a. Migas                              0.14    -0.14     0,28     -0,09
          b. Non Migas                          2.61     2.67     2,49      1,63
      4   Listrik, gas dan air bersih           0.13     0.17     0,14      0,14
      5   Bangunan                              1.01     0.94     0,97      0,51
      6   Perdagangan Hotel, Restoran           1.28     1.33     1,34      0,91
          a. Perdagangan besar dan eceran       0.91     1.07     1,07      0,79
          b. Hotel                              0.08     0.03     0,04      0,02
          c. Restoran                           0.28     0.24     0,23      0,11
      7   Pengangkutan dan Komunikasi           0.59     0.60     0,62      0,60
      8   Keuangan Persewaan dan                0.87     0.96     0,80      0,43
          Jasa Perusahaan
      9   Jasa-jasa                             0.28     0.32     0,31      0,27

          Ekonomi                               7.54     8.22     7,98      4,65
    Catatan: *) Angka sementara
    Sumber: BPS, Pendapatan Nasional Indonesia, 1994-1997, diolah.
       Dilihat dari perkembangan cabang industrinya (dua digit), pada tahun
       1997 maka pertumbuhan industri makanan, minuman dan tembakau tetap
       merupakan tumpuan pertumbuhan industri non-migas, dimana cabang
       industri tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 14,78 persen disusul
       oleh industri kertas dan barang cetakan sebesar 6,72 persen; industri
       barang lainnya 5, 31 persen; industri pupuk, kimia dan barang dari karet
       sebesar 4,77 persen dan industri semen, barang galian bukan logam
       sebesar 4,01 persen. Cabang industri lainnya justru mengalami
       pertumbuhan negatif. Dengan demikian pertumbuhan industri non-migas
       pada tahun 1997 sebesar 7,38 persen maka 7,05 persen disumbangkan oleh
       industri makanan, minuman dan tembakau. Hal in berarti 95,53 persen
       pertumbuhan industri non-migas disumbang oleh industri makanan,
       minuman dan tembakau. Pertumbuhan dan peranan cabang industri
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                           40




        terhadap pertumbuhan industri non-migas dapat dilihat pada Tabel
        halaman berikut:

        Tabe Pertumbuhan dan Peranan Pertumbuhan Cabang Industri
           Terhadap Pertumbuhan Industri Non-migas, 1994-1997
                                                                           (dalam persen)

                                             Pertumbuhan           Peranan Pertumbuhan
KLUI              Cabang
                                     1994 1995 1996 1997*) 1994          1995   1996 1997*)


 31    Makanan, Min. dan             18.83 16.51 17.16      14.78 7.93   7.28   7.80    7.05
       tembakau
 32    Tekstil, brg kulit & alas      6.97 10.45     8.71   -1.71 0.74   1.05   0.86   -0.16
       kaki
 33    Brg kayu & hsl hut. lainnya    5.93    3.00   3.21   -4.68 0.49   0.23   0.22   -0.30
 34    Kertas & brg cetakan          13.91 13.53     6.85    6.72 0.58   0.56   0.29    0.27
 35    Pupuk, kimia, brg dr karet    11.10 11.93     9.05    4.77 1.48   1.55   1.17    0.60
 36    Semen, brg galian bukan       19.70 20.14 10.98       4.01 0.61   0.66   0.38    0.14
       logam
 37    Logam dsr besi dan baja        6.49 18.65     8.04   -0.58 0.24   0.64   0.29   -0.02
 38    Alat angkut, msn &             9.68    7.73   4.60   -1.82 1.38   1.06   0.60   -0.22
       peralatannya
 39    Barang lainnya                12.42    8.86   9.73    5.31 0.07   0.05   0.06    0.03


       Ind. Pengolahan non-          13.52 13.09 11.66       7.38 13.52 13.09 11.66     7.38
       migas

Catatan: *) Angka sangat sementara.
Sumber (Re): BPS, Pendapatan Nasional Indonesia, 1994-1997, diolah.


        Dengan pertumbuhan industri pengolahan non-migas sebesar 7,38 persen
        pada tahun 1997, maka harapan untuk mencapai target pertumbuhan
        industri non migas sebesar 11,3 persen per tahun selama Repelita VI sulit
        untuk dapat direalisasikan. Untuk mencapai target tersebut maka pada
        tahun 1998 seharusnya industri non-migas dapat naik sebesar 10,94
        persen, tetapi dengan kegiatan industri saat ini yang sedang menurun maka
      Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                               41




             sulit untuk dapat merealisasikannya. Satu-satunya cabang industri yang
             target pertumbuhannya akan dapat dipenuhi adalah industri makanan,
             minuman dan tembakau dimana rata-rata pertumbuhannya selama empat
             tahun Repelita VI telah mencapai 16,8 persen per tahun, yang berarti jauh
             di atas target pertumbuhan sebesar 11,22 persen per tahun selama Repelita
             VI. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel halaman berikut:

          Tabel Proyeksi dan Realisasi Pertumbuhan Industri Menurut Cabang
                                  (2 digit, 1994-1997)
                                                                                               (Dalam persen)
                                 1994               1995                1996                1997          1998    Rep
No     Cabang Industri                                                                                            VI
                            Pr          Re     Pr          Re      Pr          Re      Pr      Re*)        Pr     Pr/th


31     Makanan,            18.63    18.83      12.17   16.51       9.74    17.16       8,25    14.78       7.32   11.22
       Minuman dan
       Tembakau
32     Tekstil, barang      7.18        6.97    9.11   10.45       8.23        8.71    8,05    -1.71       8.53    8.22
       kulit dan Alas
       kaki.
33     Barang Kayu dan      4.67        5.93    7.58       3.00    7.23        3.21    7,25    -4.68       7.82    6.91
       Hasil Hutan
       Lainnya
34     Kertas dan Barang   14.86    13.91      16.75   13,53      15.08        6.85   13,77        6.72   13.34   14.76
       Cetakan
35     Pupuk, Kimia,       11.34    11.10      12.17   11.93      10.55        9.05   10,66        4.77   10.83   11.11
       Barang dari Karet
36     Semen, Barang       19.27        19.7   13.19   20.14      11.25    10.98       9,76        4.01    9.33    12.6
       Galian bukan
       Logam
37     Logam Dasar Besi     5.56        6.49    9.52   18.65       9.74        8.04   11,26    -0.58      13.34    9.88
       dan Baja
38     Alat angkut,         7.07        9.68   14.72       7.73   16.09        4.60   18,48    -1.82      19.36   15.14
       Mesin dan
       Peralatannya
39     Barang Lainnya      11.85    12.42      14.21       8.86   13.77        9.73   15,27        5.31   15.35   14.09


Industri Pengolahan        13.00    13.52      12.00   13.09       10.7    11.66       10,4        7.38    10.4   11.30
Non-Migas
     Catatan: *) Angka sangat sementara. Pr (Proyeksi), Re (Realisasi)
     Sumber (Re): BPS, Pendapatan Nasional Indonesia, 1994-1997, diolah.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               42




       Sementara itu nilai ekspor pada tahun 1993 mencapai US $ 36,82 milyar,
       sedangkan pada tahun 1994 sebesar US $ 40,05 milyar, yang berarti
       mengalami kenaikan 8,77%. Peningkatan nilai ekspor tersebut didukung
       terutama oleh peningkatan nilai ekspor non-migas sebesar 11,82%, yaitu
       naik dari US $ 27,15 milyar menjadi US $ 30,36 milyar, sedangkan
       peningkatan ekspor migas hanya sebesar 0,21, % yaitu naik dari US $ 9,67
       milyar menjadi US $ 9,69 milyar pada periode yang sama. Peningkatan
       ekspor non-migas didukung oleh ekspor hasil industri yang
       mengalami kenaikan sebesar 10,3%, yaitu naik dari US $ 23,3 milyar
       pada tahun 1993 menjadi US $ 25,7 milyar pada tahun 1994. Nilai
       ekspor hasil industri pada tahun 1993 menyumbang 63,28% terhadap
       total ekspor dan 85,84% terhadap ekspor non-migas, sedangkan kontribusi
       hasil pertanian dan pertambangan masing-masing sebesar 6,4% dan 3,98%
       terhadap total ekspor dan masing-masing sebesar 8,68% dan 5,4%
       terhadap ekspor non-migas. Nilai ekspor hasil industri pada tahun 1994
       merupakan 64,17 % terhadap total ekspor dan 84,65 % terhadap ekspor
       non-migas. Sementara sektor lainnya, pada tahun yang sama juga
       memberikan sumbangan terhadap kenaikan total ekspor dan ekspor non-
       migas, di mana ekspor hasil pertanian dan pertambangan masing-masing
       tumbuh dengan 19,67% dan 25,38% sehingga menyumbang 7,04% dan
       4,59% terhadap total ekspor dan 9,28% dan 6,05% terhadap ekspor non-
       migas.

       Menginjak tahun ketiga Repelita VI (1996), nilai total ekspor mencapai
       US$ 49.814,75 milyar, yang berarti mengalami kenaikan 9,68% dibanding
       tahun 1995. Kenaikan tersebut didukung oleh pertumbuhan ekspor non-
       migas sebesar 8,98% dibanding tahun 1995, sehingga nilainya menjadi US
       $ 38.092,93 milyar pada tahun 1996, sedangkan ekspor migas naik
       12,02%, menjadi US$ 11.721,82 milyar pada tahun yang sama. Kenaikan
       ekspor non-migas tersebut terutama didukung oleh ekspor hasil industri
       yang tumbuh 9,51%, yaitu naik menjadi US $ 32.116,97 milyar pada
       tahun 1996, sehingga telah berperan sebesar 64,47% terhadap total ekspor
       dan 84,31% terhadap ekspor non-migas. Sementara itu, ekspor hasil
       pertanian dan pertambangan pada tahun 1996 masing-masing bernilai US$
       2.920,45 milyar dan US$ 3.054,22 milyar, yang berarti mengalami
       kenaikan 1,11% dan 11,66% dibanding dengan tahun 1995, sehingga
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               43




       peranannya pada tahun 1996 mencapai 5,86% dan 6,13% terhadap total
       ekspor dan 7,67% dan 8,02% terhadap non-migas.

       Kinerja perkembangan ekspor dibandingkan dengan sasaran Repelita VI
       memberikan gambaran yang fluktuatif. Dibanding sasarannya sebesar
       12,84%, 13,56% dan 13,30% pada tahun 1994/1995, 1995/1996 dan
       1996/1997, ternyata realisasinya pada tahun 1994/1995 mencapai 14,58%,
       tahun 1995/1996 mencapai 11,39% dan tahun 1996/1997 mencapai
       10,27%. Selanjutnya untuk tahun 1996/1997 dibanding dengan periode
       yang sama tahun sebelumnya nilai ekspor hanya naik 9,68%, sehingga
       sulit untuk mencapai sasarannya sebesar 13,3%. Sementara itu, ekspor
       non-migas yang diharapkan tumbuh masing-masing 16,5% pada tahun
       1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997, realisasinya untuk tahun
       1994/1995 mencapai 17,39% yang berarti melebihi sasarannya, pada tahun
       1995/1996 realisasinya kurang mencapai sasaran karena hanya tumbuh
       13,16% serta tahun 1996/1997 mencapai 8,20%. Ekspor hasil industri
       yang sasarannya sebesar 17,5%, baik pada tahun 1994/1995, 1995/1996
       dan 1996/1997, realisasinya pada tahun 1994/1995, 1995/1996 dan
       1996/1997 masing-masing hanya mencapai 15,49%, 12,28% dan 9,52%,
       jauh dari yang diharapkan. Di sektor pertanian, kenaikan yang diharapkan
       pada tahun 1994/1995, 1995/1996 dan 1996/1997 masing-masing sebesar
       6,4%, 6,6% dan 6,8%, realisasinya pada tahun 1994/1995 jauh lebih
       tinggi yakni 25,65%, tahun 1995/1996 realisasinya hanya 4,10%, serta
       tahun 1996/1997 sebesar 1,63%. Sedangkan ekspor sektor pertambangan
       pada periode yang sama diharapkan naik 14,6%, 15,2% dan 15,8%, di
       mana realisasinya pada tahun 1994/1995 mencapai 33,71%, tahun
       1995/1996 telah mencapai 37,24% dan tahun 1996/1997 mencapai 8,91%,
       bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

       Meningkatnya pertumbuhan industri diikuti pula oleh meningkatnya
       impor bahan baku dan barang modal, yaitu dari US $ 20,03 milyar dan
       US $ 7,15 milyar pada tahun 1993, menjadi US $ 23,13 milyar dan US
       $ 7,42 milyar pada tahun 1994 yang berarti masing-masing meningkat
       15,47 % dan 3,77 %, serta US $ 29,59 milyar dan US$ 8,69 milyar
       pada tahun 1995, yang berarti naik 27,93% dan 17,12%, dan US$ 30,47
       milyar dan US$ 9,65 milyar pada tahun 1996 yang berarti masing-masing
       meningkat 2,97% dan 11,05%. Impor bahan baku dan barang modal yang
       belum diproduksi di dalam negeri atau produksinya belum mencukupi
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              44




       kebutuhan dalam negeri, masih sangat diperlukan untuk menunjang
       pertumbuhan sektor industri. Apabila dilihat peranannya terhadap total
       impor, maka impor bahan baku mengalami peningkatan dari 70,70% pada
       tahun 1993 menjadi 72,33% pada tahun 1994 dan 72,83% pada tahun
       1995 serta 70,97% pada tahun 1996, sebaliknya impor barang modal
       mengalami penurunan dari 25,24% menjadi 23,20% dan 21,39% serta
       22,48% pada kurun waktu yang sama. Meskipun demikian kedua
       kelompok barang impor tersebut peranannya dominan dalam total impor,
       sehingga sangat berpengaruh terhadap neraca perdagangan yang
       surplusnya meningkat dari US $ 7,38 milyar pada tahun 1993/1994
       menjadi US $ 8,04 milyar pada tahun 1994/1995, namun kemudian
       menurun menjadi US $ 6,22 milyar pada tahun 1995/1996 dan meningkat
       menjadi US$ 6,74 milyar pada tahun 1996/1997. Bahkan neraca
       perdagangan tanpa minyak dan gas alam menunjukkan defisit sebesar US$
       1,07 milyar pada tahun 1996/1997. Rendahnya surplus neraca
       perdagangan tersebut, belum mampu secara berarti memperbaiki transaksi
       berjalan, sehingga masih mengalami defisit sebesar US $ 2,94 milyar, US
       $ 3,49 milyar dan US $ 6,85 milyar serta US$ 0,2 milyar pada tahun
       1993/1994, 1994/1995 dan 1995/1996 serta 1996/1997 (sampai dengan
       Triwulan III). Meskipun demikian posisi cadangan devisa masih cukup
       mantap, di mana pada tahun 1993/1994; 1994/1995; 1995/1996 dan
       1996/1997 berturut-turut sebesar US$ 12,71 milyar, US$ 13,32 milyar,
       US$ 15,98 milyar dan US$ 19,12 milyar (sampai dengan Triwulan III).
       Posisi tahun terakhir cadangan devisa tersebut diharapkan dapat
       membiayai impor dalam jangka waktu sekitar 5 bulan, yang berarti masih
       cukup aman bagi perekonomian nasional .

       Selama periode April-Februari 1995/1996, terdapat 10 besar ekspor hasil
       industri meliputi: Tekstil; Pengolahan Kayu; Elektronika; Kulit, Barang
       Kulit dan Sepatu/Alas Kaki; Pengolahan Karet; Besi Baja, Mesin dan
       Automotive; Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit; Pulp dan Kertas; Makanan
       dan Minuman; dan Kimia Dasar. Ekspor 10 besar komoditi tersebut
       merupakan 80,15% terhadap total ekspor hasil industri, 70,34% terhadap
       ekspor non-migas dari 54,34% terhadap total ekspor pada periode April-
       Pebruari 1996, sedangkan periode sebelumnya April-Pebruari 1994/1995,
       peranannya berturut-turut 83,83%, 70,76% dan 54,34%. Dari waktu ke
       waktu, peranan 10 besar komoditi ekspor tersebut mengalami pergeseran
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  45




       urutan. Namun untuk komoditi tekstil dan pengolahan kayu, peranannya
       tetap pada posisi terbesar, dimana pada periode April-Pebruari 1995/1996
       kedua komoditi tersebut menyumbang 38,91% terhadap total ekspor hasil
       industri. Komoditi yang mengalami lonjakan peran adalah elektronika,
       yang pada tahun 1995/1996 (April-Pebruari) menempati urutan ketiga.
       Beberapa komoditi yang mengalami penurunan peran dan bahkan keluar
       dari 10 besar komoditi ekspor yaitu seperti pengolahan emas dan perak,
       plastik dan lain-lain. Sementara itu dilihat dari pasarnya, Jepang, Amerika
       Serikat, dan Singapura masih merupakan daerah pasar yang dominan.
       Namun hal yang perlu diwaspadai adalah penurunan pangsa pasar untuk
       komoditi tertentu seperti barang-barang kayu dan gabus yang pangsa
       pasarnya di Jepang menurun dari 57,3% pada tahun 1991 menjadi 43,04%;
       dari pada periode yang sama di Korea Selatan menurun dari 65,19%
       menjadi 53,34%; di Amerika Serikat menurun dari 17,17% menjadi
       12,65%; di Hongkong menurun dari 48,43% menjadi 33,67% dan RRC
       dari 78,07% menjadi 44,37%. Pangsa Pasar komoditi benang tenun, kain
       tekstil dan hasil-hasilnya di Singapura menurun dari 27,24% menjadi
       8,07%, pada periode yang sama. Alat telekomunikasi memiliki pangsa
       pasar yang besar yakni 43,9% di Persatuan Emirat Arab pada tahun 1991,
       tetapi pada tahun 1995 pangsa pasarnya menurun hanya 15,46%. Dengan
       melihat situasi tersebut, diperlukan suatu “business intelligence” dan
       survey pasar yang lebih proaktif untuk mempertahankan pangsa pasar
       yang ada, dengan dukungan iklim yang sehat dari pemerintah. Namun di
       sisi lain, perkembangan pangsa pasar komoditi tertentu di negara lain
       menunjukkan peningkatan. Misalnya pangsa pasar untuk pakaian di
       Amerika Serikat mengalami kenaikan dari 2,49% pada tahun 1991,
       menjadi 3,06% pada tahun 1995. Pada periode yang sama, pangsa pasar di
       Jepang naik dari 1,82% menjadi 2,12%, di Jerman naik dari 0,97%
       menjadi 2,56%, di Persatuan Emirat Arab naik dari 4,44% menjadi
       13,74%, di Inggris naik dari 1,9% menjadi 3,13%. Produk benang tenun,
       kain tekstil dan hasil-hasilnya di beberapa negara juga mengalami
       kenaikan pangsa pasar, seperti di Jepang, Inggris dan Persatuan Emirat
       Arab. Hal yang sama juga dialami produk sepatu dan alas kaki di berbagai
       negara yang juga mengalami kenaikan seperti di Inggris, Jepang, Jerman
       maupun Italia.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 46




       Industri kecil, perkembangannya cukup memberikan harapan untuk
       semakin berperan dalam pembangunan sektor industri. Jumlah unit usaha
       industri kecil mengalami kenaikan dari 2.062.283 unit pada tahun 1993
       menjadi 2.107.090 unit pada tahun 1994, atau naik 2,17% dan menjadi
       2.149.515 unit pada tahun 1995 atau meningkat 2,01% dibandingkan
       dengan tahun 1994. Sementara tenaga kerja yang dapat diserap tahun
       1994 juga mengalami kenaikan 4,02% dibanding dengan tahun 1993, yaitu
       meningkat dari 7,46 juta orang menjadi 7,76 juta orang. Nilai produksi
       industri kecil mengalami kenaikan dari Rp 15,8 triliun pada tahun 1993
       menjadi Rp 21,3 triliun pada tahun 1994, atau naik 34,8%, dan menjadi
       Rp. 24,8 triliun pada tahun 1995 atau meningkat 16,43% dibandingkan
       tahun 1994, dengan nilai ekspor tahun 1994 mencapai US$ 2,48 milyar
       atau naik 16,17 % dari nilai ekspor tahun 1993 sebesar US$ 2,13 milyar
       dan menjadi US$ 2,16 milyar pada tahun 1995 atau turun 12,9%
       dibandingkan tahun 1994. Kinerja perkembangan industri kecil tersebut,
       memberikan harapan akan tercapainya sasaran Repelita VI. Suatu hal yang
       perlu lebih mendapatkan perhatian adalah, tingkat konsentrasi unit usaha
       yang sebagian besar masih berada di Jawa, yaitu 70,20% pada tahun 1995,
       70,48% pada tahun 1994 dan 70,76% pada tahun 1993, yang berarti hanya
       sedikit terjadi persebaran industri kecil ke luar Pulau Jawa.

       Semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20/1994, Penanaman
       Modal Asing (PMA) melonjak cukup tajam, di mana pada tahun 1993
       investasi asing sektor industri yang disetujui sebesar US $ 3.422,8 juta,
       dan pada tahun 1994 dan 1995 naik menjadi US $ 18.738,8 juta dan US $
       26.892,1 juta. Sementara itu, PMDN yang disetujui pada tahun 1993
       sebesar Rp. 24.032,1 milyar, pada tahun 1994 dan 1995 naik mencapai
       Rp. 31.921,7 milyar dan Rp 43.341,8 milyar. Dalam pada itu, di sektor
       perdagangan, PMA yang disetujui pada tahun 1993, 1994 dan 1995
       berturut-turut sebesar US $ 693,1 juta, US $ 86,7 juta, US $ 30,5 juta;
       sedangkan PMDN yang disetujui berturut-turut Rp. 125,3 milyar, Rp. 2,7
       milyar dan Rp. 152,4 milyar.

       Sementara itu tenaga kerja yang diserap di sektor industri pada tahun 1993
       sebesar 8,78 juta orang dan pada tahun 1994 berdasarkan data Survey
       Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), sektor industri mencapai 10,84
       juta orang atau merupakan 13,2 % terhadap total penduduk yang bekerja.
       Sedangkan sektor perdagangan pada tahun 1993 menyerap tenaga kerja
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    47




       sebesar 12,51 juta dan pada tahun 1994 berdasarkan SAKERNAS
       mencapai 13,97 juta orang atau 17,03 % terhadap penduduk yang bekerja.

   2. Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen (PPMB
      dan PK)

       Adapun hasil-hasil lainnnya yang dicapai adalah sebagai berikut:

       a. Memperoleh pengakuan formal dari Komite Akreditasi Nasional
          (KAN) atara lain:
           1) Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen (PMB
              dan PK) yaitu:
              a) Balai Standar (akreditasi laboratorium kalibrasi yang meliputi;
                 suhu, massa, dimensi, gaya, volumetrik dan optik);
              b) Balai Uji Kimia dan Fisika (untuk pengujian minyak atsiri dan
                 fraksinya, tekstil dan garmen serta mainan anak-anak);
              c) Balai Uji Biologi (untuk pengujian minyak dan lemak, minyak
                 kelapa, lada hitam, lada putih, pala, fuli, panili, gaplek, bungkil
                 kopra, bungkil inti kepala sawit, biji kopi, biji kakao, the hitam,
                 the hijau, dan uji mikro biologi);
              d) Balai Uji Mekanik ( untuk pengujian kayu lapis penggunaan
                 umum, SIR, karet konvensional, biji pinang bukan untuk obat);
              e) Balai Uji Listrik (untuk pengujian lampu pijar dan bateri
                 kering).
           2) Enam belas laboratorium Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu
              Barang (BPSMB) yaitu :
              a) BPSMB Lhokseumawe untuk pengujian kopi;
              b) BPSMB Medan untuk pengujian SIR, minyak atsiri dan minyak
                 nabati;
              c) BPSMB Padang untuk pengujian kimia Indonesia, SIR;
              d) BPSMB Pekanbaru untuk pengujian SIR, minyak nabati, biji
                 kakao;
              e) BPSMB Jambi untuk pengujian SIR;
              f) BPSMB Bengkulu untuk pengujian SIR, kopi, biji kakao;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 48




              g) BPSMB Surakarta untuk pengujian kopi, the hitam, minyak
                 daun cengkeh dan panili;
              h) BPSMB Surabaya untuk pengujian karet konvensional, kopi biji
                 kakao;
              i) BPSMB Jember untuk pengujian karet konvensional, kopi dan
                 biji kakao;
              j) BPSMB Pontianak untuk pengujian SIR, minyak kelapa sawit;
              k) BPSMB Palangkaraya untuk pengujian kayu lapis;
              l) BPSMB Banjarbaru untuk pengujian karet konvensional, kayu
                 lapis SIR, suhu, massa dan gaya;
              m) BPSMB Samarinda untuk pengujian kayu lapis;
              n) BPSMB Ujung Pandang untuk pengujian kopi, biji kakao
                 (96/97) dimensi, massa dan gaya (dalam proses), pala, fuli,
                 gaplek, panili, teh hitam dan minyak kelapa sawit;
              o) BPSMB Manado untuk pengujian Pala dan Fuli;
              p) BPSMB Ternate untuk pengujian Pala, fuli dan biji kakao.

       b. Memperoleh pengakuan atas hasil uji yang dikeluarkan oleh PPMB
          dan PK dari:
           1) Group Mark and Spencer JC penny Otto untuk pengujian tekstil;
           2) Laboratorium Test Hongkong untuk pengujian Toys;
           3) International Safe Transit Association, US         dengan     WO
              Registration ST-2178 untuk pengujian kemasan;
           4) Srilangka Standar Institution    (SSI)   obat   nyamuk   gulung,
              margarine, RBD Palm Stearin;
           5) Importir beberapa negara Eropah dan Amerika Serikat untuk
              komoditi karet SIR dan kopi.

       c. Melakukan kontrak kerjasama dengan berbagai instansi baik
          pemerintah maupun swasta di bidang pengujian, konsultasi mutu dan
          kalibrasi yaitu dengan:
           1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kalibrasi Instru-mentasi dan
              Metrologi LIPI;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   49




           2) Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO);
           3) Asosiasi Eksportir Lada Indonesia (AELI);
           4) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL);
           5) PT. Insurindo Inter Services;
           6) PT. Kartini Utama;
           7) PT. Gunung Lintong;
           8) PT. Karya Sadadaya Elektronika;
           9) Labtest Hongkong (Anggota Inchange Testing Services).
       d. Menyusun Dokumen Mutu PPMB dan PK yang terdiri dari:
           1) Level 1 Pandauan Mutu;
           2) Level 2 Prosedure Kerja;
           3) Level 3 Instruksi Kerja;
           4) Level 4 Dokumen-dokumen Penunjang.

       e. Pengujian
           Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pengujian baik yang
           bersifat sertifikasi maupun yang bersifat pelayanan jasa teknis dapat
           dilihat pada tabel berikut:


                 REKAPITULASI TOTAL PENGUJIAN PADA PPMB &
                                     PK/BPSMB
                              TAHUN 1993 - 1997


                URAIAN           1993      1994      1995     1996     1997*)


              Total Pengujian   143.835   138.489   132.202   56.011   24.172
              Sertifikasi       111.959    94.055    87.592   33.192   38.356
              Pelayanan Jasa     31.876    44.434    44.610   22.819   18.110
              Teknis


            Catatan : *) Data 1997 dari PPMB & PK ditambah BPSMB Daerah
            Sumber : Laporan Bulanan PPMB & PK/BPSMB
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   50




            Kegiatan Pelayanan Jasa dalam rangka pemanfaatan asset negara
            terdiri dari kegiatan pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi,
            penilikan, penyuluhan, konsultasi di bidang mutu, latihan/kursus, dan
            pengembangan metode uji.
            Dalam rangka pelayanan jasa kepada masyarakat telah dilakukan
            kegiatan kerjasama/kontrak dengan dunia usaha yang bergerak di
            bidang jasa surveyor dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,
            produsen dan industri.
            Realisasi pelaksanaan Pelayanan Jasa yang telah dicapai sejak tahun
            1993/1994 sampai dengan 1997/1998 adalah sebagai berikut:


                                     PELAYANAN JASA
                                  TAHUN 1993/1994 - 1997/1998

                                                                  (dalam ribu Rp)
                 NO.                TAHUN                     REALISASI

                  1.                1993/1994                  910.658,70
                  2.                1994/1995                  996.421,46
                  3.                1995/1996                  913.054,33
                  4.                1996/1997                  956.598,99
                  5.                1997/1998                 1.242.638,16



            Dari tabel di atas dapat dilihat penerimaan PPMB dan PK/BPSMB
            melalui Pelayanan Jasa bahwa kegiatan pengujian terjadi peningkatan
            rata-rata 17,34% sejak tahun 1995, hal ini terjadi karena semakin
            dipercaya hasil uji PPMB dan PK baik di dalam negeri maupun luar
            negeri.

       f.   Kalibrasi

            Dengan masuknya laboratorium Kalibrasi PPMB dan PK ke dalam
            Sistem Jaringan Nasional Kalibrasi KIM-LIPI sesuai dengan SK
            Ketua Komisi Metrologi DSN No. 022/Kep/KOM-E/1989, kegiatan
            PPMB dan PK dan BPSMB di bidang kalibrasi mengalami
            peningkatan sejak 5 tahun terkahir seperti terlihat pada Tabel berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   51




                                    Jumlah Alat Kalibrasi
                                      Tahun 1993 - 1997



                TAHUN           1993     1994      1995      1996        1997



              Jumlah Alat       2.185    2.583    1.698      3.215      2.918



             Sumber : Balai Standar


           Dari data tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 1997 terdapat
           penurunan alat yang dikalibrasi sebesar ± 9,2% bila dibandingkan
           dengan kegiatan tahun 1996. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa
           perusahaan yang telah diakui menjadi anggota jaringan Nasional
           Kalibrasi KIM-LIPI. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut perlu
           ditingkatkan dan dikembangkan dengan membuat pusat kegiatan
           kalibrasi selain di PPMB dan PK juga BPSMB Banjarbaru dan Ujung
           Pandang.

       g. Uji Profisiensi/Uji Kemahiran

           Evaluasi dan penilaian unjuk kerja maupun konsistensi kerja kepada
           para laboratorium produsen dilakukan melalui kegiatan uji Round
           Robin Test. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

           1993/1994 diikuti : 367 LPM

           1994/1995 diikuti : 329 LPM

           1995/1996 diikuti : 250 LPM

           1996/1997 diikuti : 42 LPM

           1997/1998 diikuti : 209 LPM
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                            52




       h. Pelatihan

           Pusat Pengujian Mutu Barang dan Perlindungan Konsumen (PPMB
           dan PK) telah melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan
           SDM kepada tenaga pelaksana di PPMB dan PK dan BPSMB, serta
           kepada produsen dan dunia usaha lainnya meliputi:
           1) Pelatihan Pengambilan Contoh;
           2) Pelatihan Penyusunan Panduan;
           3) Pelatihan Assesor ISO Serie 9000 dan ISO Guide 25;
           4) Pelatihan Kalibrasi;
           5) Pelatihan Manajemen;
           6) Pelatihan Pengujian Residu Pestisida;
           7) Pelatihan Pengujian Toys;
           8) Pelatihan Pengujian Minyak dan Lemak Nabati;
           9) Pelatihan Pengujian Cassia Vera;
          10) Pelatihan Pengujian Biji Kakao;
          11) Pelatihan Pengujian Biji Kopi;
          12) Pelatihan Pengujian Fuli;
          13) Pelatihan Pengujian Pala;
          14) Pelatihan Pengujian Batubara;
          15) Pelatihan Pengujian Tekstil dan Garmen;
          16) Pelatihan Packaging Technology ISO Guide 25;
          17) Pelatihan Lead Assesor ISO 9000;
          18) Pelatihan Pengujian Baterai Kering dan Lampu Pijar;
          19) Pelatihan Pengujian Contoh gaplek, Bungkil Kopra, Bungkil Inti
              Kepala Sawit;
          20) Pelatihan Keterampilan Teknis Laboratorium;
          21) Pelatihan Pengujian Biji Pinang;
          22) Pelatihan Internal Penyiapan Contoh Uji Kayu Lapis;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                53




            23) Pelatihan Peningkatan Mutu Bahan Baku, Desain, Konstruksi dan
                Finishing beberapa kayu dan Rotan untuk ekspor.

   3. Standardisasi

       Dalam Pelita V sampai dengan tahun akhir Repelita VI telah dicapai hasil
       sebagai berikut:

       a. Telah tersusun Sistem Standardisasi Nasional (SSN) yang meliputi
          perumusan standar, penerapan standar, pembinaan dan pengawasan
          standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi, metrologi dan
          akrediatasi.

       b. Sebagian besar pedoman pelaksanaan telah disusun dengan mengacu
          kepada standar internasional.

       c. Indonesia menjadi anggota ISO/IEC serta Codex Allimentarius.

       d. Telah dihasilkan 2.856 buah SII dan adopsi menjadi SNI 2.583 standar
          pada akhir Pelita V dan sekarang sudah mencapai 3.997 SNI.

       e. Telah dibentuk Komite Akreditasi Nasional (KAN).

       f.    Industri yang telah memperoleh sertifikasi SNI 19-9000/ISO-9000 ada
             sebanyak 646 industri dan 184 diantaranya dari LSSM Nasional serta
             1.579 perusahaan industri yang mempersiapkan diri untuk
             mendapatkan Sertifikat Penggunaan Tanda SNI berdasarkan Modul I.

       g. Telah terbentuk 11 (sebelas) Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu
          Nasional yang telah mendapat akreditasi oleh KAN.

       h. Telah diakreditasi oleh KAN sebanyak 44 laboratorium uji dan 14
          laboratorium kalibarasi.

       i.    Telah tersedia 63 assesor yang lulus pelatihan “Registered Assesor
             Course”.

       j.    Telah dilaksanakan beberapa pelatihan untuk 126 personel LSSM dan
             Laboratorium Uji. Telah mencapai Lead Assesor 4 orang ada di Pusat
             Standardisasi dan 2 orang ada di B4T-QSC.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                54




   4. Pengembangan Inisiasi Industri Kecil

       Pengembangan inisiasi ditujukan untuk menumbuhkan industri kecil baru
       (New Entrance), terutama di daerah-daerah tertinggal. Dalam tahun
       1994/1995, 1994/1995, dan 1996/1997 telah dilaksanakan pembentukan
       masing-masing 35 Kelompok Usaha Bersama (KUB)-P2WIK di 7 Propinsi,
       26 KUB-P2WIK di 3 Propinsi dan 75 KUB-P2WIK di 10 Propinsi. Selain
       itu, juga dilakukan pembinaan industri pedesaan khususnya pada desa
       tertinggal, sampai dengan tahun 1996 telah dibina sebanyak 1.527 desa.
       Di samping itu untuk meningkatkan penanggulangan ke-miskinan, telah
       dilakukan kerjasama antara Departemen Perindustrian dan Perdagangan
       dengan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN untuk
       pengembangan Kelompok Usaha Bersama - Usaha Peningkatan Pendapatan
       Keluarga Sejahtera (KUB-UPPKS) industri dan pedagang kecil. KUB-UPPKS
       tersebut dikembangkan di seluruh Indonesia dan sebagai wilayah rintisan,
       yaitu dikembangkan di Sumatera Selatan sebanyak 105 unit dan di Jawa
       Timur sebanyak 405 unit. Kegiatannya meliputi pelatihan-pelatihan baik
       teknis maupun non-teknis, bantuan peralatan, permodalan dan pemasaran.
       Demikian pula telah disusun pedoman pengembangan usaha Waralaba
       (Lokal) bekerjasama dengan LSM yang secara khusus anggotanya banyak
       terlibat dalam bisnis Waralaba.

   5. Pengembangan Lembaga Pelayanan Industri Kecil

       Pembinaan dan Pengembangan industri kecil secara intensif dan
       komprehensif memerlukan pengembangan kelembagaan yang mekanismenya
       mampu membimbing industri kecil pada semua aspek secara integral, serta
       membina dan mengarahkan menuju kemadirian. Untuk itu diperlukan upaya
       pengembangan kelembagaan yang mampu mendayagunakan segenap sumber
       daya secara terpadu dan sinkron.

       Sasaran pengembangan kelembagaan ini terutama untuk meningkatkan
       daya saing industri kecil melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi
       dengan memberikan pelayanan pada tingkat perusahaan (at company
       level).

       Pada saat ini telah dimulai pengembangan kelembagaan melalui dua
       pendekatan yaitu pelayanan pada:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  55




       a) Tingkat perusahaan, sedang dilakukan uji coba di 5 Propinsi, yaitu :
          Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi
          Selatan untuk mempersiapkan Industri Kecil memasuki pasaran ekspor
          sebanyak 150 perusahaan pada tahun 1996/1997;

       b) Pada tingkat Grass Root, yang masih dalam pembahasan
          operasionalnya dengan memadukan program pembinaan lintas
          sektoral untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat. Diharapkan
          LSM dapat memberikan dampingan pada tingkat Steering Committee
          Industri Kecil maupun pada tingkat operasionalnya.

   6. Pengendalian Pencemaran

       a) Kemajuan dan peningkatan peranan industri kecil pada kasus-kasus
          tertentu masih membawa dampak negatif, yaitu berupa gangguan dan
          kerusakan lingkungan hidup. Apabila hal tersebut tidak diatasi atau
          dikendalikan dengan baik, maka kegiatan pembangunan dapat
          menimbulkan kerugian yang justru bertentangan dengan tujuan
          pembangunan itu sendiri.

       b) Oleh karena itu, pengendalian pencemaran industri kecil juga
          dilakukan melalui Pengembangan Lingkungan Industri Kecil. Hal ini
          dimaksudkan untuk mengamankan fungsi lingkungan hidup dengan:
          menjaga kelestariannya, menciptakan lingkungan yang sejauh mungkin
          bebas pencemaran, serta tertatanya lingkungan sentra-sentra industri
          kecil dalam lokasi yang aman. Hal ini bertujuan agar tercapai keserasian
          pembangunan dengan daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya
          alam dalam rangka melaksanakan pembangunan industri yang
          berkelanjutan.

       c) Dalam rangka pengendalian pencemaran industri kecil dilaksanakan
          kegiatan-kegiatan sebagi berikut:
           1) Melakukan koordinasi sektoral dan lintas sektoral;
           2) Menyusun master plan pengembangan industri kecil berwawasan
              lingkungan, khususnya dalam pengendalian pencemaran;
           3) Melakukan pelatihan bagi aparat dan pengusaha industri kecil yang
              potensial mencemari lingkungan, di 27 Propinsi;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 56




           4) Melakukan/membangun Pusat Pengolahan Air Limbah pada sentra-
              sentra yang potensial mencemari lingkungan.

   7. Peningkatan Kemampuan Teknologi

       Kemampuan penguasaan teknologi industri serta rancang bangun dan
       perekayasaan industri berkembang dengan semakin banyaknya
       pengalaman selama ini, baik yang berupa pembangunan industri dan
       kegiatan produksi, maupun melalui kegiatan penelitian dan pengembangan
       teknologi industri baik yang dilakukan oleh masyarakat industri maupun
       lembaga litbang pemerintah. Di samping itu, kemampuan tersebut juga
       didorong oleh semakin meningkat dan berkembangnya kualitas
       pendidikan di bidang teknologi dan keteknikan.

       a. Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri
           1) Kemampuan rancang bangun dan perekayasaan industri baik dalam
              pembangunan pabrik, sistem peralatan maupun dalam pembuatan
              peralatan    telah berkembang.        Jika dibandingkan dengan
              kemampuan yang tumbuh selama PJPT I, kemampuan nasional dalam
              pembangunan pabrik dan sistem peralatan pada dewasa ini telah dapat
              dibanggakan. Usaha nasional semakin diakui kemam-puannya dalam
              penanganan pembangunan pabrik di luar negeri. Hal ini terbukti
              dengan diberikannya kepercayaan kepada usaha nasional dalam
              rancang bangun kilang minyak dan gas alam di Iran dan Qatar,
              pembangunan pabrik minyak pelumas di Malaysia. Di samping
              penanganan pembangunan pabrik di luar negeri, kepercayaan
              penanganan pembangunan di dalam negeri juga meningkat
              khususnya dari pihak swasta.
           2) Di bidang pembuatan mesin dan peralatan pembangunan sistem
              kemampuan nasional juga terus berkembang dengan meyakinkan.
              Berbagai sistem telekomunikasi telah mampu ditangani sendiri
              pembangunannya, dan bahkan mempunyai proyek pembangunan di
              luar negeri. Pembuatan mesin dan peralatan juga semakin beraneka
              ragam yang mampu di buat dengan menggunakan rancangan yang
              dibuat di dalam negeri, khususnya untuk kebutuhan industri kecil
              menengah. Dalam hal ini kemampuan balai litbang industri untuk
              membuat paket-paket peralatan pabrik/mesin untuk keperluan
              industri kecil semakin meningkat.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   57




           3) Perkembangan kemampuan rancang bangun dan rekayasa industri
              yang cepat tersebut, tidak terlepas dari iklim yang diciptakan selama
              ini. Kesempatan proyek-proyek pembangunan pabrik pemerintah yang
              diberikan kepada usaha nasional sejak dekade 1980-an dalam PJP I
              merupakan salah       satu landasan yang kuat bagi peningkatan
              kemampuan usaha nasional, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk
              mewujudkan pemanfaatan produksi barang dan jasa dalam negeri dan
              proyek-proyek pemerintah khususnya.
           4) Upaya-upaya pengembangan kemampuan RBPI nasional akan terus
              ditingkatkan di masa mendatang sehingga ketergantungan
              pembangunan industri nasional terhadap luar negeri akan semakin
              berkurang yang pada gilirannya memberikan dukungan bagi
              peningkatan daya saing/industri nasional dalam persaingan pasaran
              global yang terus meningkat dengan memanfaatkan peluang-peluang
              yang ada dalam aturan-aturan perdagangan bebas yang telah
              disepakati berbagai negara.

       b. Alih Teknologi dan Desiminasi Teknologi
           1) Upaya pelaksanaan percepatan alih teknologi dan desiminasi
              teknologi pada dunia usaha industri kecil dilakukan secara terus
              menerus. Dilibatkannya Balai-balai Litbang Industri sebagai
              penyelenggara workshop di bidang peningkatan kemampuan
              negosiasi alih teknologi, seperti yang diselenggarakan di BBLM-
              Bandung, Ujung Pandang, BI Surabaya dan BI Medan di mana
              pesertanya dari dunia usaha disekitarnya dengan penyaji terpilih
              dan didukung pula oleh UNIDO. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk
              menghasilkan peningkatan upaya mendapatkan teknologi yang
              tepat dengan akses yang benar dan menguntungkan pihak Indonesia
              termasuk industri kecil dan menengah. Kegiatan-kegiatan workshop
              perlu diperdalam dan dilaksanakan secara berkesinambungan dan
              merupakan salah satu era pematangan dalam persiapan pelaksanaan
              akselerasi pembangunan ekonomi serta memacu penguasaan
              kemampuan teknologi industri yang telah berkembang dengan pesat;
           2) Pelaksanaan berbagai studi, seperti Pengkajian Peningkatan
              Kemitraan Pengembangan Teknologi Industri dalam Rangka
              Pemasyarakatan Hasil Litbang Balai Litbang Industri dengan Dunia
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 58




              Usaha diharapkan dapat mempercepat proses kemitraaan yang
              sinergis antar pelaku-pelaku ekonomi, dalam hal ini antara industri
              kecil dan menengah serta Balai-Balai Litbang industri. Selain itu
              juga dengan dilaksanakannya berbagai Riset tentang "demand side"
              di berbagai Balai-Balai litbang industri diharapkan dapat
              memetakan kebutuhan masyarakat industri dan upaya-upaya yang
              dapat dilakukan Balai Litbang Industri di dalam mengantisipasi
              penanganannya;
           3) Keikut-sertaan di dalam berbagai pameran teknologi, seperti pada
              Pameran Ristek, Pameran Pembangunan, Pameran Produksi
              Indonesia, Pameran Hari Pangan Sedunia dan sebagainya merupakan
              bagian dari upaya mendesiminasikan penguasaan teknolgi dan
              perkembangan yang telah dicapai Balai-Balai Litbang Industri.
              Perwujudan desiminasi teknologi juga dilakukan melalui berbagai
              majalah ilmiah dan semi populer berkala yang diterbitkan oleh
              Balai-Balai litbang industri tersebut. Selain itu adanya pembuatan
              leaflet, booklet, Penerbitan majalah ilmiah dan majalah semi
              populer dan sebagainya merupakan perwujudan visualisasi hasil-hasil
              industri.

   8. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (PIKM)

       a. Pembangunan industri kecil dan menegah selama 3 tahun pertama
          Repelita VI dilaksanakan dalam rangka melanjutkan, meningkatkan
          dan memperluas kegiatan yang dicapai pada tahun sebelumnya.
          Perkembangan ini tampak nyata, yang antara lain ditandai dengan
          diraihnya kemajuan, tidak saja menyangkut nilai produksi dan nilai
          ekspor, tetapi juga penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.
          Beberapa hal yang cukup menonjol dan membesarkan hati dalam
          pengembangan industri kecil dan menengah adalah, makin
          meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berusaha di bidang
          industri kecil, industri perdesaan maupun rumah tangga. Hal ini
          diwarnai oleh meningkatnya jumlah unit usaha industri kecil. Bila
          pada tahun 1993 terdapat 2.062.283 unit usaha, maka pada tahun 1994
          jumlahnya menjadi 2.107.090 atau mengalami kenaikan 2,17%, pada
          tahun 1995 terdapat 2.157.138 unit usaha atau mengalami kenaikan
          sebesar 2,30% rata-rata per tahun dan tahun-tahun berikutnya,
          diperkirakan jumlah unit usaha industri kecil masih akan terus
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 59




           meningkat. Demikian pula kemampuan pengusaha industri kecil untuk
           menguasai teknologi, juga menunjukkan gambaran yang cukup baik.
           Pada tahun-tahun terakhir ini, kegiatan pembinaan industri kecil juga
           sudah menyentuh masyarakat miskin, tidak saja yang hidup di desa
           tertinggal, tapi juga di desa tidak tertinggal melalui pembentukan
           Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang didukung dana Takesra/
           Kukesra.

       b. Perkembangan industri kecil mengandung makna penting antara lain:
           1) Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan
              industri kecil, merupakan faktor penting bagi meningkatnya
              pertumbuhan ekonomi;
           2) Meningkatnya penguasaan teknologi, memberi arti bahwa proses
              pengembangan sumber daya manusia memberikan hasil yang
              positif, dan
           3) Meningkatnya jumlah unit usaha, membawa dampak dalam
              memperbesar peluang bagi masyarakat untuk bekerja, mengurangi
              pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan.

       c. Adapun perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
          industri kecil selama 4 tahun Repelita VI adalah sebagai berikut :
           1) Pengembangan Sumber Daya Manusia
              Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kewirausahaan
              industri kecil adalah dengan sistem pendidikan CEFE dan AMT.
              a) CEFE (Creation of Enterprises Through Formation of
                 Entrepreneurs)
                  Jumlah peserta pelatihan CEFE tahun 1994 sebanyak 608 orang,
                  tahun 1995 sebanyak 657 orang dan tahun 1996 sebanyak 1.935
                  orang, sehingga secara kumulatif sejak tahun 1992 hingga 1996
                  menjadi 3.200 orang sampai dengan akhir tahun keempat
                  Repelita VI ini sudah dilatih CEFE sebanyak 2.504 orang.
                  Dalam kaitan ini telah tersedia instruktur pelatihan CEFE di 27
                  propinsi yang siap memberikan pelayanan peningkatan usaha
                  bagi industri kecil.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                      60




              b) Pelatihan AMT (Achievement Motivation Training)
                  Pada tahun 1994 telah dilaksanakan pelatihan AMT sebanyak
                  2.205 peserta, pada tahun 1995 sebanyak 2.400 peserta dan pada
                  tahun 1996 sebanyak 900 peserta. Sehingga sejak tahun 1980
                  sampai tahun 1996 secara kumulatif telah mencapai 18.805
                  peserta. Selanjutnya sampai akhir tahun keempat Repelita VI ini
                  sudah dilatih CEFE sebanyak 23.255 orang. Bentuk pelatihan
                  ini, yang sangat positip hasilnya, didukung dengan instruktur
                  dan pelatih AMT yang tersedia di seluruh Kanwil Perindustrian
                  dan Perdagangan.
           2) Pengembangan Informasi
              Pada tanggal 24 Desember 1996 telah dilakukan kerjasama dengan PT.
              Pos Indonesia dengan surat persetujuan kerjasama Nomor :
              2 4 4 0 1 / D i r u t / 1 9 9 6 untuk mendiri-
              050/BAPIK/Set/XII/96
              kan Warung Informasi (WARSI) di seluruh ibukota propinsi dan
              kabupaten melalui jaringan wasantara net yang menempatkan kantor
              pos sebagai titik layan dan sebagai business entity. Hingga akhir
              Maret 1998 WARSI dapat diakses jumlah warsi yang sudah on-line
              sebanyak 22 unit dari 21 ibukota propinsi.
           3) Pengembangan Kemitraan.
              a) Pengembangan kemitraan ditujukan untuk me-ningkatkan
                 keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan besar,
                 serta antara sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya atas
                 dasar prinsip saling menguntungkan dan saling mendukung.
              b) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memaju-kan program
                 kemitraan ini, antara lain meliputi :

                  (1) Forum komunikasi Bapak Angkat-Mitra Usaha;

                  (2) Pemberian penghargaan UPAKARTI

                        Penerima UPAKARTI tahun 1994 berjumlah 44 orang
                        yang terdiri dari Jasa Pengabdian 22 orang dan Jasa
                        Kepeloporan 22 orang. Pada tahun 1995 penerima
                        UPAKARTI berjumlah 63 orang, terdiri dari Jasa
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                61




                        Pengabdian 24 orang, Jasa Kepeloporan 30 orang dan Jasa
                        Kepedulian 9 orang. UPAKARTI Jasa Kepedulian, yang
                        dimulai tahun 1995, diberikan kepada Kepala Daerah
                        Tingkat II yang dinilai berjasa dalam pembinaan dan
                        pengembangan industri kecil, sedangkan pada tahun 1996
                        penerima UPAKARTI berjumlah 67 orang terdiri dari jasa
                        pengabdian 28 orang, jasa kepeloporan 18 orang dan jasa
                        kepedulian 21 orang. Pada tahun 1997, penghargaan
                        upakarti diberikan kepada 64 orang penerima yang terdiri
                        dari jasa pengabdian 20 orang, jasa kepeloporan 26 orang
                        dan jasa kepedulian 18 orang. Penerima penghargaan
                        UPAKARTI dimulai sejak tahun 1985 sampai dengan
                        tahun 1997 berjumlah 922 orang.
           4) Pengembangan Sistem Manajemen Mutu.
              a) Mengingat kondisi industri kecil yang masih lemah, maka
                 peningkatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO-9000
                 dilakukan berbeda dengan industri besar. Pada tahun 1995/1996,
                 bimbingan untuk menerapkan sistem manajemen mutu ISO-
                 9000 pada kelompok industri kecil meliputi 67 perusahaan kecil
                 dan pada tahun 1996/1997 sebanyak 109 perusahaan, hingga
                 akhir tahun keempat Repelita VI pencapaian sasaran penerapan
                 ISO 9000 pada industri kecil di mana 4000 UKM sudah
                 memperoleh bimbingan awal, 300 UKM sudah memperoleh
                 bimbingan intensif di mana 155 perusahaan sudah memperoleh
                 sertifikat Modul A, B dan ISO 9000. Hasil yang dicapai
                 menunjukkan kemajuan berupa meningkatnya motivasi pengusaha
                 industri kecil dalam menerapkan ISO-9000. Beberapa perusahaan
                 industri kecil dan menengah yang dibina telah sampai kepada
                 tahap dokumentasi elemen-elemen ISO-9000.
              b) Peningkatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Industri Kecil,
                 dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dalam arti luas
                 (produk, harga, delivery dan produktifitas), sehingga industri
                 kecil senantiasa mampu menyesuaikan diri dan mengikuti
                 perkembangan permintaan konsumen yang sangat dinamis.
                 Penerapan GKM pada industri kecil semakin ditingkatkan
                 dengan memberikan bantuan pelatihan dan bimbingan melalui
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               62




                  tenaga-tenaga penyuluh lapangan khusus GKM. Jumlah industri
                  kecil yang sudah menerapkan GKM pada tahun 1995 telah
                  mencapai 2.820 perusahaan, meningkat sebesar 11,73%
                  dibandingkan dengan tahun 1994, pada tahun 1996 mencapai
                  3.190 perusahaan atau meningkat 13,12% dibandingkan tahun
                  1995, yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun perusahaan
                  yang sudah menerapkan GKM hingga tahun ke 4 Repelita VI
                  sebanyak 4.200 perusahaan.
           5) Pengembangan Inisiasi Industri Kecil.
              Pengembangan inisiasi ditujukan untuk menumbuh-kan industri
              kecil baru (New Entrance), terutama di daerah-daerah tertinggal.
              Dalam tahun 1994/1995, 1995/96, dan 1996/1997 telah
              dilaksanakan pembentukan masing-masing 35 Kelompok Usaha
              Bersama (KUB)-P2WIK di 7 Propinsi, 26 KUB-P2WIKdi 3 Propinsi
              dan 75 KUB-P2WIK di 10 Propinsi. Selain itu, juga dilakukan
              pembinaan industri perdesaan khususnya pada desa tertinggal,
              sampai dengan tahun 1996 telah dibina sebanyak 1.527 desa. Di
              samping itu untuk meningkatkan penanggulangan kemiskinan, telah
              dilakukan kerjasama antara Depperindag dengan Kantor Menteri
              Negara Kependudukan/BKKBN untuk pengem-bangan Kelompok
              Usaha Bersama-Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
              (KUB-UPPKS) industri dan pedagang kecil. KUB-UPPKS tersebut
              dikembangkan di seluruh Indonesia dan sebagai wilayah rintisan,
              yaitu dikembangkan di Sumatera Selatan sebanyak 105 unit, dan di
              Jawa Timur sebanyak 405 unit. Kegiatannya meliputi pelatihan-
              pelatihan baik teknis maupun non-teknis, bantuan peralatan,
              permodalan dan pemasaran. Demikian pula telah disusun pedoman
              pengembangan usaha Waralaba (Lokal) bekerjasama dengan LSM
              yang secara khusus anggotanya banyak terlibat dalam bisnis
              Waralaba.
           6) Pengembangan Lembaga Pelayanan Industri Kecil
              Pembinaan dan Pengembangan industri kecil secara intensif dan
              komprehensif memerlukan pengembangan kelembagaan yang
              mekanismenya mampu membimbing industri kecil pada semua aspek
              secara integral, serta membina dan mengarahkan menuju kemadirian.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              63




              Untuk itu diperlukan upaya pengembangan kelem-bagaan yang mampu
              mendayagunakan segenap sumber daya secara terpadu dan sinkron.
              Sasaran pengembangan kelembagaan ini terutama untuk
              meningkatkan daya saing industri kecil melalui peningkatan
              produktifitas dan efisiensi dengan mem-berikan pelayanan pada
              tingkat perusahaan (at company level).
              Hingga kini telah dimulai pengembangan kelembagaan ini melalui
              dua pendekatan yaitu pelayanan pada:
              a) Tingkat perusahaan, sedang dilakukan uji coba di 5 Propinsi,
                 yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
                 dan Sulawesi Selatan untuk mempersiapkan Industri Kecil
                 memasuki pasaran ekspor sebanyak 150 perusahaan pada tahun
                 1996/1997. Uji coba ini pada tahun 1997/1998 lalu sudah
                 menginjak tahun ke 2 dan telah berjalan dengan baik. Pada
                 tahun 1998/1999 ini uji coba diperluas menjadi 12 propinsi;
              b) Pada tingkat Grass Root, yang masih dalam pembahasan
                 operasionalnya dengan memadukan program pembinaan lintas
                 sektoral untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat.
                 Diharapkan LSM dapat memberikan dampingan pada tingkat
                 Steering Committee maupun pada tingkat operasionalnya.
           7) Pengendalian Pencemaran Industri Kecil.
              a) Kemajuan dan peningkatan peranan industri kecil pada kasus-
                 kasus tertentu masih membawa dampak negatif, yaitu berupa
                 gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Apabila hal tersebut
                 tidak diatasi atau dikendalikan dengan baik, maka kegiatan
                 pembangunan dapat menimbulkan kerugian yang justru
                 bertentangan dengan tujuan pembangunan itu sendiri;
              b) Oleh karena itu, pengendalian pencemaran industri kecil juga
                 dilakukan melalui Pengembangan Lingkungan Industri Kecil. Hal
                 ini dimaksudkan untuk mengamankan fungsi lingkungan hidup
                 dengan: menjaga kelestariannya, menciptakan lingkungan yang
                 sejauh mungkin bebas pencemaran, serta tertatanya lingkungan
                 sentra-sentra industri kecil dalam lokasi yang aman. Hal ini
                 bertujuan agar tercapai keserasian pembangunan dengan daya
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                     64




                  dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam rangka
                  melaksanakan pembangunan industri yang berkelanjutan;
               c) Dalam rangka pengendalian pencemaran             industri   kecil
                  dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagi berikut:

                  (1) Melakukan koordinasi sektoral dan lintas sektoral;

                  (2) Menyusun master-plan pengembangan industri kecil
                      berwawasan lingkungan, khususnya dalam pengen-dalian
                      pencemaran;

                  (3) Melakukan pelatihan bagi aparat dan pengusaha industri
                      kecil yang potensial mencemari ling-kungan, di 27
                      Propinsi, dan

                  (4) Melakukan/membangun Pusat Pengolahan Air Limbah pada
                      sentra-sentra yang potensial mencemari lingkungan.

       Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh Kanwil dan Kandep
       Departemen Perindustrian dan Perdagangan seluruh Indonesia, disajikan
       pencapaian Sarlita pengembangan PIKM dalam tahun ke tiga Repelita VI,
       sebagai berikut:


               Pencapaian Sarlita sampai dengan Tahun Ke tiga Repelita VI


          No                    Uraian          Sarlita     Realisasi         %

           1     Tenaga Kerja (Orang)          1.300.000    1.100.579       84,66
           2     Unit Usaha (UU)                 230.000      161.555       70,24
           3     Wira Usaha Baru (Org)            23.000       21.693       94,31
           4     Ekspor (US $ milyar)              5,150      2,092.5           -
           5     ISO 9000 (Perusahaan)               500          192       38,40
           6     Sentra Mandiri (Sentra)           1.000          822       82,20
           7     Sub Kontrakting (Perush)            500        1.812       362,4
           8     Industri Pedesaan (Desa)          2.200        2.410      109,54
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                65




       a. Tenaga Kerja dan Unit Usaha

           Penyerapan Tenaga Kerja yang ditargetkan selama Repelita VI
           sebanyak 1,3 juta orang telah dicapai sebanyak 1.100.579 orang atau
           84,46% yang berarti telah melampui target yang harus dicapai secara
           rata-rata dalam tahun ke tiga ini. Namun demikian, di lihat dari
           pencapaian target per propinsi Sumut, Sumsel, Sulsel dan Jateng.
           Secara umum dapat dikatakan pencapaian target penyerapan tenaga
           kerja di samping karena pesatnya pertumbuhan unit usaha baru yaitu
           sebesar 161.555 UU atau 70,24% dari sasaran yang ditetapkan, juga
           dikarenakan adanya perluasan dari perusahaan yang telah ada. Secara
           nasional dapat dilihat rata-rata tenaga kerja yang diserap per unit
           usaha meningkat dari 3,2 orang pada akhir Pelita V menjadi 5,7 orang
           pada tahun ke tiga Repelita VI.

       b. Wira Usaha Baru

           Secara nasional pertumbuhan wira usaha baru telah melampui target
           rata-rata tahun Ke-tiga Repelita VI yaitu sebanyak 21.693 orang atau
           94,31%. Meskipun demikian, pencapaian target di beberapa daerah,
           yaitu di Propinsi Yogyakarta, Sumut, Sumsel dan Sulteng belum
           tercapai. Pencapaian target secara nasional tersebut dikarenakan oleh
           program-program pertumbuhan wira usaha baru yang intensif.
           Permasalahannya, wira usaha baru yang tumbuh ini sebagian besar
           bergerak pada usaha tingkat “grass root” dan tradisional atau bukan
           industri kecil modern.

       c. Ekspor

           Sampai dengan tahun Ke-tiga Repelita VI, target ekspor yang dicapai
           baru US$ 2,092.5 juta. Ini berarti lebih rendah dari data yang
           diperoleh dari hasil laporan BPS yaitu mencapai US$ 2,51 milyar pada
           akhir 1996. Terjadinya perbedaan angka ini disebabkan cara
           perhitungan dan sistim pengumpulan data ekspor yang dilakukan
           masing-masing Kanwil Depperindag dengan yang dilakukan berbeda.
           Selama ini angka yang dipakai oleh Depperindag adalah sumber-
           sumber dari BPS. Jika dibandingkan dengan target ekspor industri
           kecil pada tahun ke tiga Repelita VI yaitu sebesar US$ 3,576.22
           berarti baru mencapai 58,67%.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 66




            Namun demikian, di beberapa daerah terjadi peningkatan, yaitu di
            Propinsi Jambi, Sumsel, Riau dan DKI Jakarta serta Jateng.

            Di samping itu, jenis produk yang diekspor semakin beragam dan
            negara tujuan ekspor semakin banyak.

       d. ISO-9000

            Sampai dengan tahun ke tiga Repelita VI, penerapan ISO-9000 masih
            jauh dari target yang seharusnya dicapai, yaitu baru 192 perusahaan
            yang menerapkan ISO-9000 masih sangat terbatas yaitu sebanyak 31
            perusahaan dari target sebanyak 500 perusahaan. Rendahnya
            pencapaian target industri kecil yang mendapat sertifikat ISO-9000
            karena perusahaan yang dapat dijadikan kelompok sasaran penerapan
            jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, konsep awal penerapan ISO-
            9000 ini akan dilakukan sepenuhnya oleh aparat pembina dari
            Depperindag. Namun sampai dengan tahun ke dua Repelita VI, aparat
            yang diharapkan menjadi pembina dan asesor untuk melakukan audit
            mutu ternyata belum ada, demikian pula dengan Lembaga Sertifikasi
            Sistem Mutu (LSSM) dalam negeri yang diharapkan dapat melakukan
            sertifikasi juga belum dilibatkan. Baru pada akhir tahun ke dua,
            konsep ini dirubah dengan melibatkan secara penuh LSSM dalam
            negeri, yaitu PT. SUCOFINDO, untuk melakukan pembinaan, audit
            mutu dan sertifikasi.

       e. Sentra Mandiri

            Target penumbuhan sentra mandiri telah dicapai sebanyak 822 sentra
            atau 82,20% dari target Repelita VI. Data lengkap dari seluruh
            Indonesia belum dapat dikumpulkan karena masih terdapat 8 Propinsi
            yang tidak melaporkan perkembangan pembinaan sentra mandiri. Dari
            hasil diskusi selama rapat regional diketahui bahwa kendala untuk
            mendata sentra mandiri adalah kriteria sentra mandiri yang ditetapkan
            belum dapat dipahami oleh setiap daerah karena situasi dan kondisi
            lapangan yang berbeda.

       f.   Penumbuhan Industri Kecil Sub Kontrakting

            Selama Repelita VI ditargetkan tumbuh industri kecil sub kontrakting
            sebanyak 500 perusahaan. Dari hasil laporan Kanwil Depperindag
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   67




           yang disampaikan pada Rapat Regional Koordinasi Program diketahui
           bahwa telah tumbuh industri kecil sub kontrak sebanyak 1.812
           perusahaan atau merupakan 362,4% dari target akhir Repelita VI.
           Keberhasilan dari penumbuhan industri kecil sub kontrak melalui
           berbagai program yang dilaksanakan seperti gerakan Kemitraan Usaha
           Nasional pada tanggal 15 Mei 1997, dundangkannya Undang-Undang
           Usaha Kecil No. 9 tahun 1996, adanya penghargaan Upakarti terhadap
           mereka yang dianggap berhasil dalam melaksanakan kemitraan serta
           semakin tumbuhnya kemitraan bisnis yang saling memperkuat dan
           menguntungkan antar industri kecil menengah dengan usaha
           menengah besar lainnya untuk peningkatan efisiensi dan daya saing
           perusahaan.

       g. Industri Pedesaan

           Sasaran penumbuhan industri pedesaan, sebagai salah satu program
           untuk penyediaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah potensi
           sumber daya alam dan sumber daya manusia pedesaan, telah berhasil
           dicapai.

           Pada tahun Ke-tiga Repelita VI telah tumbuh 2.410 unit atau 109,54%
           dari total target akhir Repelita VI. Keberhasilan pencapaian sasaran ini
           terutama karena program tersebut melibatkan berbagai instansi lain
           sesuai dengan misi mereka masing-masing. Instansi yang terkait dengan
           industri pedesaan antara lain Menteri Negara Kependudukan/BKKBN
           dengan program Prokesra-nya, Departemen Dalam Negeri dengan
           Program Pengembangan Teknologi Pedesaan, Departemen Pertanian
           dengan program Penanganan Pasca Panen dan berbagai instansi
           lainnya.

   9. Perkembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK)

       a. Akhir Pelita V
           1) Jumlah perusahaan mencapai 1.269.743 unit;
           2) Jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 5.711.789 orang terdiri
              dari 1.561.486 orang industri skala menengah dan besar serta
              sebanyak 4.150.303 pada industri skala kecil;
           3) Nilai produksi mencapai Rp 57,98 triliun;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              68




           4) Nilai investasi mencapai Rp 46,15 triliun;
           5) Nilai Ekspor sebesar US.$ 9,07 milyar.
       b. Posisi sampai dengan Tahun Ke-empat Repelita VI
           1) Unit Usaha
              Jumlah unit usaha yang bergerak di bidang IHPK mencapai
              1.391.597 unit industri skala mencapai 1.384.645 unit, sedangkan
              industri skala menengah besar mencapai 6.952 unit.
           2) Penyerapan Tenaga Kerja
              Jumlah tenaga kerja yang diserap sampai dengan tahun 1997 adalah
              sebanyak 6.842.658 orang. Industri kecil mampu menyerap tenaga
              kerja 4.761.901 orang sedangkan industri skala menengah besar
              mampu menyerap 2.080.757 orang.
           3) Investasi
              Nilai investasi dalam bentuk tanaman modal sampai dengan tahun
              1997 mencapai sebesar Rp. 60.208,78 milyar dan US$ 185,04 juta.
           4) Nilai Produksi
              Nilai produksi mencapai sebesar Rp. 127.411,30 milyar.
           5) Perkembangan Ekspor
              Nilai Ekspor mencapai sebesar US $ 12.299,03 juta.
              Komoditi ekspor unggulan meliputi produk olahan kayu, kelapa
              sawit dan produk hilirnya, pulp dan kertas serta crumb rubber.

   10. Perkembangan Industri Aneka (IA)

       Perkembangan Industri aneka sampai dengan tahun Ke empat Repelita VI
       dapat dilihat pada tabel berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                69




         Perkembangan Kelompok Industri Aneka Tahun 1993/1994 –
                              1997/1998


  No.          Uraian              1993/94     1994/95     1995/96     1996/97     1997/98


   1    Investasi
        - Rp. Milyar                4.323,12    5.122,70    4.541,75    8.503,83    7.679,86
        - US.$ Ribu                  486,86      988,97     1.753,37    1,687.03     860.59
   2    Tambahan Penyerapan         370.269     298.067     304.225     348.458     341.106
        T.K (Org)
   3    Nilai Prod. (Rp. Milyar)   40.885,79   47.384,68   59.273,05   69.973,54   72.169,10
   4    Ekspor (US.$ Juta)          9,881.59   11,346.67   12,519.76   14,240.84   16,182.43
   5    Impor (US.$ Juta)           4,044.63    4,163.08    4,946.96    5,951,81    4,930.23


 Sumber : Dit.Jend. IA dan Pusdata diolah


        Sampai tahun ke 4 Pelita VI, perkembangan Industri Aneka cukup
        menggembirakan, terutama industri elektronika, karena semakin banyak
        pengusaha yang melakukan investasi pada industri elektronika, termasuk
        dalam rangka relokasi industri. Memasuki pertengahan tahun 1997,
        dengan meningkatnya secara bertahap nilai tukar dollar Amerika terhadap
        rupiah sehingga mencapai tingkat yang sangat tinggi pada tahun 1998 ini
        telah memukul perekonomian kita termasuk sektor industri. Kondisi ini
        diperparah lagi dengan terjadinya kerusuhan di Jakarta dan kota-kota
        lainnya yang menyebabkan krisis kepercayaan yang cukup dalam. Kasus-
        kasus tersebut di atas telah menyebabkan kinerja Industri Aneka menurun
        tajam, bahkan tidak sedikit yang untuk sementara menghentikan kegiatan
        produksi bahkan menutup sama sekali usahanya.

        Perkembangan Industri Aneka secara rinci (setiap cabang industri) dapat
        dilihat pada uraian berikut :
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                70




        a. Perkembangan Nilai Produksi



                  Perkembangan Nilai Produksi Industri Aneka
                           1993/19943 – 1997/1998


                                                                                     %
                                                                                  pertumb.
  No.   Industri       1993/94    1994/95     1995/96     1996/97     1997/98
                                                                                  97/98 thd
                                                                         *)
                                                                                   96/97



   1    Tekstil       21.475,31   22.564,29   25.927,89   29.000,17   30.974,17      6,81
   2    Kulit          8.035,02    8.674,03   10.507,06   15.268,54   13.321,70    - 12,75
   3    Elektronika    6.528,61    8.822,50   13.930,81   15.773,51   17.169,68      8,85
   4    Alpora         1.892,79    3.486,00    4.190,14    5.189,62    5.918,42     14,04
   5    Kecil Aneka    2.957,99    3.837,86    4.717,14    4.741,70    4.785,03       0,91


        Total         40.885,79   47.384,68   59.273,05   69.973,54   72.169,00      3,14

 *) Angka sementara


            Nilai Produksi Industri pada tahun 1993/1994 sebesar Rp. 40.885,79
            milyar menjadi Rp. 72.169,00 milyar pada tahun1997/1998 dengan
            pertumbuhan rata-rata sebesar 19,13% pertahun.

            Adapun posisi setiap cabang industri adalah sebagai berikut:
            1) Industri Tekstil
                Selama Pelita VI, industri tekstil menunjukkan perkembangan
                positif baik dilihat dari produksi, peningkatan ekspor, maupun dari
                peranannya dalam penyerapan tenaga kerja, kecuali industri karung
                goni yang terus menurun produksinya karena penggunaannya sudah
                semakin kecil sejalan dengan meningkatnya penggunaan karung
                plastik. Jenis industri yang peningkatan produksinya cukup besar
                adalah industri pakaian jadi, industri serat dan industri zat warna
                tekstil dengan peningkatan rata-rata diatas 10%.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                        71




              Memasuki pertengahan tahun 1997, industri nasional termasuk
              industri tekstil menghadapi tantangan yang cukup berat, yaitu
              dengan naiknya secara berangsur-angsur kurs dolar Amerika
              terhadap rupiah yang disusul dengan naiknya harga BBM telah
              mengakibatkan menurunnya kinerja industri, yang disebabkan
              meningkatnya biaya produksi akibat meningkatnya harga bahan
              baku dan bahan penolong terutama yang diimpor, serta faktor
              produksi yang lain, sementara dilain pihak daya beli masyarakat
              terus menurun.
              Sampai awal tahun 1998 industri tekstil masih bertahan dan masih
              menunjukkan peningkatan meskipun sangat kecil, hal ini antara lain
              karena industri tekstil berorientasi ekspor, seperti industri pakaian jadi
              masih bisa mengekspor produknya, bahkan industri yang sebelumnya
              berorientasi pasar dalam negeri mengalihkan pemasarannya ke
              ekspor dan mengurangi penggunaan bahan baku impor.
              Pengurangan penggunaan bahan baku impor ini tampak pada
              meningkatnya produksi serat untuk bahan baku industri dalam
              negeri serta menurunnya angka impor.
           2) Industri Kulit
              Produksi industri kulit baik kulit setengah jadi, kulit imitasi, sepatu
              kulit, sepatu olah raga, maupun barang-barang jadi dari kulit
              menunjukkan perkembangan yang cukup baik yaitu dengan
              peningkatan produksi rata-rata selama 4 tahun (1994/1995 sampai
              dengan 1997/1998) 34,18%.
              Namun mulai tahun ke 4 Pelita VI, industri kulit mengalami
              tekanan yang cukup berat dengan adanya krisis ekonomi yang
              berlarut-larut. Bahan baku ex impor sulit karena L/C impor tidak
              mendapatkan jaminan dari bank luar negeri Kesulitan ini
              disamping memberikan dampak negatif terhadap industri kulit yang
              bahan bakunya diimpor, juga membawa dampak positif terhadap
              perkem-bangan industri penyamakan kulit yang merupakan bahan
              baku bagi industri sepatu dan barang jadi lainnya. Meskipun
              demikian, harga kulit setengah jadi ini bertambah mahal karena
              dalam prosesnya memerlukan bahan kimia yang mahal (eks impor),
              yang pada akhirnya meningkatkan biaya produksi dari produk
              akhirnya.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  72




              Peningkatan biaya produksi yang menyebabkan produk bertambah
              mahal ini tidak diimbangi oleh meningkatnya pemasaran baik
              ekspor maupun dalam negeri, bahkan ekspornya menurun demikian
              pula daya beli masyarakat didalam negeri juga melemah,
              kesemuanya mengakibatkan menurunnya produksi dan akhirnya
              nilai produksi menurun sebesar 12,75%
           3) Industri Elektronika
              Selama 4 tahun Pelita VI produksi industri elektronika tumbuh
              meyakinkan dengan rata-rata 31,54% per tahun demikian pula pasar
              dalam negeri yang juga terus meningkat seiring dengan
              meningkatnya taraf hidup masyarakat.
              Peningkatan permintaan pasar ini telah memacu pula peningkatan
              produksi produk-produk elektronika yang pada gilirannya
              meningkatkan pula kebutuhan bahan baku/komponen yang pada
              umumnya masih diimpor. Impor bahan baku dan komponen ini
              masih cukup besar, meskipun beberapa jenis industri pendukung
              elektronika berteknologi tinggi sudah diproduksi di Indonesia,
              antara lain industri semiconductor, resistor, CRT (tabung gambar
              televisi), PCB, Capasitor dan sebaginya. Beberapa jenis produk
              tertentu, (TV, Radio, Radio/Cassette) nilai komponen lokalnya
              sudah mencapai 50 %-70 %. Sedangkan untuk produk
              telekomunikasi seperti komponen radio microwave telah dapat
              dikategorikan mandiri karena desain dan rancang bangunnya
              (besarnya 40% nilai produk) telah dikembangkan didalam negeri.
              Dengan meningkatnya kurs dollar terhadap rupiah maka industri
              elektronika mengalami pukulan yang yang cukup berat, yaitu
              meningkatnya harga bahan baku/komponen yang masih di impor,
              sehingga biaya produksi menjadi tinggi dan harga jualnyapun
              menjadi tinggi, sementara daya beli masyarakat sangat lemah. Hal
              ini lebih diperparah lagi dengan rusaknya pusat perdagangan
              elektronika di Glodok serta outlet-outlet lain akibat kerusuhan pada
              prtengahan Mei 1998 sebagai dampaknya industri elektronika sulit
              memasarkan produknya sehingga hampir semua jenis produksinya
              menurun. Penurunan produksi elektronika tersebut cukup tajam,
              hanya ada beberapa jenis yang masih bertahan, yaitu loudspeaker
              dan kamera.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                              73




           4) Industri Alat Pendidikan, Alat Olah Raga Dan Aneka (Alpora)
              Produk Industri Alpora tahun 1997/1998 pada umumnya
              mengalami kenaikan jika dibanding dengan tahun 1996/1997,
              kecuali produksi organ/piano yang pada tahun 1997/1998 sebanyak
              97.880 buah mengalami penurunan 26,01 % dibandingkan tahun
              1996/1997 yang produksinya sebanyak 132.290 buah. Hal ini pada
              umumnya masyarakat lebih mementingkan kebutuhan primer
              dibandingkan kebutuhan lainnya.
              Produksi industri pensil dan pena meningkat sebesar 10%, karena
              kebutuhan didalam negeri tetap mengalami peningkatan sejalan
              dengan meningkatnya kebutuhan pelajar/mahasiswa.
              Komoditi karung plastik volume produksinya pada tahun
              1997/1998 mengalami peningkatan sebesar 10,9% di-bandingkan
              tahun 1996/1997. Peningkatan ini disebabkan oleh bergesernya
              penggunaan karung, yaitu yang semula menggunakan karung goni
              beralih ke karung plastik.
       b. Perkembangan Investasi

                       Tambahan Nilai Investasi Industri Aneka
                              1993/1994 – 1997/1998

     No.    Industri/Satuan     1993/1994    1994/1995    1995/1996   1996/1997   1997/1998 *)

      1     Tekstil
            (Rp. Milyar)          2.426,57     3.296,55    2.523,60    4.832,30       5.760,62
            (US.$ Juta)             239.68       443.06      407.43      538.69         191.33
      2     Kulit
            (Rp. Milyar)           569,82       426,19     1.118,23      322,85         141,05
            (US.$ Juta)             11.56       228.89       583.95       67.80          77.80
      3     Elektronika
            (Rp. Milyar)           155,22       178,87       170,54      404,25         281,35
            (US.$ Juta)            167.21       267.51       683.28      524.37         311.26
      4     Alpora
            (Rp. Milyar)           723,22       743,85       218,01    1.446,86         831,02
            (US.$ Juta)             68.42        49.50        78.72      212.35         254.05
      5     Kecil Aneka
            (Rp. Milyar)           448,30       477,24       511,38      579,98         632,22
            (US.$ Juta)              0.00         0.00         0.00        0.00           0.00
            Total
            (Rp. Milyar)          4.323,12     5.122,70    4.541,75    7.586,24       7.646,32
            (US.$ Juta)             486.86       988.97    1,753.37    1,343.21         834.44
    *) Angka sementara
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    74




           Dari data tersebut diatas dapat dilihat bahwa tambahan investasi
           dengan status PMDN dan Non PMA/PMDN industri aneka pada tahun
           1997/1998 menunjukan adanya peningkatan, sedangkan investasi yang
           berstatus PMA mengalami penurunan.

            Minat investor terhadap Industri Aneka masih cukup baik, terutam
           pada bidang industri elektronika, disamping itu, jenis-jenis industri
           yang masih diminati oleh para investor adalah industri alat-alat
           pendidikan, alat-alat musik dan industri mainan, karena jenis industri
           ini masih relatif belum lama dikembangkan.

       c. Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja

           Perkembangan penyerapan tenaga kerja Industri Aneka selengkapnya
           dapat dilihat pada tabel berikut:


                  Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Aneka
                               1993/1994 –1997/1998


            No.      Industri    1993/94   1994/95   1995/96   1996/97   1997/98 *)



              1    Tekstil        82.866    79.083    52.470    48.494       70.163
              2    Kulit          22.628    43.063    70.571    33.454       12.322
              3    Elektronika    12.727    17.417    28.973    26.905       28.980
              4    Alpora         24.104    21.609    21.133    38.984       23.980
              5    Kecil Aneka   227.945   136.896    131078   200.621     206.547


                      Total      370.269   298.067   304.225   348.458     341.106
           Keterangan : *) Angka sementara


           Tenaga kerja yang terbanyak diserap oleh industri tekstil karena
           industri tekstil sebagian besar padat karya, terutama industri pakaian
           jadi (garment) yang menyerap ± 50% dari total tenaga kerja pada
           industri tekstil. Tenaga kerja yang banyak diserap oleh industri kulit
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                  75




             adalah pada industri sepatu dan alas kaki termasuk sepatu olah raga
             karena industri alas kaki sebagian besar merupakan industri yang
             memperoleh lisensi dari luar negeri. Pada industri elektronika tenaga
             kerja yang diserap sebagian besar adalah tenaga kerja wanita,
             misalnya pada industri audio visual, dan industri-industri yang
             membutuhkan ketelitian tinggi.

             Penyerapan tenaga kerja industri aneka tergantung pada industri yang
             melakukan investasi yaitu industri padat teknologi atau padat karya.
             Sebagai sumber penyediaan kesempatan dan lapangan kerja, maka
             industri kecil aneka yang memiliki kontribusi terbesar, merupakan
             andalan dan tetap didorong pengembangannya ke seluruh wilayah
             Indonesia.

          d. Perkembangan Ekspor dan Impor
             1) Perkembagan Ekspor Industri Aneka selengkapnya dapat dilihat
                pada tabel berikut:

                          Perkembangan Ekspor Industri Aneka
                                1993/1994 – 1997/1998


                                                                                         %
                                                                                      pertumb.
    No.     Industri     1993/1994   1994/1995   1995/1996    1996/1997 1997/1998
                                                                                      97/98 thd
                                                                                        96/97


     1     Tekstil        4,586.35    4,836.91     5,148.66    5,473.46    6,746.39     23,26
     2     Kulit          1,805.76    2,179.21     2,289.43    2,431.19    1,536.17    - 36,81
     3     Elektronika    1,714.67    2,493.17     2,924.35    3,968.08    3,624.41    - 8,66
     4     Alpora           702.88      767.31     1,002.24    1,149.53    3,382.53    194,25
     5     Kecil          1,071.93    1.070.07     1,155.08    1,218.57      892.93    - 26,72
           Aneka


           Total          9,881.59   11,346.67    12,519.76   14,240.84   16,182.43    13,63
  Sumber: Pusdatin diolah
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                76




              Sampai dengan tahun ke 4 Repelita VI ekspor Industri Aneka terus
              meningkat. Pada tahun 1993/1994 nilai ekspor industri aneka baru
              US.$ 9,881.59 juta, pada tahun 1997/1998 sudah mencapai US$
              16,182.59 juta, atau meningkat 63,76% dalam 5 tahun.
              Sampai tahun 1997/1998 meskipun sudah mengalami krisis
              moneter, secara kumulatif ekspor Industri Aneka masih
              menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1997/1998 ekspor
              elektronika, kulit dan industri kecil menurun dibandingkan dengan
              periode yang sama tahun1996/1997. Ekspor tekstil dan produk-
              produk pendidikan, olah raga dan aneka meningkat cukup besar,
              karena dalam situasi pasar dalam negeri yang sangat lemah,
              pengusaha mengalihkan pasarannya ke luar negeri.
              Penjelasan tiap-tiap cabang industri adalah sebagai berikut:
              a) Tekstil
                  Nilai ekspor tekstil sejak tahun 1994/1995-1997/1998 (April
                  1997 – Maret 1998) meningkat terus, baik volume maupun
                  nilainya, meskipun dalam situasi moneter yang tidak
                  menguntungkan. Dalam kondisi pasar dalam negeri yang
                  sangat lemah sejak akhir 1997 karena menurunnya daya beli
                  masyarakat, banyak pengusaha industri tekstil yang
                  pemasarannya semula ke pasar dalam negeri dialihkan ke
                  ekspor. Sebagai contoh, komoditi yang nilai ekspornya pada
                  periode 1997/1998 mengalami peningkatan dibandingkan tahun
                  1996/1997 adalah serat dan pakaian jadi.
                  Peranan ekspor tekstil terhadap ekspor hasil industri secara
                  keseluruhan selama 3 tahun terakhir ini rata-rata 40%, dan
                  negara tujuan utama ekspor tekstil dari Indonesia adalah
                  Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Hongkong, Singapura
                  dan lain-lian.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  77




              b) Industri Kulit
                  Nilai ekspor industri kulit pada tahun 1997/1998 sebesar US.$.
                  1,405.02 juta. Beberapa komoditi yang realisasi ekspornya
                  mengalami peningkatan antara lain sebagai berikut :
                  - Kulit jangat/mentah                : 785,93 %
                  - Kulit samak                        : 145,78 %
                  - Kulit setengah jadi                :     8,96 %
                  Dari data tersebut terlihat bahwa komoditi yang peningkatan
                  nilai ekspornya paling tinggi adalah kulit jangat/mentah karena
                  kulit sapi jawa merupakan salah satu jenis kulit yang terbaik
                  didunia.
                  Komoditi kulit yang peningkatan ekspornya terkecil adalah kulit
                  setengah jadi. Hal tersebut adalah karena komoditi ini sudah
                  diproduksi oleh negara-negara lain.
                  Beberapa komoditi yang menurun ekspornya antara lain:
                  - Barang pakaian/perlengkapan dari kulit       : 42,56 %
                  - Sepatu kulit                                 : 46,43 %
                  - Koper, tas dan dompet dari kulit             : 36,05 %

                  Penurunan ekspor dari industri tersebut disebabkan karena:
                  (1) Kurangnya kemampuan quick respoce sebagai antisipasi
                      terhadap perubahan selera konsumen yang berkaitan
                      dengan desain, model dan kombinasi bahan baku.
                  (2) Belum berkembangnya supporting industries dalam
                      memproduksi barang-barang kulit dengan kualitas dan
                      harga yang memadai, Sehingga masih harus diimpor,
                      padahal disamping harga ex impor sangat mahal juga
                      masih terhambat jaminan L/C impor.
                  (3) Untuk barang-barang kulit dan sol kulit sepatu telah
                      muncul negara-negara pesaing baru yang mengandalkan
                      tenaga kerja yang murah.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 78




              c) Industri Elektronika
                  Ekspor produk elektronika dari tahun 1994/1995- 1997/1998
                  meningkat rata-rata diatas 16,6 % per tahun, dan pada tahun
                  1997/1998 turun 0,33% dibanding ekspor tahun 1996/1997
                  yaitu sekitar US.$. 3,9 milyar. Akibat krisis moneter melanda
                  Indonesia dan Asia, ekspor elektronika mulai pertengahan tahun
                  1997 menunjukkan kecenderungan menurun dibanding pada
                  periode yang sama tahun 1996. Penurunan ekspor industri
                  elektronika ini, tidak terlalu besar karena pada umumnya
                  industri elektronika ini mempunyai principal di luar negeri,
                  sehingga baik bahan baku maupun ekspornya tidak menjadi
                  masalah.
                  Ekspor melalui Singapore pada tahun 1997 didominasi oleh
                  komponen dan modul elektronika dengan nilai mencapai
                  US.$.1,33 milyar atau 34,20% dari total ekspor seluruh
                  elektronika nasional, dimana 60% dari pada diekspor oleh
                  perusahaan elektronika di P. Batam. Ekspor elektronika dari
                  Pulau Batam pada tahun 1997 senilai US.$. 1,9 milyar atau 50%
                  dari total ekspor elektronika.
                  Aktivitas industri elektronika di Pulau Batam sangat terkait
                  dengan aktivitas industri dan perdagangan Singapura. Demikian
                  pula industri elektronika diluar Pulau Batam ekspornya sebagian
                  besar melalui Singapore. Hal ini disebabkan hingga saat ini,
                  Mother Vessel belum bisa merapat ke Tanjung Priuk sehingga
                  hanya Feeder-Line yang mengumpulkan barang ekspor untuk
                  diangkut dan dimuat ke Mother Vessel di Singapore. Dengan
                  demikian jasa angkutan dan net-work pemasaran sangat
                  tergantung pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di
                  Singapore.
                  Negara tujuan utama ekspor elektronika adalah Singapore,
                  Amerika Serikat, Jepang, Malaysia (US.$. 138 juta), Jerman,
                  Inggris, Hongkong , Thailand, Perancis, dan Uni Emirat Arab.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                             79




            2) Perkembangan Impor Industri Aneka selengkapnya dapat dilihat
               pada tabel berikut :

                        Perkembangan Impor Industri Aneka
                              1993/1994 – 1997/1998


                                                                           % pertumb.
                                                                            97/98 thd
    No.     Industri    1993/94   1994/95   1995/96   1996/97   1997/98
                                                                                 96/97


     1    Tekstil       1,272.97 1,405.61 1,512.38 1,455.68     1,219.68     - 16,21
     2    Kulit          464.91    502.82    467.52    436.73    336.22      - 23,01
     3    Elektronika   1,802.18 1,679.76 2,267.73 3,359.76     2,744.07     - 18,32
     4    Alpora         481.49    550.70    667.09    666.90    603.26      -     9,54
     5    Kecil Aneka     23.07     24.18     32.22     32.74     27.00      - 17,53


            Total       4,044.63 4,163.08 4,946.95 5.951.81     4,930.23     - 17,16

   Sumber : Pusdatin diolah


               Nilai impor Industri Aneka meningkat dari US.$ 4,044.63 juta pada
               tahun1993/1994 menjadi US.$ 4,930.23 juta pada tahun1997/1998
               atau tumbuh rata-rata sebesar 5,47% pertahun. Namun apabila nilai
               impor tahun1997/1998 dibandingkan dengan nilai impor tahun
               1996/1997, maka memperlihatkan penurunan yang cukup kesar
               yaitu 17,16%, karena para pengusaha kesulitan untuk memperoleh
               jaminan L/C impor bahan baku, bahan penolong dan lain-lain. Dari
               segi penghematan devisa, hal ini merupakan perkembangan yang
               positif, namun dari sisi produksi kesulitan untuk mengimpor ini
               mengakibatkan tersendatnya produksi karena kesulitan bahan baku.

         e. Penguasaan Teknologi

            Perkembangan tingkat penguasaan teknologi pada masing-masing
            industri adalah sebagai berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   80




           1) Industri Tekstil
              Industri tekstil yang merupakan industri terpadu dimulai dari
              industri serat buatan, benang, pakaian jadi tekstil berkembang
              sedemikian pesat. Industri serat buatan mengembangkan jenis
              produknya dari reguler type kejenis yang mempunyai nilai tambah
              lebih tinggi seperti high tenacity, microfibre dan berbagai tipe yang
              dapat meningkatkan mutu di produk akhirnya.
              Industri benang (pemintalan) mengembangkan jenis produk ke
              proses pembuatan benang yang lebih halus dan upaya peningkatan
              mutu dengan menambah peralatan aplicer, auto doffing, dan
              automatic, pengendalian mutu dengan memanfaatkan computer
              aided manufacture (CAM).
              Industri pertenunan mengembangkan jenis produk ke arah
              penambahan lebar kain dan meningkatkan produksi dengan
              peningkatan kecepatan mesin pada mesin tenun rapier, water/air
              jet loom.
              Industri dyeing finishing mengembangkan jenis produk ke berbagai
              motif/desain yang fashionable dewasa ini yang dilengkapi dengan
              komputer (CAM), namun sebagian mesin sudah cukup tua.
              Industri pakaian jadi/barang jadi tekstil, juga mengem-bangkan
              pembuatan pakaian jadi dari sistim pembuatan patrun/pola dengan
              manual ke sistim bantuan computer aided design (CAD) sehingga
              penggunaan bahan dapat efisien dan limbah dalam proses produksi
              dapat ditekan. Quality control pada setiap segmen produksi
              diperketat sehingga hasil akhir produksi diharapkan sesuai dengan
              standard yang diinginkan.
              Industri embroidery skala besar dengan memproduksi berbagai
              desain/motif dapat direkam dalam floopy (disket) selanjutnya
              dengan memanfaatkan disket dapat digunakan pada mesin dengan
              produksi skala besar.
              Penggunaan komputer dalam industri tekstil baik sebagai bantuan
              desain, quality control, machine control, process control dan
              sebagainya semakin lama semakin berkembang.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 81




           2) Industri Kulit
              Industri sepatu/busana kaki merupakan industri hilir dari industri
              penyamakan kulit yang memiliki mata rantai cukup panjang mulai
              petani peternak, pedagang ternak, Rumah Potong Hewan (RPH),
              dan industri peralatan/ mesin kulit.
              Industri sepatu saat ini berkembang cukup pesat baik industri dalam
              rangka penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam
              negeri (PMDN) maupun dalamrangka non PMA/PMDN. Dalam
              pelaksanaan penerapan teknologi dapat dikatagorikan sebagai
              sepatu Branded dan Non-Branded. Khusus sepatu Branded
              penguasaan teknologinya cukup memadai, dan beberapa
              perusahaan telah menerapkan CAD/CAM. Penerapan CAD/CAM
              merupakan langkah penting, terutama dalam mengantisipasi
              perkembangan permintaan konsumen yang menghendaki sepatu
              dengan model up to date dan nyaman dipakai, disamping itu juga
              dalam peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku kulit. Dengan
              penerapan CAD/CAM ini, maka modifikasi komponen dari model
              dan kombinasi warna dapat dilakukan dengan mudah. Penerapan
              teknologi CAD/CAM dewasa ini dapat dilakukan melalui
              pemilihan hard ware dan soft ware maupun sistem sewa.
              Dalam upaya mencapai sasaran ekspor Industri Kulit yang
              ditargetkan US$. 3,21 milyar pada akhir tahun 1998, maka
              penerapan CAD/CAM merupakan upaya yang harus dilakukan baik
              untuk     sepatu   Branded     maupun     Non-Branded.     Untuk
              memasyarakatkan teknologi CAD/CAM secara lebih luas
              dikalangan industri sepatu perlu program khusus dari pemerintah,
              sehingga diharapkan model-model sepatu buatan Indonesia dapat
              lebih menguasai pasar sepatu internasional, disamping itu dapat
              dicapai efisiensi dan produktivitas serta kualitas produksi yang
              memadai.
           3) Industri Elektronika
              Menuju era informasi abad ke 21, trend produk elektronika
              cenderung mengarah ke multimedia seiring dengan perubahan-
              perubahan dari analog ke digital, dengan laju perkembangan
              teknologi yang sangat cepat. Produk-produk digital elektronika
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   82




              konsumsi dan peralatan listrik rumah tangga juga sudah mulai
              bermunculan di pasar, seperti: High Definition Television (HDTV),
              Digital Audio Tape (DAT), Digital Compact Cassette, dan lain-
              lain. Dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, satelit dan
              informasi/komputer ruang lingkup multimedia telah mencakup
              video cenference, point of sales, katalog elektronika (electronic
              catalogue), elektronika pendidikan, informasi publik, pedoman
              system, dan lain-lain.
              Dibidang telekomunikasi selular, teknologi AMPS dan digital GSM
              telah berkembang menjadi DCS-1800, D-AMPS, dan lain-lain.
              Operator telekomnikasi selular yang sudah beroperasi saat ini
              tercatat 6 (enam) perusahaan, yaitu:
           4) Industri Alpora
              Industri Alpora meliputi jenis industri Alat-alat pendidikan, alat-
              alat olah raga dan aneka yang sangat beraneka ragam, mulai dari
              yang menggunakan teknologi sederhana yaitu yang dikerjakan
              secara manual seperti Shuttlecock sampai yang menggunakan
              komputer seperti alat musik, tongkat golf, mainan anak-anak
              elektronik dan lain-lain. Sebagian dari cabang industri Alpora ini
              berasal dari relokasi, misalnya industri mainan anak-anak industri
              alat musik, industri alat-alat olah raga dan lain-lain, sehingga baik
              desain, teknologi maupun size-nya berasal dari negara asalnya.
              Perkembangan tingkat penguasaan teknologi kelompok Industri
              Aneka pada Repelita VI seperti tersebut di atas, ditandai dengan
              munculnya jenis-jenis industri/produk baru antara lain sebagai
              berikut:
              a) Industri Tekstil        : Microfibe, Dop dyed fibre, Hollow
                                           polyester, dan Batik wool.
              b) Industri Kulit          : Wool skin, Action leather, Lami-nated
                                           leather, dan Fasion sport shoes.
              c) Industri Elektronika    : Integrated circuit, Color television
                                           tube, High definition TV, Compu-ter,
                                           Printer,    Harddisc      controllers,
                                           Monitor Car radio, Radio broad-cast,
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               83




                                          Radio paging, Electronics camera
                                          dan Earth satellite station.
              d) Industri Alpora       : Compact disc, Coloured pencil lead
                                         dan Digital and fasion watches.

              Indikator ini menandakan bahwa industri aneka telah mampu
              mengadopsi (mentransfer) teknologi baru dan meluaskan basis
              kemampuan penguasaan teknologinya, sehingga makin mengurangi
              ketergantungan dari teknologi luar.
              Kemajuan Industri Aneka dalam penguasaan teknologi sebaiknya
              juga dilihat dari indikator kemajuan pencapaian nilai tambah dan
              kandungan lokal. Besaran ini menunjukkan adanya peningkatan
              masukan teknologi pada industri aneka sehingga mampu
              meningkatkan nilai tambah dari produknya dan sekaligus
              meningkatkan kandungan lokal.

   11. Perkembangan Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILMK)

       Perkembangan kelompok ILMK selama kurun waktu Repelita VI, adalah
       sebagai berikut:

       a. Pertumbuhan
           Pertumbuhan industri ILMK selama Repelita VI (sampai dengan tahun
           ke-empat) mencapai rata-rata 6% pertahun. Hal ini berarti target
           pertumbuhan yang ditetapkan sebesar 15 % pertahun belum tercapai.
           Perkembangan lain yang menunjukkan adanya kemajuan adalah
           meningkatnya beberapa indikator ekonomi seperti investasi, produksi,
           ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
           Selama Repelita VI nilai investasi meningkat 3,5 % pertahun; nilai
           produksi meningkat 5,7 % pertahun; nilai ekspor meningkat 13,33 %
           pertahun dan penyerapan tenaga kerja meningkat 10,7 %. Sedangkan
           nilai impor mengalami peningkatan sebesar 8,7 % pertahun.
           Peningkatan impor ini dari sudut kegiatan industri, menunjukkan
           terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi dibidang industri, karena
           barang-barang yang diimpor adalah berupa barang modal untuk
           kegiatan industri dan sektor ekonomi lainnya.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                       84




             Demikian juga pendalaman struktur pada kelompok ILMK nampak
             semakin kuat dengan semakin meningkatnya penggunaan komponen
             lokal dalam kegiatan produksi pada setiap cabang industri serta
             meningkatnya penguasaan teknologi. Keberhasilan ini tidak terlepas
             dari hasil pen-ciptaan iklim yang kondusip melalui berbagai deregulasi
             baik dibidang tata niaga maupun berbagai kemudahan fasilitas yang
             dilaksanakan oleh pemerintah.

          b. Investasi
             Sampai dengan tahun keempat Repelita VI, secara umum nilai
             investasi pada kelompok ILMK menunjukkan adanya peningkatan
             sebesar 3,5 % pertahun.
             Selama periode tersebut nilai investasi mencapai Rp 40,25 trilyun
             yang berarti 55,36% dari yang ditargetkan selama Repelita VI.
             Dengan asumsi pertumbuhan dapat diper-tahankan sebesar 3,5 %,
             maka nilai investasi pada tahun 1998/1999 sebesar Rp 13,8, sehingga
             pada Repelita VI secara kumulatif akan mencapai Rp 54,05 trilyun.
             Sedangkan target nilai investasi pada Pelita VI sebesar Rp. 72,70
             trilyun tidak dapat dicapai.
             Secara rinci, perkembangan nilai investasi untuk setiap cabang
             industri dapat dilihat pada Tabel berikut:

            Tabel Perkembangan Nilai Investasi Menurut Cabang Industri
                  Pada Kelompok Industri Logam, Mesin dan Kimia
                           Tahun 1994/1995 – 1997/1998

                                                                     PERTU
                                            TAHUN                       M-      PROG-
                 CABANG                    (Rp. Triliun)              BUHAN     NOSA
                INDUSTRI                                              RATA-
    No.                                                                RATA
                                1994/95 1995/96 1996/97    1997/98*)    (%)     1998/99

      1.    Kimia                 2,36    1,71      4,37       7,14    63,50      11,76
     2.     Bahan Galian Non      1,36    0,92      0,32       0,17   (46,00)      0,93
            Logam
     3.     Logam                 6,98    1,36      4,66       1,79   (61,50)      0,69
     4.     Mesin dan             0,98    1,08      0,61       0,67   (14,50)     0,740
            Perekayasaan
     5.     Alat Angkut           0,85    1,05      0,40       0,48    19,00       0,57
     6.     Kecil-LMK             0,50    0,54      0,04       0,04   (42,00)      0,05
            Total ILMK           13,04    6,68     10,42      10,11      3,5      13,82

  *) Angka sementara
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  85




           menonjol adalah pada industri kimia sebesar 63,50 %, yang kedua
           adalah industri alat angkut sebesar 19 %. Sementara itu, cabang-

           Logam 61,50%, IBGNL (46 %); IK-LMK (42 %); dan IMP (16,50%).
           Peningkatan investasi pada industri kimia dan alat angkut yang pesat

           baik pada industri kimia maupun industri otomotip yang cukup tinggi.
           Terjadinya penurunan pada beberapa cabang industri terutama oleh

           menawarkan iklim yang lebih menarik investor seperti di RRC,
           Thailand dan Vietnam. Seperti Vietnam misalnya memberikan HGB

           dibidang fiskal yang lebih menarik.

           Sebagai akibat hal ini banyak investor yang telah
           persetujuan dari Indonesia, kemudian membatalkan dan me-ngalihkannya ke
           negara-negara tersebut.

           Nilai Produksi

           Perkembangan nilai produksi ILMK selama Repelita VI mencapai 5,7

           Repelita VI tahun 1998 akan mencapai sebesar Rp 122,09 trilyun. Bila
           dibandingkan dengan sasaran yang ditetapkan pada akhir Repelita VI.

           Juli 1997 Repeliata VI ini cepat berakhir kemungkinan target sebesar
           Rp 81,41 trilyun dapat dicapai, maka kemungkinan nilai produksi

           ditetapkan.

           Pertumbuhan nilai produksi yang paling tinggi pada kelompok ILMK

           alat angkut dan logam masing-masing meningkat 11,7% dan 8,3%.
           Sementara itu cabang-cabang industri lainnya, yaitu industri IBGNL

           produksinya dibawah nol yaitu (3,3)%.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                          86




            Secara rinci perkembangan produksi kelompok ILMK dapat dilihat
            pada Tabel berikut.

                          Tabel Perkembangan Nilai Produksi
                           Industri Logam, Mesin dan Kimia
                             Tahun 1994/1995 – 1997/1998


                                                                    PERTUM
                                           TAHUN                    BUHAN        PROG
      No.       CABANG                    (Rp. Triliun)             RATA-        NOSA
               INDUSTRI                                              RATA
                                1994/95 1995/96 1996/97 1997/98*)     (%)        1998/9
                                                                                   9


       1.   Kimia                12,71   13,87   14,75     15,22            6     17,28

       2.   Bahan Galian Non      3,71    4,22    4,49      4,73             8    27,00
       3.   Logam                 8,20    9,71   10,44     10,41        8,3       30,71
       4.   Mesin dan            14,72   15,08   13,51     13,22       - 3,3       4,07

       5.   Alat Angkut          10,29   11,37   15,70     15,05       11,7       35,07
       6.   Kecil-LMK             0,33    0,54    0,51      0,63            27     7,73
            Total ILMK           49,96   54,79   59,40     59,26        5,7      122,08


     *) Angka sementara


       d. Nilai Ekspor

            Perkembangan ekspor industri logam, mesin dan kimia sampai dengan
            tahun keempat Repelita VI menunjukkan perkembangan yang pesat.
            Nilai ekspor ILMK pada tahun keempat Repelita VI ini mencapai US
            $. 5,56 milyar atau telah mencapai 80,81% dari target ekspor Repelita
            VI yaitu sebesar US$ 6,88 milyar. Seandainya tidak terjadi krisis
            moneter yang melanda kawasan dengan pertumbuhan sektor ini
            diakhir Repelita VI, ekspor Industri Logam Mesin dan Kimia
            diperkirakan akan mampu mencapai angka US $. 8,39 milyar yang
            berarti akan melampaui target yang ditetapkan. Tingkat pertumbuhan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 87




           ekspor yang paling menonjol pada kelompok ILMK adalah cabang
           industri mesin perekayasaan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata
           33% pertahun. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan
           pertumbuhan pasar luar negeri.

           Jenis industri yang menjadi unggulan ekspor pada cabang industri ini
           adalah structure, tangki baja bertekanan, boiler, kran air, pompa,
           transformator, motor listrik, pemutus arus. Negara tujuan ekspor
           adalah antara lain Singapura, Jepang, Malaysia, USA, Taiwan,
           Jerman, Hongkong, Korea Selatan dan Australia.

           Pada urutan kedua pertumbuhan ekspor yang cukup tinggi adalah
           cabang industri kimia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 29%
           pertahun. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya 10 besar komoditi
           industri kimia yaitu produk polimer, urea dan pupuk lainnya, kimia
           organik lainnya, ban luar kendaraan roda 4, amoniak, produk plastik
           untuk industri, nylon, tyre card, sabun mandi, lysial dan sintetis
           organik, disteff.

           Adanya pasar lain yang semakin terbuka khususnya dikawasan Asia
           Pasifik, serta beberapa negara maju yang mulai meninggalkan produk-
           produk yang konvensional dan beralih ke produk-produk bernilai
           tambah tinggi memberikan peluang bagi produk-produk industri
           kimia Indonesia memasuki pasar negara-negara tersebut.

           Sementara itu cabang industri kecil logam, mesin dan kimia
           pertumbuhannya meningkat rata-rata 15,66% pertahun. Beberapa
           komoditi IK-LMK yang ekspornya meningkat cukup tinggi adalah
           perhiasan dari logam mulia, kerajianan perak, keramik hias dan batu
           permata.

           Cabang-cabang industri lainnya seperti industri logam, alat angkut dan
           IBGNL peningkatannya relatif kecil yaitu masing-masing sebesar
           10%; 7% dan 2%. Secara rinci data perkembangan ekspor ILMK pada
           Repelita VI adalah sebagai berikut :
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                            88




                          Tabel Perkembangan Nilai Ekspor
                          Industri Logam, Mesin dan Kimia
                            Tahun 1994/1995 – 1997/1998


                                                                         PERTUM


         CABANG                         (US$. Juta)                      RATA-      NOSA
        INDUSTRI                                                          RATA
                         1994/1995             1996/1997   1997/1998*)             1998/1999


1.                         883,65    1.413,8                 1.854,3         29
2.    Bahan Galian Non                 205,8      227,1                       2         295
      Logam                 891,8               1.183,6      1.151,7                 1.803,5
 4.                        325,44    487,97                  760,22          33
 5.   Alat Angkut                    623,92      742,63                       7       908,79
      Kecil-LMK            926,53               668,04        978,98                  672,03
      Total ILMK                     4.387,9    5.131,6                    13,33    8.392,43




       e. Penyerapan Tenaga Kerja


           kelompok ILMK meningkat sebesar 10,7% pertahun. Dengan asumsi
           pertumbuhan ini dapat dipertahankan dan sejalan dengan

           kerja yang diserap akan mencapai kira-kira 628.000 orang yang berarti
           hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Peningkatan

           yaitu IK-LMK, IBGNL dan Industri kimia, masing-masing sebesar
           25%, 12,7%, 12,6% pertahun. Sedangkan pada industri kimia dan IMP

           tenaga kerjanya sampai dengan tahun ke empat Repelita VI adalah
           dibawah nol yaitu (1,1)%.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                      89




                            Tabel Penyerapan Tenaga Kerja
                          Industri Logam, Mesin dan Kimia
                            Tahun 1994/1995 – 1997/1998


                                                                   PERTUM


        CABANG                        (Orang)                       RATA-     NOSA
        INDUSTRI                                                    RATA

                        1994/1995        1996/1997   1997/1998*)             1998/1999



1.                    177.503 210.71                 257.308          12,6
2.   Bahan Galian Non         158.54 169.955                          12,7   145.537
     Logam             46.774         46.948          47.446                  52.716
4.                    199.840 232.36                 275.801            11
5.   Alat Angkut              128.80 136.270                           6,7    84.365
     Kecil-LMK          6.191         10.262           12.119                 90.132
     Total ILMK               785.96 831.381                          10,7   628.289




       f.   Perkembangan Impor


            pertumbuhan ekonomi yang cepat, perkembangan Impor kelompok
            ILMK cenderung terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-

            menimbulkan kebocoran devisa negara, namun dilihat dari kegiatan
            ekonomi, khususnya pada sektor industri, peningkatan impor ini

            karena barang-barang yang diimpor ternyata yang nilainya paling
            tinggi adalah cabang industri permesinan, yaitu sebagian besar dalam

            barang modal lainnya. Dilihat dari segi presentasi pertumbuhan yang
 Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                              90




             paling tinggi peningkatannya adalah industri kecil yaitu berupa
             perhiasan emas. Hal ini disebabkan daya saing produk perhiasan emas
             belum     kuat.   Sedangkan     cabang-cabang     industri   lainnya
             peningkatannya relatif sama antara 11 - 5% pertahun, kecuali industri
             alat angkut hanya 5% pertahun.

                         Tabel Perkembangan Nilai Impor
                         Industri Logam, Mesin dan Kimia




                                               TAHUN                          BUHAN    PROG
 No.         CABANG                            (US$. Juta)                    RATA-    NOSA



                                           1995/96    1996/97                  (%)     1998/99


       Kimia                     4.550,1                5.658,4     5.610,6             8.189,8
  2.                             338,12     456,78                  400,33       7,7
  3.   Logam                                4.307,4     3.967,4                 10,3    5.702,4
       Mesin           dan       7.008,1                9.435,7     9.590,9            12.695,6
  5.                             4.306,9    5.072,8                 4.946,7        5
  6.   Kecil-LMK                              189,0     296,78                   19      68,85
                             19.523,3      24.426,3               24.702,33      8,7


*) Angka sementara


        g.
             (RBPI)

             Selama Repelita VI penguasaan teknologi dan RBPI pada kelompok

             yang berarti dalam menghasilkan berbagai jenis komoditi ataupun
             produk guna memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk


             Penguasaan teknologi dan RBPI pada industri logam, mesin dan kimia
             telah berkembang pada semua cabang industri, dimana secara singkat
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    91




           1) Industri Kimia, Industri Bahan Galian Non Logam dan Industri
              Logam
                Pengembangan teknologi pada industri proses, seperti industri
                kimia, industri bahan galian non logam dan industri logam dapat
                diklasifikasikan sebagai berikut:
                a) Penguasaan operasi pabrik;
                b) Penguasaan rancang bangun dan perekayasaan pembangunan
                   pabrik;
                c) Penguasaan manufacturing mesin dan peralatan pabrik;
                d) Penguasaan teknologi proses;
                e) Penguasaan litbang dasar.

                Yang umumnya sudah dikuasai oleh penguasaan teknologi pada
                tingkat pengoperasian pabrik, penguasaan rancang bangun dan
                perekayasaan dan penguasaan manufacturing sebagian mesin dan
                peralatan pabrik. Penguasaan teknologi yang lebih tinggi yaitu
                teknologi proses dan litbang dasar, masih harus terus dipacu
                dimasa yang akan datang, untuk meningkatkan kemandirian
                industri.
                Industri kimia merupakan industri yang terus berkembang dengan
                teknologi yang semakin canggih. Hal ini mengakibatkan
                penguasaan teknologi terutama pada industri kimia hulu dan
                intermediate masih harus bergantung dengan lisensi dari negara-
                negara yang sudah maju. Tidak demikian halnya dengan industri
                hilirnya, karena banyak yang teknologinya sudah mulai dapat
                ditangani sendiri oleh tenaga ahli dari dalam negeri. Sebagai
                buktinya bengkel-bengkel pada BUMN industri pupuk sudah
                mampu membuat peralatan pabriknya sendiri.
                Dalam penguasaan rancang bangun dan perekayasaan
                pembangunan pabrik semen, pekerjaan yang telah mampu
                dilaksanakan oleh pihak Indonesia meliputi: pelaksanan
                engineering dan pengawasan seluruh kegiatan konstruksi,
                pelaksanaan konstruksi sipil, mesin, listrik, instrumen dan utilitas
                termasuk pengadaan sebagian mesin/peralatan pabrik, sedangkan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000




                pembuatan mesin/peralatan utama masih dilakukan oleh pihak
                asing.


                dikuasai antara lain:
                a)
                     dari baja canai yang dikenal sebagai teknologi Thin Slab Mill
                          Compact Strip Plant (CSP) yang saat ini dikembangkan
                                                                    economic size
                     1.0 juta ton/tahun dan akan dibangun masing-masing oleh
                                   Steel (1.0 juta/tahun) dan                 PT.
                     Krakatau       - Posc
                b) Pembuatan              menggunakan teknologi Mini Blast
                   Furnace, dengan memanfaatkan bahan baku          (pellet-
                         hancur), cocas dari batu bara lokal (grade
                   dengan kapasitas sekitar 200 ribu ton/tahun;
                c)                                   teknologi "Cage System" dari

                     dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
                d)
                     bulan September 1996 telah dimulai pembangunan pabrik
                     peleburan tembaga dengan teknologi dari
                     (Continuous Smelting
                     Gresik, Jawa Timur. Teknologi tersebut merupakan
                     pengembangan baru yang lebih akrab lingkungan. Diharapkan

                     200.000 ton/tahun.
           2)        stri Permesinan
                Teknologi yang mulai dikuasai pada industri permesinan antara


                a) Pembuatan KWh-meter dengan tutup transparan yang

                     dari Mitsubishi Electric Corp
                b) Bidang jasa perbai
                   yang dapat merupakan kerjasama dengan EPS. Inc, Amerika
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 93




                    untuk pengerjaan perbaikan pompa-pompa submersible pada
                    industri pengeboran minyak;
                c) Perluasan pabrik-pabrik yang tadinya hanya bergerak dari
                   industri komponen dan parts industri audio menjadi industri
                   pembuatan komponen dan parts KWh-meter. Jenis KWh-
                   meter yang diproduksi adalah tipe elektromechanical dengan
                   mendapat lisensi dari Zhejiang Cina;
                d) Memproduksi roda gigi untuk industri pompa hidrolis dan
                   transimisi, yang menggunakan teknologi dari Inggris. Dengan
                   demikian produknya nanti selain dapat dimanfaatkan didalam
                   negeri juga dapat memasuki pasar Eropa dan Amerika;
                e) Pembuatan mesin tekstil, mesin perkakas, tangki-tangki
                   bertekanan dengan memanfaatkan teknologi pengelasan
                   titanium. Produk perusahaan ini sebagian besar masih
                   dimanfaatkan untuk pengembangan industrinya, seperti
                   industri tekstil, industri bahan baku untuk tekstil. PT.
                   Texmaco Engineering pada saat ini sedang melakukan.
                   Pengembangan industrinya didaerah Subang, yaitu antara lain
                   industri komponen termasuk komponen otomotif, industri
                   forging dan casting.
                Peningkatan penguasaan teknologi pada industri alat angkut antara
                lain dapat dikemukakan sebagai berikut:
                a) Telah dirancang dan diproduksi kendaraan bermotor roda 4
                   jenis minivan aerodinamis dengan posisi kemudi, tempat
                   duduk dan jarak pedal lebih landai (posisi mengemudi sedan),
                   menggunakan roll window dan sliding door. Disain mobil ini
                   merupakan hasil kerjasama antara prinsipal (Daihatsu Corp.
                   Ltd-Jepang) dengan PT. Astra Daihatsu Motor yang telah
                   memanfaatkan komponen lokal, dengan nama dagang
                   Daihatsu Zebra Espass;
                b) Rancang bangun baru bus besar dengan konstruksi monokok
                   oleh PT. Panca Karya dengan lisensi dari Neoplan Bus
                   German dan bus sedang oleh PT. Mekar Armada. Keduanya
                   dengan memanfaatkan multi sourcing komponen;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   94




                c) Telah diproduksi forklift yang 100% disainnya lokal dengan
                   merek nasional yaitu Patria dan telah dibuat pula traktor
                   powered forwarder dengan menggunakan komponen lokal
                   50% dengan merek nasional “ANOA”;
                d) Pembuatan gerbong kereta api sudah dikuasai oleh tenaga ahli
                   dari dalam negeri dengan design 100 % lokal dan telah dirintis
                   pembuatan denganmenggunakan air break. Sementara itu
                   pembuatan lokomotif juga telah dirintis dengan mengubah
                   sistem tenaga Diesel ke sistim tenaga listrik. Hasilnya telah di
                     ekspor ke negara anggota ASEAN;
                e) Pada industri galangan kapal, sedang dikembangkan
                   pembuatan anjungan kapal kerja dengan bodyseluruhnya dari
                   bahan Aluminium Alloy di galangan PT. Teluk Bajau di
                   Samarinda Kalimantan Timur dan di PT. PAL Indonesia
                   Surabaya.
           3) Industri Kecil Logam Mesin dan Kimia
                Pada industri kecil LMK secara spesifik disesuaikan dengan
                kemampuan dan skala usahanya terdapat 5 kelompok tingkatan
                teknologi, yang telah dikuasai, yaitu:
                a) Kelompok Pertama, adalah produk-produk yang dihasilkan
                   oleh industri umumnya berupa alat-alat pertanian,
                   pertukangan, perkakas tangan sederhana dan alat-alat rumah
                   tangga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat;
                b) Kelompok Kedua, ialah industri yang sudah mampu membuat
                   produk yang mempunyai nilai teknis, seperti mesin pembuat
                   mie/bakso, kapal kayu, mesin penghalus kulit dan sebagainya;
                c) Kelompok Ketiga, ialah industri pembuat komponen, baik
                   komponen untuk kendaraan bermotor, mesin dan peralatan
                   pabrik maupun pembuat komponen lainnya yangempunyai
                   nilai enjineering dengan persyaratan kualitas/presisi tertentu.
                   Termasuk kedalam kelompok ini adalah, kelompok kelompok
                   Industri Kecil Modern yang dapat menghasilkan komponen/part
                   dengan presisi tinggi. Saat ini sedang dirintis pembuatan Pusat
                   Pelayanan Terpadu Industri Kecil (PPT-IK), dimana pusat ini
                   berfungsi sebagai Training Center, pengembangan produk,
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  95




                    pelayanan akses pasar dan unit percontohan industri kecil
                    moderen.
                d) Kelompok Keempat, adalah industri pembuat barang-barang
                   perhiasan, pembuat perhiasan emas dan perak yang mempunyai
                   nilai strategis karena telah mampu melakukan terobosan ekspor;
                e) Kelompok yang terakhir, ialah sektor industri jasa, baik servis
                   dan reparasi untuk kendaraan bermotor, lektronik dan alat
                   listrik, bengkel reparasi untuk alat dan mesin pertanian maupun
                   bengkel pemeliharaan lainnya.

