01 kebijakan umum akreditasi smp (PowerPoint) by eri0518ase

VIEWS: 545 PAGES: 32

									     MATERI 01
 KEBIJAKAN UMUM
    AKREDITASI
SEKOLAH/MADRASAH

                   1
Tujuan Pelatihan
 Melalui pemaparan materi dan
 diskusi peserta pelatihan dapat
 menjelaskan dasar hukum, tujuan,
 fungsi, dan manfaat akreditasi
 sekolah/madrasah.




                                    2
  RASIONAL
    Setiap warga negara berhak memperoleh
           pendidikan yang bermutu.
    (UU Sisdiknas No 20/2003, Pasal 5 ayat 1)



Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang
bermutu, setiap satuan/program pendidikan harus
      memenuhi atau melampaui standar.
               (PP 19/2005 psl 91)



 Perlu dilakukan AKREDITASI terhadap kelayakan
         setiap satuan/program pendidikan
                 (PP 19/2005 psl 81)
                                                  3
            DASAR HUKUM

1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Pasal 60).

2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
  Pendidikan (Pasal 86 dan 87).

3. Permendiknas No.29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M.

4. SK. Mendiknas No.064/P/2006 tentang Anggota BAN-PT,
   BAN-S/M dan BAN-PNF.

5. Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
   421/Kep.289.Disdik/2007 tentang BAP-S/M.
                                                       4
    Pengertian Akreditasi
    UU N0. 20/2003 tentang SISDIKNAS
   Akreditasi dilakukan untuk menentukan
    kelayakan program dan/atau satuan
    pendidikan pada jalur pendidikan formal dan
    non-formal pada setiap jenjang dan jenis
    pendidikan. [Pasal 60 ayat (1)]

   Akreditasi terhadap program dan satuan
    pendidikan dilakukan oleh pemerintah
    dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
    sebagai bentuk akuntabilitas publik.
    [Pasal 60 ayat (2)]

                                                  5
              Akreditasi S/M
        Berdasarkan PP No. 19/2005
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan [Pasal 1 ayat 21]
Pemerintah melakukan akreditasi pd setiap jenjang
dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan. [Pasal 86 ay at 1]
Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik
dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan
komprehensif dengan menggunakan instrumen dan
kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional
Pendidikan [Pasal 86 ayat 3]

                                                         6
     Akreditasi Sekolah/Madrasah
    Berdasarkan Permen No.29/2005
 Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu
  kegiatan penilaian kelayakan suatu
  sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang
  telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M
  yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk
  pengakuan peringkat kelayakan.
   [Pasal 1 ayat 5]

 Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/
 madrasah Pemerintah membentuk BAN-S/M
 [Pasal 2 ayat 1]

                                                7
Lingkup Akreditasi Satuan Pendidikan
1. Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA).
2. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI).
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah
   Tsanawiyah (MTs).
4. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah
   (MA).
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah
   Aliyah Kejuruan (MAK).
6. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari
   Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah
   Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan
   Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB), dan
   Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).
                                              8
 Memberikan informasi tentang kelayakan S/M
  atau program yang dilaksanakannya
  berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
 Memberikan pengakuan peringkat kelayakan.
 Memberikan rekomendasi tentang penjaminan
  mutu pendidikan kepada program dan/atau
  satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak
  terkait.



                                                  9
           Manfaat Akreditasi S/M

1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu S/M dan
   rencana pengembangan S/M.
2. Motivator agar S/M terus meningkatkan mutu
   pendidikan secara bertahap, terencana, dan
   kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi,
   nasional bahkan regional dan internasional.
3. Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan
   pengembangan kinerja warga S/M dalam rangka
   menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
   dan program S/M.


