BAPPENAS
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana g Pembangunan Daerah
Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah -Bappenas
Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Pinrang-Sulawesi Selatan Parepare, 26 Desember 2008
www.dadangsolihin.com
2
Materi
• • • • Tujuan Pembangunan Pembangunan Daerah Paradigma G P di Governance Permasalahan Pembangunan Daerah Perencanaan P Evaluasi Penyusunan Renstra SKPD Penyusunan RKPD Penyusunan Renja SKPD
Apa Tujuan Pembangunan?
(Todaro: the three objectives of development) 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap g, p p y , g pangan, orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi p g , sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang.
www.dadangsolihin.com
3
www.dadangsolihin.com
4
How?
1. 1 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber d 5 M t h k t j k l t i b daya alam agar l bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).
Pembangunan Daerah (1)
Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya g p terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: • memberikan pelayanan kepada masyarakat, • mengelola sumber daya ekonomi daerah.
www.dadangsolihin.com
5
www.dadangsolihin.com
6
Pembangunan Daerah (2)
Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk y y memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga: • tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, • memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.
Pembangunan Daerah (3)
• Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan p g y y g otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). • Pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar yaitu: pemerintah dunia usaha swasta dan pilar, pemerintah, swasta, masyarakat.
www.dadangsolihin.com
7
www.dadangsolihin.com
8
Troika
Pembangunan Daerah (4)
TROIKA • Pemerintahan (legislatif eksekutif dan yudikatif) (legislatif, eksekutif, memainkan peran yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsurunsur lain. • Peran dunia usaha swasta adalah mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. • Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi d politik. k i dan litik
www.dadangsolihin.com
9
www.dadangsolihin.com
10
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah Dunia Pemerintah, Usaha Swasta, dan Masyarakat
Pergeseran Paradigma: From G Government to G t Governance
Masyarakat, Masyarakat Bangsa, dan Negara
Masyarakat y Pemerintah
VISI
Government Governance
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil p , society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal g g publik, Sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
11
Good Governance
Dunia Usaha
www.dadangsolihin.com
Apa Itu Governance?
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat , , y yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja Kontrol Kontrol
Stakeholders
STATE
Executive Judiciary J di i Legislature Public service Military Milit Police
CITIZENS
Organized Into: Community-based Community based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media
Dunia Usaha Swasta
Pemerintah
Masyarakat
BUSINESS
Nilai Pertumbuhan Pasar Redistibusi Melalui Pelayanan
Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan sendi sendi dipenuhi, Good.
www.dadangsolihin.com
13
www.dadangsolihin.com
14
Permasalahan Pembangunan Daerah (1)
1. Pembangunan Ekonomi Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial Menurunnya k M kemampuan pemerintah d l i t h dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). gizi)
www.dadangsolihin.com 15
Permasalahan Pembangunan Daerah (2)
3. Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah. y p pemerintah daerah dalam Menurunnya kapasitas p pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik. Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum. Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan l k b t h pelayanan infrastruktur. i f t kt
www.dadangsolihin.com 16
Permasalahan Pembangunan Daerah (3)
4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup p Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah). Berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. ki i ifik
Permasalahan Pembangunan Daerah (4)
Pembangunan SDA dan LH (lanjutan) Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan perkotaan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum p y j pemanfaatan ruang g sepenuhnya menjadi acuan dalam p dan fokus hanya pada Perencanaan. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air, serta meningkatnya DAS kritis. Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas, terutama pada kawasan yang berfungsi lindung.
www.dadangsolihin.com 18
www.dadangsolihin.com
17
Permasalahan Pembangunan Daerah (5)
5. Permasalahan Khusus Lemahnya daya saing investasi Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara p p pemerintah, , masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara.
Perencanaan
www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20
Definisi Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan. pilihan pilihan
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan) meyakinkan). Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan Tepat : Dikaitkan dengan tindakan Pilihan-pilihan :
1. Pemilihan tujuan dan kriteria 2. 2 Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan 3. Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
www.dadangsolihin.com 21
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: g g 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. pengalokasiannya 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi 7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan p pelaksanaannya. y
www.dadangsolihin.com 22
Syarat Perencanaan . . .
