BPK - RI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PT JAMSOSTEK (PERSERO)

Document Sample
BPK - RI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN PT JAMSOSTEK (PERSERO) Powered By Docstoc
					                                                    BPK - RI

LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN




PT JAMSOSTEK (PERSERO)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003




Nomor     : 14.A/Auditama V/GA/03/2005
Tanggal   : 31 Maret 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jln. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021)5738727 dan 5704395 s.d. 9 Pesawat 294
Fax. (021) 5700380
                                      DAFTAR ISI



                                                                     Halaman
 I    Laporan Auditor Independen                                          i

II    Dasar Penugasan Dan Ruang Lingkup Audit                            iii

III   Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jamsostek (Persero)

      Neraca Konsolidasian                                                1

      Laporan Laba-Rugi Konsolidasian                                     3

      Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian                             5

      Laporan Arus Kas Konsolidasian                                      6

      Catatan Atas Laporan Keuangan

         − Umum                                                           7

         − Kebijakan Akuntansi                                           10

         − Penjelasan Pos-pos Neraca dan Laba-Rugi                       19

         − Pengungkapan Laporan Laba Rugi JHT & Non JHT                  56

         − Pengungkapan Perubahan Kewajiban Kepada Peserta Entitas

            Penyelenggara Jamsostek                                      58

IV    Lampiran
                          BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                REPUBLIK INDONESIA


Nomor: 14.A/Auditama V/GA/03/2005

                         LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)
(selanjutnya disebut PT Jamsostek) dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 2004 dan
2003, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian
atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.
Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian
intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada
pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami tidak mengaudit
laporan keuangan PT Binajasa Abadikarya, suatu anak perusahaan yang 99,98% sahamnya
dimiliki oleh PT Jamsostek, yang laporan keuangannya mencerminkan aktiva total sebesar
Rp41,36 milyar dan Rp37,01 milyar atau 0,12% dan 0,14% dari aktiva total yang
dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan jumlah laba bersih sebesar
Rp0,15 milyar dan Rp2,43 milyar atau 0,03% dan 0,45% dari jumlah laba bersih yang
dikonsolidasikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut
diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan
pendapat kami, sejauh yang berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk anak perusahaan, semata-
mata hanya didasarkan atas laporan auditor independen lain tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan
Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar
tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh

                                                                       BPK-RI/AUDITAMA V
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit
meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi
yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit mencakup pengujian atas
kepatuhan perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu
peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin
bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, berdasarkan audit kami dan laporan auditor independen yang kami
sebut diatas, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamsostek dan anak
perusahaannya tanggal 31 Desember 2004, dan 2003, dan hasil usaha, serta arus kas untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum di Indonesia.

Kepatuhan PT Jamsostek atas peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami
sajikan dalam Laporan Nomor : 14.B/Auditama V/GA/03/2005 yang bertanggal 31 Maret
2005 dan terpisah dari laporan ini.


                                                 Auditor Utama Keuangan Negara V
                                                      Penanggung jawab Audit,



                                                       Drs. Misnoto, Ak., MA

                                                     Register Negara No. D-1416

                                                       Jakarta, 31 Maret 2005




                                            ii                      BPK-RI/AUDITAMA V
                      DASAR PENUGASAN DAN RUANG LINGKUP AUDIT

1.   Dasar Penugasan
     a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 E, 23 F dan 23 G;
     b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
     c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
         dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
     d. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No. 71/ST/VII-XV.3/10/2004 tanggal 5 Oktober 2004,
         perihal atas Laporan Keuangan      PT Jamsostek (Persero), Program Kemitraan dan Bina
         Lingkungan, dan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di Kantor Pusat
         Jakarta dan Kantor Wilayah/Cabang di Jakarta dan Daerah;
     e. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No. 20/ST/VII-XV.3/01/2005 tanggal 19 Januari 2005,
         perihal penugasan untuk melakukan audit atas laporan keuangan PT Jamsostek (Persero) Tahun
         Buku 2004 serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Dana Peningkatan
         Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di Kantor Pusat Jakarta;

2.    Ruang Lingkup Audit.
                  Audit ini bersifat general audit atas laporan keuangan PT Jamsostek untuk tahun yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003. Audit dilaksanakan dengan
      berpedoman pada Standar Audit Pemerintah yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan dan
      standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami
      merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan
      keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian,
      bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga
      meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh
      manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu audit
      mencakup pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-
      pasal tertentu peraturan perundang-undangan, serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kontrak
      dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang kami uji mencakup:
     a. Undang-undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
     b. Undang-undang No. 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas.
     c. Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7
         tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
     d. Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
     e. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
     f. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
     g. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
     h. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program
         Jamsostek
                                                   iii                      BPK-RI/AUDITAMA V
i. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program
     Jaminan Sosial Tenaga Kerja
j.   Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.
k.   Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2004 tentang Pengelolaan Dan Investasi Dana Program
     Jaminan Sosial Tenaga Kerja
l.   Anggaran Dasar PT Jamsostek (Persero).
m.   Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamsostek (Persero) tentang pengesahan
     rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun buku 2003 tanggal 19 Desember 2002.
n.   Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Jamsostek (Persero) tentang pengesahan
     laporan keuangan tahun buku 2003 tanggal 23 Juni 2004.
o.   Keputusan-keputusan Komisaris PT Jamsostek.
p.   Keputusan-keputusan Direksi PT Jamsostek.
q.   Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dana investasi, kegiatan
     operasional, serta pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek (Persero).


            Kami tidak mengaudit laporan keuangan PT Binajasa Abadikarya, suatu anak perusahaan
yang 99,98% sahamnya dimiliki oleh PT Jamsostek, yang laporan keuangannya mencerminkan
aktiva total sebesar Rp41,36 milyar dan Rp37,01 milyar atau 0,12% dan 0,14% dari aktiva total yang
dikonsolidasikan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, dan jumlah laba bersih sebesar Rp0,15
milyar dan Rp2,43 milyar atau 0.03% dan 0,45% dari jumlah laba bersih yang dikonsolidasikan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh auditor
independen lain yang laporannya telah diserahkan kepada kami, dan pendapat kami, sejauh yang
berkaitan dengan jumlah-jumlah untuk anak perusahaan, semata-mata hanya didasarkan atas laporan
auditor independen lain tersebut.
            Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat. Pelaksanaan audit di lapangan mulai tanggal 8 Oktober 2005 sampai dengan 31 Maret
2005.




                                                      BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                         REPUBLIK INDONESIA




                                             iv                      BPK-RI/AUDITAMA V
PT. JAMSOSTEK ( PERSERO )
NERACA KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003
                                                                                                        (Dalam Rp)
               AKTIVA                     Catatan               31 DES 2004                    31 DES 2003


AKTIVA
INVESTASI                                     3
  Bank Investasi                             3.1                       4,499,835,967                  1,337,073,319
  Deposito On Call (DOC)                     3.2                      29,750,694,506                 71,909,657,996
  Deposito Berjangka                         3.3                  14,336,741,575,110             14,025,731,253,854
  Intrumen Pasar Uang Lainnya                3.4                      21,600,000,000                 24,700,218,996
    Cad. Peny. Ins. Psr Uang Lainnya                                 (21,600,000,000)               (21,600,000,000)
  Saham                                      3.5                   3,158,217,536,302              2,062,727,990,000
  Obligasi                                   3.6                  14,097,284,201,687              8,653,553,764,626
    Cad. Peny. Obligasi                                              (67,000,000,000)                             -
  Medium Term Note (MTN)                     3.7                     126,050,000,000                556,050,000,000
    Cad. Penyisihan MTN                                              (60,307,643,360)               (60,307,643,360)
  Reksa Dana                                 3.8                     278,824,947,967                131,604,991,065
  Penyertaan                                 3.9                      26,492,009,000                 26,492,009,000
    Cad. Peny. Penyertaan Langsung                                   (18,466,453,510)               (18,466,453,510)
  Properti                                  3.10                     663,602,923,018                646,120,506,514
    Akumulasi Penyusutan Properti                                    (45,423,819,856)               (22,299,391,151)

TOTAL INVESTASI                                                   32,530,265,806,832             26,077,553,977,349

AKTIVA LANCAR                                 4
 Kas dan Setara Kas                          4.1                      53,990,158,729                 36,597,523,843
 Deposit On Call (Doc) Non Investasi         4.2                      15,000,000,000                              -
 Piutang Iuran                               4.3                      89,253,848,564                110,478,050,762
  Akm. Penyisihan Piutang Iuran                                      (23,937,306,045)               (96,754,212,357)
 Piutang Usaha                               4.4                       6,079,770,551                  6,462,297,950
  Penyisihan Piutang Usaha                                            (5,416,275,000)                (5,208,610,250)
  Pendapatan ymh Diterima                    4.5                     391,349,265,427                318,709,589,167
  Piutang Investasi                          4.6                       4,955,194,363                 69,144,925,200
  Uang Muka Pajak                            4.7                       1,475,319,955                  1,864,680,303
  Piutang Pegawai                            4.8                          99,375,087                     32,167,616
  PSL Dibayar Dimuka                         4.9                                   -                 57,491,188,000
  Piutang Lain-Lain                         4.10                      22,313,206,209                 18,119,222,147
  Uang Muka Pegawai                         4.11                       2,484,355,478                  1,919,154,295
  Beban Usaha yang Dibayar Dimuka           4.12                       7,521,788,076                  9,072,682,487
  Perlengkapan Dan Alat Tulis Kantor        4.13                       2,073,601,028                              -

TOTAL AKTIVA LANCAR                                                  567,242,302,422                527,928,659,163

AKTIVA TETAP                                  5
  Tanah                                      5.1                      56,035,112,154                 36,554,047,212
  Bangunan                                   5.2                      95,664,647,938                 78,915,782,627
  Kendaraan                                  5.3                      75,646,408,666                 63,049,873,490
  Peralatan Kantor                           5.4                      22,283,777,931                 19,340,398,033
  Peralatan Komputer                         5.5                      80,146,429,513                 87,897,729,352
  Peralatan Lain                             5.6                      33,682,022,030                 28,316,086,942
      Jumlah H. Perolehan Aktiva Tetap                               363,458,398,232                314,073,917,656
  Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap          5.7                    (177,566,160,077)              (155,911,977,987)
Total Aktiva Tetap                                                   185,892,238,155                158,161,939,669

Aktiva Lain-Lain                              6                      119,675,361,993                137,279,409,205

           TOTAL AKTIVA                                           33,403,075,709,402             26,900,923,985,386
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.
PT. JAMSOSTEK ( PERSERO )
NERACA KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003
                                                                                                        (Dalam Rp)


             KEWAJIBAN                     Catatan              31 DES 2004                    31 DES 2003


KEWAJIBAN KEPADA PESERTA                      7
  Hutang Jaminan                             7.1                      11,110,278,497                  2,734,924,546
  Hutang Jaminan Diestimasi                  7.2                         712,718,677                            -
  Selisih Rekonsiliasi Iuran                 7.3                       2,284,225,658                  6,421,227,721
  Hutang JHT Jatuh Tempo                     7.4                     282,172,053,835                            -
  Hutang Jaminan Hari Tua Terinci            7.5                  22,772,346,070,848                            -
  Hutang Jaminan Hari Tua                    7.6                   4,022,715,480,524             22,341,343,219,091
  Dana Pengembangan Dana JHT                 7.7                     748,242,282,510                642,653,432,359
  Selisih Penilaian Efek                     7.8                     612,079,310,023                226,454,008,641
  Cadangan Teknis                            7.9                   2,677,892,721,956              2,246,949,394,499

Total Kewajiban Kepada Peserta                                    31,129,555,142,528             25,466,556,206,857

Kewajiban Lancar                              8
  Hutang Usaha                               8.1                      21,449,636,950                 15,147,895,060
  Hutang Pajak                               8.2                     170,731,664,925                  4,362,791,182
  Beban yang Masih Harus Dibayar             8.3                      83,648,265,958                 87,468,322,424
  Kewajiban Lain ymh Dibayar                 8.4                       2,619,241,471                  2,195,073,525
  Pendapatan Diterima Dimuka                 8.5                       9,953,638,595                  3,336,399,769
  Hutang Investasi                           8.6                         968,859,998                              -
  Kewajiban Lancar Lainnya                   8.7                      12,228,863,209                  9,082,944,413

Total Kewajiban Lancar                                               301,600,171,106                121,593,426,373

Kewajiban Lainnya                             9                       20,190,912,866                 10,969,567,861

           Total Kewajiban                                        31,451,346,226,500             25,599,119,201,091

Hak Minoritas                                10                            3,972,895                      4,196,743

Ekuitas                                      11
  Modal Disetor                             11.1                     125,000,000,000                125,000,000,000
  Cadangan Umum                             11.2                     348,925,697,575                261,830,965,762
  Cadangan Tujuan                           11.3                     185,102,054,225                165,593,054,226
  Selisih Penilaian Efek Non JHT            11.4                     871,633,499,130                214,141,172,015
  Laba Tahun Berjalan                       11.5                     421,064,259,077                535,235,395,549

          TOTAL EKUITAS                                            1,951,725,510,007              1,301,800,587,552

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS                                       33,403,075,709,402             26,900,923,985,386

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.
PT. JAMSOSTEK
LAPORAN LABA RUGI - KONSOLIDASIAN
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
                                                                                                                      (Dalam Rp)

                        URAIAN                                  Catatan             31 DES 2004                31 DES 2003

PENDAPATAN IURAN                                                   12
 Pendapatan Iuran JKK                                                                 525,184,979,778             476,386,135,991
 Pendapatan Iuran JKM                                                                 234,861,783,922             208,696,633,297
 Pendapatan Iuran JPK                                                                 393,200,640,232             365,628,493,918
 Pendapatan Iuran Jasa Kontruksi                                                       47,302,112,394              43,441,906,607
 Pendapatan Iuran Sektor Informal                                                          47,995,059
                Total Pendapatan Iuran                                              1,200,597,511,385           1,094,153,169,813

  Pendapatan Operasional PT Bijak                                  13                    6,279,555,874             13,923,083,724

              Total Pendapatan Operasional                                          1,206,877,067,259           1,108,076,253,537

Beban Jaminan                                                      14
 Beban Jaminan Kecelakaan Kerja                                                      (193,365,275,647)           (186,847,529,035)
 Beban Jaminan Kematian                                                               (70,276,100,000)            (65,768,250,000)
 Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan                                                   (273,561,860,434)           (227,287,184,028)
 Beban Jaminan Jasa Konstruksi                                                        (10,443,940,572)             (8,454,818,763)
 Beban Jaminan Sektor Informal                                                            (36,000,000)
                 Total Beban Jaminan                                                 (547,683,176,653)           (488,357,781,826)

Beban Cadangan Teknis                                              15
 Beban Cadangan Teknis JKK                                                           (265,162,720,146)           (233,618,761,360)
 Beban Cadangan Teknis JKM                                                           (124,872,199,039)           (104,926,655,481)
 Beban Cadangan Teknis JPK                                                             (2,757,214,607)             (4,047,930,380)
 Beban Cadangan Teknis Jasa Konstruksi                                                (36,185,190,462)            (33,318,331,799)
 Beban Cadangan Katastrofa                                                             (1,966,003,200)             (1,828,142,470)
            Total Beban Cadangan Teknis                                              (430,943,327,454)           (377,739,821,490)

                 Pendapatan Bersih Iuran                                              228,250,563,152             241,978,650,221

Pendapatan Investasi                                               16
Realized
 Pendapatan Bunga                                                 16.1              2,705,097,347,209           3,006,142,771,917
 Pendapatan Dividen Investasi                                     16.2                 97,303,252,135              54,486,320,995
 Pendapatan Sewa Investasi                                        16.3                 37,919,883,218              25,255,863,760
 Laba Pelepasan Investasi                                         16.4                502,778,019,545             410,793,071,997
 Rugi Pelepasan Investasi                                         16.5                (29,641,051,991)            (51,925,775,844)
 Pendapatan Investasi Lainnya                                     16.6                 15,444,247,550              33,458,960,776
Unrealized
 Keuntungan Atas Kenaikan Investasi                               16.7                230,990,311,424              61,517,260,968
 Kerugian Atas Penurunan Nilai Investasi                          16.8               (186,899,580,216)            (59,616,979,009)

                Total Penghasilan Investasi                                         3,372,992,428,874           3,480,111,495,560

Beban Investasi                                                    17
 Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi                              17.1                 (49,586,318,169)           (95,155,544,351)
 Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi                       17.2                  (7,674,154,259)            (4,348,458,225)
 Beban Investasi Properti                                         17.3                 (43,932,462,136)           (40,924,619,292)
 Beban Asuransi Investasi                                         17.4                  (1,072,936,580)               (94,550,090)
 Beban Manager dan Konsultan Investasi                            17.5                    (645,575,000)                         -
 Beban Investasi Lainnya                                          17.6                    (939,792,564)           (10,221,747,091)

                  Total Beban Investasi                                              (103,851,238,708)           (150,744,919,049)

               Pendapatan Bersih Investasi                                          3,269,141,190,166           3,329,366,576,511

                   Total Pendapatan Usaha                                            3,497,391,753,318           3,571,345,226,732
 Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
secara keseluruhan.
PT. JAMSOSTEK
LAPORAN LABA RUGI - KONSOLIDASIAN
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
                                                                                                                      (Dalam Rp)

                         URAIAN                                 Catatan             31 DES 2004                31 DES 2003

Beban Usaha                                                        18
 Beban Manajemen                                                  18.1                (12,224,696,159)             (9,956,550,502)
 Beban Operasional                                                18.2                (85,296,737,645)            (65,521,422,891)
 Beban Personil                                                   18.3               (322,990,472,413)           (285,695,315,419)
 Beban Administrasi Dan Umum                                      18.4               (117,238,061,964)           (105,052,810,183)
 Beban Penyusutan Dan Amortisasi                                  18.5                (37,140,474,522)            (36,986,866,199)
 Beban Penyisihan Piutang                                         18.6                (23,937,306,014)            (28,120,726,123)
Total Beban Usaha                                                                    (598,827,748,717)           (531,333,691,317)

Pendapatan Lain-Lain                                              19.1                  85,062,881,806             13,621,297,595
Beban Lain-Lain                                                   19.2                 (13,840,233,466)            (2,955,175,318)
            Pendapatan Bersih Lain Lain                                                 71,222,648,340             10,666,122,277

           Laba Kotor Sebelum Bagian Peserta                                        2,969,786,652,941           3,050,677,657,692

Bagian Peserta Atas Hasil Inves Jht                                20               (2,335,047,029,716)         (2,518,451,716,329)

                    Laba Sebelum Pajak                                                634,739,623,225             532,225,941,363

Taksiran Pajak Penghasilan Badan                                   21                (179,915,851,033)              (1,097,402,900)
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan                                 22                 (33,759,484,111)               4,107,343,938

                  Laba Bersih Setelah Pajak                                           421,064,288,081             535,235,882,401

  Hak Minoritas                                                    23                          (29,004)                   (486,852)

               Laba Setelah Hak Minoritas                          23                  421,064,259,077             535,235,395,549
                                                                                                       -
 Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
secara keseluruhan.
PT. JAMSOSTEK
LAPORAN ARUS KAS - KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DES 2004 DAN 31 DESEMBER 2003

                                                                                                     (Dalam Rp)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI                               31 DES 2004               31 DESEMBER 2003

        PENERIMAAN KAS
1       Penerimaan Iuran Program Paket                           1,181,156,945,833                 1,064,445,343,820
2       Penerimaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja                     16,437,896,911                     9,764,246,020
3       Penerimaan Hasil Investasi                               3,308,077,903,296                 3,349,817,768,334
4       Pencairan Dana Investasi                                67,134,576,668,499                45,454,101,855,082
5       Penerimaan Pendapatan Lain-Lain                              8,977,801,062                   223,647,428,467
        Kas yang Dihasilkan Dari Aktivitas Operasi              71,649,227,215,600                50,101,776,641,723

        PENGELUARAN KAS
1       Pembayaran Klaim Asuransi                                  (538,919,644,661)                (475,837,039,704)
2       Pembayaran Beban Usaha                                     (426,943,558,784)                (378,448,097,040)
3       Pembayaran Beban Investasi                                  (90,476,823,477)                (188,081,702,689)
4       Penempatan Dana Investasi                               (72,509,769,594,175)             (50,585,943,636,984)
5       Pembayaran Lain-Lain                                         (8,576,638,344)                 (24,541,683,858)
        Kas Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi              (73,574,686,259,441)             (51,652,852,160,275)

        Arus Kas Bersih Yg Digunakan Untuk Akt. Operasi          (1,925,459,043,841)              (1,551,075,518,552)

B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

    1   Pengembalian/Angsuran Hutang Pegawai                             29,704,405                      133,695,589
    2   Perolehan Harta Tetap Siap Pakai                            (70,691,343,884)                 (54,487,172,579)
    3   Pemberian Pinjaman Kepada Pegawai                                         -                      (27,586,520)
    4   Persekot Kerja                                               (5,537,391,348)
        Arus Kas Bersih Yg Digunakan Untuk Akt. Investasi           (70,661,639,480)                 (54,381,063,510)

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

    1   Penerimaan Iuran JHT                                      4,327,298,291,655                3,822,373,959,380
    2   Pembayaran JHT Kepada Peserta                            (2,082,801,957,757)              (1,581,731,549,844)
    3   Penyaluran Laba Pemegang Saham (Dividen)                   (133,808,849,000)                (336,533,083,800)
    4   Pembayaran Aktivitas Pendanaan Lainnya
        4.1 Cadangan Umum                                            45,220,338,473                              -
        4.2 Gratifikasi ymh Dibayar                                 (76,274,042,683)                 (65,870,265,577)
        4.3 Tantiem ymh Dibayar                                      (3,183,250,000)                  (2,899,389,206)
        4.4 Penyaluran Dana PKBL                                    (14,986,591,000)                  (9,826,654,200)
        4.5 Penyaluran DPKP                                         (26,761,769,000)                (211,195,619,500)
        4.6 Dana Bina Lingkungan                                    (10,704,708,000)                  (2,500,420,000)
        4.7 Kewajiban Lainnya ymh Dibayar                            (1,271,567,482)                             -

        Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Akt. Pendanaan      2,022,725,895,205                 1,611,816,977,253


        KENAIKAN/ PENURUNAN DALAM SALDO KAS                         21,067,820,535                     6,360,395,191
        Saldo Kas Awal Periode                                      66,140,614,160                    59,780,218,969
        Saldo Kas Akhir Periode                                     87,208,434,695                    66,140,614,160

        TERDIRI DARI :
        Kas                                                         58,489,994,696                    37,934,597,160
        Setara Kas                                                  28,718,440,000                    28,206,017,000
                                                                    87,208,434,696                    66,140,614,160
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
konsolidasian secara keseluruhan.




                                                        6
ENTITAS PENYELENGGARA JAMSOSTEK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003
                                                                                                                                                                           (Dalam Rp)
                                                         Modal                                                                                Saldo Laba yang
                                                         Saham                Cadangan              Cadangan           Selisih Penilaian           Belum               Jumlah
                   URAIAN
                                                    Ditempatkan dan            Umum                  Tujuan                   Efek              Ditentukan             Modal
                                                     Disetor Penuh                                                                            Penggunaannya
Saldo pada tanggal 1 Januari 2003
     disajikan kembali                                  50,000,000,000       307,112,935,312       126,412,054,227       (100,529,000,028)        982,665,418,943    1,365,661,408,454

Penambahan/pengurangan selama                           75,000,000,000        (45,146,341,951)                            314,670,172,042                             344,523,830,091
    tahun berjalan                                                                                                                      -                                           -

Ditentukan untuk cadangan umum                                               140,227,852,941                                                                          140,227,852,941

Ditentukan untuk Dividen                                                     (140,000,000,000)                                                                       (140,000,000,000)

Ditentukan untuk cadangan tujuan                                                                    39,181,000,000                                                     39,181,000,000

Distribusi laba PT BIJAK (Gratifikasi/Tantiem)                                   (363,480,540)                                                                           (363,480,540)

Pembagian laba tahun lalu                                                                                                                        (982,665,418,943)   (982,665,418,943)

Laba bersih selama tahun berjalan                                                                                                                 535,235,395,549     535,235,395,549

Saldo pada tanggal
     31 Desember 2003                                  125,000,000,000       261,830,965,762       165,593,054,227        214,141,172,014         535,235,395,549    1,301,800,587,552

Penambahan/pengurangan selama tahun berjalan                          -        11,490,418,264                             657,492,327,116                             668,982,745,379

                                                                                                                                                                                    -
Pembagian laba tahun lalu                                                      75,604,313,549       19,509,000,000                               (535,235,395,549)   (440,122,082,000)

Laba bersih selama tahun berjalan                                                                                                                 421,064,259,077     421,064,259,077

Saldo pada tanggal
      31 DES 2004                                       125,000,000,000      348,925,697,575         185,102,054,225      871,633,499,130          421,064,259,077   1,951,725,510,007
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


1. UMUM

   a. Induk Perusahaan (PT Jamsostek)
       Perusahaan Perseroan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek), untuk selanjutnya
       disebut Perusahaan, didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17
       Pebruari 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36
       Tahun 1995 tanggal 22 September 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program
       Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sebelum dikeluarkannya kedua peraturan perundangan ini,
       perusahaan bernama Perusahaan Perseroan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (PT ASTEK) dan
       berdiri atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990. Akta pendirian perusahaan
       telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Imas Fatimah,
       Sarjana Hukum Nomor 45 tanggal 28 Mei 2002 yang telah mendapat pengesahan dari
       Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan Nomor C-
       13776HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 Juli 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara RI
       Nomor 79 tanggal 1 Oktober 2002 Tambahan Berita Negara RI Nomor 11824.

       Berdasarkan anggaran dasarnya, tujuan perusahaan adalah mewujudkan peningkatan
       perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya melalui sistem jaminan
       sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai tujuan ini,
       perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

       1)   Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
       2)   Jaminan Kematian (JKM);
       3)   Jaminan Hari Tua (JHT);
       4)   Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

       Dengan mengindahkan kebijaksanaan dan program peningkatan perlindungan dan
       kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya serta prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat,
       perusahaan menyelenggarakan pengusahaan dan pengelolaan jaminan sosial tenaga kerja
       melalui cara:

       1)   Pendaftaran peserta sebagai dasar pembinaan administrasi peserta/tertanggung.
       2)   Penerimaan iuran peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
       3)   Pengelolaan dana yang terkumpul.
       4)   Pembayaran hak-hak tertanggung/peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
       5)   Pengadministrasian perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


       Sesuai dengan Akta pendirian perusahaan terakhir, modal dasar perseroan sebesar
       Rp75.000.000.000 telah ditempatkan sebesar Rp50.000.000.000. Kemudian berdasarkan
       Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamsostek Nomor: KEP-13/MBU/2003
       tanggal 27 Maret 2003, telah disetujui peningkatan Modal Dasar dari semula sebesar
       Rp75.000.000.000 menjadi sebesar Rp400.000.000.000 dan peningkatan Modal Ditempatkan
       dari semula sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp125.000.000.000. Penambahan
       penyertaan modal Negara sebesar Rp75.000.000.000 kedalam modal saham Perusahaan
       tersebut telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2003 tanggal 17
       Januari 2003.

       Susunan pengurus perusahaan pada akhir tahun 2003 dan 2002 adalah sebagai berikut:

       Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 437/KMK.05/2001 tanggal 23 Juli
       2001, susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
       Komisaris Utama       :      Prijono Tjiptoherijanto
       Komisaris-komisaris   :      Didin S. Damanhuri
                                    H. Suparwanto
                                    Sjukur Sarto
                                    Surjo B. Sulisto

       Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-263/MBU/2003 tanggal 31 Juli 2003,
       terdapat pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perusahaan. Susunan Direksi yang
       diberhentikan dengan hormat adalah sebagai berikut:
       Direktur Utama                                       :       A. Djunaidi
       Direktur Keuangan dan Informasi                      :       Lukman Nulhakim
       Direktur Operasi dan Pelayanan                       :       Djoko Sungkono
       Dir. Perencanaan dan Perundangan Jaminan Sosial      :       Supriyono
       Direktur Umum dan Personalia                         :       Bambang Purwoko
       Direktur Investasi                                   :       Andy R. Alamsyah

       Susunan Direksi yang diangkat adalah sebagai berikut:
       Direktur Utama                                          :     A. Djunaidi
       Direktur Keuangan                                       :     Widjokongko Puspoyo
       Direktur Operasi dan Pelayanan                          :     Djoko Sungkono
       Dir. Perencanaan, Pengembangan dan Informasi            :     B.M. Tri Lestari
       Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia                   :     Sentot Widharto (Alm.)
       Direktur Investasi                                      :     Samuel Tobing
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


       Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri BUMN RI Nomor : KEP-34/MBU/2004 tanggal
       19 Maret 2004, terdapat pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi Perusahaan.
       Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat adalah Direktur Operasi dan Pelayanan
       yaitu Sdr. Djoko Sungkono sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan karena meninggal
       dunia adalah Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia yaitu Sdr. Sentot Widharto.

       Anggota Direksi yang diangkat adalah sebagai berikut :
       Direktur Operasi dan Pelayanan                         :     Indra Haryadi
       Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia                  :     Armon Arleg

       Dengan adanya penggantian tersebut, susunan Direksi menjadi sebagai berikut :
       Direktur Utama                                       :        A. Djunaidi
       Direktur Keuangan                                    :        Widjokongko Puspoyo
       Direktur Operasi dan Pelayanan                       :        Indra Haryadi
       Dir. Perencanaan, Pengembangan dan Informasi         :        B.M. Tri Lestari
       Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia                :        Armon Arleg
       Direktur Investasi                                   :        Samuel Tobing



   b. Anak Perusahaan (PT BIJAK)
      PT Binajasa Abadikarya (PT BIJAK), untuk selanjutnya disebut Anak Perusahaan, yang
      anggaran dasarnya dituangkan dalam Akta Notaris Harun Kamil, Sarjana Hukum Nomor 1
      tanggal 6 April 1994, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 22 tanggal 15 September
      1998 dari Notaris Muhani Salim, Sarjana Hukum dan telah dimuat dalam Berita Negara RI
      Nomor 27 dan 29 tanggal 3 April 2000, merupakan anak perusahaan PT Jamsostek, dengan
      bidang usaha sebagai berikut:

       1)   Jasa penyediaan dan penempatan tenaga kerja.
       2)   Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
       3)   Transportasi, penampungan sementara, dan pelayanan jasa boga bagi tenaga kerja serta
            kebutuhan tenaga kerja lainnya.
       4)   Pemasaran tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
       5)   Perlindungan tenaga kerja baik pra pemberangkatan, selama bekerja, dan purna kerja,
            namun tidak melakukan kegiatan usaha asuransi dan jaminan sosial tenaga kerja.
       6)   Usaha lainnya dalam rangka penempatan tenaga kerja Indonesia.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


       Modal yang ditempatkan dan disetor penuh pada akhir tahun 2003 dan 2002 masing-masing
       berjumlah 5.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar, atau seluruhnya
       berjumlah Rp5.000.000.000. Dari jumlah ini. 4.999.999 lembar atau Rp4.999.000.000
       dimiliki oleh perusahaan, sedangkan sisa 1 lembar atau Rp1.000.000 dimiliki oleh Koperasi
       Karyawan PT Jamsostek. Laporan Keuangan PT BIJAK dikonsolidasikan dengan laporan
       keuangan perusahaan. Transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam konsolidasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI.

   a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian
      Implementasi Kebijakan Akuntansi pada entitas Perusahaan selain mengacu kepada standar
      akuntansi yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pernyataan Standar
      Akuntansi Keuangan (PSAK) diterbitkan IAI, proses penyusunan laporan keuangan
      perusahaan juga mengacu kepada Pedoman Akuntansi Jamsostek (PAJASTEK 2002) yang
      disahkan berdasarkan SK Direksi Nomor : KEP/27/012003 tanggal 29 Januari 2003.

       Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk
       investasi dalam saham, obligasi, dan reksadana yang diperdagangkan dan tersedia untuk
       dijual. Investasi dalam kelompok ini disajikan di Neraca sebesar nilai pasarnya. Laporan
       keuangan konsolidasian disusun menggunakan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk
       laporan arus kas konsolidasi, denda atas keterlambatan pembayaran iuran dan bunga, serta
       penerimaan iuran dan pembayaran JHT.

       Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan
       menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan
       pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, yang termasuk dalam
       kas dan setara kas adalah kas dan bank perusahaan dan anak perusahaan serta deposito anak
       perusahaan.



   b. Investasi
      Investasi dilakukan pada beberapa instrumen dengan perincian sebagai berikut :

       1)   Deposito berjangka dan Deposit on call
            Investasi dalam deposito berjangka dan deposit on call disajikan sebesar nilai
            nominalnya.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


       2)   Saham, Reksadana, Obligasi dan MTN
            a) Investasi dalam saham, reksadana, obligasi dan MTN yang diperdagangkan dan
               tersedia untuk dijual disajikan sebesar harga pasarnya. Laba/rugi yang belum
               direalisasi akibat adanya perbedaan antara nilai pasar dan harga perolehan pada
               saham, reksadana, obligasi dan MTN yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui
               sebagai penghasilan/beban tahun berjalan. Laba/rugi yang belum direalisasi akibat
               adanya perbedaan antara nilai pasar dengan harga perolehan pada saham, reksadana,
               obligasi dan MTN Non JHT tersedia untuk dijual dimasukan sebagai komponen
               ekuitas dan disajikan secara terpisah, sedangkan laba/rugi yang belum direalisasi pada
               saham, reksadana, obligasi dan MTN JHT tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai
               komponen kewajiban kepada peserta dan disajikan secara terpisah. Kebijakan
               Akuntansi berkenaan dengan pencatatan laba/rugi yang belum direalisasi untuk
               saham, reksadana, obligasi dan MTN berdasarkan sumber dananya tersebut mengacu
               kepada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 5 yang dikeluarkan oleh
               Ikatan Akuntan Indonesia. ISAK tersebut memuat interpretasi atas paragraf 14 PSAK
               50 tentang Pelaporan Perubahan Nilai Wajar Investasi Efek Dalam Kelompok
               Tersedia Untuk Dijual.
            b) Obligasi dan MTN yang dimiliki hingga jatuh tempo dinilai berdasarkan harga
               perolehan setelah ditambah atau dikurangi dengan amortisasi diskonto dan premi.
               Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dicatat sebagai pendapatan bunga dan
               merupakan penambah atau pengurang dari nilai tercatat. Diskonto merupakan selisih
               kurang nilai nominal obligasi dan MTN dengan harga perolehannya. Secara periodik
               diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama umur obligasi
               dan MTN hingga jatuh tempo. Premium merupakan selisih lebih antara nilai nominal
               dengan harga perolehan. Secara periodik premium diamortisasi dengan menggunakan
               metode garis lurus selama umur obligasi hingga jatuh tempo.
            c) Harga pokok penjualan saham dihitung dengan harga rata-rata, sementara harga
               pokok penjualan obligasi dan MTN menggunakan metode First In First Out.


        3) Penyertaan langsung
           a) Penyertaan langsung pada perusahaan lain dinyatakan sebesar harga perolehan (cost
              method) apabila perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang cukup signifikan
              terhadap kebijaksanaan usaha dan keuangan perusahaan, serta nilai penyertaan
              kurang dari 20%.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


            b) Penyertaan langsung pada perusahaan lain dengan nilai penyertaan lebih dari 20%
               dinilai dengan metode ekuitas (equity method) dan atas penyertaan lebih dari 50%
               sehingga perusahaan mempunyai pengaruh signifikan, maka laporan keuangannya
               dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan.


       4)   Properti
            a) Tanah dan Bangunan
               Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai perolehannya. Tujuan investasi pada
               bangunan adalah untuk disewakan, oleh karena itu dilakukan penyusutan.
               Penghitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus dan besarnya prosentase
               penyusutan adalah 5% per tahun.
            b) Aktiva Properti
               Aktiva Properti merupakan beban yang ditangguhkan atas pengeluaran untuk
               keperluan pembuatan dan pemasangan Vertical Blind pada Gedung Menara Jamsostek
               yang dikapitalisir. Aktiva properti tersebut diamortisasi selama periode kontrak sewa
               untuk setiap penyewa. Aktiva properti disajikan sebagai bagian (akun tersendiri) dari
               kelompok pos investasi properti.


   c. Piutang Iuran
      1) Piutang iuran adalah iuran non JHT yang belum diterima pada tanggal neraca.
          Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP/27/012003 tentang PAJASTEK,
          perlakuan akuntansi untuk Piutang Iuran pada tahun buku 2004 mengalami perubahan.
          Piutang Iuran yang diakru dan dicatat dalam laporan keuangan adalah piutang iuran yang
          berumur 1 s/d 12 bulan. Sementara untuk Piutang Iuran yang umurnya lebih dari 12
          bulan tidak lagi dilaporkan dalam laporan keuangan pokok tetapi disajikan dalam catatan
          atas laporan keuangan sebagai Aktiva (Piutang) Kontijensi. Penjabaran lebih lanjut atas
          pengukuran, pengakuan dan penyajian Piutang Iuran ini terdapat dalam Surat Edaran
          Direksi Nomor : B / 448 / 012004 tanggal 15 Januari 2004.
      2) Berdasarkan SK Direksi Nomor : KEP/27/012003 tentang PAJASTEK, untuk
          kepentingan penyajian laporan keuangan tanggal cut off Piutang Iuran Non JHT adalah
          tanggal akhir bulan pelaporan.
      3) Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP/20/022002 tanggal 21 Februari 2002,
          piutang iuran diklasifikasikan sebagai berikut :
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


            -   Lancar, yaitu tunggakan iuran dari perusahaan aktif dengan umur piutang
                sampai dengan 3 bulan.
            -   Kurang lancar, yaitu tunggakan iuran dari perusahaan aktif dengan umur piutang di
                atas 3 bulan sampai dengan 6 bulan.
            -   Macet, yaitu tunggakan iuran dari perusahaan aktif dengan umur piutang di atas 6
                bulan sampai dengan 12 bulan dan/atau tunggakan iuran dari perusahaan non
                aktif (pailit, bubar, tidak ditemukan alamatnya atau tidak ada kegiatan usahanya).

            Terhadap kemungkinan tidak tertagihnya piutang iuran, pada akhir tahun dibentuk
            penyisihan yang besarnya sejumlah piutang iuran yang diklasifikasikan Kurang lancar
            dan Macet, baik macet aktif maupun non aktif.



   d. Perlengkapan alat tulis kantor
      Pencatatan persediaan perlengkapan alat tulis kantor menggunakan metode periodik dan
      pengukurannya menggunakan metode rata-rata tertimbang sesuai dengan Keputusan Direksi
      Nomor : KEP/265/122003 tanggal 31 Desember 2003 tentang pedoman verifikasi laporan
      keuangan kantor daerah PT Jamsostek (Persero).


   e. Aktiva Tetap
      Aktiva tetap dinyatakan dengan harga perolehan. Penyusutan dilakukan secara tahunan dan
      penghitungan penyusutan untuk keperluan akuntansi menggunakan metode garis lurus.
      Besarnya prosentase penyusutan Perusahaan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut :
       - Bangunan                            5%
       - Kendaraan                          20 %
       - Peralatan kantor                   25 %
       - Peralatan komputer                 25 %
       - Peralatan lain                     25 %

       Masa penyusutan bagi aktiva yang baru diperoleh, dihitung 1 (satu) bulan penuh tanpa
       memandang tanggal pembeliannya.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)




   f.   Aktiva Tidak Berwujud

        Aktiva tidak berwujud dinyatakan dengan harga perolehan. Amortisasi mulai dihitung pada
        saat aktiva tidak berwujud tersebut siap untuk digunakan. Besarnya prosentase amortisasi
        adalah 25%.



   g. Hutang Jaminan Diestimasi
      Berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP/27/012003 tentang PAJASTEK, terhitung sejak
      tahun 2004, selain menyajikan hutang jaminan juga harus menyajikan hutang jaminan
      diestimasi. Hutang Jaminan Diestimasi adalah seluruh klaim program Non JHT (JKK, JKM
      dan JPK) yang telah diterima dari peserta, dan jumlahnya sudah dapat diketahui secara andal,
      meskipun belum disetujui, ditetapkan atau diotorisasi oleh pejabat berwenang.



   h. Hutang J H T dan Bagian Peserta atas Hasil Investasi JHT.
      Penerimaan Iuran JHT dari perusahaan peserta Jamsostek merupakan penambah hutang JHT
      sedangkan pembayaran JHT merupakan pengurang hutang JHT dan seluruh hasil
      pengembangan investasi JHT dikembalikan kepada peserta.

        Bagian peserta atas hasil investasi merupakan hak peserta atas hasil bersih investasi dana JHT
        tahun berjalan. Bagian peserta ini bukan merupakan beban atau pendapatan melainkan
        merupakan alokasi hasil investasi kepada peserta.

        Besarnya hak peserta atas hasil investasi JHT ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai
        berikut :
                Bunga = X%.A + 0.5.X%.IJHT
        X%      = Besarnya tariff bunga JHT per tahun yang ditetapkan Perusahaan (Persero).
        A       = Saldo pos Hutang JHT awal periode
        IJHT    = Iuran JHT yang diterima selama tahun berjalan.

        Sesuai Keputusan Direksi PT Jamsostek (Persero) No. KEP/322/122004 tanggal 30 Desember
        2004, besarnya pemberian hasil pengembangan dana untuk perhitungan saldo JHT tahun 2004
        sebesar 8,50%.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


        Bagian peserta berdasarkan rumus di atas akan menambah saldo hutang JHT. Apabila bagian
        peserta atas hasil investasi JHT setelah dialokasikan kepada peserta masih terdapat saldo maka
        atas saldo tersebut menjadi dana pengembangan JHT yang diklasifikasikan dalam kewajiban
        kepada peserta.



   i.   Hutang JHT Jatuh Tempo.

        Berdasarkan keputusan Direksi No.KEP/ 27/012003 tentang PAJASTEK mulai tahun buku
        2004, harus menyajikan hutang JHT Jatuh Tempo. Hutang Jatuh Tempo berasal dari estimasi
        klaim peserta yang dalam jangka waktu satu tahun ke depan sejak tanggal penyusunan laporan
        keuangan mencapai usia 55 tahun.



   j.   Cadangan Teknis
        1) Cadangan Teknis untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jasa
           Kontruksi dibentuk berdasarkan perhitungan aktuaria dengan metode prospektif sesuai
           dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor : S.1101/MK.17/1994 tanggal 21 Juli
           1994 dengan asumsi aktuaria sebagai berikut :
            - Tingkat Bunga                   = 8,00 %
            - Faktor Quota Zillmer            = 0,50 %
            - Tingkat Mortalita CSO 1958
            - Masa Kepesertaan sampai dengan usia pensiun ( 55 Tahun ).
        2) Sesuai Keputusan Direksi PT .Jamsostek Nomor : KEP/330/0997, cadangan jaminan JPK
           dihitung sebesar 10 % dari penerimaan iuran tahun berjalan dan tidak bersifat akumulatif,
           sedangkan cadangan katastrofa dihitung sebesar 0,5 % dari iuran tahun berjalan dan
           bersifat akumulatif. Beban cadangan tehnis JPK dan cadangan katastrofa dibebankan di
           Kantor Pusat.


   k. Beban yang Ditangguhkan.
      Beban yang ditangguhkan dinilai berdasarkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat
      lebih dari satu periode akuntansi, dan diamortisasikan setiap tahun selama masa manfaat yang
      diharapkan.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)




   l.   Program Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pegawai.
        Yayasan Dana Pensiun Pegawai Perum ASTEK yang didirikan dengan Akte Notaris Soetomo
        Ramelan, SH No. 6 tanggal 3 Desember 1983, sebelumnya menyelenggarakan program
        pensiun, program Tunjangan Hari Tua (THT) dan program Perkumpulan Kematian Karyawan
        (PKK) PT Jamsostek (Persero).

        Dengan adanya UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun maka Yayasan Dana Pensiun
        hanya diperkenankan mengelola program pensiun. Untuk melanjutkan Program THT dan
        PKK, Perusahaan membentuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Jamsostek dengan dasar
        pendirian Akte Notaris Harun Kamil, SH No. 1 tanggal 1 Agustus 1996.

        Mengingat UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak memperbolehkan penyelenggaraan
        program THT karyawan PT Jamsostek oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan maka Yayasan
        Kesejahteraan Karyawan PT.Jamsostek sejak tanggal 1 Juni 2004 mengalihkan pengelolaan
        THT dan PKK karyawan PT. Jamsostek ke PT. AIA Indonesia sesuai dengan perjanjian
        nomor : R/58/062004 tentang Program Asuransi Jiwa Care Pack.

        Iuran yang dihimpun dihitung berdasarkan prosentase berikut :
        1) Disetor ke Dana Pensiun Karyawan ASTEK (DPKA) sebesar :
              - Iuran pensiun beban pegawai sebesar 5 % x Gaji
              - Iuran pensiun beban perusahaan sesuai hasil perhitungan dari Aktuaria
        2) Disetor ke PT Asuransi AIA Indonesia sebesar :
             - Iuran THT beban pegawai sebesar          4 % x Gaji
             - Iuran THT beban perusahaan sebesar       4 % x Gaji

        DPKA dan PT asuransi AIA Indonesia menyelenggarakan administrasi serta mengelola dana
        yang terhimpun, untuk kemudian melaksanakan pembayaran kepada pegawai yang telah
        memasuki masa pensiun.

        Selain itu berdasarkan perhitungan Aktuaria setiap tahun dianggarkan dotasi atas kekurangan
        Past Service Liabilities (PSL).

        Iuran pensiun dan THT yang menjadi beban pegawai dicatat sebagai potongan (hutang)
        sedangkan beban perusahaan dicatat sebagai beban. Penyetoran iuran tersebut dilakukan
        secara sentralisasi melalui Kantor Pusat.
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)




   m. Pengakuan Pendapatan Dan Beban
      Perusahaan mengakui dan mencatat pendapatan dan beban berdasarkan sistem accrual basis
      kecuali untuk iuran dan jaminan JHT dan denda atas keterlambatan pembayaran iuran dan
      bunga, berdasarkan cash basis.


   n. Alokasi Biaya Usaha dalam Pelaporan Segmen JHT dan Non JHT
      Sesuai dengan Keputusan Direksi No. KEP/80/032005 dalam pelaporan segmen usaha JHT
      dan Non JHT proporsi alokasi biaya usaha menggunakan pendekatan rata-rata dana investasi
      Jamsostek yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
       Program          Prognosa       periode Anggaran       periode Rata-rata          dana
                        sebelum        periode laporan keuangan       investasi
                        laporan keuangan
       JHT              A                      B                      C=(A+B)/2
       Non JHT          D                      E                      F=(D+E)/2
      Proporsi JHT= (C/(C+F))x100%
      Proporsi Non JHT = (F/(C+F))x100%

       Berdasarkan rumus seperti tersebut di atas, proporsi alokasi beban usaha tahun 2004 adalah 88
       % untuk segmen usaha JHT dan 12 % untuk segmen usaha Non JHT.


   o. Koreksi Transaksi Periode Sebelumnya
      Sesuai Keputusan Direksi PT. Jamsostek (Persero) Nomor : KEP/279/112004 tentang
      Penetapan Materialitas Atas Koreksi Akuntansi Pada Cadangan Umum Laporan Keuangan
      PT. Jamsostek (Persero), maka koreksi kesalahan mendasar apabila bersifat material
      dibebankan pada cadangan umum, sedangkan apabila tidak material dibebankan pada laba
      rugi tahun berjalan. Materialitas sebagaimana dimaksud besarnya minimal 1% (satu persen)
      dari laba setelah pajak berdasarkan laporan gabungan dalam RKAP tahun berjalan.


   p. Transaksi Dan Saldo Mata Uang Asing.
      Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam rupiah dengan menggunakan kurs pada
      saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter perusahaan dan
      anak perusahaan dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah berdasarkan kurs tengah
PT JAMSOSTEK (PESERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


        Bank Indonesia yaitu Rp9.290,00 per US $ 1 per tanggal 31 Desember 2004 dan Rp8.465,00
        per US $ 1 per tanggal 31 Desember 2003.

        Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian atau penjabaran aktiva dan kewajiban moneter
        perusahaan dan anak perusahaan dibebankan dalam kegiatan usaha pada tahun berjalan.



   q. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan
      Perhitungan PPh Badan dilakukan sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Pajak
      Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE02/Pj.31/1996.
      Sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE02/Pj.31/1996 tanggal 06 Mei 1996, unuk
      kepentingan fiskal PT. Jamsostek (Persero) diperkenankan membentuk dana cadangan yaitu :
      −    Dana Cadangan Premi Tanggungan Sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima
           atau diperoleh tetapi belum merupakan Penghasilan Besarnya Cadangan premi tersebut
           adalah 40 % dari jumlah yang sudah diterima/ diperoleh dalam tahun pajak yang
           bersangkutan dan merupakan penghasilan pada tahun berikutnya.
      −    Dana Cadangan Klaim tanggungan sendiri sebesar jumlah klaim yang sudah disepakati
           tetapi belum dibayar dan klaim yang sedang dalam proses tetapi sudah dilaporkan.


   r. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta.
      Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor : S - 148 / MK.016 / 96 Perusahaan telah
      melakukan penyisihan dan pengeluaran Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta yang
      dibentuk dari distribusi laba dan dikelola secara ekstra komptabel.


   s.   Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
        Sesuai dengan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : S - 366/M-
        MBU/2002 Perusahaan telah melakukan penyisihan dan pengeluaran Dana Program
        Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dibentuk dari distribusi laba.
        Penyaluran dana tersebut merupakan kelanjutan dari penyaluran dana Pembinaan Usaha
        Kecil dan Koperasi (PUKK)      Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor :
        1232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha
        Ekonomi Lemah dan Koperasi, perusahaan telah melaksanakan penyisihan dan penyaluran
        dana PUKK yang juga bersumber dari distribusi laba berdasarkan suatu prosentase tertentu
        sesuai keputusan RUPS.
        Pengelolaan dan administrasi dana tersebut dilakukan secara ekstra komptabel.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

3. Investasi
   Jumlah investasi per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dapat dirinci sebagai berikut :

      3.1 Bank Investasi
          Akun tersebut merupakan saldo kas dalam bentuk giro yang ditujukan untuk tujuan investasi per 31 Desember 2004 dan 31
          Desember 2003 yang terdiri dari :

                                                                          31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                           ( Rp )
          Bank Investasi - Dana JHT
          - Bank Mandiri cabang Kebun Melati                                       3,206,641,923                     930,866,414
          - Bank Mandiri cabang Gedung Jamsostek                                     803,824,683                      21,606,951
          - Bank Mandiri Custody                                                      59,458,920                             -
                                                             Jumlah                4,069,925,526                     952,473,365

          Bank Investasi - Dana Non-JHT
          - Bank Mandiri cabang Kebun Melati                                         429,910,441                     384,599,954

                                             Jumlah Bank Investasi                 4,499,835,967                   1,337,073,319




      3.2 Deposito On Call (DOC)
          Akun tersebut merupakan penanaman dana perusahaan dalam bentuk Deposito On Call yang jatuh temponya paling lama 7 hari,
          dengan tingkat bunga rata - rata sebesar 6,03% yang terdiri dari :

                                                                          31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                           ( Rp )

          - DOC - Dana JHT                                                        21,936,072,693                  16,568,040,196
          - DOC - Dana Non JHT                                                     7,814,621,813                  55,341,617,800
                                           Jumlah Deposito On Call                29,750,694,506                  71,909,657,996


      3.3 Deposito Berjangka
          Akun tersebut merupakan penanaman dana deposito JHT dan deposito Non JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003
          pada bank pemerintah dan bank swasta dalam bentuk Deposito Berjangka dengan jangka waktu rata-rata 3 bulan dan tingkat bunga
          rata-rata 6,80 % per tahun dengan rincian sebagai berikut :

                                                                          31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                           ( Rp )

          Deposito Berjangka Dikelola
          Perusahaan
          - Deposito - Dana JHT                                               13,483,872,394,110              12,764,455,832,760
          - Deposito - Dana Non-JHT                                              824,150,741,000               1,099,617,838,464
          - Anak Perusahaan                                                                  -                    28,206,017,000

          Fund Manager
          - Deposito - Dana JHT                                                              -                               -
          - Deposito - Dana Non-JHT                                                          -                   133,451,565,630
                                                             Jumlah           14,308,023,135,110              14,025,731,253,854

          Anak Perusahaan                                                         28,718,440,000                  28,206,017,000
                                                  Jumlah Deposito             14,336,741,575,110              14,053,937,270,854
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

       a. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.31/1996, penghasilan bunga atas deposito yang bersumber dari dana JHT
          tidak dipungut PPh ps. 23. Namun setelah terbitnya KMK/ 217/PJ/2001 yang menyebutkan bahwa dana JHT akan mendapatkan
          fasilitas bebas pajak jika PKP Dana Pensiun ( termasuk PT. Jamsostek) telah memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB), maka
          sejak pertengahan tahun 2002 atas sebagian deposito perusahaan oleh beberapa bank-bank dipungut pajak sebesar 20%. Sampai
          dengan tanggal pelaporan jumlah bunga atas deposito JHT yang dipotong pajak dan telah memperolehSKB dari Dirjen Pajak namun
          belum dapat dicairkan adalah sebesar Rp13.426.118.888 dengan rincian sebagai berikut :




                    Tahun                          Saldo
                  Tahun 2002                            10,786,111
                  Tahun 2003                         6,333,636,093
                  Tahun 2004                         7,081,696,684
                   TOTAL                            13,426,118,888

         Pada Tanggal 4 Maret 2005 telah diterima restitusi pajak Tahun 2002 dan 2003 sebesar Rp6.344.422.204.

       b. Pada Bulan Maret 2004 telah diterima kembali pembayaran dari Tim Likuidasi PT. Bank Andromeda sebesar Rp308.500.000 yang
          merupakan pelunasan lanjutan dari sebagian deposito Bank Andromeda yang telah dilikudasi pada tahun 1997 dengan total nominal
          deposito sebesar Rp30.000.000.000 .Sebelumnya bulan Juli 2003 telah diterima pembayaran sebesar Rp2.700.000.000. Seluruh
          nominal deposito ini telah dihapuskan pada tahun 1998. Atas pembayaran tersebut dicatat sebagai penambah pendapatan lain lain.


       c. Deposito Non JHT yang dikelola oleh Fund Manager Panin Sekuritas sesuai Kontrak KPAI No. Per/92/102001 dan No. 001/Per-
          KL/PS-FI/X/2001 merupakan deposito pada BPR PT Eka Bumi Artha (EBA) di Lampung untuk jangka waktu 35 bulan (bulan
          Oktober 2001 s/d September 2004) dengan tingkat bunga 35% per tahun dan sesuai dengan perjanjian antara Fund Manager dengan
          PT EBA, bunga akan dibayarkan pada saat jatuh tempo dan langsungmenambah nilai nominal deposito (compound interest ). Total
          pengakuan pendapatan bunga sampai dengan 31 Desember 2004 dan langsung menambah pokok deposito adalah sebesar
          Rp62.034.332.000, dari jumlah tersebut sebesar Rp13.907.767.398,53 merupakan pendapatan bunga Tahun 2004. Sesuai Surat dari
          PT Panin Sekuritas No.011/PS-F1/111/2004 mulai bulan Maret 2004 tingkat bunga deposito telah berubah dari 21% menjadi 17%
          per tahun.


         Sampai dengan tanggal laporan, seluruh deposito di BPR EBA telah dilunasi melalui pencairan sejak bulan Februari 2004 secara
         bertahap yakni masing-masingsebesar Rp12.500.000.000/bulan dan total hingga Bulan September 2004 sebesar Rp87.500.000.000
         miliar. Pada tanggal 1 Nopember 2004 telah diterima pencairan terakhir sebesar Rp59.859.322.000 miliar melalui rekening PT.
         Jamsostek di Bank Mandiri Cabang Kebon Melati.

       d. Berdasarkan Surat KeputusanGubenur BI No.GUB 7/6/Kep-GBI/2004 tanggal 8 April 2004 Bank Indonesia telah melikuidasi Bank
          Dagang Bali. Dana PT.Jamsostek yang ditempatkan pada Bank Dagang Bali dalam bentuk deposito JHT sebesar Rp71.400.000.000
          dan Non JHT sebesar Rp3.000.000.000. Sampai dengan tanggal laporan jumlah deposito yang telah dicairkan masing-masinguntuk
          deposito JHT sebesar Rp50.500.000.000 dan deposito Non JHT sebesar Rp3.000.000.000, sehinggasaldo deposito JHT yang belum
          dapat dicairkan sebesar Rp20.900.000.000.

         Pada tanggal 2 Maret 2005 deposito pada BDB sebesar Rp20.900.000.000 telah dicairkan dan ditempatkan kembali dalam deposito
         berjangka pada Bank Kesejahteraan Jakarta

       e. Pada tangal 13 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukankegiatan usaha PT Bank Global Internasional Tbk dengan Surat
          Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/90/KEP/GBI/2004. Dana PT Jamsostek yang ditempatkan di bank tersebut dalam
          bentuk deposito JHT adalah sebesar Rp295.502.000.000. Atas dana tersebut tidak dilakukan penyisihan karena telah memenuhi
          syarat-syarat kepesertaan Program Penjaminan Pemerintah.

         Pada tanggal 9 Maret 2005 deposito pada Bank Global sebesar Rp295.502.000.000 telah dicairkan dan ditempatkan kembali dalam
         deposito berjangka pada Bank BNI Kantor Cabang Utama Mayestik Jakarta.
         Rincian Deposito Berjangka dapat dilihat pada lampiran 3
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

      3.4 Instrumen Pasar Uang Lainnya
          Pos investasi tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang terdiri dari :
          3.4.1 Promes
                                                                          31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                           ( Rp )

         Promes Non JHT
         - Nominal                                                                          -                      4,000,000,000
         - Diskonto                                                                         -                       (899,781,004)
                                                   Jumlah Promes                            -                      3,100,218,996

        - Saldo Promes per 31 Desember 2003 sebesar Rp. 3.100.218.996,- merupakan nilai tunai Promes BPR Eka Bumi Artha (EBA)
          dengan nilai Nominal awal Rp9.000.000.000 dengan jangka waktu 35 bulan dan jatuh tempo September 2004. Penempatan
          dilakukan oleh KPAI Panin Sekuritas selaku Fund Manager sesuai kontrak KPAI No. Per/92/102001 dan No. 001/Per-KL/PS-
          FI/X/2001.
        - Pada tanggal 15 Mei 2002 berdasarkan laporan KPAJ Panin No.001/F1/PS/V/2002 dilakukan Konversi Promes sebesar Rp5 miliar
          menjadi deposito pada BPR EBA sebesar Rp2,82 miliar.
        - Saldo promes BPR EBA per 30 september 2004 sebesar Rp4.000.000.000 telah dilunasi pada tanggal 1 Nopember 2004 melalui
          Bank Mandiri Kebon Melati bersamaan dengan pelunasan Deposito BPR EBA. Penambahan nilai promes pada tahun 2004 sebesar
          Rp899.781.004 merupakan amortisasi diskonto promes BPR EBA selama tahun 2004. Dengan demikian, seluruh diskonto promes
          BPR EBA sudah diamortisasi dan saldo diskonto per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp0.


         3.4.2 Commercial Paper
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )

         CP - JHT
         - Nominal                                                               21,600,000,000                   21,600,000,000
         - Cad. Penyisihan CP JHT                                               (21,600,000,000)                 (21,600,000,000)
                                                                                            -                                -
                                                       Jumlah CP                            -                                -

         Commercial Paper ( CP ) terdiri dari 14 buah CP yang di-awal oleh PT Bank Pacific dengan nilai Rp36.000.000.000; belum dapat
         dicairkan pada saat jatuh tempo tanggal 18 Desember 1995. Dalam tahun 1998 pencairan telah dilakukan sebesar 40% atau
         Rp14.400.000.000; dalam bentuk tanah seluas 187,5 ha berlokasi di desa Cariu Jonggol sehingga saldo per 31 Desember 1998
         menjadi Rp21.600.000.000; masih dalam proses penagihan melalui pengadilan. Sesuai keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
         Nomor : 451/Pdt.G/1998/PN Jak.Sel dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 119/Pdt.G/1999/PB Jkt.Pst untuk tingkat
         pertama PT Jamsostek dinyatakan menang dan menghukumtergugat PT Bank Pacific dan Ir.Endang Utari Mokodompit membayar
         senilai nominal CP ditambah bunga 21 % per tahun sejak jatuh tempo dibayar lunas secara tunai seketika dan sekaligus.




         Atas putusan tersebut pihak tergugat mengajukan banding dan putusan pada tingkat banding, PT Jamsostek tetap dimenangkan
         sehingga tergugat mengajukanKasasi di MA dan sampai saat ini belum ada keputusannya.Penyisihan Commercial Paper dilakukan
         sebesar 100% sesuai dengan SK Direksi Nomor : KEP/143/0497 tanggal 22 April 1997 yang dibebankan sebagai biaya Investasi
         tahun 1996.

         Rincian Commercial Paper dapat dilihat pada lampiran 4

      3.5 Saham

         3.5.1 Saham
         Akun tersebut merupakan penanaman dana JHT dan Non-JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dalam bentuk saham
         dengan rincian sebagai berikut :
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                           31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                            ( Rp )

         Dana - JHT
         - Saham Tersedia Utk Dijual                                             994,794,850,000                   867,146,250,000
                                                                                 994,794,850,000                   867,146,250,000
         Dana - Non JHT
         - Saham Diperdagangkan                                                   13,268,750,001
         - Saham Tersedia Utk Dijual                                           2,150,153,936,301                  1,195,581,740,000
                                                                               2,163,422,686,302                  1,195,581,740,000
                                                    Jumlah Saham               3,158,217,536,302                  2,062,727,990,000

         Nilai saham per 31 Desember 2004 mengalamikenaikan sebesar Rp1.095.489.546.300 dibandingkan nilai saham per 31 Desember
         2003. Peningkatan ini selain berasal dari kenaikan nilai pasar saham yang tercermin dari kinerja IHSG pada penutupan per 31
         Desember 2004 sebesar 1.000,23 point dibanding posisi pada 31 Desember 2003 yaitu 691,90 point , juga karena terdapat
         penambahan saham dalam jumlah yang cukup besar antara lain Saham Astra Int'l (AAI), Unilever (UNI), Semen Gresik (SMGR),
         BRI (BBRI) dan Telkom (TLKM).

         Pada Tahun 2004 terdapat penjualan saham yang secara umum dilakukan dengan pertimbangan untuk merealisasikan keuntungan
         (profit taking) antara lain untuk saham Telkom (TLKM) dan Indosat (ISAT). Selain itu terdapat kebijakan cut loss yang dilakukan
         terutama untuk saham-sahamyang memiliki fundamental kurang baik serta saham-sahamdengan potensial kenaikan (up side) yang
         terbatas atau tidak ada potensial kenaikan sama sekali antara lain untuk saham Jakarta International Hotel and Development (JIHD).


         Pada Tanggal 27 Agustus2004 telah terjual warrant " Indosiar Warrant-2 " sebesar Rp2.040.412.393 yang terdiri dari 11.381.149
         lembar saham dengan harga per lembar sebesar Rp179,28. Warrant lekat tsb berasal dari bonus pembelian perdana (IPO) saham "
         Indosiar Visual " pada bulan Agustus 2003 pada kelompok pokok AFS Non JHT. Warrant tersebut tidak dicatat dalam laporan
         keuangan pokok, namun hanya dicatat secara extra comptable dalam catatan atas laporan keuangan. Atas penjualan ini dicatat
         sebagai pendapatan lain-lain saham non JHT.

         Rincian Saham dapat dilihat pada lampiran 5

      3.6 Obligasi
          3.6.1 Obligasi
          Akun tersebut merupakan penanamandana JHT dan Non JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dalam bentuk obligasi
          yang dikelompokkan dalam tersedia untuk dijual, diperdagangkan dan dimiliki hingga jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut :



                                                                           31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                            ( Rp )

         Dana - JHT
         - Obligasi JHT Diperdagangkan                                         2,253,104,516,846                  1,713,038,526,250
         - Obligasi JHT Tersedia Untuk Dijual                                  4,118,222,651,898                  1,824,835,688,400
         - Obligasi JHT Dimiliki Hingga Jatuh Tempo                            6,792,576,000,000                  4,878,150,000,000
         - Cadangan Penyisihan Obligasi                                          (67,000,000,000)                               -
         - Premium Obligasi JHT                                                  218,993,010,375                    168,128,977,483
         - Diskonto Obligasi JHT                                                 (61,753,635,609)                   (33,810,063,866)
                                                                              13,254,142,543,510                  8,550,343,128,267
         Dana - Non JHT
         - Fund Manager Non JHT                                                              -                                 -
         - Obligasi Non-JHT Diperdagangkan                                       477,858,700,000                               -
         - Obligasi Non-JHT Tersedia Untuk Dijual                                189,707,140,000                               -
         - Obligasi Non-JHT Dimiliki Hingga Jatuh Tempo                          103,200,000,000                   103,200,000,000
         - Premium Obligasi Non-JHT                                                      818,177                        10,636,359
         - Diskonto Obligasi Non-JHT                                                         -                                 -
                                                                                 770,766,658,177                   103,210,636,359
         - Anak Perusahaan                                                         5,375,000,000
                                                   Jumlah Obligasi            14,030,284,201,687                  8,653,553,764,626
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


       - Pada tanggal 13 Desember 2004 Bank Indonesia telah membekukankegiatan usaha PT. Bank Global International Tbk dengan surat
         keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/90/KEP/GBI/2004. RUPS Subordinasi I Bank Global tanggal 29 Desember 2004
         memutuskan perusahan ini mengalami gagal bayar(default) atas pembayaran pokok dan surat hutang yang diterbitkan sebesar Rp40
         miliar. PT Jamsostek memiliki subordinasi obligasi sebesar Rp100 miliar. Berdasarkan memo Direktur Investasi No.
         M/06/DIRVEST/012005 tanggal 6 Januari 2005, maka atas nilai obligasi tersebut telah dilakukan penyisihan.



       - Selama periode Januari s.d. Desember 2004 terdapat beberapa obligasi dalam kelompok HTM yang jatuh tempo dan telah diterima
         pelunasannya sesuai jadwal, antara lain obligasi VR004 sebesar Rp80 miliar dan VR0005 sebesar Rp200 miliar pada Bulan Mei
         2004, obligasi FR006 sebesar Rp440 miliar dan FR007 sebesar Rp1,75 miliar pada Bulan September 2004.


       - Selama periode Januari s.d. Desember 2004 terdapat pembelian Obligasi dalam jumlah yang cukup siginifikan. Mayoritas
         obligasi yang dibeli adalah jenis Recap Bond FR, sampai dengan 31 Desember 2004 jumlah prosentase obligasi pemerintah
         sebesar 79,22 % dari seluruh dana obligasi.

         Rincian Obligasi dapat dilihat pada lampiran 6

      3.7 Medium Term Notes ( MTN )
          3.7.1 MTN

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )

         Dana - JHT
         - Fund Manager JHT                                                                -                     270,000,000,000
         - MTN JHT Dimiliki Hingga Jatuh Tempo                                 113,250,000,000                   273,250,000,000
                                                                               113,250,000,000                   543,250,000,000
         Dana - Non JHT
         - Fund Manager Non-JHT                                                 12,800,000,000                    12,800,000,000
         - Diskonto MTN Non-JHT                                                            -                                 -
                                                                                12,800,000,000                    12,800,000,000
                                                      Jumlah MTN               126,050,000,000                   556,050,000,000

         Seperti halnya obligasi, MTN memberikan hasil dalam bentuk kupon dengan tingkat bunga tetap (fixed rate ), kupon dengan bunga
                       f                                                                                 (
         mengambang (loat ) atau Floating Rate Notes (FRN) serta memberikan hasil dalam bentuk diskonto discounted ).



         3.7.2 Rincian MTN yang penempatannya dilakukan oleh Perusahaan :
                                                                Nilai Tunai 31-12-2004                      Saldo Nominal
         MTN JHT
          Dimiliki hingga jatuh Tempo
             1. Volgren (JT Juli- 04)                                     33,250,000,000                          33,250,000,000
             2. Surya Indo (JT Juli - 04)                                 80,000,000,000                          80,000,000,000
                                                                        113,250,000,000                          113,250,000,000


         3.7.3 Rincian MTN yang penempatannya dilakukan oleh Fund Manager (FM)

         MTN NON JHT
           PT. Hati Prima Perdasa (JT Oktober -03)                              12,800,000,000                    12,800,000,000

         Jumlah JHT & Non JHT                                                  126,050,000,000                   126,050,000,000
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

       a. MTN PT Hadji Kalla seharusnyajatuh tempo pada Bulan April 2006, namun sejak Bulan Juli 2003 dilakukan percepatan pelunasan
          dan terakhir telah dilunasi pada Bulan September 2004 sebesar Rp100 miliar. Rincian pelunasan MTN PT Hadji Kalla adalah
          sebagai berikut:
         - Juli 2003                    Rp. 30      Miliar
         - September 2003               Rp. 10      Miliar
         - Januari 2004                 Rp. 50      Miliar
         - Agustus 2004                 Rp. 10      Miliar
         - September 2004               Rp. 100     Miliar
                                        Rp. 200     Miliar

         Seluruh kupon bunga dibayarkan tepat pada waktunya.

       b. Sampai dengan tanggal pelaporan PT. Volgren baru membayar kupon bunga I dan II, sementara total tunggakan kupon yang belum
          dibayarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2004 mencapai Rp18.759.465.278. Dari jumlah tersebut, piutang bunga s.d. 31
          Desember 2003 sebesar Rp5.931.430.556 telah disisihkan pada tahun buku 2002, sedangkan sisanya sebesar Rp12.828.034.722
          dicatat extra comptable. Adapun pokok MTN sebesar Rp33.250.000.000 dalam tahun buku 2002 telah disisihkan sebesar
          Rp24.370.000.000.

         Sesuai Pendapat Kantor Hukum "Lontoh & Kailimang" No. 110/LK-PK/X/04 Tanggal 11 Oktober 2004 , dinyatakan bahwa PT
         Volgren Indonesia tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pelunasan pokok MTN beserta bunga dan dendanya.


       c. MTN Surya Indo menurut jadwal akan jatuh tempo tanggal 30 Juli 2004. Berdasarkan memo Divisi PUPM kepada Kepala Biro
          Akuntansi No.M/27/DPUPM/012004 tanggal 29 Januari 2004, PT Surya Indo belum memberikan kepastian untuk segera
          menyelesaikankewajiban pembayaran bunga. Bunga tertunggak sejak 30 Januari s.d. 31 Desember 2003 sebesar Rp13.446.527.778
          dinyatakan default . Berdasarkan pertimbangan konservatif, piutang kupon tersebut direklas ke piutang lain dan langsungdisisihkan
          sebagai beban kerugian tahun 2003. Pendapatan bunga atas MTN sampai dengan 31 Desember 2004 sebesar Rp28.137.361.111.
          dimana sebesar Rp14.690.833.333,- dicatat secara extracomptable Adapun pokok MTN PT Surya Indo sebesar Rp80 miliar dan
          dalam tahun buku 2002 telah disisihkan sebesar Rp23.137.643.360.


         Sesuai Pendapat Kantor Hukum "Lontoh & Kailimang" No.110/LK-PK/X/04 Tanggal 11 Oktober 2004 dan No. 136/LK-SK/IX/04
         Tanggal 27 September 2004, dinyatakan bahwa "Aji Wijaya Sunarto Yudo & Co" selaku kuasa hukum PT. Surya Indo mengusulkan
         pelunasan MTN melalui penyerahan barang persedian (fidusia) sebesar nilai buku per Juni 2004 dan tanah di Jl. Cakung Cilincing
         seluas 25.963 M2 . Atas usulan ini PT Jamsostek belum memberikanpersetujuan karena masih terdapat perbedaan apraisal mengenai
         nilai tanah yang dijadikan tambahan jaminan.


       d. Berdasarkan surat PT RFAM kepada PT Jamsostek No.145/RFAM-JMS/Dir/X/01 tgl 16 Oktober 2001 PT Arutmin harus
          membayar redemption sekuritisasi (pelunasan kewajiban) secara bertahap, yaitu tahun pertama pada bulan Oktober 2002 sebesar
          Rp100.000.000.000, tahun kedua pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp100.000.000.000 dan tahun ketiga pada bulan Oktober 2004
          sebesar Rp270.000.000.000.

         Kewajiban pada tahun pertama telah dilunasi dengan dua tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp7.350.000.000 dibayar pada tanggal
         25 Oktober 2002, sementara tahap kedua sebesar Rp92.650.000.000 dilakukan pada tanggal 20 November 2002. Untuk redemption
         sekuritasasi tahun kedua sebesar Rp100.000.000.000 pelunasannya juga dilakukan dengan dua tahap yaitu sebesar
         Rp21.843.750.000 pada tanggal 16 Oktober 2003 dan sebesar Rp78.156.250.000 dibayar pada tanggal 4 November 2003. Atas
         keterlambatan pelunasan angsuran pokok MTN, telah diterima pembayaran denda keterlambatan pada bulan Desember 2003 sebesar
         Rp453.925.653 dan dicatat sebagai pendapatan tahun 2003. Selanjutnya pelunasan tahun ketiga sebesar Rp270.000.000.000 pada
         bulan Agustus 2004 atau lebih cepat 2 bulan dari jadwal pada Bulan Oktober 2004.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

         Sesuai ketentuan dalam perjanjian antara PT Jamsostek dan PT RFAM nomor PER/86/102001 disebutkan bahwa target hasil
         investasi selain hasil dalam bentuk bunga (kupon), juga berupa 5% dari keuntungan (laba bersih setelah pajak) yang dibayarkan
         setiap akhir tahun selama masa perjanjian. Sesuai copy surat PT Arutmin kepada PT Rifan FAM No. 655/AI/XII/03 tanggal 16
         Desember 2003 tentang Penyelesaian Kewajiban atas MTN Arutmin Indonesia dinyatakan bahwa PT Arutmin akan membayar
         dividen 5% dari laba bersih perusahaan tahun 2001 dan 2002 kepada PT Jamsostek dalam 3 tahap hingga 15 April 2004.
         Berdasarkan Memo Divisi PUPM Nomor M/19/DPUPM/012004 tanggal 20 Januari 2004 adalah bagian laba tahun 2002 sebesar
         Rp7.139.350.103 dan untuk bagian laba Tahun 2001 sebesar US$ 55,601.00 dicatat menambah pendapatan lain MTN.



         Atas pembagian dividen tersebut pada bulan Pebruari 2004 telah diterima pelunasan bagian laba tahun 2001 sebesar US$65,502.00
         dengan kurs Rp8.420/US$ atau setara dengan Rp551.526.840. Pembayaran sebesar ini sebenarnyamerupakan bagian laba bruto atau
         belum dipotong pajak penghasilansebesar 15%, sehingga terdapat kelebihan sebesar US$9,926.00 atau setara dengan Rp82.729.026
         dan dicatat ke akun Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP). Untuk bagi hasil laba tahun 2002 dilunasi dalam 3 tahap masing-
         masing pada Bulan Februari 2004, April dan Agustus 2004 dengan total sebesar US$843,396.35 atau sebesar Rp7.139.350.102,8.
         Karena pembayaran dilakukan dalam US $ sedangkanpengakuan pendapatan telah dilakukan pada akhir tahun 2003 dengan kurs per
         31 Desember 2003, maka terdapat selisih keuntungan kurs yang dicatat sebagai pendapatan lain-lain MTN sebesar Rp315.026.043,




         PT Arutmin dalam pelunasan kupon bunga, bagi hasil dan pokok MTN ini ternyata membayar melebihi dari jumlah yang seharusnya
         sesuai perjanjian. Sesuai Memo Biro Akuntansi No. M/414/102004 tanggal Oktober 2004 kepada Divisi PUPM, Biro akuntansi
         telah meminta penjelasan mengenai perlakuan atas kelebihan pembayaran bagi hasil dan pokok dengan total Rp8.022.174.658 yang
         dicatat ke akun PSDP. Dilain pihak, Sesuai Surat Divisi PUPM No. B/7237/082004 Tanggal 24 Agustus2004, PT Arutmin masih
         memiliki tunggakan pembayaran bagi hasil Tahun 2003 dan denda keterlambatan dengan total sebesar Rp8.037.494.925 dan telah
         dicatat sebagai piutang lain.

       e. Investasi dalam MTN PT Hati Prima Perdasa dikelola oleh fund manager PT. Panin Sekuritas Tbk, pencatatannya dilakukan atas
          dasar deal confirmation tanggal 1 November 2001 dengan tingkat bunga sebesar 13% p.a. Dalam tahun buku 2002 seluruh pokok
          MTN ini disisihkan. MTN ini telah jatuh tempo tanggal 8 Nopember 2003 namun sampai dengan tanggal pelaporan belum ada
          pembayaran. PT. Panin Sekuritas melalui surat No. 116/PS-FI/XI/2004 tanggal 5 Nopember 2004 menyatakan bahwa Kontrak
          Pengelolaan Asset Investasi (KPAI) antara PT Panin Sekuritas dan PT Jamsostek telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2004
          dengan total keseluruhan dana yang dikembalikan sebesar Rp151.359.332.000 tidak termasuk MTN PT Hati Prima Perdasa.


       f. Dalam tahun 2002 telah dibentuk saldo Cadangan Penyisihan atas MTN yang mengalami Potensial Default dengan perincian
          sebagai berikut:


         - Volgreen (73,29 %)                                  Rp.              24,370,000,000
         - Surya Indo (28,93%)                                 Rp.              23,137,643,360
         - Hati Prima Perdasa (100%)                           Rp.              12,800,000,000
                                                               Rp.              60,307,643,360
         Pada tahun 2003 terhadap cadangan penyisihan MTN PT Sapta Prana Jaya sebesar Rp18.785.107.200,- telah dikoreksi atau
         dihapusbukukan bersamaan dengan dilakukannya penyelesaian pokok MTN melalui mekanisme penyerahan jaminan tanah. Koreksi
         atas cadangan penyisihan tersebut dicatat sebagai penambah pendapatan investasi lainnya tahun 2003.



         3.7.4 Cadangan Penyisihan MTN
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         Dana - JHT
         - Cad. Penyis. MTN JHT HTM                                             (47,507,643,360)                 (47,507,643,360)
                                                                                (47,507,643,360)                 (47,507,643,360)
         Dana - Non JHT
         - Cad. Penyis. MTN Non-JHT HTM                                         (12,800,000,000)                 (12,800,000,000)
                                                                                (12,800,000,000)                 (12,800,000,000)
                                        Jumlah Cad. Penyis. MTN                 (60,307,643,360)                 (60,307,643,360)
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

   3.8     Reksadana
           3.8.1 Reksadana
           Akun tersebut merupakan penanaman dana JHT dan Non JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dalam bentuk
           Sertifikat Reksadana yang dikelola oleh Fund Manager reksadana dengan rincian sebagai berikut :

                                                                               31 Desember 2004                    31 Desember 2003
                                                                                    ( Rp )                              ( Rp )
           Dana - JHT
           - Reksadana JHT Diperdagangkan                                              7,804,025,762
           - Reksadana JHT Tersedia Utk Dijual                                        36,361,999,194                      29,890,441,948
                                                                                      44,166,024,956                      29,890,441,948
                                                                               31 Desember 2004                    31 Desember 2003
                                                                                    ( Rp )                              ( Rp )
           Dana - Non JHT
           - Reksadana Non JHT Diperdagangkan                                         145,957,854,836                      26,072,570,477
           - Reksadana Non JHT Tersedia Utk Dijual                                     88,701,068,175                      75,641,978,640
                                                                                      234,658,923,011                     101,714,549,117
                                         Jumlah Sertifikat Reksadana                  278,824,947,967                     131,604,991,065

          - Sesuai Memo Divisi Riset Investasi nomor M/394/DRI/122004 tanggal 30 Desember 2004 pada bulan Nopember 2004 telah
            dilakukan reklasifikasi reksadana dari kelompok AFS ke Trading berdasarkan data portofolio reksadana per 30 Juni 2004. Atas
            perubahan klasifikasi tersebut telah mengakibatkan perubahan nilai portofolio, SPE, capital gain/loss serta unrealized gain / loss .
            Reklas tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian pengelompokan reksadana sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor:
            KEP/109/062004 Tanggal 22 Juni 2004 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana dalam bentuk surat utang, reksadana, deposito,
            obligasi dan saham.

          - Perubahan nilai reksadana pada tahun 2004 antara lain dikarenakan adanya pembelian enam jenis reksadana yaitu Reksadana Bahana
            Selaras Dinamis Rp20.000.000.000 Portofolio Dinamis Plus Rp5.000.000.000 PNM Syariah Rp5.000.000.000 dan Sinada Dinamis
            Rp5.000.000.000, Pendapatan Abadi Tetap Rp5.000.000.000 dan Ghanesha Abadi Rp5.000.000.000.


          - Pada Bulan April 2004 dilakukan switching antara reksadana Pendapatan Abadi Tetap dengan Reksadana Ganesha dari pertukaran
            tersebut mendapat laba pertukaran sebesar Rp647.765.554.
          - Pada bulan Agustus 2004 Reksadana BIMA dijual dengan harga Rp2.037.968.359, dari jumlah tersebut sebesar Rp1.973.317.007
            dibayar secara tunai dan sisanya sebesar Rp1.485.000.000 dibayar dalam bentuk membership golf , sehingga diperoleh laba
            pertukaran sebesar Rp6.472.504. Sesuai dengan Memo Kepala Divisi Riset Investasi No:M/03/DRI/012003 Tanggal 17 Januari
            2003 tentang evaluasi portofolio reksadana tahun 2002, pertimbangan penjualan reksadana tersebut adalah karena potensi
            pertumbuhan reksadana BIMA sangat sedikit.

           Hasil pertukaran berupa membership golf tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok aktiva lain-lain dan direncanakan untuk
           dijual kembali pada harga yang optimal.

           Rincian Sertifikat Reksadana dapat dilihat pada lampiran 7

    3.9    Penyertaan
           3.9.1 Penyertaan Langsung
           Akun tersebut merupakan penanaman dana Non JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dalam bentuk Penyertaan
           dengan rincian sebagai berikut :

                                                                               31 Desember 2004                    31 Desember 2003
                                                                                    ( Rp )                              ( Rp )
           - Penyertaan Lgs Minoritas Non-JHT                                         26,492,009,000                      26,492,009,000
           - Cad. Penyis. Penyertaan Lgs Minoritas Non-JHT                           (18,466,453,510)                    (18,466,453,510)
                                                                                       8,025,555,490                       8,025,555,490
                                                   Jumlah Penyertaan                   8,025,555,490                       8,025,555,490
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         Dana - Non JHT                                                         26,492,009,000                    26,492,009,000
         Terdiri dari :
         - PT Asrindo Arta S. (11 %)                                                 82,500,000                        82,500,000
         - PT Agro Bank (3,27 %)                                                  5,000,000,000                     5,000,000,000
         - PT Bank Muamalat (0,20 %)                                                106,509,000                       106,509,000
         - PT Satria Bali Tama (5,50 %)                                           6,678,000,000                     6,678,000,000
         - PT Marga Mandala Sakti (1,24 %)                                       14,625,000,000                    14,625,000,000
                                                                                 26,492,009,000                    26,492,009,000


         3.9.2 Rincian Penyisihan Penyertaan Lgs Minoritas Non-JHT
         - Cad. Penyis. Penyertaan Marga Mandala Sakti (2002)                    (13,975,000,000)               (13,975,000,000)
         - Cad. Penyis. Penyertaan Satria Balitama (2003)                         (4,491,453,510)                (4,491,453,510)
                                                                                 (18,466,453,510)               (18,466,453,510)
        - Dalam tahun buku 2003 terdapat penyesuaian nilai penyertaan pada PT Satria Balitama sehubungan dengan adanya penurunan
          permanen sebesar Rp4.491.453.510. Penurunan tersebut didasarkan pada informasi yang diperoleh dari Laporan Auditor atas
          Laporan Keuangan PT Satria Balitama tahun buku 2002 yang diaudit oleh auditor lain dimana terdapat ketidakpastian yang
          signifikan tentang kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan oleh karena itu terdapat
          ketidakpastian signifikan apakah perusahaan akan dapat merealisasikan aktiva dan pembayaran kewajiban dalam bisnis normal
          perusahaan (industri pariwisata/perhotelan).

         Nilai penyertaan per 31 Desember 2003 sebesar Rp2.186.546.490 dengan 5.584 lembar saham sehingga nilai per lembar saham
         sebesar Rp1.195.917 Jumlah penurunan nilai penyertaan didasarkan pada nilai penyertaan per lembar dari nilai ekuitas PT Satria
         Balitama per 31 Desember 2003 yaitu sebesar Rp39.781.519.367. Jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh PT. Satria Balitama
         per tanggal tersebut sebanyak 101.594 lembar atau nilai per lembar sebesar Rp391.574,- sehingga terdapat penurunan nilai per
         lembar saham dari Rp1.195.917 menjadi Rp391.574 atau penurunan sebesar Rp804.343. Dengan demikian, terdapat penurunan
         nilai penyertaan total (5.584 lembar) sebesar Rp4.491.453.510.


        - Pada bulan Juni diterima deviden Bank Muamalat sebesar Rp4.723.674 atas laba tahun 2002-2003.

        - Pada bulan Juni 2004 dilakukan koreksi (restated ) terhadap pencatatan penurunan penyertaan Satria Balitama ke cadangan
          penyisihan penyertaan langsung minoritas Non-JHT karena pada tahun 2003 atas penurunan ini langsung dicatatkan sebagai
          pengurang penyertaan.

        - Berdasarkan Nota Dinas Direktorat Investasi tanggal 5 Februari 2003 telah dilakukan penurunan permanen penyertaan PT Marga
          Mandala Sakti pada tahun 2002 dari Rp14.625.000.000; menjadi Rp650.000.000; Dasar pengakuan penurunan mengacu pada
          perubahan Anggaran Dasar perusahaan tersebut, dimana harga per lembar saham nilai nominalnyaturun dari Rp. 1.000 menjadi Rp.
          100. Kerugian penurunan sebesar Rp13.975.000.000 telah dibebankan ke Cadangan Umum.


        - Selain memiliki sejumlah saham yang bersifat minoritas, PT Jamsostek juga memiliki saham/penyertaan pada PT Binajasa
          Abadikarya (BIJAK) sebesar 99,98 % (kepemilikan mayoritas). Sampai dengan tanggal laporan jumlah penyertaan pada PT Bijak
          telah mencapai Rp19.860.500.214 .dan dicatat dengan menggunakan metode Ekuitas, dengan demikian pada saat penyusunan
          Laporan Keuangan Konsolidasian terhadap penyertaan ini dilakukan eliminasi. Pada bulan Mei 2004 diterima pembayaran deviden
          PT Bijak sebsesar Rp599.880.000,- .

    3.10 Properti
         Akun tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         Tanah                                                                239,335,182,555                    227,245,575,005
         Bangunan                                                             421,041,164,253                    417,661,972,355
         Aktiva Property                                                         3,226,576,210                     1,212,959,154
         - Akm. Penyusutan Bangunan                                            (44,272,301,796)                  (22,037,595,083)
         - Akm. Penyusutan Aktiva Property                                      (1,151,518,060)                     (261,796,068)
         Nilai Buku Properti                                                   618,179,103,162                   623,821,115,363
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                           31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                            ( Rp )
         3.10.1 Tanah                                                           239,335,182,555                    227,245,575,005
         Dana - JHT                                                              165,067,417,112                    165,067,417,112
         Berlokasi di
         - Jl. Gatot Subroto - Jaksel                                             37,964,657,112                     37,964,657,112
         - Tanah Dari Penyelesaian MTN SPJ (3.077.791 m2)                        100,000,000,000                    100,000,000,000
         - Desa Cariu Jonggol                                                     27,102,760,000                     27,102,760,000
                                                                                 165,067,417,112                    165,067,417,112
         Dana - Non JHT                                                           74,267,765,443                     62,178,157,893
         Berlokasi di
         - Cibeunying - Bandung                                                      363,370,450                        363,370,450
         - Jl. Petukangan Utara - Jaksel                                           1,257,104,018                      1,257,104,018
         - Jl. Jend Sudirman - Bekasi                                              1,691,886,850                      1,691,886,850
         - Jl. Imam Bonjol - Batam                                                 5,626,254,270                      2,191,936,270
         - Desa Bugel - Tangerang                                                 12,321,083,555                      3,665,794,055
         - Jl. Kuningan - Setiabudi                                               53,008,066,300                     53,008,066,250
                                                                                  74,267,765,443                     62,178,157,893
                                                     Jumlah Tanah                239,335,182,555                    227,245,575,005

       a. Sesuai surat Menteri BUMN N. S-521/MBU/2004 tanggal 11 oktober 2004 perihal junal balik (reversing entry ) piutang lain, maka
          terdapat pengakuan kembali nilai tanah investasi non-JHT sebesar Rp12.089.607.550,- yang berasal dari penghapusan Piutang
          menejemen. Pengakuan kembali nilai tanah tersebut terdiri dari : tanah di desa Bugel Tagerang sebesar Rp8.655.289.550 dan tanah
          di P. Batam sebesar Rp3.434.318.000.
       b. Tanah investasi JHT bertambah sebesar Rp100.000.000.000 dengan luas 3.077.791 m2 berasal dari penyelesaian MTN SPJ . Tanah
          tersebut berlokasi di Desa Waringin Jaya,Kab Pandeglang seluas 680.750m2, Desa Sinar Jaya Kab.Pandeglang seluas 894.500m2,
          Desa Tambak, Kab. Lebak seluas 540.270m2 dan Desa Cikahuripan, Kab. Bogor seluas 962.271m2. Penyerahan tanah tersebut
          didasarkan pada Akta Berita Acara Penyerahan Jaminan No. 11 tanggal 19 Mei 2003, Akta Berita Acara Penyerahan Aset No. 7
          tanggal 11 Juni 2003 dan Akta Berita Acara Penyerahan No. 6 tanggal 15 Desember 2003.


         Nilai tanah yang tercatat sebesar nilai pokok MTN PT SPJ yang diselesaikan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,- sehingga tidak ada
         pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan tanah jaminan sebagai pelunasan MTN tersebut. Nilai wajar atas tanah tersebut
         tidak tersedia pada saat penyerahan jaminan dan sampai dengan 31 Desember 2003 masih belum tersedia karena belum adanya
         penilaian independen pada periode penyerahan jaminan tersebut. Nilai tanah yang tersedia adalah nilai tanah posisi per 1 dan 3
         Nopember 2001 yaitu sebesar Rp101.518.616.000 sesuai Laporan Appraisal PT Sucofindo tanggal 24 dan 27 Nopember 2001.


       c. Tanah di Desa Cariu Jonggol seluas 187,5 ha diperoleh dalam tahun 1998 dengan nilai sebesar Rp27.102.760.000 berasal dari
          penyelesaian investasi Commercial Papers PT. Bank Pasific sebesar 40 % atau sebesar Rp14.400.000.000 sedangkan sisanyasebesar
          Rp12.702.760.000,- dibayar secara tunai oleh PT Jamsostek.

       d. Tanah di Jl. Gatot Subroto Jakarta Selatan seluas 16.290 m2 dengan bukti kepemilikan sertifikat HGB No. 129 tanggal 17
          Desember 1992, diakui juga oleh PT. Bina Daya Cipta (BDC). PT. BDC telah menggugat PT Jamsostek di Pengadilan Negeri
          Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 409/Pdt.G/2001/PN Jak.Sel. Untuk menangani perkara tersebut PT Jamsostek telah
          menunjuk law office Remy & Darus. Pada tanggal 15 April 2002 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp18.500.000.000 sesuai
          putusan perdamaian dari Pengadilan Negeri Jak.Sel, atas perkara Nomor:409/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel sehingga menambah nilai
          tanah menjadi Rp37.964.657.112.

       e. Tanah non-JHT di Jl. Kapt Sumarsono Medan dan di Jl. Jemur Sari Surabaya dengan nilai masing-masingsebesar Rp603,292,000
          dan Rp392.260.000 pada bulan Juni 2003 dijual dengan harga (setelah dikurangi marketing fee ) masing-masing sebesar
          Rp2.935.169.250 dan Rp1.433.737.500 sehingga terdapat keuntungan masing-masing sebesar Rp2.331.877.250 dan
          Rp1.041.477.500.
       f. Pada Tahun 2003 terdapat penambahan Nilai Tanah non-JHT di Jl. Jend.Sudirman Bekasi sebesar Rp569,353,600 yang terkait
          dengan pengurusan Balik Nama Sertifikat Hak Milik (BPHTB) menjadi atas nama PT Jamsostek .
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

       g. Nilai Tanah di KuninganSetiabudi sebesar Rp53.003.916.250 berasal dari penyelesaian investasi promes PT Ramako Gerbang Mas
          melalui penyerahan 3 (tiga) bidang tanah kosong seluas 5.365 M2 di Jl. H.R Rasuna Said Kav 12-14 JakSel. dan sebesar
          Rp4.150.000 merupakan biaya pemagaran.
       h. Tanah investasi di Batam berkurang dari Rp4.407.673.979 di tahun 2002 menjadi Rp2.191.936.270 di tahun 2003. Hal ini karena
          adanya pemisahan pencatatan tanah dan bangunan dalam rangka pemberlakuan perhitungan penyusutan bangunan investasi mulai
          tahun 2003. Nilai bangunan yang dikurangkan dari nilai tanah sebesar Rp2.215.737.709,-.(lihat penjelasan 1.10.b). Pada bulan
          November 2004 terdapat pengakuan kembali tanah non-JHT sebesar Rp12.089.607.550,- sesuai surat Menteri BUMN No. S-
          521/MBU/2004 tanggal 11 Oktober 2004 (lihat butir a.).


         3.10.2 Bangunan                                                 31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         Nilai buku Bangunan                                                  378,843,920,607                    396,575,540,357
         - Bangunan JHT                                                        414,750,556,419                   412,163,782,320
         - Bangunan Non-JHT                                                      6,290,607,834                     5,498,190,034
         - Aktiva Property                                                       3,226,576,210                     1,212,959,154
                                                                               424,267,740,463                   418,874,931,509
         - Akm. Penyusutan Bangunan JHT                                        (43,455,210,151)                  (21,692,830,649)
         - Akm. Penyusutan Bangunan Non-JHT                                       (817,091,645)                     (344,764,435)
         - Akm. Penyusutan Aktiva Property                                      (1,151,518,060)                     (261,796,068)
                                                                               (45,423,819,856)                  (22,299,391,151)
                                                       Nilai Buku              378,843,920,607                   396,575,540,357

         3.10.2.1 Bangunan JHT                                                 371,295,346,268                   390,470,951,672

         Menara Jamsostek
         Nilai Perolehan Menara Jamsostek                                      414,750,556,419                   412,163,782,320
         Akumuliasi Peny Menara Jamsostek                                      (43,455,210,151)                  (21,692,830,649)
                                                       Nilai Buku              371,295,346,268                   390,470,951,672

         Menara Jamsostek merupakan investasi dalam bentuk pembangunangedung untuk usaha penyewaan ruang kantor dengan nilai buku
         per 31 Desember 2002 sebesar Rp415.154.888.939. Sesuai Memo Direktur Investasi kepada Direktur Utama No.
         M/247/DIRINVEST/112002 tanggal 12 Nopember 2002 ditegaskan bahwa Menara Jamsostek digunakan untuk disewakan sehingga
         sejak tahun 2003 mulai diperhitungkan penyusutannyasesuai dengan Pedoman Akuntansi Jamsostek yang mulai diberlakukan tahun
         buku 2003.
         Dalam perhitungan penyusutan tersebut, masa manfaat yang digunakan adalah sisa manfaat gedung yaitu 19 tahun karena perlakuan
         penyusutan dilakukan secara prospektif. Gedung Menara Jamsostek telah selesai 100% dan diserahkan dari Pemimpin Proyek
         kepada Direktur Investasi Perusahaan pada tanggal 21 Mei 2001 sesuai Berita Acara No.BA/12/MENARA/PIMPRO/2001.


         Pada bulan Maret 2003, terdapat restitusi PPN Masukan atas bangunan tahun 2000 dan 2001 sebesar Rp2.973.413.605 yang
         menguranginilai perolehan Gedung Menara Jamsostek. Selain itu, dalam tahun 2003 terdapat koreksi atas pendapatan sewa gedung
         yang dicatat pada tahun 2001 sebesar Rp1.918.445.450 yang mengurangi nilai perolehan gedung. Hal ini dilakukan sehubungan
         masih adanya pengeluaran dalam tahun 2001 yang dikapitalisir dalam rangka pekerjaan tambahan dan eskalasi kepada kontraktor
         sehingga sampai dengan 31 Desember 2001 gedung belum siap secara komersial dan pendapatan sewa yang diterima diperlakukan
         dengan mengurangi nilai perolehan gedung.

         Sesuai dengan hasil keputusan rapat antara Divisi Properti dan Penyertaan, Biro Akuntansi, Biro Keuangan dan Biro Pengawasan
         Intern tanggal 3 September 2003, pengeluaran untuk pekerjaan pembuatan koridor, lantai koridor dan lainnya dalam gedung yang
         tidak dibongkar kembali dikapitalisir kedalam nilai gedung.
         Perlakukan PPN atas transaksi pembangunan Menara Jamsostek merupakan PPN masukan yang dapat diperhitungkan dengan PPN
         keluaran dari penerimaan sewa atau diajukan untuk restitusi.

         Nilai yang dijadikan dasar penyusutangedung Menara Jamsostek adalah nilai buku per 31 Desember 2003 setelah dikurangi koreksi
         restitusi PPN Masukan dan koreksi pendapatan sewa tahun 2001 ditambah dengan pengeluaran dalam tahun 2003 yang dikapitalisir
         yaitu sebesar Rp412.163.782.320.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

         3.10.2.2 Bangunan Non-JHT                                       31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         Harga Perolehan Gedung Kantor Kacab Batam                               6,290,607,834                     5,498,190,035
         Akm. Penyusutan                                                          (817,091,645)                     (344,764,435)
                                                         Nilai Buku              5,473,516,189                     5,153,425,600
         Sesuai Memo Divisi Property dan Penyertaan No. M/18/DPP/012004 tanggal 14 Januari 2004 telah dilakukan pemindahbukuan
         renovasi Bangunan Investasi Non JHT dari Kacab. Batam ke Kantor Pusat c.q. Divisi Property dan Penyertaan sebesar
         Rp3.282.452.325. Gedung Investasi tersebut berupa bangunan di Kacab. Batam yang digunakan untuk usaha penyewaan ruang
         kantor. Nilai gedung Investasi yang dipindahkan adalah sebesar biaya renovasi gedung yang dilakukan pada tahun 2003. Bangunan
         tersebut mulai disusutkan dalam tahun 2003. Nilai perolehan bangunan adalah sebesar Rp2.215.737.709 dan siap secara komersial
         sejak awal tahun 1995. Dalam perhitungan penyusutan yang mulai diberlakukan dalam tahun 2003, masa manfaat yang digunakan
         adalah masa manfaat yaitu 12 tahun.

         Berdasarkan memo Biro Perlengkapan dan Saran No. M/298/BPS/032004 tanggal 15 Maret 2004 masa manfaat renovasi gedung
         Kacab Batam ditaksir bertambah 2 tahun. Dalam tahun 2004 terdapat penambahan nilai gedung atas pekerjaan Mekanikal &
         Elektrikal sebesar Rp792.417.800.

         3.10.2.3 Aktiva Property
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         - Aktiva Property JHT                                                   3,226,576,210                     1,212,959,154
         - Akm. Penyusutan Aktiva Property JHT                                  (1,151,518,060)                     (261,796,068)
                                                         Nilai Buku              2,075,058,150                       951,163,086
         Aktiva property merupakan akun beban tangguhan pekerjaan pembuatan vertical blind atas gedung investasi Menara Jamsostek.
         Pekerjaan pembuatan vertical blind dilakukan sesuai dengan kontrak sewa dengan penyewa (tenant ) di Menara Jamsostek yang
         dilakukan bersamaan dengan pekerjaan fisik gedung lainnya seperti pembuatan partisi, koridor gedung dan sebagainya. Penyusutan
         diterapkan secara garis lurus sepanjang periode sewa.

         Rincian aktiva property dapat dilihat pada lampiran 8

4. Aktiva Lancar
     4.1 Kas, Bank, Giro Pos dan Uang Dalam Perjalanan

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         Kas
         - Perusahaan                                                                60,924,471                        97,858,142
         - Anak Perusahaan                                                            9,525,000                         3,303,250
         Bank
         - Perusahaan                                                            53,524,241,720                    34,965,480,313
         - Anak Perusahaan                                                          280,769,057                     1,174,396,947
         Giro Pos                                                                    25,418,601                       204,814,116
         Uang Dalam Perjalanan                                                       89,279,880                       151,671,075
                           Jumlah Kas, Bank, Giro Pos dan UDP                    53,990,158,729                    36,597,523,843


      4.2 Deposit on Call (DOC) Non Investasi
         Akun tersebut merupakan saldo Deposit On Call Non Investasi 31 Desember 2004 sebesar Rp15.000.000.000,- di Bank Mandiri
         yang tujuannya untuk menjaga likuiditas Kantor Pusat dengan rata-rata tingkat bunga sebesar 7% per tahun dan jangka waktu 6
         hingga 10 hari.

      4.3 Piutang Iuran dan Penyisihan Piutang Iuran
          Akun tersebut merupakan saldo piutang iuran yang meliputi piutang iuran program JKK, JKM, dan JPK dari perusahaan peserta
          Jamsostek per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                            31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                                 ( Rp )                             ( Rp )
         Piutang Iuran
         Program Paket
         - Jaminan Kecelakaan Kerja                                                 41,092,765,910                     50,435,004,294
         - Jaminan Kematian                                                         17,163,827,675                     19,928,192,645
         - Jaminan Pelayanan Kesehatan                                              30,997,254,979                     40,114,853,823
                                              Jumlah Piutang Iuran                  89,253,848,564                    110,478,050,762

         Akm. Penyisihan Piutang Iuran
         Program Paket
         - Jaminan Kecelakaan Kerja                                                (11,476,495,161)                   (44,763,707,708)
         - Jaminan Kematian                                                         (4,691,332,945)                   (17,570,252,885)
         - Jaminan Pelayanan Kesehatan                                              (7,769,477,939)                   (34,420,251,764)
                                    Jumlah Penyis. Piutang Iuran                   (23,937,306,045)                   (96,754,212,357)

                                      Jumlah Piutang Iuran Bersih                   65,316,542,519                     13,723,838,405



         Berdasarkan KeputusanDireksi Nomor : 27/012003 tentang PAJASTEK, perlakuan akuntansi untuk Piutang Iuran pada tahun buku
         2004 mengalamiperubahan. Piutang Iuran yang diakru dan dicatat dalam laporan keuangan adalah piutang iuran yang berumur 1 s/d
         12 bulan. Sementara untuk Piutang Iuran yang umurnya lebih dari 12 bulan tidak lagi dilaporkan dalam laporan keuangan pokok
         tetapi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai Aktiva (Piutang) Kontinjensi. Penjabaran lebih lanjut atas pengukuran,
         pengakuan dan penyajian Piutang Iuran ini terdapat dalam Surat Edaran Direksi Nomor : B/448/012004 tanggal 15 Januari 2004.


         Sampai dengan 31 Desember 2004 jumlah piutang iuran yang berumur di atas 12 bulan (kontinjensi) sebesar                          Rp
         68.959.237.266 dengan rincian sbb :

                    Uraian                       Jumlah (Rp)
           Kantor Wilayah I                        4,089,886,039.00
           Kantor Wilayah II                       6,197,859,838.00
           Kantor Wilayah III                     11,756,280,239.00
           Kantor Wilayah IV                      23,003,781,013.00
           Kantor Wilayah V                        3,859,033,191.00
           Kantor Wilayah VI                       7,593,559,898.00
           Kantor Wilayah VII                      8,469,257,576.00
           Kantor Wilayah VIII                     3,989,579,472.00
                   Jumlah                         68,959,237,266.00

         Rincian piutang iuran dapat dilihat pada lampiran 9

      4.4 Piutang Usaha dan Penyisihan Piutang Usaha
          Akun tersebut merupakan saldo piutang usaha anak perusahaan per     31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.



                                                                            31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                                 ( Rp )                             ( Rp )

         - Piutang Usaha                                                             6,079,770,551                       6,462,297,950
         - Penyisihan Piutang Usaha                                                 (5,416,275,000)                     (5,208,610,250)
                                              Piutang Usaha Bersih                     663,495,551                       1,253,687,700

      4.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
          Akun tersebut merupakan saldo pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan
          rincian :
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         Perusahaan
         - Bunga DOC                                                                58,112,608                        11,354,390
         - Bunga Deposito                                                       42,780,434,312                    62,379,722,743
         - Dividen Saham                                                         1,445,379,380                               -
         - Bunga Obligasi                                                      345,402,165,495                   228,700,748,956
         - Bunga Medium Term Notes                                                         -                      18,634,375,000
         - Lain-lain (Ged.Investasi)                                             1,626,169,092                     8,922,475,672
         Anak Perusahaan                                                            37,004,540                        60,912,406
                               Jumlah Pendapatan YMH Diterima                  391,349,265,427                   318,709,589,167

      4.6 Piutang Investasi

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )

          - Piutang Penjualan Saham                                               4,955,194,363                   69,144,925,200

                                         Jumlah Piutang Investasi                 4,955,194,363                   69,144,925,200

         Akun tersebut merupakan saldo piutang investasi Kantor Pusat atas transaksi penjualan efek yang sampai dengan tanggal laporan
                                                                                             outstanding transaction) .
         belum diterima pembayarannya (T+4). Transaksi ini akan selesai pada bulan berikutnya (



      4.7 Uang Muka Pajak
          Akun tersebut merupakan pajak dibayar dimuka per 31 Desember 2004 dengan rincian sebagai berikut :

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
         Perusahaan
         - PPh Fiskal Luar Negeri                                                    33,000,000                        36,000,000
         - PPn Masukan Bangunan Investasi                                           516,809,890                     1,161,918,436
         - PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan                     224,046,500                       224,046,500
         Non JHT
         Anak Perusahaan                                                            701,463,565                       442,715,367
                                      Jumlah Uang Muka Pajak                      1,475,319,955                     1,864,680,303

      4.8 Piutang Pegawai
          Akun tersebut merupakan saldo piutang pegawai baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang pada tanggal 31
          Desember 2004 dan 31 Desember 2003.

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )

         - Pinjaman Pegawai                                                                 -                          25,927,616
         - Pinjaman Kendaraan                                                               -                           6,240,000
         - Tuntutan Ganti Rugi (TGR)                                                 99,375,087                               -
                                         Jumlah Piutang Pegawai                      99,375,087                        32,167,616

      4.9 PSL Dibayar Dimuka
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )

         - PSL dibayar dimuka                                                               -                     57,491,188,000
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

     4.10 Piutang Lain-lain
                                                                         31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                           ( Rp )
         - Piutang Lancar Lainnya                                               22,313,206,209                   18,119,222,147
         - Piutang Lain anak perusahaan                                                    -
                                          Jumlah Piutang Lain-Lain              22,313,206,209                    18,119,222,147

         Akun ini merupakan saldo tagihan non operasional perusahaan kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan per 31 Desember 2004
         dan 31 Desember 2003 . Rincian piutang lain perusahaan per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

          - Piutang kepada tenant Menara Jamsostek (MJS)                         45,384,480.00
            atas Kekurangan pembayaran PPN service charge
          - Piutang kepada tenant MJS atas                                      276,723,700.00
            beban pengelolaan gedung JHT yang belum dibayar
          - Piutang lain atas pemotongan pajak Deposito JHT                  13,426,118,888.00
            yang belum memiliki SKB
          - Piutang lain kepada PT. Arutmin                                    8,156,016,150.00
            atas bagi hasil laba MTN Arutmin Tahun 2003
          - Piutang kepada personil PTPN IX Batu Jamus                             154,424,395
            Kerjoarum atas jaminan fiktif di Kacab Solo
          - Piutang kepada Biro DPKP/ PKBL                                         198,000,000
            atas pengadaan alat pengasapan
          - Lain lain                                                               56,538,596
                      Total                                                     22,313,206,209

     4.11 Uang Muka Pegawai (Persekot Kerja)
          Akun tersebut merupakan saldo persekot kerja dari pegawai untuk keperluan dinas yang belum dipertanggungjawabkan sampai
          dengan tanggal laporan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan rincian:

                                                                         31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                           ( Rp )

         - Kantor Pusat                                                          1,423,589,000                     1,771,230,648
         - Kantor Daerah                                                         1,060,766,478                       147,923,647
                                      Jumlah Uang Muka Pegawai                   2,484,355,478                     1,919,154,295

         Rincian Uang Muka Pegawai dapat dilihat pada lampiran 10

     4.12 Beban Usaha Dibayar Dimuka
                                                                         31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                           ( Rp )
         Perusahaan :
         - Beban Sewa Gd Kantor                                                  4,551,928,870                     4,860,050,127
         - Beban Sewa Rmh Jabatan                                                1,129,871,290                     1,022,006,923
         - Beban Sewa Lain                                                          58,684,800                        58,333,333
         - Asuransi Barang                                                         455,359,584                       311,047,918
         - Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor                                              -                       1,844,383,321
         - Beban Lain                                                            1,005,390,677                       828,676,973
         Anak Perusahaan                                                           320,552,855                       148,183,892
                           Jumlah Beban Usaha Dibayar Dimuka                     7,521,788,076                     9,072,682,487

     4.13 Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor
          Akun tersebut merupakan saldo Perlengkapan & ATK baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun Kantor Cabang pada tanggal
          31 Desember 2004, sedangkan saldo per 31 Desember 2003 diklasifikasikan sebagai Beban Usaha Dibayar Dimuka (lihat catatan
          4.12)
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                         31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                           ( Rp )

           - Barang Cetakan                                                        929,329,335                               -
           - Materai                                                                36,114,000                               -
           - Alat Tulis Kantor                                                     474,352,266                               -
           - Perlengkapan Komputer Habis Dipakai                                   633,805,427                               -
                                   Jumlah Perlengkapan dan ATK                   2,073,601,028                               -


5. Aktiva Tetap
   Akun tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

                                                                         31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                           ( Rp )
   Perusahaan :
   Nilai Perolehan Aktiva Tetap
    - Tanah                                                                     55,043,317,154                  35,562,252,212
    - Bangunan                                                                  94,153,824,375                  77,404,959,064
    - Kendaran Dinas                                                            75,071,636,666                  62,501,001,490
    - Peralatan Kantor                                                          21,649,803,810                  18,684,117,187
    - Peralatan Komputer                                                        80,037,112,751                  87,702,015,167
    - Peralatan Lain                                                            33,651,274,310                  28,283,701,892
      Jumlah Nilai Perolehan                                                   359,606,969,066                 310,138,047,012
   Akumulasi Penyusutan
    - Bangunan                                                                 (34,172,574,243)                (29,298,148,683)
    - Kendaran Dinas                                                           (45,448,952,234)                (36,616,446,682)
    - Peralatan Kantor                                                         (15,945,673,582)                (11,635,076,814)
    - Peralatan Komputer                                                       (57,679,338,796)                (58,948,723,976)
    - Peralatan Lain                                                           (23,247,278,193)                (18,339,669,562)
      Jumlah Akumulasi Penyusutan                                             (176,493,817,048)               (154,838,065,717)
                                 Nilai Buku Aktiva - Perusahaan                183,113,152,018                 155,299,981,294
   Anak Perusahaan :
    Nilai Perolehan                                                              3,851,429,166                   3,935,870,644
    Akumulasi Penyusutan                                                        (1,072,343,029)                 (1,073,912,270)
                                  Nilai Buku Aktiva - Anak Prsh                  2,779,086,137                   2,861,958,374
                                         Nilai Buku Konsolidasi                185,892,238,155                 158,161,939,669

6. Aktiva Lain
   Jumlah tersebut merupakan saldo aktiva lain perusahaan pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang terdiri dari
   :
                                                                        31 Desember 2004             31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                       ( Rp )

     6.1   Aktiva Dalam Konstruksi                                              30,518,577,650                  28,470,224,398
     6.2   Aktiva Tetap Yang Sudah Tidak Digunakan                                 437,796,652                     246,602,517
     6.3   Aktiva Tidak Berwujud                                                 6,541,550,632                             -
     6.4   Beban Yang Dibayar Di Muka                                            1,537,445,836                   2,114,370,682
     6.5   Beban Yang Ditangguhkan                                                 317,215,333                     315,000,000
     6.6   Piutang Pegawai                                                         220,296,801                     212,235,343
     6.7   Aktiva Pajak Tangguhan                                               39,844,841,439                  73,612,478,225
     6.8   Piutang Lain                                                         40,257,637,651                  32,308,498,040
                                                                               119,675,361,994                 137,279,409,205

     6.1   Gedung/ Sarana Dlm Penyelesaian (Aktiva Dlm Konstruksi)
           Akun tersebut merupakan dana yang telah dibayar per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 untuk pembangunangedung kantor
           di Kantor Wilayah dan Kantor-kantor Cabang dengan rincian sebagai berikut :
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


                                                                              31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                                   ( Rp )                             ( Rp )

          Aktiva Dlm Konstruksi
          - Aktiva Dlm Konstruksi JHT                                                 25,281,997,396                     25,158,997,396
          - Aktiva Dlm Konstruksi Non JHT                                              5,236,580,254                      3,311,227,002
                                   Jumlah Aktiva Dlm Konstruksi                       30,518,577,650                     28,470,224,398

                                                                              31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                                   ( Rp )                             ( Rp )

          - Kantor Pusat                                                              25,674,243,756                     25,158,997,396
          - Kanwil II                                                                            -                          671,631,000
          - Kanwil III                                                                   753,765,941                        100,313,941
          - Kanwil IV                                                                  2,054,192,885                      1,463,261,577
          - Kanwil V                                                                             -                          582,597,400
          - Kanwil VI                                                                     59,495,435                         65,580,000
          - Kanwil VII                                                                 1,379,279,885                        427,843,084
          - Kanwil VIII                                                                  597,599,748                                -
                                     Jumlah Aktiva Dlm Konstruksi                     30,518,577,650                     28,470,224,398

          Jumlah aktiva dalam konstruksi JHT di Kantor Pusat antara lain merupakan investasi dalam Menara Proteksi sebesar
          Rp25.158.997.396 dan pembelian gondola untuk Menara Jamsostek sebesar Rp123.000.000.