                Pada semua kelompok penguasaan teknologi, baik dalam bidang
                pengecoran, tempa, las, pengerjaan pres, dan permesinan terjadi
                peningkatan yang secara terus menerus. Hal ini disebabkan baik
                oleh karena diselenggarakannya diklat maupun magang di
                berbagai perusahaan yang telah maju ataupun bantuan--bantuan
                lansung ke industri. Dalam bidang pengerjaan kerajinan emas dan
                perak telah dilakukan pengkajian bahwa penerapan teknologi
                investment casting pada beberapa pengrajin di Jawa Timur,
                Yogyakarta dan Bali. Hasil kegiatan menyimpulkan bahwa
                teknologi ini adalah merupakan salah satu alternatif untuk
                meningkatkan kemampuan industri-industri tersebut.
                Teknologi proses pengecoran di beberapa industri kecil di
                beberapa perusahaan di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat
                telah cukup berkembang disain digunakannya teknologi dapur
                kupola dan dapur induksi.

       h. Pengembangan Industri yang Berwawasan Lingkungan

           Menyadari dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan akibat
           perkembangan industri, maka pembangunan industri berwawasan
           lingkungan yang berkelanjutan telah diupayakan. Sebagai upaya dini
           dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat
           kegiatan industri terhadap lingkungan hidup, sekitar pertengahan
           Repelita VI dimulai program Pengembangan Industri Akrab
           Lingkungan yang melibatkan seluruh Kanwil Perindag di daerah.
                                                                 96




Maksud dan Tujuan dari program ini pertama-tama adalah un
mengetahui kepatuhan perusahaan industri di kelompok Industri
Logam Mesin dan Kimia dalam melak-sanakan peraturan mengenai

pertimbangan di-dalam menyempurnakan peraturan yang telah ada.
Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan secara bertahap


Pada dasarnya semua jenis industri berpotensi menghasilkan
pencemaran, namun didalam pelaksanaannya yang lebih diutamakan

berdampak penting. Untuk Cabang Industri dilingkungan Industri
Logam Mesin dan Kimia industri-industri yang berdampak penting




      Cabang Industri                    Jenis Industri
 ·) Bahan Galian Non Logam   Semen

 ·) Kimia                    ·) Pupuk
                             ·) Petrokimia

 ·) Logam                    ·)   Pengecoran/rerolling
                             ·)   Pelapisan Logam
                             ·)   Peleburan Timah Hitam
                             ·)   Peleburan Baja

                             Galangan Kapal (khusus dari baja)
 ·) Alat Angkut


Pelaksanaan Program Pemantauan Pengelolaan Industri Akrab
Lingkungan yang dilaksanakan selama Repelita VI menghasilkan
temuan-temuan penting sebagai berikut:
1) Kesadaran perusahaan untuk mengolah lingkungan cukup baik
   (64%);
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                           97




            2) Penguasaan teknologi proses dan pengetahun tentang ISO 14000
               perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan;
            3) Pada umumnya perusahaan yang dipantau sudah memiliki
               instalasi Pengolah Air Limbah, namun belum semua berfungsi
               dengan baik.

            Kondisi saat ini Instalasi Pengolah Air Limbah dapat dikelompokkan
            menjadi 3 kategori yaitu :
            1) Ada dan berfungsi dengan baik;
            2) Ada namun tidak dioperasikan;
            3) Ada namun tidak memenuhi syarat/standar.

            Untuk waktu yang akan datang harus terus diupayakan usaha-usaha
            yang lebih intensif untuk lebih menyebarkan industri-industri yang
            termasuk pada katagori 2 dan 3 di atas.

       i.   Iklim Usaha

            Perkembangan industri nasional yang pesat tidak terlepas dari peranan
            pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif terhadap
            perkembangan usaha dan kemampuan dunia usaha dalam
            memanfaatkan peluang yang ada. Penciptaan iklim usaha dilakukan
            melalui 3 (tiga) bentuk pengaturan, yaitu kebijaksanaan di bidang
            moneter, fiskal dan administratif. Peranan Departemen Perindustrian
            dan Perdagangan dalam hal ini Ditjen ILMK dalam pengaturan iklim
            usaha lebih banyak pada pengaturan-pengaturan yang berbentuk
            kebijaksanaan administratif.

            Dalam upaya lebih merangsang investasi serta meningkatkan daya
            saing produk industri nasional, pemerintah telah melaksanakan langkah-
            langkah deregulasi dan debirokratisasi secara kontinyu, yang telah dilaksanakan
            sejak tahun 1985. Untuk menetapkan langkah-langkah yang
            dilaksanakan, pemerintah mengguna-kan kaidah-kaidah yang secara
            terus menerus akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
            kondisi yang sedang dan akan terjadi.

            Proses deregulasi dan debirokratisasi, antara lain dilaksana-kan
            melalui kebijakan-kebijakan:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               98




           1) Penyederhanakan prosedur perizinan;
           2) Penyederhanaan sistem tarif dan penurunan tarif bea masuk;
           3) Mempermudah masuknya investasi asing persyaratan minimum
              investasi asing;
           4) Pelonggaran persyaratan divestment;
           5) Pengurangan batasan impor;
           6) Mempercepat keluar masuk barang dipelabuhan dan lain-lain.

           Beberapa produk deregulasi yang dikeluarkan selama Repelita VI
           yang telah memberikan iklim yang kondusif terhadap perkembangan
           kelompok Industri Logam Mesin dan Kimia diantaranya yaitu:
           1) Dalam Rangka Meningkatkan Investasi
                a) Penyerderhanaan persyaratan investasi (PP No. 20 Tahun 1994)
                   berkaitan dengan pembebasan persyaratan kepe-milikan saham
                   asing;
                b) Perluasandaftar investasi (Kep Pres No. 31/1995);
                c) Penyederhanaan prosedur perizinan di industri (Peraturan
                   Pemerintah No. 13/1995);
                d) Penyederhanaan prosedur dan insentif untuk          program
                   restrukturisasi industri (Inpres No. 2/1995);
                e) Penanaman modal dalam bidang industri kendaraan dibuka
                   tanpa syarat (Keppres 51/95), dimana sebelumnya dibuka
                   dengan syarat pencapaian tingkat kandungan lokal yang sama
                   untuk kendaraan yang sejenis yang telah dibuat didalam
                   negeri (Keppres No. 31/1994);
                f) Peninjauan kembali Pajak Ekspor (PE)
                    Semula untuk ekspor skrap aluminium dikenakan pajak ekspor
                    sebesar 30% akan tetapi dengan Surat Keputusan Menteri
                    Keuangan No.46/KMK.01/1996 khusus untuk skrap
                    aluminium jenis alloy 3004, 5082 dan 5218 dibebaskan dari
                    PE sehingga tarif akhir PE adalah 0%;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               99




                g) Bantuan permodalan dengan penggunaan modal ventura,
                   Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta terhadap
                   Industri Kecil Logam Mesin dan Kimia.
           2) Dalam Rangka Meningkatkan Efisiensi
                a) Menciptakan iklim yang mampu mempercepat aliran produk
                   dan jasa;
                b) Pembebasan bea masuk impor barang modal proyek investasi
                   dan pengurangan tarif bea masuk untuk bahan baku yang
                   belum dibuat dalam negeri;
                c) Pengembalian pajak impor bahan baku untuk produk ekspor;
                d) Impor kendaraan bermotor CBU diperbolehkan dengan
                   melalui IU atau IT/AT SK MPP No.133 Tahun 1996;
                e) Impor sepeda motor CBU dengan isi silinder sampai dengan
                   250CC dikenakan PPn-BM = 20%.
                f) Memberikan    fasilitas PPn-BM = 0% kepada industri
                   kendaraan bermotor yang memiliki KL > 60%(PP No. 36
                   Tahun 1996);
                g) Perluasan fasilitas Bapeksta
                    Semula restitusi BM dan BMT hanya berlaku untuk
                    perusahaan yang mengadakan ekspor langsung, akan tetapi
                    dengan paket Januari 1996, restitusi berlaku pula atas
                    penyerahan barang oleh perusahaan ke KB/EPTE yang diatur
                    dengan Keputusan Menkeu No. 45/KMK.01/1996.
           3) Dalam Rangka Meningkatkan Ekspor
                Memberikan status EPTE kepada industri yang berorientasi
                ekspor, dengan kemudahan seperti :
                a) Inspeksi pengapalan tidak ada;
                b) Bebas fiskal untuk pajak impor, dan pajak penghasilan bagi
                   impor bahan baku, komponen dan barang modal;
                c) Pemasaran di dalam negeri hanya dikenakan maksimum 30%
                   dari bea masuk impor produk final. Penjualan di dalam negeri
                   dibatasi hanya maksimum 25% dari produk ekspor ditambah
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    100




                    jumlah produk yang dijual kepada sesama industri di
                    EPTE/Kawasan berikat;
                d) Bebas pajak melalui Bapeksta bagi industri berorientasi
                   ekspor.
           4) Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri
                a) Pengurangan basis tarif MFN dari sejumlah 96% nomor HS
                   (termasuk bea masuk tambahan) yang mempunyai tarif lebih
                   dari 5%.
                    (1) Pengurangan tarif yang berkisar 10% - 35% dengan
                        tahapan 5% pertahun;
                    (2) pengurangan tarif lebih dari 40% dengan tahapan 10%
                        pertahun;
                    (3) Penetapan jadwal reduksi Tarif MFN untuk 96% nomor
                        HS untuk tarif lebih dari 5% dalam kurun waktu 1995 –
                        2003;
                    (4) Pengurangan tarif 20% atau kurang menjadi maksimum
                        5% pada tahun 2000;
                    (5) Pengurangan tarif lebih dari 20% menjadi maksimum 20%
                        pada tahun 1998 dan menjadi maksimum 10% pada tahun
                        2003;
                    (6) Penghapusan 153 tarif tambahan (BMT) MFN (87% dari
                        total komitment UR);
                    (7) Penghapusan 61 hambatan non tarif MFN (62% dari total
                        komitment UR).
                b) Kebijaksanaan Penguatan Struktur Industri

                    (1) Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri keuangan
                        Nomor: 5/KMK.01/1996 untuk periode mulai 1 Januari
                        1997 sampai dengan 31 Desember 1997 tentang
                        pengurangan daftar komponen dalam positif list;

                    (2) Tarif Bea Masuk pesawat terbang dan komponennya (pos tarif
                        HS 88) adalah 0 % sedangkan tata niaga impornya tidak diatur.
                        Untuk membantu perkembangan industri perawatan pesawat
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 101




                        terbang, Pemerintah telah mem-berikan fasilitas pembebasan
                        Bea Masuk 0% bagi impor bahan baku, suku cadang,
                        komponen dan peralatan untuk perbaikan pesawat terbang
                        melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan;

                    (3) Pemberian fasilitas atas mesin, peralatan, perangkat lunak
                        dan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri
                        yang dilakukan oleh dan untuk keperluan antara lain
                        PT. IPTN (Keppres No. 4 Tahun 1996);

                    (4) Fasilitas impor bahan baku dan komponen untuk kapal
                        dengan bea masuk 0% sejak tahun 1986 yang
                        diperpanjang setiap tahun dan terakhir dengan SK Menteri
                        Keuangan No. 234/KMK.01/1995 tanggal 30 Mei 1995;

                    (5) SK Menteri Keuangan No: 334/KMK.01/1996 tanggal 13
                        Mei 1996, menetapkan pembebasan bea masuk atas impor
                        bahan baku, mesin-mesin, alat-alat perlengkapan, serta
                        suku cadang kapal dalam rangka pembuatan, perbaikan
                        dan pemeliharaan kapal. Lampiran dari SK ini membuat
                        287 jenis bahan baku, komponen dan peralatan kapal yang
                        dapat pembebasan tarip bea masuk, karena barang-barang
                        tersebut belum diproduksi di dalam negeri;

                    (6) Keppres No. 4 Tahun 1996, yang pelaksanaannya
                        dituangkan dalam SK Menteri Keuangan No:
                        326/KMK.04/1996 tanggal 7 Mei 1996 menjabar-kan
                        lingkup pemberian fasilitas PPN ditanggung oleh
                        Pemerintah atas impor kapal, penyerahan kapal,
                        penyerahan jasa persewaan kapal, penyerahan jasa
                        keagenan kapal, jasa perawatan/reparasi kapal dan
                        penyerahan jasa pelabuhan;

                    (7) SK Menteri Pertanian No: 508/KPTS/PL.810/7/96 tentang
                        pengadaan kapal perikanan dan peng-hapusan sistim sewa
                        kapal perikanan berbendera asing tertanggal 4 Juli 1996.

                    (8) Memberikan fasilitas restrukturisasi kepada indus-tri
                        kendaraan bermotor SK Menkeu No. 218 jo 644/95;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 102




                    (9) Pemantapan pemasyarakatan Keppres 16 tahun 1994
                        tentang pelaksanaan APBN dimana dibentuk Tim PPDN
                        dalam rangka pemutahiran data tentang besarnya
                        kandungan lokal produk-produk industri logam mesin dan
                        kimia diantaranya industri kecil alat-alat pertanian dan
                        keperluan alat-alat kesehatan seperti mesin pemeriksaan
                        KB serta mebel untuk rumah sakit dan lain-lain.
                c) Penyederhanaan Nomor Tarif Asean, dimana Industri Logam
                   Mesin dan Kimia telah menyetujui beberapa Kode HS untuk
                   dihapus dalam penyederhaan tersebut;
                d) Untuk mengantisipasi perkembangan internasional atau
                   globalisasi terutama arus barang semakin bebas yang dapat
                   menimbulkan dampak negatif, pemerintah telah mengeluarkan
                   berbagai kebijaksanaan dibidang kepabeanan dan anti
                   dumping.
                    Sejak diterbitkannya SK Menteri Perindustrian dan
                    Perdagangan No. 136/MPP/Kep/6/1996 tentang Komite Anti
                    Dumping Indonesia dan No.172/MPP/Kep/7/1996 tentang Organisasi
                    dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping telah ada
                    beberapa industri logam yang memasukan surat permohonan
                    untuk dilakukan penyelidikan untuk produk logam yang
                    dinilai diimpor dengan harga yang tidak wajar (Billet, HRC,
                    Wire Rod, Fe Si dan aluminium foil).

       j.   Standardisasi

            Dengan terbitnya PP. No.15 Tahun 1991 maka sejak tahun 1991,
            Standar Industri yang disusun dengan koordinasi Departemen
            Perindustrian tidak lagi menggunakan istilah SII melainkan (Standar
            Nasional Indonesia). Setelah digabungnya dua Departemen
            Perindustrian dan Perdagangan maka seluruh aturan yang telah ada
            khususnya tentang pengendalian standar baik ex Departemen
            Perindustrian dan ex departemen Perdagangan dicabut dan diganti
            dengan aturan pengganti yang lain melalui Surat Keputusan Menteri
            Perindustrian dan Perdagangan No.108/MPP/Kep/5/1996. SK tersebut
            merupakan payung didalam pengendalian standar secara menyeluruh
            baik tentang standardisasi, sertifikasi, akredasi dan pengawasan untuk
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                 103




           produk. Perkembangan penggunaan standar di kelompok ILMK
           adalah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

                          Tabel Perkembangan Penggunaan Standar
                       Pada Kelompok Industri Logam Mesin dan Kimia


                   Penggunaan Standar                                   Jumlah


            1. Jumlah Standard yang ada                     6 jenis standard (SNI, ISO9000,
                                                            9001, 9002, 9003 dan 14000)
            2. Jumlah yang diterapkan
               a. Wajib                                     40 SNI
               b. Sukarela                                  sekitar 2000 SNI



           Dibidang sertifikasi, perusahaan industri yang telah menerapakan ISO
           9000 dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan sehingga daya
           saing produk dapat meningkat. Sampai dengan Desember 1997
           terdapat 121 perusahaan dilingkungan Ditjen ILMK yang telah
           memperoleh sertifikasi ISO 9000 dari LSSM yang ada. Adapun
           rekapitulsi industri yang sudah memperoleh sertifikasi ISO 9000
           sampai saat ini dapat dilihat pada Tabel halaman berikut:


               Tabel    Rekapitulasi Jenis Sertifikat Dan Status Perusahaan
                          Yang Memperoleh Sertifikat ISO 9000


              Cabang                Jenis Sertifikat                  Status Perusahaan
                           9001          9002          9003     PMA      PMDN       BUMN

             INKIM              2         39            -        12        18             7
             IBGNL              1         15            -         1         9             6
             IL                 5         34            -         -        38             1
             IMP                6         13            -         1        13             5
             IAA                6         10            -         1        10             5
             IK-LMK             -          -            -         -         -             -

             Jumlah         20            111           -        15        88         23
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                         104




       k. Persebaran Industri
           Sampai dengan tahun 1997, jumlah perusahaan dalam kelompok
           Industri Logam, Mesin dan Kimia secara kumulatif tercatat 357.788
           perusahaan/unit usaha, yang terdiri dari:
           1) Industri besar dan menengah               3.260 perusahaan;
           2) Industri kecil                         354.528 unit usaha.
           Dilihat dari cabang industrinya, perusahaan-perusahaan ILMK terbagi
           kedalam 6 cabang industri, yaitu :
           a) Industri logam                      35 perusahaan;
           b) Industri permesinan              1.009 perusahaan;
           c) Industri kimia                     663 perusahaan;
           d) Industri BGNL                      485 perusahaan;
           e) Industri alat angkut        744 perusahaan;
           f) Industri kecil-LMK            354.528 perusahaan.
           Industri tersebut tersebar di 27 propinsi. Bila dilihat secara keseluruhan yang
           paling banyak adalah Jawa Timur 104.691 perusahaan (29,26%); Jawa
           Tengah 96.979 perusahaan (27,10%); Jawa Barat 44.719 perusahaan
           (12,25%) dan Bali 17.440 (4,8%). Sedangkan jumlah industri besar dan
           menengah yang paling banyak adalah DKI Jakarta 936 perusahaan
           (28,71%); Jawa Barat 912 perusahaan (27,96%); Jawa Timur 460
           perusahaan (14,11%); Jawa Tengah 169 perusahaan (5,18%) dan Sulawesi
           Selatan 141 Perusahaan (4,33%).
           Khusus industri kecil, yang paling banyak adalah Jawa Timur 104.231 unit
           usaha (29,40%); Jawa Tengah 96.810 unit usaha (27,31%); Jawa Barat
           43,807 unit usaha (12,36%) dan Bali 17.427 unit usaha (4,91%). Sementara
           itu perusahaan ILMK yang masih relatif sedikit jumlahnya yaitu di Irian
           Jaya, Timor-Timur, Kalimantan Barat dan Maluku. Bila jumlah per-usahaan
           dapat dijadikan indikator perkembangan, maka ILMK yang pesat
           perkembangannya di DKI-Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa
           Timur sedangkan yang masih tertinggal adalah Irian Jaya, Timor-Timur,
           Kalimantan Barat dan Maluku.
           Secara rinci, persebaran industri kelompok ILMK dapat dilihat pada
           Tabel berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                      105




                     Tabel Persebaran Industri Menurut Kelompok
                           Industri Logam Mesin dan Kimia
                                     Per Propinsi


 No.     Cabang Industri     L       MPP          BGNL   AA               IK-
                                                                         LMK     ILMK


  1                                    2      5            4        16             2716
  2                             25    62            10    33              8504     8660
       Sumatera Barat            1            3      8             17     4477
  4    Riau                            41    14           34       97              2177
  5                              -      0            3     5              2280     2290
       Sumetera Selata           4          121     19              65    8686
  7    Bengkulu                               0      4               4    1545
  8    Lampung                          3     7            4        28             3802
  9                           92      301           97   260              3071     4007
       Jawa Barat            132            257     81            912    43807
 11    Jawa Tengah                     3     18           16      169             96979
 12                              0            2      5             10    12770
       Yogyakarta
 13    Jawa Timur                      4    93            85      460            104691
 14                              0     4             3     6             17427    17440
       Nusa Tenggara Barat       0           0       3              6     7850
 16    Nusa Tenggara             0     0             2        1           3385     3388

       Timor Timur               1           0       2              4      618
 18    Kalimantan Barat                0     7                6    21              1058
 19                              0     0             4        2           2040     2047
       Kalimantan Selatan        0          10      15             34     4745
 21    Kalimantan Timur               10    12            50       78              2025
 22                              1     2            15     8              5254     5284
       Sulawesi Tengah           0           1       2              4     1380
 24    Sulawesi Selatan                8     1            88      141              9202
 25                              0     2             8     5              3000     3015
       Maluku                    0           2       0              8     1513
 27    Irian Jaya                      0     0            11       16               552

            Jumlah                   1009   663          744      3260           357788

         Keterangan
         L       :
         MPP     :
         K       :
         BGN     :                      Logam
         AA         Alat Angkut
         B +M       Besar dan Menengah
         IK –LMK          Industri Kecil Logam Mesin dan Kimia
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               106




       Kinerja kelompok ILMK mengalami kemajuan yang pesat pada awal
       Repelita VI, namun dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia
       semenjak bulan Juli 1997 telah menyebabkan menurunnya kinerja
       kelompok ILMK sehingga mengakibatkan pertumbuhan indikator ILMK
       tidak seperti yang diharapkan.
       a. Pertumbuhan Nilai Tambah
           Pertumbuhan nilai tambah kelompok ILMK selama tahun 1997
           ternyata secara agregatip hanya mencapai 3,55%, yang berarti jauh
           dibawah target yang ditetapkan yaitu 15%.
       b. Dibidang Investasi
           Berdasarkan izin yang dikeluarkan selama tahun 1997 meliputi PMA,
           PMDN dan NON PMA/PMDN mencapai nilai Rp. 10,29 trilyun atau
           turun sebesar 1,06% dibandingkan investasi selama tahun 1996. Pada
           umunya investor masih bersikap menunggu untuk beberapa waktu
           sampai terlihat adanya indikasi positip pergerakan ekonomi Indonesia
           dimasa mendatang.
       c. Dibidang Produksi
           Pada tahun 1997 produksi kelompok ILMK masih mampu mencapai
           nilai Rp. 59,25 trilyun atau turun sebesar 0,3% jika dibandingkan
           dengan tahun 1996. Kestabilan nilai produksi ini disebabkan adanya
           pabrik-pabrik baru yang mulai berproduksi pada tahun 1997. Akan
           tetapi dengan adanya krisis moneter dipenghujung 1997,
           menyebabkan tambahan pendirian pabrik-pabrik baru tersebut tidak
           menghasilkan penambahan nilai output secara agregat.
       d. Dibidang Ekspor.
           Selama tahun 1997 kelompok ILMK ekspor hanya mampu mencapai
           US$. 5,56 milyar atau meningkat 8,38%, hanya setengah dari
           pertumbuhan tiga tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh beberapa
           hal, antara lain:
           1) Marginal manfaat dari penurunan nilai tukar rupiah terhadap dollar
              ternyata tidak mampu mengkonpensasi kerugian dari meningkatnya
              harga barang impor yang digunakan dalam proses produksi. Hal ini
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              107




              terjadi karena kandungan impor dalam produk lebih besar dari
              manfaat depresiasi rupiah;
           2) Faktor yang bersifat internasional seperti melemahnya nilai tukar
              Yuan China disamping berkurangnya kepercayaan masyarakat
              internasional terhadap sistem perekonomian Indonesia. Tentu saja
              kesulitan dalam pembukaan L/C untuk impor bahan baku dan
              barang modal untuk produksi turut memberikan dampak negatif
              terhadap kinerja ekspor ILMK;
           3) Dilain pihak, nilai impor mengalami kenaikkan yang tidak berarti,
              yaitu sebesar 0,09% bila dibandingkan tahun 1996. Hal ini
              dikarenakan banyaknya industri yang menunda bahkan
              membatalkan impor bahan baku sebagai akibat berfluktuasinya
              nilai rupiah terhadap nilai dolar dan kesulitan dalam pengadaan
              L/C.

       e. Bidang Tenaga Kerja
           Dihitung dari izin investasi yang diterbitkan selama tahun 1997,
           kelompok ILMK mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 933.669
           orang atau meningkat 12,3% dibandingkan dengan tahun 1996.
           Sebagaimana kita ketahui bersama krisis moneter yang melanda
           negara berakibat lansung pada sektor industri, menyebabkan 422
           perusahaan memutuskan hubungan kerja (PHK) kepada 63.226 orang
           karyawannya (tenaga kerja), data Mei 1998.
           Dari jumlah tersebut di atas tenaga kerja kelompok ILMK yang
           diPHK sebanyak 14.810 orang dan dirumah 5.027 orang, untuk lebih
           rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  108




                          Tabel Rekapitulasi PHK Masal Pada ILMK
                                Sebagai Akibat Krisis Moneter


              No.     Cabang     PHK      Dirumah       Jumlah    Keterangan
                                             kan

               1.    IL           4.059       1.061       5.120    29 persh
               2.    IMP          4.412           842     5.254    49 persh
               3.    INKIM          350           112      462      7 persh
               4.    IAA          4.262       3.012       7.274    26 persh
               5.    IBGNL        1.227            0      1.227     6 persh
               6.    IK-LMK        -          -                   Belum
                                                                  terpantau
                        Total    14.810       5.027      19.837
                       ILMK
                Sumber : Depnaker RI. (data bulan Mei 1998).


       Permasalahan yang dihadapi ILMK dapat                dikategorikan     pada
       permasalahan umum dan permasalahan khusus.

       a. Permasalahan Umum

           Beberapa masalah umum yang dihadapi ILMK yang berhubungan
           dengan :
           1) Bidang Produksi
              a) Makin mahalnya bahan baku dan komponen yang masih harus
                 diimpor dengan terjadinya appresiasi US$ terhadap rupiah;
              b) Ketergantungan bahan baku imporyang cukup tinggi dan
                 kesulitan membuka L/C impor (bahan baku dan komponen);
              c) Masih banyaknya pungutan yang resmi maupun tidak resmi
                 yang meningkatkan biaya produksi;
              d) Biaya pelabuhan (di Tanjung Priok) menggunakan kurs dollar
                 dan masih birokratis;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               109




              e) Semakin banyaknya transaksi bahan/barang produksi dalam
                 negeri dalam mata uang US$;
              f) Tarif Bea Masuk belum harmonis, tarif produk-produk tertentu
                 di industri hulu masih tinggi;
              g) Kenaikan tarif dasar listrik per 5 Mei 1998 sangat memberatkan
                 industri yang menggunakan tenaga listrik diatas 201 KVA
                 (Kategori 1-3 dan 1-4). Tarif biaya beban per KVA per bulan
                 untuk kategori tersebut pada Mei 1998 naik dari Rp. 5.060,-
                 menjadi Rp. 16.000,- (kenaikan 216%) dan pada Nopember
                 1998 persentase kenaikkan mencapai 316% dibanding tarif
                 sebelum Mei 1998.
              h) Harga listrik kawasan lebih mahal dari pada tarif di luar
                 kawasan;
              i) Harga gas yang tinggi dan pungutan dalam kurs dolar sangat
                 memberatkan industri-industri pemakainya.
           2) Bidang Ekspor
              a) Belum adanya fasilitas indirect export untuk industri yang non-
                 EPTE;
              b) Sulitnya mendapatkan kontainer dan ruang kapal;
              c) Transportasi dari pabrik ke dan di pelabuhan atau dan
                 sebaliknya kurang aman;
              d) Biaya pelabuhan masih menggunakan kurs dollar;
              e) Meningkatnya country risk menyebabkan banyaknya importir
                 luar negeri menghentikan pesanannya;
              f) Ekspor sangat tergantung pada pesanan dari luar negeri karena
                 industri banyak job order;
              g) Adanya tuduhan dumping dari beberapa negara tertentu
                 terhadap ekspor produk-produk dari Indonesia;
              h) PEBT menyebabkan statistik ekspor tidak akurat.
              i) Terjadinya kelangkaan produk-produk tertentu di dalam negeri
                 akibat adanya perembesan produk-produk tersebut ke luar
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                110




                  negeri (harga dalam negeri dihitung dengan kurs bahan baku
                  lebih rendah dari pada harga yang berlaku).
              j) Pemerosesan restitusi melalui Bapeksta masih me-merlukan
                 waktu yang lama.
           3) Bidang Pemasaran dalam Negeri
              a) Melemahnya daya beli di dalam negeri;
              b) Tergagunya sistem distribusi;
              c) Masih terlalu besarnya margin keuntungan ditingkat distributor;
              d) Dikenakannya Pajak Barang Mewah untuk produk yang
                 sebenarnya bukan barang mewah (misal: air minum dalam
                 kemasan).
           4) Bidang Tenaga Kerja
              a) Semakin banyaknya perusahaan yang melakukan pengurangan
                 jam kerja (shift), dan mengrangi kar-yawannya.
              b) Telah banyak perubahan melakukan PHK;
              c) Adanya kenaikan UMR lebih memberatkan biaya produksi;
              d) Semakin maraknya pembentukan serikat buruh yang cenderung
                 berakibat kontra produktif terhadap produksi.




           5) Bidang Finansial
              a) Nilai tukar yang tinggi dan berfluktuasi;
              b) Tingginya tingkat suku bunga;
              c) Belum berjalannya sistem penjaminan LC impor;
              d) Menurunnya nilai pinjaman modal kerja;
              e) Transaksi harus tunai;
              f) Kredit khusus untuk industri kecil belum terlaksana.
           6) Lain-lain
              a) Kurang terjaminnya keamanan pada saat transaksi bahan/ barang
                 pelabuhan-pabrik atau baprik-pelabuhan;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               111




              b) Menggejolaknya penjarahan-penjarahan di beberapa tempat.

       b. Permasalahan Khusus

           Beberapa permasalahan khusus yang dihadapai ILMK adalah sebagai
           berikut:
           1) Bidang Produksi

              a) Utilisasi rata-rata tarif Bea masuk hanya 43%;

              b) Produk-produk ILMK belum harmonis, misalnya:

                  (1) Dalam buku HS Ethylene dibedakan untuk pembuatan
                      polyethylen dengan BM 25% dan untuk lain-lain dengan
                      BM 0%;

                  (2) Proteksi pada industri hulu menimbulkan biaya tinggi pada
                      industri hilir. Industri PVC dan PS sudah diproteksi
                      lebihdari 10 tahun;

                  (3) Demikian juga hal tarif bea masuk pada beberapa produk
                      logam hulu menurut industri hilirnya;

                  (4) Adanya pengenaan Bea Masuk Tambahan dalam rangka
                      Anti Dumping pada produk Tin Plate dan Hot Rolled Sheet
                      telah menambah beban bagi industri hilir.

                  (5) Scrap besi baja eks lokal sulit diperoleh karena proses
                      recycle di dalam negeri yang sangat lambat. Ada indikasi
                      scrap di dalam negeri diekspor.
           2) Bidang Pemasaran (dalam negeri dan ekspor)
              a) Terjadi pengumpulan barang-barang yang dipasarkan di dalam
                 negeri (sabun, pasta gigi, ban dan lain-lain) oleh spekulan
                 dengan tujuan untuk mengekspor, karena harga di luar negeri
                 lebih tinggi;
              b) Terdapat dua harga pupuk di pasaran, untuk pertanian tanaman
                 pangan dan perkebunan. Hal ini menimbul spekulasi penjualan
                 pupuk sektor dan ekspor illegal;
              c) Adanya rencana impor ban bekas dari Jerman sebanyak 1 juta
                 unit disinyalir untuk ekspor limbah dari Jerman;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    112




              d) Produk kosmetika masih dikenakan Pajak Barang Mewah
                 (PPN-BM), meskipun sudah dipakai oleh seluruh lapisan
                 masyarakat.
              e) Kedutaan negara-negara Timur Tengah menarik biaya legalisia
                 sebesar US$ 100-150 per-dokumen yang cukup memberatkan.
              f) Adanya tuduhan dumping di beberapa negara:
                  (1) Turki untuk komoditi botol dan glas;
                  (2) Selandia Baru untuk komoditas kaca kebung.
              g) Melakukan     pendekatan terhadap kedutaan-kedutaan besar
                 negara-negara tersebut untuk meminta keringanan;
              h) Adanya larangan untuk membeli pupuk cair di Jawa Timur;
              i) Keppres Nomor 16 belum efektif sebagai sarana untuk
                 meningkatkan pemakaian produk dalam negeri, khususnya
                 produk barang modal;
              j) Lesunya sektor konstruksi telah berdampak sangat besar bagi industri
                 bahan bagunan seperti: baja banguanan, kramik dan lain-lain;
   12. Perluasan Kesempatan Kerja

       Dengan makin berkembangnya industri di dalam negeri, maka tambahan
       tenaga kerja yang diserap oleh sektor industripun semakin bertambah.
       Pertambahan penyerapan tenaga kerja sampai tahun terakhir Pelita V
       (1993/1994) yaitu sebesar 702.440 orang dan pada tahun pertama Repelita
       VI (1994/1995) sebesar 979.610 orang, meningkat masing-masing menjadi
       1.041.350, 824.939 dan 646.832 orang pada tahun kedua, ketiga dan
       keempat Repelita VI. Tambahan penyerapan tenaga kerja tersebut telah
       melampaui sasaran rata-rata yang telah ditetapkan dalam Repelita VI
       sebesar 648.600 orang pertahun.
       Dengan demikian sektor industri dapat dikatakan telah menjadi tulang
       punggung perekonomian nasional, dan diharapkan mampu mendukung
       perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi Indonesia dari struktur
       ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian kepada ekonomi industri
       yang lebih mengutamakan produktifitas.
       Pergeseran struktur ekonomi dari struktur yang didominasi oleh sektor
       pertanian kepada struktur yang didominasi oleh sektor non pertanian pada
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    113




         umumnya mengakibatkan pergeseran-pergeseran pada struktur tenaga
         kerja.
         Gambaran tambahan penciptaan lapangan kerja baru, pada tahun terakhir
         Pelita V dan 4 tahun Repelita VI, menurut kelompok industri secara rinci
         dapat dilihat pada tabel berikut:



      Perkembangan Tambahan Penyerapan Tenaga Kerja Industri
     Menurut Kelompok Pada Akhir Pelita V dan 4 Tahun Repelita VI

                                                                             (Orang)

    No. Kelompok       Akhir Pelita                   Repelita VI
            Industri    V 1993/94
                                      1994/95    1995/96    1996/97*)   1997/1998**)


    1.     IHPK            153.639     123.833     98.056     125.431        105.863
    2.     IA              140.272     298.067    304.225     292.696        265.415
    3.     ILMK             32.106     260.346    289.561      46.812        102.288
    4.     IK              376.423     297.364    349.508     360.000        173.266


            Total         702.440     979.610 1.041.350     824.939         646.832
  Catatan : *) Angka diperbaiki
            **) Angka sementara


         Dari data tersebut di atas, terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja sektor
         industri sejak akhir Pelita V dan 4 tahun Repelita VI mengalami
         perkembangan yang berfluktuatif. Fluktuasi perkembangan tersebut sangat
         dipengaruhi oleh penurunan ekspor pada kelompok IHPK terutama pada
         produk kayu olahan (kayu lapis).

   13. Perkembangan Investasi

         Investasi sektor industri diarahkan untuk mengolah potensi sumber daya
         alam secara optimal, menunjang ekspor, memantapkan pendalaman
         struktur industri melalui pembuatan bahan baku/penolong dan barang
         modal untuk industri dalam negeri, peningkatan kemampuan penguasaan
         teknologi, memperluas pemerataan melalui industri kerajinan/kecil dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                        114




         menengah, pengembangan Industri kerajinan kecil/menengah sekaligus
         mendorong persebaran industri ke daerah-daerah.

         Perkembangan investasi sektor industri yang disetujui pemerintah sampai
         dengan akhir Pelita V (1993), untuk PMDN dan Non PMA/PMDN sebesar
         Rp. 26.313,31 milyar dan PMA sebesar US$ 3.422,80 juta. Perkembangan
         investasi tersebut meningkat pesat selama 3 tahun Repelita VI menjadi
         masing-masing Rp. 36.036,10 milyar pada tahun 1994, Rp. 46.499,00
         milyar tahun 1995, Rp. 69.516,51 milyar pada tahun 1996, serta Rp.
         102.351,55 milyar untuk status investasi PMDN dan Non PMA/PMDN.
         Sedangkan untuk status investasi asing atau PMA tahun 1994 sebesar US$
         18.738,89 juta dan pada tahun 1995 meningkat menjadi US$ 26.892,10
         juta, tahun 1996 sebesar US$ 13.241,10 juta serta tahun 1997 sebesar US$
         23.017,27 juta.

         Gambaran perkembangan selengkapnya invetasi sektor industri dapat
         dilihat pada tabel berikut :

                   Perkembangan Nilai Investasi Sektor Industri
                 Tahun Terakhir Pelita V, dan 4 Tahun Repelita VI

                       PMDN, Non PMA/PMDN (Rp. milyar); PMA (US$ Juta)

                         Akhir                        Repelita VI
   No      STATUS       Pelita V        1994        1995       1996           1997
                         1993

     1    PMDN          24.032,10      31.921,70   43.341,80   59.200,77    79.334,28
     2    Non PMA/       2.281,21       4.114,40    3.157,20   10.315,74            -
          PMDN
     3    PMA             3.422,80     18.738,89   26.892,10   13.241,10    23.017,27

   Jumlah (PMDN & Non 26.313,31          .036,10   46.499.00   69.516,51   102.351,55
    PMA/ PMDN)
         (PMA)         3.422,80        18.738,89   26.892,10   13.241,10    23.017,27


  Sumber Data            :      Persetujuan Prinsip BKPM dan Depperindag
                                (tidak termasuk Pendaftaran Industri Kecil)
  Catatan : Investasi :         Proyek baru dan perluasan


         Peningkatan tersebut adalah dikarenakan adanya PP No. 20/1994 yang
         memberikan kelonggaran bagi investor asing, seperti terbukanya bidang
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                          115




       prasarana untuk usaha patungan, dan dimungkinkan investasi asing tanpa
       pembatasan nilai serta kepemilikan saham 100%.

       Adapun jenis industri yang investasinya cukup menonjol dalam kurun terakhir
       Pelita V dan 3 tahun Repelita VI adalah: Industri makanan, tekstil, industri dasar
       dan industri mesin serta elektronika, kertas industri, kertas tissue, kertas budaya,
       kertas pulp, ban kendaraan bermotor, acetylene, kaca lembaran, polystyrene,
       gypsum dan lain-lain.
   14. Perkembangan Industri Berorientasi Ekspor
       Ekspor hasil industri mempunyai peranan yang strategis, utamanya dalam
       merubah struktur ekspor Indonesia dari ekspor migas menjadi ekspor non-migas.
       Selama kurun waktu PJP-I, khususnya dalam era Pelita V, telah terjadi
       pergeseran struktur ekspor yang cukup signifikan, di mana pada awal PJP-I
       sumbangan ekspor hasil industri masih sangat terbatas, baik terhadap total
       ekspor maupun terhadap total ekspor non-migas.
       Pada akhir Pelita V, sumbangan ekspor hasil industri terhadap total ekspor
       maupun terhadap total ekspor non-migas, masing-masing sebesar 63,26% dan
       73,53%. Kemudian pada tahun pertama Repelita VI (1994) masing-masing
       menjadi 64,17% dan 84,65% dan pada tahun kedua Repelita VI (1995) bergerak
       menjadi masing-masing 64,57% dan 83,92% serta tahun ketiga Repelita VI
       masing-masing meningkat menjadi 64,47% dan 84,32% dan pada tahun ke 4
       Repelita VI masing-masing meningkat menjadi 65,20% dan 83,21%.
       Gambaran perkembangan peranan ekspor hasil industri terhadap total ekspor
       dan ekspor non-migas dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               116




     Perkembangan Ekspor Hasil Industri dan Peranannya Terhadapnya
                            Ekspor Non-migas
          dan Total Ekspor Akhir Pelita V dan 4 Tahun Repelita VI


                                                                   (Milyar US$)

                                                     Repelita VI
                                1993                1995      1996

   Total Ekspor                  36.82              45.42     49,81
   Non-migas                     27.08              34.95     38,09
   - Industri                    23.29              29.33     32,12
   - Lainnya                      3.78               5.63      5,98
   MIGAS                          9.75              10.46     11,72
  Peranan Ekspor Hsl
  Industri (%) Thd:
                                 63.26    64.17               64,47      65,20
                                 86.00    84,65               84,32      83.31




       ekspor selama Repelita VI yaitu sebesar rata-rata 17,8% per tahun atau
       sebesar US $ 54,8 milyar pada akhir Repelita VI, maka berarti realisasi

       diharapkan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara
       lain:

           Daya saing produk-produk industri masih belum tangguh untuk
           bersaing dengan produk-produk sejenis dari negara lain;

           Berkurangnya bahan baku untuk industri kayu lapis yang berkualitas;

           Adanya tuduhan dumping
           jenis komoditi ekspor Indonesia;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 117




       d. Munculnya pesaing baru terhadap komoditi sejenis di negara tujuan
          ekspor, dan

       e. Adanya proteksi yang bersifat non-tarif dengan alasan ecolabelling
          dan HAM.


       Kendatipun realisasi ekspor hasil industri masih di bawah sasaran, namun
       secara absolute keseluruhan ekspor hasil industri dalam 2 tahun Repelita
       VI mengalami peningkatan, bahkan patut dianggap sebagai prestasi yang dapat
       dibanggakan, karena dalam situasi perekonomian global yang bergejolak dan
       berfluktuasi, eskpor hasil industri masih tetap meningkat. Keadaan ini
       disebabkan karena ada beberapa komoditas industri yang mempunyai
       prospek dan berkemampuan dalam menerobos pasar global, seperti
       industri pengolahan emas dan perak, pengolahan kelapa/kelapa sawit, pulp
       dan kertas, pengolahan karet, elektronika, industri pengolahan kulit dan
       barang dari kulit seperti sepatu, tas dan lain-lain.

       Pada tahun-tahun terakhir Pelita V, tampak bahwa selain tekstil dan
       industri pengolah kayu masih banyak lagi produk yang nilai ekspornya
       tinggi, yaitu industri besi baja, mesin dan elektronika, industri kulit dan
       barang dari kulit, industri listrik dan elektronika, pengolahan karet,
       pangan, pulp dan kertas, kimia, pupuk, pengolahan rotan olahan, alat olah
       raga, dan plastik. Kesemua produk-produk industri tersebut merupakan
       bagian dariekspor hasil industri yang memiliki prospek untuk bersaing
       dipasar global. Di samping itu yang cukup menggembirakan dan juga
       membanggakan, pada akhir-akhir ini ekspor hasil industri Indonesia sudah
       berkembang dengan kemampuan mengekspor jasa engineering berupa jasa
       rancang bangun dan perekayasaan pabrik bahkan mampu mengekspor
       peralatan pabrik, dan pabrik secara utuh.

       Perkembangan ekspor hasil industri dengan nilai ekspor terbesar secara
       rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
         Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                             118




                          Ekspor Komoditi Industri Dengan Nilai Terbesar
                     Periode Januari-Desember 1993, 1994, 1995, 1996 dan 1997



                                                                                                                            %

NO.                 URAIAN                      PERUBAHAN NILAI EKSPOR (RIBU US$)                   PERUBAHAN            thd total

                                                                                                         (%)            ekspor hasil

                                         1993        1994        1995        1996        1997       96/95     97/96      ind. 1997



 1    TEKSTIL                         6,053,218     5,642,147   6,045,039   6,416,734   7,309,876     6.15     13.92          20.98

 2    PENGOLAHAN KAYU                 5,844,500     5,632,516   5,502,303   5,739,563   6,180,169     4.31      7.68          17.74

 3    ELEKTRONIKA                     1,245,954     1,986,176   2,521,012   3,323,136   3,321,826    31.82     (0.04)           9.53

 4    PENGOLAHAN KELAPA/KELAPA           897,641    1,455,862   1,498,582   1,685,655   2,368,099    12.48     40.49            6.80

      SAWIT

 5    PENGOLAHAN KARET                1,063,175     1,391,537   2,190,756   2,226,569   1,929,221     1.63    (13.35)           5.54

 6    KULIT, BARANG KULIT DAN         1,909,229     2,154,126   2,338,027   2,446,073   1,822,825     4.62    (25.48)           5.23

      SEPATU/ALAS KAKI

 7    BESI BAJA, MESIN DAN OTOMOTIF   1,280,340     1,376,583   1,806,304   1,978,425   1,807,011     9.53     (8.66)           5.19

 8    PULP DAN KERTAS                    538,918     735,974    1,452,038   1,387,352   1,427,780    (4.45)     2.91            4.10

 9    KIMIA DASAR                        278,314     370,143     660,354     785,552    1,008,705    18.96     28.41            2.90

10    PENG. EMAS DAN PERAK, LOGAM        423,797     872,626     379,851     615,310     927,831     61.99     50.79            2.66

      MULIA, PERHIASAN DLL.

11    MAKANAN DAN MINUMAN                678,053     742,207     752,546     915,413     748,906     21.64    (18.19)           2.15

12    PENGOLAHAN TEMBAGA, TIMAH          292,878     422,843     648,142     609,750     550,892     (5.92)    (9.65)           1.58

      DLL.

13    ALAT-ALAT LISTRIK                  276,666     333,940     398,309     508,449     538,377     27.65      5.89            1.55

14    PENGOLAHAN ALUMINIUM               269,607     324,181     475,541     422,757     402,036    (11.10)    (4.90)           1.15

15    PUPUK                              185,772     228,280     337,006     362,412     392,646      7.54      8.34            1.13

16    KAMERA DAN ALAT-ALAT OPTIK         197,946     170,557     200,574     239,808     327,135     19.56     36.42            0.94

17    PENGOLAHAN ROTAN OLAHAN            338,829     355,339     376,995     353,241     286,160     (6.30)   (18.99)           0.82

18    PLASTIK                            199,568     217,689     289,187     391,532     261,420     35.39    (33.23)           0.75

19    KERAMIK, MARMER DAN KACA           247,507     260,166     315,076     369,442     253,646     17.25    (31.34)           0.73
         Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                                119




                                                                                                                           Lanjutan
 20   ALAT OLAH RAGA, MUSIK,             261,492     236,151      306,020      389,301      251,436     27.21    (35.41)        0.72

      PENDIDIKAN DAN MAINAN

 21   ROKOK                              120,098      80,152      137,331      144,358      154,879      5.12      7.29         0.44

 22   MAKANAN TERNAK                     168,913     186,390      148,020      217,778      148,200     47.13    (31.95)        0.43

 23   PENGOLAHAN TETES                   128,894     141,685      145,797      126,236      128,834    (13.42)     2.06         0.37

 24   BARANG-2 KIMIA LAINNYA              83,811      84,219      102,121      123,054       84,570     20.50    (31.27)        0.24

 25   BARANG-BARANG KERAJINAN             56,676      57,403       68,480       81,436       58,225     18.92    (28.50)        0.17

      LAINNYA

 26   MINYAK ATSIRI                       34,813      41,629       37,218       34,411       49,984     (7.54)    45.26         0.14

 27   SEMEN DAN PRODUK DARI SEMEN         82,964      57,087       36,101       42,535       48,136     17.82     13.17         0.14

 28   FARMASI                             28,882      37,036       43,646       53,626       46,123     22.86    (13.99)        0.13

 29   KOSMETIKA                           29,333      36,146       43,191       44,027       39,219      1.94    (10.92)        0.11

 30   PENGOLAHAN HASIL HUTAN              10,854      12,450        8,385       16,677       25,745     98.90     54.37         0.07

      IKUTAN

 31   KOMODITI LAINNYA                    64,193      58,997       64,245       66,364     1,943,071     3.30 2,827.8           5.58

                                                                                                                      9


      TOTAL EKSPOR                  23,292,837     25,702,237   29,328,196   32,116,973   34,842,986     9.51      8.49       100.00



Sumber : BPS, Pusdata Depperindag, Diolah.



                  Peningkatan ekspor hasil industri pada tahun 1994, adalah sebesar 10,34%
                  dibandingkan dengan tahun 1993. Sedangkan pada tahun 1995, 1996 dan
                  1997 terjadi peningkatan lagi masing-masing sebesar 14,11%, 9,51% dan
                  2,65% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

                  a. Tekstil
                      Pada tahun 1994 terjadi penurunan nilai ekspor komoditi tekstil
                      sebesar 6,79% dibandingkan dengan tahun 1993. Kemudian pada
                      tahun 1995, 1996 dan 1997 nilai ekspor komoditi tekstil mengalami
                      peningkatan kembali masing-masing sebesar 7,14%, 6,15% dan
                      13,92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai
                      ekspor yang kecil tersebut, tidak terlepas pengaruh semakin ketatnya
                      persaingan di pasar internasional terutama dengan munculnya pesaing-
                      pesaing baru yang cukup potensial seperti Cina, Vietnam, India,
                      Malaysia     dan     negara-negara      Amerika    Selatan.   Upaya
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              120




           mempertahankan kinerja ekspor industri Tekstil dan Produk Tekstil
           (TPT) dilakukan melalui pengembangan industri TPT yang sekaligus
           merupakan upaya pengembangan baik dalam jangka pendek maupun
           jangka menengah dalam menyongsong era perdagangan bebas dan
           sejalan dengan ketentuan GATT/WTO.
        b. Pengolahan Kayu
           Perkembangan nilai ekspor pengolahan kayu tahun 1994, 1995 dan
           1996 mengalami penurunan masing-masing sebesar 3,63%, 5,86% dan
           1,80% dibandingkan dengan tahun 1993. Penurunan ini disebabkan
           semakin ketatnya persaingan pemasaran kayu lapis dengan Malaysia,
           sehingga Indonesia sedikit kalah bersaing, terutama dalam hal harga,
           serta mengalami kenaikan nilai ekspornya pada tahun 1997 sebesar
           7,68%, kemudian pada tahun 1997 nilai ekspor komoditi pengolahan
           kayu mengalami peningkatan yaitu sebesar 5,74% dibandingkan tahun
           1993 dan 13,92% dibandingkan tahun 1996.
       c. Elektronika
           Produk elektronika selama tahun 1994 berhasil ditingkatkan nilai
           ekspornya sebesar 59,41% dibandingkan dengan tahun 1993.
           Peningkatan ini disebabkan oleh makin meningkatnya mutu produk-
           produk elektronika Indonesia. Pada tahun 1995 dan 1996 nilai ekspor
           produk elektronika meningkat kembali masing-masing sebesar 26,93%
           dan 31,82% dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun
           1997 ekspor produk elektronika mengalami penurunan sebesar 0,04%
           dibandingkan tahun 1996.
       d. Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit
           Perkembangan nilai ekspor industri kelapa/ kelapa sawit dan hasil
           olahannya sejak tahun terakhir Pelita V juga menunjukan peningkatan
           yang cukup berarti. Kalau pada akhir Pelita V (1993) ekspor komoditi
           tersebut baru mencapai US$ 897,641 ribu, maka pada empat tahun
           Repelita VI (1994, 1995, 1996 dan 1997) meningkat masing-masing
           sebesar US$ 1,455,862 ribu (62,19%), US$ 1,498,582 ribu (2,93%),
           US$ 1,685,655 ribu (12,48%) dan US$ 2,368,099 ribu (40,49%)
           dibandingkan dengan tahun se-belumnya.
       e. Pengolahan Karet
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  121




            Pada tahun 1994 nilai ekspor karet meningkat cukup besar, yaitu
            30,89% dibandingkan dengan tahun 1993. Sedangkan tahun 1995 dan
            1996 terjadi juga kenaikan masing-masing sebesar 57,43% dan 60,01%
            dibandingkan dengan tahun 1994. Terjadinya peningkatan nilai ekspor ini
            dipengaruhi oleh meningkatnya harga Crumb Rubber di pasaran
            internasional dan mengalami penurunan sebesar 13,35% pada tahun
            1997 dibandingkan dengan tahun 1996.
       f.   Kulit, Barang Kulit dan Sepatu/Alas Kaki
            Nilai ekspor komoditi kulit, barang kulit dan sepatu/alas kaki selama
            tahun 1994 meningkat sebesar 12,83% dibandingkan dengan tahun
            1993. Meskipun menghadapi persaingan yang sehat yang ketat di
            pasar internasional selama tahun 1995 dan 1996 komoditi ini masih
            dapat ditingkatkan nilai ekspornya masing-masing sebesar 8,54% dan
            13,55% dibandingkan tahun 1994. Untuk tahun 1997 nilai ekspor
            komoditi ini mengalami penurunan sebesar 25,48% dibandingkan
            dengan tahun 1996.
       g. Besi baja, Mesin dan Otomotif
            Perkembangan ekspor industri besi baja, mesin dan otomotif di
            Indonesia selama tahun 1994 meningkat sebesar 7,52% dibandingkan
            nilai ekspor selama tahun 1993. Sejak diterbitkan deregulasi tahun
            1993 mengalami peningkatan yang menggembirakan nilai ekspornya
            pada tahun 1995 dan 1996 masing-masing yaitu sebesar 31,22% dan
            43,72% dibandingkan tahun 1994, serta mengalami penurunan sebesar
            8,66% pada tahun 1997 jika dibandingkan tahun 1996.
       h. Pulp dan Kertas.
            Nilai ekspor pulp dan kertas selama tahun 1994 meningkat sebesar
            36,57% dibandingkan dengan nilai ekspor pada tahun 1993. Pada
            tahun 1995 nilai ekspor pulp dan kertas mengalami peningkatan besar
            sebesar 97,29% dibandingkan dengan tahun 1994. Peningkatan nilai
            ekspor pulp dan kertas yang cukup tinggi ini tidak terlepas dari
            pengaruh daya saing produk Indonesia yang tinggi serta semakin
            berhasilnya peningkatan mutu produk yang dicanangkan oleh
            pemerintah, dan pada tahun 1996 mengalami penurunan sebesar 4,45%
            dibandingkan dengan tahun 1995, sedangkan pada tahun 1997 komoditi
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               122




            ini mengalami peningkatan sebesar 2,91% dibandingkan dengan tahun
            1996.
       i.   Kimia Dasar
            Selama tahun 1994 nilai ekspor kimia dasar mengalami peningkatan
            sebesar 32,99% jika dibandingkan dengan tahun 1993. Pada tahun
            1995, 1996 dan 1997 nilai ekspor kimia dasar menunjukkan
            peningkatan masing-masing sebesar 78,41%, 18,96% dan 28,41%
            dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
       j.   Pengolahan Emas dan Perak, Logam Mulia, Perhiasan dan Lain-lain
            Pada tahun 1994 nilai ekspor pengolahan emas dan perak, logam
            mulia, perhiasan dan lain-lain mengalami peningkatan yang cukup
            menonjol yaitu sebesar 105,91% dibandingkan tahun 1993. Sedangkan
            pada tahun 1995 dan 1996 nilai ekspor pengolahan emas dan perak,
            logam mulia, perhiasan dan lain-lain mengalami penurunan masing-
            masing sebesar 56,46% dan 29,49% dibandingkan tahun 1994, dan
            pada tahun 1997 nilai ekspor pengolahan emas dan perak, logam mulia,
            perhiasan dan lain-lain mengalami peningkatan sebesar 50,79%
            dibandingkan tahun 1996.

   15. Perkembangan Kawasan Industri

       Jumlah perusahaan kawasan industri (industrial estate) telah mengalami
       peningkatan dimana pada sampai bulan Maret 1998 tercatat sebanyak 172
       perusahaan yang telah mendapat ijin dengan alokasi lahan seluas 52.882
       ha.

       Adapun perkembangan kawasan industri yang telah diterbitkan ijin lokasi
       dapat dilihat pada Tabel berikut:

                        Tahun                       Jumlah Perusahaan

                 1994 (kumulatif)                            60
                 1995                                        3
                 1996                                        4
                 1997                                        5
                 1998                                         -
                        Jumlah                               172
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              123




       Dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan industri, beberapa
       kebijakan telah dikeluarkan antara lain:

       a. Di Pulau Jawa khususnya disekitar Metropolitan industri baru
          diharuskan berlokasi dalam kawasan industri;

       b. Pengusaha Kawasan Industri di Jabotabek yang tidak serius tidak
          diberikan izin usaha kawasan industri;

       c. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri
          dimana pada intinya memberikan kemudahan kepada pengusaha
          kawasan industri untuk dapat melimpahkan pengelolaan kawasan industri
          kepada suatu perusahaan pengelola;

       d. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor:
          50/MPP/Kep/2/1997 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha
          Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri yang pada
          prinsipnya memberikan kelonggaran kepada pengusaha kawasan
          industri dalam menyiapkan pembangunannya sebagai berikut :
           1) Merubah masa berlakunya persetujuan prinsip kawasan industri
              dari 3 tahun menjadi 4 tahun;
           2) Merubah perpanjangan persetujuan prinsip kawasan industri dari
              maksimum 2 tahun menjadi maksimum 4 tahun.

       e. Di samping itu, dalam upaya untuk memperluas persebaran industri
          dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti:
           1) Mengarahkan industri yang padat sumber daya alam untuk
              berlokasi di luar Pulau Jawa;
           2) Mengadakan pelatihan tentang pengelolaan zona industri kepada
              aparat Kanwil; dan
           3) Bekerjasama dengan Dewan Pengem-bangan              KTI    untuk
              mempercepat pem-bangunan industri di KTI.

       Dengan adanya upaya-upaya tersebut di atas diharapkan kawasan industri
       dapat berkembang lebih cepat dan tercapai pemerataan pembangunan
       industri ke seluruh wilayah Indonesia.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              124




  16. Pengadaan Penyaluran Bahan Pokok dan Komoditi Strategis

       Hal-hal yang dipantau dalam cakupan bidang pengadaan dan penyaluran
       tehadap bahan pokok dan komoditi strategis meliputi: stok produksi yang
       dipasarkan di dalam negeri, pangaturan, pelayanan, pembinaan, serta hal-
       hal yang berpengaruh terhadap perkembangan dan kestabilan harga baik di
       pasar domestik maupun internasional.
       a. Beras

           Beras merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, sehingga
           beras digolongankan menjadi komoditi yang sangat dibutuhkan
           masyarakat sebagai sumber bahan makanan utama karbonhidrat bagi
           masyrakat Indonesia. Sebagai karbonhidrat, beras telah lama
           dikonsumsi sebagai bahan makanan pokok dan bahan makanan olahan
           lainnya. Menurut neraca bahan makanan BPS kebutuhan beras per
           kapita sebesar 136,86 kg/tahun (1994), sedangkan gambaran komposisi
           setiap 100 gram beras mengandung 360 kalori dan protein 6,8 gram
           serta lemak 0,7 gram.

           Sebagai hasil pembangunan disektor pertanian, sejak tahun 1984
           Indonesia telah dapat mencapai tingkat swasembada beras bahkan pada
           periode tertentu mampu mengekspor. Namun demikian, karena
           pengaruh buruk dari iklim pada tahun 1997 untuk mencukupi
           kebutuhan di dalam negeri perlu pengadaan beras dari luar negeri
           melalui impor.