• • • • • Faktual dan Realistis Logis dan Rasional Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh
Tahapan Perencanaan
1. P Penyusunan R Rencana
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan R R Rencana K j D /L b Kerja Dep/Lembaga/ / SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhi R R Akhir Rencana P b Pembangunan
2. Penetapan Rencana
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah
www.dadangsolihin.com
23
www.dadangsolihin.com
24
Tahapan Perencanaan p
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dilakukan oleh masing-masing pimpinan masing masing SKPD.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana p pembangunan. g
www.dadangsolihin.com 25
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh g j yang g lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 26
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) (RPJP-Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Penetapan UU (Ps. 13 Ayat 1) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( (RPJP-Daerah) ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) (RPJM-Daerah) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
DAERAH
Penetapan Perda (Ps. 13 Ayat 2) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Per Pres (Ps. (Ps 26 Ayat 1) Peraturan Pimpinan KL (Ps. (Ps 21 Ayat 1)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Peraturan KDH (Ps. (Ps 26 Ayat 2) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps 21 Ayat 3) Ps.
27
www.dadangsolihin.com
Kegagalan P K l Perencanaan
www.dadangsolihin.com 28
Kegagalan Perencanaan (1)
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang lengkap, l k metodologinya belum dikuasai, , perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbanganpertimbangan teknis p perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 29
Kegagalan Perencanaan (2)
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tid k k t l k tid k i t tidak kompeten, t masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.
www.dadangsolihin.com
30
Kegagalan Perencanaan (3)
3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada p pertumbuhan y g yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
Kegagalan Perencanaan (4)
4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun. sekalipun
Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh penuh. Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. Perencanaan seperti i il h yang di b t sebagai sistem P ti inilah disebut b i i t perencanaan terpusat (centrally planned system).
www.dadangsolihin.com
31
www.dadangsolihin.com
32
Sistem Perencanaan yang Berhasil
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada sat tahap tetapi har s berlanj t satu tahap; harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. k d • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi y p y (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
33 www.dadangsolihin.com 34
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha swasta swasta.
www.dadangsolihin.com
Evaluasi
Tahap Perencanaan ( (ex-ante) ) • dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan • untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya Tahap Pelaksanaan ( (on-going) g g) Tahap Pasca-Pelaksanaan ( p ) (ex-post) • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pelaksanaan berakhir rencana • untuk melihat apakah pembangunan pencapaian (keluaran/ hasil/ • untuk menentukan dampak) program mampu tingkat kemajuan mengatasi masalah t i l h pelaksanaan pembangunan yang ingin dipecahkan rencana dibandingkan • untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dengan rencana dibandingkan masukan), yang telah ditentukan efektivitas (hasil dan dampak y sebelumnya
terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. program
Evaluasi
www.dadangsolihin.com
35
www.dadangsolihin.com
36
Pengertian Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan ( ( t ) l k (on-going), maupun setelahnya i ) l h (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
www.dadangsolihin.com 37
Pengertian Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi sasaran tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN 1999:3) (LAN, Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan j j yang p g p tujuan stratejik y g ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya penampilan atau hasil karya Oleh karena berkarya, karya. itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi gg g y g tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
www.dadangsolihin.com
38
Fungsi Indikator Kinerja
• Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan • Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders • Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan
Kedudukan Indikator Kinerja
Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
Indikator Kinerja Kualitatif Kuantitatif
Sasaran dan Tujuan
www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40
Terminologi Setiap Tingkatan
IMPACT
Pengaruh yang diti b lk d i manfaat P h ditimbulkan dari f t yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral regional maupun nasional sektoral,
Indikator Kinerja INPUT
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana) (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau di t ib i sumberdaya d D i j distribusi b d dapat di t dianalisis apakah li i k h alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
•
OUTCOME
Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran
Contoh: OUTPUT
S t l di l h/ Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan
www.dadangsolihin.com 41
• • • •
Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan
INPUT
www.dadangsolihin.com
42
Indikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan g g p g instansi. Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan – – – – • – – – – Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah l tih J l h pelatihan / peserta pelatihan t l tih Jumlah jam latihan dalam sebulan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 43
Indikator Kinerja OUTCOME
• P Pengukuran indikator H il seringkali rancu d k i dik t Hasil i k li dengan pengukuran indikator Keluaran. output. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. • Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak pihak. • Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui p yang p p apakah hasil y g telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
www.dadangsolihin.com 44
•
Contoh: •
Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) – kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif – kenaikan prestasi kelulusan siswa – peningkatan daya tahan bangunan – Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung h l h l yang negatif P l hal-hal tif – Penurunan Tingkat Kemacetan – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas g gg
www.dadangsolihin.com 45
Indikator Kinerja IMPACT j
Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh d i h il k i f di l h dari hasil kegiatan. S Seperti h l i halnya i dik indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara , g sektoral, regional dan nasional. Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat – Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu • Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang – Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 46
•
Contoh: •
•
Persyaratan Indikator Kinerja: SMART • SPESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured ( What
gets managed”)
Sumber Pembuktian (Means of Verification)
• How should the information be collected, eg. sample survey • What source is most appropriate? • Who should do it? • When and How often should the information be collected, collected analyzed & reported • What formats are required to record the data being collected?
