MEDIA BRIEFING by klx14649

VIEWS: 157 PAGES: 4

									                                                     MEDIA BRIEFING
                                              Pusat HUMAS Kementerian Perdagangan
                                              Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
                                              Telp: 021-23528446/Fax: 021-23528456
                KEMENTERIAN                               www.depdag.go.id
               PERDAGANGAN
          REPUBLIK INDONESIA




                        NSW dan INATRADE :
  Pelayanan Publik Perdagangan Luar Negeri Untuk Meningkatkan Daya
                           Saing Indonesia

Jakarta, 12 Maret 2010 – Kantor Kementerian Perdagangan terus meningkatkan pelayanan publik di
Bidang Perdagangan Luar Negeri, melalui penerapan Indonesia National Single Window (INSW) dan
INATRADE yang perkembangannya cukup signifikan dalam mendorong kinerja pelayanan ekspor impor
untuk mengatasi permasalahan yang menghambat kelancaran arus barang.

Sejak diterapkan, Kementerian Perdagangan telah menerima pengajuan, 33 (tiga puluh tiga) perijinan
impor secara online melalui portal NSW (website INATRADE http://inatrade.depdag.go.id), telah
membangun SKA otomasi di 28 (dua puluh delapan) Instansi Penerbit SKA (IPSKA) serta telah
mempercepat layanan publik terkait dengan penerbitan SKA dan mempercepat proses customs clearance
dengan mengirimkan sisa perijinan impor yang diproses secara manual ke portal NSW melalui webservice
INATRADE.

Untuk lebih mendalami pemahaman mengenai pelayanan publik Kementerian Perdagangan, khususnya
bidang Perdagangan Luar Negeri, hari ini Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra Siregar didampingi oleh
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Diah Maulida, menyampaikan paparan dan peragaan
penerapan National Single Window (NSW) di Indonesia dan INATRADE.

Wamendag menjelaskan, sejak ditandatanganinya ASEAN Agreement to Establish and Implement the
ASEAN Single Window (ASW) oleh Menteri Perdagangan RI bersama para Menteri Ekonomi negara-
negara ASEAN pada 5 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Indonesia mulai membangun National Single
Window (NSW) untuk mendukung diberlakukannya ASW. Pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia telah
membentuk Tim Persiapan Pembangunan NSW dibawah koordinasi Kantor Menko Perekonomian yang
diketuai oleh Menteri Keuangan serta wakil ketua Menteri Perdagangan dan Menteri Perhubungan.

“Ada dua alasan mengapa NSW diperlukan, pertama, untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam
kerangka kerjasama ekonomi regional (ASEAN) maupun Internasional. Dan kedua, NSW merupakan
tuntutan nasional untuk mendorong kinerja pelayanan ekspor impor agar permasalahan yang
menghambat kelancaran arus barang bisa diatasi,” kata Wamendag.

Tahapan pembangunan dan pengembangan NSW sampai saat ini telah mencapai implementasi tahap
nasional untuk perizinan impor yang diresmikan oleh Presiden RI tanggal 29 Januari 2010. Tahapan
pembangunan NSW di Indonesia adalah sebagai berikut:
               Tahapan Pembangunan Indonesia National Single Window (INSW)




INATRADE

Dirjen Daglu Diah Maulida sebagai penanggungjawab operasional pelayanan publik perdagangan luar
negeri mengatakan, dalam rangka mendukung pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW),
Kementerian Perdagangan telah membangun dan mengembangkan sistem perijinan secara elektronik
melalui internet (e-licencing) dengan nama INATRADE. Sistem INATRADE mulai beroperasi sejak tanggal
17 Desember 2007 bersamaan dengan implementasi NSW Tahap I di pelabuhan Tanjung Priok.

