Docstoc

Petunjukteknis

Document Sample
Petunjukteknis Powered By Docstoc
					       PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH




                            OLEH :

                     SUBBAG DATA TI
                    BPKD PROVINSI DIY




 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
  BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
     Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613
                      Yogyakarta 55213




                                                              1
                                  Kata Pengantar




      Dalam rangka pelayanan pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong kegiatan
ekonomi dan pembangunan, diperlukan sistem yang semakin logis, sistematis dan
konsisten, dimana aturan main antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin
tertata, dan transparan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun
pertanggungjawabannnya.
     Untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, baik yang berkaitan dengan
keuangan daerah, wajib mengikuti standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan
oleh pemerintah.
     Kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu disebarluaskan kepada para
stakeholders baik melalui bimbingan teknis tentang APBD, Ketata Usahaan maupun
Akuntansi, sehingga ada sinkronisasi dalam proses pelayanan pengelolaan keuangan yang
ada didaerah, buku ini disusun dengan harapan dapat memberikan kejelasan dan manfaat
bagi pelaku ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang ada di Daerah.


                                                 Penyusun ,




                                                Subbag TI
                                            BPKD Provinsi DIY




                                                                                     2
                                              Petunjuk Teknis
                                    Pengelolaan Keuangan Daerah
                                                                                                                  Hal


Kata Pengantar ………………………………………………………………………. 2
Daftar Isi …………………………………………………………………………….. 3


BAB I . Penjelasan UMUM tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ………....                                                   4
          -    Pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah.......................................                          4


BAB II . Sistem dalam Pengelolaan Keuangan Daerah ……………………….                                                      6
          1. Dasar Hukum Keuangan Daerah ………..........................................                                6
          2. Kebijakan BPKD Provinsi DIY …………………………………....                                                            7
          3. Sistematika Pengelolaan Keuangan Daerah ……………………….                                                   30
               - Proses terbentuknya APBD ………………………………………                                                         30
               - Struktur APBD Kode Rekening DPA-SKPD ……………………                                                   33


BAB III. Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.....................                                39
          1. APBD ……………………………………………………………....                                                                    39
          2. Akuntansi …………………………………………………………..                                                                  39
          3. Ketatausahaan ……………………………………………………...                                                               39
          4. Pajak Retribusi Daerah …………………………………………….                                                           45
          5. Retribusi PKB-BPKB ……………………………………………...                                                             45
          6. Implementasi Paket Regulasi ………………………………………                                                         46
          7. Laporan Realisasi Anggaran ……………………………………….                                                         52


BAB IV. Ketatausahaan ......................................................................................     76
     1. Alur Dana APBN ke Daerah ...................................................................             77
     2. Penganggaran & Anggaran .....................................................................            78
     3. Peran Pelaku Penatausahaan ...................................................................           87
     4. Siklus Anggaran ......................................................................................   87




                                                                                                                          3
BAB V. Pelaporan dan Evaluasi .......................................................................... 89
     A. Pelaporan ..................................................................................................     89
     B. Evaluasi .....................................................................................................   92
BAB VI. Penutup..................................................................................................        94
Daftar Pustaka.......................................................................................................    95




                                                                                                                              4
5
                                          BAB I
                                PENJELASAN UMUM


       Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut (pasal 1 butir 5 PP No. 58 Tahun 2005).
        Pengertian Keuangan Daerah tersebut lebih luas daripada pengertian keuangan
daerah lingkup APBD. Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut PP No. 58 tahun
2005 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas yaitu meliputi:
   1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan
       pinjaman;
   2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan
       membayar tagihan pihak ketiga.
   3. Penerimaan daerah;
   4. Pengeluaran daerah;
   5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
       berharga, piutang , barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
       termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
   6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan/atau kepentingan
       umum.


       Ruang lingkup keuanganan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP No. 58
Tahun 2005 yang mengacu pada ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 UU No.
17 Tahun 2003, bedanya pada ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup
yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas
yang diberikan pemerintah.


Pentingnya Pengelolaan Keuangan Daerah
        Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika
penyelenggaraan    urusan    pemerintah   diikuti   dengan   pemberian   sumber-sumber
penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan

                                                                                    6
dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberi hak untuk mendapatkan
sumber keuangan yang antara lain berupa:
          1.   Kepastian tersediannya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan
               pemerintah yang diserahkan;
          2.   Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah;
          3.   Hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang
               berada di daerah dan dana perimbangan lainnya;
          4.   Hak untuk mengelola keuangan daerah dan mendapatkan sumber
               pembiayaan.


          Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan UU No.
32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang
terkait timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu
dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang merupakan sub sistem
pengelolaan keuangan daerah yang merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan
keuangan negara, serta merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah. Peraturan perundang-undangan yang terkait dimaksud antara lain UU No. 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
           Ide dasar yang melatar belakangi ditetapkan peraturan perundang-undangan di
atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara terintegrasi,
efektif dan efisien. Ide tersebut sudah barang tentu ingin dilaksanakan melalui tata kelola
pemerintahan yang baik yang dimiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas,
dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu peraturan
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif dan terpadu dari berbagai
undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar mempermudah dalam pelaksanaannya
dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud adalah PP
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat kebijakan yang
terkait    dengan    perencanaan,   penganggaran,    pelaksanaan,    penatausahaan     dan
pertanggungjawaban keuangan daerah.

                                                                                         7
                                                BAB II
                             Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah


1. Dasar Hukum
       Yang mendasari perundang-undangan penting yang melandasai pelaksanaan
pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :
   1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah
       diubah dengan UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1997
       tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
   2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan daerah;
   3. UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbedaharaan
   4. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
       Keuangan Negara;
   5. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
   6. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
   7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
       dan Pemerintah Daerah;
   8. PP. No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
   9. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
   10. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
       dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah dengan PP No.
       37 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2006 dan PP No. 21 Tahun 2007;
   11. PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
   12. PP 23 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
   13. PP No. 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan
   14. PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
   15. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
   16. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
   17. PP No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
   18. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
   19. PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
       Pelayanan Minimal;

                                                                                  8
   20. PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   21. PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
         Pemerintah;
   22. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
         Daerah;
   23. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
         Milik Daerah
   24. Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
         Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   25. Permendagri No. 24 Tauhn 2007 tentang Pedoman Pemeriksaaan dalam rangka
         berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
   26. Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
         Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
   27. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
         Negara No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.


2. Kebijakan Keuangan Daerah


DALAM DEKADE INI TERJADI REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH YANG SANGAT MENDASAR


REFORMASI                    KARAKTERISTIK                   DASAR HUKUM
PENGANGGARAN
Sistem    Penganggaran        Prinsip           anggaran    UU No. 5/1974
tradisional                   berimbang dan dinamis         UU No. 32/1956
                              Pos Penganggaran terdiri      PP 5/1975
                              Ayat dan Pasal                PP 6/1975
                              Bentuk Program Rutin
                              dan Pembangunan
                              Sangat sentralistik
Sistem    Penganggaran        Prinsip    Penganggaran       UU No. 22/1999 dan UU
berdasarkan kinerja           Surplus dan Defisit           No. 25/1999
                              Pos        Penganggaran       PP 105/2000, PP 107/2000
                              menggunakan           Kode    dan PP 108/2000, PP No.



                                                                                   9
                        Rekening                        56/2001
                        Menggunakan         elemen      Kepmendagri No. 29/2002
                        pengukuran          kinerja
                        (input,             output,
                        pendapatan, keuntungan,
                        dampak)
                        Terintegrasi        dengan
                        proses dan biaya input
                        Terintegrasi        dengan
                        sistem            informasi
                        akuntansi.
                        Memperkenalkan
                        evaluasi kinerja.
Sistem   Penganggaran   Anggaran            kinerja     UU No. 17/2003, UU No.
berdasarkan input dan   diperkenalkan           pada    25/2004, UU No. 32/2004
output serta prestasi   tahun anggaran 2006             dan UU No. 33/ 2004
kerja                   Fokus pada hasil dan            PP No. 56/2005, PP No.
                        dampak                          58/2005. PP No. 41/2007,
                        Fokus pada pengukuran           PP No. 38/2007
                        Prestasi Kerja                  Permendagri No. 13/2006
                        Tertintegrasi       dengan      Permendagri No. 30/2007
                        proses dan biaya input          Permendagri No. 59/2007
                        Memperkenalkan
                        keuangan tahun jamak.
                        Terintegrasi        dengan
                        sistem            informasi
                        akuntansi
                        Sangat      fleksibel     dan
                        lebih terdesentralisasi




                                                                              10
REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

      Diawali dengan diterbitkannya UU berkaitan dengan paket pengelolaan keuangan
negara yang didalamnya terdapat sub sistem pengelolaan keuangan daerah, yaitu antara
lain dengan diterbitkannya :
      UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU Nomor 1 tahun 2004
tentang perbendaharaan negara, UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional dll, serta diterbitkannya PP Nomor 58 tentang pengelolaan
keuangan daerah yang ditindak lanjuti dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang
disempurnakan menjadi Permendagri Nomor 59 tahun 2007.


SINKRONISASI UU PAKET PENGELOLAAN KEUANGAN


  UU 25/2004       UU 17/2003      UU 1/2004      UU 15/2004      UU 33/2004




                   PP             PP             PP


 UU 32/2004
   Pasal 222
                                 PP 58/2005     Omnibus
                                               Regulation
   Pasal 237


                                                               PERMENDAGRI
                                                                  13/2006
                                Pemerintahan
                                  Daerah
                                                            PERMENDAGRI 59/2007




                                                                                 11
AKIBAT REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


Dengan diberlakukannya Permendagri 13 tahun 2006 tetang pedoman pengelolaan
keuangan daerah sebagai pengganti Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 terjadi berbagai
perkembangan dan perubahan yang sangat mendasar terhadap penyusunan APBD, tidak
hanya struktur yang berubah tetapi juga meliputi format, prosedur, bahkan sistem
penyusunan APBD juga berubah.


Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, saat ini
mendesentralisasikan sepenuhnya pengelolaan keuangan daerah kepada SKPD, SKPKD
dan sekretaris daerah sebagai koordinator, sehingga pengguna anggaran bertanggung
jawab penuh terhadap anggaran yang dikelolannya.


Bahwa saat ini berdasarkan ketentuan tersebut di atas, SKPD sebagai pusat pertanggung
jawaban dan pelaporan serta sebagai entitas akuntansi, artinya proses administrasi
penatausahaan mulai dari pengajuan SPP, SPM dan verifikasi dilakukan sendiri oleh
SKPD termasuk akuntansi pelaporan atas penggunaan uang dan barang, merupakan
kewenangan kepala SKPD.


Dengan demikian maka sangat diperlukan kesiapan SDM yang memadai untuk
memahami ketentuan-ketentuan yang ada dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan
nomor 59 tahun 2007, sehingga diperoleh dan dicapai pemahaman bersama serta persepsi
yang sama untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah agar dapat berjalan secara
lebih effektif dan effisien.


PRINSIP DASAR PENYEMPURNAAN PENGANGGARAN sesuai PERMEN 59
TAHUN 2007
    •   Perubahan Urusan Daerah (PP 38 Th 2007) & Organisasi Perangkat Daerah (PP
        41 Th 2007)
    •   Sinkronisasi dgn PP No 58/2005 & PP No 24/2005
        (Administrasi Pendukung, masuk menjadi Belanja Modal)
    •   Aspirasi daerah dan solusi permasalahan teknis pengelolaan keuangan daerah
    •   Simplifikasi dan kemudahan
    •   Fleksibilitas



                                                                                     12
Perumpunan urusan berdasar PP 41 Tahun 2007 yang diwadahi dalam bentuk
dinas, terdiri dari :
   1. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
   2. bidang kesehatan;
   3. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
   4. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
   5. bidang kependudukan dan catatan sipil;
   6. bidang kebudayaan dan pariwisata;
   7. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata
       ruang;
   8. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan
       menengah, industri dan perdagangan;
   9. bidang pelayanan pertanahan;
   10. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat,
       kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan;
   11. bidang pertambangan dan energi; dan
   12. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.


Perumpunan urusan berdasar PP 41 Tahun 2007 yang diwadahi dalam bentuk
badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari :
   1. bidang perencanaan pembangunan dan statistik;
   2. bidang penelitian dan pengembangan;
   3. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
   4. bidang lingkungan hidup;
   5. bidang ketahanan pangan;
   6. bidang penanaman modal;
   7. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;
   8. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
   9. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
   10. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
   11. bidang pengawasan; dan
   12. bidang pelayanan kesehatan.




                                                                                  13
Kriteria sebagai acuan susunan Organisasi Perangkat Daerah:


1.     Kriteria berdasarkan 3 variabel
           Jumlah penduduk (Jawa, < 7.500.000 nilai 8)
           Jumlah APBD (500.000.000 – 1 triliun, nilai 10)
           Luas wilayah ( Jawa, < 10.000 Km, nilai 7)


2.     Besaran Perangkat Daerah DIY dengan nilai < 40, terdiri dari :
           1 Sekda
           3 Asisten (maksimal)
           9 Biro (maksimal)
           1 Sekretariat DPRD
           8 LTD (INPEKTORAT PROV, BPKD, BKD, RS GRHASIA, SATPOL. PP
           tidak dihitung)
           12 Dinas
           Di samping Perangkat Daerah tersebut dimungkinkan adanya maksimal 5 Staf
           Ahli (setingkat eselon IIA)


KETENTUAN PP 41/2007
Sekretariat Daerah terdiri dari :
       3 Asisten masing-masing terdiri dari 3 Biro,
       Biro terdiri dari maksimal 4 Bagian,
       Bagian terdiri dari maksimal 3 Subbagian


Sekretariat. DPRD terdiri dari :
       4 Bagian masing-masing terdiri dari maksimal 3 Subbagian.


Dinas Daerah terdiri dari :
       1 Sekretariat,terdiri dari maksimal 3 Subbagian,
       4 Bidang masing-masing terdiri dari maksimal 3 Seksi.
       UPTD terdiri dari :
              1 Subbagian TU dan Kelompok Jabatan Fungsional atau
              1 Subbagian TU dan Paling Banyak 2 Seksi.




                                                                                14
KETENTUAN PP 41/2007
Lembaga Teknis Daerah (LTD)


Inspektorat terdiri dari :
       1 Sekretariat terdiri dari maksimal 3 Subbagian,
       4 Inspektur Pembantu serta Kelompok Jabatan Fungsional.


Badan terdiri dari :
       1 Sekretariat terdiri dari maksimal 3 Subbagian,
       4 Bidang masing-masing 2 Seksi, serta
       Kelompok Jabatan Fungsional.


Kantor terdiri dari :
       1 Subbagian TU, maksimal 3 Seksi.


UPT Badan terdiri dari
       1 Subbagian TU dan Kelompok Jabatan Fungsional atau
       1 Subbagian TU masing-masing terdiri 2 Seksi (apabila belum ada jabatan
       fungsional)



  Lama (Permendagri 13/2006)           Periode        Baru (Permendagri 59/2007)
                                        (Tahun)
 RPJP Daerah (Perda)                      20        RPJP Daerah (Perda)
 RPJM Daerah (Perda)                      5         RPJM Daerah (Perda)
 Renstra SKPD                             5         Renstra SKPD
 Renja SKPD                               1         Renja SKPD
 RKPD (Perkada)                           1         RKPD (Perkada)
 KUA & PPA                                1         KUA &PPAS
 RKA-SKPD                                 1         RKA-SKPD & RKA-PPKD
 RAPBD & P-APBD                           1         RAPBD & P-APBD
 DPA-SKPD                                 1         DPA-SKPD & DPA-PPKD
 DPA-L                                    1         DPA-L
 Anggaran Kas
                             Dokumen Perencanaan Daerah




                                                                                   15
                          Pokok-pokok Perubahan


1. ASPEK PENGANGGARAN:
  Memperpendek jadual penyusunan anggaran dengan cara meringkas proses dan
  konten KUA-PPAS
  Reklasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, beserta kode rekeningnya;
  Reformulasi tambahan penghasilan, hibah, bantuan sosial, belanja barang dan
  jasa, deposito, investasi jangka pendek, dan investasi jangka panjang.
  Pada PPKD disusun 2 RKA: RKA-SKPD dan RKA-PPKD
  Lampiran2 Permendagri bukan standar baku, hanya contoh
  Penjelasan atas belanja dalam raperda maupun peraturan KDH dipersingkat; dan
  Memperjelas mekanisme penyusunan APBD.


