Docstoc

Pokok-pokok UU No 32 th 2009

Document Sample
Pokok-pokok UU No 32 th 2009 Powered By Docstoc
					IMPLIKASI PEMBERLAKUAN
UU NO. 32/2009 TENTANG PPLH
TERHADAP PEMBENTUKAN PERDA
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH




Bahan dipersiapkan bersama oleh Deputi V Bidang Penaatan
Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Asep Warlan Yusuf,
Anggota Tim Penyusun UU No. 32/2009
   Pandangan masyarakat terhadap
   penegakan hukum lingkungan

 Implementasi penegakan hukum lingkungan
 dinilai tidak efektif

 Norma hukum lingkungan berlaku sebagai
 “macan-kertas”

 Aparaturnya dipersepsi tidak “berdaya”
 dengan “kekuatan dunia lain”
                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
           MASALAH PENAATAN LINGKUNGAN
A. KELEMBAGAAN
   - KEWENANGAN KLH
   - KOORDINASI ANTAR APARAT GAKUM RENDAH
  - KEKUATAN ‘LAIN’

B. SDM
   - JUMLAH PPNS TERBATAS
   - KAPASITAS APARAT GAKUM TERBATAS (KEMAMPUAN DAN SARANA),
  - PEMAHAMAN PPLH, POLISI, JAKSA DAN HAKIM

C. SUBSTANSI :
   - AKSES MASYARAKAT (ACCSES TO JUSTICE)
  - MULTI INTERPRETASI PASAL
   - PENERAPAN SANKSI
   - INKONSISTENSI DAN HARMONISASI ANTAR UU ATAUPUN PERDA




                                                                                    3
                                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Regulasi bersifat Enviromental Policy

 Regulasi-regulasi hukum yang semata-mata
  hanya untuk satuan-satuan
  lingkungan/ekosistem, termasuk sistem-sistem
  kebijakan yang berhubungan dengan itu
 Faktor yang ditekankan di sini adalah,
  diregulasikannya berbagai produk perundang-
  undangan yang khusus ditujukan untuk menata
  sistem lingkungan.



                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Regulasi bersifat Integral Policy
 Regulasi hukum di mana tugas dan tujuan pokok
  dari peraturan perundang-undangan tidak saja
  untuk kepentingan lingkungan, tetapi lebih
  ditujukan untuk kepentingan lain seperti pariwisata,
  perindustrian, transmigrasi, perdagangan,
  pekerjaan umum, perumahan, transportasi, dan
  lain-lain
 Dalam kebijakan penataan regulasi ini, sektor
  nonlingkungan hidup menjadi porsi utama dari
  tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan
  tetapi tetap diperhatikan dan dirumuskan beberapa
  pasal ketentuan atas konservasi lingkungan
  sememadai mungkin.

                                         Asep Warlan Yusuf, UUPPLH
                                         32/2009
            Regulasi Bersifat
       Supporting Policy/Beyond Policy
 Regulasi hukum di semua sektor, sepanjang masih
  mampu dilibatkan untuk mendorong
  ditingkatkannya partisipasi pembinaan lingkungan
 mencintai lingkungan dan alam dapat diajarkan
  baik melalui intrakurikuler atau ekstrakurikuler di
  berbagai sekolah, ditambahkan dan diaktifkannya
  LSM, digiatkannya swadaya masyarakat berupa
  partisipasi-partisipasi sosial, spontanitas
  masyarakat, kelompok-kelompok agama, pramuka,
  pemuda, dan lain-lain motivasi yang digerakkan
  oleh keputusan-keputusan departemental.


                                     Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip
pengelolaan lingkungan hidup yang baik (good
environmental governance) yang meliputi a.l:

a. keutuhan unsur-unsur menajemen;
b. kejelasan kewenangan antara pusat dan
   daerah;
c. penguatan pada upaya pencegahan dan
   pemulihan fungsi lingkungan hidup;
d. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen
   pengendalian;


                               Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
e. didayagunakannya pendekatan
   ekosistem/ekoregion dan kerjasama antar
   daerah
f. adanya kepastian dalam merespon dan
   mengantisipasi perkembangan lingkungan
   global;
g. memperkuat demokrasi lingkungan melalui
   akses atas informasi, akses pada partisipasi,
   dan akses keadilan;
h. memperjelas pengaturan penegakan hukum
   perdata, administrasi dan pidana;



                                  Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
i.   mendorong terbentuknya kelembagaan
     pengelolaan lingkungan hidup yang lebih
     efektif dan responsif;
j.   memperkuat kewenangan pejabat pengawas
     lingkungan dan penyidik pegawai negeri sipil
     lingkungan.




