PIAGAM MADINAH1

					         http://artikel-lounge.blogspot.com/2009/07/piagam-madinah.html

                                PIAGAM MADINAH

Piagam Madinah adalah sebuah loncatan besar pemikiran modern yang dibuat oleh
Muhammad sebagai perwakilan dunia timur di saat bangsa barat berkutat dalam abad
kegelapan yang berkepanjangan. Bahkan piagam ini secara argumentatif telah dapat
dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar tertulis pertama di dunia dengan
berbagai kelebihan yang salah satunya: sebagai naskah tertulis pertama yang
mengakomodasi hak-hak dasar atau asasi manusia (HAM) terutama dalam kebebasan
memilih agama.


Berdirinya Negara-Kota Madinah

Terbentuknya Negara-Kota Madinah dapat dijelaskan dengan Teori Perjanjian (Kontrak)
Sosial yang diajukan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, John Locke, dan
Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract Or Principles Of Political Right.
Ketiganya menjelaskan sebuah teori yang sebenarnya memiliki prinsip yang sama. Dalam
teori tersebut dijelaskan bahwa masyarakat pada awalnya berada dalam tahap naturalis
dengan konsep homohominilupus „manusia sebagai serigala bagi yang lainnya‟. Dalam
perkembangannya, tahapan ini bergerak ke dalam billum omnium contra omnes „perang
semua melawan semua‟. Dua kondisi ini terlihat pada masa pra-perang saudara maupun
dalam proses perang saudara di Yastrib antara suku „Aws dan Khazraj yang dipecah
belah oleh beberapa suku beragama Yahudi yang berada di kota tersebut.

Tahapan pun berkembang menuju kesadaran manusia untuk mencari solusi agar dapat
hidup bersama. Dalam tahap ini, suku „Aws dan Khazraj yang sudah mulai bosan dengan
peperangan memilih Muhammad yang berada di Kota Makkah sebagai pihak netral yang
akan menjadi mediator konflik. Muhammad pun mengirimkan satu orang delegasinya,
Mush‟ab bin „Umair, sebagai perwakilannya di Yastrib. Kesempatan ini dimanfaatkan
dengan baik oleh Muhammad untuk mempersiapkan “rumah” baru bagi dakwahnya
menggantikan situasi Kota Makkah yang tidak kondusif untuk mengembangkan dakwah.

Mush‟ab pun berhasil dan rakyat Yastrib mencapai tahapan perjanjian faktum unionis,
perang dan permusuhan usai. Dalam beberapa tahun berikutnya, Yastrib telah
berkembang dan telah memiliki pendukung terpentingnya sebagai negara: persatuan dan
kesatuan rakyat. Muhammad yang telah populer di sana kemudian berhijrah menuju kota
tersebut dan mayoritas rakyat Yastrib menerimanya sebagai pemimpin. Ketika itu,
beberapa suku beragama Yahudi dan sebagian suku arab di Yastrib masih belum bisa
menerima hal ini. Dengan niat yang luhur dan karakter kepemimpinan yang superior,
Muhammad mengunjungi seluruh suku tersebut untuk mendengar kebutuhan dan
kepentingan mereka. Pada akhirnya, pada tahun 622 M, mereka pun menerima Piagam
Madinah sebagai pelindung bagi hak dan kepentingan mereka sebagai rakyat Madinah.

Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar telah:
      • secara tidak langsung, mendeklarasikan Yastrib bertransformasi menjadi
       Negara-Kota Madinah (City-State of Madinah);
      • membangun aturan-aturan pemerintahan;
      • mengamanatkan isu-isu sosial yang spesifik yang dapat mengubur perpecahan
       yang telah lama terjadi di kota itu;
      • mengamanatkan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara; dan
      • mengamanatkan penyediaan pelayanan hukum yang adil bagi semua pihak
       sehingga tidak ada lagi penyelesaian masalah dengan aksi-aksi militer dari
       masing-masing suku.


Dengan demikian, berdirilah Madinah pada tahap faktum subjektionis, penyerahan
kekuasaan rakyat kepada pemimpinnya sebagai penjaga perjanjian atau hasil konsensus
yang bernama Konstitusi atau Piagam Madinah.