                                                          10
          Manfaat Akreditasi S/M

4. Membantu mengidentifikasi S/M dan program
   dalam rangka pemberian bantuan pemerintah,
   investasi dana swasta dan donatur atau bentuk
   bantuan lainnya.
5. Bahan informasi bagi S/M sebagai masy. belajar
   untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah,
   masy, maupun sektor swasta dalam hal
   profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.
6. Membantu S/M dalam menentukan dan
   mempermudah kepindahan peserta didik dari satu
   sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru, dan
   kerjasama yang saling menguntungkan.
                                                    11
              Fungsi Akreditasi S/M


 Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggung-
  jawaban S/M kepada publik, apakah layanan yang
  dilakukan dan diberikan oleh sekolah/ madrasah telah
  memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
 Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua
  pihak tentang kelayakan S/M dilihat dari berbagai
  unsur terkait yang mengacu pada standar minimal
  beserta indikator-indikatornya.
 Pembinaan dan pengembangan, yaitu sebagai dasar
  bagi S/M, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya
  peningkatan atau pengembangan mutu S/M.

                                                         12
     Prinsip Akreditasi S/M

1. Objektif
   Akreditasi S/M pada hakikatnya merupakan kegiatan
   penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan
   pendidikan yang ditunjukkan oleh suatu S/M.
   Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang
   terkait dengan kelayakan itu diperiksa dengan jelas dan
   benar untuk memperoleh informasi tentang kebera-
   daannya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan
   kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan
   kondisi yang diharapkan maka dalam prosesnya
   digunakan indikator-indikator terkait dengan kriteria-
   kriteria yang ditetapkan.

                                                             13
     Prinsip Akreditasi S/M
2. Komprehensif
  Dalam pelaksanaan akreditasi S/M, fokus penilaian tidak hanya
  terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi juga meliputi
  berbagai komponen pendidikan yang bersifat menyeluruh.
  Dengan demikian hasil yang diperoleh dapat menggambarkan
  secara utuh kondisi kelayakan S/M tersebut.
3. Adil
  Dalam melaksanakan akreditasi, semua S/M harus diperlakukan
  sama dengan tidak membedakan S/M atas dasar kultur,
  keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status S/M
  baik negeri ataupun swasta. S/M harus dilayani sesuai dengan
  kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak
  diskriminatif.

                                                              14
    Prinsip Akreditasi S/M
4. Transparan
  Data dan informasi yang berkaitan dengan
  pelaksanaan akreditasi S/M seperti kriteria,
  mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian
  akreditasi dan lainnya harus disampaikan secara
  terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja yang
  memerlukannya.
5. Akuntabel
  Pelaksanaan akreditasi S/M harus dapat
  dipertanggungjawabkan baik dari sisi penilaian
  maupun keputusannya sesuai aturan dan prosedur
  yang telah ditetapkan.
                                                    15
    KOMPONEN AKREDITASI
Akreditasi mencakup semua (8) komponen dalam
Standar Nasional Pendidikan
1. Standar Isi, [Permen 22/2006]
2. Standar Proses, [Permen 41/2007]
3. Standar Kompetensi Lulusan, [Permen 23/2006]
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
   [Permen 13/2007 Ttg Kasek, Permen 16/2007 Ttg
   Guru, Permen 24/2008 Ttg Tenaga Adm]
5. Standar Sarana Dan Prasarana [Permen 24/2007]
6. Standar Pengelolaan, [Permen 19/2007]
7. Standar Pembiayaan, [PP. 48/2008]
8. Standar Penilaian Pendidikan. [Permen 20/2007]
                                                    16
  Sifat dan Kedudukan BAN-S/M
BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri
 yang menetapkan kelayakan program dan/
 atau satuan pendidikan jenjang pendidikan
 dasar dan menengah jalur formal dengan
 mengacu pada standar nasional.
 [Permen No.29/2005, Pasal 1]

BAN-S/M merupakan badan nonstruktural
 yang bersifat nirlaba dan mandiri yang
 bertanggung jawab kepada Mendiknas.
 [Permen No.29/2005, Pasal 2]

                                             17
    Tugas BAN-S/M
   merumuskan kebijakan operasional,
   melakukan sosialisasi kebijakan,
   melaksanakan akreditasi S/M.
    [Permen 29/2005, pasal 7].