           Realisasi pengadaan beras dalam negeri kumulatif sampai dengan
           bulan Desember 1997 berjumlah 1.909.109 ton, sedangkan pengadaan
           beras dari luar negeri melalui impor kumulatif sampai dengan bulan
           Desember 1997mencapai sebesar 441.850 ton. Dengan demikian
           pengadaan beras kumulatif sampai dengan bulan Desember 1997
           2.350.959 ton (sehingga jumlah stok kumulatif sampai bulan Desember
           1997 berjumlah 4.530.247 ton).

           Pasokan beras selama periode 1997 oleh BULOG telah mencapai
           3.178.663 ton dengan alokasi masing-masing sub kelompok
           penyaluran seperti golongan anggaran sebesar 1.698.440 ton, PN/PNP
           sebesar 79.177 ton, kemudian untuk operasi pasar sebesar 1.359.783
           ton dan untuk lain-lain sebesar 41.263 ton. Susut simpan dalam
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   125




           penyimpanan gudang-gudang DOLOG kumulatif sampai dengan bulan
           Desember 1997 mencapai sebesar 3.302 ton. Dengan demikian stok
           akhir bulan Desember 1997 di gudang BULOG adalah sebesar
           1.410.273 (riel terhitung 1.348.282 ton dengan fakor koreksi 61.991
           ton menjadi 1.410.273 ton).

           Berdasarkan data BPS periode 1997 periode tahun 1992-1996 untuk
           produksi padi baik sawah dan ladang terdapat laju pertumbuhan
           produksi sebesar 1,25%/tahun. Sedangkan produksi padi untuk tahun
           1997 mencapai sebesar 51.207.404 ton. Adapun konversi untuk gabah
           kering giling sejak tahun 1989 adalah 86,59%. Produksi agregat beras
           Indonesia tahun 1997 diperkirakan mencapai equivalen 44.340.491 ton
           gabah kering giling. Dengan demikian pasokan beras hasil produksi
           dalam negeri equivalen 41.340.391 ton gabah kering giling. Kebutuhan
           agregat per kapita 136,86 kg/tahun (1994), maka kebutuhan agregat
           beras Indonesia 1997 mencapai sebesar 27.571.391 ton.

           Berdasarkan prognosa pengadaan beras dari BULOG (dalam bulan
           Januari - Maret 1998), stok awal 1.410.273 ton, rencana pengadaan
           dalam negeri 16.778 ton dan pengadaan eks impor sebesar 1.128.000
           ton. Dengan demikian rencana persediaan sampai dengan bulan Maret
           1998 berjumlah 2.555.051 ton. Dari jumlah pengadaan tersebut,
           BULOG akan memasok 1.554.031 ton yaitu untuk golongan anggaran
           426.000 ton, PN/PNP 24.000 ton, operasi pasar 1.096.531 ton dan lain-
           lain sebesar 7.500 ton. Adapun susut simpan dalam penyimpanan
           gudang-gudang DOLOG sampai dengan bulan Maret 1998 mencapai
           sebesar 1.020 ton. Dengan program pengadaan dan pasokan ini, maka
           pada akhir Maret 1998 di gudang BULOG terdapat stok sebesar
           1.000.000 ton.

           Perkembangan harga rata-rata beras Saigon dan IR-I di DKI Jakarta
           sebagai barometer harga di Indonesia dalam bulan Desember 1997
           sampai dengan minggu kelima bulan Juli 1998, sedikit mengalami
           peningkatan. Namun sejak terjadinya “rush” pembelian pada tanggal 8
           Januari 1998 harga kedua jenis beras tersebut mengalami kenaikan
           yang cukup tinggi. Untuk meredam gejolak harga, BULOG telah
           melakukan operasi pasar, namun harga beras masih belum kembali ke
           tingkat harga sebelum terjadi rush, seperti terlihat dalam tabel berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               126




                          Tabel Perkembangan Rata-Rata Harga
                          Beras Saigon dan IR-I di DKI Jakarta
                               Desember 1997 s/d Juli 1998
                                                               (dalam Rp/Kg)

                 PERIODE                       JENIS BERAS
                                    Saigon Bandung         IR-I

                1997
                Desember                 1.507                   1.304
                1998
                Januari                  2.500                   2.210
                Pebruari                 2.402                   2.088
                Maret                    2.165                   1.889
                April                    2.149                   1.187
                Mei                      2.149                   1.814
                Juni                     2.641                   2.211
                Juli
                        Minggu 1         2.957                   2.464
                        Minggu 2         2.969                   2.433
                        Minggu 3         2.975                   2.441
                        Minggu 4         2.988                   2.465
                        Minggu 5         2.973                   2.459

          Sumber : Dit. Bina Pasar DN, Ditjen PDN (Hasil monitoring Pasar
                  Tradisional DKI Jakarta)



           Ketentuan harga beras BULOG dalam pelaksanaan operasi pasar untuk
           jenis beras eks impor baru (1998) dan lama (pengadaan dalam negeri
           tahun 1997) dapat disajikan pada tabel halaman berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                127




                 Tabel Penentuan harga Beras BULOG Eks Impor 1998
             dan Pengadaan Dalam Negeri 1997 Untuk Pelaksanaan Operasi
                                        Pasar
                                                                 (dalam Rp/Kg)
                                      HBP OP      Harga Jual    Harga Eceran
            No      Jenis Beras        Yang        Penyalur     Maksimal yang
                                      Berlaku     Grosir ke      Diharapkan
                                                   Pengecer

             1.   Vietnam 5%           1.250        1.400            1.500
             2.   Vietnam 10%          1.150        1.300            1.400
             3.   Vietnam 15%          1.050        1.200            1.300
             4.   Vietnam 25%            950        1.050            1.150
             5.   Thailand 15%         1.100        1.250            1.350
             6.   Thailand 25%           950        1.050            1.150
             7.   Ada DN 1997            925        1.025            1.125
           Sumber               :   BULOG
           Keterangan           :   1. HBP-OP adalah harga pokok BULOG dalam
                                       operasi Pasar
                                    2. Ada DN 1997 adalah beras Ex Impor stok
                                       lama 1997

       b. Gula Pasir
           Gula Pasir merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
           Karena saat ini produksi nasional masih belum mencukupi, maka untuk
           memenuhi dilakukan impor. Pengadaan gula pasir sebagian besar berasal
           dari produksi dalam negeri, dan kekurangannya dipenuhi dari impor.
           Jumlah impor gula pasir sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun.
           Perkembangan produksi gula pasir dalam negeri, impor dan perkiraan
           konsumsi dapat dilihat pada Tabel berikut :
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             128




          Tabel Perkembangan Pengadaan dan Perkiraan Konsumsi Gula
                              Pasir Di Indonesia

                                                         Jumlah    Perkiraan
           Tahun     Produksi DN   Impor     Pengadaa   Penduduk   Konsumsi/
                        000 Ton    000 Ton      n       000 Org     Kapita
                                             000 Ton               Kg/Tahun


          1995     2.077,25      544,30 2.621,55 195.283,2       13,42
          1996     2.075,56    1.089,52 3.165,08 198.342,9       15,96
          1997     2.189,97      479,50 2.669,47 201.635,4       13,24
          998**  1.990.000 *     723,97 2.713,97 204.982,5       13,24
       Sumber      : Produksi Dalam Negeri dari Dep. Pertanian, Penduduk
                       dari BPS, Data dioalah
       Keterangan : *) Angka Sementara
                       **) Angka Proyelsi
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             129




        Perkembangan harga gula pasir di dalam negeri dan luar negeri dapat
        dilihat pada Tabel berikut:



                       Tabel Perkembangan Rata-Rata Harga Eceran
                        Gula Pasir di DKI Jakarta Tahun 1997-1998
                                                                      (Rp/Kg)
                           Periode                 Gula Pasir SHS I

                1997                                     1.525
                1998
                    Januari                              2.170
                    Pebruari                             2.061
                    Maret                                1.996
                    April                                2.300
                    Mei                                  2.621
                    Juni                                 2.424
                    Juli
                           Minggu 1                      2.415
                           Minggu 2                      2.422
                           Minggu 3                      2.433
                           Minggu 4                      3.060
                           Minggu 5                      3.600
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   130




                     Tabel Perkembangan Harga Impor Gula Pasir
                              CIF Pelabuhan Indonesia


             Tahun              Kurs USD        Rata-rata        Setara Rp/Kg
                                                harga/Kg


              1995                2.305         US $ 0,452          1.041,86
              1996                2.356         US $ 0,421           991,88
              1997                  *)          US $ 0,390             *)

            Sumber       :      BPS
            Catatan      :      *) Mengingat sejak bulan Juni 1997 terjadi
                                   depresiasi Rupiah yang terus meningkat dan
                                   tidak menentu, maka harga impor gula
                                   dalam Rupiah disesuaikan dengan kurs yang
                                   berlaku saat itu.

       c. Tepung Terigu

           Tepung terigu sat ini telah menjadi komoditi pangan keempat setelah
           beras, jagung dan ubikayu sebagi sumber karbohidrat di Indonesia,
           dengan perbandingan dalam persen (%) kalori/kapita untuk beras
           (73,7%), jagung (12,6%), ubikayu (8,6%) dan tepung terigu (5,1%).
           Perkiraan kapasitas produksi dari masing-masing produsen untuk
           tahun 1998 sampai dengan 2001 adalah sebagai berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               131




               Tabel Perkiraan Kapasitas Produksi Tepung Terigu
                              Tahun 1998 s/d 2001


                                                   Kapasitas Input :
           Produsen               Lokasi           Ton Gandum/hari
                                              1998   1999     2000       2001


    PT. Boga Sari               Jakarta        9.500    9.500    9.500    9.500
                                Surabaya       5.500    5.500    5.500    5.500
    PT. Berdikari               Uj. Pandang    1.300    1.300    2.800    2.800
    Total Boga sari                           16.300   16.300   17.800   17.800
    Group
    Marketshare                                 87%      87%      80%      80%
    PT. Citra Flour Mill        Cilacap        1.000    1.000    1.000    1.000
                                Medan              0        0    2.000    2.000
    Total Citra Goup                           1.000    1.000    3.000    3.000
    Marketshare                                  5%       5%      13%      13%
    PT. Sriboga                 Semarang       1.500    1.500    1.500    1.500
    Marketshare                                  8%       8%       7%       7%
    Jumlah Keseluruhan                        18.800   18.800   22.300   22.300
                                               100%     100%     100%     100%
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               132




           Pengadaan tepung terigu hampir semuanya berasal dari impor
           gandum. Impor tepung terigu dilakukan dalam jumlah yang relatif
           kecil untuk tujuan khusus dan umumnya untuk jenis yang tidak
           diproduksi di Indonesia. Perkembagan impor gandum, tepung terigu
           dan perkiraan total konsumsi adalah sebagai berikut:

                  Pengadaan dan Perkiraan Konsumsi Tepung Terigu

                                Pengadaan    Jm. Penduduk       Perkiraan
                Tahun                                        konsumsi/kapita
                                  Ton         Ribu Jiwa        Kg/Tahun

              1997/1998          2.861.470       201.635,4               14,19
              1998/1999*)        2.908.702       204.982,5               14,19

            Keterangan     :    *) Angka proyeksi, yaitu perkiraan konsumsi per
                                   kapita tahun 1997 dikalikan perkiraan jumlah
                                   penduduk Tahun 1998


           Carry over gandum milik BULOG untuk kedatangan Januari -
           Pebruari 1998 sebesar dengan 664.480 ton gandum atau setara
           491.715 ton tepung terigu. Ditambah dengan stok tahun 1997, pada
           awalnya diperkirakan mencukupi kebutuhan sampai dengan akhir
           Maret 1998.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                133




       Perkembangan harga rata-rata eceran tepung terigu dalam dan luar negeri
           dapat dilihat pada tabel berikut:
           1) Dalam Negeri

                        Tabel Perkembangan Rata-rata Harga Eceran
                               Tepung Terigu di DKI Jakarta
                                                                         (Rp/Kg)
                                Periode                Tepung Terigu
                                                       (Segitiga Biru)


                    1995                                    891
                    1996                                    909
                    1997                                    985
                    1998
                      Januari                              1.280
                      Pebruari                             1.260
                      Maret                                1.200
                      April                                1.800
                      Mei                                  1.900
                      Juni                                 2.000
                      Juli
                         Minggu 1                          2.700
                         Minggu 2                          2.900
                         Minggu 3                          2.900
                         Minggu 4                          3.400
                         Minggu 5                          3.800

                Sumber          :    1995-1997 BPS
                                    1998 : Dit. Bina Pasar DN (Monitoring
                                             PasarTradisional DKI Jakarta.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                  134




           2) Luar Negeri
              Harga eceran bulan Nopember 1997 di negara tetangga (Malaysia,
              Singapura dan Thailand) dapat dilihat pada tebel berikut:



                     Tabel Harga Eceran Tepung Terigu di Negara Tetangga
                                    Bulan Nopember 1997


               No.             Negara            Kg/Bag     Harga per Bag           Rp/Kg



                1.     Malaysia (pasar diatur     25 Kg    RM 24,30 - 29,40     972 - 1.176
                2.     Singapura (pasar bebas)    25 Kg    S $ 17,00 - 17,40   1.516 - 1.552
                3.     Thailand (pasar bebas)    22,5 Kg   Bath 357 - 387      1.348 - 1.462




              Harga tepung terigu impor CIF pelabuhan Indonesia sangat
              bervariasi dari satu negara ke nagara lainnya, karena perbedaan
              jenis dan biaya. Impor tepung terigu yang paling besar dilakukan
              dari Jepang, menyusul kemudian Australia dan Amerika Serikat.
           d. Minyak Goreng
              Produksi minyak kelapa sawit mengalami penigkatan dari tahun ke
              tahun bahkan telah Indonesia mampu menjadi eksportir utama
              dunia. Hal ini berarti sekaligus menunjukan bahan baku untuk
              minyak goreng sudah harus tersedia secara kontinyu untuk
              memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri untuk
              selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                        135




                       Tabel Perkembangan Luas Areal dan Produksi
                          Minyak Kelapa Sawit Tahun 1991-1998
                                                                     (dalam Ton)
                   Tahun                Luas Areal (Ha)            Produksi (Ton)
                   1991                     1.310.996                2.657.600
                   1992                     1.467.470                3.266.250
                   1993                     1.613.187                3.421.449
                   1994                     1.804.149                4.008.062
                   1995                     1.951.609                4.350.085
                   1996                     2.077.472                4.746.823
                   1997                     2.461.827                5.385.467
                   1998 *)                  2.633.899                5.902.178
             Sumber      :          Ditjen Perkebunan
             Keterangan :           *) Angka Perkiraan



                     Tabel Perkembangan Kebutuhan Minyak Goreng
                                  Tahun 1994 – 1998
                                                                         (dalam Ton)
                  Tahun                   Asal Bahan Baku                 Jumlah

                                      Eks Sawit      Eks Kelapa
                   1994               1.786.886          446.722         2.233.608
                   1995               1.919.210          479.802         2.399.012
                   1996               2.023.718          505.929         2.529.647
                   1997               2.182.287          545.572         2.727.859
                   1998 *)            2.347.635          586.909         2.934.544

             Sumber             :    Dit. Bina Pasar DN, Ditjen PDN
             Keterangan         :    *) Angka Perkiraan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                136




                       Tabel Perkembangan Rata-rata harga Eceran
                          Minyak Goreng Sawit di DKI Jakarta

                                                              (dalam Rp/Kg)
                   Periode                Merek Bimoli        Tanpa Merek

                1998
                   Januari                    5.500                4.820
                   Pebruari                   6.801                4.669
                   Maret                      6.282                3.446
                   April                      5.940                3.518
                   Mei                        5.585                4.698
                   Juni                       5.530                4.676
                   Juli
                          Minggu 1            6.989                7.292
                          Minggu 2            7.074                6.661
                          Minggu 3            7.529                6.782
                          Minggu 4            7.548                6.984
                          Minggu 5            7.479                6.551

              Sumber : Dit Bina Pasar DN


           e. G a r a m
              Dewasa ini jumlah produksi garam dalam negeri mencapai kurang
              lebih 1 juta ton terdiri dari kurang lebih 70% garam rakyat dan 30%
              dari produksi PT. Garam, yang tersebar di beberapa propinsi di
              Indonesia yaitu propinsi DI. Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
              Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi tengah.
              Kebutuhan garam nasional pada saat ini diperkirakan sebesar
              1.400.000 ton terdiri dari:
              1) Garam konsumsi beryodium 800.000 ton;
              2) Garam industri dengan kadar NaCl (dry basis) untuk industri
                 kimia dan pengeboran minyak sebesar kurang lebih 600.000
                 ton, yang hampir seluruhnya masih diimpor.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 137




              Dalam rangka pengadaan garam beryodium telah dilaksanakan
              beberapa kegiatan antara lain:
              1) Penertiban ijin usaha industri bagi produsen garam beryodium,
                 dengan perpedoman kepada SK. Menteri Perindustrian No.
                 77/M/SK/5/1995 tentang persyaratan teknis pengolahan,
                 pengemasan dan pelabelan garam beryodium. Pada saat ini
                 beberapa produsen garam beryodium telah melaksanakan
                 penyesuaian mesin/peralatan sesuai ketentuan yang berlaku dan
                 telah mendapatkan surat penunjukan dari Direktorat Jenderal
                 Industri Logam Mesin dan Kimia sebagai produsen garam
                 beryodium yang telah memenuhi syarat serta telah mendapatkan
                 sertifkat SNI;
              2) Pengawasan Pengadaan Garam Beryodium;
              3) Pendirian Industri Garam Beryodium baik baru maupun
                 perluasan, antara lain:

                  (a)   Rencana pembangunan pabrik garam beryodium melalui
                        anak perusahaan PT Garam (PT. Garina) yang berlokasi di
                        4 (empat) lokasi sentra garam rakyat yaitu di Cirebon Jawa
                        Barat, Sampang Madura, Rembang Jawa Tenggah,
                        Jeneponto Sulawasi Selatan dengan total kapasitas 230.000
                        ton per tahun. Saat ini ada 2 lokasi dalam masa kontruksi
                        yaitu lokasi di Cirebon Jawa Barat dengan kapasitas
                        50.000 ton per tahun dan di Sampang Madura dengan
                        kapasitas 100.000 ton per tahun, yang diharapkan selesai
                        dan mulai operasi pada awal 1997.

                  (b) PT. Batavindo dengan status PMA akan mendirikan
                      pengolahan garam industri dengan kapasitas 90.000 ton
                      per tahun dan garam beryodium dengan kapasitas 60.000
                      ton per tahun, dengan lokasi di Cirebon Jawa Barat yang
                      menghasillkan garam industri.
                  PT. Panggung Guna Ganda Semesta dengan status PMDN
                  dengan lokasi di Kupang NTT dengan kapasitas 600.000 ton per
                  tahun diharapkan selesai tahun 1998.
           Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                138




                     Tabel Perkembangan Stok Garam Dalam Negeri Tahun 1997

                                                                                                    (dalam Ton)

                             Dikuasai Oleh PT. Garam
                                                                  Dikuasai    Persediaan    Perkiraan    Persediaan
No.     Bulan
                    Garam Industri        Garam
                                                                    Oleh         Awal       Kebutuha          Akhir
                                                       Ex. Stok
                   Ex. DN     Ex.        Konsumsi                  Swasta                      n
                                                       Nasional
                              mpor
 1         2          3             4        5            6           7           8             9         10 (8-9)
                                                                              (3+4+5+6=7)

 1      Januari     59,202      15,631    288,206      105,492      780,000    1,248,531       87,850     1,160,681
 2      Pebruari    56,812      30,827    268,174       98,613      725,955    1,180,381       87,850     1,092,531
3.      Maret       56,095      23,608    243,268       88,198      687,394    1,098,563       87,850     1,010,713
4.      April       51,794      33,198    209,439       78,400      657,703    1,030,534       87,850       942,684
5.      Mei         50,627      24,291    177,674       63,860      626,233      942,685       87,850       854,835
6.      Juni        45,871      16,597    140,958       45,783      605,626      854,835       87,850       766,985
7.      Juli        44,441       7,467     98,759       33,735      582,582      766,985       87,850       679,135
8.      Agustus        Tad         Tad        Tad           Tad         Tad          Tad          Tad           Tad
9.      Sept        44,441      29,556     99,737       20,801      870,815    1,065,350       87,850       977,500
10.     Okt            Tad         Tad        Tad           Tad         Tad          Tad          Tad           Tad
11.     Nop         44,441      28,124    228,025         -       1,134,910    1,435,910       87,850     1,347,650
12      Des         44,441      35,206    285,386         -         998,617    1,363,650       87,850     1,275,800

      Jumlah       498,165     244,506   2.039,626     534,882    7,669,835   10,987,014      878,500    10,108,514

      Sumber       : Dit Bina Pasar DN (Lap. Bulanan PT. Garam)
      Ket          : Bulan Agustus dan Oktober tidak ada data
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             139




              Tabel Perkembangan Harga Garam Tahun 1993 – 1997

                                                       (dalam Rp/Kg)
        No.       Propinsi      1993   1994     1995    1996     1997*)


         1     D.I Aceh         350.    400     400      450      500
         2     Sumut            250     400     400      400      350
         3     Sumbar           225     400     400      450      350
         4     Riau             225     400     400      450      400
         5     Jambi            200     400     400      400      350
         6     Sumsel           300     400     400      400      350
         7     Bengkulu         300     400     400      450      400
         8     Lampung          225     400     400      350      400
         9     DKI Jakarta      300     400     300      300      400
         10    Jabar            250     400     400      350      500
         11    Jateng           250     400     400      350      400
         12    D.I Yogyakarta   300     400     400      350      350
         13    Jatim            200     400     500      400      400
         14    Kalbar           500     600     500      500      350
         15    Kalsel           350     500     500      500      400
         16    Kalteng          300     500     500      500      500
         17    Kaltim           350     500     500      400      500
         18    Sulsel           400     500     500      400      500
         19    Sultra           250     600     400      450      400
         20    Sulteng          400     500     500      400      400
         21    Sulut            250     400     400      450      400
         22    Bali             450     500     500      400      350
         23    NTB              300     500     300      500      400
         24    NTT              500     500     500      500      500
         25    Maluku           300     500     600      550      450
         26    Irian Jaya       500     800     600      500      800
         27    Timor Timur      400     600     400      400      400

       Sumber : Laporan Kanwil Depperindag.


           f. Pupuk
               Produksi Pupuk Urea dalam 4 (empat) tahun terakhir Repelita VI
               terus menunjukanpeningkatan setiap tahunnya rata-rata sekitar
               15%. Hal ini dimungkinkan karena bertambahnya pabrik urea
               dengan kapasitas produksi yang makin besar. Hal yang sama juga
               terjadi pada jenis pupuk TSP dan ZA, karena kapasaitas
               produksinya meningkat dengan bertambahnya jumlah pabrik yang
               didirikan, dapat dilihat pada tabel berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 140




                   Tabel Perkembangan Produksi Pupuk Tahun 1993-1997

                                                                    (dalamTon)

                Periode         UREA             Pupuk                Jumlah
                                          TSP            ZA

                  1993      5.132.724   1.140.279      526.071       6.799.074
                  1994      5.289.110   1.176.809      611.619       7.077.538
                  1995      5.878.621   1.200.000      650.000       7.728.621
                  1996      6.189.080           -            -       6.189.080
                  1997                          -            -               -
                                 -

              Sumber : Asosisasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI)


              Dalam rangka menjaga kelangkaan pupuk, pemerintah mengambil
              kebijaksanaan bahwa rencana kebutuhan pupuk selalu lebih besar
              dari perkiraan realisasi pengadaan atau volume konsumsi real setiap
              tahun, tetapi agar stock juga tidak terlalu besar yang mengakibatkan
              tambahan biaya, maka selalu diadakan penyesuaian rencana
              kebutuhan yang dapat mendekati realisasi.
              Melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
              38/MP/Kep/3/1996 tanggal 6 Maret 1996 telah ditetapkan bahwa
              PT Pusri bertanggungjawab atas pengadaan dan peyaluran pupuk
              Urea, SP-36 dan ZA mulai dari lini I sampai dengan lini IV serta
              diberi wewenang untuk menunjuk KUD penyalur dan KUD
              pengecer, pengecer yang ditunjuk oleh KUD penyalur harus dengan
              persetujuan PT Pusri, halini dimaksudkan agar lebih menjamin
              kelancaran dalam penyaluran pupuk dan pengawasan.
              Selanjutnya telah ditetapkan stock pupuk minimal di lini III yang
              lebih besar dari sebelumnya dan pengawasan yang lebih
              intensifdengan demikian diharapkan tidak terjadi gejolak harga
              pupuk yang melebihi atau diatas harga eceran tertinggi yang
              ditetapkan oleh Menkeu untuk pupuk bersubsidi dan oleh produsen
              setelah berkonsultasi dengan suatu tim yang dikoordinir oleh
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                141




              Menko Wasbang untuk jenis pupuk SP-36/TSP dan ZA. Besarnya
              rencana realisasi penyaluran terhadap rencana kebutuhan pupuk
              sejak tahun 1988/1989 sampai dengan 1994/1995 terlihat pada tabel
              berikut:

                     Tabel Kebutuhan dan Realisasi Penyaluran Pupuk
                                   Tahun 1994 - 1997
                                                             (dalamTon)
                 TAHUN           RENCANA REALISASI           PROSENTASE
                                KEBUTUHA PENYALUR                (%)

                    1994           6.119.870   5.027.552             52,2
                    1995           5.409.790   4.809.320             89,0
                    1996           5.936.128   5.406.334             91,1
                    1997           6.606.729   4.518.993             68,4

               Sumber : Dit. Bina Pasr D.N (Lap. PT. Pusri diolah)


           g. S e m e n
              Pembangunan atau perluasan pabrik yang dilakukan oleh invesor
              dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang telah mampu
              meningkatkan produksi. Pada tahun 1997 kapasitas produksi sudah
              tercatat 27,5 juta ton, per tahun dan perkembangan realisasi
              produksi sebagai berikut:


                    Tabel Realisasi Produksi dan Pengadaan Semen
                                  Tahun 1991 – 1997
                                                                     (dalam Ton)
                           Tahun                     Produksi
                       1991                         16.153.451
                       1992                         17.279.843
                       1993                         18.933.500
                       1994                         21.907.331
                       1995                         23.149.128
                       1996                         24.645.650
                       1997                         27.505.276
                       1998 *)                      10.279.405
              Sumber     : Hasil Rapat Monitoring (diolah)
              Keterangan : *) s/d Juli 1998
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              142




              Sedangkan pengadaan Semen (stok awal + suplai pabrik + impor),
              realisasi konsumsi dan stok akhir untuk tahun 1991 sampai dengan
              1998 (Januari-Juli) adalah sebagai berikut:

                 Tabel Perkembangan Pengadaan, Realisasi, Konsumsi dan
                                     Stok Semen
                                  Tahun 1991 – 1997
                                                                (dalam Ton)
                    Tahun       Pengadaan      Realisasi       Stok Akhir
                                               Konsumsi

                     1991       19.146.023    15.416.621         304.192
                     1992       19.746.891    15.842.922         262.734
                     1993       20.975.346    17.853.374         217.841
                     1994       25.176.995    21.590.410         281.909
                     1995       29.815.442    24.176.948         452.202
                     1996       31.026.919    25.396.296         452.202
                     1997       33.325.793    27.337.111         496.330
                     1998 *)    11.225.575     8.938.443         352.184

               Sumber     : Hasil Rapat Monitoring (diolah)
               Keterangan : *) sampai dengan Juli 1998

   17. Surat Izin Usaha Perdagangan

       Dalam rangka meningkatkan kelancaran pemberian perizinan dibidang
       perdagangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
       No: 408/MPP/Kep/10/1997 tanggal 31 Oktober 1997 telah ditetapkan
       ketentuan dan tata cara pemberian Tanda Usaha Daftar Perdagangan
       (TDUP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang antara lain
       mengatur:

       a. Perizinan di bidang perdagangan meliputi Surat Izin Usaha
          Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);

       b. Melimpahkan kewenangan pemberian perizinan tersebut diatas dari
          Menteri Perindustrian dan Perdagangan kepada Kepala Kantor
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                     143




           Wilayah dan Kepala            Kantor     Departemen   Perindustrian   dan
           Perdagangan di daerah:
           1) Kepala Kanwil Depperindag mempunyai kewenangan untuk
              menerbitkan SIUP semua jenis perdagangan dengan nilai investasi
              perusahaan keseluruhan diatas Rp. 200.000.000,- tidak termasuk
              tanah dan bangunan tempat usaha;
           2) Kepala Kantor Depperindag mempunyai kewenangan untuk
              menerbitkan TDUP untuk semua jenis perdagangan kecil dengan
              nilai investasi perusahaan keseluruhan sampai dengan Rp.
              200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

           Berdasarkan contoh-contoh keberadaan dan pemanfaatan TDUP/SIUP
           dalam praktek kegiatan perdagangan nasional, dapat diamati peran
           penting dari TDUP/SIUP adalah jembatan komunikasi diantara instasi
           pemerintah ataupun jembatan diantara pengusaha nasional dengan
           pemerintah. Jumlah perusahaan perdagangan di seluruh Indonesia
           yang telah memiliki TDUP/SIUP hingga bulan Juni 1998 (angka
           komulatif) sebanyak 1.324.144 perusahaan. Dan untuk lebih jelasnya
           dapat dilihat perkembangan penerbitan TDUP/SIUP pada tabel
           halaman berikut:

                    Tabel Perkembangan Perusahaan Perdagangan
                        Berdasarkan Penerbitan SIUP/TDUP
                                Tahun 1993 – 1998
                                                                   (perusahaan)
                TAHUN                  JUMLAH               PERUBAHAN (%)

                  1993                   990.592                      -
                  1994                  1.078.187                   4,05
                  1995                  1.144.967                   6,19
                  1996                  1.220.950                   6,63
                  1997                  1.309.429                   7,25
                  1998 *)               1.324.144                     -
           Sumber               : Dit. Bina Usaha DN, Ditjen PDN
           Keterangan           : *) Sampai dengan Juni 1998
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                           144




   18. Pembinaan Pedagang Kecil

       Langkah-langkah pembinaan yang dilakukan Ditjen Perdagangan Dalam
       Negeri terhadap Pengusaha atau pedangan kecil mencakup:
       a. Pembinaan kepada pedagang pengecer kecil, wanita pedagang dan
          pengusaha muda;
       b. Mengikutsertakan pedagang binaan sebagai peserta dalam pameran
          produksi dalam negeri/luar negeri.

       Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan berupa:

       a. Penataran/pelatihan;

       b. Konsultasi;

       c. Penyuluhan;

       d. Bantuan Teknis;

       e. Bantuan Pemasaran;

       f.   Penyediaan tempat usaha;

       g. Kemitraan usaha;

       h. Bantuan modal antara lain: KUK dan 2-5 % keuntungan bersih
          BUMN.


       Kemudian dalam rangka menunjang peningkatan pengusaha atau
       pedagang golongan ekonomi lemah yang telah dibina, Departemen
       Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan tenaga pelatih yang
       membimbing pengusaha tersebut dalam mengatasi permasalahan-
       permasalahan yang dihadapi melalui konsultasi langsung di Pusat-Pusat
       Klinik Bisnis di Daerah. Jumlah pedagang yang telah dibina oleh
       Departemen Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan diatas
       perkembangannya adalah sebagai berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             145




       a. Sampai dengan Pelita V              =     143.511 pedagang

       b. Tahun Anggaran 1994/95              =        6.785 pedagang

       c. Tahun Anggaran 1995/96              =        5.105 pedagang

       d. Tahun Anggaran 1996/97              =        7.275 pedagang

       e. Tahun Anggaran 1997/98              =        9.265 pedagang


   19. Pembinaan Asosiasi Usaha Perdagangan

       Pembinaan terhadap Asosiasi usaha perdagangan terutama memberikan
       arahan dan konsultasi terhadap Asosiasi apabila yang menyangkut
       masalah organisasi kembar kepengurusan serta mendorong asosiasi untuk
       berperan dalam membina anggota serta usaha perdagangan kecil yang
       berkaitan erat dengan bidang usahanya.

       Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.
       75/KP/I/83 tanggal 25 Januari 1983 tentang Wajib Daftar bagi Organisasi
       Usaha Niaga/Asosiasi di Indonesia telah terdaftar pada Ditjen
       Perdagangan Dalam Negeri sampai dengan tahun 1997 sebanyak 98
       dengan 297 Cabang/Kantor Daerah.

   20. Otonomi Daerah di Bidang Usaha Perdagangan

       Dalam rangka pelaksanaan otonomisasi daerah, Departemen Perindustrian
       dan Perdagangan telah menyusun Pedoman Pembinaan Teknis
       Pelaksanaan Urusan Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan
       kepada Tingkat II Percontohan. Hal ini dimaksudkan untuk menjabarkan
       dan menetapkan pedoman pembinaan pelaksanaan urusan perindustrian
       dan perdagangan kepada DATI II Percontohan agar urusan dimaksud
       dapat terlaksana secara efektif dan edisien. Khusus yang menyangkut
       urusan perdagangan direncanakan meliputi:

       a. Mengadakan Penyuluhan, penataran, konsultasi/temu usaha, dan
          magang;

       b. Melakukan bantuan secara teknis termaksud arahan penyusunan
          pengajuan kredit, penyusunan analisa, pengembangan usaha,
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 146




           perencanaan kegiatan usaha, promosi dan pemasaran dan pengadaan
           kegiatan informasi pasar;

       c. Penyediaan tempat usaha;

       d. Pengadaan dan penyaluran mata dagangan;

       e. Perlindungan konsumen dan tertib usaha.

   21. Waralaba

       Dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat dan kompleks berbagai
       bentuk kerjasama bisnis juga ikut masuk melengkapi aneka ragam/macam
       transaksi yang sudah berkembang selama ini. Kerjasama bisnis yang
       terjadi selama ini sangat bervariasi tergantung bidang bisnis yang digeluti
       dan buat kita kesemuanya bentuk kerjasama bisnis tersebut merupakan
       tantangan bagi kita. Kita harus siap menghadapi secara bisnis tetapi juga
       secara hukum (peraturan), nasional, maupun internasional dalam
       pertumbuhan ekonomi dewasa ini.

       Sejalan dengan berkembangnya arus globalisasi dimana pengalihan
       pengetahuan dan informasi telah berlangsung dengan begitu cepatnya,
       maka kerjasama bisnis melalui sistem waralaba telah berlangsung di
       berbagai kota di Indonesia. Sistem waralaba merupakan bentuk kerjasama
       yang saling menguntungkan antara franchisor (pemberi waralaba) dan
       franchise (penerima waralaba) dalam pemberian hak penggunaan lisensi
       merk, teknologi dan hak atas kekayaan intelektual seperti inovasi, disain
       logo dan proses produksi.

       Aspek yang penting dalam waralaba:

       a. Kerjasama jangka panjang yang terikat dalam perjanjian;

       b. Transfer teknologi/pengetahuan;

       c. Pemberian hak untuk menggunakan merk dan paket usaha;

       d. Dukungan yang berkesinambungan, misalnya perolehan bahan baku,
          dan peralatan.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             147




       Manfaat:

       a. Terwujudnya kerjasama saling menguntungkan;

       b. Terwujudnya kesempatan berusaha;

       c. Menciptakan lapangan kerja;

       d. Menyerap tenaga kerja.


       Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, Pemerintah telah
       mengeluarkan ketentuan usaha waralaba dengan maksud dan tujuan
       sebagai berikut:

       a. Meningkatkan pengembangan industri dan perdagangan;

       b. Terciptanya kepastian berusaha dalam tertib         usaha   dibidang
          pewaralabaan khususnya bagi penerima waralaba;

       c. Mendorong dan mewujudkan alih teknologi dan keteram-pilanbagi
          peneriam waralaba;

       d. Membatasi masuknya unsur asing melalui pewaralabaan.


       Ketentuan waralaba tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 16
       tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997 yang antara lain menetapkan:

       a. Kewajiban pemberi waralaba meliputi :
           1) Hak atas kekayaan intlektual (HAKI) atau penemuan atau ciri khas
              usaha yang menjadi objek waralaba;
           2) Bantuan atas fasilitas;
           3) Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.

       b. Pemberi dan penerima waralaba harus mengutamakan pengunaan
          produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar pendukung
          barang dan jasa sesuai perjanjian;

       c. Pendaftaran perjanjian waralaba di Depperindag.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              148




           Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1997
           diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. :
           259/MPP/KP/7/1997 tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan dan Tata
           Cara Pelaksanaan Pendafataran Usaha Waralaba. Dikeluarkannya
           Keputusan Menperindag tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan
           peranan dan keikutsertaan masyarakat luas dalam usaha waralaba,
           penerima waralaba maupun sebagai pemasok barang dan atau jasa.
           Disamping itu usaha waralaba perlu dikembangkan dalam rangka
           mendorong pertumbuhan dan pengembangan pemberi waralaba
           nasional.

           Manfaat yang diperoleh dari sistem ini bagi perekonomian nasional
           adalah adanya alih teknologi, memperbesar peluang usaha serta
           memperluas kesempatan berusaha. Sistem pemasaran waralaba yang
           berasal dari luar negeri pada tahun 1991 berjumlah 6 unit dan tahun
           1997 menjadi 151 unit usaha. Sedangkan yang berasal dari dalam
           negeri/lokal pada tahun 1991 berjumlah 21 unit usaha dan pada tahun
           1997 menjadi 41 unit usaha sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

                Tabel Perkembangan Perusahaan Waralaba di Indonesia
                                Tahun 1991 – 1997


                Tahun           Lokal      %          Asing          %

                 1991            21       77,7          6           22,3
                 1995            23       14,2         119          85,8
                 1996            26       14,5         141          84,5
                 1997            41       21,4         151          78,6


  22. Perwakilan Perusahaan Dagang Asing

       Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (P3A) di Indonesia dapat
       berkegiatan sebagai buying agent (agen pembelian) dan sebagai selling
       agent (agent penjualan).

       Sebagai agen pembelian, P3A ini sangat berminat bergerak di bidang
       produk alas kaki, garment dan tekstil, plywood, furniture, handicraft,
       mainan anak-anak, produk-produk dari plastik dan produk-prosuk hasil
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              149




       pertaninan, karena dipandang mempunyai daya saing yang kuat di luar
       negeri. Produk-produk tersebut dipasarkan di LN melalui jaringan
       distribusi Kantor Pusat P3A, sehingga produk-produk tersebut lebih
       mudah memasuki pasar karena telah dipersiapkan sejak dini mulai dari
       perencanaan produksinya sampai ke pelayanan konsumen.

       Sedangkan sebagai selling agent (agen penjualan) perwakilan perusahaan
       dagang asing umumnya berkegiatan mempromosikan produk-produk
       mesin-mesin kimia, alat-alat telekomunikasi, produk-produk farmasi,
       elektronik dan bahan baku plastik.

       Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia berkembang cukup pesat.
       Jumlah perusahaan asing di tangan asing tahun 1990 berjumlah 291
       perusahaan kemudian pada tahun 1997 meningkat menjadi 1049
       perusahaan. Sementara itu perusahaan asing di tangan nasional pada tahun
       1990 berjumlah 51 perusahaan kemudian pada tahun 1997 menjadi 272
       perusahaan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

                Tabel Perkembangan Jumlah Perwakilan Perusahaan
                               Perdagangan Asing
                               Tahun 1990 – 1997
                                                               ( Perusahaan )

             Tahun              Ditangan     Ditangan            Jumlah

              1990                51            291               342
              1991                95            387               482
              1992                116           506               622
              1993                137           582               719
              1994                183           691               874
              1995                215           795              1.010
              1996                223           797              1.020
              1997                272          1049              1.321



       Meningkatkan minat untuk memasarkan produk tersebut sejalan dengan
       perkembangan industri dalam negeri yang sangat membutuhkan produk
       tersebut sebagai alat produksi, sebagai bahan baku, bahan penolong dan
       suku cadang.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                150




       Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia selama ini telah
       melakukan berbagai usaha untuk menunjang kegiatan perdagangan baik
       dalam membantu meningkatkan promosi ekspor meupun dalam
       memperkenalkan produk-produk ekspor Indonesia di negara perwakilan
       bersangkutan atau di negara-negara lain di mana Perwakilan Perusahaan
       Perdagangan Asing tersebut mendirikan perwakilannya.

       Perkembangan realisasi nilai ekspor Indonesia melalui Perwakilan
       Perusahaan Perdagangan Asing terus meningkat. Bila dibandingkan
       dengan nilai total ekspor Indonesia beberapa tahun terakhir peranan
       Perusahaan Perwakilan Dagang Asing dalam membantu memasarkan
       produk ekspor Indonesia cukup besar, terutama dalam presentase terhadap
       total ekspor Indonesia. Pada tahun 1992 total ekspor melalui upaya
       promosi oleh Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia
       tercatat sebasat Million US$ 5,809.51 atau 17,34% dari nilai total ekspor
       Indonesia Million US$ 33,966.99, sedangkan untuk tahun 1996 tercatat
       sebesar Million US$ 6.223,47. Perkembangan nilai ekspor melalui
       Perwakilan Dagang Asing secara rinci sejak tahun 1991 hingga tahun
       1997 dapat dilihat pada tabel berikut:

                        Tabel Realisasi Nilai Ekspor Indonesia
                  Melalui Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing
                                 Tahun 1991 - 1997


            Tahun                Nilai Ekspor (juta dolar)       % terhadap
                                 P3A               Indonesia   Ekspor Indonesia

             1991               2,325.52          27,142.37         7,97
             1992               5,890.51          33,966.99         17,34
             1993               6,010.32          36,822.98         16,32
             1994               4,569.30          40,053.43         11,40
             1995               5,343.29          45,417.98         11,76
             1996               6.223.47          49,929.00         12,46
             1997               8.242.63          53.443.70         16,42

         Sumber : 1) Lap. Tahunan realisasi P3A (diolah)
                  2) BPS
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 151




  23. Kegiatan Tenaga Kerja Asing Sektor Perdagangan

       Pembinaan, pengawasan dan penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara
       Asing Pendatang (TKWNAP) di sektor perdagangan diatur malalui SK
       Menaker No. 682/Men/85 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan
       Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang di Sektor Perdagangan.
       Dalam SK. Menaker tersebut dijelaskan bahwaTKWNAP yang dapat
       bekerja di Indonesia terbatas untuk jabatan-jabatan tertentu saja dan untuk
       jangka waktu terbatas pula, baik yang bekerja pada perusahaan nasional
       maupun pada perwakilan perusahaan perdagangan asing. Di lain pihak
       pembatasan jabatan dengan jangka waktu terbatas tersebut sebenarnya
       dimaksudkan agar dapat lebih mendorong kegiatan perdagangan,
       khususnya dalam perdagangan ekspor terutama utnuk komoditi ekspor
       yang perlu dikembangkan, serta dalam rangka pengenalan komoditi impor
       yang berteknologi tinggi yang memerlikan Tenaga Kerja Asing yang
       benar-benar memiliki keahlian khusus dibidang tertentu.

       Selain itu pengaturan jabatan yang tertutup dan terbuka sementara bagi
       tenaga kerja asing melalui SK Menaker tersebtu dimaksudkan pula untuk
       lebih memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang
       benar-benar memiliki kemampuan untuk jabatan-jabatan yang selama ini
       masih dipegang oleh tenaga kerja asing melalui upaya-upaya:

       a. Menerapkan ketentuan penggunaan tenaga kerja Indonesia sebagai
          terhadap TKWNAP yang bekerja di perusahaan nasional;

       b. Peningkatan pengetahuan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di
          perusahaan-perusahaan pengguna melalui program pendidikan dan
          latihan (Diklat);

       c. Monitoring TKWNAP dan alih teknologi.

       Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sesuai dengan
       ketentuan yang berlaku yaitu, SK Menteri Perdagangan No. 78/KP/III/78
       kegiatannya terbatas pada kegiatan promosi barang, baik komoditi impor
       maupun komoditi ekspor.

       Dalam melakukan kegiatan impar maupun ekspor harus dilakukan oleh
       mitra usahanya di dalam negeri, yaitu perusahaan nasional. Berarti di
       satu sisi akan memberikan dampak positif baik terhadap kesempatan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                152




       berusaha bagi perusahaan nasional terutama untuk lebih mengembangkan
       pemasaran komditi ekspor Indonesia, dari sisi ini sebagai pelaku impor
       terhadap barang yang akan digunakan dalam rangka mendukung
       pertumbuhan pembangunan nasional. Selain itu mengingat keberadaan
       TKWNAP merupakan satu paket dengan kegiatan uang dilaksanakanoleh
       KP3A, maka jumlah TKWNAP pun akan semakin meningkat seiring
       dengan meningkatnya kegiatan perkonomian nasional.

       Pada dasarnya evaluasi jabatan yang terbuka dan tertutup bagi TKWNAP
       sesuai dengan Surat Keputusan Menaker No. KEP. 682/Men/85 saat ini
       sedang dilakukan koordinasi dengan pihak Depnaker. Evaluasi jabatan
       tersebut dilakukan dengan memberikan analisa kualifikasi persyaratan untuk
       jabatan-jabatan yang memeng benar-benar belum dilaksanakan oleh tenaga
       kerja Indonesia. Apabila dalam SK Menaker No. 682/Men/85 jabatan
       yang diperkenankan hanya menyangkut bidang peomosi (pemasaran
       barang) saja, maka akan diusulkan untuk dilakukan penambahan jumlah
       jabatan yang menyangkut bidang produksi dan jasa tertentu yang erat
       kaitannya dalam menumbuhkembangkan pemasaran barang komoditi
       ekspor serta penciptaan lapangan kerja sehingga lebih merangsang
       partisipasi nasional khususnya dalam menunjang pemasaran dan
       pengembangan produk komoditi-komoditi yang ditangani oleh usaha
       kecil.

       Pada tahun 1989 TKWNAP yang bekerja di sektor perdagangan tercatat
       sejumlah 1.876 orang meningkat menjadi 2.596 orang pada tahun 1990
       dan tahun 1995 meningkat menjadi 5.015 orang dan terakhir sampai
       dengan 1997 tercatat 5.223 orang.

       Naik turunnya jumlah TKWNAP tersebut dipengaruhi oleh keadaan
       ekonomi dan sosial politik negara asal maupun negara penerima
       (Indonesia). Data perkembangan TKWNAP di sektor perdagangan adalah
       sebagai berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    153




               Tabel Perkembangan Jumlah TKWNAP Yang Bekerja
                     di Sektor Perdagangan Tahun 1990-1997



          1990     1991     1992    1993      1994     1995        1996   1997


          2596     3101     3561    4391      3553     5015        5055   5223

        Sumber : Depnaker RI.



  24. Pembinaan Penanaman Modal

       Dengan telah dibukanya investasi langsung atau yang lebih dikenal
       dengan direct foreign invesment, merupakan salah satu upaya untuk dapat
       menghasilkan devisa tercepat dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia
       yang saat ini memeng sangat diperlukan. Pengaturannya tentang hal
       tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 dan
       selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1996 Penanaman
       Modal Asing dapat berkegiatan di bidang jasa perdagangan ekspor.

       Jumlah Persetujuan Presiden dalam rangka PMA untuk bidang usaha jasa
       perdagangan meningkat dengan pesat. Sejak bulan Mei 1994 sampai
       dengan 30 Mei 1998 tercatat sebanyak 426 investor yang bergerak di
       bidang usaha jasa perdagangan terinci sebagai berikut:

       a. Jasa perdagangan ekspor                 : 152 investor

       b. Jasa Perdagangan bukan ekspor           : 274 investor

       Dari segi kepemilikan saham PMA di bidang Jasa Perdagangan yang telah
       disetujui pleh Presiden sampai dengan 30 Mei 1998 adalah sebagai
       berikut:

       a. PMA Patungan                     : 191 investor

       b. PMA Langsung                     : 235 investor
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  154




       Di samping itu untuk perdagangan di luar ekspor terdapat jenis bidang
       usaha yang sebenarnya dalam kegiatannya merupakan salah satu kegiatan
       surveyor yang tertutup utnuk asing, yaitu kegiatan sertifikasi standar mutu.

       Bidang kegiatan surveyor tertutup untuk PMA telah tercantum dalam surat
       Menteri Perindustian dan perdagangan No. 125/MPP/1/1996 tanggal 26
       Januari 1996 dan merupakan penjelasan Keputusan Presiden No. 31 Tahun
       1995 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi PMA. Dalam surat
       tersebut dijelaskan bahwa kegiatan seperti; pergudangan, peti kemas, jasa
       konsumsi/pameran terbuka bagi PMA, kecuali pergudangan dan peti
       kemas di line I dan pelabuhan.

  25. Pembinaan Keagenan dan Distributor

       Penunjukan perusahaan nasional sebagai agen di Indonesia adalah
       merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan prinsipil di luar negeri
       untuk memasarkan barang/jasanya di Indonesia.

       Pada perkembangan selanjutnya penunjukan perusahaan nasional sebagai
       agen diharapkan dapat meningkatkan kegiatan agen menjadi usaha
       manufacturing terhadap barang-barang yang selama ini ditangani dengan
       jalan melakukan usaha patungan baik dalam bentuk PMA maupun
       PMDN. Hal ini dimungkinkan karena pengalaman dari perusahaan
       nasional yang secara langsung menangani barang tersebut dari promosi
       sampai services/repair.

       Dengan adanya usaha manufacuring sepeti        tersebut diatas maka
       kebutuhan pembangunan di dalam negeri yang selama ini di impor dari
       luar negeri dapat dipenuhi secara bertahap dan memungkinkan
       peningkatan ekspor komoditi non migas akibat berkembangnya usaha
       manufacturing di Indonesia. keuntungan lainnya dari segi tenaga kerja
       adalah usaha keagenan memperluas kesempatan usaha dan kerja, serta alih
       teknologi bagi perusahaan nasional.

       Kegiatan pembinaan yang telah dilakanakan adalah sebagai berikut:

       a. Pelayanan konsultasi keagenan/distributor kepada dunia usaha;

       b. Pemberian informasi keagenan/distrubutor kepada dunia usaha dan
          instasi/ pihak terkait antara lain:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                            155




           1) Pencetakan dan penyebarluasan buku informasi keagenan atau
              distributor sebanyak 720 eksemplar;
           2) Pencetakan dan penyebarluasan buku daftar perusahaan nasional
              yang ditujukan sebagi agen/distributor.

       c. Penyuluhan dan peraturan keagenan/distributor di Pusat dan di
          Daerah;

       d. Temu karya pembinaan keagenan dan distributor di Pusat.

       Jumlah tanda daftar keagenan yang diterbitkan selama 1997 sebanyak 889
       perusahaan yang terdiri dari:

       a. Agen Barang Produksi Luar Negeri          = 773 perusahaan

       b. Agen Barang Produksi Dalam Negeri         = 101 perusahaan

       c. Agen Jasa Perusahaan Luar Negeri          =   42 perusahaan

       d. Agen Tunggal Pupuk Produksi               =    3 perusahaan
          Luar Negeri


       Departeman Perindustrian dan Perdagangan menyarankan agar
       penyelesain perselisihan dapat dilakukan antara Prisipal dan Agen
       mengingat perikatan usaha keagenan tersebut merupakan kesepakatan
       antar kedua belah pihak. Perikatan dalam bentuk Surat Penunjukan
       mempunyai konsekuensi lemahnya bargaing position agent. Untuk
       melindungi agen (perusahaan nasional) Departement perindustrian dan
       Perdagangan meminta agar Surat Penunjukan ditingkatkan menjadi Surat
       Perjanjian yangmemuat antara lain hak dan kewajiban kedua belah pihak,
       syarat-syarat pemutusan dan lain-lain yang melindungi agen.

       Dasar Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran keagenan Barang atau Jasa
       produksi dalam negeri danluar negeri adalah berdasarkan permohonan
       perusahaan nasional yang bersangkutan atas dasar Surat Penunjukan dari
       rinsipal baik dari dalam maupun luar negeri.        Dengan demikian
       pendaftaran Keagenan di Departemen Perindustrian dan Perdagangan
       adalah bukan merupakan keharusan/kewajiban karena sampai saat ini
       belum ada dasar hukum (peraturan/ketentuan) yang mengatur tentang
       pendaftaran keagenan tersebut.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             156




       Dilain pihak pendaftaran Keagenan di Departemen Perindustrian dan
       Perdagangan diwajibkan dengan adanya Surat Edaran Menko EKUIN No.
       06/SE/EKUIN/1988 yang mengharuskan perusahaan nasional yang
       melakukan tender pada instasi pemerintah disyaratkan terlebih dahulu
       terdaftar di Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

       Selanjutnya mengingat pendaftaran keagenan tersebut bukan merupakan
       kewajiban, maka biasanya bisa saja terjadi perusahaan nasional yang
       ditunjukkan sebagai agen di Indonesia tidak terdaftar pada Departemen
       Perindustrian dan Perdagangan. Kecuali Pendaftaran Keagenan Tunggal
       Pupuk Produksi Luar Negeri diatur secara khusus melalui Surat Keputusan
       Menteri perdagangan No. 66/Kp/III/73 Tahun 1973.

       Sampai saat ini kegiatan pendaftaran di Departemen Perindustrian dan
       Perdagangan berdasarkan atas permohonan perusahaan nasional yang
       ditunjuk sebagai agen/distributor oleh prinsipal luar negeri guna
       memasarkan hasil produksinya.

       Peningkatan pendaftaran agen/distributor diantaranya dikaitkan dengan
       kebijaksanaan Pemerintah yang berupa Surat Edaran Menteri EKUIN No.
       06/M.EKUIN/1988 tanggal 6 Mei 1988 tentang Tata Cara Pengadaan
       Barang dan Jasa dengan cara Penunjukan langsung. Tujuan pendaftaran
       keagenaan/ kedistributoran adalah untuk mendukung kebijaksanaan
       pemerintah dalam mengadakan barang-barang dan jasa vital, serta jaminan
       kelancaran arus barang serta kepastian pengadaanya.

       Agen/distributor juga dapat mendukung tersedianya barang-barang modal
       yang terdapat menjamin kelancaran kegiatan produksi guna menunjang
       kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ekspor.              Kegiatan
       keagena/kedistributoran juga dapat meningkatkan kesempatan berusaha
       dan kesempatan kerja.

       Pembinaan Agen/Distributor sampai saat ini masih diarahkan pada
       kelembagaannya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap
       kelangsungan usahanya. Permasalahan yang masih dihadapi dalam
       kegiatan keagenan atau kedistributoran ini antara lain mencakup:

       a. Masih lemahnya bargaining position perusahaan yang ditunjuk
          sebagai agen/distributor apalagi kalau perikatan mereka dalam bentuk
          surat penunjukan bukan dalam bentuk surat perjanjian sesuai Surat
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             157




            Keputusan Menteri Perdagangan 382/Kp/XII/77 yang menyebabkan
            sering terjadinya pemutusan sepihak oleh prinsipal;

       b. Masih sering terjadi penunjukan ganda oleh prinsipal terhadap
          perusahaan nasional sebagai agen/distributor, misalnya belum
          putusnya hubungan keagenan dengan satu perusahaan telah
          mengadakan perikatan lagi dengan perusahaan nasional yang lain;

       c. Perubahan pengurus suatu perusahaan, diamana perpindahan direktur
          keperusahaan baru dengan       membawa serta keagenan       pada
          perusahaan yang lama, sering menimbulkan masalah keagenan;

       d. Belum adanya suatu kepastian hukum sebagai dasar pembinaan
          keagenan /kedistributoran;

       e. Kurang menyebarluasnya informasi keagenan serta ketentuan-
          ketentuan yang ada;

       f.   Masih perlu ditingkatkan pengetahuan para agen/distributor untuk
            memperkuat kemampuan dalam usahanya.

  26. Kemitraaan Usaha

       Mengingat permasalahan yang dihadapi oleh usaha keci dan menegah
       meliputi berbagai kelemahan dalam hal permodalan, sumber daya manusia
       termaksud keterampilan untuk mengelola sesuatu usaha (manajemen) serta
       sarana dan prasarana yang dimiliki, usaha-usaha yang dilakukan meliputi
       merencanakan dan menciptakan berbagai bentuk bantuan usaha yang
       dibutuhkan dan diberikan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

       Agar rencana dan penciptaan bentuk bantuan usaha tersebut memperoleh
       manfaat yang dimaksimalkan, perlu juga diberikan berbagai informasi
       peluang uasaha yang dapat dilaksanakan melalui kerjasama usaha antar
       usaha kecil dan menengah dengan golongan usaha besar. Oleh karena itu
       dalam melaksanakan kemitraan usaha mencapai sasaran yang diinginkan.
       perlu pelaku-pelaku ekonomi yang memiliki jiwa kewirausahaan yang
       mantap dikalangan usaha kecil dan menengah.

       Selama ini bantuan usaha yang diberikan kepada usaha kecil dan
       menengah antara lain menyediakan tempat usaha secara bertahap terutama
       pada sentra-sentra produksi yang dianggap potensial untuk dikembangkan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 158




       baik melalui Program Inpres Pasar maupun pendirian pasar-pasar
       tradisional.   Selain itu juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri
       Keuangan R.I. No. 316/KMK. 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang
       Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan dana
       dari bagian laba BUMN.

       Ditjen Dagri sejak tahun 1975 telah melakukan berbagai program
       pembinaan golongan ekonomi lemah dengan menyelenggarakan klinik
       bisnis yang berfungsi menampung segala permasalahan yang dihadapi
       usaha kecil dan menengah serta memberikan pemecahannya antara lain
       “menciptakan” golongan usaha besar sebagai bapak angkat.

       Sejalan dengan hal tersebut diatas, telah pula dilakukan berbagai koodinasi
       dengan instasi terkait antara lain Pemda, Perbankan, Koperasi, Persero
       Niaga dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan
       Asosisi Usaha Niaga dalam upaya mendorong tumbuhnya kemitraan
       usaha. Tindak lanjutnya diadakan pemantauan dan evaluasi terhadap
       keberhasilan atas pelaksanaan pemberian bantuan oleh pemerintah.

       Tindak lanjutnya: di dalam pemantauan dan evaluasi terhadap
       keberhasilan atas pelaksanaan pembnerian bantuan oleh pemerintah, usaha
       pemerintah dengan perataraan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri telah
       membentuk kelompok kerja pemasaran/tim koordinasi kemitraan dengan
       program-program:

       a. Menginventarisir dan mengevaluasi usaha besar dan kecil yang akan
          bermitra khususnya dalam aspek pemasaran;

       b. Merencanakan program bagi usaha kecil khususnya dalambidang
          pemasaran;

       c. Mengupayakan pilot proyek bagi pusat niaga (promosi dan
          pemasaran) produksi kecil;

       d. Merencanakan pembentukan badan usaha yang ditangani secara
          profesional;

       e. Pemantauan, pengendalian dan evalusi program pokja pemasaran.

       Disamping itu telah dilakukan kerjasama dengan APRINDO (Asosiasi
       Pengusaha Retail Indonesia) dengan Kanwil Depperindag dalam rangka
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  159




       memantau dan inventarisasi pelaksanaan kemitraan usaha di daerah-
       daerah antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar.