Konstitusi dan Piagam Madinah

Pada pembukaan, penulis menyatakan bahwa lahirnya Piagam Madinah merupakan
loncatan besar pemikiran modern di masa itu. Tanpa disadari oleh Muhammad dan rakyat
Madinah, mereka telah mempunyai sebuah undang-undang dasar atau konstitusi pertama
yang tertulis dan terkodifikasi. Hal ini dapat dijelaskan karena istilah konstitusi atau
undang-undang dasar tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab pada abad ke-7 M. Artinya,
mereka melakukan penemuan yang bersifat mandiri. Istilah konsitusi memang sudah
dikenal sejak negara-negara kota Yunani menganut paham demokrasi pada abad ke-6
SM. Namun, seiring perkembangan waktu, istilah ini juga tenggelam ketika Eropa
memasuki abad kegelapan mereka.

Penggolongan Piagam Madinah sebagai konstitusi baru lahir setelah ilmu yang
mempelajari tentang hukum mulai lebih berkembang sejak masa Renaissance di Eropa
sampai masa kini. Berikut ini adalah beberapa definisi konstitusi dari berbagai sumber.

   1. • Constitution: law determining the fundamental political principles of a
      government „Konstitusi: hukum yang menetapkan prinsip-prinsip politik
      fundamental dari sebuah pemerintahan‟.
      (http://www.thefreedictionary.com/constitution)
   2. • Kostitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-
      undang dasar). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998)
   3. • “Konstitusi” (“Dustur”): undang-undang yang menentukan bentuk negara,
      mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-
      badan pemerintahan. “Undang-undang” (“i]Qanun[/i]”): ketetapan-ketetapan dan
      peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan yang
      mengikat dalam mengatur hubungan sosial masyarakat. (Mitsaaqul Ummah
      halaman 5)
Dengan mengacu pada definisi “konstitusi” yang telah dituliskan dan dibandingkan
dengan isi dari Piagam Madinah, dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah adalah
sebuah konstitusi yang mendasari penyelenggaraan sebuah negara-kota yang bernama
Madinah. Komponen bentuk negara terlihat pasal 2 (didasarkan pada pembagian pasal
oleh A.Guillaume dalam bukunya The Life of Muhammad) yang menjelaskan Madinah
adalah negara di suatu wilayah unik dan spesifik. Dalam pasal-pasal berikutnya maupun
berdasarkan pada dokumen-dokumen tertulis tentang praktek Piagam Madinah, dapat
dianalisis bahwa Madinah adalah negara berstruktur federal dengan otoritas terpusat.
Praktek bentuk federasi mini ini adalah membagi Madinah dalam 20 distrik yang masing
dipimpin oleh seorang naqib, kepala distrik, dan „arif, wakilnya.

Komponen pengaturan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang
badan-badan pemerintahan terlihat dengan pemberian otonomi penuh (kecuali dalam
masalah pertahanan dan ketahanan negara) pada masing-masing suku dan golongan
(terutama suku-suku Yahudi yang cukup dominan di Madinah ketika itu) untuk
menjalankan hukumnya sendiri. Ini mirip dengan kebebasan untuk mengatur perda di
negara kita dan bahkan jauh lebih bebas seperti halnya undang-undang federal di negara-
negara federasi modern. Hanya masalah-masalah pelik yang tidak bisa diselesaikan oleh
pihak-pihak federal bisa langsung diputuskan oleh Muhammad. Ini tergambar dalam
suatu peristiwa yang dicatat ketika kaum Yahudi kebingungan untuk memutuskan
hukuman pada dua orang yang terbukti berzina. Kemudian mereka pun mendatangi
Muhammad untuk meminta keputusan, tetapi Muhammad menyerahkan keputusan
tersebut kembali merujuk pada kitab suci Yahudi sendiri, dan akhirnya hukuman rajam
diberikan pada dua orang pasangan yang berzina itu dengan dilakukan oleh kaumnya
sendiri.

Loncatan modern lainnya yang terjadi pada Piagam Madinah ini adalah pengakuan
tertulis akan kebebasan setiap orang untuk memilih agama pada Pasal 25 (masih menurut
pembagian pasal oleh A.Guillaume). Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan
oleh Muhammad menunjukkan distribusi agama rakyat Negara-Kota Madinah adalah
sebagai berikut.
1. Penduduk beragama Islam sebanyak 1.500 jiwa.
2. Penduduk beragama Yahudi sebanyak 4000 jiwa.
3. Penduduk musyrik penyembah berhala sebanyak 4500… jiwa.