                                        18
     Fungsi BAN-S/M
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAN-S/M
mempunyai fungsi untuk:
 merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi S/M
 merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi S/M
 untuk diusulkan kepada Menteri;
 melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat
   akreditasi S/M;
 melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi S/M;
 memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil
   akreditasi;
 mengumumkan hasil akreditasi S/M secara nasional;
 melaporkan hasil akreditasi S/M kepada Menteri;
 melaksanakan ketatausahaan BAN-S/M .
  [Permen No.29/2005, Pasal 7 ayat (2)].
                                                                19
        Badan Akreditasi Provinsi S/M
                   (BAP-S/M)

 Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu
  oleh BAP-S/M yang dibentuk oleh Gubernur
  [PP No. 19/2005, Pasal 87]
 BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri di provinsi
  yang membantu BAN-S/M dalam pelaksanaan
  akreditasi. [Permen No. 29/2005, Pasal 1]
 Dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-S/M dibantu
  oleh BAP-S/M.   [Permen No. 29/2005, Pasal 7)



                                                      20
 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
 DALAM SISDIKNAS
 PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL : dilakukan oleh
 berbagai pihak /institusi di luar satuan pendidikan
 yang secara fomal memiliki tugas dan fungsi
 berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan baik
 secara langsung/tidak langsung.

 PENJAMINAN MUTU INTERNAL : dilakukan oleh
 masing-masing satuan pendidikan.

 Kedua model pendekatan tersebut, sungguhpun
 dapat dibedakan, tetapi memiliki keterkaitan satu
 sama lain, termasuk keterkaitan antar institusi
 eksternal dimaksud.
                                                       21
PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
ADA 4 PILAR POKOK DLM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
1. Penetapan Standar Nasional Pendidikan (penetapan oleh
   Menteri, pengembangan, pemantauan, dan pengendalian SNP
   oleh BSNP) PP 19/2005 psl.76 dan 77.
2. Pemenuhan SNP pada setiap satuan pend (oleh Pem Provinsi,
   Pem Kab /Kota, LPMP, dan institusi pembina pend Pusat),
   PP19/2005 psl 92.
3. Penentuan Kelayakan Satuan/Program (Pengecekan derajat-
   pemenuhan SNP yang dicapai satuan/program pend): melalui
   penilaian kelayakan satuan/program pend mengacu pada
   kriteria SNP, sbg bentuk akuntabilitas publik), UU 20/2003 psl
   60, Permen 29/2005 psl 1 AKREDITASI oleh BAN S/M , PP
   19/2005 psl 86 dan 87.
4. Penilaian Hasil Belajar (PHB) dan Evaluasi Pendidikan: Ujian
   Nasional, USBN, Sertifikasi Lulusan, berbagai bentuk ujian
   lainnya, dan evaluasi kinerja pend oleh Pusat, Pem Provinsi,
   Pem Kab/Kota serta Lembaga Evaluasi Mandiri. (PP 19/2005)



                                                                    22
 PENJAMINAN MUTU OLEH SATUAN PENDIDIKAN

 Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdas-
  men menerapkan manajemen berbasis sekolah:
  kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan
  akuntabilitas. (PP 19/2005 psl 49)
 Satuan pendidikan mengembangkan Visi dan Misi
  (Std Pengelolaan),KTSP (Std Isi), melakukan penilaian
  hasil belajar termasuk ujian sekolah, dan evaluasi
  kinerja masing-masing. (PP19/2005 psl 65).
 Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu
  pendidikan, untuk memenuhi atau melampaui SNP.
  (PP 19/2005 psl 91)



                                                    23
Hubungan antar pilar dalam penjaminan
mutu eksternal




                                    24
   PERAN BAN-S/M DALAM
    PENJAMINAN MUTU
 BAN-S/M, memberikan rekomendasi penjaminan
 mutu pendidikan kpd program dan/atau satuan
 pendidikan yang diakreditasi, kpd Pemerintah,
 dan Pemerintah Daerah.
                          PP 19/2005 Bab XV psl 91 (5)