       Hal konkrit yang akan dilaksanakan adalah kerjasama dimana Aprindo
       menyediakan tenga ahli dan tempat untuk membina toko-toko kecil di
       beberapa daerah percontohan. Aprindo melalui anggotanya menyediakan
       tempat pameran bagi produsen kecil yang akan dibimbing oleh toko-toko
       besar anggota Aprindo seperti Hero, Matahari, Golden Trully dan lain
       sebagainya, terutama mengenai tes pasar/ kemampuan daya pasar terhadap
       produk produsen kecil tersebut.

       Untuk memajukan kemitraan antara distributor dan produsen, maka Ditjen
       Perdagangan Dalam Negeri yang juga telah melakukan pertemuan berkala
       dengan berbagai produsen usaha kecil, mengengah dan pedagang grosir,
       retail besar untuk menunjang pemasaran produk dalam negeri. Kegiatan
       ini termasuk Diklat Usaha Eceran akan dikembangkan merata keseluruh
       daerah.

  27. Jasa Penunjang Perdagangan

       a. Jasa Surveyor

           Jumlah perusahaan surveryor di Indonesia sampai dengan tahun 1997
           sebanyak 81 perusahaan yang bergerak dibidang:
           1) Survey barang muatan (cargo survey);
           2) Survey sarana angkutan       (darat,   laut,   dan   udara)   berikut
              perlengkapannya;
           3) Survey keteknikkan dan industri (Technical and Industry);
           4) Survey mengenai tanah/lapisan tanah (batu-batuan) dan survey
              mengenai      air dipermukaan maupun didalam bumi (Geogra-
              fical/geological and Hidrographical/Hidrological sur-vey);
           5) Survey lingkungan hidup (scological survey);
           6) Pengawasan terhadap objek-objek yang dijaminkan dalam
              kaitannya dengan suatu objek pembiayaan atau supervisi dari
              persediaan barang dan pergudangan (supervition of stock and
              warehousing);
           7) Pengawasan dan penelitian kuantitas (Quantity surveyor);
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               160




           8) Pengujian tanpa merusak objek (Non destructive testing atau NTD).

           Dasar hukumnya atau aspek legalitasnya, diatur melalui Surat
           Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 476/KP/IX/81
           tanggal 7 September 1981 tentang Ketentuan Perijinan Usaha Jasa
           Surveyor.

           Melalui surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
           125/MPP/I/1996 tanggal 22 Januari 1996 kepada Menteri Negara
           Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM perihal penjelasan Keppres
           No. 31 Tahun 1995 telah dikonfirmasikan bahwa mengingat daya
           saing perusahaan Indonesia yang masih lemah, maka bidang surveyor
           termasuk salah satu yang belum terbuka bagi perusahaan asing.

           Untuk mengatasi hal tersebut telah diterbitkan persetujuan BKPM
           untuk beberapa perusahaan PMA yang bergerak dibidang jasa
           sertifikasi standar mutu, maka diperlukan pembahasan lebih lanjut
           dengan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM.

           Departemen Perindustrian dan Perdagangan berupaya meningkatkan
           profesionalisme    bagi   Perusahaan    Jasa    Surveyor     dengan
           menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) serta penyuluhan
           pada dunia usaha khususnya Perusahaan Jasa Surveyor.

       b. Jasa Penilai

           Sesuai dengan SK Menteri Perdagangan No. 161/KP/VI/77 tanggal 7
           Juni 1977 tentang Ketentuan Perijinan Usaha Penilai, dimana ijin jasa
           penilai hanya diperuntukkan kepada perusahaan nasional yang
           berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan dilengkapi
           bukti tentang kewarganegaraan Indonesia baik bagi pemilik saham dan
           anggota pengurus.      Hal tersebut dilakukan untuk melindungi
           kepentingan perusahaan nasional, dimana bidang usaha penilai
           tertutup untuk diusahakan oleh pengusaha asing beserta modal asing.
           Sedangkan tenaga asing dapat digunakan apabila kekurangan
           keterampilan usaha, teknologi dan manajemen. Perusahaan nasional
           dapat mempekerjakan tenaga asing hanya sebagai Technical Advisor.

           Usaha jasa penilai dewasa ini semakin tumbuh dan berkembang. Pada
           tahun 1980-an perusahaan jasa penilai hanya ada 15 perusahaan, saat
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   161




           ini perusahaan jasa penilai berkembang sampai dengan tahun 1997
           menjadi 175 perusahaan.

           Adapun lingkup kegiatan usaha jasa penilai pada dasarnya meliputi:
           1) Penilaian terhadap nilai ekonomis harta benda berujud, dan tidak
              berwujud;
           2) Penilaian terhadap proyek, pengawasan proyek;
           3) Penilaian terhadap kelayakan teknis;
           4) Penilaian rekayasa, manajemen harta benda, bantuan terhadap
              proses jual beli/penyewaan atas suatu aktiva (Properti agent);
           5) Penilaian kelayakan usulan proyek serta jasa lainnya yang ada
              kaitannya dengan kegiatan penilaian dalam arti yang seluas-
              luasnya.

           Dengan semakin terbukanya perdagangan barang investasi dalam era
           globalisasi, maka jasa-jasa di sektor industri dan perdagangan seperti
           jasa penilai serta jasa-jasa lainnya, perlu segera ditangani lebih serius
           dan harus siap untuk membuka diri serta makin mampu memanfaatkan
           peluang yang timbul di negara-negara lain.

           Pembinaan terhadap perusahaan jasa penilai yang telah dilakukan
           antara lain:
           1) Melakukan pemantauan kegiatan perusahaan secara berkala melalui
              mekanisme laporan perusahaan per semester;
           2) Melakukan pemantauan dan mengambil tindakan sesuai dengan
              ketentuan yang berlaku, bila ditemui ada orang-orang/perusahaan
              asing yang berkegiatan di bidang jasa penilai dan atau perusahaan
              penilai yang melakukan menyimpang dari kelaziman yang berlaku;
           3) Mengadakan pertemuan dan konsultasi secara berkala dengan
              asosiasi perusahaan penilai (GAPPI);
           4) Mengadakan pendidikan dan pelatihan.

       c. Usaha Sewa Beli

           Perusahaan yang bergerak dibidang sewa beli (Hire Purchase) semakin
           berkembang sesuai dengan kebutuhan di dalam negeri. Perkembangan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               162




           usaha tersebut sampai 1997 berjumlah 121 perusahaan yang tersebar
           di 12 propinsi di Indonesia yaitu; Sumut, Lampung, DKI Jakarta,
           Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Kaltim, Kalbar, Sulteng, Sulsel
           dan Bali.

           Dengan berkembang pesatnya perusahaan kegiatan sewa beli tersebut,
           maka dituntut adanya peningkatan pembinaan dan penyesuaian
           terhadap perkembangan kondisi dewasa ini. Langkah yang perlu
           segera diambil menyempurnakan Surat Keputusan Menteri
           Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tanggal 1 Pebruari 1980
           tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase) dengan
           memasukkan hal-hal sebagai berikut:
           1) Menyangkut perjanjian antara penjual dan pembeli;
           2) Perpindahan hak milik berang dari penjual dan pembeli setelah
              pelunasan hutang;
           3) Mengenai barang dan perusahaan, meliputi : Barang yang diperjual
              belikan tidak harus barang baru, perusahaan yang melakukan sewa
              beli tidak harus berbadan hukum (untuk memberikan kesempatan
              kepada perusahaan selain Perusahaan Terbatas untuk dapat
              melakukan kegiatan sewa beli);

           Mengadakan pembinaan terhadap perusahaan sewa beli dan aparat di
           daerah melalui penyuluhan dan diklat guna meningkatkan
           keterampilan khususnya di bidang sewa beli dan menyebarluaskan
           informasi dan penerbitan buku tentang kegiatan sewa beli.

       d. Usaha Jasa Lain

           Dalam rangka mengantisipasi usaha jasa yang demikian pesat,
           Deperindag telah menginvetarisir kegiatan-kegiatan usaha yang
           bergerak di bidang jasa lainnya. Seperti diketahui bahwa bisnis jasa
           (business service) sangat luas antara lain perancang mode (designer),
           binatu, tukang jahit, multi level marketing (pemasaran berjenjang,
           pemasaran melalui televisi (TV media), dan lain-lain.          Untuk
           mengantisipasi era globalisasi, langkah-langkah yang sudah dan akan
           ditempuh adalah:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                            163




            1) Menginvetarisir jenis usaha jasa lainnya;
            2) Mempersiapkan perangkat hukum dalam rangka meningkatkan
               pembinaan usaha jasa untuk menghadapi persaingan bebas.


  28. Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan

       Berdasarkan UU 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan,
       perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah:
       Perusahaan (baik nasional maupun asing) yang berkedudukan dan
       menjalankan usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk
       setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan, kantor anak
       perusahaan, kantor agen perusahaan, dan kantor perwakilan perusahaan.

       Bentuk usaha yang wajib didaftarkan meliputi; Perseroan Terbatas (PT),
       koperasi (KOP), Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FA), perorangan
       (PO), dan bentuk usaha lainnya termasuk perusahaan yang ada di bawah
       lembaga sosial misalnya yayasan.

       Lapangan Kegiatan Usaha yang wajib didaftarkan meliputi:
       a. Pertanian, Peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan;
       b. Pertambangan dan penggalian;
       c. Industri pengolahan;
       d. Listrik, gas dan air;
       e. Bangunan;
       f.   Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel;
       g. Angkutan, pergudangan dan komunikasi;
       h. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa
          perusahaan;
       i.   Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan;
       j.   Kegiatan usaha lain yang belum jelas batasannya.
       Pendaftaran perusahaan sampai dengan bulan April 1998 mencapai
       sebesar 1.318.032 perusahaan dengan perincian menurut Bentuk Usaha
       dan Sektor Kegiatan Usaha sebagai berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               164




       a. Bentuk Usaha : 1) PT                   : 192.528 perusahaan
                                2) Koperasi      :   18.520 perusahaan
                                3) CV            :   187.880 perusahaan
                                4) Firma         :    3.165 perusahaan
                                5) Perorangan    : 904.891 perusahaan
                                6) Usaha Lainnya :   11.048 perusahaan

       b. Sektor Usaha : Sektor 1                :    8.609 perusahaan
                                Sektor 2         :    1.298 perusahaan
                                Sektor 3         :   70.204 perusahaan
                                Sektor 4         :    1.144 perusahaan
                                Sektor 5         :   70.718 perusahaan
                                Sektor 6         : 1.054.212 perusahaan
                                Sektor 7         :    27.099 perusahaan
                                Sektor 8         :    45.247 perusahaan
                                Sektor 9         :    38.148 perusahaan
                                Sektor 10        :     1.327 perusahaan

       Hasil pemasyarakatan UU-WDP yang telah ditempuh antara lain:

       a. Adanya anjuran dari instansi terkait/asosiasi yang meminta badan
          usaha atau anggota binaannya untuk mendaftar seperti Perum Pos Dan
          Giro, Bank Pemerintah, Perum Pegadaian, Kadin, Perusahaan
          Penerbitan Pers dan lain-lain;

       b. Sekretariat Negara mengkaitkan pendaftaran           perusahaan   bagi
          permohonan Daftar Rekanan Mampu (DRM);

       c. Bank Indonesia mengaitkan pendaftaran perusahaan bagi permohonan
          kredit bank;

       d. Departemen Pekerjaan Umum mengkaitkan pendaftaran perusahaan
          bagi permohonan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);

       e. Berbagai penyuluhan telah dilekukan kepada dunia usaha baik melalui
          media cetak dan media elektronik.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    165




       Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam               rangka      meningkatkan
       pendaftaran perusahaan antara lain meliputi:

       a. Upaya secara Persuasif
           1) Melakukan penyuluhan langsung melalui media cetak dan media
              elktronik;
           2) Melakukan pengawasan terhadap perusahaan                  yang   belum
              melakukan pendaftaran perusahaannya;
           3) Meningkatkan ketrampilan petugas pendaftaran perusahaan melalui
              pelatihan-pelatihan konsultasi teknis antara lain :
                a) Pelatihan petugas pendaftaran;
                b) Pelatihan petugas komputer;
                c) Pelatihan PPNS-WDP bekerja sama dengan Mabes Polri,
                   Kejaksaan Agung dan Departemen Kehakiman;
                d) Konsultasi teknis antara petugas pusat dan daerah.
                Menerbitan publikasi dalam bentuk buku informasi perusahaan,
                memuat data perusahaan yang telah mendaftarkan diri. Buku
                tersebut disebar luaskan kepada dunia usaha, assosiasi, Instasi
                terkait, Kanwil Depdag dan Kandepdag seluruh Indonesia serta
                atase perdagangan diseluruh dunia.

       b. Upaya Secara Represif

           Melakukan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar UU
           WDP dan mengajukannya kepada Pengadilan Negeri.              Jumlah
           perusahaan yang ditindak atau disidang sejak tahun 1993 hingga 1996
           adalah sebagai berikut:
           1)    1993/1994                 = 426 perusahaan
           2)    1994/1995                 = 514 perusahaan
           3)    1995/1996                 = 132 perusahaan
           4)    1996/1997                 = 20 perusahaan
           5)    1997/1998                 = 39 perusahaan

           Dalam rangka melaksanakan UU WDP berkaitan dengan Undang-
           Undang perseroan terbatas telah dilakukan kegiatan:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              166




           1) Koordinasi bersama Departemen Kehakiman, Departemen
              Penerangan dalam hal ini percetakan Negara, Ikatan Notaris
              Indonesia (INI) dalam rangka tercapainya kesepakatan mekanisme
              pendaftaran perusahaan berdasarkan UU WDP dikaitkan UU PT;
           2) Sebagai tindak lanjut dari koordinasi tersebut diatas, telah
              disebarluaskan petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Perseroan
              Terbatas (PT) dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan
              Dalam Negeri No. 121/DJPN/1996 tanggal 13 Mei 1996 kepada
              Kanwil Depdag dan Kandepdag seluruh Indonesia selaku pelaksana
              dan penyelenggara pendaftraan perusahaan, Departemen
              Kehakiman, Ikatan Notaris Indonesia, dan Departemen Penerangan
              cq, Percetakan Negara.

           Dengan adanya penggabungan dua Departemen yaitu Departemen
           Perindustrian dan Departemen Perdagangan, Penyelenggaraan
           pendaftaran perusahaan yang semula ditangani 1 (satu) Sub Direktorat
           telah dikembangkan menjadi Direktorat Pendaftaran Perusahaan,
           namun di daerah tidak diikuti dengan pengembangan strukturnya
           sehingga menimbulkan berbagai masalah.

           Untuk mengefektifkan pelaksanaan pendaftaran perusahaan tersebut
           telah diupayakan kegiatan antara lain:
           1) Upaya Jangka Pendek
              a) Direncanakan pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di
                 Kanwil Depdag dan Kandepdag disesuaikan dengan Struktur
                 organisasi Departemen di tingkat pusat;
              b) Mengoptimalkan petugas pelaksana WDP dari pegawai yang
                 tersedia di Kanwil Depdag dan Kadepdag;
              c) Dalam T.A 1996/97 akan dilakukan kajian/studi kebutuhan
                 informasi perusahaan bagi dunia usaha dengan tujuan dan
                 sasaran jangka pendek: mengetahui pengetahuan informasi
                 perusahaan dikalangan dunia usaha sebagai sumber informasi
                 resmi: menyiapkan penyajian informasi yang mengacu
                 kebutuhan kepada dunia usaha: serta terlaksananya penegakan
                 UU-WDP secara menyeluruh.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               167




                  Tujuan jangka panjang : Mengupayakan npeningkatan
                  pengusaha dan PPNS-WDP dalam mengoptimalkan fungsi dan
                  tugasnya untuk meningkatkan kualitas data melalui jabatan
                  fungsional.
           2) Upaya Jangka Panjang
              a) Mengupayakan terbentuknya Kantor Pendaftaran Perusahaan
                 (KPP) sebagaimana diamanatkan oleh UU WDP No. 3 Tahun
                 1982 dalam rangka mengantisipasi menningkatnya dunia usaha
                 dalam rangka era globalisasi;
              b) Meningkatkan sistem komputerisasi pendaftaran perusahaan
                 secara modern sistem dari daerah ke pusat;
              c) Mengoptimalkan kegunaan informasi perusahaan dalam
                 penyajian data agar kalangan dunia usaha dapat memanfaatkan
                 arti pentingnya informasi tersebut dalam meningkatkan kontak
                 bisnis dengan mitra kerjanya;
              d) Memasyarakatkan informasi perusahaan melalui media cetak
                 (leaflet, booklet, brosur, dan spanduk) serta media elektronik.

           Penggunaan BA-WDP sebesar 40% dari penerimaan adalah untuk
           membiayai proses pengolahan data (komputerisasi), pendidikan serta
           pelatihan tenaga pengolah data tenaga penyidik, melakukan
           penyuluhan pada aparat dan pengusaha baik di pusat maupun di
           daerah serta penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang
           kegiatan operasional pendaftaran perusahaan. Semua kegiatan tersebut
           di atas harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan atas dasar
           usulan yang diajukan Depperindag setiap tahun anggaran dan dibahas
           bersama-sama antara Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
           dan Ditjen Anggaran.

           Selain itu, penggunaan anggaran yang telah disetujui Menteri
           Keuangan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK) untuk
           membiayai Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan baik di Pusat
           maupun di daerah. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan pendaftaran
           perusahaan tetap mengacu dan tunduk pada ketentuan yang berlaku
           dalam Keppres No. 16/1994 tentang pelaksanaan APBN.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 168




           Gambaran penerimaan dan penggunaan BA-WDP Tahun Anggaran
           1992/1993 sampai dengan 1997/1998 adalah sebagaimana tabel
           berikut.

                Tabel Perkembangan Target dan Penerimaam BA-WDP
                             Tahun 1992/93 s/d 1997/98
                                                                (ribuan rupiah)
           Tahun        Target Penerima   %   Pengguna                    %
                       BA-WDP     an    4 THD    an                    7 THD 4
                               BA-WDP 3       BA-WDP


           1992/93     3.000.000   3.270.343     75,68      799.948      35,23
           1993/94     3.000.000   3.290.144    126,34    1.193.523      31.49
           1994/95     3.200.000   3.861.736    120,68    1.473.670      38,61
           1995/96     3.300.000   4.359.984    132.12    1.465.551      33.61
           1996/97     3.500.000   4.690.691    134,02    1.899.881      40,50
           1997/98     4.000.000   3.934.847     98,37    1.341.898      34,10




  29. Kemetrologian

       Sebagai salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah Departemen
       Perindustrian dan Perdagangan, unit metrologi baik yang berda di pusat
       (Direktorat Metrologi maupun yang berada di wilayah 27 Kantor Bidang
       Metrologi plus 28 Kantor Seksi Metrologi), senantiasa berusaha
       melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pimpinan Departemen.

       Berdasarkan Ijk Ordonantie 1993, Ijkj Ordonantie 1928, Ordonantie Tera
       1949 yang telah diganti dengan Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1981
       tentang Metrologi Legal, titik berat tugas dan fungsi unit Metrologi, ialah
       menangani alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)
       sesuai Metrologi Legal yang digunakan dalam perdagangan.

       Adapun misi yang diemban oleh unit Metrologi adalah memberikan
       perlindungan kepentingan umum, konsumen/ produsen dengan cara
       menciptakan jaminan kebenaran dalam pengukuran serta adanya
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                169




       ketertiban pemakaian satuan ukuran yang dikenal dengan istilah TERTIB
       UKUR.

       Pada garis besarnya fungsi tersebut dijabarkan dengan kegiatan-kegiatan
       sebagai berikut:
       a. Pengelolaan standar, yaitu menjaga dan memelihara standar-standar
          ukuran agar tetap terjamin. Keseksamaannya serta tetap telusurannya;
       b. Tera dan tera ulang UTTP secara periodik agar UTTP yang digunakan
          dalam perdagangan terjamin keabsahannya sehingga tidak merugikan
          salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual;
       c. Pengawasn UTTP yang bertujuan untuk mencegah terjadinya
          kecurangan-kecurangan dalam pemakaian UTTP oleh orang yang
          tidak bertanggung jawab, baik secara persuasif maupun represif;
       d. Penyuluhan Kemetrologian yang bertujuan untuk memasyarakatkan
          metrologi, menumbuhkan sifat kritis terhadap pemakai UTTP dan
          memberdayakan masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai yang
          harus mendapat perlindungan.
       Tugas-tugas tersebut di atas dilaksanankan oleh tenaga-tenaga fungsional
       yang disebar di seluruh Indonesia (Direktorat Metrologi ditambah 55
       Kantor Metrologi Daerah).
       Perkembangan jumlah kantor-kantor pelayanan Kemetrologian,
       perkembangan tenega fungsioanal dan tenaga pengembagan UTTP
       disajikan berturut-turut berikut ini:
       a. Sampai dengan tahun 1980, pusat dan 24 kantor Dinas Metrologi
          Inspeksi;
       b. Tahun 1981, pusat dan 26 kantor bidang serta 12 seksi Metrologi;
       c. Tahun 1985, pusat 27 kantor bidang serta 21 seksi Metrologi;
       d. Tahun 1995 sampai dengan sekarang , pusat dan 27 kantor bidang
          serta 28 seksi Metrologi.
       e. Perkembangan jumlah tenaga fungsional penera alat-alat UTTP adalah
          sebagai berikut:
       f.   Keadaan terakhir tahun 1928 sebanyak 12 orang, (sejak Ijk Ordonantie
            Tahun 1923 );
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  170




       g. Keadaan terakhir tahun1949 sebanyak 35 orang (Ijk Ordonantie Tahun
          1949);
       h. Keadaan terakhir tahun 1981 sebanyak 418 orang, (UU RI No. 2
          Tahun 1981 tentang Metrologi Legal );
       i.     Keadaan Akhir tahun 1997 sebanyak 996 orang.


       Jumlah UTTP yang telah ditera dan tera ulang sejak tahun 1986 hingga
       tahun 1997 perkembangan sebagai berikut:

              Tabel Perkembangan Jumlah UTTP dan Tera dan Tera Ulang
                             UTTP Tahun 1986 – 1997


             Tahun           Jumlah           Ditera dan Ditera   Prosentase
                              UTTP                  Ulang


              1986          7.019.412             5.904.201         84,11
              1987          9.168.910             6.073.141         66,24
              1988         11.216.847             6.087.474         54,27
              1989         13.429.439             6.214.560         46,28
              1990         15.847.621             6.545.810         41,23
              1991         18.244.766             6.628.810         36,33
              1992         28.244.766             7.424.120         26,28
              1993         32.937.624             8.838.370         25,45
              1994         39.744.256             9.345.809         23,51
              1995         47.251.459            10.030.152         21,23
              1996         52.738.000             9.435.133         17,89
              1997         58.011.800             9.501.501         16,38

            Sumber : Direktorat. Metrologi.


       Dari tabel di atas, terlihat bahwa permasalahan yang cukup mendasar yang
       dihadapi Direktorat Metrologi dewasa ini adalah semakin menurunnya
       jumlah UTTP yang dapat ditera dan tera ulang setiap tahun dibandingkan
       dengan potensi UTTP yang ada.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             171




       Dari tahun 1986 sampai dengan 1996 ternyata prosentase penurunannya
       menunjukkan angka yang cukup berarti, yakni dari 84,11% dalam tahun
       1986 terus menurun menjadi 17,89% dalam tahun 1996. Hal ini
       disebabkan oleh pesatnya kemajuan IPTEK            dan perkembangan
       perkonomian Indonesia yang membawa dampak meningkatnya jumlah
       dan jenis penggunaan UTTP di dalam masyarakat.             Disisi lain
       perkembangan SDM (tenaga fungsional Penera) dan sarana kemetrologian
       baik piranti lunak maupun piranti kerasnya berjalan sangat lambat, ini
       merupakan kendala utama pelaksanaan tugas pelayanan kemetrologian.

       Apabila keadaan tersebut terus berlangsung dikhawatirkan akan timbul
       hal-hal yang tidak kita harapkan antara lain berupa tidak/kurang
       terjaminnya perlindungan terhadap kepentingan umum (konsumen dan
       produsen). Guna menghadapi masalah tersebut telah diupayakan berbagai
       cara baik melalui pengembangan SDM, sarana maupun dibukanya peluang
       pelimpahan otoritas peneraan dari Direktorat Metrologi kepada Pihak
       Ketiga (Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta dan Koperasi) yang dianggap
       mampu.

       Mengenai munculnya penyalahgunaan meter taksi dan pompa ukur BBM
       beberapa waktu yang lalu telah diambil langkah-langkah sebagai berikut:

       a. Melakukan penelitian terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan
          meter taksi melalui ijin type ;

       b. Menginstruksikan ke daerah untuk melakukan razia meter taksi
          bersam instansi terkait;

       c. Mengharuskan pemakaian shielded cable agar tidak bisa dimasuki
          pilsa palsu;

       d. Bekerjasama dengan Pertamina UPDN (Unit Pemasaran Dalam
          Negeri) mengadakan pengawasan dan penyuluhan terhadap pengusaha
          Pompa Ukur BBM;

       e. Frekwensi tera ulang ditingkatkan menjadi lima bulan sekali dengan
          maksud agar terdeteksi secara dini apabila ada kerusakan atau
          penyimpangan terhadap pompa tersebut;

       f.   Menindak sesuai dengan prosedur hukum terhadap pelanggan Pompa
            Ukur BBM;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              172




       g. Bekerjasama dengan Instansi terkait;

       h. Membuat rancangan Keppres tentang pelimpahan wewenang kepada
          pihak ketiga (Instansi Pemerintah, BUMN, Swasta atau Koperasi).


  30. Perkembangan Kerjasama Perdagangan Multilateral dan Regional

       Dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang
       Hubungan Perdagangan Multilateral dan Regional, kebijaksanaan yang
       ditempuh pemerintah adalah menjalin dan mengembangkan hubungan
       kerjasama perdagangan internasional secara regional, multilateral dan
       dengan lembaga komoditi internasional, serta mengamankan
       kebijaksanaan perdagangan Indonesia di dunia internasional.

       Adapun kebijaksanaan yang ditekankan dapat diuraikan sebagai berikut:

       a. Kerjasama Multilateral

           Perkembangan kegiatan perundingan perdagangan multilateral-WTO
           selama periode 1997 - 1998 mencakup hal-hal sebagai berikut:
           1) Melaksaanakan mandat yang telah disepakati pada Singapore
              Ministerial Confrence Desember 1996 ( Singapore - Ministerial
              Diclaration, 9-13 Desember 1996 ) antara lain:
              a) Implementasi hasil perundingan Putaran Uruguay
                  Dalam rangka implementasi hasil-hasil perundingan putaran
                  Uruguay seperti di bidang Schedule of Commitments Market
                  Access and Services secara konsisten. Di bidang akses pasar
                  adalah dalam bentuk penurunan dan pengikatan tarif serta
                  penghapusan hambatan-hambatan non-tarif untuk sejumlah
                  barang impor. Di bidang jasa adalah dalam bentuk komitmen
                  membuka pasar untuk lima sektor yaitu Jasa Telekomunikasi;
                  Perhubungan Laut; Keuangan; Industri; dan Pariwisata.
                  Sedangkan perundingan lanjutan di bidang Pertanian adalah
                  dalam rangka WTO reform programme in agriculture terus
                  diikuti oleh Indonesia di Jenewa.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                173




              b) Notifikasi
                  Sebagai anggota WTO, Indonesia secara konsisten telah
                  menyampaikan notifikasi bidang pertanian (beras dan
                  susu/produk susu), bidang tekstil dan produk tekstil untuk
                  integrasi tahap 1 dan 2. Sedangkan bidang-bidang lainnya sesuai
                  jangka waktu yang telah ditetapkan.
              c) The High Level Meeting For The LDCs
                  WTO tetap memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi
                  oleh Least Developed Contries (LDCs) dan menyepakati suatu
                  Plan of Action termasuk ketentuan seperti akses bebas Bea
                  Masuk. Sehubungan dengan hal tersebut telah diadakan The
                  Hihg Level Meeting For the Leaast Developed Contries (HLM-
                  LDCs) tanggal 27-28 Oktober 1997. Tujuan utama pertemuan
                  tersebut adalah untuk meningkatkan akses pasar produk ekspor
                  LDC s dan mencapai tujuan dimaksud. Delegasi Indonesia telah
                  berpartisipasi aktif dalam pertemuan tersebut. Indonesia dalam
                  hal ini telah menawarkan preferential duty-free acces bagi 19
                  produk ekspor Indonesia serta banmtuan teknis kepada LDCs.
              d) Services
                  Melanjutkan perundingan di bidang services sehingga tercapai
                  kesepakatan      di    bidang     Basic     Telecommunications
                  (Telekomunikasi Dasar) dan Financial Services (Jasa Keungan).
                  Pada perundingan telekomunikasi dasar, Indonesia telah
                  memberikan Final Offer-nya yang kemudian dilampirkan dalam
                  Fourth Protocol to the General Agreement on Trade in Services
                  (Protokol ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia).
                  Sedangkan perundingan perdagangan jasa keuangan telah
                  diselesaikan pada pada tanggal 12 Desember 1997. Indonesia
                  telah menyampaikan secara resmi Final Offer-nya kepada
                  Sekretariat WTO atas Schedule of Specific Commitments
                  Indonesia tahun 1995. Proses selanjutnya Indonesia masih harus
                  meratifikasi Fifth Protocol to the General Agreement on trade
                  in service paling lambat tanggal 29 Januari 1998.
              e) Perundingan Penurunan Tarif Produk Teknologi Informasi
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                174




                  Indonesia secara aktif turut serta dalam perundingan untuk
                  membahas usulan dari sejumlah negara tentang perluasan
                  cakupan produk teknologi informasi untuk tahap Jenewa.
              f) Work Programme And Built-In Agenda
                  Para anggota WTO, termasuk Indonesia, sepakat untuk
                  melakukan perundingan lanjutan di bidang pertanian (Future
                  Negotiaations on Agriculture); Services dan aspek TRIPs;
                  Peninjauan kembali atas anti Dumping; Custom Valuation;
                  Dispute    Settlemen   Undustanding,     Import    Licensing;
                  Preshipment Inspection; Rules of Origin; Sanitary and Phyto-
                  Sanitary Measures; Safeguards; Subsides and Countervailing
                  Measures; Tecnical Barriers to Trade; Textiles and Clothing;
                  Trade Policy Review Mechanism (TPRM); PROPs; and Trims.
           2) Trade Policy Review Indonesia
              Sesuai dengan kesepakatan dalam Putaran Uruguay, bahwa negara-
              negara berkembang diminta untuk mengadakan Trade Policy
              Review setiap 4 tahun sekali, maka Indonesia pada bulan Nopember
              1998 akan mendapat giliran untuk melakukan Trade Policy Review
              yang ketiga kalinya. Dalam proses melakukan kegiatan dimaksud
              telah datang para pejabat Trade Policy Review Division-WTO
              Genewa ke Indonesia pada pertengan bulan April 1998, untuk
              melakukan pembahasan dengan para pejabat Indonesia yang terkait
              dengan kebijakan-kebijakan Indonesia di bidang Perdagangan
              Internasional.
           3) Konperensi Tingkat Menteri (KTM) - WTO
              Sebagaimana artikel IV. Dari Marrakesh Agreement Establishing
              the WTO katakan bahwa “Thre Should be a Ministerial Converence
              Composed of Refrecentatives of all the Members, which shall meet
              at least once every two years”. Berdasarkan artikel ini, maka telah
              berlangsung konperensi tingkat Menteri (KTM) I - WTO di
              Singapura pada tanggal 9 - 13 Desember 1996.
              Diselenggarakannya KTM I - WTO di Singapura adalah dalam rangka
              meninjau hasil-hasil pelaksanaan kesepakatan Putaran Uruguay dan
              membahas kemungkinan melanjutkan proses liberalisasi perdagangan
              sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia. Konperensi telah
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               175




              berhasil mengesahkan suatu “Declaration” yang secara umum dapat
              dinilai seimbang bagi semua anggota WTO, diantaranya:
              a) Agar semua negara anggota semakin membuka peluang pasar
                 bagi produk-produk negara berkembang melalui pemberian
                 perlakuan khusus;
              b) Mengakui kesulitan-kesulitan negara berkembang dalam
                 melaksanakan persetujuan Putaran Uruguay dan pentingnya
                 bantuan teknis bagi negara-negara berkembang;
              c) Penegasan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa WTO
                 dan memungkinkan negara berkembang untuk mendapatkan
                 perlakuan adil dalam sengketa dagang, khususnya dengan
                 negara-negara maju;
              d) Mengakui keprihatinannya terhadap tindakan-tindakan yang
                 yang menghambat ekspor tekstil dan pakaian jadi asal negara-
                 negara berkembang dalam proses integrasi tekstil dan pakaian
                 jadi ke GATT.
              Selain itu, Deklarasi menampung isu-isu baru yang merupakan
              kepentingan negara-negara maju, seperti: standar perburuhan,
              investasi, kebijaksanaan kompetisi serta pengadaan barang dan jasa
              pemerintah. Juga memuat pernyataan tentang perdagangan jasa,
              perdagangan pertanian dan produk-produk teknologi informasi.
              Sedangkan tujuan diselenggarakannya KTM II pada tanggal 19 Mei
              1998 adalah untuk mengadakan peninjauan atas “implementasi of
              the WTO Agreement and Ministerial Decision” dan “future
              Activities of the WTO”. Kesempatan ini, juga dipakai untuk
              merayakan HUT ke -50 Sistem Perdagangan Multilateral
              (Multilateral Trading System-MTS).
              Salah satu hasil dari KTM II - WTO adalah disepakatinya agar
              KTM II akan dapat mengambil keputusan yang bersifat substantif.
              Dalam kaitan ini, para menteri sepakat agar General Council
              mengadakan “sidang khusus” pada bulan September 1998 yang
              pokok bahasannya akan mencakup:
              a) Permasalahan yang mencakup pelaksanaan             dari   pada
                 kesepakatan dan keputusan-keputusan;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             176




              b) Negosiasi-negosiasi yang telah dimandatkan di Marrakesh,
                 untuk memastikan bahwa negosiaasi-negosiasi tersebut berjalan
                 sesuai dengan jadwal;
              c) Rekomendasi mengenai pekerjaan berikutnya sesuai program di
                 Singapura;
              d) Rekomendasi mengenai tindak lanjut “Pertemuan Tingkat
                 Tinggi Negara-negara Berkembang Paling Terkebelakang”;
              e) Rekomendasi yang muncul sebagai hasil pertimbangan tentang
                 masalah-masalah lain yang diusulkan dan disetujui oleh para
                 anggota mengenai hubungan perdagangan multilateralnya.

       b. Kerjasama Regional

           Kerjasama Regional yang aktif diikuti Indonesia diantaranya
           Assosiation of South East Asian Nations (ASEAN) dan Asia Pacific
           Economic Cooperation (APEC). Kerjasama ASEAN dibentuk tahun
           1967 yang beranggotakan 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia,
           Philipina, Singapura dan Thailand dan hingga kini telah
           beranggotakan 9 negara yaitu: Brunai Darussalam, Indonesia,
           Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos dan
           Myanmar. Kerjasama regional APEC dibentuk tahun 1989 yang
           beranggotakan 18 negara meliputi 6 negara ASEAN, 3 negara
           NAFTA, 2 negara CER, 3 negara NIC’s, Jepang, RR Cina, PNG,
           Chile. Dari segi geografi APEC merupakan forum regional dengan
           sub-regional ASEAN, NAFTA dan CER. ASEAN sendiri memiliki
           sub regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Trangle (IMS-GT),
           Brunai-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area
           (BIMP-EAGA).

           Di samping itu kerjasama regional lainnya yang baru saja
           dikembangkan adalah kerjasama regional negara-negara ASIA dan EU
           (European Union) yang untuk selanjutnya disebut Asia-Europe
           Meeting (ASEM). Adapun negara-negara yang tergabung dalam
           kerjasama ASEM ini negara-negara anggota ASEAN beserta, Cina,
           Jepang dan Korea dari pihak ASIA dengan lima belas negara anggota
           UE. Kerjasama ASEM ini dimaksudkan untuk mengukuhkan suatu
           kemitraan ASIA-EROPA yang komprehensif bagi pertumbuhan yang
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 177




           lebih besar, antara lain memperkuat kaitan antara ASIA dan EROPA
           guna memajukan perdamaian, pertumbuhan yang berkelanjutan dan
           kemakmuran di dua kawasan yang pada gilirannya dapat memberikan
           sumbangan kearah stabilitas dan kemakmuran global.
           1) Kerjasama ASEAN
              Kerjasama regional bangsa-bangsa Asia Tenggara yang terbentuk
              (pada tanggal 8 Agustus 1967) di Bangkok, Thailand tiga puluh
              satu tahun lalu telah banyak menghasilkan kesepakatan-
              kesepakatan kerjasama baik kerjasama di bidang ekonomi maupun
              di bidang non ekonomi. Pada dekade sembilan puluhan ini,
              kerjasama di bidang ekonomi terlihat sangat menonjol dengan
              berbagai bentuk kerjasama dalam upaya mendorong pengembangan
              atas hal-hal sebagai berikut:
              a) Penerapan secara penuh dari kawasan perdagangan bebas
                 ASEAN/ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 2003;
              b) Pengembangan kawasan ASEAN menjadi suatu basis kawasan
                 dari industri-industri yang menghasilkan barang-barang yang
                 berteknologi maju dan mempunyai nilai tambah, sehingga
                 mampu melayani kebutuhan ASEAN maupun pasar dunia;
              c) Mendorong efisiensi industri melalui pemanfaatan keunggulan
                 wilayah yang lebih menarik bagi investasi dan tujuan wisata;
              d) Mengupayakan menjadi wilayah yang lebih menarik bagi
                 investasi dan tujuan wisata;
              e) Mendorong pembangunan infrastruktur sehingga             mampu
                 menciptakan iklim bisnis yang lebih efisien; dan
              f) Menjamin bahwa kekayaan alam (mineral, energi, hutan dan
                 lain-lain) yang dimiliki dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
              Salah satu bentuk kerjasama ekonomi yaitu kerjasama di bidang
              perdagangan yang sangat penting adalah kesepakatan untuk
              membentuk kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA = ASEAN
              Free Trade Area) tahun 2003. Untuk mewujudkan AFTA 2003,
              telah ditetapkan suatu mekanisme program penurunan tarif bersama
              yang disebut skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff
              Scheme).
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               178




              Melalui skema CEPT-AFTA ini, setiap negara anggota ASEAN
              diwajibkan menjadualkan penurunan tarif secara bertahap atas
              sejumlah barang yang diperdagangkan dengan negara ASEAN,
              sehingga pada tahun 2003 tingkat tarif barang-barang yang
              diperdagangkan di ASEAN tidak lebih dari 5 %. Dalam rangka
              CEPT-AFTA, Indonesia pada periode 1998-2003 telah
              memprogramkan penurunan tarif sebanyak 6620 pos tarif barang
              atau sekitar 86,42% dari total pos tarif yang dimiliki Indonesia.
              Pada tahun 1998 produk Indonesia yang memiliki tingkat tarif 0-
              5% sebanyak 4889 pos tarif atau sekitar 73,85%, sedangkan sisanya
              sebesar 26,15% memiliki tingkat tarif diatas 5%. Pada tahun 2000,
              produk Indonesia yang memiliki tingkat tarif 0-5% meningkat
              menjadi 5937 pos tarif atau sekitar 89,85%, dan yang tingkat tarif
              diatas 5% hanya tinggal 10,32%. Selanjutnya pada tahun 2003,
              seluruh produk Indonesia dalam rangka CEPT-AFTA sudah
              mencapai tingkat tarif tidak lebih dari 5%.
              Perdagangan Indonesia dengan negara anggota ASEAN melalui
              skema CEPT pada periode 1994-1996 mengalami peningkatan
              yang sangat pesat. Pada tahun 1994, nilai impor Indonesia dari
              ASEAN mencapai US $ 2,4 milyar yang meningkat pada tahun
              1996 menjadi US $ 3,5 milyar atau meningkat sekitar 45,9%.
              Peningkatan yang cukup pesat juga terjadi dalam hal kegiatan
              ekspor kenegara-negara ASEAN, di mana pada tahun 1994 nilai
              ekspor ke negara-negara ASEAN mencapai US $ 5,1 milyar dan
              pada tahun 1996 nilai ekspornya mencapai US $ 6,5 milyar atau
              meningkat sekitar 27,5%. Berkenaan dengan jenis produk yang
              diperdagangkan, perdagangan dengan negara ASEAN telah
              memanfaatkan jenis-jenis produk yang memperoleh preferensi tarif
              melalui skema CEPT dengan jumlah produk CEPT sekitar 85%.
              Akan tetapi dibalik peningkatan perdagangan yang cukup baik
              tersebut, Indonesia masih sedikit memanfaatkan pasar ASEAN
              sebagai negara asal barang impor maupun untuk tujuan ekspor.
              Dibandingkan total impor Indonesia dari dunia, pada tahun 1994
              Indonesia telah mengimpor dari negara anggota ASEAN sekitar
              10,4%, dan pada tahun 1996 meningkat menjadi sekitar 11,9%.
              Begitu pula bila dibandingkan total ekspor Indonesia ke seluruh
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                            179




              dunia, Indonesia telah mengekspor ke negara-negara ASEAN
              sekitar 13,8% pada tahun 1994 , dan pada tahun 1996 meningkat
              menjadi sekitar 15,4%. Hal ini diperkirakan karena jenis produk
              yang diperdagangkan dengan negara ASEAN pada umumnya
              sejenis dan tidak saling komplementer. Meskipun demikian, pasar
              ASEAN masih menjadi pasar yang menjanjikan karena peningkatan
              yang cukup baik dalam nilai perdagangan Indonesia dengan negara
              ASEAN pada periode 1994-1996. Diantara pasar negara ASEAN,
              Indonesia lebih banyak mengimpor dari Singapura, begitu pula
              Indonesia paling banyak mengekspor ke Singapura. Hal ini karena
              pada umumnya Indonesia masih menggunakan Singapura sebagai
              negara perantara baik dalam mengimpor maupun mengekspor.
              Perdagangan Indonesia dengan negara anggota ASEAN
              menunjukan peningkatan yang cukup baik, namun sejak
              pertengahan Juli 1997 terjadi kecendrungan pertumbuhan yang
              menurun. Hal ini karena sejak pertengahan Juli 1997 mulai
              terjadinya krisis ekonomi yang mulai melanda negara-negara
              anggota ASEAN yang dampaknya masih dirasakan saat ini oleh
              Indonesia. Sebagai negara anggota ASEAN yang telah merintis
              kerjasama baik dibidang ekonomi, industri dan perdagangan, guna
              mempersiapkan prasarana pendukung          dan fasilitasi untuk
              mewujudkan Kawasan Bebas ASEAN di tahun                   2003,
              mengusahakan kerjasama yang lebih intensif untuk mengatasi
              krisis ekonomi tersebut.
              Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya bertekad akan lebih
              meningkatkan kerjasama antara lain; meningkatkan perdagangan
              intra ASEAN melalui percepatan pembentukan “ASEAN Free
              Trade Area”, mempercepat terwujudnya “ASEAN Investment Area”
              dan kemungkinan penggunaan mata uang masing-masing negara
              ASEAN (ASEAN Local Curency) dalam setiap transaksi
              perdagangan ASEAN. Hal-hal tersebut telah diungkapkan dalam
              pertemuan informal tingkat Kepala Negara ASEAN pada 15
              Desember 1997 di Kuala Lumpur, dan pada waktu tersebut
              Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri. Usaha-usaha
              Peningkatan kerjasama yang lebih intensif tersebut dimaksudkan
              untuk mengurangi ketergantungan perdagangan Indonesia dengan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                180




              negara-negara dari non ASEAN. Disamping itu juga untuk
              mengurangi dampak ketergantungan terhadap mata uang non
              ASEAN terutama dolar Amerika Serikat.
           2) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
              Menyadari adanya perbedaan tingkat pembangunan diantara 18
              negara anggota APEC yang terdiri dari negara maju (Amerika
              Serikat dan Jepang), negara yang tingkat industrinya sudah mapan
              (Australia, Kanada dan Selandia Baru), negara-negara industri baru
              (Singapura, Republik Korea, China Taipei dan Hongkong) dan
              anggota-anggota dari negara-negara berkembang (Indonesia,
              Malaysia, Brunai Darussalam, Philipina, Thailand, Papua New
              Guinea, Chile, Meksiko dan RRC) merupakan tantangan akan
              timbulnya persaingan yang semakin ketat di pasar luar negeri dan
              dalam negeri tidak saja dengan sesama negara maju tetapi juga
              diantara negara berkembang sebagai dampak dari pelaksanaan
              komitmen hasil perundingan Putaran Uruguay disamping semakin
              meningkatnya sengketa dagang antar negara sebagai akibat
              bertemunya kepentingan-kepentingan berbagai negara maju
              maupun negara berkembang dalam memanfaatkan semaksimal
              mungkin liberalisasi perdagangan dan investasi.
              Oleh karena itu, selaku Ketua APEC pada masa bakti tahun 1994,
              Indonesia selaku negara berkembang telah memprakarsai
              pengembangan bidang-bidang kerjasama yang dianggap dapat
              mendukung pembangunan ekonomi anggota negara sedang
              berkembang seperti:
              a) Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam segala aspek;
              b) Integrasi sektor bisnis/swasta dalam kerjasama APEC;
              c) Kerjasama      memajukan    perusahaan   berskala   kecil   dan
                 menengah;
              d) Kerjasama dalam peningkatan infrastruktur, baik publik maupun
                 komersial.
              Selain itu Indonesia telah berhasil memperjuangkan kepentingan
              negara berkembang dengan ditetapkannya kerangka waktu untuk
              liberalisasi perdagangan dan investasi yang lebih lama (tahun 2020)
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                181




              dibandingkan dengan waktu yang diberikan bagi negara maju
              (tahun 2010) agar dapat mengejar ketertinggalan dan pada kerangka
              waktu yang ditetapkan dapat menerapkan perdagangan bebas
              bersama-sama anggota yang lain yang lebih maju serta
              mengupayakan agar kerjasama APEC didasarkan kepada kemitraan
              yang sederajat,       sama-sama bertanggung jawab, saling
              menghormati dan saling menguntungkan. Hal ini tertuang dalam
              Deklarasi Bogor 1994, yang menyepakati dan akan mewujudkan
              sistem perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka melalui
              3 Pilar Kerjasama Ekonomi APEC yang terdiri dari:
              a) Liberalisasi Perdagangan dan Investasi;
              b) Fasilitasi Perdagangan dan Investasi; dan
              c) Kerjasama Ekonomi dan Teknik (ECOTECH).
              Bagi Indonesia, Kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang
              sangat penting dilihat dari sudut kepentingan ekonomi, mengingat
              bahwa lebih dari 70% ekspor Indonesia ditujukan ke Kawasan Asia
              Pasifik. Disamping itu Investasi Asing yang masuk ke Indonesia
              60% berasal dari negara-negara di kawasan ini. Seperti: Jepang,
              Hongkong, Singapura, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan
              dan Australia serta bantuan luar negeri negara-negara donor Asia
              Pasifik menyumbang hampir 35% dari keseluruhan bantuan luar
              negeri yang diterima Indonesia. Semua kinerja ini terjadi secara
              alamiah tanpa campur tangan pemerintah.
              Selanjutnya pada bulan Nopember 1995, Para Pemimpin Ekonomi
              APEC kembali bertemu untuk ketiga kalinya di Osaka, Jepang
              untuk merumuskan langkah-langkah konkrit bagi kerjasama APEC
              yang dituangkan dalam Agenda Aksi Osaka melalui Rencana Aksi
              Kolektif (RAK) dan Rencana Aksi Individu (RAI) terhadap
              Liberalisasi dan Fasilitasi untuk 15 sektor spesifik yang mencakup:
              Tariff; Non Tariff; Services; Investment; Standard and
              Conformance; Custom Procedure; Intlectual Property Right;
              Competition Policy; Government Procurement; Dispute Mediation;
              Rule of Origin; Deregulation; Mobility of Business People;
              Implementation of the Uruguay outcomes dan Information
              Gathering and Analisys serta 13 sektor Kerjasama Ekonomi dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                182




              Teknik (ECOTECH) yang meliputi: Human Resources
              Development; Industrial Science and Technology; Small and
              Medium Enterprises; Economic Infrastructure; Energy;
              Transportation; Telecomunications and Information; Tourism;
              Trade and Investment Data; Trade Promotion; Marine Recources
              Conservation; Fisheries dan Agricultural Technology, yang akan
              dijabarkan lebih lanjut pada tahun 1996.
              RAK dan RAI inilah yang kemudian menjadi bagian penting dari
              Manila Action Plan for APEC (MAPA) yang disahkan pada
              Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC keempat pada tahun
              1996 di Subic, Philippines dengan mengarahkan para Menteri dan
              Pejabat senior untuk melaksanakan identifikasi sektor-sektor yang
              dapat diliberalisasi secara dini (Early Voluntary Sectoral
              Liberalization - EVSL) dimana liberalisasi dini tersebut harus
              memiliki dampak positif terhadap perdagangan, investasi dan
              pertumbuhan ekonomi, baik di negara anggota secara individu
              maupun bagi kawasan APEC.
              Untuk melaksanakan arahan para pemimpin APEC tersebut, maka
              sepanjang tahun 1997 telah diusulkan dan dibahas berbagai
              proposal Early Voluntary Sectoral Liberalisation (EVSL). Dalam
              pertemuan Komite Investasi dan Perdagangan (CTI) serta
              Pertemuan Pejabat Senior (SOM) ke III di St John, Kanada pada
              bulan Agustus 1997 telah diajukan 63 proposal EVSL di berbagai
              sektor. Jumlah ini berhasil di konsolidasikan menjadi 41 proposal
              dalam pertemuan khusus Komite Investasi dan Perdagangan dan
              Pertemuan Para Pejabat Senior pada bulan Agustus 1997 di
              Singapura. Selanjutnya dalam pertemuan di Vancouver Kanada
              pada tanggal 21-22 Nopember 1997 para Menteri Perdagangan
              sepakat untuk mengusulkan kepada para Pemimpin Ekonomi
              APEC (Proposal di 15 sektor untuk ditindak lanjuti).
              Kemudian pada Pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC yang
              bertemu kelima kalinya di Vancouver, Kanada pada bulan
              Nopember 1997, salah satu butir penting dari hasil pertemuan ini
              adalah disepakatinya 9 sektor untuk dikonsultasikan secara intensip
              sepanjang tahun 1998 agar dapat diimplementasikan mulai tahun
              1999, dimana Indonesia menjadi salah satu nominating economies
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  183




              dalam sektor forest product dan fish and fish products, dengan
              pertimbangan bahwa:
              a) Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber alam perikanan
                 dan kehutanan;
              b) Sektor perikanan dan kehutanan perlu secepatnya ditumbuhkan
                 menjadi sektor andalan ekspor mengingat ketersediaan bahan
                 baku dalam negeri;
              c) Pengalaman dampak krisis moneter terhadap industri ekspor
                 Indonesia yang sebagian besar padat komponen/bahan baku
                 impor;
              d) Deregulasi Paket 1995 dan 1996 tentang penurunan bea masuk
                 MFN menjadi maksimal 5%-10% pada tahun 2003;
              e) Kesepakatan dengan IMF yang prinsipnya telah membuka pasar
                 Indonesia terhadap barang impor termasuk disektor perikanan
                 dan kehutanan;
              f) Industri sektor perikanan dan kehutanan adalah padat karya.
              Kesembilan sektor dimaksud adalah:
              a) Environmental goods and Serivices;
              b) Fish and Fish Product;
              c) Forest Product;
              d) Medical equipment and instruments;
              e) Telecomunications (mutual recognition arrangement);
              f) Energy sector;
              g) Toys;
              h) Gems and Jewellery, dan
              i) Chemicals.
              Sesuai kesepakatan, proposal EVSL di kesembilan sektor ini akan
              dibahas secara mendalam mulai bulan Februari 1998, yaitu pada
              pertemuan pertama CTI dan SOM untuk tahun 1998. Pembahasan
              akan difokuskan pada cakupan produk; flexible phasing, cakupan
              langkah dan jadual pelaksanaan. Target yang ingin dicapai adalah
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               184




              agar dalam pertemuan Menteri Perdagangan APEC pada tanggal
              22-23 Juni 1998 di Kuching, Malaysia           dapat melakukan
              “launching” pada pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC pada
              tanggal 14-15 November 1998 untuk implementasi proposal EVSL
              di 9 sektor yang ditetapkan sebagai prioritas.
           3) Kerjasama Asia Eropa (ASEM)
              Para Kepala Negara Asia dan Eropa telah mengadakan
              Pertemuannya yang ke-2 pada tanggal 3-4 April 1998 di London.
              Pertemuan tersebut dihadiri oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan
              Negara-negara Asia (yang terdiri dari 7 negara anggota ASEAN,
              Cina, Jepang dan Korea) dan 15 negara-negara anggota Uni Eropa
              serta Presiden Komisi Eropa. Pertemuan dipimpin oleh Perdana
              Menteri Inggris serta Irlandia Utara selaku Presiden Dewan Uni
              Eropa.     Dalam      pertemuan      tersebut,   Para   Kepala
              Negara/Pemerintahan didampingi oleh Menteri Luar Negeri, para
              anggota Komisi Eropa serta Menteri lainnya.
              Pertemuan tersebut menyepakati tindak lanjut hasil-hasil pertemuan
              Tingkat Tinggi Para Kepala Negara/ Pemerintahan Asia-Eropa
              yang ke-1 di Bangkok, yaitu bahwa Proses ASEM harus meliputi
              hal-hal sebagai berikut:
              a) Dijalankan berdasarkan partnership yang sejajar dan saling
                 menghargai serta saling menguntungkan;
              b) Perluasan anggota harus didasarkan pada konsensus;
              c) Meningkatkan saling pengertian dan kewaspadaan melalui
                 proses tersebut sehingga mengarah kepada kerjasama dan
                 identifikasi prioritas untuk suatu dukungan yang terus menerus;
              d) Melakukan 3 dimensi dengan menekankan hal-hal sebagai
                 berikut:

                  (1) Mengembangkan dialog politik, menekankan kerjasama
                      ekonomi dan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya;

                  (2) ASEM bukan merupakan organisasi yang memiliki
                      Institusi.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              185




              Dalam Pertemuan yang ke-2 di London, Para Kepala Negara
              ASEM menyetujui hal-hal sebagai berikut:
              a) Membentuk ASEM Vision Group yang bertugas mempelajari
                 dan melihat ke depan rencana kerja ASEM. Keanggotaan
                 ASEM Vision Group terdiri dari “Eminent Persons” dari setiap
                 negara anggota. Indonesia diwakili oleh Prof. Suhadi
                 Mangkusuwondo. Ketua dari ASEM Vision Group ini ialah DR.
                 Lee ( Korea);
              b) Para Kepala Negara menyetujui pembentukan Asia-European
                 Environment Technology Center yang berkedudukan di
                 Thailand. Center ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama
                 mengenai “Environment Technology” diantara negara ASEM;
              c) Dalam rangka menangani krisis ekonomi yang melanda negara-
                 negara di Kawasan Asia, maka atas usul Inggris, ASEM
                 membentuk Trust Fund yang dananya diperoleh dari kontribusi
                 para anggotanya. Trust Fund yang didirikan dalam kerangka
                 kerja Bank Dunia diharapkan dapat aktif pada musim panas
                 tahun ini.
              Dalam kerjasama tersebut Kepala Negara dapat menyetujui
              penerapan Investment Promotion Action Plan (IPAP) dan Trade
              Facilitation Action Plan (TFAP) serta menugaskan para Menteri
              Ekonomi untuk melakukan supervisi dengan memperhatikan
              adanya perbedaan keadaan ekonomi antara negara Asia dan Eropa.
              Kepala Negara memperhatikan peranan investasi dan meminta agar
              program yang sedang dibuat harus dapat mempromosikan investasi
              2 arah antara anggota negara ASEM.
           4) Kerjasama Badan-Badan Dunia
              a) UNCTAD
                  Dalam forum UNCTAD negara berkembang berupaya untuk
                  saling membantu dan salah satu hasilnya adalah kesepakatan
                  untuk saling memberikan kemudahan impor, dalam satu skema
                  yang dikenal sebagai Global System of Trade Preferences
                  (GSTP), di samping itu, UNCTAD banyak menghasilkan
                  resolusi-resolusi negara berkembang terhadap negara industri.
                  Sejak pertemuan UNCTAD IX di Midrand Afrika Selatan Mei
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             186




                  1996 telah dihasilkan keputusan untuk melakukan reorientasi
                  kebijaksanaan dan kegiatan UNCTAD. Dalam UNCTAD IX
                  diformulasikan semangat Kemitraan Internasional Baru bagi
                  Pembangunan. Untuk mengusahakan terlaksananya orientasi
                  kebijaksanaan baru pada UNCTAD telah dibentuk Tiga Komisi
                  yaitu:
                  (1) Komisi Perdagangan Barang dan Jasa, dan Komoditi;
                  (2) Komisi Investasi, Teknologi dan Masalah Keuangan
                      Terkait;
                  (3) Komisi Perusahaan, Kemudahan Usaha dan Pembangunan;
                  (4) Melalui komisi-komisi tersebut didiskusikan pemberian
                      advis dan dukungan kepada negara berkembang di dalam
                      perdagangan dan pembangunan.
                  Kegiatan yang dilaksanakan dalam forum UNCTAD atara lain
                  meliputi:
                  (1) Sidang Komisi Perusahaan, Kemudahan Usaha dan
                      Pembangunan;
                  (2) Sidang Komisi Perdagangan Barang dan Jasa, dan
                      Komoditi;
                  (3) Sidang Komisi Investasi,      Teknologi   dan   Masalah
                      Keuangan Terkait.
                  Sedangkan hasil yang dicapai dalam forum UNCTAD adalah
                  berupa kesimpulan yang disepakati (agread conclusions)
                  mengenai hal-hal sebagai berikut:
                  (1) Kemitraan antar perusahaan di bidang teknologi, produksi
                      dan pemasaran; peranan struktur pendukung dalam
                      memajukan pengklasifikasian dan jaringan bagi
                      pengembangan perusahaan skala kecil dan menengah, dan
                      pengembangan sumber daya manusia di bidang electronic
                      commerce;
                  (2) Pengembangan pasar komoditi; pengelolaan resiko dan
                      jaminan keuangan; peningkatan kemampuan sektor
                      pariwisata di negara berkembang, dan memperkuat
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                187




                        kemampuan negara berkembang dalam mengembangkan
                        sektor jasa lingkungan hidup;
                  (3) Competition law and policy dengan fokus pembahasan
                      sesuai hasil pertemuan para pakar mengenai hukum dan
                      kebijakan kompetisi bulan November 1996, yakni:
                        (a)     Konsultasi mengenai hukum dan kebijakan
                                kompetisi, termasuk Model Law dan studi yang
                                berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalam The
                                Set of Principles and Rules;
                        (b) Program kerja termasuk kerjasama teknik, bimbingan
                            dan pelatihan dari UNCTAD mengenai.
                  (4) Pengkajian dan tinjauan terhadap persetujuan-persetujuan
                      yang ada mengenai investasi, dengan mempertimbangkan
                      kepentingan negara ber-kembang, serta sesuai mandat
                      Midrand dalam pasal 89 (b) yaitu melakukan identifikasi
                      dan analisis mengenai dampak dari kemungkinan adanya
                      kerangka persetujuan multilateral di bidang investasi
                      terhadap pembangunan;
                  (5) Upaya memajukan investasi dan kebijakan yang dapat
                      mendorong investasi guna mencapai sasaran-sasaran
                      pembangunan.
              b) International Trade Centre (ITC)
                  International Trade Centre (ITC) merupakan “Joint Subsidiary
                  Organ” (Lembaga yang membantu kegiatan bersama dari WTO
                  dan UNCTAD). Dengan demikian sifatnya tidak memihak
                  (Impartial), universal dan nir-laba (tidak memihak).
                  Menghadapi situasi perdagangan internasional pasca Putaran
                  Uruguay, dan pengalaman menangani program-program
                  terdahulu, ITC merubah strateginya, antara lain tidak lagi
                  terfokus pada produk tertentu, melainkan menyesuaikan diri
                  dengan kepentingan anggotanya, serta merubah status menjadi
                  “Full Support Organization”.
                  ITC memberikan 6 inti jasa berikut, yang pada dasarnya terkait
                  dengan “Product and Market Development (PMD)”, yaitu:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              188




                  (1) Product and Market Development (Pengembangan Produk
                      dan Pasar);
                  (2) Development of Trade Support Service, meningkatkan
                      kemampuan kelembagaan untuk memberikan pelayanan
                      kepada perusahaan;
                  (3) Trade Information, membangun kemampuan pelayanan
                      jasa informasi perdagangan, secara berkesinambungan;
                  (4) Human Resources Development, membangun kemampuan
                      memberikan training untuk meningkatkan perdagangan,
                      serta kebutuhan khusus perusahaan;
                  (5) International Purchasing and Supply Management,
                      termasuk pembelian untuk impor yang lebih baik;
                  (6) Need Assesment and Programme Design, mengkaji potensi
                      ekspor dan kendala yang dihadapi, serta merancang
                      program peningkatan perdagangan nasional maupun
                      regional.
                  Menanggapi perubahan strategi ITC, kiranya perlu digali
                  kemungkinan pemanfaatan jasa ITC secara lebih terarah,
                  misalnya dalam “Need Assesment and Programme Design”,
                  untuk mengkaji produk mana yang dapat dijadikan unggulan,
                  pengembangan produk untuk memenuhi selera pasar,
                  penerobosan pasar untuk produk tersebut dan sebagainya.


              c) Generalized System of Preferences (GSP)
                  GSP merupakan fasilitas kemudahan/keringanan ekspor yang
                  diberikan oleh negara-negara maju (bersifat unilateral) dalam
                  bentuk pembebasan atau penurunan bea masuk bagi produk
                  tertentu yang berasal dari negara-negara berkembang termasuk
                  Indonesia.
                  Tujuan utama pemberian fasilitas GSP, adalah untuk membantu
                  mengembangkan struktur industri negara-negara berkembang
                  dengan jalan mendorong ekspor mereka, khususnya produk
                  hasil industri. Dengan demikian diharapkan kesenjangan antara
                  negara maju dengan negara berkembang dapat dikurangi.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                       189




                  Sedangkan negara-negara maju yang memberikan fasilitas GSP
                  adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang dan negara maju
                  lainnya seperti; New Zealand, Eropa Timur, Swiss, Norwegia,
                  Kanada dan Australia. Namun sejak tahun 1995, Australia
                  hanya memberikan fasilitas GSP kepada negara-negara
                  terbelakang.
                  Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan GSP
                  adalah:
                  (1) Produk yang akan diekspor, harus tercantum dalam
                      Cakupan Produk dari negara pemberi GSP.
                  (2) Tingkat tarif GSP:
                        (a)     Amerika Serikat        : 0%
                        (b) Uni Eropa                  : 85% amat sensitif
                                                        70% sensitif
                                                        35% semi sensitif
                                                        0% Non sensitif

                   (3) Mekanisme Pengamanan

                        Amerika Serikat menerapkan Competitive Need Limits
                        (CNL)
                        (a)     Nilai              1996 sebesar US$ 75 juta
                                                   1997 sebesar US$ 80 juta
                        (b) Pangsa Impor           50%

                        Jepang menerapkan Ceiling atau                 quota-menetapkan
                        batasan nilai atau volume tertentu.