                                   Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
              Arah Perubahan UUPLH

1. Politik Hukum LH adalah lebih mengutamakan
   pendekatan hukum administrasi (termasuk baku
   mutu, perizinan, pengawasan, kelembagaan,
   dan sanksi administrasi serta pemberdayaan
   masyarakat )
2. Prinsipnya desentralisasi PLH, namun
   dimungkinkan adanya kewenangan oversight
   sebagai bagian dari pengawasan umum:
  a.   prinsip penggunaan oversight (pemerintah pusat bisa mengambil
       langkah apabila daerah tidak melakukan sebagaimana mestinya)
  b.   pemerintah pusat dapat membatalkan kebijakan dan keputusan
       yang ditetapkan oleh daerah yang menurut penilaian pemerintah
       tidak memenuhi kaedah lingkungan berdasarkan kriteria
       obyektif yang telah ditentukan dalam UUPPLH atau
       bertentangan dengan UU lainnya.


                                              Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
  c. oversight meliputi tindakan membatalkan, mengambil alih dan
     menunjuk pihak ketiga (bisa swasta, badan publik lain, dll) atau
     misalnya kebijakannya dari pusat dan dilaksanakan di daerah.
  d. oversight bukan hanya di daerah tapi juga kepada sektor.
3. Urusan lingkungan dalam kaitan dengan UU
   Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib,
   sehingga Daerah perlu membuat perda
   lingkungan;
4. Isyu lingkungan tidak hanya menjadi urusan
   yang bersifat lokal tapi bersifat nasional dan
   bahkan internasional.
5. Perlu diperhatikan bahwa dalam UU N0. 32/2009
   ttg PPLH menggunakan pendekatan ekoregion




                                               Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Prinsip-prinsip Pendekatan ekoregion:

1. Keterpaduan antar jenis SDA;
2. Keterpaduan antar sektor;
3. Pendekatan lintas administrasi
   pemerintahan;
4. Pendekatan desentralisasi fungsional;
5. Memperkuat kerja sama antar daerah;
6. Pengelolaan dengan melibatkan berbagai
   pemangku kepentingan (multistakeholders);
7. Tidak menghilangkan atau mengurangi
   kewenangan instansi sektor dalam
   pengelolaan SDA;
                              Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
8. Pengelolaan didasarkan pada jenis, karakter
    dan sifat sumber daya alam;
9. Sinkronisasi kepentingan antar jenis investasi;
10. Harmonisasi dengan kearifan lokal;
11. Manfaat ekonomi dan sosial;
12. Keberlanjutan;
13. Pengakuan, penghormatan dan pemenuhan
    hak-hak masyarakat adat.



                                  Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Lingkup pengaturan UU No. 32/2009

1. Pengeinterasian pembangunan
   berwawasan lingkungan (Eco
   Development) dalam kebijakan
   pembangunan;
2. Penguatan partisipasi masyarakat
3. kewajiban analisis dampak lingkungan
   (environmental impact assesment);
4. kejelasan dan efektivitas perizinan
   lingkungan;
                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
5. hak gugat (legal standing);
6. gugatan perwakilan (class action);
7. Prinsip kemudahan akses informasi
    (information access);
8. pengaduan masyarakat
9. pengelolaan terpadu ;
10. kerjasama dan kemitraan masyarakat,
    dunia usaha dan pemerintah;
11. meminta pendapat dari masyarakat
 (public hearing);

                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
12.pengenaan sanksi administratif;
13.pengauditan lingkungan (enveronmental
   auditing);
14.pencemar membayar (polluter pays
   Principle);
15.tanggung jawab dan kompensasi (liability
   and compensastion);
16.tanggung jawab (strict liability);
17.penyelesaian sengketa di luar pengadilan
   (altenative dispute resolution);
18.tanggung jawab pidana (criminal liability)
   bagi pejabat pemberi izin dan/atau
   pengawas;
                             Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
19.pembentukan lembaga penyediaan jasa
   pelayanan penyelesaian sengketa
   (establishment for ADR services);
20.Prinsip delik formal disamping delik
   materil;
21.Prinsip tanggung jawab korporasi
   (corporate liability);
22.pengenaan hukuman tata tertib di luar
   hukuman pidana (extra penal sanction);
   dan
23.pengenaan sistem insentif dan disinsentif.
                              Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
24.Prinsip penguasaan negara
   (management authority);
25.Prinsip pemberlakuan baku mutu
   lingkungan (environmental standard);
26.Prinsip kelembagaan lingkungan
   (management institution);




                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Fungsi “Payung” Pengaturan
PPLH
 UUPPLH sebagai UU “payung” yang
  menjadi rujukan bagi pengelolaan
  lingkungan hidup ;
 UUPPLH merupakan perubahan yang
 mendasar yang memungkinkan terjadinya
 perubahan paradigma yang diatur dalam
 UU sektor.