2. ASPEK PELAKSANAAN APBD
     1. Landasan pelimpahan PA kepada KPA dan tugasnya
     2. Penetapan bendahara pembantu ◊ hanya di KPA
     3. Landasan pengeluaran bilamana APBD terlambat ditetapkan atau tidak
         ditetapkan (deadlock)
     4. Tambahan penjelasan terkait dengan DPAL


                      ISSU PERUBAHAN LAINNYA
  Istilah Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dihapus / diluruskan
  Hibah kepada instansi vertikal tidak dilarang, namun setiap akhir tahun Pemda
  harus melaporkan kepada MDN dan Menkeu
  Bantuan kepada Partai Politik karena peraturan perundangan dianggarkan di
  Bantuan Sosial
  Istilah “tidak terus menerus” pada hibah dan bansos diperjelas
  Nilai perolehan dan Capitalization threshold


                     STRATEGI PENYEMPURNAAN
  Penyempurnaan gradual, diprioritaskan pada pasal-pasal yang menimbulkan
  permasalahan dalam tataran implementasi
  Memperhatikan pendapat seluruh stakeholders baik pemda, DPRD, Pemerintah,
  maupun masyarakat serta menghindari kemungkinan adanya implikasi yang tidak
  diinginkan.

                                                                                  16
       Tidak merubah PP 58/2005
       Memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengembangkan PKD sesuai
       dengan kondisi dan kebutuhan daerah
       Disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan


                      Jadwal Penyusunan dan Penetapan RAPBD
NO              URAIAN                        WAKTU                  KET
                      A.     KUA, PPA dan RAPBD
1.          Penyusunan RKPD               Akhir bulan Mei
2.    Penyampaian KUA dan PPAS          Minggu I bulan Juni         1 bulan
                kpd KDH
3.     Penyampaian KUA dan PPAS        Pertengahan bulan Juni      3 minggu
           oleh KDH ke DPRD
4.      KUA dan PPAS disepakati           Akhir bulan Juli
          antara KDH & DPRD
5.      SE KDH perihal Pedoman          Awal bulan Agustus         1 minggu
               RKA-SKPD
6.      Penyusunan RKA-SKPD &          Mg I Agustus s/d Mg I         2 1/2
               RKA-PPKD                       Oktober                bulan
7.      Penyampaian RAPBD kpd          Minggu pertama bulan         2 bulan
                  DPRD                        Oktober
8.      Pengambilan Kep.Bersama       Paling lama 1 (satu) bulan
             (DPRD & KDH)              sebelum tahun anggaran
                                      yang bersangkutan ( bulan
                                             Nopember)
9.        Hasil evaluasi RAPBD          15 hari kerja ( bulan       15 hari
                                             Desember)              kerja (
                                                                     bulan
                                                                   Desember)
10.    Penetapan Perda ttg APBD &       Akhir Desember (31           Akhir
      Raperkada ttg Penjabaran APBD          Desember)             Desember
         sesuai dgn hasil evaluasi                                    (31
                                                                   Desember)



                                                                               17
                                                                      IMPLIKASI:
                   ISSU POKOK                                         • Lampiran A
             KLASIFIKASI BELANJA
              MENURUT URUSAN
                                                                      • Lampiran B
                                                                      • Lampiran C
                                                                      • Lampiran D
                                                                      • Lampiran E
                    DETIL ISSU
                 Kode urusan dan org yg
                           tercantum
                 dalam Permendagri 13
                    tidak sesuai lagi
                   dengan PP 38 2007
                    dan PP 41 2007



                                                                      SOLUSI :
        KONSEKUENSI:
                                                          Kode urusan dan org yang tercantum
        1. Pasal 32 ayat (2) dan (3) diubah;            dalam Permendagri 13 Tahun 2006 harus
        2. Beberapa format lampiran diubah;
                                                                     disesuaikan




                         KLASIFIKASI BELANJA MENURUT URUSAN
PERMENDAGRI 13/2006                            PERMENDAGRI 59/2007
URUSAN WAJIB                                   URUSAN WAJIB
1.04.      PERUMAHAN RAKYAT                    1.04.   PERUMAHAN
1.11.      PEMBERDAYAAN                        1.11.   PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &
PEREMPUAN                                      PERLINDUNGAN ANAK
1.14.      TENAGA KERJA                        1.14.   KETENAGAKERJAAN
1.20.      PEMERINTAHAN UMUM                   1.20.   OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
1.21.      KEPEGAWAIAN                         ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
                                               DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
                                               1.21.   KETAHANAN PANGAN
                                               1.26.   PERPUSTAKAAN


                                               URUSAN PILIHAN
URUSAN PILIHAN                                 1.07.   INDUSTRI
1.07.      PERINDUSTRIAN                       1.08    KETRANSMIGRASIAN
1.08       TRANSMIGRASI




                                                                                            18
     KESELARASAN FUNGSI & URUSAN PEMERINTAHAN (Lampiran A.VI.a)


           PERMENDAGRI 13/2006                       PERMENDAGRI 59/2007
01      FUNGSI PELAYANAN UMUM           01     FUNGSI PELAYANAN UMUM
01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN        01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01.1.20. PEMERINTAHAN UMUM              01.1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
01.1.21. KEPEGAWAIAN                    UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
01.1.23. STATISTIK                      PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
01.1.24. KEARSIPAN                      PERSANDIAN
                                        01.1.23. STATISTIK
                                        01.1.24. KEARSIPAN
07      FUNGSI KESEHATAN
07.1.02. KESEHATAN                      07     FUNGSI KESEHATAN
07.1.12. KELUARGA BERENCANA             07.1.02. KESEHATAN
                                        07.1.12. KELUARGA BERENCANA & KELUARGA
10      FUNGSI PENDIDIKAN               SEJAHTERA
10.1.01. PENDIDIKAN
10.1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA            10     FUNGSI PENDIDIKAN
                                        10.1.01. PENDIDIKAN
11      FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL      10.1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA
11.1.10. KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL   10.1.26. PERPUSTAKAAN
11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
11.1.12. KELUARGA SEJAHTERA             11     FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL
11.1.13. SOSIAL                         11.1.10. KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL
                                        11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
                                        11.1.1. SOSIAL




                                                                            19
                                        KUA DAN PPAS


                            KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
        Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi
        penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah,
        kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
        Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target


                                             PPAS
        Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban
        daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang melaksanakan dan
        program/kegiatan yang terkait.
        Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan dan pembiayaan.
        Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, sasaran, SKPD
        yang melaksanakan.
        Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, program dan
        kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan
        sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga).


                                  FORMAT KUA DAN PPAS
                            KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
                    Lama                                                Baru
             (Permendagri 13/2006)                               (Permendagri 59/2007)
I.     PENDAHULUAN                                I.     PENDAHULUAN
II.    GAMBARAN UMUM RKPD                         II.    KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
III.   KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN IMPLIKASINYA    III.   ASUMSI-ASUMSI DASAR DLM PENYUSUNAN RAPBD
       PADA PENDANAAN                             IV.    KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA &
IV.    PENUTUP                                           PEMBIAYAAN DAERAH
                                                  V.     PENUTUP




                                             PPAS
                   Lama                                               Baru
            (Permendagri 13/2006)                              (Permendagri 59/2007)
                                                 I.      PENDAHULUAN
•      PENDAHULUAN                               II.     RENCANA PENDAPATAN & PENERIMAAN
•      KUA TAHUN ANGGGARAN X
                                                 III.
                                                         PEMBIAYAAN DAERAH
                                                         PRIORITAS BELANJA DAERAH
III.   PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA &
       PEMBIAYAAN DAERAH                         IV.     PLAFOND ANGG SEMENTARA BERDASARKAN
                                                         URUSAN PEMERINTAHAN & PROG/KEGIATAN
•      PRIORITAS PROGRAM DAN ANGGARAN            V.      RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
•      PLAFON ANGGARAN                           VI.     PENUTUP
V.     PENUTUP




                                                                                                    20
                        Penyampaian Rancangan KUA & PPAS



                       PEMERINTAH DAERAH
                                                                                   DPR D
     KOORDINATOR TAPD                                     KDH
                                                                               Disampaikan ke DPRD
         TAPD                                          Disampaikan             Paling lambat pada
                             Sekda selaku                                      Pertengahanbulan Juni
                                                       kepada KDH
     RKPD                    Koordinator               paling lambat           (Dalam Pembicaraan
                             TAPD                                               Pendahuluan RAPBD
                                                       Minggu I Juni            thn berikutnya )
      Rancangan               Rancangan                  Rancangan
                                                                                   Rancanga
      KUA&PPA                 KUA&PPA                   KUA & PPAS
                                                                                      n
          S                       S
                                                                                    KUA&


                                   Rancangan
                                                                                   Panitia
                                  KUA&PPAS                                        Anggaran
                                dibahas bersama                                    DPRD
       Paling lambat
       Akhir Bulan
            Juli                Nota Kesepakatan




                        SURAT EDARAN KEPALA DAERAH
                                          Tentang
                          Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
                        (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)


            Permendagri 13/2006                                Permendagri 59/2007

a.   PPA yang dialokasikan untuk setiap
     program       SKPD      berikut  rencana     •       prioritas pembangunan daerah dan
     pendapatan dan pembiayaan;                           program/kegiatan yang terkait;
b.   sinkronisasi program dan kegiatan antar
     SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan           •       alokasi plafon anggaran sementara
     sesuai dengan standar pelayanan minimal              untuk setiap program/kegiatan SKPD;
     yang ditetapkan;
c.   batas waktu penyampaian RKA-SKPD
     kepada PPKD;                                 c.      batas waktu penyampaian RKA-SKPD
d.   hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan               kepada PPKD;
     perhatian dari SKPD terkait dengan
     prinsip-prinsip    peningkatan  efisiensi,   •       dihapus;
     efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas
     penyusunan anggaran dalam rangka
     pencapaian prestasi kerja; dan
                                                  •       dokumen sebagai lampiran surat edaran
                                                          meliputi KUA, PPAS, analisis standar
e.   dokumen sebagai lampiran meliputi KUA,               belanja dan standar satuan harga.
     PPA, kode rekening APBD, format RKA-
     SKPD, analisis standar belanja dan
     standar satuan harga.



                                                                                                  21
                                               PENJABARAN APBD


            PERMENDAGRI 13/2006                                        PERMENDAGRI 59/2007
(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang
     penjabaran APBD sebagaimana dimaksud                    penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam
     dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan              Pasal 101 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran
     lampiran yang terdiri dari:                             yang terdiri atas:
a. Ringkasan penjabaran APBD;                            a. Ringkasan penjabaran APBD; dan
b.       Penjabaran       APBD     menurut     urusan b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
     pemerintahan      daerah, organisasi, program,          daerah,      organisasi,     program,      kegiatan,
     kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian                    kelompok, jenis, obyek,          rincian obyek
     obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.                    pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang
       penjabaran APBD wajib memuat penjelasan                 penjabaran APBD memuat penjelasan sebagai
       sebagai berikut:                                        berikut:
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
     target/volume     yang    direncanakan,     tarif
     pungutan/harga;                                     b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
b. untuk belanja mencakup dasar      hukum, satuan
     volume/tolok      ukur, harga satuan, lokasi c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan
     kegiatan dan sumber pendanaan kegiatan;                 sumber       penerimaan       pembiayaan         untuk
c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum,                        kelompok         penerimaan     pembiayaan    dan
     sasaran, sumber penerimaan pembiayaan dan                   tujuan     pengeluaran        pembiayaan     untuk
     tujuan pengeluaran pembiayaan.                              kelompok pengeluaran pembiayaan.




                                                                                                                      22
             Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD




  Kode                        Nama Formulir
                Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
RKA-SKPD
                             Pembiayaan SKPD
RKA-SKPD
                    Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
   1
RKA-SKPD
               Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD
   2.1
RKA-SKPD   Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut
   2.2                  Program dan Kegiatan SKPD
RKA-SKPD    Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program
  2.2.1                   dan Per Kegiatan SKPD




                                                                    23
                          Bagan Alir RKA-PPKD




  Kode                                Nama Formulir

RKA-PPKD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD

RKA-PPKD.
            Rincian Anggaran Pendapatan PPKD selaku BUD
    1
RKA-SKPD
            Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung PPKD selaku BUD
   2.1
RKA-SKPD
            Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD
   3.1
RKA-SKPD
            Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah PPKD selaku BUD
   3.2




                                                                      24
                                      ISSU POKOK
                             TAMBAHAN PENGHASILAN


                                       DETIL ISSU
       Ketidakjelasan kriteria, instrumen, mekanisme, prosedur dan tata cara serta
                     pertanggungjawaban hibah dan instansi vertikal.


                                    KONSEKUENSI:
 Pasal 39 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), dan
diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7a), serta ayat (2),
                               ayat (7) dan ayat (8) diubah.


                            SOLUSI /PENYEMPURNAAN :
(1a)   Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada              ayat   (1)   dilakukan   pada
       pembahasan KUA.
(2)    Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
       rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat
       bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan
       objektif lainnya.
(7)    Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada
       ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang
       tinggi dan/atau inovasi.
(7a)   Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
       dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai,
       seperti pemberian uang makan.
(8)    Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
       ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.




                                                                                          25
                                    ISSU POKOK
                                  BELANJA HIBAH


                                     DETIL ISSU
       Ketidakjelasan kriteria, instrumen, mekanisme, prosedur dan tata cara serta
                               pertanggungjawaban hibah dan


                                     KONSEKUENSI:
•      Pasal 42 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, ditambah ayat (4a) baru;
•      Pasal 43 ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5) baru;
•      Pasal 44 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah ayat baru yakni ayat (3)
       dan (4)

                           SOLUSI /PENYEMPURNAAN :
                                        Pasal 42
                                       ayat (4a)
    Belanja Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan
            keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Kep. KDH.


                                        Pasal 43
                                        Ayat (4)
Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan
partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan
                   dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.


                                        Ayat (5)
Belanja hibah kepada pemerintah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
                         Keuangan setiap akhir tahun anggaran.


                                        Pasal 44
                                        Ayat (1)
    Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak
mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan
           persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.




                                                                                     26
                                           Ayat (3)
Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus-menerus diartikan bahwa
 pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan
   daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan
                                pemerintahan daerah.


                                           Ayat (4)
    Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang
                                      dihibahkan.




                                                                 PROSES
                                                                 PROSES
                                                               PENGADAAN
                                                               PENGADAAN
                                                                 BARANG
                                                                 BARANG
                                                                OLEH SKPD
                                                                OLEH SKPD

                                                BELANJA      JASA
                                               BARANG &
                                PROGRAM /
                                                  JASA
                                KEGIATAN
                        SKPD                                BARANG

        H                                       BELANJA   PENGHAPUSAN        PENERIMA
        I                                        MODAL        ASET             HIBAH
               VIA
        B
        A
        H
                                TRANSFER        BELANJA       UANG
                        PPKD
                                                 HIBAH



                                                                 PROSES
                                                                 PROSES
                                                               PENGADAAN
                                                               PENGADAAN
                                                              BARANG/JASA
                                                              BARANG/JASA
                                                             OLEH PENERIMA
                                                             OLEH PENERIMA
                                                                  HIBAH
                                                                  HIBAH            31




                                                                                        27
                                     ISSU POKOK

                            BELANJA BANTUAN SOSIAL

                                      DETIL ISSU

      Ketidakjelasan kriteria, instrumen, mekanisme, prosedur dan tata cara serta
                             pertanggungjawaban bantuan sosial

                                   KONSEKUENSI:

Pasal 45 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, dan disisipkan 1 (satu) ayat baru diantara
               ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) serta ayat (3) dihapus.


                           SOLUSI /PENYEMPURNAAN :

                                      Pasal 45
                                      Ayat (1):
 Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk
 menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk
    uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.