                  (4) Ketentuan Asal Barang
                        (a)     Kriteria Asal Barang
                                - Kriteria Proses: telah mengalami proses produksi
                                  di negara pengekspor, atau me-ngalami perubahan
                                  nomor HS 4 dijit);
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 190




                                - Kriteria Persentase: ditentukan nilai kan-dungan
                                  impor maksimal yang tidak boleh dilampaui:
                                  kumulasi global, kumulasi regional, dan donor
                                  country content rules).
                        (b) Persyaratan Pengiriman
                                - Pengiriman langsung;
                                - Transit (perlu dokumen penunjang).
                        (c)     Bukti dokumen

                  Permasalahan dalam pemanfaatan GSP:

                  (1) Ketidaktahuan eksportir/importir akan keberadaan fasilitas
                      GSP;

                  (2) Kurang pahamnya eksportir/importir akan ketentuan-
                      ketentuan yang ditetapkan atas produk;

                  (3) Nilai/volume ekspor (produk tertentu) sudah melampaui
                      ambang batas yang ditetapkan;

                  (4) Produk yang akan diekspor tidak memenuhi persyaratan
                      ketentuan asal barang;

                  (5) Kesalahan administratif;

                  (6) Kurang aktif untuk mengajukan “deminimum waiver” dan
                      redesignation (pemasukan kembali suatu produk yang
                      pernah dikeluarkan).

                  Insentif Khusus GSP-UE
                  Ketentuan ini merupakan inovasi baru skema GSP UE, yang
                  tujuannya adalah untuk mendorong negara-negara penerima
                  preferensi, agar meningkatkan kualitas pembangunan yang
                  diselaraskan dengan peningkatan kualitas kebijakan di bidang
                  sosial dan lingkungan. Ketentuan ini memberikan preferensi
                  tambahan yang dikeluarkan oleh negara-negara penerima
                  preferensi dalam melaksanakan kebijakan di kedua bidang
                  tersebut. Insentif ini diberikan atas permintaan dari negara-
                  negara yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, dengan syarat
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               191




                  bahwa negara yang bersangkutan telah memenuhi kriteria
                  mengenai kemajuan dalam memperbaiki kebijakan nasional di
                  bidang sosial dan lingkungan.
                  Untuk perbaikan kebijakan sosial dan pelaksanaannya (pasal 7
                  council Regulation/EC No. 3281/94, Social Incentive Clause)
                  sebagai acuannya adalah Konvensi ILO No. 87 dan 98, yaitu
                  tentang pemberian kebebasan kepada buruh untuk berserikat
                  dan hak untuk memperjuangkan nasib secara kolektif dan
                  konvensi No. 138 yang berkaitan dengan pekerja anak-anak.
                  Untuk perbaikan kebijakan lingkungan (pasal 8 Council
                  Regulation/EC No. 3281/94, environtmental incentive clause)
                  acuannya adalah ketentuan tentang sektor kayu tropis yang
                  dikeluarkan    ITTO     (International   Tropical    Timber
                  Organization).
                  Kegiatan dan hasil-hasilnya:

                  (1) Menerbitkan Skema GSP dari negara-negara pemberi
                      fasilitas GSP dan menyebarluaskannya, antara lain melalui
                      Kantor     Wilayah   Departemen     Perindustrian    dan
                      Perdagangan di 27 Propinsi;

                  (2) Mengikuti perkembangan isu-isu di seputar GSP sesuai
                      dengan kepentingannya;

                  (3) Memasyarakatkan GSP antara lain melalui Forum
                      Penyuluhan/Konsultasi Teknis di 17 Propinsi di Indonesia;

                  (4) Memonitor pemanfaatan GSP melalui Laporan dari
                      Kanwil DEPPERINDAG dan Atase Perdagang-an di luar
                      negeri.
                  Namun demikian, masukan yang diperoleh belum memadai
                  sebagaimana yang diharapkan. Secara umum, yang banyak
                  dimanfaatkan pengusaha/eksportir Indonesia adalah GSP
                  Amerika, Uni Eopa dan Jepang. Sebagai gambaran,
                  pemanfaatan GSP Amerika Serikat untuk tahun 1997 mencakup
                  ekspor senilai US$ 1.903 juta, yang merupakan 53,9% dari nilai
                  ekspor non-migas dalam rangka GSP ke Amerika Serikat atau
                  21,81 dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 192




                  Tindak Lanjut:
                  Mengingat GSP dapat meningkatkan daya saing dan masih sangat
                  dibutuhkan oleh para pengusaha/ eksportir Indonesia, maka upaya-
                  upaya untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas GSP perlu
                  diteruskan. Disamping itu, mengingat kondisi perekonomian kita
                  yang mengalami krisis, maka upaya negosiasi dan pendekatan
                  kepada negara pemberi fasilitas GSP, khususnya program
                  pemberian GSP Amerika Serikat yang akan berakhir tanggal 30
                  Juni 1998, agar dalam review nantinya Indonesia tetap tidak
                  dikeluarkan dari program GSP.
              d) Global System of Trade Preferences (GSTP)
                  GSTP adalah suatu persetujuan pertukaran konsesi antara
                  sesama negara berkembang dalam rangka meningkatkan
                  perdagangan dan saling memberikan perlakuan khusus yang
                  menguntungkan, yaitu saling memberikan penurunan tarif bea
                  masuk dari tarif bea masuk normal. Produk yang mendapatkan
                  konsesi tarif pada Putaran I dalam rangka persetujuan GSTP
                  yang merupakan hasil pertukaran konsesi diantara 48 negara
                  berkembang berjumlah ± 1.700 produk. Konsesi tarif yang
                  diberikan antara sesama negara anggota Persetujuan GSTP
                  berkisar dari 0% sampai dengan 80%.
                  Pada Putaran II telah disepakati bahwa Indonesia telah
                  menyampaikan Consilidated Concession kepada Sekretariat
                  GSTP sebanyak 35 produk.
                  Kegiatan dan hasil-hasilnya:

                  (1) Melakukan identifikasi Produk-produk         ekspor    yang
                      memanfaatkan fasilitas GSTP di 2 daerah;

                  (2) Mengikuti perkembangan isu-isu di seputar GSTP sesuai
                      dengan kepentingannya;

                  (3) Memasyarakatkan GSTP antara lain melalui Forum
                      Penyuluhan/Konsultasi Teknis di 17 Propinsi di Indonesia;

                  (4) Memonitor pemanfaatan GSTP melalui Laporan dari
                      Kanwil Perindag dan Atase Perdagangan di luar negeri.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               193




                  Usaha-usaha untuk memasyarakatkan pemanfaatan GSTP telah
                  dilakukan. Namun nampaknya eksportir kita dalam melakukan
                  ekspor dengan fasilitas GSTP       masih tergantung pada
                  permintaan importir dalam penyertaan Surat Keterangan Asal
                  (SKA), dimana importir tidak meminta SKA Form GSTP akan
                  tetapi menggunakan SKA lainnya.
                  Tindak Lanjut :
                  Mengingat pemanfaatan GSTP dapat meningkatkan daya saing,
                  maka perlu ditingkatkan usaha pemasyarakatan GSTP di dalam
                  negeri sehingga eksportir bersikap proaktif menyampaikan
                  adanya fasilitas GSTP kepada pelanggannya, maupun di negara
                  tujuan ekspor melalui para atase dan ITPC.
              e) Kerjasama Kelompok - 15
                  Kerjasama Ekonomi Selatan-Selatan (Group - 15)        yang
                  beranggotakan 16 negara dimaksudkan untuk me-ningkatkan
                  kerjasama di bidang ekonomi diantara negara-negara anggota,
                  berdasarkan keyakinan bahwa potensi yang bisa dimanfaatkan
                  satu sama lain adalah sangat besar dan akan saling
                  menguntungkan.
                  Negara anggota Group-15 adalah: Aljazair, Argentina, Brazilia,
                  Egypt, Indonesia, India, Jamaica, Malaysia, Mexico, Nigeria,
                  Peru, Senegal, Venezuela, Zimbabwe, Chili, dan Kenya.
                  Kerjasama Ekonomi Selatan-Selatan juga diharapkan menjadi
                  suatu forum konsultasi antar negara berkembang dalam
                  koordinasi kebijaksanaan dan langkah-langkah negara Selatan-
                  Selatan, dan untuk kerjasama dalam merencanakan dan
                  melaksanakan program-program kerjasama diantara negara
                  anggota.
                  KTT VII telah diselenggarakan pada bulan Nopember 1997 di
                  Kuala Lumpur, dihadiri oleh Kepala Negara RI dan Menteri
                  Luar Negeri.     Khusus untuk Sidang Pertama Menteri
                  Perdagangan dan Ekonomi Kelompok-15, Menteri Perindustrian
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                194




                  dan Perdagangan diwakili oleh Direktur Jenderal Hubungan
                  Ekonomi Luar Negeri, Departemen Luar Negeri.


                  Kegiatan yang dilakukan adalah:
                  (1) Mengadakan Kerjasama Perdagangan dan Inves-tasi;
                  (2) Mengadakan Kerjasama Teknis;
                  (3) Mengadakan Liberalisasi Perdagangan;
                  (4) Mendorong Partisipasi sektor Swasta;
                  (5) Mengadakan Kerjasama Perdagangan Multilateral.

                  Hasil-hasilnya:
                  (1) Mengadakan Kerjasama Perdagangan dan Inves-tasi yang
                      meliputi:
                        (a) Kerjasama di bidang fasilitasi perdagangan dan
                            investasi, seperti; pertukaran informasi, mobilitas
                            wira usaha, persyaratan standar peningkatan
                            perdagangan     dan     investasi  serta  prosedur
                            kePabeanan;
                        (b) Kerjasama teknis yang mencakup program-program
                            pelatihan keahlian, pertukaran investasi dan promosi
                            perdagangan, penugasan personil dan program
                            peningkatan produktivitas dan peningkatan mutu;
                        (c) Di bidang liberalisasi perdagangan, telah memberikan
                            komitmen liberalisasi dalam rangka kerangka
                            kerjasama WTO - UNCTAD dan pengaturan
                            perdagangan regional berdasarkan otonomi dibawah
                            Skema GSTP.

                  2)    Bidang Kerjasama Teknis
                        (a)     Diperlukan identifikasi program kerjasama teknis
                                yang dapat ditawarkan oleh setiap negara anggota;
                        (b) Bidang-bidang kerjasama teknis tersebut mencakup
                            pelatihan keahlian, pertukaran investasi dan promosi
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   195




                                perdagangan, berbagi pengalaman, penugasan
                                personel serta program peningkatan produktivitas dan
                                peningkatan mutu.

                  3)    Bidang Liberalisasi Perdagangan
                        Dalam rangka memperluas dan meningkatkan arus
                        perdagangan dan investasi diantara negara-negara anggota
                        maka perlu dipertimbangkan penerapan Sistem Preferensi
                        Perdagangan Global (Skema GSTP) yang selama ini telah
                        diterapkan dalam rangka kerjasama UNCTAD.
                  4)    Bidang Partisipasi Sektor Swasta
                        (a)     Mendorong sektor swasta untuk memberikan peran
                                lebih pro-aktif dan berpartisipasi di dalam forum
                                bisnis dan investasi;
                        (b) Intensifikasi jaringan kerja antara KADIN dengan
                            Asosiasi Bisnis dan Industri lainnya antara Kelompok
                            Selatan-Selatan dalam kerjasama yang erat dengan
                            Business and Investment Foum (BIF) dan Committee
                            on Investment, Trade and Technology (CITT). Dalam
                            hal ini KADIN Indonesia telah menawarkan untuk
                            menjadi tuan rumah pada pertemuan kedua;
                        (d) Mengembangkan         upaya-upaya   dalam   rangka
                            meningkatkan interaksi dan mempererat hubungan
                            antara industri kecil dan menengah untuk mendorong
                            kinerja mereka dan lebih memanfaatkan peluang
                            yang ada, serta meningkatkan pameran dagang antara
                            kelompok Selatan-Selatan.

                  5)    Bidang Perdagangan Multilateral

                        Melakukan koordinasi dan konsolidasi posisi kelompok
                        Selatan-Selatan dan berupaya mencapai konsensus akan
                        issue-issue penting dalam rangka menjamin pengamanan
                        kepentingan perdagangan dan pembangunan antar anggota.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                196




              f) Kerjasama ESCAP
                  Maksud partisipasi Indonesia dalam komisi kerjasama ekonomi
                  regional ESCAP yang mencakup bidang perdagangan, industri
                  dan teknologi adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di
                  wilayah Asia dan Pasifik, yang mempertimbangkan sifat
                  komplemen-taristik berbagai bentuk kerjasama baik regional
                  maupun sub regional yang sudah ada. Dalam kaitan ini,
                  Indonesia senantiasa membuka diri, untuk membahas prospek,
                  prioritas dan pilihan kebijakan yang saling melengkapi dalam
                  mengem-bangkan        kegiatan    ekonomi.      Dalam    upaya
                  meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kegiatan ESCAP,
                  maka perlu adanya pengkajian ulang mengenai Struktur
                  Konperensi dan Program ESCAP termasuk prioritas
                  thematiknya. Untuk itu pada bulan Pebruari 1997 telah
                  dilaksanakan Pertemuan “The Regional Preparatory Meeting
                  for the Review of the Conference Structure of the Commission of
                  ESCAP” di Bangkok.
                  Proses restrukturisasi ESCAP tersebut merupakan proses yang
                  terus berlanjut dalam rangka reformasi PBB secara menyeluruh.
                  Pertemuan tersebut telah me-rekomendasikan struktur
                  Konperensi Komisi ESCAP terdiri dari 5 komite dan 1
                  kelompok pengarah serta mempertahankan dua Special Body.
                  Komite yang berkaitan dengan Depperindag adalah “Committee
                  on Regional Economic Cooperation” beserta Steering Group,
                  bersidang sekali dalam 2 (dua) tahun. Pertemuan Steering
                  Group-nya direkomendasikan diadakan setiap tahun.
                  Selain rekomendasi tentang komite tersebut diatas, juga telah
                  diputuskan bahwa Sidang Komisi ESCAP tetap diselenggarakan
                  setiap tahun yang terdiri dari 2 (dua) segmen, yaitu Pertemuan
                  Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) dan dilanjutkan dengan
                  Pertemuan Tingkat Menteri.
                  Kegiatan antara lain adalah:
                  (1) KTM Menteri Industri dan Tehnologi dalam sidangnya
                      pada bulan Februari 1998 di Bangkok mengadopsi
                      Rencana aksi regional untuk pem-bangunan industri dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                197




                        tehnologi, dengan meng-identifikasikan bidang-bidang
                        yang diprioritaskan untuk kerjasama regional dan aksi
                        ditingkat nasional;
                  (2) Menghasilkan deklarasi untuk memperkuat kerja-sama
                      regional untuk pembangunan industri dan tehnologi di
                      wilayah Asia dan Pasific yang disebut "Bangkok
                      Declaration on strengthening regional cooperation for
                      industrial and technological development of the Asian and
                      Pasific Region"
                  Hasil-hasilnya meliputi:
                  (1) Restrukturisasi dan pembangunan industri dan tehnologi
                      untuk       mempromosikan         dan       meningkat-kan
                      "complementaritis"     dan    pencapaian     daya     saing
                      internasional didalam tatanan baru regional dan global;
                  (2) Promosi investasi yang dikaitkan dengan transfer
                      tehnology, untuk pembangunan industri dan tehnologi di
                      wilayah ESCAP;
                  (3) Melakukan privatisasi dan pembangunan sektor swasta
                      didalam meningkatkan pembangunan industri dan
                      tehnologi;
                  (4) Mengintegrasikan negara yang kurang berkem-bang,
                      negara-negara di kepulauan Pasifik dan ekonomi dalam
                      transisi: tantangan dan peluang dalam suatu dunia ekonomi
                      global dunia;
                  (5) Meningkatkan pengembangan skill untuk kesinambungan
                      pembangunan industri dan tehnologi di wilayah ESCAP.
                  Dalam hal ini The Asian Pasific Centre for Transfer of
                  Technology (APCTT) diharapkan menjadi katalis dalam
                  penyusunan    dan  pengorganisasian    program-program
                  pengembangan.
              g) OKI (Organisasi Konperensi Islam)
                  OKI beranggotakan 55 negara yang penduduknya beragama
                  islam tersebar di Afrika, Asia, Eropa dan Amerika Selatan.
                  Kerjasama di bidang ekonomi ditangani oleh satu badan yang
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                198




                  diberi nama Standing Committee for Economic and Comercial
                  Cooperation of Organization of the Islamic Conference
                  (COMCEC). Dalam rangka kerjasama Konperensi Islam ini,
                  Indonesia telah menandatangani empat jenis dari enam
                  persetujuan dan statuta yang menjadi dasar kerjasama dalam
                  OKI tersebut yakni:

                  (1) General Agreement on Economic, Technical               and
                      Commercial Cooperation Among Member States;

                  (2) Agreement on Promotion, Protection and Guarantee of
                      Investments among Member States;

                  (3) Framework Agreement on Trade Preferentie System
                      among OIC Member States;

                  (4) Articles of Agreement on Islamic Cooperation for the
                      Insurance of Investment and Export Credit.
                  Sedangkan dua statuta berikut ini belum ditandatangani, hal ini
                  disebabkan antara lain karena Indonesia belum melihat manfaat
                  ekonominya yaitu:

                  (1) Statute of the Islamic States Telecommunications Union
                      (ISTU);

                  (2) Statute of the Islamic Civil Aviation Council.

                  Jarak geographis yang memisahkan negara-negara anggota,
                  merupakan salah satu kendala dalam me-laksanakan kerjasama
                  ekonomi. Direktorat HPMR berperan aktif dalam kerjasama
                  melalui Standing Committee for Economic and Commercial
                  Cooperation-Organization for Islamic Conference (COMCEC-
                  OIC) yang membahas kerjasama antar negara anggota OKI
                  dalam promosi, misi dagang dan konsultasi. Sidang ke-14
                  COMCEC-OIC akan diselenggarakan bulan Nopember 1998 di
                  Istambul - Turki dengan materi pokok membahas lembaga
                  kemetrologian OKI.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  199




                  Kegiatan dan hasil-hasilnya yaitu:

                  (1) Rencana Aksi

                        Pada Summit ke VII, telah diadopsi mekanisme
                        implementasi pada rencana aksi dan selanjutnya kelompok
                        ahli dari setiap bidang kerjasama akan membahas
                        implementasinya.

                  (2) Kerjasama promosi perdagangan

                        Telah disusun skema-skema berikut untuk mening-katkan
                        perdagangan antar negara islam yaitu:
                        (a)     Longer Term Trade Financing Scheme (LTTF)
                                Operasional sejak 1408 H (1988) ditujukan untuk
                                meningkatkan ekspor komoditi non konvensional,
                                antar negara anggota OKI dnegan memberikan
                                pendanaan selama periode 6-10 bulan.
                        (b) Islamic Corporation for the Insurance of Investment
                            and Export Credit (ICIEC)
                                Tujuannya meningkatkan transaksi       dan   aliran
                                investment antar anggota OKI.
                        (c)     Islamic Multilateral Clearing Union
                                Cakupan produknya fleksibel, keanggotaan atas dasar
                                suka rela.

                  (3) Pembentukan Trade Information Network (TINIC)
                        Bekerjasama dengan ICDT (Islamic Centre for Deve-
                        lopment of Trade) membuat data base di bidang:
                        (a) Foreign Trade Operations;
                        (b) Foreign Trade Statistics;
                        (c) Trade Oppurtunities;
                        (d) Trade Events.

                  (4) Pembentukan Trade Preferential System among OIC
                      Member States (TPSOIC).
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   200




                        Kerangka kerja untuk TPSOIC tersebut, telah
                        ditandatangani oleh 20 anggota. Jika telah diratifikasi oleh
                        lebih dari 10 anggota, telah dapat diberlakukan.

                  (5) Reorganisasi Islamic Trade Fair

                        Trade Fair dimaksud pernah dilaksanakan di Jakarta-
                        Indonesia pada tahun 1996.

                  (6) Kerjasama antara sektor swasta OKI.

                        Dilakukan melalui ICCI (Islamic Chambre of Commerce
                        and Industries).

                  (7) Pertukaran pandangan tentang isu-isu yang aktual antara
                      lain:
                        (a)     Pengalaman privitision di negara OKI;
                        (b) Implications of Regional Economic Grousing.

              h) INRO (International Natural Rubber Organization)
                  Internastional Natural Rubber Organization dibentuk pada
                  tahun 1979, merupakan wadah kerjasama antara negara
                  produsen/pengekspor dengan negara konsumen/ pengimpor
                  karet alam. INRO beranggotakan 9 negara pengekspor dan 17
                  negara pengimpor karet alam. Tujuan utamanya adalah
                  tercapainya suatu keseim-bangan pertumbuhan permintaan dan
                  penawar-an karet alam. Hal ini dicapai melalui stabilisasi harga
                  kerat pada tingkat yang menguntungkan, ditunjang oleh
                  mekanisme operasi Cadangan Penyangga (Buffer Stock) serta
                  riset dan pengembangan karet alam, sebagaimana ditetapkan di
                  dalam International Natural Rubber Agreement (INRA).
                  Kekuasaaan tertinggi ada ditangan Dewan (International
                  Natural Rubber Council) yang beranggotakan semua negara
                  anggota dan melakukan sidangnya 2 kali dalam setahun.
                  Didalam INRA, distribusi suara (Votes) dalam pengambilan
                  keputusan didasarkan pada pangsa ekspor/impor negara
                  anggota. Indonesia sebagai negara produsen kedua terbesar
                  mengantongi 330 dari 1000 suara produsen, sehingga pendapat
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                201




                  Indonesia menjadi salah satu faktor penentu yang dominan
                  dalam sidang INRO. Sejak Pebruari 1998, diberlakukan INRA
                  III (INRA 1995) yang mempunyai masa berlaku selama 4 tahun.
                  Negara anggota yang telah meratifikasi INRA III 1995 dan
                  suara yang didapat tahun 1998 adalah terdiri dari 6 negara
                  produsen: Code d Voire (21), Indonesia (334), Malaysia (205),
                  Nigeria (20), Sri Lanka (19), Thailand (401), sedangkan negara
                  konsumen terdiri dari: Cina (136), European Community (286):
                  Austria (8), Belgia & Luxemburg (14), Denmark (1), Finland
                  (3), France (60), Germany (66), Greece (2), Irland (2), Italy
                  (40), Netherland (3), Spane (46), Sweden (3), United Kingdom
                  (41), disusul Jepang (232) dan Amerika Serikat (343).
                  Kegiatan dan hasil-hasilnya:

                  (1) Stabilisasi Harga
                        INRO memonitor perkembangan pasar karet alam dunia,
                        dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Harga
                        rata-rata karet alam dari 4 Pasar Karet Alam, yaitu:
                        Singapura, Kuala Lumpur, New York dan London,
                        digunakan sebagai indikator harga, untuk menentukan
                        apakah perlu dilakukan pembelian karet, penjualan stok
                        ataukah revisi automatic refence price.
                        Dengan mekanisme kerja yang disepakati, harga karet
                        selama masa-masa perjanjian relatif stabil, dan
                        menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini ditandai
                        dengan pertumbuhan suplai maupun permintaan karet alam
                        yang senantiasa meningkat. Hasil-hasil monitoring harga
                        INRO sekaligus dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha
                        sebagai arahan dalam mengembangkan produksi dan
                        pemasarannya.

                  (2) Hasil Operasi Buffer Stock

                        Kegiatan Operasi Buffer Stock menghasilkan keuntungan
                        dari hasil penjualan karet yang dibeli pada waktu harga
                        rendah dan dijual pada waktu harga tinggi, sesuai dengan
                        garis-garis indikasi harga yang disepakati. Dari kegiatan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   202




                        tersebut ,Indonesia menerima penghasilan bersih sebesar
                        RM 35.219.419,29 yang langsung disetor ke kas negara.

                   (3) Riset dan Pengembangan

                        INRO melakukan berbagai kegiatan dalam               rangka
                        meningkatkan daya saing karet, antara lain:
                        (a)     Mengumpulkan data dan menyebarluaskan informasi
                                diseputar karet alam untuk kepentingan para anggota.
                                Informasi tersebut dapat dilihat dalam home page dan
                                INRO News Letter;
                        (b) Meningkatkan riset dan pengembangan serta
                            mempererat kerjasama di bidang produksi,
                            pengolahan, pemasaran dan pemakaian karet alam.

                        Prioritas diberikan pada kegiatan yang memenuhi sebagian
                        atau seluruh kriteria berikut :
                        (a)     Menguntungkan      negara    pengekspor     maupun
                                pengimpor;
                        (b) Meningkatkan produktivitas serta         produksi karet
                            alam;
                        (c)     Meningkatkan mutu dan keseragaman pasok karet
                                alam;
                        (d) Mengembangkan pemakaian akhir karet alam yang
                            mengarah ke peningkatan dan kegunaan baru;
                        (e)     Memperbaiki pengolahan, penyajian dan pemasaran
                                karet alam;
                        (f)     Menjaga lingkungan dan meningkatkan keamanan
                                penggunaan.

                        Proposal-proposal berikut dalam proses pengujian dan
                        pengembangannya:
                        (a)     Recent Progress on the African Rubber Quality
                                Project;
                        (b) Promotion and Implementation of Natural Rubber
                            Isolators for Earthquake Protection;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 203




                        (c)     A Survey for the Treatment of Rubber Factory
                                Effluents;
                        (d) Current Status on the Possible Follow-up of the
                            Blends Project.

                        Proposal-proposal berikut sedang dipertimbangkan untuk
                        dilaksanakan yaitu:
                        (a)     Evaluation of Marketing Systems for Smallholder
                                Raw Materials for Dry Rubber Production;
                        (b) Improving the Productivity of Smallholders Rubber
                            Agroforestry Systems : Sustainable Alternatives;
                        (c)     Corynespora Leaf Fall Disease.
                        (d) Rubberised Asphalt for Road Surfacing.

                        Tindak Lanjut:
                        (a)     Indonesia akan terus memonitor dan mengarahkan
                                aktivitas INRO sesuai dengan ketentuan yang
                                berlaku;
                        (b) Berpartisipasi aktif dalam sidang-sidang INRO,
                            memperjuangkan       kepentingan    negara-negara
                            produsen pada umumnya dan kepentingan Indonesia
                            pada khususnya;
                        (c)     Mengikuti perkembangan dan partisipasi aktif dalam
                                proyek-proyek yang terkait dengan kepentingan
                                Indonesia;
                        (d) Melakukan koordinasi antar pengusaha karet nasional
                            dengan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia
                            (GAPKINDO)           untuk   mengamankan        dan
                            melaksanakan program-program INRO di tingkat
                            nasional sehingga akan mendorong pertumbuhan
                            industri karet rakyat.
              i) ANRPC (Association of Natural Rubber Producing Countries)
                  Association of Natural Rubber Producing Countries dibentuk
                  pada tahun 1970 merupakan forum konsultasi antar produsen
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   204




                  karet alam yang beranggotakan 7 negara penghasil karet alam,
                  yaitu India, Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Sri Lanka,
                  Vietnam dan Thailand. Sekretariat ANRPC berkedudukan di
                  Kuala Lumpur- Malaysia dipimpin oleh seorang Sekretaris
                  Jenderal.
                  Tujuannya antara lain:

                  (1) Mempromosikan riset dan pengembangan di bidang
                      produksi, prosesing dan pemasaran karet alam;

                  (2) Mempromosikan kerjasama teknis antar negara anggota;

                  (3) Meningkatkan koordinasi dalam memproduksi karet alam;

                  (4) Mempertahankan stabilitas harga karet alam pada harga
                      yang menguntungkan.

                  Untuk kelancaran kegiatan dibentuk komite-komite berikut:

                  (1) Coordinating Committee Production and Marketing
                      Strategies (CCPMS);

                  (2) Executive Committee (EXCO);

                  (3) Committee on Natural Rubber Statistics (CNRS);

                  (4) Standing Committee on INRO Matters (SCIM);

                  (5) Technical Committee on Pest and Diseases of Hevea
                      (TCPDN).
                  Kegiatan dan hasil-hasilnya:

                  (1) Bidang Produksi:
                        (a)     Promosi karet alam sebagai bahan mentah yang
                                bersahabat dengan lingkungan. Selain itu juga
                                direncanakan untuk mencetak pamflet dan membuat
                                video, namun pembuatan video dihentikan karena
                                terbatasnya anggaran;
                        (b) Pertukaran klone atas dasar bilateral
                                Sejak disepakatinya program ini, belum dilaksanakan.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  205




                  (2) Pemasaran:
                        (a)     Aktivitas berkaitan dengan “Standing Commit-tee on
                                INRO Matters”.
                                Merupakan forum negara-negara produsen dalam
                                memperjuangkan      kepentingan      negara-negara
                                produsen dalam keanggotaan INRO. Sidang-
                                sidangnya dilakukan melalui sirkulasi kertas kerja
                                (surat menyurat).
                                Disepakati memperbarui INRAPS 1992, menjadi
                                INRAPS 1997 (International Rubber Agreement on
                                Price Stabilisation) dengan masa berlaku selama 5
                                tahun.
                        (b) Aktivitas berkaitan dengan CCPMS (Coordinating
                            Committee on Production and Marketing Strategis).
                                Pertukaran informasi mengenai strategi produksi dan
                                pemasaran karet alam negara-negara anggota serta
                                strategi bersama.

                  (3) Statistik

                        Pertukaran data dan metode statistik karet alam, ramalan
                        produksi dan konsumsi serta perkiraan biaya produksi
                        masing-masing negara anggota.

                  (4) Hama dan Penyakit:

                        Aktivitas pencegahan hama dan penyakit tanaman karet,
                        antara lain melalui Workshop dan Training dengan
                        mengundang partisipasi negara anggota.

                  (5) Publikasi:
                        (a)     Quarterly NR Statistical Bulletin;
                        (b) Economic and Statistical Review;
                        (c)     New Letter.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 206




              j) APCC (Asian and Pacific Coconut Community)
                  Masyarakat Kelapa Wilayah Asia-Pasific (Asian and Pasific
                  Coconut Community/APCC) didirikan pada tahun 1969 oleh
                  The Economic Social Commission for the Asia and Pacific
                  (ESCAP) yang saat ini beranggotakan 13 negara produsen
                  kelapa, yakni: India, Indonesia, Malaysia, Philipina, Sri Lanka,
                  Thailand, Fiji, Federated State of Micronesia, Papua New
                  Guinea, Solomon Island, Vanuatu, Vietnam dan Western
                  Samoa. Sekretariat APCC berkedudukan di Jakarta dipimpin
                  oleh seorang Executive Director yang dipilih untuk masa
                  jabatan 5 (lima) tahun.
                  Tujuan :
                  Meningkatkan kerjasama antar negara produsen kelapa dalam
                  bidang produksi, pemasaran, pengolahan dan penelitian antara
                  lain; melalui pertukaran informasi (transfer of technology),
                  statistik, program dan proyek guna meningkatkan produksi dan
                  produktivitas kelapa.
                  Kegiatan:
                  Untuk membahas program kerja dan bantuan proyek diadakan
                  pertemuan setahun sekali yang dihadiri oleh “plenipontentiary
                  representative” yang terdiri dari:

                  (1) Annual Session;

                  (2) Permanent Panelon Coconut Technology (COCOTECH);

                  (3) Coconut Product Exporters;

                  (4) Workshop/Seminar.
                  Anggaran operasional diperoleh dari iuran negara anggota,
                  sedangkan untuk program mendapatkan bantuan dari badan-
                  badan dunia lainnya, seperti; UNIDO, FAO, Philippine Coconut
                  Authority (PCA), Common Fund for Commodities (CFC),
                  Burotrop (Bureau Research on Tropical and Perenial Crops)
                  dan beberapa negara penyumbang (Donor Countries).
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              207




                  Proyek yang telah dijalankan dalam bidang produksi, pemasaran
                  dan pengolahan antara lain:

                  (1) Multy Country TCDC Programme;

                  (2) IDRC/APCC Integrated Coconut Information Services
                      Programme;

                  (3) ITC/APCC Computer Based Market Intelligence System
                      for Coconut (Indonesia mendapat bantuan tiga buah
                      komputer);

                  (4) Workshop on Coconut Wood Utilization for Policy
                      Markers;

                  (5) Study on Contrains on the Market for Desiccated Coconut;

                  (6) Workshop on Waste Heat Recovery Unit;

                  (7) APCC Course on Coconut Statistics;

                  (8) Study on Assesment of Experience with the New Coconut
                      Varietas.
                  Sedangkan program dan proyek yang akan dilak-sanakan
                  memasuki tahun 1998, antara lain:
                  (1) Coconut Integrated Pest Management Control;
                  (2) Assesment of the Performance of High Yielding Coconut
                      Varieties/Hybrid and the Varietal Preferences of Farmers;
                  (3) Establishment of International Coconut Genebanks in Asia
                      Pacific Region;
                  (4) Control and Reduction of Aflatoxin Level in copra and
                      Copra Cake.
                  Untuk proyek nomor 1,2 dan 3 sebagai counterpart di Indonesia
                  adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri
                  (PUSLITBANGTRI-BALITKA            MANADO),       Departemen
                  Pertanian, sedangkan untuk proyek nomor 4 adalah Balai Besar
                  Penelitian dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian
                  (BBIHP), Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               208




                  Hasil yang dicapai:

                  (1) Bidang produksi kelapa, secara nasional perkembangannya
                      sangat pesat, dibuktikan bahwa apabila pada tahun 1991
                      produksi negara anggota APCC baru mencapai 7,4 juta ton
                      kopra ekuvalen maka memasuki tahun 1997 produksinya
                      meningkat menjadi 9,1 juta ton kopra ekuvalen. Juga
                      terjadi perluasan lahan dimana pada tahun 1991 tercatat
                      seluas 10.071.000 Ha meningkat secara perlahan hingga
                      tahun 1996 mencapai 10.437.000 Ha.

                  (2) Bidang pemasaran, juga terjadi peningkatan ekspor kopra
                      dari 193.750 metric ton pada tahun 1992 menjadi 252.396
                      metric ton pada tahun 1996 sedangkan untuk ekspor
                      minyak kelapa sedikit mengalami penurunan dari
                      1.371.577 metric ton pada tahun 1992 menjadi 1.303.195
                      metric ton pada tahun 1996. Berhasil dibentuk lembaga
                      konsultasi eksportir dessicated coconut product dalam
                      membantu program APCC serta melakukan pertukaran
                      informasi dan mengatasi hambatan perdagangan. Hal ini
                      disebabkan, karena kebijakan di beberapa negara untuk
                      mengkonsumsi minyak kelapa sebagai bahan baku minyak
                      goreng termasuk Indonesia. APCC juga berhasil me-
                      yakinkan kepada konsumen minyak kelapa di Amerika
                      Serikat khususnya “American Soybean Association” yang
                      menyatakan bahwa minyak nabati termasuk minyak kelapa
                      mengandung kolesterol yang sangat mengganggu
                      kesehatan manusia ternyata tidak benar.

                  (3) Di bidang pengolahan berhasil dikembangkan produk
                      diversifikasi antara lain desicated coconut, coconut milk,
                      nata de coco, coir fibre, activated carbon, cocowood,
                      handycraft, dan sebagainya yang merupakan nilai tambah
                      bagi produsen dan petani kelapa. Selain itu pada workshop
                      yang diselenggarakan oleh APCC telah berhasil disusun
                      suatu konsep standard untuk produk-produk makanan
                      yang mempergunakan bahan baku kelapa.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             209




                  (4) Mengenai “research      and development”        terhadap
                      perluasan penggunaan      produk kelapa, Pemerintah
                      Indonesia telah mendapat bantuan teknis dan keuangan
                      dari Natural Resecarh Institute - United Kingdom
                      khususnya dalam     peningkatan teknologi pembuatan
                      minyak klentik pada tingkat petani “Hot Oil Immersion
                      Drying (HOID) Technology for Producing Coconut Oil
                      (Medium Scale). Pilot proyek berlokasi di Pontianak
                      dibawah koordinasi Balai Besar Penelitian dan
                      Pengembangan Industri Hasil Pertanian, Depperindag.
                  Hasil dalam bentuk penerbitan:
                  (1) Coconut Statistical Yearbook;
                  (2) The Cocomunity (semi monthly);
                  (3) Coconut on Research and Development (CORD), (semi
                      annual);
                  (4) COCOINFO International (semi annual);
                  (5) Coconut Industry Series;
                  (6) Domestic Marketing of Coconut Products Series;
                  (7) Processing of Coconut Products Series;
                  (8) Coconut Production and Productivity Series;
                  (9) Proceedings of Technical Meetings;
                  (10) Bibliography Series;
                  (11) Directory Series;
                  (12) Coconut Processing Technology Information Documents
                       Series;
                  (13) Video Documentaries.

                  Tindak lanjut:

                  (1) Indonesia sebagai negara produsen kelapa terbesar kedua
                      sesudah Philipina, mempunyai peran yang aktif dalam
                      menjalin kerjasama untuk mening-katkan produksi dan
                      produktivitas, pendapatan petani dan nilai ekspor;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 210




                  (2) Memanfaatkan secara maksimal Sekretariat APCC yang
                      berkudukan di Jakarta sebagai pusat informasi dan
                      memasyarakatkan hasil kerjasama APCC kepada dunia
                      usaha dan antar pejabat pemerintah khususnya di daerah.

              k) IPC (International Pepper Community)
                  Masyarakat Lada Internasional (International Pepper
                  Community)       didirikan tahun 1971 dan pada mulanya
                  Sekretariat IPC untuk sementara berkedudukan di Bangkok dan
                  sejak tahun 1977 dipindahkan ke Indonesia dengan Jakarta
                  sebagai headquarter Sekretariat IPC. Pada awalnya IPC
                  beranggotakan tiga negara produsen yaitu India, Indonesia dan
                  Malaysia. Kemudian pada tahun 1981, Brazil akhirnya masuk
                  juga menjadi anggota dan disusul oleh Thailand pada tahun
                  1983. Pada Sidang Tahunan ke-25 di Cochin-India tahun 1997,
                  disetujui bahwa Sri Lanka juga menjadi anggota, sedangkan
                  Papua New Guinea menjadi “Associate Member”.
                  Tujuan:
                  Menjalin kerjasama antar negara produsen utama lada dunia
                  dalam bidang produksi, pemasaran, pengolahan dan penelitian
                  melalui pertukaran informasi, promosi, dan lain-lain.
                  Kegiatan:
                  Dalam mengambil keputusan serta menentukan program kerja
                  IPC, telah diselenggarakan Sidang-Sidang secara rutin setiap
                  tahun sebagai berikut :

                  (1) Sidang Tahunan (Annual Session)

                        Sidang ini dilaksanakan setiap tahun dan diadakan bergilir
                        disetiap negara anggota. Untuk tahun 1998, Indonesia
                        mendapat giliran untuk menjadi tuan rumah Sidang
                        Tahunan ke-26 dan Sidang-Sidang terkait lainnya;

                  (2) Sidang PEPPERTECH (Permanent Panel on Techno-
                      Economic Studies)
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               211




                        Sidang ini merupakan pertemuan teknis yang membahas
                        perkembangan luas lahan, produksi, produktivitas, sistim
                        pola tanam serta kualitas lada;

                  (3) Sidang Pepper Exporters

                        Sidang ini mengevaluasi dan mengkaji data produksi,
                        ekspor, konsumsi dan stok yang ada dan dihadiri oleh
                        eksporitir lada;

                  (4) Sidang Pepper Eksportir-Importir

                        Sidang ini membahas masalah yang berkaitan dengan
                        pelaksanaan ekspor dan impor komoditi lada baik antar
                        sesama negara produsen maupun ke negara konsumen;

                  (5) Workshop yang merupakan penyebarluasan informasi
                      kepada dunia usaha, eksportir, perguruan tinggi, peneliti,
                      dan sebagainya berkaitan dengan kebijakan kerjasama
                      lada.
                  Hasil yang dicapai:

                  (1) Dalam bidang produksi telah berhasil dilakukan program
                      pertukaran bibit unggul tanaman lada (varietal trial
                      programme), pemberantasan hama, penyempurnaan pola
                      tanam, dan sebagainya sebagai salah satu upaya
                      meningkatkan produksi;

                  (2) Dalam bidang pemasaran dilakukan forum dialog antar
                      eksportir dan importir guna merumuskan kelancaran
                      perdagangan lada, dibentuknya Pepper Future Contract
                      untuk lada hitam dan beberapa proyek bantuan teknis;

                  (3) Berhasil dikembangkannya lada menjadi pepper oleoresin,
                      pepper oil, green pepper, pepper powder, dsb sebagai
                      upaya diversifikasi;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   212




                  (4) Proyek yang sedang dalam proses memperoleh bantuan
                      meliputi:
                        (a)     Introducing Small Scale Processing Equipment at the
                                Farm Level to Improve the Quality of Pepper and
                                Pepper Products;
                        (b) Usage of Pepper and Pepper Products                   in
                            Pharmaceutical and Herbal Products;
                        (c)     Enhancing the Competitiveness of Pepper Industry
                                through Improved Farming System;
                        (d) Enhancing the Quality of Black Pepper at the Farm
                            Level through Introduction of Improved Small Post
                            Harvest Technology;
                        (e)     Enhancing the Quality of Pepper and Pepper
                                Products (Seminars);
                        (f)     Sustainability of Pepper Supply to the World Market.

                   (5) Studi tentang perluasan tugas dan fungsi IPC dengan
                       memasarkan jenis rempah-rempah akan dilakukan oleh
                       Sekretariat IPC sebagai salah satu        pengembangan
                       organisasi IPC. Selain itu dengan munculnya International
                       Spice Group dapat menimbulkan duplikasi program,
                       terutama untuk memperoleh bantuan dari Common Fund
                       for Commodities.

                        Dalam bentuk Penerbitan:
                        (a)     Statistical Year Book;
                        (b) Pepper News (Quarter);
                        (c)     Directorat Pepper Exporters;
                        (d) Proceding of Annual Session/Workshop/ Seminar.

                  Tindak lanjut:

                  (1) Secara maksimal Indonesia memanfaatkan kebe-radaan
                      Sekretariat IPC di Jakarta sebagai pusat informasi dan
                      mendukung program IPC;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                213




                  (2) Menyebarluaskan hasil keputusan Sidang, dalam rangka
                      mendorong ekspor komoditi lada, sehingga meningkatkan
                      pendapatan petani dan nilai ekspor.

              l) Kerjasama Komoditi Lain

                  (1) International Rubber Study Group (IRSG)

                        Organisasi ini merupakan kerjasama dibidang penelitian
                        karet yang meliputi negara produsen, konsumen dan
                        assosiasi pengusaha karet. Sekre-tariatnya berkedudukan
                        di London. Studi ini bermanfaat dalam merumuskan
                        program sta-bilisasi harga, konsumsi dan statistik karet;

                  (2) International Tropical Timber Organization (ITTO)

                        Dengan kegiatan pokok di bidang riset dan pengembangan
                        kayu tropis dengan 24 negara produsen: Bolivia, Brazil,
                        Cameroon, Colombia, Conggo, Code d’ Voire, Equador,
                        Gabon, Gana, Guyana, Honduras, India, Indonesia,
                        Liberia, Malaysia, Panama, Papua New Guinea, Peru,
                        Philippine, Togo, Trinidad, Tobago dan Zaire. Sedangkan
                        16 negara konsumen terdiri dari: Australia, Austria,
                        Canada, Cina, Egypt, MEE, Finland, Jepang, Nepal, New
                        Zealand, Norwegia, Republic of Korea, Rusia, Swedia,
                        Swiss dan USA;

                  (3) International Coffee Organization (ICO)

                        Dengan kegiatan pokok stabilisasi harga melalui
                        penerapan sistem quota ekspor, Sekretariat ICO
                        berkedudukan di London. Anggota terdiri dari 33 negara
                        pengekspor: Angola, Bolivia, Brazil, Burundi, Colombia,
                        Conggo, Costa Rica, Code d’Ivoire, Cuba, Equador, El
                        Salvador, Equatorial Guena, Ethiopia, Gabon, Guatemala,
                        Guenia, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Madagascar,
                        Malawi, Nigeria, Papua New Guinea, Paraguay, Rwanda,
                        Tanzania, Thailand, Trinidad and Tobago, Uganda,
                        Venezuela, Zaire dan Zambia. Sedangkan           negara
                        konsumen         terdiri  dari    16    negara,   yaitu:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                214




                        Belgia/Luxemburg, Cyprus, Denmark, Finland, France,
                        Germany, Greece, Ireland, Italy, Japan, Netherland,
                        Norwegia, Spane, Sweden, Swizerland, United Kingdom
                        and European Community;

                  (4) Association Coffee Producing Countries (ACPC)

                        Dibentuk bulan September 1993 di Brazil;

                  (5) International Jute Organization (IJO)

                        UNCTAD telah memprakarsai berdirinya Orga-nisasi
                        Kerjasama Karung Goni/Serat pada tahun 1984 dan
                        Sekretariatnya berkedudukan di Dacca- Bangladesh.
                        Tujuan pokok adalah menjalin ker-jasama antara negara
                        produsen dan konsumen, mendorong pertumbuhan pasar
                        terhadap karung/ serat dan meningkatkan produksi dan
                        mutu karung goni/serat. Untuk menjaga kerjasama ini telah
                        disepakati adanya International Agreement on Jute and
                        Jute Products pada tahun 1989 yang berlaku sampai
                        dengan 11 April 2000. Program IJO termasuk Research
                        and Development, promosi dan bantuan program.

                        Anggota IJO terdiri dari 5 negara produsen, yaitu:
                        Bangladesh, Cina, India, Nepal dan Thailand. Sedangkan
                        negara konsumen terdiri dari: European Community
                        (Austria, Belgium, Denmark, Finland, Francve, Germany,
                        Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, Netherland, Portugal,
                        Spane, Sweden, United Kingdom), Egypt, Indonesia,
                        Japan, Norwe, Pakistan dan Swizerland.

   31. Perkembangan Kerjasama Perdagangan Bilateral

        Hubungan kerjasama Perdagangan secara bilateral merupakan salah satu
        pendekaatan yang dikembangkan Indonesia, dalam rangka memelihara,
        meningkatkan dan memperluas hubungan kerjasama perdagangan dengan
        negara mitra dagang.

        Pendekatan secara Bilateral tersebut makin penting artinya dengan
        timbulnya persaingan yang semakin ketat di pasar luar negeri dan dalam
        negeri, baik dengan negara maju maupun di antara sesama negara
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                215




        berkembang, sebagai dampak dari pelaksanaan komitmen pembentukan
        zona perdagangan bebas ASEAN (CEPT-AFTA), liberalisasi
        perdagangan kawasan Asia Pasifik (APEC) dan pelaksanaan komitmen
        organisasi perdagangan dunia (WTO).

        Selain itu bermunculan pasar potensial baru sejalan dengan perubahan
        tatanan politik dan struktur ekonomi yang menuju sistim pasar terbuka
        yaitu Rusia dan negara eks Uni Soviet seperti Uzbekistan, Kazakhstan,
        Turkmenistan; negara eks sosialis Eropa Timur seperti Hongaria,
        Rumania, Polandia, Bulgaria, Ceko dan Slowakia; Afrika seperti Afrika
        Selatan, Zimbabwe dan Asia Timur seperti RRC dan Vietnam. Serta
        berkembangnya blok-blok perdagangan seperti Persetujuan Perdagangan
        Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan pasar tunggal Eropa akan
        mempengaruhi kedudukan mata dagangan Indonesia diberbagai pasar
        tradisional. Peningkatan kerjasama perdagangan bilateral tersebut sejalan
        dengan upaya diversifikasi pasar ekspor yang bertujuan untuk
        mengurangi atau mengatasi hambatan-hambatan perdagangan yang
        masih ada dan sekaligus mengembangkan peluang yang ada pada
        masing-masing negara mitra dagang.

        a. Perjanjian Perdagangan Bilateral

           Pemerintah Indonesia telah menandatangani sekitar 54 perjanjian
           perdagangan/ekonomi dengan pemerintah berbagai negara mitra
           dagang yaitu:
           1) Asia Pasifik: Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Korea
              Selatan, Jepang, RRC, Vietnam, Korea Utara, India, Pakistan,
              Bangladesh, Australia, dan Selandia Baru;
           2) Afrika / Timur Tengah: Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Syria,
              Turki, Jordania, Saudi Arabia, Irak, Iran;
           3) Eropa Timur: Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Polandia,
              Bulgaria, Ceko, Rumania, Hongaria, Ukraina;
           4) Eropa Barat: Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia, Belanda,
              Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Belgia, Austria, Swiss, Inggris;
           5) Amerika Latin: Argentina, Brazil, Chili, Cuba, Kolumbia,
              Suriname, Venezuela.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             216




           Selain itu Indonesia juga telah membentuk perjanjian perdagangan
           lintas batas dengan negara tetangga yang berbatasan secara langsung
           yaitu: Malaysia, Philipina dan Papua Nugini yang bertujuan untuk
           pemberian perlakuan khusus dalam rangka menunjang perdagangan
           tradisional antar penduduk di daerah-daerah perbatasan.

       b. Forum Bilateral

           Guna merealisasi perjanjian perdagangan bilateral, telah dibentuk
           forum-forum konsultasi bilateral yang bertujuan untuk mengevaluasi
           pelaksanaan perdagangan, langkah-langkah untuk mengatasi
           hambatan, menyelesaikan kasus-kasus perdagangan, serta kerjasama
           dalam aspek pengem-bangan perdagangan seperti industri, investasi,
           pertanian, perhubungan, perbankan dan kerjasama antara lembaga
           swasta.

           Forum-forum bilateral yang telah dibentuk tersebut adalah:
           1) Komisi Bersama (Joint Commission), dibentuk oleh Indonesia
              dengan antara lain Malaysia, RRC, Thailand, Vietnam, Korea
              Utara, Mesir, Tunisia, Turki, Maroko, Aljazair, Jordania, Saudi
              Arabia, Irak, Iran, Uni Soviet, Polandia, Hongaria, Rumania,
              Bulgaria, Ceko, Argentina;
           2) Komisi Bersama (Mixed Commission), Indonesia – Belanda;
           3) Forum Ekonomi dan Teknologi (Economic and Technology
              Forum), Indonesia – Jerman;
           4) Forum Menteri (Ministerial Forum), Indonesia – Australia;
           5) Pertemuan Menteri Perdagangan (Trade Ministers Meeting),
              Indonesia - Korea Selatan;
           6) Kelompok Kerjasama Bersama (Joint Working Party), Indonesia-
              Inggris dan Indonesia-Northern Territory Aus-tralia;
           7) Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group), Indonesia-
              Philipina;
           8) Kerjasama Ekonomi dan Kebudayaan (Indonesia - Pakistan
              Economic and Cultural Cooperation - IPECC).
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             217




       c. Perkembangan Perdagangan Bilateral
           1) Perkembangan hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia
              dengan Argentina
              Pemerintah Argentina pada tanggal 1 September 1997, telah
              menotifikasikan tindakan safeguard ke Sekretariat WTO (Komite
              Safeguard sesuai Artikel 12.1 (b) Agreement on Safeguard.
              Tindakan safeguard ini ditujukan untuk memberikan perlindungan
              kepada industri alas kaki (foot wear) Argentina terhadap impor
              barang sejenis termasuk dari Indonesia berupa pengenaan spesific
              duty yang berkisar antara US$ 6,3 sampai dengan US$. 12,10 per
              pasang. Amerika Serikat dan ME dalam kaitannya dengan tindakan
              safeguard tersebut telah melakukan konsultasi bilateral dengan
              Argentina namun gagal mencapai hasil.
              Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk
              mengatasi hambatan tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara
              pengekspor terbesar setelah Cina dan Brazil, adalah merupakan
              pihak yang paling dirugikan oleh tindakan safeguard tersebut
              karena Cina bukan merupakan anggota WTO dan Brazil sendiri
              mendapat preferensi khusus sebagai sesama anggota MERCOSUR,
              dilain pihak ekspor AS dan UE relatif kecil ke negara tersebut.
              Oleh karena itu, pada tanggal 21 Mei 1998 telah diadakan
              konsultasi bilateral pertama dalam kerangka WTO dengan
              Argentina di Jenewa. Dalam konsultasi ini, Indonesia telah
              mengajukan berbagai pertanyaan baik yang bersifat teknis yang
              berkaitan dengan hasil investigasi pembuktian adanya kerugian
              terhadap industri sepatu di Argentina akibat kenaikan impor
              maupun yang bersifat legal berkaitan dengan ketentuan dalam
              Safeguard Agreement. Tujuan pengajuan pertanyaan-pertanyaan
              tersebut adalah untuk lebih memahami kebijakan safeguards
              tersebut sehingga Indonesia dapat menemukan langkah-langkah
              yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi masalah
              ini, terutama dalam memutuskan langkah dalam WTO. Delegasi
              Argentina akan menyampaikan jawaban dan penjelasan secara
              tertulis melalui Perwakilan Tetap RI Jenewa, direncanakan pada
              akhir bulan Mei 1998. Indonesia pada pertemuan tersebut kembali
              menekankan bahwa impor sepatu dari Indonesia tidak merupakan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               218




              penyebab terjadinya injury terhadap sepatu di Argentina. Apabila
              Argentina dapt membuktikan hal tersebut, maka kebijakan
              safeguards harus dikenakan tanpa diskriminasi karena sebagaimana
              diketahui, kebijakan safeguards tersebut tidak diterapkan untuk
              negara-negara anggota MERCOSUR (Brazil, Uruguay dan
              Paraguay) pada hal kenaikan impor dari negara-negara tersebut
              adalah tertinggi baik dalam volume maupun nilainya. Keadaan ini
              tidak konsisten dengan Artikel 2.2. Agreement on Safeguard;
           2) Perkembangan program GSP Amerika Serikat bagi Indonesia
              Program GSP-AS akan berakhir pada tanggal 30 Juni 1998 dan
              untuk perpanjangan berikutnya tergantung dari keputusan kongres.
              Seperti biasanya Indonesia akan mengajukan permohonan agar
              daoat memperoleh fasilitas GSP tersebut untuk periode berikutnya,
              dimana pada kondisi perekonomian Indonesia saat ini, fasilitas GSP
              tersebut masih sangat dibutuhkan. Sebagaimana pada setiap
              perpanjangan program GSP tersebut, pemerintah Amerika Serikat
              selalu mengkaitkan pemberian fasiltas tersebut dengan berbagai isu
              antara lain di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak
              pekerja dan perlindungan HAKI. Sebagaimana diketahui bahwa
              perkembangan hak pekerja mendapat perhatian khusus dari
              pemerintah Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No.
              25/1997 mengenai undang-undang ketenagakerjaan yang mengacu
              kepada persyaratan internasional. Di bidang HAKI pemerintah
              Indonesia telah melakukan berbagai upaya bagi perlindungan bagi
              produk-produk yang bermuatan HAKI dengan merubah beberapa
              undang-undang serta telah menandatangani konvensi-konvensi di
              bidang HAKI.
              Dengan bergulirnya roda reformasi politik di Indonesia, dimana
              beberapa aktivitis di bidang ketenaga kerjaan telah dibebaskan,
              diharapkan akan memberikan dampak yang positip bagi
              permohonan perpanjangan pemberian fasilitas GSP oleh
              pemerintah Amerika Serikat.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                219




              Dalam periode 1996–1998 ada tiga produk ekspor Indonesia ke AS
              yaitu:
              a) Melamine ware di mana dikenakan dumping duty terhadap
                 institutional use dan tidak dikenakan anti dumping duty untuk
                 non institutional use;
              b) Preserved Mushroom, masih dalam proses penyidikan;
              c) Extruded Rubber Thread, masih dalam penyelidikan namum
                 Pemerintah Amerika Serikat memutuskan bahwa tuduhan
                 dumping dan subsidi tersebut dinyatakan positif dan telah
                 dilakukan inisiasi atas kasus tersebut.
           3) Perkembangan hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia
              dengan Australia
              Masalah utama dalam hubungan perdagangan bilateral dengan
              Australia adalah defisit yang dialami Indonesia setiap tahunnya, di
              mana pada tahun 1997 Indonesia mengalami defisit sebesar US$
              909,3 juta. Sedangkan upaya pemecahan masalah adalah dengan
              mengadakan pendekatan dan menghimbau Pemerintah Australia
              secara bilateral agar lebih memberikan peluang dan membuka pasar
              Australia bagi produk-produk Indonesia serta meningkatkan
              frekuensi promosi produk-produk Indonesia di Australia.