Sebagai landasan hukum pembangunan dan pengembangan INATRADE telah diterbitkan Peraturan
Menteri Perdagangan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan
   Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE dalam Kerangka
   Indonesia National Single Window;
b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 30/M-DAG/PER/6/2009 tentang Jenis
   Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) dan Tingkat
   Layanan (Service Level Arrangement) dengan Sistem Elektronika Melalui INATRADE dalam Kerangka
   Indonesia National Single Window;
c. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 934/M-DAG/KEP/6/2009 tentang
   Pembentukan Tim Pengelola INATRADE;
d. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 14/DAGLU/KEP/8/2009 tentang Prosedur
   Operasi Standar (Standard Operating Procedure) Registrasi Hak Akses INATRADE dan Dokumen
   Persetujuan Hak Akses INATRADE dalam Kerangka Indonesia National Single Window.

Berdasarkan Permendag tersebut di atas, maka sejak bulan Desember 2009, 33 (tiga puluh tiga) perijinan
impor dapat diajukan secara online melalui website INATRADE oleh seluruh importir dengan terlebih
dahulu harus memiliki password dan user name sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Untuk mempercepat proses customs clearance, sisa perijinan impor yang diproses secara manual telah
dikirim ke portal NSW melalui webservice INATRADE. Dengan demikian seluruh perijinan impor (78
perijinan) telah dikirim secara mandatory ke portal NSW secara elektronik untuk customs clearance
(lampiran 1).

Perkembangan lain adalah Laporan Surveyor (LS) dan Certificate of Inspection (COI) yang diterbitkan
oleh Surveyor juga telah dikirimkan ke portal NSW. Dalam rangka mandatory NSW ekspor bulan Oktober
2010, seluruh perijinan ekspor akan dikirim ke NSW. Sementara itu, dalam rangka uji coba NSW ekspor di
pelabuhan Tanjung Perak, perijinan ekspor yang telah dikirimkan ke portal NSW sudah mencakup 5 (lima)
perijinan, yaitu: Eksportir Terdaftar Rotan (ETR), Persetujuan Ekspor Rotan, Laporan Surveyor (LS)
Ekspor Rotan, Persetujuan Ekspor Migas dan Persetujuan Ekspor Skrap Logam.




                                                                                                    2
Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Luar Negeri

Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) yang diresmikan tanggal 5 Maret 2007 adalah bentuk upaya untuk
meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif, cepat, tepat,
dan efisien, serta meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang baik, tertib dan transparan.

“Melalui penerapan pelayanan ini, waktu penyelesaian perizinan dan pendaftaran menjadi lebih singkat
dan tanpa dipungut biaya. Unit yang terdiri dari UPP Luar Negeri dan UPP Dalam Negeri ini memberikan
layanan perizinan dengan prinsip single entry dan single exit point, sehingga proses perizinan khususnya
perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri tidak lagi dilakukan secara tatap muka antara
pemohon dengan pejabat pemroses,” kata Wamendag.

Pelaku usaha ekpor dan impor dapat mengajukan dan mengambil perizinannya melalui loket Unit
Pelayanan Perdagangan Luar Negeri. Data pemohon yang diinput di UPP Luar Negeri menggunakan
aplikasi berbasis webservice yang terhubung dengan sistem INATRADE, sehingga pemohon dapat
memonitor status permohonannya melalui website INATRADE. Dengan adanya UPP, maka Kementerian
Perdagangan memiliki database importir dan eksportir yang mengajukan perijinan ekspor dan impor serta
jenis perijinan yang banyak diterbitkan oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Sejak diresmikan oleh Menteri Perdagangan hingga Agustus 2009, UPP Luar Negeri telah menerbitkan 13
(tiga belas) jenis perijinan ekspor dan impor untuk Persetujuan Impor (PI), Nomor Pengenal Importir
Khusus (NPIK) dan Importir Terdaftar (IT). Dengan adanya UPP, maka Kementerian Perdagangan
memiliki database importir dan eksportir yang mengajukan perijinan ekspor dan impor serta jenis perijinan
yang diterbitkan oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Surat Keterangan Asal (SKA)

Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor memasuki
wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di
Indonesia. Dasar hukumnya adalah Kepres No. 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat yang
Mengeluarkan SKA mencabut wewenang Ditjen BC dan menetapkan Mendag atau pejabat yang ditunjuk
oleh Mendag sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SKA.