                                    Ayat (2):
Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus
 menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan
  mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan
                                  kepala daerah.

                                       Ayat (2a):
Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa
pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

                                       Ayat (4):
   Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan
              perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.




                                                                                         28
                                                           PROSES
                                                           PROSES
                                                         PENGADAAN
                                                         PENGADAAN
                                                           BARANG
                                                           BARANG
                                                         OLEH SKPD
                                                         OLEH SKPD

                              PROGRAM /
                              KEGIATAN       BELANJA     BARANG
                      SKPD                  BARANG &
                                               JASA

                                                                        PENERIMA
   BANTUAN      VIA
                                                                        BANTUAN
    SOSIAL                                                               SOSIAL


                              TRANSFER      BELANJA     UANG
                      PPKD                  BANTUAN
                                             SOSIAL


                                                           PROSES
                                                           PROSES
                                                         PENGADAAN
                                                         PENGADAAN
                                                           BARANG
                                                           BARANG
                                                       OLEH PENERIMA
                                                       OLEH PENERIMA
                                                       BANTUAN SOSIAL
                                                       BANTUAN SOSIAL
                                                                                   33




                                          ISSU POKOK

                JASA PEMELIHARAAN, JASA KONSULTAN dan lain-lain

                                          DETIL ISSU

  Belum tersedia Kode Rekening Khusus pemeliharaan gedung kantor, jalan, jembatan,
                          inventaris kantor dan jasa konsultansi

                                    KONSEKUENSI:

                                 Pasal 52 ayat (2) berubah

                             SOLUSI/PENYEMPURNAAN :

Belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau
pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan, berupa belanja
barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan
bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai,
pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya
yang sejenis.



                                                                                        29
                                     ISSU POKOK

                                   BELANJA MODAL

                                      DETIL ISSU

 Nilai aset tetap masih belum dianggarkan secara keseluruhan pada jenis belanja modal

                                    KONSEKUENSI:

                                Pasal 53 ayat (2) berubah


                          SOLUSI/PENYEMPURNAAN :

Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
aset sampai aset tersebut siap digunakan.




                                     ISSU POKOK

                          PENAMBAHAN KODE REKENING
                                   BARU

                                      DETIL ISSU

      Penambahan/perubahan Kode rekening harus berkonsultasi dengan Mendagri

                                    KONSEKUENSI:

 Pasal 77 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) diubah dan ayat (9) dan ayat
                        (11) dihapus serta ditambah ayat (12) baru



                           SOLUSI /PENYEMPURNAAN :

   1. Lampiran A.I.a, A.VI.a, A.VII.a, A.VIII.a, A.IX.a
   2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat
      (8) dan ayat (10) merupakan daftar nama rekening dan kode rekening yang tidak
      merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya
      disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.




                                                                                         30
                                  ISSU POKOK
                                     DPAL

                                  DETIL ISSU

             Kriteria pekerjaan yang dapat di DPAL-kan belum tegas

                                KONSEKUENSI:

Ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5)
disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai
                                      berikut:


                        SOLUSI /PENYEMPURNAAN :

1. Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b
   didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi
   DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.

(3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu
    dilakukan pengujian terhadap:
        a. Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan
           SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
        b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
        c. SP2D yang belum diuangkan.

(4a) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
       a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran
           berkenaan; dan
       b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan           karena
           kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat
           dari force major.




                                                                                       31
3. Sistematika Pengelolaan Keuangan Daerah
   -   Proses terbentuknya APBD


Keterkaitan SPM Dengan Dokuman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran



        RPJP            RPJM            RKP                SPM




       RPJPD           RPJMD           RKPD                RAPBD           APBD




                       Renstra         Renja
                        SKPD           SKPD                Prioritas
                                                           & plafon


                                       RKA
                                       SKPD

                                                            KUA




                                                                          32
                  STRUKTUR APBD
•          PENDAPATAN              XXX
•          BELANJA                 XXX(-)
           SURPLUS/ DEPISIT        XXX +/-
•          PEMBIAYAAN
           DEPISIT     PENERIMAAN PEMBIAYAAN
                       - SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN
                         LALU
                       - PENGGUNA DANA
                       - PENERIMAAN PINJAMAN
                       - HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG
                         DIPISAHKAN
                       - PENERIMAAN KEMBALI PEMBERIAN PINJAMAN
                         ATAU PENERIMAAN PIUTANG SURPLUS
                         PENGELUARAN PEMBIAYAAN
                       - TRANSFER KE DANA CADANGAN
                       - PENYERTAAN MODAL
                       - PEMBAYARAN HUTANG JATUH TEMPO
                       - PEMBERIAN PINJAMAN
                       - SISA LEBIH TAHUN BERJALAN
Flowchart Struk APBD



                     STURKTUR APBD
                                   APBD




     Pendapatan Daerah      Belanja Daerah            Pembiayaan Daerah




    . PAD                   . Klasifikasi Belanja      . Penerimaan
    . Dana Perimbangan        menurut organisasi         pembiayaan
    . Lain-lain             . Klasifikasi Belanja      . Pengeluaran
      Pendapatan Daerah       menurut fungsi             pembiayaan
      Yang Sah              . Klasifikasi Belanja
                              menurut program
                              kegiatan
                            . Klasifikasi Belanja
                              menurut jenis belanja



     Sumber: mardiasmo ( 2006:7)


                                                                       33
         Siklus dan Skedul Perencanaan dan Penganggaran Daerah


Bulan
                Bappeda            SKPD         BPKD         Bup/Walikota               DPRD

                 Ranc. Awal        Renja
                   RKPD            RKPD
 Januari

                   Renc RKPD
Februari
                    MUSRENBANG
 Maret


 April             Penyusunan
                     RKPD
                                                               RKPD
  Mei
                                                                       KUA, Prioritas
  Juni                                                                  dan Plafon


  Juli                          Penyusunan
                                RKA-SKPD                                                Pembicaraan
                                dan Prakiraan                                           pendahuluan
Agustus                         belanja untuk                                             RAPBD
                                tahun                                                    membahas
                                berikutnya                                              RKA-SKPD
                                setelah tahun    Kompilasi
September                       anggaran yang   RKA-SKPD
                                                 Raperda

Oktober                                                                     Nota RAPBD

                                                                             Pembahasan
November                                                                       RAPBD

                                                                                 APBD

Desember
                                                                   SK Prosedur
                                                                  implementasi
                                                                     APBD




         Sumber: Jessica Ludwig dan Suhirman, 2005




                                                                                               34
    -   Struktur APBD Kode Rekening DPA-SKPD
             Lampiran A.III : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
                               Nomor : 13 Tahun 2006
                                Tanggal : 15 Mei 2006

                       KODE REKENING PENDAPATAN PROVINSI

Kode Rekening                                          Uraian
         1                                                2

4                      PENDAPATAN DAERAH

4   1                  PENDAPATAN ASLI DAERAH

4   1   1              Pajak Daerah
4   1   1    01        Pajak Kendaraan Bermotor
4   1   1    01   01   A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
4   1   1    01   02   A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
4   1   1    01   03   B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
4   1   1    01   04   B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
4   1   1    01   05   C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
4   1   1    01   06   C-2 Truck, Pick up ( Umum )
4   1   1    01   07   D-1. Kendaraan khusus (Pribadi)
4   1   1    01   08   D-2. Kendaraan khusus (Umum)
4   1   1    01   09   E. Sepeda Motor
4   1   1    01   10   Dst………………..

4   1   1    02        Pajak Kendaraan Di Atas Air
4   1   1    02   01   Pajak Kendaraan Di Air……
4   1   1    02   01   Dst………………..

4   1   1    03        Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4   1   1    03   01   A-1 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Pribadi )
4   1   1    03   02   A-2 Sedan, Jeep, Station Wagon ( Umum )
4   1   1    03   03   B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi )
4   1   1    03   04   B-2 Bus, Micro Bus ( Umum )
4   1   1    03   05   C-1 Truck, Pick Up ( Pribadi )
4   1   1    03   06   C-2 Truck, Pick up ( Umum )
4   1   1    03   07   D-1. Kendaraan khusus (Pribadi)
4   1   1    03   08   D-2. Kendaraan khusus (Umum)
4   1   1    03   09   E. Sepeda Motor
4   1   1    03   10   Dst………………..

4   1   1    04        Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
4   1   1    04   01   Bea Balik Nama Kendaraan Di Air ……..
4   1   1    04   02   Dst………………..

4   1   1    05        Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4   1   1    05   01   Premium
4   1   1    05   02   Pertamax
4   1   1    05   03   Pertamax Plus
4   1   1    05   04   Solar
4   1   1    05   05   Gas

                                                                    35
4   1   1   05   06   Dst………………..

4   1   1   06        Pajak Air Permukaan
4   1   1   06   01   Pajak Air Permukaan…..
4   1   1   06   01   Dst………………..

4   1   2             Retribusi Daerah

4   1   2   01        Retribusi Jasa Umum
4   1   2   01   01   Retribusi Pelayanan Kesehatan
4   1   2   01   02   Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4   1   2   01   03   Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4   1   2   01   04   Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
4   1   2   01   05   Retribusi Pelayanan Pendidikan
4   1   2   01   06   Dst………………..

4   1   2   02        Retribusi Jasa Usaha
4   1   2   02   01   Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4   1   2   02   02   Retribusi Tempat Pelelangan
4   1   2   02   03   Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa
4   1   2   02   04   Retribusi Pelayanan Pelabuhan
4   1   2   02   05   Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga
4   1   2   02   06   Retribusi Penyebrangan di air
4   1   2   02   07   Retribusi Pengolahan Limbah Cair
4   1   2   02   08   Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah
4   1   2   02   09   Dst………………..

4   1   2   03        Retribusi Perizinan tertentu
4   1   2   03   01   Retribusi Izin Trayek
4   1   2   03   02   Dst………………..

4   1   3             Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang Dipisahkan

                      Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik
4   1   3   01   01   Daerah/BUMD
4   1   3   01   02   Perusahaan daerah…..
4   1   3   01   03   Dst………………..

                      Bagian Laba ats penyertaan modal pada Perusahaan Milik
4   1   3   02        Pemerintah/BUMN
4   1   3   02   01   BUMN…….
4   1   3   02   02   Dst………………..

                      Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan
4   1   3   03        Patungan/Milik Swasta
4   1   3   03   01   Perusahaan Patungan…….
4   1   3   03   02   Dst………………..

4   1   4             Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4   1   4   01        Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
4   1   4   01   01   Pelepasan Hak Atas Tanah

                                                                                36
4   1   4   01   02   Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
4   1   4   01   03   Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai
4   1   4   01   04   Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
4   1   4   01   05   Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
4   1   4   01   06   Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
4   1   4   01   07   Penjualan Drum Bekas
4   1   4   01   08   Penjualan Hasil Penebangan Pohon
4   1   4   01   09   Penjualan Lampu Hias Bekas
4   1   4   01   10   Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
4   1   4   01   11   Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas
4   1   4   01   12   Penjualan Obat-obatan dan hasil farmasi
4   1   4   01   13   Penjualan hasil pertanian
4   1   4   01   14   Penjualan hasil kehutanan
4   1   4   01   15   Penjualan hasil perkebunan
4   1   4   01   16   Penjualan hasil peternakan
4   1   4   01   17   Penjualan hasil perikanan
4   1   4   01   18   Penjualan hasil sitaan
4   1   4   01   19   Dst………………..

4   1   4   02        Jasa Giro
4   1   4   02   01   Jasa Giro Kas Daerah
4   1   4   02   02   Jasa Giro Pemegang Kas
4   1   4   02   03   Jasa Giro Dana Cadangan
4   1   4   02   04   Dst………………..

4   1   4   03        Pendapatan Bunga
4   1   4   03   01   Rekening Deposito pada Bank…..
4   1   4   03   02   Dst………………..

4   1   4   04        Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
4   1   4   04   01   Kerugian Uang Daerah
4   1   4   04   02   Kerugian Barang Daerah
4   1   4   04   03   Dst………………..

4   1   4   05        Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah
4   1   4   05   01   Penerimaan Komisi dari ……
4   1   4   05   02   Penerimaan Potongan dari …..
4   1   4   05   03   Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari …..
4   1   4   05   04   Dst………………..

4   1   4   06        Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4   1   4   06   01   Bidang Pendidikan
4   1   4   06   02   Bidang Kesehatan
4   1   4   06   03   Bidang Pekerjaan Umum
4   1   4   06   04   Bidang Perumahan Rakyat
4   1   4   06   05   Bidang Penataan Ruang
4   1   4   06   06   Bidang Perencanaan Pembangunan
4   1   4   06   07   Bidang Perhubungan
4   1   4   06   08   Bidang Lingkungan Hidup
4   1   4   06   09   Bidang Pertanahan
4   1   4   06   10   Dst………………..

4   1   4   07        Pendapatan Denda Pajak
4   1   4   07   01   Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor


                                                                                   37
4   1   4   07   02   Pendapatan Denda   Pajak   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4   1   4   07   03   Pendapatan Denda   Pajak   Kendaraan Di Atas Air
4   1   4   07   04   Pendapatan Denda   Pajak   Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air
4   1   4   07   05   Pendapatan Denda   Pajak    Air Permukaan
4   1   4   07   06   Dst………………..

4   1   4   08        Pendapatan Denda Retribusi
4   1   4   08   01   Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum
4   1   4   08   02   Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
4   1   4   08   03   Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu
4   1   4   08   04   Dst………………..

4   1   4   09        Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
4   1   4   09   01   Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan
4   1   4   09   02   Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
4   1   4   09   03   Hasil Eksekusi Jaminan atas KTP Musiman
4   1   4   09   04   Dst………………..

4   1   4   10        Pendapatan dari Pengembalian
4   1   4   10   01   Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
4   1   4   10   02   Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran asuransi kesehatan
                      Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan
4   1   4   10   03   Tunjangan
4   1   4   10   04   Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas
4   1   4   10   05   Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka
4   1   4   10   06   Dst………………..

4   1   4   11        Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4   1   4   11   01   Fasilitas Sosial
4   1   4   11   02   Fasilitas Umum
4   1   4   11   03   Dst ……………………….

4   1   4   12        Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4   1   4   12   01   Uang Pendaftaran/Ujian Masuk
4   1   4   12   02   Uang Sekolah/pendidikan dan pelatihan
4   1   4   12   03   Uang Ujian kenaikan tingkat/kelas
4   1   4   12   04   Dst………………..

4   1   4   13        Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
4   1   4   13   01   Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
4   1   4   13   02   Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan
4   1   4   13   03   Dst………………..

4   2                 DANA PERIMBANGAN

4   2   1             Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

4   2   1    1        Bagi Hasil Pajak
4   2   1   01   01   Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4   2   1   01   02   Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
                      Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak
4   2   1   01   03   orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
4   2   1   01   04   Dst………………..

4   2   1   02        Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

                                                                                              38
4   2   1   02   01   Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
4   2   1   02   02   Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
4   2   1   02   03   Bagi Hasil dari Dana Reboisasi
4   2   1   02   04   Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
4   2   1   02   05   Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
4   2   1   02   06   Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4   2   1   02   07   Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
4   2   1   02   08   Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
4   2   1   02   09   Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
4   2   1   02   10   Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
4   2   1   02   11   Dst………………..

4   2   2             Dana Alokasi Umum
4   2   2   01        Dana Alokasi Umum
4   2   2   01   01   Dana Alokasi Umum

4   2   3             Dana Alokasi Khusus
4   2   3   01        Dana alokasi khusus
4   2   3   01   01   Dana alokasi khusus …………….
4   2   3   01   02   Dst………………..

4   3                 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

4   3   1             Pendapatan Hibah

4   3   1   01        Pendapatan Hibah dari Pemerintah
4   3   1   01   01   Pemerintah

4   3   1   02        Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
4   3   1   02   01   Pemerintah Daerah…..
4   3   1   02   02   Dst………………..

                      Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
4   3   1   03        dalam Negeri
4   3   1   03   01   Badan/Lembaga/Organisasi Swasta…..
4   3   1   03   02   Dst………………..

4   3   1   04        Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan
4   3   1   04   01   Kelompok masyarakat/perorangan
4   3   1   04   02   Dst………………..