          Menara Proteksi diperoleh atas dasar perikatan jual beli antara PT Jamsostek dengan PT Menara Proteksi Indonesia, meliputi 9
          lantai ruang kantor di Gedung Menara Proteksi seluas 11.510 m2 dengan nilai US$15,595,810.75 dengan sistem strata title dan
          diikat dengan akta.



          Jumlah pembayaran yang telah dilakukan adalah :
          Angsuran I : 50,00 % sebesar US$ 7,797,905.37                                            = Rp. 21.133.055.198
          Angsuran II : 8,33 % sebesar US$ 1,299,650.89                                            = Rp. 3.937.942.198
          Jumlah                        US$ 9,097,556.26                                           = Rp. 25.070.997.396
          Biaya Pengurusan Surat                                                                   = Rp.     88.000.000
          Jumlah                                                                                   = Rp. 25.158.997.396
          Kekurangan sebesar US $ 1,299,650 tidak dilaksanakan pembayarannya karena berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 39 tahun
          1997 proyek tersebut dinyatakan perlu dikaji ulang.

          Usulan untuk penghapusan investasi telah diajukan kepada pemegang saham namun tidak mendapat persetujuan.
          Dalam tahun 1999 PT Jamsostek menunjuk konsultan PT Satya Graha Tara untuk melakukan kajian kelayakan atas proyek Menara
          Proteksi dan diperoleh hasil bahwa proyek ini tidak layak untuk diteruskan karena tidak memberikan hasil yang positif pada saat ini,
          walaupun proyek ini sebenarnya merupakan investasi jangka panjang.


          Sesuai SPK /54/062002 tanggal 14 Juni 2002 perusahaan menunjuk PT Satyatama Graha Tara untuk melakukan penilaian
          (appraisal) dalam menentukan nilai pasar (market value) aktiva tetap dari obyek tanah dan bangunan Menara Proteksi. Sesuai
          laporan dari PT. Satyatama Graha Tara No. 2537-1/PNL/SGT-PST/2002 tanggal 30 Juli 2002 disebutkan bahwa nilai pasar dari
          aktiva Menara Proteksi per 1 Juli 2002 adalah sebesar Rp37.600.000.000. Atas usulan pengambilalihan obyek tersebut masih
          dipertimbangkan lebih lanjut.


    6.2   Aktiva Yang Sudah Tidak Digunakan
          Aktiva tersebut merupakan aktiva yang sudah tidak digunakan karena rusak atau hilang per 31 Desember 2004 dan 31 Desember
          2003 masing-masing sebesar Rp437.796.652 dan Rp246.602.517.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

    6.3   Aktiva Tidak Berwujud
          Akun tersebut merupakan saldo Perangkat Lunak per 31 Desember 2004 sebesar Rp6.541.550.632, sedangkan saldo per 31
          Desember 2003 diklasifikasikan sebagai aktiva tetap (perangkat komputer) lihat catatan 5. Dalam jumlah tersebut terdapat
          pembayaran uang muka konsultan pengawas dan jasa pengembangan aplikasi SIPT dan SIAK dalam rangka penerapan on line
          system yang akan dilaksanakan pada Tahun 2005.

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )

          - Lisensi Perangkat Lunak                                               1,685,772,864                                -
          - Pengembangan Perangkat Lunak                                          4,855,777,768                                -
                                    Jumlah Aktiva Tdk Berwujud                    6,541,550,632                                -

          Rincian pengembangan perangkat lunak perusahaan per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:

          - Pembayaran kepada PT. Magnus Indonesia                                2,077,505,718
            sebagai Konsultan pengawas
          - Pembayaran kepada PT. Asaba Computer Center                           2,696,878,800
            sebagai Pelaksana pengembangan aplikasi SIAK dan SIPT
          - Uang rapat tim counterpart PT. Magnus Indonesia                          35,570,000
          - Pembayaran kepada PT. Binamadya Persada                                  45,823,250
            sebagai pelaksana pengembangan aplikasi Sistem Informasi
            dokumentasi hukum
                                        JUMLAH                                    4,855,777,768

    6.4   Beban Yang Dibayar Di Muka
          Akun tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan rincian sebagai berikut :

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )

          - Beban Sewa Bangunan Ktr Dibayar Di Muka                               1,119,995,418                      1,806,487,727
          - Beban Sewa Rumah Jabatan Dibayar Di Muka                                379,800,418                        299,232,955
          - Beban Sewa Lain Dibayar Di Muka                                          37,650,000                          8,650,000
          - Beban Asuransi Barang Dibayar Di Muka                                           -

                                        Jumlah Beban YD Dimuka                    1,537,445,836                      2,114,370,682

    6.5   Beban Yang Ditangguhkan
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )

          - Beban Yang Ditangguhkan                                                 317,215,333                       315,000,000
                                      Jumlah Beban Ditangguhkan                     317,215,333                       315,000,000

          Jumlah tersebut merupakan beban yang dibayar dimuka beban yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun buku yang
          terdapat di Kantor Wilayah/ Cabang. Beban yang ditangguhkan tersebut diantaranya adalah hak atas tanah dengan jumlah masing-
          masing per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 sebesar Rp317.215.333 dan Rp315.000.000.



    6.6   Piutang Pegawai                                                           220,296,801                       212,235,343
          Jumlah piutang pegawai per 31 Desember 2004 adalah Rp220.296.801 dan saldo 31 Desember 2003 sebesar Rp212.235.343 yang
          merupakan TGR saudara Tengku Nasri sesuai dengan SK Direksi No. KEP/25/022004. Sesuai dengan amanat RUPS pengesahan
          laporan keuangan Tahun 2003 dan sesuai SK Direksi No.KEP/249/102004 tanggal 12 Oktober 2004 telah disetujui penghapusan
          piutang pegawai a/n Sdr.Tengku Nasri. Rincian Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut :
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


                      Kantor                       Saldo
           Kantor Pusat                                 71,145,895
           Kanwil IV                                   121,205,906
           Kanwil VIII                                  27,945,000
                       Total                           220,296,801



    6.7    Aktiva Pajak Tangguhan
                                                                          31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                           ( Rp )

           - Perusahaan                                                          38,441,499,371                    72,200,983,482
           - Anak Perusahaan                                                      1,403,342,068                     1,411,494,743
                                   Jumlah Aktiva Pajak Tangguhan                 39,844,841,439                    73,612,478,225

           Aktiva Pajak Tangguhan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang timbul dari adanya perbedaan antara dasar pembuku
           menurut akuntansi dengan pembukuan menurut pajak (fiskal) sebagai akibat beda waktu (temporary difference) dan beda tetap
           (permanent difference).

    6.8    Piutang Lain
           Akun tersebut merupakan saldo piutang lain per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 dengan rincian :

                                                                          31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                           ( Rp )

           Perusahaan
           - Piutang Koperasi Pegawai                                               195,665,536                        195,665,536
           - Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP)                             35,462,497,134                     27,963,186,644
           - Jaminan Keanggotaan Golf                                             3,107,810,580                      1,407,238,080
           - Piutang Lain-Lain                                                   26,546,061,458                     51,165,085,674
           - Jaminan Pihak Ke III                                                           -                          759,627,897
           Anak Perusahaan                                                        1,069,416,987                      1,138,565,450
                                                                                 66,381,451,695                     82,629,369,280
           - Cad. Penyis. Piutang Lain-Lain                                     (26,123,814,044)                   (50,320,871,240)
                                               Jumlah Piutang Lain               40,257,637,651                     32,308,498,040

          - Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP)
            Pos Sementara Dalam Penyelesaian merupakan saldo yang belum dapat diselesaikan dan dibukukan pada akun seharusnya sampai
            akhir periode penyusunan laporan keuangan. Rincian Pos Sementara Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2004 adalah sebagai
            berikut :

                    KANTOR                     SALDO PSDP
             Kantor Pusat                          27,460,145,458
             Kanwil I                                   9,566,250
             Kanwil II                                 11,869,808
             Kanwil III                                   427,800
             Kanwil IV                              7,096,713,681
             Kanwil V                                 576,231,156
             Kanwil VI                                222,747,550
             Kanwil VII                                       -
             Kanwil VIII                               84,795,430
                      TOTAL                        35,462,497,134

            Pos Sementara Dalam Penyelesaian antara lain berasal dari :
          - Pengeluaran di Kantor Pusat dalam rangka pembelian tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta
            (PPD) sebesar Rp27.300.000.000.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

         Sesuai Surat Direksi Perusahaan kepada Komisaris Perusahaan No.R/815/052003 tanggal 19 Mei 2003, Perusahaan akan turut
         berpartisipasi dalam rangka penyehatan Perum PPD dengan melakukan pembelian aset Perum PPD. Komisaris memberikan
         persetujuan atas rencana tersebut melalui surat kepada Direksi No.50/DK/052003 tanggal 23 Mei 2003. Selanjutnya, pada tanggal 3
         Juni 2003, Direksi dan Komisris Perusahaan dan Perum PPD menandatangani Nota Kesepakatan untuk Jual Beli Tanah dan
         Bangunan yang berlokasi di Jl. Halim Perdana KusumaJakarta dengan luas tanah 15.050 m2 dan bangunan 4.122 m2. Berdasarkan
         Nota Kesepakatan tersebut, pada tanggal 5 Juni 2003, Perusahaan mengeluarkan dana sebesar Rp20.300.000.000 sebagai
         pembayaran tahap pertama (dari 3 tahap).

         Pada tanggal 8 Agustus 2003, Direksi Perusahaan dan Perum PPD menandatangani Akta PPJB No. 1 dihadapan Notaris.
         Berdasarkan Akta tersebut dilakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp7.000.000.000 pada tanggal 8 Agustus2003. Harga jual
         yang disepakati adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunantahun 2003 sebesar Rp34.272.052.000. Sisa
         pembayaran (tahap ke 3) sebesar Rp6.972.052.000 akan dibayarkan setelah dikeluarkannya sertifikat atas nama Perum PPD (pada
         saat penandatanganan Akta, tanah belum bersertifikat). Perum PPD diharuskan untuk mengurus sertifikasi tanah tersebut dengan
         jangka waktu 120 hari sejak Akta PPJB No. 1 ditandatangani atau paling lambat tanggal 6 Desember 2003. Jika pengurusan
         sertifikasi tersebut tidak berhasil, Perum PPD akan memberikan tanah dan bangunan pengganti yang terletak di Jl. Raya Parung
         Ciputat (Depo A Perum PPD) seluas 67.875 m2.


         Berdasarkan surat Direksi Perum PPD kepada Direksi Perusahaan tanggal 8 Oktober 2003, Perum PPD tidak dapat segera
         menyelesaikan pengurusan sertifikat. Kemudian, pada tanggal 21 Oktober 2003, Menteri BUMN menyampaikan surat kepada
         Direksi Perusahaan No. S-369/MBU/2003 agar Perusahaan mengalihkan opsi jual beli dari Kantor Pusat Perum PPD ke Depo A
         Ciputat. Selain itu, sampai dengan 6 Desember 2003, Perum PPD belum dapat menyelesaikan pengurusan sertifikat.


         Perum PPD berpegang pada surat Menteri BUMN tersebut sehingga bermaksud menjual tanah dan bangunan di Depo A Ciputat.
         Namun Perusahaan tetap bermaksud membeli tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum PPD dengan pertimbangan secara ekonomis
         lebih prospektif dibanding tanah di Ciputat. Selanjutnya, berdasarkan surat Direksi Perum PPD kepada Direksi Perusahaan No.
         55/Sekr/III/2004 tanggal 4 Maret 2004, Direksi Perum PPD dan Direksi Perusahaan telah melakukan pertemuan pada tanggal 4
         Maret 2004 dan telah sepakat akan membatalkan Akta PPJB No. 1 dan dana sebesar Rp27.300.000.000 akan dikembalikan kepada
         Perusahaan. Atas kesepakatan tersebut, belum ada pembatalan/perubahanAkta PPJB No. 1 yang mengaturtentang kewajiban Perum
         PPD, batas waktu pengembalian dan konsekuensi/imbalan atas pembatalan pembelian tanah dan bangunan. Namun demikian,
         berdasarkan surat Direksi Perusahaan kepada Direksi Perum PPD No. B/2434/032004 tanggal 16 Maret 2004, Perusahaan tetap
         akan melaksanakan jual beli atas tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum PPD sesuai dengan Akta PPJB No. 1.



       - Kelebihan pembayaran JHT pada Kantor Wilayah IV di Kantor Cabang Sukabumi Tahun 2001 s.d. 2004 sebesar Rp7.096.713.681.


         Kelebihan pembayaran tersebut merupakan penyalahgunaan keuangan yang dibukukan pada pembayaran JHT sebesar
         Rp7.320.613.696 yang dilakukan oleh Sdr. Ikrom Martha Jumda mantan personil keuangan Kacab Sukabumi. Atas penyalahgunaan
         tersebut telah diterima pengembalian sebesar Rp223.900.000 sehingga saldo penyalahgunaanyang belum diselesaikan dan dicatat
         pada akun PSDP per 31 Desember 2004 sebesar Rp7.096.713.681. Atas penyalahgunaankeuangan tersebut sampai dengan tanggal
         pelaporan belum ada penetapan Tuntutan Ganti Rugi karena masih dalam proses penyidikan oleh Kepolisian.


       - Kelebihan pembayaran JHT pada Kantor Wilayah V antara lain di Kantor Cabang Magelang sebesar Rp570.107.879,35
         Kelebihan pembayaran tersebut merupakan penyalahgunaankeuangan yang dibukukan pada pembayaran JHT pada Tahun 2003 s.d
         2004 sebesar Rp570.107.879,35 yang dilakukan oleh Sdr. Trisapto Adiriwibowo mantan personil Pelayanan Kacab Magelang. Atas
         penyalahgunaan keuangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan belum ada penetapan Tuntutan Ganti Rugi.


         Jaminan Keanggotaan Golf

       - Penambahan jaminan keanggotaan golf tahun 2004 sebesar Rp1.700.572.500 berasal dari pembelian membership golf " Taman
         Dayu Club" pada Bulan April 2004 sebesar Rp215.572.500 dan hasil pertukaran reksadana BIMA dengan membership
         "Rancamaya" sebesar Rp1.495.000.000. Rincianmembership golf per 31 Desember 2004 adalah sebagai berikut:
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                          31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                             ( Rp )

         - Rancamaya, Bogor                                                        1,485,000,000                                -
         - Taman Dayu Golf Club                                                      215,572,500                                -
         - Cibodas Golf Park                                                         180,000,000                        180,000,000
         - Damai Padang Indonesia Golf                                               473,000,000                        473,000,000
         - Palm Hill Country                                                         202,000,000                        202,000,000
         - Pan Isi Development                                                       177,238,080                        177,238,080
         - PT. Kokaba Diba                                                           375,000,000                        375,000,000
                                     Jumlah                                        3,107,810,580                      1,407,238,080

       - Saldo Piutang lain (netto) setelah dikurangi cadangan penyisihannya adalah sebesar Rp422.247.414 dapat dirinci sebagai berikut:

                                                                          31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                             ( Rp )
         1. Jaminan Sewa Gedung Kantor
          Kanwil III
           Kantor Cabang Kanwil III                                                  117,813,497                                -
           Kantor Cabang Setiabudi                                                    35,000,000                                -
           Kantor Cabang Cilandak                                                    111,196,000                                -
           Kantor Cabang Cawang                                                      109,452,000                                -
           Kantor Cabang Pluit                                                           450,000                                -
                                       Total Kanwil III                              373,911,497
           Kanwil IV
           Kantor Cabang Cikarang                                                     2,000,000                                 -
                                       Total Kanwil IV                                2,000,000                                 -
                                                                          31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                             ( Rp )

         2. Piutang Lain Kanwil VII                                                   19,500,000
         3. Piutang Lain JPK Dasar Kanwil VIII                                        23,321,517
         4. Piutang lain Jaminan Pihak ke III Kanwil I                                 3,514,400
                                    Jumlah Piutang Lain                              422,247,414                                    -

       - Saldo Cadangan Penyisihan piutang lain sebesar Rp26.123.814.044 di atas dapat dirinci sebagai berikut:

                                                                          31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                             ( Rp )

         Piutang Kepada Manajemen                                                             -                     24,822,696,217

         Piutang manajemen merupakan piutang kepada manajemen atas adanya kerugian perusahaan karena kemahalan harga pengadaan
         barang dan jasa periode tahun 1989 s.d. 1991 berdasarkan hasil pemeriksaan khusus pengadaan barang dan jasa oleh Badan
         Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) periode 1989 s.d. 1991 yang laporannya disampaikan kepada Menteri Keuangan
         pada bulan Juli 1993. Piutang tersebut dibentuk berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan melalui surat No.S-510/MK.016/95
         tanggal 6 September 1995. Atas piutang tersebut telah disisihkan seluruhnya pada tahun buku 1994 dan 1995.


         Pada Tahun 2003, berdasarkan surat Dewan Komisaris Kepada Menteri BUMN No.03/DK/12003, Dewan Komisaris menyetujui
         permintaan jurnal balik atas piutang manajemensebesar Rp24.822.696.217 masing - masing pos aktiva sebesar Rp12.089.607.500
         dan Rp11.126.012.000. Akan tetapi oleh BPK usulan jurnal koreksi atau jurnal balik tersebut belum disetujui dan dikembalikan ke
         posisi semula.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

         Sesuai surat Menteri BUMN No. S-521/MBU/2004 tanggal 11 Oktober 2004 perihal junal balik (reversing entry) piutang lain telah
         disetujui usulan penghapusan seluruh piutang manajemen sebesar Rp24.822.696.217. Bersaman dengan penghapusan tersebut maka
         nilai tanah investasinon-JHT (Kantor Pusat) dan belanja modal (Kantor Cabang) yang nilainya telah diturunkan/dihapusjuga dibalik
         kembali dengan nilai tanah investasi non JHT sebesar Rp12.089.607.550 dan tanah belanja modal sebesar Rp11.126.012.000.
         Pengakuan kembali nilai tanah investasi tersebut terdiri dari : tanah di desa Bugel Tangerang sebesar Rp8.655.289.550 dan tanah di
         P. Batam sebesar Rp3.434.318.000.



         Untuk tanah belanja modal masing-masing tanah Kanwil V (905) yang terletak Jl. Pemuda Semarang (L00) sebesar
         Rp2.247.000.000, tanah Kantor Cabang Cilandak (J06) di Jl. Lingkar Luar Cilandak sebesar Rp5.073.294.000, tanah Kantor
         Cabang Bogor (K02) di Jl. Pemuda Bogor sebesar Rp532.000.000, tanah Kantor Grogol (J02) di Jl. Daan Mogot Grogol sebesar
         Rp1.735.718.000 dan tanah Kanwil VII (907) di Jl. Sepinggan Balikpapan sebesar Rp1.538.000.000.



                                                                            31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                                 ( Rp )                             ( Rp )


         BPR Pilar Niaga Kantor Pusat & Salemba                                      4,955,000,000                      4,955,000,000
         Piutang lain yang berasal dari deposito pada Bank BPR Pilar Niaga pada Kantor Pusat sebesar Rp. 3.650.000.000 dan Kacab
         Salemba sebesar Rp. 1,305,000,000 pada akhir Desember 2003 telah dibentuk Cadangan Penyisihan-nya.Deposito tersebut direklas
         ke piutang lain karena pada tahun 1998 BPR yang bersangkutan telah dilikuidasi sebagai dampak krisis perbankan saat itu.




         PT. Suryaindo Pradhana                                                     13,446,527,778                    13,446,527,778
         Sesuai Memo Divisi PUPM No.M/27/DPUPM/012004 tanggal 29 Januari 2004, MTN PT JHT Suryaindo Pradhana dinyatakan
         gagal bayar (default) sejak jatuh tempo kupon ke V pada bulan Januari 2004. Dengan demikian seluruh tunggakanatas kupon bunga
         bulan Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp13,446,527,778 dipindahkan ke piutang lain dan langsung disisihkan pada
         bulan Desember 2003.


         PT. Volgren Indonesia                                                       5,931,430,556                      5,931,430,556
         Pada tanggal 31 Desember 2002, pendapatan YMH Diterima bunga MTN PT. Volgren Indonesia dan MTN Sapta Prana Jaya
         (SPJ) masing - masing sebesar Rp5.931.430.556,- ; dan Rp8.076.164.384 telah dilakukan reklas ke piutang lain-lain dan sekaligus
         dilakukan penyisihannya.


         Deposito BPD Timor Timur                                                    1,162,434,421                      1,162,434,422
         Merupakan penyisihan atas deposito di BPD Timor Timur yang tidak dapat dicairkan dan langsungdisisihkan pada bulan Desember
         2003.


         Piutang Pegawai                                                                        -                           2,782,238
         Jumlah penyisihan atas piutang pegawai tahun 2003 tersebut merupakan penyisihanatas piutang lain atas nama Soenaryo Sumarsudi
         personil Kanwil II sebesar Rp2.782.238. Sesuai dengan SK Direksi No. KEP/228/092004 tanggal 27 September 2004 penyisihan
         piutang lain tersebut disetujui untuk dihapusbukukan pada tahun 2004.


                                                                            31 Desember 2004                   31 Desember 2003
                                                                                 ( Rp )                             ( Rp )


         PT. Harmoni Cipta Selaras                                                                                        210,000,000
                                                                                                -
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

         Jumlah tersebut merupakan dana yang sudah dibayarkan kepada PT Harmoni Cipta Selaras tahun 2003 atas pekerjaan
         penyelubunganMenara Jamsostek. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jaksel No. 375/PDT.G/2001/PN.Jaksel pada Tanggal
         22 Januari 2002 dan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.452/PDT/2002/PTDKI Tanggal 12 November 2002 dinyatakan
         bahwa tuntutan PT Jamsostek tidak dikabulkan, sehingga saldo piutang lain tersebut dikoreksi sebagai beban publikasi dan
         dokumentasi pada tahun 2004.



         Piutang Main Provider                                                              -                       628,421,259

         Jumlah tersebut merupakan piutang kepada Main Provider Jajaran Kanwil III atas pembayaran PPK Tingkat II yang dilakukan oleh
         PT. Jamsostek. Sesuai Notulen Rapat tanggal 23 Desember 2004 antara Biro Akuntansi,Biro Pengawasan Intern dan Kanwil III
         diputuskan untuk melakukan penyisihan atas piutang kepada PT Nayaka Era Husada dan YKKP masing-masing sebesar
         Rp580.537.704 dan Rp47.883.555.



7. Kewajiban Kepada Peserta
   7.1   Hutang Jaminan
         7.1.1 Hutang Jaminan

         Jumlah tersebut merupakan saldo hutang jaminan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang telah ditetapkan oleh Kantor
         Cabang, namun belum dibayarkan kepada peserta

                                                                         31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                           ( Rp )

          -   Jaminan Kecelakaan Kerja                                           6,871,236,777                     2,110,287,196
          -   Jaminan Kematian                                                   1,607,300,000                        94,800,000
          -   Jaminan Pelayanan Kesehatan                                        1,603,285,471                       370,975,690
          -   Jasa Konstruksi                                                      246,399,690                       158,861,660
                                         Jumlah Hutang Jaminan                  10,328,221,938                     2,734,924,546

         7.1.2 Jaminan Belum Dicairkan

         Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2004, sedangkan saldo per 31 Desember 2003 diklasifikasikan sebagai
         kewajiban lancar lainnya (lihat catatan 8.7) atas jaminan JHT dan non-JHT yang sudah dibayarkan tetapi belum dicairkan oleh
         peserta sampai dengan batas waktu berlakunya cek/giro pembayaran .


                                                                         31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                           ( Rp )

          - Jaminan Belum Dicairkan                                                782,056,559                                -

   7.2   Hutang Jaminan Diestimasi

         Jumlah tersebut merupakan klaim jaminan yang belum disetujui/ditetapkan namun besarnya klaim dapat diestimasi berdasarkan


         jumlah pengajuan klaim yang disampaikan oleh peserta per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 yang terdiri dari :

                                                                         31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                           ( Rp )

          - Jaminan Kecelakaan Kerja                                               286,512,227                                -
          - Jaminan Kematian                                                        24,000,000                                -
          - Jaminan Pelayanan Kesehatan                                            402,206,450                                -

                              Jumlah Hutang Jaminan Diestimasi                     712,718,677                                -
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


   7.3   Selisih Rekonsiliasi Iuran

         Jumlah tersebut merupakan penerimaan iuran yang belum dapat dibukukan, dikarenakan tidak jelasnya identitas penyetor dan belum
         diketahui rincian atas iuran yang dibayarkan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003

                                                                          31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                            ( Rp )
          - Selisih Rekonsiliasi Iuran                                            2,284,225,658                     6,421,227,721

                                 Jumlah Selisih Rekonsiliasi Iuran                2,284,225,658                     6,421,227,721


   7.4   Hutang JHT Jatuh Tempo
         Akun ini merupakan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan kepada peserta dal
         waktu kurang dari satu tahun.

                                                                          31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                            ( Rp )
         - Hutang JHT Jatuh Tempo                                              282,172,053,835                                 -

                           Jumlah Hutang Jaminan Jatuh Tempo                    282,172,053,835                                -

   7.5   Hutang Jaminan Hari Tua Terinci

         Untuk menyelesaikan rekonsiliasi Hutang JHT antara jumlah yang terdapat dalam laporan keuangan dengan PSJHT tahun 2003,
         maka Direksi telah mengambil langkah untuk melakukan cut off hutang JHT tahun 2003 sesuai dengan Surat Keputusan No:
         KEP/260/102004     tanggal    18     Oktober   2004.     Berdasarkan     Memo     Direktur   Renbang     dan    Informasi
         No:M/14/DIRENBANGINF/012005 tanggal 24 Januari 2005, maka hutang JHT tahun 2003 yang sudah dapat dirinci posisi 31
         Oktober 2004 sebesar Rp22.436.809.939.784 dan berdasarkan memo no.M/54/ DIRENBANGINF/032005 tanggal 21 Maret 2005
         terdapat penambahan sebesar Rp335.536.131.064, sehingga saldo per 31 Desember 2004 sebesar Rp22.772.346.070.848.




                                                                          31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                            ( Rp )

         - Hutang Jaminan Hari Tua Terinci                                   22,772,346,070,848

                       Jumlah Hutang Jaminan Hari Tua Terinci                22,772,346,070,848                                -

   7.6   Hutang Jaminan Hari Tua

         Jumlah tersebut merupakan total saldo hutang JHT yang belum terinci per 31 Desember 2004 yang merupakan penerimaan iuran
         JHT tahun 2004 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diselesaikan PSJHT- nya.


                                                                          31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                            ( Rp )

         - Hutang Jaminan Hari Tua Belum Terinci                              4,022,580,658,390                22,341,217,973,433
         - Hutang TKPMP                                                             134,822,134                       125,245,658
                              Jumlah Hutang Jaminan Hari Tua                  4,022,715,480,524                22,341,343,219,091

         Sesuai SK Direksi No.KEP/322/122004 Pengembalian atas hasil investasi JHT selama tahun 2004 dihitung sebesar 8,5% per tahun
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

        7.7 Dana Pengembangan JHT

            Jumlah tersebut merupakan saldo dari dana pengembanganJHT, Hutang Premi dan Surplus Hak peserta atas hasil investasi JHT per
            31 Desember 2004 dam 31 Desember 2003 yang terdiri dari :

                                                                             31 Desember 2004                31 Desember 2003
                                                                                  ( Rp )                          ( Rp )
            - Hutang Premi JHT                                                      85,718,967,630                  79,003,656,802
            - Dana Pengembangan JHT                                               316,627,781,416                  426,468,641,424
            - Surplus Hak Peserta atas                                            345,895,533,464                  137,181,134,133
              Investasi JHT
                           Jumlah Dana Pengembangan dan Surplus                    748,242,282,510                 642,653,432,359

        7.8 Selisih Penilaian Efek
                                                                             31 Desember 2004                31 Desember 2003
                                                                                  ( Rp )                          ( Rp )

            - Selisih Penilaian Efek Saham JHT                                     470,680,843,076                 225,506,020,298
            - Selisih Penilaian Efek Obligasi JHT                                  136,899,592,954                  (2,586,386,906)
            - Selisih Penilaian Efek Reksadana JHT                                   4,498,873,993                   3,534,375,249
                                                         Jumlah SPE                612,079,310,023                 226,454,008,641

            Jumlah tersebut merupakan saldo akibat kenaikan (penurunan) investasi efek tertentu dalam kelompok AFS (Available for Sales)
            yang sumber dananya dari JHT, per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003. Dasar penyajian ini sesuai ISAK no. 5 tahun 2003
            dan SK Direksi No: KEP/27/0103 tentang Pedoman Akuntansi Jamsostek (PAJASTEK).

            Rincian perhitungan Selisih Penilaian Efek AFS JHT dapat dilihat pada lampiran 11.1

        7.9 Cadangan Teknis dan Catastrophe
                                                                             31 Desember 2004                31 Desember 2003
                                                                                  ( Rp )                          ( Rp )

            -   Cadangan Teknis JKK                                              1,421,438,641,176                1,156,275,921,027
            -   Cadangan Teknis JKM                                                876,012,943,187                  751,140,744,148
            -   Cadangan Teknis JPK                                                 39,320,064,004                   36,562,849,397
            -   Cadangan Teknis Jasa Konstruksi                                    315,306,305,139                  279,121,114,677
            -   Cadangan Catastrophe                                                25,814,768,450                   23,848,765,250
                                 Jumlah Cad. Teknis dan Catastrophe              2,677,892,721,956                2,246,949,394,499




8.   Kewajiban Lancar
      8.1 Hutang Usaha
           Jumlah tersebut merupakan uang jaminan yang dibayarkan oleh TKI dan oleh perusahaan PJTKI yang akan dibayarkan kembali
           kepada KFSB atau kepada TKI sesuai ketentuan yang berlaku. Hutang Usaha per 31 Desember 2004 sebesar Rp21.449.636.950 dan
           per 31 Desember 2003 sebesar Rp15.147.895.060.


      8.2   Hutang Pajak
            Akun tersebut merupakan saldo hutang pajak kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang yang belum diselesaikan sampai
            dengan tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 :
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                           31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                            ( Rp )

          - Hutang Pajak Pph Pasal 21                                             2,761,457,529                     1,404,603,769
          - Hutang Pajak Pph Pasal 23                                               242,747,861                       188,910,436
          - Pph Psl 26 Atas Penghasilan Wp Luar Negeri                                8,636,429                         8,619,710
          - Hutang Ppn                                                              840,774,126                     2,760,657,267
          - Hutang Pajak Penghasilan Badan                                     166,878,048,980                                -
            Anak Perusahaan                                                                  -                                -
                                             Jumlah Hutang Pajak               170,731,664,925                      4,362,791,182
          Sesuai dengan Perhitungan PPh Badan untuk tahun buku 2004 sebesar Rp179.907.698.358 dan kredit pajak tahun 2004 yang dapat
          diperhitungkan dengan PPh Badan adalah sebesar Rp13.029.649.377. Sehingga jumlah PPh badan yang masih terhutang sebesar
          Rp166.878.048.980. Pada tanggal 23 Maret 2005 telah dilakukan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp72.326.446.289.




    8.3   Beban YMH Dibayar
                                                                           31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                            ( Rp )
           Perusahaan
           - Beban Langganan                                                        9,531,835,909                    19,524,542,824
           - Beban Gratifikasi                                                     67,200,000,000                    67,933,000,000
           - Tagihan Pihak Ketiga                                                   2,782,502,444                               -
           - Beban Ymh Dibayar Investasi                                            4,115,549,905                               -
           Anak Perusahaan                                                             18,377,700                        10,779,600
                                   Jumlah Beban YMH Dibayar                        83,648,265,958                    87,468,322,424

          Akun tersebut merupakan saldo beban yang masih harus dibayar di kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang dan anak perusahaan
          antara lain meliputi biaya langganan, beban gratifikasi, tagihan pihak ketiga, beban ymh dibayar investasi per 31 Desember 2004
          dan 31 Desember 2003.


    8.4   Kewajiban lain YMH dibayar
          Pos-pos tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

                                                                           31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                            ( Rp )

           - Gratifikasi ymh Dibayar                                                1,165,103,387                       927,685,441
           - Tantiem ymh Dibayar                                                      588,090,373                       401,340,373
           - Dana Pendidikan ymh Dibayar                                              866,047,711                       866,047,711
                                 Jumlah Kewajiban YMH Dibayar                       2,619,241,471                     2,195,073,525

    8.5   Pendapatan Diterima Dimuka
                                                                           31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                            ( Rp )

           - Sewa Bangunan Investasi                                                9,366,919,174                     3,336,399,769
           - Sewa Bangunan Belanja Modal                                              586,719,421                               -
                           Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka                        9,953,638,595                     3,336,399,769


          Jumlah tersebut merupakan pendapatan yang diterima dimuka atas Sewa Gedung Investasi dan sewa gedung belanja modal Kantor
          Pusat per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

    8.6   Hutang Investasi

                                                                                AFS yang akan direalisasi pada bulan berikutnya (T+4)
          Jumlah tersebut merupakan hutang atas transaksi pembelian saham Non JHT
          sebesar Rp968.859.998

    8.7   Hutang Lancar Lainnya

          Pos pos tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
          Perusahaan
          - Kewajiban Lancar Lainnya                                                547,781,189                              -
          - Jaminan Belum Dicairkan                                                         -                        297,777,282
          - Potongan-Potongan                                                       340,938,020                      206,770,324
          - Kewajiban Diestimasi                                                 11,314,536,000                              -
          - lain-lain                                                                       -                      8,539,059,307
          Anak Perusahaan                                                            25,608,000                       39,337,500
                                  Jumlah Hutang Lancar Lainnya                   12,228,863,209                    9,082,944,413

          Jumlah terbesar dari hutang lancar lainnya adalah kewajiban diestimasi berkaitan dengan imbal kerja sesuai PSAK no.24 untuk
          program pesangon dan penghargaan masa kerja.
          Sesuai dengan surat aktuaria PT Daya Konsulindo no.1624/RS/X/04 tanggal 11 November 2004, besarnya kewajiban diestimasi
          tersebut adalah sebesar Rp109.107.667.000. Dikarenakan PSAK no. 24 baru diterapkan pada tahun 2004 maka kewajiban diestimasi
          yang diakui adalah kewajiban tahun 2004 sebesar Rp11.314.536.000, untuk kewajiban diestimasi sebelum tahun 2004 akan
          diperhitungkan dalam penyusunan RKAP tahun 2006.


9. Kewajiban Lainnya
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
    9.1 Jaminan Sewa                                                            10,305,044,926                     8,036,664,330
    9.2 Pos Sementara Dalam Penyelesaian                                         9,201,264,688                     1,135,521,688
    9.3 Kewajiban Lainnya                                                          684,603,252                     1,797,381,844
    9.4 Anak Perusahaan                                                                    -                                 -
                                                                                20,190,912,866                    10,969,567,861

   Pos- pos tersebut dijelaskan sebagai berikut :

    9.1   Jaminan Sewa
                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
          - Jaminan Sewa Bangunan                                                7,805,527,324                     6,307,564,330
          - Jaminan Sewa Telepon                                                 2,410,917,602                     1,655,500,000
          - Jaminan Sewa Lainnya                                                    88,600,000                         73,600,000
                                                Jumlah Jaminan Sewa             10,305,044,926                     8,036,664,330

    9.2   Pos Sementara Dalam Penyelesaian
          Dalam jumlah tersebut antara lain terdiri dari kelebihan pembayaran kupon bunga MTN PT. Arutmin sebesar Rp4.775.473.390 dan
          Rp3.246.701.268 dikarenakan PT Arutmin tidak melakukan pemotongan pajak atas pendapatan bunga MTN yang dibayarkan
          kepada PT Jamsostek.

                                                                         31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                              ( Rp )                            ( Rp )
          - Pos Sementara Dalam Penyelesaian                                     9,201,264,688                     1,135,521,688
                                                                Jumlah           9,201,264,688                     1,135,521,688

      9.3 Kewajiban Lainnya
          Dalam jumlah tersebut terdapat pajak atas bunga FRN Garuda sebesar Rp434.421.928,41 yang belum disetor sampai dengan
          tanggal pelaporan.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN(lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                          31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                            ( Rp )
          - Kewajiban Lain                                                         684,603,252                      1,797,381,844
                                       Jumlah Kewajiban Lainnya                    684,603,252                      1,797,381,844
10. Hak Minoritas
                                                                          31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                            ( Rp )
          Nilai Aktiva Bersih anak perusahaan                                         3,972,895                         4,196,743
          % pemilik Minoritas                                                                 0                                 0
                                             Jumlah Hak Minoritas                     3,972,895                         4,196,743
          Jumlah tersebut merupakan bagian pemilik minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember
          2003

11. Ekuitas
    Jumlah Modal dan Laba ditahan per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003
                                                                        31 Desember 2004                    31 Desember 2003
                                                                             ( Rp )                              ( Rp )
             Modal Disetor                                                      125,000,000,000                   125,000,000,000
             Cadangan Umum                                                      348,925,697,575                   261,830,965,762
             Cadangan Tujuan                                                    185,102,054,225                   165,593,054,227
             Selisih Penilaian Efek Non-JHT                                     871,633,499,130                   214,141,172,014
             Laba Tahun Berjalan                                                421,064,259,077                   535,235,395,549
                                                    Jumlah Ekuitas            1,951,725,510,007                 1,301,800,587,552
          Cadangan Umum
          Hal yang mempengaruhi saldo cadangan umum yang material antara lain sebagai berikut
          - Sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No. 0033537 terdapat penambahancadangan umumyang berasal dari
          penerimaan restitusi PPh Pasal 29 Badan Tahun 2002 sebesar Rp43.951.432.193 pada tanggal 14 Oktober 2004.

          - Sesuai surat Meneg No S-498/MBU/2004 pada tanggal 17 September 2004 terdapat pengurangan cadangan umum untuk PKBL
          sebesar Rp5.352.354.000.

          Selisih Penilaian Efek Non-JHT
          Saldo Selisih Penilain Efek Non-JHT per 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah sebagai berikut
                                                                          31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                 ( Rp )                          ( Rp )
          - Selisih Penilaian Efek Saham Non-JHT                                 855,568,909,184                  205,379,811,708
          - Selisih Penilaian Efek Obligasi Non-JHT                                   234,140,000                              -
          - Selisih Penilaian Efek Reksadana Non-JHT                               15,830,449,946                   8,761,360,407
                                                                                 871,633,499,130                  214,141,172,114
          Jumlah tersebut merupakan saldo akibat kenaikan (penurunan) Investasi efek tertentu dalam kelompok AFS (Available for Sales )
          yang sumber dananya dari Non JHT. Dasar penyajian ini sesuai ISAK no. 5 tahun 2003 dan SK Direksi No: KEP/27/0103 tentang
          Pedoman Akuntansi Jamsostek (PAJASTEK).
          Rincian perhitungan Selisih Penilaian EfekAFS Non JHT dapat dilihat pada lampiran 11.2
          Distribusi Laba Tahun 2003
          Berdasarkan keputusan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2003 tanggal 23 Juni 2004 penggunaan laba tahun 2003 sebesar
          Rp535.235.395.549 adalah sebagai berikut :
                    Uraian                       Nominal                      Persentase
          Dana Pengembangan JHT                 255,842,519,000.00             47.80%
          DPKP                                   26,761,769,000.00              5.00%
          Cadangan Tujuan                        19,509,000,000.00              3.64%
          Tantiem                                 3,370,000,000.00              0.63%
          Dividen                               133,808,849,000.00             25.00%
          Program Kemitraan                      14,986,591,000.00              2.80%
          Bina Lingkungan                         5,352,354,000.00              1.00%
          Cadangan Umum                          75,604,313,549.00             14.13%
              Total Laba Th 2003                535,235,395,549.00              100%
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                                 31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                       ( Rp )                          ( Rp )
12. Pendapatan Iuran                                                               1,200,597,511,385                1,094,153,169,813


      Jumlah tersebut merupakan pendapatan iuran JKK, JKM, JPK dan Program Jasa Konstruksi untuk periode yang berakhir tanggal 01
      Januari s.d. 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003. Penerimaan iuran JHT tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi
      dicatat sebagai Hutang (Kewajiban) dan penambah pos Kewajiban Kepada Peserta. Rincian pendapatan iuran adalah sbb;


                                                                                 31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                      ( Rp )                           ( Rp )
      Pendapatan Iuran Program Paket
            Jaminan Kecelakan Kerja                                                  525,184,979,778                  476,386,135,991
            Jaminan Kematian                                                         234,861,783,922                  208,696,633,297
            Jaminan Pemeliharaan Kesehatan                                           393,200,640,232                  365,628,493,918
                                                                                   1,153,247,403,932                1,050,711,263,206
      Pendapatan Iuran Program Non Paket
            Pendapatan Iuran Jasa Konstruksi                                          47,302,112,394                   43,441,906,607
            Pendapatan Iuran Sektor Informal                                              47,995,059                                -
                                                                                   1,200,597,511,385                1,094,153,169,813

13. Pendapatan Operasional Anak Perusahaan
                                                                                 31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                      ( Rp )                           ( Rp )

                                                                                         6,279,555,874                13,923,083,724
      Jumlah tersebut merupakan laba kotor anak perusahaan yaitu selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasi langsung yang
      diterima selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003.

                                                                                 31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                      ( Rp )                           ( Rp )
14.   Beban Jaminan                                                                 (547,683,176,653)                (488,357,781,826)

      Jumlah tersebut merupakan beban yang telah dikeluarkan selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31
      Desember 2003 . Beban jaminan JHT dicatat sebagai pengurang pos Kewajiban Kepada Peserta. Rincian beban jaminan adalah sbb;

                                                                                 31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                      ( Rp )                           ( Rp )
      Beban Jaminan Program Paket
            Jaminan Kecelakaan Kerja                                                (193,365,275,647)                (186,847,529,035)
            Jaminan Kematian                                                         (70,276,100,000)                 (65,768,250,000)
            Jaminan Pemeliharaan Kesehatan                                          (273,561,860,434)                (227,287,184,028)
                                                                                    (537,203,236,081)                (479,902,963,063)
      Beban Jaminan Program Non-Paket
            Beban Jaminan Jasa Konstruksi                                            (10,443,940,572)                  (8,454,818,763)
            Beban Jaminan Sektor Informal                                                (36,000,000)                               -
                                                                                    (547,683,176,653)                (488,357,781,826)

                                                                                 31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                       ( Rp )                          ( Rp )
15. Beban Cadangan Teknis                                                           (430,943,327,454)                (377,739,821,490)

      Jumlah tersebut merupakan dana yang disisihkan untuk pembayaran jaminan yang diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang,
      dengan rincian saldo untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003 sbb;
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                       31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                            ( Rp )                        ( Rp )
                   Cadangan Teknis JKK                                    (265,162,720,146)             (233,618,761,360)
                   Cadangan Teknis JKM                                    (124,872,199,039)             (104,926,655,481)
                   Cadangan Teknis JPK                                      (2,757,214,607)               (4,047,930,380)
                   Cadangan Teknis Jakons                                  (36,185,190,462)              (33,318,331,799)
                   Cadangan Teknis Katastrofa                               (1,966,003,200)               (1,828,142,470)
                                                                          (430,943,327,454)             (377,739,821,490)
                                                                       31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                             ( Rp )                       ( Rp )
16. Pendapatan Investasi                                                 3,372,992,428,875             3,480,111,495,560

                                                                       31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                            ( Rp )                        ( Rp )
     16.1 Pendapatan Bunga Investasi                                     2,705,097,347,209             3,006,142,771,917
          Hasil investasi yang berasal dari Pendapatan Bunga untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 dan         01
          Januari s.d. 31 Desember 2003 adalah Rp2.705.097.347.209 dan Rp3.006.142.771.917 dengan rincian ;

          16.1.1   Pendapatan Bunga Investasi JHT                        2,550,588,584,407             2,708,491,894,654

                   Pendapatan Bank Investasi
                   Pendapatan Budep On Call Rupiah                          19,459,651,365                12,222,749,298
                   Pendapatan Budep Berjangka Rp                         1,036,790,334,636             1,570,771,577,464
                   Pendapatan Bunga SBI                                        102,632,830
                   Pendapatan Bunga Obligasi                             1,435,248,456,098              926,146,931,450
                   Pendapatan Bunga Mtn                                     58,987,509,478              199,350,636,442

          16.1.2   Pendapatan Bunga Investasi Non-JHT                      154,508,762,802              297,650,877,263

                   Pendapatan Bank Investasi
                   Pendapatan Budep On Call Rupiah                           2,486,433,936                3,907,734,618
                   Pendapatan Budep Berjangka Rp - Kapu                     97,938,930,538              266,948,929,732
                   Pendapatan Budep Berjangka Rp - Kacab                     9,922,739,179
                   Pendapatan Budep Berjangka Jakons Rp                     16,054,569,256                 7,354,102,813
                   Pendapatan Bunga Promes                                     899,781,003                 1,199,699,996
                   Pendapatan Bunga Obligasi                                27,206,308,890                18,211,804,935
                   Pendapatan Jasa Giro                                                                       28,605,169

                                                                       31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                            ( Rp )                        ( Rp )
     16.2 Pendapatan Dividen Investasi                                      97,303,252,135                54,486,320,995
          Pendapatan dividen investasi untuk periode 01 Januari s/d 31 Desember 2004 dan      01 Januari s/d 31 Desember
          2003 adalah Rp97.303.252.135 dan Rp54.486.320.995.
          16.2.1   Pendapatan Dividen Inv JHT                               24,866,397,000                27,470,202,415

                   Pendapatan Dividen Saham                                 24,866,397,000                27,370,600,000
                   Pendapatan Dividen Reksa Dana                                         -                    99,602,415

                                                                            24,866,397,000                27,470,202,415
          16.2.2   Pendapatan Dividen Inv Non-JHT                           72,436,855,135                27,016,118,580

                   Pendapatan Dividen Saham                                 70,517,018,598                26,999,568,904
                   Penerimaan Inv. Lain - Saham                              2,040,412,393
                   Pendapatan Dividen Penyer. Langsung Minoritas                24,514,590                   16,549,676

                                                                            72,436,855,135                27,016,118,580
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                    Pendapatan dividen investasi non-JHT sudah termasuk eliminasi atas pengakuan laba rugi PT Bijak (anak perusahan)
                    sebesar Rp145.020.072 yang bersifat mayoritas dan pencatatannya menggunakan metode ekuitas.



                                                                                31 Desember 2004               31 Desember 2003
                                                                                     ( Rp )                         ( Rp )
     16.3 Pendapatan Sewa Investasi                                                 37,919,883,218                  25,255,863,760
           Pendapatan Sewa investasi untuk periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 dan         01 Januari s.d. 31 Desember 2003
           adalah Rp37.919.883.218,- dan Rp25.255.863.760 ,- dengan rincian sbb;

           16.3.1   Pendapatan Sewa Inv JHT                                         37,191,513,460                   25,006,259,316

                    Pendapatan Sewa Bangunan Investasi                              37,191,513,460                   25,006,259,316

                    Pendapatan sewa investasi JHT sudah termasuk eliminasi atas pendapatan sewa investasi JHT Kacab Setiabudi sebesar
                    Rp219.100.200.

           16.3.2   Pendapatan Sewa Inv Non-JHT                                        728,369,758                      249,604,444

                    Pendapatan Sewa Tanah Investasi                                              -
                    Pendapatan Sewa Bangunan Investasi                                 728,369,758                      249,604,444


                                                                                31 Desember 2004               31 Desember 2003
                                                                                     ( Rp )                         ( Rp )
    16.4   Laba Pelepasan Investasi                                                502,778,019,545                  410,793,071,997
           16.4.1 Dana JHT

                    Laba Penjualan Saham                                           205,199,130,864                  100,475,402,538
                    Laba Penjualan Obligasi                                         74,603,363,925                  128,988,937,676
                    Laba Penjualan MTN                                                           -                    2,647,500,000
                    Laba Penjualan Reksadana                                         1,413,876,144                    9,448,126,831
                    Laba Penjualan Tanah                                                         -                    3,373,354,750
                    Laba Pertukaran Reksadana                                          654,238,058                                -
                                                                                   281,870,608,991                  244,933,321,795

           16.4.2   Dana Non-JHT
                    Laba Penjualan Saham                                           217,306,311,186                  162,768,758,386
                    Laba Penjualan Obligasi                                          3,601,099,368                    2,712,077,025
                    Laba Penjualan Tanah                                                         -                      378,914,791
                                                                                   220,907,410,554                  165,859,750,202

                                                                                31 Desember 2004               31 Desember 2003
                                                                                     ( Rp )                         ( Rp )
    16.5   Rugi Pelepasan Investasi                                                 (29,641,051,991)                (51,925,775,844)
           16.5.1 Dana JHT

                    Rugi Atas Penjualan Saham                                       (14,385,614,928)                   (687,416,393)
                    Rugi Atas Penjualan Obligasi                                       (500,000,000)                (29,215,938,095)
                    Rugi Atas Penjualan Reksadana                                                 -                     (86,956,937)
                                                                                    (14,885,614,928)                (29,990,311,425)

           16.5.2   Dana Non-JHT

                    Rugi Atas Penjualan Saham                                       (14,755,437,063)                (21,261,957,003)
                    Rugi Atas Penjualan Reksadana                                                 -                    (673,507,416)
                                                                                    (14,755,437,063)                (21,935,464,419)
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)



                                                                           31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                        ( Rp )
    16.6    Pendapatan Investasi Lainnya                                       15,444,247,550                 33,458,960,776

           Pendapatan investasi Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah
           Rp15.406.041.430 ,- dan Rp33.458.960.776 ,- dengan rincian sbb;

           16.6.1   Pendapatan Investasi Lainnya JHT                           15,082,901,113                 11,256,384,561
                    Penerimaan Inv. Lain depo.                                    311,074,384
                    Penerimaan Inv. Lain Reksadana                                 58,217,650
                    Penerimaan Inv. Lain Property                               3,085,404,842
                    Penerimaan Inv. Lain Obligasi                                 294,333,334
                    Penerimaan Inv. Lain MTN                                    9,889,618,689
                    Penerimaan Investasi Lainnya                                            -                 10,799,415,595
                    Pendapatan Jasa Giro                                        1,444,252,214                    456,968,966

           16.6.2   Pendapatan Investasi Lainnya Non-JHT                          361,346,437                 22,202,576,215
                    Penerimaan Inv. Lain - depo.                                      931,507
                    Penerimaan Inv. Lain - Reksadana                              128,606,625
                    Penerimaan Inv. Lain - Obligasi                                 8,110,334
                    Penerimaan Investasi Lainnya                                            -                 22,566,056,754
                    Penerimaan dari anak perusahaan                                                             (363,480,539)
                    Pendapatan Jasa Giro                                          223,697,971


    16.7   Keuntungan Atas Kenaikan Investasi                                 230,990,311,424                 61,517,260,968

           16.7.1   Keuntungan dari Kenaikan Inves. JHT
                    Keuntungan Atas Kenaikan Kurs Valas                           450,797,269
                    Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Obligasi                   201,817,105,142                 56,130,535,782
                    Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Reksadana                      581,994,821

                                                                              202,849,897,232                 56,130,535,782

           16.7.2   Keuntungan dari Kenaikan Inves. Non-JHT
                    Keuntungan Atas Kenaikan Kurs Valas                                     -
                    Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Saham                           28,810,000                  2,826,609,670
                    Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Obligasi                     5,166,614,848
                    Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Reksadana                   22,799,998,276                  2,560,115,516
                    Keuntungan Kenaikan Nilai Penyer. Mayoritas                   144,991,068
                                                                               28,140,414,192                  5,386,725,186


                                                                           31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                                 ( Rp )                       ( Rp )
    16.8   Kerugian Atas Penurunan Nilai Investasi                            (186,899,580,216)              (59,616,979,009)

           16.8.1   Kerugian Penurunan Nilai Inves JHT

                    Kerugian Atas Penurunan Kurs Valas                             (15,255,452)
                    Kerugian Atas Penurunan Nilai Saham                                      -               (32,155,579,000)
                    Kerugian Atas Penurunan Nilai Obligasi                     (98,303,320,377)                            -
                    Kerugian Atas Penurunan Nilai Reksadana                       (891,155,155)
                    Kerugian Peny. Obligasi                                    (83,500,000,000)
                    Kerugian Peny. MTN                                                       -               (13,446,527,778)
                                                                              (182,709,730,984)              (45,602,106,778)
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


                                                                          31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                        ( Rp )
          16.8.2   Kerugian Penurunan Nilai Inves Non-JHT
                   Kerugian Atas Penurunan Nilai Saham                         (1,552,835,016)               (9,523,418,721)
                   Kerugian Atas Penurunan Nilai Obligasi                      (2,637,014,216)
                   Kerugian Atas Penurunan Nilai Penyer. lsg                                -                (4,491,453,510)
                                                                               (4,189,849,232)              (14,014,872,231)

                                                                          31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                                ( Rp )                       ( Rp )
17. Beban Investasi                                                          (103,851,238,708)             (150,744,919,050)

    Beban Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Deseember 2004 dan 31 Desember 2003 adalah Rp116.838.181.966
    dan Rp150.744.919.050 dengan rincian sbb;


     17.1 Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi                                 (49,586,318,169)              (95,155,544,351)
          17.1.1   Beban Pajak Atas Keg. Inves. JHT
                    Beban Pph Atas Bunga Doc Rupiah                            (2,852,775,602)                             -
                    Beban Pph Budep Berjangka Rupiah Kacab                        (23,585,824)
                    Beban Pph Atas Bunga MTN                                               (2)              (31,182,572,871)
                    Beban Pph Atas Bunga Jasa Giro                               (287,227,848)                            -
                    Beban Pph Atas Sewa Bangunan Investasi                     (4,239,818,980)               (2,530,214,059)
                    Beban Pph Atas Transaksi Saham                               (602,617,882)                 (391,714,765)
                    Beban Pph Atas Pend. Lain Investasi MTN                                (6)                            -
                    Beban Pph Atas Pend. Lain Investasi Properti                 (377,275,366)                            -
                    Beban Pbb Tanah Dan Bangunan                               (1,471,411,294)

                                                                               (9,854,712,804)              (34,104,501,695)
          17.1.2   Beban Pajak Atas Keg. Inves. Non JHT
                    Beban Pph Atas Bunga Doc Rupiah                              (661,354,411)                 (827,536,206)
                    Beban Pph Budep Berjangka Rupiah                          (21,235,108,869)              (50,533,242,605)
                    Beban Pph Atas Pend. Bunga Obligasi                        (5,892,379,620)               (4,203,218,837)
                    Beban Pph Atas Bunga Jasa Giro                                (51,574,848)                            -
                    Beban Pph Atas Pend. Dividen                                            -                             -
                    Beban Pph Atas Pend. Dividen Saham                        (10,451,420,883)               (4,049,955,337)
                    Beban Pph Atas Pend. Div. peny. lgs                              (708,551)                   (2,306,351)
                    Beban Pph Atas Sewa Bangunan Investasi                        (32,417,072)                  (43,320,444)
                    Beban Pph Atas Transaksi Saham                             (1,102,961,207)               (1,391,462,876)
                    Beban Pbb Tanah Dan Bangunan                                 (303,679,904)

                                                                              (39,731,605,365)              (61,051,042,656)

                                                                          31 Desember 2004              31 Desember 2003
                                                                               ( Rp )                        ( Rp )
     17.2 Beban Administrasi atas Kegiatan Investasi                           (7,674,154,259)               (4,348,458,225)

          17.2.1   Beban Adm Transaksi Inv JHT
                     Beban Balik Nama Dan Registrasi                                 (953,637)                            -
                     Beban Penitipan Surat Berharga                            (6,038,274,361)                 (965,642,171)
                     Beban Bank Investasi                                         (57,953,300)                  (91,321,752)
                                                                               (6,097,181,298)               (1,056,963,923)
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

                                                                                  31 Desember 2004                31 Desember 2003
                                                                                       ( Rp )                          ( Rp )
            17.2.2   Beban Adm Transaksi Inv Non JHT
                       Beban Split Saham                                                            -
                       Beban Balik Nama Dan Registrasi                                     (2,800,000)
                       Beban Penitipan Surat Berharga                                  (1,544,485,556)                  (3,285,702,268)
                       Beban Bank Investasi                                               (27,782,028)                       (5,792,034)
                       Beban Denda Penalti                                                 (1,905,377)                                -
                                                                                       (1,576,972,961)                  (3,291,494,302)
                     Beban Penitipan surat berharga meningkat seiring dengan semakin meningkatnya jumlah portofolio obligasi dan saham.


     17.3    Beban Investasi Properti                                                 (43,932,462,136)                 (40,924,619,292)

            17.3.1    Beban Investasi Properti JHT
                       Beban Pemasaran Bangunan Investasi                                (680,503,960)                  (1,387,008,380)
                       Beban Pengelolaan Bangunan Investasi                           (19,446,307,566)                 (14,733,712,151)
                       Beban Penyusutan Bangunan Investasi                            (21,762,379,503)                 (21,692,830,649)
                       Beban Pemeliharaan Tanah                                            (2,000,000)
                       Beban Penyusutan Aktiva Property                                  (889,721,992)                    (261,796,068)
                       Beban Pbb Tanah Dan Bangunan                                                                     (1,471,415,294)
                                                                                      (42,780,913,021)                 (39,546,762,542)

            17.3.2    Beban Investasi Properti Non-JHT
                       Beban Pemasaran Bangunan Investasi                                  (7,480,000)                               -
                       Beban Pengelolaan Bangunan Investasi                              (618,089,085)                    (713,569,749)
                       Beban Penyusutan Bangunan Investasi                               (472,327,210)                    (344,764,435)
                       Beban Pemeliharaan Tanah                                           (53,652,820)                               -
                       Beban Pbb Tanah Dan Bangunan                                                                       (319,522,566)
                                                                                       (1,151,549,115)                  (1,377,856,750)

     17.4    Beban Asuransi Investasi                                                  (1,072,936,580)                     (94,550,090)

            17.4.1   Beban Asuransi Aset Inves. JHT                                    (1,064,412,080)                     (94,550,090)
                      Beban Asuransi Bangunan Investasi                                (1,064,412,080)                     (94,550,090)
            17.4.2   Beban Asuransi Aset Inves. Non-JHT                                    (8,524,500)                               -
                      Beban Asuransi Bangunan Investasi                                    (8,524,500)                               -
     17.5    Beban Manager dan Konsultan Investasi                                       (645,575,000)                                -

            17.5.1   Beban Manager dan Konsultan Investasi JHT
                     Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Saham                             (51,375,000)                                -
                     Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Obligasi                          (60,475,000)                                -
                                                                                         (111,850,000)                                -
            17.5.2   Beban Manager dan Konsultan Investasi Non JHT
                     Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Saham                            (116,950,000)                                -
                     Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Obligasi                          (16,775,000)                                -
                     Beban Pengelolaan Inv. Kpai                                         (400,000,000)                                -
                                                                                         (533,725,000)                                -

     17.6     Beban Investasi Lainnya                                                    (939,792,564)                 (10,221,747,091)
            17.6.1 Beban Investasi Lainnya JHT
                   Beban Penyelesaian Hukum MTN                                           (55,000,000)                  (5,467,504,810)
                   Beban Penyelesaian Hukum Reksadana                                               -
                   Beban Penyelesaian Hukum Penyert.Lgs Mayoritas                                   -
                   Beban Penyelesaian Hukum Penyert.Lgs Minoritas                                   -
                   Beban Investasi Lainnya                                               (243,982,137)                    (424,732,361)
                    Beban Pemeliharaan Tanah                                                                                (1,500,000)
                                                                                         (298,982,137)                  (5,893,737,171)
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


                                                              31 Desember 2004        31 Desember 2003
                                                                   ( Rp )                  ( Rp )
          17.6.2   Beban Investasi Lainnya Non-JHT
                   Beban Pemeliharaan Tanah                                                             -
                   Beban Penyelesaian Hukum                                     -            (572,297,297)
                   Beban Investasi Lainnya                           (640,810,427)         (3,691,583,008)
                    Beban Pemeliharaan Tanah                                    -             (64,129,615)
                                                                     (640,810,427)         (4,328,009,920)


                                                              31 Desember 2004        31 Desember 2003
                                                                    ( Rp )                 ( Rp )
18. Beban Usaha                                                  (598,827,748,717)       (531,333,691,317)

     18.1 Beban Manajemen                                         (12,224,696,159)         (9,956,550,502)
                                                              31 Desember 2004        31 Desember 2003
                                                                    ( Rp )                 ( Rp )

          18.1.1 Beban Direksi                                      (9,487,767,554)        (7,963,561,382)
          18.1.2 Beban Komisaris                                    (2,026,518,115)        (1,473,819,332)
                                                                   (11,514,285,669)        (9,437,380,714)
          18.1.3   Anak Perusahaan                                    (710,410,490)          (519,169,788)
                                                                   (12,224,696,159)        (9,956,550,502)

     18.2 Beban Operasional                                   31 Desember 2004        31 Desember 2003
                                                                    ( Rp )                 ( Rp )
                                                                  (85,296,737,645)        (65,521,422,891)
          18.2.1   Beban Perluasan Kepesertaan                     (7,087,722,627)         (7,141,153,454)
          18.2.2   Beban Pembinaan Kepesertaan                    (44,192,608,936)        (29,089,597,972)
          18.2.3   Beban Upaya Penegakan Hukum                     (1,012,926,844)           (257,462,343)
          18.2.4   Beban Humas                                    (17,070,714,870)         (8,827,543,871)
          18.2.5   Beban Perjalanan Dinas                          (7,705,809,134)         (6,685,543,467)
          18.2.6   Beban Representasi Pejabat                      (3,182,555,176)         (2,074,805,434)
          18.2.7   Beban Asuransi Pejabat                                       -                       -
                                                                  (80,252,337,587)        (54,076,106,541)
          18.2.8   Anak Perusahaan                                 (5,044,400,058)        (11,445,316,350)
                                                                  (85,296,737,645)        (65,521,422,891)

     18.3 Beban Personil                                      31 Desember 2004        31 Desember 2003
                                                                    ( Rp )                 ( Rp )
                                                                 (322,990,472,413)       (285,695,315,419)
          18.3.1   Beb.Gaji Dan Honor                             (64,434,578,785)        (58,872,529,953)
          18.3.2   Beb.Tunj. Tunj. Pokok                          (45,811,968,243)        (43,384,965,910)
          18.3.3   Beb.Tunj. Tunj. Tambahan                      (139,438,502,995)       (131,044,499,489)
          18.3.4   Beb.Jam Sos/JPK Tamb/Pensiunan                 (45,509,739,411)        (34,887,939,502)
          18.3.5   Beb.Pembinaan Pegawai                           (4,244,130,227)         (3,152,397,847)
          18.3.6   Beb.Penerimaan Dan Penempatan                   (5,041,698,839)         (3,894,737,828)
          18.3.7   Beb.Pengembangan SDM                           (15,698,287,211)         (7,968,319,468)
          18.3.8   Beb.Personil Lainnya                            (1,605,440,832)         (1,421,133,464)
                                                                 (321,784,346,543)       (284,626,523,461)
          18.3.9   Anak Perusahaan                                 (1,206,125,870)         (1,068,791,958)
                                                                 (322,990,472,413)       (285,695,315,419)
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

      18.4   Beban Administasi & Umum                                              31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                         ( Rp )                          ( Rp )
                                                                                      (117,238,061,964)                (105,052,810,183)
             18.4.1    Beban Perlengkapan Kantor                                       (19,446,082,028)                 (14,471,068,708)
             18.4.2    Beban Sewa                                                      (10,986,871,271)                  (9,862,362,203)
             18.4.3    Beban Langganan                                                 (18,728,239,859)                 (20,466,771,865)
             18.4.4    Beban Pemeliharaan Dan Pengelolaan Aktiva                       (20,445,003,080)                 (15,110,655,328)
             18.4.5    Beban Rumah Tangga Dan Rapat                                    (10,643,730,762)                  (9,256,988,001)
             18.4.6    Beban Pajak Dan Asuransi Atas Aktiva Tetap                       (3,510,089,475)                  (2,967,609,137)
             18.4.7    Beban Kesekretariatan                                            (6,926,235,697)                  (5,508,466,394)
             18.4.8    Beban Pengolahan Data                                            (6,399,588,583)                  (9,832,935,362)
             18.4.9    Beban Perencanaan Dan Pengembangan                               (9,113,272,930)                  (9,558,638,670)
             18.4.10   Beban Administrasi Keuangan                                      (4,383,032,957)                  (6,307,294,664)
             18.4.11   Beban Umum Lainnya                                               (5,941,649,068)                  (1,458,993,880)
                                                                                      (116,523,795,710)                (104,801,784,212)
             18.4.12 Anak Perusahaan                                                       (714,266,254)                   (251,025,971)
                                                                                      (117,238,061,964)                (105,052,810,183)

                                                                                   31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                         ( Rp )                          ( Rp )
      18.5   Beban Penyusutan Dan Amortisasi                                           (37,140,474,522)                 (36,986,866,199)

             18.5.1    Beban Penyusutan Bangunan                                        (4,743,000,655)                   (4,932,497,876)
             18.5.2    Beban Penyusutan Kendaraan Dinas                                (11,553,794,114)                  (10,780,386,745)
             18.5.3    Beban Penyusutan Perabot/ Meubelair                              (2,575,680,432)                   (3,381,921,873)
             18.5.4    Beban Penyusutan Peralatan Komputer                             (11,699,925,961)                  (12,882,140,323)
             18.5.5    Beban Penyusutan Peralatan Lain                                  (5,235,158,232)                   (4,635,338,589)
             18.5.6    Beban Amortisasi                                                   (996,436,641)                      (35,000,000)
                                                                                       (36,803,996,035)                  (36,647,285,406)
             18.5.7    Anak Perusahaan                                                    (336,478,487)                     (339,580,793)
                                                                                       (37,140,474,522)                  (36,986,866,199)

                                                                                   31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                         ( Rp )                          ( Rp )
      18.6 Beban Penyisihan Piutang                                                    (23,937,306,014)                 (28,120,726,123)

             18.6.1    Beban Penyisihan Piutang Iuran JKK                              (11,476,416,196)                  (11,692,726,318)
             18.6.2    Beban Penyisihan Piutang Iuran JKM                               (4,691,332,945)                   (5,453,208,741)
             18.6.3    Beban Penyisihan Piutang Iuran JPK                               (7,769,556,873)                  (11,175,191,257)
             18.6.4    Beban Penyisihan Piutang Iuran Jakons                                         -                     1,493,750,743
             18.6.5    Piut. Usaha Anak Perusahaan                                                   -                    (1,293,350,550)
                                                                                       (23,937,306,014)                  (28,120,726,123)

                       Lihat penjelasan neraca pos piutang iuran (point 4.3).

19.   Hasil Lain Lain                                                                       71,222,648,340                 10,666,122,277
      Jumlah pendapatan lain lain dan biaya lain lain diluar dari tujuan usaha perusahaandan anak perusahaanselama periode       01 Januari
      s/d 31 Desember 2004 dan 01 Januari s.d. 31 Desember 2003, dengan rincian sbb;

                                                                                   31 Desember 2004                 31 Desember 2003
                                                                                        ( Rp )                           ( Rp )
      19.1 Pendapatan Lain-lain                                                        85,062,881,806                    13,621,297,595

             Proporsi terbesar dari pendapatan lain selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 antara lain bersumber dari koreksi
             penyisihan piutang iuran sebesar Rp63.754.623.472 ; pendapatan denda iuran sebesar Rp4.542.990.585 koreksi penyusutan aktiva
             tetap sebesar Rp3.881.482.592 ; dan pendapatan lain anak perusahaan sebesar Rp2.127.082.466.
PT JAMSOSTEK (PERSERO) DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)


                                                                                    31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                          ( Rp )                           ( Rp )
      19.2 Beban Lain-lain                                                              (13,840,233,466)                   (2,955,175,318)

                                                                                          71,222,648,340                    10,666,122,277

             Proporsi terbesar dari beban lain selama periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 antara lain bersumber dari koreksi perhitungan
             PSL sebesar Rp7.831.036.000 ; koreksi penyusutan aktiva tetap sebesar Rp1.276.283.363 koreksi kelebihan pembayaran bunga
             JHTsebesar Rp753.695.414 .

                                                                                    31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                          ( Rp )                           ( Rp )
20. Bagian Peserta atas Hasil Investasi JHT                                          (2,335,047,029,716)               (2,518,451,716,329)
      Jumlah tersebut merupakan hasil pengembangandana JHT periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2004 yang dikembalikan kepada peserta
      sebesar Rp2.325.421.011.578 dihitung dengan tingkat bunga 8,5%, sebesar Rp109.840.860.008 dialokasikan sebagai pengurang Dana
      Pengembangandan Hutang Premi JHT, sedangkan sebesar Rp199.088.381.193 dicatat sebagai surplus hak peserta yang belum didistribusi
      dan dikelompokkan dalam dana pengembangan JHT.

                                                                                    31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                          ( Rp )                           ( Rp )
21.   Pajak Penghasilan Badan                                                          (179,915,851,033)                   (1,097,402,900)

       Jumlah tersebut merupakan beban PPh Badan PT Jamsostek dan anak perusahaan untuk tahun buku 2004 dan 2003 dengan rincian seba
      berikut:


      21.1   Pajak Penghasilan Badan JHT                                                (20,746,165,078)                                 -
      21.2   Pajak Penghasilan Badan Non JHT                                           (159,161,533,280)                                 -
      21.3   Pajak Penghasilan Badan Anak Perusahaan                                         (8,152,675)                (1,097,402,900.00)
                                                                                       (179,915,851,033)                   (1,097,402,900)
      Rincian perhitungan taksiran PPh Badan dapat dilihat pada lampiran 12

                                                                       31 Desember 2004            31 Desember 2003
                                                                             ( Rp )                     ( Rp )
22. Pendapatan (beban) Pajak Tangguhan                                     (33,759,484,111)              4,107,343,938
     Jumlah tersebut merupakan pendapatan (beban) pajak tangguhan PT Jamsostek untuk tahun buku 2004 dan 2003 sebesar
    Rp33.759.484.111 dan Rp4.107.343.938.

                                                                                    31 Desember 2004                  31 Desember 2003
                                                                                         ( Rp )                            ( Rp )
23    Hak Minoritas                                                                             (29,004)                          (486,852)
      Jumlah tersebut merupakan hak pemegang saham minoritas dengan persentase kepemilikan sebesar 0,02% atas laba (rugi) bersih anak
      perusahaan tahun 2004 dan 2003 masing-masing sebesar Rp145.020.072 dan Rp2.434.260.732.

 24 Mengingat UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, tidak memperbolehkanpenyelenggaraan program THT karyawan PT Jamsostek oleh
    Yayasan Kesejahteraan Karyawan maka Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT.Jamsostek sejak tanggal 1 Juni 2004 mengalihkan
    pengelolaan THT dan PKK karyawan PT Jamsostek ke PT AIA Indonesia sesuai dengan perjanjian no. R/58/062004 tentang Program
      Asuransi Jiwa Care Pack.
      Dengan adanya pengalihan tersebut, premi pertama yang harus dibayar adalah sebesar Rp122.369.438.561. Sampai dengan 31 Desember
      2004 premi pertama yang sudah dibayar adalah sebesar Rp86.760.260.466,46 sehingga premi pertama yang belum dibayar adalah sebesar
      Rp35.609.178.094,54.
      Kekurangan premi sebesar Rp35.609.178.094,54 akan ditutup antara lain dengan deposito pada Bank Persarikatan Indonesia dan Bank

      Asiatic masing-masing sebesar Rp11.800.000.000 dan Rp20.800.000.000 serta tanah senilai Rp3.228.142.145,00
      Penyelesaian kewajiban tersebut akan diselesaikan oleh tim likuidasi Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Jamsostek.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)

25. PENGUNGKAPAN LAPORAN LABA RUGI JHT & NON JHT PT. JAMSOSTEK (Persero)
     PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003
                                                                                                                                                                                           (Dalam Rp)
                                                                       JHT                    JHT                 NON JHT               NON JHT                TOTAL                  TOTAL
                                URAIAN
                                                                   31 DES 2003            31 DES 2004            31 DES 2003           31 DES 2004           31 DES 2003            31 DES 2004
  Pendapatan Iuran                                                                                                1.094.153.169.813     1.200.597.511.385      1.094.153.169.813      1.200.597.511.385
  Beban Jaminan                                                                                                    (488.357.781.826)     (547.683.176.653)      (488.357.781.826)      (547.683.176.653)
  Beban Cadangan Teknis                                                                                            (377.739.821.490)     (430.943.327.454)      (377.739.821.490)      (430.943.327.454)
  PENDAPATAN BERSIH IURAN                                                                                 -         228.055.566.497       221.971.007.278        228.055.566.497        221.971.007.278

PENGHASILAN INVESTASI
REALIZED
 Pendapatan Bunga                                                    2.717.575.620.663      2.550.588.584.407       298.983.850.586      154.508.762.802       3.016.559.471.249      2.705.097.347.209
 Pendapatan Bunga Deposito On Call                                      12.222.749.298         19.459.651.365         3.907.734.618        2.486.433.936          16.130.483.916         21.946.085.301
 Pendapatan Budep Berjangka                                          1.570.779.901.798      1.036.790.334.636       275.664.611.037      123.916.238.973       1.846.444.512.835      1.160.706.573.609
 Pendapatan Bunga Intrument Pasar Uang lainnya                                     -              102.632.830         1.199.699.996          899.781.003           1.199.699.996          1.002.413.833
 Pendapatan Bunga Obligasi                                             927.060.301.293      1.435.248.456.098        18.211.804.935       27.206.308.890         945.272.106.228      1.462.454.764.988
 Pendapatan Bunga MTN                                                  207.512.668.274         58.987.509.478                   -                    -           207.512.668.274         58.987.509.478

 Pendapatan Dividen Investasi                                          27.470.202.415         24.866.397.000         29.086.411.921       72.581.846.203         56.556.614.336         97.448.243.203
  Pendapatan Dividen Saham                                             27.370.600.000         24.866.397.000                              70.517.018.598         27.370.600.000         95.383.415.598
  Penerimaan Inv. Lain Saham                                                                             -           26.999.568.904        2.040.412.393         26.999.568.904          2.040.412.393
  Pendapatan Dividen Reksa Dana                                            99.602.415                    -                                           -               99.602.415                    -
  Pendapatan Dividen Penyertaan Langsung Mayoritas                                                       -            2.070.293.341                  -            2.070.293.341                    -
  Pendapatan Dividen Penyertaan Langsung Minoritas                                                       -               16.549.676           24.415.212             16.549.676             24.415.212
 Pendapatan Sewa Investasi                                             26.919.270.254         37.410.613.660            817.604.444          728.369.758         27.736.874.698         38.138.983.418
  Pendapatan Sewa Bangunan Investasi                                   26.919.270.254         37.410.613.660            817.604.444          728.369.758         27.736.874.698         38.138.983.418
 Pendapatan Investasi Lainnya                                             458.829.615         15.082.901.113         19.394.594.951          361.346.437         19.853.424.566         15.444.247.550
  Penerimaan Inv. Lain Deposito                                                                  311.074.384                                     931.507                    -              312.005.891
  Penerimaan Inv. Lain Obligasi                                                                  294.333.334                                   8.110.334                    -              302.443.668
  Penerimaan Inv. Lain MTN                                                                     9.889.618.689         18.785.107.200                  -           18.785.107.200          9.889.618.689
  Penerimaan Inv. Lain Reksadana                                                                  58.217.650                                 128.606.625                    -              186.824.275
  Penerimaan Inv. Lain Property                                                                3.085.404.842            176.483.952                  -              176.483.952          3.085.404.842
  Pendapatan Jasa Giro                                                    456.968.965          1.444.252.214             28.605.169          223.697.971            485.574.134          1.667.950.185
 Laba Pelepasan Investasi                                             241.559.967.046        281.870.608.991        169.233.104.951      220.907.410.554        410.793.071.997        502.778.019.545
  Laba Penjualan Saham                                                100.475.402.539        205.199.130.864        162.768.758.385      217.306.311.186        263.244.160.924        422.505.442.050
  Laba Penjualan Obligasi                                             128.988.937.676         74.603.363.925          2.712.077.025        3.601.099.368        131.701.014.701         78.204.463.293
  Laba Penjualan MTN                                                    2.647.500.000                    -                                           -            2.647.500.000                    -
  Laba Penjualan Reksadana                                              9.448.126.831          1.413.876.144            378.914.791                  -            9.827.041.622          1.413.876.144
  Laba Penjualan Tanah                                                                                   -            3.373.354.750                  -            3.373.354.750                    -
  Laba Pertukaran Reksadana                                                                      654.238.058                                         -                      -              654.238.058
 Rugi Pelepasan Investasi                                              (29.990.311.426)      (14.885.614.928)       (21.935.464.419)     (14.755.437.063)       (51.925.775.845)       (29.641.051.991)
  Rugi Atas Penjualan Saham                                               (687.416.393)      (14.385.614.928)       (21.261.957.003)     (14.755.437.063)       (21.949.373.396)       (29.141.051.991)
  Rugi Atas Penjualan Obligasi                                         (29.215.938.096)         (500.000.000)                                        -          (29.215.938.096)          (500.000.000)
  Rugi Atas Penjualan Reksadana                                            (86.956.937)                  -             (673.507.416)                 -             (760.464.353)                   -
UNREALIZED
 Keuntungan dari Kenaikan Investasi                                    56.130.535.782         202.849.897.232         5.386.725.186       28.140.414.192          61.517.260.968        230.990.311.424
  Keuntungan Atas Kenaikan Kurs Valas                                                             450.797.269                                        -                       -              450.797.269
  Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Saham                                                                    -           2.826.609.670           28.810.000           2.826.609.670             28.810.000
  Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Obligasi                              56.130.535.782         201.817.105.142                              5.166.614.848          56.130.535.782        206.983.719.990
  Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Reksadana                                                        581.994.821         2.560.115.516       22.799.998.276           2.560.115.516         23.381.993.097
  Keuntungan Atas Kenaikan Nilai Penyertaan Mayoritas                                                     -                                  144.991.068                     -              144.991.068
 Kerugian dari Penurunan Nilai Investasi                               (45.602.106.778)      (182.709.730.984)      (14.014.872.231)      (4.189.849.232)        (59.616.979.009)      (186.899.580.216)
   Kerugian Atas Penurunan Kurs Valas                                                             (15.255.452)                                       -                       -              (15.255.452)
   Kerugian Atas Penurunan Nilai Saham                                                                    -          (9.523.418.721)      (1.552.835.016)         (9.523.418.721)        (1.552.835.016)
   Kerugian Atas Penurunan Nilai Obligasi                              (32.155.579.000)       (98.303.320.377)                            (2.637.014.216)        (32.155.579.000)      (100.940.334.593)
   Kerugian Atas Penurunan Nilai MTN                                   (13.446.527.778)                   -                                          -           (13.446.527.778)                   -
   Kerugian Atas Penurunan Nilai Reksadana                                                       (891.155.155)                                       -                       -             (891.155.155)
   Kerugian Penyertaan Langsung Mayoritas                                                                 -          (4.491.453.510)                 -            (4.491.453.510)                   -
   Kerugian Penyisihan Obligasi                                                               (83.500.000.000)                                       -                       -          (83.500.000.000)
                                 PENDAPATAN INVESTASI BRUTO (I)      2.994.522.007.571      2.915.073.656.491       486.951.955.389      458.282.863.651       3.481.473.962.960      3.373.356.520.142

                                                                                              56
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)
25. PENGUNGKAPAN LAPORAN LABA RUGI JHT & NON JHT - AUDIT
     PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003 (LANJUTAN)
                                                                                                                                                                                           (Dalam Rp)
                                                                         JHT                      JHT                 NON JHT              NON JHT              TOTAL                 TOTAL
                               URAIAN
                                                                                      -           217.306.311.186                   -       217.306.311.186                    -       217.306.311.186
BEBAN INVESTASI
 Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi                                     (35.575.916.989)           (9.854.712.804)     (61.366.128.366)     (39.731.605.365)     (96.942.045.355)      (49.586.318.169)
   Beban Pph Atas Bunga Doc Rupiah                                                                  (2.852.775.602)        (827.536.206)        (661.354.411)        (827.536.206)       (3.514.130.013)
   Beban Pph Budep Berjangka Rupiah Kantor Pusat                                                               -        (50.528.805.750)     (17.203.720.746)     (50.528.805.750)      (17.203.720.746)
   Beban Pph Budep Berjangka Rupiah Kantor Cabang                                                      (23.585.824)                           (2.594.920.742)                 -          (2.618.506.566)
   Beban Pph Budep Berjangka Non JHT Kacab                                                                                                    (1.436.467.381)                 -          (1.436.467.381)
   Beban Pph Atas Pendapatan Bunga Obligasi                                                                    -                              (5.892.379.620)                 -          (5.892.379.620)
   Beban Pph Atas Bunga MTN                                              (31.182.572.871)                       (2)                                      -        (31.182.572.871)                    (2)
   Beban Pph Atas Bunga Jasa Giro                                                                    (287.227.848)                               (51.574.848)                 -            (338.802.696)
   Beban Pph Atas Pendapatan Dividen Saham                                                                    -          (4.049.955.337)     (10.451.420.883)      (4.049.955.337)      (10.451.420.883)
   Beban Pph Atas Pendapatan Div. Penyertaan Langsung                                                         -              (2.306.351)            (708.551)          (2.306.351)             (708.551)
   Beban Pph Atas Sewa Bangunan Investasi                                  (2.530.214.059)         (4.239.818.980)          (43.320.444)         (32.417.072)      (2.573.534.503)       (4.272.236.052)
   Beban Pph Atas Transaksi Saham                                            (391.714.765)           (602.617.882)       (1.391.462.875)      (1.102.961.207)      (1.783.177.640)       (1.705.579.089)
   Beban Pph Atas Transaksi Obligasi                                                                          -          (4.203.218.837)                 -         (4.203.218.837)                  -
   Beban Pph Atas Pendapatan Lain Investasi MTN                                                                 (6)                                      -                    -                       (6)
   Beban Pph Atas Pendapatan Lain Investasi Properti                                                 (377.275.366)                                       -                    -            (377.275.366)
   Beban Pbb Tanah Dan Bangunan                                            (1.471.415.294)         (1.471.411.294)         (319.522.566)        (303.679.904)      (1.790.937.860)       (1.775.091.198)
 Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi                                (3.377.024.020)         (6.097.181.298)         (971.434.206)      (1.576.972.961)      (4.348.458.226)       (7.674.154.259)
   Beban Balik Nama Dan Registrasi Saham                                                                      -                                      (50.000)                 -                 (50.000)
   Beban Balik Nama Dan Registrasi Obligasi                                                              (953.637)                                (2.750.000)                 -              (3.703.637)
   Beban Penitipan Sertifikat Deposito                                                                 (2.461.000)                                  (322.000)                 -              (2.783.000)
   Beban Penitipan Saham                                                     (762.856.185)           (942.261.955)         (943.977.908)      (1.418.576.775)      (1.706.834.093)       (2.360.838.730)
   Beban Penitipan Obligasi                                                (2.401.808.281)         (5.049.903.575)          (21.664.264)        (125.586.781)      (2.423.472.545)       (5.175.490.356)
   Beban Penitipan MTN                                                       (121.037.802)            (43.647.831)                                       -           (121.037.802)          (43.647.831)
   Beban Bank Investasi                                                       (91.321.752)            (57.953.300)           (5.792.034)         (27.782.028)         (97.113.786)          (85.735.328)
   Beban Denda Penalti                                                                                        -                                   (1.905.377)                 -              (1.905.377)
 Beban Investasi Properti                                                (38.076.847.248)         (43.000.013.221)       (1.122.463.799)      (1.151.549.115)     (39.199.311.047)      (44.151.562.336)
   Beban Pemasaran Bangunan Investasi                                     (1.387.008.380)            (899.604.160)                                (7.480.000)      (1.387.008.380)         (907.084.160)
   Beban Pengelolaan Bangunan Investasi                                  (14.655.020.351)         (19.446.307.566)         (605.644.749)        (618.089.085)     (15.260.665.100)      (20.064.396.651)
   Beban Pengelolaan Lain                                                    (78.691.800)                     -            (107.925.000)                 -           (186.616.800)                  -
   Beban Penyusutan Bangunan Investasi                                   (21.692.830.649)         (21.762.379.503)         (344.764.435)        (472.327.210)     (22.037.595.084)      (22.234.706.713)
   Beban Pemeliharaan Tanah                                                   (1.500.000)              (2.000.000)          (64.129.615)         (53.652.820)         (65.629.615)          (55.652.820)
    Beban Penyusutan Aktiva Property                                        (261.796.068)            (889.721.992)                                       -           (261.796.068)         (889.721.992)
 Beban Asuransi Investasi                                                    (88.701.007)          (1.064.412.080)           (5.849.083)          (8.524.500)         (94.550.090)       (1.072.936.580)
   Beban Asuransi Bangunan Investasi                                         (88.701.007)          (1.064.412.080)           (5.849.083)          (8.524.500)         (94.550.090)       (1.072.936.580)
 Beban Manager dan Konsultan Investasi                                               -               (111.850.000)                  -           (533.725.000)                 -            (645.575.000)
   Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Saham                                                           (51.375.000)                              (116.950.000)                 -            (168.325.000)
   Beban Pengelolaan Inv. Melalui Fm -Obligasi                                                        (60.475.000)                               (16.775.000)                 -             (77.250.000)
   Beban Pengelolaan Inv. KPAI                                                                                -                                 (400.000.000)                 -            (400.000.000)
 Beban Investasi Lainnya                                                   (5.892.237.171)           (298.982.137)       (4.263.880.306)        (640.810.427)     (10.156.117.477)         (939.792.564)
   Beban Penyelesaian Hukum MTN                                            (5.467.504.810)            (55.000.000)         (572.297.297)                 -         (6.039.802.107)          (55.000.000)
   Beban Investasi Lainnya                                                   (424.732.361)           (243.982.137)       (3.691.583.009)        (640.810.427)      (4.116.315.370)         (884.792.564)
                                              BEBAN INVESTASI ( II )     (83.010.726.435)         (60.427.151.540)      (67.729.755.760)     (43.643.187.368)    (150.740.482.195)     (104.070.338.908)
 PENDAPATAN INVESTASI NETTO (I) - (II)                                 2.911.511.281.136        2.854.646.504.951      419.222.199.629      414.639.676.283     3.330.733.480.765     3.269.286.181.234

 TOTAL PENDAPATAN USAHA                                                2.911.511.281.136        2.854.646.504.951      647.277.766.126      636.610.683.561     3.558.789.047.262     3.491.257.188.512
  BIAYA USAHA                                                           (393.059.564.808)        (498.853.310.159)     (124.124.073.097)     (91.962.757.399)    (517.183.637.906)     (590.816.067.558)

 Pendapatan Lain-lain                                                                                                   10.316.365.059        82.935.799.340       10.316.365.059        82.935.799.340
 Beban Lain-lain                                                                                                        (1.941.053.988)      (13.598.449.032)      (1.941.053.988)      (13.598.449.032)
 LABA USAHA KOTOR                                                      2.518.451.716.328        2.355.793.194.792      531.529.004.100      613.985.276.470     3.049.980.720.427     2.969.778.471.262

 BAGIAN PESERTA ATAS HASIL INVES JHT                                   (2.518.451.716.328)      (2.335.047.029.716)                                             (2.518.451.716.328)   (2.335.047.029.716)

  PAJAK PENGHASILAN BADAN                                                                         (20.746.165.078)                          (159.161.533.280)                 -        (179.907.698.358)
 Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan                                                                                      3.706.391.450       (33.759.484.111)       3.706.391.450
 LABA STLH BAG PESERTA ATAS HASIL INV                                                     (0)                 0,00     535.235.395.550       421.064.259.078      535.235.395.550       421.064.259.078
                                                                                                   57
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003
(Dalam Rupiah)



26. PENGUNGKAPAN PERUBAHAN KEWAJIBAN KEPADA PESERTA
    ENTITAS PENYELENGGARA JAMSOSTEK
    PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
                                                                                                                                                                                                                                                                  (Dalam Rp)
                                                                                                                 Hutang                                                                             Dana              Selisih                                Jumlah
                                                                           Hutang             Selisih           Jaminan           Hutang              Hutang                  Hutang            Pengembangan       Penilaian Efek       Cadangan            Kewajiban
                                  URAIAN
                                                                           Jaminan          Rekonsiliasi        Hari Tua         Jaminan          Jaminan Hari Tua        Jaminan Hari Tua         Jaminan             (SPE)             Teknis              Kepada
                                                                                              Iuran           Jatuh Tempo        Diestimasi            Terinci                                     Hari Tua         AFS - JHT                                Peserta
Saldo pada tanggal 31 Desember 2003                                        2.734.924.546    6.421.227.721                   -                 -                      -                          642.653.432.359    226.454.008.641    2.246.949.394.499    3.125.212.987.766

Penambahan/pembayaran selama Tahun 2004 :

Pembayaran kepada peserta                                                   8.375.353.951                                                           (2.082.801.957.757)     4.022.715.480.524                                                               1.948.288.876.718

Penerimaan iuran yang sudah dapat diidentifikasi                                            (4.137.002.063)                                                                                                                                                    (4.137.002.063)

Penambahan (pengurangan) Dana Pengembangan JHT                                                                                                                                                   105.588.850.151                                              105.588.850.151

Penerimaan Iuran tahun berjalan                                                                                                                                      -                                                                                                      -

Ditentukan untuk hutang JHT dari bagian peserta ats hasil Investasi JHT                                                                             42.895.739.548.218                                                                                     42.895.739.548.218

Koreksi Iuran/ Jaminan Tahun Berjalan                                                                                                                4.327.015.263.067                                                                                      4.327.015.263.067

Amalgamasi tahun berjalan                                                                                                                          (22.453.460.572.444)                                                                                   (22.453.460.572.444)

Kenaikan/ (penurunan) Selisih Penilaian Efek (SPE)                                                                                                                                                                  385.625.301.382                           385.625.301.382

Koreksi (Mutasi) Hutang JHT Taspen (TKPMP) dan Premi JHT                                                                                                85.853.789.764                                                                                         85.853.789.764

Koreksi/Mutasi Hutang JHT Jatuh tempo Periode Berjalan                                                         282.172.053.835                                                                                                                                282.172.053.835

Koreksi/Mutasi Hutang Jaminan Diestimasi Periode Berjalan                                                                        712.718.677                                                                                                                     712.718.677

Penambahan cadangan teknis selama tahun berjalan                                                                                                                                                                                        430.943.327.457       430.943.327.457

           Saldo Kewajiban Kpd Peserta Per 31 Desember 2004               11.110.278.497    2.284.225.658     282.172.053.835    712.718.677       22.772.346.070.848     4.022.715.480.524     748.242.282.510    612.079.310.023    2.677.892.721.956   31.129.555.142.528




                                                                                                                                     58
                                                                                     LAMPIRAN 1.1/1




PT. JAMSOSTEK ( PERSERO )
PERBANDINGAN NERACA AUDIT - GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003
                                                                                (Dalam Rp)
                                              31 DES 2004              31 DES 2003
                   AKTIVA
                                            PT. JAMSOSTEK            PT. JAMSOSTEK

AKTIVA
INVESTASI
  Bank Investasi                                    4.499.835.967             1.337.073.319
  Deposito On Call (DOC)                           29.750.694.506            71.909.657.996
  Deposito Berjangka                           14.308.023.135.110        13.997.525.236.856
  Intrumen Pasar Uang Lainnya                      21.600.000.000            24.700.218.996
    Cad. Peny. Ins. Psr Uang Lainnya              (21.600.000.000)          (21.600.000.000)
  Saham                                         3.158.217.536.302         2.062.727.990.000
  Obligasi                                     14.091.909.201.687         8.653.553.764.626
    Cad. Peny. Obligasi                           (67.000.000.000)                        -
  Medium Term Note (MTN)                          126.050.000.000           556.050.000.000
    Cad. Penyisihan MTN                           (60.307.643.360)          (60.307.643.360)
  Reksa Dana                                      278.824.947.967           131.604.991.065
  Penyertaan                                       46.352.509.214            47.471.526.033
    Cad. Peny. Penyertaan Langsung                (18.466.453.510)          (18.466.453.520)
  Properti                                        663.602.923.018           646.120.506.514
    Akumulasi Penyusutan Properti                 (45.423.819.856)          (22.299.391.151)

TOTAL INVESTASI                                32.516.032.867.046        26.070.327.477.374

AKTIVA LANCAR
 Kas dan Setara Kas                               53.699.864.672             35.419.823.646
 Deposit On Call (Doc) Non Investasi              15.000.000.000                          -
 Piutang Iuran                                    89.253.848.564            110.478.050.762
  Akm. Penyisihan Piutang Iuran                  (23.937.306.045)           (96.754.212.357)
  Pendapatan YMH Diterima                        391.312.260.887            318.648.676.761
  Piutang Investasi                                4.955.194.363             69.144.925.200
  Uang Muka Pajak                                    773.856.390              1.421.964.936
  Piutang Pegawai                                     99.375.087                 32.167.616
  PSL Dibayar Dimuka                                           -             57.491.188.000
  Piutang Lain-Lain                               22.313.206.209             18.119.222.147
  Uang Muka Pegawai                                2.484.355.478              1.919.154.295
  Beban Usaha Yang Dibayar Dimuka                  7.201.235.221              8.924.498.596
  Perlengkapan Dan Alat Tulis Kantor               2.073.601.028                          -

TOTAL AKTIVA LANCAR                              565.229.491.854            525.044.641.601

AKTIVA TETAP
  Tanah                                            55.043.317.154            35.562.252.212
  Bangunan                                         94.153.824.375            77.404.959.064
  Kendaraan                                        75.071.636.666            62.501.001.490
  Peralatan Kantor                                 21.649.803.810            18.684.117.187
  Peralatan Komputer                               80.037.112.751            87.702.015.167
  Peralatan Lain                                   33.651.274.310            28.283.701.892
         Jumlah H. Perolehan Aktiva Tetap         359.606.969.066           310.138.047.012
  Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap              (176.493.817.048)         (154.838.065.717)
Total Aktiva Tetap                                183.113.152.018           155.299.981.295

Aktiva Lain-Lain                                 117.202.602.939            134.423.555.838

             TOTAL AKTIVA                      33.381.578.113.857        26.885.095.656.107
                                                                                LAMPIRAN 1.1/2




PT. JAMSOSTEK ( PERSERO )
PERBANDINGAN NERACA AUDIT - GABUNGAN
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003
                                                                          (Dalam Rp)

                                         31 DES 2004               31 DES 2003
                KEWAJIBAN
                                       PT. JAMSOSTEK             PT. JAMSOSTEK

KEWAJIBAN KEPADA PESERTA
  Hutang Jaminan                                11.110.278.497           2.734.924.546
  Hutang Jaminan Diestimasi                        712.718.677                     -
  Selisih Rekonsiliasi Iuran                     2.284.225.658           6.421.227.720
  Hutang Jht Jatuh Tempo                       282.172.053.835                     -
  Hutang Jaminan Hari Tua Terinci           22.772.346.070.848                     -
  Hutang Jaminan Hari Tua                    4.022.715.480.524      22.341.343.219.091
  Dana Pengembangan Dana Jht                   748.242.282.510         642.653.432.359
  Selisih Penilaian Efek                       612.079.310.023         226.454.008.641
  Cadangan Teknis                            2.677.892.721.956       2.246.949.394.499

Total Kewajiban Kepada Peserta              31.129.555.142.528      25.466.556.206.856

Kewajiban Lancar
  Hutang Pajak                                170.731.664.925           3.537.488.808
  Beban Yang Masih Harus Dibayar               83.629.888.258          87.457.542.824
  Kewajiban Lain YMH Dibayar                    2.619.241.471           2.195.073.525
  Pendapatan Diterima Dimuka                    9.953.638.595           3.336.399.769
  Hutang Investasi                                968.859.998                       -
  Kewajiban Lancar Lainnya                     12.203.255.209           9.043.606.913

Total Kewajiban Lancar                        280.106.548.456         105.769.293.839

Kewajiban Lainnya                              20.190.912.866          10.969.567.861

              Total Kewajiban               31.429.852.603.850      25.583.295.068.556

Hak Minoritas                                                                        -

Ekuitas
  Modal Disetor                               125.000.000.000         125.000.000.000
  Cadangan Umum                               348.925.697.575         261.830.965.763
  Cadangan Tujuan                             185.102.054.225         165.593.054.225
  Selisih Penilaian Efek Non Jht              871.633.499.130         214.141.172.015
  Laba Tahun Lalu                                           -                       -
  Laba Tahun Berjalan                         421.064.259.077         535.235.395.549

            TOTAL EKUITAS                    1.951.725.510.007       1.301.800.587.552

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS                 33.381.578.113.857      26.885.095.656.107
                                                                                            LAMPIRAN 1.2/1




PT. JAMSOSTEK
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
                                                                           (Dalam Rp)
                                                31 DES 2004            31 DES 2003
                    URAIAN
                                              PT. JAMSOSTEK          PT. JAMSOSTEK
PENDAPATAN IURAN
 Pendapatan Iuran Jkk                             525.184.979.778       476.386.135.991
 Pendapatan Iuran Jkm                             234.861.783.922       208.696.633.297
 Pendapatan Iuran Jpk                             393.200.640.232       365.628.493.918
 Pendapatan Iuran Jasa Kontruksi                   47.302.112.394        43.441.906.607
 Pendapatan Iuran Sektor Informal                      47.995.059
           Total Pendapatan Iuran              1.200.597.511.385      1.094.153.169.813

         Total Pendapatan Operasional          1.200.597.511.385      1.094.153.169.813

Beban Jaminan
 Beban Jaminan Kecelakaan Kerja                 (193.365.275.647)      (186.847.529.035)
 Beban Jaminan Kematian                          (70.276.100.000)       (65.768.250.000)
 Beban Jaminan Pelayanan Kesehatan              (273.561.860.434)      (227.287.184.028)
 Beban Jaminan Jasa Konstruksi                   (10.443.940.572)        (8.454.818.763)
 Beban Jaminan Sektor Informal                       (36.000.000)
            Total Beban Jaminan                (547.683.176.653)      (488.357.781.826)

Beban Cadangan Teknis
 Beban Cadangan Teknis Jkk                      (265.162.720.146)      (233.618.761.360)
 Beban Cadangan Teknis Jkm                      (124.872.199.039)      (104.926.655.481)
 Beban Cadangan Teknis Jpk                        (2.757.214.607)        (4.047.930.380)
 Beban Cadangan Teknis Jasa Konstruksi           (36.185.190.462)       (33.318.331.799)
 Beban Cadangan Katastrofa                        (1.966.003.200)        (1.828.142.470)
        Total Beban Cadangan Teknis            (430.943.327.454)      (377.739.821.490)

            Pendapatan Bersih Iuran             221.971.007.278        228.055.566.497

Pendapatan Investasi
Realized
 Pendapatan Bunga                               2.705.097.347.209      3.004.761.252.404
 Pendapatan Dividen Investasi                      97.448.243.203         54.486.320.995
 Pendapatan Sewa Investasi                         38.138.983.418         26.023.045.760
 Laba Pelepasan Investasi                         502.778.019.545        410.793.071.997
 Rugi Pelepasan Investasi                         (29.641.051.991)       (51.925.775.844)
 Pendapatan Investasi Lainnya                      15.444.247.550         35.435.765.690
Unrealized
 Keuntungan Atas Kenaikan Investasi              230.990.311.424         61.517.260.969
 Kerugian Atas Penurunan Nilai Investasi        (186.899.580.216)       (59.616.979.009)

           Total Penghasilan Investasi         3.373.356.520.142      3.481.473.962.962

Beban Investasi
 Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi             (49.586.318.169)       (95.151.107.497)
 Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi       (7.674.154.259)        (4.348.458.225)
 Beban Investasi Properti                        (44.151.562.336)       (40.924.619.292)
 Beban Asuransi Investasi                         (1.072.936.580)           (94.550.090)
 Beban Manager dan Konsultan Investasi              (645.575.000)                     -
 Beban Investasi Lainnya                            (939.792.564)       (10.221.747.091)

              Total Beban Investasi            (104.070.338.908)      (150.740.482.195)

          Pendapatan Bersih Investasi          3.269.286.181.234      3.330.733.480.767

            Total Pendapatan Usaha             3.491.257.188.512      3.558.789.047.264
                                                                                      LAMPIRAN 1.2/2




PT. JAMSOSTEK
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
                                                                      (Dalam Rp)
                                            31 DES 2004           31 DES 2003
                   URAIAN
                                          PT. JAMSOSTEK         PT. JAMSOSTEK


Beban Usaha
 Beban Manajemen                             (11.514.285.669)       (9.437.380.714)
 Beban Operasional                           (80.252.337.587)      (54.076.106.541)
 Beban Personil                             (321.784.346.543)     (284.626.523.461)
 Beban Administrasi Dan Umum                (116.523.795.710)     (105.568.966.212)
 Beban Penyusutan Dan Amortisasi             (36.803.996.035)      (36.647.285.406)
 Beban Penyisihan Piutang Iuran              (23.937.306.014)      (26.827.375.572)
Total Beban Usaha                          (590.816.067.558)     (517.183.637.906)

Pendapatan Lain-Lain                          82.935.799.340        10.316.365.058
Beban Lain-Lain                              (13.598.449.032)       (1.941.053.987)
         Pendapatan Bersih Lain Lain         69.337.350.308         8.375.311.071

      Laba Kotor Sebelum Bagian Peserta    2.969.778.471.262     3.049.980.720.429

Bagian Peserta Atas Hasil Inves Jht       (2.335.047.029.716)   (2.518.451.716.329)

              Laba Sebelum Pajak            634.731.441.546       531.529.004.100

Taksiran Pajak Penghasilan Badan            (179.907.698.358)                    -
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan           (33.759.484.111)        3.706.391.450

           Laba Bersih Setelah Pajak        421.064.259.077       535.235.395.550
                                                                                    LAMPIRAN 2.1/1




PT. BIJAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2004 DAN 31 DESEMBER 2003
                                                                    (Dalam Rp)
                                            31 DES 2004       31 DES 2003
                   AKTIVA


AKTIVA
INVESTASI
  Deposito Berjangka                        28.718.440.000       28.206.017.000
  Obligasi                                   5.375.000.000                    -

TOTAL INVESTASI                             34.093.440.000       28.206.017.000

AKTIVA LANCAR
 Kas dan Setara Kas                            290.294.057         1.177.700.197
 Piutang Usaha                               6.079.770.551         6.462.297.950
  Penyisihan Piutang Usaha                  (5.416.275.000)       (5.208.610.250)
  Pendapatan YMH Diterima                       37.004.540            60.912.406
  Uang Muka Pajak                              701.463.565           442.715.367
  Beban Usaha Yang Dibayar Dimuka              320.552.855           148.183.892

TOTAL AKTIVA LANCAR                          2.012.810.568        3.083.199.562

AKTIVA TETAP
  Tanah                                        991.795.000           991.795.000
  Bangunan                                   1.510.823.563         1.510.823.563
  Kendaraan                                    574.772.000           548.872.000
  Peralatan Kantor                             633.974.121           656.280.846
  Peralatan Komputer                           109.316.762           195.714.185
  Peralatan Lain                                30.747.720            32.385.050
         Jumlah H. Perolehan Aktiva Tetap    3.851.429.166         3.935.870.644
  Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap         (1.072.343.029)       (1.073.912.270)
Total Aktiva Tetap                           2.779.086.137         2.861.958.374

Aktiva Lain-Lain                             2.472.759.055        2.855.853.367

             TOTAL AKTIVA                   41.358.095.760       37.007.028.303
Kewajiban Lancar
  Hutang Usaha                              21.449.636.950       15.147.895.060
  Hutang Pajak                                           -          825.302.375
  Beban Yang Masih Harus Dibayar                18.377.700           10.779.600
  Kewajiban Lancar Lainnya                      25.608.000           39.337.500

Total Kewajiban Lancar                      21.493.622.650       16.023.314.535

              Total Kewajiban               21.493.622.650       16.023.314.536
Ekuitas
  Modal Disetor                              5.000.000.000        5.000.000.000
  Cadangan Umum                              7.343.717.811        6.933.717.811
  Cadangan Tujuan                            7.375.735.226        6.615.735.226
  Selisih Penilaian Efek Non Jht                                              -
  Laba Tahun Lalu                                       -                     -
  Laba Tahun Berjalan                         145.020.072         2.434.260.732

            TOTAL EKUITAS                   19.864.473.109       20.983.713.769

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS                 41.358.095.759       37.007.028.303
                                                                                 LAMPIRAN 2.2/1




PT. BIJAK
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004 DAN 2003
                                                                 (Dalam Rp)
                                           31 DES 2004       31 DES 2003
                    URAIAN
                                           PT. BIJAK         PT. BIJAK


 Pendapatan Operasional Pt. Bijak           6.279.555.874      13.923.083.724

          Total Pendapatan Operasional      6.279.555.874      13.923.083.724

Pendapatan Investasi
 Pendapatan Bunga                                        -      1.838.488.479
           Total Penghasilan Investasi                   -      1.838.488.479

Beban Investasi
 Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi                     -         (4.436.855)
              Total Beban Investasi                      -         (4.436.855)

           Pendapatan Bersih Investasi                   -      1.834.051.624

             Total Pendapatan Usaha         6.279.555.874      15.757.135.348

Beban Usaha
 Beban Manajemen                             (710.410.490)       (519.169.788)
 Beban Operasional                         (5.044.400.058)    (11.445.316.350)
 Beban Personil                            (1.206.125.870)     (1.068.791.958)
 Beban Administrasi Dan Umum                 (714.266.254)       (251.025.971)
 Beban Penyusutan Dan Amortisasi             (336.478.487)       (339.580.793)
 Beban Penyisihan Piutang Iuran                         -      (1.293.350.550)
Total Beban Usaha                          (8.011.681.159)    (14.917.235.410)

Pendapatan Lain-Lain                        2.127.082.466       3.304.932.537
Beban Lain-Lain                              (241.784.434)     (1.014.121.331)
         Pendapatan Bersih Lain Lain        1.885.298.032       2.290.811.206

       Laba Kotor Sebelum Bagian Peserta     153.172.747        3.130.711.144

Bagian Peserta Atas Hasil Inves Jht                      -                  -

               Laba Sebelum Pajak            153.172.747        3.130.711.144

Taksiran Pajak Penghasilan Badan               (8.152.675)     (1.097.402.900)
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan                                400.952.488

            Laba Bersih Setelah Pajak        145.020.072        2.434.260.732
                                                                                      LAMPIRAN 3.1/1