              Tuduhan Dumping dan Subsidi
              Beberapa produk ekspor Indonesia ke Australia dituduh melakukan
              dumping dan subsidi. Meningkatnya tuduhan dumping terhadap
              barang-barang ekspor Indonesia di Australia (yang sebagian tidak
              terbukti), dikhawatirkan dapat mengurangi minat pengusaha
              Indonesia untuk melakukan hubungan dagang dengan Australia.
              Selain itu ada kekhawatiran bahwa penggalakan Undang-Undang
              Anti Dumping Australia akan dimanfaatkan sebagai suatu hambatan
              non-tarif. Dalam periode 1991 - Januari 1998 terdapat 15 kasus
              tuduhan dumping dan subsidi terhadap barang ekspor Indonesia
              oleh pihak Australia. Sampai saat ini ada 2 (dua) produk yang
              masih mengalami masalah dumping, yaitu A4 Copy Paper dan
              Clear Float Glass (3 mm – 12 mm), sementara tuduhan dumping
              terhadap produk lainnya ada yang terbukti dan dikenakan dumping
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                     220




              duty dimana sebagian telah dihentikan pengenaan dumping duty-
              nya dan sebagian tidak terbukti melakukan dumping.

              Karantina dan Sertifikat Produk Makanan dan Minuman.
              Australia memberlakukan ketentuan karantina yang sangat ketat
              terhadap impor sayur dan buah-buahan segar, makanan
              mengandung susu, telor dan dairy products dengan alasan untuk
              melindungi masyarakat konsumen Australia. Bahkan untuk produk
              susu dan dairy products akses pasar Indonesia sama sekali tertutup,
              karena impor Australia hanya diijinkan dari Kanada, Denmark,
              Finlandia, Irlandia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Swedia,
              Inggris dan Amerika Serikat. Selain itu diterapkan pula Food
              Standard Code atas semua produk makanan dan minuman, yang
              harus mendapatkan clerance dari Australian Quarantine and
              Inspection Service (AQIS). Untuk mendapatkan clearance tersebut,
              AQIS mengenakan biaya pemeriksaan dan pengawasan yang
              berbeda terhadap negara yang diakui sertifikatnya dan negara yang
              tidak diakui (selain biaya pemeriksaan ditambah biaya inspeksi
              dan analisis laboratorium).
              Australia mengakui sertifikat berdasarkan perjanjian bilateral dan telah
              dibentuk antara lain dengan Thailand, Malaysia, Singapore, New
              Zealand, Kanada dan Norwegia. Pengakuan sertifikat ini akan
              menambah daya saing negara-negara tersebut terhadap negara yang
              belum diakui sertifikatnya seperti Indonesia. Dalam hal ini telah
              dilakukan penjajagan serta meminta bantuan teknis Australia untuk
              mewujudkan perjanian bilateral dengan Indonesia.
              Dalam periode 1993 - Januari 1998 ada 42 kasus Holding Order
              (perintah penahanan barang) yang diterbitkan oleh Pemerintah
              Australia (Australian Quarantine and Inspection Service/AQIS)
              terhadap produk makanan ekspor Indonesia. Walau nilainya relatif
              kecil, yaitu berkisar antara A$ 100 sampai A$ 12.000 namun
              dikhawatirkan akan berdampak psikologis, yaitu keengganan
              eksportir Indonesia mengekspor ke Australia.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                     221




              Tingginya Tarif Textile, Clothing and Footwear
              Tarif bea masuk di Australia secara umum sudah cukup rendah
              (dibawah 10%), namun untuk produk Textile, Clothing and
              Footwear (TCF) masih cukup tinggi, yaitu berkisar 27% - 37%,
              sementara produk tersebut merupakan produk unggulan Indonesia.

           4) Perkembangan hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia
              dengan Uni Eropa
              Hubungan dagang Indonesia dengan Uni Eropa selalu dihambat
              adanya tuduhan dumping terhadap produk ekspor Indonesia di
              mana dalam periode 1993 - 1998 terjadi 12 tuduhan dumping,
              sebagian dari tuduhan tersebut 7 produk dikenakan anti dumping
              duty, 1 produk dikenakan price undertaking dan 5 produk tidak
              terbukti adanya dumping.
              Selain itu untuk kasus tuduhan dumping terhadap Unbleached
              Cotton Fabrics (UCF) telah dilakukan upaya-upaya pendekatan
              secara bilateral dan posisi terakhir dari Uni Eropa adalah 8 negara (
              Austria, Belanda, Finlandia, Denmark, Inggris, Irlandia, Jerman dan
              Swedia) menyatakan againt of imposing anti-dumping duty, sedangkan
              5 negara ( Perancis, Italia Yunani, Spanyol dan Portugal ) in favior dan
              2 negara (Belgia dan Luksemburg) tidak menentukan sikapnya.

           5) Perkembangan hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia
              dengan Papua New Guinea
              Masalah-masalah yang masih menjadi hambatan dalam rangka
              peningkatan perdagangan kedua negara antara lain: belum saling
              mengenal potensi masing-masing, belum adanya pengaturan
              perdagangan secara langsung, kurangnya promosi, sarana transportasi
              yang masih terbatas, peranan pengusaha Australia yang dominan di
              PNG, RI-PNG menghasilkan produk yang sejenis khususnya pada sektor
              pertanian.
              Upaya pemecahan masalah:
              Telah dibentuk Komite Bilateral Kamar Dagang dan Industri RI - PNG
              pada tanggal 18 Juli 1991. Untuk mengelola kelancaran usaha antara
              Indonesia dan PNG dalam pengertian yang seluas-luasnya agar para
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 222




              pengusaha dari kedua belah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
              kegiatan usahanya.
              Melalui pertemuan-pertemuan bilateral, mengadakan kunjungan antara
              pejabat dari kedua belah pihak dengan menyertakan para pengusaha
              yang potensial dan melibatkan KADIN masing-masing negara.
           6) Perkembangan hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia
              dengan New Zealand
              Makin ketatnya peraturan impor makanan oleh New Zealand dengan
              memberlakukan peraturan, karantina dan pengawasan standar mutu yang
              ketat terhadap impor produk-produk pertanian dan bahan makanan.
              Dengan terbentuknya ANZERTA ( Australia - New Zealand Closer
              Economic Relation and Trade Agreement), SPARTECA (The South
              Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement) dan
              pemberian kemudahan khusus pada Malaysia , Inggris dan negara
              persemakmuran lainnya, semakin mempersulit daya saing ekspor
              Indonesia ke New Zealand. New Zealand menerapkan undang-undang
              yang berkaitan dengan anti dumping yang dampaknya berpengaruh
              terhadap usaha peningkatan ekspor Indonesia ke New Zealand.
              Beberapa komoditi ekspor Indonesia yang terkena tuduhan
              dumping sejak tahun 1988-1996 adalah: aluminium sheet, lead acid
              batteries, certain men’s footwear, aluminium foil, disposible
              lighters dan automotive oil filters. Untuk produk aluminium sheet,
              aluminium foil, disposible lighters dan automotive oil filters tidak
              terbukti dumping, sedangkan untuk produk certain men’s footwear
              dan lead acid batteries dilakukan peninjauan kembali. Perlakuan
              tarif yang masih cukup tinggi terutama untuk komoditi
              tekstil/pakaian jadi, alas kaki dan elektronika (15 - 35%). Tidak
              responsifnya atau masih lambannya pelayanan oleh pengusaha
              Indonesia terhadap kontak dagang yang terjadi dengan pengusaha
              New Zealand dan kurangnya kerjasama kedua belah pihak
              terutama dibidang produksi yang saling menguntungkan. Masih
              banyak pengusaha Indonesia yang belum mengenal potensi pasar
              New Zealand dan sebaliknya pengusaha New Zealand juga belum
              banyak mengenal potensi pasar Indonesia.
              Upaya pemecahan masalah:
              Adanya kebijaksanaan pemerintah New Zealand yang secara
              bertahap akan terus menurunkan tarif bea masuk menjelang era
              pasca perdagangan bebas. Pemerintah New Zealand tidak lagi
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  223




              memberlakukan pembatasan kuantitatif /import licensing terhadap
              barang-barang yang masuk ke New Zealand.
              Dibentuknya Indonesia - New Zealand Businessman Club (INZBC)
              tahun 1984 dengan tujuan mempercepat hubungan dagang, industri dan
              investasi kedua negara dan sebagai wadah untuk meningkatkan kontak
              dagang langsung antara usahawan kedua negara.
              New Zealand mendukung kerjasama ekonomi ASEAN dan menyatakan
              keinginannya untuk mengadakan kerjasama dalam berbagai bidang,
              termasuk mengenai gagasan pembentukan kerjasama AFTA-ANZERTA
              yang sekarang ini sedang dibahas dan dipertimbangkan oleh ASEAN.
              Kedua negara akan melanjutkan kerjasama yang erat dalam Cairns
              Group dan World Trade Organisation termasuk Implementasi
              kesepakatan perundingan Uruguay Round. Meskipun anti dumping
              merupakan ketentuan yang mempunyai dasar dalam hubungan
              perdagangan multi-lateral akan tetapi diharapkan agar tetap
              memperhatikan prinsip-prinsip dasar GATT dan seyogyanya tidak
              menimbulkan hambatan dalam upaya peningkatan hubungan
              perdagangan Indonesia - New Zealand.

           7) Neraca Perdagangan Indonesia dengan Mitra Dagang Utama
              Neraca perdagangan komoditi non-migas Indonesia dengan 22 negara
              mitra dagang utama selama periode 1993-1997 menunjukan bahwa pada
              tahun 1993 dan 1994 komoditi non-migas Indonesia mengalami surplus,
              sedangkan pada tahun 1995 dan 1996 Indonesia mengalami defisit.
              Namun demikian pada tahun 1997 Indonesia kembali mengalami
              surplus. Apabila dilihat per-negara, neraca perdagangan komoditi non-
              migas yang terus menerus defisit bagi Indonesia selama periode 1993-
              1997 yaitu Jepang, Korea Selatan, Jerman, Taiwan, RRC, Italia,
              Thailand, Australia, Perancis, Kanada dan India.
              Dari ke-22 negara mitra dagang utama tersebut, surplus terbesar
              Indonesia pada periode tersebut dialami pada tahun 1997 sebesar
              US$ 3.908,95 juta, sedangkan defisit terbesar Indonesia pada
              periode yang sama terjadi pada tahun 1995 sebesar US$ 2.764,20
              juta.
   Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                          224




                   a) Ekspor
                      Perkembangan ekspor non-migas Indonesia ke 22 negara mitra
                      dagang utama tahun 1993 sampai dengan               tahun 1997,
                      menunjukan peningkatan trend. Rata-rata peningkatan ekspor
                      non-migas Indonesia ke negara-negara tersebut selama periode 1993
                      - 1997 meningkat sebesar 15,57%, namun dalam dua tahun terakhir
                      peningkatan ekspor non-migas lebih rendah dibandingkan tahun
                      1995.
                   b) Impor
                      Impor komoditi non-migas Indonesia dari 22 negara mitra dagang
                      utama periode 1993 - 1997 cenderung naik rata-rata 15,66%. Bahkan
                      pada tahun 1994 dan 1995 peningkatannya cukup tajam
                      dibandingkan tahun sebelumnya yaitu masing-masing mencapai
                      16,45% dan 36,48%. Sedangkan pada tahun 1996 dan 1997
                      cenderung menurun sebesar 8,84% dan 0,85%.

   Perkembangan Ekspor Non Migas Indonesia Ke Negara Tujuan Utama
                        Periode : 1995 – 1997
                                                               (Nilai : Dalam US$ Juta)

   NEGARA            1995      Pangsa     1996      Pangsa   1997       Pangsa   Perub.   Trend
                               (%)                  (%)                 (%)       (%)



Jepang *            6,706.5     19.19     7,018.9    20.08   6,939.71    16.59    -1.13    8.80
Amerika Serikat*    5,720.6     16.37     6,278.3    17.96   6,701.52    16.02     6.74    9.78
Singarore *         3,141.6        8.99   3,832.7    10.97   4,832.59    11.53   25.85     9.41
Belanda             1,451.6        4.15   1,655.5     4.74   1,839.60     4.35   11.12    13.36
Hongkong *          1,644.3        4.70   1,605.8     4.59   1,778.77     4.25   10.77    17.01
Korea Selatan *     1,475.4        4.22   1,494.3     4.28   1,272.26     3.04   -14.68    3.86
Jerman              1,380.0        3.95   1,487.1     4.25   1,465.74     3.50    -1.44    6.18
Inggris             1,126.6        3.23   1,192.9     3.41   1,238.09     2.96     3.79    5.72
Malaysia *            986.5        2.82   1,088.9     3.12   1,323.56     3.16   21.55    22.39
Taiwan *            1,090.8        3.12   1,067.3     3.05   1,249.52     2.99   17.07     6.10
    Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                           225




                                                                                        Lanjutan
RRC *                  985.4        2.82    988.8      2.83    1,313.94     3.14   32.88    16.20
Spanyol                534.6        1.53    812.6      2.32     888.07      2.12    9.28    28.99
Belgia &Luksb          536.1        1.53    678.7      1.94     787.79      1.88   16.06    22.73
Philipina *            549.2        1.57    654.6      1.87     700.64      1.68    7.03    33.02
Thailand *             617.4        1.77    654.3      1.87     675.60      1.62    3.24    16.66
Italia                 659.0        1.89    608.8      1.74     689.35      1.65   13.22     7.61
P.E. Arab              519.0        1.48    601.2      1.72     745.83      1.78   24.06    10.29
Perancis               519.8        1.49    564.1      1.61     499.26      1.19   -11.50    3.41
Australia *            528.6        1.51    547.9      1.57     721.35      1.72   31.63    14.52
Saudi Arabia           444.8        1.27    511.5      1.46     575.62      1.38   12.53     2.88
India                  311.2        0.89    462.6      1.32     606.37      1.45   31.07    54.53
Canada *               358.9        1.03    368.1      1.05     399.74      0.96    8.60     7.05
Sub Total            31,289.9    89.52 34,174.9       89.55   37,344.92    89.30    9.28
Negara Lainnya        3,663.7    10.48     3,918.0    11.21    4,476.13    10.70   14.25     9.10
Total Non Migas      34,953.6   100.00 38,092.9      100.00   41,821.05   100.00    9.79    11.59


              Sumber : BPS (Diolah), Negara APEC


         32. Kebijaksanaan di Bidang Ekspor

              Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk mendorong
              ekspor non-migas adalah terus melanjutkan dan menyempurnakan
              kebijaksanaan yang disesuaikan dengan semangat reformasi dan
              perkembangan kondisi perekonomian dalam negeri serta era globalisasi
              perdagangan dunia. Seperti diketahui untuk mendorong ekspor non-migas,
              Pemerintah telah mengambil serangkaian kebijaksanaan yang meliputi
              bidang moneter, perpajakan, industri, pengangkutan, investasi maupun
              pemasaran. Kebijaksanaan perdagangan di bidang ekspor dalam rangka
              pengembangan ekspor antara lain adalah:

              a. Ekspor barang kiriman tanpa dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
                 (PEB)

                 Semula ekspor barang kiriman yang tidak diwajibkan menggunakan
                 PEB adalah yang nilainya tidak lebih dari Rp 10 juta melalui
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                226




           paket tersebut ditingkatkan nilainya menjadi Rp 100 juta. Lewat
           kemudahan tersebut, diharapkan dapat lebih mendorong ekspor non-
           migas dari koperasi, pengusaha kecil dan pengusaha menengah.

       b. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur memperoleh               Surat
          Keterangan Asal (SKA) barang ekspor Indonesia :
           1) Mengurangi produk hukum pengaturan mengenai SKA dari 31
              jenis menjadi 4 jenis;
           2) Mengurangi jumlah lampiran pendukung dari dokumen SKA yang
              semula ada 4 macam (L/C, PEB, Invoice/Packing List dan B/L atau
              AW Bill) menjadi 2 macam (PEB dan B/L atau AW Bill);
           3) Instansi penerbit SKA dari 2 tempat (bank devisa dan barang
              dikapalkan) menjadi 3 tempat yaitu ditambah dengan tempat
              dimana barang diproduksi;
           4) Pejabat yang berwewenang menerbitkan SKA dari 1 pejabat
              ditambah menjadi 3 pejabat dan dapat berjalan secara paralel untuk
              lebih mempercepat pelayanan kepada eksportir.

       c. Kemudahan pelayanan bagi perusahaan eksportir tertentu disektor
          tertentu.

           Untuk lebih mendorong peningkatan ekspor non-migas, di samping
           berbagai kemudahan yang telah diberikan selama ini, kepada
           Perusahaan Eksportir, baik eksportir produsen maupun eksportir
           umum, yang memenuhi syarat dapat diberikan kemudahan lainnya
           berupa percepatan pelayanan kepabeanan, perpajakan dan perbankan.
           Untuk tahap awal, komoditas yang mendapat fasilitas kemudahan
           tersebut diatas adalah komoditi tekstil dan produk tekstil (TPT), alas
           kaki, elektronika, barang jadi kayu dan rotan, seperti; mebel dan
           komponen mebel, pintu, jendela, kusen, lantai dan dinding dari kayu
           dan produk kulit. Kebijaksanaan kemudahan ekspor tersebut
           dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan
           Perdagangan masing-masing No. 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat
           Keterangan Asal (Certificate of Origin) Barang Ekspor Indonesia, No.
           131/MPP/Kep/6/1996 tentang Pencabutan Pemeriksaan Barang Ekspor
           Oleh Surveyor dan No. 132/MPP/Kep/6/1996 tentang Kriteria dan
           Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               227




       d. Peningkatan Fasilitas PET.

            Memperluas/menambah komoditas ekspor yang memperoleh fasilitas
            PET yang semula 10 (sepuluh) komoditas menjadi 19 (sembilan belas)
            komoditas yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan
            Perdagangan No. 405/ MPP/Kep/11/1997 tanggal 3 Nopem-ber 1997
            tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu (PET).



       e. Pembebasan Komoditas Dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.

            Dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan untuk meningkatkan
            daya saing serta peningkatan ekspor maka kayu bulat; rotan; lampit
            rotan; kayu gergajian dan kayu olahan serta kayu lapis;yang semula
            diatur tata niaga ekspornya sejak 20 April 1998 dibebaskan dari
            ketentuan tata niaga ekspor melalui Keputusan Menperindag masing-
            masing No. 185/MPP/Kep/4/1998, No. 187/MPP/Kep/ 4/1998, No.
            184/MPP/Kep/4/1998, No. 186/MPP/Kep/ 4/1998 tanggal 20 April
            1998 dan No. 29/MPP/Kep/1/1994 tanggal 21 Januari 1998.

       f.   Penetapan besarnya tarif pajak ekspor kelapa sawit, minyak sawit,
            minyak kelapa dan produk turunannya berkisar antara 15% sampai
            60% yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No.
            334/KMK.017/1998 tanggal 7 Juli 1998.

       g. Larangan pengenaan pungutan atas barang-barang ekspor, melarang
          seluruh jenis retribusi ekspor melalui INPRES Nomor 1 Tahun 1998.

       h. Pengembangan industri berorientasi ekspor melalui :
            1) Pengembangan fasilitas yang mendukung kelancaran ekspor
               termasuk soal fasilitas trade financing, jaminan pembayaran L/C
               untuk impor bahan baku/penolong, dan mendukung penyediaan
               fasilitas angkutan termasuk peti kemas;
            2) Penguatan struktur industri-industri yang berorientasi ke pasar
               ekspor;
            3) Peningkatan arus informasi pasar luar negeri, peningkatan promosi
               terpadu untuk membuka pasar-pasar baru, serta diplomasi
               perdagangan.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               228




       i.   Peningkatan Struktur Ekspor Non-Migas

            Kebijaksanaan meningkatkan ekspor non-migas dimaksudkan untuk
            memberikan landasan yang kukuh dalam usaha peningkatan ragam
            dan nilai komoditi ekspor. Untuk itu akan ditingkatkan diversifikasi
            dan mutu komoditi andalan, komoditas olahan yang berdaya saing
            kuat seperti komoditi agro-industri terutama bagi komoditi yang
            berbasis sumber daya alam, komoditi jasa seperti konstruksi dan
            tenaga kerja.

       j.   Perluasan Negara Tujuan Ekspor

            Dalam rangka memantapkan dan memperluas pasar ekspor, akan
            ditingkatkan upaya memperluas negara tujuan ekspor melalui
            peningkatan promosi ke berbagai pasar utama dan pasar baru,
            memanfaatkan jaringan pemasaran dalam dan luar negeri ,
            meningkatkan kegiatan penyidikan pasar di luar negeri dan berbagai
            peraturan perdagangan di negara tujuan ekspor, mengembangkan
            pasar untuk berbagai ragam produk ekspor, serta meningkatkan dan
            memperluas perdagangan imbal beli. Meningkatkan daya saing produk
            hasil industri dengan mengurangi beban-beban yang dipikul oleh
            dunia usaha, baik dalam memperoleh bahan baku maupun layanan
            men-dapatkan prasarana dan jasa-jasa yang dihasilkan pemerintah.

            Kebijakan ini dilakukan dengan melanjutkan deregulasi dan
            debirokratisasi dengan prioritas utama memperlancar arus barang
            ekspor.

  33. Perkembangan Impor

       a. Perkembangan impor yang meliputi migas dan non-migas dalam
          kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini (1993-1997) menunjukkan
          pertumbuhan yang baik yaitu meningkat rata-rata pertahun sebesar
          12,26% atau dari US$ 28.327,80 juta tahun 1993 menjadi US$
          41.679,70 juta tahun 1997. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh
          meningkatnya impor migas sebesar rata-rata pertahun 18,72% dan
          non-migas sebesar rata-rata 10,60%.

       b. Impor pada tahun 1997 mencapai sebesar US$ 41.679,70 juta yang
          meliputi: Barang Konsumsi sebesar US$ 2.166,30 juta; Bahan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              229




           Baku/Penolong sebesar US$ 30.229,50 juta dan Barang Modal sebesar
           US$ 9.283,90 juta.
           1) Perkembangan Impor Barang Konsumsi
              Impor barang konsumsi selama lima tahun terakhir ini berfluktuasi
              dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 21,50% dan
              pangsanya terhadap total impor sebesar 5,19% dalam tahun 1997.
              Impor barang konsumsi tahun 1997 sebesar US$ 2.166,30 juta atau
              menurun sebesar 22,79% dibandingkan tahun 1996. Untuk tahun
              1997 impor barang konsumsi yang mengalami penurunan terbesar
              yaitu: Makanan dan Minuman untuk Rumah Tangga (olahan)
              sebesar 58,86%; Bahan Bakar dan Pelumas olahan sebesar 12,29%
              dan Barang Konsumsi setengah Tahan Lama sebesar 3,87%.
              Sedangkan yang mengalami peningkatan yaitu: Makanan dan
              Minuman untuk Rumah Tangga (belum diolah) sebesar 12,10%;
              Alat Angkutan bukan untuk industri sebesar 34,68%; barang
              konsumsi tahan lama sebesar 36,73%; barang konsumsi tidak tahan
              lama sebesar 13,41% dan barang konsumsi lainnya sebesar 11,16%.
              Penyebab menurunnya impor tersebut adalah disamping disebabkan
              krisis moneter serta makin meningkatnya harga-harga;
           2) Perkembangan bahan baku/penolong
              Perkembangan impor bahan baku/penolong dalam tahun 1997
              mengalami penurunan sebesar 0,79%, yang di-sebabkan terutama
              menurunnya makanan dan minuman untuk industri (belum diolah)
              sebesar 16,23%; bahan baku untuk industri (belum diolah) sebesar
              13,02%; bahan baku untuk industri (olahan) sebesar 2,09%; bahan
              bakar dan pelumas (belum diolah) sebesar 3,42% serta suku cadang
              dan perlengkapan untuk alat angkutan sebesar 5,95%. Dilain pihak
              terjadi peningkatan yaitu: Makanan dan Minuman Untuk Industri
              (olahan) sebesar 2,63%; Bahan Bakar dan Pelumas (olahan) sebesar
              20,89% dan Suku Cadang dan Perlengkapan untuk barang modal
              sebesar 10,04%;
           c) Perkembangan Impor Barang Modal
              Perkembangan impor barang modal dalam tahun 1997 juga
              mengalami penurunan sebesar 3,82%, hal ini disebabkan karena
              menurunnya barang modal kecuali alat angkutan sebesar 3,24% dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                     230




              alat angkutan untuk industri sebesar 14,70% disamping itu terjadi
              juga peningkatan yaitu pada mobil penumpang sebesar 11,07%;
           d) Perkembangan Impor Menurut Negara Asal
              Pada tahun 1997 impor indonesia dari 25 negara mitra dagang
              utama (migas dan non-migas) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
              terakhir (1993-1997) meningkat rata-rata sebesar 11,26%. Total
              nilai impor dari 25 negara tersebut sebesar US$ 36.643,13 juta atau
              82,63% dari total nilai impor. Dari 25 negara tersebut terdapat 6
              negara terbesar yaitu: Jepang 19,79%; USA 13,05%; Singapura
              8,18%; Jerman 6,30%; Australia 5,82% dan Korea Selatan 5,57%
              dari total impor. Namun demikian apabila dibandingkan dengan
              tahun sebelumnya (1996) terdapat penurunan impor bagi: Jepang
              2,96%; Jerman 12,42% dan Australia 4,27% sedangkan bagi negara
              USA terjadi peningkatan sebesar 7,53% dan Singapura sebesar
              18,63%.

  34. Pengembangan Ekspor

       Dalam rangka            pengembangan ekspor non-migas, usaha untuk
       meningkatkan pangsa dan perluasan pasaran ekspor serta mendorong
       diversifikasi produk, dan kemampuan dunia usaha terus digalakkan.
       Dalam Repelita VI, langkah-langkah yang ditempuh adalah meningkatkan
       pelayanan informasi yang akurat dan cepat kepada dunia usaha melalui
       pengembangan data base dan jaringan penyebarannya, meningkatkan
       motivasi kepada dunia usaha dengan pemberian penghargaan
       "PRIMANIYARTA", mendorong peningkatan kualitas produk ekspor dengan
       bantuan tenaga ahli; mengintensifkan kegiatan promosi produk Indonesia di luar
       negeri dengan mengikutsertakan dunia usaha secara aktip dalam pameran
       dagang internasional dan pengiriman misi-misi penjualan, melakukan kegiatan
       pameran produk ekspor di dalam negeri; meningkatkan pelayanan permintaan
       hubungan dagang (inquiry) dan kontak dagang kepada dunia usaha; mendorong
       pengembangan jaringan dan kerjasama pemasaran di luar negeri melalui
       Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC), namun demikian pada awal tahun
       ke-5 Repelita VI,karena adanya keterbatasan anggaran 13 ITPC yang kita miliki
       dan berada di 9 negara terpaksa dihentikan kegiatannya. Hasil-hasil pelaksanaan
       pengembangan ekspor dalam Repelita VI sampai dengan tahun ke 4 adalah
       sebagai berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                      231




       a. Pengembangan Informasi Pasar
           Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada dunia usaha
           telah dikembangkan data base perdagangan dan industri, informasi
           pasar, komoditi, profil importir luar negeri dan profil eksportir
           Indonesia, yang dapat diakses langsung oleh dunia usaha melalui jaringan
           internet. Pelayanan informasi yang akurat dan tepat telah memberikan
           dampak positip dalam membantu dunia usaha lebih cepat mengantisipasi
           perkembangan-perkembangan di pasar internasional dan memenuhi
           berbagai permintaan konsumen. Sementara melalui penyebaran informasi
           dan publikasi-publikasi produk dan pengusaha Indonesia di luar negeri
           dapat ditingkatkan jalur informasi bisnis antara pengusaha Indonesia dengan
           pembeli luar negeri. Selain itu juga dilakukan desiminasi informasi pasar
           luar negeri hasil market survey secara langsung oleh tenaga ahli (konsultan)
           melalui Forum Ekspor. Pelaksanaan Forum Ekspor secara teratur setiap
           tahun sejak tahun 1991 telah berhasil mengangkat berbagai peluang-peluang
           pasar bagi komoditas ekspor Indonesia dan memberikan masukan mengenai
           entry strategi yang tepat dalam melakukan terobosan pasar. Selama empat
           tahun Repelita VI, Forum Ekspor telah mendesiminasikan 146 market
           survey di 30 negara, kepada sekitar 1.689 peserta/pengusaha;
       b. Pembinaan, Bimbingan Teknis Dunia Usaha dan Produk Ekspor
           Dalam upaya meningkatkan kemampuan dunia usaha dalam
           pengembangan produk, kualitas dan disain sesuai dengan kebutuhan
           dan selera konsumen, dunia usaha dibina dan diberikan bimbingan
           teknis aspek pengembangan produksi dan pemasaran ekspor. Selama
           Repelita VI langkah-langkah pembinaan diprioritaskan pada
           pengembangan produk yang mempunyai peluang pasar yang
           sebelumnya telah dilakukan kajian pasar (market survey). Melalui test
           pasar, produk yang dibina semakin mampu bersaing dan memenuhi
           permintaan pasar luar negeri. Sementara itu untuk membantu dunia
           usaha mengembangkan disain dan kemasan sasuai persyaratan pasar
           dilakukan pilot project pengembangan disain dan kemasan disentra-
           sentra produksi dengan bantuan tenaga ahli. Hasil kemasan yang
           dikembangkan selain dapat diterima pasar juga meningkatkan nilai
           tambah. Usaha mengatasi hambatan yang dihadapi dunia usaha dalam
           pengembangan ekspor serta usaha meningkatkan terobosan dan
           perluasan pangsa pasar produk ekspor, dikembangkan        kerjasama
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                    232




           dengan asosiasi komoditi diantaranya dengan ASMINDO (furniture),
           Asosiasi Industri Persepedaan Indonesia (AIPI), Asosiasi Persepatuan
           Indonesia (APRISIDO), Asosiasi Eksportir Pengusaha Hasil Kerajinan
           Indonesia (ASEPHI), Asosiasi Produk Mainan Indonesia (APMI),
           Gabungan Elektronika Indonesia, Asosiasi Eksportir Kulit dan Produk
           Kulit Indonesia dan asosiasi komoditi lainnya.
       c. Penghargaan Primaniyarta
           Dalam usaha memberikan dorongan peningkatan dan jumlah pelaku ekspor
           yang handal, telah dilakukan pemberian penghargaan "Primaniyarta"
           kepada eksportir berprestasi yang disampaikan oleh Presiden RI di Istana
           Merdeka. Pemberian penghargaan Primaniyarta ini telah dimulai pada tahun
           1992 yaitu kepada 37 eksportir, dan tahun 1997 diberikan kepada 66
           eksportir dari 27 Propinsi. Melalui pemberian penghargaan Primaniyarta
           tersebut, telah memberikan dampak positip berkembangnya pelaku ekspor
           tangguh dan kreatif dalam pengembangan produk (diversifikasi produk) dan
           perluasan pasar (diversifikasi pasar) termasuk produsen eksportir kecil-
           menegah. Pada tahun 1998 (T.A. 1998/1999) pemberian penghargaan
           Primaniyarta untuk sementara dihentikan mengingat pada situasi bisnis yang
           masih belum memungkinkan.
       d. Pameran Produk Ekspor (PPE)
           Keberhasilan PPE ke-1 tahun 1986 dalam memperkenalkan potensi
           produk ekspor non migas Indonesia kepada dunia luar, dan menarik
           pengunjung pembeli (buyers) dari manca negara, maka
           penyelenggaraan PPE selanjutnya dipro-gramkan menjadi kegiatan
           tahunan untuk membangun citra Indonesia dimata internasional sebagai
           salah satu "New Resource Country" dari kawasan Asia atau alternatif lain
           sebagai pemasok dunia produk-produk yang mempunyai daya saing tinggi
           sehingga nantinya Indonesia diharapkan sebagai salah satu pusat
           perdagangan dunia yang perlu diperhitungkan dimasa mendatang.
           Penyelenggaraan PPE secara teratur telah dapat memberikan semangat
           kepada para produsen/eksportir baik dari kalangan industri kecil-menengah,
           maupun industri berteknologi tinggi untuk memanfaatkan PPE sebagai
           sarana promosi ekspor yang efektip dan efisien dalam menjalin hubungan
           dagang dengan mitra dagang baru. Penyelenggaraan PPE tahun 1986 hanya
           dikunjungi 150 buyer kemudian berkembang menjadi 1.301 buyer
           tahun 1989 dan 2.697 buyer pada PPE'97. Kunjungan buyer telah
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                233




            dimanfaatkan secara optimal oleh dunia usaha dalam peningkatan dan
            perluasan pasar ekspornya.
       e. Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED)
            Dalam upaya lebih mendorong ekspor daerah, telah dikembangkan
            Pameran Produk Ekspor Daerah (PPED) untuk mempromosikan
            secara luas potensi daerah di tiga kota propinsi yaitu Medan untuk
            wilayah Sumatera Utara, D.I. Yogyakarta untuk promosi barang
            kerajinan, dan Manado untuk promosi potensi Kawasan Timur
            Indonesia. Kehadiran PPED semakin berhasil mendorong minat
            pengusaha daerah menggali dan mengembangkan berbagai produk
            potensial daerah, menarik kunjungan pembeli luar negeri. Pada
            penyelenggaraan PPED'97 Manado yang diikuti 52 perusahaan dari 6
            propinsi telah dikunjungi misi dagang & investasi Sabah yang
            beranggotakan 74 pengusaha;
       f.   Pameran Luar Negeri.
            Sejalan dengan upaya terobosan pasar yang pro-aktip untuk membuka
            dan meningkatkan jalur kerjasama dan hubungan dagang langsung
            dengan pembeli luar negeri, diupayakan dengan mengintensifkan
            keikutsertaan dunia usaha pada kegiatan pameran dagang di luar
            negeri dan me-nyelengarakan "solo exhbibition" di target pasar. Dalam
            5 tahun Repelita VI pameran dagang internasional yang diikuti rata-
            rata 45 pameran setahun.          Keikutsertaan Indonesia selain
            pembiayaanya dari APBN juga dimanfaatkan bantuan luar negeri
            seperti; ASEAN-Centre Tokyo, Jetro-Jepang, GTZ-Jerman,
            NORIMPOD-Norwegia, TIPPS-Australia. Sebagian besar bantuan
            tersebut dimanfaatkan untuk membantu promosi pengusaha kecil-
            menengah. Melalui kegiatan pameran para dunia usaha selain dapat
            membina dan menjalin hubungan dagang (kontak dagang) di negara-
            negara penyelenggara pameran, juga dengan buyer dari negara
            lainnya. Sebagai gambaran hasil kontak dagang selama pameran
            berlangsung diantaranya adalah penyelenggaraan pameran di New
            York-USA tahun 1997 yang diikuti 28 perusahaan, bernilai US$ 14,0
            juta, California Gift Show-USA sebesar US$ 6,4 juta, pameran produk
            makanan di Jerman US$ 4,1 juta, pameran di Dubai US$ 4,0 juta.
            Pengenalan produk yang berkualitas semakin menumbuhkan citra
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                234




            yang baik akan potensi Indonesia sebagai pemasok berbagai produk
            berteknologi tinggi.
       g. Misi Dagang
            Misi Dagang/penjualan yang bertujuan untuk mem-pertemukan
            langsung pengusaha Indonesia dengan calon importir dalam rangka
            meningkatkan jalinan hubungan dagang yang telah ada, dan menjajagi
            potensi, peluang dan penetrasi pasar bagi produk-produk baru lainnya.
            Dalam 4 tahun Repelita VI pengiriman misi penjualan dilaksanakan
            rata-rata 4 kali setiap tahun. Dalam setiap kesempatan misi telah
            dicapai kesepakatan-kesepakatan yang mengarah pada terjalinnya
            hubungan dagang atau terciptanya jaringan dagang. Hal ini tercermin
            antara lain hasil pelaksanaan misi dagang ke Australia bulan Maret
            1997 selain berupa kontak dagang US$ 13,92 juta adalah MOU
            pendirian "Trading House" di Melbourne dalam rangka meningkatkan
            pemasaran produk ke Australia dan juga ke negara-negara Pasific
            Selatan lainnya.
       h. Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (ITPC)
            Dalam upaya lebih mengaktifkan dan optimalisasi terobosan pasar di
            negara-negara target dalam akhir Pelita V dan 3 tahun Repelita VI
            telah didirikan 13 ITPC di 11 negara. Melalui pendirian ITPC tersebut
            para dunia usaha dapat dihubungkan dengan calon mitra dagang yang
            potensial, melayani dan meningkatkan permintaan hubungan dagang
            importir setempat kepada pengusaha Indonesia, mendorong kunjungan
            pembeli (buyer) ke Indonesia, serta meningkatkan arus informasi
            pasar yang akurat kepada dunia usaha. Namun demikian memasuki
            awal tahun ke-5 Repelita VI, dengan semakin terbatasnya anggaran
            APBN, maka 13 ITPC yang berada di 9 negara tersebut ditutup
            kegiatannya.
       i.   Pelayanan Inquiry dan Kontak Dagang
            Dalam usaha meningkatkan hubungan dan kontak dagang antara
            pengusaha Indonesia dengan pembeli luar negeri, dilakukan dengan
            penyebaran inquiry pembeli luar negeri kepada dunia usaha.
            Pelayanan inquiry langsung oleh BPEN kepada dunia usaha rata-rata
            2.500 inquiry setiap tahunnya. Selain oleh BPEN, penyebaran inquiry
            dilaksanakan ITPC/ Atperindag rata-rata 12.500 setiap tahunnya.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  235




           Selain penyebaran inquiry juga dilakukan menghubungkan pembeli
           luar negeri dengan para pengusaha di sentra produksi. Melalui
           kegiatan ini, pengusaha Indonesia        dapat   mengembangkan
           hubungan/kontak dagang dengan mitra dagang baru.

  35. Perdagangan Berjangka

       a. Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka
           1) Perdagangan berjangka komoditi atau commodity futures trading,
              yang      memperdagangkan       instrumen   Kontrak   Berjangka,
              menawarkan 2 (dua) manfaat utama yaitu sebagai sarana
              pembentukan harga (price discovery) dan sebagai tempat
              pengalihan risiko yang diakibatkan oleh gejolak harga (risk
              shifting). Harga yang terbentuk secara transparan di Bursa benar-
              benar mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang
              sesungguhnya dari komoditi yang bersangkutan. Harga tersebut
              selanjutnya disebarluaskan kepada semua pihak yang memerlukan,
              khususnya dunia usaha termasuk petani/produsen kecil, yang akan
              meng-gunakannya sebagai harga acuan dalam melakukan transaksi
              tunainya, atau dalam merencanakan kegiatan usahanya. Sebagai
              tempat pengalihan risiko, perdagangan berjangka dimanfaatkan
              untuk mengurangi seminimal mungkin risiko yang umum dihadapi
              produk pertanian yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang sulit
              diperkirakan; seperti cuaca atau hama/penyakit;
           2) Memiliki Bursa Berjangka sendiri (domestik) akan memberi
              keuntungan bagi Indonesia. Selain kedua manfaat di atas, masih ada
              manfaat lain dari kehadiran Bursa Berjangka Komoditi di
              Indonesia, yaitu; meningkatkan daya saing ekspor, menarik
              investasi modal asing, serta membuka peluang bagi tumbuh atau
              berkembangnya usaha-usaha baru di sektor jasa seperti Pialang
              Perdagangan Berjangka, Penasihat Perdagangan Berjangka, Sentra
              Dana Berjangka, Akuntan, Penasihat Hukum, dan perusahaan-
              perusahaan penunjang lainnya seperti; pergudang-an, pemeriksa/penilai
              mutu komoditi, dan lain sebagainya. Keberadaan Bursa Berjangka
              domestik juga akan memberi peluang akses yang lebih besar bagi
              petani/ koperasi/produsen kecil untuk memanfaatkannya sesuai dengan
              kebutuhan mereka;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                       236




           3) Sejak awal penggabungan Departemen Perindustrian dengan
              Departemen Perdagangan pada bulan Desember 1995, Men-perindag
              telah memutuskan agar rencana penyelenggaraan perdagangan ber-
              jangka komoditi di Bursa Berjangka tetap dilanjutkan. Kebijakan
              yang diambil adalah privatisasi, di mana Bursa Berjangka nantinya
              akan dimiliki dan dikelola pihak swasta, sedangkan pemerintah,
              yang diwakili BAPEBTI, akan beralih fungsi menjadi Badan
              Pengawas     Perdagangan      Berjangka    Komoditi    (disingkat
              BAPPEBTI). Mengingat sifat dari Bursa Berjangka yang akan
              didirikan adalah multi komoditi, maka selain AEKI (Asosiasi
              Eksportir Kopi Indonesia) dan FAMNI (Federasi Asosiasi Minyak
              Nabati Indonesia) yang telah menyatakan kesiapannya menjadi
              promotor pendiri Bursa Berjangka, masih diharapkan keikutsertaan
              Asosiasi Komoditi lain-nya untuk bergabung mempromotori
              pendirian Bursa Berjangka;
           4) Persiapan penyelenggaraan perdagangan ber-jangka telah dilaksanakan
              secara bertahap, yang diawali dengan melakukan 3 (tiga) kajian yang
              sifatnya fundamental, yaitu kajian tentang kebutuhan akan Kontrak
              Berjangka dari dunia usaha Indonesia (need assessment), kajian tentang
              analisa manfaat dan biaya penggunaan Kontrak Berjangka bagi ekonomi
              Indonesia (cost/benefit analysis), dan studi kelayakan perdagangan
              Kontrak Berjangka Minyak Kelapa Sawit dan Kopi di Bursa Berjangka
              Indonesia. Kesimpulan ketiga kajian tersebut pada dasarnya sangat
              mendukung penggunaan Kontrak Berjangka di Indonesia;
           5) Pada tanggal 5 Desember 1997 Undang-Undang tentang
              Perdagangan Berjangka Komoditi telah disyahkan Presiden. Selanjutnya telah
              dipersiapkan berbagai Peraturan Pelaksanaannya yang terdiri dari 2 RPP, 2
              Rancangan Keppres, Rancangan SK Menperindag, dan Rancangan
              Surat Keputusan Ketua BAPPEBTI, yaitu:
              a) RPP tentang Penyelenggaraan Kegiatan Perdagangan Berjangka
                 Komoditi;
              b) RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan di Bidang
                 Perdagangan Berjangka Komoditi;
              c) Rancangan Keppres tentang Susunan dan Kedudukan
                 Organisasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               237




              d) Rancangan Keppres tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan
                 Subjek Kontrak Berjangka;
              e) Rancangan Keputusan Menperindag tentang Kebjikan Umum di
                 Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
              f) Rancangan Keputusan Menperindag tentang Organisasi dan
                 Tata Kerja BAPPEBTI;
              g) Rancangan Keputusan Menperindag tentang Uraian Tugas
                 BAPPEBTI, dan
              h) Rancangan Keputusan Ka. BAPPEBTI tentang Ketentuan Teknis
                 Penyelenggaraan   dan Pengawasan Perdagangan Berjangka
                 Komoditi.
           6) Dalam penyusunan berbagai peraturan di atas, termasuk Rancangan
              Undang-undangnya, BAPEBTI telah memperoleh bantuan teknis dari
              USAID yang disalurkan melalui Elips Project. Hal ini dilakukan
              agar seluruh peraturan yang nanti diberlakukan akan compatible
              dengan peraturan perdagangan berjangka komoditi internasional
              sehingga inte-gritas pasar berjangka Indonesia dapat dijaga.
           7) Mendasarkan kepada hal-hal di atas, langkah tindak lanjut yang
              akan dilakukan BAPEBTI sebagai kelanjutan dari kegiatan
              sebelumnya, adalah:
              a) Pembentukan BAPPEBTI
                  Kegiatan pokok yang terkait dengan pembentukan BAPPEBTI ini
                  adalah penyiapan Rancangan Keputusan Menperindag tentang
                  Organisasi dan Tata Kerja BAPPEBTI, Uraian Tugas
                  BAPPEBTI, dan Kebijak-sanaan Umum di bidang Perdagangan
                  Berjangka Komoditi, serta Ketentuan Teknis Penyelenggaraan dan
                  Pengawasan Perdagangan Berjangka (Rancangan SK Ka.
                  BAPPEBTI), sebagai perangkat peraturan pelaksanaan lebih
                  lanjut dari Rancangan Keppres dan RPP yang telah dipersiapkan
                  sebelumnya;
              b) Persiapan Pembentukan Bursa Berjangka
                  AEKI (kopi), FAMNI (minyak kelapa sawit), serta Asosiasi lain
                  yang berminat adalah promotor pendiri Bursa Berjangka yang
                  akan datang. Mereka telah melakukan persiapan pembentukan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                238




                  Bursa Berjangka, antara lain penyusunan Business Plan
                  Pendirian Bursa Berjangka, penyusunan Rancangan Peraturan
                  Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring, sistem
                  perdagangan, sistem penyelesaian transaksi/kliring, penyusunan
                  Kon-trak Berjangka Kopi dan Minyak Kelapa Sawit, dan lain
                  sebagainya. Keanggotaan Bursa Berjangka tidak terbatas pada
                  pengusaha kopi dan minyak kelapa sawit, akan tetapi terbuka
                  bagi pengusaha-pengusaha lainnya sepanjang memenuhi
                  persyaratan yang ditetapkan;
              c) Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan (diklat)
                 untuk keperluan Badan Pengawas, PT Bursa/ Kliring, dan calon
                 pelaku Bursa Berjangka (Pialang/ Pedagang/Penasihat Berjangka,
                 Pengelola Sentra Dana Berjangka);
              d) Penyelenggaraan program komunikasi berupa pema-syarakatan UU
                 No. 32/1997 di Jakarta dan di daerah-daerah, yang merupakan
                 kelanjutan dari kegiatan sebelumnya yaitu pemasyarakatan tentang
                 Risk Management dan Aplikasi Penggunaan Kontrak Berjangka
                 Dalam Strategi Bisnis yang telah dilaksanakan sejak tahun
                 1994/1995;
              e) Penyiapan program dalam rangka mem-berikan kemudahan
                 bagi petani/koperasi untuk akses         ke Bursa Berjangka
                 (smallholder program), sistem informasi pertanian, kajian pajak
                 ekspor CPO dan sistem perpajakan, mendorong partisipasi KPB-
                 PTPN, pemanfaatan dana pen-siun untuk diinvestasikan dalam
                 Perdagangan Berjangka, dan mengkaji komoditi lain yang dapat
                 diperdagangkan di Bursa Berjangka diluar kopi dan minyak
                 kelapa sawit;
              f) Menyelenggarakan kerjasama dengan Badan Pengawas dan
                 Bursa Berjangka di luar negeri dalam rangka penetapan Daftar
                 Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka luar negeri untuk
                 penyaluran amanat Nasabah dalam negeri;
              g) Terus mengupayakan diperolehnya bantuan teknis dari luar
                 negeri, baik dalam rangka persiapan maupun pada saat
                 beroperasinya Bursa Berjangka.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                     239




              Dengan berbagai langkah persiapan di atas, diharapkan
              Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka Indonesia
              dapat diselenggarakan pada TA 1999/2000 saat di mana
              perekonomian Indonesia diharapkan telah pulih, sehingga akan
              mendukung terselenggaranya kegiatan Bursa Berjangka sesuai
              dengan yang direncanakan.

       b. Penyelenggaraan perdagangan fisik

           Penyelenggaraan perdagangan fisik di Bursa Komoditi oleh Badan
           Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI) dilaksanakan berdasarkan PP
           35/82. Komoditi yang diperdagangkan adalah karet dan kopi. Saat ini
           aktivitas tersebut tidak aktif lagi, hal ini disebabkan karena tidak adanya
           dukungan fundamental sebagai akibat dari adanya perkembangan di
           bidang teknologi, komunikasi, transportasi dan standarisasi. Untuk
           komoditi kopi faktor-faktor tersebut ditambah lagi dengan adanya
           pembekuan kuota oleh ICO. Untuk itu dalam pengembangan pasar
           fisik ini di kemudian hari masih diperlukan pengkajian kembali secara
           mendalam mengenai strategi kebijaksanaan pasar fisik yang ingin
           dikembangkan.

           Namun demikian, untuk tetap dapat mengupayakan penyediaan
           catatan harga komoditi yang sebelumnya diperoleh dari transaksi
           perdagangan fisik di Bursa, maka diselenggarakan kegiatan
           pembentukan dan penyebarluasan Informasi Harga Komoditi serta
           kegiatan pembinaan Pasar Lelang Lokal (PLL) di daerah-daerah.
           Penyediaan informasi harga komoditi seperti kopi, karet, cassiavera,
           produk kelapa, minyak kelapa sawit, kakao, yang selanjutnya
           disebarluaskan kepada masyarakat, dimaksudkan untuk membantu
           petani dan pengusaha kecil lainnya yang tidak memiliki akses dalam
           perolehan informasi harga komoditi tersebut agar mereka memiliki
           posisi yang cukup kuat dalam proses rebut tawarnya. Target dalam
           Repelita VI yang semula diren-canakan pembentukan Panel Harga
           untuk 7 komoditi, pada kenyataannya hanya dapat direalisir 5
           komoditi yaitu karet, kopi, lada, cassiavera dan produk kelapa (kopra,
           bungkil kopra, dan minyak kelapa). Dalam pelaksanaannya kegiatan
           ini dilakukan bersama Asosiasi komoditi terkait, khususnya yang
           berada di daerah.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               240




        c. Pembentukan dan penyebarluasan harga (komoditi primer)

           Pada dasarnya kegiatan ini merupakan pengem-bangan dari kegiatan
           yang telah dilakukan sebelum-nya, dengan pengertian kegiatan
           pembentukan untuk komoditi yang baru dan kegiatan pemantapan
           untuk komoditi yang telah dilaksanakan terdahulu. Kegiat-an ini
           dilaksanakan ber-dasarkan pada fungsi bursa selaku sarana
           pembentukan harga (price discovery). Untuk pelaksanaanya
           pembentukan harga hingga saat ini telah dilakukan melalui panel
           harga bekerjasama dengan 4 asosiasi komoditi yang terkait untuk 5
           komoditi yang bersangkutan, yaitu dengan GAPKINDO untuk
           komoditi karet, dengan Asosiasi Ekportir Kopi Indonesia (AEKI)
           untuk komoditi kopi, dengan Asosiasi Eksportir Lada Indonesia
           (AELI) untuk komoditi lada, dengan Asosiasi Eksportir Cassiavera
           Indonesia (AECI) untuk komoditi kayu manis, dan dengan Kanwil
           Depperindag Sulawesi Utara untuk produk kopra. Harga panel karet
           Indonesia yang dilakukan selama ini adalah harga penyerahan spot,
           atau penyerahan di muka seperti untuk FOB Pelabuhan Belawan,
           Tanjung Priok, Palembang dan Pontianak, sedangkan untuk harga kopi
           Indonesia, penyerahan spot di Tanjung Priok, Lampung, Palembang
           dan Surabaya. Harga tersebut setiap hari disebarluaskan melalui
           Reuter, RRI, media cetak (Majalah Info Pasar, Harian Bisnis
           Indonesia), TVRI TEXT, agar diperoleh transparansi harga bagi petani,
           pedagang dan eksportir, yang diharapkan dapat memperkuat posisi
           rebut tawar dengan pembeli masing-masing (direncanakan muncul
           setiap pukul 7.00 WIB dan 20.00 WIB).

       d. Penyelenggaraan lelang pengambilalihan kuota Tekstil dan Produk
          Tekstil (TPT)

           Lelang Pengambilalihan Kuota TPT dilaksanakan sebagai usaha untuk
           memaksimalkan       pemanfaatan kuota dalam rangka mendukung
           peningkatan ekspor non-migas. Kegiatan ini berjalan relatif lancar
           dan tertib, di mana pelaksanaan transaksi yang semula dilakukan dua
           kali menjadi tiga kali dalam seminggu. Kegiatan pengambil-alihan
           kuota TPT dimulai sejak tahun 1987. Jenis TPT yang dilelang pada
           dasarnya dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok I untuk
           tujuan ekspor ke negara-negara di luar Amerika, yaitu MEE, Kanada,
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  241




           Swedia, dan Norwegia, sedangkan kelompok II untuk tujuan ekspor ke
           negara AS.

           Dilihat dari data yang tercatat hingga saat ini terlihat bahwa transaksi
           lelang yang terjadi ternyata untuk tujuan AS lebih besar, baik dilihat
           dari frekuensi transaksi maupun kuantitas TPT yang ditransaksikan.
           Sebagai contoh, dalam tahun pertama (1987) untuk kelompok I terjadi
           259 transaksi dengan volume 2.834.332 pcs, sedangkan untuk
           kelompok II sebanyak 924 transaksi dengan volume 1.334.080 lusin.
           Selanjutnya dalam 3 tahun terakhir 1995-1997, tercatat bahwa untuk
           TPT kelompok I transaksi terbesar terjadi dalam tahun 1995 dengan
           3.787 transaksi dalam volume sebesar 46.046.865 pcs, sedangkan
           untuk TPT kelompok II transaksi lelang terbesar terjadi dalam tahun
           1996 yaitu sebesar 4.494 transaksi dengan volume sebesar 20.320.905
           lusin. Perkembangan pengalihan kuota selengkapnya dari tahun 1987-
           1998 dapat dilihat selengkapnya pada tabel halaman berikut.

           Harga yang terbentuk dalam transaksi pengambilalihan kuota TPT
           belum sepenuhnya mencerminkan harga pasar yang sebernarnya,
           karena umumnya transaksi dilakukan melalui negosiasi langsung, akan
           tetapi sebagai alat untuk memonitoring dan transparansi pemilikan dan
           penggunaan kuota tekstil, kegiatan ini dinilai cukup efektif.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                242




                          Perkembangan Lelang Kuota Tekstil
                                 Periode 1987-1998


                                Kelompok I                   Kelompok II
        Tahun        (MEE, Swedia,Canada,               Amerika Serikat
                           Norwegia)
                    Transaksi     Volume           Transaksi        Volume
                      (Kali)       (Pcs)             (Kali)          (Doz)



          1987            259         2.834.332       924           1.334.080
          1988            998         6.595.097      1.923          5.270.273
          1989          1.263         8.510.228      2.504          5.455.083
          1990          1.922         23.649.421     4.017          7.374.433
          1991          3.701         18.510.487     3.996          4.359.953
          1992          4.057         21.196.118     4.331          5.434.871
          1993          3.584         33.018.195     4.709          6.978.285
          1994          3.651         34.268.038     4.716          7.147.491
          1995          3.737         46.046.885     4.887          8.502.821
          1996          2.439         31.321.209     4.494         20.320.905
          1997          1.117         13.894.087     2.191          8.412.992
        1998 *)          349           3.781905      1.372          2.482.268


     Keterangan : *) Transaksi dari bulan Januari 1998 - Mei 1998
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               243




           Melihat perkembangan ekspor TPT Indonesia ke negara kuota
           semakin meningkat, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem
           transaksi dan mekanisme pengambilalihan kuota tekstil yang lebih
           tepat dan efisien, sehingga optimalisasi penggunaan kuota TPT secara
           rasional dapat tercapai.