4   3   1   05        Pendapatan Hibah dari Luar Negeri
4   3   1   05   01   Pendapatan Hibah dari Bilateral
4   3   1   05   02   Pendapatan Hibah dari Multilateral
4   3   1   05   03   Pendapatan Hibah dari Donor lainnya
4   3   1   05   04   Dst………………..

4   3   2             Dana Darurat
4   3   2   01        Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4   3   2   01   01   Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam
4   3   2   01   01   Dst………………..

                      Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
4   3   3             lainnya


                                                                                         39
4   3   3   01        Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4   3   3   01   01   Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi ………….
4   3   3   01   02   Dst………………..

4   3   3   02        Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten
4   3   3   02   01   Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten ……….
4   3   3   02   02   Dst………………..

4   3   3   03        Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota
4   3   3   03   01   Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota ……….
4   3   3   03   02   Dst………………..

4   3   4             Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4   3   4   01        Dana Penyesuaian
4   3   4   01   01   Dana Penyesuaian ……….
4   3   4   01   02   Dst………………..

4   3   4   02        Dana Otonomi Khusus
4   3   4   02   01   Dana Otonomi Khusus……….
4   3   4   02   02   Dst………………..

4   3   5             Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

4   3   5   01        Bantuan Keuangan Dari Provinsi
4   3   5   01   01   Bantuan Keuangan Dari Provinsi …….
4   3   5   01   02   Dst………………..

4   3   5   02        Bantuan Keuangan Dari Kabupaten
4   3   5   02   01   Bantuan Keuangan Dari Kabupaten …….
4   3   5   02   02   Dst………………..

4   3   5   03        Bantuan Keuangan Dari Kota
4   3   5   03   01   Bantuan Keuangan Dari Kota …….
4   3   5   03   02   Dst………………..




                                                                                 40
                                        BAB III
               Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


1. APBD
2. Akuntansi
Akuntansi Satuan Kerja
Kerangka Hukum
Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pancatatan,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi
komputer. Permendagri 13/2006 (pasal 241-264) mengatur tentang hal tersebut.
Diskripsi Kegiatan
Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan pendapatan, belanja, aset dan
selain kas. Proses tersebut dilakukan oleh PPK berdasarkan sumber-sumber yang diserahkan
oleh bendahara. PPK melakukan pencatatan transaksi pendapatan          pada jurnal khusus
pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi aset dan selain kas
pada jurnal umum.
Akuntansi Keuangan Daerah
Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada
standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah mengacu kepada peraturan daerah tentang pengelolaan
keuangan daerah. Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan
peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi.
Sistem akuntansi pemerintah disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan
peraturan perundang-undangan daerah paling sedikit meliputi :
a. Prosedur akuntansi penerimaan kas
b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas
c. Prosedur akuntansi aset
d. Prosedur akuntansi selain kas


3. Ketatausahaan
ASAS UMUM PTUKD
Pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan
orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/ kekayaan daerah, wajib
menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pejabat

                                                                                  41
yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti
yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran
material dan akibat yang timbul dari pengguna surat bukti dimaksud.


PELAKSANAAN PTUKD
Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan sebelum dimulainya tahun anggaran:
            Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
            Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
            Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
            Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
            Bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
            Pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD
Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas
kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara
penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan
kepala SKPD. PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang
dimuat dalam DPA-SKPD. SPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disiapkan oleh kuasa
BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.


PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN
Penyetoran ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah
setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam
penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro
pos. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PPKD melakukan
verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana
dimaksud.


PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN
Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-
TU. PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD kepada

                                                                                 42
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
diterimanya tagihan dari pihak ketiga. Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan
persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.           Bendahara
pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP
kepada pengguna anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan. Pengajuan SPP-
UP dilampiri dengan daftar rincian rencana pengguna dana.


Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan
SPP-GU dan/atau SPP-TU.Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud harus
mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP. Pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada
kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti asli pertanggungjawaban
atas pengguna uang persediaan sebelumnya.Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi
kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang
persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. Penerbitan
SP2D oleh kuasa BUD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
Kuasa   BUD     berhak   menolak     permintaan   pembayaran    yang   diajukan    pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
    Pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
    Tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan               perundang-
   undangan
Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud SPM
dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima




                                                                                   43
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD
PEMDA PROVINSI/DAERAH SKALA
BESAR
                          KEPALA SKPD
                         Pj. Pengguna Anggaran

                                                                    Kabag TU


                                                                 Kasubbag TUK
                                                                  Pj. Penatausahaan
                                                                   Keuangan SKPD
        Ka UPT                               Kabid
   Kuasa Pengguna Angg.               Kuasa Pengguna Angg.



        Kasubbid                           Kasubbid
      Pj. Pelaksana TK                   Pj. Pelaksana TK




MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD
PEMDA KAB/KOTA/DAERAH SKALA
KECIL
                           KEPALA SKPD
                          Pj. Pengguna Anggaran

                                                              Kabag TU


                                                            Kasubbag TUK
                                                            Pj. Penatausahaan
                                                             Keuangan SKPD




        Ka UPT                                     Kabid SKPD
   Kuasa Pengguna Angg.                            Pj. Pelaksana TK




                                                                                      44
MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

         SEKDAPROV
      Pj. Pengguna Anggaran




             KARO
      Kuasa Pengguna Angg.




            Kabag
        Pj. Pelaksana TK
                              Kasubbag TU
                              Pj. Penatausahaan
                               Keuangan SKPD




MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA
     SEKDA KAB/KOT
     Pj. Pengguna Anggaran




            KABAG
      Kuasa Pengguna Angg.




         Kasubbag
        Pj. Pelaksana TK
                              Kasubbag TU
                              Pj. Penatausahaan
                               Keuangan SKPD




                                                  45
  PROSES PENCAIRAN DANA BS/BT – CARA MKD

                             SPM
    KEPALA BIRO KEUANGAN
                                         P K D
              SPP-BT
              SPP-BS

       KA SKPD SBG
   PENGGUNA ANGGARAN
                                         BPD
              SPP-BT
              SPP-BS

   PIMPRO/KASATKER                  BS           BT


     BEND-P/BEND-R                                    FIHAK
                                                        III




  PROSES PENCAIRAN DANA PK/BT
PROSES PENCAIRAN DANA – BS/BT – CARA KMDN 29
                           SPM BT/PK
       KARO/KABAG
     KEUANGAN SETDA                       BUD
                                          (Ex PKD)
        SPJ   SPP-BT
              SPP-PK

         KA SKPD SBG
  Pj. PENGGUNA ANGGARAN
  Pj.                                     BANK
              SPP-BT
               SPP-PK
                               PK                    BT
  SATUAN PEMEGANG KAS


                                                          FIHAK
                                                            III
        Penjab
       Kegiatan




                                                                  46
        PROSES PENCAIRAN DANA LS – PP 58/05

           Kepala SKPD
         PEJABAT PENGGUNA                      Pj. Pengelola
         ANGGARAN/KUASA             SPM     Keuda (PPKD) selaku
                                                   B U D

        PJ. PENATAUSAHAAN                   SP2D
          KEUANGAN SKPD


                                              BANK
                SPP-LS




           PPTK                                FIHAK
                                                 III
                            SKPD




    PROSES PENCAIRAN DANA UP/GU/TU – PP 58/05


           Kepala SKPD
        PEJABAT PENGGUNA           SPM-UP          Pj. Pengelola
        ANGGARAN/KUASA                             Keuda selaku
                                   SPJ                 B U D


        PJ. PENATAUSAHAAN
          KEUANGAN SKPD                             SP2D

         SPJ    SPP-
                UP/GU/TU
                                    UANG
          BENDAHARA
         PENGELUARAN                                 BANK

                            SKPD




4. Pajak Retribusi Daerah
5. Retribusi PKB-BPKB




                                                                   47
6. Implementasi Paket Regulasi

            TATA URUTAN PERUNDANGAN
                                      UUD

                                   TAP MPR

                                       UU

                                      PERPU

                                       PP

                                   PERATURAN
                                   KEPUTUSAN

                                   PRESIDEN


                         PERATURAN DAERAH

                                                                               2
                    PERATURAN KEPALA DAERAH



              PROSES PERKEMBANGAN REGULASI KEUANGAN
                                  PEMERINTAH DAERAH
            1999-
            1999-2002                  2003         2004          2005      2006

  OTDA
UU 22/99
UU 25/99
                        KEPMENDAGRI
PP 105/00
                           29/02
PP 108/00
                                       UU 17/03
                                                   UU 1/2004
                                                   UU 15/2004

                                                  UU 25/04
                                                  UU 32/04      PP 24/05
                                                  UU 33/04
                                                                PP 58/05




                                                                           Permendagri
                                                                              13/06




 Reformasi Adm&Keuangan I                     Reformasi Adm & Keuangan II
                                                                     3




PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR KEUANGAN PEMDA
   UNDANG-UNDANG 17 THN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA
   UNDANG-UNDANG 1 THN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA




                                                                                         48
   UNDANG-UNDANG 15 THN 2004 TTG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
   TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
   UNDANG-UNDANG            25    THN      2004    TTG      SISTEM      PERENCANAAN
   PEMBANGUNAN NASIONAL
   UNDANG-UNDANG 32 & 33 THN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH
   PERATURAN PEMERINTAH NO 58 THN 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN
   DAERAH
   PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 13 THN 2006 TTG PEDOMAN
   PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
   PERATURAN PEMERINTAH NO 8 THN 2006 TTG PELAPORAN KEUANGAN
   DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH




                      UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2003
                          TENTANG KEUANGAN NEGARA
ISI UU 17/2003
   Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara
   Penyusunan & Penetapan APBN & APBD
   Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral, Pemerintah Daerah,
   Pemerintah/Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta,
   & Badan Pengelola Dana Masyarakat
   Pelaksanaan APBN & APBD
   Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara


Pengertian & Ruang Lingkup Keuangan Negara
   Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
   uang, termasuk kebijakan & kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan
   kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang
   yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
   Lingkup: pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, pengelolaan kekayaan negara yang
   dipisahkan.


Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
   CEO: Kepala Daerah
   CFO: BUD

                                                                                    49
   COO: SKPD


Penyusunan & Penetapan APBD
   Penegasan Tujuan & Fungsi Penganggaran Pemerintah
   Penegasan Peran DPRD dan Pemerintah dalam proses penyusunan anggaran
   Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran
   Penyempurnaan klasifikasi anggaran
   Penyatuan Anggaran
   Penggunaan Kerangka Jangka Menengah dalam Penyusunan Anggaran


Hubungan Keuangan
   Antara Pemerintah Pusat & Bank Sentral berkoordinasi dalam penetapan kebijakan fiskal
   dan kebijakan moneter
   Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kewajiban pengalokasian Dana Perimbangan dari
   Pusat Ke daerah
   Pemerintah dapat memberikan/menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah
   setelah mendapat persetujuan DPR/D


PELAKSANAAN APBD
   Pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut menggunakan perkara penjabaran APBD,
   DPASKPD, cash budget, standar harga, ASB


PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
   Pertanggungjawaban APBN/D disampaikan berupa laporan keuangan yang paling tidak
   terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK sesuai standar
   akuntansi pemerintahan. Disampaikan kepada DPR/D selambat-lambatnya 6 bulan
   setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.


                        UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2004
                            PERBENDAHARAAN NEGARA


ISI UU 1/2004
   Pengertian, Ruang Lingkup, Asas Umum Perbendaharaan Negara
   Pejabat Perbendaharaan Negara
   Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan

                                                                                  50
   Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
   Penyelesaian Kerugian Negara
   Pengelolaan Keuangan BLU


Pengertian, Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara
   Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,
   termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan
   APBD
   Ruang Lingkup: kewenangan pejabat perbendaharaan negara, pelaksanaan pendapatan
   dan belanja negara/daerah, pengelolaan uang negara/daerah, pengelolaan utang/piutang
   negara, investasi & barang milik negara/daerah, pengelolaan BLU


PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
   Pusat: Menteri Keuangan
   Daerah: PPKD


Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang sehat
   Kewenangan PPKD untuk mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah,
   menyimpan uang negara dalam rekening kas umum negara/daerah pada bank sentral,
   optimalisasi dana pemerintah
   Untuk transparansi dan akuntabilitas piutang daerah diatur kewenangan penyelesaian
   piutang daerah
   Untuk melaksanakan pembiayaan         ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untuk
   mengadakan utang daerah
   Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik
   daerah diatur tentang pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan
   menggunakan barang milik daerah


Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Angggaran
   Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi
   Laporan Keuangan pemerintah disajikan sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah,
   yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas disertai Catatan atas
   Laporan Keuangan




                                                                             51
   Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan
   yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian
   negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah
   Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-
   lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir
   Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independen
   dan profesional sebelum disampaikan kepada DPR
   Laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu
   pada manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan
   analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara,
   kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah


PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
   Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
   kelalaian seseorang, harus diganti oleh pihak yang bersalah.
   Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK
   Pengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan
   oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah
   Mereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian tersebut dapat dikenai sanksi
   administratif dan/atau sanksi pidana


Pengelolaan BLU
   Pemeriksaan: identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
   independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
   kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan
   tanggungjawab keuangan negara
   Pemeriksa: orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
   keuangan negara untuk dan atas nama BPK


LINGKUP PEMERIKSAAN
   Pemeriksaan Keuangan
   Pemeriksaan Kinerja
   Pemeriksaan dengan tujuan tertentu




                                                                                  52
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
   Perencanaan
   Pelaksanaan
   Pelaporan Hasil Pemeriksaan
   BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut


Hasil Pemeriksaan & Tindak Lanjut
   Hasil pemeriksaan BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
   Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini
   Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi
   Pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan
   LHP disampaikan kepada pemerintah dan lembaga perwakilan


Pengenaan ganti kerugian negara
   BPK menerbitkan surat keputusan penetapan ganti kerugian negara/daerah terhadap
   bendahara
   Bendahara dapat mengajukan keberatan terhadap putusan BPK


                      UNDANG UNDANG 32 & 33 TAHUN 2005
                          TENTANG OTONOMI DAERAH


UNDANG-UNDANG 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
   Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus
   Pembagian Urusan Pemerintahan
   Pemerintahan Daerah
   Perangkat Daerah
   Keuangan Daerah
   PerDa dan PerKaDa
   Kepegawaian Daerah
   Pembinaan & Pengawasan
   Desa


UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 TENANG PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
   Sumber-Sumber Pendanaan Pelaksanaan Pemerintah Daerah

                                                                               53
   Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah


UU 17/03; PP 58/05; PERMENDAGRI 13/06
   APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun
   dengan Peraturan Daerah.
   APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
   Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
   pendapatan yang sah.
   Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja


PP 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah pasal 39 menyatakan bahwa:
   Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
   dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar
   satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
   Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan
   kepala daerah.


7. Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Provinsi DIY dalam kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja
yaitu suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari
rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua
komponen keuangan. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien juga perlu dibarengi
dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dengan mengefektifkan
fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat
dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Adanya pengawasan yang baik dengan sendirinya akan dapat menekan sekecil mungkin
terjadinya pemborosan dan kebocoran anggaran.




                                                                                   54
     BAB
     Pengorganisasian Ketugasan
Pejabat Pembuat Komitmen (PK)

Pejabat PK adalah pejabat yang membuat keputusan-keputusan dan/atau
mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran
uang dan/atau tagihan antara lain:
     1) Keputusan kepegawaian berkaitan dengan SK tentang pengangkatan
         pegawai, pengangkatan pegawai dalam jabatan, kenaikan pangkat,
         kenaikan gaji berkala, mutasi pegawai, SPPD, dan lain-lain
     2) Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait
         dengan tupoksi (pelaksanaan penelitian, peningkatan dan
         pengembangan SDM, sarana dan prasarana litbang serta
         penyebarluasan hasil litbang, dll)
     3) Keputusan/tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa (surat
         perintah kerja/SPK, kontrak, dll)
     4) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kas minimal tiga bulan
         sekali

C.    Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk
melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi :
pembuatan TOR/proposal dilengkapi jadwal, membuat cash forecasting
(Rencana Pelaksanaan Kegiatan/RPK) setiap bulan, pelaksanaan kegiatan dan
pembuatan laporan.