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
REKAPITULASI DEPOSITO BERJANGKA
PER 31 DESEMBER 2004

NO                 NAMA BANK                       REKAPITULASI NILAI NOMINAL DEPOSITO
                                        JHT                     NON JHT             TOTAL PER BANK
                   KANTOR PUSAT
 1   MANDIRI EKS BEII                   1.533.393.219.552                      -           1.533.393.219.552
 2   MANDIRI EKS BDN                      743.150.000.000                      -             743.150.000.000
 3   MANDIRI EKS BBD                      999.307.500.000                      -             999.307.500.000
 4   MANDIRI EKS BAPINDO                  701.930.633.084                      -             701.930.633.084
 5   BNI                                  623.000.000.000                      -             623.000.000.000
 6   BRI                                1.012.200.000.000                      -           1.012.200.000.000
 7   BTN                                  829.720.158.000                      -             829.720.158.000
 8   BPD ACEH                              30.000.000.000                      -              30.000.000.000
 9   BPD BENGKULU                          20.000.000.000                      -              20.000.000.000
10   BPD BALI                              50.600.000.000                      -              50.600.000.000
11   BPD DKI                               36.400.000.000                      -              36.400.000.000
12   BPD JABAR                          1.318.710.528.890        165.600.000.000           1.484.310.528.890
13   BPD JATIM                             83.000.000.000                      -              83.000.000.000
14   BPD JATENG                            65.000.000.000                                     65.000.000.000
15   BPD JAMBI                              9.000.000.000                      -               9.000.000.000
16   BPD KALSEL                            22.500.000.000                      -              22.500.000.000
17   BPD KALTENG                            2.000.000.000                      -               2.000.000.000
18   BPD KALBAR                             5.000.000.000                      -               5.000.000.000
19   BPD LAMPUNG                           33.500.000.000                      -              33.500.000.000
20   BPD MALUKU                            14.000.000.000                      -              14.000.000.000
21   BPD RIAU                               3.000.000.000                      -               3.000.000.000
22   BPD SULSEL                             7.000.000.000                      -               7.000.000.000
23   BPD SULTENG                            5.000.000.000                      -               5.000.000.000
24   BPD SULTRA                             2.000.000.000                      -               2.000.000.000
25   BPD SULUT                             46.800.000.000                      -              46.800.000.000
26   BPD SUMBAR                             6.000.000.000                      -               6.000.000.000
27   BPD SUMSEL                            66.700.000.000                      -              66.700.000.000
28   BPD SUMUT                            156.950.000.000                      -             156.950.000.000
29   BANK AGRO                            172.750.000.000                      -             172.750.000.000
30   BANK ARTHA GRAHA                     417.250.000.000         13.300.000.000             430.550.000.000
31   BANK BUKOPIN                       1.211.531.354.585         60.500.000.000           1.272.031.354.585
32   BANK BUMI PUTERA                     193.820.000.000                      -             193.820.000.000
33   BANK BII                             196.000.000.000                      -             196.000.000.000
34   BANK BTPN                             34.700.000.000                      -              34.700.000.000
35   BANK CIC                             214.200.000.000                      -             214.200.000.000
36   BANK DANPAC                           85.600.000.000                      -              85.600.000.000
37   BANK DAGANG BALI                      20.900.000.000                      -              20.900.000.000
38   BANK DANAMON                         304.800.000.000          9.800.000.000             314.600.000.000
39   BANK EXECUTIFE                         5.000.000.000                      -               5.000.000.000
40   BANK FINCONESIA                       33.600.000.000                      -              33.600.000.000
41   BANK GLOBAL                          295.502.000.000                      -             295.502.000.000
42   BANK KESEJAHTERAAN                    16.700.000.000                      -              16.700.000.000
43   BANK HIMPUNAN SAUDARA                 33.300.000.000                      -              33.300.000.000
44   BANK MUAMALAT                         97.200.000.000                      -              97.200.000.000
45   BANK MEGA                            137.500.000.000                      -             137.500.000.000
46   BANK NIAGA                           612.400.000.000                      -             612.400.000.000
47   BANK NISP                             51.600.000.000                      -              51.600.000.000
48   BANK PERSYARIKATAN                    11.500.000.000                      -              11.500.000.000
49   BANK SYARIAH MEGA INDONESIA           18.600.000.000                      -              18.600.000.000
50   BANK UIB                              19.100.000.000                      -              19.100.000.000
51   BANK PERMATA ( EKS UNIVERSAL)        430.900.000.000         55.500.000.000             486.400.000.000
52   BANK VICTORIA                         64.800.000.000                      -              64.800.000.000
53   BANK YUDHA BAKTI                      63.577.000.000                      -              63.577.000.000
54   PASAR MODAL                          315.180.000.000         71.100.000.000             386.280.000.000
     TOTAL DEPOSITO KANTOR PUSAT       13.483.872.394.110        375.800.000.000          13.859.672.394.110

     TOTAL DEPOSITO KANWIL                               -       448.350.741.000             448.350.741.000

     DEPOSITO ANAK PERUSAHAAN                            -        28.718.440.000              28.718.440.000

     TOTAL DEPOSITO KONSOLIDASI      13.483.872.394.110,00     852.869.181.000,00       14.336.741.575.110,00
                                                               LAMPIRAN 3.2/1




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
REKAPITULASI DEPOSITO BERJANGKA
PER 31 DESEMBER 2004

NO.               NAMA BANK       NILAI NOMINAL
      KANWIL I
1     BPD                                 56.473.200.000,00
2     BRI                                  2.976.400.000,00
3     BTN                                    519.000.000,00
4     BTPN                                19.012.100.000,00
5     BUKOPIN                              7.390.250.000,00
6     MANDIRI                             26.840.391.000,00
7     MUAMALAT                               630.000.000,00
                     JUMLAH              113.841.341.000,00
      KANWIL II
 1    AGRO                                 2.470.000.000,00
 2    BNI                                     150.000.000,00
 3    BPD                                  21.812.800.000,00
 4    BTPN                                  2.380.000.000,00
 5    BUKOPIN                               1.999.000.000,00
 6    MANDIRI                              25.269.000.000,00
 7    MEGA                                    300.000.000,00
 8    PASAR                                   100.000.000,00
                     JUMLAH               54.480.800.000,00
      KANWIL III
1     AGRO                                 7.085.000.000,00
2     BII                                  1.125.000.000,00
3     BNI 46                               7.306.100.000,00
4     BPD                                 32.202.000.000,00
5     BTPN                                15.870.000.000,00
6     BUKOPIN                                940.000.000,00
7     DKI                                  3.110.000.000,00
8     MANDIRI                             12.400.000.000,00
9     MEGA                                 3.915.000.000,00
10    MUAMALAT                             1.675.000.000,00
11    NISP                                   300.000.000,00
12    PERMATA                                960.000.000,00
13    VICTORIA                             1.450.000.000,00
14    YUDHA BHAKTI                           900.000.000,00
                     JUMLAH                 89.238.100.000
      KANWIL IV
 1    AGRO                                 1.164.000.000,00
 2    BPD                                 24.632.500.000,00
 3    BRI                                    355.500.000,00
 4    BTN                                  1.335.000.000,00
 5    BTPN                                   375.000.000,00
 6    BUKOPIN                              2.197.000.000,00
 7    MANDIRI                              5.658.500.000,00
                     JUMLAH               35.717.500.000,00
                                                              LAMPIRAN 3.2/2




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
REKAPITULASI DEPOSITO BERJANGKA
PER 31 DESEMBER 2004

NO.                 NAMA BANK     NILAI NOMINAL
      KANWIL V
1     LIPPO                                    125.000.000
2     PASAR                                    100.000.000
3     BPD                                   26.198.500.000
4     BTN                                      250.000.000
5     BTPN                                     683.500.000
6     BUKOPIN                                1.140.000.000
7     MANDIRI                               14.236.500.000
8     MEGA                                     580.000.000
9     MUAMALAT                                 908.000.000
                     JUMLAH                 44.221.500.000
      KANWIL VI
1     AGRO                                   850.000.000,00
2     BNI                                    673.000.000,00
3     BPD                                 37.184.000.000,00
4     BTPN                                 1.655.000.000,00
5     BUKOPIN                                299.000.000,00
6     BUMI PUTRA                             200.000.000,00
7     CIC                                    150.000.000,00
8     MANDIRI                              6.659.000.000,00
9     MEGA                                   290.000.000,00
                     JUMLAH               47.960.000.000,00
      KANWIL VII
1     BII                                     75.000.000,00
2     BPD                                  5.928.000.000,00
3     BRI                                    105.000.000,00
4     BTN                                       936.000.000
5     BUKOPIN                                 3.161.000.000
6     MANDIRI                             13.995.000.000,00
7     MEGA                                   553.000.000,00
                     JUMLAH               24.753.000.000,00
      KANWIL VIII
1     BII                                    300.000.000,00
2     BNI                                    700.000.000,00
3     BPD                                 26.227.500.000,00
4     BRI                                     45.000.000,00
5     BTN                                  2.200.000.000,00
6     BTPN                                   255.000.000,00
7     MANDIRI                              8.411.000.000,00
                     JUMLAH               38.138.500.000,00

                      TOTAL              448.350.741.000,00

                                                          -
                                                                                             LAMPIRAN 4




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
PORTOFOLIO COMMERCIAL PAPER
PER 31 DESEMBER 2004

                                       NO            JANGKA WAKTU             HARI
         NAMA BANK                                                                   NOMINAL
                                     BILYET                                  BUNGA

PT Indopac Perdana                      121         24-Juli-95 21-Jan-96       181    5.000.000.000
PT Indopac Perdana                      124        18-Agust-95 19-Peb-96       184    2.500.000.000
PT Indopac Perdana                      127        15-Agust-95 15-Peb-96       184    2.500.000.000
PT Indopac Perdana                      137       27-Sept-95 25-Maret-96       180    3.000.000.000

                      Total CP PT Indopac Perdana Finanace                           13.000.000.000


PT Pacific Inti Fin                   14-677      13-Sept-95 12-Maret-96       181    3.500.000.000
PT Pacific Inti Fin                   14-677      13-Sept-95 12-Maret-96       181      100.000.000
                         Total CP PT Pacific Inti Finance                             3.600.000.000
PT Aditya Putra                        C11          21-Sept-95 19-Maret-96    180     5.000.000.000

                        Total CP PT Aditya Putra Pratama                              5.000.000.000

                       TOTAL COMMERCIAL PAPER                                        21.600.000.000
                                                                                                                                                                         LAMPIRAN 5/1




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
PORTOFOLIO SAHAM
PER 31 DESEMBER 2004

                                                                         SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2004                           HARGA PASAR
 NO.                             NAMA SAHAM                    KODE    SAHAM          @          RUPIAH                 @           RUPIAH            POTENSIAL
                                                                                                                                                      GAIN/LOSS
A. TERSEDIA UNTUK DIJUAL
   A.1 JHT
       1   BANK RAKYAT INDONESIA                              BBRI      22.000.000     2.425,00     53.350.000.000     2.875,00     63.250.000.000      9.900.000.000
       2   UNILEVER                                           UNVR      10.154.500     3.325,00     33.763.712.500     3.300,00     33.509.850.000       (253.862.500)
       3   ASTRA INTER.                                       ASII       4.100.000     9.141,73     37.481.100.000     9.600,00     39.360.000.000      1.878.900.000
       4   INDOSAT                                            ISAT      76.000.000     5.748,95    436.920.260.703     5.750,00    437.000.000.000         79.739.297
       5   INTERNATIONAL NIKEL IND                            INCO       1.000.000    11.520,02     11.520.021.204    11.550,00     11.550.000.000         29.978.796
       6   TELKOM                                             TLKM      85.000.000     5.000,00    425.000.000.000     4.825,00    410.125.000.000    (14.875.000.000)
           JUMLAH SAHAM JHT UNTUK DIJUAL                               198.254.500                 998.035.094.408                 994.794.850.000     (3.240.244.407)

  A.2 NON JHT

    1      ASTRA ARGO LESTARI                                 AALI       7.000.000     3.300,00     23.100.000.000     3.100,00     21.700.000.000     (1.400.000.000)
    2      ASTRA INTER.                                       ASII      19.000.423     9.009,29    171.180.267.006     9.600,00    182.404.060.800     11.223.793.794
    3      BANK DANAMON                                       BDMN      19.798.000     4.400,00     87.111.200.000     4.375,00     86.616.250.000       (494.950.000)
    4      BANK CENTRA ASIA                                   BBCA      32.000.000     2.750,00     88.000.000.000     2.975,00     95.200.000.000      7.200.000.000
    5      BANK MANDIRI                                       BMRI      15.000.000     1.825,00     27.375.000.000     1.925,00     28.875.000.000      1.500.000.000
    6      BANK INTERNATIONAL INDONESIA                       BNII     190.000.000       181,15     34.418.799.757       185,00     35.150.000.000        731.200.243
    7      BANK RAKYAT INDONESIA                              BBRI      85.000.000     2.425,00    206.125.000.000     2.875,00    244.375.000.000     38.250.000.000
    8      CIPUTRA SURYA                                      CTRS      25.000.000     1.526,25     38.156.200.000     1.475,00     36.875.000.000     (1.281.200.000)
    9      BANK NIAGA                                         BNGA      61.000.000       462,50     28.212.500.890       460,00     28.060.000.000       (152.500.890)
   10      GUDANG GARAM                                       GGRM       4.850.000    13.350,00     64.747.500.000    13.550,00     65.717.500.000        970.000.000
   11      H M SAMPOERNA                                      HMSP      15.750.000     6.750,00    106.312.500.000     6.650,00    104.737.500.000     (1.575.000.000)
   12      INDOFOOD                                           INDF      39.000.000       750,00     29.250.000.000       800,00     31.200.000.000      1.950.000.000
   13      INDOSIAR                                           IDSR      26.500.000       725,00     19.212.500.000       675,00     17.887.500.000     (1.325.000.000)
   14      INDOSAT                                            ISAT      55.000.000     5.750,00    316.250.000.000     5.750,00    316.250.000.000                  0
   15      INDOCEMENT Tbk                                     INTP       5.000.000     2.900,00     14.500.000.000     3.075,00     15.375.000.000        875.000.000
   16      KALBE FARMA                                        KLBF      51.004.000       620,55     31.650.784.350       550,00     28.052.200.000     (3.598.584.350)
   17      KIMIA FARMA                                        KAEF      57.000.000       210,00     11.970.000.000       205,00     11.685.000.000       (285.000.000)
   18      LAPINDO PACKAGING                                  LAPD      48.429.500       425,00     20.582.537.500       455,00     22.035.422.500      1.452.885.000
   19      PERUSAHAAN GAS NEGARA                              PGAS      45.000.000     1.400,00     63.000.000.000     1.900,00     85.500.000.000     22.500.000.000
   20      SEMEN GRESIK                                       SMGR       3.650.000    12.850,00     46.902.500.000    18.500,00     67.525.000.000     20.622.500.000
   21      SURYA CITRA MEDIA                                  SCMA      21.440.500       700,00     15.008.350.000       725,00     15.544.362.500        536.012.500
   22      TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM                        PTBA      35.000.000     1.424,36     49.852.750.000     1.525,00     53.375.000.000      3.522.250.000
   23      TELKOM                                             TLKM      78.500.340     5.000,00    392.501.700.000     4.825,00    378.764.140.500    (13.737.559.500)
   24      UNILEVER                                           UNVR      22.000.000     3.325,00     73.150.000.000     3.300,00     72.600.000.000       (550.000.000)
   25      UNITED TRACTOR                                     UNTR      46.000.000     1.999,63     91.982.900.000     2.275,00    104.650.000.000     12.667.100.000
           JUMLAH SAHAM NON JHT UNTUK DIJUAL                          1.007.922.763               2.050.552.989.503               2.150.153.936.300   99.600.946.797

                             JUMLAH SAHAM AFS JHT + NON JHT           1.206.177.263               3.048.588.083.910               3.144.948.786.300   96.360.702.391
                                                                                                                                                                      LAMPIRAN 5/2




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
PORTOFOLIO SAHAM
PER 31 DESEMBER 2004

                                                                         SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2004                         HARGA PASAR
 NO.                               NAMA SAHAM                  KODE    SAHAM          @          RUPIAH               @           RUPIAH            POTENSIAL
                                                                                                                                                    GAIN/LOSS
B. DIPERDAGANGKAN
   B.1 NON JHT
       1   ASTRA INTERNATIONAL                                ASII               0        0,00                  0        0,00                  0                 0
       2   BANK RAKYAT INDONESIA                              BBRI               0        0,00                  0        0,00                  0                 0
       3   INDOSAT                                            ISAT               0        0,00                  0        0,00                  0                 0
       4   TELKOM                                             TLKM       2.750.000    4.985,32     13.709.620.007    4.825,00     13.268.750.000      (440.870.007)
                     JUMLAH SAHAM NON JHT DIPERDAGANGKAN                 2.750.000                 13.709.620.007                 13.268.750.000      (440.870.007)
                  JUMLAH SAHAM JHT + NON JHT DIPERDAGANGKAN              2.750.000                 13.709.620.007                 13.268.750.000      (440.870.007)

           JUMLAH UNTUK DIJUAL + DIPERDAGANGKAN                       1.208.927.263              3.062.297.703.917              3.158.217.536.302   95.919.832.384
                                                                                                                                                                             LAMPIRAN 6/1




PT JAMSOSTEK (PERSERO)
PORTOFOLIO OBLIGASI
PER 31 DESEMBER 2004
NO                   OBLIGASI                PERINGKAT   SALDO AKHIR                                               NILAI PASAR                         POTENSIAL
                                                            At Par                  %       At Cost                  31-Des-04                         GAIN/LOSS
                                                                                                                        %        Nilai

A. TRADING JHT
1    Alfa Retailindo I/03                        A-             3.000.000.000     103,15%        3.094.500.000       104,00%         3.120.000.000             25.500.000
2    Astra Agro Lestari I/2000                  A+              8.000.000.000     105,10%        8.408.000.000       102,08%         8.166.400.000           (241.600.000)
3    Astra Sedaya Finance V D2                  AA-             9.000.000.000     100,10%        9.009.000.000       100,25%         9.022.500.000             13.500.000
4    Astra Sedaya Finance V E2                  AA-             4.000.000.000     100,00%        4.000.000.000       100,25%         4.010.000.000             10.000.000
5    Bank BNI I/2003                             A-            77.000.000.000     107,10%       82.467.000.000       106,93%        82.332.250.000           (134.750.000)
6    Federal International Finance III C        A+              8.000.000.000     104,03%        8.322.400.000       103,25%         8.260.000.000            (62.400.000)
7    PT Federal International Finance IV C      A+              5.000.000.000     102,20%        5.110.000.000       102,00%         5.100.000.000            (10.000.000)
8    H.M Sampoerna I / 2000                     AA+            12.000.000.000     102,48%       12.297.960.000       101,38%        12.165.600.000           (132.360.000)
9    H.M Sampoerna II / 2000                    AA+            10.000.000.000     115,83%       11.583.100.000       116,00%        11.600.000.000             16.900.000
10   H.M Sampoerna III / 2000                   AA+            25.000.000.000     100,28%       25.068.750.000       100,34%        25.084.000.000             15.250.000
11   Indofood I /2000                           AA             11.000.000.000     105,50%       11.605.000.000       104,40%        11.484.000.000           (121.000.000)
12   Indofood II/2003                           AA             18.000.000.000     105,85%       19.053.000.000       102,00%        18.360.000.000           (693.000.000)
13   Indofood III/2004                          AA             22.000.000.000     103,85%       22.847.000.000       103,75%        22.825.000.000            (22.000.000)
14   Indosat I / 2001 Seri-A                    AA+            26.000.000.000     112,90%       29.354.000.000       113,00%        29.380.000.000             26.000.000
15   Indosat II A / 2002                        AA+            55.500.000.000     113,13%       62.784.500.000       114,15%        63.353.250.000            568.750.000
16   Idosat III - A/03                          AA+             5.000.000.000     105,58%        5.278.750.000       106,17%         5.308.300.000             29.550.000
17   Indosiar I/2003                             A-            23.990.125.000     100,64%       24.143.181.998       102,59%        24.612.428.843            469.246.845
18   Jasa Marga IX N1                           A+             20.000.000.000     114,37%       22.874.600.000       116,00%        23.200.000.000            325.400.000
19   Jasa Marga X Seri O/2002                   A+             12.000.000.000     117,00%       14.040.000.000       113,50%        13.620.000.000           (420.000.000)
20   Jasa Marga XI P/03                         A+             10.000.000.000     103,50%       10.350.000.000       104,72%        10.471.700.000            121.700.000
21   PLN VII / 2004                              A-                       -        0,00%                   -         105,51%                   -                        0
21   Pegadaian IX/2002                          AA             23.000.000.000     124,72%       28.684.450.000       118,00%        27.140.000.000         (1.544.450.000)
22   Perum Pegadaian X-A/03                     AA             29.000.000.000     106,20%       30.798.000.000       105,50%        30.595.000.000           (203.000.000)
23   PT. Perkebunan Negara III/2004              A             12.000.000.000     100,20%       12.024.000.000       100,00%        12.000.000.000            (24.000.000)
24   PLN VIB                                     A-            16.000.000.000     91,60%        14.655.200.000        90,15%        14.424.000.000           (231.200.000)
25   Pupuk Kaltim I A1/2002                     A+             34.000.000.000     118,13%       40.162.500.000       118,50%        40.290.000.000            127.500.000
26   Pupuk Kaltim I A2/2002                     A+              7.000.000.000     117,00%        8.190.000.000       112,00%         7.840.000.000           (350.000.000)
27   Putra Sumber Utama Timber I-A/03           BB+            12.000.000.000     60,13%         7.215.000.000        60,13%         7.215.000.000                      0
28   RCTI / 03                                   A-            25.000.000.000     101,82%       25.455.250.000       102,20%        25.550.000.000             94.750.000
29   Recap Bonds FR 0004                                      100.000.000.000     104,75%      104.750.000.000       104,25%       104.250.000.000           (500.000.000)
30   Recap Bonds FR 0005                                      108.000.000.000     107,50%      116.100.000.000       107,50%       116.100.000.000                      0
31   Recap Bonds FR 0010                                       80.000.000.000     113,00%       90.400.000.000       111,80%        89.441.600.000           (958.400.000)
32   Recap Bonds FR 0012                                       30.000.000.000     110,89%       33.266.100.000       110,10%        33.030.000.000           (236.100.000)
33   Recap Bonds FR 0013                                       75.000.000.000     123,84%       92.879.250.000       122,17%        91.628.250.000         (1.251.000.000)
34   Recap Bonds FR 0016                                      260.000.000.000     115,16%      299.412.500.000       114,77%       298.399.400.000         (1.013.100.000)
35   Recap Bonds FR 0017                                      167.000.000.000     114,09%      190.521.950.000       112,75%       188.292.500.000         (2.229.450.000)
36   Recap Bonds FR 0019                                      225.000.000.000     121,50%      273.368.250.000       120,05%       270.112.500.000         (3.255.750.000)
37   Recap Bonds FR 0020                                      150.000.000.000     122,34%      183.511.500.000       121,37%       182.058.000.000         (1.453.500.000)
38   Recap Bonds FR 0021                                        5.000.000.000     119,42%        5.970.900.000       118,25%         5.912.550.000            (58.350.000)
39   Recap Bonds FR 0022                                       15.000.000.000     108,12%       16.217.850.000       107,77%        16.166.100.000            (51.750.000)
40   Recap Bonds FR 0023                                       63.000.000.000     103,40%       65.138.850.000       103,11%        64.961.190.000           (177.660.000)
41   Obligasi Pemerintah FR 0025                              175.000.000.000     98,44%       172.264.471.208        98,50%       172.374.998.002            110.526.794
42   Semen Gresik I / 2001 Seri B                A             10.000.000.000     114,50%       11.450.000.000       114,50%        11.450.000.000                      0
43   Subordinasi Bank Global I/03                              50.000.000.000     67,00%        33.500.000.000        0,00%         33.500.000.000                      0
44   Surya Citra Televisi I/2003                 A-            17.000.000.000     104,95%       17.841.500.000       104,40%        17.748.000.000            (93.500.000)
45   Telkom Indonesia                           AAA             1.000.000.000     115,50%        1.155.000.000       115,00%         1.150.000.000             (5.000.000)
                                                             2.053.490.125.000                2.266.623.263.206                   2.253.104.516.845       (12.986.636.361)
     Cad.penyisihan Obl. Sub Bank Global                       (50.000.000.000)                 (33.500.000.000)                    (33.500.000.000)                    0
Total Trading JHT                                            2.003.490.125.000                2.233.123.263.206                   2.219.604.516.845       (12.986.636.361)
                                                                                                                                                                      LAMPIRAN 6/2




PT JAMSOSTEK (PERSERO)
PORTOFOLIO OBLIGASI
PER 31 DESEMBER 2004
NO                   OBLIGASI            PERINGKAT   SALDO AKHIR                                             NILAI PASAR                        POTENSIAL
                                                        At Par                 %       At Cost                 31-Des-04                        GAIN/LOSS
                                                                                                                  %        Nilai

B. TRADING NON JHT
 1 Recap Bonds FR 0017                                     40.000.000.000    113,89%       45.555.500.000      112,75%        45.100.000.000         (455.500.000)
 2 Recap Bonds FR 0019                                     30.000.000.000    121,71%       36.513.105.882      120,05%        36.015.000.000         (498.105.882)
 3 Recap Bonds FR 0020                                     30.000.000.000    119,93%       35.979.100.000      121,37%        36.411.600.000          432.500.000
 4 Indofood II/2003                         AA              7.000.000.000    105,85%        7.409.500.000      102,00%         7.140.000.000         (269.500.000)
 5 H.M Sampoerna III / 2000                 AA+            10.000.000.000    100,28%       10.027.500.000      100,34%        10.033.600.000            6.100.000
 6 Astra Sedaya Finance V F1                AA-             3.000.000.000    100,00%        3.000.000.000      100,25%         3.007.500.000            7.500.000
 7 Astra Sedaya Finance V F2                AA-             3.000.000.000    100,00%        3.000.000.000      100,25%         3.007.500.000            7.500.000
 8 Federal International Finance III C      A+              5.000.000.000    104,03%        5.201.500.000      103,25%         5.162.500.000          (39.000.000)
 9 Indofood III/2004                        AA             24.000.000.000    103,85%       24.924.000.000      103,75%        24.900.000.000          (24.000.000)
 10 PLN VII / 2004                           A-            37.000.000.000    103,50%       38.294.740.000      105,51%        39.039.070.000          744.330.000
 11 Recap Bonds FR 0016                                    85.000.000.000    115,09%       97.824.375.000      114,77%        97.553.650.000         (270.725.000)
 12 Recap Bonds FR 0023                                    40.000.000.000    103,45%       41.378.500.000      103,11%        41.245.200.000         (133.300.000)
 13 Obligasi Pemerintah FR 0025                            65.000.000.000    98,55%        64.055.833.333       98,50%        64.025.000.000          (30.833.333)
 14 Recap Bonds FR 0026                                     5.000.000.000    103,50%        5.175.000.000      102,53%         5.126.250.000          (48.750.000)
 15 Bank BNI I/2003                          A-            21.000.000.000    107,10%       22.491.000.000      106,93%        22.454.250.000          (36.750.000)
 16 Indosat III - A/03                      AA+            13.000.000.000    105,58%       13.724.750.000      106,17%        13.801.580.000           76.830.000
 17 Perum Pegadaian X-A/03                  AA             10.000.000.000    106,20%       10.620.000.000      105,50%        10.550.000.000          (70.000.000)
 18 RCTI / 03                                A-            13.000.000.000    101,82%       13.236.730.000      102,20%        13.286.000.000           49.270.000
Total Trading NON JHT                                     441.000.000.000                 478.411.134.216                    477.858.700.000         (552.434.216)
Total Trading JHT + NON JHT                              2.444.490.125.000               2.711.534.397.421                  2.697.463.216.845      (13.539.070.577)
                                                                                                                                                                             LAMPIRAN 6/3




PT JAMSOSTEK (PERSERO)
PORTOFOLIO OBLIGASI
PER 31 DESEMBER 2004
NO                   OBLIGASI                PERINGKAT   SALDO AKHIR                                               NILAI PASAR                         POTENSIAL
                                                            At Par                  %       At Cost                  31-Des-04                         GAIN/LOSS
                                                                                                                        %        Nilai
                                                             2.131.990.125.000                2.311.080.247.149                   2.342.836.141.998        31.755.894.848
                                                               312.500.000.000                  400.454.150.272                     354.627.074.847       (45.294.965.425)
A. AVAILABLE FOR SALE (AFS ) JHT
 1 Astra Graphia I / 03                          A-             7.000.000.000     105,03%        7.351.750.000       104,65%         7.325.500.000            (26.250.000)
 2 Astra Sedaya Finance V D1                    AA-             9.000.000.000     100,10%        9.009.000.000       100,25%         9.022.500.000             13.500.000
 3 Astra Sedaya Finance V E1                    AA-             4.000.000.000     100,20%        4.008.000.000       100,25%         4.010.000.000              2.000.000
 4 H.M Sampoerna II / 2000                      AA+            33.000.000.000     115,83%       38.224.230.000       116,00%        38.280.000.000             55.770.000
 5 H.M Sampoerna III / 2000                     AA+            35.000.000.000     100,28%       35.096.250.000       100,34%        35.117.600.000             21.350.000
 6 Indofood II/2003                             AA              5.000.000.000     105,85%        5.292.500.000       102,00%         5.100.000.000           (192.500.000)
 7 Indosat II A / 2002                          AA+            15.000.000.000     114,15%       17.122.500.000       114,15%        17.122.500.000                      0
 8 Jasa Marga X Seri O/2002                     A+             27.000.000.000     117,00%       31.590.000.000       113,50%        30.645.000.000           (945.000.000)
 9 PT. Medco Energi Internasional               AA-            62.000.000.000     104,95%       65.069.000.000       105,19%        65.218.420.000            149.420.000
 10 Oto Multi Artha III                          A-            16.000.000.000     105,05%       16.808.000.000       104,43%        16.709.280.000            (98.720.000)
 11 Pegadaian IX/2002                           AA             23.000.000.000     124,72%       28.684.450.000       118,00%        27.140.000.000         (1.544.450.000)
 12 PLN VIB                                      A-            22.000.000.000     91,60%        20.150.900.000        90,15%        19.833.000.000           (317.900.000)
 13 Putra Sumber Utama Timber I-A/03            BB+            12.000.000.000     60,13%         7.215.000.000        60,13%         7.215.000.000                      0
 14 Putra Sumber Utama Timber I-B/03            BB+             7.000.000.000     60,13%         4.208.750.000        60,13%         4.208.750.000                      0
 15 RCTI / 03                                    A-            30.000.000.000     101,82%       30.546.300.000       102,20%        30.660.000.000            113.700.000
 16 Recap Bonds FR 0002                                       235.000.000.000     115,20%      270.720.000.000       114,50%       269.075.000.000         (1.645.000.000)
 17 Recap Bonds FR 0004                                       275.000.000.000     104,75%      288.062.500.000       104,25%       286.687.500.000         (1.375.000.000)
 18 Recap Bonds FR 0005                                       213.000.000.000     107,50%      228.975.000.000       107,50%       228.975.000.000                      0
 19 Recap Bonds FR 0010                                       295.000.000.000     113,00%      333.350.000.000       111,80%       329.815.900.000         (3.534.100.000)
 20 Recap Bonds FR 0012                                        55.000.000.000     110,89%       60.987.850.000       110,10%        60.555.000.000           (432.850.000)
 21 Recap Bonds FR 0013                                       121.000.000.000     123,84%      149.845.190.000       122,17%       147.826.910.000         (2.018.280.000)
 22 Recap Bonds FR 0016                                        25.000.000.000     114,60%       28.650.000.000       114,77%        28.692.250.000             42.250.000
 23 Recap Bonds FR 0017                                       198.000.000.000     114,09%      225.892.800.000       112,75%       223.245.000.000         (2.647.800.000)
 24 Recap Bonds FR 0019                                       440.000.000.000     121,56%      534.852.650.000       120,05%       528.220.000.000         (6.632.650.000)
 25 Recap Bonds FR 0020                                       235.000.000.000     122,07%      286.869.450.000       121,37%       285.224.200.000         (1.645.250.000)
 26 Recap Bonds FR 0021                                        65.000.000.000     119,42%       77.621.700.000       118,25%        76.863.150.000           (758.550.000)
 27 Recap Bonds FR 0022                                       312.000.000.000     108,12%      337.331.280.000       107,77%       336.254.880.000         (1.076.400.000)
 28 Recap Bonds FR 0023                                       173.160.000.000     103,40%      179.038.782.000       103,11%       178.550.470.800           (488.311.200)
 29 Subordinasi Bank Global I/03                               50.000.000.000     67,00%        33.500.000.000        0,00%         33.500.000.000                      0
 30 Telkom Indonesia                            AAA             2.000.000.000     115,50%        2.310.000.000       115,00%         2.300.000.000            (10.000.000)
 31 Excelcom I-A/03                              A+             9.000.000.000     101,92%        9.172.530.000       103,68%         9.331.200.000            158.670.000
 32 Indosat III - A/03                          AA+           100.000.000.000     105,59%      105.589.500.000       106,17%       106.166.000.000            576.500.000
 33 Recap Bonds FR 0024                                        65.174.000.000     108,30%       70.580.835.040       107,27%        69.908.891.100           (671.943.940)
 34 Obligasi Pemerintah FR 0025                               104.000.000.000     98,41%       102.350.560.000        98,50%       102.440.000.000             89.440.000
 35 Recap Bonds FR 0026                                       435.000.000.000     103,60%      450.660.000.000       102,53%       445.983.750.000         (4.676.250.000)
 36 PT. Perkebunan Negara V/1                    A             50.000.000.000     100,00%       50.000.000.000       102,00%        51.000.000.000          1.000.000.000

                                                             3.764.334.000.000                4.146.737.257.040                   4.118.222.651.900       (28.514.605.140)
    Cad.penyisihan Obl. Sub Bank Global                        (50.000.000.000)                 (33.500.000.000)                    (33.500.000.000)                    0
                             Total AFS JHT                   3.714.334.000.000                4.113.237.257.040                   4.084.722.651.900       (28.514.605.140)
                                                                                                                                                                                    LAMPIRAN 6/4




PT JAMSOSTEK (PERSERO)
PORTOFOLIO OBLIGASI
PER 31 DESEMBER 2004
NO                   OBLIGASI           PERINGKAT   SALDO AKHIR                                                   NILAI PASAR                                 POTENSIAL
                                                       At Par                  %           At Cost                  31-Des-04                                 GAIN/LOSS
                                                                                                                       %                 Nilai

B. AVAILABLE FOR SALE (AFS ) NON JHT
 1 Jasa Marga X Seri O/2002                A+              18.000.000.000    117,77%            21.198.000.000      113,50%                  20.430.000.000        (768.000.000)
 2 PLN VII / 2004                          A-              20.000.000.000    103,51%            20.701.400.000      105,51%                  21.102.200.000         400.800.000
 3 Recap Bonds FR 0023                                     20.000.000.000    101,10%            20.220.000.000      103,11%                  20.622.600.000         402.600.000
 4 Obligasi Pemerintah FR 0025                             50.000.000.000    98,39%             49.195.000.000       98,50%                  49.250.000.000          55.000.000
 5 Indosat III - A/03                      AA+              4.000.000.000    106,00%             4.240.000.000      106,17%                   4.246.640.000           6.640.000
 6 Jasa Marga IX N1                        A+               5.000.000.000    115,50%             5.775.000.000      116,00%                   5.800.000.000          25.000.000
 7 Recap Bonds FR 0016                                     30.000.000.000    115,55%            34.665.000.000      114,77%                  34.430.700.000        (234.300.000)
 8 Recap Bonds FR 0017                                     30.000.000.000    113,56%            34.067.000.000      112,75%                  33.825.000.000        (242.000.000)
Total AFS NON JHT                                         177.000.000.000                      190.061.400.000                              189.707.140.000        (354.260.000)
Total AFS JHT + NON JHT                                  3.891.334.000.000                    4.303.298.657.040                           4.274.429.791.900      (28.868.865.140)


C. HELD TO MATURITY (HTM)
                             OBLIGASI                  AT PAR                          PREMI (DISKONTO)                           NILAI TUNAI OBLIGASI
    JUMLAH JHT                                           6.792.576.000.000                    6.948.642.197.649                           6.949.815.374.765
    JUMLAH NON JHT                                        103.200.000.000                      103.245.000.000                              103.200.818.182

    TOTAL HTM JHT+ NON JHT                               6.895.776.000.000                 7.051.887.197.649,00                           7.053.016.192.947


    TOTAL PT. JAMSOSTEK (PERSERO)                       13.231.600.125.000         -         14.066.720.252.110               -          14.024.909.201.691

    TOTAL ANAK PERUSAHAAN                                                                                                                     5.375.000.000

    TOTAL KONSOLIDASI                                                                                                                    14.030.284.201.691
                                                                                                                           LAMPIRAN 7




PT JAMSOSTEK (PERSERO)
PORTOFOLIO REKSADANA
PER 31 DESEMBER 2004

                                                                 SALDO AKHIR                        NILAI PASAR            POTENSIAL
NO                    REKSADANA                                                                       31-Des-04            GAIN/LOSS
                                                     Unit          P/U          Rupiah
                                                                                                NAV          Nilai

I. TRADING
   JHT
1 SI DANA FLEXI                                        832.253     3.271        2.722.647.716   3.328      2.769.886.372      47.238.656
2 DANA SELARAS DINAMIS                               4.371.241     1.144        5.000.000.000   1.152      5.034.139.390      34.139.390

                     Jumlah JHT                      5.203.493                  7.722.647.716              7.804.025.762      81.378.046

      NON JHT
 1    ABN AMRO DANA KAS RUPIAH                       6.038.354       995     6.008.965.391      1.000      6.038.354.238      29.388.847
 2    BAHANA DANA PRIMA                              2.152.334     3.035     6.532.439.971      3.140      6.758.262.808     225.822.837
 3    BNI DANA FLEKSIBEL                             3.375.063     1.548     5.225.406.931      1.618      5.461.391.308     235.984.377
 4    DANA BERGANDA                                  1.576.790     1.622     2.557.962.788      1.644      2.591.958.373      33.995.585
 5    DANA SELARAS DINAMIS                          20.061.286     1.140    22.871.671.649      1.152     23.103.580.116     231.908.467
 6    PANIN DANA MAKSIMA                               793.336     5.814     4.612.788.575      5.940      4.712.019.040      99.230.464
 7    PNM SYARIAH                                    4.074.581     1.428     5.819.887.216      1.453      5.919.429.233      99.542.017
 8    DANA WIBAWA KAS                                2.599.644       993     2.582.040.127      1.000      2.599.643.930      17.603.803
 9    SI DANA KAS PLUS (SP)                         19.642.336       994    19.525.951.079      1.000     19.642.335.910     116.384.830
10    MANULIFE DANA CAMPURAN                         2.000.000     1.639     3.278.920.000      1.670      3.339.980.000      61.060.000
11    PORTOFOLIO DINAMIKA PLUS                      13.589.349     1.089    14.792.821.454      1.103     14.990.138.798     197.317.344
12    SCHRODER DANA TERPADU                          5.391.484     3.290    17.735.663.885      3.326     17.931.752.156     196.088.272
13    SCHRODER DANA PRESTASI PLUS                    5.594.186     4.467    24.990.796.915      4.600     25.732.362.261     741.565.346
14    SI DANA DINAMIS                                3.728.987     1.857     6.925.996.206      1.914      7.136.646.666     210.650.460
                                  Jumlah Non JHT    90.617.729             143.461.312.187               145.957.854.837   2.496.542.649
                    Total Trading                   95.821.222             151.183.959.903               153.761.880.598   2.577.920.695

II.   AVAILABLE FOR SALE
A.                         JHT
 1    ABN DANA HASIL BERKALA                         4.530.054     1.292        5.853.916.489   1.303      5.901.708.554      47.792.066
 2    GANESHA ABADI                                  5.010.447     1.058        5.301.704.710   1.106      5.539.650.857     237.946.147
 3    PENDAPATAN TETAP ABADI                         1.108.838     1.165        1.291.430.578   1.178      1.305.734.591      14.304.013
 4    MEGA DANA OBLIGASI                             2.978.300     1.693        5.042.708.823   1.712      5.099.445.440      56.736.617
 5    MPF INVESTA LESTARI DUA (SP)                   9.500.820     1.156       10.986.938.540   1.161     11.031.212.362      44.273.822
 6    REKSADANA GADJAH MADA                          3.650.940     1.379        5.034.189.173   1.392      5.083.020.978      48.831.805
 7    PANIN DANA UTAMA PLUS                          1.837.458     1.295        2.380.224.272   1.307      2.401.226.413      21.002.141
                     Jumlah JHT                     28.616.857                 35.891.112.584             36.361.999.195     470.886.610
B.                      Non JHT
1     CITIREKSADANA RUPIAH PLUS                      4.255.363     1.088        4.629.451.861   1.092      4.647.324.386      17.872.524
2     AAA BOND FUND                                  4.251.405     1.190        5.059.326.231   1.200      5.101.728.468      42.402.238
3     DANA TETAP OPTIMA                              4.330.832     1.175        5.087.428.677   1.185      5.131.559.858      44.131.181
4     DHANA WIBAWA STABIL                            2.859.749     1.371        3.919.400.825   1.379      3.944.063.303      24.662.478
5     MEGA DANA OBLIGASI                             3.973.590     1.693        6.727.883.793   1.712      6.803.580.682      75.696.888
6     MPF INVESTA LESTARI DUA (SP)                  10.604.695     1.156       12.263.481.253   1.161     12.312.899.131      49.417.878
7     PHINISI DANA TETAP P.                         14.929.778     1.647       24.591.583.099   1.673     24.982.743.271     391.160.172
8     SCHRO DANA MANTAP PLUS                         9.657.450     1.271       12.277.709.639   1.277     12.331.018.764      53.309.125
9     SI DANA OBLIGASI PLUS                         11.142.172     1.197       13.336.065.654   1.207     13.446.150.313     110.084.659
                   Jumlah Non JHT                   66.005.034                 87.892.331.032             88.701.068.176     808.737.144
               Total Available For Sale             94.621.891             123.783.443.616               125.063.067.370   1.279.623.754

                 Total Keseluruhan                 190.443.113             274.967.403.519               278.824.947.967   3.857.544.450
                                                                                                                                                                       LAMPIRAN 8




PT JAMSOSTEK (PERSERO)
AKTIVA PROPERTI
PER 31 DESEMBER 2004

                                NAMA                               PERIODE             PERIODE      AKTIVA               B. AMORTISASI               TOTAL            NILAI BUKU
NO                             PENYEWA           Lantai            KONTRAK            AMORTISASI   PROPERTI                s/d DES 2004          B. AMORTISASI          AKTIVA
                                                                                        (Bulan)                      Bulan        Jumlah                               PROPERTI

 1    PT. Anzindo Gratia International             4      01-10-2002 s/d 30-09-2005       36           18.950.770     12             6.316.923          14.213.078          4.737.693
 2    PT. Mandiri Abadi Santosa                    3      23-12-2002 s/d 22-12-2005       36           70.273.454     12            23.424.485          48.801.010         21.472.444
 3    PT. Semen Cibinong                           14     01-01-2003 s/d 31-12-2003       12           40.118.352     0                      -          40.118.352                  1
 4    PT. Jati Piranti Solusindo                   16     01-05-2003 s/d 31-04-2008       60          109.290.735     12            21.858.147          36.430.245         72.860.490
 5    PT. Guna Nutrindo Sehat                      12     17-03-2003 s/d 16-03-2006       36           48.297.636     12            16.099.212          29.515.222         18.782.414
 6    PT. Telkom                                   10     01-05-2003 s/d 31-04-2006       36          157.503.469     12            52.501.156          87.501.927         70.001.542
 7    PT. Hancook Medical                          3      01-05-2003 s/d 31-04-2008       60           34.146.665     12             6.829.333          11.382.222         22.764.443
 8    PT. Dalle Anugrah Indonesia                  4      01-06-2003 s/d 31-05-2006       36           25.980.514     12             8.660.171          13.711.938         12.268.576
 9    PT. Wira Pamungkas Pariwara                  13     15-06-2003 s/d 14-06-2006       36          148.419.386     12            49.473.129          78.332.454         70.086.932
 10   PT. Tomakor Indonesia                        22     30-05-2003 s/d 29-05-2005       24          193.118.070     12            96.559.035         160.931.725         32.186.345
 11   PT. Bank Mandiri                             1      01-09-2003 s/d 31-08-2006       36            7.507.179     12             2.502.393           3.336.524          4.170.655
 12   PT. Trimitra Adiyasa                         17     01-08-2003 s/d 31-07-2006       36          102.645.849     12            34.215.283          48.471.651         54.174.198
 13   PT. Telemarketing                            18     01-12-2003 s/d 30-11-2006       36           93.644.250     12            31.214.750          33.815.979         59.828.271
 14   PT. Tiyfountex                               16     01-12-2003 s/d 30-11-2006       36           98.580.274     12            32.860.091          35.598.432         62.981.842
 15   PT. Asuransi AIOI                            4      01-11-2003 s/d 31-10-2006       60           64.482.550     12            12.896.510          15.045.928         49.436.622
 16   PT. NUTRICIA IND                             19     15-03-2004 s/d 14-03-2007       36          230.968.375     10            64.157.882          64.157.882        166.810.493
 17   PT. OKAMOTO/HICON                            14     15-02-2004 s/d 14-02-2007       36           18.985.175     11             5.801.026           5.801.026         13.184.149
 18   CV. INTRANS                                  1      01-12-2003 s/d 30-11-2008       60           17.919.275     13             3.882.510           3.882.510         14.036.765
 19   PT. NUSANTARA SYSTEM                         17     15-02-2004 s/d 14-02-2007       36           93.467.275     11            28.559.445          28.559.445         64.907.830
 20   PT. TELEMARKETING                            18     20-01-2004 s/d 19-01-2007       36           59.634.300     12            19.878.100          19.878.100         39.756.200
 21   PT. PANORAMA S                               9      03-01-2004 s/d 02-01-2010       60           97.567.250     12            19.513.450          19.513.450         78.053.800
 22   PT. SYNOVATE                                 17     02-04-2004 S/D 01-04-2009       60          121.040.786     9             18.156.118          18.156.118        102.884.668
 23   PT. EXELL IND                                12     01-04-2004 S/D 31-03-2007       36          159.716.797     9             39.929.199          39.929.199        119.787.598
 24   PT. TELKOM                                   10     01-03-2004 S/D 30-04-2006       26          126.792.973     10            48.766.528          48.766.528         78.026.445
 25   PT. WIRA PAMUNGKAS                          12A     15-06-2004 S/D 14-06-2006       24           59.423.253     7             17.331.782          17.331.782         42.091.471
 26   PT. CHEILL SAMSUNG                           21     01-06-2004 S/D 31-05-2007       36          354.368.293     7             68.904.946          68.904.946        285.463.347
 27   DIRJEN PAJAK PL. GADUNG                     3&4     01-07-2004 S/D 31-06-2006       24          278.376.421     6             69.594.105          69.594.105        208.782.316
 28   DIRJEN PAJAK PENJARINGAN                    5&6     01-07-2004 S/D 31-06-2006       24          331.238.761     6             82.809.690          82.809.690        248.429.071
 29   PT. SINAR KATEL                              3      10-08-2004 S/D 09-08-2007       36           23.033.794     5              3.199.138           3.199.138         19.834.656
 30   PT. BPW WINGS                                3      26-04-2004 S/D 25-04-2007       36            9.269.943     8              2.059.987           2.059.987          7.209.956
 31   PT. QUICK ENGLISH                            3      20-10-2004 S/D 19-10-2007       36           31.814.385     2              1.767.466           1.767.466         30.046.919
                                         TOTAL                                                       3.226.576.210                 889.721.991        1.151.518.059      2.075.058.152
                                                                                                                                                           LAMPIRAN 9




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
LAPORAN PIUTANG IURAN - AUDITED
PER 31 DESEMBER 2004
                                                                                                                                                   (Dalam Rp)
NO.          URAIAN           PIUT. LANCAR          PIU. K. LANCAR        PIUT. MACET AKTIF          JUMLAH           AKUM PENYISIHAN       PIUT. MACET NON
                              (1 S/D 3 BULAN      ( > 3 S/D 6 BULAN )          > 6 BULAN          PIUTANG IURAN        PIUTANG IURAN        AKTIF KONTIJENSI

 1    KANWIL I
      PROGRAM PAKET :
             - JKK                1.527.135.838            191.836.278             340.802.113        2.059.774.229           532.638.391          3.229.010.095
             - JKM                  683.436.846             78.315.854             135.563.290          897.315.990           213.879.144          1.594.161.380
             - JPK                2.128.760.651            526.885.981             507.639.177        3.163.285.810         1.034.525.158          2.860.181.885

       JUMLAH WILAYAH I :        4.339.333.335             797.038.113            984.004.581        6.120.376.029         1.781.042.693          7.683.353.359

 2    KANWIL II
      PROGRAM PAKET :
             - JKK                2.589.157.265            404.077.845            1.123.694.870       4.116.929.980         1.527.772.715          3.111.427.275
             - JKM                1.020.515.982            137.716.002              417.362.373       1.575.594.358           555.078.375          1.106.783.486
             - JPK                2.673.646.730            331.600.540              340.374.740       3.345.622.010           671.975.280          2.647.792.211

      JUMLAH WILAYAH II :        6.283.319.977             873.394.387           1.881.431.983       9.038.146.348         2.754.826.370          6.866.002.972

 3    KANWIL III
      PROGRAM PAKET :
             - JKK               10.320.184.198           1.162.929.871            721.331.115       12.204.445.184         1.884.260.986          4.578.698.923
             - JKM                5.067.742.728             549.790.441            475.123.256        6.092.656.425         1.024.913.697          2.227.730.423
             - JPK                4.004.374.914             496.846.041            287.793.859        4.789.014.815           784.639.901          5.268.171.492

      JUMLAH WILAYAH III :      19.392.301.840           2.209.566.354           1.484.248.230      23.086.116.424         3.693.814.584         12.074.600.838

 4    KANWIL IV
      PROGRAM PAKET :
             - JKK                7.056.744.325           1.807.564.691           1.573.245.695      10.437.554.711         3.378.875.668         10.615.389.963
             - JKM                2.732.105.651             716.877.341             763.362.264       4.212.345.255         1.482.885.057          4.416.410.943
             - JPK                5.388.361.694           1.085.313.904           1.523.553.867       7.997.229.464         2.608.157.036          5.702.435.952

      JUMLAH WILAYAH IV :       15.177.211.669           3.609.755.936           3.860.161.825      22.647.129.430         7.469.917.761         20.734.236.858
 5    KANWIL V
      PROGRAM PAKET :
             - JKK                1.154.017.384            163.504.022             529.743.049        1.847.264.455          693.247.071           1.570.853.407
             - JKM                  504.077.483             76.972.493             189.957.751          771.007.727          266.930.244             631.010.679
             - JPK                2.133.285.211            188.570.607             329.362.811        2.651.218.628          517.933.417           2.149.591.156

       JUMLAH WILAYAH V :        3.791.380.078             429.047.121           1.049.063.611       5.269.490.810         1.478.110.732          4.351.455.241

 6    KANWIL VI
      PROGRAM PAKET :
             - JKK                4.020.329.882            416.583.940             589.822.888        5.026.736.710         1.006.406.828          3.646.943.828
             - JKM                1.546.688.689            164.210.814             227.606.874        1.938.506.377           391.817.689          1.392.641.102
             - JPK                4.275.304.830            822.232.020             515.002.188        5.612.539.038         1.337.234.208          3.835.408.698

      JUMLAH WILAYAH VI :        9.842.323.401           1.403.026.775           1.332.431.950      12.577.782.125         2.735.458.725          8.874.993.628

 7    KANWIL VII
      PROGRAM PAKET :
             - JKK                2.142.364.203            518.955.022             921.335.016        3.582.654.242         1.440.290.038          7.121.457.650
             - JKM                  669.294.995            170.237.322             264.441.576        1.103.973.893           434.678.898          1.988.501.803
             - JPK                1.772.936.685            166.923.963             376.764.931        2.316.625.579           543.688.894          3.765.624.148

      JUMLAH WILAYAH VII :       4.584.595.883             856.116.308           1.562.541.523       7.003.253.714         2.418.657.830         12.875.583.601

 8    KANWIL VIII
      PROGRAM PAKET :
             - JKK                 804.432.916             314.243.445             698.725.019        1.817.401.379         1.012.968.464          2.228.364.641
             - JKM                 251.237.810             116.008.404             205.176.436          572.422.649           321.184.839            722.205.861
              - JPK                850.405.611             100.351.018             170.973.026        1.121.729.656          271.324.044           2.159.896.932

      JUMLAH WILAYAH VIII :      1.906.076.337             530.602.867           1.074.874.481       3.511.553.684         1.605.477.348          5.110.467.434

      SELURUH KANWIL
      PROGRAM PAKET :
             - JKK               29.614.366.011           4.979.695.115           6.498.699.765      41.092.760.890        11.478.394.879         36.102.145.783
            - JKM                12.475.100.183           2.010.128.671           2.678.593.821      17.163.822.675         4.688.722.492         14.079.445.675
             - JPK               23.227.076.327           3.718.724.074           4.051.464.598      30.997.264.999         7.770.188.673         28.389.102.474

             TOTAL              65.316.542.520          10.708.547.860          13.228.758.184      89.253.848.564        23.937.306.044         78.570.693.932
                                                 LAMPIRAN 10




PT.JAMSOSTEK (PERSERO)
UANG MUKA PEGAWAI
PER 31 DESEMBER 2004
                                  (Dalam Rp)
                              JUMLAH
          KANWIL
                         UANG MUKA PEGAWAI

   KANTOR PUSAT                  1.423.589.000
   KANWIL I                         11.000.577
   KANWIL II                                 -
   KANWIL III                       42.553.650
   KANWIL IV                         1.168.280
   KANWIL V                          6.000.000
   KANWIL VI                         5.000.000
   KANWIL VII                        6.000.000
   KANWIL VIII                     989.043.971

               JUMLAH            2.484.355.478
                                                                                                                                                              LAMPIRAN 11.1




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
LAPORAN KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI EFEK JHT
PER 31 DESEMBER 2004

                                                 SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2004)                                        SALDO PENURUNAN EFEK
  NO               NAMA SAHAM                 SAHAM            @           RUPIAH                   SAHAM                        @                Penurunan
                                                                                                                                                     Efek
   1   BANK RAKYAT INDONESIA                      22.000.000       2.875,00      63.250.000.000          22.000.000                   1.371,18    30.165.942.150,74
   2   UNILEVER                                   10.154.500       3.300,00      33.509.850.000          10.154.500                      49,97       507.454.972,24
   3   PERUSAHAAN GAS NEGARA                       4.100.000       9.600,00      39.360.000.000           4.100.000                   1.604,35     6.577.819.201,99
   4   INDOSAT                                    76.000.000       5.750,00     437.000.000.000          76.000.000                   3.250,53   247.040.216.748,32
   5   INTERNATIONAL NIKEL IND                     1.000.000      11.550,00      11.550.000.000           1.000.000                     253,64       253.644.590,20
   6   TELKOM                                     85.000.000       4.825,00     410.125.000.000          85.000.000                   2.189,83   186.135.765.412,32

             Jumlah Saham JHT                    198.254.500                    994.794.850.000         198.254.500                                470.680.843.076

                                                       SALDO 31 DESEMBER 2004                     POTENTIAL
  NO                  OBLIGASI                                         NILAI PASAR                   GAIN
                                              At Cost
                                                                   %             Nilai              (LOSS)
   1   Astra Graphia I / 03                     7.000.000.000  104,65%           7.325.500.000          325.500.000
   2   Astra Sedaya Finance V D1                9.000.000.000  100,25%           9.022.500.000           22.500.000
   3   Astra Sedaya Finance V E1                4.000.000.000  100,25%           4.010.000.000           10.000.000
   4   H.M Sampoerna II / 2000                 36.178.250.000  116,00%          38.280.000.000        2.101.750.000
   5   H.M Sampoerna III / 2000                35.000.000.000  100,34%          35.117.600.000          117.600.000
   6   Indofood II/2003                         5.257.500.000  102,00%           5.100.000.000         (157.500.000)
   7   Indosat II A / 2002                     16.086.000.000  114,15%          17.122.500.000        1.036.500.000
   8   Jasa Marga X Seri O/2002                28.644.250.000  113,50%          30.645.000.000        2.000.750.000
   9   PT. Medco Energi Internasional          62.000.000.000  105,19%          65.218.420.000        3.218.420.000
  10   Oto Multi Artha III                     16.000.000.000  104,43%          16.709.280.000          709.280.000
  11   Pegadaian IX/2002                       23.000.000.000  118,00%          27.140.000.000        4.140.000.000
  12   PLN VIB                                 20.768.500.000   90,15%          19.833.000.000         (935.500.000)
  13   Putra Sumber Utama Timber I-A/03        12.000.000.000   60,13%           7.215.000.000       (4.785.000.000)
  14   Putra Sumber Utama Timber I-B/03         7.000.000.000   60,13%           4.208.750.000       (2.791.250.000)
  15   RCTI / 03                               30.000.000.000  102,20%          30.660.000.000          660.000.000
  16   Recap Bonds FR 0002                    265.536.115.174  114,50%         269.075.000.000        3.538.884.826
  17   Recap Bonds FR 0004                    280.317.500.000  104,25%         286.687.500.000        6.370.000.000
  18   Recap Bonds FR 0005                    216.555.056.103  107,50%         228.975.000.000       12.419.943.897
  19   Recap Bonds FR 0010                    317.817.420.747  111,80%         329.815.900.000       11.998.479.253
  20   Recap Bonds FR 0012                     55.880.000.000  110,10%          60.555.000.000        4.675.000.000
  21   Recap Bonds FR 0013                    141.995.660.714  122,17%         147.826.910.000        5.831.249.286
  22   Recap Bonds FR 0016                     28.650.000.000  114,77%          28.692.250.000           42.250.000
  23   Recap Bonds FR 0017                    215.139.000.000  112,75%         223.245.000.000        8.106.000.000
  24   Recap Bonds FR 0019                    524.100.000.000  120,05%         528.220.000.000        4.120.000.000
  25   Recap Bonds FR 0020                    273.800.000.000  121,37%         285.224.200.000       11.424.200.000
  26   Recap Bonds FR 0021                     72.655.000.000  118,25%          76.863.150.000        4.208.150.000
  27   Recap Bonds FR 0022                    325.550.000.000  107,77%         336.254.880.000       10.704.880.000
  28   Recap Bonds FR 0023                    167.620.305.868  103,11%         178.550.470.800       10.930.164.932
  29   Telkom Indonesia                         2.000.000.000  115,00%           2.300.000.000          300.000.000
  30   Excelcom I-A/03                          9.000.000.000  103,68%           9.331.200.000          331.200.000
  31   Idosat III - A/03                      100.126.000.000  106,17%         106.166.000.000        6.040.000.000
  32   Recap Bonds FR 0024                     62.062.758.871  107,27%          69.908.891.100        7.846.132.229
  33   Obligasi Pemerintah FR 0025             99.608.264.858   98,50%         102.440.000.000        2.831.735.142
  34   Recap Bonds FR 0026                    427.475.458.214  102,53%         445.983.750.000       18.508.273.390
  35   PT. Perkebunan Negara V/1               50.000.000.000  102,00%          51.000.000.000        1.000.000.000

            Jumlah Obligasi JHT           3.947.823.040.550                   4.084.722.651.900     136.899.592.954

                                                                SALDO AKHIR                         SALDO
  NO                REKSADANA                                                                          S/D
                                                Unit                P/U          Rupiah
                                                                                                  31 DES 2004
   1   ABN DANA HASIL BERKALA                    4.530.053,62      1.302,79    5.901.708.554,44     1.418.663.182,30
   2   GANESHA ABADI                             5.010.447,40      1.105,62    5.539.650.857,19       529.203.454,84
   3   PENDAPATAN TETAP ABADI                    1.108.838,19      1.177,57    1.305.734.590,81       254.171.498,29
   4   MEGA DANA OBLIGASI                        2.978.300,11      1.712,20    5.099.445.439,78        99.445.439,78
   5   MPF INVESTA LESTARI DUA (SP)              9.500.820,24      1.161,08   11.031.212.362,17     1.579.393.644,03
   6   REKSADANA GADJAH MADA                     3.650.939,83      1.392,25    5.083.020.977,62        83.020.977,62
   7   PANIN DANA UTAMA PLUS                     1.837.457,65      1.306,82    2.401.226.412,58       534.975.796,22

           Jumlah Reksadana JHT                 28.616.857,04                 36.361.999.194,59     4.498.873.993,08          4.498.873.992,87                   (0)

              Jumlah SPE JHT                                                                      612.079.310.023,14
                                                                                                                     LAMPIRAN 11.2




 PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
 LAPORAN KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI EFEK NON JHT
 PER 31 DESEMBER 2004

                                           SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2004)                              SALDO PENURUNAN EFEK
 NO               NAMA SAHAM           SAHAM           @             RUPIAH                   SAHAM              @           Penurunan
                                                                                                                                Efek
  1    ASTRA ARGO LESTARI                  7.000.000      3.100,00         21.700.000.000           7.000.000   1.039,86      7.279.049.071,33
  2    ASTRA INTERNATIONAL                19.000.423      9.600,00     182.404.060.800,00          19.000.423   4.048,30     76.919.492.322,11
  3    BANK DANAMON                       19.798.000      4.375,00      86.616.250.000,00          19.798.000   1.305,48     25.841.905.745,29
  4    BANK CENTRAL ASIA                  32.000.000      2.975,00      95.200.000.000,00          32.000.000   1.192,28     38.163.375.551,23
  5    BANK MANDIRI                       15.000.000      1.925,00      28.875.000.000,00          15.000.000     676,53     10.147.963.525,76
  6    BANK INTERNATIONAL INDONESIA      190.000.000        185,00      35.150.000.000,00         190.000.000      79,34     15.074.849.374,83
  7    BANK RAKYAT INDONESIA              85.000.000      2.875,00     244.375.000.000,00          85.000.000   1.838,80    156.297.889.248,86
  8    CIPUTRA SURYA                      25.000.000      1.475,00      36.875.000.000,00          25.000.000     643,39     16.084.749.353,81
  9    BANK NIAGA                         61.000.000        460,00      28.060.000.000,00          61.000.000      41,54      2.533.848.234,90
  10   GUDANG GARAM                        4.850.000     13.550,00      65.717.500.000,00           4.850.000   1.323,34      6.418.184.746,04
  11   H M SAMPOERNA                      15.750.000      6.650,00     104.737.500.000,00          15.750.000   1.853,33     29.189.951.274,48
  12   INDOFOOD                           39.000.000        800,00      31.200.000.000,00          39.000.000      25,95      1.011.894.764,69
  13   INDOSIAR                           26.500.000        675,00      17.887.500.000,00          26.500.000    (184,45)    (4.887.901.638,42)
  14   INDOSAT                            55.000.000      5.750,00     316.250.000.000,00          55.000.000   3.399,67    186.982.061.667,91
  15   INDOCEMENT                          5.000.000      3.075,00      15.375.000.000,00           5.000.000   1.282,02      6.410.120.418,09
  16   KALBE FARMA                        51.004.000        550,00      28.052.200.000,00          47.500.000     217,03     10.308.746.626,77
  17   KIMIA FARMA                        57.000.000        205,00      11.685.000.000,00          57.000.000     (14,29)      (814.498.751,97)
  18   LAPINDO PACKAGING                  48.429.500        455,00      22.035.422.500,00          48.429.500       5,00        242.147.500,00
  19   PERUSAHAAN GAS NEGARA              45.000.000      1.900,00      85.500.000.000,00          45.000.000     292,09     13.144.272.018,68
  20   SEMEN GRESIK                        3.650.000     18.500,00      67.525.000.000,00           3.650.000  10.109,90     36.901.123.780,71
  21   SURYA CITRA MEDIA                  21.440.500        725,00      15.544.362.500,00          21.440.500    (204,36)    (4.381.627.913,00)
  22   TAMBANG BATUBARA ASAHAN            35.000.000      1.525,00      53.375.000.000,00          35.000.000     822,45     28.785.921.147,61
  23   TELKOM                             78.500.340      4.825,00     378.764.140.500,00          78.500.340   1.828,36    143.527.102.280,71
  24   UNILEVER                           22.000.000      3.300,00      72.600.000.000,00          22.000.000      (9,02)      (198.415.201,79)
  25   TRACTOR                            46.000.000      2.275,00     104.650.000.000,00          46.000.000   1.186,67     54.586.704.032,49
Saham Non JHT                           1.007.922.763                   2.150.153.936.300        1.004.418.763                   855.568.909.181

                                                  SALDO 31 DESEMBER 2004                    POTENTIAL
  NO                 OBLIGASI                                   NILAI PASAR                    GAIN
                                       At Cost
                                                            %             Nilai               (LOSS)
   1   Jasa Marga X Seri O/2002        21.220.500.000   113,50%           20.430.000.000         (790.500.000)
   2   PLN VII / 2004                  20.627.500.000   105,51%           21.102.200.000          474.700.000
   3   Recap Bonds FR 0023             20.220.000.000   103,11%           20.622.600.000          402.600.000
   4   Obligasi Pemerintah FR 0025     49.195.000.000    98,50%           49.250.000.000           55.000.000
   5   Idosat III - A/03                4.240.000.000   106,17%            4.246.640.000            6.640.000
   6   Jasa Marga IX N1                 5.775.000.000   116,00%            5.800.000.000           25.000.000
   7   Recap Bonds FR 0016             34.665.000.000   114,77%           34.430.700.000         (234.300.000)
   8   Recap Bonds FR 0017             33.530.000.000   112,75%           33.825.000.000          295.000.000

           Jumlah Obligasi Non JHT    189.473.000.000                     189.707.140.000         234.140.000

                                                        SALDO AKHIR                           SALDO
  NO               REKSADANA                               P/U            Rupiah                 S/D
                                         Unit
                                                                                            31 DES 2004
   1   CITIREKSADANA RUPIAH PLUS         4.255.362,91     1.092,11       4.647.324.385,57       391.706.155,71
   2   AAA BOND FUND                     4.251.404,96     1.200,01       5.101.728.468,21       101.728.468,21
   3   DANA TETAP OPTIMA                 4.330.832,28     1.184,89       5.131.559.857,52       131.559.857,82
   4   DHANA WIBAWA STABIL               2.859.749,31     1.379,16       3.944.063.303,45       929.063.303,42
   5   MEGA DANA OBLIGASI                3.973.589,93     1.712,20       6.803.580.681,57     1.778.580.681,41
   6   MPF INVESTA LESTARI DUA (SP)     10.604.694,88     1.161,08      12.312.899.131,27     1.762.899.131,27
   7   PHINISI DANA TETAP P.            14.929.777,55     1.673,35      24.982.743.270,99     4.982.743.270,99
   8   SCHRO DANA MANTAP PLUS            9.657.450,24     1.276,84      12.331.018.764,31     2.331.018.764,31
   9   SI DANA OBLIGASI PLUS            11.142.171,99     1.206,78      13.446.150.312,89     3.421.150.312,85
          Jumlah Reksadana Non JHT      66.005.034,05                   88.701.068.175,78    15.830.449.945,99

             Jumlah SPE Non JHT                                                             871.633.499.127,11
                                                                                                                     LAMPIRAN 11.2




 PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
 LAPORAN KENAIKAN (PENURUNAN) NILAI EFEK NON JHT
 PER 31 DESEMBER 2004

                                           SALDO AKHIR (31 DESEMBER 2004)                              SALDO PENURUNAN EFEK
 NO               NAMA SAHAM           SAHAM           @             RUPIAH                   SAHAM              @           Penurunan
                                                                                                                                Efek
  1    ASTRA ARGO LESTARI                  7.000.000      3.100,00         21.700.000.000           7.000.000   1.039,86      7.279.049.071,33
  2    ASTRA INTERNATIONAL                19.000.423      9.600,00     182.404.060.800,00          19.000.423   4.048,30     76.919.492.322,11
  3    BANK DANAMON                       19.798.000      4.375,00      86.616.250.000,00          19.798.000   1.305,48     25.841.905.745,29
  4    BANK CENTRAL ASIA                  32.000.000      2.975,00      95.200.000.000,00          32.000.000   1.192,28     38.163.375.551,23
  5    BANK MANDIRI                       15.000.000      1.925,00      28.875.000.000,00          15.000.000     676,53     10.147.963.525,76
  6    BANK INTERNATIONAL INDONESIA      190.000.000        185,00      35.150.000.000,00         190.000.000      79,34     15.074.849.374,83
  7    BANK RAKYAT INDONESIA              85.000.000      2.875,00     244.375.000.000,00          85.000.000   1.838,80    156.297.889.248,86
  8    CIPUTRA SURYA                      25.000.000      1.475,00      36.875.000.000,00          25.000.000     643,39     16.084.749.353,81
  9    BANK NIAGA                         61.000.000        460,00      28.060.000.000,00          61.000.000      41,54      2.533.848.234,90
  10   GUDANG GARAM                        4.850.000     13.550,00      65.717.500.000,00           4.850.000   1.323,34      6.418.184.746,04
  11   H M SAMPOERNA                      15.750.000      6.650,00     104.737.500.000,00          15.750.000   1.853,33     29.189.951.274,48
  12   INDOFOOD                           39.000.000        800,00      31.200.000.000,00          39.000.000      25,95      1.011.894.764,69
  13   INDOSIAR                           26.500.000        675,00      17.887.500.000,00          26.500.000    (184,45)    (4.887.901.638,42)
  14   INDOSAT                            55.000.000      5.750,00     316.250.000.000,00          55.000.000   3.399,67    186.982.061.667,91
  15   INDOCEMENT                          5.000.000      3.075,00      15.375.000.000,00           5.000.000   1.282,02      6.410.120.418,09
  16   KALBE FARMA                        51.004.000        550,00      28.052.200.000,00          47.500.000     217,03     10.308.746.626,77
  17   KIMIA FARMA                        57.000.000        205,00      11.685.000.000,00          57.000.000     (14,29)      (814.498.751,97)
  18   LAPINDO PACKAGING                  48.429.500        455,00      22.035.422.500,00          48.429.500       5,00        242.147.500,00
  19   PERUSAHAAN GAS NEGARA              45.000.000      1.900,00      85.500.000.000,00          45.000.000     292,09     13.144.272.018,68
  20   SEMEN GRESIK                        3.650.000     18.500,00      67.525.000.000,00           3.650.000  10.109,90     36.901.123.780,71
  21   SURYA CITRA MEDIA                  21.440.500        725,00      15.544.362.500,00          21.440.500    (204,36)    (4.381.627.913,00)
  22   TAMBANG BATUBARA ASAHAN            35.000.000      1.525,00      53.375.000.000,00          35.000.000     822,45     28.785.921.147,61
  23   TELKOM                             78.500.340      4.825,00     378.764.140.500,00          78.500.340   1.828,36    143.527.102.280,71
  24   UNILEVER                           22.000.000      3.300,00      72.600.000.000,00          22.000.000      (9,02)      (198.415.201,79)
  25   TRACTOR                            46.000.000      2.275,00     104.650.000.000,00          46.000.000   1.186,67     54.586.704.032,49
Saham Non JHT                           1.007.922.763                   2.150.153.936.300        1.004.418.763                   855.568.909.181

                                                  SALDO 31 DESEMBER 2004                    POTENTIAL
  NO                 OBLIGASI                                   NILAI PASAR                    GAIN
                                       At Cost
                                                            %             Nilai               (LOSS)
   1   Jasa Marga X Seri O/2002        21.220.500.000   113,50%           20.430.000.000         (790.500.000)
   2   PLN VII / 2004                  20.627.500.000   105,51%           21.102.200.000          474.700.000
   3   Recap Bonds FR 0023             20.220.000.000   103,11%           20.622.600.000          402.600.000
   4   Obligasi Pemerintah FR 0025     49.195.000.000    98,50%           49.250.000.000           55.000.000
   5   Idosat III - A/03                4.240.000.000   106,17%            4.246.640.000            6.640.000
   6   Jasa Marga IX N1                 5.775.000.000   116,00%            5.800.000.000           25.000.000
   7   Recap Bonds FR 0016             34.665.000.000   114,77%           34.430.700.000         (234.300.000)
   8   Recap Bonds FR 0017             33.530.000.000   112,75%           33.825.000.000          295.000.000

           Jumlah Obligasi Non JHT    189.473.000.000                     189.707.140.000         234.140.000

                                                        SALDO AKHIR                           SALDO
  NO               REKSADANA                               P/U            Rupiah                 S/D
                                         Unit
                                                                                            31 DES 2004
   1   CITIREKSADANA RUPIAH PLUS         4.255.362,91     1.092,11       4.647.324.385,57       391.706.155,71
   2   AAA BOND FUND                     4.251.404,96     1.200,01       5.101.728.468,21       101.728.468,21
   3   DANA TETAP OPTIMA                 4.330.832,28     1.184,89       5.131.559.857,52       131.559.857,82
   4   DHANA WIBAWA STABIL               2.859.749,31     1.379,16       3.944.063.303,45       929.063.303,42
   5   MEGA DANA OBLIGASI                3.973.589,93     1.712,20       6.803.580.681,57     1.778.580.681,41
   6   MPF INVESTA LESTARI DUA (SP)     10.604.694,88     1.161,08      12.312.899.131,27     1.762.899.131,27
   7   PHINISI DANA TETAP P.            14.929.777,55     1.673,35      24.982.743.270,99     4.982.743.270,99
   8   SCHRO DANA MANTAP PLUS            9.657.450,24     1.276,84      12.331.018.764,31     2.331.018.764,31
   9   SI DANA OBLIGASI PLUS            11.142.171,99     1.206,78      13.446.150.312,89     3.421.150.312,85
          Jumlah Reksadana Non JHT      66.005.034,05                   88.701.068.175,78    15.830.449.945,99

             Jumlah SPE Non JHT                                                             871.633.499.127,11
                                                                                                                                                                                       LAMPIRAN 12




PT. JAMSOSTEK (PERSERO)
TAKSIRAN PERHITUNGAN PPH BADAN
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2004
                                                                                                                                                                       (Dalam Rp)
                                                                                               TOTAL                               Koreksi                    SPT PPh
                                                 URAIAN
                                                                                             31 DES 2004                            Fiskal                     Badan

  Pendapatan Iuran                                                                                1.200.597.511.385                                       -      1.200.597.511.385
  Beban Jaminan                                                                                    (547.683.176.653)                                      -       (547.683.176.653)
  Beban Cadangan Teknis                                                                            (430.943.327.454)                     237.371.538.713          (193.571.788.741)
Beban cadangan klaim                                                                                                                       (6.683.201.039)          (6.683.201.039)
  PENDAPATAN BERSIH IURAN                                                                         221.971.007.278                       230.688.337.674          452.659.344.952
                                                                                                                                                          -                    -
PENGHASILAN INVESTASI                                                                                                                                     -                    -
REALIZED                                                                                                                                                  -                    -
 Pendapatan Bunga                                                                               2.705.097.347.209                    (2.645.210.056.728)          59.887.290.481
 Pendapatan Dividen Investasi                                                                      97.448.243.203                       (24.866.397.000)          72.581.846.203
 Pendapatan Sewa Investasi                                                                         38.138.983.418                       (38.138.983.418)                       -
 Pend. Kerjasama Operasi (Kso)                                                                                 -                                          -                    -
 Pendapatan Investasi Melalui Fm                                                                               -                                          -                    -
 Pendapatan Investasi Lainnya                                                                      15.444.247.726                        (2.507.430.315)          12.936.817.411
 Laba Pelepasan Investasi                                                                         502.778.019.545                      (502.778.019.545)                       -
 Rugi Pelepasan Investasi                                                                         (29.641.051.991)                       29.641.051.991                        -
                                                                                                                                                          -                    -
UNREALIZED                                                                                                                                                -                    -
 Keuntungan dari Kenaikan Investasi                                                               230.990.311.424                      (230.990.311.424)                       -
 Kerugian dari Penurunan Nilai Investasi                                                         (186.899.580.216)                      186.899.580.216                        -
                                                                                                                                                          -                    -

                                                          PENDAPATAN INVESTASI BRUTO (I)        3.373.356.520.318                    (3.227.950.566.223)         145.405.954.095
                                                                                                                                                          -                    -
BEBAN INVESTASI                                                                                                                                           -                    -
                                                                                                                                                          -                    -
 Beban Pajak Atas Kegiatan Investasi                                                              (49.586.318.169)                       47.811.226.972           (1.775.091.198)
 Beban Administrasi Atas Kegiatan Investasi                                                        (7.674.154.259)                        7.542.865.723               (131.288.536)
 Beban Pemasaran dan Pengelolaan Aset Investasi                                                   (44.151.562.336)                       43.206.187.523               (945.374.812)
 Beban Asuransi Aset Investasi                                                                     (1.072.936.580)                        1.072.936.580                        -
 Beban Manager Investasi dan Konsultan                                                               (645.575.000)                           245.575.000              (400.000.000)
 Beban Investasi Lainnya                                                                             (939.792.564)                                   -                (939.792.564)
                                                                                                                                                          -    #N/A
                                                                    BEBAN INVESTASI ( II )       (104.070.338.908)                       99.878.791.797           (4.191.547.109)
                                                                                                                                                          -                    -
 PENDAPATAN INVESTASI NETTO (I) - (II)                                                          3.269.286.181.410                    (3.128.071.774.425)         141.214.406.986
                                                                                                                                                                              -
 TOTAL PENDAPATAN USAHA                                                                         3.491.257.188.688                    (2.897.383.436.752)         593.873.751.938


  Beban Manajemen                                                                                  11.514.285.669                        10.470.167.131            1.044.118.538
                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                          -
  Beban Operasional                                                                                80.252.337.587                        71.003.963.697            9.248.373.889
                                                                                                                                                          -
                                                                                                                                                          -
  Beban Personil                                                                                  321.784.346.543                       286.606.678.633           35.177.667.909
                                                                                                                                                          -
  Beban Administrasi Dan Umum                                                                     116.523.795.710                       103.895.789.291           12.628.006.420
                                                                                                                                                          -
  Beban Penyusutan Dan Amortisasi                                                                  36.803.996.035                        32.954.675.669            3.849.320.366
                                                                                                                                                          -
 Beban Penyisihan Piutang Iuran                                                                    23.937.306.014                        23.937.306.015                            -
  Beban Administrasi Pengelolaan Investasi Jht                                                                                                            -                        -
                                                                                                                                                          -
  BIAYA USAHA                                                                                     590.816.067.558                       528.868.580.436           61.947.487.122
                                                                                                                                                          -
 LABA USAHA                                                                                     2.900.441.121.130                    (2.368.514.856.316)         531.926.264.815


Pendapatan Lain-Lain                                                                               82.935.799.340                        (2.530.278.818)          80.405.520.522
                                                                                                                                                          -
Beban Lain-Lain                                                                                    13.598.449.032                         1.017.324.889           12.581.124.143
                                    Pendapatan Bersih Lain Lain                                    69.337.350.308                        (1.512.953.929)          67.824.396.379
                                                                                                                                                          -
 ALOKASI BIAYA BERSAMA                                                                                                                                    -                        -
                                                                                                                                                          -
 LABA BERSIH                                                                                    2.969.778.471.438                    (2.370.027.810.245)         599.750.661.194


 BAGIAN PESERTA ATAS HASIL INVES JHT                                                             (2.335.047.029.892)                   2.335.047.029.892                       -


 LABA BERSIH SEBELUM PAJAK                                                                        634.731.441.546                       (34.980.780.353)         599.750.661.194
                                                                                                                                                     10%               5.000.000,00
                                                                                                                                                     15%               7.500.000,00
                                                                                                                                                     30%        179.895.198.357,96
                                                                                                                       Taksiran pajak badan 2004              179.907.698.357,96
                                                                       BPK-RI
LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN



EVALUASI KINERJA


PT JAMSOSTEK (PERSERO)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004




Nomor        : 14.C/AUDITAMA V/GA/03/2005
Tanggal      : 31 Maret 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jln. Gatot Subroto No.31 Jakarta pusat 10210
Telp.(021) 5700380, 5738740, 5720957, 5738727 dan 5704395 s.d 9 Pesawat 511.
Fax. (021) 5700380 dan 5723995
                           DAFTAR ISI

                                                                        Halaman
I SIMPULAN EVALUASI
  1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
     Perusahaan (RKAP)..……………………………………………….                                1
  2. Tingkat kesehatan perusahaan………………………………………                           3
  3. Perkembangan usaha perusahaan …………………………………...                        4
  4. Penilaian atas struktur pengendalian intern ………………….……..              4

II URAIAN EVALUASI

  1. Metodologi, batasan, ruang lingkup dan tanggung jawab ………….           7
  2.   Penyusunan dan pelaksanaan RKAP……………………………….
                                                                           8
       2.1. Penyusunan RKAP…..………………………………...………
                                                                           8
       2.2. Pelaksanaan RKAP…..………………………………...………
                                                                           8
           2.2.1. Realisasi pendapatan ……………………………………
                                                                           9
           2.2.2. Realisasi beban …………………………………………
                                                                           11
           2.2.3. Realisasi laba …………………………………….……..
                                                                           13
           2.2.4. Portofolio investasi ……………………………………..
                                                                           13
           2.2.5. Realisasi penambahan peserta baru …………………….
                                                                           14
           2.2.6. Kontribusi kepada negara ………………………………
                                                                           15
           2.2.7. Pembayaran jaminan dan kontribusi kepada masyarakat
                  tenaga kerja dan lingkungan ……………………………                  15
  3. Tingkat kesehatan perusahaan ……………………………….……..                        17
  4. Perkembangan perusahaan ………………………………….……..                            18
       4.1. Analisa kenaikan aktiva perusahaan …………………………..                18
       4.2. Analisa hasil usaha perusahaan ………………………………..                  19
       4.3. Analisa rasio keuangan perusahaan …………………….……..                19
  5.   Pemahaman atas struktur pengendalian intern ……………………..              19

  LAMPIRAN

  I.   Perbandingan realisasi usaha dan keuangan tahun 2004 dengan
       tahun sebelumnya
  II. Perhitungan nilai bobot kinerja
                                SIMPULAN EVALUASI


        Sehubungan dengan audit kami terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian
PT Jamsostek (Persero) selanjutnya disebut dengan “PT Jamsostek” tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2004, dengan ini kami sampaikan pokok-pokok simpulan evaluasi
kinerja perusahaan tahun buku 2004 sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

   1.1. Penyusunan RKAP

       RKAP     disusun    berdasarkan    Surat   Keputusan     Menteri    Negara    BUMN
       No.KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 dan telah disahkan dalam Rapat Umum
       Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 Januari 2004.

   1.2. Pelaksanaan RKAP
       1.2.1 Realisasi pendapatan

              Realisasi pendapatan iuran tahun 2004 sebesar Rp1.200.597,51 juta atau
              84,20% dari anggarannya sebesar Rp1.425.897,52 juta. Penerimaan iuran
              program paket mencapai 96,06% dari keseluruhan penerimaan iuran. Program
              paket terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM)
              dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).
              Realisasi pendapatan investasi bruto mencapai Rp3.372.992,43          juta atau
              108,07% dari anggarannya sebesar Rp3.121.000,74 juta yang terjadi terutama
              karena meningkatnya pendapatan bunga obligasi dan capital gain saham.
              Realisasi pendapatan lain-lain mencapai Rp71.222,65 juta atau 596,01% dari
              anggarannya sebesar Rp11.949,92 juta. Hal ini terjadi karena adanya koreksi
              ke pendapatan lain-lain atas beban penyisihan piutang yang bersaldo negatif.




                                           1                     BPK-RI/AUDITAMA V
1.2.2. Realisasi beban

      Realisasi beban jaminan mencapai Rp547.683,18 juta atau 73,26% dari
      anggarannya sebesar Rp747.573,43 juta. Realisasi di bawah anggaran karena
      penurunan jumlah kasus atau klaim ke perusahaan.
      Realisasi beban usaha mencapai Rp598.827,75 juta atau 93,48% dari
      anggarannya sebesar Rp640.603,42 juta.

1.2.3. Realisasi laba

      Realisasi laba sebelum pajak tahun 2004 sebesar Rp634.739,62 juta atau
      112,28% dari anggarannya sebesar Rp565.296,23 juta terutama disebabkan
      karena pendapatan investasi melebihi anggaran dan beban jaminan maupun
      beban usaha kurang dari anggarannya.

1.2.4. Realisasi investasi

      Realisasi investasi tahun 2004 sebesar Rp32.530.265,81 juta atau 100,50%
      dari anggarannya Rp32.369.989,06 juta. Portofolio investasi terbanyak, yaitu
      pada deposito, obligasi dan saham.

1.2.5. Realisasi penambahan peserta baru

      2.2.5.1 Penambahan Kepesertaan Program Paket selama tahun 2004 sebanyak
              11.158 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.037.754
              orang. Penambahan kepesertaan tersebut dibandingkan dengan
              targetnya sebanyak       10.958 perusahaan dan jumlah tenaga kerja
              sebanyak 2.119.672 orang, berarti tercapai 101,83% untuk jumlah
              perusahaan dan 96,14% untuk tenaga kerja.
      2.2.5.2 Penambahan Kepesertaan Program Khusus selama tahun 2004
              mencapai 1.968.539 tenaga kerja dan dibandingkan dengan target
              sebanyak 1.600.745 tenaga kerja, berarti penambahan kepesertaan
              mencapai 122,98%.


                                   2                      BPK-RI/AUDITAMA V
       1.2.6. Realisasi kontribusi kepada negara

             Total realisasi kontribusi kepada negara untuk tahun 2004 berupa taksiran
             pajak penghasilan   sebesar Rp179.915,85 juta atau 35.779,94% dari yang
             dianggarkan sebesar Rp502,51 juta. Kredit pajak tahun 2004 yang dapat
             diperhitungkan dengan PPh Badan adalah sebesar Rp13.029,65 juta dan PPh
             badan anak perusahaan Rp8,15 juta sehingga jumlah PPh badan yang masih
             terhutang sebesar Rp166.878,05 juta. Pada tanggal 23 Maret 2005 telah
             dilakukan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp72.326,45 juta. Sisanya
             sebesar Rp94.551,60 juta disetorkan pada tanggal 4 Mei 2005.

       1.2.7. Pembayaran jaminan dan kontribusi kepada masyarakat tenaga kerja
              dan lingkungan

             Kontribusi kepada masyarakat tenaga kerja dalam tahun 2004 adalah :

                                                             (dalam juta rupiah)
              1)  Pembayaran Jaminan Hari Tua                        2.082.802
              2)  Pembayaran Jaminan Kematian                           70.276
              3)  Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja                  193.365
              4)  Pemberian bantuan dana bergulir                           364
              5)  Pinjaman Dana *)                                      52.749
              6)  Bantuan dana tidak bergulir *)                        24.014
              7)  Kontribusi     kepada      lingkungan/Bina              2.667
                  Lingkungan *)
             *) berdasarkan laporan manajemen DPKP/PKBL unaudited


2. Tingkat kesehatan perusahaan.

   Tingkat kesehatan PT Jamsostek konsolidasian tahun 2004 apabila dihitung berdasarkan
   kriteria SK Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992, dan
   solvabilitas dihitung sesuai dengan PP No.22 tahun 2004, menunjukkan nilai bobot
   kinerja sebesar 110,28 yang berarti perusahaan tergolong “SEHAT SEKALI”. Dengan
   menggunakan acuan yang sama, tingkat kesehatan untuk tahun 2003 “SEHAT”, dengan




                                         3                    BPK-RI/AUDITAMA V
   nilai bobot 104,99. Perhitungan nilai bobot kinerja perusahaan tahun 2004 seperti terlihat
   dalam lampiran II.
   Tingkat kesehatan tersebut hanya memperhitungkan aspek keuangan, sedangkan aspek
   operasional dan aspek administrasi tidak dipertimbangkan, seperti halnya yang diatur
   dalam SK Meneg. BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian
   tingkat kesehatan BUMN. SK Meneg BUMN tersebut belum mengatur penilaian tingkat
   kesehatan BUMN bidang jasa keuangan, yang akan diatur tersendiri.

3. Perkembangan usaha perusahaan

   Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, jumlah aktiva konsolidasian mengalami
   peningkatan, yaitu dari Rp12.601.906,70 juta pada akhir tahun 2000 menjadi
   Rp33.403.075,71 juta pada akhir tahun 2004 atau mengalami peningkatan 165,06%.
   Untuk laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dari tahun 2000 sampai dengan
   2004 berfluktuasi, yaitu dari tahun 2000 sampai 2002 menurun, sedangkan tahun 2004
   meningkat sebesar Rp102.513,68 juta atau meningkat 19,26% dari tahun 2003.
   Perkembangan usaha perusahaan         dalam lima tahun terakhir, dapat dilihat dalam
   Lampiran I.
   Tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai
   dengan 2004 berada pada tingkat yang aman yaitu berhasil meraih diatas 100%, kecuali
   rasio likuiditas tahun 2001 sebesar 83,08 %. Sedangkan tahun 2004 rasio likuiditas dan
   solvabilitas perusahaan masing-masing sebesar 176,28% dan 356,66%.


4. Penilaian atas struktur pengendalian intern

   4.1. Struktur Pengendalian Intern PT Jamsostek belum sepenuhnya memadai, dan masih
       dijumpai beberapa kelemahan dalam rancangan dan pelaksanaannya, yaitu:
       4.1.1 Penempatan deposito berjangka yang dilakukan PT Jamsostek belum sesuai
              dengan ketentuan;
       4.1.2 Transaksi penjualan saham JIHD tahun 2004 belum sepenuhnya dilakukan
              dengan cermat;


                                           4                     BPK-RI/AUDITAMA V
4.1.3 PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal
      sebesar Rp1.912,81 juta atas hasil investasi deposito yang tidak optimal;
4.1.4 Pengadaan pengembangan sistem informasi penyusunan anggaran sebesar
      Rp318,50 juta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;
4.1.5 Fungsi Tim Koordinasi Fungsional Pusat tahun 2004 tidak optimal;
4.1.6 Terdapat klaim-klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Grup Maspion
      beserta perusahaan pengerah tenaga kerjanya dan PT Erna Djuliawati yang
      rasio klaimnya cukup tinggi;
4.1.7 Terdapat    perusahaan     menunggak    iuran   yang    merupakan     rekanan
      PT Jamsostek sehingga merugikan peserta Program Jaminan Sosial Tenaga
      Kerja;
4.1.8 Terdapat kelalaian menetapkan tingkat suku bunga JHT sehingga
      PT Jamsostek kelebihan membayar bunga sebesar Rp753,69 juta;
4.1.9 Pekerjaan perencanaan dan konsultansi pengembangan dan implementasi
      sistem informasi online PT Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT Magnus
      Indonesia senilai Rp5.595,98 juta belum sepenuhnya dilakukan dengan baik;
4.1.10 Pengendalian dan pembinaan        atas pengelolaan Program JPK Tambahan
      tidak sesuai dengan ketentuan sehingga rasio klaim tahun 2004 mencapai
      101,73%;
4.1.11 Pengadaan Gondola untuk menara Jamsostek sebesar Rp676,50 juta belum
      sepenuhnya sesuai ketentuan;
4.1.12 Terdapat renovasi beberapa gedung kantor Jamsostek belum sepenuhnya
      sesuai dengan ketentuan;
4.1.13 Pengadaan pekerjaan jasa pemeliharaan server dan database PT Jamsostek
      sebesar Rp1.955,92 juta belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang
      berlaku;
4.1.14 Pelaksanaan pengadaan perangkat keras komputer senilai Rp2.831,96 juta
      oleh CV Fartika Prismatama belum sepenuhnya dapat dipertanggung-
      jawabkan;



                                     5                    BPK-RI/AUDITAMA V
        4.1.15 Perencanaan dan evaluasi administrasi atas pengadaan Public Service
               Announcement (PSA) PT Jamsostek sebesar Rp1.568,05 juta belum
               sepenuhnya sesuai ketentuan;
        4.1.16 Sewa gedung KC Belawan sebesar Rp582,00 juta belum sepenuhnya sesuai
               dengan ketentuan;
        4.1.17 Pengadaan kalender dan agenda sebesar Rp943,25 juta belum sepenuhnya
               sesuai ketentuan yang berlaku;
        4.1.18 Pengadaan dan pendistribusian majalah Jamsostek dengan nilai masing-
               masing sebesar Rp2.211,00 juta dan Rp1.225,54 juta belum sepenuhnya
               sesuai dengan ketentuan;
        4.1.19 Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh sejumlah
               pegawai PT Jamsostek di Kanwil dan KC serta pihak III dengan taksiran
               kerugian sekitar Rp10.538,88 juta.
        4.1.20 Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
 4.2.   Peranan Satuan Pengawasan Intern (SPI)
        Dari target pelaksanaan audit tahun 2004 yang direncanakan sebanyak 100 objek,
        yaitu keuangan 65 objek, operasional 35 objek telah berhasil direalisasikan 83
        objek dan terdapat tambahan 25 objek.

         Demikian kesimpulan evaluasi kinerja PT Jamsostek yang dapat kami sampaikan,
sedangkan rincian lebih lanjut dijelaskan pada halaman berikutnya.

                                                    Auditor Utama Keuangan Negara V
                                                         Penanggung jawab Audit,




                                                         Drs. Misnoto, Ak. MA
                                                        Register Negara No.D-1416

                                                          Jakarta, 31 Maret 2005




                                           6                     BPK-RI/AUDITAMA V
                                 URAIAN EVALUASI



1. Metodologi, batasan, ruang lingkup dan tanggung jawab
   Evaluasi terhadap kinerja PT Jamsostek, kami laksanakan bersama-sama dengan
   pelaksanaan general audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek untuk tahun buku yang
   berakhir tanggal 31 Desember 2004. Sumber data yang digunakan untuk evaluasi terhadap
   kinerja PT Jamsostek tahun buku 2004 (periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2004), kami
   peroleh dari :

   1.1.   Laporan Auditor Independen atas laporan keuangan PT Jamsostek untuk tahun
          yang berakhir tanggal 31 Desember 2000 s.d. 2004.

   1.2.   RKAP PT Jamsostek yang telah disahkan dalam RUPS.

   1.3.   Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2004-2008.

   1.4.   Laporan intern perusahaan yang secara periodik disusun, antara lain :

          1.4.1 Laporan atas kegiatan operasional dan investasi;

          1.4.2 Laporan manajemen;

          1.4.3 Laporan atas Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP);

          1.4.4 Laporan atas Pengelolaan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

   Dalam Laporan Kinerja PT Jamsostek, data keuangan perusahaan termasuk nilai
   penyertaan dan/atau pendapatan dari penyertaan PT Jamsostek pada anak perusahaan,
   yang diperhitungkan atas dasar metode ekuitas.

   Evaluasi tingkat kesehatan suatu perusahaan asuransi dilakukan dengan mendasarkan pada
   Surat Keputusan Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992, tentang
   Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Sedangkan tingkat solvabilitas dihitung sesuai
   dengan PP No.22 tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek.

   Evaluasi kami laksanakan dengan cara antara lain review, konfirmasi, perhitungan ulang,
   verifikasi, analisis, dan interpretasi data/informasi yang tersedia. Kami tidak melakukan


                                           7                     BPK-RI/AUDITAMA V
  perbandingan data industri sejenis yang diperoleh dari pihak eksternal yang kompeten
  karena keterbatasan dalam ketersediaan data/informasi yang diperlukan.

  Laporan Kinerja PT Jamsostek dan data lain yang disajikan manajemen merupakan
  tanggung jawab manajemen perusahaan, sedangkan tanggung jawab kami terbatas pada
  hasil evaluasi atas Laporan Kinerja PT Jamsostek tersebut.

2. Penyusunan dan pelaksanaan RKAP

  2.1. Penyusunan RKAP
      RKAP      disusun   berdasarkan    Surat   Keputusan     Menteri     Negara   BUMN
      No.KEP-101/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 serta mengacu pada Rencana Jangka
      Panjang Perusahaan tahun 2004 s.d. 2008. RKAP tersebut telah disahkan dalam
      RUPS tanggal 15 Januari 2004.
      Dalam penyusunan RKAP tahun 2004 ditetapkan asumsi-asumsi yang mengacu pada
      perkembangan ekonomi yang cukup positif, namun tetap konservatif, yaitu asumsi-
      asumsi yang digunakan dalam penetapan RAPBN tahun 2004, antara lain tingkat
      inflasi 6 % s.d 8%, pertumbuhan ekonomi 4% s.d 5 % dan suku bunga Sertifikat Bank
      Indonesia (SBI) satu tahun 8% s.d 9%.


  2.2. Pelaksanaan RKAP
      Berdasarkan data pada tabel I berikut terlihat bahwa realisasi anggaran tahun 2004
      adalah sebagai berikut :




                                          8                    BPK-RI/AUDITAMA V
   Tabel I : Realisasi pendapatan dan beban tahun 2004
                                                                   (dalam juta rupiah)
             Keterangan                   Anggaran        Realisasi     % Pencapaian
PENDAPATAN
a. Iuran                                  1.425.897,52   1.200.597,51           84,20
b. Investasi (Bruto)                      3.121.000,74   3.372.992,43          108,07
c. Operasional Anak Perusahaan               17.904,00       6.279,56           35,07
d. Lain-lain                                 12.429,88      85.062,88          684,34
Jumlah                                    4.577.232,14   4.664.932,38          101,92

BEBAN
a. Jaminan                                  747.573,43     547.683,18           73,26
b. Cadangan Teknis                          413.039,69     430.943,33          104,33
c. Beban Investasi                          128.415,74     103.851,24           80,87
d. Beban Usaha                              640.603,42     598.827,75           93,48
e. Beban lain-lain                              479,96      13.840,23        2.883,62
f. Bagian Peserta atas Hasil Investasi    2.081.823,67   2.335.047,03          112,16
   JHT
Jumlah                                    4.011.935,91   4.030.192,76          100,46
    LABA SEBELUM PAJAK                      565.296,23     634.739,62          112,28


   2.2.1 Realisasi pendapatan
          Realisasi pendapatan iuran dan operasional anak perusahaan berada di bawah
          anggarannya, tetapi realisasi pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain
          berada di atas anggaran, masing-masing 8,07% dan 584,34% di atas
          anggarannya, sehingga secara keseluruhan realisasi pendapatan 1,92% di atas
          anggarannya.




                                     9                    BPK-RI/AUDITAMA V
2.2.1.1. Realisasi Penerimaan Iuran

           Tabel II : Realisasi Penerimaan Iuran

                                                                       (dalam juta rupiah)
      Jenis Pendapatan Iuran             Anggaran          Realisasi            %
                                                                            Pencapaian
 Program paket – diluar JHT
  Jaminan Kecelakaan Kerja                578.905,09        525.184,98              90,72
  Jaminan Kematian                        238.321,03        234.861,78              98,55
  Jaminan Pemeliharaan Kesehatan          570.722,74        393.200,64              68,90
                                        1.387.948,86      1.153.247,40              83,09
 Program Khusus
  Jasa Konstruksi                          37.948,66         47.302,11             124,65

 Sektor Informal                                    -               48,00                  -

 Total                                  1.425.897,52      1.200.597,51              84,20


           Realisasi penerimaan iuran mencapai Rp1.200.597,51 juta atau 84,20%
           dari anggarannya sebesar Rp1.425.897,52 juta.

2.2.1.2. Realisasi Penerimaan Hasil Investasi Bruto
           Tabel III : Anggaran dan Realisasi Penerimaan Hasil Investasi
                                                                       (dalam juta rupiah)
            Jenis Investasi          Anggaran           Realisasi           % pencapaian
Bank Investasi                                  -           1.667,95                   -
Deposit On Call (DOC)                 10.435,00           21.946,09               210,31

Deposito                            1.426.006,00        1.161.018,58               81,42

Investasi Pasar Uang Lainnya             900,00             1.002,41              111,38

Saham                                210.919,00          489.264,19               231,97

Reksadana                             16.953,00           24.745,78               145,97

Obligasi                            1.251.208,00        1.563.005,06              124,92

Medium Term Notes                     86.595,00           69.312,67                80,04

Penyertaan                               285,74               24,41                 8,54

Tanah & Bangunan                     117.699,00            41.005,29               34,84

Jumlah                              3.121.000,74        3.372.992,43              108,02
           Realisasi penerimaan hasil investasi mencapai Rp3.372.992,43 juta
           atau 108,02% dari anggarannya sebesar Rp3.121.000,74 juta. Realisasi


                               10                         BPK-RI/AUDITAMA V
             penerimaan hasil investasi melebihi anggarannya sebesar 8,02% karena
             realisasi hasil obligasi, DOC, saham dan reksadana yang melebihi
             anggarannya.

      2.2.1.3. Realisasi hasil operasi anak perusahaan
             Realisasi hasil operasi anak perusahaan (PT Bijak) pada tahun 2004
             adalah sebesar Rp6.279,56 juta atau 35,07% dari anggarannya sebesar
             Rp17.904,00 juta.

      2.2.1.4. Realisasi pendapatan lain-lain bruto
             Realisasi pendapatan lain-lain mencapai Rp85.062,88 juta atau
             684,34% dari anggarannya sebesar Rp12.429,88 juta.

2.2.2. Realisasi beban

      Perbandingan antara realisasi beban jaminan, beban cadangan teknis, beban
      investasi dan beban usaha tahun 2004 dengan anggarannya disajikan dalam
      tabel berikut:
      Tabel IV : Realisasi beban dibandingkan dengan anggaran

                                                                 (dalam juta rupiah)
                Jenis Beban               Anggaran       Realisasi        %
                                                                      Pencapaian
       A. Beban jaminan :
          JKK                               255.682,18   193.365,28          75,63
          JKM                                80.461,52    70.276,10          87,34
          JPK                               399.505,92   273.561,86          68,48
          Progsus                            11.923,81    10.443,94          87,60
          Sektor Informal                            -        36,00              -
         Jumlah Beban Jaminan               747.573,43   547.683,18          73,26

       B. Beban Cadangan Teknis :
          Beban Cad. Teknis – JKK           255.039,00   265.162,72        103,97
          Beban Cad. Teknis – JKM           108.938,00   124.872,20        114,63
          Beban Cad. Teknis – JPK            20.629,44     2.757,21         13,37
          Beban Cad. Teknis Progsus          25.579,63    36.185,19        141,46
          Beban Cad. Katastrofa               2.853,61     1.966,00         68,90
         Jumlah Beban Cad. Teknis           413.039,69   430.943,33        104,33




                                   11                    BPK-RI/AUDITAMA V
 C. Beban Investasi :
    Beban Pajak Investasi              71.641,83      49.586,32      69,21
    Beban Investasi                    56.773,91      54.264,92      95,58
    Jumlah Beban Investasi            128.415,74     103.851,24      80,87

 D. Beban Usaha :
    Beban Manajemen                    15.701,40      12.224,70      77,86
    Beban Operasional                  97.318,85      85.296,74      87,65
    Beban Personil                    344.212,82     322.990,47      93,83
    Beban Adm dan Umum                129.630,12     117.238,06      90,44
    Beban Penyusutan                   46.904,59      37.140,47      79,18
    Beban Penyisihan Piutang            6.835,64      23.937,31     350,18
    Jumlah Beban Usaha                640.603,42     598.827,75      93,48

      Total Beban Perusahaan         1.929.632,28   1.785.248,83     92,52


2.2.2.1. Realisasi beban jaminan
         Realisasi beban jaminan tahun 2004 mencapai Rp547.683,18 juta
         atau 73,26% dari anggarannya sebesar Rp747.573,43 juta. Realisasi
         beban jaminan lebih rendah dari anggarannya karena kecilnya klaim
         yang diajukan oleh peserta dan keberhasilan perusahaan dalam
         kampanye standar keselamatan kerja.

2.2.2.2. Realisasi beban cadangan teknis
         Realisasi beban cadangan teknis tahun 2004 mencapai Rp430.943,33
         juta atau 104,33% dari anggarannya sebesar Rp413.039,69 juta.

2.2.2.3. Realisasi beban investasi
         Realisasi beban investasi tahun 2004 mencapai Rp103.851,24 juta
         atau 80,87% dari anggarannya sebesar Rp128.415,74 juta.

2.2.2.4. Realisasi beban usaha
         Realisasi beban usaha tahun 2004 termasuk beban penyusutan dan
         penyisihan piutang mencapai Rp598.827,75 juta atau 93,48% dari
         anggarannya sebesar Rp640.603,42 juta. Realisasi beban usaha lebih


                               12                    BPK-RI/AUDITAMA V
                 rendah dari anggarannya karena keberhasilan manajemen melakukan
                 efisiensi terutama untuk beban manajemen dan operasional.

2.2.3. Realisasi laba
       Realisasi laba sebelum pajak tahun 2004 sebesar Rp634.739,62 juta atau
       mencapai 112,28% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp565.296,23
       juta. Realisasi lebih besar tersebut terutama terjadi karena hasil investasi bersih
       yang mencapai Rp3.269.141,19 juta atau 109,24% di atas anggarannya sebesar
       Rp2.992.585,01 juta, serta realisasi beban jaminan, beban cadangan teknis dan
       beban usaha yang di bawah anggaran.

2.2.4. Portofolio investasi
       Realisasi investasi tahun 2004 sebesar Rp32.530.265,81 juta atau mencapai
       100,50% dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp32.369.989,06 juta.
       Perbandingan realisasi investasi per jenis investasi dengan anggarannya
       masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut.

       Tabel V : Portofolio Investasi Tahun 2004 :

                                                                         (dalam juta rupiah)
                                       ANGGARAN           REALISASI         PENCAPAIAN
               Jenis Investasi
                                           THN 2004        TH 2004                 %
         Bank Investasi                      2.275,31        4.499,84              197,77
         Deposito On Call (DOC)            141.468,00       29.750,69               21,03
         Deposito Berjangka           14.958.248,79      14.336.741,57              95,85
          Intru. Psr Uang Lainnya                  -               -                   -
         Saham                            1.948.000,00    3.158.217,54             162,13
         Obligasi                     13.550.000,00      14.030.284,20             103,54
          Medium Term Note (MTN)           167.659,00       65.742,36               39,21
         Reksa Dana                        300.000,00      278.824,95               92,94
         Penyertaan                        104.472,96         8.025,56              7,68
         Tanah dan Bangunan               1.197.865,00     618.179,10               51,61
                    JUMLAH             32.369.989,06     32.530.265,81            100,50




                                     13                      BPK-RI/AUDITAMA V
          Realisasi portofolio investasi yang berada di atas anggarannya adalah investasi
          dalam bentuk Bank Investasi (197,77%), Saham (162,13%) dan Obligasi
          (103,54%), sedangkan portofolio investasi yang lain berada di bawah
          anggarannya.
          Realisasi portofolio investasi tahun 2004 secara keseluruhan berada di atas
          anggarannya yaitu 100,50%.
          Portofolio investasi pada tahun 2004 lebih dititikberatkan pada deposito
          sebesar 44,07% dari total investasi dan obligasi sebesar 43,13% dari total
          investasi.

2.2.5. Realisasi penambahan peserta baru
          Realisasi penambahan kepesertaan program PT Jamsostek tahun 2004 jika
          dibandingkan dengan targetnya terlihat sebagai berikut:

   Uraian         Satuan   Tahun 2003          Tahun 2004             %             %
                                                                  Pencapaian   Pertumbuhan
                            Realisasi      Target     Realisasi
      1             2           3             4           5         6=5/4         7=5/3
Program paket    Persh.           7.287      10.958      11.158       101,83         153,12
                 TK          1.592.224    2.119.672   2.037.754        96,14         127,98
Progsus          TK          2.034.458    1.600.745   1.968.539       122,98          96,76

Jumlah           Persh.       7.287          10.958      11.158       101,83         153,12
                 TK          3.626.682    3.720.417   4.006.293       107,68         110,47

          Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk program Jamsostek jenis paket,
          realisasi penambahan peserta perusahaan dalam tahun 2004 mencapai
          101,83% dari targetnya, sedangkan untuk penambahan tenaga kerjanya hanya
          mencapai 96,14% dari targetnya. Penambahan tenaga kerja secara keseluruhan
          melebihi target disebabkan realisasi tenaga kerja program khusus yang
          mencapai 122,98% dari target. Sementara itu pertumbuhan peserta
          dibandingkan dengan tahun 2003 mengalami peningkatan, yaitu untuk
          perusahaan mengalami pertumbuhan positif 53,12% dan tenaga kerja 10,47%
          dari target.




                                          14                      BPK-RI/AUDITAMA V
      Realisasi penambahan kepesertaan untuk masing-masing paket adalah sebagai
      berikut:

      2.2.5.1 Penambahan kepesertaan Program Paket selama tahun 2004 sebanyak
             11.158 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2.037.754
             orang. Penambahan kepesertaan tersebut dibandingkan dengan
             targetnya sebanyak 10.958 perusahaan dan jumlah tenaga kerja
             sebanyak 2.119.672 orang, berarti tercapai 101,83% untuk jumlah
             perusahaan dan hanya 96,14% untuk tenaga kerja.

      2.2.5.2 Penambahan kepesertaan Program Khusus selama tahun 2004
             mencapai 1.968.539 tenaga kerja dan dibandingkan dengan target
             sebanyak 1.600.745 tenaga kerja, berarti penambahan kepesertaan
             mencapai 122,98%.

2.2.6. Kontribusi kepada Negara
      Total realisasi kontribusi kepada negara untuk tahun 2004 berupa taksiran
      pajak penghasilan   sebesar Rp179.915,85 juta atau 35.779,94% dari yang
      dianggarkan sebesar Rp502,51 juta. Kredit pajak tahun 2004 yang dapat
      diperhitungkan dengan PPh Badan adalah sebesar Rp13.029,65 juta dan PPh
      badan anak perusahaan Rp8,15 juta sehingga jumlah PPh badan yang masih
      terhutang sebesar Rp166.878,05 juta. Pada tanggal 23 Maret 2005 telah
      dilakukan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp72.326,45 juta. Sisanya
      sebesar Rp94.551,60 juta disetorkan pada tanggal 4 Mei 2005.

2.2.7. Pembayaran jaminan dan kontribusi kepada masyarakat tenaga kerja
      dan lingkungan
      Kontribusi kepada tenaga kerja dan lingkungan selain menggunakan dana
      operasional PT Jamsostek, menggunakan pula dana dari laba yang disisihkan
      yaitu Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dan Dana Program
      Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
      Kontribusi kepada masyarakat tenaga kerja dalam tahun 2004 adalah :

                                  15                   BPK-RI/AUDITAMA V
2.2.7.1 Kontribusi kepada peserta melalui pembayaran jaminan :

                  Kontribusi                 Tenaga Kerja         Jumlah
                                               (Kasus)           (juta Rp)
 Pembayaran Jaminan Hari Tua                      661.770       2.082.801,96
 Pembayaran Jaminan Kematian                       11.559          70.276,10
 Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja               95.418         193.365,28
 Pembayaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan              -         273.561,86
 Pembayaran Jaminan Program Khusus                                 10.443,94
 Pembayaran Jaminan Sektor Informal                         -           36,00

2.2.7.2 Kontribusi kepada peserta melalui program DPKP berdasarkan
    laporan manajemen (unaudited) dalam tahun 2004 :

                                         Tenaga Kerja            Jumlah
                 RINCIAN                    (kasus)             (juta Rp)
 PENGGUNAAN DANA
 Dana Bergulir :
 Investasi Jangka Panjang :
  - Rumah Susun Sewa                                    -              363,73
  - Fasilitas Pelkes                                    -                   -
                   Sub Jumlah                                          363,73
 Pinjaman Dana :
  - Uang Muka KPR                                  7.752            41.382,23
  - Koperasi Karyawan                                 26             1.440,00
  - DTMK                                               -
  - Provider Jasa Pelkes                               -                    -
                   Sub Jumlah                                       42.822,23
 Total Dana Bergulir                                                43.185,96

 Dana Tidak Bergulir :
 - Rehab/Renov UGD Puskes Pemda                       10             1.215,57
  - Rehab/Renov IRNA Puskes Pemda                      6               558,03
  - Mobil Ambulan                                     45            13.598,49
  - Peralatan Medis/Non Medis                         13             2.898,34
  - Kesehatan Cuma-Cuma                               89             1.117,57
  - Bantuan PPK Tingkat I                              -                    -
  - Bea Siswa                                      3.824             3.684,69
  - Pelatihan TK                                      20                50,00
  - Rehab/Renov. BLK Pemda                             1                21,75
  - Bantuan PHK                                    2.688               869,75
 Total Dana Tidak Bergulir                                          24.014,19
 Total Tahun 2004                                                   67.200,15



                                16                BPK-RI/AUDITAMA V
                2.2.7.3 Kontribusi kepada lingkungan melalui Program KBL                          dalam
                        tahun 2004 berdasarkan laporan manajemen (unaudited) :
                                    Kontribusi                          Jumlah            Jumlah
                                                                       Penerima          (juta Rp)
                  Hibah Pendidikan dan latihan, promosi dan                -                2.667,09
                  pemasaran, Pemagangan serta penelitian dan
                  pengembangan
                  Pinjaman Modal Kerja dan Operasional                          505        9.926,50
                  Total                                                         505       12.593,59


 3. Tingkat kesehatan perusahaan
    Tingkat kesehatan PT Jamsostek konsolidasian tahun 2004 yang dihitung berdasarkan
    kriteria SK Menteri Keuangan No.826/KMK.013/1992 tanggal 24 Juli 1992 dan
    solvabilitas dihitung sesuai PP No.22 tahun 2004, menunjukkan nilai bobot kinerja
    sebesar 110,28 yang berarti perusahaan tergolong “SEHAT SEKALI”. Dengan
    menggunakan acuan yang sama, tingkat kesehatan untuk tahun 2003 adalah “SEHAT”,
    dengan nilai bobot 104,99. Perhitungan nilai bobot kinerja perusahaan tahun 2004 dapat
    dikemukakan sebagai berikut :

     KRITERIA       SATUAN     BOBOT         TARGET        REALISASI         NILAI         NILAI
    PENILAIAN        UNIT                                                                  BOBOT
           1           2            3            4             5              6=5/4        7=3X6
1. R - L – S
RENTABILITAS            %            52,50         8,71              9,89       113,57            59,63
LIKUIDITAS              %             8,75       205,38            176,28        85,83             7,51
SOLVABILITAS            %             8,75       256,07            356,66       120,00            10,50
                                     70.00                                                        78,14
2. INDIKATOR TAMBAHAN
 CLAIM RATIO       %                 10,00         52,43            45,62       114,93           11,49
 EXPENSE RATIO     %                 10,00          9,87             9,72       101,55           11,15
 YOI               %                 10,00         10,48            11,51       109,87           10,99
                                     30,00                                                       32,64
                                             TOTAL NILAI BOBOT                                  110,28
                                             KINERJA TH 2004                             Sehat Sekali
Keterangan :
 Nilai maksimum = 120
 Nilai minimum = 80


                                              17                            BPK-RI/AUDITAMA V
  Rincian perhitungan perolehan nilai bobot kinerja perusahaan tahun 2004 disajikan dalam
  lampiran II.
  Tingkat kesehatan tersebut hanya memperhitungkan aspek keuangan, sedangkan aspek
  operasional dan aspek administrasi tidak dipertimbangkan, seperti halnya yang diatur
  dalam SK Meneg. BUMN No. KEP100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian
  tingkat kesehatan BUMN. SK Meneg BUMN tersebut belum mengatur penilaian tingkat
  kesehatan BUMN bidang jasa keuangan, yang akan diatur tersendiri.