           Sejak BAPEBTI ditugaskan untuk melaksanakan transaksi pengambilalihan
           kuota TPT tahun 1990 - 1998, jumlah anggota yang terdaftar di Bursa
           menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Peningkatan
           jumlah anggota ini menunjukkan semakin banyaknya pengusaha yang
           mau memanfaatkan bursa sebagai sarana transaksi, seperti terlihat
           pada tabel halaman berikut:


                                 Data Keanggotaan ETTPT
                                 Sejak Tahun 1990 s/d 1998


                  Tahun         Jumlah Anggota       %         Keterangan

                   1990              479             -
                   1991              605            26.3
                   1992              727           20.17
                   1993              862           18.57
                   1994              947            9.86
                   1995              1021           7.81
                   1996              1081           5.88
                   1997              1131           4.63
                  1998 *)            1170            -


              Keterangan : *) Periode Januari - Mei 1998
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 244




           Tujuan dari diperkenankannya pengambil-alihan kuota adalah untuk
           meningkatkan ekspor dengan memaksimalkan pemanfaatan kuota.
           Melalui transaksi pengambil-alihan kuota TPT, pemilik kuota
           diberikan kesempatan untuk memin-dahkan kuota yang tidak bisa
           direalisasikan ekspornya kepada perusahaan yang memerlukan dan
           bisa merea-lisasikan ekspornya.

       e. Penyediaan Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK)

           Kegiatan penyediaan Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK)
           dilakukan berdasarkan PP No. 18 Tahun 1988, kepada BAPEBTI juga
           ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan Informasi
           Muatan dan Ruang Kapal (IMRK) dalam rangka meningkatkan
           efisiensi dan meningkatkan kelancaran arus barang untuk menunjang
           ekspor non-migas. Dalam prakteknya kegiatan ini kurang
           dimanfaatkan oleh para pemakai jasa angkutan laut. Penyebabnya
           adalah karena kondisi transaksi perdagangan yang selama ini adalah
           berlaku FOB untuk ekspor dan CIF untuk impor, sehingga informasi
           jadual kapal luar negeri menjadi tidak diperlukan, karena kapal
           ditentukan oleh pembeli, di samping tidak bersedianya para pengguna
           jasa angkutan (shipper) memberikan informasi tentang muatannya
           dengan alasan informasi tersebut merupakan rahasia bisnis. Penyebab
           lainnya adalah informasi yang dapat dihimpun melalui kegiatan IMRK
           dinilai kurang memiliki nilai ekonomis, karena informasi yang sama
           dapat diperoleh dari sumber atau media lain, serta tidak adanya
           keterikatan bagi para anggota IMRK untuk memberikan informasi
           kepada unit IMRK di BAPEBTI. Penydiaan informasi ini secara garis
           besarnya dapat dikelompokkan dalam tiga hal yaitu:
           1) Informasi yang disampaikan pemakai jasa angkutan laut, yaitu
              informasi mengenai nama perusahaan, ruang kapal, jenis dan
              jumlah komoditi yang akan dikapalkan, jadual pengapalan yang
              diinginkan, jenis kemasan, pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar
              serta tarif yang diinginkan;
           2) Informasi yang disampaikan oleh penyedia jasa angkutan laut, yaitu
              nama perusahaan pelayaran, trayek dan jadual pelayaran,
              jenis/type/ ukuran dan kecepatan kapal, posisi kapal terakhir, ruang
              yang tersedia dan tarif yang ditawarkan;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                245




           3) Informasi lain yang berkaitan dengan angkutan laut seperti:
              informasi pelabuhan, kebijaksanaan pemerintah, perbankan,
              pergudangan, Cargo statistik, keagenan, daftar anggota-anggota
              asosiasi yang terkait dan lain-lain;
           4) Kegiatan rutin yang dilaksanakan BAPEBTI dalam menangani
              IMRK adalah penyebarluasan informasi kepada pihak pengguna
              jasa kapal dan pemilik kapal antara lain untuk melaksanakan
              nominasi pengapalan barang-barang strategis ke seluruh daerah di
              Indonesia;
           5) Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir bulan, antara tanggal 26
              sampai dengan tanggal 31 dengan melakukan pengumpulan data
              muatan dari para peserta nominasi, yaitu dari shippers yang terdiri
              dari:
              a) Data pengapalan beras dari Badan Urusan Logistik (Bulog);
              b) Data pengapalan      pupuk       dari   PT.   (Persero)   Pupuk
                 Sriwijaya/Pusri;
              c) Data pengapalan semen dari:
                  (1) PT. Indosement Tunggal Perkasa;
                  (2) PT. (Persero) Semen Padang, dan
                  (3) PT (Persero) Semen Tonasa.


              Data tersebut diolah dalam bentuk rekapitulasi rencana pengapalan
              barang-barang strategis, kemudian dibahas dalam rapat nominasi
              pengapalan barang-barang strategis bersama dengan para shippers
              dan shipponers anggota bursa, serta instansi terkait.         Hasil
              pembahasan atau rekonfirmasi data tersebut disusun kembali sesuai
              dengan hasil akhir pembahasan. Kemudian disampaikan kepada instansi
              dan unit-unit terkait, baik di pusat maupun di daerah yaitu kepada:
              Indonesia National Shipponer Asosiation (INSA), Asosiasi Semen
              Indonesia (ASI), Badan Urusan Logistik (Bulog), PT. (Persero)
              Pupuk Sriwijaya, PT. Indosement Tunggal Perkasa, PT. (Persero)
              Semen Padang, PT. (Persero) Semen Tonasa, Ditjen Perhubungan
              Laut Departemen Perhubungan, Balitbang Departemen Perhubungan,
              Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Depperindag, Kanwil Depperindag
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 246




              seluruh Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Kepada
              Kantor Wilayah Depperindag dimintakan untuk memonitor di daerah
              masing-masing hasil realisasi pengapalan barang-barang strategis
              yang di kapalkan ke dan dari wilayah yang bersangkutan.
              Perkembangan nominasi pengapalan barang-barang strategis dalam
              kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 1993 sampai
              dengan tahun 1997 secara kuantitatif dapat diuraikan sebagai
              berikut:
              a) Tahun 1993 total rencana muatan sebesar 6.065,071 ton,
                 sedangkan total muatan yang ternominasi sebesar 5.341.990 ton
                 atau 88.07 %;
              b) Tahun 1994 total rencana muatan sebesar 5.341.049 ton,
                 sedangkan total muatan yang ternominasi sebesar 4.868.895 ton
                 atau 91,15 %;
              c) Tahun 1995 total rencana muatan sebesar 5.995.116 ton,
                 sedangkan total muatan yang ternominasi sebesar 5.263.142 ton
                 atau 87,79 %;
              d) Tahun 1996 total rencana muatan sebesar 7.208.974 ton,
                 sedangkan total muatan yang ternominasi sebesar 7.154.750 ton
                 atau 99,24 %;
              e) Tahun 1997 total rencana muatan sebesar 7.439.643 ton
                 sedangakan total muatan yang ternominasi sebesar 7.334.122
                 ton atau 98,60 %;
              f) Tahun 1998 (dari Januari - Mei 1998) total rencana muatan
                 sebesar 2.473.504 ton, sedangkan yang ternominasi sebesar
                 2.111.434 ton atau 85,36%.
              Dari perkembangan tersebut di atas, tercatat total rencana muatan
              (beras, pupuk dan semen) mencapai sebesar 34.522.307 ton,
              sedangkan total rencana muatan yang ternominasi adalah sebesar
              32.074.333 ton.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                247




                    Perkembangan Volume Total Rencana Muatan Yang
                                     Ternominasi
                        Barang-Barang Strategis Tahun 1993-1997
                                                                 (Dalam Ton)
              No.     Tahun         Total         Muatan               %
                                   Rencana         Yang
                                   Muatan       Ternominasi


                1       1993      6.065.071       5.341.990          88,07
                2       1994      5.341.049       4.868.895          91,15
                3       1995      5.995.116       5.263.142          87,79
                4       1996      7.208.924       7.154.750          99,24
                5       1995      7.438.643       7.334.122           98,6
                6      1998 *)    2.473.504       2.111.434          85,36

                    Jumlah        34.522.307     32.074.333            -
             Catatan : *) Januari - Mei 1998


       f.   Pengembangan Pasar Lelang Lokal (PLL)

            Dalam memasuki era perdagangan bebas dewasa ini, perdagangan
            komoditi andalan Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan
            mendasar, antara lain inefisiensi di bidang produksi, distribusi, dan
            kelembagaan pemasaran. Kelembagaan perdagangan lokal dinilai
            masih menghadapi inefisiensi dalam hal pembentukan harga dan tidak
            meratanya penguasaan informasi yang mengakibatkan lemahnya
            kedudukan petani dalam proses jual-beli. Keadaan ini apabila tidak
            segera diatasi dapat berakibat serius bagi daya saing komoditas
            pertanian Indonesia, sehingga diperlukan upaya untuk mengarahkan
            kelembagaan perdagangan lokal agar sesuai (compatible) dengan
            kelembagaan perdagangan modern.

            Prinsip pengembangan PLL yang diterapkan adalah pengembangan
            yang ditujukan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih
            baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan
            peningkatan efisiensi pemasaran. Pengembangan pasar lelang
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 248




           bertujuan antara lain untuk menjadikan PLL tersebut sebagai kegiatan
           yang dimiliki, dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh peserta lelang
           itu sendiri.

           Pengembangan Pasar Lelang Lokal (PLL) selama ini dilakukan
           dengan membangun beberapa Pilot Proyek. Sampai dengan TA
           1996/97 penyebarannya masih mencakup 4 (empat) komoditi di 9
           propinsi yaitu: Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Lampung,
           Kalbar, Kalsel dan Sulut. Saat ini sedang dikembangkan 5 (lima) PLL
           lagi yaitu: Aceh, Bengkulu dan NTT untuk komoditi kopi, Jabar
           untuk sayur mayur dan Sultra untuk komoditi kakao. Sehingga
           diharapkan dalam TA 1997/98 persebaran PLL secara keseluruhan
           menjadi 14 propinsi untuk 6 (enam) jenis komoditi. Pilot Proyek PLL
           yang selama ini telah dikembangkan menunjukkan potensinya untuk
           mengatasi berbagai masalah dalam perdagangan lokal. Sebagai Pilot
           Proyek, pengembangan PLL telah memberikan hasil yang positif
           sebagai lembaga perdagangan yang terorganisir dengan tujuan utama
           meningkatkan transparansi penentuan harga. Melalui PLL, petani
           peserta lelang cenderung memperoleh harga yang wajar dibandingkan
           petani yang menjual produknya di luar lelang. PLL juga telah berhasil
           memotivasi petani untuk meningkatkan kualitas produknya.

           Dari 9 (sembilan) PLL yang sudah ada tidak semuanya berjalan
           dengan mulus, hal ini disebabkan karena kondisi dari daerah tersebut
           yang berbeda sehingga sangat mententukan perkembangan PLL itu
           sendiri. Jumlah PLL di Sumut adalah terdiri dari 13 (tiga belas) lokasi
           untuk lelang karet (merupakan PLL terbanyak dibandingkan dengan
           daerah lain). Sedangkan di daerah lain bahkan ada yang hanya
           memiliki satu lokasi saja sehingga memungkinkan tidak terjadi
           transaksi seperti terlihat dalam tabel halaman berikut.
              Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                                                                    249




                                     Perkembangan Pasar Lelang Lokal (PLL)
                                             Periode 1993 s/d 1998


 DAERAH                 VOLUME TRANSAKSI (DLM TON)                                              NILAI (DALAM JUTA RP)
                                                                                                                                                       KET.


           1993         1994       1995       1996        1997       1998        1993       1994     1995     1996        1997          1998
                                                                       *)                                                                 *)

 SUMUT     18. 200      20. 402    14.970            -   20.445, 3   1.824, 8    111, 17    19, 11   21, 67      -       22.198,8   2.814,4          Karet

 SUMBAR           -        198       663             -      517, 2    142, 5            -    0, 86   1, 91       -       1.491, 7       447, 2       Cassiavera

 RIAU         329          367       151             -      345, 6      93, 8      0, 21     0, 42   0, 20       -       346, 78    177, 09          Karet

 JAMBI        951        1.623     1. 130     771, 76     1.768,8     412, 9       0, 65     1, 62   1, 57    1, 020     1.933, 3   951, 74          Karet

 LAMPUNG       58          161        85       37, 75            -          -      0, 11      1, 0   0, 39    98, 23        -       -                Kopi

 KALBAR           -        511       408       487, 6       559, 3          --          -    0, 98   0, 90    1. 012,0   806, 29          -          Karet

 KALSEL     1.541        1.527      1.360        51. 3      135, 4   123, 16       2, 11     3, 03   3, 82    152, 1     308, 49    474, 52          Karet

 SUMSEL           -            -          -   4.127, 6           -          -           -        -     -      6.615, 5      -             -          Karet

 SULUT         45           61            -          -           -          -           -    0, 01     -         -          -             -          Kopra

Keterangan : *) Periode bln Januari s/d Maret 1998.



                      36. Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu

                           Standardisasi merupakan suatu unsur penunjang dalam kegiatan
                           mendukung upaya peningkatan efesiensi dengan mewujudkan jaminan
                           mutu produksi secara konsisten serta di sisi perdagangan dapat
                           mendukung kelancaran arus barang. Dari kedua sisi tersebut akan
                           memberikan dampak peningkatan produktifitas dan daya saing dalam
                           memasuki era perdagangan bebas tahun 2003 di lingkungan AFTA dan
                           tahun 2020 di lingkungan APEC. Secara kumulatif, standar yang telah
                           ditetapkan sampai dengan tahun 1993/1994 berjumlah 3.099 standar,
                           tahun 1994/1995 sebanyak 268 standar, tahun 1995/1996 sebanyak 80
                           standar, dan tahun 1996/1997 sebanyak 350 standar. Dengan demikian
                           jumlah standar yang telah ditetapkan sebagai Standar Nasional Indonesia
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 250




       (SNI) sampai dengan akhir tahun kelima Repelita VI berjumlah 3.797
       standar.

       Selain itu, telah diterbitkan sertifikat penggunaan tanda SNI sebanyak
       1.633 sertifikat bagi perusahaan yang menerapkan sistem mutu. Sejalan
       dengan kegiatan standardisasi, upaya pengembangan sistem sertifikasi dan
       akreditasi kelembagaan terus ditingkatkan, dan sejauh mungkin
       persyaratan yang diacu sesuai dengan persyaratan internasional. Sampai
       dengan Maret 1998 perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISO 9000
       mencapai 81 perusahaan, dan terdapat 9 Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu
       (LSSM) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
       berdasarkan persyaratan internasional. Selain itu, di lingkungan
       Depperindag juga telah diakreditasi secara internasional 4 laboratorium
       uji.

       Dalam rangka meningkatkan daya saing dan menjaga mutu produk
       Indonesia terhadap 23 jenis produk tertentu, telah diberlakukan
       pengawasan mutu untuk produk ekspor. Pengawasan Mutu Produk Ekspor
       tersebut pada prinsipnya melalui sistem Sertifikasi Kesesuaian Mutu (SM)
       yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang telah diakreditasikan serta
       Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. Sampai dengan tahun ke-lima
       Repelita VI jumlah perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Produk
       Penggunaan Tanda SNI dimaksud berjumlah 1.633 sertifikat, yang terdiri
       atas produk kayu lapis, karet, minyak atsiri, kopi dan teh hitam.

  37. Perkembangan Hasil Pembangunan Hukum dan Organisasi pada Sektor
      Industri dan Perdagangan selama Pelita V sampai dengan Tahun ke-lima
      RepelitaVI adalah sebagai berikut:

       a. Telah diundangkan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang
          Perdagangan berjangka Komoditi;

       b. Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang bidang
          Industri dan Perdagangan yaitu:
           1) Beberapa peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-
              Undang No. 5 Tahun 1984;
           2) 2 (dua) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang
              No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan beberapa
              Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksanaannya;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                            251




            Keputusan-keputusan Menteri tentang:
              (a) Kawasan Industri;
              Izin Usaha Industri;
              Izin Usaha Perdagangan;
              Waralaba;
              Minuman beralkohol, dan
              Izin Usaha Pasar Modern.

       c. Bidang Penyuluhan Hukum

           Tersuluhnya pejabat dan pegawai dari Kandep dan Kanwil Perindag
           Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jambi dan
           Kalimantan Barat, di Bidang HAKI, Anti Dumping, dan PTUN.

       d. Bidang Organisasi dan Tatalaksana meliputi:
           1) Beberapa pedoman tentang administrasi terpadu, penyem-purnaan
              struktur organisasi dan beberapa jabatan fungsional;
           2) Penyusunan organisasi dan tatakerja hasil penggabungan
              Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan;
           3) Penyusunan organisasi dan tatakerja Kantor Wilayah dan Kantor
              Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
           4) Penyusunan uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Kantor
              Wilayahdan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
           5) Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sebagian Urusan
              Perindustrian dan Perdagangan yang diserahkan kepada 26 Daerah
              Tingkat II Percontohan;
           6) Penyusunan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Ekspor
              Indonesia (PPEI);
           7) Pengusulan penyempurnaan organisasi Balai Latihan Industri dan
              Perdagangan.

       Sejalan dengan hal tersebut dalam upaya mencapai sasaran yang sudah
       ditetapkan akan dilaksanakan program pokok dan penunjang sektor
       industri dan sektor perdagangan sebagai berikut:
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                252




       a. Program Pokok
           1) Program Pengembangan Industri Rumah Tangga, Industri
              Kecil dan Menengah
              Program ini diarahkan untuk menumbuh-kembangkan kegiatan
              usaha terutama dalam kelompok-kelompok usaha kecil yang
              berorientasi dan berpotensi ekspor, menuju pada kemandirian dan
              mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan, antara lain:
              industri kecil dan menengah, industri rumah tangga, industri kecil
              perdesaan yang produktif, dan koperasi-koperasi serta unit yang
              mandiri dan mengakar pada masyarakat, menggunakan
              produk/bahan dalam negeri untuk mendukung peningkatan ekspor
              hasil industri kecil, memperlancar distribusi bahan baku dan produk
              IKM, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,
              serta dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di
              samping itu, program pengembangan industri kecil juga
              dimaksudkan sebagai bagian program untuk menghapus-kan
              kemiskinan.dan menunjang pertumbuhan daerah. Kegiatan pokok
              yang akan dilaksanakan antara lain: (1) meningkatkan ekspor hasil
              industri kecil melalui bantuan teknis langsung dan intensif kepada
              150 perusahaan industri kecil menengah yang siap untuk ekspor;
              (2) peningkatan kemampuan usaha industri kecil melalui bantuan
              promosi dan informasi ekspor kepada 600 perusahaan industri
              kecil, terinasuk bantuan promosi dan pemasyarakatan hak atas
              kekayaan intelektual (HAKI); (3) menumbuhkan sebanyak 80
              industri kecil sub-kontrak sebagai upaya untuk meningkatkan
              kemitraan, kemandiri-an dan memperkuat struktur industri, dengan
              difokuskan pada penumbuhan industri penunjang, industri
              komponen dan industri yang menunjang industri enjinering; (4)
              menumbuhkan wirausaha baru industri kecil, pember-dayaan
              ekonomi rakyat melalui lembaga yang mandiri dan mengakar pada
              masyarakat serta berpotensi produktif, termasuk diantaranya 80
              lembaga/koperasi pondok pe-santren; (5) pengembangan 7
              komoditi agroindustri kecil secara terpadu di 16 propinsi; (6)
              peningkatan penyuluhan kemampuan sumber daya manusia melalui
              bantuan teknis dan magang bagi pengusaha/perajin industri kecil
              sebanyak 14.000 orang dalam bidhng teknologi dan manajemen
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                               253




              termasuk bantuan peralatan percontohan bagi industri kecil rumah
              tangga dan perdesaan melalui kelompok usaha bersama (KUB); (7)
              pengembangan produktivitas dan penerapan sistem mutu pada
              industri kecil melalui pemasyarakatan dan penerapan gugus kendali
              mutu (GKM) pada 220 perusahaan industri kecil, pembentukan dan
              apresiasi GKM, serta bimbingan dan penerapan ISO-9000/SNI
              pada 300 perusahaan industri kecil, terrnasuk 100 perusahaan
              indstri kecil yang siap mendapatkan yang sertifikasi; (8)
              meningkatkan deversi-fikasi dan disain produk, khususnya yang
              memiliki potensi ekspor dengan melaksanakan bantuan teknis
              pengem-bangan disain, bantuan tenaga ahli desain, dan diver-
              sifikasi penggnaan produk-produk tradisional untuk ditingkatkan
              nilai tambahnya; dan (9) bantuan teknis dan pengendalian
              pencemaran limbah pada 80 industri kecil.
              Pelaksanaan progran, ini dilakukan secara terpadu dengan program-
              program lain yang terkait, seperti peningkatan keterampilan tenaga
              kerja, pengembangan produktivitas, pengembangan koperasi,
              pengembangan desa tertinggal, dan penguasaan teknologi, serta
              memberi kesempatan wanita dan pemuda berperan serta dalam
              pembangunan.
           2) Program Peningkatan Kenampuan Teknologi Industri
              Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing
              industri nasional terutama industri kecil/dan menengah dan
              peningkatan kandungan lokal rnelalui kemampuan melakukan
              inovasi teknologi produk, teknologi pengolahan, rancang bangun
              dan perekayasaan industri, peningkatan mutu produk, peningkatan
              efisiensi produksi, serta percepatan alih teknologi, Kegiatan yang
              akan dilaksanakan antara lain: (1) meningkatkan kemam-puan
              pelayanan teknis seperti testing, sertifikasi mutu, bantuan teknik
              produksi dari 25 Balai Penelitian dan Pengembangan (Litbang)
              Industri baik sektoral maupun regional di daerah melalui
              pengembangan sarana dan prasarana balai agar mampu mandiri dan
              menjadi bagian dari industri menghadapi perdagangan bebas; (2)
              melaksanakan pembuatan 40 jenis purwarupa dan uji coba terapan
              peralatan produksi, terutama untuk industri kecil, dan penyediaan
              20 paket teknologi untuk peningkatan produksi dan inovasi industri
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                     254




              skala kecil dan menengah; (3) mengembangkan kemitraan penelitian dan
              pengembangan teknologi antara Pemerintah dengan dunia usaha antara
              lain dalam bentuk kerjasama penelitian untuk 5 komoditi berpotensi
              ekspor dan meningkatkan penggunaan bahan dalam negeri; (4)
              mengembangkan pengolahan limbah termasuk daur ulang, dan
              pemanfaatan limbah untuk 7 jenis komoditi agar tercegah dari
              kemungkinan penahanan ekspomya oleh negara pengimpor; (5)
              meningkatkan kemitraan peningkatan penguasaan teknologi industri
              dengan 200 perusahaan industri kecil dan menengah; (6) meningkatkan
              pelaksanaan alih teknologi dan melaksanakan desiminasi hasil penelitian
              dan pengembangan teknologi industri kepada 200 perusahaan industri;
              dan (7) mengembangkan sistem jaringan informasi teknologi
              industri di 10 Balai Litbang Industri.
              Pelaksanaan program ini dilakukan secara terpadu dengan program-
              program lain yang terkait, seperti pelatihan dan peningkatan
              keterampilan tenaga kerja, pengembangan produktivitas,
              pengembangan koperasi, dan penguasaan teknologi.
           3) Program Penataan Struktur Industri
              Program ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya struktur industri
              yang kokoh utamanya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
              pemerataan dengan memperkuat industri kecil dan menengah serta
              memperkuat basis ekspor. Kegiatannya antara lain: (1) perluasan dan
              pendalaman basis produksi industri serta pola keterkaitannya melalui
              pengembangan produk-produk industri prioritas dan berakar di dalam
              negeri pada 5 cabang industri hasil pertanian, 5 cabang industri aneka,
              dan 6 cabang industri logam, mesin dan kimia; (2) mengembangkan
              produk-produk yang diunggulkan baik komoditi untuk ekspor maupun
              komoditi prospektif lainnya yang mempunyai daya saing kuat melalui
              promosi produk dan investasi; (3) pengembangan ekonomi sub regional,
              pengem-bangan agro-bisnis/agroi-ndustri dalam rangka pengembangan
              kawasan agro-industri terpadu dan pengembangan industri hasil pertanian,
              dengan mempertim-bangkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan
              daerah; (4) penciptaan iklim usaha yang kondusif secara terpadu baik di
              tingkat pusat maupun di daerah, tennasuk pengembangan sistem
              kelembagaan pendukung; (5) menyusun profit data base komoditi
              dan industri potensial dalam rangka peningkatan akses pasar,
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  255




              investasi, perluasan dan persebaran industri untuk 30 komoditi
              berpotensi ekspor di 27 propinsi ; (6) pembinaan pola produksi dan
              sistem distribusi dalam rangka pengamanan pengadaan garam
              beriodium di 27 propinsi dan pengembangan pola pembinaan
              terhadap petani kecil garam di 2 propinsi; (7) meningkatkan mutu
              dan produktivitas sumber daya manusia industrial melalui pelatihan
              teknis dan manajemen usaha, serta penyediaan 2.100 tenaga kerja
              industrial oleh 17 lembaga pendidikan industri, termasuk
              peningkatan kemampuan Akademi Kimia Analis Bogor, Sekolah
              Menengah Analis Kimia Bogor, Akademi Kulit Yogyakarta,
              Sekolah Menengah Teknologi Industri Sumatera Barat melalui
              pembangunan sarana pendidikan untuk kemudian diarahkan
              mampu berswadaya; (8) pengembangan sumber daya manusia
              perencana dan pelaksana di pembangunan sektor industri dan
              perdagangan di 13 propinsi Kawasan Timur Indonesia; (9)
              identifikasi perkembangan dinamis struktur pasar dan daya saing
              internasional untuk 10 industri manufaktur; (10) peningkatan
              kemampuan akses informasi komoditi unggulan industri yang
              potensial dikembangkan di 27 propinsi; (11) penyusunan peta
              tematik industri dan perdagangan;          dan (12) penyusunan
              kebijaksanaan industri dan perdagangan dalam antisipasi gejolak
              moneter di Asia dan perdagangan bebas.
              Pelaksanaan program ini dilakukan secara terpadu dengan program-
              program lain yang terkait, seperti pelatihan dan peningkatan
              keterampilan tenaga kerja, pengembangan produktivitas,
              pengembangan desa tertinggal, dan pe-ngembangan teknologi, serta
              mendorong peran serta wanita dan pemuda dalam pembangunan.
           4) Program Pengembangan Perdagangan dan Sistem Distri-busi
              Program ini diarahkan untuk menunjang kelancaran pengadaan
              penyaluran bahan pokok dan bahan baku di dalam negeri bagi
              berkembangnya perdagangan pengusaha kecil, menengah dan koperasi,
              peningkatan kemampuan masyarakat memanfaatkan dan memperluas
              pasar, permodalan, teknologi dan manajemen, pengendalian inflasi,
              pengembangan kemetrologian dalam rangka tertib niaga dan perlindungan
              konsumen, serta peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
              Kegiatannya antara lain: (1) penyusunan program kebijaksanaan dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                       256




              evaluasi perdagangan dalam negeri yang berpihak pada upaya
              pemberdayaan ekonomi masyarakat; (2) peningkatan pemasaran komoditas
              hasil industri dan pertanian di 50 Kabupaten di 27 Propinsi; (3) penyiapan
              konsep kelembagaan dan sistim distribusi yang menjamin perdagangan
              dalam negeri dan perdagangan yang berkeadilan serta pemberdayaan
              ekonomi rakyat; (4) peningkatan tertib niaga dan persaingan sehat di
              kalangan dunia usaha, termasuk penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
              (WDP) dan perlindungan konsumen di 27 Propinsi; (5) Koordinasi
              pembinaan pasar dan pertokoan dan pembangunan 45 pasar desa di 26
              Propinsi; (6) pengembangan kelembagaan pasar lelang lokal di 14 Propinsi;
              (7) pengembangan perdagangan perintis dan antar pulau melalui koordinasi
              lintas sektoral dan penyebaran informasi perdagangan antar wilayah di 13
              Propinsi pada 26 Kabupaten; (8) pengembangan pemasaran produk dari
              desa tertinggal di 10 propinsi pada 10 Kabupaten (9) pembinaan pedagang
              kecil dan motivator/pembina melalui pembinaan kelembagaan dan pember-
              dayaan pedagang kecil serta pengembangan klinik bisnis di 12 Propinsi dan
              12 Kabupaten; (10) peningkatan pelayaan kemetrologian di 27 Propinsi,
              berupa pengadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan penyuluhan
              kemetrologian, dan peningkatan kemampuan lembaga metrologi untuk
              melindungi produsen dan konsumen di dalam negeri; (11) pelaksanaan
              pemasyarakatan dan pemberdayaan penggunaan produksi dalam negeri di
              27 Propinsi; (12) monitoring harga komoditi tertentu di 27 Propinsi dalam
              rangka pengendalian inflasi dan kelancaran arus barang. Pelaksanaan
              program ini dilakukan secara terpadu dengan program-program lain yang
              terkait, seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja,
              pengembangan produktivitas, pengembangan koperasi dan pengembangan
              desa tertinggal, serta mendorong peran serta wanita dan pemuda dalam
              pembangunan.
           5) Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagang-an
              Program ini diarahkan untuk mengembangkan sistem kelembagaan
              dan usaha perdagangan yang efektif dan efisien, yang sekaligus
              berpihak pada usaha kecil, menengah dan koperasi. Kegiatannya
              antara lain: (1) pembinaan usaha dan jasa penunjang perdagangan
              termasuk pengembangan waralaba nasional dan bantuan teknis dan
              manajemen kepada 300 orang pengusaha di 10 propinsi; (2)
              pengembangan sistem kemitraan antara pedagang kecil dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                      257




              menegah dengan pedagang besar di 15 propinsi dalam rangka
              pelaksanaan Undang-Undang Kemitraan; (3) pembinaan asosiasi,
              keagenan dan monitoring tenaga kerja asing serta pengembangan
              perdagangan komoditas monokultur di 7 lokasi; (4) peningkatan dan
              pengembangan kebijaksanaan pendaftaran perusahaan serta dalam rangka
              penyiapan Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) dan (5) penyelesaian
              RUU Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya serta RPP
              pengawasan mutu barang yang yang beredar di pasar dalam negeri.
              Pelaksanaan program ini dilakukan secara terpadu dengan program-
              program terkait, seperti pelatihan dan peningkatan keterampilan
              tenaga kerja, pengembangan produktivitas, pengembangan koperasi
              dan pengembangan desa tertinggal, serta mendorong peran serta
              wanita dan pemuda dalam pembangunan.
           6) Program Pengembangan Kerjasama Perdagangan Internasi-onal
              Program ini diarahkan untuk pencapaian sasaran pem-bangunan
              perdagangan luar negeri dengan mengem-bangkan kerjasama hubungan
              perdagangan intemasional dan pemasyarakatan potensi perdagangan
              intemasional yang bebas dari hambatan tarif, transparan, berkeadilan dan
              saling menguntungkan, memperkuat posisi rebut tawar dan memperluas/
              meningkat-kan akses pasar luar negeri. Kegiatannya antara lain: (1)
              partisipasi aktif dalam forum-forum bilateral, multilateral dan
              regional serta melakukan misi diplomasi dagang; (2) peningkatan peranan
              Atase Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka penerobosan pasar
              luar negeri; (3) pemasyarakat-an hasil keputusan kerjasama perdagangan
              intemasional kepada eksportir, importir, termasuk industri/pedagang
              kecil dan menengah; (4) penyelesaian kasus-kasus perdagangan
              internasi-onal; (5) melakukan evaluasi, analisa dan identifikasi mengenai
              perkembangan perdagangan internasional. Kegiatan dalam program ini
              dikoordinasikan dengan program-program terkait, baik di bidang
              ekonomi maupun bidang lainnya.
           7) Program Pengembangan Ekspor
              Program ini diarahkan untuk pencapaian sasaran peningkatan dan
              pengembangan ekspor non-migas melalui upaya peningkatan daya
              saing, perluasan pasar dan peningkatan diversifikasi dan daya saing
              mata dagangan ekspor non-migas, termasuk mendorong peran
              eksportir dan industri kecil menengah dan koperasi dalam
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                258




              peningkatan ekspor yang mempunyai dampak langsung maupun
              tidak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat.
              Kegiatannya antara lain: (1) penyemprnaan ketentuan perdagangan
              intemasional di bidang ekspor; (2) pemantapan dan pengendalian
              impor; (3) pelayanan dan penyebaran informasi perdagangan
              internasional yang efektif bagi para eksportir, pengusaha kecil dan
              menengah di 27 propinsi serta penyebaran informasi dari/ke atase
              perindustrian dan perdagangan; (4) peningkatan pelayanan
              pengujian dan sertifikasi mutu komoditas di Pusat Pengujian Mutu
              Barang dan Perlindungan Konsumen (PPMB&PK) dan 20 Balai
              Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) di daerah; (5)
              penyempurnaan sistem pengujian mutu barang ekspor guna
              memperoleh       akreditasi   internasional   (6)   pemasyarakatan,
              penyempurnaan dan penyusunan 100 standar industri dan perdagangan
              termasuk penerapannya, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya
              mutu produk; (7) pengembangan analisa dan pengamatan pasar
              melalui analisa profil dan potensi negara di 15 negara, penyusunan
              dan analisa peluang pasar di 5 negara, penyusunan analisa pesaing
              di 5 negara, penyusunan pola pengembangan pasar di 2 negara,
              penyusunan analisa dan perilaku konsumen di 3 negara,
              penyusunan abstraksi 20 komoditi hasil analisa pasar, penyusunan
              cara berbisnis di 5 negara, penyusunan dan pengisian informasi
              pasar serta petunjuk pelaksanaan ekspor bagi pengusaha dan
              industri kecil dan menengah dalam home page BPEN untuk 30
              komoditi; (8) peningkatan peranan kantor Indonesian Trade
              Promotion Centre (ITPC) diluar negeri terutama dalam upaya
              peningkatan ekspor non-migas; (9) pengembangan sistim informasi
              ekspor, peningkatan pengembangan produk dan pembinaan dunia
              usaha metal publikasi 21 jenis informal pasar ekspor, forum ekspor
              bagi 520 eksportir, forum diskusi pengembangan ekspor 6 kali
              untuk 900 pengusaha eksportir IPKM, adaptasi produk, workshop,
              konsultasi usaha dan temu wicara di 27 propinsi, pembinaan dunia
              usaha keterpaduan nasional dalam rangka memberdayakan usaha
              kecil dan menengah; (10) peningkatan motivasi ekspor metal
              penghargaan Primanyarta bagi 72 eksportir terbaik; (11) penyeleng-
              garaan 40 kali promosi ekspor di dalam negeri dan luar negeri
              meliputi pameran aktif skala kecil, skala besar, pameran mandiri,
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 259




              pengiriman misi dagang, Pameran Produk Ekspor, Pameran Produk
              Ekspor Daerah dan tindak lanjut pengembangan jaringan distribusi;
              (12) pembentukan Badan Pengawas Berjangka Komoditi beserta
              perangkat sistem pengawasan dan pemasyarakatan Undang-undang
              Nomor 32 Tahun 1997 tentang Per-dagangan Berjangka Komoditi
              di 8 daerah; (13) pelatihan dan penyuluhan 1.000
              eksportir/pengusaha kecil dan menengah; (14) penyusunan
              Kebijaksanaan Secara Terpadu, metal peningkatan koordinasi
              interdep; dan (15) penyediaan dana pendamping bantuan luar
              negeri. Pelaksanaan program ini dilakukan secara terpadu dengan
              program lain yang terkait, seperti pelatihan dan peningkatan
              keterampilan tenaga kerja, pengembangan produktifitas,
              pengembangan koperasi, pengembangan desa tertinggal, dan
              penguasaan teknologi.

       b. Program Penunjang
           1) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
              Isu masalah pencemaran lingkungan telah diangkat oleh beberapa
              negara maju tertentu untuk membatasi masuknya produk-produk
              dari negara lain ke negara tersebut. Isu ini akan semakin intensip
              dimasa mendatang sebagai alat untuk pengendalian impor yang
              dapat mengganggu upaya kita dalam peningkatan ekspor hasil
              industri. Hal ini perlu diantisipasi dengan baik sehingga target
              pembangunan ekonomi kita dapat dicapai sesuai dengan yang telah
              kita rencanakan. Disamping untuk hal tersebut, kita sendiri
              berkeinginan agar lingkungan hidup yang ada di negara kita tidak
              terganggu dengan kegiatan industrialisasi yang terus menerus
              dikembangkan. Untuk itu upaya penanggulangan pencemaran
              lingkungan perlu ditingkat-kan secara lebih intensip. Prinsip "self
              assesment dan post audit" perlu dimasyarakatkan dengan baik sehingga
              dampak negatip dari industri terhadap lingkungan hidup dapat
              diminimalkan sedini mungkin. Untuk dapat mengurangi dampak
              negatip terhadap lingkungan tersebut telah ditingkatkan
              kemampuan beberapa laboratorium lingkungan, termasuk yang
              berada di Balai-balai Litbang Industri, yang berfungsi memonitor
              dan memeriksa buangan industri. Dewasa ini kemampuan untuk
              menganalisis limbah cair sudah cukup baik disejumlah
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                260




              laboratorium lingkungan, meskipun untuk dapat melayani analisa
              air buangan masih perlu ditingkatkan sarana dari laboratorium-
              laboratorium dimaksud.
              Sejalan dengan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan,
              maka upaya tersebut perlu didukung dengan:
              a) Deregulasi di bidang pengendalian dampak lingkungan melalui
                 pengenalan prinsip "self assement dan post audit" seperti yang
                 telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.
                 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
                 Pengendalian Dampak Lingkungan Sektor Industri.
              b) Penyederhanaan pada prosedur dalam pelaksanaan AMDAL di
                 mana hanya terdapat 1 Tim Teknis Langsung di bawah Komisi
                 AMDAL yang secara operasional di bawah Koordinasi Kepala
                 Badan Litbang Industri seperti yang tertuang dalam SK Menteri
                 Perindustrian No. 152/M/SK/6/1994 tentang Pembentukan Komisi
                 AMDAL Pusat.
              c) Telah diselesaikannya sebagian besar proses administratip dari
                 dokumen Pengendalian       Dampak Lingkungan yang telah
                 dibahas sebelum diterbitkannya PP. No. 51/1993.
              d) Mendorong dan merangsang baik investor dalam negeri maupun
                 asing untuk menerapkan teknologi yang akrab lingkungan serta
                 mendorong terwujudnya transformasi teknologi. Dalam hal ini
                 penerapan teknologi bersih, baik teknologi pengolahan maupun
                 teknologi produk, teknologi daur ulang dan teknologi hemat
                 sumber daya alam dan energi secara lebih meluas, serta
                 pengembangan dan penerapan subtitusi bahan baku industri yang
                 berbahaya, dengan dukungan sistem insentif dan disinsentif.
              Upaya-upaya tersebut di atas dapat terwujud dengan:
              a) Melakukan koordinasi atas kegiatan monitoring yang dilaksanakan
                 oleh aparat Kanwil dan Balai-balai Industri di daerah;
              b) Mengadakan kerjasama lintas sektoral dalam penanganan kasus-
                 kasus pencemaran oleh sektor industri guna merumuskan langkah-
                 langkah penanggulangan;
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 261




              c) Ikut berperan aktif dalam merumuskan standar Baku Mutu
                 Limbah, Tata Niaga bahan berbahaya dan beracun (B3) dan
                 Teknologi Pengendalian Limbah baik dengan lintas sektoral
                 terkait maupun dengan lembaga-lembaga internasional.
           2) Pembinaan dan Pengembangan Pemuda
              a) Bidang Industri

                   (1) Pembinaan dan pengembangan Pemuda dalam Repelita VI
                       telah direncanakan sebagai kelanjutan dari Pelita V serta
                       sekaligus mengawali pelaksanaan PJP II, hal ini ditandai
                       dengan semakin pesatnya pembangunan industri dalam
                       Repelita VI yang nantinya akan dapat didukung oleh
                       tersedianya tenaga berkualitas, produktif dan profesional
                       maupun untuk berperanserta dan aktif dalam pembangunan
                       industri dan perdagangan.

                  (2) Dengan sasaran meningkatkan peranserta pemuda yang
                      terampil dan berkeahlian dalam pengembangan ekonomi,
                      terutama dipedesaan guna menumbuh-kembangkan industri
                      kecil hasil pertanian dan juga sebagai motivator pembangunan
                      bagi masyarakat pedesaan, maka sampai dengan akhir Pelita V
                      telah dilatih dan dihasilkan tenaga terampil sebanyak 8.394
                      orang pemuda. Dalam Repelita VI sampai dengan tahun ke-
                      empat telah dilatih sebanyak 1.375 orang, dengan
                      penyebaran informasi melalui buku kepada 13.000 pemuda
                      putus sekolah di 27 propinsi dan sebanyak 10.660 orang
                      melalui kegiatan lainnya seperti; pembinaan penataran,
                      penyuluhan, magang, dan kemitraan usaha.
              b) Bidang Perdagangan

                  (1) Program pembinaan peranan Pemuda di bidang
                      perdagangan bertujuan untuk penciptaan kesempatan berusaha
                      dan lapangan kerja bagi generasi muda, meningkatkan
                      profesionalisme, sifat kemandirian, tangguh menghadapi
                      tantangan serta dapat meman-faatkan peluang usaha, yang
                      berusaha secara mandiri. Tujuan lain dari program ini adalah
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  262




                        untuk menumbuhkan jiwa kewiraswastaan dan motivasi
                        berusaha bagi generasi muda.

                  (2) Untuk mencapai tujuan tersebut sampai pada tahun ketiga
                      dalam Repelita VI telah dilaksanakan pembinaan 9.960
                      pemuda melalui kegiatan pembinaan penataran,
                      penyuluhan/temu usaha, magang/latihan kerja dan
                      kemitraan usaha. Program ini terutama ditujukan bagi
                      pengusaha muda dan atau calon pengusaha di bidang
                      perdagangan yang tergolong usaha kecil, usaha rumah
                      tangga, informal dan tradisional yang memiliki prospek
                      untuk dikembangkan menjadi suatu yang tangguh dan
                      mandiri.
           3) Peranan Wanita
              a) Bidang Industri

                  (1) Program peningkatan peranan wanita di bidang industri
                      khususnya industri kecil bertujuan untuk membina wanita
                      pedesaan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan
                      pendapatan keluarga melalui peningkatan keterampilan.
                      Kegiatan pembinaan yang diberikan meliputi industri
                      makanan dan kerajinan.

                   (2) Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam tahun
                       1994/1995 telah dibina sebanyak 35 motivator Kelompok
                       Usaha Bersama (KUB) dan telah dibentuk sebanyak 35 KUB
                       baru yang tersebar di 7 propinsi (Riau, Sumatera Barat, Jawa
                       Tengah , Kalimantan Selatan, NTT , Sulawesi Tenggara
                       dan Sulawesi Utara) dan dalam tahun 1994/1995 telah
                       dididik 13 motivator KUB dari 26 desa serta terbentuk
                       pula 26 KUB baru yang tersebar di 3 Propinsi diantaranya
                       di NTT dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan dalam tahun
                       1996/1997 yang sedang berjalan ini telah dilatih 20 orang
                       motivator dari propinsi Maluku dan Irian Jaya.
              b) Bidang Perdagangan

                  (1) Program peningkatan peranan wanita di bidang
                      perdagangan bertujuan untuk membina wanita pedagang
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  263




                        golongan ekonomi lemah agar dapat meningkatkan
                        pengetahuan dan keterampilan di bidang usaha guna
                        membudayakan kewirausahaan dalam rangka membina
                        kehidupan keluarga sehat sejahtera, meningkatkan kualitas
                        tenaga kerja wanita/nakerwan sekaligus dalam upaya
                        pengen-tasan kemiskinan.

                  (2) Untuk mencapai tujuan tersebut selama Pelita V dan 3
                      tahun Repelita VI telah dilakukan pembinaan terhadap
                      wanita pedagang golongan ekonomi lemah, wanita tokoh
                      masyarakat, wakil dari kelompok wanita atau kelompok usaha
                      bersama (KUB) dan wanita pedagang kecil eceran di pasar
                      tradisional, sebanyak 54.552 orang yang berasal dari 24
                      propinsi di seluruh Indonesia, dari jumlah itu sebanyak
                      2.400 orang untk tahun anggaran 1997/1998 akan dibina
                      sebagai wanita pedagang.

                  (3) Kegiatan pembinaan peranan wanita di bidang
                      perdagangan meliputi penataran, temu usaha, dan
                      konsultasi usaha serta penyertaan wanita untuk
                      berpartisipasi dalam pameran, baik yang dilaksanakan di
                      daerah maupun di pusat.
           4) Pengembangan Sistem Informasi
              Program Pengembangan Industri dan Perdagangan bertujuan untuk
              memperluas penyediaan informasi Depperindag guna lebih mendorong
              kebangkitan kembali sektor industri dan perdagangan sebagai penggerak
              sektor ekonomi yang mengalami krisis berkepanjangan. Kegiatannya
              antara lain pengembangan sistem pelaporan dan diseminasi/pertukaran
              informasi melalui electronic-mail atau jaringan Internet dalam rangka
              dalam rangka pengendalian inflasi, pemantauan produksi dan
              distribusi, khususnya kebutuhan bahan pokok masyarakat, dan
              peningkatan ekspor hasil produksi Industri Kecil dan Menengah
              (IKM); peningkatan kualitas database industri dan perdagangan,
              khususnya data base pasar dan gudang di dalam negeri serta
              database industri kecil dan menengah dalam rangka pengembangan
              Geographic Information System (GIS); pengembangan penyusunan
              statistik industri dan perdagangan, termasuk pengemasan informasi
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                  264




              ke dalam media cetak dan eletronik (antara lain CD-ROM dan
              Web-site di jaringan Internet). Fasilitasi pertukaran informasi yang
              ada terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi
              informatika dan kebutuhan pengguna jasa informasi serta dengan
              memperhatikan sumber daya (dana dan tenaga pengelola) yang
              tersedia.
           5) Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik
              Program ini bertujuan untuk menyempurnakan statistik perdagangan
              untuk mendukung pengembangan perdagangan dalam dan luar negeri,
              dengan kegiatan, yaitu pengumpulan, penyediaan dan pengolahan
              serta publikasi statistik perdagangan.
           6) Pengembangan Sistem Hukum Nasional
              Pengembangan sistem hukum nasional meliputi penggantian produk-
              produk hukum yang bersifat kolonial, penciptaan hukum baru yang
              belum ada pengaturannya dan pembaharuan produk-produk hukum
              yang sudah kurang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan
              zaman.
              a) Penggantian Produk Hukum Yang Bersifat Kolonial
                  Di bidang industri telah diundangkan Undang-undang No. 5 tahun
                  1984 tentang Perindustrian yang mencabut ketentuan dalam BRO
                  sepanjang menyangkut perindustrian. Di bidang perdagangan, sedang
                  dilakukan penyusunan Naskah Akademis untuk menyusun RUU
                  Perdagangan untuk menggantikan BRO dan mengatur lainnya yang
                  belum ada (penciptaan).
              b) Penciptaan Hukum
                  Sedang dilakukan penyusunan Rancangan Undang-undang baru
                  tentang Perlindungan Konsumen, RPP tentang Desain Produk
                  Industri dan RPP tentang Informasi Industri.
              c) Pembaharuan Hukum
                  Menyiapkan RUU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
                  (dalam pembahasan dengan DPR-RI) yang merupakan
                  peningkatan dari PP No. 35 tahun 1982 tentang Bursa
                  Komoditi. Selain itu, juga sedang disiapkan penyempurnaan
                  Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                 265




           7) Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur Negara
              Program bertujuan untuk merehabilitasi pembangunan gedung
              Kantor Perindustrian di pusat, kantor wilayah, kantor departemen di
              Daerah TK II/Kotamadya serta merehabilitasi beberapa gedung
              Balai Latihan Pustand di beberapa Propinsi serta pengadaan sarana
              kerja baik di kantor pusat maupun daerah.
           8) Peningkatan Efisiensi Aparatur Negara
              Program ini di arahkan untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas
              dan mutu pelayanan aparatur pemerintah berupa kajian-kajian
              pengembangan pola karier pegawai, pendidikan dan latihan
              penyuluhan perindustrian serta pelaksanaan penyempurnaan sistem
              tata laksana dan organisasi beserta standar operasional dan
              prosedurnya.
              Di samping itu, juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur
              dalam perencanaan dan pengendalian program-program pembangunan
              sektor perdagangan serta meningkatkan fungsinya dalam memberikan
              pelayanan kepada masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan atara lain
              perencanaan       dan    pengendalian    pelaksanaan  pembangunan,
              penyempurnaan administrasi keuangan, dan penyempurnaan organisasi
              dan tata laksana.
           9) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
              a) Unit Pendidikan
                  Di dalam mengemban misinya untuk menyiapkan angkatan
                  kerja baru di sektor      industri dan perdagangan melalui
                  pendidikan profesi dan kejuruan, Pusbinlat dilengkapi dengan
                  17 unit pendidikan dari tingkat SMTA, Akademi sampai
                  Sekolah Tinggi. Ke 17 Unit pendidikan dari tingkat Sekolah
                  Menengah, Akademi sampai Sekolah Tinggi dan 1 (satu) unit
                  pendidikan dan pelatihan yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan
                  Ekspor Indonesia (PPEI). Ke 17 unit pendidikan dimaksud
                  adalah SMTI Jakarta, STTT Bandung, APP Jakarta, ATK
                  Yogyakarta, AKA Bogor, ATI Ujung Pandang, ATI Padang,
                  PKTI Medan, SMAK Bogor, SMAK Ujung Pandang, SMAK
                  Padang, SMTI Yogyakarta, SMTI Ujung Pandang, SMTI Banda
                  Aceh, SMTI Tanjung Karang, SMTI Pontianak, SMTI Padang.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                266




                  Jumlah lulusan sampai dengan Tahun Anggaran 1997/1998
                  sebanyak 40.403 orang yang terdiri atas lulusan sekolah tingkat
                  menengah sebanyak 18.887 orang, tingkat Diploma III sebanyak
                  17.590 orang dan tingkat Sekolah Tinggi (D-IV) 3.926 orang.
              b) Unit Diklat SDM Industri
                  Sampai dengan tahun 1997/1998, Pusbinlat telah melakukan
                  pelatihan SDMI dalam bidang manajemen, teknis maupun
                  bisnis untuk dunia usaha industri baik BUMN maupun BUMS
                  bekerjasama dengan berbagai lembaga pelatihan telah
                  menghasilkan 2.787 orang dari berbagai program pelatihan
                  seperti :

                  (1) Diklat Manajemen Penjenjangan meliputi General
                      Management Course, Middle Management Course,
                      Advanced Management Course.

                  (2) Diklat Manajemen Non Penjenjangan/Non Tehnis
                      meliputi: Basic Supervisory Course (BSC), Achievement
                      Motivation Training (AMT), Achievement Motivation
                      Training for Trainers (AMTT), Management of Training
                      (MOT) dalam dan luar negeri Training of Trainers (TOT),
                      Total Quality Management (TQM), CEFE dan Wira
                      Usaha.

                  (3) Diklat Tehnis Teknologi meliputi Diklat Peningkatan
                      Design, pengemasan produk makanan dan minuman,
                      teknologi persepatuan dan barang-barang kulit, teknologi
                      keramik, teknologi tekstil, perkayuan, pengembangan
                      produk dan design bagi industri kecil, pengembangan
                      produk dan design bagi industri keramik dan Diklat teknis
                      design industri kecil garmen.

                  (4) Mengadakan kerjasama pelatihan dengan Asosiasi Industri
                      dan Profesi.

                  (5) Menyelenggarakan Wokshop/Seminar yang berkaitan dengan
                      pengembangan dunia usaha.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                             267




                  (6) Menciptakan jaringan kerjasama pelatihan dengan lembaga
                      pelatihan di dalam dan luar negeri.
              c) Diklat SDM Perdagangan
                  Dalam upaya mengantisipasi perubahan dan pengembangan
                  SDM industri dan perdagangan sebagi penggerak dan ujung
                  tombak pengembangan ekonomi di masa krisis menuju era
                  global, maka Pusbinlat telah melaksanakan berbagai kegiatan
                  termasuk merencana-kan beberapa program pengembangan dan
                  pemantapan SDM perdagangan khususnya kepada eksportir
                  kecil dan menengah. Melalui program ini akan ditingkatkan
                  kemampuan untuk memahami dan memecahkan persoalan-
                  persoalan aktual di kalangan dunia usaha dan pemanfaatan
                  sistim informasi dalam meningkatkan kemampuan daya saing di
                  sektor industri dan perdagangan.
                  Pelaksanaan Program Pelatihan SDM Perdagangan sampai
                  dengan T.A. 1998/1999 adalah sebagai berikut:

                  (1) Pelatihan Jarah Jauh Manajemen Pemasaran Ekspor di 4
                      (empat) Ibukota Propinsi yaitu: Bandar Lampung,
                      Bandung, Yogyakarta dan Surabaya masing-masing daerah
                      melakukan pelatihan terhadap 30 orang peserta dari
                      kalangan dunia usaha ekspor dan penyuluh perindustrian
                      dan perdagangan, serta alat bantu belajar berupa 6 buah
                      modul yang berkaitan pemasaran ekspor dan dilengkapi
                      dengan Kaset Video dan CD-ROM. Dengan demikian
                      dengan selesainya pelatihan ini, maka akan tersedia 140
                      orang eksportir yang memahami seluk beluk pemasaran
                      ekspor.

                  (2) Pelatihan TOT Pemasaran Ekspor di Jakarta yang diikuti
                      oleh 30 oarang peserta dari lembaga-lembaga pelatihan
                      ekspor.

                  (3) Melalui program DPKK Tenaga Kerja Ditjend. PDN telah
                      dilaksanakan 3 jenis pelatihan bagi kalangan dunia usaha
                      ekspor dan perdagangan di Jakarta, masing-masing:
                      pelatihan komunikasi bisnis yang diikuti oleh 30 orang
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                268




                        peserta, workshop teknik-teknik negoisasi yang diikuti
                        oleh 30 orang peserta, dan workshop pemasaran ekspor
                        yang diikuti oleh 30 orang peserta.
                  Di samping itu dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan
                  keterampilan SDMP, melalui Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia
                  (PPEI) telah dilakukan berbagai pelatihan bagi kalangan dunia
                  usaha/calon      eksportir     yang      meliputi:    pelatihan
                  pemasaran/perdagangan ekspor, pengawasan dan pelatihan mutu,
                  manajemen pameran dagang, kursus bahasa Jepang serta
                  pendirian inkubator bisnis ekspor (IBE) dan trading house bagi
                  para pengusaha. Sampai dengan T.A. 1997/1998 PPEI telah
                  melatih sebanyak 10.175 orang. Selain kegiatan pelatihan PPEI
                  juga telah menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya di
                  bidang perdagangan dengan peserta dari berbagai perusahaan
                  swasta, BUMN dan pejabat Pemerintah di mana jumlah peserta
                  yang berpartisipasi pada seminar tersebut sebanyak 654 orang,
                  dan sebagian pelatihan-pelatihan tersebut diselenggarakan atas
                  bantuan JICA Jepang.
          10) Penelitian dan Pengkajian Kebijaksanaan
              Program ini bertujuan untuk melaksanakan kajian strategis untuk
              mendukung pengembangan perdagangan, sehingga tersedianya kajian
              dan informasi dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dan
              pengembangan sektor perdagangan, baik perdagangan dalam negeri
              maupun perdagangan internasional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
              yaitu, pengembangan kebijaksanaan perdagang-an dalam negeri,
              penelitian dan pengembangan kebijaksanaan perdagangan luar negeri
              dan daerah.
          11) Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan
              Program ini arahkan untuk: (1) meningkatkan efisiensi dan
              efektivitas pelaksanaan proyek pembangunan industri dan
              perdagangan melalui pemantauan dan evalusi kinerja proyek-
              proyek pembangunan dan pemberdayaan forum-forum keterpaduan
              di sektor industri dan perdagangan, antara lain: pengembangan
              ekspor, industri dan pedagang kecil dan menengah, standardisasi
              dan peningkatan mutu, penelitian dan pengembangan , informasi, dan
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   269




              sumberdaya manusia industrial; (2) pemantauan dan evaluasi
              pelaksanaan pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah oleh
              pengusaha dan industri kecil serta koperasi sesuai Keppres 16 Tahun
              1994; dan (3) pemantauan dan evaluasi konsistensi pembangunan sektor
              industri dan perdagangan dengan pembangunan di daerah, utamanya
              dengan memperhatikan pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
              Perkembangan hasil pengendalian pengawasan sampai dengan
              Tahun Ke-lima Repelita VI adalah sebagai berikut:
              a. Temuan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
                  Temuan hasil pemenksaan Inspektorat Jenderal Periode
                  1993/1994 sampai dengan triwulan IV tahun 1997/1998
                  sebanyak 4.437 temuan denpan nilai uang sebesar
                  Rp.304.797.413. Dalam periode tersebut telah ditindak lanjuti
                  3.024 temuan 68,15 % dengan nilai uang, sebesar
                  Rp.75.583.008,75 atau 24,79% sehingga sisa temuan yang
                  sedang dalam proses tindak lanjut adalah 1.413 temuan atau
                  31,85 % dengan nilai sebesar Rp.329.214.404,25 atau 75,21%.
                  Masih besarnya nilai temuan ini dikarenakan proses penyetoran
                  uang negara melalui angsuran (TP/TGR) memakan waktu cukup
                  lama untuk penyelesaiannya.
              b. Pemantauan Tindak Lanjut Inspektorat Jenderal Atas Hasil
                 Pengawasan BPKP.

                  1)    Pengawasan BPKP

                        Berdasarkan laporan yang diterima dari BPKP, jumlah
                        temuan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional dalam
                        periode tahun 1993/1994- 1997/1998 adalah sejumlah
                        3.200 temuan dengan nilai sebesar Rp. 129.615.075.264,30
                        dan yang telah ditindaklanjuti adalah sejumlah 2.504
                        temuan atau 79,25% dengan nilai sebesar Rp.
                        127.134.291.719,01. Dengan demikian sisa temuan yang
                        masih dalam proses penyelesaian adalah sejumlah 696 temuan
                        atau 21,75 % dengan nilai Rp. 2.480.783.545,29. Sisa temuan
                        di atas sebagian besar adalah berupa piutang macet pada P.T.
                        Persero BUMN di lingkungan Depperindag yang untuk
                        penuntasannya diperlukan waktu yang cukup lama.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                                   270




                  2)    Pengawasan BEPEKA

                        Jumlah hasil pemeriksaan BEPEKA dalam periode tahun
                        1993/1994 - 1997/1998, adalah sejumlah 131 temuan,
                        dengan nilai sebesar Rp. 1.655. 679.866,28 dan yang telah
                        ditindak lanjuti adalah sejumlah 102 temuan (77,86%)
                        dengan nilai Rp.858.940.360,76. Sisa temuan yang masih
                        dalam proses penyelesaian      sebanyak    12     temuan
                        dengan nilai Rp.796.739.505,52.

                  3)    Pengawasan Masyarakat

                        Realisasi pengawasan oleh masyarakat dari tahun
                        1988/1989 s/d 1997/1998 di lingkungan Depperindag yang
                        disalurkan melalui Kantor Wakil Presiden (Tromol Pos 5000)
                        sejumlah 905 surat. Dari jumlah pengaduan masyarakat
                        melalui Tromol Pos 5000 tersebut, sudah ditindak lanjuti
                        sejumlah 625 surat (69,06%) dimana sisanya 280 surat
                        (30,94%) belum ditanggapi. Sedangkan khusus untuk
                        tahun 1997/1998 telah diterima sebanyak 52 surat dan
                        telah ditindaklanjuti sebanyak 36 surat (69,23%) dengan
                        rinician sebagai berikut:
                        a)      Untuk unit kerja di lingkungan Depperindag 33 surat
                                yang telah ditindak lanjuti adalah sebanyak 21 surat
                                (63,64%);
                        b)      Untuk BUMN sebanyak 19 surat dan telah ditindak
                                lanjuti sebanyak 15 surat (78,95%).

                        Ditinjau dari pokok masalah yang dilaporkan, dapat
                        dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori dengan urutan
                        besarnya penyimpangan sebagai berikut:
                        a)      Penyalahgunaan wewenang;
                        b)      Kepegawaian;
                        c)      Korupsi/pungli;
                        d)      Kepegawaian/Ketenagakerjaan;
                        e)      Pertanahan/Perumahan.
Bahan Nota Keuangan 1999/2000                                              271




          12) Program Pembinaan dan Pengembangan Produktivitas dan
              Kesempatan Kerja
              Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas
              dan kesempatan kerja di sektor industri dan perdagangan melalui
              kegiatan: (1) peningkatan koordinasi perencanaan tenaga kerja
              secara lintas sektoral; (2) pengembangan jaringan sistem
              monitoring ketenaga-kerjaan di daerah (3) penyusunan proyeksi
              tenaga kerja sektor industri dan perdagangan selama Repelita VII;
              dan (4) pengolahan data ketenagakerjaan sektor industri dan
              perdagangan.

								
To top