Dengan total penduduk sebanyak sekitar 10.000 jiwa yang cukup plural dari segi
distribusi pemeluk agama, Muhammad bersama Cyrus The Great dan Alexander The
Great menjadi pemimpin-pemimpin awal yang menjadi pionir tumbuhnya toleransi antar
umat beragama di dunia. Toleransi ini berhasil dipertahankan bahkan diteruskan oleh
pemimpin-pemimpin Islam berikutnya, kecuali beberapa tiran yang sempat menjadi
khalifah di negara Islam. Keluhuran nilai toleransi ini diperlihatkan dengan sangat
sempurna ketika tanah Hispania (Spanyol) dikuasai oleh kekhalifahan Islam.

Di masa Muhammad SAW sendiri, kaum Yahudi Madinah pada awalnya memberontak
karena sentimen negatif mereka pada muslim yang terlihat dalam beberapa
pengkhianatan mereka pada saat Madinah digempur oleh musuh. Namun setelah Negara-
Kota Madinah dibawah kepemimpinan Muhammad berhasil mepersatukan seluruh Arab,
Yahudi tetap diterima untuk tinggal di tanah Arab, kecuali di dua kota Makkah dan
Madinah.


Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia

Dari berbagai hukum dan undang-undang pernah ditulis oleh manusia sebelum tahun 622
M, sebagian belum bisa dikategorikan sebagai konstitusi dan sebagian lagi adalah
konstitusi, tetapi belum dituliskan. Berikut ini adalah beberapa undang-undang sebelum
Piagam Madinah yang belum bisa dikategorikan sebagai konstitusi.

      • Kitab Undang-Undang Ur-Nammu (Code of Ur-Nammu) dan Kitab Undang-
       Undang Hammurabi (Code of Hammurabi) adalah kitab undang-undang dari
       tahun 2000-an sebelumMasehi. Dilanjutkan dengan Kitab Undang-Undang Hittite
       (Hittite Code) dan Kitab Undang-Undang Assyria (Assyrian Code) yang
       merupakan undang-undang yang masyarakat Mesopotamia kuno setelah dua
       undang-undang di atas.
      • Silinder Cyrus, merupakan silinder batu dengan pahatan undang-undang.
      • Berbagai undang-undang negara Romawi: [i]Twelve Tables, Codex
       Theodosianus, Codex repetitæ prælectionis, dan lain-lain.
      • Berbagai undang-undang bangsa Jerman: Lex Burgundonium dan lain-lain.


Semua undang-undang di atas mayoritas hanya berisi pengaturan hubungan antar warga
dan hukum-hukum perdata dan pidana, sama sekali tidak memiliki kelengkapan
komponen sebagai konstitusi yang seharusnya memiliki lingkup yang lebih fundamental
daripada penjelasan detil dalam beberapa undang-undang di atas.

Konstitusi yang pertama kali dibuat kemungkinan adalah konstitusi di negara-negara kota
Yunani sekitar abad ke-4 sampai ke-3 sebelum Masehi ketika mereka mulai
mengembangkan dan mempraktekkan demokrasi. Namun, bukti teks tertulis dari
konstitusi-konstitusi ini belum ditemukan sampai dengan sekarang. Naskah-naskah yang
ada hanyalah laporan atau penceritaan tentang keberadaan konstitusi tersebut. Salah
satunya adalah Constitution of Athens yang ditulis oleh Aristoteles. Di dalamnya,
diceritakan bahwa undang-undang beberapa negara-kota Yunani sudah bisa dikategorikan
sebagai konstitusi dengan adanya komponen hukum fundamental negara-kota yang
berkaitan.