4. Perkembangan usaha perusahaan
  Perkembangan perusahaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir disajikan dalam
  lampiran I.
  Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, jumlah aktiva konsolidasian mengalami
  peningkatan, yaitu dari Rp12.601.906,70 juta pada akhir tahun 2000 menjadi
  Rp33.403.075,71 juta pada akhir tahun 2004 atau mengalami peningkatan 165,06%.
  Sementara itu laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dari tahun 2000 sampai
  dengan 2004 berfluktuasi, yaitu dari tahun 2000 sampai 2002 menurun, sedangkan tahun
  2004 meningkat sebesar Rp102.513,68 juta atau meningkat 19,26% dari tahun 2003.
  Perkembangan usaha perusahaan dalam lima tahun terakhir,            dapat dilihat dalam
  Lampiran I.

  4.1 Analisa kenaikan aktiva perusahaan
      Aktiva perusahaan tahun 2004 meningkat dibandingkan tahun 2003, 2002, 2001 dan
      2000 terutama karena:
      4.1.1 Adanya penambahan aktiva operasional lima tahun terakhir yang juga
                meningkatkan investasi serta meningkatkan pendapatan investasi dan laba
                perusahaan.
      4.1.2 Meningkatnya penerimaan iuran JHT yang menambah hutang jangka panjang
                perusahaan yang merupakan sumber dana investasi, sehingga meningkatkan
                nilai investasi perusahaan.




                                              18              BPK-RI/AUDITAMA V
   4.2 Analisa hasil usaha perusahaan
      Hasil usaha perusahaan tahun 2004 meningkat dibandingkan tahun 2003, 2002, 2001
      dan 2000 terutama karena:
      4.2.1 Meningkatnya pendapatan iuran karena bertambahnya peserta Jamsostek,
               meningkatnya   Upah     Minimum      Regional     (UMR)   dan   meningkatnya
               penghasilan peserta secara umum.
      4.2.2 Meningkatnya beban bunga JHT sebanding dengan meningkatnya pendapatan
               iuran JHT.
   4.3 Analisa rasio keuangan perusahaan
      Rasio keuangan perusahaan tahun 2004 dibandingkan tahun 2003, 2002, 2001 dan
      2000 berfluktuasi.
      Tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai
      2004 berada pada tingkat yang aman yaitu berhasil meraih di atas 100%, kecuali rasio
      likuiditas tahun 2001 sebesar 83,08%. Sedangkan tahun 2004 rasio likuiditas dan
      solvabilitas perusahaan masing-masing sebesar 176,28% dan 356,66%.

5. Pemahaman atas struktur pengendalian intern

   5.1 Struktur Pengendalian Intern PT Jamsostek belum sepenuhnya memadai, sehingga
      Sistem     Akuntansi    dan    Prosedur     Pengendalian    yang   ada   masih    perlu
      penyempurnaan. Beberapa kelemahan dapat dikemukakan sebagai berikut :
      5.1.1 Penempatan deposito berjangka yang dilakukan PT Jamsostek belum sesuai
            dengan ketentuan;
      5.1.2 Transaksi penjualan saham JIHD tahun 2004 belum sepenuhnya dilakukan
            dengan cermat;
      5.1.3 PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal
            sebesar Rp1.912,81 juta atas hasil investasi deposito yang tidak optimal;
      5.1.4 Pengadaan pengembangan sistem informasi penyusunan anggaran sebesar
            Rp318,50 juta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan;
      5.1.5 Fungsi Tim Koordinasi Fungsional Pusat tahun 2004 tidak optimal;



                                          19                      BPK-RI/AUDITAMA V
5.1.6 Terdapat klaim-klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Grup Maspion
      beserta perusahaan pengerah tenaga kerjanya dan PT Erna Djuliawati yang
      rasio klaimnya cukup tinggi;
5.1.7 Terdapat    perusahaan     menunggak   iuran   yang   merupakan   rekanan
      PT Jamsostek sehingga merugikan Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga
      Kerja;
5.1.8 Terdapat kelalaian    menetapkan    tingkat suku bunga JHT sehingga
      PT Jamsostek kelebihan membayar bunga sebesar Rp753,69 juta;
5.1.9 Pekerjaan perencanaan dan konsultansi pengembangan dan implementasi
      sistem informasi online PT Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT Magnus
      Indonesia senilai Rp5.595,98 juta belum sepenuhnya dilakukan dengan baik;
5.1.10 Pengendalian dan pembinaan atas pengelolaan Program JPK Tambahan tidak
      sesuai dengan ketentuan sehingga ratio klaim tahun 2004 mencapai 101,73%;
5.1.11 Pengadaan Gondola untuk menara Jamsostek sebesar Rp676,50 juta belum
      sepenuhnya sesuai ketentuan;
5.1.12 Terdapat renovasi beberapa gedung kantor Jamsostek belum sepenuhnya
      sesuai dengan ketentuan;
5.1.13 Pengadaan pekerjaan jasa pemeliharaan server dan database PT Jamsostek
      sebesar Rp1.955,92 juta belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang
      berlaku;
5.1.14 Pelaksanaan pengadaan perangkat keras komputer senilai Rp2.831,96 juta
      oleh CV Fartika Prismatama belum sepenuhnya dapat dipertanggung-
      jawabkan;
5.1.15 Perencanaan dan evaluasi administrasi atas pengadaan Public Service
      Announcement (PSA) PT Jamsostek sebesar Rp1.568,05 juta belum
      sepenuhnya sesuai ketentuan;
5.1.16 Sewa gedung KC Belawan sebesar Rp582,00 juta belum sepenuhnya sesuai
      dengan ketentuan;




                                     20                 BPK-RI/AUDITAMA V
   5.1.17 Pengadaan kalender dan agenda sebesar Rp943,25 juta belum sepenuhnya
         sesuai ketentuan yang berlaku;
   5.1.18 Pengadaan dan pendistribusian majalah Jamsostek dengan nilai masing-
         masing sebesar Rp2.211,00 juta dan Rp1.225,54 juta belum sepenuhnya
         sesuai dengan ketentuan;
   5.1.19 Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh sejumlah
         pegawai PT Jamsostek di Kanwil dan KC serta pihak III dengan taksiran
         kerugian sekitar Rp10.538,88 juta;
   5.1.20 Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.

5.2 Peranan Satuan Pengawasan Intern (SPI)
     Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan realisasinya pada tahun 2004, adalah
     sebagai berikut:
      No.        Uraian             Target objek     Realisasi Objek     Realisasi (%)
       1. PKPT                          100                83                83%
       2. Non-PKPT (khusus               -                 25                  -
          & tutup buku)
              Jumlah                      100             108                 108%

     Dari daftar tersebut diketahui bahwa dari target pelaksanaan audit tahun 2004 yang
     direncanakan sebanyak 100 objek, yaitu keuangan 65 objek, operasional 35 objek
     telah berhasil direalisasikan 83 objek dan terdapat tambahan 25 objek.




                                                BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                    REPUBLIK INDONESIA




                                       21                     BPK-RI/AUDITAMA V
                                                                                                     Lampiran I
PT JAMSOSTEK (PERSERO)
PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2004
DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
(Dalam Jutaan Rupiah)
                                                                                           (Dalam Jutaan Rupiah)
                      NERACA                   2000          2001          2002          2003          2004
Aktiva Lancar                                   157.343       303.592       378.879       527.929       567.242
Investasi                                    12.289.731    16.029.645    20.675.505    26.077.554    32.530.266
Nilai buku Aktiva Tetap                         103.337       121.634       140.458       158.162       185.892
Total Aktiva Operasional                     12.550.411    16.454.871    21.194.842    26.763.645    33.283.400
Aktiva Lain-lain                                 51.496        81.795       122.213       137.279       119.675
JUMLAH AKTIVA                                12.601.907    16.536.666    21.317.055    26.900.924    33.403.075
Hutang Lancar (termasuk lancar lainnya)         113.629       365.434       210.784       132.563       321.791
Hutang Jangka Panjang                        10.810.014    13.957.799    17.932.860    25.466.854    31.129.555
JUMLAH HUTANG                                10.923.643    14.323.233    18.143.644    25.599.123    31.451.346
Modal                                           447.672       669.795     1.304.197     1.301.801     1.951.729
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL                   12.601.907    16.536.666    21.317.055    26.900.924    33.403.075
                                                    -
                      LABA RUGI
Pendapatan Iuran                                553.101       751.806       945.770     1.094.153     1.200.597
Hasil Operasional Anak Perusahaan                19.964        19.163        18.657        13.923         6.280
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL                   573.065       770.969       964.427     1.108.076     1.206.877
Beban Jaminan                                   247.230       328.259       403.343       488.358       547.683
Beban Cadangan Teknis dan Eskalasi              307.929       313.047       325.575       377.740       430.943
Pendapatan Investasi (-/- beban investasi)    1.134.177     1.922.441     2.966.462     3.329.367     3.269.141
Biaya Usaha                                     232.861       279.130       379.991       531.334       598.828
Hasil Lain-lain - Bersih                         12.508         7.581         8.085        10.666        71.223
Bagian Peserta atas hasil investasi             725.914     1.456.432     1.873.430     2.518.452     2.335.047
LABA SEBELUM PAJAK                               12.508         7.581         8.085       532.226       634.740
PAJAK BADAN                                      (2.985)         (514)         (684)       (1.097)     (179.916)
PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN              26.463        (2.942)       26.112         4.108       (33.759)
LABA SETELAH PAJAK                               35.986         4.125        33.513       535.237       421.065

RASIO KEUANGAN (%)
Hasil usaha/aktiva operasional                     0,10          0,05          0,04          1,99          1,91
Laba bersih/aktiva operasional                     0,29          0,03          0,16          2,00          1,27
Likuiditas *)                                    138,47         83,08        179,75        398,25        176,28
Solvabilitas                                     115,36        115,45        117,49        105,09        356,66
                                                                                                                                  Lampiran II

PT. Jamsostek (Persero)
Rasio-rasio Keuangan
 Periode Yang Berakhir 31 Desember 2004

 No                              Uraian                   Nilai (dalam jutaan Rp)         Nilai Indikator        Nilai    Bobot Nilai Bobot
                                                          Target          Realisasi     Target     Realisasi
 1                                 2                        3                4            5           6          7=6/5      8       9=7x8

                              NERACA

  1   Dana Investasi                                      32.369.989       32.530.266
  2   Aktiva Lancar                                          476.564          567.242
  3   Aktiva Lancar Non Investasi                            424.186          515.611
  4   Aktiva Tetap (Netto)                                   200.275          185.892
  5   Aktiva Lain-lain                                       333.898          119.675
  6   Total Aktiva                                        33.380.725       33.403.076
  7   Hutang JHT                                          28.795.890       28.437.555
  8   Hutang Jaminan                                           3.098           11.823
  9   Cadangan Teknis                                      2.641.012        2.677.893
 10   Kewajiban Kepada Peserta                            31.443.359       31.129.555
 11   Kewajiban Lancar                                       232.044          321.791
 12   Total Kewajiban                                        245.522       31.451.346
 13   Ekuitas                                              1.459.801        1.951.726
 14   Total Pasiva                                        33.380.725       33.403.076
 15   Aktiva Operasional ( 6 - 5 )                        33.046.827       33.283.401
 16   Rata-rata Aktiva Operasional                        30.389.377       30.019.313
 17   Rata-Rata Dana Investasi                            29.793.261       29.303.910

                          LABA (RUGI)

 18   Pendapatan Iuran                                     1.425.898        1.200.598
 19   Penerimaan Iuran JHT                                 4.503.588        4.327.298
 20   Pendapatan Operasi PT. Bijak                            17.904            6.280
 21   Pembayaran Jaminan                                     747.573          547.683
 22   Pembayaran Jaminan JHT                               1.986.375        2.082.802
 23   Beban Cadangan Teknis                                  413.040          430.943
 24   Pendapatan Investasi (Bruto)                         3.121.001        3.372.992
 25   Beban Investasi                                        128.416          103.851
 26   Beban Usaha (diluar Beb Peny & Piutang)                586.863          537.750
 27   Pendapatan Lain                                         12.430           85.063
 28   Beban Lain                                                 480           13.840
 29   Laba Kotor (sblm Bagian Peserta atas Inv)            2.647.120        2.969.787

                  RASIO - RASIO KEUANGAN

      Rentabilitas (2 9 / 16 )                                                             8,71           9,89   113,57 52,50%          59,63

      Likuiditas ( 2 / 11 )                                                              205,38       176,28      85,83   8,75%          7,51

      Solvabilitas    ( {1+3} -{7+8+9})                                                  256,07       356,66     120,00   8,75%         10,50
                      (20% X (8+9))
                                                                                                                                       77,64

      Claim Ratio ( 21 / 18 )                                                             52,43        45,62 114,93         10%         11,49

      Expense Ratio (Real Cost) ( 26/ { 18 + 19 + 20} )                                    9,87           9,72 101,55       10%         10,16

      Yield On Investment (YOI - Bruto ) ( 24 / 17 )                                      10,48        11,51 109,88         10%         10,99
                                                                                                                                        32,64
      Total Nilai Bobot                                                                                                                110,28
      Tingkat Kesehatan                                                                                                           Sehat Sekali

      *) Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 826/KMK.013/1992
         Solvabilitas sesuai PP 22 Tahun 2004
       1.000.000




   32.369.989,41

      424.186,04           51.631




      28.795.890
        3.097,92
    2.641.012,49




RKAP 2003         RKAP 2004        rata2
   27.216.533,10     32.369.989,41    29.793.261,26
Laba sblm Hak Peserta                     2.647.120
                                             8,8850
                                             0,7500
                                                6,66




       2.992.585        3.269.141
                      1,092413749
                                                                       BPK-RI
LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

PT JAMSOSTEK (PERSERO)
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2004




KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
dan
PENGENDALIAN INTERN



Nomor        : 14.B/AUDITAMA V/GA/III/2005
Tanggal      : 31 Maret 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jln. Gatot Subroto No.31 Jakarta pusat 10210
Telp.(021) 5700380, 5738740, 5720957, 5738727 dan 5704395 s.d 9 Pesawat 511.
Fax. (021) 5700380 dan 5723995
                                  DAFTAR ISI


I    LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN TERHADAP
     PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
     A. Laporan Auditor Independen                                           1
     B. Lampiran A
        1. Investasi PT Jamsostek pada Obligasi Subordinasi PT Bank Global
           International Tbk. Sebesar Rp100.000,00 juta dilaksanakan tidak
           sesuai ketentuan …………………………………………………….                            3
        2. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan
           sebesar Rp682,86 juta dari investasi pada Reksadana Yudistira
           sebesar Rp10.000,00 juta ……………………………………………                       13
        3. Prosedur Penempatan Deposito pada PT Bank Global International
           Tbk. (PT BGIN) dan Bank Dagang Bali (BDB) tidak sesuai ketentuan
           sehingga Peserta Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh
           pengembangan dana sebesar Rp6.170,40 juta ………………………              22
        4. Penanaman dana deposito pada Bank Persyarikatan Indonesia (BPI)
           Sebesar Rp11.500,00 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan dan
           Mempunyai Tingkat Risiko Likuiditas yang Tinggi ………………           33
        5. Pengelolaan dana JHT yang tidak optimal merugikan hak peserta
           Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ………………………………                 39
        6. Dana cadangan teknis JKM untuk kepentingan fiskal sebesar
           Rp873.687,15 juta belum diajukan ke Direktorat Jenderal Lembaga
           Keuangan (DJLK) untuk disahkan …………………………...............         49
        7. Terdapat indikasi penggunaan perangkat lunak oracle yang belum
           sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ………………………………….                50
        8. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun buku 2003 ……………………         52

II   LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN
     TERHADAP PENGENDALIAN INTERN
     A. Laporan Auditor Independen                                       56
     B. Lampiran B
        1. Penempatan deposito berjangka yang dilakukan PT Jamsostek
           belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ………………………            59
2. Transaksi penjualan saham JIHD tahun 2004 belum sepenuhnya
    dilakukan dengan cermat ……………………………………………                            67
3. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan
    minimal sebesar Rp1.912,81 juta atas hasil investasi deposito yang
    tidak optimal ………………………………………………………                                  72
4. Pengadaan pengembangan sistem informasi penyusunan anggaran
    sebesar Rp318.500,00 juta belum sepenuhnya sesuai dengan
    ketentuan…………………………………………………………….                                    75
5. Fungsi Tim Koordinasi Fungsional Pusat Tahun 2004 tidak
    optimal………………………………………………………………                                      79
6. Terdapat Klaim-klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Grup
    Maspion beserta perusahaan pengerah tenaga kerjanya dan PT Erna
    Djuliawati yang rasio klaimnya cukup tinggi ……………………….               83
7. Terdapat perusahaan menunggak iuran yang merupakan rekanan PT
    Jamsostek sehingga merugikan peserta Program Jaminan Sosial
    Tenaga Kerja …………………………………………………….                                   88
8. Terdapat kelalaian menetapkan tingkat suku bunga JHT sehingga
    PT Jamsostek kelebihan membayar bunga sebesar Rp753,69 juta …        90
9. Pekerjaan Perencanaan dan konsultansi pengembangan dan
    implementasi sistem informasi online PT Jamsostek yang
    dilaksanakan oleh PT Magnus Indonesia senilai Rp5.595,97 juta
    belum sepenuhnya dilakukan dengan baik …………………………                    92
10. Pengendalian dan pembinaan atas pengelolaan Program JPK
    tambahan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga ratio klaim tahun
    2004 Mencapai 101,73% ……………………………………..                               111
11. Pengadaan Gondola untuk menara Jamsostek sebesar Rp676,50 juta
    belum sepenuhnya sesuai ketentuan ………………………………                       114
12. Terdapat renovasi beberapa gedung kantor Jamsostek belum
    sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ………………………………                      118
13. Pengadaan pekerjaan jasa pemeliharaan server dan database
    PT Jamsostek sebesar Rp1.955,92 juta belum sepenuhnya mematuhi
    ketentuan yang berlaku ……………………………………………                             122
14. Pelaksanaan pengadaan perangkat keras komputer senilai
    Rp2.831,96 juta oleh CV Fartika Prismatama belum sepenuhnya
    dapat dipertanggungjawabkan ………………………………………                       127
15. Perencanaan dan evaluasi administrasi atas pengadaan Public
    Service Announcement (PSA) PT Jamsostek sebesar Rp1.568,05
    juta belum sepenuhnya sesuai ketentuan ……………………………                131
16. Sewa gedung Kantor Cabang Belawan sebesar Rp582,00 juta belum
    sepenuhnya sesuai ketentuan ………………………………………                       135
17. Pengadaan kalender dan agenda sebesar Rp943,25 juta belum
    sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku……………..…………               139
18. Pengadaan dan pendistribusian majalah Jamsostek dengan nilai
    masing-masing sebesar Rp2.211,00 juta dan Rp1.225,54 juta belum
    sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ………….. …………………                 142
19. Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh
    sejumlah pegawai PT Jamsostek di Kanwi dan KC serta pihak III
    dengan taksiran kerugian sekitar Rp10.538,89 juta ..              148
20. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya …...………    152
     KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
                           BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                REPUBLIK INDONESIA


Nomor: 14.B/Auditama V/GA/03/2005



                          LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN


Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Persero) (selanjutnya disebut “PT Jamsostek”) dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember
2004 dan 2003, dan telah menerbitkan laporan nomor: 14.A/Auditama V/GA/03/2005 tanggal
31 Maret 2005.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan
Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar
tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh
keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi PT Jamsostek
merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan
memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melaksanakan
pengujian terhadap kepatuhan PT Jamsostek terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan,
kontrak, dan persyaratan bantuan. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah
tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut.
Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.



                                                                     BPK-RI / AUDITAMA V
Hasil pengujian kami menunjukkan bahwa, berkaitan dengan unsur yang kami uji,
PT Jamsostek mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal yang kami sebut dalam
paragraf di atas. Berkaitan dengan unsur yang tidak kami uji, tidak ada satu pun yang kami
ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa PT Jamsostek tidak mematuhi dalam semua
hal yang material, pasal-pasal tersebut.

Kami juga menemukan masalah-masalah tertentu yang tidak material dari ketidakpatuhan
PT Jamsostek terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan
bantuan disertai saran perbaikannya yang kami kemukakan pada Lampiran A.




                                                    Auditor Utama Keuangan Negara V
                                                         Penanggung jawab Audit,




                                                          Drs. Misnoto, Ak., MA
                                                        Register Negara No. D-1416
                                                          Jakarta, 31 Maret 2005




                                            2                     BPK-RI / AUDITAMA V
                                                                          LAMPIRAN A




1. Investasi PT Jamsostek pada Obligasi Subordinasi PT Bank Global International
   Tbk. sebesar Rp100.000,00 juta dilaksanakan tidak sesuai ketentuan


          Pengelolaan dan pengembangan kekayaan oleh Badan Penyelenggara Program
   Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau selanjutnya disebut PT Jamsostek dilakukan untuk
   pemenuhan jaminan, perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta
   keluarganya. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara terarah dan optimal serta hati-
   hati, untuk menjaga keamanan dan keselamatan atas pengembangan kekayaan tersebut.
          Berdasarkan laporan keuangan tahun 2004 (unaudited), diketahui bahwa portofolio
   investasi PT Jamsostek per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp32.515.962.818.482,00,
   yang   terdiri   dari   investasi    program   Jaminan   Hari    Tua   (JHT)    sebesar
   Rp28.407.161.988.965,00        dan      investasi    program      Non-JHT       sebesar
   Rp4.108.800.829.516,00 atau masing-masing sebesar 87,36% dan 12,64%, di mana
   portofolio tersebut terdiri atas instrumen pasar uang, pasar modal dan properti. Atas
   portofolio tersebut setiap bulan disampaikan oleh Divisi PUPM kepada Direktur Investasi
   dan ditembuskan kepada Direktur Utama.
          Salah satu portofolio investasi PT Jamsostek yang diatur dalam Peraturan
   Pemerintah (PP) mengenai pengelolaan dan investasi dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja
   adalah dalam bentuk obligasi. Berdasarkan pemeriksaan atas investasi pada tahun 2004
   secara uji petik, antara lain diketahui bahwa terdapat investasi program JHT pada
   PT Bank Global International Tbk (PT BGIN) dalam bentuk obligasi sebesar
   Rp100.000.000.000,00.
          PT BGIN didirikan pada tanggal 22 Agustus 1992 dan memulai kegiatan
   operasionalnya tanggal 23 November 1992 pada segmen ritel dan konsumen, kemudian
   pada tahun 1997 melakukan penawaran umum saham perdananya kepada publik.
   Berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor.6/38/DPwBI/PwB11/Rahasia tanggal 31 Mei


                                             3                     BPK-RI / AUDITAMA V
2004 perihal tingkat kesehatan bank diketahui bahwa tiga bulan terakhir sampai dengan
posisi Maret 2004 PT BGIN tergolong sehat.
       PT BGIN berdasarkan SK Gubernur BI No.7/2/KEP-GBI/2005 tanggal 13 Januari
2005, dicabut ijin usahanya. Hal ini merupakan kelanjutan dari pemberlakuan perlakuan
khusus bagi PT BGIN sejak Oktober 2004. Kemudian berdasarkan Rapat Umum
Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 pada tanggal 29 Desember
2004 memutuskan perusahaan ini gagal bayar atas pembayaran pokok dan bunganya.
       Dana PT Jamsostek yang ditempatkan pada PT BGIN sampai dengan pemeriksaan
berakhir tanggal 31 Maret 2005 belum atau tidak dapat ditarik dan mengakibatkan
kerugian atas investasi tersebut.


       Berdasarkan pemeriksaan atas permasalahan tersebut diatas, dapat dijelaskan
sebagai berikut :
       Pada tanggal 13 Mei 2003 PT Interasia Securitindo (broker) melalui surat (tidak
bernomor) kepada PT Jamsostek (attn:AA/Direktur Investasi) menawarkan obligasi
sejumlah Rp100.000.000.000,00 sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi
subordinasi Global I Tahun 2003. Atas penawaran tersebut di atas Divisi Pasar Uang dan
Pasar Modal (PUPM) melalui memo No.M/152/DPUPM/052003 tanggal 14 Mei 2003,
meminta kepada Divisi Riset Investasi (DRI) untuk melakukan analisa atas kelayakan
investasi pada surat berharga tersebut. Sebagai bahan analisa disertakan surat penawaran,
prospektus awal (satu lembar), dan kajian dari PT Artha Pacific Securities sebagai
penjamin pelaksana emisi.
       Kemudian DRI melalui memo No.M/69/DRI/052003 tanggal 19 Mei 2003 kepada
Divisi PUPM perihal evaluasi atas penawaran obligasi subordinasi Bank Global I 2003,
yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Struktur Penawaran
   Nilai obligasi          : Maksimum 400.000.000.000,00
   Jangka waktu            : 10 tahun
   Harga Penawaran         : 100% dari nilai nominal obligasi


                                           4                    BPK-RI / AUDITAMA V
   Rating               : A- dari PT Kasnic Credit Rating Indonesia
   Indikasi Kupon       : Tahun 1-5 : 14,5% pa, Tahun 6-10 : SBI 3 bulan + 4%
   Pembayaran bunga     : triwulanan
   Jaminan              : Tidak didukung jaminan khusus
   Penggunaan           : Menambah modal kerja dan meningkatkan kualitas pendanaan
   Masa Penawaran       : 28 Mei s.d 4 Juni 2003.


b. Hasil evaluasi
   1) PT BGIN saat ini berkantor pusat di Jakarta, memiliki empat kantor cabang dan
      delapan kantor kas yang tersebar di Jabotabek.
   2) Dilihat dari proyeksi keuangan, asumsi yang digunakan terlihat terlalu optimis,
      seperti misalnya proyeksi laba bersih tahun 2003, 2004 dan 2005 masing-masing
      mengalami peningkatan sekitar tiga kali, delapan kali dan 14 kali dari laba bersih
      tahun 2002. Oleh karenanya, proyeksi keuangan dapat dikatakan cenderung
      overstated dan tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
   3) Surat hutang ini merupakan obligasi subordinasi, apabila dilihat dari senioritas
      hutangnya, maka obligasi ini merupakan junior debt. Para investor dikhawatirkan
      akan menanggung risiko yang besar, karena para pemegang senior debt berhak
      menerima pembayaran penuh seluruh tagihan terlebih dahulu daripada pemegang
      junior debt apabila terjadi penutupan usaha atau likuidasi bank.
   4) Indikasi kupon bunga yang ditawarkan relatif kecil dibandingkan dengan risiko
      yang dihadapi investor pemegang obligasi subordinasi ini. Selain itu, spread
      kupon bunga obligasi dibandingkan dengan tingkat bunga deposito maksimal
      penjaminan BI yang diperoleh PT Jamsostek relatif tipis yakni sekitar 1,50%.
   5) Sebagai bank yang memiliki total asset sekitar Rp1.784.000.000.000,00, bank
      merupakan bank yang relatif kecil dengan cabang yang hanya tersebar di
      Jabotabek. Oleh karena itu, dengan dimilikinya obligasi subordinasi ini para
      investor akan memiliki liquidity risk yang besar apabila obligasi tersebut nantinya
      diperjualbelikan di secondary market.


                                         5                     BPK-RI / AUDITAMA V
   6) Selain itu, tidak adanya jaminan khusus (clean basis system) atas penerbitan
       obligasi akan mengakibatkan surat berharga ini menjadi tidak menarik, sehingga
       dikhawatirkan risiko atas penempatan pada obligasi ini akan menjadi relatif tinggi.


c. Rekomendasi
           Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka atas penawaran obligasi subordinasi
   Bank Global I tahun 2003 sebaiknya tidak dipertimbangkan sebagai alternatif investasi
   bagi PT Jamsostek.


       Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, Direktur Investasi (Sdr. AA) pada
tanggal 19 Mei 2003 mengeluarkan disposisi kepada Divisi PUPM/DRI yang isinya
Dirinvest tidak berkenan atas evaluasi penawaran tersebut.
       Kemudian pada tanggal 19 Mei 2003 juga, Divisi PUPM melalui memo
No.M/156/DPUPM/052003 kepada Dirinvest menyampaikan kajian (sebagai second
opinion, walaupun bukan menjadi tugas dari Divisi PUPM) mengenai Bank Global. Isi
kajian tersebut pada kesimpulan dan saran diketahui antara lain sebagai berikut :
a. Dilihat dari sisi kupon bunga (14,50%) investasi pada sub debt tersebut cukup
   menarik, namun bila dilihat dari sisi risiko, baik risiko kondisi perusahaan, industri
   perbankan, dan risiko jenis efek yang lebih junior dari hutang lain dan dana simpanan
   pihak ketiga, serta tidak dibolehkannya efek tersebut dijamin oleh aktiva perusahaan,
   maka investasi pada obligasi subordinasi PT BGIN bukan merupakan instrumen yang
   dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif investasi.
b. Alternatif untuk menurunkan risiko pada investasi tersebut adalah investasi dilakukan
   dengan tidak melalui pembelian secara langsung melainkan melalui mekanisme Repo
   atau two outright dengan underlying asset obligasi subordinasi PT BGIN I tahun 2003.
   Sebagai jaminannya adalah obligasi-obligasi rating A yang dimiliki PT BGIN dengan
   nilai minimal sama dengan nilai transaksi repo atau two outright tersebut. Dalam
   transaksi tersebut dapat diterapkan alternatif mekanisme sebagai berikut :




                                           6                     BPK-RI / AUDITAMA V
   1) Penyelesaian secara bertahap melalui penukaran obligasi dengan deposito
       berjangka PT BGIN.
   2) Atau penjualan obligasi subordinasi ke pasar sekunder oleh PT Jamsostek atau
       oleh PT BGIN dengan persetujuan kedua belah pihak.
       Per 31 Desember 2002 efek obligasi yang dimiliki PT BGIN adalah sebesar
       Rp701.000.000.000,00 yang terdiri atas klasifikasi tersedia untuk dijual sebesar
       Rp247.000.000.000,00 dan klasifikasi trading sebesar Rp454.000.000.000,00.


       Atas kajian dari PUPM tanggal 19 Mei 2003 tersebut, Dirinvest pada tanggal
19 Mei 2003 mengeluarkan disposisi kepada Divisi PUPM (Sdr. Y dan Sdr J) yang isinya
“lakukan menurut anda yang terbaik bagi perusahaan dan bila perlu batalkan rencana
pembelian yang akan dilakukan.”
       Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2003 terdapat disposisi Kepala Divisi PUPM
kepada Kepala Urusan Pasar Modal yang menyatakan bahwa ”buatkan memo tentang
kemungkinan-kemungkinan alternatif tersebut, serta cari hal-hal yang positif yang dapat
dilakukan.” Akan tetapi, dalam laporan Pemeriksaan Khusus Biro Pengawasan Intern
PT Jamsostek tanggal 28 Desember 2004, dinyatakan bahwa disposisi tersebut di atas
tidak dilaksanakan, karena kemungkinan dan alternatif yang dimaksud dalam disposisi
tersebut telah ada dalam kajian yang dibuat oleh Divisi PUPM sesuai memo tanggal 19
Mei 2003. Kemudian dalam periode tanggal 19 s.d 26 Mei 2003, Divisi PUPM pernah
meminta kepada manajemen PT BGIN untuk dapat melakukan repo atau two outright,
akan tetapi, PT BGIN tidak menyetujui atas alternatif yang ditawarkan Divisi PUPM.
       Selanjutnya sesuai Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) (tidak
bertanggal)    pemesanan      pembelian       obligasi   tetap     dilakukan    sebesar
Rp100.000.000.000,00. FPPO tersebut ditandatangani Dirinvest dan diparaf oleh Kepala
Divisi PUPM. Pada FPPO tersebut tidak terlihat adanya otorisasi pejabat yang berwenang,
yaitu Direktur Utama yang memerintahkan pembelian.




                                          7                      BPK-RI / AUDITAMA V
       Setelah itu pada tanggal 4 Juni 2003 waktu terakhir masa penawaran obligasi,
Direktur Investasi melalui surat No.B/3939/062003 dan No.B/3940/062003 tanggal 4 Juni
2003 yang juga ditandatangani oleh Kepala Divisi PUPM memerintahkan Bank Niaga
Custody untuk melakukan transaksi pembelian obligasi subordinasi Bank Global I Tahun
2003 masing-masing sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan tanggal settlement yaitu
tanggal 5 Juni 2003.
       Dari penjelasan di atas dapat dikemukakan mengenai pembelian obligasi
subordinasi Bank Global I tahun 2003 sebagai berikut :
a. Hasil kajian baik dari DRI maupun Divisi PUPM menunjukkan bahwa investasi pada
   obligasi subordinasi bank Global I Tahun 2003 bukan merupakan instrumen yang
   dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif investasi.
b. Terdapat alternatif menurunkan risiko investasi dengan tidak melalui pembelian secara
   langsung, melainkan melalui mekanisme repo atau two outright dengan scheme
   tertentu. Akan tetapi, Divisi PUPM tidak mengetahui bahwa untuk transaksi repo
   sesuai pedoman pengelolaan investasi hanya boleh untuk obligasi yang mempunyai
   rating A. Dengan demikian, alternatif investasi yang disarankan Divisi PUPM-pun
   sebenarnya tidak dapat dilaksanakan.
c. Pembelian obligasi tersebut seperti terlihat pada FPPO dan surat No.B/3939/062003
   dan No.B/3940/062003 tanggal 4 Juni 2003, terkesan mendadak tanpa dasar kajian
   yang mendukung investasi tersebut, yang sebelumnya sudah dievaluasi bahwa obligasi
   subordinasi Bank Global I Tahun 2003 bukan alternatif investasi yang dapat
   dipertimbangkan.
d. Tidak terdapat otorisasi Direktur Utama atas investasi pada obligasi tersebut. Dalam
   hal ini Dirinvest menetapkan penempatan dananya sendiri melebihi batas
   kewenangannya, selain itu tidak ada otorisasi dari Direktur Utama dan Direktur
   Keuangan atas pembayaran transaksi tersebut.
   Berdasarkan         Pedoman   Pengelolaan      Investasi    PT   Jamsostek     sesuai
   SK No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003 seharusnya :




                                          8                     BPK-RI / AUDITAMA V
   a) Wewenang penempatan dan penjualan dengan nilai nominal lebih besar dari
       Rp25.000.000.000,00 dilakukan Direktur Utama dan Direktur Investasi.
   b) Wewenang settlement dengan nominal lebih besar dari Rp25.000.000.000,00
       dilakukan Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Informasi.


       Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas data yang berkaitan dengan PT BGIN
dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Berdasarkan Memo DRI No.M/354/DRI/112004 tanggal 29 November 2004 kepada
   Direktur Investasi mengenai perbandingan rasio keuangan PT BGIN dengan batasan
   BI periode Desember 2002 s.d. September 2004 diketahui sebagai berikut :
         Rasio       Sept’ 2004      Des’ 2003       Sept’ 2003   Des’2002   Standar BI
    CAR               44,84%          42,50%          30,20%      29,49%       >8%
    Net NPL            0,95%           1,48%           2,75%       3,15%       <5%
    Rentabilitas :
    ROA                1,22%           0,51%           0,80%       0,29%      >1,5%
    ROE                3,93%           2,33%           3,61%       1,44%       >8%
    NIM                5,76%           2,62%           1,85%       2,45%       >6%
    BOPO              89,71%          97,65%          95,63%      99,72%       <92%
    LDR               74,09%          32,65%          36,68%      33,99%     85-110%



b. Peringkat atau rating obligasi Bank Gobal pada penawaran umum obligasi subordinasi
   sejak tahun 2000 s.d. 2003 adalah sebagai berikut :
   Juli 2000               rating BBB
   Juli 2001               rating BBB
   Juli 2002               rating BBB+
   April 2003              rating A-
   Kemudian berdasarkan kasnic rating tanggal 9 Agustus 2004 rating obligasi PT BGIN
   adalah “A-“ dan berdasarkan kasnic rating tanggal 1 Oktober 2004 rating obligasi
   PT BGIN adalah “A”. Selanjutnya setelah ada permasalahan, rating turun menjadi




                                                 9                 BPK-RI / AUDITAMA V
   BBB, dan turun rating menjadi “D” pada tanggal 13 Januari 2005, saat BI
   membekukan ijin usaha PT BGIN.
c. Berdasarkan laporan Audit KAP Drs. Joseph Susilo No.1005/JS/RN/04 tanggal
   5 Maret 2004, Laporan Keuangan PT BGIN pada tahun 2003 mendapat opini “Wajar
   Tanpa Pengecualian”.
d. Berdasarkan informasi dari Majalah InfoBank No.289/Juni 2003/vol.XXV tahun 2003,
   hasil penilaian Majalah InfoBank memberikan predikat cukup bagus, dan
   menempatkan urutan ke-60 dari 62 bank berkategori bank dengan aset
   Rp1.000.000.000.000,00 s.d. Rp20.000.000.000.000,00.
   Kemudian berdasarkan hasil penilaian Majalah InfoBank No.303/Juni 2004/vol.XXVI
   tahun 2004, memberikan predikat cukup bagus, dan menempatkan PT BGIN pada
   urutan ke-75 dari 80 bank berkategori bank dengan modal Rp100.000.000.000,00 s.d.
   Rp10.000.000.000.000,00. Kedua nilai tersebut di atas dibawah nilai rata-rata
   nasional.


          Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan :
a. PP No.28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jamsostek,
   yang antara lain menetapkan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta
   program jaminan sosial tenaga kerja, maka dana dari iuran peserta perlu diinvestasikan
   dan dikelola secara terarah dan menganut prinsip kehati-hatian.
b. SK Direksi No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003, tentang pedoman pengelolaan
   investasi PT Jamsostek, yang antara lain menetapkan bahwa :
   1) Tujuan investasi dari masing-masing sumber dana JHT dan Non-JHT dipisah
      mengingat kedua sumber dana memiliki karakteristik yang berbeda atas kebutuhan
      likuiditas dan toleransi terhadap risikonya. Adapun tujuan investasi program JHT
      yaitu mencapai tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan yakni
      konservatif.
   2) Filosofi investasi merupakan dasar pemikiran yang menjiwai aktivitas investasi
      sehari-hari PT Jamsostek yang dinyatakan dalam visi investasi yang prudent.


                                         10                    BPK-RI / AUDITAMA V
       PT Jamsostek mengedepankan prinsip keamanan, kehati-hatian, dan hasil dalam
       melakukan aktivitas investasi yang dicerminkan melalui sikap profesional,
       independen, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan terlaksananya
       prinsip kepatuhan dari pelaku aktivitas investasi.
   3) Salah satu standar kehati-hatian, yaitu prinsip kepatuhan adalah bahwa setiap
       proses pengambilan keputusan investasi yang dilakukan harus selalu mengacu
       kepada peraturan hukum yang berlaku, Garis Besar Kebijakan Investasi (GBKI),
       Strategi alokasi aset serta SOP yang berhubungan dengan aktivitas investasi.


       Hal tersebut mengakibatkan:
a. Penempatan investasi PT Jamsostek pada PT BGIN merugikan minimal sebesar
   Rp103.625.000.000,00,      yaitu    minimal     sebesar   pokok      obligasi   sebesar
   Rp100.000.000.000,00 ditambah kupon bunga obligasi sejak tanggal 7/12/2004 s.d.
   6/3/2005 sebesar Rp3.625.000.000,00.
b. Tujuan investasi pada PT BGIN berupa obligasi, yaitu untuk memberikan peningkatan
   manfaat bagi peserta dan keluarganya, serta pemegang saham tidak tercapai


       Kondisi di atas disebabkan :
a. Investasi pada obligasi subordinasi Bank Global I tahun 2003 cenderung dipaksakan
   dan adanya itikad tidak baik untuk tidak mematuhi prosedur dan ketentuan yang
   berlaku.
b. Divisi PUPM yang mengetahui bahwa investasi pada obligasi tersebut tidak layak,
   tidak mencegah transaksi pembelian obligasi tersebut.


       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa obligasi subordinasi I PT BGIN dibeli
berdasarkan pertimbangan informasi dari penawaran obligasi tersebut yaitu :
a. Rating Obligasi “A”, yang berarti surat hutang berkualitas tinggi.




                                          11                    BPK-RI / AUDITAMA V
b. Bunga tahun 1 s.d. 5 sebesar 14,50% (lebih tinggi 1,50% dari bunga deposito
   maksimal penjaminan BI), tahun 6 s.d. 10 mengambang sebesar bunga SBI jangka
   waktu 3 Bulan + premi 4,00% pertahun.
c. Sinking Fund ulang tahun 1 s/d 5 masing-masing sebesar 5% dari total obligasi, ulang
   tahun ke 6 s/d10 masing-masing sebesar 15,00% dari total obligasi.
d. Berdasarkan surat BI tanggal 31 Mei 2004, Bank Global dinyatakan Sehat.
e. Majalah InfoBank Juni 2004 mengkategorikan PT BGIN sebagai bank yang Cukup
   Bagus dan salah satu bank yang melewati krisis tanpa suntikan BLBI.
f. Untuk mekanisme repo tidak dilaksanakan karena pihak PT BGIN tidak setuju.


       Sesuai SK Direksi No.Kep/78/042003 tanggal 25 April 2003, seharusnya ada
otorisasi dari Direktur Utama terhadap pembelian Obligasi, tetapi mengingat peraturan
tersebut masih relatif baru maka ada kemungkinan pejabat terkait tidak menyadari telah
melanggar aturan tersebut. Untuk masa yang akan datang Direktorat Investasi dalam
penempatan dananya akan berpedoman pada aturan-aturan yang ada.
       Sejak November 2004 PT Jamsostek akan menjual obligasi tersebut karena adanya
rumor bahwa bank tersebut bermasalah, namun di pasar tidak ada pembeli yang material.
Upaya recovery yang maksimal akan ditempuh PT Jamsostek bersama pemegang obligasi
lainnya yang berjumlah 29 investor, antara lain telah menunjuk Konsultan Hukum
Karimsyah & Patners untuk melakukan upaya hukum.
       Direktur Utama PT Jamsostek telah memerintahkan BPI melakukan Audit
Investigasi, yang laporannya telah diterbitkan tanggal 28 Desember 2004. Tindak lanjut
atas hasil audit tersebut, Direksi telah memberikan sanksi berupa penurunan golongan dan
grade Mantan Kepala Divisi PUPM, penundaan kenaikan golongan mantan Kepala
Urusan Pasar Modal, dan penundaan kenaikan gaji berkala dealer Pasar Modal.
       Default obligasi PT BGIN disebabkan adanya tindakan manipulasi data/informasi
dan window dressing oleh Management PT BGIN. BI tidak cepat mengetahui tindakan
tersebut. Gubenur BI dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan tanggal
14 Februari 2005 menyatakan bahwa mereka gagal mengawasi PT BGIN. Selain itu KAP


                                        12                    BPK-RI / AUDITAMA V
   Joseph Soesilo tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan PT BGIN, sehingga
   opini Laporan Keuangan PT BGIN tahun 2003 adalah WTP. Dan Kasnic Rating Agency
   sebagai lembaga pemeringkat secara kontinyu terus meningkatkan rating dari “BBB-“
   tahun 2001, “BBB” tahun 2002, “A-“ tahun 2003 dan “A” tahun 2004.


          BPK-RI menyarankan agar :
   a. Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Direksi atas kerugian yang terjadi.
   b. Di masa yang akan datang dalam melakukakan investasi, Direksi PT Jamsostek harus
      selalu berpedoman kepada ketentuan-ketantuan yang telah ditetapkan.




2. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan sebesar Rp682,86
   juta dari investasi pada Reksadana Yudistira sebesar Rp10.000,00 juta


          Berdasarkan laporan keuangan tahun 2004 (unaudited), diketahui bahwa portofolio
   investasi PT Jamsostek per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp32.515.962.818.482,00
   yang terdiri atas investasi program JHT sebesar Rp28.407.161.988.966,00 dan investasi
   program Non-JHT sebesar Rp4.108.800.829.516,00 atau masing-masing sebesar 87,36%
   dan 12,64%. Portofolio tersebut terdiri atas instrumen pasar uang, pasar modal dan
   properti. Salah satunya dalam bentuk reksadana, yaitu investasi surat berharga yang
   dikelola oleh manajer investasi sebesar Rp278.824.947.967,00 atau 92,94% dari RKAP
   tahun 2004 sebesar Rp300.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan jumlah
   reksadana per 31 Desember 2003 sebesar Rp131.604.991.065,00 naik sebesar 111,87%.
          Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas portofolio reksadana dari program
   JHT diketahui bahwa terdapat reksadana Bima yang dikelola oleh manajer investasi
   PT Pentasena Arthatama (PT PA) yang pada tahun 2004 telah di-redeem atau dijual
   kembali kepada PT PA. Kronologis penempatan dana dalam reksadana Bima tersebut
   adalah sebagai berikut :




                                          13                    BPK-RI / AUDITAMA V
         Pada tahun 1997 PT PA melalui surat No.014/PAT/I/97 tanggal 15 Januari 1997
menyampaikan penawaran kepada PT Jamsostek untuk menjadi sponsor reksadana yang
diterbitkan oleh PT PA yaitu reksadana Yudistira, reksadana Bima, dan reksadana Arjuna.
Kemudian Divisi Investasi melalui memo Divisi investasi No.M/173/DI/0397 tanggal
20 Maret 1997 kepada Direktur Keuangan dan Investasi tembusan kepada Direktur
Utama, mengusulkan untuk ikut berpartisipasi pada reksadana Yudistira, dengan back up
sebagian besar efek hutang pasar modal dan sebagian kecil instrumen pasar uang sebesar
Rp10.000.000.000,00. Usul tersebut disetujui Direktur Utama sesuai disposisi tanggal
21 Maret 1997, dan pembayarannya pada tanggal 24 Maret 1997 melalui Bank Ekspor
Impor     masing-masing      sebesar   Rp3.000.000.000,00,    Rp3.500.000.000,00,    dan
Rp3.500.000.000,00. Kemudian sesuai facsimile PT PA tanggal 1 April 1997, diketahui
bahwa kepemilikan PT Jamsostek atas reksadana Yudistira adalah sebagai berikut :
a. Tanggal Penempatan             : 25 Maret 1997
b. Nilai Aktiva Bersih/NAV        : Rp1.005,44/unit
c. Fee                            : 0,5%
d. Jumlah Unit Penyertaan         : 9.896.412,2735 unit


         Selanjutnya pada tanggal 8 April 1998 reksadana Yudistira tersebut dikonversi ke
reksadana Bima. Dari surat PT PA No.050/PAT/MKT-SD/IV/98 tanggal 21 April 1998
diketahui mengenai konversi sebagai berikut :
a. Penjualan kembali (redemption) reksadana Yudistira :
   Jumlah unit penyertaan         : 9.896.412,2735
   NAV pada saat redemption       : Rp453,41
   Nilai penjualan kembali        : Rp4.487.132.288,93
b. Pembelian kembali (subscription) reksadana Bima
   Nilai Pembelian kembali        : Rp4.487.132.288,93
   NAV pada saat subscription : Rp813,15
   Jumlah unit penyertaan         : 5.518.209,7878




                                           14                   BPK-RI / AUDITAMA V
       Pada tanggal 17 Januari 2003 Divisi Riset Investasi (DRI) melalui memonya
No.M/03/DRI/012003 kepada Direktur Investasi menyampaikan evaluasi kinerja
instrumen investasi reksadana sampai akhir tahun 2002, yang antara lain menyatakan
bahwa terdapat jenis reksadana yang sangat sedikit memiliki potensi pertumbuhan, seperti
reksadana Bima yang memberikan hasil 0,65% setahun. Atas reksadana tersebut diusulkan
untuk dilakukan pelepasan.
       Berdasarkan memo DRI tersebut, pada tanggal 23 Januari 2003 PT Jamsostek
menjual reksadana Bima sebanyak 1.207.024,4386 unit dari 5.518.209,7878 unit yang
dimilikinya dengan harga jual sebesar Rp980,24/unit atau seluruhnya sebesar
Rp1.183.173.635,69. Kemudian pada tanggal 8 Desember 2003 PT Jamsostek kembali
menjual sisa reksadana sebanyak 4.311.185,3492 unit. PT PA melalui surat
No.12/PAT/DIR/XII/2003 tanggal 12 Desember 2003 menyampaikan bahwa pelunasan
tahap pertama untuk sejumlah 1.000.000 unit akan dilaksanakan tanggal 22 Desember
2003 dengan NAV per unit tanggal 12 Desember 2003, karena PT PA sedang menjual
sebagian besar portofolio reksadana Bima yang berbentuk saham dan juga sambil
menunggu masa jatuh tempo deposito yang ditempatkan. Akan tetapi, PT Jamsostek tidak
menyetujui usulan PT PA dan menyampaikan usulan pencairan sebagai berikut :
            Jumlah                    Tanggal NAV              Tanggal Pembayaran
 20% dari Total NAV                9 Desember 2003         18 Desember 2003
 20% dari Total NAV              10 Desember 2003          19 Desember 2003
 20% dari Total NAV              11 Desember 2003          22 Desember 2003
 20% dari Total NAV              12 Desember 2003          23 Desember 2003
 20% dari Total NAV              13 Desember 2003          24 Desember 2003


       Sesuai surat PT Jamsostek No.B/646/012004 tanggal 20 Januari 2004, diketahui
bahwa PT Jamsostek baru menerima hasil penjualan untuk 1.000.000 unit (berdasarkan
formulir penjualan kembali tanggal 4 Agustus 2004 harga per unitnya sebesar Rp1.241,48,
sehingga diperoleh harga pelunasan sebesar Rp1.229.065.200,00 setelah dikurangi
redemption fee 1%). Sedangkan sisanya sebanyak 3.311.185,3492 unit belum diterima.


                                        15                    BPK-RI / AUDITAMA V
       Pada tanggal 16 Juli 2004 PT PA mengajukan hal-hal mengenai penyelesaian
redemption reksadana Bima, antara lain berdasarkan data per tanggal 14 Juli 2004
disebutkan bahwa :
Saldo unit penyertaan PT Jamsostek         : 3.311.185,3492 unit
NAV                                        : Rp1.985.949.636,89
NAV per unit                               : Rp599,77
Redemption fee                             : Rp19.859.496,00
NAV Jamsostek Net                          : Rp1.966.090.141,00
Pada saat redemption, PT PA akan menyerahkan sebagai berikut :
- Dana Tunai                                                Rp1.966.090.141,00
- Bonus enam golf membership @Rp247.500.000,00              Rp1.485.000.000,00
           Total                                            Rp3.451.090.141,00


       Kemudian      pada   tanggal   30     Juli    2004    PT    Jamsostek   melalui   surat
No.B/6511/072004 memberitahukan persetujuan skema penyelesaian yang diusulkan oleh
PT PA dengan NAV per tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp599,77/unit, dan dana tunai
sebesar Rp1.966.090.141,00 akan ditransfer ke rekening PT Jamsostek, sedangkan sisanya
sebesar Rp1.485.000.000,00 dalam bentuk enam golf membership atas nama corporate,
yaitu lima Direksi dan satu Kepala Divisi.
       Berdasarkan penjelasan di atas dan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui hal-hal
sebagai berikut :
a. Pada saat terjadi konversi dari reksadana Yudistira kepada reksadana Bima telah
   terjadi kerugian investasi sebesar Rp5.512.867.711,07 (Rp10.000.000.000,00 -
   Rp4.487.132.288,93) atas penurunan NAV per tanggal konversi 20 April 2004 sebesar
   Rp4.487.132.288,93       (NAV   sebesar        Rp453,41/unit)   dibandingkan   pada    saat
   penempatan awal tanggal 25 Maret 1997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (NAV sebesar
   Rp1.005,44/unit).




                                             16                     BPK-RI / AUDITAMA V
   Seharusnya berdasarkan PP tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan
   sosial tenaga kerja antara lain dinyatakan bahwa pengelolaan dana program jaminan
   sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta.
   Selanjutnya pengelolaan dana tersebut wajib mempertimbangkan tingkat keamanan,
   tingkat hasil, dan tingkat likuiditas sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
b. Berdasarkan memo DRI No.M/03/DRI/012003 tanggal 17 Januari 2003 perihal
   evaluasi kinerja instrumen reksadana sampai dengan tahun 2002, antara lain
   dinyatakan bahwa terdapat jenis reksadana yang sangat sedikit memiliki potensi
   pertumbuhan, seperti reksadana Bima yang memberikan hasil 0,65% setahun. Atas
   reksadana tersebut diusulkan untuk dilakukan pelepasan (redemption). Akan tetapi,
   PT Jamsostek pada bulan Januari 2003 hanya melakukan penjualan sebanyak
   1.207.024,4386 unit dari jumlah yang dimilikinya sebanyak 5.518.209,7878 unit
   dengan harga jual sebesar Rp980,24/unit, lebih tinggi dibandingkan pada NAV per
   tanggal 20 April 1998 (saat konversi) sebesar Rp813,15/unit.
c. Pada saat pengajuan pencairan sesuai formulir penjualan kembali reksadana tanggal
   8 Desember 2003 atas sisa sebanyak 4.311.185,3492 unit, yang kemudian sesuai surat
   PT Jamsostek tanggal 15 Desember 2003 dilunasi secara bertahap yaitu lima tahap
   sejak tanggal 18 s.d 24 Desember 2003 masing-masing 20% dari NAV. Namun, PT PA
   hanya   melakukan     pelunasan    atas    1.000.000   unit   dengan   harga   sebesar
   Rp1.241,48/unit, sehingga apabila sesuai pengajuan penjualan kembali sebanyak
   4.311.185,3492 unit dilunasi oleh PT PA, maka PT Jamsostek akan menerima dana
   pelunasan kurang lebih sebesar Rp5.352.250.387,32 (Rp1.248,48x 4.311.185,3492
   unit-fee 1%). Akan tetapi, PT Jamsostek tidak melakukan usaha yang optimal untuk
   menagih yang menjadi haknya sesuai transaksi yang telah disepakati.
d. Pada tanggal 16 Juli 2004 PT PA menyampaikan surat mengenai penyelesaian atas
   redemption reksadana Bima, atas penyelesaian tersebut diketahui bahwa PT PA
   menawarkan penyelesaian pada saat harga per unit merosot tajam ke harga Rp599,77.
   Penyelesaian tersebut mengakibatkan kerugian besar pada PT Jamsostek,           karena
   PT PA tidak dapat memenuhi usulan yang diajukan PT Jamsostek pada bulan


                                         17                      BPK-RI / AUDITAMA V
   Desember 2003, di mana harga per unit pada bulan Desember 2003 adalah sebesar
   Rp1.241,48.
e. Pada penyelesaian atas redemption reksadana terakhir pada tanggal 30 Juli 2004 sesuai
   surat PT Jamsostek No.B/6511/072004, diketahui bahwa dana pelunasan yang
   diterima adalah sebesar Rp1.966.090.141,00 (Rp599,77x3.311.185,3492 unit) berupa
   dana tunai ditambah dengan enam keanggotaan golf senilai Rp1.485.000.000,00,
   sehingga realisasi nilai per unit penyertaan adalah sebesar Rp1.042,25 per unit
   (Rp3.451.090.141/3.311.185,3492).
   Berdasarkan PP tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga
   kerja antara lain dinyatakan bahwa pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga
   kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta. Selanjutnya
   berdasarkan pedoman pengelolaan investasi pada Garis Besar Kebijakan Investasi
   antara lain ditetapkan bahwa tujuan investasi adalah memberikan peningkatan manfaat
   bagi peserta dan keluarganya serta pemegang saham. Dana JHT merupakan dana
   tabungan peserta yang pada dasarnya merupakan hutang kepada peserta, investasi dan
   hasil    pengembangannya      diharapkan      dapat   memberikan      kemampuan     kepada
   perusahaan didalam membayar klaim hutang JHT. Sedangkan jaminan keanggotaan
   golf yang diperuntukkan bagi sebagian pejabat-pejabat yang ada di lingkungan
   PT Jamsostek, tidak memberikan manfaat bagi peserta.
   Berdasarkan poin 4, 5 dan 6, PT Jamsostek masih kurang optimal mengusahakan
   pencairan sesuai usulan bulan Desember 2003, sehingga kurang menerima hasil dari
   pencairan reksadana Bima sebesar Rp682.858.543,77 {3.311.185,35 x (Rp1.248,48 -
   Rp3.451.090.141,00)}.
f. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2003 diketahui bahwa PT Jamsostek
   telah mempunyai jaminan keanggotaan golf sebesar Rp1.407.238.080,00. Dengan
   adanya     tambahan   nilai    jaminan     keanggotaan      golf     tahun   2004   sebesar
   Rp215.572.500,00      dan     dari   transaksi        penyelesaian     reksadana    sebesar
   Rp1.485.000.000,00, maka nilai keanggotaan golf pada tahun 2004 menjadi sebesar




                                            18                        BPK-RI / AUDITAMA V
   Rp3.107.810.580,00. Hal tersebut dapat mengakibatkan terdapat kelebihan atas
   jaminan keanggotaan golf dari yang sesungguhnya diperlukan.
g. Pada surat PT PA No.009/PAT/DIR/VII/04 tanggal 16 Juli 2004 perihal penyelesaian
   redemption reksadana Bima, antara lain diketahui bahwa aset dan kewajiban yang
   dimiliki reksadana Bima adalah sebagai berikut :
   1) Obligasi SMDM harga pasar 21%                    Rp 630.000.000,00
   2) Saham                                            Rp     2.870.700,00
   3) Cash in bank                                     Rp 491.838.147,00
   4) Deposito                                         Rp1.005.458.263,00
   5) Piutang Deviden                                  Rp         6.460,00
   6) Accrued interest                                 Rp     1.349.068,00
   7) Prepaid tax                                      Rp    25.104.019,00
   8) Kewajiban                                        (Rp   33.280.770,00)
                  Total NAV                            Rp2.123.345.887,00


       Berdasarkan data di atas diketahui bahwa portofolio investasi reksadana Bima
sebagian besar adalah pada deposito yaitu sekitar 47,00%, saham sebesar 0,14% dan pada
obligasi sebesar 29,67%. Berdasarkan surat penawaran PT PA pada tanggal 15 Januari
1997 diketahui bahwa karakteristik dari reksadana Bima adalah 100% pada efek ekuitas
yang blue chip dan maksimal 20,00% pada efek pendapatan tetap. Selain itu, diketahui
bahwa obligasi SMDM adalah obligasi yang telah jatuh tempo tahun 2002. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa PT PA sebagai pengelola reksadana Bima tidak
menginvestasikan dana sesuai dengan surat penawaran.


       Dalam pengelolaan investasi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
a. Berdasarkan PP tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga
   kerja antara lain dinyatakan bahwa pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga
   kerja oleh Badan Penyelenggara semata-mata untuk kepentingan peserta. Selanjutnya




                                         19                    BPK-RI / AUDITAMA V
   pengelolaan dana tersebut wajib mempertimbangkan tingkat keamanan, tingkat hasil,
   dan tingkat likuiditas sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi.
b. Berdasarkan pedoman pengelolaan investasi PT Jamsostek dalam SK Direksi
   No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003, antara lain tentang Garis Besar Kebijakan
   Investasi (GBKI) ditetapkan bahwa :
   1) Tujuan investasi adalah memberikan peningkatan manfaat bagi peserta dan
       keluarganya serta pemegang saham.
   2) Dana JHT merupakan dana tabungan peserta yang pada dasarnya merupakan
       hutang kepada peserta, investasi dan hasil pengembangannya diharapkan dapat
       memberikan kemampuan kepada perusahaan dalam membayar klaim hutang JHT.
   3) Filosofi investasi merupakan dasar pemikiran yang menjiwai aktivitas investasi
       sehari-hari PT Jamsostek yang dinyatakan dalam visi investasi yang prudent.
       PT Jamsostek mengedepankan prinsip keamanan, kehati-hatian, dan hasil didalam
       melakukan aktivitas investasi yang dicerminkan melalui sikap profesional,
       independen, pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan terlaksananya
       prinsip kepatuhan dari pelaku aktivitas investasi.


       Kondisi di atas mengakibatkan tujuan investasi tidak tercapai, dan PT Jamsostek
kehilangan kesempatan menerima pendapatan sebesar Rp682.858.543,77 dari seharusnya
diterima jika NAV yang diakui sebesar Rp1.248,48 per unit penyertaan dibandingkan total
pencairan yang diterima sebesar Rp3.451.090.141,00.


       Hal tersebut terjadi karena PT Jamsostek tidak melakukan analisa secara khusus
atas penempatan dan penjualan kembali pada reksadana Bima, dan tidak optimal dalam
melakukan usaha penjualan kembali reksadana Bima untuk memperoleh keuntungan atau
memperkecil kerugian yang terjadi.




                                          20                   BPK-RI / AUDITAMA V
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa pada saat pembelian tahun 1997
PT Jamsostek belum memiliki aturan yang komprehensip seperti PP 22 tahun 2004 dan
Pedoman Pengelolaan Investasi sesuai SK Direksi No.KEP/78/042003 tanggal 25 April
2003 yang mengatur GBKI.
       Reksadana Yudistira di konversi ke Bima karena kinerja reksadana Yudistira
sangat menurun dan dikhawatirkan akan mengalami penurunan yang lebih besar lagi, hal
ini terbukti seperti dijelaskan pada tabel berikut :
   Tahun          1998        1999          2000              2001      2002         2003
    NAV            390,63     440,73          392,84           386,71    279,30       85,75

       Usaha penyelamatan telah dilakukan secara maksimal yaitu :
a. Redemption jumlah unit sisa telah dilakukan pada tanggal 23 Januari dan 8 Desember
   2003, tetapi direalisir sebagian oleh PT PA dengan alasan kesulitan likuiditas.
b. PT Jamsostek telah menyurati PT PA tanggal 15 dan 19 Desember 2003 dan 20
   Januari 2004, akan tetapi baru dijawab tanggal 16 Juli 2004, pada saat itu NAV Bima
   sebesar 599,77. Karena NAV tanggal 16 Juli 2004 lebih kecil dibandingkan dengan
   NAV 22 Desember 2003 sebesar 1.241,48 (redemtion sebelumnya), untuk
   meminimalkan        kerugian     dilakukan     negosiasi     untuk   meminta   tambahan
   dana/kompensasi. Hasil negosiasi diberikan enam membership golf dengan nilai
   Rp1.485.000.000,00. Apabila membership golf tidak diambil, dikhawatirkan akan
   mengalami kerugian yang lebih besar, karena PT PA tidak memiliki aset lain.


       Membership golf tersebut adalah untuk korporate, Rancamaya golf mewajibkan
terhadap member tersebut ada penanggung jawabnya yang dapat diganti. Membership golf
tersebut dapat diperjual belikan, dan PT Jamsostek akan melakukan upaya menjualnya
dengan harga yang optimal.
       Portofolio reksadana Bima yang ada adalah portofolio yang masih tersisa yang
dimiliki PT PA. dan harga obligasi SMDM sebesar 21,00% dilihat cukup wajar karena
pada tanggal 11 juni 2002 diperdagangkan dengan harga 23,50 %.




                                            21                      BPK-RI / AUDITAMA V
          Ke depan PT.Jamsostek dalam melakukan penempatan dananya akan berpedoman
   pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.


          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek dalam melakukan penjualan atas
   surat berharga selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, antara lain dengan
   melakukan kajian secara cermat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, memperoleh
   keuntungan atau meminimalisir kerugian yang terjadi ketika melakukan cut off. Selain itu,
   untuk jaminan keanggotaan golf agar dilakukan upaya penjualan yang optimal untuk
   memperoleh harga yang paling baik bagi perusahaan.




3. Prosedur penempatan deposito pada PT Bank Global International Tbk. (PT BGIN)
   dan Bank Dagang Bali (BDB) tidak sesuai ketentuan sehingga peserta Jamsostek
   kehilangan kesempatan memperoleh pengembangan dana sebesar Rp6.170,40 juta


          Pengelolaan dan pengembangan kekayaan Badan Penyelenggara Program Jaminan
   Sosial Tenaga Kerja atau disebut PT Jamsostek dilakukan untuk pemenuhan jaminan,
   perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.
   Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara terarah dan optimal serta hati-hati, untuk
   menjaga keamanan dan keselamatan atas pengembangan kekayaan tersebut.
          Berdasarkan laporan keuangan tahun 2004 (unaudited), diketahui bahwa portofolio
   investasi PT Jamsostek per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp32.515.962.818.482,00,
   yang   terdiri   dari   investasi    program   Jaminan     Hari    Tua   (JHT)    sebesar
   Rp28.407.161.988.965,00        dan      investasi     program       Non-JHT       sebesar
   Rp4.108.800.829.516,00 atau masing-masing sebesar 87,36% dan 12,64%, di mana
   portofolio tersebut terdiri dari instrumen pasar uang, pasar modal dan properti. Dari dana
   investasi JHT tersebut yang ditanamkan dalam bentuk deposito berjangka per
   31 Desember 2004 adalah sebesar Rp13.483.872.394.111,00 atau sebesar 40,50% dari
   seluruh dana investasi JHT.


                                            22                       BPK-RI / AUDITAMA V
       Pengelolaan investasi di PT Jamsostek dilaksanakan oleh Direktorat Investasi yang
dipimpin oleh Direktur Investasi. Untuk penempatan investasi dalam bentuk deposito
berjangka dikelola oleh Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM).

a. Penempatan pada PT BGIN
          Berdasarkan pemeriksaan atas investasi pada tahun 2004 secara uji petik,
   antara lain diketahui bahwa terdapat investasi program JHT pada PT BGIN dalam
   bentuk deposito sebesar Rp295.502.000.000,00.
          PT BGIN didirikan pada tanggal 22 Agustus 1992 dan memulai kegiatan
   operasionalnya tanggal 23 November 1992 pada segmen ritel dan konsumen,
   kemudian pada tahun 1997 melakukan penawaran umum saham perdananya kepada
   publik. PT BGIN berdasarkan SK Gubernur BI No.7/2/KEP-GBI/2005 tanggal
   13 Januari 2005, di cabut ijin usahanya. Hal ini merupakan kelanjutan dari
   pemberlakuan perlakuan khusus bagi PT BGIN sejak Oktober 2004. Untuk deposito
   pada Bank Global telah dapat dicairkan pada tanggal 9 Maret 2005.
          Lebih lanjut dari memo Unit Manajemen Risiko No.M/51/UMR/062001
   tanggal 8 Juni 2001 yang dibuat oleh analis (Sdr. RH) kepada Dirinvest perihal
   laporan Evaluasi PT Bank Global International Tbk, antara lain diketahui :
   1) Bank Global yang memfokuskan pada segmen ritel dan konsumen ternyata belum
       maksimal dalam menyalurkan kreditnya, walaupun pada tahun 2000 terjadi
       peningkatan.
   2) Dengan menggunakan ukuran rasio keuangan perusahaan yaitu likuiditas,
       rentabilitas dan kecukupan modal, menunjukkan kondisi keuangan perusahaan
       cukup baik, akan tetapi rasio Return On Asset (ROA) mengalami penurunan yaitu
       0,44% per 31 Desember 1999 menjadi 0,22% per 31 Desember 2000 dan berada di
       bawah standar Bank Indonesia yaitu >1,50%. Melihat kondisi tersebut di atas,
       maka sebaiknya tidak dilakukan penempatan dana baru pada Bank Global.
   Pada memo diatas diinformasikan bahwa per tanggal 8 Juni 2001 penempatan pada
   Bank Global adalah sebesar Rp39.450.000.000,00.



                                         23                    BPK-RI / AUDITAMA V
       Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas penempatan deposito Bank Global
sejak tahun 2001 s.d. 2004 diketahui bahwa :
1) Terdapat    penempatan     deposito    pada   Desember    tahun   2001   sebesar
   Rp95.550.000.000,00, kemudian pada tahun 2002, 2003, dan 2004 masing-masing
   sebesar Rp268.702.000,00, Rp298.302.000.000,00, dan Rp295.502.000.000,00.
   Penempatan deposito pada tahun 2002, 2003 dan 2004 berasal dari perpanjangan
   deposito tahun sebelumnya, perpindahan dari deposito pada bank lain dan adanya
   penempatan baru.
2) Dilihat dari daftar penempatan deposito diketahui bahwa setelah dikeluarkan
   memo Unit Manajemen Risiko (UMR) tanggal 8 Juni 2001 di atas masih tetap
   dilakukan penempatan yang dimulai pada tanggal 11 Juni 2001.
       Berkaitan dengan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa penempatan yang
dilakukan setelah dikeluarkannya memo UMR tanggal 8 Juni 2001, tetap dilakukan
dengan mengabaikan hasil evaluasinya.
       Sebelum Memo UMR tanggal 8 Juni 2001 tersebut di atas, terdapat Memo
Divisi PUPM No.M/15/DPUPM/032001 tanggal 23 Maret 2001 yang ditandatangani
oleh Penjab. Divisi PUPM (Sdr. SRB) kepada Direktur Investasi perihal laporan
evaluasi PT BGIN, yang antara lain menyatakan bahwa dengan menggunakan ukuran-
ukuran rasio keuangan perusahaan yaitu likuiditas, rentabilitas dan kecukupan modal,
menunjukkan kondisi keuangan PT BGIN secara umum dapat dikatakan baik, maka
penempatan deposito pada PT BGIN dapat dipertimbangkan.
       Akan tetapi, apabila diteliti lebih lanjut bahwa ROA memang terjadi
peningkatan yaitu dari 1,16% per 30 September 1999 menjadi 1,35% pada
30 September 2000, tetapi masih di bawah standar BI yaitu sebesar >1,50%. Dengan
demikian, disimpulkan bahwa analisa Divisi PUPM belum cukup kuat untuk
menyarankan penempatan deposito pada PT BGIN, karena hanya didasarkan pada
rasio kecukupan modal yang menurut analisa tinggi sekali, yaitu per 30 September
1999 dan 2000 masing-masing sebesar 71,79% dan 61,21%, sedangkan standar BI
hanya sebesar >4,00%.


                                     24                     BPK-RI / AUDITAMA V
         Selanjutnya DRI melalui Memo No.M/354/DRI/11204 tanggal 29 November
2004 kepada Direktur Investasi antara lain menyatakan mengenai perbandingan rasio
keuangan PT BGIN dengan batasan BI periode Desember 2002 s.d. September 2004
diketahui sebagai berikut :
     Rasio          Sept’ 2004    Des’ 2003     Sept’ 2003     Des’2002      Standar BI
 CAR              44,84%         42,50%        30,20%        29,49%        >8%
 Net NPL           0,95%          1,48%         2,75%         3,15%        <5%
 Rentabilitas :
 ROA               1,22%          0,51%         0,80%         0,29%        >1,5%
 ROE               3,93%          2,33%         3,61%         1,44%        >8%
 NIM               5,76%          2,62%         1,85%         2,45%        >6%
 BOPO             89,71%         97,65%        95,63%        99,72%        <92%
 LDR              74,09%         32,65%        36,68%        33,99%        85-110%


         Selanjutnya bahwa dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dilihat dari
aspek pendanaan, pertumbuhan aset, rentabilitas bank tersebut sejak Desember 2002
mengalami penurunan dan di bawah standar BI, maka penempatan deposito pada
PT BGIN perlu dikurangi secara bertahap.
         Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari memo-memo analisa di
atas, kinerja keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan PT BGIN tidak cukup baik,
sehingga keputusan penempatan belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.
         Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas data yang berkaitan dengan
PT BGIN dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Berdasarkan surat Bank Indonesia Nomor.6/38/DPwBI/PwB11/Rahasia tanggal 31
    Mei 2004 perihal tingkat kesehatan bank diketahui bahwa tiga bulan terakhir
    sampai dengan posisi Maret 2004 PT BGIN tergolong sehat.
b. Berdasarkan laporan Audit KAP Drs. Joseph Susilo No.1005/JS/RN/04 tanggal 5
    Maret 2004, Laporan Keuangan PT BGIN tahun 2003 dinyatakan “Wajar Tanpa
    Pengecualian”.
c. Berdasarkan Majalah InfoBank No.289/Juni 2003/vol.XXV tahun 2003, Majalah
    InfoBank memberikan predikat cukup bagus, dan menempatkan urutan ke-60 dari
    62     bank    berkategori   bank     dengan    aset     Rp1.000.000.000.000,00       s.d


                                          25                     BPK-RI / AUDITAMA V
     Rp20.000.000.000.000,00. Kemudian berdasarkan Majalah InfoBank No.303/Juni
     2004/vol.XXVI tahun 2004, memberikan predikat cukup bagus, dan menempatkan
     PT BGIN pada urutan ke-75 dari 80 bank berkategori bank dengan modal
     Rp100.000.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00. Kedua nilai
     tersebut di atas dibawah nilai rata-rata nasional.


b. Penempatan pada BDB
         Pemeriksaan secara uji petik lainnya adalah atas deposito berjangka pada BDB
  sebesar Rp71.400.000.000,00 untuk program JHT dan Rp3.000.000.000,00 untuk
  program Non-JHT. Penempatan awal deposito pada BDB tidak dapat ditelusuri lebih
  jauh, karena data tidak tersedia. Sesuai dengan penjelasan dan data dari Divisi PUPM,
  diketahui bahwa penempatan baru dan perpanjangan deposito di BDB tidak dilakukan
  analisa atau hanya mendasarkan pada analisa sebelumnya, yaitu sesuai analisa yang
  dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko (UMR) dengan memo No.M/77/UMR/
  072001 tanggal 23 Juli 2001 dan tingkat kesehatan bank dari laporan Bank Indonesia.
  Rekomendasi dari analisa UMR di atas, yaitu penempatan dana baru pada BDB dapat
  dilakukan dengan jumlah maksimal Rp10.000.000.000,00. Dari dokumen analisa
  UMR tersebut juga diketahui bahwa pencapaian Return On Asset (ROA) BDB per
  31 Maret 2001 sebesar 0,57% yang berarti jauh dibawah standar BI yaitu >1,50%.
         Berdasarkan pemeriksaan atas penempatan baru dan pencairan deposito pada
  BDB tahun 2003 dan 2004 diketahui sebagai berikut :
                                                                          (dalam rupiah)
          Bulan            Penempatan baru (pencairan)      Penempatan baru (pencairan)
                                   dana JHT                       dana Non-JHT
  Saldo Januari 2003                   51.700.000.000,00                3.000.000.000,00
  Mei 2003                               5.000.000.000,00               -
  Juni 2003                              1.700.000.000,00               -
  Oktober 2003                          11.000.000.000,00               -
  Januari 2004                         (3.000.000.000,00)               -
  Februari 2004                          5.000.000.000,00               -
     Total Penempatan                   71.400.000.000,00               3.000.000.000,00




                                         26                    BPK-RI / AUDITAMA V
       Berdasarkan Surat BI No.5/11/DPwB1/Dpr/Rahasia tanggal 21 Mei 2003,
tingkat kesehatan BDB untuk posisi bulan Juni 2002 adalah Sehat, dengan total nilai
TKS 85,35. Namun demikian, dari segi rentabilitas dan manajemen, BI memberikan
predikat Kurang Sehat.
       Divisi Riset Investasi (DRI) melalui memo No. M/67/DRI/032004 tanggal
4 Maret 2004, menyampaikan evaluasi atas penempatan dana pada BDB. Dalam
memo tersebut DRI merekomendasikan agar tidak dilakukan perpanjangan ataupun
penambahan dana investasi pada BDB. Dari memo DRI atas evaluasi BDB juga
diketahui bahwa :
1) Rasio Keuangan BDB di bawah standar BI.
             Rasio Keuangan BDB dibandingkan dengan standar BI selama tahun 2001
   s.d. 2003 adalah :
     Rasio       Sept 2003    Des 2002     Sept 2002     Des 2001      Standar BI
    CAR             12,16%         8,38%        8,13%        12,25%       8%
    NPL               3,91%        3,05%        1,83%         5,36%     <5,00%
    ROA               0,80%        0,80%        0,65%         1,09%     >1,50%
    ROE             12,84%        13,97%      12,45%         17,55%     >12,00%
    NIM               2,22%        2,79%        1,70%         3,57%     >6,00%
    BOPO            94,93%        95,53%      95,84%         93,67%     <92,00%
    LDR             22,17%        49,06%      57,79%         32,53%   85% - 110%


   Dari tahun 2001 s.d September 2003, ROA selalu di bawah standar BI, hal ini
   menunjukkan bahwa BDB tidak optimal mengelola asetnya. Demikian juga Net
   Interest Margin (NIM) BDB selalu di bawah standar BI atau kemampuan BDB
   untuk mengelola aktiva produktifnya dalam rangka memperoleh pendapatan bunga
   selalu di bawah standar BI. Dari sisi likuiditas, Loan to Deposit Ratio (LDR) jauh
   di bawah standar BI, mencerminkan BDB belum optimal menyalurkan kreditnya.
   Sedangkan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
   berada di atas ketentuan BI menunjukkan bahwa BDB kurang efisien dalam
   operasinya.




                                     27                    BPK-RI / AUDITAMA V
2) Penempatan deposito melebihi batas maksimum yang diperkenankan berdasarkan
   Keputusan Direksi No.150/0695 tanggal 19 Juni 1995 yang menyatakan bahwa
   batas maksimum penempatan dana yang diperkenankan untuk bank kategori D
   dengan aset kurang dari Rp 5.000.000.000.000,00 dan ekuitas kurang dari
   Rp500.000.000.000,00 adalah 75% dari ekuitas. Ekuitas BDB per September 2003
   adalah sebesar Rp88.649.000.000,00 dan data ini yang dipakai sebagai dasar
   evaluasi penempatan ke BDB oleh DRI. Dengan demikian, maksimum
   penempatan dana yang seharusnya adalah sebesar Rp66.486.750.000,00 (75% x
   Rp88.649.000.000,00), sehingga total penempatan s.d. Maret 2004 sebesar
   Rp74.400.000.000,00 atau mencapai 83,93% dari ekuitas BDB berarti telah
   melebihi maksimum penempatan.
       Dengan rekomendasi agar tidak dilakukan perpanjangan ataupun penambahan
dana investasi pada BDB dari DRI, Divisi PUPM bermaksud mencairkan deposito
berjangka pada BDB melalui surat No.R/240/032004 tanggal 1 Maret 2004, dan surat
terakhir No.R/359/032004 tanggal 23 Maret 2004. Akan tetapi, BDB melalui surat
No.442/SKL/BDB/III/04 tanggal 29 Maret 2004 meminta agar PT Jamsostek
memperpanjang deposito karena BDB dalam kesulitan likuiditas.
       Pada tanggal 8 April 2004 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur BI
No.6/7/KEP-GBI/2004, ijin usaha BDB dicabut. Sesuai dengan program penjaminan
Pemerintah kewajiban bank dijamin oleh Pemerintah. Deposito PT Jamsostek
sejumlah Rp74.400.000.000,00 dapat dicairkan pada tanggal 26 Juli 2004 sebesar
Rp26.000.000.000,00, tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp27.500.000.000,00 dan
tanggal 2 Maret 2005 sebesar Rp17.500.000.000,00. Deposito BDB sebesar
Rp3.400.000.000,00 dicairkan agak terlambat, yaitu pada tanggal 16 Maret 2005,
karena kesalahan administrasi oleh Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).
       Berdasarkan pengumuman BI tersebut, bunga atas deposito yang termasuk
dalam program penjaminan dihitung sampai dengan tanggal bank dicabut ijinnya,
yaitu tanggal 8 April 2004. Dengan demikian, selama 8 April 2004 sampai dengan
deposito tersebut dapat dicairkan, PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh


                                    28                   BPK-RI / AUDITAMA V
hasil bunga sebesar Rp2.863.175.861,11 dengan menggunakan asumsi tingkat bunga
deposito penjaminan BI satu bulan yang terdiri dari dana JHT sebesar
Rp2.812.184.527,78 dan Non-JHT sebesar Rp50.991.333,33 (lihat lampiran 2).


       Dalam pengelolaan investasi, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain
adalah sebagai berikut :
a. Sesuai dengan PP No.28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana
   Program Jamsostek, dinyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak
   peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka dana dari iuran peserta perlu
   diinvestasikan dan dikelola secara terarah dan menganut prinsip kehati-hatian.
b. Visi investasi PT Jamsostek sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Investasi adalah
   melakukan kegiatan investasi secara prudent untuk memperoleh hasil investasi
   yang optimal, sehingga dapat memberikan peningkatan manfaat bagi peserta.
c. Sesuai dengan Garis Besar Kebijakan Investasi (GBKI), filosofi Investasi
   PT Jamsostek adalah mengedepankan prinsip keamanan, kehati-hatian, dan hasil.
   Tujuan investasi Program JHT adalah untuk mencapai tingkat pengembalian
   investasi tertinggi berdasarkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan
   yakni konservatif.
d. Sesuai dengan kriteria pemilihan sekuritas pasar uang yang tertuang dalam GBKI,
   penempatan dana pada suatu produk harus memenuhi kriteria kuantitatif yaitu
   tingkat suku bunga, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan, ROA,
   Return On Equity (ROE), dan Debt Ratio. Sedangkan kriteria kualitatif yang harus
   dipenuhi antara lain tingkat kesehatan bank, likuiditas, efisiensi, kualitas
   manajemen bank, permodalan, dan profil bank.


       Kondisi tersebut di atas mengakibatkan
a. Peserta Jamsostek tidak dapat menikmati hasil investasi yang optimal karena
   kehilangan kesempatan mendapatkan pendapatan bunga deposito yang tidak




                                     29                     BPK-RI / AUDITAMA V
   dibayarkan sejak PT BGIN dicabut ijin usahanya hingga pelunasan pokok deposito
   tanggal 9 Maret 2005 sebesar Rp3.307.225.777,78. lihat lampiran 1
b. Peserta Jamsostek tidak dapat menikmati hasil investasi yang optimal karena
   kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil pengembangan dana atas deposito
   berjangka JHT pada BDB sebesar Rp2.812.184.527,78.
c. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh laba investasi dari program
   Non-JHT atas deposito berjangka pada BDB sebesar Rp50.991.333,33.
d. Tujuan investasi yaitu untuk memberikan peningkatan manfaat bagi peserta dan
   keluarganya, serta pemegang saham tidak tercapai.


      Hal tersebut terjadi karena :
a. Direktur Investasi PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan tugas
   mengarahkan dan mengendalikan strategi penempatan dana deposito pada Bank
   Global dan BDB.
b. UMR/DRI dalam melakukan analisa penempatan deposito pada Bank Global dan
   BDB tidak memperhitungkan beberapa rasio keuangan yang jauh di bawah standar
   BI sebagai faktor risiko atas pengembalian dana investasi JHT yang seharusnya
   dikelola secara konservatif.
c. Divisi PUPM dalam penempatan deposito pada Bank Global dan BDB baik roll
   over maupun penempatan baru DRI tidak melakukan analisa/evaluasi secara
   berkala atas penempatan deposito yang ada dan hanya mendasarkan pada analisa
   awal dengan data sudah tidak up to date lagi.
d. Divisi PUPM dalam penempatan dananya pada BDB tidak taat pada Keputusan
   Direksi, yaitu melebihi batas maksimum penempatan dana.
e. Divisi PUPM memperhitungkan risiko yang lebih kecil dan tidak aman karena
   hanya memperhitungkan bahwa deposito akan aman sebatas BDB mengikuti
   program penjaminan BI. Divisi PUPM tidak memperhitungkan risiko default yang
   akan menimbulkan kemungkinan kerugian investasi selama proses likuidasi
   sampai dengan penjaminan oleh Pemerintah dapat dicairkan.


                                      30                 BPK-RI / AUDITAMA V
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa definisi modal perbankan yang dijadikan
acuan perhitungan batas maksimum penempatan yang tertuang dalam KEP/150/0695 tidak
sesuai dengan praktek yang lazim. Atas ketidaksesuaian tersebut telah diluruskan melalui
Memo DPUPM tanggal 15 September 2004, menurut ketentuan baru batas maksimum
penempatan pada Bank adalah 75,00% x (modal inti plus modal pelengkap) atau sebesar
75,00%     x    Rp119.300.000.000,00       (data   September    2002)    atau   sebesar
Rp89.470.000.000,00, sedangkan total deposito per 31 Desember BDB adalah sebesar
Rp 74.400.000.000,00.
       Pada saat itu deposito dipandang sebagai instrumen investasi yang relatif aman
karena ada jaminan Pemerintah, dan penampatan deposito pada BDB dan PT BGIN
dilakukan berdasarkan analisis dari UMR.
       Direktorat Investasi menyadari kurangnya kajian berkala untuk kurun waktu 2000
s/d kuartal III 2004, sehingga penambahan dana pada BDB dan PT BGIN didasarkan pada
tingkat kesehatan Bank menurut BI serta informasi dari majalah InfoBank, dimana secara
umum kinerja BDB untuk tahun 2002 dan 2003, dan PT BGIN untuk tahun 2002 s.d Mei
2004 dikatakan sehat. Tidak dilakukannya kajian berkala disebabkan kurangnya jumlah
analis pada DRI saat itu yang secara umum hanya berjumlah dua hingga tiga orang saja,
sehingga kurang mendukung aktivitas Divisi PUPM yang mencapai 179 kajian, dan belum
termasuk kajian non-rutin.
       Default obligasi PT BGIN disebabkan adanya tindakan manipulasi data/informasi
dan window dressing oleh Manajemen PT BGIN. BI tidak cepat mengetahui tindakan
tersebut. Gubenur BI dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan tanggal
14 Februari 2005 menyatakan bahwa mereka gagal mengawasi PT BGIN. Selain itu, KAP
Joseph Soesilo tidak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan PT BGIN, sehingga
opini Laporan Keuangan tahun 2003 adalah WTP.
       Sejak kuartal III/2004, DRI secara berkala telah melakukan kajian atas kinerja
Bank yang ditempatkan. Selain itu, secara bertahap Divisi PUPM juga akan mengurangi
exposure pada beberapa bank kecil, bahkan telah dilakukan pencairan seluruh deposito
pada Bank UIB dan Bank Eksekutif International. Kedepan, Direktorat Investasi akan


                                           31                  BPK-RI / AUDITAMA V
  melakukan kajian secara berkala paling tidak enam bulan sekali, sehingga diharapkan
  dapat informasi yang up to date dan akurat mengenai kinerja bank dan dapat
  meminimalkan risiko investasi pada deposito berjangka.


         BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek dalam hal ini Direktur Investasi selalu
  mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan investasi PT Jamsostek,
  diantaranya yaitu :
  a. Senantiasa mengarahkan dan mengendalikan strategi penempatan dananya sesuai
     dengan pedoman yang telah ditetapkan.
  b. Dalam melakukan analisa penempatan memperhatikan cara pengelolaan dana yang
     berasal dari JHT dan Non-JHT, melakukan analisa/evaluasi secara berkala atas
     portofolio investasinya termasuk pada penempatan deposito baru atau perpanjangan
     tidak hanya mendasarkan pada analisa awal dengan data sudah yang tidak up to date
     lagi.
  c. Tidak melebihi batas maksimum penempatan dana, dengan menggunakan ketentuan
     baru dalam perhitungan modal perbankan dalam analisa yang dilakukan.
  d. Memperhitungkan risiko yang lebih kecil seperti memperhitungkan risiko default yang
     akan menimbulkan kemungkinan kerugian investasi selama proses likuidasi sampai
     dengan penjaminan oleh Pemerintah dapat dicairkan.




4. Penanaman dana deposito pada Bank Persyarikatan Indonesia (BPI) sebesar
  Rp11.500,00 juta tidak dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai tingkat
  risiko likuiditas yang tinggi


         Sebagai satu-satunya badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja di
  Indonesia, PT Jamsostek mempunyai komitmen untuk mengutamakan pelayanan prima
  dan manfaat bagi peserta melalui pengembalian seluruh hasil pengembangan dana
  Jaminan Hari Tua (JHT) kepada peserta. Sumber dana yang berasal dari dana JHT harus


                                          32                   BPK-RI / AUDITAMA V
diinvestasikan dan harus dikelola secara terarah dengan menganut prinsip kehati-hatian
untuk mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan dana investasi harus memperhatikan
prinsip likuiditas, prudent, optimal return, dan aspek keamanan dana. Selain itu
penempatan dana JHT harus dilakukan secara transparan dan dapat diuji sebagai
perwujudan public accountability karena dana yang dikelola adalah milik tenaga kerja.
       Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) PT Jamsostek tahun 2004 diketahui
bahwa portofolio investasi PT Jamsostek per 31 Desember 2004 adalah sebesar
Rp32.515.962.818.482,00       yang     terdiri    dari     investasi    JHT      sebesar
Rp28.407.161.988.965,00 dan investasi Non-JHT sebesar Rp4.108.800.829.516,00 atau
masing-masing sebesar 87,36% dan 12,64%. Dari dana investasi JHT tersebut yang
ditanamkan dalam bentuk deposito berjangka per 31 Desember 2004 adalah sebesar
Rp13.483.872.394.111,00 atau sebesar 40,50% dari seluruh dana investasi JHT.
       Pengelolaan investasi di PT Jamsostek dilaksanakan oleh Direktorat Investasi yang
dipimpin oleh Direktur Investasi. Untuk penempatan investasi dalam bentuk deposito
berjangka dikelola oleh Direktorat Investasi Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM).
       Dari pemeriksaan lebih lanjut atas deposito berjangka program JHT antara lain
diketahui terdapat penempatkan pada BPI sebesar Rp11.500.000.000,00. Penempatan
awal deposito pada BPI dilakukan pada bulan Januari 2003 sebesar Rp5.000.000.000,00
dan Rp3.500.000.000,00 yang pada saat itu bernama Bank Swansarindo International
(BSI). Analisa penempatan dana pada deposito BSI dilakukan oleh Divisi PUPM melalui
Memo No.M/357/DPUPM/112002 tanggal 28 November 2002 dengan rekomendasi
bahwa penempatan dana pada BSI dapat dipertimbangkan sebagai alternatif investasi
dengan catatan:
a. Tingkat bunga yang diberikan adalah maksimum tingkat bunga penjaminan BI.
b. Pola pembagi dalam satu tahun adalah 360 hari bunga.
c. Jangka waktu penempatan adalah 3-6 bulan.
d. Batas maksimum penempatan dana yang diperkenankan sesuai Keputusan Direksi
   No.150/0695 tanggal 19 Juni 1995 adalah maksimum sebesar 75% dari modalnya.




                                         33                    BPK-RI / AUDITAMA V
       Pada    bulan   Juli   2003,   ditempatkan    deposito   baru   dengan   nominal
Rp3.000.000.000,00. Atas penempatan ini tidak dilakukan analisa, tetapi mendasarkan
pada analisa penempatan deposito terdahulu. Pada bulan Januari 2004 deposito dengan
nominal Rp3.500.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00 dijadikan satu bilyet deposito
nominal Rp6.500.000.000,00.
       Sesuai penjelasan Divisi PUPM dengan mempertimbangkan aspek kesehatan BPI,
maka dengan Surat Direktur Investasi No.R/738/062004 tanggal 17 Juni 2004,
PT Jamsostek bermaksud mencairkan semua deposito pada BPI, namun demikian, pihak
BPI dengan surat No.068/KDM-KP/EL/VI/04 tanggal 16 Juni 2004 tidak dapat memenuhi
permintaan PT Jamsostek karena BPI sedang dalam proses due diligence dan meminta
agar deposito tersebut diperpanjang selama satu bulan dengan memberikan tingkat bunga
sesuai dengan tingkat penjaminan BI. Surat terakhir permohonan pencairan deposito
PT Jamsostek No.R/71/012005 dan No.R/72/012005 tanggal 24 Januari 2005 mendapat
jawaban dari BPI melalui surat No.036/Kasatker Fund 1-KP/EL/I/05 tanggal 26 Januari
2005 yang menyatakan bahwa pihak bank belum dapat memenuhi permintaan
PT Jamsostek untuk mencairkan deposito sebesar Rp11.500.000.000,00 karena sedang
mengalami kesulitan likuiditas. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 31 Maret
2005, PT Jamsostek belum dapat mencairkan deposito tersebut, walaupun bunga bulanan
atas deposito tersebut diterima oleh PT Jamsostek.
       Pada tanggal 14 September 2004 BPI telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan
status Bank Dalam Pengawasan Khusus dan telah diperpanjang pada tanggal 17 Desember
2004 karena rasio kecukupan modal (CAR) bank di bawah 8,00% dan rasio Giro Wajib
Minimum (GWM) Bank di bawah 5,00%.
       Berdasarkan laporan keuangan Triwulan II dan III BPI tahun 2002 yang juga
menjadi dasar analisa Divisi PUPM untuk penempatan deposito antara lain diketahui
sebagai berikut :
a. Ekuitas perusahaan terdiri dari modal disetor sebesar Rp23.900.000.000,00 dan saldo
   rugi untuk triwulan II dan III masing-masing sebesar Rp18.821.000.000,00 dan
   Rp15.998.000.000,00. Dari komposisi ekuitas terlihat bahwa perusahaan tidak dapat


                                         34                     BPK-RI / AUDITAMA V
   menjalankan operasinya dengan baik, sehingga justru ekuitas perusahaan menjadi
   berkurang.
b. Return on Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) untuk triwulan II masing-masing
   sebesar negatif 1,34% dan negatif 39,27%, sedangkan untuk triwulan III masing-
   masing sebesar negatif 1,26% dan negatif 32,45%. Bila dibandingkan dengan rata-rata
   ROA perbankan menurut standar normal BI yaitu >1,50% dan ROE yaitu >8,00%,
   berarti ROA dan ROE BPI sangat jauh di bawah standar BI.
c. Selanjutnya dari laporan keuangan BPI untuk tahun buku 2002 dan 2003 diketahui
   bahwa perusahaan mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp15.629.000.000,00
   dan Rp15.061.000.000,00. Selain itu, tidak terdapat penambahan modal secara riil.
   Penambahan ekuitas adalah dalam bentuk uang muka setoran modal untuk tahun 2002
   dan 2003 masing-masing sebesar Rp33.200.000.000,00 dan Rp43.200.000.000,00,
   sehingga dapat disimpulkan bahwa penempatan deposito berjangka pada BPI yang
   terus menerus mengalami kerugian tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu
   keputusan investasi yang baik.
d. Berdasarkan Keputusan Direksi No KEP/150/0695 tanggal 19 Juni 1995 mengenai
   Pedoman Penempatan Dana dalam Bentuk Deposito Berjangka pada Bank-bank
   Swasta pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa penempatan dana pada bank swasta dapat
   dilaksanakan dengan syarat adanya surat keterangan sehat dari Bank Indonesia,
   sedangkan BPI sesuai dengan tingkat penilaian BI tergolong Cukup Sehat. Dengan
   demikian, BPI bukan kategori bank Sehat tetapi hanya Cukup Sehat.


       Dalam pengelolaan investasi dana JHT, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain
adalah sebagai berikut :
a. Sesuai dengan PP No.28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program
   Jamsostek, dinyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak peserta program
   jaminan sosial tenaga kerja, maka dana dari iuran peserta perlu diinvestasikan dan
   dikelola secara terarah dan menganut prinsip kehati-hatian.




                                         35                      BPK-RI / AUDITAMA V
b.   Visi investasi PT Jamsostek sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Investasi adalah
     untuk melakukan kegiatan investasi secara hati-hati untuk memperoleh hasil investasi
     yang optimal, sehingga dapat memberikan peningkatan manfaat bagi peserta.
c. Sesuai dengan Garis Besar Kebijakan Investasi (GBKI), filosofi Investasi
     PT Jamsostek adalah mengedepankan prinsip keamanan, kehati-hatian, dan hasil.
     Tujuan investasi Program JHT adalah untuk mencapai tingkat pengembalian investasi
     tertinggi berdasarkan tingkat risiko yang dapat diterima oleh perusahaan yakni
     konservatif.


        Kondisi tersebut di atas mengakibatkan
a. Penanaman dana pada BPI mempunyai liquidity risk yang tinggi.
b. Deposito berjangka sebesar Rp11.500.000.000,00 terancam tidak dapat segera
     dicairkan.
c. Hasil atas penempatan deposito di BPI berjangka pendek (satu bulanan) dari bulan
     Juni 2004 memberikan bunga yang tidak optimal.


        Hal tersebut terjadi karena :
a. Direktur Investasi PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan tugas mengarahkan
     dan mengendalikan strategi penempatan dana deposito pada BPI.
b. Divisi PUPM dalam melakukan analisa awal penempatan deposito di BPI tidak
     memperhitungkan ROA dan ROE yang negatif atau jauh di bawah standar BI, serta
     tingkat kesehatan yang di bawah standar sehat sebagai faktor risiko atas pengembalian
     dana investasi JHT yang seharusnya dikelola secara konservatif.
c. Divisi PUPM dalam penempatan deposito di BPI baik perpanjangan maupun
     tambahan penempatan baru tidak pernah melakukan analisa atau hanya mendasarkan
     pada analisa awal yang sudah tidak up to date lagi.
d. Divisi PUPM memperhitungkan risiko yang lebih kecil dan tidak aman karena hanya
     memperhitungkan bahwa deposito akan aman sebatas BPI mengikuti program
     penjaminan BI. Divisi PUPM tidak memperhitungkan risiko default yang akan


                                           36                   BPK-RI / AUDITAMA V
   menimbulkan kemungkinan kerugian investasi selama proses likuidasi sampai dengan
   penjaminan oleh Pemerintah dapat dicairkan.


       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penempatan pada BPI mengacu pada
kajian Memo Divisi PUPM tanggal 28 November 2002, sedangkan perpanjangannya
dengan memperhatikan up date laporan tingkat kesehatan BPI oleh BI tanggal 29 April
2003 yang menyatakan BPI cukup sehat, dan ikut program penjaminan Pemerintah.
       Kajian berkala atas kinerja BPI tidak dilakukan karena saat itu jumlah analis DRI
hanya berkisar dua hingga tiga orang saja, sedangkan kajian yang akan dibuat mencapai
179 kajian. Akan tetapi, sejak kuartal III tahun 2004, DRI secara berkala telah melakukan
kajian atas kinerja bank yang ditempatkan dan diharapkan dapat meminimalkan risiko
investasi pada deposito berjangka.
       Memperhatikan perkembangan kinerja BPI yang kurang baik hingga semester I
tahun 2004, Divisi PUPM segera melakukan upaya pencairan deposito sejak bulan Juni
2004, akan tetapi belum terealisir. BPI hanya dapat membayarkan bunganya saja hingga
saat ini sebesar maksimum penjaminan BI.
       Pada awal tahun 2005 BPI dinyatakan oleh BI telah keluar dari Bank Dalam
Pengawasan Khusus per tanggal 15 Maret 2005, dan diharapkan likuiditas dan kinerja BPI
kedepan menjadi lebih baik.


       BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek dalam hal ini Direktur Investasi selalu
mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan investasi PT Jamsostek,
diantaranya yaitu :
a. Senantiasa mengarahkan dan mengendalikan strategi penempatan dananya sesuai
   dengan pedoman yang telah ditetapkan.
b. Dalam melakukan analisa penempatan memperhatikan cara pengelolaan dana yang
   berasal dari JHT dan Non-JHT, melakukan analisa/evaluasi secara berkala atas
   portofolio investasinya termasuk pada penempatan deposito baru atau perpanjangan,
   tidak hanya mendasarkan pada analisa awal dengan data yang sudah tidak up to date.


                                         37                    BPK-RI / AUDITAMA V
   c. Memperhitungkan risiko yang lebih kecil seperti memperhitungkan risiko default yang
      akan menimbulkan kemungkinan kerugian investasi selama proses likuidasi sampai
      dengan penjaminan oleh Pemerintah dapat dicairkan.
   d. Selain itu mengupayakan secara optimal agar dana yang ditempatkan pada deposito
      BPI dapat dicairkan segera untuk menghindari kerugian yang cukup besar dikemudian
      hari.




5. Pengelolaan dana JHT yang tidak optimal merugikan hak peserta Program Jaminan
   Sosial Tenaga Kerja


          Sesuai dengan PP No. 36 tahun 1995 tanggal 22 September 1995 PT Jamsostek
   ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Badan
   Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1992 bertugas
   untuk menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),
   Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)
          Berdasarkan karakteristiknya, program jaminan sosial yang diselenggarakan
   PT Jamsostek dikelompokkan menjadi Program JHT dan Program Non-JHT . Pada
   program JHT, PT Jamsostek bertugas untuk mengelola dana peserta dalam bentuk
   tabungan yang nantinya akan dikembalikan kepada peserta. Dalam hal ini PT Jamsostek
   memperlakukan dana tersebut sebagai dana titipan peserta dan harus dapat mengelola dan
   mengembangkan secara optimal untuk menjaga keamanan dan keselamatan atas
   pengembangan dana tersebut dengan mempertimbangkan tingkat keamanan, tingkat hasil
   dan tingkat likuiditas yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan peserta.
          Program Non-JHT adalah program asuransi yang membantu peserta pada saat
   mengalami kecelakaan kerja, sakit, atau meninggal dunia. Fungsi PT Jamsostek terkait
   dengan program Non-JHT adalah sebagai badan usaha bisnis yang bertujuan untuk
   memperoleh laba. Perbedaan karakteristik kedua program tersebut menimbulkan
   perbedaan perlakuan akuntansi. Iuran yang berasal dari program JHT dicatat sebagai


                                            38                    BPK-RI / AUDITAMA V
hutang, karena merupakan tabungan peserta kepada PT Jamsostek. Iuran yang berasal dari
program Non-JHT dicatat sebagai pendapatan premi asuransi. Berdasarkan pemeriksaan
atas pengelolaan dana JHT dan Non-JHT diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Arus dana JHT dan Non-JHT tidak dipisahkan dengan tegas.
          Penerimaan iuran JHT dan Non-JHT diterima tanpa dipisahkan oleh semua
   Kantor Cabang (KC) PT Jamsostek di seluruh Indonesia dalam rekening Bank Iuran
   yang kemudian setiap hari ditransfer secara otomatis ke rekening bank Kantor Pusat
   (KP). Dari rekening tersebut sebagian dana digunakan untuk pembayaran klaim baik
   JHT maupun Non-JHT oleh KC dan pembayaran Biaya Umum dan Belanja Modal
   (BUBM) KP dan KC melalui mekanisme dropping. Sisa dananya merupakan dana
   yang siap diinvestasikan (investible fund) yang kemudian oleh Biro Keuangan KP
   dialokasikan dalam investible fund JHT dan Non-JHT dengan proporsi 90:10.
   Investible Fund akan diinvestasikan dalam portofolio investasi yang pengelolaannya
   dipisahkan antara Dana Investasi Program JHT dan Dana Investasi Program Non-JHT.
          Berdasarkan informasi dari Biro Keuangan, penerimaan iuran kadang-kadang
   tidak dapat menutup pengeluaran atas pembayaran klaim dan BUBM sehingga harus
   meminjam dana dari rekening investasi baik JHT maupun Non-JHT untuk
   menutupinya. Pengembalian ke rekening investasi JHT dilakukan melalui mekanisme
   persentase investible fund menjadi seluruhnya untuk program JHT di bulan berikutnya
   yang belum tentu dapat menutup dana yang dipinjam. Proses pinjam meminjam dari
   rekening   JHT    ke   Non-JHT    tanpa   pengembalian    yang   jelas   dan   tanpa
   memperhitungkan bunga menjadikan pengelolaan dana JHT menjadi tidak tepat.
          Dari arus dana tersebut terlihat bahwa dana iuran digunakan untuk pembayaran
   klaim dan BUBM sebelum dana tersebut teridentifikasi dengan jelas berapa dana JHT
   dan Non-JHT. Selain itu, tidak dapat ditentukan besarnya pembayaran JHT untuk hari
   yang bersangkutan, apakah penerimaan iuran JHT hari itu dapat menutup seluruh
   klaim pada hari yang sama, sehingga terdapat sisa dana untuk diinvestasikan.
   Demikian pula halnya dengan program Non-JHT.




                                        39                    BPK-RI / AUDITAMA V
          Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa PT Jamsostek tidak memisahkan
   pengelolaan dana program JHT dari program Non-JHT sejak awal iuran diterima,
   sehingga tidak dapat diidentifikasi dengan jelas besar dana program JHT dan besar
   dana untuk program Non-JHT. Pengalokasian investible fund dengan perbandingan
   90:10 tidak perlu dilakukan apabila PT Jamsostek telah memisahkan pengelolaan dana
   JHT dari dana Non-JHT sejak awal.


b. Dana peserta yang dicatat pada Hutang JHT tidak seluruhnya dicover dengan
   Dana Investasi JHT sehingga pengelolaan dana peserta menjadi kurang dapat
   dipertanggungjawabkan.
          Berdasarkan pemeriksaan atas laporan bulanan Rekonsiliasi Dana Investasi
   JHT dengan Hutang JHT yang dibuat oleh Biro Akuntansi bulan Maret s.d. Desember
   2004, diketahui bahwa terdapat ketidakseimbangan antara dana investasi JHT dan
   hutang JHT sepanjang tahun seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:
        Posisi per          Hutang JHT           Dana Investasi JHT            Selisih
   31 Agustus 2004       26.430.446.393.883,00   26.129.811.058.062,00   (300.635.335.821,00)
   30 September 2004     26.867.719.844.043,00   26.671.934.683.276,00   (195.785.160.767,00)
   31 Oktober 2004       27.236.730.967.602,00   27.144.580.713.066,00    (92.150.254.536,00)
   30 Nopember 2004      27.936.484.739.374,00   27.761.274.545.684,00   (175.210.193.690,00)
   31 Desember 2004      28.401.305.663.385,00   28.407.161.988.965,00      5.856.325.580,00


   Dari tabel di atas diketahui bahwa sepanjang tahun 2004 dana investasi JHT selalu
   lebih kecil dari hutang JHT.
          Untuk menutupi defisit dana investasi JHT per 31 Desember 2004,
   PT Jamsostek telah melakukan reklas dari deposito Non-JHT menjadi deposito JHT.
   Reklas deposito dilakukan pada bulan Desember 2004 sebesar Rp116.500,000,000,00
   melalui memo Kepala Divisi (Kadiv) Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM)
   No.M/295/DPUPM/122004 tanggal 31 Desember 2004 dengan tujuan agar tidak
   terjadi defisit. Namun demikian, PT Jamsostek tidak melakukan reklas terhadap hasil
   investasi (return) dari deposito yang direklas, dengan demikian, return atau hasil
   pengembangan dari dana JHT akan terlalu kecil.


                                          40                      BPK-RI / AUDITAMA V
c. Terdapat penerimaan restitusi PPh yang bersumber dari dana JHT tetapi
  digunakan untuk investasi Non-JHT
          Pada bulan Oktober 2004 terdapat penerimaan restitusi PPh Badan sesuai Surat
  Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) No.00127/406/02/051/04 tanggal 2 September
  2004 atas bunga investasi berikut :
              Sumber Restitusi PPh                 Jumlah (Rp)             Sumber dana
  MTN Semen Padang                                    5.123.378.332,00   JHT
  MTN Haji Kalla                                      3.705.882.352,00   JHT
  MTN Danareksa                                      15.971.324.511,00   JHT
  MTN Arutmin Indonesia                              26.440.559.896,00   JHT
  Kontrak Aset Investasi Rifan Financindo               883.627.398,00   JHT
  Kontrak Aset Investasi Asjaya                         962.132.353,00   JHT
                     Subtotal                        53.086.904.842,00
  Promissory Notes Citra Sari Makmur                    450.758.333,00   Non-JHT
  Fiskal Luar Negeri                                     37.000.000,00   Operasional
                     Subtotal                           487.758.333,00
                 Total Restitusi                     53.574.663.175,00


          Dari data tersebut diketahui bahwa sebagian besar dari restitusi tersebut berasal
  dari investasi JHT, yaitu sebesar Rp53.086.904.842,00. Namun demikian, penerimaan
  restitusi tersebut masuk ke dalam rekening bank investasi Non-JHT yang kemudian
  digunakan untuk investasi Non-JHT berupa pembelian obligasi dan reksadana.
  Penempatan dana JHT yang berasal dari restitusi ke dalam rekening Non-JHT
  dilakukan tanggal 14 Oktober 2004.
          Berdasarkan keterangan dari Biro Keuangan dan Divisi PUPM, dana tersebut
  dipinjam Non-JHT untuk pembelian obligasi dalam rangka restrukturisasi portofolio
  Non-JHT. Alasan peminjaman dana tersebut karena investasi Non-JHT tidak memiliki
  dana likuid dan harus mencairkan deposito yang belum jatuh tempo. Pengembalian
  atas peminjaman dana tersebut dilakukan melalui mekanisme pengalihan penerimaan
  iuran yang menjadi hak Non-JHT sebesar 10% dari investible fund menjadi dana
  investasi JHT pada bulan Oktober 2004, walaupun pada bulan September dan Oktober
  2004 telah terjadi defisit dana investasi JHT terhadap hutang JHT yang cukup besar,
  yaitu masing-masing sebesar Rp195.785.160.767,00 dan Rp92.150.254.536,00.