• ATTAINABLE dapat dicapai (reasonable cost using and TTAINABLE-dapat
appropriate collection method)
• RELEVANT (i f (information needs of the people who will i d f h l h ill
use the data)
• TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
www.dadangsolihin.com 47
www.dadangsolihin.com
48
Logic Model Theory
DAMPAK
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome Manfaat yang diperoleh dalam j g jangka menengah untuk g beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Menentukan Indikator Outcome (1) ( )
1. Indikator outcome mencerminkan indikator output terpenting OUTCOME
Indikator outcome : I dik t t 1. Indikator output 1a 2. Indikator output 2b, 2c 3. Indikator output 3b 3 Indikator output 3b 4. Indikator output 4a
Apa yang ingin diubah
Meto ode Peny yusunan n
OUTCOME
Apa yang ingin p y g g dicapai
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
OUTPUT
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output
KEGIATAN
Metode Pelaksanaan
Apa yang dikerjakan
Apa yang digunakan dalam bekerja
49
OUTPUT 1 Indikator 1a Indikator 1b Indikator 1c
OUTPUT 2 Indikator 2a Indikator 2b Indikator 2c
OUTPUT 3 Indikator 3a Indikator 3b Indikator 3c
OUTPUT 4 Indikator 4a Indikator 4b Indikator 4c
INPUT
www.dadangsolihin.com Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
www.dadangsolihin.com
50
Menentukan Indikator Outcome (2) ( )
2. Indikator outcome merupakan composite index dari indikator t t i dik t output – Indeks gabungan (composite indexes) diperoleh dengan membobot o tp t output
OUTCOME Indikator : (I = (∑Pt / ∑Pt-1) x 100) In 0)
Menentukan Indikator Outcome (3) ( )
3. Indikator outcome merupakan hasil Survei – I dik t output h Indikator t t harus mendukung pencapaian d k i outcome, meskipun tidak terkait langsung dalam penyusunan indikator outcome
OUTCOME (mis : IHSG, IPM, APK)
OUTPUT 1 Indikator : (Pta)
OUTPUT 2 Indikator : I dik (Ptb)
OUTPUT 3 Indikator : (Ptc)
OUTPUT 1 Indikator output
OUTPUT 2 Indikator output
OUTPUT 3 Indikator output
www.dadangsolihin.com
51
www.dadangsolihin.com
52
Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 4 ayat 1) Dokumen Perencanaan
RPJPD RPJMD RKPD
Penyusunan Renstra SKPD SKPD, RKPD, RKPD dan Renja SKPD
Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan (Pasal 4 ayat 2) g g p ( y ) Penyusunan Rancangan Awal
RPJPD RPJMD RKPD
Pelaksanaan Musrenbang Perumusan Rancangan Akhir Penetapan Rencana
www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com 54
Apa Itu Renstra SKPD (1)
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan d kh dan b daerah pada umumnya d l h d dalam j jangka k waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi Misi dan Agenda KDH tujuan Visi, KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
Penyusunan Renstra SKPD
•
www.dadangsolihin.com
55
www.dadangsolihin.com
56
Apa Itu Renstra SKPD (2)
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; 1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan Langkah-langkah tercapai. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk ) p j Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
www.dadangsolihin.com 57
Outline Renstra SKPD
1. 2. 2 3. 4. 4 Pendahuluan; Gambaran pelayanan SKPD; Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; Visi, misi, Visi misi tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan; sasaran, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan 5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
•
www.dadangsolihin.com
58
Penyusunan Renstra SKPD y
Pasal 27 ayat 3
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3)
Renstra SKPD
Masukan Rancangan Renstra SKPD
Rancangan Renstra-SKPD oleh SKPD
Memuat visi, misi, tujuan, g, j ,p g strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya
Mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif
Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) ) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah g
SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD
(4)
e) Program SKPD
Bappeda menyelenggarakan pp y gg MUSRENBANG RPJMD
Pasal 25 ayat 2 dan 4
Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD (5) Penetapan RPJMD ( ) (7) (6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 60