Berdasarkan jenisnya, SKA dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.
Berdasarkan tipe form, SKA Preferensi di bagi menjadi 9 (sembilan) form, yaitu: Certain Handicraft, Form
A, Form AK, Form D, Form E, Form IJEPA, Global System of Trade Preference, Handicraft Goods dan
Industrial Crafts. Sedangkan SKA Non Preferensi, dibagi menjadi 5 (lima) form, yaitu: Certificado De Pais
De Origen, Form B, International Coffee Organization dan Textile Products.

Berdasarkan Permendag 43/M-DAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Cetificate
of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia dan Perdirjen Daglu No. 10/DAGLU/PER/10/2007, ditunjuk 85
(delapan puluh lima) Instansi Penerbit SKA (IPSKA) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) dinas yang
membidangi perdagangan di tingkat provinsi, 48 (empat puluh delapan) dinas yang membidangi
perdagangan di tingkat kabupaten/kota, 4 (empat) lembaga tembakau serta 3 (tiga) kawasan berikat dan
BP Kawasan Perdagangan Bebas Batam.

IPSKA adalah instansi yang diberi otoritas untuk menerbitkan SKA oleh Kementerian Perdagangan.
Jumlah IPSKA pada mulanya adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) IPSKA, kemudian dikurangi
menjadi 85 (delapan puluh lima) IPSKA untuk meningkatkan pengawasan. Untuk komoditi tertentu, jumlah
IPSKA untuk ekspor udang tujuan Amerika Serikat dan Uni Eropa ditunjuk 14 (empat belas) IPSKA, untuk
Alas Kaki tujuan Amerika Serikat dan Uni Eropa (14 IPSKA), dan untuk ekspor kopi (15 lima belas IPSKA).

Dalam rangka mempercepat layanan publik terkait dengan penerbitan SKA, Ditjen Perdagangan Luar
Negeri telah membangun SKA otomasi di 28 (dua puluh delapan) Instansi Penerbit SKA (IPSKA) dan juga
telah mengembangkan sistem penerbitan SKA di 57 (lima puluh tujuh) IPSKA manual. “Hal ini akan
mempercepat proses pelayanan bagi eksportir/dunia usaha, meningkatkan pemanfaatan preferensi yang
diberikan kepada komoditi ekspor Indonesia, meningkatkan akurasi dan mencegah penyalahgunaan SKA
untuk produk non Indonesia dan untuk mencegah terjadinya illegal transhipment serta untuk
ketersediaanya data ekspor berdasarkan dokumen SKA,” jelas Dirjen Daglu.


                                                                                                       3
Data penerbitan SKA baik SKA Preferensi maupun Non Preferensi sampai dengan tahun 2009 adalah
seperti di bawah ini :




Wamendag menjelaskan bahwa dengan semakin baiknya pelayanan penerbitan SKA ini maka
semakin banyak pula eksportir Indonesia yang dapat memanfaatkan fasilitas tarif yang rendah
sebagai bagian dari Free Trade Agreement Indonesia dengan negara-negara lain. Dengan demikian
maka daya saing produk Indonesia di negara-negara tujuan ekspor itu semakin baik.

“Tidak tepat lagi persepsi yang beranggapan bahwa eksportir-eksportir Indonesia tidak mampu
memanfaatkan fasilitas FTA. Meningkatnya jumlah dan nilai ekspor Indonesia yang menggunakan
formulit-formulir FTA itu merupakan bukti bahwa para eksportir kita paham terhadap keuntungan
penggunaannya, sehingga mereka memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Di lain pihak,
pelayanan publik perdagangan luar negeri yang semakin baik serta sosialisasinya merupakan wujud
komitmen Pemerintah agar semua pengusaha dan eksportir Indonesia benar-benar diuntungkan oleh
penurunan tarif impor di negara-negara tujuan ekspor kita,” kata Wamendag.

                                             --selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Robert James Bintaryo
Kepala Pusat Humas Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-23528446/021-23528456
Email: pusathumas@depdag.go.id

Ahmad Syafrie
Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3858171 Ext.1169/021-3450071
Email: dir4-daglu@depdag.go.id




                                                                                             4

								
To top