                                            41                  BPK-RI / AUDITAMA V
         Sesuai memo Kadiv PUPM No.M/295/DPUPM/122004 tanggal 31 Desember
2004 telah direklas deposito Non-JHT ke deposito JHT untuk menutup defisit dana
investasi JHT terhadap Hutang JHT. Seharusnya restrukturisasi portofolio obligasi
Non-JHT tidak perlu meminjam dana dari JHT sebesar Rp53.086.904.842,00 apabila
restrukturisasi telah direncanakan dengan baik. Berdasarkan Daftar Deposito per 30
September 2004 diketahui pada bulan Oktober 2004 terdapat deposito berjangka Non-
JHT yang jatuh tempo dengan total nominal Rp71.888.244.648,00 sebagai berikut:
            Nama Bank                      Nomor Deposito          Jatuh Tempo         Nominal (Rp)
 Mandiri Eks BBD Gubeng Sby           142-0204044548               20-Okt-2004         9.000.000.000,00
 BTN Harmoni                          1098555.R1                   18-Okt-2004        11.000.000.000,00
 BTN Harmoni                          1147432/007183-4             29-Okt-2004         1.000.000.000,00
 Bank Agro Gd Jamsostek               012631/0423-02294-062        21-Okt-2004         3.300.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010129684                    1-Okt-2004         3.500.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010129685                    1-Okt-2004         5.000.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125302.R1                 4-Okt-2004         2.000.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125336.R1                 7-Okt-2004         2.700.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125374.R1                 8-Okt-2004         3.800.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125431.R1                10-Okt-2004         2.500.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125486.R1                14-Okt-2004         4.000.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125550.R1                16-Okt-2004        10.000.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125603.R1                20-Okt-2004         3.500.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125633.R1                21-Okt-2004         2.000.000.000,00
 Bank Bukopin                         2010125682.R1                23-Okt-2004         1.088.244.648,00
 Bank Danpak                          013071                       15-Okt-2004         6.500.000.000,00
 Bank Danpak                          013077                       22-Okt-2004         1.000.000.000,00
               Total                                                                  71.888.244.648,00

         Dana JHT yang dipinjam untuk Non-JHT tersebut tidak dikenakan bunga,
sehingga merugikan peserta. Kerugian peserta sebagai akibat dari pemakaian dana
JHT oleh program Non-JHT dengan asumsi bunga yang digunakan adalah bunga
deposito satu bulan adalah seperti terlihat pada tabel berikut :
 Restitusi JHT                                                                   Rp53.086.904.842,00
 Investible Fund bulan Oktober 2004                       Rp193.400.000.000,00
 Alokasi untuk Non-JHT ( 10% x Investible Fund)                                  Rp19.340.000.000,00
 Dana yang belum dikembalikan                                                    Rp33.746.904.842,00
 Jumlah hari s.d. memo reklas M/295/DPUPM/122004
 ( 19 Desember 2004 - 14 Oktober 2004)                                                         66
 Minimal bunga yang seharusnya diterima JHT
 (7,25% x dana yg belum dikembalikan x jumlah hari/365)                          Rp    442.408.053,89



                                                  42                     BPK-RI / AUDITAMA V
           Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peminjaman dana restitusi
  PPh milik JHT tidak perlu dilakukan. Pemakaian dana JHT tersebut merugikan peserta
  JHT sebesar Rp442.408.053,89, karena peminjaman tersebut tidak memperhitungkan
  bunga dari tanggal 14 Oktober s.d. 19 Desember 2004.


d. Dana JHT untuk pembelian obligasi Non-JHT pada bulan November dan
  Desember 2004 yang bertujuan untuk restrukturisasi portofolio investasi
  Non-JHT tidak ditujukan untuk kepentingan peserta
           Pada bulan November dan Desember 2004 terdapat pembelian obligasi
  Non-JHT kelompok diperdagangkan (trading) dan tersedia untuk dijual (available for
  sale/AFS) yaitu sebagai berikut :
                                                                           (dalam rupiah)
           Bulan       Obligasi Non-JHT Trading    Obligasi Non-JHT AFS        Total
   November 2004                 365.656.850.520          61.873.000.000   427.529.850.520
   Desember 2004                 163.371.015.263         132.062.252.793   295.433.268.056
   Total                         529.027.865.783         193.935.252.793   722.963.118.576



           Sesuai dengan Memo Divisi PUPM No.M/267/DPUPM/112004 tanggal
  24 November 2004, pembelian obligasi tersebut dalam rangka pencapaian target laba
  dan untuk restrukturisasi portofolio Non-JHT. Dalam memo tersebut juga dijelaskan
  bahwa pembelian obligasi tersebut, sebagian menggunakan dana JHT yang kemudian
  akan diganti dengan mereklas pencatatan deposito Non-JHT menjadi deposito JHT.
  Total deposito berjangka yang direklas pada bulan November dan Desember 2004
  adalah sebesar Rp282.500.000.000,00.
           Berdasarkan pemeriksaan terhadap arus kas Bank Niaga Obligasi Non-JHT,
  diketahui bahwa pembelian obligasi Non-JHT pada bulan November dan Desember
  berasal dari:




                                         43                     BPK-RI / AUDITAMA V
                                                                                     (dalam ribuan rupiah)
              Transfer ke rek                                                          Pengembalian ke
  Tanggal     Niaga Obligasi                      Sumber dana                               JHT
                Non-JHT             Iuran             JHT              Non-JHT         Reklas deposito
 11/22/2004     94.500.000,00    92.000.000,00               0,00     2.500.000,00         94.000.000,00
 11/23/2004   104.500.000,00     20.000.000,00     83.000.000,00      5.000.000,00         63.200.000,00
 11/24/2004     71.800.000,00    13.000.000,00     32.800.000,00     26.000.000,00         32.800.000,00
 11/29/2004     17.400.000,00    14.900.000,00               0,00     2.500.000,00         36.900.000,00
 12/15/2004     55.000.000,00    43.300.000,00     12.200.000,00                 -         55.600.000,00
              343.200.000,00    183.200.000,00    128.000.000,00     36.000.000,00        282.500.000,00



        Dari tabel di atas diketahui bahwa sumber dana pembelian obligasi Non-JHT
berasal dari iuran sebesar Rp183.200.000.000,00, dari pinjaman rekening investasi
JHT sebesar Rp128.000.000.000,00, dan dari rekening investasi JHT sebesar
Rp36.000.000.000,00. Dari rekening iuran yang seharusnya menjadi dana investasi
program JHT adalah sebesar Rp164.880.000.000,00 (90% x 183.200.000.000,00). Jika
jumlah ini ditambah dengan pinjaman dari JHT sebesar Rp128.000.000.000,00 maka
deposito yang seharusnya direklas menjadi deposito JHT adalah sebesar
Rp292.880.000.000,00.           Kekurangan          reklas          deposito     ke      JHT       adalah
Rp10.380.000.000,00.
        Restrukturisasi portofolio Non-JHT yang dilakukan oleh Divisi PUPM di atas
dengan menggunakan dana likuid dari JHT bukan untuk kepentingan peserta.
Restrukturisasi portofolio dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan hanya
ditujukan untuk kepentingan PT Jamsostek, yaitu menaikkan laba perusahaan.
        Berdasarkan kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa PT Jamsostek belum
melakukan pemisahan pengelolaan dana investasi setiap program, yakni JHT dan
Non-JHT investasi secara jelas dan transparan atau belum maksimal melakukan
fungsinya sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga merugikan hak
peserta program jaminan sosial tenaga kerja.




                                             44                            BPK-RI / AUDITAMA V
      Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana PT Jamsostek adalah:
a. Dalam PP Nomor.22 tahun 2004 tentang Pengelolaan Investasi Dana Program
   Jaminan Sosial Tenaga Kerja antara lain dinyatakan bahwa untuk menjamin
   pemenuhan hak-hak peserta program sosial tenaga kerja, maka dana yang berasal dari
   iuran peserta perlu diinvestasikan dan dikelola secara terarah dan optimal serta hati-
   hati. Kemudian pada pasal 23 diatur bahwa Badan Penyelenggara wajib melakukan
   pemisahan pengelolaan kekayaan dan kewjaiban yang bersumber dari Program JHT
   dan Program Non-JHT, yang sesuai dengan penjelasan pasal tersebut pemisahan
   pengelolaan dana ini dimaksudkan agar pendanaan untuk kewajiban JHT tidak
   digunakan untuk pemenuhan kewajiban program jaminan yang lain dan karena
   karakteristik masing-masing program berbeda.
b. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No.02/PJ.31/1996 tanggal 5 Juni 1996 pada
   pasal 7 mengatur bahwa PT Jamsostek wajib menyelenggarakan pembukuan yang
   terpisah atas kegiatan program JKK, JKM, dan JPK dengan kegiatan program JHT.
c. Pedoman Investasi PT Jamsostek antara lain mengatur bahwa Direktur Keuangan
   mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan modal kerja dan arus kas masuk dan
   memberitahukan ketersediaan dana yang dapat diinvestasikan kepada Direktur
   Investasi. Menurut Garis Besar Kebijakan Investasi (GBKI) yang merupakan arahan
   dari Direktorat Investasi, tujuan investasi dari masing-masing sumber dana JHT dan
   Non-JHT harus dipisah mengingat kedua sumber tersebut memiliki karakteristik yang
   berbeda.


      Kondisi di atas mengakibatkan:
a. Pengalokasian investible fund sebesar 90% untuk program JHT dan 10% untuk
   program Non-JHT menjadi tidak tepat.
b. Pemakaian dana hasil restitusi JHT sebagai dana Non-JHT merugikan peserta JHT
   minimal sebesar Rp442.408.053,89.
c. Peserta Jamsostek dirugikan dari reklasifikasi deposito Non-JHT menjadi deposito
   JHT yang tidak diikuti dengan hasil investasi yang seharusnya diterima.


                                         45                    BPK-RI / AUDITAMA V
      Hal tersebut terjadi karena :
a. PT Jamsostek belum dapat mengimplementasikan kegiatan berdasarkan masing-
   masing jenis sumber dana/program, yakni JHT dan Non-JHT sesuai PP No.22 tahun
   2004.
b. Direktur Keuangan belum melakukan analisis arus kas masuk dari masing-masing
   sumber dana JHT dan Non-JHT.


      Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa :
a. Pemisahan secara jelas Dana JHT dan Non-JHT
           Untuk kondisi sekarang yang paling mendekati ketepatan pemisahan iuran JHT
   dan Non-JHT adalah pendekatan dari rate masing masing program, yaitu 90% JHT
   dan 10% Non-JHT.
b. Hutang JHT tidak sepenuhnya di-cover dengan dana investasi JHT.
           Memang ada perbedaan antara hutang dan dana investasi JHT, dimana dapat
   terjadi hutang JHT lebih rendah dari investasi JHT atau sebaliknya. Kondisi ini
   disebabkan belum dilakukan pemisahan yang tegas antara dana JHT dan Non-JHT.
           Upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi perbedaan tersebut adalah
   melakukan koordinasi antara Biro Akuntansi, Biro Keuangan, dan Divisi PUPM.
   Divisi PUPM akan menindaklanjuti rekonsiliasi hutang dan portofolio investasi JHT,
   antara lain melakukan reklas deposito Non-JHT ke deposito JHT jika hutang JHT
   lebih besar dari portofolio investasi JHT atau sebaliknya. Upaya ini telah dilakukan
   pasca kuartal III tahun 2004.
           Rekonsiliasi tidak dapat disajikan tepat waktu, umumnya disajikan satu s.d dua
   bulan kedepan, sehingga reklas deposito Non-JHT ke JHT tidak tepat waktu. Untuk
   itu Divisi PUPM dan Biro Akuntansi dan Biro Keuangan berupaya menyeimbangkan
   hutang dan portofolio investasi lebih awal. Pada bulan Maret 2005 telah dilakukan
   reklas deposito Non JHT ke JHT sebesar Rp 18.500.000.000,00. Upaya ini untuk
   mengantisipasi adanya pemakaian dana JHT dan sekaligus diharapkan dapat
   meminimalkan perbedaan saldo hutang JHT dan portofolio investasi lebih awal.


                                         46                    BPK-RI / AUDITAMA V
c. Restitusi PPh dari dana JHT digunakan untuk investasi Non-JHT
         Pada awal Oktober 2004 disepakati untuk menggunakan dana restitusi pajak
   untuk pembelian lelang Surat Utang Negara dan Obligasi Pemerintah, serta reksadana
   program Non-JHT, karena dana Non-JHT yang ada tidak cukup untuk ke transaksi
   lelang SUN dan Obligasi Pemerintah saat itu. Pengembalian dana tersebut diharapkan
   sepenuhnya dari iuran Non-JHT selama periode tersebut.
         Berdasarkan perhitungan ternyata iuran Non-JHT pada periode Oktober 2004
   belum mampu sepenuhnya mengkompensasi penggunaan dana hasil restitusi pajak,
   sehingga digunakan dana JHT yang menyebabkan berkurangnya dana JHT sebesar
   Rp442 juta, untuk itu pada tahun 2005 akan direklas dana Non-JHT untuk meng-
   cover kekurangan dana JHT tersebut. Ke depan diupayakan untuk melakukan
   proyeksi cash flow yang lebih baik dan menghindari penggunaan dan peminjaman
   dana antar program.
d. Dana JHT untuk beli obligasi Non-JHT bulan November dan Desember 2004
         Karena terbatasnya dana Non-JHT untuk pembelian obligasi seperti yang
   tertuang dalam prognosa RKAP 2004 dan RKAP 2005, maka dipinjam dana JHT,
   dengan diiringi reklas/konversi portofolio deposito Non-JHT menjadi deposito JHT.
         Strategi ini diharapkan akan memberikan yang sama, jika dana JHT tersebut
   didepositokan pada saat tersebut dengan tingkat bunga pasar, karena deposito yang
   dikonversi mempunyai tingkat bunga yang sama dengan tingkat bunga pada saat
   konversi. Sehingga secara ekonomis opportunity loss Program JHT dapat
   diminimalkan.
         Kebijakan ini menimbulkan perbedaan antara hutang JHT dan portofolio
   investasi JHT sebesar Rp10,00 milyar. Menyikapi kondisi ini Divisi PUPM kembali
   mereklas portofolio Non-JHT pada tanggal 19 Desember 2004, sehingga pada akhir
   tahun 2004 seluruh portofolio investasi JHT mampu meng-cover hutang JHT pada
   periode tersebut.




                                       47                    BPK-RI / AUDITAMA V
              Ke depan, Divisi PUPM bekerja sama dengan Biro Keuangan serta Biro
       Akuntansi berupaya untuk melakukan proyeksi cash flow dan kebutuhan investasi
       yang lebih baik dan menghindari penggunaan dan peminjaman dana antar program.


          BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek melakukan pemisahan yang tegas antara
   program JHT dan Non-JHT berdasarkan PP No.22 tahun 2004, sehingga kegiatan
   investasi dapat dilakasanakan berdasarkan masing-masing jenis sumber dana/program,
   yakni JHT dan Non-JHT. Selain itu Direktur Keuangan hendaknya melakukan analisis
   arus kas masuk dari masing-masing sumber dana JHT dan Non-JHT tersebut untuk
   mengetahui jumlah yang seharusnya untuk klaim dan BUBM, sehingga investasi dapat
   dilakukan berdasarkan masing-masing jenis sumber dana/program.




6. Dana cadangan teknis JKM untuk kepentingan fiskal sebesar Rp873.69 juta belum
   diajukan ke Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) untuk disahkan.


           Berdasarkan UU No.3 tahun 1993, PT Jamsostek ditetapkan sebagai Badan
   Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program-program yang
   diselenggarkan yaitu JKK, JKM, JPK dan JHT. Program-program tersebut dalam
   pelaksanaannya adalah sejenis dengan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan asuransi
   kesehatan. Sedangkan program JHT sejenis dengan dana pensiun, sehingga aturan pajak
   yang harus ditaati sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan asuransi dan
   dana pensiun.
           Berdasarkan laporan keuangan (unaudited), posisi cadangan teknis per
   31 Desember 2004 antara lain adalah sebagai berikut :
                                                                         (dalam rupiah)
          Cadangan Teknis            Beban Cadangan           Saldo Akhir Cadangan
    JKM
                                        122.546.403.038,00           873.687.147.186,00




                                            48                 BPK-RI / AUDITAMA V
         Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa untuk program JKM, dana cadangan
sebesar Rp873.687.147.186,00       belum pernah diajukan untuk disahkan oleh DJLK
Departemen Keuangan. Sesuai SE Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.31/1996 tanggal 6 Mei 1996
point 5.a. mengatur bahwa PT Jamsostek diperkenankan untuk membentuk dana cadangan
antara lain bahwa bagi program JKM, besarnya dana cadangan premi sesuai dengan
penghitungan aktuaria yang disahkan oleh DJLK Departemen Keuangan.


         Kondisi tersebut di atas mengakibatkan dasar pembebanan cadangan JKM untuk
menghitung PPh badan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.


         Hal tersebut terjadi karena PT Jamsostek belum sepenuhnya mematuhi ketentuan
perpajakan khususnya SE Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.31/1996 tanggal 6 Mei 1996.


         Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa dana cadangan teknis program JKM
sebesar Rp873.687.147.186,00 belum mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal
Lembaga Keuangan (DJLK). Akan tetapi, formulasi dan asumsi perhitungan cadangan
teknis     program    Jamsostek    sudah        disahkan   oleh   DJLK   melalui   surat
No.S.1101/MK.17/1994 tanggal 21 Juli 1994.
         Pada tahun 2004 telah diterbitkan PP No.22 tahun 2004 tentang Pengelolaan Dana
Jamsostek, yang antara lain mengatur metode dan asumsi perhitungan cadangan teknis.
Metode dan asumsi perhitungan cadangan teknis yang tertuang dalam PP No. 22/2004
masih sesuai dengan surat DJLK No.S.1101/MK/17/1994.
         Upaya ke depan yang akan dilakukan oleh PT Jamsostek adalah mengajukan surat
pengesahan besaran dana cadangan teknis JKM kepada DJLK, sesuai dengan SE Ditjen
Pajak No.SE-02/PJ.31/1996.
         Mengingat karakteristik program Jamsostek adalah asuransi sosial yang berbeda
dengan asuransi jiwa/kerugian yang diselenggarakan oleh lembaga asuransi komersial,
serta dengan telah diterbitkannya PP No.22 Tahun 2004, PT Jamsostek akan mengajukan




                                           49                     BPK-RI / AUDITAMA V
   permohonan peninjauan kembali atas SE Ditjen Pajak tersebut, dengan melibatkan
   Direktorat Jenderal Pajak, DJLK, Kementerian BUMN.


          BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek segera mengajukan surat pengesahan
   besaran dana cadangan teknis JKM kepada DJLK.




7. Terdapat indikasi penggunaan perangkat lunak oracle yang belum sepenuhnya
   sesuai dengan ketentuan.


          Pada saat ini sebagian besar aplikasi sistem informasi pada PT Jamsostek
   menggunakan oracle database, berkaitan dengan hal tersebut PT Jamsostek membutuhkan
   dukungan teknis dan pemeliharaan dari pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam
   hal tersebut. Sejak tahun 2002, PT Jamsostek mengadakan kerja sama dengan PT Perkasa
   Pilar Utama (PT PPU) tentang pekerjaan annual technical support (ATS) dan
   maintenance oracle database dengan Perjanjian No.PER/70/072002 tanggal 31 Juli 2002
   dan Addendum Pertama Perjanjian No.PER/115/102003 tanggal 2 Oktober 2003 yang
   berakhir pada tanggal 31 Juli 2004.
          Selanjutnya, berdasarkan surat penawaran PT PPU No.073/SK-PPU/D/R/VII/04
   tanggal 28 Juli 2004 dan Memo Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi
   No.M/108/DIRENBANGIN/072004 tanggal 8 Juli 2004, PT Jamsostek dan PT PPU
   sepakat untuk membuat addendum kedua untuk jangka waktu 31 Juli 2004 s.d. 1 Agustus
   2005 yang dituangkan dalam Perjanjian No.PER/09/082004 tanggal 04 Agustus 2004.
          Berdasarkan pemeriksaan terhadap penggunaan perangkat lunak oracle terdapat
   yang tidak sesuai dengan Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
   Dalam Memo Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Nomor.M/108/
   DIRENBANGINF/072004 tanggal 8 Juli 2004 2004, dinyatakan bahwa lisensi perangkat
   lunak oracle yang dimiliki oleh PT Jamsostek sebanyak 263, sedangkan pengguna
   sebenarnya adalah sebanyak 667. Oleh karena itu, terdapat 404 (667-263) pengguna yang


                                          50                   BPK-RI / AUDITAMA V
tidak menggunakan lisensi. Dengan berlakunya Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang
Hak Cipta, terdapat indikasi bahwa PT Jamsostek melakukan pelanggaran undang-undang
perlindungan hak cipta.
       Penggunaan perangkat lunak dan prosedur pengadaan barang dan jasa
PT Jamsostek seharusnya memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 12 Undang-undang No.19
tahun 2002 yang menyatakan bahwa lisensi dan program komputer merupakan salah satu
hak cipta yang dilindungi, sehingga setiap penggunaan program oracle harus mendapat
lisensi dari pihak yang berhak.


       Hal tersebut mengakibatkan PT Jamsostek berpotensi dituntut oleh pihak yang
memiliki hak cipta atas perangkat lunak oracle.


       Kondisi tersebut terjadi karena PT Jamsostek tidak menaati ketentuan yang telah
ditetapkan.


      Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan jumlah lisensi
oracle sesuai dengan UU No.19/2002 akan dipenuhi secara bertahap dengan
mempertimbangkan RKAP yang disetujui setiap tahunnya. Untuk pembayaran biaya
lisensi dilakukan setiap tahun dimuka berdasarkan jumlah user yang dimiliki kepada
PT Oracle Indonesia dengan menggunakan kurs pasar yang berlaku pada saat akan
dituangkannya perjanjian. Sementara biaya pemeliharaan (ATS) dibayarkan kepada
perusahaan lokal (Bisnis Partner Oracle Indonesia) dengan kurs lebih rendah karena
menggunakan tenaga lokal dan hasil negosiasi oleh BPS.
Pembayaran lisensi kepada PT Oracle Indonesia dibayar 2 kali dalam setahun. Sedangkan
pembayaran pemeliharaan dimuka menyesuaikan pembayaran lisensi.




                                         51                  BPK-RI / AUDITAMA V
          BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek mematuhi ketentuan Undang-undang
   No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan segera berupaya mendapatkan lisensi atas
   penggunaan perangkat lunak yang belum mendapat ijin, untuk menghindari tuntutan oleh
   pihak yang memiliki hak cipta atas perangkat lunak oracle.




8. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan TB 2003


   a. Status Badan Hukum PT Jamsostek tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan
      jaminan sosial oleh suatu badan penyelenggara yang nirlaba.


              BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek terus mengajukan dan atau
      mendorong segera terbentuknya suatu badan penyelenggara Jamsostek yang nirlaba,
      serta mempersiapkan prasarana dan sarana organisasi untuk mendukung hal itu.
              Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa dalam pembahasan RUU SJSN
      Direksi sebagai anggota Tim, sehingga dalam setiap pembahasan materi RUU SJSN
      baik di tingkat Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Kesra maupun di
      DPR , PT Jamsostek telah berpartisipasi secara aktif.
              RUU SJSN sudah disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2004,
      yaitu UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam
      UU SJSN tersebut, PT Jamsostek ditetapkan sebagai Badan Penyelenggara jaminan
      sosial menurut UU SJSN (pasal 5 ayat (3), dan           prinsip penyelenggaraan SJSN
      ditetapkan dalam Pasal 4, antara lain nirlaba.
              Dalam Ketentuan Peralihan, pasal 52 ayat (2) ditetapkan bahwa “semua
      ketentuan yang mengatur mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga
      Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan UU ini paling lambat 5
      (lima) tahun sejak UU ini diundangkan”.




                                             52                    BPK-RI / AUDITAMA V
         Dalam rangka penyesuaian dengan UU SJSN, organisasi yang sudah ada saat
  ini dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, namun untuk lebih
  memantapkan implementasi UU SJSN sesuai dengan prinsip penyelenggaraan SJSN
  akan dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, antara lain berkaitan
  dengan ketenagakerjaan, status badan hukum dan sistem keuangan.
         Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
  sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena status badan hukum
  masih PT (Persero) yang memiliki kewajiban menyetor deviden kepada Pemerintah..
  Temuan ini masih dipantau.


b. Terdapat pengeluaran dalam rangka pembelian tanah dan bangunan Perum
  PPD sebesar Rp27.300,00 juta yang masih tercatat dalam Pos Sementara Dalam
  Penyelesaian, karena proses penyelesaian pembelian tanah dan bangunan
  tersebut berlarut-larut.


         BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek      mematuhi ketentuan yang
  ada dan tetap melakukan upaya untuk memperoleh tanah dan bangunan Kantor Pusat
  Perum PPD. Jika dipandang perlu untuk membatalkan pembelian tanah dan bangunan,
  maka pembatalan tersebut harus dibuatkan perikatan secara hukum dengan memuat
  klausul antara lain kewajiban Perum PPD, batas waktu pengembalian dan
  konsekuensi/imbalan atas pembatalan pembelian tanah dan bangunan tersebut. Selain
  itu, jika dipandang perlu untuk mengalihkan opsi pembelian tanah menjadi tanah yang
  berlokasi di Depo A Ciputat, maka harga jual yang digunakan sebesar nilai
  berdasarkan hasil penilaian appraisal, bukan NJOP.
         Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa tetap mengupayakan untuk
  memperoleh tanah dan bangunan kantor Pusat Perum PPD. Pada tanggal 22 Juni 2004
  Direksi PT Jamsotek kembali mengundang Direksi Perum PPD untuk membahas
  penyelesaiaan transaksi jual beli tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum PPD,
  dimana hasil pertemuan tersebut adalah Perum PPD dikenakan sanksi denda atas


                                       53                   BPK-RI / AUDITAMA V
   keterlambatan penyelesaian transaksi sebesar Rp100.000.000,00 yang mana
   pembayarannya sudah diterima PT Jamsostek pada tanggal 23 Juni 2004. Sehubungan
   dengan keinginan Direksi Perum PPD untuk membatalkan PPJB No.1 dan akan
   mengembalikan dana sebesar Rp27.300.000.000,00 yang sudah diterima Perum PPD
   dari PT Jamsostek, Direksi PT Jamsostek meminta Perum PPD membuat jadwal
   waktu pembayarannya.
            Sampai saat ini terus dilakukan korespondensi kepada Perum PPD dalam
   upaya penyelesaian transaksi jual beli tanah dan bangunan tersebut.
            Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena sampai saat ini terus
   dilakukan korespondensi kepada Perum PPD dalam upaya penyelesaian transaksi jual
   beli tanah dan bangunan Kantor Pusat Perum PPD. Temuan ini masih dipantau.


c. Pelaksanaan Program Jamsostek Sektor Informal/Mandiri pada Kantor Cabang
   Rawamangun belum dipayungi oleh ketentuan/aturan yang baku.


            BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan perhatian
   khusus atas pelaksanaan kegiatan tersebut, dan melakukan koordinasi dengan pihak-
   pihak terkait agar PP dan ketentuan-ketentuan dibawahnya termasuk yang berlaku di
   lingkungan PT Jamsostek dapat segera diterbitkan.
            Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa telah dilakukan penelitian bersama
   dengan     Depnakertrans   dalam   rangka   menggali/mengumpulkan     data   tentang
   karakteristik sektor informal. Hasil penelitian berupa rekomendasi mekanisme
   program perlindungan untuk sektor informal. Serta sudah ada masukan hasil penelitian
   dari ILO tentang sektor informal dari berbagai sektor usaha dari beberapa kota di
   pulau Jawa dan Sumatera.
            Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena sampai saat ini terus




                                         54                    BPK-RI / AUDITAMA V
   dilakukan penelitian untuk menggali/mengumpulkan data tentang hal-hal yang
   berkaitan dengan sektor informal. Temuan ini masih dipantau.


       Temuan-temuan tersebut masih dipantau, karena upaya penyelesaian tindak lanjutnya
selain masih dalam proses, ada juga yang terkait dengan pihak-pihak lain.



                                                  BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                       REPUBLIK INDONESIA




                                           55                     BPK-RI / AUDITAMA V
KEPATUHAN TERHADAP
PENGENDALIAN INTERN
                            BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                   REPUBLIK INDONESIA



Nomor: 14.B/Auditama V/GA/03/2005




                           LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Persero) (selanjutnya disebut “PT Jamsostek”) dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember
2004 dan 2003, dan telah menerbitkan laporan nomor:             14.A/Auditama V/GA/03/2005
tanggal 31 Maret 2005.

Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan
Pemeriksa Keuangan dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar
tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh
keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Dalam perencanaan        dan pelaksanaan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian
PT   Jamsostek   untuk     tahun    yang   berakhir   tanggal   31   Desember   2004,   kami
mempertimbangkan pengendalian intern entitas tersebut untuk menentukan prosedur audit
yang kami laksanakan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan dan tidak
dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atas pengendalian intern tersebut.




                                                                      BPK-RI / AUDITAMA V
Manajemen PT Jamsostek bertanggung jawab untuk menyusun dan memelihara suatu
pengendalian intern. Dalam memenuhi tanggung jawabnya tersebut, diperlukan estimasi dan
pertimbangan dari pihak manajemen tentang taksiran manfaat dan biaya yang berkaitan
dengan pengendalian intern. Tujuan suatu pengendalian intern adalah untuk memberikan
keyakinan memadai, bukan keyakinan absolut, kepada manajemen bahwa aktiva terjamin
keamanannya dari kerugian sebagai akibat pemakaian atau pengeluaran yang tidak diotorisasi
dan bahwa transaksi dilaksanakan dengan otorisasi manajemen dan dicatat semestinya untuk
memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia. Karena adanya keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern,
kekeliruan atau ketidakberesan dapat saja terjadi dan tidak terdeteksi. Begitu juga, proyeksi
setiap evaluasi atas pengendalian intern ke periode yang akan datang mengandung risiko
bahwa suatu prosedur menjadi tidak memadai lagi karena perubahan kondisi yang terjadi atau
efektivitas desain dan operasi pengendalian intern tersebut telah berkurang.

Untuk tujuan laporan ini, kami menggolongkan pengendalian intern signifikan ke dalam
kelompok berikut ini:
   Penerimaan iuran
   Pembayaran jaminan
   Pengelolaan Hutang Jaminan Hari Tua (JHT)
   Pengelolaan investasi
   Pengelolaan aktiva tetap
   Beban usaha

Untuk semua golongan pengendalian intern tersebut di atas, kami memperoleh pemahaman
tentang desain pengendalian intern yang relevan dan apakah pengendalian intern tersebut
dioperasikan, serta kami menentukan risiko pengendalian.




                                              57                  BPK-RI / AUDITAMA V
Pertimbangan kami atas pengendalian intern tidak perlu mengungkapkan semua masalah
dalam pengendalian intern yang mungkin merupakan kelemahan material menurut standar
auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Suatu kelemahan material adalah kondisi
yang dapat dilaporkan yang didalamnya desain dan operasi satu atau lebih komponen
pengendalian intern tidak mengurangi risiko ke tingkat yang relatif rendah tentang terjadinya
kekeliruan dan ketidakberesan dalam jumlah yang akan material dalam hubungannya dengan
laporan keuangan auditan dan tidak terdeteksi dalam waktu semestinya oleh karyawan dalam
pelaksanaan normal fungsi yang ditugaskan kepadanya. Kami mencatat bahwa tidak ada
masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang kami pandang memiliki
kelemahan material sebagaimana kami definisikan di atas.

Kami juga menemukan masalah-masalah tertentu yang tidak material dari kelemahan
PT Jamsostek terhadap pengendalian intern dan operasinya disertai saran perbaikannya yang
kami kemukakan pada Lampiran B.




                                                      Auditor Utama Keuangan Negara V
                                                            Penanggung jawab Audit,



                                                             Drs. Misnoto, Ak., MA
                                                           Register Negara No. D-1416
                                                             Jakarta, 31 Maret 2005




                                             58                 BPK-RI / AUDITAMA V
                                                                            LAMPIRAN B

1. Penempatan deposito berjangka yang dilakukan PT Jamsostek belum sesuai dengan
   ketentuan
          Sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk memberikan pelayanan prima dan
   manfaat yang optimal bagi seluruh peserta, PT Jamsostek dalam melakukan pengelolaan
   dana peserta harus dilakukan secara terarah dengan menganut prinsip kehati-hatian untuk
   mencapai hasil yang optimal.
          Dana JHT dan Non-JHT mempunyai karakteristik yang berbeda, sehingga
   pengelolaan dan hasil yang diharapkan berbeda pula. Investasi dan pengembangan JHT
   diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada perusahaan untuk membayar hutang
   JHT. Investasi JHT bertujuan untuk mencapai tingkat pengembalian optimal dengan
   tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan yaitu konservatif. Sedangkan investasi dan
   hasil pengembangan Non-JHT setelah dikurangi kewajiban klaim kepada peserta
   diharapkan dapat menutup biaya operasional perusahaan dan dapat memberikan kontribusi
   dalam pengembangan perusahaan. Setiap penempatan dana pada suatu instrumen harus
   didasarkan pada analisa yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
   pedoman investasi yang telah ditetapkan.
          Analisa penempatan dan pencairan dana investasi dilakukan oleh Direktorat Riset
   Investasi (DRI) yang bertugas untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan
   dengan rencana investasi, menyusun kumpulan investasi yang diperbolehkan, memberikan
   rekomendasi kepada Direktur Investasi, meninjau secara berkala portofolio investasi dan
   membantu menyusun rencana investasi serta evaluasi kinerja portofolio investasi. Dengan
   rekomendasi dari DRI, Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM) melakukan
   penempatan atau pencairan dana investasi.
               Total   dana   investasi   per    31   Desember   2004   (unaudited)   sebesar
   Rp32.515.960.000,00, diantaranya sebanyak 44% dari dana tersebut ditempatkan dalam
   bentuk deposito berjangka. Dari seluruh dana investasi yang ditempatkan pada deposito
   berjangka, yang ditempatkan pada bank milik negara 45,94%, Bank Pembangunan Daerah
   16,65%, dan Bank Swasta Nasional 37,40%. Jumlah bank swasta nasional sebagai bank

                                                59                 BPK-RI / AUDITAMA V
penempatan deposito adalah 26 bank, dua diantaranya telah dilikuidasi, yaitu Bank
Dagang Bali (BDB) dan Bank Global.
           Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik terhadap 16 bank swasta nasional
atas analisa rasio keuangan yang dipakai sebagai dasar penempatan pada bank-bank
tersebut, diketahui bahwa terdapat delapan bank berdasarkan analisa rasio keuangannya
seharusnya tidak layak untuk penempatan deposito, yaitu sebagai berikut :
a. Bank Artha Graha (Bank AG)
           Dari analisa kinerja bank sesuai Memo DRI No. M/249/DRI/082004 tanggal
   31 Agustus 2004 rasio keuangan Bank AG berdasarkan data laporan keuangan tahun
   2002 hingga Juni 2004 adalah:
        Rasio        Juni 2004   Des 2003      Juni 2003      Des 2002       Standar BI
    CAR                 10,57%       10,58%          9,91%        9,33%          8%
    NPL                  3,62%        3,72%          3,63%        2,94%         <5%
    ROA                  1,19%        0,47%          0,40%        0,32%        >1,5%
    ROE                 26,46%       12,58%         11,61%        9,93%        >12%
    NIM                  6,13%        3,82%          2,43%        1,19%         >6%
    BOPO                94,88%       94,08%         94,08%       97,87%        <92%
    LDR                 85,41%       83,80%         83,80%       72,56%     85% - 110%


           Dari tabel di atas diketahui bahwa Return On Asset (ROA) Bank AG di bawah
   standar BI, di mana ROA yang rendah menunjukkan bahwa Bank AG kurang mampu
   mengelola asetnya untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal. Demikian
   juga dengan Net Interest Margin (NIM) yang pada dua tahun terakhir lebih rendah dari
   standar BI menunjukkan bahwa Bank AG kurang mampu mengelola aktiva
   produktifnya untuk mendapatkan hasil bunga yang optimal. Rasio Beban Operasional
   terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Bank AG di atas standar BI
   mengindikasikan bahwa Bank AG tidak efisien dalam melakukan kegiatan
   operasionalnya.
           Total penempatan deposito berjangka pada Bank AG per 31 Desember 2004
   adalah Rp430.550.000.000,00 terdiri dari deposito JHT sebesar Rp417.250.000.000,00
   dan Non-JHT sebesar Rp13.300.000.000,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa
   pada tahun 2004 terdapat penempatan dana baru pada bulan Agustus, September,
   Oktober, November, dan Desember dengan total Rp144.500.000.000,00 untuk JHT

                                         60                    BPK-RI / AUDITAMA V
   dan Rp13.300.000.000,00 untuk Non-JHT (lihat lampiran 3). Sedangkan ekuitas Bank
   AG per Juni 2004 adalah Rp285.732.000.000,00. Dengan demikian, penempatan
   deposito        berjangka         pada        Bank          AG        adalah         151%
   (Rp430.550.000.000,00/Rp285.732.000.000,00 x 100%) dari ekuitasnya.
          Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Direktorat Investasi
   PT Jamsostek tidak menempatkan dana di Bank AG apabila memperhatikan:
   1) Rasio ROA, NIM, dan BOPO tidak sesuai dengan standar BI
   2) Total penempatan deposito berjangka PT Jamsostek pada Bank AG telah mencapai
      151% dari ekuitasnya atau melebihi batas maksimum penempatan deposito
      berjangka yaitu sebesar 85% dari ekuitasnya.
b. Bank Victoria
          Dari analisa kinerja bank sesuai Memo DRI No. M/272/DRI/092004 tanggal
   22 September 2004 atas rasio keuangan Bank Victoria berdasarkan data laporan
   keuangan tahun 2002, 2003, dan 2004 adalah sebagai berikut:
        Rasio          Juni 2004        Des 2003        Juni 2003    Des 2002      Standar BI
    CAR                     14,70%          11,52%          16,50%      8,99%          8%
    NPL                         0%           4,05%           2,71%      2,14%         <5%
    ROA                      0,77%           0,69%           0,37%      0,62%        >1,5%
    ROE                      7,60%           8,77%           4,68%     13,09%        >12%
    NIM                      4,84%           2,44%           1,71%      1,98%         >6%
    BOPO                    95,48%          95,47%          97,71%     96,42%        <92%
    LDR                     35,27%          40,22%          27,62%     36,24%     85% - 110%


          Dari rasio keuangan pada tabel di atas, hanya CAR dan NPL Bank Victoria saja
   yang sesuai dengan standar BI, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Victoria
   mempunyai kinerja yang kurang baik. Rekomendasi dari DRI menyatakan bahwa
   penempatan pada bank ini perlu dikurangi secara bertahap.
          Total penempatan deposito berjangka pada Bank Victoria per 31 Desember
   2004 sebesar Rp64.800.000.000,00 yang seluruhnya dari dana JHT. Sejak tanggal
   memo sampai dengan 31 Desember 2004 tidak ada pengurangan penempatan deposito
   berjangka pada Bank Victoria, bahwa terdapat penempatan dana baru sebesar
   Rp5.000.000.000,00 pada bulan November 2004. (lihat lampiran 3)



                                            61                       BPK-RI / AUDITAMA V
c. Bank Bumi Putera (Bank BP)
            Dari evaluasi berkala kinerja bank sesuai Memo DRI No. M/232/DRI/082004
   tanggal 18 Agustus 2004 atas rasio keuangan Bank BP berdasarkan laporan keuangan
   tahun 2002 s.d Maret 2004 sebagai berikut :
        Rasio          Maret 2004       Des 2003      Maret 2003    Des 2002      Standar BI
    CAR                     10,03%           9,94%        12,79%      12,94%         8%
    NPL                      2,76%           2,50%         3,57%       3,67%         <5%
    ROA                      1,08%           1,40%         1,21%       1,32%        >1,5%
    ROE                     10,37%          12,37%         9,30%       9,91%        >12%
    NIM                      7,18%           5,64%         5,21%       4,89%         >6%
    BOPO                    89,23%          90,67%        92,37%      92,50%        <92%
    LDR                      99,6%          96,21%        87,27%      93,50%     85% - 110%
            Dari data di atas diketahui ROA dan ROE Bank BP di bawah standar BI. Hal
   ini menunjukkan bahwa Bank BP kurang mampu mengelola asetnya untuk
   mendapatkan tingkat pengembalian yang optimal. Demikian juga rasio NIM dalam
   dua tahun terakhir berada di bawah 6% yang mengindikasikan bahwa bank ini kurang
   mampu mengelola asset produktifnya untuk menghasilkan bunga yang optimal.
            Deposito berjangka pada Bank BP per 31 Desember 2004 adalah
   Rp193.820.000.000,00 seluruhnya dari dana JHT atau sebesar 76,002% dari
   ekuitasnya.
            Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa rasio ROA, ROE, dan NIM tidak
   sesuai dengan standar BI, Direktorat Investasi seharusnya tidak lagi menempatkan
   dananya pada bank BP. Akan tetapi, pada bulan Agustus dan Desember 2004 ada
   penempatan dana baru sebesar Rp16.000.000.000,00 untuk program JHT. (lihat
   lampiran 3)
d. Bank CIC
            Dari analisa terakhir DRI No. M/10/DRI/022002 tanggal 6 Februari 2002,
   rasio keuangan Bank CIC berdasarkan laporan keuangan tahun 1998 s.d 2001 adalah :
    Rasio             Des 2001        Des 2000        Des 1999      Des 1998    Standar BI
    CAR                     13,83%            7,07%         0,55%       5,04%         8%
    NPL                    n/a             n/a            n/a          n/a           <5%
    ROA                       0,41%           1,09%        -4,89%      -9,88%       >1,5%
    ROE                    n/a             n/a            n/a          n/a           >12%
    NIM                    n/a             n/a            n/a          n/a           >6%
    BOPO                   n/a             n/a            n/a          n/a           <92%
    LDR                     52,91%          48,24%         36,83%     31,99%      85% - 110%

                                          62                        BPK-RI / AUDITAMA V
          ROA Bank CIC jauh di bawah standar BI. ROA yang rendah menunjukkan
  bahwa Bank CIC kurang mampu mengelola asetnya untuk mendapatkan tingkat
  pengembalian yang optimal. Dari segi likuiditas, Bank CIC kurang dapat menyalurkan
  kreditnya ditandai dengan LDR yang di bawah standar BI.
          Total penempatan deposito berjangka pada Bank CIC per 31 Desember 2004
  sebesar Rp214.200.000.000,00 yang seluruhnya dari dana JHT. Penempatan dana baru
  dilakukan tahun 2003 sebesar Rp35.400.000.000,00 sedangkan bulan Mei 2004
  terdapat pencairan sebesar Rp12.550.000.000,00 (lihat lampiran 3). Menurut
  penjelasan Divisi PUPM penempatan dana baru tahun 2003 dilakukan dengan
  mendasarkan pada evaluasi kinerja bank tahun 2002.
          Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa:
  1) ROA dan LDR Bank CIC di bawah standar BI
  2) Tidak dilakukan analisa evaluasi kinerja bank secara berkala oleh DRI untuk
     memastikan keamanan investasi.
e. Bank Danpac
          Dari analisa terakhir kinerja bank sesuai Memo DRI No. M/470/DI/112000
  tanggal 16 November 2000, rasio keuangan Bank Danpac berdasarkan data laporan
  keuangan tahun1999 dan 2000 adalah sebagai berikut:
            Rasio             Juni 2000      Des 1999     Juni 1999     Standar BI
   CAR                             26,41%        31,87%      18,04%        8%
   NPL                           n/a           n/a           n/a           <5%
   ROA                              1,41%         5,66%        6,96%      >1,5%
   ROE                           n/a           n/a           n/a          >12%
   NIM                           n/a           n/a           n/a           >6%
   BOPO                          n/a           n/a           n/a          <92%
   LDR                             72,42%        44,01%        0,59%   85% - 110%


          ROA Bank Danpac jauh di bawah standar BI. ROA yang rendah menunjukkan
  bahwa Bank Danpac kurang mampu mengelola asetnya untuk mendapatkan tingkat
  pengembalian yang optimal. Dari segi likuiditas, Bank Danpac kurang dapat
  menyalurkan kreditnya ditandai dengan LDR yang tidak sesuai standar BI.
          Total penempatan deposito berjangka pada Bank Danpac per 31 Desember
  2004 adalah Rp85.600.000.000,00 yang seluruhnya dari dana JHT. Penempatan dana

                                        63                   BPK-RI / AUDITAMA V
   baru tahun 2004 dilakukan pada bulan September sebesar Rp10.000.000.000,00 (lihat
   lampiran 3) untuk program JHT. Menurut rekomendasi dari memo tersebut,
   maksimum penempatan dana pada Bank Danpac adalah Rp50.000.000.000,00
          Dari kondisi di atas dapat disimpulkan bahwa:
   1) ROA dan LDR Bank Danpac di bawah standar BI
   2) Penempatan deposito berjangka pada Bank Danpac melebihi batas yang
      direkomendasikan, (Rp85.600.000.000,00-Rp50.000.000.000,00).
   3) Tidak dilakukan analisa evaluasi kinerja bank secara berkala oleh DRI untuk
      memastikan keamanan investasi.
      Hal-hal yang seharusnya diperhatikan dalam penempatan deposito berjangka:
a. Surat Direktur Investasi kepada Kantor Wilayah/Kantor Cabang No.B/7070/082004
   tanggal 16 Agustus 2004 tentang Penempatan dana deposito pada Bank Umum Milik
   Swasta menyampaikan bank-bank umum swasta yang memiliki kinerja keuangan baik
   dan dapat ditunjuk untuk penempatan dana deposito KC. Bank-bank tersebut adalah
   BII, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Niaga, Bank Permata, Bank Mega, Bank
   NISP, Bank Agro, Bank BTPN, dan Bank Muamalat. Daftar bank swasta nasional
   yang diijinkan tersebut mempunyai rasio keuangan yang sesuai dengan standar BI.
b. Sesuai dengan Garis Besar Kebijakan Akuntansi (GBKI) kriteria pemilihan sekuritas
   pasar uang adalah :
   1) Kriteria kualitatif meliputi profil dan kecenderungan pertumbuhan industri, profil
      dan sepesifikasi produk dan brand image, profil bank, permodalan, kualitas aktiva
      produktif, kualitas manajemen, efisiensi, likuiditas, dan tingkat kesehatan bank.
   2) Kriteria kuantitatif meliputi tingkat suku bunga, Capital Adequacy Ratio, Non
      Performing Loan, Return On Asset, Return On Equity, dan Debt Ratio.
c. Sesuai dengan Pedoman Investasi, seharusnya dilakukan analisa secara berkala atas
   penempatan dana pada instrumen investasi.
d. Keputusan Direksi PT Jamsostek No KEP/109/062004 tanggal 22 Juni 2004 mengatur
   batas maksimum penempatan dana pada bank swasta nasional kategori D dengan total
   asset kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 adalah 85% dari total modal.


                                         64                     BPK-RI / AUDITAMA V
       Kondisi tersebut mengakibatkan:
a. Penempatan deposito yang tidak sesuai standar BI dan tidak memenuhi kriteria
   kualitatif dan kuantitatif sesuai GBKI berisiko/berpotensi merugikan PT Jamsostek
   dan peserta Jamsostek.
b. Pengambilan keputusan untuk menempatkan atau mencairkan dana tanpa disertai
   analisa dengan data yang up to date kurang dapat dipertanggungjawabkan.
c. Penempatan dana pada bank AG melebihi ketentuan sesuai SK Direksi sebesar 66%
   (151% - 85%) atau sebesar Rp187.677.800.000,00.
       Hal tersebut terjadi karena:
a. Kebijakan Divisi Investasi berkaitan dengan penempatan deposito pada bank swasta
   nasional di KW dan KC tidak konsisten dengan penempatan deposito di KP
b. Pemilihan bank untuk penempatan deposito berjangka tidak sesuai dengan kriteria
   pemilihan instrumen pasar uang sesuai GBKI
c. Beberapa bank tidak dilakukan analisa atau evaluasi kinerja secara berkala untuk
   menilai kelayakan penempatan investasi.
d. Divisi PUPM tidak mematuhi Keputusan Direksi dengan melanggar batas maksimum
   penempatan deposito.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa definisi modal perbankan yang dijadikan
acuan perhitungan batas maksimum penempatan yang tertuang dalam KEP/150/0695 tidak
sesuai dengan praktek yang lazim. Atas ketidaksesuaian tersebut telah diluruskan melalui
Memo DPUPM tanggal 15 September 2004. Perhitungan modal ini mengacu pada
peraturan BI tanggal 14 Desember 2001, yang intinya menegaskan bahwa modal bank
memperhitungkan tidak hanya modal inti tetapi ditambah modal pelengkap. Mengacu
kepada perubahan tersebut dan ketentuan KEP/109/062004 tanggal 22 Juni 2004, maka
batas maksimum penempatan pada bank-bank tersebut tidak terlampaui.
      Direktorat Investasi menyadari kurangnya kajian berkala mengenai kinerja
perbankan sejak tahun 2000 s.d. kuartal III 2004. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah
analis pada DRI yang hanya berjumlah dua hingga tiga orang saat itu. Sedangkan kajian
yang diperlukan mencapai 179 kajian, di luar kajian non-rutin. Sehingga penambahan
dana didasarkan pada informasi tingkat kesehatan bank oleh BI serta InfoBank, yang
                                         65                   BPK-RI / AUDITAMA V
   secara umum kinerja Bank Artha Graha, Bank Bumi Putera, Bank Victoria dikatakan
   sehat, sedangkan Bank Centuri cukup sehat.
         Terhitung kuartal III tahun 2004, DRI secara berkala telah melakukan kajian atas
   kinerja bank yang ditempatkan. Kajian telah memperhitungkan faktor kinerja dalam
   menghitung batas maksimum penempatan pada satu bank. Semakin tinggi negative
   deviation kinerja bank dari target BI, semakin rendah maksimum penempatan pada bank
   tersebut. Ke depan, Direktorat Investasi akan melakukan kajian kinerja bank secara
   berkala paling tidak enam bulan sekali, sehingga diharapkan dapat informasi yang up to
   date dan akurat mengenai kinerja bank, sehingga dapat meminimalkan risiko investasi.
         Selain itu Divisi PUPM juga telah mengurangi exposure pada bank-bank tersebut.
   Selama kuartal I 2005, Divisi PUPM telah mengurangi deposito pada Bank Centuri
   sebesar Rp.6,6 milyar dan Rp.25,6 milyar.
         Penerbitan Surat Direktur Investasi No.R/7070/082004 dibuat terkait dengan
   program Jasa Konstruksi di KC, mengingat tidak semua bank yang ada saat ini memiliki
   kantor cabang diseluruh Indonesia, seperti KC PT Jamsostek. Kebijakan ini upaya untuk
   menyederhanakan jumlah bank swasta sebagai alternatif investasi deposito di KC, serta
   mempermudah kontrol penempatan pada bank swasta.
            BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek dalam hal ini Direktorat Investasi dalam
   menetapkan bank untuk penempatan deposito berjangka sesuai dengan kriteria pemilihan
   instrument pasar uang pada Garis Besar Kebijakan Investasi, melakukan analisa atau
   evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai kelayakan penempatan investasi.

2. Transaksi penjualan saham JIHD tahun 2004 belum sepenuhnya dilakukan dengan
   cermat
            Salah satu portofolio investasi PT Jamsostek adalah dalam bentuk saham, yang
   terdiri atas saham program JHT dan Non-JHT. Atas saham tersebut juga diklasifikasikan
   atas saham yang diperdagangkan (trading) dan saham tersedia untuk dijual (Available for
   sale/AFS). Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) PT Jamsostek per 31 Desember
   2004, diketahui portofolio saham menduduki peringkat ketiga dari segi jumlah



                                            66                    BPK-RI / AUDITAMA V
dibandingkan total investasi per tanggal tersebut yaitu mencapai Rp3.158.217.536.302,00
atau 9,71% dibandingkan total investasi sebesar Rp32.515.962.818.482,00.
       Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas transaksi saham diketahui bahwa
terdapat saham dengan kode JIHD dari program JHT dan Non-JHT dengan klasifikasi
AFS yang pada tahun 2004 telah dijual.
       Saham JIHD merupakan saham dari PT Jakarta International Hotel &
Development Tbk., yaitu perusahaan yang bergerak dibidang hotel, real estate, properti,
perkantoran dan pusat perbelanjaan. Aktiva utama perusahan adalah berupa land bank
seluas 18 ha (bersih) di daerah segitiga emas Jakarta, yaitu Sudirman Central Business
District (SCBD), selain itu aktiva berupa hotel yaitu Hotel Borobudur yang merupakan
hotel bintang lima dengan jumlah kamar sebanyak 695 kamar.
       Menurut laporan bulanan Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM) untuk bulan
Januari 2004 diketahui bahwa jumlah saham JIHD per 1 Januari 2004 adalah sebanyak
44.650.000 lembar saham, dan pada bulan Mei 2004 saham JIHD di stock split menjadi
1:2. Pada tahun 2004 PT Jamsostek melakukan transaksi jual atas saham tersebut dan atas
penjualan tersebut PT Jamsostek menderita kerugian yang relatif besar yaitu sebesar
Rp15.118.445.909,00 dengan rincian sebagai berikut :
 No       Bulan       Lembar saham         Gain (loss)                       Keterangan
  1    Januari             6.650.000         182.344.671    Saldo 31/12/03
                                                            JHT    44.650.000 lembar
                                                            NJHT 3.331.500 lembar
                                                            Dijual JHT 6.650.000 lembar
  2    Juli                6.663.000      (1.365.175.651)   Pada bulan mei ada stock split
                                                            JHT 38.000.000x2=76.000.000 lembar
                                                            NJHT 3.331.500x2=6.663.000 lembar
                                                            Dijual NJHT 6.663.000 lembar
  3    Agustus           18.832.000       (3.167.403.834)   Dijual JHT 18.832.000
  4    September         57.168.000      (10.768.211.095)   Dijual JHT 57.168.000
       Total             83.150.000      (15.118.445.909)
  Keterangan : Perhitungan terinci lihat lampiran 4
       Berdasarkan dokumen yang ada diketahui bahwa penjualan saham JIHD pada
bulan Agustus dan September 2004 di atas, sebelumnya telah dievaluasi atau dianalisa
                                                 67                          BPK-RI / AUDITAMA V
oleh Divisi Riset Investasi (DRI) melalui Memo No.M/214/DRI/082004 tanggal 5
Agustus 2004 kepada Direktur Investasi. Analisa tersebut antara lain menjelaskan bahwa
saham tersebut tidak lagi memiliki potensial up side di masa mendatang karena masih
rendahnya kinerja perseroan yang ditunjukkan dengan masih rendahnya pencapaian hasil
usaha serta masih besarnya porsi hutang. Untuk menghindari kerugian lebih besar DRI
merekomendasikan untuk melepaskan saham JIHD yang dimiliki saat ini dan
menggantikannya dengan saham lain yang memiliki likuiditas, serta potensi pertumbuhan
yang lebih besar.
       Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa :
a. Dari memo analisa DRI tersebut diatas antara lain juga disebutkan bahwa :
   1) Sumber utama pendapatan perusahaan adalah berasal dari hotel, yaitu 92%
       (Desember 2003), 93% (Desember 2002), 67% (September 2001), dan 74%
       (September 2000). Tingkat hunian hotel relatif rendah, sehingga hotel saat ini
       beroperasi pada tingkat break even point.
   2) Sejak tahun 1998 perusahaan tidak dapat membayar bunga atas pinjaman bank
       sebesar US$ 70,000,000.00 yang digunakan untuk renovasi hotel Borobudur.
       Pinjaman tersebut telah direstrukturisasi beberapa kali dan sampai saat ini belum
       terlunasi karena ketiadaan cash flow perusahaan.
   3) Proyek pembangunan SCBD dengan pendanaan melalui penerbitan obligasi dan
       diprediksikan menjadi salah satu sumber utama pendapatan perusahaan mengalami
       penundaan dan sampai saat ini belum dapat diselesaikan.
   4) Adanya rugi operasional selama lima tahun terakhir membuat perusahaan berada
       pada posisi negatif cash flow. Sampai saat ini perusahaan tidak mempunyai cash
       flow karena hotel yang dimilikinya tidak menghasilkan laba dan sewa untuk
       berbagai properti di SCBD tidak memberikan arus kas bagi perusahaan karena
       hanya dapat menutupi biaya operasionalnya.
   5) Prospek perusahaan ke depan relatif kurang menarik karena sebagian besar sumber
       pendapatannya berasal dari jasa perhotelan yang sangat tergantung pada kondisi
       perekonomian dan musim.


                                         68                      BPK-RI / AUDITAMA V
   6) Selama periode Januari s.d. Juli 2004 kinerja saham JIHD selalu di bawah kinerja
       pasar (BEJ) dengan total return negatif 53,96%.


b. Berdasarkan trend harga saham JIHD di pasar untuk Januari s.d. Juli diketahui posisi
   harga cenderung turun dan pada saat penjualan saham JIHD bulan Agustus dan
   September 2004 oleh PT Jamsostek, berada pada harga terendah, yaitu antara
   Rp205,00 s.d Rp225,00, sedangkan posisi harga pada bulan berikutnya cenderung
   naik. Sedangkan pada bulan Januari tahun 2004 sebelum adanya memo analisa DRI
   tanggal 5 Agustus 2004, PT Jamsostek menjual saham JIHD pada harga Rp825,00 s.d.
   Rp850,00.
       Berdasarkan penjelasan Direktorat Investasi penjualan saham JIHD terkait dengan
restrukturisasi saham-saham yang tidak likuid. Penjualan saham JIHD tersebut sesuai
analisa DRI diiringi dengan pembelian saham-saham yang memiliki potensi. Untuk saham
JIHD dari program JHT yang dijual pada bulan Januari, Agustus dan September 2004,
hasil penjualannya dibelikan saham TLKM dengan harga rata-rata untuk bulan Januari,
Agustus dan September masing-masing sebesar Rp3.400,00, Rp3.850,00, dan Rp4.200,00
per lembar saham. Harga penutupan saham TLKM pada tanggal 30 Desember 2004
menguat hingga mencapai Rp4.825 per lembar saham. Sedangkan untuk saham JIHD
untuk program Non-JHT yang dijual pada bulan Juli, atas hasil penjualan tersebut
dibelikan saham ASII dengan harga rata-rata Rp5.550,00 per lembar saham. Sedangkan
untuk harga penutupan per 30 Desember 2004 menguat hingga mencapai Rp9.600,00.
Untuk kedua saham tersebut di atas sampai dengan akhir 2004 mengalami peningkatan
yang cukup signifikan, yaitu saham TLKM mengalami apresiasi sebesar 36,88% dan
saham ASII sebesar 84,62%.
       Dengan didasarkan atas informasi pada memo analisa DRI tanggal 5 Agustus 2004
dan trend harga saham JIHD di pasar serta penjelasan dari Direktorat Investasi,
seharusnya DRI telah melakukan analisa lebih dini (berkala) atas kinerja saham PT JIHD
sehingga kebijakan cut loss yang diambil tidak terlambat.
       Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Investasi PT Jamsostek, salah satu tugas
Analis pada DRI adalah meninjau secara berkala portofolio investasi yang ada dan
                                         69                   BPK-RI / AUDITAMA V
memberikan rekomendasi kepada Direktur Investasi dengan tembusan kepada divisi
terkait.
           Kondisi di atas mengakibatkan PT Jamsostek tidak dapat memberikan hasil yang
optimal kepada peserta.
           Hal tersebut terjadi karena analisa atau evaluasi yang dilakukan DRI tidak
dilakukan secara periodik dan tidak pada waktu yang tepat untuk memperkecil kerugian
yang terjadi.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa kinerja saham JIHD hingga Juli 2004
mengalami depresiasi sebesar 36,08%, secara fundamental berdasarkan laporan keuangan
selama tiga tahun (tahun 2000 s.d. 2003 audited) dan laporan keuangan semester I 2004
JIHD terus mencatatkan kerugian.
       Memperhatikan kondisi tersebut, untuk saham-saham yang tidak memiliki potensi
kenaikan, lebih baik dijual dan hasilnya ditempatkan pada saham-saham yang masih
memiliki potensi seperti saham Telkom, dan Astra. Atas saham tersebut sampai dengan
akhir 2004 harganya mengalami peningkatan yang signifikan.
       Pada periode Oktober 2004 saham JIHD nampak mengalami peningkatan tetapi
secara fundamental, DRI memandang peningkatan ini belum mempunyai landasan kuat,
kenaikan saham JIHD lebih disebabkan emiten berusaha mempengaruhi harga pasar.
       Mengacu pada prinsip manajemen portofolio, pengelolaan portofolio saham dengan
dua orang dealer yang ada, maka jumlah saham ideal yang dimiliki/dikelola adalah pada
kisaran 10 hingga 15 saham/emiten. Di sisi lain jumlah portofolio saham dimiliki
PT Jamsostek dipandang lebih dari jumlah ideal saham/emiten. Untuk itu dilakukan
restrukturisasi jumlah saham, yaitu dengan mengurangi saham-saham yang tidak memiliki
potential up side, sehingga manajemen portofolio saham akan menjadi lebih fokus dan
memberikan hasil yang optimal.
       Strategi yang dilakukan manajemen adalah dengan memenuhi target hasil
keuntungan saham sesuai dengan ketentuan RKAP 2004. Selanjutnya baru dilakukan cut
loss, sehingga secara keseluruhan transaksi tersebut tidak mengganggu target pencapaian
hasil investasi saham.


                                          70                   BPK-RI / AUDITAMA V
         Pada tahun 2000 – semester I 2003, jumlah analis DRI dapat dikatakan kurang
  memadai, yaitu hanya dua hingga tiga orang. Pada kuartal III tahun 2003 analis DRI
  ditambah tiga orang, yang masih perlu dilatih untuk melakukan analisis investasi. Ke
  depan diupayakan untuk melakukan analisa/kajian secara berkala terhadap instrumen
  investasi baik saham, obligasi, deposito, reksadana, penyertaan dan properti.
         BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek dalam hal ini Direktorat Investasi
  melakukan analisa atau evaluasi secara periodik atau berkala atas saham-saham yang
  dimilikinya.

3. PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar
  Rp1.912,81 juta atas hasil investasi deposito yang tidak optimal
           Pengelolaan investasi atas dana yang tersedia di PT Jamsostek untuk
  diinvestasikan dalam instrumen investasi yang aman dengan hasil maksimal adalah
  menjadi tugas Direktur Investasi, dimana untuk investasi pasar uang dalam bentuk
  deposito berjangka dikelola oleh Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal (PUPM) yang salah
  satu tugasnya adalah mencari data bank yang memberikan tingkat bunga deposito
  maksimal.
         Pada dasarnya investasi PT Jamsostek dilaksanakan secara sentralisasi, namun
  dengan adanya otonomi daerah dimungkinkan untuk melakukan investasi di daerah
  berupa penempatan deposito dengan arahan dari Direktorat Investasi. Ketentuan mengenai
  hasil investasi sesuai Buku Pedoman Pengelolaan Investasi tahun 2003 secara umum
  diatur bahwa tujuan investasi yaitu untuk memperoleh hasil investasi yang optimal. Untuk
  penempatan investasi di daerah sesuai pedoman tersebut diatur harus memenuhi
  persyaratan antara lain besarnya tingkat bunga deposito berpedoman pada penjaminan BI
  atau tingkat bunga pasar, dilain pihak persyaratan suku bunga deposito sesuai SK Direksi
  No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004 adalah minimal suku bunga counter bank
  bersangkutan.
         Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas penempatan deposito di Kantor
  Pusat dan beberapa Kantor Cabang (KC) pada Kantor Wilayah (Kanwil) I dan VII,
  diketahui antara lain sebagai berikut :

                                            71                     BPK-RI / AUDITAMA V
a. Kantor Pusat
          Data penempatan deposito di bank milik negara dan swasta selama tahun 2004
   menunjukkan bahwa Divisi PUPM untuk bank swasta telah berhasil mengoptimalkan
   hasil investasi dengan memperoleh hasil bunga maksimal sesuai dengan suku bunga
   penjaminan BI. Akan tetapi, sebagian penempatan pada bank milik negara belum
   memberikan hasil yang optimal. Total nilai hasil bunga yang tidak optimal atas
   penempatan yang suku bunganya di bawah penjaminan BI adalah sebesar
   Rp1.891.204.241,23 dengan rincian sebagai berikut : (selengkapnya lihat lampiran 5)
                          Total Nominal                                Hasil Bunga Tidak Optimal
     Nama Bank                                       Jumlah Bilyet
                               (Rp)                                              (Rp)
    BNI                    804.798.000.000,00          19 Bilyet                    603.598.500,00
    Mandiri              1.475.223.852.636,00          44 Bilyet                    848.889.907,90
    BRI                    216.600.000.000,00          13 Bilyet                    192.968.333,33
    BTN                    207.100.000.000,00          21 Bilyet                    245.747.500,00
    Total                2.703.721.852.636,00                                     1.891.204.241,23

b. Kantor Cabang
          Data penempatan deposito berjangka pada Bank Mandiri dan BTN di
   KC Sumatera Barat, KC Samarinda, KC Kalimantan Barat, KC Tarakan dan
   KC Balikpapan, menunjukkan masih terdapat penempatan deposito yang hasil
   bunganya tidak optimal atau di bawah suku bunga penjaminan BI atau hanya sebesar
   bunga counter bank bersangkutan. Total nilai hasil bunga yang tidak optimal atas
   penempatan deposito oleh KC-KC tersebut di atas yang suku bunganya di bawah
   penjaminan BI adalah sebesar Rp21.610.975,00 dengan rincian : (daftar selengkapnya
   lihat lampiran 6) :
        Nama KC            Total Nominal (Rp)          Jumlah Bilyet     Bunga Tdk Optimal (Rp)
    Padang                      300.000.000,00              1                       5.250.000,00
    Samarinda                   542.000.000,00               4                      6.677.000,00
    Kalimantan Barat            423.000.000,00               7                      4.246.300,00
    Tarakan                     219.000.000,00               6                      1.630.050,00
    Balikpapan                1.061.000.000,00              14                      3.807.625,00
    Total                     2.545.000.000,00                                     21.610.975,00


          Berkaitan dengan hal ini, Kepala Kanwil I dan VII antara lain menjelaskan
   bahwa terdapat penempatan deposito di cabang-cabang dengan hasil sebesar tingkat


                                                72                       BPK-RI / AUDITAMA V
   bunga counter Bank Mandiri pada saat penempatan adalah sesuai dengan arahan yang
   tertuang dalam SK Direksi No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004
          Berdasarkan RUPS tentang pengesahan RKAP 2004 dan pengesahan Laporan
   Keuangan Tahun Buku 2003 PT Jamsostek, Pemegang Saham memberi arahan untuk
   bidang investasi antara lain agar memanfaatkan peluang investasi yang ada guna
   mengoptimalisasikan hasil investasi seiring dengan adanya kecenderungan penurunan
   tingkat bunga deposito
          Kondisi di atas mengakibatkan PT Jamsostek kehilangan kesempatan
   memperoleh pendapatan hasil investasi deposito yang optimal minimal sebesar
   Rp1.912.815.216,23 (Rp1.891.204.241,23 + Rp21.610.975,00).
          Hal tersebut terjadi karena :
   a. Direktorat Investasi PT Jamsostek tidak maksimal memanfaatkan kesempatan
       untuk memperoleh hasil bunga deposito yang optimal yaitu sebesar suku bunga
       penjaminan BI.
   b. Kebijakan Direksi No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004 yang mensyaratkan
       KC besarnya tingkat bunga deposito minimal suku bunga counter bank tidak
       sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Investasi yaitu sebesar tingkat bunga
       penjaminan BI atau tingkat bunga pasar.
   c. Direksi PT Jamsostek belum sepenuhnya melaksanakan keputusan RUPS.


       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penempatan deposito Kantor Pusat pada
bank pemerintah sebesar Rp2.713.000.000.000,00 pada periode April-Agustus 2004 di
bawah tingkat bunga maksimum penjaminan BI pada kisaran 30 s.d. 110 basis point,
disebabkan pada periode tersebut bank pemerintah terjadi over liquidity pasca likuidasi
Bank BDB dan Bank Asiatic. Kepercayaan terhadap bank-bank swasta saat itu menurun,
sehingga mengalihkan sebagian besar dana yang dimilikinya ke bank pemerintah. Akibat
dari over likuiditas tersebut dan kesulitan menyalurkan ke kredit, menyebabkan mereka
secara serempak menurunkan tingkat bunganya di bawah tingkat bunga maksimum
penjaminan.


                                          73                  BPK-RI / AUDITAMA V
        Dana tersebut tidak dapat ditempatkan pada bank swasta menengah/kecil karena
adanya batas maksimum penempatan pada satu bank. Sedangkan bank swasta besar
seperti BCA, LIPPO dan lain-lain juga menawarkan tingkat bunga di bawah maksimum
penjaminan BI. Sehingga kebijakan tersebut merupakan alternatif yang paling mungkin
dapat dilakukan untuk tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan ketaatan terhadap
ketentuan yang ada.
        Sedangkan untuk penempatan pada Bank Mandiri dan BTN memperoleh rate di
bawah tingkat penjaminan BI pada beberapa KC PT Jamsotek karena penempatan yang
dilakukan KC umumnya dengan nilai nominal yang relatif rendah, sehingga bargaining
power untuk melakukan negosiasi juga tidak terlalu besar.
        Mengenai perbedaan rate tersebut PT Jamsostek telah melakukan kerjasama
dengan Bank Mandiri dan BNI untuk memperoleh single rate untuk seluruh penempatan
PT. Jamsostek baik Kantor Pusat maupun KC tanpa melihat besarnya penempatan. Sejauh
ini baru Bank Mandiri yang telah memberikan konfirmasi persetujuan tertulis. Adapun
Bank BNI masih dalam proses, akan tetapi secara lisan kedua Bank tersebut telah
menyetujui usulan single rate yang diajukan PT Jamsostek. Selain itu, dilakukan
peningkatan koordinasi investasi dengan KC/Kanwil guna mengoptimalkan tingkat return
investasi di Kantor Cabang.
        Berkaitan dengan SK Direksi No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004 dan SK
Direksi No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003 yang terlihat bertentangan, ke depan
akan dilakukan koreksi terhadap SK Direksi No.KEP/148/072004.
        BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek :
a. Dalam hal ini Direktorat Investasi berusaha maksimal untuk memperoleh hasil bunga
     deposito yang optimal sebesar tingkat suku bunga penjaminan BI.
b.   Merevisi Kebijakan Direksi No.KEP/148/072004 tanggal 20 Juli 2004               yang
     mensyaratkan KC mengusahakan besarnya tingkat bunga deposito minimal sama
     dengan suku bunga counter bank agar sesuai dengan Buku Pedoman Pengelolaan
     Investasi yaitu sebesar tingkat bunga penjaminan BI atau tingkat bunga pasar.
c. Sepenuhnya melaksanakan keputusan RUPS yaitu mengoptimalkan hasil investasi.


                                           74                    BPK-RI / AUDITAMA V
4. Pengadaan pengembangan sistem informasi penyusunan anggaran sebesar Rp318,50
   juta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
          Dalam rangka meningkatkan efisiensi, akurasi data, kecepatan, serta kemudahan
   dalam pengerjaan penyusunan anggaran, PT Jamsostek mencanangkan untuk mengadopsi
   teknologi yang lebih maju. Hal tersebut mengingat aplikasi bantu yang sudah ada saat ini
   tidak sesuai lagi dengan lingkungan aplikasi di PT Jamsostek karena menggunakan bahasa
   pemograman foxpro, serta tidak memenuhi beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh alat
   bantu tersebut.
          Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Teknologi dan Informasi (BTI) menyampaikan
   kebutuhan tersebut kepada Biro Perlengkapan dan Sarana (BPS) untuk dilakukan proses
   pengadaannya. Selanjutnya Kepala BPS melalui surat No.B/4313/052004 tanggal 13 Mei
   2004 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa meminta agar melakukan proses
   pengadaan jasa pembangunan aplikasi sistem informasi penyusunan anggaran (SIPA).
          Menindaklanjuti hal tersebut, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa setelah
   melakukan proses seleksi menetapkan PT Arun Prakarsa Inforindo (PT API) sebagai
   pemenang untuk melaksanakan pembangunan aplikasi SIPA, yang kemudian dituangkan
   dalam Perjanjian Kerjasama No.PER/73/062004 tanggal 30 Juni 2004 dengan nilai
   pekerjaan sebesar Rp318.500.000,00.
          Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen terkait dengan pembangunan aplikasi
   SIPA, diketahui hal-hal sebagai berikut :
   a. Penggunaan dana sebesar Rp83.270.000,00 tidak melalui perencanaan yang baik.
              Voucher umum nomor RB01831078 tanggal 18 Januari 2004 menunjukkan
      bahwa PT Jamsostek telah membayar kepada PT Multi Indo Konsulindo sebesar
      Rp83.270.000,00 atas pekerjaan penyempurnaan aplikasi SIPA sesuai dengan Surat
      Perintah Kerja Nomor SPK/114/092003 tanggal 16 September 2003 dan berita acara
      penyelesaian pekerjaan tanggal 14 Nopember 2003.
              Berita acara penyelesaian pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Kepala Biro
      Keuangan PT Jamsostek dan          Direktur PT Multi Indo Konsulindo. Mengingat
      pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan pembangunan aplikasi seharusnya serah
      terima pekerjaan dilakukan oleh BTI karena secara fungsional BTI merupakan satu
                                               75                BPK-RI / AUDITAMA V
   unit kerja yang bertanggungjawab atas seluruh pembangunan aplikasi di
   PT Jamsostek. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penyempurnaan aplikasi
   SIPA tersebut tidak dikoordinasikan dengan BTI.
           Lebih lanjut, berdasarkan Kerangka Acuan Kerja pembangunan aplikasi yang
   dilaksanakan oleh PT API diketahui bahwa pembangunan aplikasi SIPA tersebut
   sebetulnya dapat dilaksanakan sebelum tahun 2004, karena SIPA yang dibangun oleh
   PT API terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu dan Sistem Informasi
   Keuangan (SIAK) yang selama ini sudah dimiliki oleh PT Jamsostek.
           Oleh karena itu, pembangunan Aplikasi SIPA yang dilaksanakan oleh PT API
   seharusnya dilaksanakan sebelum tahun 2004 agar tidak terjadi pengeluaran atas
   pekerjaan yang sama.
b. Proses pengadaan jasa pembangunan SIPA senilai Rp318.500.000,00 belum
   sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
   Peserta lelang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah tiga perusahaan, yaitu
   PT API, PT Citra Murni Semesta, dan PT Gapura Nirwana Agung. Akan tetapi, ketiga
   perusahaan tersebut seharusnya tidak lulus, karena tidak melampirkan ijazah-ijazah
   yang dimiliki oleh tenaga ahli yang menjadi salah satu syarat penawaran dalam RKS.
   Selain itu, PT Citra Murni Semesta tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha untuk
   bidang Konsultansi Non-Konstruksi.
c. Berdasarkan pemeriksaan atas HPS diketahui bahwa HPS tidak didukung dengan
   dasar perhitungan mandays dan tarif sehingga diragukan kewajarannya.
       Pengadaan jasa pembangunan aplikasi SIPA seharusnya memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Setiap pengeluaran dan pekerjaan seharusnya direncanakan dengan baik.
b. RKS pembangunan aplikasi SIPA menyatakan syarat-syarat peserta seleksi antara lain
   adalah :
   1) Perusahaan harus memiliki Sertifikat Badan Usaha di Bidang Konsultansi
       Non-Konstruksi.
   2) Melampirkan ijasah tenaga ahli.


                                         76                     BPK-RI / AUDITAMA V
c. Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/138/072004 tanggal 8 Juli 2004
   antara menyatakan bahwa panitia pengadaan barang jasa harus melakukan perhitungan
   HPS dengan cermat.
       Hal tersebut mengakibatkan pengeluaran dana sebesar Rp83.270.000,00 tidak
memberikan manfaat bagi PT Jamsostek dan pelelangan pengadaan pengembangan
aplikasi SIPA belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya
       Kondisi tersebut disebabkan Kepala Biro Keuangan tidak melakukan koordinasi
dengan Kepala BTI atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab BTI dan Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa kurang cermat dalam melakukan seleksi administrasi.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penyempurnaan Aplikasi SIPA Foxpro
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penyusunan anggaran tahun 2004 yaitu melakukan
break down anggaran hasil penetapan dari Menteri BUMN, dan harus segera dilakukan
karena rencana kegiatan penyusunan anggaran break down anggaran nasional paling
lambat bulan Desember 2003 telah selesai dilaksanakan.
       Mengenai tidak adanya koordinasi dengan BTI disebabkan Biro Keuangan
beranggapan aplikasi SIPA Foxpro masih belum terintegrasi dengan aplikasi yang telah
ada pada PT Jamsostek (SIPT dan GL), dan anggaran yang dipakai untuk pembuatan
aplikasi SIPA Foxpro adalah anggaran Biro Keuangan. Ke depan koordinasi akan
dilakukan dengan BTI atas pekerjaan yang berkaitan dengan TI.
       Hasil   dari penyempurnaan tersebut adalah break down anggaran tahun 2004
diselesaikan sesuai rencana (RUPS diselenggarakan tanggal 15 Januari 2004 dan
breakdown diselesaikan tanggal 21 Januari 2004), data break down anggaran dalam
bentuk foxpro dapat dikonversi ke data DMP untuk masuk kedalam aplikasi GL sebagai
penetapan anggaran, dan hasil break down dapat dikonversi kedalam akun baru Pajastek.
       BPK-RI menyarankan agar :
a. PT Jamsostek dalam melakukan pengadaan barang atau jasa yang berkaitan dengan
   teknologi informasi didasarkan pada kajian yang cermat dan menyeluruh;
b. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan antara BPS, BTI dan pengguna sebelum
   diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;


                                        77                      BPK-RI / AUDITAMA V
   c. Serah terima barang dan jasa dilakukan oleh pihak yang mengetahui keberadaan
      barang.
   d. Direksi memberikan teguran kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang kurang
      cermat dalam melakukan seleksi administrasi.


5. Fungsi Tim Koordinasi Fungsional Pusat Tahun 2004 tidak optimal
          Keputusan     Menteri   Tenaga   Kerja     dan   Transmigrasi     (Menakertrans)
   No.KEP.222/MEN/2002 tanggal 12 Desember 2002 tentang koordinasi fungsional
   pelaksanaan program Jamsostek, antara lain menetapkan bahwa Koordinasi Fungsional
   (KF) adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antara instansi yang
   bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan PT Jamsostek dalam pelaksanaan
   program Jamsostek.
          RKAP tahun 2004 menetapkan bahwa salah satu strategi Direktorat Operasi dan
   Pelayanan adalah mengoptimalkan kemitraan dan jaringan cabang dalam rangka
   pelaksanaan program jamsostek dengan instansi-instansi terkait. Salah satunya adalah
   kerja sama dengan Depnakertrans melalui Tim KF berdasarkan Kepmenakertrans tersebut.
   Selanjutnya Direksi PT Jamsostek dengan Sekjen Depnakertrans membentuk Tim KF
   dengan SKB No.KEP.1156/SJ/XI/2004; MOU/16/112004 tanggal 29 Nopember 2004
   tentang Penunjukan Tim KF Tingkat Pusat. Dalam SKB tersebut ditetapkan :
   a. Personil Tim KF terdiri dari pihak PT Jamsostek dan Depnakertrans sebanyak 42
      orang, yaitu pejabat struktural Depnakertrans sebanyak 20 orang, pejabat struktural
      PT Jamsostek sebanyak 13 orang, dan personil untuk sekretariat Tim KF sebanyak
      sembilan orang.
   b. Tugas Tim KF sebagai berikut:
      1) Menyusun draft petunjuk teknis pelaksanaan KF setiap tiga tahun;
      2) Mensosialisasikan juknis KF ke wilayah;
      3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan KF setiap tahun;
      4) Menyelenggarakan pertemuan KF tingkat nasional setiap tiga tahun;
      5) Menyusun bahan kebijakan bagi pimpinan mengenai pelaksanaan program
          Jamsostek;
                                           78                   BPK-RI / AUDITAMA V
    6) Menyusun pedoman teknis dan operasional dalam pelaksanaan program
        Jamsostek;
    7) Mengevaluasi pelaksanaan dan masalah-masalah di bidang Jamsostek sebagai
        bahan penyusunan kebijakan bagi pimpinan.
c. Surat Keputusan Bersama berlaku sejak Januari s.d. Desember 2004.
    Sebelum     SKB    tersebut,   Tim    KF    Pusat   telah   dibentuk    dengan    SKB
    No.KEP.821/SJ/2003; MOU/03/062003 tanggal 30 April 2003 yang antara lain
    menetapkan:
    1) Personil Tim KF terdiri pihak PT Jamsostek dan Depnakertrans sebanyak 26
        orang, yaitu pejabat struktural Depnakertrans sebanyak 14 orang, pejabat struktural
        PT Jamsostek sebanyak delapan orang, personil untuk sekretariat Tim KF
        sebanyak empat orang.
    2) Tugas Tim KF sebagai berikut:
        a) Menyusun draft petunjuk teknis pelaksanaan KF setiap tiga tahun;
        b) Mensosialisasikan juknis KF ke wilayah;
        c) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan KF setiap tahun;
        d) Menyelenggarakan pertemuan KF tingkat nasional setiap tiga tahun.
    3) Surat Keputusan Bersama berlaku sejak Januari 2003 s.d. Desember 2005.
        Salah satu pertimbangan Sekjen Depnakertrans dan Direksi PT Jamsostek
menandatangani SKB tahun 2004 adalah SKB tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini.
        Berdasarkan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan Tim KF diketahui hal-hal
sebagai berikut :
a. Pada tanggal 27 Desember 2004, PT Jamsostek telah membayar honorarium Tim KF
    Pusat tahun 2004 sesuai SKB tahun 2004 sebesar Rp460.000.000,00 yaitu untuk 42
    orang selama 12 bulan dari Januari s.d Desember 2004, walaupun penetapan jumlah
    personil tersebut baru dilakukan pada tanggal 29 Nopember 2004.
b. Dari Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Tim KF Tingkat Pusat tahun
    2003/2004 antara lain diketahui:


                                          79                     BPK-RI / AUDITAMA V
1) Tim KF telah melaksanakan kegiatan sosialisasi petunjuk teknis pada delapan
   Kanwil yang meliputi 27 propinsi. Kegiatan sosialiasi tersebut diikuti oleh
   Pengawas Ketenagakerjaan, PT Jamsostek, dan Pegawai Perantara yang
   berdomisili di Ibukota Propinsi dan Kota yang terdapat pada KC PT Jamsostek.
   Pada tahun 2003 kegiatan sosialisasi juknis dilaksanakan pada bulan Desember
   meliputi Kanwil I, V, VI, VII, dan VIII, dan pada tahun 2004 dilaksanakan pada
   bulan Pebruari, Mei dan Juni tahun 2004 meliputi Kanwil II, III, IV, dan VIII.
2) Tim KF melaksanakan pertemuan koordinasi teknis dalam rangka pencapaian
   target kepesertaan tahun 2004 sebanyak tiga kali yaitu:
   a) Pertemuan koordinasi teknis pertama antara PT Jamsostek Pusat dengan
      Pengawas Ketenagakerjaan Pusat tanggal 26 s.d. 28 Agustus 2004 untuk
      mengefektifkan pelaksanaan pengawasan Progran Jamsostek dan memutuskan
      hanya dua Kanwil yaitu Kanwil III dan IV menjadi target utama sasaran
      pencapaian target. Sementara dalam pertemuan ini, Tim KF belum menyusun
      program kerja yang akan dilaksanakan.
   b) Pertemuan koordinasi teknis kedua dan ketiga pada Kanwil III dan IV PT
      Jamsostek tanggal 24 s.d. 25 September dan 27 s.d. 29 September 2004, untuk
      menyusun rencana kerja terpadu pencapaian target kepesertaan tahun 2004.
3) Tim KF berkoordinasi dengan Disnakertrans DKI dan Kanwil III menindaklanjuti
   temuan Badan Intelejen Negara (BIN) mengenai Perusahaan Wajib Belum Daftar
   (PWBD). Hasil tindak lanjut tersebut antara lain menunjukkan bahwa sesuai data
   dari Kanwil III yang diserahkan kepada Tim KF terdapat + 1300 PWBD
   diantaranya 800 PWBD memiliki lebih 50 orang tenaga kerja. Kemudian, Tim KF
   menindaklanjuti dengan     membuat surat teguran dan melakukan pemeriksaan
   lapangan kepada 800 PWBD, dengan hasil sebagai berikut:
   a) 619 perusahaan sudah ikut program jamsostek,
   b) 66 perusahaan daftar sebagian TK,
   c) 19 perusahaan daftar sebagian upah,
   d) 21 perusahaan daftar sebagian program,
   e) 11 perusahaan menunggak iuran, dan
                                     80                      BPK-RI / AUDITAMA V
       f) 50 perusahaan pindah alamat,
       g) 14 perusahaan belum mendaftar.
   4) Berdasarkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi fungsional di tingkat
       propinsi diketahui bahwa Kanwil I s.d. VIII telah menyerahkan 6.988 PWBD
       kepada Tim KF, diantaranya 1152 perusahaan atau 16,48% masuk program
       Jamsostek. Termasuk Kanwil III telah menyerahkan 1.817 PWBD kepada Tim KF,
       58 perusahaan diantaranya masuk program Jamsostek.
       Dari hal-hal tersebut di atas dan dokumen yang ada, dapat dikemukakan
permasalahan sebagai berikut:
a. Penugasan sejumlah 42 personil ditetapkan pada tanggal 29 Nopember 2004,
   sementara ke 42 personil tersebut diberlakukan surut sejak Januari s.d. Desember
   2004. Sementara itu, penetapan personil Tim KF tahun 2003 sebanyak 26 orang untuk
   periode Januari 2003 s.d. Desember 2005. Dengan demikian, pemberlakuan Tim KF
   2004 yang berlaku surut dari bulan Januari s.d. Desember 2004 diragukan peranannya
   dalam lingkup penugasan Tim KF.
b. Berdasarkan laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan koordinasi fungsional tingkat
   pusat tahun 2003/2004 di atas, TIM KF hanya pada bulan September 2004 melakukan
   kegiatan terkait dengan peningkatan kepesertaan di Kanwil III dan Kanwil IV. Selain
   itu, dari 6.988 PWBD yang diserahkan kepada Tim KF, hanya 1.152 perusahaan atau
   16,48% masuk program Jamsostek. Dengan demikian, kegiatan KF dalam rangka
   pencapaian target kepesertaan tahun 2004 belum optimal.
c. Terdapat perbedaan laporan realisasi PWBD masuk program Jamsostek antara hasil
   tindak lanjut BIN dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim KF tingkat
   propinsi pada Kanwil III, yaitu PWBD masuk program Jamsostek hasil tindak lanjut
   BIN sebanyak 619 perusahaan, sementara hasil monitoring KF tingkat propinsi
   sebanyak 58 perusahaan. Dengan demikian, laporan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan
   koordinasi fungsional tingkat pusat tahun 2003/2004 belum sepenuhnya diyakini
   keakuratannya.




                                         81                  BPK-RI / AUDITAMA V
       Direktorat Operasi dan Pelayanan pada RKAP tahun 2004 antara lain menetapkan
bahwa tolak ukur program kerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi terkait dan
serikat pekerja/buruh dalam menyelesaikan PDS TK dan upah adalah tercapainya target
kepesertaan (100%) pada tanggal 31 Desember 2004.
       Kondisi di atas mengakibatkan pembayaran honorarium Tim KF tahun 2004
sebesar Rp460.000.000,00 diragukan kewajarannya dan pelaksanaan program kegiatan
tahun 2004 oleh Tim KF terutama kegiatan yang terkait dengan peningkatan kepesertaan
tidak optimal.
       Hal tersebut disebabkan Tim KF dalam melaksanakan tugasnya tidak memiliki
landasan penugasan sebelum SKB tahun 2004 ditetapkan dan Tim KF tidak menyusun
program kerja pencapaian target kepesertaan.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa Tim KF Pusat pada tahun 2004 diakui
belum optimal, karena pada tahun tersebut adalah merupakan masa konsolidasi bagi tim
dalam mempersiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan penyelenggaraan program
Jamsostek. Oleh karena itu, pada tahun 2005 ini PT Jamsostek telah mencanangkan
optimalisasi KF dalam rangka pencapaian target perluasan dan pembinaan kepesertaan
dan akan melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal tertib administrasi untuk kegiatan KF.
Sedangkan penambahan personil pada Tim KF dari 26 orang menjadi 42 orang adalah
kebijakan dari Depnakertrans karena adanya fungsi-fungsi yang terkait.
       BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek mengupayakan SKB yang
dibuat sebelum pelaksanaan tugas memuat :
a. Jumlah personil Tim KF, sebagai landasan dalam pelaksanaan tugasnya dan
   pembayaran honorarium;
b. Program-program beserta targetnya, sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya dan
   hasil-hasil yang akan dicapai.
c. Mekanisme pertanggungjawaban atas program-program yang dijalankan beserta biaya
   yang dikeluarkan, sebagai acuan agar tertib administrasi




                                         82                    BPK-RI / AUDITAMA V
6. Terdapat klaim-klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari Grup Maspion
  beserta perusahaan pengerah tenaga kerjanya dan PT Erna Djuliawati yang rasio
  klaimnya cukup tinggi
         PT Jamsostek adalah badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja sesuai
  dengan Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.
  Berdasarkan pasal 6 UU tersebut diketahui salah satu program jaminan sosial yang
  diselenggarakan oleh PT Jamsostek adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dengan
  adanya program tersebut, tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima
  JKK.
         Berdasarkan pemeriksaan atas pembayaran klaim JKK di beberapa Kantor Cabang
  (KC), diketahui bahwa terdapat klaim-klaim JKK yang merugikan PT Jamsostek, dengan
  penjelasan sebagai berikut :
  a. KC Sidoarjo
               Pada tahun 2004, pembayaran JKK kepada peserta di KC Sidoarjo adalah
     sebesar     Rp9.366.320.324,49    atau    103,89%   dari   pendapatan   iuran   sebesar
     Rp9.018.321.989,10. Tingginya rasio klaim tersebut berasal dari 136 perusahaan
     peserta dengan ratio klaim berkisar antara 100% hingga 44.622,19% dengan nilai
     klaim sebesar Rp6.855.342.417,00 atau 73,19% dari seluruh kalim yang terjadi pada
     tahun 2004. Sebagian besar klaim yang berada di atas 100% berasal dari satu group
     yaitu Grup Maspion (GM). Kepesertaan Jamsostek GM dibagi dalam 45 Nomor
     Pendaftaran Perusahaan (NPP). Klaim yang telah dibayarkan kepada GM selama
     tahun 2004 mencapai Rp4.154.284.655,00 atau 336,97% dari penerimaan iurannya
     sebesar Rp1.232.839.057,00 atau 44,36% dari seluruh klaim JKK yang dibayar oleh
     KC Sidoarjo.
               Pada tahun 2004 KC Sidoarjo telah melakukan analisa dan upaya tindak lanjut
     terhadap klaim kecelakaan kerja dari GM yang dilakukan oleh dokter penasehat.
     Kepala KC Sidoarjo telah menyampaikan laporan analisa dan upaya tindak lanjut
     klaim kecelakaan kerja dari GM melalui surat No. B/5417/112004 tanggal 24
     Nopember 2004 kepada Kepala Kantor Wilayah VI yang menunjukkan bahwa :


                                              83                  BPK-RI / AUDITAMA V
     1) Klaim JKK untuk GM menunjukkan rasio yang sangat tinggi yaitu pada tahun
        2002     dan     2003     masing-masing      sebesar   Rp3.879.204.736,00      dan
        Rp3.756.246.933,00 atau mencapai 334,85% dan 305,70% dari iuran JKK yang
        diterima.
     2) Klaim-klaim yang diajukan oleh GM secara keseluruhan patut diduga diragukan
        kebenarannya.
     3) Pembandingan dengan kasus kecelakaan kerja yang sama yang diajukan
        perusahaan lain dan dirawat di rumah sakit swasta, menunjukkan biaya yang jauh
        lebih rendah dibandingkan dengan klaim yang diajukan oleh GM.
            Penanganan (pengobatan dan perawataan) kecelakaan kerja yang dialami oleh
     tenaga kerja GM dilakukan oleh Maspion Medika (MM) yang mempunyai hubungan
     istimewa dengan GM. Pembayaran klaim pengobatan dan perawatan diajukan dan
     dibayarkan kepada GM atas tagihan dari MM.
            Sesuai dengan surat penunjukan No. 238/SKMP/XI/2004 tanggal 3 Nopember
     2004 antara lain menyatakan menunjuk Dr. Ibrahim dhi. Manajer Umum MM menjadi
     Asisten Dewan Direksi GM Bidang Kesehatan. Dengan demikian, antara GM dan MM
     mempunyai hubungan istimewa terlihat dari pengurus MM juga pengurus GM.
            Kerugian yang harus ditanggung PT Jamsostek, yaitu perbandingan nilai klaim
     dikurangi dengan penerimaan iurannya dari tahun 2002 s.d. 2004 adalah sebesar
     Rp7.983.450.004,39 dengan rincian untuk tahun 2002 sebesar Rp3.879.204.736,00,
     tahun 2003 sebesar Rp3.756.246.933,00 dan tahun 2004 sebesar Rp347.998.335,39.
            Atas terjadinya permasalahan tersebut, selama bulan Desember 2004 s.d.
     Januari 2005 telah dilakukan beberapa kali pertemuan baik dengan GM, MM maupun
     Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, akan tetapi belum diperoleh penyelesaian atas
     permasalahan tersebut.
b. KC Karimunjawa
            Di KC Karimunjawa terdapat kepesertaan PT Perwita Nusaraya (PT PN) yang
     merupakan perusahaan pengerah tenaga kerja bagi GM yang rasio klaimnya juga
     melebihi 100%. Kasus klaim JKK PT PN mencapai 283 kasus dan rasio klaimnya
     mencapai       695,44%,    yaitu   pembayaran    klaim    JKK   mencapai       sebesar
                                           84                   BPK-RI / AUDITAMA V
      Rp175.956.872,00 sementara iuran JKK-nya hanya sebesar Rp25.301.491,00,
      sehingga    nilai     kerugian   yang   ditanggung   PT   Jamsostek   adalah   sebesar
      Rp150.655.381,00. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas data klaim PT PN tersebut
      sebanyak 13 berkas menunjukkan bahwa keseluruhan berkas klaim JKK terjadi pada
      lokasi kerja perusahaan GM.

c. KC Kalimantan Barat
               Beban jaminan JKK sebesar Rp3.028.512.686,48 dan pendapatan iuran JKK
      sebesar Rp2.311.597.172,10, sehingga rasio klaim JKK terhadap Pendapatan Iuran
      JKK mencapai 131%.
               Klaim JKK terbesar berasal dari perusahaan dengan NPP No. PP00092 yaitu
      PT Erna Djuliawati (PT ED), mencapai sebesar Rp1.242.494.163,76 dengan 400
      kasus. Sedangkan iuran yang diperoleh atau dibayar perusahaan tersebut selama tahun
      2004 hanya sebesar Rp536.346.329,69, sehingga rasio klaim atas PT ED mencapai
      sebesar 231,66% atau kerugian yang ditanggung adalah sebesar Rp716.915.514,38.
      Berdasarkan penjelasan KC Kalimantan Barat diketahui bahwa rasio klaim atas PT ED
      untuk tahun-tahun sebelumnya diatas 300%, yaitu pada tahun 2002 mencapai 322,29%
      dengan 252 kasus dan tahun 2003 sampai bulan Juli mencapai 358,71% dengan 232
      kasus.
               Lebih lanjut diketahui bahwa dari klaim-klaim JKK yang dilakukan oleh
      PT ED terdapat beberapa kasus yang diragukan untuk dijamin oleh PT Jamsostek, dan
      kasus-kasus tersebut saat ini sedang diproses hingga ke Kantor Pusat PT Jamsostek,
      yaitu antara lain :
      1) Klaim atas kecelakaan kerja pertama yang sudah dibayar klaimnya dan pada masa
          istirahat dokter kecelakaan kerja pertama, yang bersangkutan klaim kecelakaan
          kerja kedua.
      2) Klaim atas penyakit akibat hubungan kerja yaitu pendengaran terganggu tetapi
          dokumen pendukung berupa : riwayat pekerjaan, riwayat penyakit, medical record
          dan pemeriksaan berkala tidak bisa dipenuhi.



                                              85                   BPK-RI / AUDITAMA V
   3) Klaim atas kecelakaan bukan karena tugas perusahaan yaitu sedang menebang
        kayu di ladang sendiri yang hasilnya untuk diri sendiri .
   Atas kasus tersebut di atas telah ditangani pada tingkat pengawas yakni Dinas Tenaga
   Kerja Propinsi Kalimantan Barat dan Kanwil VII PT Jamsostek.
           Dengan kondisi tersebut, klaim JKK yang diajukan oleh PT ED seharusnya
   dilakukan penanganan/penelusuran dan langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut
   secara cepat agar tidak merugikan PT Jamsostek yang pada akhirnya merugikan
   kepentingan tenaga kerja. Selain itu, rasio klaim yang sangat tinggi tersebut telah
   terjadi sejak tahun 2002, akan tetapi PT Jamsostek tidak segera melakukan langkah-
   langkah penyelesaian, sehingga masalah tersebut berlarut-larut.

           Kondisi tersebut di atas mengakibatkan PT Jamsostek sampai tahun 2004
   berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp8.851.020.899,77 atas kepesertaan
   JKK GM di KC Sidoarjo sebesar Rp7.983.450.004,39, kepesertaan PT PN di
   KC     Karimunjawa     sebesar    Rp150.655.381,00     dan   kepesertaan   PT   ED   di
   KC Kalimantan Barat sebesar Rp716.915.514,38.
        Hal tersebut disebabkan :
a. Kantor Wilayah dan Kantor Pusat belum sepenuhnya memberikan perhatian pada
   kasus-kasus tersebut dan kurang cepat mengambil langkah-langkah penyelesaian.
b. Adanya itikad tidak baik dari GM dan perusahaan pengerah tenaga kerjanya, serta
   peserta program Jamsostek pada PT ED.
        Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa telah dilakukan upaya-upaya yaitu :
a. Menempatkan dua orang dokter dalam rangka memverifikasi klaim, khususnya yang
   menyangkut biaya perawatan dan pengobatan.
b. Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja setempat dan Dirjen Pengawasan Norma
   Kerja Depnakertrans R.I. yang memiliki kewenangan untuk menekan kecelakaan kerja
   khususnya menyangkut pengawasan K3 di perusahaan, serta koordinasi dengan Dinas
   Kesehatan.
c. Pembinaan adiministrasi pelayanan jaminan kepada petugas verifikator untuk
   meningkatkan ketelitian dalam melakukan verifikasi data klaim.


                                           86                       BPK-RI / AUDITAMA V
d. Untuk kasus-kasus kecelakaan kerja yang meragukan selalu dilakukan pengecekan
   kasus ke lapangan bersama dengan dinas tenaga kerja.
e. Secara nasional koordinasi dilakukan dengan DK3N              (Dewan Keselamatan &
   Kesehatan Kerja Nasional) dalam rangka mengevaluasi kasus-kasus yang terjadi di
   daerah untuk tindakan preventif. Khususnya kasus-kasus penyakit akibat kerja.
f. Untuk pembayaran klaim JKK & JK bagi perusahaan menunggak iuran lebih dari tiga
   bulan, perusahaan diwajibkan membuat surat pernyataan atas kesanggupannya untuk
   melunasi iuran. Selain itu, PT Jamsostek melimpahkan ke KP2LN bagi perusahaan
   yang menunggak iuran dengan umur tunggakkan di atas tiga bulan.
g. Pembayaran klaim JKK khususnya Group Maspion kepesertaan Kacab Sidoarjo dan
   Kacab Karimunjawa serta PT Erna Djuliawati kepesertaan Kacab Kalimantan Barat,
   untuk ke depan verifikasi klaim akan lebih ditingkatkan keakurasiannya dengan upaya
   menempatkan tenaga medis khususnya yang menyangkut biaya pengobatan dan
   perawatan. Bila perusahaan tersebut menolak hasil verifikasi, dilanjutkan ke Dinas
   Tenaga Kerja setempat, dan dapat dilanjutkan ke tingkat Menteri Tenaga Kerja dan
   Transmigrasi.
h. Untuk klaim-klaim GM yang telah dibayarkan periode tahun 2002 s.d. 2004 perlu
   dilakukan verifikasi ulang untuk mengetahui kemungkinan adanya mark up biaya
   perawatan dan pengobatan, namun perlu dilakukan kajian hukum sebelumnya atas
   kasus tersebut dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
       BPK-RI menyarankan agar Kantor Wilayah dan Kantor Pusat memberikan
perhatian khusus pada kasus-kasus tersebut dan segera mengambil langkah-langkah
penyelesaian untuk menghindari kerugian yang lebih besar.




                                         87                      BPK-RI / AUDITAMA V
7. Terdapat perusahaan menunggak iuran yang merupakan rekanan PT Jamsostek
  sehingga merugikan peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
         Berdasarkan pemeriksaan atas data kepesertaan PT Magnus Indonesia dengan
  Nomor Pendaftaran Peserta (NPP) nomor JJ052341 diketahui antara lain:
  a. PT MI mulai menunggak iuran bulan Maret 2002, dan melunasi tunggakan iuran bulan
     Maret s.d Desember 2002 tersebut pada Nopember 2002, Desember 2002 dan April
     2003.
  b. Untuk iuran tahun 2003, yaitu iuran bulan Januari s.d. bulan Mei 2003 sebesar
     Rp142.528.524,84 dan denda Rp60.157.934,10 atau berjumlah Rp202.686.458,94
     dibayar pada tanggal 18 Pebruari 2005.
  c. Tunggakan iuran tahun 2003, yaitu dari bulan Juni s.d. Desember 2003, serta iuran
     tahun 2004 s.d. bulan Pebruari 2005 belum dibayarkan.
  d. Iuran bulan Januari s.d. Februari 2005 dibayar tanggal 8 dan 18 Maret 2005 masing-
     masing sebesar Rp7.682.064,00 dan Rp5.664.360,00.
         Surat PT MI No.005/MMC/L/BT/I/05 tanggal 12 Januari 2005 kepada
  KC Setiabudi menjelaskan bahwa sesuai kesepakatan dengan Kantor Pusat PT Jamsostek,
  penyelesaian tunggakan iuran tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp458.359.359,00 termasuk
  tunggakan diselesaikan dengan komposisi tagihan PT MI (saat ini masih sebagai salah
  satu rekanan PT Jamsostek) kepada Kantor Pusat PT Jamsostek s.d. tagihan bulan Mei
  2005, dengan rincian sebagai berikut:
  a. Tunggakan iuran bulan Januari s.d. Mei 2003 sebesar Rp202.686.459,00 dipotong dari
     tagihan bulan Desember 2004.
  b. Tunggakan iuran bulan Juni s.d. Oktober 2003 sebesar Rp127.962.863,00 dipotong
     dari tagihan bulan Februari 2005.
  c. Tunggakan bulan November 2003 s.d. Desember 2004 sebesar Rp127.710.037,00
     dipotong dari tagihan bulan Mei 2005.
         Selain hal tersebut di atas, dari tiga tenaga kerja eks PT MI yang telah klaim JHT,
  salah satunya tidak sesuai dengan haknya. Dari berkas klaim JHT seorang peserta dengan
  No.KPJ 99J00140311, diketahui klaim yang diperhitungkan dan dibayarkan s.d. bulan
  Januari 2003, sesuai bulan non-aktif kepesertaannya. Sementara berdasarkan surat
                                             88                   BPK-RI / AUDITAMA V
pemberhentian dari PT MI tanggal 30 September 2003, tenaga kerja yang bersangkutan
telah berhenti sejak tanggal surat tersebut.
         Dari hal-hal tersebut di atas antara lain dapat disimpulkan bahwa:
a. PT MI masih mempunyai tunggakan sebesar Rp255.672.900,06 (Rp458.359.359,00-
   Rp202.686.458,94).
b. PT MI sebagai rekanan belum secara tertib melakukan pembayaran iuran tahun 2005,
   yaitu iuran bulan Januari dan Pebruari dibayar pada bulan Maret 2005.
         Seharusnya salah satu syarat untuk menjadi rekanan PT Jamsostek adalah
melakukan tertib administrasi termasuk pembayaran iuran dan melaporkan data
pendukung kepesertaan tenaga kerjanya. Selain itu, PT MI sebagai pemberi kerja harus
memberikan yang menjadi hak tenaga kerjanya.
         Hal tersebut mengakibatkan PT Jamsostek tidak dapat memanfaatkan dana sebesar
Rp255.672.900,06 tersebut dan tenaga kerja KPJ 99J00140311 tidak menerima haknya
dari bulan Januari s.d. September 2003.
         Hal tersebut disebabkan PT Jamsostek belum cermat melakukan monitoring iuran
PT MI.
         Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa ke depan PT Jamsostek akan lebih
cermat dalam pengecekan kelengkapan administrasi khususnya mengenai kepesertaan
Jamsostek dari peserta pengadaan barang dan jasa di PT Jamsostek, yang merupakan
sebagai salah satu syarat menjadi rekanan PT Jamsostek.
         Tindak lanjut dan monitoring penyelesaian tunggakan PT MI telah diupayakan
optimal sejak Juli 2003 melalui surat kepada PT MI, menyerahkan ke KP2LN Jakarta V
dan terakhir PT MI melalui surat No.005/MMC/L/BT/I/05 tanggal 12 Januari 2005, akan
melunasi iuran tersebut dengan dua kali pembayaran dengan memperhitungkan tagihan
dari PT. Jamsostek terkait dengan pekerjaan konsultan.
         BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek lebih intensif melakukan penagihan atas
tunggakan iuran PT MI, dan ke depan PT Jamsostek lebih cermat dalam melakukan
seleksi adminsitrasi terutama tentang pembayaran iuran Jamsostek bagi peserta pengadaan
barang dan jasa pada PT Jamsostek atau yang menjalin kerjasama dengan PT Jamsostek.


                                               89                 BPK-RI / AUDITAMA V
8. Terdapat kelalaian menetapkan tingkat suku bunga JHT sehingga PT Jamsostek
   kelebihan membayar bunga sebesar Rp753,69 juta.
          Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program jaminan yang sifatnya
   tabungan peserta, yang nantinya diterima pada saat peserta tersebut pensiun atau sudah
   mencapai usia 55 tahun atau pada saat terputusnya upah karena tidak lagi bekerja.
   Besarnya JHT yang diterima peserta adalah keseluruhan iuran yang disetor beserta hasil
   pengembangannya. PT Jamsostek memberikan hasil pengembangan JHT sesuai dengan
   hasil investasi dana JHT tersebut. Besarnya hasil investasi ditentukan oleh tingkat bunga
   investasi yang berlaku pada tahun tersebut.
          Berdasarkan uji perhitungan bunga pembayaran klaim JHT, diketahui terdapat
   klaim pembayaran JHT yang perhitungan bunganya berbeda dengan perhitungan bunga
   menurut SK Direksi No. KEP/248/122003 tanggal 15 Desember 2003, yaitu 23 KC
   terlambat melakukan update hasil pengembangan untuk penetapan saldo. Tingkat bunga
   yang diperhitungkan seharusnya di-update menjadi 8% tetapi tetap 12%, yang berarti
   kelebihan membayar hasil pengembangan iuran JHT tahun 2004 sebesar 4% dengan lama
   keterlambatan update dari 1 hari sampai 360 hari. Total kelebihan pembayaran bunga
   selama tahun 2004 sebesar Rp753.695.413,69 (lihat lampiran 7).
          Kantor Cabang seharusnya melakukan update tingkat suku bunga klaim JHT tahun
   2004 sesuai dengan SK Direksi No.KEP/248/122003 tanggal 15 Desember 2003, yaitu
   sebesar 8%.
          Kondisi tersebut diatas mengakibatkan PT Jamsostek kelebihan membayar bunga
   JHT sebesar Rp753.695.413,69.
          Hal tersebut terjadi karena 23 Kantor Cabang lalai melakukan update tingkat suku
   bunga hasil pengembangan JHT tahun 2004.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa pada aplikasi SIPT telah tersedia
   fasilitas set up, antara lain set up bunga JHT. KC seharusnya melakukan set up bunga
   setiap tahun sesuai dengan keputusan direksi. Pengendalian setup bunga menjadi tanggung
   jawab kepala kantor dengan menggunakan user admin. Berdasarkan pemantauan
   sebanyak 87 KC sudah melakukan set up dengan benar. Pada aplikasi SIPT On Line set up
   akan dilakukan secara terpusat.
                                             90                     BPK-RI / AUDITAMA V
           BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi atas kantor
   cabang yang lalai melakukan update tingkat suku bunga hasil pengembangan JHT tahun
   2004, dan di masa yang akan datang Kantor Pusat memonitor update tingkat suku bunga
   yang dilakukan oleh setiap kantor cabang.


9. Pekerjaan perencanaan dan konsultansi pengembangan dan implementasi sistem
   informasi online PT Jamsostek yang dilaksanakan oleh PT Magnus Indonesia senilai
   Rp5.595,97 juta belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.
          Salah satu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 15 Januari
   2004 tentang pengesahan RKAP tahun 2004, PT Jamsostek akan melaksanakan
   pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan blue
   print dan master plan yang telah dibuat. Keputusan RUPS tersebut dirinci dalam program
   kerja Direktorat Perencanaan, Pengembangan dan Informasi antara lain sebagai berikut :
   a. Melakukan clean up database kantor pusat melalui pendataan ulang data perusahaan
      dan tenaga kerja di kantor wilayah dan kantor cabang.
   b. Peningkatan Utilitas dan kemampuan hardware dan jaringan
   c. Pengembangan sistem on line dengan sentralisasi data.
          Menindaklanjuti     keputusan    RUPS      tersebut,   Direksi   melalui    surat   No.
   B/652/012004 tanggal 20 Januari 2004 menunjuk PT Magnus Indonesia (PT MI) sebagai
   Pelaksana   Pekerjaan    Konsultan     Pengawas     Implementasi    Program       Office   dan
   Technical/Quality Assurance. Selanjutnya, PT Jamsostek dan MI membuat perjanjian
   No.PER/14/022004 tanggal 16 Pebruari 2004 sebesar Rp5.595.975.000,00. Penunjukan
   PT MI tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada tahun 2003 PT MI telah
   melakukan perjanjian dengan PT Jamsostek untuk melakukan review terhadap sistem
   informasi PT Jamsostek .
          Sesuai perjanjian tersebut, ruang lingkup pekerjaan PT MI dibagi dalam beberapa
   tahap sesuai dengan tahapan pembangunan secara umum, yaitu tahap persiapan, tahap
   implementasi I dan tahap implementasi II. Rincian kegiatan pada masing-masing tahap,
   lihat lampiran 8.