Renstra SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD K K l
Pasal 26
a) ) b) c) d) e) ) 59
Visi, Misi Kepala Daerah p Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD g
www.dadangsolihin.com
www.dadangsolihin.com
Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (1)
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor i t f kt internal dan eksternal yang telah b ld k t l t l h berpengaruh pada ki j h d kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian j j p p pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD. 3. 3 Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD d merumuskan apa yang perlu dil k k agar l dan k l dilakukan pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.
Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (2)
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD k b iki l kepada masyarakat. d k t 5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian p g p , j , g, j , p program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD. 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih d RPJMD k d l d t ilih dan ke dalam perumusan visi, misi, i i i i tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD
www.dadangsolihin.com 62
www.dadangsolihin.com
61
Checklist: Renstra SKPD yang Berkualitas (3)
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD b l SKPD. 8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam p g pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, g g j , g, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD. 9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD SKPD. 10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan. 11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD
www.dadangsolihin.com
Step by Step Penyusunan Renstra SKPD
1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD 6. 6 Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
63
www.dadangsolihin.com
64
Apa Itu RKPD?
• RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan d hk b daerah d l h dalam j jangka waktu satu t h k kt t tahun ke depan. RKPD mempunyai fungsi p p y g penting dalam sistem p g perencanaan daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, program dan penganggaran tahunan. tahunan RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke dalam l d l langkah-langkah t h k hl k h tahunan yang l bih k k it d t k untuk lebih konkrit dan terukur t k memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.
Penyusunan RKPD
•
•
www.dadangsolihin.com
65
www.dadangsolihin.com
66
Outline RKPD
1. Pendahuluan; 2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; 4. 4 Prioritas dan sasaran pembangunan; 5. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
(8)
Langkah Penyusunan RKPD
Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD (9) (10) SKPD Menyusun Renja SKPD Program SKPD MUSRENBANG Desa/Kelurahan/Kecamatan (11.a) Rancangan Akhir RKPD (11.b) MUSRENBANG Kab/Kota a. a Sinkronisasi Program SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP (12) MUSRENBANG Prov Sbg g Wakil Pemerintah Pusat a. Harmonisasi Dekon dan TP
Mei April Maret
a) Prioritas Pembangunan Daerah b) Kebijakan Umum c) Kerangka Ekonomi Daerah Pagu Indikatif d) Program SKPD
a) b) c) d)
Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (15) Penetapan RKPD (14)
(13) Bappenas menyelenggarakan (4) MUSRENBANGNAS a. Sinkronisasi Program KL/SKPD b. Harmonisasi Dekon dan TP www.dadangsolihin.com 68
April
Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD www.dadangsolihin.com 67
Checklist: RKPD yang Berkualitas (1)
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pembangunan daerah dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor i t f kt internal dan eksternal yang telah b ld k t l t l h berpengaruh pada ki j h d kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja j j pembangunan daerah masa kini dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib, atau urusan pilihan. 3. 3 Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan-perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pembangunan d b daerah d merumuskan apa yang perlu dil k k h dan k l dilakukan agar kinerja daerah dalam pembangunan dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.