D.    Pejabat Penguji Tagihan

Pejabat Penguji Tagihan adalah staf yang ditunjuk untuk melakukan pengujian
terhadap bukti-bukti tagihan sebelum dibayar oleh Bendahara meliputi:
     1) Kebenaran perhitungan permintaan pembayaran sesuai ketersediaan
          dana dalam MAK
     2) Menguji keabsahan dan kelengkapan tanda bukti tagihan
     3) Memberikan tanda tangan/paraf persetujuan pembayaran tagihan
     4) Meneruskan tagihan pembayaran kepada PK




                                                                        55
E.   Pejabat Penguji SPP

Penguji SPP melakukan tugas pemeriksaan terhadap:
    1) Rincian keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan
          ketentuan perundang-undangan yang berlaku
    2) Ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh
          keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran
    3) Kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai
          dengan indikator kinerja
    4) Kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
             pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/
             perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank)
             nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau
             kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi
             teknis yang tercantum dalam kontrak)
             jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan
             dana yang tercantum dalam DIPA dan/atau ketepatannya terhadap
             jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang
             harus dibayar belum kadaluwarsa)
    5) Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator
          kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi
          teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

F.   Pejabat Penandatangan SPM

Pejabat Penandatangan SPM adalah staf yang ditunjuk untuk menandatangani
Surat Perintah Membayar (SPM). SPM diterbitkan sekurang-kurangnya dalam
rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
     1) Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN Pembayar
     2) Lembar ketiga sebagai arsip pada Satker yang bersangkutan.

SPM yang diterbitkan harus ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM
dan dicap dinas Satker penerbit SPM.

Pejabat Penguji Tagihan, Pejabat Penguji SPP dan Pejabat Penandatangan
SPM dapat dirangkap.

G.   Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah staf yang ditunjuk untuk mengelola anggaran
pengeluaran untuk keperluan Satker.

Tugas bendahara pengeluaran meliputi :
    1) Menyampaikan spesimen tanda tangan.
    2) Membuka rekening dinas pada Bank Pemerintah atas nama jabatan
         (ex officio).

     3)   Mengajukan SPP-UP/TU/GU/LS/Nihil ke KPPN.
     4)   Menerima, menyimpan uang dan membayar tagihan setelah disetujui
          oleh PK.
     5)   Mengerjakan Buku Kas Umum dan buku-buku bantu lainnya.
     6)   Melakukan pengisian kembali UP segera setelah UP sebelumnya
          digunakan dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti

                                                                            56
         Uang (SPM-GU) kepada KPPN Pembayar dengan melampirkan bukti-
         bukti penggunaan pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan
         yang berlaku.
     7) Melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan dan
         sewaktu-waktu apabila PK menghendaki dan dituangkan dalam
         register penutupan kas.
     8) Memungut dan menyetor pajak ke kas negara sebagaimana
         ketentuan yang berlaku.
     9) Melakukan pengamanan teknis terhadap uang-uang negara yang
         menjadi tanggung jawabnya.
     10) Membuat dan menyampaikan laporan bulanan/triwulan/tahunan
         realisasi anggaran kepada Unit Akuntansi.

H.   Bendahara Penerima

Bendahara Penerima adalah staf yang ditunjuk untuk mengelola anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bendahara Penerima bertugas:
    1) Menerima uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan
         memberikan tanda bukti penerimaan.
    2) Menerima tanda bukti penyetoran dari pelaksana di lingkungan Satker
         masing-masing
    3) Menyetorkan uang PNBP ke KPPN/Bank Pemerintah yang ditunjuk
    4) Membukukan hasil PNBP
    5) Membuat laporan PNBP setiap bulan, yang ditandatangani Bendahara
         dan Kepala Satker
    6) Menyampaikan daftar penerimaan dan penyetoran uang PNBP (bukti
         setor) ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tembusan ke Biro
         Keuangan dan Perlengkapan Depkes tiap bulan dan paling lambat
         tanggal 10 bulan berikutnya
    7) Menyimpan semua dokumen keuangan hasil penatausahaan
    8) Bertanggung jawab atas keamanan uang yang dikelola
    9) Membantu menyusun pola tarif dan target PNBP.

I.   Unit Akuntansi

Unit Akuntansi tingkat Eselon I terdiri dari Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran (UAPPA) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB),
berada di Sekretariat Badan Litbang.

Unit Akuntansi tingkat Satuan Kerja terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB),
untuk Sekretariat berada di Bagian Umum dan Keuangan, Puslitbang/Balai
Besar Litbang/Balai Litbang berada di Bagian Tata Usaha. Khusus untuk Loka
Litbang P2B2, Unit Akuntansi dikelola oleh staf yang ditunjuk oleh KPA yang
bersangkutan.




                                                                           57
Unit Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi
Pengguna Barang (UAKPB) yang terintegrasi dalam Sistem Akuntansi Instansi
(SAI).

Unit Akuntansi bertugas:
1) Melaksanakan Aplikasi SAKPA & SABMN
2) Membuat Berita Acara Penggabungan SAKPA dengan SABMN
3) Melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPPN
4) Melaksanakan Rekonsiliasi dengan UAPPA-W, untuk satker kantor daerah
5) Laporan Keuangan tiap bulan, meliputi :
    1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
    2.) Neraca
    3.) Arsip Data Komputer (ADK)
6) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tiap semester.
7) Register Transaksi Harian (RTH)
Semua laporan tersebut di atas harus disampaikan ke Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-EI)

J.   Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Panitia pengadaan barang/jasa adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA, untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pejabat pengadaan barang/jasa adalah satu orang yang diangkat oleh PA untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti
pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian
pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang
menjadi pejabat pembuat komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau
anggota unit layanan pengadaan (procurement unit).

Tugas wewenang dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan meliputi :
    1) Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi
         pengadaan
    2) Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
    3) Menyiapkan dokumen pengadaan
    4) Mengumumkan pengadaan barang/jasa disurat kabar nasional dan
         atau propinsi dan atau papan pengumuman resmi untuk penerangan
         umum, dan diupayakan melalui website pengadaan nasional
    5) Menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
    6) Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
    7) Mengusulkan calon pemenang
    8) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
         pejabat pembuat komitmen dan atau pejabat yang mengangkatnya
    9) Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan
         barang/jasa dimulai.



                                                                             58
K.   Panitia Penerimaan Barang/Jasa

Panitia penerimaan adalah Panitia yang ditetapkan oleh KPA untuk menerima
barang/jasa pemerintah, yang bertugas meneliti (mencocokkan) dan menerima
barang/jasa hasil pekerjaan dari pihak III yang dilaksanakan sesuai dengan
SPK/kontrak yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Selain itu juga menyimpan sementara dan mendistribusikan/menyerahkan
barang/jasa kepada pemakai (membuat log book).
Untuk penerimaan barang/jasa dengan spesifikasi tertentu diharuskan
mendapatkan persetujuan dari tim teknis.

L.   Tim Teknis

Tim teknis adalah tim yang ditunjuk oleh KPA sesuai dengan kebutuhan yang
bertugas membantu perencanaan, evaluasi, pemeriksaan dan penerimaan
barang/jasa tertentu dalam hal teknis.




                                                                       59
                                  BAB III
                                TATA KERJA

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-66/2005 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBD, berikut ini uraian
secara garis besar tahapan proses penggunaan anggaran.

Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPDA) Badan Pengelolaan
Keuangan      Daerah    TA     2008     disahkan   oleh    Direktur  Jenderal
Perbendaharaan/Kakanwil Ditjen Perbendaharaan, maka diharapkan Satker
dapat segera menerbitkan:
1. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang ditandatangani oleh masing-
   masing kepala Satker. POK memuat judul kegiatan, kode kegiatan, jenis
   kegiatan/sub kegiatan, jenis belanja dan rincian belanja (volume, harga
   satuan dan jumlah biaya).
2. Petunjuk Penggunaan Anggaran (Jukpar) yang mengacu kepada Petunjuk
   Teknis (Juknis) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang masing-masing
   ditandatangani oleh kepala Satker yang berisi penanggungjawab kegiatan,
   prosedur, rincian biaya, jadwal kegiatan, yang dilampiri dengan kerangka
   acuan (TOR).
3. Pedoman mekanisme penggunaan anggaran.
    a. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
       Uang Persediaan dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :
       1) Jenis belanja/biaya yang dapat dimintakan UP.
          UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang
          yaitu MAK 5211, 5212, 5221, 5231, 5241 dan 5811.
       2) UP dapat diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
          ratus juta rupiah). Apabila diperlukan dapat diberikan perubahan
          dan/atau Tambahan Uang Persediaan (TUP). Perubahan besaran UP
          dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), diberikan setelah
          mendapat rekomendasi dari Dirjen Perbendaharaan/Kepala Kanwil
          Ditjen Perbendaharaan.
       3) Di luar ketentuan pada butir 1), dapat diberikan pengecualian untuk
          DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA
          Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah oleh Kepala Kanwil Ditjen
          Perbendaharaan setempat.
       4) Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada butir 2), dapat
          diberikan apabila UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75%
          dari UP yang diterima.




                                                                           60
 5) SPP-TUP yang dapat diberikan diatur sebagai berikut :
    a) SPP-TUP sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
        rupiah) untuk semua MAK yang diperbolehkan diberi UP
        persetujuan diberikan oleh Kepala KPPN setempat .
    b) SPP-TUP diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk
        semua MAK yang diperbolehkan diberi UP persetujuan diberikan
        oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
    c)  SPP-TUP diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk
        semua MAK yang diperbolehkan diberi UP persetujuan oleh
        Direktur Jenderal Perbendaharaan.
6) SPP-GUP (penggantian uang persediaan)
    a) Kuintansi/tanda pembayaran (format kuitansi UP).
    b) SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja).
    c)  Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh KPA atau
        pejabat yang ditunjuk.
7) SPP-LS (Pembayaran Langsung) Non Belanja Pegawai
    a) Pembayaran pengadaan barang/jasa
        1) Kontrak SPK, yang mencantumkan nomor rekening rekanan.
        2) Surat Pernyataan KPA mengenai penetapan rekanan.
        3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
        4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
        5) Berita Acara Pembayaran.
        6) Kuitansi yang disetujui oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk
            (sesuai dengan format kuitansi yang telah ditetapkan).
        7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani wajib
            pajak.
        8) Jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan
            oleh bank atau lembaga keuangan non bank.
        9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak.
        10) Ringkasan kontrak yang dibuat sesuai dengan format yang
            telah ditetapkan.
        Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) di atas dibuat sekurang-
        kurangnya dalam rangkap 5 (lima) dan disampaikan kepada :
        1) Asli dan satu tembusan untuk penerbitan SPM.
        2) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang
            membuat kontrak.
        3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan
            pekerjaan.




8)   SPP-LS (Pembayaran Langsung) Perjalanan
     a) Normatif perjalanan yang didalamnya memuat daftar golongan,
         tujuan, tanggal perjalanan, lama perjalanan, uang harian dan
         uang penginapan.
                                                                   61
      b)   Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB).
      c)   Surat Pernyataan Pembayaran Langsung .

b. Proses Penerbitan SPM
   1) Penerimaan dan Pengujian SPP.
   2) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung.
   3) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA.
   4) Memeriksa kesesuaian rencana kerja.
   5) Memeriksa kebenaran atas hak tagihan.

c. Penerbitan SP2D
   SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya oleh KPPN dan telah dicairkan.

d. Uang Muka Kegiatan (UMK)
   Kegiatan yang dapat diberikan uang muka kegiatan disesuaikan dengan
   kebutuhan, yaitu :
   1) Pertemuan ilmiah.
   2) Rapat.
   3) Perjalanan dinas.
   4) Pembelian BBM dinas.
   5) Langganan daya dan jasa.
   6) Fotokopi.
   7) Pengadaan lampu pijar.
   8) Perpanjangan STNK kendaraan dinas.
   9) Pekerjaan swakelola.




                                                                       62
Prosedur permintaan uang muka kegiatan (UMK) dapat dilihat pada gambar 1
berikut ini.



                                        1
        Penanggun
         g Jawab                                         PK
         Kegiatan

                                            4

                                                     2        Pejabat
                                    3                         Penguji



        Ke Alur Penerbitan                             Bendahara
            SPP & SPM                                 Pengeluaran
           (Gambar 3)                           5



             = alur permintaan persekot kerja
             = alur pertanggungjawaban

   Gambar 1. Alur Permintaan & Pertanggungjawaban Uang Muka Kegiatan

  Dari gambar 1. dapat dijelaskan bahwa:
   1) Penanggung Jawab Kegiatan mengajukan permintaan uang muka
         kegiatan kepada PK dengan melampirkan TOR dan atau rincian biaya
         uang muka kegiatan.
   2) PK mengeluarkan persetujuan pembayaran uang muka kegiatan.
         Pejabat Penguji melakukan pengujian kelengkapan lampiran dan
         pembebanan pada kegiatan.
   3) Bendahara        Pengeluaran    berdasarkan persetujuan    tersebut
         membayarkan uang muka kegiatan kepada penanggung jawab
         kegiatan.
   4) Uang muka kegiatan dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab
         kegiatan selambat-lambatnya 2 minggu sejak uang muka kegiatan
         diterima.
   5) Diteruskan ke Alur Penerbitan SPP & SPM.




                                                                        63
e. Prosedur Uang Muka Kegiatan (UMK) , Risbinkes, Risbin Iptekdok, Risbin
   Biomol dan Riskesdas
   1) Kegiatan Risbinkes, Risbin Iptekdok dan Risbin Biomol diberikan uang
      muka kegiatan setelah Tim Administrasi Keuangan (TAK)/Pemegang
      uang muka sesuai SK yang ditandatangani oleh Sekretaris Badan
      Pengelolaan Keuangan Daerah, mengajukan permintaan disertai
      rincian biaya setelah terlebih dahulu disetujui oleh Penanggungjawab
      Kegiatan/Tim Teknis ke PK.
   2) PK mengeluarkan persetujuan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
      membayarkan UMK.
   3) Pejabat Penguji membebankan ketersediaan dana.
   4) Bendahara      Pengeluaran      berdasarkan     persetujuan  tersebut
      membayarkan UMK kepada Pemegang Uang Muka.
   5) Pengajuan uang muka dilakukan satu bulan sebelum pelaksanaan
      kegiatan dengan menggunakan formulir dalam lampiran 3.
   6) Pengajuan SPMLS dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja
      sebelum kegiatan dilaksanakan.
   7) UMK dipertanggungjawabkan oleh Pemegang Uang Muka selambat-
      lambatnya 1 bulan sejak UMK diterimakan.
   8) Khusus kegiatan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) ada
      pelimpahan/pemindahan pagu anggaran dari Badan Pengelolaan
      Keuangan Daerah kepada Puslitbang selaku koordinator wilayah yang
      dilakukan sesuai peraturan perundangan.              Penggunaan dan
      pertanggungjawaban anggaran Riskesdas diatur dalam pedoman
      tersendiri.

f. Pengadaan Barang/Jasa
   1) Pengguna anggaran (pelaksana kegiatan dan atau pengguna
      barang/jasa) membuat usulan pengadaan barang/jasa kepada PK
      disertai dengan rincian pekerjaan, spesifikasi, jadual pengadaan
      barang/jasa.
   2) PK meneruskan usulan tersebut kepada Pejabat/Panitia Pengadaan.
   3) Pejabat/Panitia Pengadaaan wajib membuat Harga Perkiraan
      Sendiri/Owner Estimate (OE) yang diperhitungkan berdasarkan
      keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan
      pengadaan barang/jasa. OE yang dibuat Pejabat/Panitia Pengadaan
      harus disetujui dan ditetapkan oleh PK.
   4) Pejabat/Panitia Pengadaan melaksanakan pengadaan barang/jasa
      berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan
      alokasi anggaran dalam DIPA dan mengacu peraturan yang berlaku.
   5) Dalam pelaksanaan tugas, Pejabat/Panitia Pengadaan dapat
      berkonsultasi dengan tim teknis atau pihak lain yang kompeten.
   6) Cara pengadaan barang/jasa :
         Pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.
         5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan dengan kuitansi
         pembayaran bermaterai secukupnya sesuai peraturan yang
         berlaku.
         Pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 5.000.000,- (lima
         juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
         rupiah) dilakukan dengan penunjukan langsung, bentuk kontrak
         berupa Surat Perintah Kerja (SPK)


                                                                        64
       Pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 50.000.000,-
       (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus
       juta rupiah) dilakukan dengan pemilihan/seleksi langsung oleh
       Panitia Pengadaan.
       Pengadaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 100.000.000,-
       (seratus juta rupiah) dilakukan dengan pelelangan/seleksi umum
       oleh Panitia Pengadaan.
  7) Pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan dengan swakelola :
       Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis
       SDM instansi pemerintah yang bersangkutan yang sesuai dengan
       tupoksi pengguna barang/jasa.
       Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
       partisipasi masyarakat setempat.
       Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
       pembiayaan tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.
       Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
       terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia
       barang/jasa akan menanggung risiko yang besar.
       Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya
       atau penyuluhan.
       Pekerjaan untuk proyek percontohan yang bersifat khusus untuk
       pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dilaksanakan
       oleh penyedia barang/jasa.
       Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan
       kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan
       sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah
       pemerintah.
       Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna
       barang/jasa.

g. Penerimaan Barang/Jasa
  1) Penerimaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.
     5.000.000,- (lima juta rupiah) dilaksanakan oleh Staf Pengguna
     Barang/Jasa yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Umum dan
     Keuangan/Kepala Bagian Tata Usaha/Kepala Sub Bagian Tata
     Usaha/Kepala Loka.
  2) Penerimaan barang/jasa yang nilainya di atas Rp. 5.000.000,- (lima
     juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia Penerima Barang/Jasa di
     masing-masing Satker.