                                               91                     BPK-RI / AUDITAMA V
       PT MI mulai melaksanakan tahap persiapan, Direktur Utama PT Jamsostek
mengeluarkan surat perintah No.SPRINT/34/032004 tanggal 11 Maret 2004 perihal
penunjukan beberapa personil PT Jamsostek untuk menjadi tim pengarah (steering
committee) dan tim program office. Steering committee diketuai oleh Direktur
Perencanaan, Pengembangan dan Informasi dan beranggotakan Direktur Keuangan,
Direktur Operasi & Pelayanan dan Direktur Investasi sedangkan tim program office terdiri
dari pimpinan program, dewan user dan quality assurance.
       Selanjutnya, PT MI melakukan tahap persiapan yaitu antara lain ikut dalam
persiapan tender dalam pengadaan jasa pengembangan dan implementasi SIPT & SIAK
dan penggantian jaringan dan peripheral di kantor pusat. Untuk pengadaan barang dan
jasa terkait dengan pengembangan sistem informasi on line memang berbeda dengan
proses pengadaan yang selama ini telah dilakukan karena melibatkan pihak ketiga dhi.
PT MI dalam proses persiapan dokumen tender dan evaluasi proposal yang diajukan oleh
vendor. Selain itu, panitia lelang hanya melakukan evaluasi harga sedangkan evaluasi
teknis dilakukan oleh tim program office dan PT MI, akan tetapi penggabungan hasil
evaluasi teknis dan evaluasi harga tetap dilakukan oleh panitia lelang.
       Melalui proses pengadaan tersebut, perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana
pekerjaan pengembangan dan implementasi SIPT dan SIAK adalah PT Asaba Computer
Center (PT ACC) yang kemudian dibuat perjanjian antara PT Jamsostek dan PT ACC
No.PER/98/092004 tanggal 28 September 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp13.484.394.000,00.
       Sedangkan perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan penggantian
perangkat keras jaringan dan peripheral adalah PT Indo Ventura Sonsang (PT IVS)
berdasarkan perjanjian antara PT Jamsostek dan PT IVS No.PER/110/112004 tanggal 29
Nopember 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp1.961.231.800,00.
       Sampai dengan akhir pemeriksaan tanggal 31 Maret 2005, pengembangan dan
implementasi sistem informasi online PT Jamsostek masih berlangsung. Berdasarkan
pemeriksaan atas pengembangan dan implementasi, diketahui hal-hal sebagai berikut :




                                           92                     BPK-RI / AUDITAMA V
a. Tahap persiapan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi On line
  belum sepenuhnya dilakukan secara baik, sehingga pengembangan dan
  implementasi tersebut mengandung ketidakpastian dan risiko yang cukup tinggi.
         Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap persiapan yaitu pembuatan struktur
  tim program office, pemilihan anggota tim program office, pemilihan tim counterpart
  sub-proyek, perencanaan fasilitas/infrastruktur pendukung proyek, pembuatan rencana
  umum proyek, review terhadap hasil konsultasi perancangan sistem informasi
  akuntansi dan keuangan, pembuatan rencana detil program sosialisasi, pembuatan
  materi teknis program sosialisasi, pembuatan dokumen tender SIPT & SIAK, serta
  evaluasi proposal teknis SIPT dan SIAK.
         Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas tahap persiapan pengembangan dan
  implementasi sistem informasi online PT Jamsostek menunjukkan bahwa tahap
  persiapan pengembangan tersebut tidak dilakukan dengan baik, antara lain sebagai
  berikut:
   1) Review terhadap hasil konsultasi perancangan sistem informasi akuntansi
      dan keuangan belum dilakukan secara optimal
             Sesuai dengan perjanjian PT Jamsostek dan PT MI No. PER/14/022004
      tanggal 16 Pebruari 2004, pada tahap persiapan salah satu kegiatan yang
      dilaksanakan adalah review terhadap hasil konsultasi perancangan sistem
      informasi akuntansi dan keuangan dengan perwakilan dari end-user seluruh
      Indonesia, di mana diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan
      struktur organisasi dan pembuatan materi teknis sosialisasi, serta menjadi dasar
      perubahan-perubahan yang diperlukan dalam dokumen tender dari sistem yang
      dikembangkan.
             Berdasarkan dokumentasi kegiatan proyek diketahui bahwa review tersebut
      memang telah dilaksanakan, akan tetapi tidak melibatkan perwakilan end user
      seluruh Indonesia. Oleh karena itu, review yang dilaksanakan tidak memperoleh
      hasil yang optimal, sehingga dapat menghambat kemajuan pekerjaan secara
      keseluruhan.


                                       93                    BPK-RI / AUDITAMA V
             Dengan lingkungan sosial yang berbeda-beda antara kantor cabang satu
   dengan yang lain, pembahasan dengan end user di seluruh Indonesia merupakan
   suatu hal yang sangat penting. Hal tersebut dilakukan agar hal-hal mendasar dalam
   perencanaan pengembangan sistem tersebut yang meliputi antara lain struktur
   organisasi, sistem dan prosedur benar-benar mendekati kebutuhan PT Jamsostek
   secara keseluruhan. Oleh karena itu, hal-hal mendasar dalam perencanaan
   pengembangan sistem tersebut tidak mengalami perubahan signifikan pada saat
   pengembangan dan implementasi sistem informasi.
2) Penyelesaian pembuatan rencana detil dan materi teknis program sosialisasi
   tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
             Sesuai dengan perjanjian PT Jamsostek dan PT MI, pembuatan rencana
   detil dan materi teknis program sosialisasi harus diselesaikan pada tahap persiapan,
   yaitu sampai dengan bulan April 2004. Akan tetapi, berdasarkan dokumentasi
   kegiatan proyek, pembuatan rencana detil dan materi teknis program sosialisasi
   baru selesai pada triwulan IV tahun 2004.
3) Pembuatan dokumen tender pengembangan SIPT dan SIAK tidak dilakukan
   secara cermat sehingga menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang cukup
   tinggi.
             Sesuai dengan perjanjian PT MI ditugaskan untuk membuat dokumen
   tender yang meliputi Term of Reference (TOR), Request for Information (RFI) dan
   Request for proposal (RFP). Pemeriksaan lebih lanjut terhadap TOR menunjukkan
   bahwa TOR tidak memuat hal-hal sebagai berikut :
   a) Detil laporan-laporan yang akan dihasilkan oleh sistem aplikasi.
   b) Penjelasan mengenai sistem yang saat ini telah digunakan oleh PT Jamsostek .
   c) Penjelasan mengenai sistem dan prosedur yang belum disahkan secara formal
      atau belum final.
             Ketiga hal tersebut menjadi indikator yang sangat penting dalam penetapan
   estimasi jangka waktu proyek, sumber daya (misalnya; mandays) dan biaya yang
   dibutuhkan secara realistis. Dengan tidak adanya hal-hal tersebut dalam TOR,
   pengembangan aplikasi SIPT dan SIAK mengandung ketidakpastian dan risiko
                                       94                    BPK-RI / AUDITAMA V
      yang sangat tinggi. Selain itu, sifat usaha dan proses bisnis PT Jamsostek yang
      unik tentunya sulit untuk menetapkan benchmarking. Oleh karena itu, dapat
      disimpulkan bahwa jangka waktu proyek, sumber daya (misalnya; mandays) dan
      biaya diragukan kewajarannya.
b. Sistem dan prosedur SIPT & SIAK ditetapkan setelah dua bulan perjanjian
   pekerjaan pengembangan sistem aplikasi SIPT dan SIAK.
          Sistem dan prosedur merupakan suatu hal yang mendasar untuk pengembangan
   suatu sistem aplikasi, sehingga sistem dan prosedur tersebut seharusnya telah
   ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses tender pengadaan dilaksanakan.
          Perjanjian antara PT Jamsostek dan PT ACC ditandatangani pada tanggal
   28 September 2004, sedangkan SK Direksi No.KEP/289/112004 tentang sistem dan
   prosedur pelayanan terpadu program jaminan sosial tenaga kerja baru ditandatangani
   tanggal 25 Nopember 2004.
c. Perubahan Sistem Aplikasi yang akan dikembangkan tidak memiliki dasar yang
   memadai
          Berdasarkan Perjanjian No.PER/14/022004 tanggal 16 Pebruari 2004 antara
   PT MI dan PT Jamsostek diketahui bahwa salah satu sub-proyek yang akan
   dikembangkan adalah aplikasi SIPA. Sub-proyek aplikasi SIPA tersebut direncanakan
   akan dilaksanakan pada implementasi tahap II setelah implementasi tahap I yang
   membangun sub-proyek SIPT dan SIAK selesai dilaksanakan.
          Akan tetapi, berdasarkan TOR pelaksanan pengembangan SIPT dan SIAK
   diketahui bahwa sub-proyek SIPA tersebut merupakan sub-sistem dalam sub-proyek
   SIPT dan SIAK.
          Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang
   dibuat oleh PT MI sangat tidak akurat.
          Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pekerjaan proyek SIPT dan SIAK
   diketahui bahwa tidak ada dokumentasi yang dapat menjelaskan mengapa hal tersebut
   berubah.
          Sebagai informasi pembanding, pada tahun 2004 PT Jamsostek telah
   mengembangkan aplikasi SIPA yang dilaksanakan oleh PT Arun Prakarsa Inforindo
                                            95                BPK-RI / AUDITAMA V
   dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama tiga bulan kalender. Jangka waktu
   tiga bulan merupakan jangka waktu yang cukup signifikan, sehingga kesalahan dalam
   perencanaan pada sub-proyek SIPA tentunya sangat berpengaruh pada RKAP
   PT Jamsostek tahun 2005 dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan lainnya
   terkait dengan pembangunan sistem informasi on line PT Jamsostek.
d. Pengadaan terkait dengan pengembangan dan implementasi sistem informasi on
   line diragukan kewajarannya
          Berdasarkan uraian pada point a. di atas diketahui bahwa terdapat perencanaan
   terkait dengan pengadaan jasa atas pengembangan sistem informasi on line
   PT Jamsostek yang sangat mempengaruhi kewajaran pengadaan barang dan jasa
   tersebut. Pengadaan-pengadaan terkait dengan pengembangan sistem informasi on
   line PT Jamsostek adalah sebagai berikut:
   1) Pengadaan pekerjaan jasa pengembangan dan implementasi SIPT dan SIAK
              Sehubungan dengan kebutuhan PT Jamsostek untuk melakukan perubahan
      terhadap aplikasi SIPT dan SIAK dari desentralisasi menjadi sentralisasi, tim
      program Office pengembangan dan implementasi sistem informasi melalui Memo
      No.M/01/PO/052004 tanggal 28 Mei 2004 mengajukan permintaan kepada Biro
      Perlengkapan dan Sarana (BPS) untuk melakukan proses pelelangan pengadaan
      jasa pembuatan dan implementasi SIPT dan SIAK.
              Selanjutnya, BPS melalui surat No.B/4920/062004 tanggal 4 Juni 2004
      meminta kepada ketua panitia pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan
      pengadaan pengembangan dan implementasi sistem aplikasi dimaksud.
              Menindaklanjuti permintaan tersebut, panitia lelang segera melakukan
      proses pelelangan pekerjaan pengembangan dan implementasi SIPT & SIAK
      dengan mengundang 19 perusahaan. Berdasarkan proses seleksi yang dilaksanakan
      tersebut PT ACC ditunjuk sebagai pemenang.
              Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa TOR dan HPS yang
      disusun belum sepenuhnya disusun secara cermat, sehingga pengembangan SIPT
      dan SIAK mengandung ketidakpastian dan risiko yang cukup tinggi, dengan
      penjelasan sebagai berikut :
                                        96                   BPK-RI / AUDITAMA V
a) Laporan dan form yang akan dihasilkan oleh sistem aplikasi tidak dijelaskan
   dan disebutkan secara rinci dalam TOR, sehingga menimbulkan ketidakpastian
   pengembangan aplikasi SIPT dan SIAK. Jangka waktu, biaya dan sumber daya
   yang digunakan untuk pembangunan aplikasi sangat tergantung pada jumlah
   laporan dan form yang akan dihasilkan sistem aplikasi tersebut. TOR
   pengembangan SIPT dan SIAK hanya menyebutkan dan menjelaskan
   mengenai kelompok laporan yang dihasilkan dan tidak menyebutkan serta
   menjelaskan form-form yang akan dihasilkan.
   Berdasarkan data yang diberikan oleh PT ACC sesuai dengan pengembangan
   aplikasi SIPT dan SIAK yang telah dilakukan sampai dengan akhir
   pemeriksaan tanggal 31 Maret 2004 menunjukkan bahwa form dan laporan
   yang dihasilkan oleh sistem aplikasi mencapai 1.288 form dan laporan,
   sedangkan menurut TOR kelompok laporan yang akan dihasilkan oleh sistem
   aplikasi hanya sebanyak 124 kelompok form dan laporan. Form dan laporan
   yang seharusnya dapat diuraikan lebih detil agar TOR lebih mengandung
   kepastian dan dapat digunakan sebagai indikator untuk menetapkan estimasi
   waktu, biaya dan sumber daya yang dibutuhkan.
b) Kondisi sistem aplikasi dan database yang saat ini digunakan di PT Jamsostek
   tidak dijelaskan di dalam TOR. Hal tersebut seharusnya dinyatakan dalam
   TOR agar perusahaan yang mengikuti tender dapat memberikan penawaran
   yang lebih realistis. Pengembangan yang saat ini dilaksanakan bukan
   merupakan pengembangan baru, akan tetapi harus tetap mempertimbangkan
   aplikasi yang selama ini telah digunakan oleh PT Jamsostek. Lebih lanjut,
   bahwa implementasi tidak dilakukan serentak secara nasional tetapi bertahap,
   sehingga pada saat implementasi awal, dua sistem aplikasi akan berjalan secara
   bersamaan. Oleh karena itu, kondisi dan database yang lama harus diungkap di
   TOR agar perusahaan yang melakukan penawaran dapat menghitung waktu,
   biaya dan sumber daya yang lebih realistis.
c) TOR tidak mengungkapkan bahwa sistem dan prosedur belum disahkan secara
   formal dan final pada saat TOR disusun. PT Jamsostek seharusnya melakukan
                                 97                    BPK-RI / AUDITAMA V
   finalisasi terlebih dahulu sistem dan prosedur tersebut agar pengembangan
   sistem memiliki dasar yang memadai. Lebih lanjut, dengan finalisasi sistem
   dan prosedur tersebut dimaksudkan agar perusahaan yang melakukan
   penawaran dapat menghitung waktu, biaya dan sumber daya yang lebih
   realistis.
d) Besarnya mandays rate yang digunakan dalam menghitung HPS adalah sama
   untuk semua tingkatan keahlian yaitu USD250.00 per mandays. PT MI sebagai
   pihak yang membuat HPS menjelaskan bahwa penggunaan mandays rate
   tersebut sebesar USD250.00 per mandays hanya untuk kepraktisan dan apabila
   menggunakan rate yang sebenarnya total HPS tidak berbeda. Akan tetapi,
   argumen tersebut kurang kuat karena penggunaan mandays rate rata-rata
   tersebut tidak jelas manfaatnya, tidak praktis dan tidak transparan. Oleh karena
   itu, kewajaran proses pengadaan pekerjaan pengadaan jasa pengembangan
   SIPT dan SIAK diragukan.
       Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender pekerjaan
pengembangan SIPT dan SIAK tidak dapat melakukan estimasi biaya secara
cermat, hal tersebut dapat dilihat dari harga penawaran yang diberikan oleh peserta
tender sebagai berikut:
             Nama Perusahaan                         Harga Penawaran
 PT Swadarma Duta Data                                    Rp17.037.740.000,00
 PT Asaba Computer Center                                 Rp13.760.821.250,00
 PT Berca Hardaya Perkasa                                 Rp 4.824.270.000,00
 PT Quadra Solution                                       Rp 5.366.418.750,00
 PT Jati Piranti Solusindo                                Rp18.780.374.250,00
 PT PT Mitra Integrasi Informatika                        Rp10.974.700.000,00
 PT Elnusa Multi Industri Komputer                        Rp 4.514.950.000,00

       Dari data tersebut diketahui adanya jarak yang cukup besar antara
penawaran tertinggi dan terendah karena TOR dan HPS yang tidak jelas.
       Lebih lanjut, berdasarkan wawancara dengan PT MI diketahui bahwa
PT ACC terlalu underestimate terhadap proyek tersebut, sehingga HPS yang
dibuat oleh PT MI-pun underestimate.

                                  98                     BPK-RI / AUDITAMA V
2) Pengadaan pekerjaan penggantian jaringan dan peripheral
          Dalam rangka pemenuhan kebutuhan on line system tahun 2005, program
   office melaksanakan beberapa proyek pendukung. Salah satu proyek program
   office adalah pembangunan perangkat keras dan jaringan. Berdasarkan laporan
   hasil review infrastruktur pendukung tanggal 19 Juli 2004, PT MI sebagai
   konsultan pengawas memberikan kesimpulan antara lain, bahwa kondisi sistem
   jaringan yang ada tidak mendukung sistem jaringan on line tahun 2005 dan tidak
   layak untuk digunakan.
          Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kepala BPS melalui surat tanggal 3
   September 2004 meminta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) untuk
   melakukan pengadaan pekerjaan penggantian perangkat keras jaringan dan
   peripheral (PPKJP). Namun, PPBJ melalui surat kepada Kepala BPS tanggal 14
   September 2004 menyatakan bahwa proses pengadaan tidak dapat dilaksanakan
   karena Kerangka Acuan Teknis (KAT) tidak memadai. Kemudian, BTI
   menyempurnakan dan menyelesaikan KAT pada tanggal 24 September 2004. Atas
   dasar KAT tersebut, Tim PPBJ melakukan proses pengadaan pada tanggal 27
   September 2004.
          Berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan KAT, Tim PPBJ
   melakukan penawaran kepada pihak rekanan. RKS mengatur antara lain dokumen
   penawaran meliputi dokumen administrasi, dokumen teknis dan dokumen biaya.
   KAT sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan RKS, memuat ruang lingkup
   pekerjaan, tahapan pelaksanaan, dan spesifikasi teknis.
          Berdasarkan laporan akhir pelaksanaan pelelangan PPKJP Tim PPBJ
   No.19/PPBJ-JAR/112004 tanggal 12 Nopember 2004 dan surat Kepala BPS
   No.B/10358/112004 tanggal 23 Nopember 2004 menetapkan PT Indo Ventura
   Sonsang (PT IVS) sebagai pemenang tender untuk melaksanakan pekerjaan
   PPKJP.
          Selanjutnya, PT Jamsostek dan PT IVS menandatangani perjanjian
   No.PER/110/112004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang pekerjaan penggantian


                                     99                      BPK-RI / AUDITAMA V
perangkat keras jaringan dan peripheral PT Jamsostek dengan nilai pekerjaan
sebesar Rp1.961.231.800,00, termasuk PPN 10%.
       Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen lelang ditemukan hal-
hal berikut:
a) Sistem penilaian dokumen teknis tidak dijelaskan kepada seluruh
   rekanan
           Berdasarkan RKS diketahui bahwa sistem penilaian dokumen
   penawaran secara keseluruhan sebesar 100%, meliputi dokumen penawaran
   harga sebesar 40% dan dokumen teknis sebesar 60%.
           Berdasarkan dokumen evaluasi penilaian dokumen teknis diketahui
   bahwa penilaian meliputi penilaian atas pengalaman perusahaan, solusi teknis,
   manajemen proyek & pelatihan, dan kualifikasi tenaga ahli dengan porsi
   penilaian masing-masing 20%, 50%, 15% dan 15%. Akan tetapi, porsi
   penilaian teknis tersebut tidak dijelaskan dalam RKS. Jika porsi penilaian
   tersebut terdapat di RKS, rekanan seharusnya akan lebih menyajikan
   konfigurasi dan arsitek jaringan dalam proposalnya. Akan tetapi, tidak
   demikian dengan seluruh rekanan yang mengikuti lelang. Para rekanan
   menyajikan proposalnya ada yang sangat sederhana dan ada juga yang terinci.
           Rekanan menyajikan format proposal sesuai rekayasanya. Dengan
   demikian, proposal antar rekanan tidak dapat dibandingkan. Perbedaan tersebut
   terlihat dari penyajian konfigurasi dan arsitektur jaringan. Penyajian rekayasa
   konfigurasi dan arsitektur jaringan dari rekanan antara lain dapat dijelaskan
   sebagai berikut:
   (1) PT Indo Ventura Sonsang (PT IVS) memaparkan konfigurasi dan arsitektur
       jaringan secara rinci pada Bab IV, yaitu Gambaran Pengembangan
       Jaringan yang ditawarkan. Begitu juga dengan pembangunan sistem anti
       virus pada BAB V, yaitu Symantec Antivirus Enterprise Edition. Untuk
       kedua hal tersebut, PT IVS dapat menyajikan gambar/peta dan
       diagram/layout dengan penjelasan yang sangat rinci.


                                 100                    BPK-RI / AUDITAMA V
   (2) PT Mitracandika Manunggal Karsa (PT MMK) memaparkan secara sangat
      sederhana pada Bab Tahap Pelaksanaan. PT MMK tidak menyajikan
      konfigurasi dan arsitek jaringan tetapi berkomitmen untuk mengadakan,
      mendistribusikan dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak di
      masing-masing lokasi yang telah ditentukan.
   (3) PT Maxindo Caraka (PT MC) memaparkan secara sederhana pada Bab III,
      yaitu Solusi Local Area Network dan Bab IV Design Local Network. Pada
      kedua bab ini PT MC menyajikan layout konfigurasi jaringan juga dengan
      penjelasan yang lebih ringkas. Begitu juga halnya dengan penyajian sistem
      anti virus pada Bab V.
   (4) PT Metrodata Mitra Informatika (PT MMI) memaparkan konfigurasi dan
      arsitektur jaringan secara rinci baik berupa diagram maupun penjelasannya
      pada Bab 6, yaitu Kebutuhan Sistem. Namun, dalam pembangunan sistem
      anti virus, PT MMI tidak menyajikan secara lebih rinci dan jelas.
   (5) PT Harrisma Informatika Jaya (PT HIJ) memaparkan konfigurasi dan
      arsitek   jaringan   berupa   sketsa/diagram dengan     penjelasan   secara
      menyeluruh dan tidak terinci. Selain itu, pembangunan sistem anti virus
      disajikan secara ringkas.
   Dari pemaparan proposal di atas serta berdasarkan hasil evaluasi teknis
   diketahui bahwa PT IVS memiliki skor tertinggi, yaitu 71,27 mengungguli
   skor rekanan lainnya sebesar 51,60 s.d. 57,27. PT IVS sangat unggul pada
   solusi teknis yang mencapai 40,53, sementara rekanan lainnya memperoleh
   19,72 s.d. 34,86.
b) HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan menilai kewajaran harga
          Berdasarkan RKS dan KAT tersebut di atas, Tim PPBJ, dalam hal ini
   dibantu oleh Tim Program Office dan Konsultan PT MI, membuat HPS,
   sementara rekanan membuat dokumen penawaran.
          Form penawaran harga pada RKS adalah sebagai pedoman rekanan
   dalam membuat perhitungan harga. Form penawaran harga tersebut, RKS tidak
   merinci jumlah dan jenis produk yang diinginkan untuk penggantian perangkat
                                  101                  BPK-RI / AUDITAMA V
keras jaringan dan peripheral. Selain itu, RKS tidak menyajikan konfigurasi
dan arsitek jaringan secara jelas dan rinci. Dengan demikian, para rekanan
membuat dokumen penawaran harga atas produk sesuai hasil rekayasa
konfigurasi dan arsitek jaringannya. Secara uji petik perbedaan tersebut dapat
dilihat pada rincian produk yang ditawarkan, antara lain:
(1) Produk Catalyst 4500 Supervisor IV dan Product Catalyst 4507 Supervisor
   IV, PT HIJ, PT MMK, dan PT IVS menawarkan masing-masing 1 unit.
   PT MC menawarkan Product Catalyst 4507 Supervisor IV sebanyak 2 unit,
   dan PT MMI Product Catalyst 4500 Supervisor IV sebanyak 2 unit.
(2) Produk GBIC, PT HIJ dan PT MMI menggunakan Catalyst 4500 GE
   Module server switching 18 ports sebanyak 1 unit, sementara PT MMK,
   PT IVS, dan PT MC menggunakan Catalyst 4500 GE Module server
   switching 6 ports sebanyak 4 unit.
(3) Produk GBIC multimode only, PT HIJ menggunakan 1000BASE-SX Short
   wavelength sebanyak 22 Unit, PT MMK, PT IVS, PT MC sebanyak 24
   unit, sementara PT MMI hanya 12 unit.
(4) Produk distribution switch, PT HIJ, PT MMK, PT IVS, dan PT MC
   menggunakan model 48 10/100 and 2 1000BASE-SX uplink port sebanyak
   10 unit, sementara PT MMI menggunakan 8 Unit.
   Selain itu, model 24 10/100 ports and w/2 10/100/1000BASE, PT HIJ dan
   PT MMI menggunakan sebanyak 4 unit, sementara PT MMK, PT IVS, dan
   PT MC sebanyak 3 unit.
(5) Secara keseluruhan harga, PT IVS menawarkan harga tertinggi mencapai
   sebesar Rp1.961.231.800,00, sementara rekanan lainnya PT HIJ, PT MMI,
   PT MMK dan PT MC masing-masing sebesar Rp1.903.000.000,00,
   Rp1.899.000.000,00, Rp1.848.815.100,00, dan Rp1.799.319.500,00.
Selain hal tersebut di atas, format HPS yang dibuat oleh Tim Program Office
dibantu Konsultan PT MI, tidak sama dengan form penawaran harga pada
RKS. HPS tidak menyajikan perhitungan secara rinci, tetapi secara global per
sub-item kegiatan. Akan tetapi, form penawaran harga disajikan kebutuhan per
                              102                    BPK-RI / AUDITAMA V
          lantai per item kegiatan. Baik HPS maupun form penawaran harga, keduanya
          tidak menyajikan rincian item product yang dibutuhkan baik secara
          keseluruhan maupun per lantai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tim
          Program Office belum sepenuhnya memiliki rancangan konfigurasi dan
          arsitektur jaringan yang dibutuhkan.
          Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan antara lain:
   1) Penyajian proposal rekayasa konfigurasi dan arsitek jaringan yang relatif sangat
      berbeda, menunjukkan bahwa rekanan belum sepenuhnya memahami kebutuhan
      perangkat keras jaringan dan peripheral.
   2) Antara rekanan menyajikan konfigurasi dan arsitek jaringan yang sangat berbeda,
      menunjukkan bahwa rekanan belum sepenuhnya paham aspek dan porsi penilai
      atas dokumen teknis.
   3) Baik HPS dengan dokumen penawaran harga maupun antar dokumen penawaran
      harga dari rekanan, tidak dapat dibandingkan.


e. Realisasi pekerjaan pengawasan oleh PT MI dan pelaksanaan pengembangan
  dan implementasi oleh PT ACC tidak sesuai dengan target waktu yang telah
  diperjanjikan
          Berdasarkan perjanjian pekerjaan pengawasan antara PT Jamsostek dengan
   PT MI dan perjanjian pekerjaan pelaksanaan pengembangan SIPT dan SIAK antara
   PT Jamsostek dengan PT ACC diketahui bahwa PT MI dan PT ACC seharusnya
   menyerahkan hasil pekerjaan (deliverables) sesuai dengan jadwal dalam perjanjian,
   yaitu tanggal 17 Maret 2004, akan tetapi masih belum ada penyerahan.
          Dengan memperhatikan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai saat ini,
   penyelesaian pekerjaan kemungkinan akan mundur dalam waktu yang cukup
   signifikan.
          Berdasarkan hasil wawancara dengan PT MI, diketahui bahwa penyebab
   keterlambatan tersebut antara lain sebagai berikut :
   1) PT ACC yang terlalu underestimate terhadap proyek SIPT dan SIAK;


                                         103                    BPK-RI / AUDITAMA V
   2) Manajemen kurang memiliki semangat untuk mengejar jadwal yang telah
       tertinggal.
   3) Sulitnya melakukan penyesuaian dengan kesibukan pejabat-pejabat PT Jamsostek.
   Penjelasan PT MI tersebut semakin menunjukkan bahwa PT MI kurang melakukan
   perencanaan yang memadai karena estimasi biaya yang mendekati estimasi HPS yang
   dibuat PT MI, sehingga HPS yang dibuat oleh PT MI juga underestimate.
       Kondisi tersebut mengakibatkan hal-hal sebagai berikut :
a. Jadwal kemajuan penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan rencana umum yang
   telah ditetapkan.
b. Risiko pembangunan sistem informasi on line cukup tinggi.
c. Besarnya biaya yang diperjanjikan untuk jasa pengembangan SIPT dan SIAK serta
   pengadaan jaringan peripheral masing-masing sebesar Rp13.484.394.000,00 dan
   Rp1.961.231.800,00 diragukan kewajarannya.
d. Proses pengadaan jasa pengembangan SIPT dan SIAK serta pengadaan jaringan
   peripheral diragukan kewajarannya.
       Hal tersebut terjadi karena PT Jamsostek :
a. Belum sepenuhnya membuat perencanaan pembangunan sistem informasi online
   secara cermat.
b. Belum sepenuhnya membuat TOR, RKS dan HPS secara cermat.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa :
a. Tahap persiapan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Online.
   Tahap persiapan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Online belum
   sepenuhnya dilakukan secara baik, namun kami dapat jelaskan sebagai berikut:
    1) Review dilakukan antara lain dalam bentuk mengadakan workshop manajemen
       data yang diikuti oleh perwakilan kantor-kantor cabang seluruh Indonesia, dimana
       dalam workshop tersebut diminta masukan terhadap rancangan hasil review
       sistem informasi akuntansi dan keuangan, sehingga diperoleh informasi mengenai
       kebutuhan dan permasalahan yang timbul di masing-masing kantor cabang di
       seluruh Indonesia.


                                        104                       BPK-RI / AUDITAMA V
    2) Pembuatan materi sosialisasi tersebut memang tidak dapat diselesaikan pada
       bulan April 2004 sesuai dengan perjanjian PT Jamsostek dengan PT MI
       No.PER/14/022004, hal ini dikarenakan review dan hasil review-nya baru
       disahkan pada bulan November 2004. Upaya yang akan dilakukan ke depan
       adalah   melakukan    addendum terhadap        jadwal   pekerjaan   di   perjanjian
       PT Jamsostek dengan PT MI No.PER/14/022004.
    3) Pembuatan dokumen tender pembangunan aplikasi SIPT dan SIAK belum
       memuat secara detil mengenai laporan, sistem yang digunakan saat ini serta
       penjelasan mengenai sisdur yang belum disahkan secara formal. Hal tersebut di
       atas memang menjadi indikator yang penting dalam melakukan estimasi beban
       pekerjaan, namun penjelasan lainnya di dalam TOR mengenai lingkup pekerjaan,
       tahapan pekerjaan, hasil akhir (deliverables), gambaran proses bisnis tersebut
       dinilai telah cukup memberikan gambaran mengenai kompleksitas proyek dan
       pembangunan aplikasi peserta lelang sudah dapat melakukan estimasi beban
       pekerjaan dengan baik. Berdasarkan sifat usaha dan proses bisnis PT Jamsostek
       yang unik dan sulit untuk menetapkan benchmarking, kami membuka kesempatan
       kepada peserta lelang untuk menggali informasi lebih lanjut guna mendukung
       proposal solusi yang akan mereka tawarkan.
b. Sistem dan prosedur SIPT dan SIAK ditetapkan setelah dua bulan perjanjian pekerjaan
   pengembangan sistem aplikasi SIPT dan SIAK.
   Sistem dan prosedur SIPT dan SIAK memang idealnya disahkan terlebih dahulu
   sebelum proses tender pengadaan dilaksanakan. Namun, pada saat itu sistem dan
   prosedur tersebut sudah dalam tahap finalisasi akhir dan dalam proses pengesahan
   melalui memo Biro TI kepada Biro Hukum No.M/305/BTI/092004 tanggal
   22 September 2004, sehingga sudah dapat dijadikan acuan pada saat dimulainya
   pekerjaan pengembangan aplikasi SIPT & SIAK.
c. Perubahan Sistem Aplikasi yang akan dikembangkan tidak memiliki dasar yang
   memadai.
   Berdasarkan perjanjian No.PER/14/022004 antara PT MI dan PT Jamsostek,
   sub-proyek   aplikasi   SIPA   Online     memang    seharusnya   dilaksanakan     pada
                                       105                     BPK-RI / AUDITAMA V
   implementasi tahap II, namun perencanaan tersebut menjadi kurang akurat karena
   dalam rapat-rapat pembahasan TOR pengembangan dan implementasi aplikasi SIPT &
   SIAK dirasakan bahwa modul anggaran dimana di dalamnya terdapat sub-modul
   penyusunan anggaran (SIPA Online) sebaiknya dimasukkan dalam lingkup
   pengembangan aplikasi SIPT & SIAK agar aplikasi SIAK tersebut dapat lebih
   terintegrasi dan memberikan manfaat optimal bagi PT Jamsostek. Hal ini telah dibahas
   dan dilaporkan pada rapat dengan Steering Committee tgl 18 Juni 2004 (Risalah rapat
   SC tgl 18 Juni 2004 point 7) dan dibahas juga melalui rapat-rapat internal oleh tim
   program office, namun tidak terdokumentasi dengan baik.
d. Pengadaan terkait dengan pengembangan dan implementasi sistem informasi
   1) Pengadaan jasa pengembangan dan implementasi SIPT dan SIAK.
      a) Laporan dan form yang akan dihasilkan oleh sistem aplikasi memang tidak
          dijelaskan secara rinci dalam TOR. Pertimbangannya adalah jumlah form dan
          laporan yang sebenarnya baru dapat diidentifikasi secara pasti pada saat
          dilakukan perancangan aplikasi. Jumlah form dan laporan tersebut, sesuai data
          yang diberikan oleh PT ACC, dinyatakan mencakup 1.288 form dan laporan,
          dimana form yang dimaksud, dalam istilah oracle, adalah layar transaksi
          aplikasi (screen). Banyaknya form ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan dan
          rancangan yang dilakukan oleh pengembang aplikasi dalam memetakan proses
          bisnis dalam alur transaksi aplikasi. Form-form tersebut antara lain untuk
          melakukan set up aplikasi (customization), pembuatan master data, transaksi-
          transaksi proses bisnis akuntansi, keuangan, operasi dan pelayanan. Sehingga
          jumlah form dan laporan ini akan berbeda untuk masing-masing pengembang
          aplikasi tergantung dari rancangan aplikasi yang dihasilkan. Selain itu, tidak
          semua informasi termasuk uraian yang rinci mengenai form dan laporan dapat
          disampaikan dalam TOR karena informasi tersebut bersifat rahasia.
      b) PT Jamsostek dalam hal ini juga mengharapkan kreativitas dalam perancangan
          aplikasi, sehingga dapat memberikan opsi-opsi solusi yang terbaik bagi
          permasalahan PT Jamsostek.


                                       106                    BPK-RI / AUDITAMA V
c) Di dalam TOR telah dijelaskan tentang kondisi aplikasi sekarang, yaitu
   aplikasi SIPT & GL-ORA (SIAK) secara umum (TOR point 3. kondisi saat
   ini). Informasi secara lebih detil tidak dilakukan didalam TOR berdasarkan
   pertimbangan antara lain :
   (1) Rincian kondisi aplikasi sekarang PT Jamsostek merupakan informasi yang
       bersifat rahasia yang hanya akan disampaikan kepada pihak yang dipilih
       untuk bekerja sama dengan PT Jamsostek.
   (2) Tidak semua rekanan yang membeli dokumen lelang mengikuti proses
       lelang pekerjaan pengembangan aplikasi.
d) Meskipun demikian, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamsostek telah
   menyediakan kesempatan yang memadai kepada calon peserta lelang
   pekerjaan tersebut untuk mengajukan pertanyaan baik secara tertulis maupun
   lisan, serta memperoleh penjelasan yang memadai atas pertanyaan tersebut.
   Penjelasan dan jawaban memadai secara terbuka juga telah disampaikan
   kepada semua calon peserta lelang agar para calon peserta lelang dapat
   melakukan estimasi secara baik.
e) Pada saat dilakukan tender pengembangan aplikasi SIPT & SIAK, sistem dan
   prosedur sudah dalam tahap finalisasi dan dalam proses pengesahan melalui
   memo Biro TI kepada Biro Hukum No.M/305/BTI/092004 tanggal
   22 September 2004.
f) Perhitungan HPS bersifat perkiraan berdasarkan pengalaman empiris konsultan
   PT MI dalam menangani proyek-proyek sejenis. Pada tanggal 30 Juni 2004,
   HPS didiskusikan bersama-sama oleh PT MI dan Steering Committee pada saat
   bersamaan dengan pemasukan dokumen lelang oleh para peserta tender, untuk
   menjaga kerahasiaan HPS tersebut.
g) Beberapa alternatif perhitungan HPS dibahas dalam forum tersebut dengan
   parameter total mandays, mandays rate serta nilai tukar USD. Pada saat itu
   dipertimbangkan mandays rate rata-rata yang akan digunakan berkisar antara
   USD200.00 s.d. USD300.00. Rate USD200.00 biasanya digunakan pada
   proyek pengembangan aplikasi dengan tingkat kesulitan rendah/sedang,
                                107                  BPK-RI / AUDITAMA V
         sehingga tidak memerlukan tenaga ahli dengan kualifikasi yang tinggi.
         Sebaliknya rate USD300.00 biasanya digunakan pada proyek-proyek
         pengembangan aplikasi yang sangat kompleks, sehingga memerlukan tenaga
         ahli dengan kualifikasi yang sangat tinggi. Berdasarkan kompleksitas
         pekerjaan, harga pasar dan tingkat keahlian dari rekanan yang diharapkan,
         maka rapat Steering Committe memutuskan mandays rate rata-rata yang
         digunakan untuk perhitungan HPS adalah USD250.00 dengan menggunakan
         kurs Rp9.400,00 per USD.
      h) Adanya jarak yang cukup besar antara penawaran tertinggi dan terendah dalam
         lelang pembangunan aplikasi SIPT & SIAK mencerminkan solusi yang
         ditawarkan oleh masing-masing peserta lelang.
   2) Mengenai pengadaan pekerjaan penggantian jaringan dan peripheral
      a) Sistem penilaian dokumen teknis tidak dijelaskan kepada seluruh rekanan
         Penilaian dokumen teknis memang tidak dijelaskan dalam RKS, namun dalam
         rapat penjelasan pekerjaan telah ditekankan bahwa solusi teknis lebih
         diutamakan daripada harga, sehingga peserta lelang harus menjelaskan solusi
         teknis secara komprehensif didalam proposalnya.
      b) HPS tidak dapat digunakan sebagai acuan menilai kewajaran harga
         Informasi penawaran harga pada RKS tidak merinci jumlah dan jenis produk
         yang diinginkan dengan pertimbangan perkembangan teknologi yang cepat,
         sehingga tidak menutup kemungkinan keluarnya produk baru yang lebih baik.
         Selain itu vendor dapat memberikan solusi yang terbaik bagi PT Jamsostek.
e. Pengawasan oleh PT MI dan pelaksanaan pengembangan oleh PT ACC
         Pelaksanaan pengembangan dan implementasi tidak sesuai target waktu
   disebabkan mekanisme monitoring dan pengawasan di lingkungan Jamsostek maupun
   eksternal (PT Magnus dan PT Asaba) yang belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.
   Langkah-langkah yang ditempuh antara lain membuat addendum perpanjangan,
   melakukan perbaikan proses mekanisme monitoring dan pengawasan ini dengan
   menunjuk personil khusus guna melakukan monitoring proyek.


                                      108                   BPK-RI / AUDITAMA V
         BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek :
  a. Menegur PT MI sebagai konsultan yang ditugasi membuat perencanaan pembangunan
     sistem informasi online PT Jamsostek, serta meminta pertanggung-jawaban atas
     penyelesaian pembangunan sistem informasi online PT Jamsostek selanjutnya;
  b. Beserta jajarannya sepenuhnya berpartisipasi dalam pembangunan sistem online
     tersebut, bersama PT MI dan PT Asaba agar pembangunan tersebut dapat
     diimplementasikan secara cepat dan baik;
  c. Menegur PT MI agar dalam pembuatan TOR, RKS dan HPS dilakukan secara
     profesional yang berpedoman pada ketentuan pembuatan HPS sesuai pedoman
     pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek;
  d. Memberikan arahan kepada pihak-pihak yang kompeten atas pengadaan barang dan
     jasa yang berkaitan dengan pembangunan sistem informasi online bekerja lebih cermat
     teliti dan profesional sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek;
  e. Mengenakan sanksi denda atas keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan, dan
     membuat addendum perjanjian atas perpanjangan waktu.


10. Pengendalian dan pembinaan atas pengelolaan Program JPK Tambahan tidak
  sesuai dengan ketentuan, sehingga ratio klaim tahun 2004 mencapai 101,73%.
         Dalam rangka menjamin kesejahteraan karyawan dan pensiunan karyawan
  PT Jamsostek beserta keluarganya, PT Jamsostek memberikan Program JPK Tambahan.
  Pelaksanaan pemberian program      JPK Tambahan tersebut diatur dengan SK Direksi
  PT Jamsostek No.KEP/143/092002 tanggal 9 September 2002 tentang Program jaminan
  pemeliharaan kesehatan tambahan bagi karyawan dan pensiunan karyawan PT Jamsostek.
  .Pelaksanan pemberian program tersebut dibagi menjadi dua yaitu :
  a. Pelayanan Program JPK Tambahan bagi peserta Kantor Pusat diserahkan kepada Biro
     Personalia. Pada saat ini pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan program
     tersebut adalah PT Nayaka Era Husada
  b. Pelayanan Program JPK Tambahan bagi peserta di luar Kantor Pusat dilaksanakan
     oleh masing-masing kantor wilayah atau menunjuk salah satu kantor cabang yang
     berdekatan.
                                          109                    BPK-RI / AUDITAMA V
       Mengingat PT Jamsostek melaksanakan sendiri program JPK Tambahan bagi
peserta di luar Kantor Pusat, maka beban JPK Tambahan yang menjadi salah satu unsur
beban usaha dicatat dengan mengkredit Pendapatan Iuran JPK Tambahan. Pada saat
peserta tersebut melakukan klaim, maka akan dicatat sebagai Beban Jaminan JPK
Tambahan.
       Berdasarkan pemeriksaan atas hal tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut :
a. Perbandingan beban jaminan dan pendapatan iuran JPK Tambahan selama tahun 2002
   s.d. tahun 2004 cukup tinggi, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
                       Uraian                       TAHUN 2002         TAHUN 2003            TAHUN 2004
   Beban Jaminan JPK Tambahan                       6.981.512.149,83    8.695.145.392,23      11.132.761.271,74
   Pendapatan Iuran JPK Tambahan                    5.071.629.537,24    6.595.033.149,76       7.037.673.133,72



   Angka pendapatan iuran JPK Tambahan yang disajikan di laporan keuangan tersebut
   belum sepenuhnya tepat, karena kantor cabang masih banyak yang salah menghitung
   beban usaha JPK Tambahan. Berdasarkan perhitungan kembali beban usaha JPK
   Tambahan tahun 2004, rasio klaim JPK Tambahan adalah sebagai berikut:
    Beban Jaminan JPK Tambahan                                                             Rp11.132.761.271,74
    Total Gaji Pegawai                                         Rp110.246.547.028,00
    Gaji Pegawai Kantor Pusat                                  Rp 19.052.672.240,36
    Gaji Pegawai di luar Kantor Pusat                          Rp 91.193.874.787,64
    Pendapatan Iuran JPK Tambahan (12% x Gaji)                                             Rp10.943.264.974,52
    Rasio Klaim JPK Tambahan di luar Kantor Pusat                                                     101,73%


b. Realisasi         pembayaran          beban         jaminan          JPK         Tambahan             2004
   sebesar      Rp11.132.761.271,74          atau     mencapai         128,13%        dari     anggarannya
   sebesar Rp8.688.578.740,00:
c. Divisi terkait tidak memahami dan tidak melaksanakan ketentuan mengenai
   pelaksanaan program JPK Tambahan.
   Tim Audit BPK-RI telah meminta data terkait dengan pengelolaan program JPK
   Tambahan kepada Kepala Divisi Pelayanan JPK PT Jamsostek melalui surat nomor
   40/ST/GA-KP/02/2005 tanggal 08 Pebruari 2005 yang salah satunya ditembuskan
   kepada Kepala Biro Personalia. Kemudian Kepala Divisi JPK melaui surat
   No.B/1232/022005 tanggal 15 Februari 2005 menyatakan bahwa                                Program JPK

                                                110                           BPK-RI / AUDITAMA V
   Tambahan bagi Karyawan dan Pensiunan PT Jamsostek dikelola oleh Biro Personalia,
   sedangkan Divisi Pelayanan JPK mengelola Program JPK Dasar untuk peserta.
   Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 SK Direksi No.KEP/143/092002 tanggal
   9 September 2002, yang antara lain menyatakan bahwa Divisi Pelayanan JPK, Biro
   Personalia dan Kantor Wilayah PT Jamsostek secara sendiri-sendiri diberi tugas
   pembinaan dan pengendalian program JPK Tambahan kepada seluruh kantor cabang
   yang menjadi penyelenggara program JPK Tambahan. Selain itu, pasal 6 ayat 1
   menyatakan bahwa seluruh kantor yang melaksanakan Program JPK Tambahan
   diwajibkan membuat laporan bulanan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan
   berikutnya yang disampaikan kepada Kepala Biro Personalia dengan tembusan kepada
   Kepala Divisi Pelayanan JPK. Akan tetapi, Biro Personalia dan Divisi Pelayanan JPK
   tidak menerima laporan tersebut, sehingga pengendalian atas program tersebut tidak
   sesuai dengan ketentuan.
       Lebih lanjut, pembagian tugas pembinaan dan pengendalian antara Divisi
Pelayanan JPK dan Biro Personalia tidak diatur secara jelas.
       Setiap SK Direksi seharusnya dilaksanakan secara tertib dan ditaati oleh
Divisi/Biro terkait agar sistem pengendalian intern yang telah dibuat dapat berjalan
dengan baik.
       Kondisi tersebut mengakibatkan rasio klaim JPK Tambahan PT Jamsostek pada
tahun 2004 mencapai 101,73%.
       Hal tersebut disebabkan oleh belum efektifnya verifikasi klaim JPK Tambahan di
Kantor Cabang, dan belum adanya pemisahan fungsi yang jelas antara Biro Personalia dan
Divisi JPK.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa pembinaan dan pengelolaan program
kesehatan karyawan, pensiunan dan keluarga belum sepenuhnya dilakukan secara optimal.
Faktor pendorong tingginya ratio klaim antara lain terdapat 45 Kantor Cabang dengan
jumlah peserta relatif sedikit + 40 jiwa tertanggung (karyawan/pensiunan & keluarga),
sehingga tidak dimungkinkan untuk dikerjasamakan secara kapitasi dengan PPK Tk.I/II,
selain itu, terdapat beberapa kasus kesehatan karyawan dan pensiunan yang memerlukan
biaya perawatan tinggi antara lain, jenis penyakit stroke, hipertensi dll.
                                           111                     BPK-RI / AUDITAMA V
          Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa kegiatan koordinasi dan verifikasi
  pelaksanaan program kesehatan karyawan dan pensiunan telah dilakukan, antara lain
  mengadakan rapat koordinasi teknis, dengan peserta Biro Personalia, Biro JPK, Biro
  Keuangan, Biro Akuntansi dan Serikat Pekerja Jamsostek, secara berkala. Diantara hasil
  rapat koordinasi tersebut adalah terbitnya petunjuk teknis, adanya evaluasi-evaluasi yang
  pada akhirnya diterbitkan KEP/56/022005 tanggal 23 Februari 2005 sebagai pengganti
  KEP/143/092002 yang mengatur hal yang sama.
          Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengelolaan tersebut, akan dilakukan
  hal-hal antara lain :
  a. Lebih diintensifkan kegiatan verifikasi pelaksanaan Program Kesehatan Karyawan,
      Pensiunan dan keluarganya, pada seluruh unit kerja.
  b. Dilakukan kajian (dalam proses) untuk menetapkan program yang lebih ideal,
      khususnya bagi pensiunan yang cenderung membutuhkan biaya tinggi.
  c. Pemisahan secara jelas, tugas Divisi PPJPK dan Biro Personalia dalam pengelolaan
      program kesehatan karyawan, pensiunan dan keluarga.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek :
  a. Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara Biro Personalia dan Divisi JPK, serta
      fungsi yang ada pada kantor cabang dalam pengelolaan program kesehatan karyawan,
      pensiunan dan keluarganya.
  b. Lebih mengintensifkan kegiatan verifikasi pada kantor-kator cabang, dan melakukan
      kajian atas program yang ideal bagi pensiunan.


11. Pengadaan Gondola untuk menara Jamsostek sebesar Rp676,50 juta belum
  sepenuhnya sesuai ketentuan
          Berdasarkan laporan dari Konsultan Properti Menara Jamsostek PT Nusalingga
  Persada, serta pengecekan dari Divisi Properti dan Penyertaan (DPP) sesuai memo
  Nomor.M/32/DPP/012004 tanggal 27 Januari 2004 kepada Direktur Investasi diketahui
  bahwa :
  a. Gondola yang ada pada Menara Jamsostek sebanyak tiga unit sudah tidak layak
      dioperasikan, sehingga perlu diadakan perbaikan dan penggantian.
                                           112                   BPK-RI / AUDITAMA V
b. Untuk penggantian tersebut, DPP sudah menghubungi PT Mitra Gondola Kreasiprima
   (PT    MGK),       dan     kemudian   PT     MGK   mengajukan   penawaran   sebesar
   Rp678.340.000,00 belum termasuk PPN. Untuk teknis pengadaan diserahkan kepada
   Biro Prasarana dan Sarana (BPS). Memo tersebut disetujui Direktur Investasi tanggal
   27 Januari 2004.
        Berdasarkan Memo DPP No.M/109/DPP/032004 tanggal 16 Maret 2004 kepada
BPS tersebut, DPP meminta BPS untuk melakukan pengadaan berdasarkan taksiran harga
penawaran dari PT MGK. BPS melalui suratnya tertanggal 26 Maret 2004 mengundang
empat rekanan dan berdasarkan seleksi administrasi, dari empat rekanan tersebut
dinyatakan lolos tiga rekanan, yaitu PT MGK,          PT Karunia Anugerah Mitrautama
(PT KAM), dan PT Kinerja Estetika Utama (PT KEU). Selanjutnya berdasarkan seleksi
teknis dan harga dimenangkan oleh PT MGK.
        Setelah dilakukan negosiasi harga, kemudian dibuat SPK No. SPK/47/042004
tanggal 6 April 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp676.500.000,00, dengan batas
waktu pelaksanaan pekerjaan selama empat bulan kalender atau sampai dengan 5 Agustus
2004.
        Berdasarkan pemeriksan lebih lanjut atas proses pengadaan gondola tersebut
diketahui hal-hal berikut :
a. Seleksi administrasi tidak dilakukan dengan cermat, penunjukan PT MGK belum
   sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
   Berdasarkan dokumen administrasi dari tiga rekanan yang lolos seleksi administrasi
   sesuai berita acara pengecekan dokumen tanggal 30 Maret 2004, diketahui bahwa :
   1) Tidak ada sertifikasi badan usaha untuk ketiga rekanan.
   2) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT KAM Nomor.443/1.824.51 tanggal
        17 April 2003 menunjukkan bahwa PT KAM adalah perusahaan kecil.
   3) SIUP PT MGK menunjukkan bahwa PT MGK adalah perusahaan kecil.
   4) Tidak ada akte pendirian perusahaan untuk PT KAM dan PT KEU.
   Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sesuai SK Direksi
   No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001, yang antara lain mengatur bahwa untuk
   pekerjaan pengadaan barang dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 dilaksanakan oleh
                                          113                   BPK-RI / AUDITAMA V
   rekanan kualifikasi menengah (M) yang dibuktikan dengan sertifikasi badan usaha,
   selain itu, rekanan yang mengikuti seleksi antara lain harus melampirkan akte
   pendirian perusahan beserta perubahannya yang telah disahkan menteri terkait.
   Berdasarkan nilai pekerjaan pengadaan barang yang dilakukan sesuai SPK adalah
   sebesar Rp676.500.000,00, dengan demikian, seharusnya PT MGK tidak dapat
   ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan.
b. Jaminan uang muka yang diberikan oleh PT MGK hanya berlaku satu bulan
   Atas pekerjaan tersebut diatas PT MGK diberikan uang muka sebesar 20% atau
   sebesar Rp135.300.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2004. Atas uang
   muka tersebut PT MGK menyerahkan jaminan uang muka yang berlaku satu bulan,
   yaitu sejak 8 Juni s.d. 8 Juli 2004, sedangkan pekerjaan sampai dengan 7 Maret 2005
   belum mencapai 100%. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pengadaan
   Barang/Jasa sesuai SK Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001, antara lain
   mengatur bahwa uang muka sepenuhnya dipergunakan bagi pelaksanaan pekerjaan,
   uang muka yang diberikan diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap-
   tahap pembayaran. Uang muka harus telah lunas pada saat pekerjaan mencapai
   prestasi 100%.
c. Tidak ada jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang dilaksanakan.
   Berdasarkan dokumen yang ada, diketahui bahwa atas pelaksanaan pekerjaaan
   tersebut di atas, PT MGK tidak memberikan jaminan pelaksanaan. Hal tersebut tidak
   sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa sesuai SK Direksi No.KEP/80/062001
   tanggal 29 Juni 2001, yang antara lain mengatur bahwa atas pengadaan barang dan
   jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 sebelum menandatangani surat perjanjian,
   rekanan pelaksana diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai
   pekerjaan, berupa surat jaminan pelaksanaan pekerjaan dari bank umum atau
   perusahaan asuransi kerugian yang memiliki program surety bond.
d. Pekerjaan dilaksanakan tidak tepat waktu dan belum dikenakan sanksi denda.
   Menurut SPK No.SPK/47/042004 tanggal 6 April 2004, batas waktu pelaksanaan
   pekerjaan s.d. tanggal 5 Agustus 2004, akan tetapi sampai dengan pemeriksaan
   berakhir tanggal 15 Maret 2005, pekerjaan belum selesai 100%. Sesuai SPK tersebut
                                       114                    BPK-RI / AUDITAMA V
   di atas diketahui bahwa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pihak pelaksana
   akan dikenakan sanksi denda sebesar 1‰ (satu permil) per hari kalender dengan denda
   maksimum sebesar 5% dari keseluruhan nilai pekerjaan.
   Seharusnya PT Jamsostek sudah mengenakan sanksi denda maksimal 5% sebesar
   Rp33.825.000,00 atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

       Hal tersebut di atas mengakibatkan :
a. Pengadaan perbaikan dan penggantian gondola belum sepenuhnya dapat diyakini
   kewajarannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. PT Jamsostek terlambat memperoleh pendapatan denda sebesar Rp33.825.000,00.
c. Pekerjaan rutin yang menggunakan gondola pada Menara Jamsostek menjadi
   terganggu, sehingga pelayanan yang diberikan kepada penyewa menjadi tidak
   maksimal.

       Kondisi tersebut disebabkan PT Jamsostek tidak menjalankan ketentuan baik
ketentuan pengadaan barang dan jasa maupun ketentuan yang diatur dalam SPK.

       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa :
a. Proses pengadaan gondola memang dilakukan tidak melalui pelelangan, tetapi melalui
   penunjukan langsung.
b. Dari hasil evaluasi dari ketiga rekanan memang hanya satu perusahaan yang memiliki
   sertifikasi, yaitu PT MGK dengan klasifikasi B, sesuai table harusnya untuk pekerjaan
   Rp500.000.000,00 s.d. Rp4.000.000.000,00 kualifikasinya M.
c. Jaminan uang muka yang diberikan PT MGK memang berlaku hanya satu bulan yang
   seharusnya berlaku sampai dengan pekerjaan selesai yang dipotong melalui termin
   pembayaran. Kedepan jaminan uang muka akan menjadi perhatian BPS.
d. Dalam hal pengawasan, DPP pada dasarnya tetap dan telah melakukan pengawasan,
   hal ini dapat dilihat dari hasil pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam rangka
   pengawasan tersebut dimana dilakukan perbaikan atas kekurangan pekerjaan untuk
   menjamin kenyamanan & keselamatan kerja, terlampir koreksi atas pekerjaan
   kontraktor (pengadaan gondola). Akibat dari koreksi dimaksud, maka pekerjaan
   kontraktor mengalami keterlambatan.

                                         115                  BPK-RI / AUDITAMA V
   e. Jaminan pelaksanaan sebesar 5% memang tidak kenakan kepada PT MGK karena
      pelaksanaannya melalui pemilihan langsung, perlu kami tambahkan bahwa pengadaan
      sarana tersebut bergaransi selama lima tahun dan masa pemeliharaan satu tahun.
      Ke depan jaminan pelaksanaan pekerjaan akan menjadi perhatian Biro Perlengkapan
      dan Sarana.
   f. Denda keterlambatan akan dipertimbangkan setelah ada hasil kajian.

          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi kepada
   pelaksana yang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan, baik ketentuan pengadaan
   barang dan jasa maupun ketentuan yang diatur dalam SPK, dan memberikan arahan agar
   di masa depan selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, serta menerapkan
   perjanjian yang disepakati dalam SPK atau kontrak.


12. Terdapat renovasi beberapa gedung kantor Jamsostek belum sepenuhnya sesuai
   dengan ketentuan
   a. Renovasi gedung KC Tanjung Priok
             Pada tahun 2004 PT Jamsostek KC Tanjung Priok membeli gedung untuk
      kantor cabang di Komplek Gading Bukit Indah Blok I No.5-8, Kelapa Gading, Jakarta
      Utara senilai Rp6.809.323.150,00 dari PT Mitra Infoparama. Gedung ini dipilih karena
      kondisi sudah siap pakai, tidak memerlukan perbaikan terlalu banyak, sesuai usulan
      atau rekomendasi Kepala Cabang Tanjung Priok melalui surat No.B/26/012004
      tanggal 21 Januari 2004 kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) III.
             Selanjutnya, karena masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp240.676.850,00
      dari total anggaran sebesar Rp7.050.000.000,00, KC Tanjung Priok melalui surat
      No.B/109/052004 tanggal 6 Mei 2004 kepada Kakanwil III mengusulkan agar sisa
      anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk pembuatan partisi dan tata ulang ruang
      sesuai dengan kebutuhan kantor cabang.
             Untuk melaksanakan renovasi tersebut Kepala Kantor Cabang (Kakacab)
      Tanjung Priok tanggal 26 Mei 2004 memberikan disposisi kepada Kepala Bidang
      Umum dan Personalia agar mengupayakan beberapa pemborong bekerja sekaligus

                                           116                  BPK-RI / AUDITAMA V
karena waktu sudah mendesak sekali. Total renovasi menghabiskan biaya sebesar
Rp240.020.000,00.
       Berdasarkan pemeriksaan atas renovasi tersebut di atas, diketahui hal-hal
sebagai berikut :
1) Terjadi pemecahan pekerjaan/kontrak
           Renovasi   gedung     KC    Tanjung    Priok   senilai   Rp240.020.000,00
   dilaksanakan oleh tiga pelaksana/kontraktor yaitu :
   a) Renovasi lantai I, pelaksana CV Teka Ati Jaya (CV TAJ), SPK
       No.SPK/01/062004 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp97.405.000,00.
   b) Renovasi lantai II, pelaksana CV Sinar Mutiara (CV SM), SPK
       No.SPK/02/062004 tanggal 11 Juni 2004 sebesar Rp98.615.000,00.
   c) Renovasi lantai III, IV, V, pelaksana CV Asabahari Sejahtera (CV AS), SPK
       No.SPK/03/072004 tanggal 1 Juli 2004 sebesar Rp44.000.000,00.
           Pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan, dan
   berdasarkan surat Direktur Umum kepada Kakanwil III No.B/4697/052004 tanggal
   27 Mei 2004 perihal ijin perbaikan gedung dan surat Kakanwil III
   No.B/332/062004 tanggal 2 Juni 2004 kepada Kakacab Tanjung Priok antara lain
   diketahui bahwa dalam pelaksanaan renovasi supaya mengikuti Pedoman
   Pengadaan Barang/Jasa PT Jamsostek. Akan tetapi, disposisi Kakacab sebelumnya
   yaitu tanggal 26 Mei 2004 memerintahkan Kabid Umum dan Personalia untuk
   diupayakan beberapa pemborong bekerja sekaligus.
           Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atas pekerjaan renovasi
   tersebut telah terjadi pemecahan pekerjaan untuk menghindari pelelangan.
           Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa
   PT Jamsostek sesuai SK Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001, yang
   antara lain mengatur bahwa nilai pengadaan jasa pemborongan di atas
   Rp100.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00 dilakukan dengan metode pelelangan.
2) Pekerjaan renovasi tidak dapat dipertanggungjawabkan
           Ketiga pekerjaan renovasi tersebut di atas, tidak direncanakan dengan baik,
   yaitu atas pekerjaan tersebut tidak ada Bill Quantity (BQ), Rencana Kerja dan
                                      117                   BPK-RI / AUDITAMA V
      Syarat-syarat (RKS), serta gambar rencana sebagai panduan atas renovasi yang
      akan dilaksanakan. Selain itu, atas pekerjaan yang dilakukan oleh ketiga pelaksana
      tersebut tidak diawasi oleh pihak yang kompeten. Sementara pihak KC Tanjung
      Priok tidak mempunyai keahlian dalam mengawasi pekerjaan renovasi tersebut.
      Dengan demikian, pekerjaan renovasi gedung tidak dapat diyakini kewajarannya.
   3) Pemilihan CV AS tidak sesuai ketentuan
              Pekerjaan renovasi lantai III, IV, V, dilaksanakan oleh CV AS.
      Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen administrasi diketahui bahwa sesuai
      sertifikasinya PT AS mempunyai kualifikasi K-2. Hal tersebut tidak sesuai dengan
      ketentuan pengadaan barang dan jasa tentang klasifikasi dan kualifikasi, yang
      antara lain mengatur bahwa perusahaan dengan kualifikasi K-2 mengerjakan
      pekerjaan pemborongan dengan nilai pekerjaan antara Rp100.000.000,00 s.d.
      Rp400.000.000,00. Sedangkan untuk pekerjaan dengan nilai pekerjaan di bawah
      Rp100.000.000,00 dikerjakan oleh kontraktor dengan kualifikasi K-3.
b. Renovasi gedung arsip di Jalan Raya Narogong Bekasi
          Dalam rangka memenuhi kebutuhan gedung arsip yang layak, maka pada tahun
   2004 PT Jamsostek melakukan renovasi atas gedung arsip yang ada di Jalan Raya
   Narogong Bekasi. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh PT Jatimas Dian Kencana
   (PT JDK) sesuai perjanjian No.PER/38/042004 tanggal 20 April 2004 sebesar
   Rp860.500.000,00 selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 13 April s.d.12 Juli
   2004. Konsultan perencana adalah PT Pratiwi Adhiguna Konsultan (PT PAK) sesuai
   SPK No.SPK/131/102003 tanggal 16 Oktober 2003 sebesar Rp34.737.890,00 dan
   konsultan pengawas adalah PT Rekata Hias Mandiri (PT RHM) sesuai SPK
   No.SPK/51/042004 tanggal 14 April 2004 sebesar Rp22.000.000,00. Kemudian
   berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.07/JDK.BAPP/082004 tanggal
   23 Agustus 2004, diketahui bahwa penyerahan pekerjaan pertama (selesai 100%)
   adalah tanggal 5 Juli 2004.
          Hasil pemeriksaan secara uji petik atas evaluasi administrasi yang dilakukan
   panitia pengadaan menunjukkan bahwa :
   1) Evaluasi administrasi belum dilakukan dengan cermat, yaitu :
                                       118                    BPK-RI / AUDITAMA V
       a) Berdasarkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT JDK No. 616/1121-
          P/09-05/PB/VIII/97 tanggal 13 Agustus 1997, PT JDK tergolong perusahaan
          besar, sedangkan harga pekerjaan renovasi gedung arsip adalah sebesar
          Rp860.500.000,00. Berdasarkan ketentuan, perusahaan besar mengerjakan
          pekerjaan di atas Rp4.000.000.000,00.
       b) Surat keterangan domisili Konsultan Perencana PT PAK telah habis masa
          berlakunya sampai dengan 18 Juli 2003. Seharusnya sesuai dengan ketentuan
          yang ada, dokumen tersebut harus masih berlaku dan berdasarkan RKS untuk
          dokumen yang habis masa berlakunya dan masih dalam proses pengurusan
          perpanjangannya    agar   dilampirkan   juga   fotocopy    bukti   pengurusan
          perpanjangannya.
       Dengan demikian, PT JDK dan PT PAK seharusnya telah gugur pada tahap seleksi
       administrasi.
   2) Gambar sesuai pelaksanaan (As built drawing) dibuat oleh perencana PT PAK
       yang ditugaskan dan dibayar oleh PT JDK, seharusnya sesuai dengan perjanjian
       antara PT Jamsostek dengan PT JDK No. PER/38/042004 tanggal 20 April 2004
       dan RKS untuk as built drawing dibuat oleh kontraktor pelaksana PT JDK.
       Kondisi di atas mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan renovasi gedung kantor
tersebut di atas belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.
       Hal tersebut terjadi karena KC Tanjung Priok belum sepenuhnya mematuhi
ketentuan pedoman pengadaan barang dan jasa, serta instruksi dari Direktur Umum dan
SDM, dan evaluasi administrasi belum sepenuhnya dilakukan dengan cermat.

       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa untuk renovasi gedung KC Tanjung
Priok, atas kelalaian tersebut akan dilakukan teguran kepada Kepala Kantor Cabang yang
bersangkutan. Sedangkan untuk renovasi gedung arsip dapat dijelaskan bahwa dalam RKS
salah satu persyaratan adalah SIUP. Dengan berpedoman kepada RKS tersebut, dalam
evaluasi pelelangan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa memang tidak memperhatikan
segi golongan usaha besar, menengah, atau kecil. Untuk itu dalam pelaksanaan pelelangan
selanjutnya panitia akan lebih cermat dan akan memperhatikan hal-hal administrasi atas


                                        119                      BPK-RI / AUDITAMA V
   SIUP tersebut, dan atas surat keterangan domisili PT PAK selaku konsultan perencana
   telah habis masa berlakunya s.d. 18 Juli 2003, tetapi telah diperpanjang masa berlakunya,
   namun belum dilampirkan dalam dokumen administrasi. Penandatangan as built drawing
   telah diperbaiki oleh PT JDK, dan ke depan akan menjadi perhatian kami.

          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi kepada
   pelaksana yang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan baik ketentuan pengadaan
   barang dan jasa, maupun ketentuan yang diatur dalam SPK, dan memberikan arahan agar
   di masa depan selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dan menerapkan
   perjanjian yang disepakati dalam SPK atau kontrak.


13. Pengadaan pekerjaan jasa pemeliharaan server dan database PT Jamsostek sebesar
   Rp1.955,92 juta belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku
          Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan mutu pelayanan kepada
   peserta di seluruh kantor daerah dengan memanfaatkan sistem komputerisasi,
   PT Jamsostek membutuhkan sistem pemeliharaan peralatan komputer khususnya server
   secara terpadu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dilaksanakan pengadaan jasa
   pemeliharaan server melalui sistem pelelangan terbuka.
          Berdasarkan proses pelelangan, PT Gagasan Adinusa (PT GA) ditetapkan sebagai
   pelaksana pemeliharaan server yang dituangkan dalam perjanjian No.PER/100/102004
   tanggal 4 Oktober 2004 tentang pekerjaan jasa pemeliharaan komputer server dan
   database PT Jamsostek.
          Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan jasa pemeliharaan server tersebut
   menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Biro Teknologi dan Informasi (BTI) sebagai unit fungsional tidak melakukan kajian
      secara cermat dan rinci mengenai kebutuhan pemeliharaan server.
              Dari Kerangka Acuan Teknis dan Evaluasi & Kajian Pekerjaan oleh BTI yang
      ditandatangani oleh Kepala Urusan Dukungan Teknis (Sdr.HM) diketahui bahwa
      evaluasi kajian tidak disusun secara cermat, karena tidak secara detil menguraikan
      kondisi masing-masing server misalnya umur server, kondisi server selama ini dan


                                           120                    BPK-RI / AUDITAMA V
   hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kebutuhan pemeliharaan yang harus
   dilaksanakan. Lebih lanjut, diketahui bahwa evaluasi & kajian yang disusun oleh BTI
   diragukan karena tidak menyebut tanggal yang jelas kapan evaluasi tersebut
   dilaksanakan
             Selain itu, terdapat server yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan, akan
   tetapi, dalam daftar aktiva tetap tidak ada, yaitu server Sun Enterprise 3000 yang
   berada di Kantor pusat.
b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dibuat secara cermat, sehingga diragukan
   efektivitas untuk digunakan dalam melakukan penilaian harga penawaran peserta
   lelang.
             Dalam rangka pengadaan jasa pemeliharaan server tersebut, pada tanggal
   3 September 2004 panitia lelang pengadaan barang dan jasa yang ditunjuk dengan
   SK Direksi No.KEP/255/122003 tanggal 22 Desember 2003, telah menyusun HPS
   senilai Rp2.346.216.000,00.
             Metode penyusunan HPS tersebut dilakukan dengan meminta penawaran harga
   pemeliharaan server kepada tiga perusahaan yang bukan merupakan peserta lelang,
   yaitu PT Mitra Jasa Informatika, PT Asaba Computer Server, dan PT Pacific Agung
   Trijaya.
             Dalam surat penawaran harga yang diajukan oleh ketiga perusahaan tersebut
   dinyatakan bahwa harga belum termasuk biaya akomodasi dan transportasi yang
   timbul akibat kunjungan ke lokasi pemeliharaan server di kantor cabang di luar
   Jakarta.
             Kemudian harga yang digunakan untuk HPS adalah yang diajukan oleh
   PT Asaba Computer Center tanpa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
   1) Penawaran dari dua perusahaan lainnya.
   2) Biaya akomodasi dan transportasi.
   3) Kondisi server masing-masing kantor cabang.
   4) Kajian atas pelaksanaan pemeliharaan server tahun sebelumnya.
             Pemeriksaan lebih lanjut pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan
   berita acara penjelasan pekerjaan (aanwijzing) menunjukkan bahwa biaya akomodasi
                                          121                   BPK-RI / AUDITAMA V
   dan transportasi, serta kondisi server tidak dibahas pada kedua dokumen tersebut.
   Biaya transportasi merupakan salah satu variable biaya yang cukup material jika
   melihat lokasi kantor cabang PT Jamsostek di seluruh Indonesia, sedangkan kondisi
   masing-masing server juga menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan misalnya
   semakin lama umur server tentunya mengandung risiko yang lebih besar bagi
   perusahaan untuk melakukan pemeliharaan. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan
   dapat menawarkan harga di bawah HPS meskipun hal-hal tersebut tidak dibahas dan
   diperhitungkan dalam RKS dan Berita Acara Aanwijzing. Kondisi tersebut terlihat
   pada harga yang ditawarkan oleh perusahaan peserta lelang dibandingkan dengan HPS
   yang disusun panitia pengadaan barang/jasa, yaitu sebagai berikut :
     No.           Nama Perusahaan               HPS          Harga Penawaran    Selisih lebih/Kurang
    1       PT Indah Puspita Sari          2.346.216.000,00   2.174.393.000,00         171.823.000,00
    2       PT Gagasan Adinusa             2.346.216.000,00   1.955.922.000,00         390.294.000,00
    3       PT Harrisma Informatika Jaya   2.346.216.000,00   2.138.957.964,00         207.258.036,00
    4       PT Wolrdwide Duta              2.346.216.000,00   2.644.217.868,00       (298.001.868,00)


c. Surat dukungan resmi dari pemegang merek (prinsipal) yang dimiliki oleh PT GA
   sebagai pelaksana pemeliharaan server diragukan keandalannya.
           Sesuai dengan RKS, salah satu syarat peserta pelelangan adalah memiliki surat
   dukungan resmi dari pemegang merek. Merek server yang dimiliki oleh PT Jamsostek
   terdiri dari empat merek yaitu Compaq, HP, Sun dan IBM. Berdasarkan dokumen
   lelang diketahui bahwa surat dukungan yang dimiliki oleh PT GA adalah surat dari
   PT Pacific Agung Trijaya (PT PAT), sebagai penjual (reseller) produk HP dan System
   Integrator untuk produk Sun, No.109.0904/PAT/LE tanggal 3 September 2004. Untuk
   produk HP, PT PAT hanya sebagai reseller dan hal itupun tidak didukung dengan
   surat resmi dari prinsipal HP di Indonesia. Sedangkan untuk produk Sun, PT PAT
   hanya sebagai system integrator meskipun PT PAT memiliki surat dukungan resmi
   dari PT Sun Microsystem Indonesia (PT SMI) yang merupakan perusahaan pemegang
   merek Sun di Indonesia. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa periode
   perjanjian antara PT SMI dan PT PAT hanya sampai dengan 31 Desember 2004,
   sedangkan perjanjian pemeliharaan server antara PT Jamsostek dan PT GA sampai
   dengan 30 September 2005.

                                           122                         BPK-RI / AUDITAMA V
          Selanjutnya untuk produk IBM, PT GA tidak memiliki surat dukungan resmi
   dari prinsipal IBM di Indonesia.
          Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT GA untuk
   melakukan pemeliharaan server di PT Jamsostek diragukan.
d. BTI tidak melaksanakan pengawasan secara tertib atas pekerjaan pemeliharaan server.
          Sesuai dengan pasal 8 perjanjian antara PT Jamsostek dan PT GA, BTI
   ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan
   server. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya BTI tidak membuat laporan pengawasan
   melainkan BTI hanya membuat rekap server kantor wilayah dan kantor cabang yang
   telah dilakukan pemeliharaan, serta tidak melakukan teguran kepada PT GA yang
   tidak menyampaikan laporan berkala untuk setiap kegiatan selama masa pemeliharaan.
          Selain itu, terdapat pemeliharaan rutin pada beberapa kantor cabang yang tidak
   dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian.
       Dalam melaksanakan pengadaan jasa pemeliharaan server PT Jamsostek
seharusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Sesuai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa, rencana pengadaan harus disusun dan
   meliputi jenis, spesifikasi, jumlah dan waktu yang dibutuhkan.
b. SK Direksi PT Jamsostek No.KEP/138/072004 tanggal 8 Juli 2004 antara lain
   menyatakan bahwa panitia pengadaan barang/jasa harus melakukan perhitungan HPS
   dengan cermat.
c. Pada RKS pengadaan jasa pemeliharaan server, yang mengatur bahwa salah satu
   syarat peserta lelang adalah memiliki surat dukungan resmi dari prinsipal.
d. Perjanjian antara PT Jamsostek dan PT GA yang mengatur :
   1) Pasal 2, ruang lingkup pekerjaan PT GA antara lain adalah :
       a) Melakukan pemeliharaan sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan
       b) Membuat laporan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan selama masa
          pemeliharaan secara berkala.
   2) Pasal 8, pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan komputer server
       dan database dilakukan oleh PT Jamsostek.


                                         123                    BPK-RI / AUDITAMA V
       Kondisi tersebut mengakibatkan pekerjaan pemeliharaan server tersebut diragukan
kewajaran harganya.

       Hal tersebut disebabkan BTI dan Panitia lelang tidak mematuhi ketentuan yang
berlaku.

       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa :
a   Biro TI tidak melakukan kajian secara cermat
    Kajian pemeliharaan server memang belum dilakukan secara cermat. Kajian
    dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil pemeliharaan dan perbaikan server dan
    database tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan masa garansi yang masih
    berlaku bagi server-server yang baru dibeli. Tetapi upaya ke depan akan dibuat kajian
    secara cermat dan rinci mengenai kebutuhan pemeliharaan server.
    Server Sun E3000 dibeli pada tahun 1997, namun peripheral tersebut belum dicatat
    dalam Aktiva Tetap. Sampai saat ini Server Sun E3000 masih digunakan untuk
    operasional proses restore data daerah sebelum diolah untuk diproses ke dalam
    server Sun Fire 4800, data taspen, workfile, untuk itu perlu juga dilakukan
    pemeliharaan server. Pengawasan atas pekerjaan pemeliharaan server memang belum
    secara tertib dilakukan oleh Biro TI, tetapi diupayakan di masa akan datang dibuat
    SOP pengawasan pemeliharaan server dan database.
b   HPS tidak dibuat secara cermat
    Dalam HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa belum dicantumkan
    biaya transportasi dan akomodasi. Hal ini memang merupakan ketidakcermatan
    Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam menyusunan HPS tersebut. Untuk itu ke depan
    dalam penyusunan HPS Panitia akan lebih berhati-hati dan lebih teliti.

c   Surat dukungan resmi dari pemegang merk (prinsipal)
    Surat dukungan prinsipal PT Sun Microsystem Indonesia kepada PT PAT telah
    diperbaharui dan berlaku sampai dengan bulan Oktober 2005.

d   BTI tidak melaksanakan pengawasan secara tertib
    Pengawasan yang dilakukan atas pemeliharaan server dan database, antara lain :


                                        124                     BPK-RI / AUDITAMA V
      1) Menerima report dari rekanan secara rutin per triwulan.
      2) Mendorong rekanan agar segera melakukan perbaikan             server dan database
          berdasarkan laporan dari KC.
      3) Memonitor proses perbaikan tersebut melalui telepon.
      4) Menerima laporan dan mempelajari hasil perbaikan tersebut.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi kepada
   pelaksana yang belum sepenuhnya menjalankan ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan
   memberikan arahan agar di masa depan selalu berpedoman kepada ketentuan yang
   berlaku. Selain itu, PT Jamsostek meminta kepada PT GA untuk mendapatkan surat
   dukungan dari masing-masing prinsipal.


14. Pelaksanaan pengadaan perangkat keras komputer senilai Rp2.831,96 juta oleh
   CV Fartika Prismatama belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.
          Dalam rangka memenuhi kebutuhan perangkat keras komputer baik untuk
   pengadaan baru maupun upgrade atas perangkat yang sudah ada guna menunjang
   operasional perusahaan pada kantor pusat maupun kantor cabang, PT Jamsostek pada
   tahun 2004 melakukan pengadaan atas perangkat keras yang dibutuhkan tersebut melalui
   proses pelelangan.
          Dari pelelangan diperoleh pemenang CV Fartika Prismatama sebagai pelaksana
   pengadaan yang diikat dalam Perjanjian No.PER/63/062004 tanggal 15 Juni 2004, dengan
   nilai sebesar Rp2.831.964.000,00 mengenai pekerjaan pengadaan perangkat keras yang
   akan dilaksanakan selama 60 hari kerja termasuk pemasangan, serta instalasinya di
   masing-masing kantor, atau paling lambat tanggal 14 Agustus 2004.
          Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang tanpa nomor tanggal 19 Agustus
   2004, perangkat keras komputer diterima antara tanggal 24 Juni s.d. 12 Agustus 2004 di
   Kantor Pusat. Sedangkan dari berita acara mengenai penyerahan barang dan instalasi di
   KC di daerah diketahui bahwa penyerahan barang dan instalasinya terakhir dilakukan
   tanggal 24 Agustus 2004.
          Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas proses pelaksanaan pengadaan perangkat keras
   tersebut menunjukkan hal-hal berikut :
                                            125                    BPK-RI / AUDITAMA V
a. Kajian yang dibuat untuk kebutuhan upgrade belum dapat diyakini.
          Salah satu perangkat keras yang dibutuhkan adalah berupa internal hard disk,
   sesuai Memo Biro Teknologi Informasi (BTI) kepada Biro Perlengkapan dan Sarana
   (BPS) No.M/110/BTI/042004 tanggal 21 April 2004 perihal perubahan pengadaan
   perangkat keras sebanyak 18 unit dengan spesifikasi 40 GB, yang pada awalnya akan
   diusulkan sebanyak 54 unit dengan spesifikasi 80 GB. Hal tersebut kemudian
   dituangkan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS), yaitu atas internal hard disk
   dengan spesifikasi 40 GB (7200 rpm) akan diadakan sebanyak 18 unit untuk 18 KC di
   daerah. Akan tetapi, realisasinya sesuai kontrak adalah internal hard disk dengan
   spesifikasi 80 GB (7200 rpm).
          Kemudian berdasarkan laporan pekerjaan pemeliharaan server tahun
   2004/2005     oleh    PT     Gagasan         Adinusa     sesuai    Perjanjian     Kerjasama
   No.PER/100/102004 tanggal 4 Okober 2004, diketahui bahwa terdapat dua KC yaitu
   KC Banyuwangi dan KC Blitar yang melakukan penambahan storage disk atau sama
   dengan internal disk dengan kapasitas 40 GB yang tidak teridentifikasi sebelumnya.
          Berkaitan dengan program pengembangan dan implementasi sistem informasi
   pada PT Jamsostek yang sedang berlangsung yang merupakan kelanjutan dari proyek
   konsultasi rancangan pengembangan sistem akuntansi dan keuangan, akan
   dilaksanakan pekerjaan yang meliputi pembangunan aplikasi, sosialisasi, pembersihan
   data, pembangunan data center, dan infra struktur pendukung roll out aplikasi untuk
   semua KC di Indonesia.
          Dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa :
   1) Realisasi pengadaan hard disk dengan kapasitas 80 GB tidak sesuai dengan RKS,
       yaitu dengan kapasitas 40 GB.
   2) Tidak diketahui kebutuhan KC yang sesungguhnya, apakah internal hard disk
       dengan kapasitas 40 GB sesuai RKS atau 80 GB seperti yang diadakan.
   3) Terdapat    KC    lain   (di     luar    usulan)   yang   membutuhkan,       tetapi   tidak
       teridentifikasi/direncanakan.
   4) Kajian server dan tape backup dalam rangka pengadaan upgrade server tidak
       dilakukan secara cermat dan komprehensif, antara lain kajian atas evaluasi
                                              126                    BPK-RI / AUDITAMA V
       permasalahan di KC dilakukan melalui telepon dan tidak mengaitkan dengan
       pembangunan aplikasi.
   5) Kajian yang dilakukan tidak diketahui kapan dilaksanakan dan ditetapkan serta
       tidak diotorisasi oleh Kepala BTI sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas
       pelaksanaan pekerjaan di unitnya.
   Seharusnya barang yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada melalui
   evaluasi atau kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.
b. Pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kurang cermat.
           HPS hard disk yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
   berkapasitas 40 GB dengan harga sebesar Rp3.041.425,00/unit, sedangkan
   realisasinya adalah hard disk berkapasitas 80 GB dengan harga sebesar
   Rp3.350.000,00/unit. Dengan membandingkan kapasitas dan harga/unit antara HPS
   dan realisasi dapat disimpulkan bahwa penyusunan HPS terlalu tinggi/kemahalan atau
   tidak cermat, sehingga HPS tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai
   kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya.
           Seharusnya HPS dibuat secara cermat agar dapat dijadikan pedoman dalam
   menilai kewajaran harga.
c. Terdapat perbedaan part number pada notebook evo NX 9010 dengan part number
   yang diperjanjikan.
           Salah satu jenis perangkat keras yang diadakan CV Fartika Prismatama sesuai
   perjanjian adalah berupa 20 unit notebook Compaq evo NX 9010 dengan part number
   DG897A. Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan fisik pada tanggal 8 Maret 2004,
   diketahui bahwa terdapat perbedaan antara part number pada fisik notebook dengan
   part number notebook menurut perjanjian. Seharusnya part number notebook yang
   diterima sesuai dengan yang ada diperjanjian.
       Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Jamsostek mengatur bahwa RKS antara lain
memuat tentang syarat-syarat teknis atas barang atau jasa yang akan diadakan, yang
disepakati kemudian pada acara penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan sebelum
penawaran dilakukan, yang dituangkan dalam suatu berita acara. Pada RKS antara lain
spesifikasi teknis yang dipersyaratkan antara lain adalah kapasitas internal disk sebesar 40
                                           127                   BPK-RI / AUDITAMA V
   GB 7200 rpm, sedangkan part number untuk notebook Compaq evo NX 9010 adalah
   DG897A.
          Kondisi di atas mengakibatkan pengadaan perangkat keras komputer belum
   sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.
          Hal tersebut terjadi karena :
   a. Kajian yang dilakukan BTI tidak dilaksanakan secara cermat dan komprehensif, serta
      belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.
   b. Pelaksanaan pengadaan perangkat keras belum sepenuhnya memenuhi ketentuan-
      ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam RKS dan perjanjian
      kerjasama.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa di masa yang akan datang kajian
   dilakukan secara komprehensif dan diketahui oleh Kepala Biro, dan HPS akan dibuat
   secara lebih cermat sesuai ketentuan yang ada. Sedangkan untuk perbedaan part number
   atas notebook Compaq evo NX 9010 dengan part number DG897A adalah karena ada
   penggantian atas notebook yang diadakan dengan spesifikasi yang lebih tinggi.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi kepada
   pelaksana yang belum sepenuhnya menjalankan fungsinya dengan baik, antara lain kepada
   BTI yang belum cermat dalam melakukan kajian, kajian tidak didukung oleh data-data
   yang memadai, serta ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan kepada Panitia
   pengadaan barang dan jasa yang belum mempedomani ketentuan pengadaan barang dan
   jasa dalam pembuatan RKS dan HPS.

15. Perencanaan    dan     evaluasi       administrasi   atas   pengadaan   Public   Service
   Announcement (PSA) PT Jamsostek sebesar Rp1.568,05 juta belum sepenuhnya
   sesuai ketentuan
          Kegiatan Biro Humas dialokasikan untuk mendukung intensifikasi dan
   ekstensifikasi kepesertaan, sehingga terdapat pertumbuhan kepesertaan baru dan
   pembentukan citra positif perusahaan, serta membangun sistem dokumentasi dan
   informasi dalam rangka menjadikan Biro Humas PT Jamsostek sebagai pusat layanan
   informasi dan dokumentasi mengenai program Jamsostek. Strategi komunikasi korporasi

                                               128                  BPK-RI / AUDITAMA V
ditujukan untuk membentuk image, mencakup antara lain peningkatan publikasi dan
promosi perusahaan, serta sosialisasi program Jamsostek langsung ke sasaran (peserta
perusahaan dan tenaga kerja) guna meningkatkan pemahaman tentang hak dan
kewajibannya.
           Berdasarkan pemeriksaan atas kegiatan Biro Humas tahun 2004, diketahui
terdapat pengadaan PSA. Kemudian sesuai dengan laporan Kepala Biro Humas kepada
Direktur Utama PT Jamsostek melalui surat No.M/292/BHM/052004 tanggal 13 Mei 2004
antara lain diketahui hal-hal berikut :
a. Pada bulan Pebruari 2004 telah dikirim masing-masing lima surat kepada perusahaan-
   perusahaan yang memiliki keahlian dalam pembuatan PSA, dan awal April 2004 telah
   diterima tiga proposal penawaran dari story board PSA.
b. Dengan mempertimbangkan terutama proses kreatif yang memadukan unsur
   pemahaman program dengan visualisasi yang tepat dan menarik, Biro Humas
   mengajukan desain PSA dari PT Meganet Communications (PT MC) dan PT Mega
   Utama (PT MU).
c. Mengingat sifat pekerjaan kehumasan yang spesifik dan mendesaknya waktu
   khususnya untuk memanfaatkan momentum pemilihan langsung presiden tanggal
   5 Juli 2004 dan sosialisasi Jamsostek, Kepala Biro Humas meminta persetujuan
   Direktur Utama untuk dapat dilakukan penunjukan langsung karena apabila
   dilaksanakan melalui lelang, proses administrasinya membutuhkan waktu dua bulan,
   sehingga akan kehilangan momentum yang baik untuk sosialisasi Jamsostek.
   Kemudian penilaian konsep ide dilaksanakan oleh Biro Humas dan Biro Perlengkapan
   dan Sarana (BPS)/Tim Lelang menilai dari sisi kelayakan harga dan kelengkapan
   administrasi.
       Direktur Utama kemudian memberikan disposisi kepada Biro Humas tanggal
19 Mei 2004 yang pada prinsipnya setuju dengan penunjukan langsung. Berdasarkan
disposisi Direktur Utama tersebut kemudian Kepala Biro Humas melalui Memo
No.M/307/BHM/052004 tanggal 21 Mei 2004 meminta kepada BPS untuk menilai
kelayakan harga dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan PSA oleh PT MC dan
PT MU.
                                          129               BPK-RI / AUDITAMA V
       Selanjutnya dibuat Surat Perintah Kerja kepada PT MU dan MC masing-masing
dengan No.SPK/81/052004 tanggal 28 Mei 2004 dan No.SPK/82/052004 tanggal 31 Mei
2004 dengan pekerjaaan dan nilainya yaitu :
a. PT MU, dengan spesifikasi PSA tentang Jaminan Hari Tua dan Testimony, dengan
   harga pekerjaan sebesar Rp740.960.000,00.
b. PT MC, dengan spesifikasi PSA tentang Pemilihan Presiden Langsung dan TV
   Corporate     Family/Kepastian     Harapan,     dengan   harga   pekerjaan   sebesar
   Rp827.090.000,00.
       Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanggal 17 Juni dan 11 Juni
2004, diketahui PT MC dan PT MU telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan
hasilnya kepada PT Jamsostek.
       Hasil pemeriksaan selanjutnya atas proses pelaksanaan pengadaan PSA tersebut
menunjukkan beberapa hal sebagai berikut :
a. Penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan.
   Dalam Memo Kepala Biro Humas No.M/292/BHM/052004 tanggal 13 Mei 2004,
   antara lain disebutkan alasan pertimbangan penunjukan langsung, yaitu pekerjaan Biro
   Humas yang spesifik dan waktu mendesak dikaitkan dengan Pemilu 5 Juli 2004.
    Berkaitan dengan pertimbangan tersebut dinilai :
   1) Pekerjaan pembuatan PSA oleh Biro Humas tidak memenuhi kriteria sebagai
       pekerjaan spesifik, karena :
       a) Pekerjaan dapat dilakukan bukan hanya oleh PT MC dan PT MU.
       b) Rekanan yang ditunjuk bukan merupakan penyedia jasa tunggal, dapat
          diketahui bahwa untuk pekerjaan pembuatan PSA dilakukan oleh dua rekanan.
       c) PT MC dan PT MU bukan merupakan pihak yang mendapatkan hak paten atau
          ijin atas pekerjaan pembuatan PSA.
   2) Alasan waktu mendesak dan memanfaatkan momentum pemilu untuk menunjuk
       langsung tidak sepenuhnya tepat, karena :
       a) Berdasarkan RKAP tahun 2004 yang telah disetujui RUPS tanggal 15 Januari
          2004, untuk publikasi program Jamsostek dan korporasi di media cetak dan
          elektronik telah direncanakan pada program kerja tahun 2004.
                                        130                    BPK-RI / AUDITAMA V
      b) Berdasarkan pekerjaan empat PSA yang dibuat, yang berkaitan dengan pemilu
          hanya satu PSA.
      c) Pekerjaaan pembuatan PSA dibahas pada tahap perencanaan secara bersamaan
          dengan penerbitan majalah. Berdasarkan data yang ada, perencanaan untuk
          pembuatan PSA telah dilaksanakan sejak bulan Januari tahun 2004.
b. PT MC dan PT MU sesuai ketentuan tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana.
   Dari dokumen administrasi PT MC dan PT MU, diketahui sebagai berikut :
   1) PT MC
      a) Berdasarkan sertifikasi dari panitia sertifikasi propinsi, PT MC mempunyai
          kualifikasi K1, seharusnya berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa
          dengan nilai pekerjaan Rp824.090.000,00 dikerjakan oleh rekanan dengan
          kualifikasi M.
      b) Surat keterangan domisili perusahaan yang disertakan dalam dokumen
          administrasi telah habis masa berlakunya sampai dengan 7 Juni 2002.
      c) Tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
      d) Tidak memiliki pengalaman kerja yang ditunjukkan dengan perjanjian
          kerjasama dengan pihak lain sebelumnya.
   2) PT MU
      Tidak menyertakan dokumen sertifikasi badan usaha dalam dokumen administrasi,
      dan tidak memiliki SIUP.
   Dengan demikian, PT MC dan PT MU tidak didukung dengan dokumen administrasi
   yang dipersyaratkan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek. Selain
   itu PT MC tidak termasuk dalam Daftar Rekanan Jamsostek (DRJ), sehingga
   seharusnya PT MC dan PT MU tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan
   pembuatan PSA.
c. Tidak ada jaminan pelaksanaan
   Dalam SPK No.SPK/81/052004 dan No.SPK/82/052004 tanggal 28 dan 31 Mei 2004
   tidak dipersyaratkan jaminan pelaksanaan. Hal tersebut tidak sesuai dengan SK
   Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001 tentang pedoman pengadaan barang
   dan jasa, yang antara lain mengatur bahwa untuk pengadaan barang dan jasa dengan
                                       131                   BPK-RI / AUDITAMA V
   nilai di atas Rp100.000.000,00, pelaksana pekerjaan sebelum menandatangani surat
   perjanjian diwajibkan memberi jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pekerjaan.

       Kondisi di atas mengakibatkan pengadaan PSA PT Jamsostek sebesar
Rp1.568.050.000,00 diragukan kewajarannya.

       Hal tersebut terjadi karena :
a. Pengadaan tidak direncanakan dengan baik atau tidak memperhitungkan waktu
   pelaksanaan.
b. Evaluasi administrasi tidak dilakukan dengan cermat dan tidak mempedomani
   ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa proses pengadaan PSA memang
terkesan mendadak, hal tersebut disebabkan timbulnya wacana untuk menayangkan PSA
menjelang Pemilu 2004 ketika rapat pembahasan dengan manajemen tanggal 12 Mei
2004. Dengan menayangkan PSA dalam situasi menjelang Pemilu, maka kita dapat
memanfaatkan momentum besar tersebut untuk menarik perhatian masyarakat. PSA
dibuat bersamaan karena adanya kaitan satu dengan lainnya dan pertimbangan biaya yang
lebih murah bila dibandingkan dengan pembuatan secara terpisah.

       Hal lain yang menyebabkan bergesernya waktu pengadaan adalah karena adanya
perubahan organisasi dan SDM di Biro Humas, sehingga beberapa rencana pekerjaan
mengalami penyesuaian waktu atau penundaan dalam pelaksanaannya termasuk
pembuatan PSA yang memerlukan waktu cukup panjang karena terkait dengan ide/konsep
yang harus sesuai dengan falsafah Jamsostek, kondisi maupun strategi komunikasi yang
diterapkan.
       Dalam pelaksanaan program ini telah dimintakan persetujuan tertulis dari Direksi
untuk menunjuk pemenang beauty contest sebagai pelaksana pekerjaan dimaksud.
       Ke depan akan lebih cermat dan berhati-hati dalam proses seleksi administrasi
rekanan, selain itu atas semua pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas Rp100 juta
akan dikenakan jaminan pelaksanaan.
       BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek :


                                        132                    BPK-RI / AUDITAMA V
   a. Memberikan sanksi kepada pelaksana yang terkait dengan pekerjaan tersebut, dan di
      masa yang akan datang pelaksanaan pengadaan senantiasa berpedoman pada ketentuan
      yang berlaku, yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan pengadaan dan
      penerimaan barang/jasa.
   b. Penunjukan langsung yang dilaksanakan harus memenuhi kriteria yang telah
      ditetapkan pada pedoman pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek.


16. Sewa gedung KC Belawan sebesar Rp582,00 juta belum sepenuhnya sesuai dengan
   ketentuan
          Sehubungan dengan kondisi gedung KC Belawan yang selama ini digunakan
   sudah tidak memadai dalam rangka pelayanan peserta dan masa sewa berakhir pada
   tanggal 17 Mei 2004, maka KC Belawan menyewa gedung kantor baru di Jl K.L Yos
   Sudarso (Gedung Pinus). Usulan sewa gedung kantor tersebut disampaikan oleh Kepala
   Kantor Wilayah (Kakanwil) I dan telah mendapat persetujuan Direktur Umum dan SDM
   melalui surat Nomor.B/3486/042004 tanggal 20 April 2004.
          Perjanjian sewa menyewa ditandatangani antara pemilik gedung (Drs. JY) sebagai
   pihak I dengan Kepala KC Belawan yang mewakili Kakanwil I sebagai pihak II. Dalam
   perjanjian sewa menyewa sesuai Akta Notaris Sartono Simbolon, S.H. No.24 tanggal 14
   Mei 2004 antara lain diatur :
   a. Perjanjian sewa dilaksanakan selama tiga tahun, yaitu sejak tanggal 17 Mei 2004 s.d.
      17 Mei 2007 atas ruangan seluas 388 M2.
   b. Harga sewa untuk jangka waktu tiga tahun adalah sebesar Rp582.000.000,00.
   c. Uang sewa tahun pertama adalah sebesar Rp194.000.000,00 atau sama dengan
      USD22,558.00.      Sedangkan   untuk    sewa    tahun   kedua   dan   ketiga   sebesar
      Rp388.000.000,00 atau sebesar USD45,116.00 yang akan dibayar oleh PT Jamsostek
      dalam bentuk dolar.
          Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penyewaan gedung tersebut, diketahui
   hal-hal sebagai berikut :
   a. Harga sewa tidak dapat diyakini kewajarannya.


                                             133                  BPK-RI / AUDITAMA V
          Berdasarkan dokumen yang ada diketahui bahwa KC Belawan tidak
   melakukan perbandingan atas gedung yang akan disewa. KC Belawan langsung
   memilih Gedung Pinus di Jl. KL. Yos Sudarso untuk gedung yang akan disewa tanpa
   melakukan survey atau perbandingan dengan gedung lainnya.
          Hal tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Barang/Jasa PT Jamsostek yang
   antara lain menetapkan bahwa dalam pengadaan barang atau jasa diatas
   Rp100.000.000,00 dilakukan dengan pembanding, sehingga kualitas dan harga yang
   diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pengadaan sewa gedung
   KC Belawan yang dilakukan tanpa pembanding belum dapat diyakini kewajarannya.
b. Gedung yang disewa sedang dijaminkan oleh pemilik kepada Bank BNI, sehingga
   akan dapat mengganggu operasional KC Belawan.
          Berdasarkan surat Bank BNI Kantor Wilayah 01 Medan No.W01/3.1/2257 R
   tanggal 14 Mei 2004 kepada pemilik gedung yang merupakan jawaban atas surat
   permohonan ijin oleh pemilik gedung untuk menyewakan gedung Pinus diketahui
   bahwa pihak Bank BNI setuju/mengijinkan Gedung Pinus, untuk disewakan dengan
   syarat antara lain sebagai berikut :
   1) Pada perjanjian sewa menyewa harus dicantumkan klausul apabila jaminan
      tersebut sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak Bank BNI, maka PT Jamsostek
      bersedia mengosongkan/memindahkan barang-barang tanpa merusak bangunan
      yang ada dan tanpa syarat.
   2) Pihak penyewa atau PT Jamsostek bersedia untuk memenuhi ketentuan apabila
      dikehendaki untuk menghentikan sewa.

   Atas syarat-syarat yang diminta oleh pihak Bank BNI tersebut di atas, kemudian
   dimasukkan dalam pasal 14 perjanjian sewa menyewa Akta No.24 tanggal 14 Mei
   2004. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional PT Jamsostek
   akan terganggu bila sewaktu-waktu gedung tersebut harus dikosongkan.

c. Pembayaran sewa untuk tahun kedua dan ketiga tidak memiliki kepastian dalam harga
   sewa



                                          134               BPK-RI / AUDITAMA V
           Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut di atas diketahui antara lain
   bahwa untuk sewa tahun kedua dan ketiga sebesar Rp388.000.000,00 atau sebesar
   USD45,116.00 yang akan dibayar oleh PT Jamsostek dalam bentuk dolar sebagai
   berikut :
   1) Sebesar USD22,558.00 selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2005;
   2) Sebesar USD22,558.00 selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2006.

   Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT Jamsostek
   antara lain mengatur bahwa untuk mendapatkan kepastian dalam nilai perjanjian
   pengadaan barang/jasa harus menggunakan mata uang rupiah yang dicantumkan
   dalam perjanjian.

      Hal tersebut mengakibatkan :
a. Pengadaan sewa gedung belum dapat sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan baik
   kualitas maupun harganya.
b. Kegiatan operasional PT Jamsostek berisiko untuk terganggu, apabila sewaktu waktu
   pihak Bank BNI meminta pengosongan gedung.
c. Pembayaran sewa untuk tahun kedua dan ketiga belum diketahui jumlah pastinya
   dalam rupiah.
      Kondisi di atas disebabkan :
a. Kepala KC Belawan tidak melakukan analisa perbandingan harga sewa dengan
   gedung lainnya, tidak melakukan kajian atas dokumen bukti kepemilikan gedung yang
   akan disewa.
b. Kepala Kantor Wilayah I dan Biro Perlengkapan Sarana Kantor Pusat serta Direktur
   Umum dan SDM tidak meneliti secara cermat usulan sewa gedung dari KC Belawan.
      Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa :
a. Proses pengadaan sewa gedung Kantor Cabang Belawan memang tidak ada
    pembandingnya karena di wilayah operasional Kantor Cabang Belawan tidak terdapat
    bangunan yang layak dan strategis untuk gedung perkantoran, kecuali hanya gedung
    yang saat ini ditempati/disewa.



                                       135                  BPK-RI / AUDITAMA V
   b. Dalam perjanjian sewa gedung Kantor Cabang Belawan memang terdapat kekeliruan
       dalam menetapkan pembayaran sewa tahap ke 2 dan ke 3 menggunakan mata uang
       Dolar Amerika Serikat (bukan dalam rupiah). Atas kekeliruan tersebut, Direksi akan
       melakukan teguran kepada Kepala Kantor Cabang Belawan.
   c. Kepala Kantor Cabang Belawan (B/235/022003) telah mengusulkan kepada pemilik
       gedung agar pembayaran uang sewa diubah menjadi mata uang rupiah, tetapi pemilik
       gedung tidak bersedia karena alasan situasi ekonomi yang fluktuatif dan pembayaran
       kontrak tetap dalam dolar.
   d. Pemilik menjamin melalui surat No.080/2005 tgl 7 Maret 2005 bilamana bangunan
       yang dijaminkan tersebut diperlukan oleh pihak Bank BNI, maka pemilik bersedia
       membayar kompensasi kerugian kepada PT Jamsostek sebesar 25% dari uang sisa
       sewa yang belum dinikmati oleh PT Jamsostek.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek :
   a. Memberikan sanksi kepada pelaksana yang terkait dengan sewa gedung Kantor
       Cabang Belawan karena tidak meneliti secara cermat usulan dan pengadaan sewa
       gedung tersebut;
   b. Di masa yang akan datang dalam pengadaan tanah dan bangunan selalu berpedoman
       kepada ketentuan yang berlaku, seperti melakukan analisa pembanding harga;
   c. Melakukan kajian atas dokumen bukti kepemilikan gedung yang akan disewa; dan
   d. Segera membuat pedoman pengadaan barang dan jasa yang diadakan melalui sewa.


17. Pengadaan kalender dan agenda sebesar Rp943,25 juta belum sepenuhnya sesuai
   ketentuan yang berlaku
          Sebagai sarana komunikasi dan meningkatkan hubungan kemitraan antara
   PT Jamsostek dengan para mitra kerjanya , setiap tahun PT Jamsostek membuat kalender
   dan agenda yang akan didistribusikan kepada para mitra kerja termasuk untuk kalangan
   pejabat di PT Jamsostek. Pada tahun 2004 telah dilakukan pengadaan kalender dan agenda
   tahun 2005 sesuai Perjanjian No.PER/109/11204 tanggal 22 November 2004 dengan
   CV Liras Perkasa sebesar Rp943.250.000,00.


                                          136                   BPK-RI / AUDITAMA V
       Sebelum pencetakan agenda terlebih dahulu dibuat desain atas kalender dan
agenda yang dilaksanakan oleh PT Meganet Dutatama Unggul sesuai Surat Perintah Kerja
No.SPK/146/092004 tanggal 15 September 2004 dengan nilai pekerjaan sebesar
Rp87.340.000,00. Pada tanggal 11 Oktober 2004 desain tersebut telah diserahkan
PT Jamsostek, berupa film separasi dan proof dari kalender dinding, kalender meja,
agenda besar dan agenda kecil.
       Berdasarkan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan kalender dan agenda tersebut
di atas dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :
a. Hasil cetak tidak sepenuhnya sesuai dengan desain, yaitu :
   1) Ukuran kalender hasil cetak sebesar 59x40 cm lebih kecil dibandingkan ukuran
       desain dan menurut RKS yaitu 60x40 cm.
   2) Berdasarkan desain, bahan yang digunakan untuk isi agenda besar dan agenda
       kecil HVS 100 gram, sedangkan realisasinya dan pada RKS berubah menjadi HVS
       80 gram.
   3) Menurut desain, pada agenda kecil spesifikasi teknis salah satunya adalah buku
       dilubangi, tetapi realisasinya dan di RKS buku dijahit dan dilem.
   Seharusnya RKS dan realisasi cetak berpedoman kepada desain yang telah ditetapkan,
   seandainya terdapat perubahan, maka ada pihak yang menyetujui perubahan tersebut.
b. HPS belum dibuat secara cermat.
   Terdapat perhitungan-perhitungan yang dilakukan belum cermat, antara lain :
   1) Pada kalender dinding
       Pada item biaya box packing
                       Menurut HPS                                   Seharusnya
        (50.000 x Rp1.000,00)/40 =Rp3.500.000,00      (50.000 x Rp1.000,00)/40 =Rp1.250.000,00

   2) Pada kalender meja
       a) Pada perhitungan biaya bahan, disebutkan bahwa satu lembar kertas ukuran
           plano 65x100 cm dapat dibuat 21 lembar untuk halaman kalender dengan
           ukuran 21x13 cm. Seharusnya untuk satu lembar kertas ukuran plano 65x100
           cm dapat dibuat 23 lembar untuk halaman kalender dengan ukuran 21x13 cm.


                                         137                      BPK-RI / AUDITAMA V
   b) Pada perhitungan biaya cetak, yaitu cetak front cover, halaman isi dan back
      cover/alamat untuk satu eksemplar kalender dihitung :
                 Menurut HPS                           Seharusnya
       16x4xRp150,00=Rp9.600,00           14x4xRp150,00=Rp7.800,00

      Berdasarkan RKS kalender meja diketahui bahwa jumlah halaman yang
      dicetak ada 14 halaman bukan 16 halaman. Sedangkan hasil cetakan kalender
      meja sebanyak 13 halaman.
   c) Biaya packing Rp1000.000,00 untuk 15.000 eksemplar, jumlah tersebut tidak
      ada perhitungannya.
3) Pada agenda besar
   a) Pada perhitungan biaya bahan box
      Bahan yang digunakan adalah kertas dupleks 400 gram, dengan satu lembar
      plano ukuran 65x100 cm, digunakan untuk satu box, seharusnya dapat
      digunakan untuk dua box.
   b) Perhitungan biaya cetak
      Pada cetakan corporate display untuk satu eksemplar agenda besar dihitung :
                Menurut HPS                           Seharusnya
       4x2x4xRp150,00=Rp4.800,00          4x4xRp150,00=Rp2.400,00
      Berdasarkan hasil cetakan diketahui bahwa corporate display yang dicetak
      adalah empat halaman, bukan empat halaman bolak-balik. Menurut RKS
      bahwa untuk cetakan corporate display adalah empat halaman.
4) Pada agenda kecil
   Pada perhitungan biaya bahan box untuk satu eksemplar box diketahui terdapat
   kesalahan perhitungan sebagai berikut :
              Menurut HPS                             Seharusnya
    1xRp571.100x105 = Rp120,00            1xRp571.100x105 = Rp149,92
        500x2x4                               500x2x4
5) Pada pembuatan HPS terdapat tambahan biaya sebesar 0,05% dari yang
   seharusnya pada perhitungan biaya bahan (bahan x harga x 105%). Seharusnya


                                    138                   BPK-RI / AUDITAMA V
       berdasarkan ketentuan yang ada, HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak
       terduga, biaya lain-lain dan biaya pajak penghasilan barang/jasa.
       Seharusnya berdasarkan pedoman pengadaan barang/jasa sesuai keputusan Direksi
No.KEP/138/072004 tangal 8 Juli 2004 mengenai HPS antara lain dijelaskan :
a. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk
   rinciannya.
b. HPS merupakan salah satu acuan dalam evaluasi penawaran.
c. Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar
   dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat dipertimbangkan.
       Hal tersebut mengakibatkan pengadaan kalender dan agenda belum sepenuhnya
dapat diyakini kewajarannya.
       Kondisi tersebut terjadi karena Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tidak
menjalankan fungsinya dengan baik.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa Biro Humas bertugas memilih disain
yang kemudian di-proof dan diserahkan kepada BPS beserta spesifikasinya. Hasil cetak
telah sesuai dengan disain yang diajukan, namun terdapat sedikit perbedaan dalam
realisasinya, khususnya yang menyangkut spesifikasi teknis.
       Selanjutnya dalam pembuatan HPS terjadi kekurangcermatan oleh Panitia, namun
hal tersebut pada prinsipnya bukan karena kesengajaan. Di masa yang akan datang dalam
pembuatan HPS akan dilakukan lebih berhati-hati dan lebih cermat sesuai ketentuan yang
ada.
       BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi kepada
panitia pengadaan barang dan jasa yang tidak membuat HPS secara cermat dan di masa
yang akan datang dalam pembuatan HPS selalu berpedoman pada ketentuan pengadaan
barang dan jasa.




                                         139                    BPK-RI / AUDITAMA V
18. Pengadaan dan pendistribusian majalah Jamsostek dengan nilai masing-masing
   sebesar Rp2.211,00 juta dan Rp1.225,54 juta belum sepenuhnya sesuai dengan
   ketentuan
          Sehubungan dengan program kerja Biro Humas tahun 2004 yang akan
   menerbitkan   kembali   majalah    Jamsostek,   Kepala    Biro     Humas    melalui    surat
   No.B/4515/052004 tanggal 21 Mei 2004 kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah
   (Kakanwil) dan Kepala Kantor Cabang (Kakacab) meminta bantuan untuk memberikan
   data perusahaan-perusahaan aktif dan instansi/asosiasi terkait di wilayahnya masing-
   masing dengan batas waktu penyampaian selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2004 yang
   dipertegas kembali dengan surat No.B/4833/052004 tanggal 31 Mei 2004.
          Kemudian Kepala Biro Humas melalui surat No.M/292/BHM/052004 tanggal
   13 Mei 2004 melaporkan kepada Direktur Utama sebagai berikut :
   a. Pada bulan Pebruari telah dikirim masing-masing lima surat kepada perusahaan-
      perusahaan yang memiliki keahlian dalam pembuatan Public Service Announcement
      (PSA) dan penerbitan majalah.
   b. Awal April 2004 telah diterima tiga proposal penawaran dan lay out design majalah.
   c. Dengan mempertimbangkan terutama menyangkut proses kreatif yang memadukan
      unsur pemahaman program dengan visualisasi yang tepat dan menarik, Biro Humas
      mengajukan desain majalah dari PT Arthaka Tirtanugraha (PT AT).
   d. Mengingat sifat pekerjaan kehumasan yang spesifik dan mendesaknya waktu
      khususnya untuk memanfaatkan momentum pemilihan langsung presiden yang
      berlangsung 5 Juli 2004 dan sosialisasi Jamsostek, Kepala Biro Humas meminta
      persetujuan Direktur Utama untuk dapat dilakukan penunjukan langsung atas
      pekerjaan-pekerjaan dimaksud di atas dengan pertimbangan :
      1) Apabila    pekerjaan   dilaksanakan     melalui    proses    lelang   untuk     proses
          administrasinya membutuhkan waktu dua bulan, sehingga akan kehilangan
          momentum yang baik untuk sosialisasi Jamsostek.
      2) Penilaian konsep ide dilaksanakan oleh Biro Humas dan Biro Perlengkapan dan
          Sarana (BPS)/Tim Lelang menilai dari sisi kelayakan harga dan kelengkapan
          administrasi.
                                           140                       BPK-RI / AUDITAMA V
       Direktur Utama kemudian memberikan disposisi kepada Biro Humas tanggal 19
Mei 2004 yang pada prinsipnya setuju dengan penunjukan langsung karena alasan urgensi
dan time schedule mendesak, serta supaya memprioritaskan dengan urutan PSA, majalah,
dan publikasi digital.
       Atas disposisi Direktur Utama tersebut, kemudian Kepala Biro Humas membuat
memo kepada BPS dengan No.M/308/BHM/052004 tanggal 21 Mei 2004 untuk menilai
kelayakan harga dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan majalah atas penawaran
dari PT AT.
       Selanjutnya, pada tanggal 9 Juni 2004 dibuat Perjanjian Kerjasama No.PER/61/
062004 dengan PT AT tentang penerbitan majalah Jamsostek sebesar Rp615.000.000,00
(75.000 eksemplar x Rp8.200,00) belum termasuk pajak dan ongkos kirim, untuk setiap
kali penerbitan. Kemudian karena adanya penambahan jumlah eksemplar yang akan
diterbitkan, dibuat Addendum Perjanjian No.PER/105/102004 tanggal 25 Oktober 2004
dengan perubahan biaya pekerjaan sebesar Rp780.000.000,00 (100.000 eksemplar x
Rp7.800,00) untuk satu kali penerbitan.
       Untuk tahun 2004 telah diterbitkan tiga edisi, dengan biaya cetak sebagai berikut :
a. Edisi      I    sebesar    Rp676.500.000,00,   ditambah     biaya   distribusi   sebesar
   Rp393.184.000,00, untuk bulan Juli-Agustus 2004.
b. Edisi      II   sebesar    Rp676.500.000,00,     ditambah   biaya   distribusi   sebesar
   Rp393.184.000,00, untuk bulan September-Oktober 2004.
c. Edisi    III     sebesar   Rp858.000.000,00,     ditambah   biaya   distribusi   sebesar
   Rp439.175.907,00, untuk bulan November-Desember 2004.
       Berdasarkan pemeriksaan atas proses pengadaan jasa penerbitan majalah
Jamsostek tersebut, diketahui hal-hal sebagai berikut :
a. Proses perencanaan tidak dilakukan dengan cermat.
           Berdasarkan perjanjian setiap kali penerbitan adalah sebanyak 75.000
   eksemplar, yang akan didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan peserta
   Jamsostek yang masih aktif, KC/Kanwil dan Kantor Pusat PT Jamsostek, serta
   instansi/asosiasi terkait dengan PT Jamsostek.