www.dadangsolihin.com 69
Checklist: RKPD yang Berkualitas (2)
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki ki j pembangunan d b iki kinerja b daerah. h 5. Ada konsistensi dan hubungan yang jelas antara RKPD dengan visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan , , g p , j , g, j , capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI. 6. 6 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi misi dan visi, misi, agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan d b daerah. h 7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan mengakomodasikan STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL. g
www.dadangsolihin.com 70
Checklist: RKPD yang Berkualitas (3)
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan kendala fiskal daerah dengan rumusan t j tujuan, strategi, d arah k bij k k t t i dan h kebijakan keuangan d dan pembiayaan RKPD 9. Ada proses p p perencanaan y g demokratis dan p yang partisipatif dalam p keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil kesepakatan Musrenbang dan Forum Multi Stakeholder SKPD SKPD.
Step by Step Penyusunan RKPD
1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD
www.dadangsolihin.com
71
www.dadangsolihin.com
72
Apa Itu Renja SKPD?
• Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas K lit penyusunan R j SKPD dengan demikian akan sangat Renja d d iki k t menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada masyarakat penggunanya.
www.dadangsolihin.com 74
Penyusunan Renja SKPD
•
•
•
www.dadangsolihin.com
73
Outline Renja SKPD
Pendahuluan; Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; Tujuan, sasaran, program dan kegiatan; Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; 5. 5 Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; 6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; 7. Penutup. 1. 1 2. 3. 4.
Penyusunan Renja SKPD (1)
Masukan Rancangan Renja SKPD Rancangan Renja-SKPD oleh SKPD
Memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan y Pasal 27 ayat 1 dan 3 Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD untuk menentukan prioritas pembangunan Pasal 27 ayat 5 Renja SKPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD Pasal 28 Mengacu kepada rancanga awal RKPD, Renstra SKPD, p hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Pasal P l 27 ayat 2 t
www.dadangsolihin.com
75
www.dadangsolihin.com
76
Penyusunan Renja SKPD (2)
• RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan kualitas rencana daerah diatasnya.
Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (1)
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor i t f kt internal dan eksternal yang telah b ld k t l t l h berpengaruh pada ki j h d kinerja pelayanan SKPD. 2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pelayanan j j p y SKPD masa kini dalam penyelenggaraan fungsi pokoknya, urusan wajib, atau urusan pilihan. 3. 3 Ada kajian perspektif masa depan daerah; mengantisipasi perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD d merumuskan apa yang perlu dil k k agar l dan k l dilakukan kinerja SKPD dapat ditingkatkan, lebih efisien, dan efektif.
•
www.dadangsolihin.com
77
www.dadangsolihin.com
78
Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (2)
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja pelayanan k l kepada masyarakat d k t 5. Ada benang merah yang jelas antara Renja SKPD dengan , , , g p , j , TUPOKSI SKPD, visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD, RKP, dan Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan oleh MENDAGRI 6. 6 Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari RKPD ke dalam perumusan tujuan (SMART), strategi dan kebijakan, kriteria penentuan prioritas Program dan Kegiatan yang tepat dan efektif dari l d i pelayanan SKPD 7. Penyusunan Program dan Kegiatan berbasis kinerja dan g y mengakomodasikan Stándar Pelayanan Minimal
www.dadangsolihin.com 79
Checklist: Renja SKPD yang Berkualitas (3)
8. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renja SKPD dan kesesuaian antara RKPD dengan hasil-hasil d k i t d h il h il kesepakatan MUSRENBANG dan Forum Multi Stakeholder SKPD
www.dadangsolihin.com
80
Step by Step Penyusunan Renja SKPD
1. Tahap Persiapan 2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD 3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD 4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah 5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD 6. Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD
Terima Kasih
www.dadangsolihin.com
81
www.dadangsolihin.com
82
Dadang Solihin’s Profile
Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Dadang Solihin currently is Director for Regional Development Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from y , p p y University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at Bappenas. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia‐Pacific Studies, g , Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Shanghai International Program He got various training around the globe, included Shanghai International Program for Development Evaluation Training (2008), Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced g g gy g , International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005). the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004). Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003). Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002). Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001). and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his mobile www.dadangsolihin.com 83 at +62812 932 2202