                                                                       65
  Berikut ini proses pengadaan sampai dengan penerimaan barang/jasa ≤
  Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijelaskan pada Gambar 2a dan
  proses pengadaan sampai dengan penerimaan barang/jasa > Rp.
  5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dijelaskan pada Gambar 2b.



    Penanggun                1                   Pembuat Komitmen
                                                    Diatur lebih lanjut dalam
     g Jawab                                     jukpar masing-masing Satker
     Kegiatan

                                                                 2


                                                 Pelaksana
                                                Pengadaan
                            7
                                                             3
     Alur Pembayaran
        (Gambar 3)                                                         6
                                               Pihak Ketiga

                                      5                       4

                 Pengguna Barang               Staf Penerima
                                                  Barang


 Gambar 2a.     Alur Pengadaan dan Penerimaan Barang/Jasa ≤ Rp.
                5.000.000,-.

Keterangan gambar :
 1) Penanggung jawab kegiatan/pemakai barang mengajukan permintaan
      pengadaan dilengkapi dengan nama barang, spesifikasi dan jumlah
      yang dibutuhkan kepada PK melalui pejabat yang diatur dalam
      masing-masing Jukpar untuk minta persetujuan.
 2) Setelah mendapat persetujuan pengadaan dilaksanakan oleh
      pelaksana pengadaan.
 3) Pelaksana menghubungi penyedia barang.
 4) Setelah barang diterima, dibuatkan tanda terima oleh staf pengguna
      barang.
 5) Barang diserahkan kepada pengguna barang/jasa.
 6) Tanda terima diserahkan kepada pelaksana pengadaan.
 7) Diteruskan ke alur pembayaran.




                                                                            66
            Penanggun               1
             g Jawab                                 Pembuat
             Kegiatan                                Komitmen
                                                    5               2
                                                                         6
                                                   Pejabat/Panitia
                  Tim
                                                     Pengadaan
              Teknis/Pihak
                                                     4          3

           Alur Pembayaran                           Pihak Ketiga
              (Gambar 3)
                                         9

                                                    8           7

                                                  Panitia Penerima/
                                                     Pemeriksa


     Gambar 2b.     Alur Pengadaan dan Penerimaan Barang/Jasa > Rp.
                    5.000.000,-

    Keterangan gambar :
    1) Penanggung jawab kegitan mengajukan permintaan pengadaan
         dilengkapi dengan nama barang, spesifikasi umum dan jumlah yang
         dibutuhkan kepada PK melalui pejabat yang ditunjuk dalam masing-
         masing Jukpar untuk minta persetujuan.
    2) Setelah disetujui permintaan diteruskan ke Panitia/Pejabat pengadaan
         untuk diproses pengadaannya sesuai ketentuan peraturan yang
         berlaku dan dapat berkonsultasi dengan Tim Teknis atau pihak
         berkompeten.
    3) Panitia/Pejabat pengadaan akan mengundang Pihak Ketiga sebagai
         calon penyedia barang.
    4) Pihak ketiga akan mengajukan penawaran harga yang diproses oleh
         Panitia/Pejabat pengadaan.
    5) Panitia/Pejabat pengadaan mengusulkan penyedia barang kepada PK
         untuk ditetapkan dan dibuatkan SPK/Kontrak.
    6) SPK/Kontrak disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk dilaksanakan.
    7) Setelah pekerjaan selesai dikerjakan Pihak Ketiga menyerahkan
         hasilnya kepada Panitia Penerima/Pemeriksa untuk diperiksa.
    8) Hasil pemeriksaan dibuatkan Berita Acara dan disampaikan Pihak
         Ketiga untuk kelengkapan pembayaran.
    9) Diteruskan ke alur pembayaran dan pembuatan SPP dan SPM.

Berikut ini adalah gambar alur pembayaran yang merupakan kelanjutan dari alur
Gambar 1 dan 2.



                                                                             67
                                                                                                                   B U N/
                                           SATKER                                                  -8-
                                                                      PEMBUAT                                      KPPN




                         EGANG UANG MUKA
                                                                      KOMITMEN



REKANAN/PJ KEGIA N/
                                                                                                  UP/TU-
                                                                                            SP2D. UP/TU-P/


                TA
                                                                      Diatur lebih lanjut
                                                                        dalam jukpar
                                                      -1-                                      GU/Gaji
                                                                                               GU/Gaji
                                                               -2-
                                                                     -4-    SPP       -5-




                                                                                                                       KPPN
                                                     PEJABAT           BENDAHARA
                                                         PERINTAH -3- PENGELUARAN                    M
                                               PENGUJI                                             SP U -P/
                                                          BAYAR
                                                                                                    /T S
                      PEM




                                                                           SPP                    UP U/L
                                                                       -6-                          G
                                                                                                      -7-
                                                                                                          SP2D
                                                SP2D. LS                   PENERBIT SPM
                                                                                                                 -9-
                                                                             (penerima,            Unit
                                                                              penguji,           Akuntansi
                                                                           penandatangan)
                                                                                -8-

                                                             Pembayaran,
                                              Gambar 3. Alur Pembayaran, Penerbitan SPP dan SPM


                Keterangan Gambar :
                 1) Tagihan/SPJ dari Rekanan/PJ Kegiatan/Pemegang Uang Muka
                      disampaikan kepada Pembuat Komitmen (PK).
                 2) Dari PK diteruskan ke Pejabat Penguji untuk dibebankan pada
                      kegiatan.
                 3) Setelah disetujui disampaikan ke Bendahara Pengeluaran untuk
                      dibukukan.
                 4) Tagihan/SPP disampaikan kepada PK untuk mendapat persetujuan.
                 5) Setelah disetujui disampaikan kembali ke Bendahara Pengeluaran.
                 6) Bendahara        Pengeluaran     menyampaikan      SPP      kepada
                      Penerbit/Penandatangan SPM.
                 7) SPM yang sudah ditandatangani beserta kelengkapannya
                      disampaikan ke KPPN.
                 8) KPPN akan mengeluarkan SP2D. Untuk SP2D UP/TU/GU/Gaji dikirim
                      ke Bendahara Pengeluaran. Untuk SP2D-LS disampaikan ke rekanan.
                 9) SP2D diproses sebagai laporan keuangan oleh unit akuntansi.


                h. Proses Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
                   1. Pelaksanaan Pekerjaan.
                      Pelaksanaan Pekerjaan dilakukan secara tertib dan memenuhi
                      ketentuan yang tertera dalam perjanjian/kontrak baik yang
                      menyangkut spesifikasi teknis maupun jadual/waktu penyelesaian


                                           2. Pembuatan Berita Acara.
                                              Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan memuat
                                              sekurang-kurangnya meliputi: Satker pengelola pekerjaan, nomor dan
                                              tanggal kontrak kerja, tempat/lokasi pekerjaan, besarnya nilai kontrak,
                                              nomor dan tanggal DIPA, tahap penyelesaian pekerjaan (termin),
                                              pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan, dan
                                              rekomendasi pembayaran hak/tagihan atas penyelesaian pekerjaan.



                                                                                                                              68
   Untuk pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi tertentu perlu
   persetujuan tertulis dari tim teknis.

   Berita Acara dibuat sekurang-kurangnya rangkap 5 (lima), dan
   disampaikan kepada pihak-pihak :
   1) Yang melaksanakan kontrak
   2) Penerbit SPP
   3) Penerbit SPM (dua berkas asli dan copy)
   4) Pejabat pelaksana

3. Syarat Kelengkapan SPP.
   Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penyelesaian
   Pekerjaan, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
   kegiatan segera membuat dan menyampaikan SPP kepada PK
   (selaku Pemberi Kerja) untuk selanjutnya diteruskan dalam proses
   penerbitan SPM.

   SPP sekurang-kurangnya memuat :
    1) Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan.
    2) Nomor dan tanggal kontrak.
    3) Nilai kontrak.
    4) Jenis/lingkup pekerjaan.
    5) Jadual penyelesaian pekerjaan.
    6) Nilai Pembayaran yang diminta.
    7) Identitas penerima pembayaran (nama orang/perusahaan,
        alamat, Nomor Rekening dan nama Bank).
    8) Tanggal jatuh tempo pembayaran.

   SPP dilengkapi dengan dokumen kontrak, kuitansi yang diisi dengan
   nilai pembayaran yang diminta, dan asli Berita Acara Penyelesaian
   Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

4. Kelengkapan SPP untuk penerbitan SPM diatur sebagai berikut :
   1) SPP-UP.
        Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
        yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut
        tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut
        ketentuan harus dengan LS.
   2) SPP Tambahan Uang Persediaan
        a.    Rincian penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan
              dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk
              bahwa dana dimaksud untuk kebutuhan mendesak.
        b.    Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau
              pejabat yang ditunjuk bahwa :
                dana tambahan tersebut akan habis digunakan dalam
                waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan
                SP2D.
                tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang
                harus dengan LS.
                apabila terdapat sisa dana setelah satu bulan terhitung
                sejak tanggal SP2D, maka sisa dana tersebut harus
                disetorkan ke Rekening Kas Negara.

                                                                    69
            Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
3)   SPP-GU Persediaan.
     a.  SPTB, dalam hal bukti-bukti pengeluaran sampai dengan
         Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kuitansi,
         atau untuk daftar pembayaran honor dengan jumlah tidak
         terbatas.
     b.  Untuk pengeluaran baik yang menggunakan SPTB atau
         kuitansi/tanda    bukti   pembayaran       lainnya    harus
         memperhatikan ketentuan peraturan perpajakan yang
         berlaku. Surat Setoran Pajak (SSP) berkenaan yang telah
         dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat
         penandatangan SPM harus dilampirkan pada SPTB.
4)   SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi
     a.  Pembayaran Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Gaji
         Terusan/Uang Duka Wafat/Tewas, dilengkapi dengan
         Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka
         Wafat/Tewas, SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat,
         SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan
         Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan,
         Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Daftar Keluarga
         (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akte Kelahiran,
         SKPP, Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas, Surat
         Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat
         Kematian, SSP PPh Pasal 21. Kelengkapan tersebut di
         atas digunakan sesuai peruntukannya.
     b.  Pembayaran       Lembur     dilengkapi    dengan      Daftar
         Pembayaran       Perhitungan     Lembur      yang     sudah
         ditandatangani oleh yang bersangkutan, Surat Perintah
         Kerja Lembur, dan SSP PPh Pasal 21.
     c.  Pembayaran Honor/Vakasi dilengkapi dengan Surat
         Keputusan tentang pemberian honor vakasi, daftar
         pembayaran yang sudah ditandatangani oleh yang
         bersangkutan, dan SSP PPh pasal 21.
5)   SPP-LS non belanja pegawai
     a.  Pembayaran pengadaan barang/jasa :
            Resume kontrak/SPK yang mencantumkan nomor
            rekening rekanan.
            Surat Pernyataan KPA mengenai penetapan rekanan.
            Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
            Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
            Berita Acara Pembayaran.
            Kuitansi yang disetujui oleh KPA atau pejabat yang
            ditunjuk.
            Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani
            Wajib Pajak.
            Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang
            dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan non
            bank.
            Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak
            yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
            pinjaman/hibah luar negeri.


                                                                   70
               Ketiga Berita Acara dimaksud di atas dibuat sekurang-
               kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada :
                 asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM.
                 masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang
                 membuat kontrak.
                 satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan
                 pekerjaan.
          b.   Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik,
               Telepon dan Air) :
                 bukti tagihan daya dan jasa.
                 nomor rekening pihak ketiga (PT PLN, PT Telkom,
                 PDAM, dll).
          c.   Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Lainnya :
                 surat tugas.
                 daftar rincian perhitungan perjalanan dinas.


i. Jenis Pembayaran
   1.   Pembayaran Langsung melalui Proses Penerbitan SPM-LS
        a. Pengertian Pembayaran Langsung :
             Pembayaran Langsung adalah pelaksanaan pembayaran
             yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang
             berhak/rekanan berdasarkan SPM-LS yang diterbitkan oleh
             KPA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran
             yang sah.

            Pembayaran      Langsung      dilakukan   untuk    keperluan
            pembayaran      yang     pelaksanaannya    dilakukan     oleh
            rekanan/pihak ketiga dan/atau atas pembayaran dalam
            rangka pengadaan barang/jasa yang bernilai di atas Rp.
            10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
            Pembayaran Langsung dilakukan untuk pembayaran Gaji dan
            Belanja Pegawai lainnya. Khususnya Gaji Induk, SPM-nya
            harus sudah diterima KPPN paling lambat 10 hari kerja
            sebelum tanggal jatuh tempo.
            Pembayaran Langsung dilakukan untuk pembayaran jasa
            perbendaharaan kepada PT. Pos Indonesia (Persero) oleh
            Sub Bagian Umum KPPN setelah terlebih dahulu dilakukan
            pemeriksaan oleh Seksi Bank/Giro Pos terkait dengan
            kelengkapan dan kebenaran tagihan yang diajukan oleh PT.
            Pos Indonesia (Persero).
       b. Penyampaian SPM-LS :
            SPM-LS disampaikan ke KPPN dilengkapi dengan bukti
            pengeluaran LS dibuat atas beban MAK yang tersedia
            Kreditnya pada DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran
            lainnya yang dipersamakan dengan DIPA bersangkutan.
            SPM harus terlebih dahulu disetujui/ditandatangani oleh
            kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang
            menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
            berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran
            atas beban APBN bertanggung jawab sepenuhnya atas


                                                                      71
          kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan
          surat bukti dimaksud.
          Kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan
          SPM-LS harus memperhitungkan pajak-pajak yang timbul
          dan/atau harus dibayar sebagai akibat pengeluaran yang
          dilakukan.
          Pada SPM-LS dilampirkan bukti asli yang sah dalam rangkap
          dua (asli dan tindasan) sesuai dengan peruntukan
          pembayaran, antara lain :
          1) Untuk belanja pegawai dilengkapi dengan :
                  daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji/lembur/ honor
                  dan vakasi.
                  Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak Penghasilan
                  (PPh) Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh
                  Pejabat penandatanganan SPM.
          2) Untuk belanja lainnya di luar belanja pegawai dilengkapi
                dengan :
                  kontrak/SPK pengadaan barang/jasa.
                  surat pernyataan kepala kantor/satuan kerja atau
                  pejabat lain yang ditunjuk mengenai penetapan
                  rekanan pemenang.
                  berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Berita Acara
                  Serah Terima Pekerjaan.
                  berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Hasil
                  Pekerjaan.
                  kuitansi yang disetujui dan ditandatangani oleh PK
                  dengan stempel dinas.
                  faktur pajak yang telah ditandatangani oleh wajib
                  pajak.
                  SSP yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang
                  ditunjuk dan atau wajib pajak.
                  jaminan bank apabila diperlukan.
          3) Untuk belanja perjalanan dinas lainnya:
                  surat tugas.
                  rincian perhitungan perjalanan dinas.