                                                    25
 MENAG     MENDIKNAS




  DITJEN                 DITJEN       DITJEN          BALITBAN   BAN-S/M          BSNP
 PENDAIS               MANDIKDASMEN   PMPTK              G
           GUBERNUR

 KANWIL                    DISDIK              LPMP                 BAP-S/M
 DEPAG                     PROV
            BUPATI/
           WALIKOTA                                        Asesor
 KANDEP
                           DISDIK                              Unit Pelaksana
                          KAB/KOT                            Akreditasi BAP-S/M
                                                                 KAB/KOTA




MADRASAH                 SEKOLAH


                                                                                     26
KOORDINASI PENJAMINAN MUTU DAN AKREDITASI S/M
            ANTAR LEMBAGA TERKAIT


                    BAN-BAP-S/M
     BSNP                                  Unit-unit
                    (HSL AKRED)
                                            Pusat



      Dis Prov/                        LPMP
    Kanwil Depag



    Diskab/
    Kadepag

                    Sekolah/
                     Madrasah

              Laporan dan rekomendasi TL
              Penjaminan Mutu
              Konsultasi
                                                       27
Hubungan Kerja BAN-S/M dengan BSNP

    BAN-S/M mengembangkan instrumen
     akreditasi yang komprehensif dan
     berdasarkan standar yang mengacu pada
     standar nasional pendidikan.

 Menteri menetapkan kriteria dan perangkat
  akreditasi S/M setelah memperhatikan
  pertimbangan dari BSNP
    [Permen No. 29/2005, pasal 7 ayat (3)]




                                              28
    Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para
      Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

   BAP-S/M melakukan paparan hasil akreditasi dan rekomendasi
    tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur:
      1. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota.
      2. Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota.
      3. LPMP dan
      4. Dewan Pendidikan Provinsi.

   BAP-S/M menyampaikan hasil pelaksanaan akreditasi sekolah/
    madrasah dan rekomendasi tindak lanjut kepada:
     1. S/M.
     2. BAN-S/M.
     3. Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi dan Kanwil Depag.
     4. Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota dan Kandepag
        Kab/Kota, dan
     5. LPMP
                                                                      29
 Hubungan Kerja BAN -S/M dan BAP- S/M dengan para
   Stake Holder dalam Penjaminan Mutu Pendidikan
                     (lanjutan)

     BAN S/M menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
     akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada :
1.   Menteri Pendidikan Nasional, selaku penanggung
     jawab Sisdiknas, sebagai masukan kebijakan dan
     pertanggungan-jawab BAN S/M.
2.   Menteri Agama, sebagai tembusan dan masukan
     kebijakan.
3.   Unit Utama Pusat terkait dan Direktorat yang
     bersangkutan, sebagai tembusan dan masukan
     kebijakan.
4.   BSNP sebagai masukan


                                                     30
11 Norma Pelaksanaan Akreditasi
1. Kejujuran
 2. Independensi
  3. Profesionalisme
   4. Keadilan
    5. Kesejajaran
     6. Keterbukaan
      7. Akuntabilitas
       8. Bertanggung jawab
        9. Bebas intimidasi
         10. Menjaga kerahasiaan
          11. Keunggulan mutu
                                   31
   Penutup
1. Hasil akreditasi S/M, diwujudkan dalam bentuk
   peringkat kelayakan yg merupakan salah satu wujud
   akuntabilitas kepada publik.
2. Dengan akreditasi yang kredibel, hasilnya dapat
   memotivasi S/M untuk memperbaiki diri sehingga
   hasil akreditasi yang akan datang peringkat yang
   dicapai akan lebih baik.
3. Peran akreditasi juga terletak pada langkah tindak
   lanjut yang diambil berbagai stake-holder secara
   berkelanjutan. Oleh karena itu rekomendasi tindak
   lanjut menjadi bagian penting.


                                                        32

								
To top