                                          141                    BPK-RI / AUDITAMA V
             Dari nota dinas/pengantar intern tanggal 30 Juli 2004 dari Urusan Promosi dan
   Publikasi kepada Kepala Biro Humas, diketahui distribusi sebanyak 75.000 eksemplar
   dengan rincian sebagai berikut :
   1) Kantor Pusat sebanyak 1.280 eksemplar.
   2) Kanwil/Kacab sebanyak 10.022 eksemplar.
   3) Perusahaan peserta sebanyak 63.598 eksemplar.
   4) Cadangan sebanyak 100 eksemplar.
             Mengenai data perusahaan-perusahaan aktif yang dikirim oleh Kanwil dan KC
   terdapat nama dan alamat perusahaan yang di dalamnya termasuk perusahaan
   non-aktif. Data tersebut tidak diuji kembali oleh Biro Humas, sehingga kebenaran
   jumlah majalah yang seharusnya dicetak dan didistribusikan belum sepenuhnya dapat
   diyakini.
             Seharusnya Biro Humas mengacu pada RKAP dalam menyusun rencana
   pengadaan yang meliputi jenis, spesifikasi, jumlah dan waktu barang yang dibutuhkan
   secara cermat agar dapat dipertanggungjawabkan.
b. Proses evaluasi administrasi oleh BPS dhi. Panitia Pengadaan tidak dilakukan dengan
   cermat.
             Berdasarkan pemeriksaan atas kelengkapan administrasi dari PT AT yang
   evaluasinya dilakukan oleh BPS, diketahui hal-hal berikut :
   1) Surat keterangan domisili perusahaan No.66/1.824/2003 tanggal 24 Maret 2003
       telah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 24 Maret 2004. Seharusnya
       berdasarkan ketentuan pedoman pengadaan barang/jasa, dokumen administratif
       masanya harus masih berlaku.
   2) Sertifikasi untuk sub-bidang jasa kreatif periklanan dan penerbitan dikeluarkan
       oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi DKI Jakarta tanggal 15 Juni 2004 setelah
       adanya perjanjian kerjasama tanggal 9 Juni 2004, sedangkan sertifikasi yang
       dimasukkan pada dokumen administrasi adalah sertifikasi yang tidak mempunyai
       sub-bidang jasa kreatif periklanan dan penerbitan.
   3) PT AT sesuai akte pendiriannya berdiri sejak tanggal 3 Maret 2003 dan mendapat
       pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 17 April
                                          142                    BPK-RI / AUDITAMA V
      2003. Kemudian sertifikasi untuk sub-bidang jasa kreatif periklanan dan
      penerbitan baru diperoleh tanggal 15 Juni 2004. Dengan demikian, PT AT
      merupakan perusahaan yang baru berdiri selama satu tahun hingga perjanjian
      tanggal 9 Juni 2004 dan belum berpengalaman di bidangnya. Dapat dibuktikan
      dari tidak adanya bukti kontrak atau perjanjian kerjasama yang disertai dalam
      dokumen administrasinya.
          Kondisi tersebut tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang/jasa
   PT Jamsostek sesuai SK Direksi No.KEP/80/062001 tanggal 29 Juni 2001, seharusnya
   BPS melaksanakan tugasnya dengan baik, antara lain dengan melakukan evaluasi atas
   administrasi secara cermat.
c. Pengadaan majalah belum sepenuhnya dapat didistribusikan dengan baik
   1) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama, PT AT selain menerbitkan majalah juga
      berkewajiban mendistribusikan majalah tersebut. Akan tetapi, berkaitan dengan
      hal tersebut, PT AT tidak mempunyai usaha di bidang jasa pengiriman barang atau
      mempunyai pengalaman dalam bidang distribusi barang, sehingga dalam
      pelaksanaannya PT AT menyerahkan kepada perusahaan lain.
   2) KC tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah majalah yang dikirim, karena KC
      tidak mempunyai copy tanda terima majalah tersebut. Seharusnya tanda terima
      tersebut dapat dijadikan salah satu alat pengendalian atas barang yang diterima
      yang dilaporkan oleh PT AT pada saat penagihan pembayaran distribusi majalah.
   3) Pada KC Karimunjawa dan beberapa cabang yang dicek mengenai penerimaan dan
      pengiriman majalah, diketahui terdapat :
      a) Perusahaan peserta yang tidak menerima ketiga edisi majalah yang telah
          dikirimkan tersebut, seperti PT Sampurna Printpack, PT Lion Superindo, dan
          PT Perwita Nusaraya.
          Namun, berdasarkan penjelasan dari Biro Humas yang merupakan hasil
          konfirmasi kepada PT AT bahwa untuk PT Sampurna Printpack dan
          PT Perwita Nusaraya PT Perwita Nusaraya, tidak ada dalam daftar perusahaan
          yang dikirim.


                                       143                  BPK-RI / AUDITAMA V
       b) Perusahaan peserta yang menerima salah satu dari ketiga edisi tersebut seperti
          PT Lestari Karya Makmur dan PT Merpati Wahana Taksi.
          Namun, berdasarkan penjelasan dari Biro Humas berdasarkan hasil konfirmasi
          kepada PT AT yang bersumber pada bukti pengiriman diketahui untuk kedua
          perusahaan di atas telah menerima ketiga edisi majalah yang diterbitkan.
       c) Majalah yang dikirimkan kepada perusahaan peserta melalui pos yang
          dimasukkan ke kotak pos KC di daerah, karena perusahaan yang dituju tidak
          ditemukan.
   4) Berdasarkan data rencana distribusi diketahui terdapat perusahaan yang tidak
       beroperasi lagi seperti Bank Harapan Sentosa (BHS) dan BDNI yang dimasukkan
       dalam perusahaan peserta yang dikirim majalah.

       Seharusnya pengadaan dilakukan dengan perencanaan yang baik dan cermat
disertai dengan penentuan pola distribusi yang baik, sehingga dapat dipakai sebagai alat
kontrol atau pengendalian atas pelaksanaan pengadaan dan distribusinya.

       Kondisi diatas mengakibatkan proses pengadaan dan distribusi majalah Jamsostek
diragukan kewajarannya.

       Hal tersebut terjadi karena :
a. Pihak-pihak yang terkait dalam pengadaaan dan pendistribusian majalah Jamsostek
   belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan cermat .
b. Tidak pernah dilakukan evaluasi atas kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan
   di lapangan pada edisi sebelumnya untuk dijadikan perbaikan pada pelaksanaan edisi
   yang berikutnya.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penerbitan majalah Jamsostek sebagai
sarana sosialisasi, promosi dan publikasi, merupakan salah satu program kerja Biro
Humas yang tertuang dalam RKAP 2004. Dalam pelaksanaannya telah diupayakan
melalui tahapan proses dengan mengedepankan unsur efisiensi dan efektivitas, khususnya
berkaitan dengan percepatan pada proses pengadaannya. Namun demikian, oleh karena
pekerjaan penerbitan majalah Jamsostek ini yang telah 7 tahun tidak bisa terbit dan
merupakan hal dan pengalaman baru, khususnya bagi jajaran Biro Humas dengan

                                        144                    BPK-RI / AUDITAMA V
organisasi dan SDM yang juga relatif baru, maka kami memahami jika dalam pengelolaan
majalah baru ini masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan dan evaluasinya.
       Percepatan proses disebabkan upaya untuk memanfaatkan momentum pemilu,
sehingga target sosialisasi, promosi dan publikasi menjadi lebih optimal, dimana
menjelang pemilu tersebut Direksi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan
perlindungan bagi pencoblos peserta Jamsostek ketika menggunakan hak pilih mereka.
Kebijakan inilah yang dijadikan topik utama pada majalah Jamsostek Edisi 1.
       Selanjutnya agar penerbitan majalah Jamsostek tersebut lebih efektif, telah
dilakukan upaya-upaya perbaikan khususnya untuk proses distribusi, antara-lain :
a. Pembuatan surat penegasan kepada perusahaan distribusi untuk lebih akurat dalam
   pengirimannya, yaitu dengan mencantumkan Manajer Personalia Perusahaan sebagai
   alamat penerima dan meminta nama, tanda-tangan & nomor telepon penerima majalah
   tersebut, agar lebih tepat sasaran dan mudah dikonfirmasi.
b. Pembuatan surat ke kantor cabang/wilayah untuk meng-update data perusahaan yang
   akan dikirimi majalah agar majalah sampai kepada perusahaan aktif yang
   direkomendasi oleh kantor cabang/wilayah.
c. Pembuatan memo ke Biro TI dan Divisi Operasi untuk minta data perusahaan yang
   up to date sebagai data pembanding dengan data dari kacab/kanwil.
d. Membuat analisa terhadap data yang dikirimkan oleh kacab/kanwil.
e. Menunda sementara penerbitan majalah sampai data selesai di-up date/konfirmasi
f. Pengaturan rencana distribusi melalui Biro Sekretariat Perusahaan
Ke depan seleksi administrasi akan dilakukan lebih cermat dan atas distribusi majalah
tersebut akan dilakukan melalui Biro Sekretariat Perusahaan.
        BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek :
a. Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan dan
   pendistribusian majalah Jamsostek karena tidak menjalankan fungsinya dengan baik;
b. Meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan penerbitan majalah yang sudah
   dilaksanakan;




                                        145                     BPK-RI / AUDITAMA V
   c. Pada masa yang akan datang melakukan pemisahaan rekanan yang ditunjuk sebagai
         pelaksana pengadaan majalah, dan rekanan yang akan mendistribusikan majalah
         tersebut;
   d. Dan dalam penunjukan langsung yang dilaksanakan harus senantiasa memenuhi
         kriteria yang telah ditetapkan pada pedoman pengadaan barang/jasa PT Jamsostek.


19. Terdapat tindakan berindikasi manipulasi yang dilakukan oleh sejumlah pegawai
   PT Jamsostek di Kanwil dan KC serta pihak III dengan taksiran kerugian sekitar
   Rp10.538,88 juta
            Dalam tahun 2004 pada PT Jamsostek telah terjadi tindakan yang berindikasi
   manipulasi. Tindakan manipulasi tersebut dilakukan oleh sejumlah pegawai PT Jamsostek
   yang berada di kantor-kantor cabang yang tersebar di berbagai daerah.
                 Berdasarkan pemeriksaan atas laporan-laporan yang berkaitan dengan
   tindakan manipulasi yang telah diperiksa oleh unit Biro Pengawasan Intern (BPI)
   PT Jamsostek, diketahui bahwa manipulasi tersebut terjadi pada Kanwil dan KC dengan
   taksiran nilai kerugian sekitar Rp10.538.878.349,14 dengan rincian sebagai berikut:
    No        Nama Kanwil/                      Indikasi                     Total Penyimpangan
                Cabang                                                               (Rp)
     1      KC NTT             Pengadaan tanah di Jalan W. J. Lalamentik,          311.950.000,00
                               Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo,
                               Kupang senilai Rp730.000.000,00 tidak
                               sesuai dengan ketentuan yang telah
                               ditetapkan
     2      KC Surakarta       Penyimpangan pembayaran JHT atas nama              155.712.660,00
                               63 eks karyawan PTPN IX (Persero)
                               Batujumus Karanganyar kepada yang tidak
                               berhak periode 4 Maret 2002 s.d 23 Juni
                               2003
     3      KC Kalimantan      Pemalsuan bukti klaim pembayaran JKK               230.011.350,00
            Barat              oleh pegawai PT Ranti Brothers dan
                               PT Maha Jaya Raya Kalimantan Barat
                               periode tahun 2000 s.d 2003 dan s.d tanggal
                               28 Pebruari 2005 telah dikembalikan ke
                               Cabang Kalimantan Barat
     4      KC Jambi           Klaim JHT fiktif untuk karyawan aktif dan           14.848.450,00
                               non-aktif PTPN VI periode tahun 1996 s.d
                               1997

                                             146                     BPK-RI / AUDITAMA V
  5   KC Gresik          Penyimpangan pembayaran jaminan dan               48.799.727,00
                         telah dikembalikan oleh yang bersangkutan
                         sejumlah yang sama
  6   KC Pangkalpinang   Kelalaian dalam melakukan penyimpanan               8.652.000,00
                         dan administrasi penggunaan meterai
  7   KC Sukabumi        Penyalahgunaan keuangan yang dibukukan            7.320.613.696
                         sebagai pembayaran JHT mulai bulan
                         Januari 2002 s.d Juni 2004
  8   Kanwil Makassar   a. Pemalsuan SSP/Penggelapan Pajak                396.865.027,73
                        b. Setoran dana fiktif ke rekening bank
                             program DPKP.                                   6.250.000,00
                        c. Pembelian         barang   fiktif  dengan
                             menggunakan kuitansi palsu sebesar
                             Rp31.812.500,00 dan pertanggung-
                             jawaban persekot kerja dengan bukti
                             fiktif sebesar Rp135.000.000,00              166.812.500,00
  9   KC Makassar       a. Pembelian         barang   fiktif  dengan       27.945.000,00
                             menggunakan kuitansi palsu
                        b. Pemalsuan SSP/Penggelapan Pajak                611.983.665,81
                        c. Pembayaran JHT Fiktif                          534.483.506,84
 10   KC Bali            Pembelian dan pembayaran uang muka                17.495.000,00
                         genset sebesar Rp54.950.000,00 bermasalah
 11   KC Magelang        Penyimpangan pembayaran klaim JHT                565.249.805,76
                         amalgamasi dengan cara mark up saldo JHT
                         peserta sejak Maret 2003 s.d Oktober 2004
 12   KC Karawang        Penyalahgunaan        uang   iuran   peserta     121.205.960,00
                         Jamsostek tetapi tidak disetorkan ke
                         rekening      perusahaan     tetapi   untuk
                         kepentingan pribadi selama periode Agustus
                         s.d Nopember 2004
                       Total Penyimpangan                               10.538.878.349,14


       Dari data di atas diketahui bahwa penyimpangan tersebut terjadi dalam waktu yang
relatif lama bahkan ada yang melebihi satu tahun. Hal tersebut menunjukkan lemahnya
sistem pengendalian intern karena sistem yang sudah dirancang tidak dapat mendeteksi
penyimpangan yang terjadi lebih dini.
       Dari jumlah perkiraan kerugian yang ditanggung oleh PT Jamsostek dalam tahun
2004 sebesar Rp10.538.878.349,14, sebagian diantaranya telah dapat diselamatkan sampai
dengan pemeriksaan berakhir tanggal 31 Maret 2005, yaitu sebesar Rp278.811.077,00
atau 2,65 % yaitu di KC Kalimantan Barat sebesar Rp230.011.350,00 dan Gresik sebesar




                                         147                    BPK-RI / AUDITAMA V
Rp48.799.727,00. Dengan demikian, sisa kerugian yang masih belum dapat diselamatkan
yaitu sebesar Rp10.260.067.277,14 atau 97,35 %.
       Selanjutnya dari 16 kasus yang berindikasi manipulasi yang tersebar pada satu
Kanwil dan 11 KC tersebut, diantaranya sebanyak tiga kasus di Kanwil dan KC Makassar
telah diserahkan oleh PT Jamsostek kepada pihak berwajib dan pelakunya sedang dalam
proses hukum. Sisanya sebanyak 13 kasus di 10 KC dan satu Kanwil telah diselesaikan
secara internal PT Jamsostek dengan hasil yang terlibat telah diberikan sanksi berupa
peringatan tertulis, PHK, diturunkan golongannya atau ditunda kenaikan golongannya.
Sedangkan dua kasus masih dalam proses yaitu KC Magelang dan KC Karawang.
       Terjadinya kondisi di atas disebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang
dilakukan oleh atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan, dan masih adanya sikap
mental yang kurang baik dari pegawai PT Jamsostek.
       Kondisi di atas mengakibatkan terhambatnya usaha untuk menciptakan perusahaan
yang bersih (clean corporate) dan dapat merusak citra PT Jamsostek di mata masyarakat.
Selain itu, adanya manipulasi yang dilakukan oleh beberapa pegawai tersebut,
PT Jamsostek dirugikan sebesar Rp10.260.067.277,14 yang merupakan sisa kerugian
yang belum dapat dikembalikan.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa untuk menanggulangi manipulasi yang
dilakukan oleh sejumlah Pegawai di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang, PT Jamsostek
telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
a. Atasan langsung dari pegawai yang melakukan manipulasi telah diberikan sanksi
    sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perjanjian Kerjasama Bersama) dan sebagian
    dimutasikan ke Jabatan Non-Struktural.
b. Para Kepala Kantor Cabang telah diikutkan dalam Diklat Kepemimpinan
    (Leadership).
c. Setiap Pejabat Struktural Kantor Daerah dan Kantor Pusat menandatangani Kontrak
    Manajemen pada awal tahun dan akan diadakan penilaian pada akhir tahun
d. Terhadap pegawai yang melakukan manipulasi akan diberikan sanksi sesuai
    ketentuan yang berlaku (Perjanjian Kerjasama Bersama ) dan jika yang bersangkutan
    tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya akan diproses secara hukum.
                                       148                   BPK-RI / AUDITAMA V
   e. Upaya Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dikenakan terhadap pegawai yang melakukan
       manipulasi.
   f. Kekosongan formasi Jabatan Struktural dan Job Title telah diisi secara bertahap,
       sehingga dapat dihindarkan jabatan rangkap.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek memberikan sanksi kepada
   pegawai-pegawai yang melakukan manipulasi tersebut, dan melaporkan kepada yang
   berwajib atas tindakan kriminal yang dilakukan, lebih mengoptimalkan BPI dalam
   menciptakan early warning system, serta memperkuat pengendalian intern, sehingga
   usaha untuk menciptakan perusahaan yang bersih (clean corporate) dan meningkatkan
   citra PT Jamsostek di mata masyarakat dapat dicapai.

20. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya
   a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun buku 2003
             Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan PT Jamsostek
      Tahun Buku 2003 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya terdapat
      35 temuan yang masih dipantau dan sesuai dengan hasil pemeriksaan atas penyelesaian
      tindak lanjut temuan tersebut pada tahun buku 2004, maka dari 35 temuan tersebut
      terdapat 16 temuan telah selesai ditindaklanjuti. Sisanya sebanyak 19 temuan masih
      diikuti perkembangan tindaklanjutnya (dipantau), yaitu :
      1) Sistem alokasi penerimaan iuran ke Dana Investasi JHT dan Non-JHT
          belum sepenuhnya akurat
                 BPK-RI     menyarankan      agar    Direksi     PT    Jamsostek   melakukan
          penyempurnaan sistem alokasi penerimaan iuran ke dalam investible fund JHT dan
          Non-JHT secara tepat setiap waktu dan Biro Akuntansi melakukan pengungkapan
          yang memadai atas reklasifikasi/pemindahan deposito Non-JHT ke deposito JHT
          pada catatan atas laporan keuangan.
                 Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa Biro Akuntansi telah melakukan
          Rekonsiliasi Dana JHT setiap bulan. Atas perhitungan Rekonsiliasi Hutang JHT
          tersebut   dibandingkan dengan portofolio JHT jika terdapat selisih lebih/kurang
          maka dilakukan reklasifikasi.

                                            149                       BPK-RI / AUDITAMA V
          Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena sampai saat ini
   belum ditemukan sistem alokasi yang tepat setiap waktu untuk alokasi penerimaan
   iuran kedalam investible fund JHT dan Non-JHT. Temuan ini masih dipantau.


2) Rekonsiliasi iuran secara bulanan belum dilaksanakan secara optimal
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melakukan evaluasi
   pedoman pelaksanaan rekonsiliasi iuran dan penilaian kinerja petugas lapangan,
   dan meningkatkan monitoring para atasan di masing-masing KC terhadap para
   petugas pelaksana, serta meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan (peserta)
   mengenai pentingnya rekonsiliasi iuran bulanan.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa Divisi Operasi sudah
   melakukan beberapa tindak lanjut, antara lain :
   a) Menerbitkan Surat Direktur Operasi dan Pelayanan Nomor.B/7085/082004
      tanggal 18 Agustus 2004 tentang rekonsiliasi iuran dan penagihan piutang
      iuran.
   b) Menerbitkan Surat Direktur Operasi dan Pelayanan Nomor.B/9853/082004
      tanggal 3 Nopember 2004 tentang penerimaan iuran dan pelaporan mutasi
      upah dan tenaga kerja.
   c) Pendidikan untuk meningkatkan kualitas Account Officer dan Kepala Bidang
      Pemasaran untuk Kantor Cabang di Kantor Wilayah III dan IV yang
      pelaksanaannya bekerjasama dengan Biro Pendidikan dan Latihan pada bulan
      23 Nopember 2004 s.d. 12 Desember 2004.
   d) Direktur Operasi dan Pelayanan dan Direktur Umum dan SDM mengeluarkan
      Surat Edaran Nomor.SE/09/102004 tentang Penilaian Kinerja Account Officer
      Tahun 2004, dimana ada 3 faktor pengurang yang salah satunya adalah
      Rekonsiliasi Iuran Bulanan.
   e) Terbitnya Keputusan Direksi PT Jamsostek Nomor.KEP/38/022005 tentang
      Pedoman Penilaian Kinerja Account Officer Tanggal 04 Maret 2005 Divisi


                                    150                  BPK-RI / AUDITAMA V
      Operasi membuat memo ke Biro Teknologi Informasi Nomor.M/122/DO/
      032005 tentang Report Rekonsiliasi Bulanan.
             Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena menunggu hasil
   evaluasi/penilaian kinerja para Account Officer secara nasional.         Temuan ini
   masih dipantau.


3) Terdapat prosedur pengajuan Surat Ketetapan Bebas Pajak Deposito JHT
   yang menyulitkan dan upaya penyederhanaan prosedur yang diajukan
   PT Jamsostek kepada Dirjen Pajak belum memperoleh tanggapan.
             BPK-RI    menyarankan      agar    Direksi   PT    Jamsostek   melakukan
   penyempurnaan sistem administrasi pengelolaan deposito yang mengakomodasi
   peraturan pajak mengenai mekanisme pembebasan pajak bunga deposito dan lebih
   intensif melakukan upaya untuk menyederhanakan mekanisme pengajuan SKB
   kepada Direktorat Jenderal Pajak tanpa mengurangi fungsi kontrol mekanisme
   yang telah ada untuk pendapatan negara dari sektor pajak.
             Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa PT Jamsostek bersama dengan
   PT Asabri, PT Taspen dan Asosiasi Dana Pensiun telah melakukan pembahasan
   mengenai Surat Keterangan Bebas Pajak atas deposito JHT dengan Dirjen Pajak,
   namun dalam pembahasan tersebut pihak Dirjen Pajak masih mempertimbangkan
   bentuk pengawasan dalam rangka menyederhanakan permohonan SKB deposito
   JHT. Selama ini ketentuan permohonan SKB diberlakukan untuk seluruh
   penyelenggara dana pensiun (dipersamakan).
             Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena sampai saat ini
   belum ada keputusan Dirjen Pajak untuk penyederhanaan permohonan SKB
   eposito     JHT,   Pihak   Dirjen    Pajak    masih    mempertimbangkan      bentuk
   pengawasanya.Temuan ini masih dipantau.




                                       151                     BPK-RI / AUDITAMA V
4) Jaminan tanah yang diserahkan oleh PT SPJ belum sepenuhnya bersertifikat
   dan belum dibalik atas nama PT Jamsostek serta nilai tanah yang diakui
   sebesar Rp100.000,00 juta belum dilakukan penilaian kembali.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi meningkatkan pemantauan atas proses
   pengalihan hak dan pengurusan sertifikat, serta segera menyelesaikan penilaian/
   appraisal atas tanah tersebut dan menjajagi kemungkinan menjual tanah tersebut
   untuk segera mendapatkan dana yang bisa diinvestasikan kembali.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa untuk tanah-tanah yang berada
   di Desa Waringin Jaya, Desa Sinar Jaya dan Desa Tambak sertifikatnya telah
   diserahkan kepada PT Jamsostek dan pada tanggal 26 Oktober 2004 telah
   dilakukan penyerahan kembali 77 sertifikat atas tanah yang terletak di Desa
   Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, memang terhadap
   tanah-tanah tersebut belum dilakukan balik nama ke atas nama PT Jamsostek, hal
   ini dilakukan   dengan pertimbangan karena menyangkut 2 kali beban biaya
   BPHTB apabila dikonversikan ke atas nama PT Jamsostek dan untuk itu
   PT Jamsostek akan memegang surat kuasa jual terhadap tanah-tanah tersebut.
          Sampai dengan saat ini DPUPM belum memiliki hasil penilaian/appraisal
   ulang, hal tersebut terjadi dikarenakan ada kendala teknis dari pihak PT SPJ,
   sehingga   Manajemen    PT    Jamsostek   memutuskan     untuk    memfokuskan
   penyelesaiaan pensertifikasian tanah-tanah tersebut, dan kami telah meminta
   bantuan Biro Perlengkapan dan Sarana untuk menunjuk appraisal agar melakukan
   penilaian kembali terhadap tanah-tanah tersebut sesuai dengan Memo Divisi
   PUPM Nomor.M/122/DPUPM/ 032005 tanggal 7 Maret 2005.
          Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena sampai saat ini
   PT Jamsostek belum melakukan penilaian/appraisal kembali atas tanah tersebut.
   Temuan ini masih dipantau.




                                   152                   BPK-RI / AUDITAMA V
5) Terdapat pembebanan Hak Tanggungan atas tanah jaminan MTN
   PT Volgren Indonesia sebesar Rp10.000,00 juta yang belum didasarkan pada
   penilaian yang wajar
           BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek meminta Divisi PUPM
   segera memproses penilaian jaminan dan meninjau kembali/mengoreksi nilai
   tanggungan pada Sertifikat Hak Tanggungan setelah terbit hasil penilaian
   jaminan.
           Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa berdasarkan Legal Opini yang
   diberikan oleh Law Office Remi & Darus No.Ref.711/J.3.11/HG-YH/VII/03
   tanggal 4 Juli 2003 dapat disimpulkan bahwa apabila hasil lelangnya (penjualan)
   lebih besar dari hak tanggungan yang dipasang, maka kelebihan hasil lelang akan
   dikembalikan kepada PT. Volgren Indonesia, agar hal tersebut tidak terjadi, maka
   perlu dipasang hak tanggungan yang lebih besar, guna mengantisipasi terjadinya
   hal tersebut diatas.
           Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena PT Jamsostek
   masih akan mengoreksi kembali nilai tanggungan yang akan dipasang. Pada
   tanggal 26 Juli 2004 MTN PT Volgreen Indonesia sudah jatuh tempo.
   Temuan ini masih dipantau.


6) Data warehouse, operasional data store dan sistem informasi manajemen
   yang telah dibayar senilai Rp464,99 juta belum dimanfaatkan secara optimal
           BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek dalam melaksanakan
   pembangunan sistem informasi direncanakan terlebih dahulu secara matang
   dengan mempertimbangkan aspek sarana, prasarana, dan dukungan SDM-nya,
   serta melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengantisipasi adanya kendala
   mengoptimalkan pemanfaatan data ware house tersebut.
           Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa pembangunan sistem informasi
   telah dilakukan secara matang dengan menggunakan atau dibantu pihak ketiga
   baik untuk perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan melalui tim Program
                                   153                    BPK-RI / AUDITAMA V
   Office yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah No. SPRIN/268/102004 tanggal
   22 Oktober 2004. Pembangunan data ware house akan dilanjutkan tahun 2006
   setelah implementasi aplikasi SIPT online selesai.
            Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan menunggu pemanfaatan
   data ware house secara optimal. Temuan ini masih dipantau.


7) Terdapat pertanggungjawaban persekot kerja yang belum sesuai dengan
   ketentuan
            BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melaksanakan ketentuan
   secara tegas dan konsekuen, serta memberikan sanksi kepada karyawan yang tidak
   mematuhi ketentuan tentang pertanggungjawaban persekot kerja.
            Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa berdasarkan Memo Biro
   Keuangan yang telah dikirimkan kepada seluruh unit kerja di Kantor Pusat
   dengan      tembusan    kepada    masing     masing       personil        yang   belum
   mempertanggungjawabkan persekot kerjanya.
            Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena pada hasil
   pemeriksaan TB 2004 masih ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan-
   ketentuan berkaitan dengan pertanggungjawaban persekot kerja. Temuan Tahun
   Buku      2004     tersebut    diinformasikan        ke   BPI        PT      Jamsostek.
   Temuan ini masih dipantau.


8) Saldo Hutang JHT pada neraca belum sepenuhnya didukung oleh data yang
   akurat
            BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek :
   a) Memberikan arahan kepada Tim Penyelesaian untuk meningkatkan upaya
      penyelesaian selisih Hutang JHT.




                                    154                      BPK-RI / AUDITAMA V
   b) Memberikan arahan kepada Divisi Operasi dan Biro Teknologi Informasi agar
      bekerja sama untuk menyajikan data pada D/PSJHT sesuai dengan posisi
      neraca yang diperbandingkan.
   c) Menentukan batas waktu tertentu untuk melakukan cut off data hutang JHT di
      neraca yang sudah teridentifikasi dan belum teridentifikasi, untuk selanjutnya
      melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap yang belum teridentifikasi.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa berdasarkan Keputusan Direksi
   Nomor.KEP/59/042004 tanggal 16 April 2004 membentuk Tim Cut Off
   Penyelesaian SJHT tahun 2004 dengan batas waktu penyelesaian 31 Juli 2004.
   Hasil Tim Cut Off diterbitkan Keputusan Direksi Nomor.KEP/260/102004 tanggal
   18 Oktober 2004, yaitu saldo JHT tahun 2003 per Juni 2004 sebesar
   Rp21.341.217.973.433,00,     dan    saldo   Akuntasi      tahun   2003   sebesar
   Rp22.341.217.973.433,00.
          Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan TB 2004 masih ditemukan di
   beberapa KC      yang   penyajian PSJHT-nya       belum    akurat. Temuan     ini
   diinformasikan ke BPI PT Jamsostek. Dengan pertimbangan ini atas temuan
   tersebut masih dipantau.


9) Jumlah Daftar Nama Tertanggung Program JPK hasil proses SIPT sampai
   dengan tahun 2003 diragukan keandalannya.
          BPK-RI menyarankan agar PT Jamsostek :
   a) Melakukan evaluasi dan menyempurnakan aplikasi yang saat ini digunakan
      untuk mengurangi pembayaran yang lebih besar di masa yang akan datang.
   b) Melakukan pembersihan data (clean up) data yang terkait dengan program
      JPK.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa perbaikan aplikasi SIPT terus
   menerus dilakukan dengan mengirimkan modul perbaikan melalui service pack.
   Pengiriman SIPT 3.06 (3 Desember 2003), SP2 (25 Februari 2004), SP3(10 Mei
   2004) , SP4 (4 Agustus 2004) dan SP5 (10 Desember 2004). Dalam setiap SP
   terlihat jelas penambahan/perbaikan modul yang dikoreksi/ditambah. Data DNT
                                     155                  BPK-RI / AUDITAMA V
   sudah dapat dikeluarkan dari aplikasi SIPT dengan benar semenjak SP4 dan SP5.
   Selain itu, pembersihan data kepesertaan JPK dan DNT sudah dimulai sejak
   instalasi SIPT 3.06 dan terus dilakukan melalui proses data cleaning tahap I sejak
   Agustus sampai dengan Desember 2004.
          Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena :
  a) Pembersihan data kepesertaan JPK dan DNT belum diselesaikan secara tuntas,
      baru berada pada tahap I yang dilakukan sejak Agustus s.d Desember 2004.
  b) Hasil pemeriksaan TB 2004 masih ditemukan pada beberapa cabang, DNT
      yang berkaitan dengan JPK yang belum akurat.
  Temuan Tahun Buku 2004 diinformasikan ke BPI PT Jamsostek. Temuan ini
  masih dipantau.


10) Manajemen Sistem Informasi belum sepenuhnya mengandung Sistem
  pengendalian intern yang memadai.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek segera menyusun
   kebijakan dan standar & prosedur berkaitan dengan sistem informasi yang belum
   dimiliki, agar pengendalian terhadap pembangunan, pengembangan dan
   penggunaan sistem informasi dapat diyakini keandalan dan keakuratannya.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa TOR penyusunan SOP
   Pengelolaan Teknologi Informasi telah disusun dan disampaikan kepada beberapa
   lembaga perguruan tinggi untuk dilakukan kerjasama penyusunan SOP di tahun
   anggaran 2005.
          Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena TOR penyusunan
   SOP Pengelolaan Teknologi Informasi baru disusun dan disampaikan kepada
   beberapa lembaga perguruan tinggi untuk dilakukan kerjasama penyusunan SOP
   di T.A. 2005. Temuan ini masih dipantau.




                                    156                    BPK-RI / AUDITAMA V
11) Terdapat beberapa kelemahan pengendalian intern dalam Sistem Informasi
   Peserta Terpadu PT Jamsostek.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek segera melakukan
   evaluasi terhadap sistem aplikasi yang digunakan saat ini dan melakukan
   perbaikan yang diperlukan untuk mendapatkan sistem aplikasi (SIPT) yang andal
   dan akurat, serta mengambil langkah antisipasi yang mudah disesuaikan dengan
   mempertimbangkan rencana jangka panjang yang telah disusun.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa evaluasi terhadap sistem
   aplikasi telah dilakukan dengan beberapa tahapan. Dimulai dengan evaluasi bisnis
   proses, evaluasi sistem aplikasi SIPT dan SIAK, evaluasi pengelolaan data (antara
   lain cut off hutang JHT Juni 2004 atas PSJHT 2003) dan evaluasi infrastruktur;
   termasuk persiapan SDM, sosialisasi perubahan budaya kerja, dan struktur
   organisasi (lampiran KEP.289/112004, hasil kajian Magnus mengenai sentralisasi
   data dan aplikasi, workshop manajemen data).
          Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena pada pemeriksaan
   TB 2004 masih ditemukan adanya temuan yang berkaitan dengan output SIPT
   yaitu pada piutang. Temuan Tahun Buku 2004 yang berkaitan dengan masalah ini
   disampaikan ke BPI PT Jamsostek. Temuan ini masih dipantau.


12) Terdapat pengalihan peserta dari PT Taspen ke PT Jamsostek yang tidak
   didukung dengan data kepesertaan dan saldo hutang JHT yang akurat.
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek segera menindaklanjuti
   isi Keputusan Bersama tanggal 14 Maret 2003 dengan mempertimbangkan masa
   kerja tim yang telah berakhir tanggal 14 Maret 2004 dan berkoordinasi dengan
   Direksi PT Taspen untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Rekonsiliasi Data
   Kepesertaan.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa :
   a) Telah dilakukan perubahan Keputusan Bersama Direksi PT. Taspen dan
       Direksi PT Jamsostek Nomor.SK-41A/DIR/2003 dan Nomor.KEP/15/KKB/
                                   157                    BPK-RI / AUDITAMA V
       102004 tanggal 12 Oktober 2004 sebagai perubahan Keputusan Bersama
       Direksi PT Taspen dan Direksi PT Jamsostek Nomor.SK-13/DIR/2003 dan
       Nomor.KEP/01/KKB/032003 tentang Rekonsiliasi Data Kepesertaan Program
       JHT Eks Peserta PT Taspen.
   b) Menerbitkan Surat Edaran bersama antara PT Taspen (Persero) dengan
       PT Jamsostek Nomor.SEB-15/DIR/2004 dan SE/10/102004 tentang Petunjuk
       Teknis Rekonsiliasi Data Kepesertaan Program JHT Eks Peserta PT Taspen .
           Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran
   belum sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan menunggu hasil
   rekonsiliasi data kepesertaan program JHT eks peserta PT Taspen. Temuan ini
   masih dipantau.


13) Perpindahan data kepesertaan atas sentralisasi peserta PT Taspen ke KC
   Kebon Sirih belum didukung oleh data yang akurat dan belum tercatat pada
   laporan keuangan KC Kebon Sirih Tahun Buku 2003
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek lebih aktif meminta
   KC Kebon Sirih berkoordinasi dengan Kanwil III dan Kantor Pusat, serta KC lain
   yang terkait untuk melakukan rekonsiliasi/validasi data kepesertaan yang
   dipindahkan dan segera melakukan pencatatan pada laporan keuangan.
          Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa :
    a) Divisi Operasi juga memfasilitasi untuk kegiatan Rekonsiliasi Kepesertaan
        Eks PT Taspen antara Kantor Cabang di Wilayah III dan Wilayah II dengan
        perusahaan peserta dan PT Taspen, kegiatan ini dilakukan untuk
        mempercepat penyelesaian rekonsiliasi tersebut untuk dapat dicatat
        pembukuannya.
    b) Untuk Kanwil III khususnya pada kepesertaan Kantor Cabang Kebon Sirih
        telah dilakukan sosialisasi dan saat ini sedang melakukan rekonsiliasi data .
    Telah dihasilkan berita acara terhadap rekonsiliasi untuk sebanyak sepuluh
    perusahaan.


                                     158                    BPK-RI / AUDITAMA V
              Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
       sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan menunggu hasil
       rekonsiliasi diselesaikan secara tuntas. Temuan ini masih dipantau.


b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan TB 2002
   1) Terdapat ketidakpastian pelunasan MTN PT Hati Prima Perdasa (PT HPP)
      sebesar Rp12.800,00 juta dalam target penerimaan hasil investasi melalui
      KPAI PT Panin Sekuritas (PT PS).
              BPK-RI     menyarankan     agar    Direksi   PT   Jamsostek    mempertegas
       keberadaan MTN PT HPP kepada PT PS, dan meminta agar dilakukan penagihan
       bunganya, serta meminta jaminan yang minimal senilai dengan MTN tersebut.
              Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa PT Jamsostek telah membentuk
       cadangan penyisihan MTN sebesar 100% atau seluruh pokok MTN. Usaha
       penagihan terus dilakukan dan DPUPM sedang menjajaki untuk menyerahkan
       masalah MTN PT HPP kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara
       (KP2LN).
              Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
       sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena DPUPM masih
       melakukan usaha penagihan dan sedang menjajaki untuk menyerahkan masalah
       MTN PT HPP kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).
       Temuan ini masih dipantau.


   2) PT Jamsostek belum melakukan pemantauan secara optimal terhadap Pajak
      Penghasilan (PPh) atas pendapatan bunga dan acrrued pendapatan bunga
      FRN/MTN yang transaksinya melalui Bank Niaga Custody.
              BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek menginstruksikan:
      a) Divisi PUPM melengkapi kembali bukti potongan atas pendapatan bunga
          Floating Rate Notes (FRN) Garuda dan MTN Pegadaian V/2000, serta capital
          gain atas penjualan MTN Pegadaian V/2000. Jika atas pendapatan bunga
          tersebut   tidak   diperoleh   bukti   potongannya,    maka   PT     Jamsostek

                                         159                    BPK-RI / AUDITAMA V
   mengembalikan kepada pembayar bunga sebesar jumlah PPh yang seharusnya
   dipotong.
b) Divisi PUPM untuk selanjutnya meningkatkan pemantauan terhadap PPh atas
   pendapatan bunga yang diterima melalui Niaga Custody.
c) Biro Keuangan memperoleh akses dan informasi yang memadai atas transaksi
   Bank Niaga Custody untuk melakukan pemantauan PPh.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2003
PT Jamsostek      telah mengirim surat kepada Bank Niaga Custody dengan
Nomor.B/1821/032003 perihal Permintaan Informasi Perpajakan FRN PT Garuda
Indonesia, yang     kemudian dijawab oleh Niaga Custody dengan surat
No.280/CA/CSD/2003 yang intinya mereka belum mempunyai informasi yang
jelas mengenai perpajakan FRN Garuda, karena mereka menerima bunga dari
paying agent tidak dikenakan pajak dan mereka juga melampirkan prospektus
FRN Garuda yang telah langsung kami serahkan kepada BPK.
       Pada bulan November tahun 2003 staf Divisi PUPM dan Bagian
Perpajakan Biro Keuangan PT Jamsostek, bersama dengan staf Bank Niaga
Custody (Ibu Adjani Sugiharjo) mendatangi PT Garuda Indonesia Bagian
General Manager Taxation yaitu Bapak Herman untuk meminta penjelasan
masalah ini dan mereka memberikan jawaban bahwa penghasilan atas bunga FRN
yang diterima seluruh investor tidak dikenakan pajak karena surat berharga ini
didaftarkan di bursa Luxemburg. Berdasarkan informasi tersebut, maka
PT Jamsostek mengirim surat kepada Vice President Treasury PT Garuda
Indonesia dengan No.B/8922/122003 tertanggal 4 Desember 2003 perihal
Permintaan Konfirmasi Perpajakan atas FRN PT Garuda Indonesia dan sampai
dengan saat ini pihak PT Garuda Indonesia tidak memberikan jawaban padahal
posisi PT Garuda Indonesia adalah sebagai WAPU.
       Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena PT Garuda
Indonesia sampai dengan saat ini belum memberikan jawaban atas surat


                               160                   BPK-RI / AUDITAMA V
   PT Jamsostek kepada Vice President Treasury PT Garuda Indonesia
   No.B/8922/122003 tanggal 4 Desember 2003. Temuan ini masih dipantau.


3) Terdapat beberapa Kantor Cabang yang kurang tertib dan cermat dalam
  penyusunan dan pencatatan selisih rekonsiliasi bank.
           BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek membuat kebijakan
   untuk meningkatkan ketertiban dan kecermatan penyusunan dan pencatatan selisih
   rekonsiliasi bank. Khusus untuk KC Bangkalan, KC Tanjung Perak,
   KC Karawang, KC Balaraja dan KC Cirebon diinstruksikan untuk segera
   menyelesaikan kertas kerja rekonsiliasi bank per 31 Desember 2002.
           Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa Biro Akuntansi sudah
   menurunkan tim yang terdiri dari personil Biro Akuntansi dan Kanwil IV pada
   tanggal 25 Agustus s.d. 08 September 2004 sesuai Surat Perintah Perjalanan
   Dinas Direktur Keuangan Nomor.SPPD/718/082004 dengan hasil sebagai
   berikut :
    a) Saldo terakhir rekonsiliasi    sebesar Rp1.045.363.486,00. Jumlah tersebut
        akan diusulkan menjadi koreksi audit pada Desember 2004. Hasil
        identifikasi, jumlah tersebut merupakan iuran yang sudah dicatat pada Kartu
        Iuran, tetapi belum dibukukan pada aplikasi GL.
    b) Kenaikan jumlah saldo rekonsiliasi disebabkan adanya sejumlah faktor
        penambah dan pengurang pada kertas kerja rekon yang sudah dibukukan.
           Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena pada General
   Audit tahun buku 2004 masih ditemukan adanya temuan mengenai rekon bank.
   Temuan Tahun Buku 2004 disampaikan ke BPI PT Jamsostek. Temuan ini masih
   dipantau.




                                     161                  BPK-RI / AUDITAMA V
   4) Biro Perlengkapan Sarana belum memiliki daftar peralatan kantor yang
      akurat.
                BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek mengambil kebijakan
       penertiban pengelolaan aktiva tetap, menyempurnakan dan menerapkan SIAT
       secara menyeluruh, serta meminta Biro Perlengkapan Sarana (BPS) agar selalu
       mempedomani dan melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Direksi.
                Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa BPS sudah menyelesaikan
       penyusunan daftar barang inventaris yang telah direkonsiliasi dengan data
       akuntansi per 31 Desember 2003 untuk setiap unit kerja Kantor Wilayah/Kantor
       Cabang, termasuk aktiva tetap Kantor Wilayah II dan VIII yang telah
       diselesaikan.
                Untuk akurasi pelaporan barang inventaris, maka Pedoman Pengelolaan
       Barang     Inventaris   telah   disempurnakan     dengan     Keputusan     Direksi
       Nomor.KEP/139/072004 tanggal 8 Juli 2004, sedangkan aplikasi SIAT sebagai
       sarana penunjang pelaksanaan administrasinya masih dalam proses pembangunan
       pada tahun anggaran 2005. Data base barang inventaris saat ini masih dalam
       bentuk file excell yang dapat dikonversi pada aplikasi SIAT.
                Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
       sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena menunggu hasil
       rekonsiliasi antara data akuntansi data BPS secara nasional selesai. Serta aplikasi
       SIAT masih dalam proses pengembangan. Temuan ini masih dipantau.


c. Tindak lanjut hasil pemeriksaan TB 2001/2002
   1) Prosedur investasi pada saham sebesar Rp200.726,25 juta dilaksanakan tidak
      sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah merugikan perusahaan dan
      berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar, yaitu: Investasi pada saham
      PT BR sebesar Rp120.000,00 juta; Pembelian saham PT LAPD sebesar
      Rp22.500,00 juta; Pembelian saham PT Kopi sebesar Rp50.762,36 juta.
                BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek dalam mengambil
       kebijakan selalu menaati ketentuan yang berlaku dan melaksanakan prinsip

                                        162                    BPK-RI / AUDITAMA V
kehati-hatian/keamanan dana dalam investasi. Selain itu, agar Pemegang
Saham/Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Komisaris dan Direksi
PT Jamsostek.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa PT Jamsostek akan selalu
menaati kententuan yang berlaku dan upaya yang telah dilakukan yaitu :
a) Investasi pada saham PT Bumi Resources senilai Rp120.000,00 juta telah dijual
   seluruhnya pada tanggal 17 Oktober 2001 sebesar Rp70.000,00 juta dan tanggal
   22 Oktober 2002 sebesar Rp50.000,00 juta dengan keuntungan yang diberikan
   berupa saham bonus sebanyak 26.667.000 lembar yang telah dijual dengan harga
   Rp1.091.680.000,00.   Sedangkan    saham    Bumi    lainnya   yang    dimiliki
   PT Jamsostek telah pula dijual seluruhnya untuk seluruh porsi Trading dan
   Available For Sale sampai dengan 31 Desember 2002. Dengan demikian,
   masalah investasi dalam saham Bumi telah selesai, serta telah diterima hasil
   penjualannya dan PT Jamsostek tidak memiliki saham Bumi per 31 Desember
   2002.
b) Sampai dengan 30 Desember 2004, saham PT Lapindo Packaging Tbk
   (PT LAPD) telah terjual sebanyak 1.570.500 saham, sehingga saldo saham
   PT LAPD yang masih dimiliki PT Jamsostek sebanyak 48.429.500 saham.
   PT Jamsostek masih terus berupaya untuk mengurangi portofolio saham
   PT LAPD dan untuk langkah pengawasan serta pengamanan, maka Direksi
   PT Jamsostek melalui surat nomor.B/7512/082004 tanggal 30 Agustus 2004
   meminta menempatkan satu orang Komisaris perwakilan PT Jamsostek di
   PT LAPD dan melalui surat nomor.067/LAP/IX/04 tanggal 13 September 2004,
   Direksi PT LAPD berusaha mengapresiasikan keinginan PT Jamsostek tersebut
   dengan mengajukan rencana pengangkatan/perubahan susunan komisaris sebagai
   salah satu Agenda RUPS di tahun 2005.
c) Saham PT Kopitime DotCom Tbk (PT KOPI) dibeli untuk porsi trading oleh
   PT Jamsostek, yaitu pada tanggal 5, 8 dan 11 Juni 2001 sebanyak 27.316.000
   saham dan dijual seluruhnya dari tanggal 6 s.d. 12 Juni 2001 dan menghasilkan
   keuntungan sebesar Rp514.685.649,00, kemudian pada tanggal 19 juli 2001
                                163                    BPK-RI / AUDITAMA V
      dilakukan pembelian lagi untuk porsi trading sebanyak 14.500.000 saham atau
      senilai Rp9.802.072.080,00 dan telah dijual pada tanggal 9 April 2002 sebanyak
      4.500.000 saham & 26 November 2002 sebanyak 10.000.000 saham, karena telah
      di-adjustment, maka menghasilkan keuntungan Rp2.586.100.000,00, dan total
      keuntungan selama trading adalah sebesar Rp3.100.785.649,00, tetapi untuk
      porsi saham trading unrelease gain/loss tahun 2001 dan 2002 yang di-adjustment
      3 bulanan dan telah diakui sebesar (Rp9.549.568.042,00), maka setelah dikurangi
      keuntungan menjadi loss sebesar (Rp6.448.782.393,00). Sementara untuk porsi
      AFS memiliki 33.250.000 saham dan telah dijual pada tanggal 19 april 2002
      sebanyak    10.000.000     saham     dan      mengalami    kerugian     sebesar
      (Rp3.977.700.000,00) dan pada tanggal 26 November 2002 dijual kembali
      sebanyak    23.250.000     saham     dan      mengalami    kerugian     sebesar
      (Rp12.721.773.313,00),    sehingga    total    kerugian   di      AFS   sebesar
      (Rp16.699.473.313,00), jadi total kerugian saham PT KOPI porsi Trading dan
      AFS adalah sebesar (Rp23.148.255.706,00) perhitungan terlampir.
           Untuk selanjutnya PT Jamsostek dalam pelaksanaan investasinya akan
    selalu mengacu pada PP No.22/2004.
          Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
   sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini menunggu surat Menteri BUMN
   tentang permintaan pertanggungjawaban kepada Direksi dan Komisaris
   PT Jamsostek. Temuan ini masih dipantau.


2) Investasi dalam MTN sebesar Rp781.085,80 juta prosedur pembeliannya
   tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merugikan perusahaan dan
   berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar, yaitu: 1) Investasi pada
   MTN PT SPJ sebesar Rp100.000,00 juta dan PT AI sebesar Rp470.000,00
   juta melalui Fund Manager PT RFAM; 2) Investasi pada MTN PT Volgren
   Sebesar Rp33.250,00 juta; 3) Investasi pada MTN PT SP sebesar Rp80.000,00
   juta; 4) Investasi pada MTN PT Dahana sebesar Rp97.835,80 juta.


                                    164                    BPK-RI / AUDITAMA V
       BPK-RI menyarankan agar:
a) Pemegang Saham/Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban Komisaris
   dan Direksi PT Jamsostek atas penyimpangan yang terjadi.
b) Direksi PT Jamsostek melakukan tindakan pengamanan dengan melakukan
   pengikatan jaminan, menambah jaminan yang belum memadai dan melakukan
   monitoring atas kegiatan usaha penerbitan MTN.
c) Direksi PT Jamsostek tidak melakukan investasi pada MTN karena belum
   diatur dalam PP No.28 Tahun 1996.
d) Direksi PT Jamsostek dalam mengambil kebijakan selalu menaati ketentuan
   yang berlaku.
       Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa sejak tahun 2003 tidak
melakukan penempatan dalam bentuk MTN dan instrumen lain yang tidak
disarankan oleh Peraturan Pemerintah Nomor.28 Tahun 1996. PT Jamsostek
senantiasa berupaya untuk melakukan kegiatan investasi yang prudent dan sesuai
dengan pedoman yang telah ada. Dengan diterbitkannya Pedoman Pelaksanaan
Investasi melalui Keputusan Direksi No.KEP/78/042003 tanggal 25 April 2003
ditambah dengan telah diterbitkannya PP Nomor.22 tahun 2004 tentang
Pengelolaan Dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimana
dimungkinkan untuk membeli MTN dengan persyaratan-persyaratan tertentu, saat
ini mengacu pada ketentuan tersebut. Selain itu, telah melakukan upaya-upaya
pengamanan antara lain :
a) Terhadap kepemilikan MTN PT Sapta Prana Jaya dimana telah dilakukan
   penyerahan sertifikat untuk tanah-tanah di Desa Waringin Jaya , Desa Sinar
   Jaya , Desa Tambak dan juga telah diserahkan sebagian sertifikat di Desa
   Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor dimana sisanya
   sedang dalam proses.
b) PT Arutmin telah melakukan pelunasan pada tanggal 12 Agustus 2004.
c) PT Volgreen dari pihak PT Jamsostek telah memakai jasa pengacara Kantor
   Hukum Lontoh & Kailimang dan pada tanggal 1 Maret 2005 telah dilakukan
   penyitaan eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang menjadi jaminan yang
                               165                   BPK-RI / AUDITAMA V
          terletak di Subang, Jawa Barat dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi
          Nomor.07/B.A.Pdt.Eks/Grose Akta/PN.Sbg
       d) PT Suryaindo Pradana sedang dilakukan negosiasi antar pengacara
          PT Jamsostek, yaitu Lontoh & Kailimang dengan pengacara pihak
          PT Suryaindo, yaitu tahap pertama untuk mengambil alih tanah yang berada di
          Cakung sebagai jaminan tambahan.
       e) Sedang mengenai penyelesaian MTN PT Dahana (Persero) dapat dijelaskan
          bahwa investasi pada MTN PT Dahana (Persero) diyakini sebuah alternatif
          dalam melakukan investasi dana milik PT Jamsostek, karena selain
          perusahaan tersebut adalah BUMN dan merupakan salah satu perusahaan
          industri strategis, serta memiliki aspek bisnis yang menguntungkan.
       f) MTN PT Dahana sebesar Rp130.000.000.000,00 dibeli dengan harga
          Rp97.853.802.959,00      yang      berarti   diperoleh    diskonto    sebesar
          Rp32.146.197.041,00, sampai dengan saat penjualan MTN tanggal 2 Oktober
          2001, diskonto MTN tersebut telah diamortisasi dan diakui menjadi
          pendapatan sebesar Rp2.680.349.753,00. Pada saat penjualan nilai tunai MTN
          tersebut adalah Rp98,125 milyar, sehingga mengalami kerugian sebesar
          Rp2.391.152.712,00. Dengan pengakuan pendapatan dan kerugian di atas,
          PT     Jamsostek    masih     membukukan       pendapatan     netto   sebesar
          Rp289.197.041,00 (Rp2.680.349.753,00–Rp2.391.152.712,00).
               Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
       sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena menunggu proses
       penyelesaiannya hingga tuntas. Temuan ini masih dipantau.


d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan TB 1999/2000
   1) Keputusan tukar tambah CP senilai Rp36.000.000.000,00 dengan tanah seluas
      187,06 ha di Desa Sirna Sari Jonggol senilai Rp41.152.760.000,00 tidak
      didasarkan pada analisa yang memadai dan kepemilikan atas tanah tersebut
      diragukan keabsahannya.


                                       166                    BPK-RI / AUDITAMA V
                BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek menaati ketentuan yang
        berlaku dan segera menyelesaikan status tanah tersebut, serta meneliti kebenaran
        penilaian konsultan yang sudah ditunjuk.
                Direksi PT Jamsostek menjelaskan, bahwa atas Putusan Mahkamah Agung
        No.1143.K./Pdt2001 tanggal 17 Oktober 2002             memenangkan PT Jamsostek,
        namun pihak lawan           mengajukan PK. PT Jamsostek sudah mengajukan
        permohonan eksekusi pada bulan Nopember 2003, selain itu juga sedang
        dilakukan pencarian aset-aset pihak Indopac Perdana Finance, Bank Pacific (DL),
        Ir. Endang Utari Mokodompit, sebagai pihak yang dikalahkan.
                Terhadap perkara perdata No.2699/K/Pdt/2001 saat ini masih dalam proses
        kasasi di Mahkamah Agung RI. Putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan
        Pengadilan Tinggi DKI, PT Jamsostek memenangkan perkara ini.
                Dengan penjelasan Direksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa saran belum
        sepenuhnya ditindaklanjuti. Pertimbangan ini diberikan karena menunggu proses
        penyelesaiannya hingga tuntas. Perkara sudah sampai tingkat PK atau tingkat
        kasasi, Sedangkan tindak lanjut untuk menyelesaikan status tanah belum
        ditindaklanjuti. Temuan ini masih dipantau.


       Temuan-temuan tersebut di atas masih dipantau, karena upaya penyelesaian tindak
lanjutnya selain masih dalam proses ada juga yang terkait dengan pihak-pihak lain.




                                                    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
                                                          REPUBLIK INDONESIA




                                            167                      BPK-RI / AUDITAMA V
LAMPIRAN
                                                                                                                   Lampiran 8




                                     TAHAPAN PENGEMBANGAN ONLINE SISTEM


A. Tahap Persiapan
1    Membuat Struktur Tim Program Office
2    Membuat Rencana Umum Proyek
3    Melakukan Review Rancangan Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan Jamsostek
4    Membuat usulan struktur organisasi kantor cabang/wilayah/pusat dalam kaitannya dengan Sistem Informasi Pelayanan
     Terpadu (SIPT) dan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan (SIAK) yang baru
5    Membuat rencana detail dan strategi sosialisasi
6    Membuat materi teknis sosialisasi
7    Membuat dokumen tender (TOR & RFP) sub proyek SIPT & SIAK
8    Membuat evaluasi proposal & rekomendasi vendor
9    Membuat laporan mingguan status dan kemajuan proyek
10 Progress Report per 3 bulan per aktifitas.
B. Implementasi tahap I
1    Membuat Prosedur dan template pelaporan untuk perencanaan sub proyek, monitoring sub proyek, perubahan lingkup
     kerja, quality assurance dsb.
2    Membuat dokumen tender (TOR & RFI/RFP) untuk sub proyek data cleaning, data replication & data center.
3    Membuat laporan evaluasi proposal dan rekomendasi vendor
4    Membuat rencana detil sub-proyek data cleaning, data replication & data center
5    Membuat Laporan Quality Assurance untuk setiap tahap pengembangan aplikasi
6    Membuat Laporan permintaan perubahan lingkup proyek(apabila diperlukan)
7    Membuat Laporan Mingguan status dan kemajuan proyek
8    Membuat Progress Report per 3 bulan per aktifitas
C. Implementasi tahap II
1    Membuat Dokumen tender (TOR & RFP) untuk sub Proyek SIAT, SIPERSO, SIJAKA, SIPA & SIINVEST
2    Membuat laporan evaluasi proposal dan rekomendasi vendor
3    Membuat rencana detil sub proyek SIAT, SIPERSO, SIJAKA & SIINVEST
4    Membuat laporan quality assurance untuk setiap tahap pengembangan aplikais
5    Membuat laporan permintaan perubahan lingkup proyek (jika diperlukan)
6    Membuat mingguan status dan kemajuan proyek untuk proyek tahap II maupun proyek tahap I yang masih berjalan
7    Membuat Progress Report per 3 bulan per aktifitas
                                                                    BPK - RI

LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN




PENGELOLAAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)



PT JAMSOSTEK (PERSERO)
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003




Nomor         : 14.D/AUDITAMA V/GA/4/2005
Tanggal       : 29 April 2005

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jln. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp. (021)5700380, 5738740, 5720957, 5738727 dan 5704395 s.d. 9 Pesawat 511
Fax. (021) 5700380, 5723995
                             DAFTAR        ISI

                                                                    Halaman

SIMPULAN HASIL AUDIT…………………………………………………..                              1

   1. Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)….       1

   2. Sumber dan penggunaan dana………………………………............               3

   3. Laporan keuangan program kemitraan……………………………..                  3

                                                                       4
   4. Laporan keuangan program bina lingkungan……………….............

                                                                       5
   5. Hal-hal yang perlu diperhatikan……………………………………..

                                                                      11
   6. Tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya…………………………

   7. Rekomendasi…………………………………………………………                               13

URAIAN HASIL AUDIT……………………………………………………                                16

   1. Dasar Penugasan………………………………………………………                            16

   2. Sifat dan Tujuan Audit………………………………………………                        16

   3. Ruang Lingkup dan Periode Audit……………………………............          16

   4. Organisasi………………………………………………………………                              17

   5. Tujuan Program………………………………………………………..                           17

   6. Dasar Hukum dan Kebijakan Penetapan dan Penggunaan Dana……..     18

   7. Anggaran dan Realisasi Program………………………………………                   19

   8. Laporan Keuangan ……………………………...……………………..                       38

   9. Hal-hal yang perlu diperhatikan………………………………………..                64

   10. Tindak Lanjut Audit tahun sebelumnya……………………………….              93

Lampiran-lampiran
                                     SIMPULAN AUDIT

       Kami telah mengaudit laporan keuangan dan pengelolaan dana Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (PKBL) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) (selanjutnya disebut
PT Jamsostek) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2004 periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2004. Laporan keuangan dan pengelolaan PKBL merupakan
tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas laporan
keuangan dan hasil pengelolaan PKBL.

       Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan
Badan Pemeriksa Keuangan dan aturan lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah terhadap
PKBL. Standar tersebut mengharuskan kami memberikan penilaian atas efektivitas, efisiensi,
keekonomisan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

       Pelaksanaan audit meliputi evaluasi terhadap bukti-bukti, review dan analisis terhadap
kebijakan, perencanaan, sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaan operasi program.
Audit dilaksanakan dari tanggal 1 April 2005 sampai dengan tanggal 29 April 2005.

       Simpulan atas audit tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

          Dalam melakukan pengelolaan PKBL PT Jamsostek, diketahui hal-hal sebagai
   berikut :

   a. Efektivitas kegiatan manajerial.
       1) Proses perencanaan dan persiapan program
          Secara umum perencanaan dan persiapan program di Kantor Pusat telah dilakukan
          dengan baik, dimana setiap kegiatan dituangkan dalam rencana tahunan perusahaan
          dan disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan rencana
          alokasi ke propinsi (daerah) binaan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
          Menteri BUMN. Proses perencanaan dan persiapan program yang menyangkut
      penentuan besarnya jumlah alokasi pada masing-masing wilayah belum sepenuhnya
      mengacu pada ketentuan yang berlaku. Penentuan besarnya jumlah alokasi untuk
      Kantor Wilayah/Cabang tidak dikaitkan dengan data yang dibuat oleh Kantor
      Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah setempat. Jumlah
      alokasi tersebut belum mencerminkan kondisi usaha kecil dan koperasi sebenarnya
      yang akan dibina. Penentuan jumlah mitra binaan dan besarnya jumlah dana yang
      akan disalurkan oleh Kantor Pusat belum melalui suatu analisa yang memadai
      terhadap kondisi daerah binaan.


   2) Unit organisasi PKBL
      Direksi PT Jamsostek telah membuat ketetapan formal yang menyangkut penunjukan
      unit organisasi pengelola beserta uraian tugas dan tanggung jawab pengelola pada
      Kantor    Pusat   berdasarkan       Surat   Keputusan       Direksi   PT   Jamsostek
      No.KEP/97/082001 tanggal          20 Agustus 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
      PT Jamsostek, sedangkan untuk Kantor Wilayah/Cabang dibentuk dengan SK
      Direksi No. KEP/140/072004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Penyempurnaan Struktur
      Organisasi PT Jamsostek Kantor Wilayah dan SK Direksi No.KEP/141/072004
      tanggal 9 Juli 2004 tentang Pembentukan Bidang Program Khusus di Kantor Cabang
      PT Jamsostek yang berkedudukan di ibukota propinsi.

b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  Penyisihan laba tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-
  236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang menetapkan batasan dana program kemitraan
  sebesar 1% - 3% dari seluruh laba setelah pajak sedangkan dana program bina
  lingkungan maksimum 1%. Penyisihan laba untuk program Bina Lingkungan yang
  mencapai     2%   telah   mendapat      persetujuan   Menteri    BUMN      melalui   surat
  No.S498/MBU/2004 tanggal 17 September 2004. Sedangkan prosedur penyaluran dan
  besarnya dana yang diberikan kepada beberapa mitra binaan dan penerima hibah belum
  sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




                                            2                        BPK-RI/ AUDITAMA V
   c. Anggaran dan realisasi PKBL
     Rencana penyaluran dana Program Kemitraan sebesar Rp22.500,00 juta yang akan
     disalurkan dalam bentuk pinjaman sebesar Rp18.000,00 juta kepada 600 mitra binaan,
     dan dalam bentuk hibah sebesar Rp4.500,00 juta kepada 2.040 mitra binaan.
     Realisasi penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2004 sebesar Rp12.383,60 juta atau
     55,04% dari anggaran sebesar Rp22.500,00 juta dengan rincian dalam bentuk pinjaman
     sebesar Rp9.981,50 juta untuk 505 mitra binaan dan hibah sebesar Rp2.402,10 juta untuk
     96 mitra binaan.
     Sedangkan realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan sebesar Rp9.517,10 juta
     atau 96,62% dari anggarannya sebesar Rp9.850,00 juta.

2. Sumber dan penggunaan dana
  Jumlah kumulatif sumber dana Program Kemitraan dari tahun 1989 s.d. 31 Desember 2004
  sebesar Rp101.998,94 juta, sedangkan jumlah kumulatif penggunaan dana sebesar
  Rp81.253,84 juta. Sisa dana yang belum disalurkan per 31 Desember 2004 setelah dikurangi
  biaya-biaya operasional adalah sebesar Rp16.175,96 juta yang disimpan pada rekening bank
  dan deposito atas nama Biro DPKP/PUKK dan Kantor Wilayah/Kantor Cabang
  PT Jamsostek.
  Jumlah kumulatif sumber dana Program Bina Lingkungan s.d. 31 Desember 2004 sebesar
  Rp14.124,70 juta, sedangkan jumlah kumulatif penggunaan dana sebesar Rp13.065,90 juta.
  Sisa dana yang belum disalurkan per 31 Desember 2004 sebesar Rp1.314,13 juta yang
  disimpan pada rekening bank atas nama Biro DPKP/PUKK dan Kantor/ Wilayah/Kantor
  Cabang PT Jamsostek.

3. Laporan keuangan program kemitraan
  Laporan keuangan Program Kemitraan disajikan untuk tujuan analisis tambahan atas
  Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Laporan keuangan Program Kemitraan
  tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan
  Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan menurut pendapat kami, disajikan secara
  wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan
  yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. Laporan Keuangan Pokok Program Kemitraan terdiri
  dari Neraca, Laporan Aktivitas, Arus Kas dan Laporan Akumulasi Dana sebagai berikut:


                                            3                      BPK-RI/ AUDITAMA V
   a. Neraca Program Kemitraan PT Jamsostek per 31 Desember 2004 dan 2003 ditutup
      dengan jumlah aktiva dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) masing-masing sebesar
      Rp41.607,39 juta dan Rp48.857,02 juta.
   b. Laporan Aktivitas Program Kemitraan PT Jamsostek menunjukkan untuk tahun yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 ditutup dengan posisi defisit sebesar
      Rp4.121,24 juta sedangkan per 31 Desember 2003 ditutup dengan posisi surplus sebesar
      Rp1.103,18 juta.
   c. Laporan Arus Kas Program Kemitraan PT Jamsostek untuk tahun yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2004 dan 2003, ditutup dengan saldo kas dan setara kas sebesar
      Rp16.175,96 juta dan Rp10.433,51 juta.
   d. Laporan Akumulasi Dana Program Kemitraan PT Jamsostek untuk tahun yang berakhir
      pada tanggal 31 Desember 2004, ditutup dengan jumlah akumulasi sumber dan
      penyaluran dana sampai dengan tahun 2004 masing-masing sebesar Rp101.998,94 juta
      dan Rp81.253,84 juta.

4. Laporan keuangan program bina lingkungan
   Laporan keuangan Program Bina Lingkungan disajikan untuk tujuan analisis tambahan atas
   Laporan Program Bina Lingkungan. Laporan keuangan Program Bina Lingkungan tersebut
   telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan Program
   Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam
   semua hal yang material sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan yang
   ditetapkan oleh Menteri BUMN. Laporan Keuangan Pokok Program Bina Lingkungan
   terdiri atas Laporan Aktivitas dan Laporan Akumulasi Dana sebagai berikut:
   a. Laporan Aktivitas Program Bina Lingkungan PT Jamsostek menunjukkan untuk tahun
      yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 ditutup dengan posisi defisit sebesar
      Rp91,13 juta.
   b. Laporan Akumulasi Dana Program Bina Lingkungan PT Jamsostek untuk tahun yang
      berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, ditutup dengan jumlah akumulasi sumber dan
      penyaluran dana sampai dengan tahun 2004 masing-masing Rp14.124,70 juta dan
      Rp13.065,90 juta.


                                               4                     BPK-RI/ AUDITAMA V
5. Hal-hal yang perlu diperhatikan.
   BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan PKBL dan pengelolaan dana
   PKBL secara uji petik meliputi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah beserta beberapa Kantor
   Cabang di sekitarnya.
   Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut :
   a. Prosedur penempatan deposito pada Bank Asiatic tidak dilakukan sesuai ketentuan
      sehingga Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan memperoleh
      pendapatan sebesar Rp263,01 juta.

             Biro DPKP/PKBL telah melakukan penempatan deposito berjangka pada Bank
      Asiatic sebesar Rp4.000,00 juta tanpa melakukan evaluasi atas penempatan tersebut.
      Berdasarkan pedoman pengelolaan PKBL, Kepala Biro DPKP/PKBL seharusnya
      melakukan evaluasi atas usulan penempatan deposito tersebut. Pada saat jatuh tempo
      deposito tersebut tidak dapat dicairkan dan terus diperpanjang, akan tetapi pada tanggal 8
      April 2004 Bank Indonesia mencabut ijin usaha PT Bank Asiatic.

             Deposito beserta bunganya telah dicairkan pada tanggal 4 Maret 2005. Dengan
      demikian, dari tanggal 8 April 2004 s.d. 4 Maret 2005, Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek
      kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi atas dana tersebut.
      Menggunakan asumsi tingkat bunga deposito penjaminan BI untuk jangka waktu satu
      bulan, Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil
      investasi minimal sebesar Rp263,01 juta.

             Kondisi tersebut di atas mengakibatkan Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek
      kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan bunga deposito sebesar Rp263,01 juta.

             Hal tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL tidak mematuhi SK Menteri
      BUMN No.KEP-236/MBU/2003 dan SK Direksi No.KEP/169/102002 dengan tidak
      melakukan analisa penempatan deposito berjangka maupun evaluasi penempatan.




                                              5                        BPK-RI/ AUDITAMA V
b. Penempatan dana PKBL PT Jamsostek sebesar Rp4.252,00 juta di Bank Mandiri sebagai
   program Pemerintah tidak menguntungkan PT Jamsostek

          Sesuai dengan surat Menteri BUMN No.290/MBU/2004 tanggal 4 Juni 2004
   kepada Direksi BUMN Pembina Program Kemitraan tentang Penjaminan Dana Program
   Kemitraan Untuk Kredit Usaha Mikro, sebagian dana Program Kemitraan BUMN
   Pembina agar ditempatkan sebagai dana jaminan pada bank-bank penyalur kredit usaha
   mikro. Dana yang ditempatkan sesuai ketentuan tersebut di atas dituangkan dalam
   perjanjian antara BUMN dengan pihak bank penyalur mengenai hak dan kewajiban serta
   tanggung jawab masing-masing pihak dengan memenuhi azas-azas formal.
          Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa perjanjian No.DIR.PKS/011/2004
   tanggal 18 Juni 2004 hanya menguntungkan pihak Bank Mandiri dan tidak
   menguntungkan PT Jamsostek.

          Hal tersebut mengakibatkan :
   1) Dana penjaminan yang ditempatkan pada rekening giro belum sepenuhnya
      memberikan hasil yang maksimal dan tidak diketahui berapa hasil jasa gironya.
   2) Jumlah dan nilai pinjaman nasabah kredit mikro yang dijamin oleh PT Jamsostek
      tidak dapat diketahui.
   3) Apabila terjadi klaim, tidak dapat diketahui dana BUMN mana yang berkurang.
   4) PT Jamsostek harus menanggung risiko penjaminan tanpa diimbangi dengan
      pendapatan atas risiko tersebut.

          Kondisi tersebut terjadi karena Biro PKBL PT Jamsostek dalam menandatangani
   perjanjian   No.DIR.PKS/011/2004      tanggal     18    Juni   2004   belum    sepenuhnya
   memperhatikan azas-azas formal perjanjian berkaitan dengan penentuan hak dan
   kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pihak.

c. Pengendalian penyaluran dana PKBL belum sepenuhnya tertib.

          Berdasarkan pemeriksaan atas rekening bank program Kemitraan, Bina
   Lingkungan dan DPKP diketahui bahwa Kantor Wilayah/Cabang belum sepenuhnya
   terpisah     dalam   menggunakan       rekening        bank    masing-masing     program.


                                          6                          BPK-RI/ AUDITAMA V
   Penggunaan/pengeluaran dana dari rekening bank tersebut dicatat sebagai Pos Sementara
   Dalam Penyelesaian (PSDP) masing-masing program.

          Atas hal tersebut, Biro DPKP/PKBL telah memberitahukan kepada Kantor
   Wilayah/Cabang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, penyelesaiannya
   perlu dipantau.

          Sesuai SK Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tentang program kemitraan
   BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan tanggal 17 Juni 2003, pada
   pasal 8 point (6) menetapkan bahwa pembukuan dana PKBL dilaksanakan secara
   terpisah   dari   pembukuan      BUMN        Pembina.   Dengan   demikian   seharusnya
   penyaluran/penggunaan dana program kemitraan dan bina lingkungan dipisahkan dengan
   program yang lain agar pengendalian dan penggunaan dana masing-masing program
   tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

          Kondisi di atas mengakibatkan adanya saldo PSDP PKBL sebesar Rp431,67 juta.

          Hal tersebut disebabkan kantor cabang/wilayah belum sepenuhnya tertib dalam
   penggunaan rekening bank program DPKP dan PKBL.


d. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas PKBL tidak memadai.

          Dalam rangka memperlancar operasional PKBL, Biro DPKP/PKBL mengelola
   kas dalam perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2004, saldo kas
   program DPKP dan PKBL masing-masing sebesar Rp7,17 juta dan Rp1,76 juta.

          Berdasarkan pemeriksaan fisik kas yang dikelola oleh Biro DPKP/PKBL pada
   tanggal 9 Mei 2005 dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pengelolaan kas
   oleh Biro DPKP/PKBL tidak memadai.

          Hal tersebut mengakibatkan sistem pengendalian intern pengelolaan kas oleh Biro
   DPKP/PKBL tidak memadai dan terdapat peminjaman kas bon oleh beberapa staf Biro
   DPKP/PKBL sebesar Rp5,30 juta yang tidak segera diselesaikan.




                                            7                       BPK-RI/ AUDITAMA V
          Hal tersebut disebabkan Biro DPKP/PKBL tidak tertib dalam pengelolaan kas
   perusahaan.

e. Pengadaan ambulan tahun 2004 yang berasal dari dana PKBL tidak dianggarkan dalam
   RKA dan ketentuan beserta pelaksanaannya belum memadai

          Pada tahun 2004 telah diadakan mobil ambulan melalui penunjukan langsung
   kepada PT Sarandi Karya Nugraha (PT SKN) melalui lima Surat Perintah Kerja (SPK),
   dengan nilai pekerjaan sebesar Rp14.976,29 juta. Dari nilai pekerjaan itu terdapat dua
   SPK yang sumber dananya berasal dari DPKP dan PKBL, yaitu sebesar Rp900,76 juta.
   Sebesar Rp598,47 juta dibebankan pada dana PKBL.

          Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan ambulan tersebut di atas diketahui
   beberapa hal sebagai berikut :
   − Pengadaan ambulan tidak dianggarkan dalam RKA tahun 2004
   − Penunjukan PT SKN belum didukung dengan ketentuan yang memadai

          Kondisi di atas mengakibatkan :
   1) Terjadinya pengeluaran dana diluar RKA yang telah disahkan dalam RUPS sebesar
      Rp598,47 juta.
   2) Pengadaan ambulan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

          Hal tersebut terjadi karena :
   1) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek belum sepenuhnya mematuhi keputusan yang telah
      ditetapkan dan RUPS serta keputusan Direksi.
   2) Pengawasan dan pengendalian anggaran oleh Biro DPKP/PKBL belum dilaksanakan
      sebagaimana mestinya.
   3) Pedoman pengadaan barang dan jasa PT Jamsostek belum mengatur secara rinci
      tentang syarat-syarat administrasi ketentuan.




                                            8                    BPK-RI/ AUDITAMA V
f. Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek belum memungut serta menyetorkan PPh pasal 23 atas
   pekerjaan jasa instalasi dan training dalam rangka pengadaan ambulan Program Bina
   Lingkungan.

          Berdasarkan pemeriksaan atas pengadaan ambulan diketahui bahwa Biro
   DPKP/PKBL tidak melakukan pemungutan PPh pasal 23 sebesar 15% kali Dasar
   Pemotongan Pajak (DPP) sebesar 40% atau tarif efektif sebesar 6% dari jumlah bruto,
   yaitu senilai Rp1,13 juta (DPKP sebesar Rp0,32 juta dan PKBL sebesar Rp0,81 juta).

          Hal ini mengakibatkan kehilangan penerimaan negara dari PPh 23 sebesar Rp0,81
   juta yang tidak dipungut dan disetorkan dari transaksi PKBL.

          Keadaan ini terjadi karena Biro DPKP/PKBL belum sepenuhnya memahami dan
   melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku.


g. Sistem pengendalian intern proyek pembangunan rumah baca belum sepenuhnya
   memadai.
          Berdasarkan notulen rapat rencana pembangunan rumah baca antara Deputi
   Menteri BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata dengan 13 Direktur Utama BUMN
   tanggal 7 Januari 2004, Program Bina Lingkungan dalam tahun 2004 telah merencanakan
   pembangunan rumah baca di 20 lokasi yang berada di wilayah Kantor Cabang PT
   Jamsostek dengan anggaran sebesar Rp5.000,00 juta, dan telah direalisasikan di 17
   Kantor Cabang dengan nilai sebesar Rp2.840,55 juta.

          Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen terkait dengan proyek rumah baca
   diketahui hal-hal sebagai berikut :
   − Pembangunan rumah baca kurang direncanakan dengan baik.
   − Kepala Kantor Wilayah/Cabang yang melaksanakan pembangunan rumah baca belum
      membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
   − Kantor Wilayah/Cabang yang melaksanakan pembangunan rumah baca tidak disiplin
      dan tertib dalam penggunaan dana.
   − Penanggung jawab beban pengelolaan rumah baca belum jelas.



                                          9                       BPK-RI/ AUDITAMA V
            Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban penggunaan dana untuk
   pembagunan rumah baca belum sepenuhnya diyakini.

            Hal tersebut terjadi karena :
   1) Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek tidak merencanakan secara memadai pembangunan
      rumah baca tersebut .
   2) Kantor Cabang/Wilayah belum sepenuhnya tertib dalam penggunaan rekening bank
      program DPKP, program Kemitraan dan program Bina Lingkungan


h. Pelaksanaan kegiatan Jamsostek peduli mudik lebaran yang dilaksanakan oleh PKBL
   belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

            Dalam rangka kepedulian PT Jamsostek kepada tenaga kerja dan keluarganya
   yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri ke kampung halamannya, PT Jamsostek
   melalui PKBL melakukan kegiatan Jamsostek Peduli Mudik Lebaran (JPML). Dalam
   rangka     kegiatan   tersebut,   Direktur    Operasi   dan   Pelayanan   melalui   Memo
   No.44/DIROP/112004 tanggal 1 Nopember 2004 mengajukan proposal tentang JPML
   kepada Direktur Utama PT Jamsostek. Kegiatannya antara lain berupa pelayanan
   kesehatan/pengobatan cuma-cuma dan memberikan bingkisan kepada tenaga kerja yang
   sedang mudik. Memo tersebut disetujui oleh Direktur Utama sesuai disposisi tanggal
   1 Nopember 2004.

            Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kegiatan pelayanan kesehatan cuma-cuma
   mudik lebaran tersebut diketahui beberapa hal sebagai berikut :

   − Menurut dokumen yang ada, pada rencana kegiatan tidak diketahui berapa target
      pasien yang akan dilayani.

   − Terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena seharusnya terdapat
      obat-obatan dan makanan kecil yang masih tersisa.

   − Terdapat perbedaan pembayaran atas biaya pengobatan di lokasi dengan yang
      dibayarkan kepada Dinas Kesehatan pada beberapa titik lokasi.



                                            10                       BPK-RI/ AUDITAMA V
              Selain melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan cuma-cuma kepada pekerja
      yang mudik lebaran, juga dilaksanakan kegiatan berupa pemberian bingkisan kepada
      tenaga kerja yang sedang mudik dan panti asuhan, berupa paket mudik dan paket panti.
      Berdasarkan laporan distribusi atas paket yang telah disalurkan sebanyak 3.000 paket.
      Bingkisan yang masih tersisa berupa tas sebanyak 2.000 buah dan sarung sebanyak 1.975
      buah.

              Keadaan tersebut mengakibatkan :
      1) Tujuan penyelenggaraan program JPML belum sepenuhnya dapat tercapai.
      2) Laporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya.

              Kondisi tersebut di atas disebabkan karena Pelaksana kegiatan tidak
      melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab.

6. Tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya
   a. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI

      Masih terdapat empat temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2003 yang belum selesai
      ditindaklanjuti, yaitu :
       1) Piutang macet mencapai 43,51% dari saldo pinjaman per 31 Desember 2003.
       2) Pemberian pinjaman dana Program Kemitraan pada Kanwil III sebesar Rp890,00
           juta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
       3) Penyaluran pinjaman sebesar Rp100,00 juta kepada Koperasi Serba Usaha DKI
           Jakarta diragukan kewajarannya
       4) Terdapat penyaluran pinjaman kepada 27 mitra binaan yang tidak didukung dengan
           syarat kuantitatif, kualitatif dan kelengkapan dokumen

      Masih terdapat enam temuan pemeriksaan BPK-RI tahun 2002 yang belum selesai
      ditindaklanjuti, yaitu :
      1)   Pengembalian      pinjaman   dana    PUKK     dari   Koperasi   Pondok   Pesantren
           KH Abdurrahman Ambo Dalle sebesar Rp200,00 juta mengalami kemacetan.
      2)   Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Induk Koperasi Wirausaha Nasional
           sebesar Rp1.145,00 juta mengalami kemacetan.


                                               11                     BPK-RI/ AUDITAMA V
  3)    Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Koperasi Melati Muda sebesar
        Rp1.125,00 juta mengalami kemacetan.
  4)    Pengembalian pinjaman dana PUKK dari Kopkar PT Kong Thai Indonesia Shoes
        Manufacturing sebesar Rp50,00 juta mengalami kemacetan.
  5)    Penyaluran dana PUKK kepada Yayasan Pengembangan Agrobisnis Indonesia
        Timur sebesar Rp500,00 juta          tidak diikat dengan   perjanjian pinjaman dan
        pengembaliannya mengalami kemacetan.
  6)    Tingkat penyaluran pinjaman kepada mitra binaan tahun 2002 masih rendah dan
        terdapat pinjaman PUKK yang macet per 31 Desember 2002 sebesar Rp17.187,73
        juta atau sebesar 51,80% dari saldo pinjaman.
  Atas permasalahan tersebut di atas, PT Jamsostek masih melakukan proses penyelesaian.

b. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
   (BPKP)
  Masih terdapat temuan pemeriksaan BPKP tahun 2002 dan 2001 yang belum selesai
  ditindaklanjuti, yaitu :

   1) Tahun 2002
       a) Saldo piutang dalam laporan keuangan PUKK per 31 Desember 2002 belum
          akurat.
       b) Belum adanya petunjuk teknis atas Job Description yang telah dibakukan
          sehingga pelaksanaan tugas kurang optimal.
       c) Administrasi PUKK belum tertib.
       d) Terdapat penggunaan dana PUKK yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam
          perjanjian pinjaman dan duplikasi pemberian pinjaman kepada mitra binaan yang
          sama.
       e) Penggunaan dana hibah di Cabang Sumatera Barat tidak sesuai dengan ketentuan.
       f) Saldo akhir dana per 31 Desember 2002 tidak seluruhnya didukung dengan bukti
          rekonsiliasi dan rekening koran.




                                             12                     BPK-RI/ AUDITAMA V
      2) Tahun 2001
        a) Pemberian modal kerja kepada YPAIT di Makasar sebesar Rp 500,00 juta tidak
            diikat dengan perjanjian.
        b) Pinjaman modal kerja kepada 2 mitra binaan ternyata kegiatannya macet, yaitu
            CV Mulya Ternak dengan surat perjanjian No.92/PUKK/0699 tanggal 14 Juni
            1999 dan CV Awali dengan surat perjanjian No.94/PUKK/0699 tanggal 14 Juni
            1999 masing-masing sebesar Rp20,00 juta.
        c) Pinjaman PUKK yang realisasi penggunaannya tidak sesuai dengan proposal,
            yaitu pinjaman kepada pengrajin keramik Kasongan Subur Ceramics sebesar
            Rp300,00 juta.
        d) Terdapat penyaluran pinjaman dana PUKK yang angsurannya macet yaitu kepada
            CV Margasari Utama sebesar Rp112,50 juta, CV Atam’s Cipta Sarana sebesar
            Rp20,00 juta, dan Apotek Tri Mulya sebesar Rp10,00 juta
     Atas permasalahan tersebut di atas, PT Jamsostek masih melakukan proses penyelesaian.

7. Rekomendasi
  Terhadap permasalahan di atas, BPK-RI merekomendasikan agar :
  a. Berkaitan dengan penempatan deposito dana program kemitraan, Direksi PT Jamsostek
     dalam penempatan dananya senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan
     menyusun kebijakan, sistem dan prosedur investasi PKBL yang terintegrasi dengan
     kebijakan, system, dan prosedur investasi yang dilakukan oleh Direktorat Investasi PT
     Jamsostek.
  b. Berkaitan dengan program penjaminan KUM-LTA, Direksi PT Jamsostek meminta
     arahan Menteri BUMN untuk mendapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban PT
     Jamsostek dan PT Bank Mandiri dalam program KUM-LTA ini.
  c. Berkaitan dengan penyelesaian PSDP, Direksi PT Jamsostek melalui Biro DPKP/PKBL
     menginstruksikan kembali kepada Kanwil dan KC agar menggunakan rekening bank
     DPKP, rekening Program Kemitraan dan rekening program Bina Lingkungan secara
     terpisah dan menyelesaikan PSDP yang ada di Kanwil dan KC dimaksud.




                                           13                      BPK-RI/ AUDITAMA V
d. Berkaitan dengan pengelolaan kas, Direksi PT Jamsostek menata kembali fungsi
   pengelolaan kas pada Biro DPKP/PKBL, agar diperoleh pengendalian intern yang
   memadai, selain itu menginstruksikan kepada pihak pengelola kas agar menjalankan
   fungsinya dengan tertib.
e. Berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ambulan :
   1) Direksi PT Jamsostek mempertanggungjawabkan pengeluaran dana di luar RKA
      kepada pemegang saham.
   2) Direksi PT Jamsostek senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian atas
      anggaran yang telah ditetapkan.
   3) Melakukan revisi atas Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Jamsostek yang
      belum mengatur secara rinci tentang syarat-syarat administrasi dari penyedia barang
      yang ditunjuk melalui penunjukan langsung.
f. Berkaitan dengan pengenaan PPh pasal 23, Direksi PT Jamsostek memperhitungkan PPh
   pasal 23 terhutang tersebut dengan tagihan pada termin/pelunasan berikutnya.
   Menginstruksikan kepada Biro DPKP/PKBL agar memahami dan melaksanakan dengan
   sungguh-sungguh ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkup kegiatan organisasinya.
g. Berkaitan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah baca:

   1) Sebelum melaksanakan suatu kegiatan senantiasa didahului dengan perencanaan
      yang baik, seperti menentukan jumlah yang akan diadakan dan disesuaikan dengan
      RKA, bagaimana cara pengadaannya, dan pengelolaannya, sehingga terbangun suatu
      sistem pengendalian intern yang memadai atas pembangunan rumah baca.

   2) Melalui Biro DPKP/PKBL meminta pertanggungjawaban pembangunan rumah baca
      kepada KC yang belum melaporkan pertanggungjawabannya dan meneliti lebih
      lanjut   penggunaan     dana      untuk   rumah   baca   yang   masih   diragukan
      pertanggungjawabannya pada Kantor Cabang Makassar.

   3) Menginstruksikan kepada Kantor Wilayah/Cabang agar selalu tertib dalam
      penggunaan rekening bank Program DPKP, Program Kemitraan dan Program Bina
      Lingkungan yang sudah dipisahkan.



                                           14                    BPK-RI/ AUDITAMA V
   4) Membuat kejelasan atas penanggungjawab beban pengelolaan rumah baca tersebut.

h. Berkaitan dengan kegiatan peduli mudik, Direksi PT Jamsostek dalam melaksanakan
   kegiatan baik pada PKBL maupun DPKP yang dikelola dalam satu unit kerja,
   direncanakan dan dikoordinasikan dengan cermat dan baik untuk menghindari terjadinya
   pemborosan biaya, serta dalam pelaksanaannya supaya berpedoman pada ketentuan dan
   peraturan yang berlaku, sehingga kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Atas
   sisa kegiatan paket mudik lebaran yaitu paket ibadah dan pendidikan agar segera
   ditentukan langkah selanjutnya.
i. Berkaitan dengan temuan audit tahun sebelumnya, Direksi mengupayakan secara optimal
   penyelesaiannya, baik atas temuan BPK-RI maupun BPKP.

                                             Auditor Utama Keuangan Negara V
                                                 Penanggung Jawab Audit,




                                                   Drs. Misnoto, Ak, MA
                                                Register Negara No. D – 1416
                                                  Jakarta, 29 April 2005




                                        15                      BPK-RI/ AUDITAMA V
                                  URAIAN HASIL AUDIT


1. Dasar Penugasan
   a. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 E, 23 F dan 23 G;
   b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
      Keuangan;
   c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
      Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
   d. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No.71/ST/VII-XV.3/10/2004 tanggal 5 Oktober
      2004, perihal Audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek (Persero), Program Kemitraan
      dan Bina Lingkungan, dan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di
      Kantor Pusat Jakarta dan Kantor Wilayah/Cabang di Jakarta dan Daerah;
   e. Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan No.20/ST/VII-XV.3/01/2005 tanggal 19 Januari
      2005, perihal penugasan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT Jamsostek
      (Persero) Tahun Buku 2004 serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan Dana
      Peningkatan Kesejahteraan Peserta Tahun Buku 2004 di Kantor Pusat Jakarta.


2. Sifat dan Tujuan Audit

   Pemeriksaan yang kami lakukan merupakan pemeriksaan operasional atas pengelolaan
   PKBL dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan PKBL, menilai
   kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menilai keakuratan dan
   kesesuaian laporan keuangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta memberi
   rekomendasi perbaikan.


3. Ruang Lingkup dan Periode Audit
   Ruang lingkup kegiatan pemeriksaan mencakup laporan keuangan dan pengelolaan PKBL
   yang dilaksanakan oleh PT Jamsostek selaku BUMN Pembina. BPK-RI melakukan
   pemeriksaan secara uji petik meliputi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah beserta beberapa
   Kantor Cabang di sekitarnya.

                                           16                      BPK-RI/ AUDITAMA V
   Pemeriksaan atas Pengelolaan PKBL dilakukan untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember
   2004.


4. Organisasi
   Berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek No.130/092000 tanggal 11 September 2000
   tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Jamsostek menetapkan bahwa Direktur Utama
   PT Jamsostek bertanggung jawab secara langsung urusan DPKP dan PUKK. Selanjutnya,
   berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/97/082001 tanggal 20 Agustus
   2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Jamsostek ditetapkan sebagai berikut:
  a. Kepala Biro DPKP/PUKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
  b. Kepala Biro DPKP/PUKK membawahi tiga Kepala Urusan:
      1) Kepala Urusan DPKP;
      2) Kepala Urusan PUKK;
      3) Kepala Urusan Administrasi Keuangan.
  c. Kepala Urusan membawahi beberapa staf dengan tugas sebagai berikut :
      1) Administrator Beasiswa dan Bantuan Fasilitas Kesehatan;
      2) Administrator Papan dan Permodalan;
      3) Administrator Koperasi dan Usaha Kecil;
      4) Administrator Bina Lingkungan Usaha;
      5) Pembukuan DPKP;
      6) Pembukuan PUKK;
      7) Administrasi Umum dan Dokumentasi;
      8) Kasir DPKP/PUKK.


5. Tujuan Program

   Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003
   dinyatakan bahwa :




                                            17                       BPK-RI/ AUDITAMA V
   1) Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut Program
      Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi
      tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

   2) Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh
      BUMN di wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari bagian laba
      BUMN.

6. Dasar Hukum dan Kebijakan Penetapan dan Penggunaan Dana

   a. Keputusan Menteri Keuangan RI No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang
      Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui dana dari Bagian Laba BUMN
      dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.60/KMK.016/1996 tanggal 9 Pebruari 1996
      tentang perubahan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.316/KMK.016/1994
      tanggal 27 Juni 1994.
      Berdasarkan keputusan tersebut, BUMN diwajibkan melakukan pembinaan terhadap
      usaha kecil dan koperasi dengan menggunakan dana yang bersumber dari:
       1) Bagian Pemerintah atas laba BUMN sebesar 1% - 3% dari seluruh laba perusahaan
          setelah pajak.
       2) Pengembalian pinjaman dan bunga dari mitra binaan.
       3) Hasil bunga yang berasal penempatan dana pembinaan yang belum disalurkan.

   b. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan BUMN/ Kepala Pembina BUMN No.Kep-
      216/P-BUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina
      Lingkungan (KBL) BUMN.

   c. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003
      dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku mulai tanggal 17
      Juni 2003, selanjutnya dana Program Kemitraan bersumber dari :
      1) Penyisihan laba setelah pajak sebesar 1 % - 3%.
      2) Hasil bunga pinjaman, bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program
         Kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
      3) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.


                                            18                         BPK-RI/ AUDITAMA V
           Sedangkan dana program Bina Lingkungan bersumber dari :
        1) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 1%.
        2) Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program Bina Lingkungan.

   d. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003
        dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku mulai tanggal 17
        Juni 2003, selanjutnya dana Program Kemitraan dapat disalurkan dalam bentuk :
        1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam
            rangka meningkatkan produksi dan penjualan
        2) Pinjaman khusus
        3) Hibah.
        Sedangkan dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk :
        1) Korban bencana alam
        2) Pendidikan dan atau pelatihan
        3) Peningkatan kesehatan
        4) Pengembangan prasarana dan sarana umum
        5) Sarana ibadah

7. Anggaran dan Realisasi Program
   a.   Evaluasi Anggaran Kemitraan
        1) Evaluasi Sumber Dana

           Realisasi sumber dana Program Kemitraan Tahun 2004 adalah sebesar Rp32.998,84
           juta atau 108,70 % dari anggaran sebesar Rp30.357,00 juta, dengan rincian sebagai
           berikut:




                                              19                      BPK-RI/ AUDITAMA V
                                                                                    (dalam jutaan rupiah)
                                               Realisasi         Tahun 2004
No.                   Uraian                                                                  (%)
                                              2003          Anggaran Realisasi
1                       2                         3            4           5        6 (5:4)         7 (5:3)

1     Sumber Dana Pembinaan:
      a. Saldo Awal                            8.714,64      5.427,00   10.628,82     195,85         121,91
      b. Bagian Laba                           9.826,65     15.000,00   14.986,59      99,91         152.51
      c. Penerimaan Jasa Giro & Budep (net)      666,91        700,00      449,42      49,92          52,39
      d. Penerimaan Lain-Lain                      0,00          0,00      214,48          -              -
         Sub Jumlah 1                         19.208,20     21.127,00   26.179,31     123,93         136,29
 2    Sumber Dana Pengembalian:
      a. Pengembalian Pokok Pinjaman             5.597,01    8.505,00    6.045,89      71,09         108,02
      b. Pengembalian Bunga Pinjaman               761,55      725,00      773,64     106,71         101,59
         Sub Jumlah 2                            6.358,56    9.230,00    6.819,53      73,88         107,25

          TOTAL                               25.566,76     30.357,00   33.098,84     108,70         129,07
           Tingginya realisasi sumber dana tersebut disebabkan adanya kenaikan saldo awal.

       2) Penetapan Wilayah Binaan

             a) Propinsi wilayah binaan PT Jamsostek sejak tahun 1991 s.d. 1994 ditetapkan
                 oleh Tim Kantor Pusat dan belum ada pengaturan pembagian wilayah binaan.
             b) Sejak tahun 1995 telah diatur provinsi wilayah binaan setiap BUMN oleh
                 Menteri Keuangan dan wilayah binaan untuk PT Jamsostek, penetapan dari
                 tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah propinsi wilayah binaan.
             c) PT Jamsostek dalam tahun 2004 mendapat penugasan untuk 29 propinsi dengan
                 alokasi dana sebagai berikut:




                                                  20                           BPK-RI/ AUDITAMA V
                                                         Penetapan Alokasi (Rp)
            No.      Provinsi
                                   Pinjaman              Hibah         Biaya Ops.                 Jumlah

             1    NAD                 600.000.000       103.750.000            22.500.000         726.250.000
             2    Sumut             1.200.000.000       217.500.000            56.500.000       1.474.000.000
             3    Sumbar                      -         333.750.000           107.750.000         441.500.000
             4    Riau                        -         252.500.000            72.000.000         324.500.000
             5    Sumsel              900.000.000       101.250.000            21.500.000       1.022.750.000
             6    Babel               600.000.000        57.500.000             8.750.000         666.250.000
             7    Jambi                       -         187.500.000            46.000.000         233.500.000
             8    Bengkulu            900.000.000       106.250.000            24.000.000       1.030.250.000
             9    Lampung                     -         107.500.000            24.250.000         131.750.000
            10    DKI Jakarta       2.700.000.000       186.250.000            42.500.000       2.928.750.000
            11    Jawa Barat        1.200.000.000       138.750.000            25.000.000       1.363.750.000
            12    Banten              900.000.000        70.000.000            14.250.000         984.250.000
            13    Jawa Tengah                 -         221.250.000            58.000.000         279.250.000
            14    DIY                 600.000.000        57.500.000             8.750.000         666.250.000
            15    Jawa Timur        1.200.000.000       105.000.000            23.000.000       1.328.000.000
            16    Bali                600.000.000        55.000.000             7.500.000         662.500.000
            17    NTB                 600.000.000        55.000.000             7.500.000         662.500.000
            18    NTT                 600.000.000        55.000.000             7.500.000         662.500.000
            19    Kaltim            1.200.000.000       223.750.000            59.250.000       1.483.000.000
            20    Kalteng             900.000.000       103.750.000            22.500.000       1.026.250.000
            21    Kalsel                      -         220.000.000            57.250.000         277.250.000
            22    Kalbar              900.000.000        60.000.000            10.000.000         970.000.000
            23    Sulsel                      -         392.500.000           134.000.000         526.500.000
            24    Sulut                       -         146.250.000            28.000.000         174.250.000
            25    Sulteng             600.000.000        55.000.000             7.500.000         662.500.000
            26    Sultra              300.000.000        43.750.000             2.500.000         346.250.000
            27    Gorontalo           900.000.000        62.500.000            11.250.000         973.750.000
            28    Maluku              300.000.000        43.750.000             2.500.000         346.250.000
            29    Papua               300.000.000        43.750.000             2.500.000         346.250.000
                  Kantor Pusat                -         693.750.000            85.500.000         779.250.000
                      Jumlah       18.000.000.000      4.500.000.000      1.000.000.000        23.500.000.000


3)   Evaluasi Penggunaan Dana
     Realisasi penggunaan dana Program Kemitraan tahun 2004 adalah sebagai berikut :
                                                                                                  (dalam jutaan rupiah)
                                      Realisasi               Tahun 2004                           Persentase
      No.            Uraian
                                    Tahun 2003       Anggaran          Realisasi              %                 %
       1                 2               3              4                 5                 6 (5:4)          7 (5:3)


       1    Pinjaman:
            a.    Industri              2.151,00      3.780,00                1.821,00          48,17            84,66
            b.    Perdagangan           3.761,00      6.480,00                3.130,50          48,32            83,25
            c.    Pertanian                   0,00     900,00                      0,00                             0,00
            d.    Peternakan            1.086,50       180,00                  765,00          425,00            70,38
            e.    Perkebunan                 60,00     180,00                   75,00           41,67           125,00
            f.    Perikanan               257,50       360,00                  355,50           98,61           137,60
            g.    Jasa                  1.528,00      5.220,00                1.291,00          24,73            84,49
            h.    Lainnya               4.046,50       900,00                 2.543,50         282,56            62,84
                    Sub Jumlah 1       12.890,50     18.000,00                9.981,50          55,45            77,42




                                                      21                                    BPK-RI/ AUDITAMA V
       2      Hibah
                  Pendidikan &
              a. Pelatihan            1.422,06    2.260,00           956,16       42,30      67,23
                  Pemasaran &
              b. Promosi               300,11     1.740,00          1.445,94      83,10     481,83
              c.   Pemagangan             0,00         0,00             0,00          -          -
                   Penelitian &
              d.   Pengembangan           0,00     500,00               0,00          -          -
                    Sub Jumlah 2      1.722,17    4.500,00          2.402,10      53,38     139,49
                      TOTAL          14.612,67   22.500,00         12.383,60      55,04      84,73



      Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi penyaluran dana Program Kemitraan
      tahun 2004 adalah sebesar Rp12.383.596.068,00 atau baru mencapai 55,04% dari
      anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp22.500.000.000,00.
      Masih minimumnya realisasi tersebut disebabkan :
      a) Kantor Wilayah/Cabang Pembina belum seluruhnya memiliki petugas yang
            khusus menangani Program Kemitraan.
      b) Belum adanya ketentuan penilaian kinerja yang konkrit bagi Kantor Pembina
            Program Kemitraan yang berhasil.
      c) Kantor Pembina terlalu berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan pinjaman,
            mengingat       banyak    penyaluran        pinjaman     tahun     sebelumnya   mengalami
            kemacetan.

4)   Evaluasi Penggunaan Dana Berdasarkan Wilayah Binaan

     a) Penyaluran Dana Pinjaman
           Realisasi penyaluran dana pinjaman berdasarkan wilayah binaan tahun 2004 adalah
           sebagai berikut:




                                                  22                           BPK-RI/ AUDITAMA V
                                                                 (dalam jutaan rupiah)
No.           Provinsi     Realisasi          Tahun 2004             Persentase
          Wilayah Binaan     2003      Anggaran      Realisasi     %           %
 1               2            3           4                5     6 (5:4)     7 (5:3)

  1   NAD                     750,00      600,00        535,00      89,17       71,33
  2   Sumatera Utara        1.043,50    1.200,00        587,00      48,92       56,23
  3   Sumatera Barat             -           -             -          -           -
  4   Riau                       -           -             -          -           -
  5   Sumatera Selatan           -        900,00        355,00      39,44         -
  6   Bangka Belitung         606,00      600,00        690,00     115,00         -
  7   Jambi                      -           -             -          -           -
  8   Bengkulu                750,00      900,00        915,00     101,67      122,00
  9   Lampung                    -           -             -          -           -
 10   DKI Jakarta           4.289,00    2.700,00        325,00      12,04         -
 11   Jawa Barat              562,50    1.200,00        800,00      66,67      142,10
 12   Banten                  319,50      900,00        362,00      40,22      113,13
 13   Jawa Tengah             150,00         -             -          -           -
 14   DI Yogyakarta         1.015,00      600,00        800,00     133,33         -
 15   Jawa Timur               55,50    1.200,00        160,00      13,33      285,71
 16   Bali                    140,00      600,00         95,00      15,83         -
 17   NTB                        -        600,00           -          -           -
 18   NTT                        -        600,00           -          -           -
 19   Kalimantan Timur        999,00    1.200,00      1.188,00      99,00         -
 20   Kalimantan Tengah       750,00      900,00        735,00      81,67         -
 21   Kalimantan Selatan         -           -             -          -           -
 22   Kalimantan Barat        750,00      900,00        877,00      97,44         -
 23   Sulawesi Selatan         10,00         -             -          -           -
 24   Sulawesi Utara             -           -             -          -           -
 25   Sulawesi Tengah         208,00      600,00        545,00      90,83         -
 26   Sulawesi Tenggara          -        300,00        300,00     100,00         -
 27   Gorontalo               493,00      900,00        712,50      79,17         -
 28   Maluku                     -        300,00           -          -           -
 29   Papua                      -        300,00           -          -           -
              Jumlah       12.890,50   18.000,00      9.981,50      55,45       77,43



Dari tabel di atas diketahui hal-hal sebagai berikut:
(1) Realisasi penyaluran pinjaman Program Kemitraan Tahun 2004 sebesar
      Rp9.981.500.000,00 atau baru mencapai 55,45% dari anggaran sebesar
      Rp18.000.000.000,00.
(2) Propinsi wilayah binaan yang belum menyalurkan dana pinjaman Program
      Kemitraan per 31 Desember 2004 adalah NTB, NTT, Maluku, dan Papua.




                                       23                                   BPK-RI/ AUDITAMA V
b) Penyaluran Dana Hibah
   Realisasi penyaluran dana hibah tahun 2004 adalah sebagai berikut :

                                                                          (dalam jutaan rupiah)
    No.          Provinsi         Realisasi     Tahun 2004                     Persentase
              Wilayah Binaan     Tahun 2003 Anggaran Realisasi             %            %
     1               2               3                4          5        6 (5:4)     7 (5:3)

     1    NAD                         31,72           103,75     91,40     88,10          -
     2    Sumatera Utara             145,78           217,50     21,39      9,83        14,67
     3    Sumatera Barat             236,95           333,75     69,89     20,94        29,50
     4    Riau                       202,02           252,50    243,15     96,30       120,36
     5    Sumatera Selatan              -             101,25     21,34     21,08          -
     6    Kep. Bangka Belitung         7,75            57,50      5,20      9,04          -
     7    Jambi                      104,37           187,50    113,85     60,72       109,08
     8    Bengkulu                    50,00           106,25     66,00     62,12       132,00
     9    Lampung                    133,25           107,50    100,49     93,48        75,41
    10    DKI Jakarta                169,68           186,25    206,15    110,68          -
    11    Jawa Barat                  15,78           138,75     49,36     35,57          -
    12    Banten                      17,95            70,00     60,33     86,19          -
    13    Jawa Tengah                174,59           221,25     54,15     24,47        31,02
    14    DI Yogyakarta                 -              57,50     59,74    103,90          -
    15    Jawa Timur                    -             105,00     35,59     33,90          -
    16    Bali                          -              55,00     54,70     99,45          -
    17    NT B                          -              55,00     14,41     26,20          -
    18    NT T                          -              55,00     20,88     37,96          -
    19    Kalimantan Timur             0,51           223,75    147,86     66,08    28.992,16
    20    Kalimantan Tengah            7,39           103,75     80,84     77,92     1.093,91
    21    Kalimantan Selatan          89,08           220,00     65,08     29,58        73,06
    22    Kalimantan Barat            21,64            60,00     46,67     77,78       215,67
    23    Sulawesi Selatan           302,40           392,50    194,67     49,60          -
    24    Sulawesi Utara                -             146,25       -         -            -
    25    Sulawesi Tengah               -              55,00       -         -            -
    26    Sulawesi Tenggara                            43,75     32,81     74,99
    27    Gorontalo                                    62,50     56,95     91,12
    28    Maluku                          -            43,75       -         -              -
    29    Papua                                        43,75       -         -
    30    Kantor Pusat                   11,30        693,75    489,19     70,51      4.329,12
                  Jumlah           1.722,16       4.500,00     2.402,09     53,38       139,48


   Dari tabel di atas diketahui bahwa wilayah binaan yang belum menyalurkan dana
   hibah Program Kemitraan pada tahun 2004 adalah Propinsi Sulut, Sulteng,
   Maluku, dan Papua.




                                                 24                                 BPK-RI/ AUDITAMA V
5)   Evaluasi Beban Operasional

       Realisasi Beban Operasional Program Kemitraan Tahun 2004 adalah sebesar
       Rp563.262.325,10 atau 56,33% dari anggarannya sebesar Rp1.000.000.000,00.
       Rincian biaya operasional masing-masing provinsi wilayah binaan sebagai berikut:
                                                                                (dalam ribuan rupiah)
       No.           Provinsi        Realisasi               Tahun 2004               Persentase
                  Wilayah Binaan    Tahun 2003     Anggaran         Realisasi       %          %
        1                2              3                4                5       6 (5:4)    7 (5:3)

         1   NAD                         10.271          22.500        27.556       122,47    268,29
         2   Sumatera Utara              36.721          56.500         2.985         5,28      8,13
         3   Sumatera Barat              37.419         107.750        67.453        62,60    180,26
         4   Riau                        16.195          72.000        17.771        24,68    109,73
         5   Sumatera Selatan             8.716          21.500         7.131        33,17       -
         6   Kep. Bangka Belitung         1.965           8.750         2.436        27,84       -
         7   Jambi                       11.902          46.000        15.027        32,67       -
         8   Bengkulu                    12.741          24.000        20.148        83,95    158,14
         9   Lampung                     17.305          24.250         2.758        11,37     15,94
        10   DKI Jakarta                 26.801          42.500        19.728        46,42       -
        11   Jawa Barat                  10.680          25.000         5.133        20,53     48,06
        12   Banten                         -            14.250         1.405         9,86       -
        13   Jawa Tengah                 83.889          58.000        16.114        27,78       -
        14   DI Yogyakarta                  -             8.750        11.329       129,47       -
        15   Jawa Timur                   4.728          23.000        13.062        56,79       -
        16   Bali                           -             7.500           474         6,32       -
        17   NTB                            -             7.500           739         9,85       -
        18   NTT                            -             7.500           405         5,40       -
        19   Kalimantan Timur            17.030          59.250        29.362        49,56    172,41
        20   Kalimantan Tengah            2.298          22.500         9.221        40,98    401,26
        21   Kalimantan Selatan          27.956          57.250         6.514        11,38     23,30
        22   Kalimantan Barat               -            10.000         7.286        72,86       -
        23   Sulawesi Selatan           153.876         134.000        60.234        44,95     39,14
        24   Sulawesi Utara                 -            28.000         9.636        34,41       -
        25   Sulawesi Tengah                -             7.500           160         2,13       -
        26   Sulawesi Tenggara                            2.500         2.546       101,84
        27   Gorontalo                                   11.250        11.530       102,49
        28   Maluku                                       2.500           -            -
        29   Papua                          -             2.500           -            -         -
        30   Kantor Pusat               199.811          85.500       195.119       228,21     97,65

                      Jumlah            680.304        1.000.000      563.262        56,33     82,80




                                                  25                                  BPK-RI/ AUDITAMA V
       Biaya Operasional tersebut digunakan oleh Kantor Pusat dan Kantor Wilayah/
       Cabang dalam rangka proses penyaluran dan pembinaan kepada mitra binaan untuk
       kegiatan:
       a) Melakukan survei lapangan atas proposal yang masuk untuk dilakukan kajian atas
          proposal calon mitra binaan tersebut.
       b) Melakukan penagihan terhadap mitra binaan yang bermasalah dan macet
          pengembaliannya.
       c) Melakukan kunjungan berkala dalam rangka pembinaan berkesinambungan
          kepada mitra binaan oleh Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah/Cabang
       d) Mengikuti rapat koordinasi di forum koordinasi di tingkat I, II dan Pusat.
       e) Kegiatan pembinaan khususnya terhadap mitra binaan yang menunggak
          pembayaran angsuran dan belum diketahui penyebabnya. Kegiatan ini belum
          dilakukan dengan optimal karena terbatasnya biaya operasional kemitraan yang
          ada saat ini.
       f) Penerapan aplikasi Program Kemitraan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
          sesuai dengan wilayah binaan yang telah ditetapkan.