2.   Pembayaran melalui Uang Persediaan
     a. PK menerbitkan SPM-UP berdasarkan alokasi dana dalam DIPA
        atau    dokumen     pelaksanaan   anggaran  lainnya   yang
        dipersamakan dengan DIPA atas permintaan dari Bendahara
        Pengeluaran yang dibebankan pada MAK 8251 untuk
        pengeluaran transito (MAK sementara).
     b. KPPN, berdasarkan SPM-UP dimaksud pada butir a di atas
        menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang
        ditunjuk dalam SPM-UP.
     c. Penggunaan Uang Persediaan selanjutnya menjadi tanggung
        jawab Bendahara Pengeluaran.
     d. Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali Uang
        Persediaan segera setelah Uang Persediaan dimaksud
        digunakan.




                                                                     72
       e. Pengisian kembali Uang Persediaan dilakukan dengan
          mengajukan SPM GU kepada KPPN dengan melampirkan bukti-
          bukti penggunaan pengeluaran yang sah.
       f. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan sesuai bukti-bukti
          yang sah dibebankan pada mata anggaran (MAK) definitif sesuai
          pagu MAK yang tersedia.
       g. Pembebanan dimaksud pada butir f di atas mengurangi
          kredit/pagu anggaran dalam DIPA.
       h. Penggunaan dan penggantian Uang Persediaan dapat dilakukan
          sepanjang pagu anggaran dalam DIPA atau dokumen
          pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA
          - yang dapat dibayarkan melalui prosedur SPM-UP - masih
          cukup tersedia.




j. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
   1. Penerimaan negara bukan pajak dipungut dan disetorkan oleh
      masing-masing satuan kerja, sesuai dengan PP no. 22 tahun 1997
      tentang jenis dan penyetoran PNBP.
   2. Untuk tercapainya target penerimaan negara bukan pajak (non-tax)
      sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka pengelolaan
      keuangannya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan
      sebagai berikut :
      a.   Kepala Satker bertanggung jawab akan penerimaan negara dan
           mengawasi penatausahaan keuangan yang dilakukan oleh
           Bendahara Penerima, mengetahui semua dokumen yang
           berhubungan dengan penerimaan negara bukan pajak, yaitu
           tanda bukti penerimaan dan penyetoran serta laporannya.
      b.   Kepala Bagian Umum dan Keuangan/Kepala Bagian Tata
           Usaha/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai/Staf teknis Loka
           Litbang P2B2 yang ditunjuk, bertugas sebagai berikut :
              Membantu Kepala Satker mengawasi penata-usahaan
              keuangan oleh Bendahara Penerimaan.
              Mengetahui semua dokumen yang berhubungan dengan
              PNBP.
              Membantu Kepala Satker dalam melaksanakan pemeriksaan
              Kas Bendahara Penerimaan.

  3. Mata Anggaran untuk penerimaan negara bukan pajak Badan
     Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri
     Keuangan     No.571/KMK.06/2004      tentang     Petunjuk Teknis
     Penyelesaian DIPA di antaranya sebagai berikut :
            MAP 423131 penerimaan sewa rumah dinas.
            MAP 423132 sewa gedung, bangunan dan gudang.
            MAP 423141 pendapatan RS & instalasi kesehatan lainnya.
            MAP 423142 pendapatan tempat hiburan, taman, museum &
                           pungutan upah usaha pariwisata.
            MAP 423146 pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, info dll.
            MAP 423151 pendapatan jasa giro.
            MAP 423159 pendapatan jasa lainnya.

                                                                    73
             MAP 423411    pengembalian anggaran tahun berjalan.
             MAP 423421    pengembalian anggaran tahun lalu.
             MAP 423473    penerimaan kembali ganti rugi.
             MAP 423479    pendapatan anggaran lainnya.

  4. Penyetoran PNBP
     a.  Bendahara Penerima menyetorkan seluruh penerimaan yang
         telah dipungutnya ke Kantor Kas Negara/Kantor Pos sekurang-
         kurangnya seminggu sekali. Penyetoran ke kantor Kas
         Negara/Kantor Pos diusahakan tidak melampaui bulan
         penerimaan, terutama pada bulan Desember, agar tidak dicatat
         sebagai penerimaan tahun anggaran berikutnya.
     b.  Pada setiap bukti penyetoran ke Kantor Kas Negara baik pusat
         maupun daerah harus dicantumkan uraian jenis penerimaan dan
         mata anggarannya dengan menggunakan kode Departemen
         Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Lokasi
         Satker, MAP.

k. Revisi DIPA
   Revisi DIPA dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau perubahan yang
   sangat mendesak/penting dilengkapi dengan justifikasi, diajukan kepada
   Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) atau Kepala Kanwil DJPb
   oleh Satker yang bersangkutan, dengan catatan :
   1. Dapat dilakukan realokasi dana antar Sub Kegiatan dalam satu
       kegiatan.
   2. Dapat dilakukan perubahan volume keluaran pada sub kegiatan tanpa
       merubah alokasi dana kegiatan dan masih sesuai dengan sasaran
       kegiatan dan atau sasaran program.
   3. Dapat dilakukan realokasi dana antar MAK dalam satu jenis belanja
       sepanjang tidak mengurangi :
       a.   Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji.
       b.   Belanja untuk langganan listrik, telepon, gas dan air.
       c.   Pembayaran untuk berbagai tunggakan.
       d.   Belanja barang untuk pengadaan bahan makanan (MAK
            521113).
       e.   Belanja mengikat perwakilan RI termasuk perwakilan
            Kementerian/Lembaga di luar negeri.
   4. Dalam revisi DIPA tidak diperkenankan ada perubahan terhadap :
       a.   Pagu untuk masing-masing Unit Organisasi.
       b.   Pagu untuk masing-masing kegiatan dan masing-masing jenis
            belanja.
       c.   Pagu untuk lokasi provinsi.
       d.   Kegiatan dan program.

  Usulan revisi DIPA sekurang-kurangnya dilampiri :
  1. Format 1.5 RKA-KL yang memuat usulan perubahan/pergeseran
     anggaran per kegiatan.
  2. Perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukan perubahan/
     pergeseran.
  3. Data pendukung yang terkait.



                                                                      74
  Revisi DIPA yang menyebabkan realokasi dana antar satuan kerja dapat
  dilakukan oleh pimpinan unit organisasi (Kepala Badan Pengelolaan
  Keuangan Daerah untuk tingkat Pusat atau Koordinator Satker untuk
  tingkat Daerah) dan selanjutnya diajukan kepada Menkes melalui Kepala
  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Menkes akan mengusulkan
  kepada Ditjen Perbendaharaan untuk diteliti dan disahkan.
  Revisi DIPA yang menyebabkan perubahan pagu anggaran diusulkan
  melalui Menkes untuk mendapat persetujuan DPR melalui Ditjen
  Anggaran Depkeu. Keputusan atas perubahan tersebut disampaikan
  kepada instansi terkait.

  DIPA yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
  (DJPb) atau Kepala Kanwil DJPb apabila diperlukan dapat dilakukan revisi
  oleh Satker yang bersangkutan dan selanjutnya diajukan kepada DJPb
  atau Kanwil DJPb untuk ditelaah dan disahkan, dengan catatan: dapat
  dilakukan realokasi dana antar Sub Kegiatan dalam satu kegiatan.

l. Output/ Luaran Kegiatan

  Terlaksananya kegiatan tepat waktu, sesuai dengan perencanaan dan
  anggaran yang tersedia, terserapnya anggaran sesuai dengan jadwal,
  tahapan kegiatan, tersusunnya laporan perkegiatan, laporan bulanan,
  triwulanan dan laporan tahunan mengacu pada indikator kinerja masing-
  masing satker.




                                                                       75
                                     BAB IV
                                  Ketatausahaan


                       Pasal 2 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai
pemerintahan daerah.



Asas Pemerintahan :
   - Desentralisasi : Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada
      daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem
      NKRI,
   - Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada
      Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
      tertentu,
   - Tugas Pembantuan : Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa,
      dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau/kota dan/atau desa serta dari
      pemerintah kab/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.




       KONSEP KEUANGAN NEGARA BERDASAR UUD 1945

NILAI DASAR UNITARIS
Tidak adanya Pemerintah lain dalam wilayah NKRI selain Pemerintah RI. Pemerintah
membentuk pemerintah daerah guna memberikan layanan publik yang tidak mungkin
diberikan secara sentralistik.

NILAI DASAR DESENTRALISASI
Daerah diberi otonomi yang luas agar pemerintah daerah dapat memberi layanan publik
yang efisien, efektif dan hemat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Daerah itu.
Untuk itu Daerah diberi sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk
menyelenggarakan fungsi pemerintah daerah.




                                                                                    76
                              Alur Dana APBN ke Daerah
                                     (Money Follows Function)




    PUSAT                                                                             DAERAH
                                        Belanja Pusat       Urusan Mutlak
                                          Di Pusat
         Belanja
        Pemerinta                                                  Kanwil di
                          K/L                                       Daerah
         h Pusat                        Belanja Pusat
                                         Di Daerah
                                                             Di luar 6 Urusan
            1.   Belanja Pegawai
A           2.   Belanja Barang                         Dikerjakan                   Dana sektoral
P           3.   Belanja Modal                            sendiri                     Di Daerah
B           4.   Bayar Bunga Utang                      Melalui UPT
N           5.   Subsidi
                                                        Dilimpahkan ke                  Dana
            6.   Belanja Hibah
                                                        Gubernur                     Dekonsentrasi
            7.   Bantuan sosial
            8.   Belanja Lain2                          Ditugaskan ke
                                                        Gub/Bupati/Wali
                                                        kota                           Dana Tugas
                                                                                       Pembantuan
        Transfer ke Daerah

                                                                                          APBD
        1. Dana perimbangan                                                     Dana Desentralisasi
        2. Dana Otonomi Khusus                                                    Hibah
        3. Dana Penyesuaian                                                         Dana Darurat




                                                                                            77
                      LINGKUP SISTEM
            PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH


Perencanaan                        Pelaksanaan                Pengawasan/Pengendalian

Input      Proses   Output/Input      Proses   Output/Input      Proses    Output


Aspirasi

        Rencana Kerja
        Anggaran
                        APBN(D)
                             Akuntansi/
                             Penatausahaan
                                                     Laporan
                                                     Realisasi
                                                     APBN(D)
                                                            Evaluasi
                                                            Kinerja
                                                                          Hasil
                                                                          Evaluasi




                                                                                     78
KOMPONEN RENCANA KINERJA MELIPUTI :
  - a. Sasaran
    Sasaran yang dimuat dalam dokumen rencana strategik daerah yang akan
    diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan targetnya.
  - b. Program
    Program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu yang dituangkan
    dalam dokumen strategik daerah yang akan dilaksanakan pada tahun yang
    bersangkutan sebagai cara mencapai sasaran.
  - c. Kegiatan
    Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan
    instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan dengan
    memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
  - d. Indikator kinerja kegiatan
    Adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian
    suatu kegiatan yang ditetapkan yang meliputi input output, outcome, benefit, dan
    impact

PENGANGGARAN & ANGGARAN
  - Penganggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk
    pengkuantifikasian, biasanya dalam bentuk moneter, untuk kurun waktu tertentu
  - Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit
    moneter untuk periode satu tahun.




                                                                                 79
                    SKEMATIS PENYUSUNAN APBD

RPJP 20 TH
                     Rancangan
RPJMD 5 TH           KUA
                                        Disampaikan          DPRD
                     berdasar                                             Nota
                                        ke-Kep.Daerah        untuk
                     RKPD                                                 Kesepakatan
RKPD 1 TH                                                    dibahas
                                                             bersama      KD dan
                                                             menjadi      DPRD
                   a.Target kinerja   Disampaikan            KUA
a.Sinkronisasi     terukur            paling lambat
kebijakan pusat    b. Program-        Juni
daerah             program                                    PPAS
b.Prinsip dan      c.Asumsi-asumsi                            Prioritas
kebijakan          perkembangan                               plafon
c.Teknis                              a.Menentukan skala
                                      prioritas (wajib        Anggaran
penyusunan                                                    Sementara
d.Hal-hal khusus                      pilihan)
                                      b.Menentukan urutan
                                      program                              RAPBD
                                      c.Menyusun
                                      Angg.plafon sementra




                                                                             80
   KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

                    KEPALA DAERAH
       (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA)



                  SEKRETARIS DAERAH
           (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)


 BAWASDA                                 BAPPEDA


PENGGUNA ANGGARAN                       PPKD Selaku BUD
   (KEPALA SKPD)                        (KEPALA SKPKD)



       KUASA PA
                                        KUASA BUD

PPTK              PPK-SKPD

       BENDAHARA




                                                      81
                                      STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN
                                                    SKPD



                                           PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
                                                  (Kepala SKPD)




KUASA PENGGUNA              KUASA PENGGUNA        KUASA PENGGUNA                BENDAHARA
  ANGGARAN                    ANGGARAN              ANGGARAN             PENERIMAAN/PENGELUARAN
   (Kabid-n1)                   (Kabid-n)            (Sekretaris)


       PPTK                         PPTK               PPK-SKPD                Pembantu Bendahara



1.Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;             1.Menyiapkan SPM      Membantu Bendahara Penerimaan &
2.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;   2.Menyerifikasi SPJ   Bendahara Pengeluaran :
3.Menyiapkan dokumen anggaran atas beban          3.Melaksanakan        1.Membuat dokumen
  Pengeluaran pelaksanaan kegiatan                Akuntansi &           2.Mencatat pembukuan
                                                  Pelaporan Keuangan    3.Gaji




                                                                                              82
                      BENDAHARA



                                     PENGGUNA
    PPKD selaku BUD                  ANGGARAN



    BENDAHARA                      BENDAHARA
    PENERIMAAN                     PENGELUARAN



     1.STS                         1.SPP-UP/GU/TU/LS
     2.RPH                         2.BUKU2
     3.SPJ-PDPT                    3.SPJ-BELANJA




                         HUBUNGAN
                  FUNGSIONAL & ADMINISTRASI




PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD
              (PPK-SKPD)



                       PENGGUNA
                       ANGGARAN


                    PPK-SKPD
       (SEKRETARIS/TATA USAHA/KEUANGAN)


PENYIAPAN             VERIFIKASI      AKUNTANSI &
   SPM                     SPJ        PELAPORAN
                                      KEUANGAN




                                                       83
            PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
    BENDAHARA UMUM DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



                                            PPKD selaku BUD
                                   (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan


                                                                    SEKRETARIS                 PPK-SKPD




  BIDANG             BIDANG          BIDANG             BIDANG          BIDANG             KUASA BUD
PENDAPATAN          ANGGARAN        AKUNTANSI            ASET          INVESTASI            (KASDA)




1.Memungut         1.Menyusun      1.Melaksanakan     1.Mengelola      1.mengelola
Pendapatan         APBD &          akuntansi          aset daerah      investasi daerah
2.Mengelola        Perubahan       2.Menyusun
Pendapatan         APBD            laporan keuangan
3. Menyerifikasi   2.Mengesahkan   Pemda
pendapatan dr      DPA SKPD        3.Menyusun
bendahara                          laporan semester
penerimaan




                                                                                          84
                            KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

                        KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
                                     (KASDA)




    URUSAN                       URUSAN                        URUSAN                 URUSAN TATA
  PENERIMAAN                  PENGELUARAN                    PELAPORAN                   USAHA


1. Menerima,                1. Menyiapkan SPD               1.   Menyiapkan            1. Urusan Tata
2. Menyimpan                2. Menerbitkan SP2D                  Anggaran Kas              Usaha Internal
3. Uang Daerah              3. Membayar
                                                            2.   Menyusun
                                                                 Laporan Arus Kas
                                                            3.   Memantau
                                                                 Pelaksanaan
                                                                 APBD