Beberapa ahli sejarah, politik, dan hukum di masa ini memberikan juga pendapatnya
tentang Piagam Madinah. Berikut ini adalah beberapa di antaranya.
• Dr Muhammad Hamidullah menuliskan pendapatnya dalam buku-buku yang ia tulis.
Dalam buku The First Written Constitution of the World, ia menulis, "Undang Undang
Dasar negara tertulis pertama yang pernah dikemukakan oleh penguasa dalam sejarah
ummat manusia ternyata diumumkan oleh Nabi Muhammad saw, yakni pada tahun
pertama Hijrah (622 M), sekarang Undang Undang Dasar tersebut telah sampai di tangan
kita."
Sedangkan dalam buku Muhammad Rasulullah, ia menulis, "...Pakta pertahanan ini
diperlukan sekali untuk membentuk negara kota di Madinah yang berasaskan
persekutuan, dengan otonomi yang sangat luas bagi setiap unitnya. Keadilan pribadi
hendak dibuang, permohonan dapat disampaikan kepada Kepala Negara, yang juga
mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang boleh berperanserta dalam
suatu ekspedisi. Perang dan damai tidak dapat dibagi-bagi. Pertanggungan sosial
dilembagakan berasaskan bentuk piramida dari orang yang paling berat bebannya,
seperti, tebusan nyawa bila sipembunuh tidak dituntut nyawanya, dan tebusan untuk
membebaskan tawanan perang dari tangan musuh. Kebulatan suara kini dapat dicapai,
perbekalan dapat dikurangi dan undang undang dasar negara yang pertama dalam sejarah
dimaklumkan oleh pemimpin dunia, sampai sekarang kita masih dapat menyaksikan
pakta tersebut secara total".
• Selanjutnya Tor Andrae dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Theophil Menzel
kedalam bahasa Ingris dengan judul Muhammad, The Man and His Faith, New York,
1960, halaman 136, menyatakan bahwa, “Perundang-undangan jamaah (ummah)
Madinah adalah naskah konstitusi yang pertama yang sedikit demi sedikit dapat
menjadikan Islam sebagai negara dunia dan agama dunia...Barangsiapa yang tindakannya
berlawanan dengan otoritas keagamaan, maka ia tidak akan mendapat perlindungan dari
familinya yang terdekat sekalipun. Islam tidak hanya agama, tetapi juga merupakan
persaudaraan. 'Semata-mata orang beriman itu saling bersaudara..',
demikian pernyataan Al-Qur'an, Al-Hujurat,49:10."
• Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat tulisan ini
dibuat, mengatakan kepada wartawan berita mahkamah konstitusi pada tanggal 30
November 2007 di Jakarta, “Piagam Madinah merupakan kontrak sosial tertulis pertama
di dunia yang dapat disamakan dengan konstitusi modern sebagai hasil dari prakteik
nilai-nilai demokrasi. Dan hal itu telah ada pada abad ke-6 saat Eropa masih berada
dalam abad kegelapan.”
• Robert N.Bella menuliskan dalam bukunya Beyond Belief (1976) bahwa Muhammad
sebenarnya telah membuat lompatan yang amat jauh ke depan. Dimulai dengan "proyek"
Madinah yang dilandasi pada permulaan berdirinya oleh "Konstitusi Madinah" ini,
menurut Bella, Muhammad telah melahirkan sesuatu yang untuk zaman dan tempatnya
adalah sangat modern.
Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai merupakan sebuah
konstitusi tertulis pertama di dunia. Lingkup amanat dan kemodernan pemikiran
ideologis yang dikandung di dalamnya merupakan suatu kemajuan luar biasa di abad ke-
7.
Referensi

Ahmad, Kassim. A Short Note on The Medina Charter (URL:
http://www.constitution.org/cons/medina/kassim2.htm).
Berita Mahkamah Konstitusi RI. “Islam, Pelembagaan Politik, dan Demokrasi bagi
Kesejahteraan Rakyat” (URL:
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/...p?newscode=496).
Hobbes, Thomas, 1972. Leviathan. Oxford: Oxford University Press.
Locke, John. 1968. Two Treatises of Government In the Former, The False Principles
and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown:
The Latter, Is an Essay Concerning the Original, Extent, and End, of Civil Government.
London: J. Evans and Co.
Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract Or Principles Of Political Right. (URL:
http://www.kessinger.net)
Wikipedia. Constitution (URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution).
The Free Dictionary. Constitution - Definition of Constitution by The Free Online
Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia (URL:
http://www.thefreedictionary.com/constitution).
Yildirim, Yetkin. Peace and Conflict Resolution Concepts in the Madina Charter (URL:
http://www.interfaithathens.org/article/art10171.asp).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:408
posted:3/31/2010
language:Malay
pages:6