6)   Evaluasi Tingkat Kolektibilitas
     a) Akumulasi Penyaluran Pinjaman
        Akumulasi penyaluran pinjaman pokok dan bunga berdasarkan sektor sampai
        dengan 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp78.724.036.495,69 dengan rincian
        sebagai berikut:

            NO         SEKTOR                              PINJAM AN
                                         POKOK               BUNGA             JUM LAH

             1     INDUSTRI            10.526.626.752,00   1.008.989.128,20   11.535.615.880,20
             2     PERDAGANGAN         25.011.875.666,67   2.443.675.477,50   27.455.551.144,17
             3     PERTANIAN            2.911.700.000,00     268.924.200,00    3.180.624.200,00
             4     PETERNAKAN           2.313.000.000,00     278.679.000,00    2.591.679.000,00
             5     PERKEBUNAN             157.500.000,00      21.168.750,00      178.668.750,00
             6     PERIKANAN            1.368.217.000,00     156.675.780,00    1.524.892.780,00
             7     JASA                28.386.113.333,00   2.945.618.658,32   31.331.731.991,32
             8     LAINNYA                828.500.000,00      96.772.750,00      925.272.750,00

                          TOTAL        71.503.532.751,67   7.220.503.744,02   78.724.036.495,69




                                           26                          BPK-RI/ AUDITAMA V
 b) Akumulasi Pengembalian Angsuran Pinjaman
    Akumulasi pengembalian angsuran pinjaman pokok dan bunga berdasarkan sektor
    usaha sampai dengan 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp33.331.097.261,70
    dengan rincian sebagai berikut:


       NO              SEKTOR                                        ANGSURAN
                                              POKOK                     BUNGA                  JUMLAH
       1        INDUSTRI                     5.002.229.255,54           512.604.916,94        5.514.834.172,48
       2        PERDAGANGAN                  8.459.451.843,89         1.039.183.327,62        9.498.635.171,51
       3        PERTANIAN                    1.061.575.525,47           121.630.480,40        1.183.206.005,87
       4        PETERNAKAN                     253.866.775,95            48.416.861,36          302.283.637,31
       5        PERKEBUNAN                      42.501.366,00             5.090.415,99           47.591.781,99
       6        PERIKANAN                      360.563.014,99            42.929.555,69          403.492.570,68
       7        JASA                        14.526.659.027,00         1.720.545.928,17       16.247.204.955,17
       8        LAINNYA                        117.801.479,49            16.047.487,21          133.848.966,70
                        TOTAL               29.824.648.288,32         3.506.448.973,38       33.331.097.261,70



c) Total Sisa Pinjaman
    Total sisa pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp45.392.939.233,99 terdiri dari
    saldo pinjaman yang belum dan telah jatuh tempo, serta pinjaman bermasalah
    berdasarkan sektor usaha dengan rincian sebagai berikut:

                                  POKOK                  BUNGA                 JUMLAH

           1   INDUSTRI          5.524.397.496,46         496.384.211,26       6.020.781.707,72
           2   PERDAGANGAN      16.552.423.822,78       1.404.492.149,88      17.956.915.972,67
           3   PERTANIAN         1.850.124.474,53         147.293.719,60       1.997.418.194,13
           4   PETERNAKAN        2.059.133.224,05         230.262.138,64       2.289.395.362,69
           5   PERKEBUNAN          114.998.634,00          16.078.334,01         131.076.968,01
           6   PERIKANAN         1.007.653.985,01         113.746.224,31       1.121.400.209,32
           7   JASA             13.859.454.306,00       1.225.072.730,15      15.084.527.036,15
           8   LAINNYA             710.698.520,51          80.725.262,79         791.423.783,30

                    TOTAL       41.678.884.463,35       3.714.054.770,64      45.392.939.233,99




d) Pinjaman Bermasalah
    Total sisa pinjaman yang telah direklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah
    sebanyak 234 mitra binaan dengan jumlah sebesar Rp5.001.547.899,00 dengan
    rincian sebagai berikut:


                                          27                                  BPK-RI/ AUDITAMA V
       NO                SEKTOR                              PINJAMAN BERMASALAH
                                                POKOK               BUNGA               JUMLAH

       A Hasil Pemeriksaan Khusus BPKP
         Industri                               147.620.000,00          8.857.200,00     156.477.200,00
         Jasa                                                -                     -                  -
         Lainnya                                152.250.000,00          9.135.000,00     161.385.000,00
         Perdagangan                                         -                     -                  -
         Perikanan                               10.000.000,00            600.000,00      10.600.000,00
                           Jumlah               309.870.000,00         18.592.200,00     328.462.200,00

       B Rekomendasi Kantor Meneg BUMN
         Industri                                 42.000.000,00         3.587.500,00      45.587.500,00
         Jasa                                                 -                    -                  -
         Lainnya                                 273.333.334,00        22.831.250,00     296.164.584,00
         Perdagangan                              51.666.667,00         4.475.000,00      56.141.667,00
         Perikanan                               625.633.334,33        72.206.250,00     697.839.584,33
         Peternakan                               44.166.666,67         4.287.500,00      48.454.166,67
                          Jumlah               1.036.800.002,00       107.387.500,00   1.144.187.502,00

       C Penyerahan ke KP2LN
         Industri                                142.500.000,00         7.620.000,00     150.120.000,00
         Jasa                                    242.425.000,00        11.892.000,00     254.317.000,00
         Lainnya                                 217.457.000,00         2.580.000,00     220.037.000,00
         Perdagangan                           2.168.872.962,00        81.936.900,00   2.250.809.862,00
         Perikanan                               548.178.333,00        20.536.002,00     568.714.335,00
         Peternakan                               84.900.000,00                    -      84.900.000,00
                          Jumlah               3.404.333.295,00       124.564.902,00   3.528.898.197,00

                           Total               4.751.003.297,00       250.544.602,00   5.001.547.899,00




e) Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman


  (1) Aging Schedule Saldo Pinjaman per 31 Desember 2004 dapat dirinci sebagai
      berikut:

       No               Uraian               Pokok                   Bunga               Jumlah

       1 Belum Jatuh Tempo               18.234.512.227,53        2.014.428.035,45     20.248.940.262,98
       2 Pinjaman Telah Jatuh Tempo
         a. Lancar                           88.997.230,53            6.387.751,68         95.384.982,21
         b. Kurang Lancar                 2.107.424.455,36          148.288.358,27      2.255.712.813,63
         c. Ragu-Ragu                     1.966.836.799,98          185.541.371,82      2.152.378.171,80
         d. Macet                        19.281.113.749,95        1.359.409.253,42     20.640.523.003,37
           Jumlah Pinjaman Jatuh Tempo   23.444.372.235,82        1.699.626.735,19     25.143.998.971,01

                 Total Sisa Pinjaman     41.678.884.463,35        3.714.054.770,64     45.392.939.233,99




                                          28                                   BPK-RI/ AUDITAMA V
          (2) Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman adalah sebagai berikut:

           No.            Uraian                          Perhitungan Kolektibilitas Pinjaman
                                                Nilai (Rp)           Bobot (%)             Nilai x Bobot

           1 Pinjaman Belum Jatuh Tempo       20.248.940.262,98                 100        20.248.940.262,98

           2 Pinjaman Telah Jatuh Tempo:
             a. Lancar                            95.384.982,21                 100            95.384.982,21
             b. Kurang Lancar                  2.255.712.813,63                  75         1.691.784.610,22
             c. Ragu-Ragu                      2.152.378.171,80                  50         1.076.189.085,90
             d. Macet                         20.640.523.003,37                 -                        -
             Sub Jumlah                       25.143.998.971,01                             2.863.358.678,33

                         Jumlah               45.392.939.233,99                            23.112.298.941,31


          (3) Tingkat Kolektibilitas Pinjaman

                  Rata-rata Tertimbang Kolektibilitas Pinjaman                 x 100%
                                 Jumlah Pinjaman

                               23.112.298.941,31                               x 100%
                               45.392.939.233,99

          = 50,92%



b.   Evaluasi Pencapaian RKA Program Bina Lingkungan
     1)     Evaluasi Sumber Dana
            Sumber dana Program Bina Lingkungan diperoleh dari penyisihan laba
            PT Jamsostek ditambah dengan sisa dana Program Bina Lingkungan tahun
            sebelumnya.
            a) Penyisihan Laba PT Jamsostek

          No.    Laba Tahun Buku       %           Jumlah Laba (Rp)            Penyisihan Laba PBL (Rp)

           1          2001             0,25          320.665.441.193,00                     828.901.500,00
           2          2002             0,25           982.665.418.943,00                  2.500.000.000,00
           3          2003             2,00          535.235.395.549,00                  10.704.708.000,00
                     Jumlah                         1.838.566.255.685,00                 14.033.609.500,00




                                                     29                                 BPK-RI/ AUDITAMA V
        Berdasarkan RUPS atas Laporan Keuangan PT Jamsostek tahun buku 2003,
        ditetapkan alokasi penyisihan laba untuk Program Bina Lingkungan 1% dari
        laba PT Jamsostek            tahun 2003 Rp535.235.395.549,00 atau sebesar
        Rp5.352.354.000,00.
        Selanjutnya berdasarkan Surat Menteri BUMN No.S-498/MBU/2004 Tanggal
        17 September 2004, alokasi penyisihan laba untuk Program Bina Lingkungan
        dinaikkan        menjadi    2%   dari      laba      PT      Jamsostek     tahun        2003
        Rp535.235.395.549,00 atau sebesar Rp10.704.708.000,00. Kenaikan alokasi
        penyisihan laba tersebut disebabkan adanya penambahan program, yaitu
        Pembangunan Rumah Baca bagi masyarakat.


     b) Dana Tersedia
        Jumlah dana tersedia untuk Program Bina Lingkungan tahun anggaran 2004
        adalah sebesar Rp10.835.293.517,00. Jumlah dana tersebut berasal dari sisa
        dana Program Bina Lingkungan tahun 2003 ditambah dengan penyisihan laba
        tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:


          No.              Uraian               Tahun 2004                Tahun 2003

           1    Saldo Awal                         130.585.517,00              480.227.700,00
           2    Penyisihan Laba                  10.704.708.000,00           2.500.000.000,00

                          Jumlah                 10.835.293.517,00           2.980.227.700,00



2)   Evaluasi Penggunaan Dana
     a) Evaluasi Penggunaan Dana sesuai Unit Kerja
        Realisasi penyaluran dana Program Bina Lingkungan tahun 2004 sebesar
        Rp9.517,10 juta atau sebesar 96,62% dari total anggaran sebesar Rp9.850,00
        juta dengan rincian sebagai berikut:




                                         30                            BPK-RI/ AUDITAMA V
                                                                                                      (d a la m rib u a n ru p ia h )
                                          R ea lisa si                  T ah un 2004                            P er sen ta se
N o.               U n it K er ja
                                            2003               A n g g a ra n    R ea lisa si                %                %
 1                          2                 3                     4                5                  6 = (5 :4 )       7 = (5 :3 )

 1     K a n w il I                         2 2 6 .1 1 5          9 9 0 .0 0 0         7 2 0 .2 4 2         7 2 ,7 5        3 1 8 ,5 3
 2     K a n w il II                        4 7 6 .7 5 4       1 .2 4 0 .0 0 0      1 .0 2 4 .7 5 4         8 2 ,6 4        2 1 4 ,9 4
 3     K a n w il III                       7 4 7 .9 8 8       1 .0 2 5 .0 0 0         6 0 8 .0 0 0         5 9 ,3 2          8 1 ,2 8
 4     K a n w il IV                        5 7 1 .2 5 0       1 .9 5 0 .0 0 0      1 .0 7 1 .1 9 4         5 4 ,9 3        1 8 7 ,5 2
 5     K a n w il V                         1 9 1 .6 7 3          7 0 5 .0 0 0         5 3 7 .4 6 0         7 6 ,2 4        2 8 0 ,4 0
 6     K a n w il V I                       1 4 3 .3 0 0       1 .4 5 0 .0 0 0         3 0 0 .8 3 3         2 0 ,7 5        2 0 9 ,9 3
 7     K a n w il V II                        8 6 .0 2 5          9 2 0 .0 0 0         4 2 8 .8 0 3         4 6 ,6 1        4 9 8 ,4 6
 8     K a n w il V III                     1 0 2 .1 0 5          9 2 0 .0 0 0         7 4 6 .7 2 2         8 1 ,1 7        7 3 1 ,3 3
 9     K a n tor P u sa t                   6 5 4 .9 0 3          6 5 0 .0 0 0      4 .0 7 9 .0 9 2       6 2 7 ,5 5        6 2 2 ,8 5

                     J um la h            3 .2 0 0 .1 1 3      9 .8 5 0 .0 0 0      9 .5 1 7 .1 0 0         9 6 ,6 2        2 9 7 ,4 0




               Penyaluran dana Program Bina Lingkungan yang melebihi anggaran terdapat
               pada Kantor Pusat, terutama disebabkan oleh :
               (1) Bantuan bencana alam untuk korban gempa dan tsunami di Propinsi Aceh
                      dan Sumatera Utara sebesar Rp2.112,50 juta
               (2) Partisipasi dalam acara Jambore Penanggulangan Bencana dan Gelar Akbar
                      Kesetiakawanan Sosial Nasional 2004 yang diselenggarakan                                                                     oleh
                      Kementerian Sosial RI sebesar Rp300,00 juta.

        b) Evaluasi Penggunaan Dana Sesuai Kegiatan
               Realisasi penggunaan dana Program Bina Lingkungan sesuai kegiatan dapat
               dirinci sebagai berikut:
                                                                                                                (dalam ribuan rupiah)
                                                     Realis as i               Tahun 2004                             Pers entas e
         No.                     Uraian
                                                      2003               A nggaran    Realis as i                   %            %
           1                        2                   3                    4            5                      6=(5:4)      7=(5:3)

           1     Bencana A lam                              195.456              970.000         2.560.872             264,01           1.310,20
           2     Pendidikan & Pelatihan                      91.497        5.970.000             2.823.794              47,30           3.086,21
           3     Peningkatan Kes ehatan                     608.280              970.000         1.203.350             124,06            197,83
           4     Pras arana & Sarana Umum             1.296.364                  970.000         1.635.933             168,65            126,19
           5     Sarana Ibadah                        1.008.516                  970.000         1.293.151             133,31            128,22

                                Jumlah              3.200.113            9.850.000            9.517.100                96,62             297,40




                                                                31                                                BPK-RI/ AUDITAMA V
        Realisasi terbesar penyaluran dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk
        Bantuan Pendidikan dan Pelatihan khususnya Program Pembangunan Rumah
        Baca bagi masyarakat sebanyak 14 unit. Uraian mengenai Program Rumah
        Baca disajikan tersendiri dalam butir 4.

3)   Akumulasi Penggunaan Dana
     Akumulasi penggunaan dana Program Bina Lingkungan sampai dengan 31
     Desember 2004 sebesar Rp13.065,90 juta, dengan rincian sebagai berikut:

                                                                 (ribuan rupiah)
                                Realisasi s.d      Realisasi
      No.        Unit Kerja                                         Total
                                   2003             2004
       1             2               3                4            5=3+4

       1    Kanwil I                  226.115          720.242         946.357
       2    Kanwil II                 538.604        1.024.754       1.563.358
       3    Kanwil III                753.488          608.000       1.361.488
       4    Kanwil IV                 599.750        1.071.194       1.670.944
       5    Kanwil V                  191.673          537.460         729.133
       6    Kanwil VI                 206.148          300.833         506.981
       7    Kanwil VII                126.007          428.803         554.810
       8    Kanwil VIII               102.105          746.722         848.827
       9    Kantor Pusat              804.910        4.079.092       4.884.002

                  Jumlah           3.548.800         9.517.100      13.065.900



4)   Pembangunan Rumah Baca
     a) Dasar Pelaksanaan
       (1) Notulen Rapat Rencana Pembangunan Rumah Baca antara Deputi Menteri
            BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata dengan 13 Direktur Utama BUMN
            tanggal 7 Januari 2004.
       (2) Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/23/022004 tanggal 25 Februari
            2004 tentang Bantuan Pembangunan Rumah Baca untuk Masyarakat.
       (3) Surat Direktur Utama PT Jamsostek No.B/1702/022004 tanggal 25 Februari
            2004 tentang Pembangunan Rumah Baca.




                                        32                         BPK-RI/ AUDITAMA V
  (4) Surat Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamsostek kepada Menteri BUMN
      No.R/928/072004 tanggal 16 Juli 2004 tentang Usulan Penggunaan Laba
      Tahun Buku 2003 untuk Program Bina Lingkungan.

b) Anggaran Pembangunan Rumah Baca
   Berdasarkan dasar pelaksanaan tersebut maka anggaran Pembangunan Rumah
   Baca ditetapkan sebagai berikut :
  (1) Penetapan Rapat Umum Pemegang Saham atas RKA PKBL Tahun 2004
      pada tanggal 15 Januari 2004 bahwa anggaran Bina Lingkungan sebesar
      Rp5.000,00 juta belum termasuk untuk anggaran Pembangunan Rumah
      Baca.
  (2) Berdasarkan     kebijakan    Direksi   PT   Jamsostek     bahwa   anggaran
      Pembangunan Rumah Baca ditetapkan 17 lokasi @Rp150,00 juta dengan
      total anggaran Rp2.550,00 juta
  (3) Mengingat penetapan anggaran Pembangunan Rumah Baca tidak ada
      Kebijakan/Penjelasan dari Kementerian BUMN sebelumnya, dalam
      pelaksanaan Pembangunan Rumah Baca mencapai realisasi antara Rp200,00
      juta s.d. 250,00 juta.
  (4) Oleh karena itu, Direksi & Dewan Komisaris PT Jamsostek melalui Surat
      No.R/928/072004 mengajukan usulan kepada Menteri BUMN untuk
      tambahan anggaran Pembangunan Rumah Baca sebanyak 20 Rumah Baca
      @ Rp250,00 juta sebesar Rp 5.000,00 juta.

c) Kebijakan konstribusi Pembangunan Rumah Baca
   Dalam rangka Pembangunan Rumah Baca para pihak terkait yang memberikan
   kontribusi adalah sebagai berikut
   - Penyediaaan tanah                       : Pemerintah Daerah/Instansi lain
   - Pembangunan Rumah Baca dan furniture : PT Jamsostek
   - Peralatan komputer dan buku-buku        : Yayasan Taman BacaanIndonesia
   - Biaya pengelolaan dan pemeliharaan      : - PT Jamsostek
                                              - Yayasan Taman Bacaan


                                  33                     BPK-RI/ AUDITAMA V
                                                    - Pemerintah Daerah
d) Pengelolaan Rumah Baca
   Berdasarkan Pengarahan Ketua I Yayasan Taman Bacaan Indonesia, Bapak
   Ferdinand Nainggolan pada tanggal 13 April 2004 dan diperkuat pada
   pertemuan antara Direktur Utama dengan Ketua Umum Yayasan Taman Bacaan
   Indonesia Ny. Retty Laksamana Sukardi pada tanggal 24 Juni 2004 bahwa
   konsep pengelolaan rumah baca adalah sebagai berikut :
  (1) Perjanjian kerjasama pembangunan Rumah Baca di mana Badan Usaha
      Milik Negara menyerahkan uang atau pembangunan Rumah Baca dan gaji
      pegawai Rumah Baca kepada Yayasan Taman Bacaan Indonesia.
  (2) Perjanjian     kerjasama   pinjam     pakai     tanah   di   mana   Pemerintah
      Daerah/BUMN/instansi lain yang memiliki lokasi tanah Rumah Baca
      menyerahkan kepada Yayasan Taman Bacaan Indonesia sebagai hak pinjam
      pakai tanah.
  (3) Hingga saat ini belum ada penjelasan/kebijakan dari Kementerian BUMN
      terhadap beban Biaya Pengelolaan Rumah Baca yang meliputi:
           Gaji pegawai Rumah Baca
           Biaya telepon, listrik dan air
           Biaya pemeliharaan Rumah Baca




                                 34                           BPK-RI/ AUDITAMA V
       5)        Penetapan dan Persetujuan Anggaran Pembangunan Rumah Baca

      Kanwil                         Lokasi                Kantor             Status                 Persetujuan Direksi
No
      Provinsi                     Rumah Baca              Cabang           Tanah Milik             Nomor         Tanggal
     Kanwil I
1    Sumut         1. Jl. Tuar 13 Blok XI, Medan           Medan               Pemda             B/5517/062004   24 Juni 2004
2    Sumbar        2. Jl. By Pass Km. 8,5 Kec.
                      Kuranji Padang, Sumbar               Sumbar              Pemda             B/5517/062004   24 Juni 2004

     Kanwil II
3    Sumsel        3. Di Areal SLP 12 Muara Enim         Muara Enim           Pemda              B/3749/042004   27 April 2004
                   4. Kel. Bandar Agung, Lahat           Muara Enim           Pemda              B/5517/062004   24 Juni 2004
4    Kep. Riau     5. Rusunawa Bumi Lancang Kuning -       Batam       PT Jamsostek (Persero)    B/216/012004     09 Jan. 2004
                      Jl. Duyung, Batu Ampar, Batam

     Kanwil III
5    DKI Jakarta   6.                                     Kanwil III             -                     -               -
                   7.                                     Kanwil III             -                     -               -

     Kanwil IV
6    Jawa Barat     8. Rusunawa Jababeka Cikarang -
                       Jl. Kedasih 4 Blok P1 No.1         Cikarang     PT Jamsostek (Persero)          -               -
                    9. Pondok Pesantren Al Ash Riyyah      Bogor              Ponpes             B/6062/072004   14 Juli 2004
                       Nurul Iman, Desa Waru Jaya -
                       Parung, Bogor Rt. 01/01 No. 1 .
                   10. Jl. KH. Abdul Halim Majalengka     Cirebon             Pemda              B/2811/032004 31 Maret 2004
                   11. Dusun Cikalama Sumedang            Cirebon      Wakaf Pontren Cikalama    B/2811/032004 31 Maret 2004
                   12. Kaka Singawinata Purwakarta       Purwakarta           Pemda              B/5517/062004 24 Juni 2004

     Kanwil V
7    Jawa Tengah 13. Rusun Bandar Harjo Semarang          Semarang             Pemda             B/5517/062004   24 Juni 2004

   Kanwil VI
 8 Jawa Timur 14. Jl. Bratang Wetan No.36 Sby            Karimunjawa           Pemda             B/5517/062004   24 Juni 2004
 9 Bali       15. Jl. Mataram No. 3 Denpasar                 Bali              Pemda             B/5517/062004   24 Juni 2004
10 NTB        16. Desa Tente Bima                            NTB               Pemda                   -               -

   Kanwil VII
11 Kaltim          17. Jl. Cipto Mangunkusuno             Samarinda            Pemda             B/2958/042004   6 April 2004
                       Samarinda
12 Kalbar          18. Pontianak                           Kalbar              Pemda             B/5517/062004   24 Juni 2004

   Kanwil VIII
13 Sulsel      19. Asrama Pekerja KIMA
                   Jl. Kupasa Raya Tamanlarea Mks.        Makassar             Pemda             B/216/012004     9 Jan. 2004
14 Gorontalo   20. Gorontalo                              Gorontalo            Pemda             B/5517/062004   24 Juni 2004




                                                          35                                    BPK-RI/ AUDITAMA V
            6)   Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pembangunan Rumah Baca

     Kanwil                         Lokasi                  Kantor         Perbandingan (ribu rupiah)
No
    Provinsi                      Rumah Baca                Cabang     Anggaran       Realisasi            %
  Kanwil I
1 Sumut          1. Jl. Tuar 13 Blok XI, Medan              Medan           250.000         150.000        60
2 Sumbar         2. Jl. By Pass Km. 8,5 Kec.
                    Kuranji Padang, Sumbar                Sumbar            250.000         150.425       60,17
                                                         Sub Total          500.000         300.425       60,09
  Kanwil II
3 Sumsel         3. Di Areal SLP 12 Muara Enim          Muara Enim         250.000         194.825        77,93
                 4. Kel. Bandar Agung, Lahat            Muara Enim         250.000         183.216        73,29

4 Kep. Riau      5. Rusunawa Bumi Lancang Kuning -           Batam         250.000         204.775        81,91
                    Jl. Duyung, Batu Ampar, Batam
                                                         Sub Total         750.000         582.816        77,71
  Kanwil III
5 DKI Jakarta    6.                                     Kanwil III         250.000                    -
                 7.                                     Kanwil III         250.000
                                                        Sub Total          500.000                          -
  Kanwil IV
6 Jawa Barat      8. Rusunawa Jababeka Cikarang -
                     Jl. Kedasih 4 Blok P1 No.1             Cikarang       250.000         192.094        76,84
                  9. Pondok Pesantren Al Ash Riyyah          Bogor         250.000         180.000        72,00
                     Nurul Iman, Desa Waru Jaya -
                     Parung, Bogor Rt. 01/01 No. 1 .
                 10. Jl. KH. Abdul Halim Majalengka       Cirebon           250.000        149.850        59,94
                 11. Dusun Cikalama Sumedang              Cirebon           250.000        150.000        60,00
                 12. Kaka Singawinata Purwakarta        Purwakarta          250.000
                                                         Sub Total        1.250.000        671.944        53,76
  Kanwil V
7 Jawa Tengah    13. Rusun Bandar Harjo Semarang         Semarang          250.000        149.475         59,79
                                                         Sub Total         250.000        149.475         59,79
  Kanwil VI
8 Jawa Timur     14. Jl. Bratang Wetan No.36 Sby       Karimunjawa         250.000               -          -
9 Bali           15. Jl. Mataram No. 3 Denpasar            Bali            250.000               -          -

10 NTB           16. Desa Tente Bima                       NTB             250.000               -          -
                                                         Sub Total         750.000               -          -
   Kanwil VII
11 Kaltim        17. Jl. Cipto Mangunkusuno             Samarinda          250.000        149.971         59,99
                     Samarinda
12 Kalbar        18. Pontianak                            Kalbar           250.000        149.927         59,97
                                                         Sub Total         500.000        299.898         59,98
   Kanwil VIII
13 Sulsel        19. Asrama Pekerja KIMA
                     Jl. Kapasa Raya Tamanlarea Mks.    Makassar           250.000         179.898        71,96
14 Gorontalo     20. Gorontalo                          Gorontalo          250.000         206.096        82,44
                                                        Sub Total          500.000         385.994        77,20
                                                        Grand Total       5.000.000      2.390.552        47,81




                                                       36                        BPK-RI/ AUDITAMA V
c.   Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

     Kinerja Program Kemitraan PT Jamsostek telah diatur dengan Keputusan Menteri
     Keuangan Republik Indonesia No.198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 tentang
     penilaian tingkat kesehatan BUMN, tetapi kinerja Program Bina Lingkungan belum
     diatur. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, kinerja Program Kemitraan
     PT Jamsostek sebagai berikut :

     1) Penilaian terhadap efektivitas penyaluran dana PKBL

        Efektivitas penyaluran dana diukur dengan membandingkan antara jumlah dana yang
        disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan pada
        tahun 2004 adalah sebesar Rp12.383.596.068,00 yang terdiri dari :
        - Penyaluran pinjaman                                           Rp9.981.500.000,00
        - Penyaluran hibah                                             Rp 2.402.096.068,00
                                Jumlah                                 Rp12.383.596.068,00
        Sedangkan jumlah dana tersedia tahun 2004 adalah sebesar Rp33.098.894.576,96
        yang terdiri dari :

        Saldo awal dana                                            Rp10.628.816.433,09
        Alokasi Peyisihan Laba yang Diterima                       Rp14.986.591.000,00
        Penerimaan pengembalian pokok pinjaman                      Rp6.045.894.699,07
        Bunga pinjaman, jasa giro, bunga deposito dan pendapatan    Rp1.437.592.444,80
        lain-lain
        Jumlah                                                     Rp33.098.894.576,96
        Berdasarkan data tersebut di atas, efektivitas penyaluran dana adalah sebesar 37,41%
        atau dengan skor 0, karena tingkat penyalurannya di bawah 80%.



     2) Ketaatan terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan

        Penyisihan laba PT Jamsostek Tahun 2003 untuk Program Kemitraan sebesar
        Rp14.986.591.000,00 atau 2,80% dari laba tahun buku 2003 setelah dikurangi PPh
        Badan. Sedangkan penyisihan laba tahun 2003 untuk Program Bina Lingkungan




                                               37                   BPK-RI/ AUDITAMA V
        sebesar Rp10.704.708.000,00 atau 2,00% dari laba tahun buku 2003 setelah
        dikurangi PPh Badan.

        Penyisihan laba tersebut telah sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.KEP-
        236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 yang menetapkan batasan dana program
        kemitraan sebesar 1% - 3% dari seluruh laba setelah pajak sedangkan dana program
        bina lingkungan maksimum 1%. Penyisihan laba untuk program Bina Lingkungan
        yang mencapai 2% telah mendapat persetujuan Menteri BUMN melalui surat
        No.S498/MBU/2004 tanggal 17 September 2004.

        Realisasi penyaluran dana PKBL bersifat pinjaman tahun 2004 sebesar
        Rp9.981.500.000,00 disalurkan kepada Usaha Kecil dan Koperasi atau sebesar
        55,45% dari total dana yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000.000.000,00.
        Sedangkan realisasi penyaluran dana bersifat hibah sebesar Rp2.402.096.068,00 atau
        53,38% dari total dana yang telah dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00.

        Prosedur penyaluran dan besarnya dana yang diberikan kepada beberapa mitra
        binaan dan penerima hibah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



8. Laporan Keuangan

  a. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

     1) Dasar Penyajian Laporan Keuangan
        Implementasi Kebijakan Akuntansi pada PKBL pada prinsipnya mengacu pada
        Keputusan Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang
        Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program
        Bina Lingkungan dan standar akuntansi yang berlaku umum sebagaimana yang telah
        diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diterbitkan Ikatan
        Akuntan Indonesia (IAI), proses penyusunan laporan keuangan perusahaan juga
        mengacu kepada Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang




                                          38                       BPK-RI/ AUDITAMA V
   disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jamsostek No.KEP/321/122004 tentang
   Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
   Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Laporan Keuangan Program Bina
   Lingkungan merupakan laporan yang terpisah.
   Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan.
   Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual (accrual basis), kecuali untuk
   laporan arus kas.
   Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan menyajikan
   perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2) Pinjaman kepada Mitra Binaan
   Pinjaman diakui saat Surat Penetapan dari Unit PKBL telah ditetapkan atau surat
   perjanjian dana program kemitraan antara unit PKBL dengan mitra binaan
   ditandatangani.
   Pinjaman yang sudah ditetapkan atau sudah dibuat surat perjanjiannya namun belum
   dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan diklasifikasikan sebagai
   Kewajiban YMH Dibayar (pada awal periode berikutnya dijurnal balik).
   Pinjaman dinilai berdasarkan nilai nominal yang disalurkan kepada mitra binaan
   sebesar pembayaran angsuran bunga tidak termasuk bunga.

3) Deposito Berjangka
   Investasi dalam deposito berjangka disajikan sebesar nilai nominalnya.

4) Penyisihan Pinjaman
   Penyisihan pinjaman diterapkan secara penuh pada Laporan Keuangan tahun 2004.
   Penyisihan dilakukan terhadap pinjaman pokok dan bunga pinjaman dengan estimasi
   penyisihan disesuaikan dengan klasifikasi umur pinjaman sebagai berikut :




                                       39                       BPK-RI/ AUDITAMA V
      Klasifikasi                        Kriteria            Estimasi Penyisihan
      a. Lancar                        Tepat waktu                  0%
      b. Kurang Lancar           Menunggak 1 s.d 180 hari           25 %
      c. Ragu-ragu              Menunggak 181 s.d 360 hari          50 %
      d. Macet                  Menunggak diatas 360 hari          100 %
     Perbedaan (selisih) yang timbul atas perubahan estimasi penyisihan tersebut, akan
     dialokasikan pada laporan periode berjalan.
     Perubahan estimasi penyisihan pinjaman pokok dan bunga yang akan diterapkan
     secara retrospektif karena hal tersebut lebih praktis. Oleh karena itu, beban
     penyisihan pokok pinjaman tahun lalu dikoreksi pada tahun berjalan dengan
     mengurangi saldo awal ekuitas.

  5) Pinjaman Bermasalah
     Pinjaman bermasalah diakui saat pengalihan pinjaman dengan kualitas macet yang
     telah diupayakan pemulihannya, namun tidak terpulihkan, bila memenuhi salah satu
     kondisi sebagai berikut:
     a) Surat peringatan atau somasi telah diterbitkan sampai dengan yang ke-3 atau;
     b) Rescheduling ataupun reconditioning telah dilakukan namun gagal;
     c) Masuk dalam kategori macet lebih dari atau sama dengan dua tahun

  6) Saldo Awal Ekuitas
     Saldo awal ekuitas adalah nilai aktiva bersih yang telah diterima dan dihasilkan oleh
     Program Kemitraan ataupun Program Bina Lingkungan.
     Saldo awal ekuitas merupakan jumlah akumulasi alokasi bagian laba sejak pertama
     penyaluran ditambah akumulasi surplus (defisit) sejak tahun pertama penyaluran.

b. LAPORAN KEUANGAN PROGRAM KEMITRAAN
  Laporan Keuangan Program Kemitraan per 31 Desember 2004 meliputi Neraca (Posisi
  Keuangan), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Laporan Akumulasi Dana




                                          40                     BPK-RI/ AUDITAMA V
1) NERACA

                              LAPORAN NERACA PROGRAM KEMITRAAN
                                  PER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003

                         AKTIVA                                 31 Des 2004          31 Des 2003

1.   Aktiva Lancar
     Kas dan Setara Kas                                         12.175.960.417,37     6.233.513.463,70
     Deposito                                                   4.000.000.000,00      4.200.000.000,00
     Piutang Bunga Pinjaman                                     1.699.626.735,20      1.615.031.105,34
                        Akum. Penyisihan Piutang Bunga         (1.489.252.028,90)    (1.615.031.105,34)
     Pendapatan Yg Msh Harus Diterima                               6.381.369,86         56.890.776,81
     Persekot Kerja                                                13.122.800,00         44.621.600,00
     Piutang Lain-Lain                                              38.087.100,00       565.437.601,00
                    Jumlah Aktiva Lancar                       16.443.926.393,53     11.100.463.441,51

2.   Pinjaman
     Pinjaman Sektor Industri                                    6.142.274.178,99     5.451.158.456,62
     Pinjaman Sektor Perdagangan                                12.892.601.362,32    11.292.363.927,76
     Pinjaman Sektor Pertanian                                      12.000.000,00                  -
     Pinjaman Sektor Peternakan                                  1.955.149.890,37     1.348.264.458,08
     Pinjaman Sektor Perkebunan                                    112.498.634,00        60.000.000,00
     Pinjaman Sektor Perikanan                                   1.663.138.160,35     1.537.668.894,75
     Pinjaman Sektor Jasa                                        6.331.385.858,81     6.492.287.990,86
     Pinjaman Sektor Lainnya                                     7.832.106.323,06     6.823.805.378,90
                      Jumlah Pinjaman                           36.941.154.407,90    33.005.549.106,97
                              Akum. Penyisihan Pinjaman        (16.040.384.966,78)

3.   Aktiva Tetap
     Bangunan                                                                 -                    -
     Kendaraan                                                                -                    -
     Inventaris Kantor                                                        -                    -
                         Akum. Penyusutan Aktiva Tetap                        -                    -
                  Nilai Buku Aktiva Tetap                                     -                    -
4.   Aktiva Lain-lain
     Pos sementara dalam penyelesaian                               10.698.000,00                  -
     Pinjaman Bermasalah                                         4.751.003.297,00     4.751.003.297,00
                Akum. Penyisihan Pinjaman Bermasalah            (4.751.003.297,00)
     Penempatan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya                 4.252.000.000,00                  -

                  Jumlah Aktiva Lain-lain                       4.262.698.000,00      4.751.003.297,00

                  JUMLAH AKTIVA                                41.607.393.834,65     48.857.015.845,48




                                                          41                             BPK-RI/ AUDITAMA V
                          PASSIVA                                  31 Des 2004          31 Des 2003

1.   KEWAJIBAN
     Kewajiban Lancar
     Hutang Pajak                                                      3.079.369,00         7.029.772,73
     Beban Yang Masih Harus Dibayar                                   81.115.458,00       101.516.500,00
     Hutang Lain-lain                                                381.227.587,00       214.959.649,00
                 Jumlah Kewajiban Lancar                             465.422.414,00       323.505.921,73

     Kewajiban Lain-lain
     Pos Sementara Dalam Penyelesaian                                  2.563.650,00       216.783.809,33
     Selisih Rekonsiliasi Bank                                       343.320.210,04                  -
     Hutang lainnya                                                             -                    -
                Jumlah Kewajiban Lain-lain                           345.883.860,04       216.783.809,33
                                                                                -
                  JUMLAH KEWAJIBAN                                   811.306.274,04       540.289.731,06

2.   EKUITAS
     Saldo Awal Ekuitas                                            48.316.726.114,42    39.109.056.264,70
     Koreksi Surplus (Defisit) tahun lalu                         (15.983.896.734,59)                 -
                        Saldo Awal Ekuitas Setelah Koreksi         32.332.829.379,83    39.109.056.264,70
     Bagian Laba Tahun Berjalan                                    14.986.591.000,00     9.826.654.200,00
     Hibah Tahun Berjalan                                          (2.402.096.068,00)   (1.722.167.582,00)
     Surplus (Defisit) tahun Berjalan                              (4.121.236.751,22)    1.103.183.231,72
                     JUMLAH EKUITAS                                40.796.087.560,61    48.316.726.114,42



         JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS                             41.607.393.834,65     48.857.015.845,48




                                                             42                            BPK-RI/ AUDITAMA V
2) L a p o r a n A k t i v i t a s
                     LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM KEMITRAAN
             UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2004 DAN 2003


                      URAIAN                       TAHUN 2004             TAHUN 2003


A.   DANA YANG TERSEDIA

     Saldo Awal Dana                               10.628.816.433,09      8.714.638.063,02
     Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima         14.986.591.000,00      9.826.654.200,00
     Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman         6.045.894.699,07      5.597.008.520,35

     Jumlah Dana Yang Tersedia                     31.661.302.132,16     24.138.300.783,37

B.   PENGGUNAAN DANA

     Pinjaman
             Sektor   Industri                      1.821.000.000,00      2.151.000.000,00
             Sektor   Perdagangan                   3.130.500.000,00      3.761.000.000,00
             Sektor   Pertanian                                  -                     -
             Sektor   Peternakan                      765.000.000,00      1.086.500.000,00
             Sektor   Perkebunan                       75.000.000,00         60.000.000,00
             Sektor   Perikanan                       355.500.000,00        257.500.000,00
             Sektor   Jasa                          1.291.000.000,00      1.528.000.000,00
             Sektor   Lainnya                       2.543.500.000,00      4.046.500.000,00

             Jumlah Pinjaman                        9.981.500.000,00     12.890.500.000,00

     Hibah
             Pendidikan dan Pelatihan                 956.160.980,00      1.422.058.958,00
             Promosi dan Pameran                    1.445.935.088,00        300.108.624,00
             Pemagangan                                          -                     -
             Penelitian dan Pengembangan                         -                     -
             Jumlah Hibah                           2.402.096.068,00      1.722.167.582,00



             Jumlah Penggunaan Dana                12.383.596.068,00     14.612.667.582,00

C.   SISA DANA YANG TERSEDIA                       19.277.706.064,16      9.525.633.201,37
                                              43                       BPK-RI/ AUDITAMA V
                      URAIAN                   TAHUN 2004           TAHUN 2003


D.   PENDAPATAN

     Bunga Pinjaman                               773.639.161,45      761.549.310,93
     Jasa Giro                                    368.693.899,59      326.737.837,00
     Bunga Deposito                                80.781.743,05      340.169.343,32
     Pendapatan Lain-lain                         214.477.640,71            1.799,53

     Jumlah Pendapatan                          1.437.592.444,80     1.428.458.290,78

E.   BEBAN

     BEBAN OPERASIONAL PROGRAM
     Beban Survei                                  46.910.350,00                  -
     Beban Monitoring                             335.553.946,00
     Beban Penagihan                               50.992.812,00                 -
     Beban Umum dan Administrasi                  129.805.217,10       10.848.117,00
           Jumlah Beban Operasional Program       563.262.325,10       10.848.117,00

     BEBAN OPERASIONAL NON PROGRAM
     Beban Penyusutan Aktiva tetap                          -                    -
     Beban Penyisihan Pokok Pinjaman            4.807.491.529,20                 -
     Beban Penyisihan Piutang Bunga                88.028.264,24      192.373.728,38
     Beban Penghapusan Pinjaman Macet                                            -
     Beban Penghapusan Aktiva Tetap                                              -
         Jumlah Beban Operasional Nonprogram    4.895.519.793,44      192.373.728,38

     BEBAN INVESTASI
     Beban PPh Jasa Giro                           73.783.846,60       65.374.760,58
     Beban PPH Bunga Deposito                      26.263.230,00       56.678.453,10
                 Jumlah Beban Investasi           100.047.076,60      122.053.213,68


     BEBAN LAIN-LAIN
     Beban lainnya                                          0,88                  -
                  Jumlah Beban Lain-lain                    0,88                  -

     Jumlah Beban                               5.558.829.196,02      325.275.059,06


F.   SURPLUS (DEFISIT) = (D) - (E)             (4.121.236.751,22)    1.103.183.231,72

G.   SALDO AKHIR DANA = (C) + (F)              15.156.469.312,94    10.628.816.433,09




                                                   44                                 BPK-RI/ AUDITAMA V
3) L a p o r a n A r u s K a s
                                       LAPORAN ARUS KAS PROGRAM KEMITRAAN
                                           PER 31 DESEMBER 2004 DAN 2003



 No.                              Uraian                        31 Des 2004             31 Des 2003

 I.    ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

 1     Penerimaan
        a. Setoran Laba Tahun Berjalan                            14.986.591.000,00        9.826.654.200,00
        b. Penerimaan Pengembalian Pokok Pinjaman                  6.045.894.699,21        5.594.728.520,35
        c. Penerimaan Bunga Pinjaman                                 689.043.531,45          569.175.582,55
        d. Penerimaan Bunga Deposito & Jasa Giro                     443.649.828,34          487.963.189,83
        e. Penerimaan Lain-Lain                                    7.521.514.516,60          112.831.060,92

                                                                  29.686.693.575,60       16.591.352.553,65
 2     Pengeluaran
        a. Penyaluran Pinjaman                                    (9.981.500.000,00)     (12.890.500.000,00)
        b. Penyaluran Hibah                                       (2.377.584.852,55)      (1.620.651.082,00)
        c. Beban Operasional                                        (651.572.364,59)         (10.848.118,97)
        d. Penempatan dana utk Kredit Usaha Mikro                 (4.252.000.000,00)        (350.477.952,00)
        e. Pengeluaran Lain-lain                                  (6.681.589.404,79)

                                                                 (23.944.246.621,93)     (14.872.477.152,97)

 II.   ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL                                      -                       -

 III. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI                                         -                       -

       Kenaikan (Penurunan) Kas                                    5.742.446.953,67        1.718.875.400,68
       Saldo Kas & Setara Awal Tahun                              10.433.513.463,70        8.714.638.063,02
                 KAS & SETARA KAS AKHIR TAHUN                     16.175.960.417,37       10.433.513.463,70




                                                      45                        BPK-RI/ AUDITAMA V
4) L a p o r a n A k u m u l a s i D a n a

                                   LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM KEMITRAAN
                                  UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2004


                                                      JUMLAH (Rp)            JUMLAH (Rp)            JUMLAH (Rp)
                    URAIAN
                                                     S.D. 31 DES 2003         TAHUN 2004           S.D. 31 DES 2004

 I. AKUMULASI SUMBER DANA

    Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba                    48.265.623.329,00   14.986.591.000,00       63.252.214.329,00

    Akumulasi Pengembalian Pokok Pinjaman                23.810.480.347,70    6.045.894.699,07       29.856.375.046,77

    Akumulasi Penerimaan Pendapatan

         Bunga Pinjaman                                   2.830.561.101,40      773.639.161,45        3.604.200.262,85
         Bunga Deposito                                   1.840.169.343,32       80.781.743,05        1.920.951.086,37
         Jasa Giro                                        2.782.025.225,00      368.693.899,59        3.150.719.124,59
         Pendapatan Lain-lain                                          -        214.477.640,71          214.477.640,71
                                                          7.452.755.669,72    1.437.592.444,80        8.890.348.114,52

    Jumlah Akumulasi Sumber Dana                         79.528.859.346,42   22.470.078.143,87      101.998.937.490,29


 II. AKUMULASI PENYALURAN DANA

    Akumulasi Penyaluran Dana

    Pinjaman
         Sektor   Industri                               10.313.746.752,00    1.821.000.000,00       12.134.746.752,00
         Sektor   Perdagangan                            19.554.255.666,67    3.130.500.000,00       22.684.755.666,67
         Sektor   Pertanian                                            -                   -                       -
         Sektor   Peternakan                              1.568.000.000,00      765.000.000,00        2.333.000.000,00
         Sektor   Perkebunan                                 60.000.000,00       75.000.000,00          135.000.000,00
         Sektor   Perikanan                               3.961.917.000,00      355.500.000,00        4.317.417.000,00
         Sektor   Jasa                                   15.806.280.000,00    1.291.000.000,00       17.097.280.000,00
         Sektor   Lainnya                                10.257.833.333,00    2.543.500.000,00       12.801.333.333,00
         Jumlah Pinjaman                                 61.522.032.751,67    9.981.500.000,00       71.503.532.751,67

    Hibah
         Pendidikan dan Latihan                           5.722.583.958,00      956.160.980,00        6.678.744.938,00
         Pemasaran dan Promosi                            1.625.631.624,00    1.445.935.088,00        3.071.566.712,00
         Pemagangan                                                    -                   -                       -
         Litbang                                                       -                   -                       -
         Jumlah Hibah                                     7.348.215.582,00    2.402.096.068,00        9.750.311.650,00

    Jumlah Akumulasi Penyaluran Dana                     68.870.248.333,67   12.383.596.068,00       81.253.844.401,67




                                                               46                                BPK-RI/ AUDITAMA V
5) PENJELASAN POS-POS NERACA

                                              Per 31 Des 2004           Per 31 Des 2003
                                                    (Rp)                      (Rp)

  (1)   Kas dan Setara Kas                    12.175.960.417,37          6.233.513.463,70

        Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan saldo dana
        Program Kemitraan yang terdiri dari kas di tangan dan rekening giro bank dengan rincian
        sebagai berikut :
         a.   Kas di tangan                          1.755.973,00                          -
         b.   Bank Mandiri                       9.489.559.974,73           3.661.381.895,45
         c.   BNI                                  773.804.804,00             932.568.631,88
         d.   BRI                                  665.951.055,36             808.131.281,02
         e.   BPD                                1.000.010.212,96             264.990.005,99
         f.   Bukopin                              235.104.390,70             556.829.623,74
         g.   Bank Agro                              9.774.006,62               9.612.025,62
                          Jumlah                12.175.960.417,37           6.233.513.463,70

                                              Per 31 Des 2004          Per 31 Des 2003
                                                    (Rp)                     (Rp)

  (2)   Deposito                               4.000.000.000,00          4.200.000.000,00

        Saldo Deposito per 31 Desember 2004 merupakan penempatan dana Program Kemitraan
        Kantor Pusat pada Deposito Bank Asiatic sebesar Rp4.000.000.000,-


                                              Per 31 Des 2004          Per 31 Des 2003
                                                    (Rp)                     (Rp)

  (3)   Piutang Bunga Pinjaman                  1.699.626.735,20         1.615.031.105,34

        Saldo piutang bunga pinjaman per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan bunga
        pinjaman yang telah jatuh tempo namun belum dibayar oleh mitra binaan.
        Piutang bunga pinjaman tersebut adalah piutang bunga pinjaman yang masuk dalam
        kelompok kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet .
        Berdasarkan sektor usahanya, piutang bunga pinjaman tersebut dikelompokkan sebagai
        berikut:



                                               47                      BPK-RI/ AUDITAMA V
       Piutang Bunga-Sektor Industri                        236.704.811,43               248.131.010,81
       Piutang Bunga-Sektor Perdagangan                     642.804.414,13               601.696.932,22
       Piutang Bunga-Sektor Pertanian                       114.045.082,48                              -
       Piutang Bunga-Sektor Peternakan                       28.517.263,64                19.779.959,62
       Piutang Bunga-Sektor Perkebunan                          374.209,01                              -
       Piutang Bunga-Sektor Perikanan                        57.553.474,31               192.961.685,87
       Piutang Bunga-Sektor Jasa                            605.713.774,23               294.437.159,08
       Piutang Bunga-Sektor Lainnya                          13.913.705,97               258.024.357,74
                           Jumlah                          1.699.626.735,20            1.615.031.105,34


                                                       Per 31 Des 2004            Per 31 Des 2003
                                                             (Rp)                       (Rp)

(4)   Akum. Penyisihan Piutang Bunga                  (1.489.252.028,90)          (1.615.031.105,34)

        Atas piutang bunga dilakukan penyisihan sebesar 25% dari jumlah piutang bunga
        kelompok kurang lancar, 50% untuk jumlah piutang bunga diragukan, dan sebesar 100%
        untuk jumlah piutang bunga kategori macet.
        Akumulasi penyisihan piutang bunga pinjaman per 31 Desember 2004 dan 2003 sebesar
        Rp1.489.252.028,90 dan Rp1.615.031.105,34 dengan rincian :
       Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Industri                 206.078.619,62            248.131.010,81
       Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Perdagangan              572.858.720,79            601.696.932,22
       Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Pertanian                107.984.657,70                         -
       Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Peternakan                17.777.327,06             19.779.959,62
       Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Perkebunan                   204.510,59                         -
       Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Perikanan                 54.079.624,41            192.961.685,87
       Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Jasa                     523.358.245,42            294.437.159,08
       Akum. Peny. Piutang Bunga Sektor Lainnya                    6.910.323,32            258.024.357,74
       Jumlah                                                  1.489.252.028,90          1.615.031.105,34




                                                           Per 31 Des 2004          Per 31 Des 2003
                                                                 (Rp)                     (Rp)

(5)   Pendapatan Yang Masih Harus Diterima                      6.381.369,86           56.890.776,81


      Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pengakuan (accrue) pendapatan bunga
      deposito Program Kemitraan tahun 2004, yang penerimaannya baru akan terjadi pada
      tahun 2005.


                                                      48                          BPK-RI/ AUDITAMA V
      Saldo pendapatan deposito yang masih harus diterima per 31 Desember 2004 terdapat pada
      Kantor Pusat sebesar Rp6.381.369,86
                                               Per 31 Des 2004       Per 31 Des 2003
                                                     (Rp)                  (Rp)

(6)   Persekot Kerja                                13.122.800,00         44.621.600,00
       Saldo Persekot Kerja (PK) tersebut merupakan pengambilan uang muka kegiatan
       Program Kemitraan yang belum dipertanggungjawabkan dengan rincian sebagai berikut:
       a.     Kanwil III                                        -          2.600.000,00
       b.     Kanwil VII                                        -         22.402.000,00
       c.     Kacab DIY                              5.700.000,00                     -
       d.     Kanwil VIII                            7.422.800,00                     -
       e.     Kantor Pusat                                      -         19.619.600,00
                        Jumlah                      13.122.800,00         44.621.600,00


                                                Per 31 Des 2004       Per 31 Des 2003
                                                      (Rp)                  (Rp)

(7)    Piutang Lain-Lain                             38.087.100,00       565.437.601,00

      Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan piutang kepada
      Program Bina Lingkungan/DPKP sebagai talangan dana kegiatan Bina Lingkungan/DPKP
      yang terdapat pada kantor sebagai berikut :
       a.   Kacab NAD                                 5.250.000,00
       b.   Kanwil I                                             -        46.093.098,00
       c.   Kanwil II                                            -       121.596.250,00
       d.   Kacab Bengkulu                              500.000,00
       e.   Kanwil III                                2.600.000,00
       f.   Kanwil IV                                            -        56.631.448,00
       g.   Kanwil V                                             -       135.770.405,00
       h.   Kanwil VII                                   27.500,00
       i.   Kanwil VIII                              28.800.000,00
       j.   Kantor Pusat                                909.600,00       205.346.400,00
                       Jumlah                        38.087.100,00       565.437.601,00




                                               49                    BPK-RI/ AUDITAMA V
                                               Per 31 Des 2004           Per 31 Des 2003
                                                     (Rp)                      (Rp)

(8)    Pinjaman Kepada Mitra Binaan             36.941.154.407,90        33.005.549.106,97
       Saldo pinjaman per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan saldo pinjaman kepada mitra
       binaan yang dikelompokkan berdasarkan sektor usaha dengan rincian sebagai berikut:
        Pinjaman Sektor Industri                 6.142.274.178,99        5.451.158.456,62
        Pinjaman Sektor Perdagangan             12.892.601.362,32       11.292.363.927,76
        Pinjaman Sektor Pertanian                   12.000.000,00                      -
        Pinjaman Sektor Peternakan               1.955.149.890,37        1.348.264.458,08
        Pinjaman Sektor Perkebunan                 112.498.634,00           60.000.000,00
        Pinjaman Sektor Perikanan                1.663.138.160,35        1.537.668.894,75
        Pinjaman Sektor Jasa                     6.331.385.858,81        6.492.287.990,86
        Pinjaman Sektor Lainnya                  7.832.106.323,06        6.823.805.378,90
        Jumlah                                  36.941.154.407,90       33.005.549.106,97



                                                Per 31 Des 2004         Per 31 Des 2003
                                                      (Rp)                    (Rp)

 (9)    Akum. Penyisihan Pinjaman               16.040.384.966,78                    0,00

       Atas saldo pinjaman jatuh tempo per 31 Desember 2004 dilakukan penyisihan sebesar 25%
       dari jumlah pinjaman kelompok kurang lancar, 50% untuk jumlah pinjaman diragukan,
       dan sebesar 100% untuk jumlah pinjaman kategori macet.
       Akumulasi penyisihan pinjaman per 31 Desember 2004 sebesar Rp16.040.384.966,78
       dengan rincian sebagai berikut:

         Akum. Peny. Pinjaman S. Industri            2.138.638.761,56                  -
         Akum. Peny. Pinjaman S. Perdagangan         6.673.404.521,42                  -
         Akum. Peny. Pinjaman S. Pertanian             540.456.276,20                  -
         Akum. Peny. Pinjaman S. Peternakan            188.822.413,96                  -
         Akum. Peny. Pinjaman S. Perkebunan              2.603.825,17                  -
         Akum. Peny. Pinjaman S. Perikanan             492.248.593,99                  -
         Akum. Peny. Pinjaman S. Jasa                6.000.333.732,77                  -
         Akum. Peny. Pinjaman S. Lainnya                 3.876.841,71                  -
                                Jumlah              16.040.384.966,78                  -




                                               50                       BPK-RI/ AUDITAMA V
       Atas saldo pinjaman per 31 Desember 2003, belum dilakukan penyisihan. Penyisihan
       dilakukan pada tahun 2004 sebesar Rp15.983.851.734,59 dengan rincian per sektor sebagai
       berikut:

         1. Sektor Industri                 2.530.436.569,27
         2. Sektor Perdagangan              6.157.610.458,44
         3. Sektor Pertanian                               -
         4. Sektor Peternakan                 197.634.885,52
         5. Sektor Perkebunan                              -
         6. Sektor Perikanan                1.788.238.926,51
         7. Sektor Jasa                     2.851.944.882,11
         8. Sektor Lainnya                  2.457.986.012,74
         Jumlah                            15.983.851.734,59
       Penyisihan pinjaman tahun 2003 dibukukan sebagai pengurang ekuitas tahun 2003 sebesar
       Rp15.983.851.734,59.

                                               Per 31 Des 2004           Per 31 Des 2003
                                                     (Rp)                      (Rp)

(10)    Pos Sementara dalam
                                                     10.698.000,00                      0,00
        Penyelesaian

       Pos sementara dalam penyelesaian per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan
       pengeluaran yang sementara belum diselesaikan pada :
        a. Kacab. NTT                                  3.578.000,00                         -
        b. Kacab. Yogya                                7.120.000,00                         -
                      Jumlah                          10.698.000,00                         -

                                                Per 31 Des 2004           Per 31 Des 2003
                                                      (Rp)                      (Rp)

 (11) Pinjaman Bermasalah                          4.751.003.297,00         4.751.003.297,00
        Pinjaman Bermasalah merupakan reklasifikasi pinjaman macet dari akun Pinjaman
        Kepada Mitra Binaan yang telah diupayakan pemulihannya kembali namun tidak
        berhasil. Berdasarkan sektor usahanya, pinjaman bermasalah Program Kemitraan
        dikelompokkan sebagai berikut:




                                              51                       BPK-RI/ AUDITAMA V
            Pinjaman Bermasalah-Sektor Industri                    332.120.000,00            332.120.000,00
            Pinjaman Bermasalah-Sektor Perdagangan                2.220.539.629,00         2.220.539.629,00
            Pinjaman Bermasalah-Sektor Pertanian
            Pinjaman Bermasalah-Sektor Peternakan                  129.066.667,00            129.066.667,00
            Pinjaman Bermasalah-Sektor Perkebunan                              -                         -
            Pinjaman Bermasalah-Sektor Perikanan                  1.183.811.667,00         1.183.811.667,00
            Pinjaman Bermasalah-Sektor Jasa                        242.425.000,00            242.425.000,00
            Pinjaman Bermasalah-Sektor Lainnya                     643.040.334,00            643.040.334,00
                                     Jumlah                       4.751.003.297,00         4.751.003.297,00
       Tidak terdapat penambahan maupun pengurangan pinjaman bermasalah selama tahun
       2004.


                                                           Per 31 Des 2004           Per 31 Des 2003
                                                                 (Rp)                      (Rp)

(12)    Penempatan Dana Yang dibatasi
                                                               4.252.000.000,00                     0,00
        Penggunaannya

       Saldo penempatan dana yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2004 tersebut
       merupakan penempatan dana pada bank sebagai penjaminan atas Program Kredit Usaha
       Mikro-Kredit Layak Tanpa Agunan (KUM-KLTA) yang terdapat pada Bank Mandiri
       sebesar Rp4.252.000.000,00.                   Penjaminan dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri
       BUMN No.S-290/MBU/2004 tanggal 4 Juni 2004 tentang Penjaminan Dana Program
       Kemitraan untuk Kredit Usaha Mikro.


                                                           Per 31 Des 2004           Per 31 Des 2003
                                                                 (Rp)                      (Rp)

(13) Hutang Pajak                                                  3.079.369,00          7.029.772,73

       Saldo hutang pajak per 31 Desember 2004 dan 2003 tersebut merupakan
       pemungutan/pemotongan pajak yang dilakukan dan belum dilakukan penyetoran yang
       terdiri dari:
       a.        Hutang PPh Pasal 21                                  346.369,00                     -
       b.        Hutang PPh Pasal 23                                   33.000,00          2.324.318,18
       c.        Hutang PPN                                         2.700.000,00          4.705.454,55
                            Jumlah                                  3.079.369,00          7.029.772,73




                                                          52                         BPK-RI/ AUDITAMA V
                                            Per 31 Des 2004         Per 31 Des 2003
                                                  (Rp)                    (Rp)

(14) Beban Yang Masih Harus Dibayar             81.115.458,00        101.516.500,00

     Saldo Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2004 dan 2003 terdiri dari :
      a.   BYHD-Hibah Pameran                    6.541.690,00           1.850.000,00
      b.   BYHD-Hibah Diklat                    54.000.000,00          99.666.500,00
      c.   BYHD-Beban Operasional               20.573.768,00                      -
                    Jumlah                      81.115.458,00         101.516.500,00



                                           Per 31 Des 2004         Per 31 Des 2003
                                                 (Rp)                    (Rp)

(15) Hutang Lain-lain                          381.227.587,00        214.959.649,00

     Saldo Hutang Lain-lain per 31 Desember 2004 dan 2003 merupakan Hutang Program
     Kemitraan kepada Program Bina Lingkungan dan DPKP dengan rincian sebagai berikut :

      a.   Hutang kepada PBL                   180.227.587,00        214.959.649,00
      b.   Hutang kepada DPKP                  201.000.000,00                     -
                    Jumlah                     381.227.587,00        214.959.649,00


                                               Per 31 Des 2004        Per 31 Des 2003
                                                     (Rp)                   (Rp)

(16) Pos Sementara Dalam Penyelesaian              2.563.650,00          216.783.809,33


     Saldo pos sementara dalam penyelesaian per 31 Desember 2004 dan 2003 tersebut
     merupakan penerimaan angsuran DPKP yang masuk di rekening Program Kemitraan
     pada Kantor Wilayah VIII.




                                          53                      BPK-RI/ AUDITAMA V
                                                Per 31 Des 2004          Per 31 Des 2003
                                                      (Rp)                     (Rp)

(17) Selisih Rekonsiliasi Bank                       343.320.210,04                        -


     Saldo Selisih Rekonsiliasi Bank per 31 Desember 2004 merupakan penerimaan angsuran
     pinjaman mitra binaan yang belum jelas penyetornya.

                                                Per 31 Des 2004          Per 31 Des 2003
                                                      (Rp)                     (Rp)

(18) Ekuitas                                     40.796.087.560,61       48.316.726.114,42

     Saldo ekuitas per 31 Desember 2004 dan 2003 terdiri atas:

      Saldo awal ekuitas                                 48.316.726.114,42          39.109.056.264,70
      Koreksi surplus (defisit) tahun lalu              (15.983.896.734,59)                       -
      Saldo awal ekuitas setelah koreksi                 32.332.829.379,83          39.109.056.264,70
      Setoran laba tahun berjalan                        14.986.591.000,00           9.826.654.200,00
      Hibah tahun berjalan                               (2.402.096.068,00)         (1.722.167.582,00)
      Surplus (defisit)                                  (4.121.236.751,22)          1.103.183.231,72
          Jumlah                                         40.796.087.560,61          48.316.726.114,42


     Saldo ekuitas per 31 Desember 2003 berkurang sebesar Rp15.983.896.734,59 dari
     Rp48.316.726.114,42 menjadi Rp32.332.829.379,83 dengan perhitungan sebagai
     berikut:

     Saldo Awal Ekuitas                                                   48.316.726.114,42
     Pengurangan:
     Akumulasi Peny. Pinjaman tahun 2003 yang belum                      (15.983.896.734,59)
     Dibukukan
     Saldo Ekuitas Tahun 2003 setelah koreksi                             32.332.829.379,83




                                                54                     BPK-RI/ AUDITAMA V
6) PENJELASAN POS-POS AKTIVITAS
                                                              2004                             2003
                                                              (Rp)                             (Rp)

(1)   Penerimaan Dana                                    31.661.302.132,16               24.138.300.783,37
       Penerimaan dana pada tahun 2004 dan 2003 terdiri dari:

           a.     Saldo awal dana                                10.628.816.433,09           8.714.638.063,02

           b. Alokasi penyisihan laba yang diterima              14.986.591.000,00           9.826.654.200,00

           c.     Penerimaan pengembalian Pokok Pinjaman            6.045.894.699,07         5.597.008.520,35

                           Jumlah dana yang tersedia             31.661.302.132,16          24.138.300.783,37


       Saldo awal dana sebesar Rp10.628.816.433,09 merupakan sisa dana sampai dengan 31
       Desember 2003.
       Alokasi penyisihan laba yang diterima tahun 2004 sebesar Rp14.986.591.000,00
       merupakan bagian penyisihan laba PT Jamsostek tahun 2003 untuk pelaksanaan Program
       Kemitraan tahun 2004.
       Penerimaan pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp6.045.894.699,07 berasal dari
       pembayaran angsuran pokok pinjaman mitra binaan selama tahun 2004.


                                                             2004                           2003
                                                             (Rp)                           (Rp)

(2)   Penggunaan Dana                                   12.383.596.068,00          14.612.667.582,00

       Penggunaan dana pada tahun 2004 terdiri dari :

      a.        Penyaluran Pinjaman                     9.981.500.000,00               12.890.500.000,00
      b.        Penyaluran Hibah                        2.402.096.068,00                1.722.167.582,00
                     Jumlah Penggunaan Dana            12.383.596.068,00               14.612.667.582,00




                                                       55                         BPK-RI/ AUDITAMA V
                                                     2004                     2003
                                                     (Rp)                     (Rp)

(3)   Pendapatan                                   1.437.592.444,80       1.428.458.290,78
      Jumlah pendapatan Program Kemitraan tahun 2004 dan 2003 terdiri dari:

       a.   Bunga pinjaman                              773.639.161,45         761.549.310,93
       b.   Jasa giro                                   368.693.899,59         326.737.837,00
       c.   Bunga deposito                               80.781.743,05         340.169.343,32
       d.   Pendapatan lain                             214.477.640,71               1.799,53
                     Jumlah Pendapatan                1.437.592.444,80       1.428.458.290,78

      Pendapatan bunga pinjaman tahun 2004 dan 2003 per sektor usaha dapat disajikan
      sebagai berikut :
       Pendapatan bunga- sektor industri                106.222.870,83         159.714.378,21
       Pendapatan bunga- sektor perdagangan             235.625.365,21         203.126.690,38
       Pendapatan bunga- sektor pertanian               114.045.082,48                      -
       Pendapatan bunga- sektor peternakan               47.841.208,33          10.136.338,80
       Pendapatan bunga- sektor perkebunan                4.264.625,00                      -
       Pendapatan bunga- sektor perikanan             (112.500.713,19)          22.451.090,51
       Pendapatan bunga- sektor jasa                    450.334.476,94         229.409.829,10
       Pendapatan bunga- sektor lainnya                (72.193.754,15)         136.710.983,93
                       Jumlah                           773.639.161,45         761.549.310,93

      Pendapatan lain sebesar Rp214.477.640,71 merupakan koreksi atas beban penyisihan
      piutang bunga pinjaman tahun 2003 akibat perubahan estimasi tarif penyisihan piutang
      bunga.


                                                     2004                     2003
                                                     (Rp)                     (Rp)

(4)   Beban                                        5.558.829.196,02        325.275.059,06
      Beban tahun 2004 dan 2003 terdiri dari:
       a.   Beban operasional program                  563.262.325,10          10.848.117,00
       b.   Beban operasional non program            4.895.519.793,44         192.373.728,38
       c.   Beban investasi                            100.047.076,60         122.053.213,68
       d.   Beban lain-lain                                      0,88                      -
                          Jumlah                     5.558.829.196,02         325.275.059,06




                                              56                         BPK-RI/ AUDITAMA V
      Beban operasional program tahun 2004 sebesar Rp 563.262.325,10 terdiri dari:
       a.   Beban survey                                46.910.350,00
       b.   Beban Pembinaan                            335.553.946,00
       c.   Beban Penagihan                             50.992.812,00
       d.   Beban Umum dan Administrasi                129.805.217,10          10.848.117,00
                         Jumlah                        563.262.325,10          10.848.117,00


      Beban operasional non program tahun 2004 sebesar Rp4.895.519.793,44 terdiri dari :
       a.   Beban penyisihan pokok pinjaman          4.807.491.529,20                     -
       b    Beban penyisihan piutang bunga              88.028.264,24        192.373.728,38
                         Jumlah                      4.895.519.793,44        192.373.728,38


      Beban investasi tahun 2004 sebesar Rp100.047.076,60 terdiri dari :
       a.   Beban PPh Jasa giro                         73.783.846,60          65.374.760,58
       b.   Beban PPh Bunga Deposito                    26.263.230,00          56.678.453,10
                           Jumlah                      100.047.076,60         122.053.213,68


      Beban lain-lain sebesar Rp0,88 merupakan angka pembulatan.


                                                      2004                    2003
                                                      (Rp)                    (Rp)

(5)   Surplus / (Defisit) Tahun Berjalan           (4.121.236.751,22)      1.103.183.231,72



      Saldo defisit tahun 2004 sebesar Rp4.121.236.751,22 merupakan jumlah pendapatan
      tahun 2004 dikurangi jumlah beban tahun 2004.

  c. LAPORAN KEUANGAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
      Laporan Keuangan Program Bina Lingkungan per 31 Desember 2004 meliputi Laporan
      Aktivitas dan Laporan Akumulasi Dana.




                                              57                        BPK-RI/ AUDITAMA V
1) L a p o r a n A k t i v i t a s
              LAPORAN AKTIVITAS PROGRAM BINA LINGKUNGAN
             UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2004

                            URAIAN                     TAHUN 2004

A.   DANA YANG TERSEDIA
     Saldo Awal Dana                                        130.592.517,00
     Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima               10.704.708.000,00
     Penerimaan Lain                                        277.355.963,00
     Jumlah Dana Yang Tersedia                           11.112.656.480,00

B.   PENGGUNAAN DANA
     Program Bina Lingkungan :
     a. Bencana Alam                                      2.560.872.098,00
     b. Pendidikan dan Pelatihan                          2.823.794.400,00
     c. Peningkatan Kesehatan                             1.203.349.500,00
     d. Prasarana dan Sarana Umum                         1.635.932.500,00
     e. Sarana Ibadah                                     1.293.151.000,00
         Jumlah penyaluran dana                           9.517.099.498,00
     Pengeluaran Lain                                       190.292.187,00
         Jumlah pengeluaran lain                            190.292.187,00
     Jumlah Penggunaan Dana                               9.707.391.685,00

C.   SISA DANA YANG TERSEDIA                              1.405.264.795,00

D.   PENDAPATAN
     Jasa Giro                                                 91.088.841,84
     Bunga Deposito
     Pendapatan Lain-lain                                               1,97
     Jumlah Pendapatan                                         91.088.843,81

E.   BEBAN
     BEBAN OPERASIONAL
     Beban Survei                                           13.268.570,00
     Beban Penagihan                                                  -
     Beban Pembinaan                                        76.174.753,00
     Beban Umum & Administrasi                              48.351.504,05
     Beban Pph Jasa Giro                                    18.210.442,18
     Beban Pengelolaan Rumah Baca                           26.215.000,00
         Jumlah Beban Operasional                          182.220.269,23

     BEBAN LAIN-LAIN
        Jumlah Beban Lainnya                                          -
     Jumlah Beban                                          182.220.269,23

F.   SURPLUS (DEFISIT) = (D) - (E)                          (91.131.425,42)

G.   SALDO AKHIR DANA = (C) + (F)                         1.314.133.369,58




                                             58                 BPK-RI/ AUDITAMA V
2) L a p o r a n A k u m u l a s i D a n a

                  LAPORAN AKUMULASI DANA PROGRAM BINA LINGKUNGAN
                    UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2004


                                         JUMLAH (Rp)        JUMLAH (Rp)          JUMLAH (Rp)
                 URAIAN
                                        S.D. 31 DES 2003     TAHUN 2004         S.D. 31 DES 2004

 I. AKUMULASI SUMBER DANA
    Akumulasi Alokasi Penyisihan Laba    3.328.901.500,00   10.704.708.000,00    14.033.609.500,00
    Akumulasi Penerimaan Pendapatan
        Bunga Deposito                                                   -                     -
        Jasa Giro                                              91.088.841,84         91.088.841,84
        Pendapatan Lain-lain                                            1,97                  1,97
                                                      -        91.088.843,81         91.088.843,81
    Jumlah Akumulasi Sumber Dana         3.328.901.500,00   10.795.796.843,81    14.124.698.343,81


II. AKUMULASI PENYALURAN DANA
        Bencana Alam                       195.706.500,00    2.560.872.098,00     2.756.578.598,00
        Pendidikan dan Pelatihan           109.104.000,00    2.823.794.400,00     2.932.898.400,00
        Peningkatan Kesehatan              780.488.435,00    1.203.349.500,00     1.983.837.935,00
        Prasarana dan Sarana Umum        1.341.214.000,00    1.635.932.500,00     2.977.146.500,00
        Sarana Ibadah                    1.122.288.000,00    1.293.151.000,00     2.415.439.000,00

    Jumlah Akumulasi Penyaluran Dana     3.548.800.935,00    9.517.099.498,00    13.065.900.433,00




                                         59                      BPK-RI/ AUDITAMA V
3) PENJELASAN POS-POS AKTIVITAS
                                                                          2004
                                                                          (Rp)

(1)   Penerimaan Dana                                               11.112.656.480,00

      Penerimaan dana pada Tahun 2004 terdiri dari:
      a. Saldo Awal Dana 1 Januari 2004                                 130.592.517,00
      b. Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima                       10.704.708.000,00
      c. Penerimaan Lain                                                277.355.963,00
                    Jumlah Dana Yang Tersedia                        11.112.656.480,00


      Saldo awal dana sebesar Rp130.592.517,00 merupakan sisa dana sampai dengan 31
      Desember 2003.
      Alokasi penyisihan laba yang diterima tahun 2004 sebesar Rp10.704.708.000,00
      merupakan bagian penyisihan laba PT Jamsostek tahun 2003 untuk pelaksanaan Program
      Bina Lingkungan tahun 2004.
      Penerimaan lain sebesar Rp277.355.963,00 merupakan pinjaman dana dari Program
      Kemitraan/DPKP dengan rincian sebagai berikut :

      a.   Hutang kepada Kemitraan                       32.837.100,00
      b.   Hutang kepada DPKP                           244.518.863,00

                          Jumlah                        277.355.963,00


                                                                         2004
                                                                         (Rp)

(2)   Penggunaan Dana                                                9.707.391.685,00

      Penggunaan dana pada tahun 2004 terdiri dari :
      a. Penyaluran Bina Lingkungan                                  9.517.099.498,00
      b. Pengeluaran Lain                                              190.292.187,00
                   Jumlah Penggunaan Dana                            9.707.391.685,00




                                                 60                BPK-RI/ AUDITAMA V
      Penyaluran Bina Lingkungan sebesar Rp9.517.099.498,00 merupakan penggunaan dana
      untuk penyaluran bantuan Bina Lingkungan selama tahun 2004 dengan rincian sebagai
      berikut :
      a.   Bencana Alam                         2.560.872.098,00
      b.   Pendidikan dan Pelatihan             2.823.794.400,00
      c.   Peningkatan Kesehatan                1.203.349.500,00
      d.   Prasarana dan Sarana Umum            1.635.932.500,00
      e.   Sarana Ibadah                        1.293.151.000,00
                          Jumlah                9.517.099.498,00
      Penyaluran bantuan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp2.823.794.400,00 merupakan
      penggunaan dana untuk pembangunan rumah baca sebesar Rp2.390.552.300,00 dan
      bantuan pendidikan dan pelatihan lainnya sebesar Rp433.242.100,00.
      Pengeluaran lain merupakan penggunaan dana Bina Lingkungan untuk penyaluran
      kegiatan Program Kemitraan / DPKP dengan rincian sebagai berikut :
      a. Piutang kepada Kemitraan                180.227.587,00
      b. Piutang kepada DPKP                      10.064.600,00
                        Jumlah                   190.292.187,00


                                                                            2004
                                                                            (Rp)

(3)   Pendapatan                                                           91.088.843,81
      Jumlah pendapatan Program Bina Lingkungan tahun 2004 terdiri dari:
      a. Jasa Giro                               91.088.841,84
      b. Pendapatan Lain                                  1,97
                    Jumlah                       91.088.843,81


                                                                            2004
                                                                            (Rp)

(4)   Beban                                                           182.220.269,23
      Beban tahun 2004 sebesar Rp182.220.269,23 merupakan beban operasional program
      terdiri dari:




                                           61                       BPK-RI/ AUDITAMA V
      a. Beban Survei                          13.268.570,00
      b. Beban Penagihan                                   -
      c. Beban Pembinaan                       76.174.753,00
      d. Beban Umum & Administrasi             48.351.504,05
      e. Beban PPh Jasa Giro                   18.210.442,18
      f. Beban Pengelolaan Rumah Baca          26.215.000,00
                    Jumlah                    182.220.269,23

                                                                       2004
                                                                       (Rp)

(5)   Surplus /(Defisit) Tahun                                    (91.131.425,42)
      Berjalan

      Saldo defisit tahun 2004 sebesar Rp91.131.425,42 merupakan jumlah pendapatan tahun
      2004 dikurangi jumlah beban tahun 2004.

                                                                             2004
                                                                             (Rp)

(6)   Saldo Dana                                                      1.314.133.369,58

      Saldo   dana    Program    Bina    Lingkungan   per   31    Desember     2004   sebesar
      Rp1.314.133.369,58 merupakan dana yang tersedia pada tahun 2004 dikurangi dengan
      penggunaan dana pada tahun 2004.


4) PENJELASAN POS-POS AKUMULASI DANA
                                                                      Per 31 Des 2004
                                                                            (Rp)

(1)   Akumulasi Sumber Dana                                          14.124.698.343,81
      Akumulasi sumber dana per 31 Desember 2004 sebesar Rp14.124.698.343,81 terdiri dari:
      a. Alokasi Penyisihan Laba              14.033.609.500,00
      b. Penerimaan Jasa Giro                     91.088.841,84
      c. Penerimaan Lain                                   1,97
         Jumlah Akumulasi Sumber Dana         14.124.698.343,81



                                            62                      BPK-RI/ AUDITAMA V
      Alokasi penyisihan laba yang diterima sebesar Rp14.033.609.500,00 merupakan bagian
      penyisihan laba PT Jamsostek tahun 2002, 2003, dan 2004 untuk pelaksanaan Program
      Bina Lingkungan.
      Penerimaan jasa giro sebesar Rp91.088.841,84 merupakan pendapatan jasa giro atas dana
      Bina Lingkungan selama tahun 2002 sampai dengan 2004.
      Penerimaan lain sebesar Rp1,97 merupakan angka pembulatan.


                                                                   Per 31 Des 2004
                                                                         (Rp)

(2)   Akumulasi Penyaluran Dana                                     13.065.900.433,00

      Akumulasi penyaluran dana per 31 Desember 2004 sebesar Rp13.065.900.433,00
      merupakan penggunaan dana untuk penyaluran bantuan Bina Lingkungan tahun 2002
      sampai dengan tahun 2004 dengan rincian sebagai berikut :


      a.   Bencana Alam                       2.756.578.598,00
      b.   Pendidikan dan Pelatihan           2.932.898.400,00
      c.   Peningkatan Kesehatan              1.983.837.935,00
      d.   Prasarana dan Sarana Umum          2.977.146.500,00
      e.   Sarana Ibadah                      2.415.439.000,00
                         Jumlah              13.065.900.433,00




                                            63                     BPK-RI/ AUDITAMA V
9. Hal-hal yang perlu diperhatikan

   Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan pengelolaan PKBL ditemukan
   beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

   a. Program Kemitraan

      1) Prosedur penempatan deposito pada Bank Asiatic tidak dilakukan sesuai
          ketentuan sehingga Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan
          memperoleh pendapatan sebesar Rp263,01 juta.
                 Dalam pedoman pengelolaan dana PKBL d.h. PUKK & BL PT Jamsostek
          antara lain ditetapkan bahwa penempatan dana dalam bentuk deposito bertujuan
          memanfaatkan saldo dana program yang belum digunakan, sehingga menghasilkan
          bunga bagi program tersebut.
                 Berdasarkan laporan keuangan PKBL tahun 2004 diketahui bahwa portofolio
          deposito per 31 Desember 2004 adalah sebesar Rp4.000.000.000,00, yang
          ditempatkan pada Bank Asiatic dengan jangka waktu tiga bulan mulai 31 Oktober
          2003 s.d. 31 Januari 2004, tingkat bunga 8,43% per tahun, dan diperpanjang dari
          tanggal 31 Januari    s.d. 30 April 2004 dengan suku bunga 6,47%. Penempatan
          deposito berjangka tidak didasarkan pada analisa penempatan yang memadai. Selain
          itu diketahui bahwa Direktorat Investasi PT Jamsostek tidak melakukan penempatan
          deposito pada Bank Asiatic. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan deposito tidak
          pula berdasarkan konfirmasi dari Direktorat Investasi.
                 Gubernur BI melalui SK No 6/6/KEP-GBI/2004 tanggal 8 April 2004
          mencabut ijin usaha Bank Asiatic. Sesuai dengan program penjaminan Pemerintah,
          bunga atas deposito termasuk dalam program penjaminan dan dihitung s.d. tanggal
          pencabutan ijin usaha bank.
                 Deposito beserta bunganya telah dicairkan tanggal 4 Maret 2005. Dengan
          demikian, dari tanggal 8 April 2004 s.d. 4 Maret 2005, PKBL PT Jamsostek
          kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi atas dana tersebut.
          Menggunakan asumsi tingkat bunga deposito penjaminan BI untuk jangka waktu satu



                                              64                   BPK-RI/ AUDITAMA V
bulan, PKBL PT Jamsostek kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil
investasi minimal sebesar Rp263.013.333,33 dengan rincian sebagai berikut :
  Bulan            Nominal                 Lama Hari    Suku Bunga        Jml Bunga
 April-04       4.000.000.000,00               22             6,11        14.935.555,56
 Mei-04         4.000.000.000,00               31             7,25        24.972.222,22
 Juni – 04      4.000.000.000,00               30             7,24        24.133.333,33
 Juli – 04      4.000.000.000,00               31             7,25        24.972.222,22
 Agus-04        4.000.000.000,00               31             7,25        24.972.222,22
 Sept-04        4.000.000.000,00               30             7,25        24.166.666,67
 Okt-04         4.000.000.000,00               31             7,25        24.972.222,22
 Nop-04         4.000.000.000,00               30             7,25        24.166.666,67
 Des-04         4.000.000.000,00               31             7,25        24.972.222,22
 Jan-05         4.000.000.000,00               31             7,25        24.972.222,22
 Febr-05        4.000.000.000,00               28             7,25        22.555.555,56
 Mar-05         4.000.000.000,00                4             7,25         3.222.222,22
                                      Jumlah                             263.013.333,33

        Dalam    mengelola         dana    deposito,   Biro     DPKP/PKBL       seharusnya
memperhatikan:
a) SK Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 pasal 8 yang
    antara lain menetapkan bahwa dana program kemitraan bersumber dari hasil
    bunga, bunga deposito, dan atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah
    dikurangi beban operasional. Dengan demikian, penempatan deposito seharusnya
    dilakukan dengan hati-hati mengingat hasil deposito merupakan salah satu sumber
    dari program kemitraan. Hasil bunga yang tidak optimal berarti dana yang
    disalurkan kepada mitra binaan menjadi tidak optimal juga.
b) SK Direksi No.KEP/169/102002 tanggal 8 Oktober 2002 tentang Pedoman
    Akuntansi PKBL yang antara lain menetapkan bahwa dalam prosedur
    penempatan investasi lancar, Kepala Biro DPKP/PUKK melakukan evaluasi atas
    usulan dana yang akan ditempatkan pada deposito.

        Kondisi tersebut di atas mengakibatkan Biro PKBL PT Jamsostek kehilangan
kesempatan memperoleh pendapatan bunga deposito sebesar Rp263.013.333,33.

        Hal tersebut terjadi karena Biro PKBL tidak mematuhi SK Menteri BUMN
No. KEP-236/MBU/2003 dan SK Direksi No.KEP/169/102002 dengan tidak
melakukan analisa penempatan deposito berjangka maupun evaluasi penempatan.


                                          65                         BPK-RI/ AUDITAMA V
            Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa dapat memahami hasil temuan
  BPK-RI dan akan kami tindak lanjuti bersama dengan reorganisasi yang sedang
  dilakukan oleh manajemen PT Jamsostek. Terkait dengan pelaksanaan investasi dana
  PKBL, pengelolaan Investasi tersebut akan menjadi satu kesatuan dengan sistem dan
  prosedur investasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Investasi PT Jamsostek.
  Untuk masa yang akan datang penempatan deposito akan dilaksanakan secara lebih
  hati-hati dan diprioritaskan pada Bank Pemerintah.

            BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek agar dalam penempatan
  dananya dalam bentuk deposito senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku
  dan menyusun kebijakan, sistem dan prosedur investasi PKBL yang terintegrasi
  dengan kebijakan, sistem, dan prosedur investasi yang dilakukan oleh Direktorat
  Investasi PT Jamsostek.

2) Penempatan dana PKBL PT Jamsostek sebesar Rp4.252,00 juta di Bank
  Mandiri sebagai program Pemerintah tidak menguntungkan PT Jamsostek
            Sesuai dengan surat Menteri BUMN No.290/MBU/2004 tanggal 4 Juni 2004
  kepada Direksi BUMN Pembina Program Kemitraan tentang Penjaminan Dana
  Program Kemitraan Untuk Kredit Usaha Mikro, yang menyatakan antara lain dalam
  rangka meningkatkan optimalisasi penyaluran dana Program Kemitraan BUMN
  Pembina dan untuk mempercepat pemberdayaan usaha mikro dalam meningkatkan
  pertumbuhan ekonomi kerakyatan, maka sebagian dana Program Kemitraan BUMN
  Pembina agar ditempatkan sebagai dana jaminan pada bank-bank penyalur kredit
  usaha mikro. Dana yang ditempatkan sesuai ketentuan tersebut di atas dituangkan
  dalam perjanjian antara BUMN dengan pihak bank penyalur mengenai hak dan
  kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak dengan memenuhi azas-azas
  formal.
            Selanjutnya dengan surat Menteri BUMN No.307/MBU/2004 tanggal 15 Juni
  2004 perihal penetapan jumlah dana Program Kemitraan yang ditempatkan untuk
  jaminan kredit usaha mikro pada Bank Mandiri atau Bank Artha Graha sebagai



                                     66                       BPK-RI/ AUDITAMA V
rekening    giro   atau    deposito,    untuk   PT   Jamsostek   ditetapkan   sebesar
Rp4.252.000.000,00.
         Selanjutnya diadakan kesepakatan antara PT Jamsostek sebagai Pihak
Pertama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Pihak Kedua yang
dituangkan dalam perjanjian No.DIR.PKS/011/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang
Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Agunan (KUM-LTA), yang isinya mengatur antara
lain :
a) Penempatan dana Pihak Pertama ditempatkan pada rekening giro dan/atau
    deposito di Pihak Kedua sebagai penjaminan atas pokok dan bunga kredit mikro
    yang disalurkan oleh Pihak Kedua sesuai ketentuan Pihak Kedua, dan diberikan
    jasa giro dan/atau bunga oleh Pihak Kedua. Sedangkan penyetorannya telah
    dilakukan pada tanggal 27 Juli 2004 ke rekening Penampungan Dana Penjaminan
    KUM-LTA No.070-00-0423544-1 sebesar Rp4.252.000.000,00. Jasa giro
    penempatan tersebut ditampung dalam rekening nomor 070-00-0423545-8.
b) Atas penempatan dana Pihak Pertama pada rekening giro dan/atau deposito di
    Pihak Kedua akan diberikan jasa giro dan/atau bunga oleh Pihak Kedua.
c) Dana penjaminan yang ditempatkan Pihak Pertama tersebut tidak dapat ditarik
    kembali oleh Pihak Pertama selain untuk keperluan klaim Pihak Kedua, dan dapat
    ditarik apabila ada kebijakan lain dari pemerintah atas dana penjaminan
    dimaksud.
d) Pihak Kedua wajib memberikan laporan realisasi penyaluran kredit mikro kepada
    Pihak Pertama setiap tiga bulan, dan untuk pertama kali dilakukan laporan posisi
    per 30 September 2004.
e) Jangka waktu perjanjian selama tiga tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini,
    dan setiap tahun akan dievaluasi, serta dapat dilakukan perpanjangan sesuai
    kesepakatan kedua pihak.
f) Penempatan dana Pihak Pertama pada Pihak Kedua sebagai penjaminan kredit
    dengan rasio 1 : 10.
g) Penggunaan dana tersebut untuk membayar klaim jika terjadi wanprestasi oleh
    debitur Pihak Kedua sebagai akibat risiko usaha yang diajukan secara tertulis oleh


                                       67                    BPK-RI/ AUDITAMA V
   Pihak Kedua selama-lamanya 90 hari sejak terjadinya wan-prestasi setelah
   dilakukan verifikasi oleh Pihak Pertama melalui Kantor Akuntan Publik apabila
   diperlukan. Sedangkan cara yang dilakukan yaitu mendebet rekening giro
   Penampungan Dana Penjaminan KUM-LTA.
       Selanjutnya sesuai dengan surat Menteri BUMN No.S-405/MBU/2004 bulan
Agustus 2004 tentang pemindahan dana penjaminan program kemitraan dalam
rangka KUM-LTA, ditetapkan bahwa mekanisme pemindahan dana penjaminan
diikat dalam suatu perjanjian masing-masing pihak (antara Bank Mandiri dengan
bank lain yang menerima jaminan). Sedangkan dalam perjanjian yang sudah
disepakati antara Bank Mandiri dengan PT Jamsostek bahwa dana yang ditempatkan
hanya digunakan untuk menjamin penyaluran kepada debitur oleh Bank Mandiri.
       Selain   itu,   dalam   surat     Bank    Mandiri    kepada   PT   Jamsostek
No.CMB.SML/1667/2004 tanggal 22 Nopember 2004 perihal jasa giro atas dana
penjaminan dalam rangka KUM-LTA , diinformasikan bahwa sampai dengan saat ini
ketentuan dari Kantor Menteri BUMN untuk mentransfer jasa giro ke masing-masing
BUMN atas penempatan dana penjaminan belum diatur.
       Sesuai    dengan    surat       Bank     Mandiri    kepada    PT   Jamsostek
No.SBM.SMD/356/2005 bulan April 2005 perihal Laporan Realisasi Penyaluran dan
Penempatan Dana Penjaminan KUM-LTA posisi per 31 Maret 2005, diketahui
bahwa total penempatan dana dari 74 BUMN adalah sebesar Rp188.572.000.000,00
yang ditampung dalam satu rekening dan jasa giro sebesar Rp4.321.801.332,53 yang
juga ditampung dalam satu rekening, tanpa dirinci lagi ke dalam rekening untuk
masing-masing BUMN.       Selain itu, juga diketahui bahwa rincian debitur yang
dijamin oleh Bank Mandiri dan besarnya nilai jaminan masing-masing BUMN tidak
diketahui.
       Dari kondisi yang dikemukakan bahwa Isi Perjanjian No.DIR.PKS/011/2004
tanggal 18 Juni 2004 tentang KUM-LTA belum sepenuhnya memenuhi azas-azas
formal perjanjian berkaitan dengan penentuan hak dan kewajiban, serta tanggung
jawab masing-masing pihak yaitu antara lain:



                                   68                         BPK-RI/ AUDITAMA V
a) Dalam perjanjian kerja sama dengan Bank Mandiri tidak ditentukan secara
   spesifik apakah dana tersebut ditempatkan dalam bentuk deposito atau giro, tetapi
   dari laporan setiap tiga bulan diketahui bahwa dana tersebut memperoleh jasa
   giro, sehingga dapat disimpulkan bahwa dana tersebut ditempatkan dalam giro
   yang besarnya jasa giro tidak diatur dalam perjanjian.        Penentuan pemilihan
   bentuk penempatan sangat diperlukan mempengaruhi besarnya hasil bunga atas
   penempatan tersebut dimana deposito akan memberikan tingkat bunga yang lebih
   tinggi dari pada giro.
b) Di dalam laporan tiga bulanan Bank Mandiri tidak dijelaskan besarnya jasa giro
   bagian masing-masing BUMN karena Bank Mandiri melaporkannya dalam
   bentuk kumpulan untuk seluruh BUMN, sehingga besarnya hak jasa giro bagi
   PT Jamsostek tidak diketahui.
c) Dana yang ditempatkan oleh PT Jamsostek kepada Bank Mandiri akan digunakan
   oleh Bank Mandiri sebagai jaminan jika kredit yang disalurkan macet. Hal
   tersebut menunjukkan adanya risiko yang dialihkan oleh Bank Mandiri kepada
   PT Jamsostek, tetapi risiko yang ditanggung PT Jamsostek tersebut, tidak ada
   imbalan yang diterima. Dengan demikian, sesuai perjanjian, Bank Mandiri
   diuntungkan tanpa memberikan keuntungan bagi PT Jamsostek. Sementara itu
   risiko yang ditanggung PT Jamsostek semakin besar karena            PT Jamsostek
   sebagai penjamin kredit mikro yang disalurkan oleh Bank Mandiri tidak diberi
   kewenangan untuk menilai kelayakan kredit yang disalurkan tersebut dan apabila
   macet, besarnya klaim yang harus dibayarkan kepada Bank Mandiri mencakup
   hutang, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya sesuai perhitungan Bank Mandiri.
d) Klaim Bank Mandiri tidak dapat ditolak jika kredit yang disalurkan oleh Bank
   Mandiri terjadi wanprestasi oleh debitur karena risiko bisnis. Di dalam perjanjian
   tidak dijelaskan lebih lanjut definisi wanprestasi dan risiko bisnis tersebut,
   sehingga dapat menimbulkan perselisihan jika terjadi klaim.
e) Adanya hak PT Jamsostek untuk melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan
   Bank Mandiri menjadikan perlunya data yang jelas mengenai debitur yang
   ditanggung PT Jamsostek, sehingga klaimnya dapat dibebankan kepada dana


                                   69                       BPK-RI/ AUDITAMA V
   yang berasal dari PT Jamsostek. Dengan tidak adanya pemisahan dana dan data
   yang jelas mengenai debitur yang dijamin oleh masing-masing BUMN akan
   mempersulit proses verifikasi tersebut dan besarnya risiko yang harus ditanggung
   oleh masing-masing pihak.
f) Adanya pasal rasio penjaminan terhadap total kredit yang dijamin adalah 1 : 10
   dikaitkan dengan apabila debitur wanprestasi dan pihak Bank Mandiri boleh
   mengajukan klaim, tidak jelas apakah besarnya klaim juga diperhitungkan dengan
   rasio 1 : 10 dari total kredit debitur yang wanprestasi untuk memperhitungkan
   besarnya risiko yang harus ditanggung oleh pihak BUMN dan Bank Mandiri.
       Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian No.DIR.PKS/011/2004
tanggal 18 Juni 2004 hanya menguntungkan pihak Bank Mandiri dan tidak
menguntungkan PT Jamsostek.

       Hal tersebut mengakibatkan :
a) Dana penjaminan yang ditempatkan pada rekening giro belum sepenuhnya
   memberikan hasil yang maksimal dan tidak diketahui berapa hasil jasa gironya.
b) Jumlah dan nilai pinjaman nasabah kredit mikro yang dijamin oleh PT Jamsostek
   tidak dapat diketahui.
c) Apabila terjadi klaim, tidak dapat diketahui dana BUMN mana yang berkurang.
d) PT Jamsostek harus menanggung risiko penjaminan tanpa diimbangi dengan
   pendapatan atas risiko tersebut.

       Kondisi tersebut terjadi karena Biro DPKP/PKBL PT Jamsostek dalam
menandatangani perjanjian No.DIR.PKS/011/2004 tanggal 18 Juni 2004 belum
sepenuhnya memperhatikan azas-azas formal perjanjian berkaitan dengan penentuan
hak dan kewajiban, serta tanggung jawab masing-masing pihak.

       Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa penempatan dana PKBL pada
Bank Mandiri dalam rangka Program Penjaminan KUM-LTA pada prinsipnya sesuai
dengan Instruksi Menteri BUMN selaku RUPS melalui Surat No.S-290/MBU/2004
tanggal 4 Juni 2004, No.S-307/MBU/2004 tanggal 15 Juni 2004, dan No.S-
405/MBU/2004 tanggal 10 Agustus 2004. Selanjutnya, PT Jamsostek akan meminta


                                      70                   BPK-RI/ AUDITAMA V
   arahan mengenai ketentuan program penjaminan KUM-LTA kepada Menteri
   BUMN.

          BPK-RI menyarankan kepada Direksi PT Jamsostek supaya meminta arahan
   Menteri BUMN untuk mendapat kejelasan mengenai hak dan kewajiban PT
   Jamsostek dan PT Bank Mandiri dalam program KUM-LTA ini.


3) Pengendalian penyaluran dana PKBL belum sepenuhnya tertib.
          Dalam rangka pengelolaan program DPKP dan PKBL, PT Jamsostek telah
   memisahkan rekening bank untuk masing-masing program tersebut, yaitu :
   a) Rekening Bank DPKP : khusus untuk menampung dan menyalurkan dan program
      DPKP-Bergulir dan Tidak Bergulir termasuk biaya operasional DPKP.
   b) Rekening Bank Kemitraan : khusus untuk menampung dan menyalurkan dana
      Program Kemitraan bersifat pinjaman dan hibah serta biaya operasional kegiatan
      kemitraan
   c) Rekening Bina Lingkungan : khusus untuk menampung dan menyalurkan dana
      program lingkungan (hanya bersifat hibah)
             Berdasarkan pemeriksaan atas pengeluaran-pengeluaran dari rekening
   bank masing-masing program diketahui, hal-hal sebagai berikut :
   a) Kantor Wilayah/Cabang belum sepenuhnya terpisah dalam menggunakan
      rekening bank masing-masing program tersebut. Ketidaktertiban tersebut terlihat
      pada uraian sebagai berikut :
       (1) Penyaluran/penggunaan dana program kemitraan didebet dari rekening bank
            program DPKP atau sebaliknya penyaluran DPKP didebet dari rekening
            bank Kemitraan.
       (2) Penyaluran/penggunaan dana program Bina Lingkungan dari rekening bank
            program DPKP atau Kemitraan
       (3) Penyaluran/penggunaan dana program Bina Lingkungan ditransfer ke
            rekening Bank DPKP pada kantor cabang atau rekening bank kemitraan.




                                      71                      BPK-RI/ AUDITAMA V
   (4) Pendebetan dari rekening Operasional PT Jamsostek/Rekening Kantor
        Wilayah/Cabang untuk penyaluran/penggunaan program DPKP atau
        Kemitraan atau Bina Lingkungan.
   (5) Saldo dana pada rekening bank untuk masing-masing program tidak
        mencukupi dan tidak segera meminta tambahan dropping Kantor Pusat atau
        Kantor Wilayah.
   (6) Dan lain-lain penggunaan anggaran dengan mendebet dari rekening bank
        yang tidak sesuai dengan pos mata anggaran masing-masing program.
b) Penggunaan/pengeluaran dana dari rekening bank yang tidak sebagaimana
   mestinya tersebut dicatat sebagai Pos Sementara Dalam Penyelesaian (PSDP)
   masing-masing program. PSDP pada masing-masing program tersebut dicatat
   pada dua akun yaitu PSDP aktiva (Piutang pada program lain) dan PSDP pasiva
   (hutang pada program lain).
   Dengan adanya penggunaan dana dari rekening bank yang tidak sebagaimana
   mestinya tersebut menimbulkan saldo pada PSDP dengan rincian sebagai berikut :
    (1) PSDP DPKP :
      - Aktiva                     Rp409.444.476,00
      - Pasiva                      Rp91.139.810,00
    (2) PSDP PKBL
      - Aktiva                      Rp47.875.500,00
      - Pasiva                     Rp383.791.237,00
    Jumlah                        Rp932.251.023,00
c) Dalam rangka penyelesaian masalah tersebut, Biro DPKP/PKBL melalui surat
   No. B/2108/032005 tanggal 16 Maret 2005 kepada seluruh kepala Kantor
   Wilayah memberitahukan bahwa dana program DPKP dan PKBL harus terpisah.
   Akan tetapi, pemberitahuan Biro DPKP dan PKBL tersebut belum diketahui
   perkembangan tindak lanjut dan efektifitasnya.




                                  72                     BPK-RI/ AUDITAMA V
d) Lebih lanjut, Kepala Biro Akuntansi melalui Memo No.M/145/AK/032005
   tanggal 10 Maret 2005 meminta konfirmasi dana DPKP dan PKBL pada rekening
   Program Jamsostek Kantor Wilayah VIII dan Kacab Makasar.
   Atas memo tersebut, Biro DPKP dan PKBL belum memberikan jawaban
   konfirmasi sehingga adanya dana sebesar Rp2.541.667,00 dan Rp44.988.720,00
   pada Kantor Cabang Makasar dan Rp6.739.550,00 pada Kantor Wilayah VII
   belum dapat diyakini.

      Sesuai SK Menteri BUMN No.KEP-236/MBU/2003 tentang program
kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan tanggal 17 Juni
2003, pada pasal 8 point (6) menetapkan bahwa pembukuan dana PKBL
dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. Dengan demikian
seharusnya penyaluran/penggunaan dana program kemitraan dan bina lingkungan
dipisahkan dengan program yang lain agar pengendalian dan penggunaan dana
masing-masing program tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

      Kondisi di atas mengakibatkan adanya saldo PSDP PKBL sebesar
Rp431.666.737,00 (Rp47.875.500,00 + Rp383.791.237,00).

      Hal tersebut disebabkan kantor cabang/wilayah belum sepenuhnya tertib
dalam penggunaan rekening bank program DPKP dan PKBL.

      Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa Biro DPKP & PKBL akan terus
memonitor penyelesaian masalah PSDP, dengan mengirim petunjuk pelaksanaan
penyelesaiannya dan pembinaan langsung dengan membentuk Tim untuk
menyelesaikan PSDP pada kepada kantor Wilayah/Cabang yang dimaksud. Terhadap
Memo Kepala Biro Akuntansi No.M/145/AK/032005, tentang konfirmasi dana
DPKP & PKBL pada Rekening Program Jamsostek Kantor Wilayah VIII dan Kacab
Makassar, telah diberikan penjelasan sesuai dengan Memo No.M/117/BDP/052005
tanggal 20 Mei 2005 kepada Biro Akuntansi yang intinya telah sesuai dengan Memo
Biro Akuntansi diatas dan meminta kepada Biro Akuntansi untuk menyelesaikannya.




                                 73                      BPK-RI/ AUDITAMA V
          BPK-RI menyarankan agar Direksi PT Jamsostek melalui Biro DPKP/PKBL
   menginstruksikan kembali kepada Kanwil dan KC agar menggunakan rekening bank
   DPKP, rekening Program Kemitraan dan rekening program Bina Lingkungan secara
   terpisah dan menyelesaikan PSDP yang ada di Kanwil dan KC dimaksud.


4) Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kas PKBL tidak memadai.

               Dalam rangka memperlancar operasional PKBL serta DPKP, Biro
   DPKP/PKBL mengelola kas dalam perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan per
   31 Desember 2004, saldo kas program DPKP dan PKBL masing-masing sebesar
   Rp7.169.002,00 dan Rp1.755.973,00.

               Berdasarkan pemeriksaan fisik kas yang dikelola oleh Biro DPKP/PKBL
   pada tanggal 9 Mei 2005 diketahui hal-hal sebagai berikut :
   a) Biro DPKP/PKBL tidak melakukan pemisahan penyimpanan antara kas Program
      DPKP dan PKBL.
   b) Penutupan saldo harian kas tidak dilakukan secara periodik.
   c) Sistem aplikasi yang baru belum dapat diterapkan dengan sempurna.
   d) Terdapat beberapa peminjaman kas bon oleh beberapa staf Biro DPKP/PKBL
      dengan total nilai sebesar Rp5,30 juta yang tidak segera diselesaikan.
   e) Petugas kasir merangkap sebagai petugas pembukuan pengeluaran kas.


   Biro DPKP/PKBL seharusnya melakukan praktik pengelolaan kas dengan sistem
   pengendalian intern yang memadai dengan memisahkan pengelolaan kas milik DPKP
   dan PKBL.




                                      74                         BPK-RI/ AUDITAMA V
     Hal tersebut mengakibatkan sistem pengendalian intern pengelolaan kas oleh Biro
     DPKP/PKBL tidak memadai dan terdapat peminjaman kas bon oleh beberapa staf
     Biro DPKP/PKBL sebesar Rp5.300.000,00 yang tidak segera diselesaikan.

                Hal tersebut disebabkan Biro DPKP/PKBL tidak tertib dalam pengelolaan
     kas perusahaan.

                Direksi PT Jamsostek menjelaskan bahwa :
     (a) Tidak memadainya pengendalian intern atas pengelolaan kas Program DPKP dan
        PKBL dikarenakan adanya perangkapan tugas kasir/pemegang kas sebagai
        petugas pembukuan, hal tersebut disebabkan kekurangan personil pada Biro
        DPKP/PKBL.
     (b) Sementara belum ada kasir yang definitif, tugas kasir dibebankan kepada salah
        satu staf yang menangani tugas-tugas keuangan yang terpisah dengan fungsi
        pembukuan. Selanjutnya akan kami usulkan personil khusus yang menangani
        tugas kasir.
     (c) Untuk selanjutnya akan dilakukan pembenahan Struktur Organisasi pada Biro
        DPKP/PKBL.

                BPK-RI menyarankan Direksi PT Jamsostek agar menata kembali fungsi
     pengelolaan kas pada Biro DPKP/PKBL, agar diperoleh pengendalian intern yang
     memadai, selain itu menginstruksikan kepada pihak pengelola kas agar menjalankan
     fungsinya dengan tertib.

b. Program Bina Lingkungan
   1) Pengadaan ambulan tahun 2004 yang             berasal dari dana PKBL tidak
      dianggarkan dalam RKA dan ketentuan beserta pelaksanaannya belum
      memadai

                Pada tahun 2004 telah diadakan mobil ambulan yang diadakan melalui
     penunjukkan langsung kepada PT Sarandi Karya Nugraha (PT SKN) melalui lima
     Surat   Perintah   Kerja   (SPK),    dengan   nilai   pekerjaan   tersebut   sebesar
     Rp14.976.292.800,00. Dari nilai pekerjaan sebesar itu terdapat dua SPK yang sumber


                                         75                      BPK-RI/ AUDITAMA V
      dananya berasal dari DPKP dan PKBL yaitu sebesar Rp900.759.000,00, dengan
      rincian sebagai berikut :
No.            SPK                 Nilai            Unit      Jenis                   Sumber Dana
1        SPK/133/082004       900.759.000,00           4   1 unit TC        DPKP sebesar Rp302.289.000,00
         Tgl 19 Agust 04                                   2 unit biasa     PKBL sebesar Rp598.470.000,00
                                                           1 jenazah

                  Dari     tabel    diatas     diketahui      bahwa        nilai    pekerjaan   sebesar
      Rp900.759.000,00, yang sumber pendanaannya berasal dari DPKP adalah sebesar
      Rp302.289.000,00, sedangkan sebesar Rp598.470.000,00 dibebankan pada dana
      PKBL.
                  Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan ambulan tersebut diatas
      diketahui beberapa hal sebagai berikut :
      (a) Pengadaan ambulan tidak dianggarkan dalam RKA tahun 2004
         Berdasarkan pemeriksaan atas SPK tersebut di atas diketahui bahwa pada tahun
         2004 telah dilakukan pengadaan ambulan sebanyak tujuh unit yang terdiri atas
         dua unit ambulan biasa, satu unit ambulan jenazah dan empat unit ambulan
         bersalin yang dibebankan pada dana PKBL sebesar Rp598.470.000,00 yang
         termasuk kedalam SPK No.SPK/133/082004 tanggal 19Agustus 2004.
         Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas pengadaan ambulan yang diadakan
         oleh PT SKN tahun 2004 diketahui bahwa atas pengadaan ambulan tersebut tidak
         dianggarkan dalam RKA untuk Program Bina Lingkungan (PBL) tahun 2004.
         Sesuai dengan RKA PBL diketahui antara lain PBL melaksanakan penyaluran
         dana program sebanyak 485 bentuk bantuan sebesar Rp4.850.000.000,00.
         Penggunaan        dana    tersebut    untuk       bencana        alam,    pendidikan/pelatihan,
         peningkatan kesehatan, sarana umum, dan sarana ibadah.
         Pemegang saham di dalam RUPS RKA PKBL tahun 2004 antara lain meminta,
         Direksi untuk memperhatikan diantaranya RKA yang disahkan dan RKA sebagai
         pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2004, sehingga harus
         dilaksanakan secara disiplin. Direksi diminta komitmennya untuk menjaga agar




                                               76                                 BPK-RI/ AUDITAMA V
   kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran
   biaya dapat dihindari.

(b) Penunjukan PT SKN belum didukung dengan ketentuan yang memadai
   Pelaksanaan pengadaan ambulan tahun 2004 oleh Biro DPKP/PKBL dilakukan
   dengan menunjuk langsung PT SKN sebagai pelaksana pengadaan. Proses
   tersebut pada tahun 2004 diawali dengan adanya kebutuhan untuk diadakannya
   ambulan        TC   sesuai    Memo      Direktur    Operasi   dan   Pelayanan
   No.M/70/DIROP/122003 tanggal 31 Desember 2003 sebanyak empat ambulan
   TC dan satu ambulan non-TC.
   Berdasarkan Memo Direktur Keuangan No.M/42/DIRKEU/022004 tanggal 9
   Februari 2004 kepada Direktur Utama diketahui bahwa penunjukan PT SKN
   didasarkan :
  (1) Perbandingan harga berdasarkan surat penawaran beberapa rekanan.
  (2) PT SKN telah memiliki sertifikat desain industri untuk perangkat mobil
      ambulan dan aksesorisnya.
   Selanjutnya pengadaan diikat melalui SPK No.SPK/01/012004 tanggal 9 Januari
   2004. Proses pengadaan ambulan berikutnya selama tahun 2004 dilakukan
   dengan langsung menunjuk PT SKN yang disetujui Direktur Utama. Lebih lanjut
   dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal berikut:
   − Perbandingan harga dari beberapa rekanan (Memo No.M/42/DIRKEU/022004
      tanggal 9 Februari 2004) dilakukan hanya dengan membandingkan harga dari
      surat penawaran rekanan meskipun spesifikasi teknis ambulan yang
      ditawarkan berbeda.
   − Memo Direktur Keuangan No.M/42/DIRKEU/022004 tanggal 9 Februari
      2004 kepada Direktur Utama perihal pelaksanaan pekerjaan pengadaan
      ambulan dan assesoris untuk TC,        antara lain menyampaikan draft surat
      penunjukkan dan Perintah Kerja kepada PT SKN untuk ditandatangani, baru
      disetujui Direktur Utama tanggal 13 Februari 2004. Sedangkan SPK yang ada
      yaitu SPK No.SPK/01/012004 bertanggal 9 Januari. Dengan demikian SPK



                                   77                      BPK-RI/ AUDITAMA V
   ditanda tangani sebelum ada usulan Direktur Keuangan dan persetujuan dari
   Direktur Utama.
− Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa PT SKN memiliki pengalaman
   dalam pekerjaan sejenis. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya
   dokumen perjanjian/kontrak atas pekerjaan pembuatan/pengadaan ambulan
   yang merupakan bukti atas pengalaman telah melakukan pekerjaan yang
   sejenis. PT SKN mendapat ijin produksi alat kesehatan dari Departemen
   Kesehatan pertama tanggal 29 Nopember 1999 dan terakhir tanggal 14 Maret
   2003, akan tetapi mendapat sertifikat beberapa desain industri dari
   departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2003 dan atas
   perangkat mobil ambulan dan asesorisnya pada tanggal 11 Desember 2003.
− Belum dapat diketahui kinerja perusahaan tiga tahun terakhir, karena tidak ada
   laporan audit tiga tahun terakhir dari Auditor Independen.
− PT SKN tidak memiliki sertifikasi kualifikasi/klasifikasi yang dikeluarkan
   asosiasi perusahaan/profesi yang bersangkutan, yang merupakan bukti
   keahlian, pengalaman, kemampuan tekni