                              MODEL STRUKTUR ORGANISASI
                                  SKPD-SKALA BESAR

                              KEPALA SKPD

                            Pj. Pengguna Anggaran



                                                                            Kabag. TU


                                                                             Kasubbag TUK
             Ka. UPT                                      Kabid               Pj. Penatausahaan
       Kuasa Pengguna Angg.                         Kuasa PenggunaAngg.       Keuangan SKPD




           Kasubbid                                     Kasubbid
         Pj. Pelaksana TK                             Pj. Pelaksana TK




                                                             KPA= PEMBUAT KOMITMEN




                                                                                                   85
               MODEL STRUKTUR ORGANISASI
                   SKPD SKALA KECIL


                          KEPALA SKPD
                      Pj. Pengguna Anggaran

                                                              Kabag TU



                                                            Kasubbag TUK
                                                           Pj. Penatausahaan
                                                           Keuangan SKPD




      Ka UPT                                      Kabid SKPD
Kuasa Pengguna Angg                             Pj. Pelaksana TK




          MODEL STRUKTUR ORGANISASI SKPD-
        SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA


      SEKDA KAB/KOT
      Pj. Pengguna Anggaran
                                              KPA=PEMBUAT KOMITMEN


            KABAG
      Kuasa Pengguna Angg



            Kasubbag
        Pj. Pelaksana TK


                                                  Kasubbag TU
                                                Pj. Penatausahaan
                                                Keuangan SKPD




                                                                         86
                     PERAN PELAKU PENATAUSAHAAN

Peran Sekda selaku koordinator pengelolaan Keuda;
   - Peran PPKD selaku BUD;
   - Peran pengguna Anggaran dan KPA;
   - Peran Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
   - Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD


   Pokok-pokok penyempurnaan Pelaksanaan & Penatausahaan
   -   Pembagian wewenang dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah.
   -   Penataan sistem dan prosedur serta dokumen pendukung pelaksanaan dan
       penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
   -   Pergeseran sistem pembayaran dari pola UUDP ke UYHD.
   -   Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mengacu pada standar akuntansi
       pemerintahan (SAP).
   -   Sistem akuntansi ditetapkan oleh KDH dengan Peraturan KDH berdasarkan Perda
       tentang pokok-pokok pengelolaan Keuda yang berpedoman kepada PP.

                         Penatausahaan Keuangan daerah
   -   Penatausahaan pada SKPD
          1. Prosedur Penatausahaan Bendahara Penerimaan
          2. Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran
              Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU)
              Mekanisme pembebanan langsung
   -   Penatausahaan pada SKPKD
           1. Prosedur penatausahaan penerimaan kas
           2. Prosedur penatausahaan pengeluaran kas
              Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang (UP/GU/TU)
              Mekanisme pembebanan langsung

Siklus Anggaran

September 2007                 -      Fase Penentuan Strategi dan Prioritas Anggaran
Oktober 2007                      - Pembaharuan Estimasi/Perkiraan Ke depan
                                  - Seluruh Kementrian dan Lembga diminta menyerahkan
                                      proposal kegiatan pemeliharaan dan reprioritisation
Desember 2007                     - Review Tengah Tahun/Semester
Februari-Maret 2008               - Komite Anggaran bertemu/rapat untuk mereview
                                      usulan/proposal untuk menentukan Alokasi Anggaran
April 2008                        - Komite Anggaran rapat mereview dan memutuskan Usulan
                                      Anggaran final
                                  - Penyiapan Data Pendukung Anggaran
Juni 2008                         - Penyampaian anggaran di Parlemen
Fase Penentuan Strategi dan Prioritas Anggaran : Agustus- September 2007

   -   Perencanaan Negara Bagian (State Plan)
   -   Laporan/Pernyataan Prioritas (Statement of Government Priorities)
   -   Strategi Keuangan (Fiscal Strategy)


                                                                                87
Fase Alokasi Sumber Daya
(Resource Allocation Phase) : October 2007
   - Estimasi 4 tahun ke depan (Four year forward estimates rolled over)
           ( mis : Anggaran 4 thn ke depan-2008-09,2009-10,2010-11,2011-12)
   - Penerbitan Surat Alokasi (Allocation letter issued)
   - Pengajuan Proposal Pemeliharaan (Request: maintance of effort proposals)
   - Pengajuan Proposal Prioritas (Request: reprioritisation proposals)

Fase Alokasi Sumber Daya
(Resource Allocation Phase) : October 2007
   - Pengajuan Rencana Hasil dan Jasa yang diberikan (Request : Result and Services
       Plans)
   - Pengajuan Rencana Manajemen Aset Keseluruhan(Request: Total Asset
       Management Plans)

Review Tengah Tahun/Semester (Mid Year Review) : Desember 2007
   - Revieu Tengah Tahun diterbitkan pada bulan Desember 2007
   - Revieu Tengah Tahun berisi :
         1. Estimasi Anggaran Revisian untuk 4 tahun : 2007-08, 2008-09,2009-
            10,2010-11
         2. Estimasi Revisian termasuk provisional maintenance of effort expenses
         3. Tinjauan Ulang Tentang Perekonomian

Fase Alokasi Sumber Daya
(Resource Allocation Phase) : February/March 2008
   - Komite Anggaran Menyetujui Keseluruhan Anggaran untuk 4 tahun : 2008-
       09,2009-10,2010-11,2011-12
   - Keseluruhan Anggaran Tersebut Disertai :
           1. Perkiraan Pendapatan Revisian (Revised revenue forecasts)
           2. Maintenance of effort yang telah disetujui
          3. Usulan prioritas ulang yang telah disetujui (Approved reprioritisation
              proposals)
   - Surat Alokasi Anggaran ke Dinas-dinas (Budget Allocation Letter issued to
       agencies)


Fase Alokasi Sumber Daya
(Resource Allocation Phase) : April 2008
Dinas-dinas menyerahkan ke Traesuri:
   - Estimasian final untuk tahun 2008-09, 2009-10,2010-11, 2011-12
   - Rencana Hasil dan Jasa final (Final Results and Services Plan)
   - Rencana Manajemen Aset final (Final Total Asset Management Plan)
   - Informasi Pendukung (Information for Budget Papers) seperti policy initiatives,
       individual capital projects

Penyampaian Anggaran (Budget Presentation)-Juni 2008
   - No 1 – Nota Keuangan (Budget Speech)
   - No 2 – APBD (Budget Statement)
   - No 3 – Estimasi Anggaran (Budget Estimates)
   - No 4 – Laporan Infrastruktur (Infrastructure Statement)
   - No 5 – Persetujuan PERDA APBD (Appropriation Bills)
   - Strategi Infrastruktur Negara/Daerah (State Infrastructure Strategy)

                                                                                       88
Pelaporan dan Monitor Anggaran (Budget Monitoring and Reporting)
    - Total Rekening-rekening Sektor (incorporating final Budget Result for 2007-08)
       yang telah di Audit dan dipublikasikan- September 2008
    - Monitoring bulanan dari Treasuri (Treasury monthly monitoring)
    - Expenditure Review Committee memonitor kepatuhan pada anggaran termasuk
       delivery of efficiency divindends.




                                                                                 89
                               BAB V
                       PELAPORAN DAN EVALUASI

A.   Pelaporan

Untuk mengetahui keberhasilan kegiatan perlu dilakukan evaluasi melalui
laporan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Setiap Satker wajib
membuat laporan sesuai dengan ketentuan waktu penyampaian laporan sebagai
berikut:
1. Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
    a. Laporan bulanan realisasi anggaran paling lambat tanggal 5 bulan
         berikutnya (ditujukan ke Subbag. Keuangan dan Subbag. Evapor)
    b. Laporan realisasi keuangan triwulan paling lambat tanggal 5 bulan
         berikutnya setelah triwulan berakhir (ditujukan ke Subbag. Keuangan
         dan Subbag. Evapor)
    c. Laporan realisasi tahunan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya
         setelah tahun anggaran berakhir (ditujukan ke Subbag. Keuangan dan
         Subbag. Evapor)
    d. Laporan Mutasi barang semesteran paling lambat tanggal 10 setelah
         berakhirnya semester yang bersangkutan (ditujukan ke Subbag. RT)
    e. Laporan tahunan Inventaris paling lambat 20 hari setelah berakhirnya
         tahun anggaran. (ditujukan ke Subbag. RT)
    f. Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan (PP 39/sesuai form A, ditujukan
         ke Subbag. Evapor dan Subbag. Keuangan)

2. Kepada Biro Keuangan dan Perlengkapan, tembusan ke Sekretaris Badan:
   a. Membuat LKKA 1 bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 5 bulan
      berikutnya (ditujukan ke Subbag. Keuangan)
   b. Membuat laporan mengenai realisasi/daya serap setiap triwulan
      selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir
      (ditujukan ke Subbag. Keuangan dan Subbag. Evapor)
   c. Membuat laporan tentang penerimaan dan penyetoran pajak selambat-
      lambatnya tanggal 5 tiap bulan (ditujukan ke Subbag. Keuangan)
   d. Membuat Laporan Mutasi barang semesteran paling lambat tanggal 15
      setelah berakhirnya semester yang bersangkutan (ditujukan ke Subbag.
      RT)
   e. Membuat Laporan Tahunan Inventaris paling lambat 30 hari setelah
      berakhirnya tahun anggaran. (ditujukan ke Subbag. RT)

3. Ketua Pelaksana Penelitian:
   a. Membuat laporan triwulan penelitian yang disampaikan kepada Kepala
      Satker selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan
      tersebut berakhir dengan menggunakan form 109.
   b. Membuat laporan akhir penelitian yang disampaikan kepada Kepala
      Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sekretaris Badan
      Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat 1 bulan setelah
      pelaksanaan penelitian tersebut selesai (sesuai jadwal), dibuat rangkap
      5 (lima).

4. Setiap penanggung jawab kegiatan membuat laporan paling lambat 1 bulan
   setelah berakhirnya tahun anggaran.
5. Setiap Satker wajib membuat Lakip sesuai PP No. 8/2006 tentang Pelaporan
   Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah paling lambat 1 bulan setelah
   berakhirnya tahun anggaran.
                                                                          90
Alur penyusunan laporan diatur sebagaimana gambar 4 dan 5 berikut :




                               Kepala
                               Badan



               Kepala                          Kepala                 UAPPA-W
               Satker                          Satker



                          Unit Akuntansi
                ●   Realisasi bulanan
                                                                      KPPN
                ●   Realisasi triwulan
                ●   Arsip Data Komputer (ADK)
                ●   Neraca
                ●   Catatan Atas Laporan Keu.



                         Bendahara
                         Pengeluaran
                         ● Laporan
                           realisasi
                           bulanan
                         ● Laporan LKKA


         Gambar 4. Alur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Keterangan Gambar 4 :
1. Bendahara Pengeluaran setiap akhir bulan wajib membuat laporan realisasi
   bulanan dan LKK untuk disampaikan kepada Unit Akuntansi.
2. Unit Akuntansi menyusun realisasi bulanan, triwulanan, ADK, neraca dan
   CaLK. Selanjutnya disampaikan ke Kepala Satker serta direkonsiliasikan
   dengan KPPN setiap bulan.
3. Kepala Satker akan menyampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan
   Keuangan Daerah. Bagi Kepala Satker di daerah wajib menyampaikan pula
   kepada Koordinator Satker di masing-masing daerah selaku UAPPA-W.
4. Setelah dikompilasi di tingkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah,
   selanjutnya disampaikan ke Sekretaris Jenderal Depkes cq. Kepala Biro
   Keuangan dan Perlengkapan, selaku UAPA.


                                                                             91
                              Kepala
                              Badan



            Kepala                         Kepala                UAKPPBW
            Satker                         Satker



                  Bagian Umum/Bagian TU/Subbag
                            TU/Staf
                 ● Laporan Semester
                 ● Laporan Tahunan Inventaris
                    (LTI)



                     Panitia Penerima Barang
                     dan Panitia Penghapusan
                     ● Berita acara
                        penerimaan barang
                     ● Berita acara
                        penghapusan

                     Gambar 5. Alur Laporan Inventaris

Keterangan Gambar 5:
1. Setelah mendapat tembusan BA Penerimaan/Penghapusan Barang dari
   Panitia Penerima Barang/Panitia Penghapusan, Kepala Bagian Umum dan
   Keuangan/Kabag TU/Kasubbag TU/Staf yang ditunjuk setiap triwulan wajib
   membuat Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) dan setiap akhir tahun
   anggaran dikompilasi menjadi Laporan Tahunan Inventaris (LTI).
2. Laporan Semester dan LTI disampaikan kepada Kepala Satker untuk
   mendapat persetujuan.
3. Kepala Satker menyampaikan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
   Daerah dan bagi Satker daerah wajib menyampaikan pula ke Koordinator
   Wilayah masing-masing.
4. Setelah dikompilasi di tingkat Badan (menjadi Laporan Semester dan LTI
   Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) disampaikan ke Sekretaris Jenderal
   Depkes cq. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.




                                                                      92
B.   Evaluasi

     Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan
     (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan
     standar.

     Salah satu instrumen evaluasi yang dipakai sesuai dengan Keputusan
     Menpan Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 adalah pengawasan melekat
     (waskat).

     1.   Pengawasan melekat (waskat) yang merupakan padanan istilah
          pengendalian manajemen atau pengendalian intern adalah segala
          upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan
          seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif,
          efisien dan ekonomis; segala sumber daya dimanfaatkan dan
          dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara
          wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.
     2.   Unsur-unsur waskat adalah serangkaian kegiatan yang secara
          bersama-sama dilaksanakan dalam mencapai tujuan waskat meliputi
          pengorganisasian, personil, kebijakan, perencanaan, prosedur,
          pencatatan, pelaporan, supervise dan reviu intern.
     3.   Pemantauan adalah rangkaian tindakan yang mengikuti pelaksanaan
          suatu kegiatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk
          mengetahui sedini mungkin kemungkinan terjadinya penyimpangan
          pelaksanaan pekerjaan dilihat dari kebijaksanaan maupun program
          yang telah ditetapkan.
     4.   Evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan antara
          hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma
          yang telah ditentukan/disepakati serta menemukan faktor-faktor yang
          mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana.
     5.   Tujuan pengawasan melekat dalam bidang keuangan dan
          perlengkapan adalah untuk memeriksa kebenaran formal dan
          material. Bila terdapat kesalahan atau penyimpangan segera
          dilakukan tindakan korektif.
     6.   Pelaksanaan pengawasan melekat dilakukan secara terus menerus
          dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




                                                                            93
7.   Sasaran pengawasan melekat adalah:

     a.   Pengelolaan Keuangan:
            Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
            Realisasi penerimaan
            Realisasi pengeluaran
            Penatausahaan Keuangan
            Pertanggungjawaban
            Pemeriksaan Kas Intern setiap 3 bulan sekali
     b.   Pengelolaan Perlengkapan:
            Data Perlengkapan
            Dokumen
            Prosedur
     c.   Pengelolaan Penelitian
            Proposal
            Surat Persetujuan Pelaksanaan Penelitian (SP3)
            Protokol
            Persetujuan Etik bila diperlukan
            SK Tim
            Supervisi pelaksanaan.
     d.   Disiplin Kepegawaian




                                                             94
                                 BAB VI
                                PENUTUP


Dengan tersusunnya Juknis Badan Pengelolaan Keaungan Daerah tahun 2008
diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan mematuhi peraturan perudang-
undangan yang berlaku, baik yang tercantum dalam Juknis ini maupun peraturan
perundang-undangan yang terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat
berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu diharapkan dapat meminimalkan
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban
keuangan.




                                                                         95
                            Daftar Pustaka


1. BPKD Provinsi DIY;
2. Manajemen Keuangan, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt.
3. Pengelolaan Keuangan Pada SKPD, Drs, Nurlan Darise, Ak., M. SI;




                                                                     96

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3277
posted:3/29/2010
language:Indonesian
pages:96