                         Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
 Fungsi lembaga LH adalah a) advokasi
 (pemberdayaan, penyadaran,
 pembinaan), b) mediasi (penyelesaian
 sengketa antar sektor, sektor dg
 daerah, pemerintah/pemda dengan
 masyarakat) c)
 “provokasi”(meyakinkan kepada
 semua pihak tentang pentingnya
 kepatuhan bahwa LH merupakan
 mainstreaming Pembangunan
 Berkelanjutan), d) penegakan hukum.
                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
           UU No. 23/1997 &                                       UU No. 32/2004
           UU No. 22/1999


                  Pengelolaan                                      Pengendalian
     (Ps. 12 & 13 UU No.23/1997 dan Ps. 11 UU No.22/1999)          (Ps.13 (1)j & 14 (1)j)




     upaya terpadu untuk                                    1.   Penetapan baku mutu;
     melestarikan fungsi lingkungan                         2.   Perizinan;
     hidup yang meliputi:
                                                            3.   Pengawasan;
1.   kebijaksanaan penataan,
                                                            4.   Koordinasi;
2.   pemanfaatan,
                                                            5.   Pengenaan sanksi.
3.   pengembangan,
4.   pemeliharaan,
5.   pemulihan,
6.   pengawasan dan
7. pengendalian lingkungan
   hidup.



                                                                       Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                  HAL BARU DLM UU 32/2009



1. RPPLH
2. EKOREGION
3. KLHS
4. AMDAL
5. PERIZINAN.
6. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN
7. PERATURAN PER UU BERBASIS LH
8. ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN
9. ANALISA RESIKO LINGKUNGAN
10. AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
11. KEARIFAN LOKAL
12. PENINGKATAN PERAN PPLH PPNS
13. SANKSI DAN DENDA MINIMAL DAN MAKSIMAL
14. KEWENANGAN  LEMBAGA LH BUKAN HANYA MENETAPKAN
    DAN MELAKUKAN KOORDINASI TAPI LEMBAGA DGN PORTOFOLIO MENETAPKAN,
    MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEBIJAKAN PPLH.




                                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
             PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LH




PEREN   PE       PE        PE         PENGA
CANA    MAN      NGEN      MELIHA     WASAN              GAKUM
AN      FAATAN   DALIAN    RAAN




                                      Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                           PERBANDINGAN

UU PENGELOLAAN LINGKUNGAN            UU PERLINDUNGAN DAN
HIDUP                                PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


11 BAB 52 PASAL                      17 BAB DAN 127 PASAL


PENCEMARAN LH ADLH                   PENCEMARAN LH ADLH
1.MASUK NYA ATAU DIMASUKKANNYA       1.MASUK ATAU DIMASUKKANNYA MAHLUK
MAHLUK HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU   HIDUP, ZAT, ENERGI DAN/ATAU
KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN     KOMPONEN LAIN KEDALAM LINGKUNGAN
HIDUP                                HIDUP
2.OLEH KEGIATAN MANUSIA              2.OLEH KEGIATAN MANUSIA
3.SEHINGGA KUALITASNYA TURUN         3.SEHINGGA MELAMPAUI BAKU MUTU
SAMPAI KE TINGKAT TERTENTU           LINGKUNGAN HIDUP YANG TELAH
4.YANG MENYEBABKAN LH TIDAK DAPAT    DITETAPKAN.
BERFUNGSI SESUAI DENGAN
PERUNTUKANNYA.



                                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
    PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
    (Pasal 5 – 11)
                                                                     DATA&INFORMASI:
                                                                     a.      POTENSI DAN
                                                                             KETERSEDIAAN;
                                          TINGKAT NASIONAL
                                                                     b.      JENIS YANG
               INVENTARISASI LH           PULAU/KEPULAUAN                    DIMANFAATKAN;
PERENCANAAN
                                                                     c.      BENTUK PENGUASAAN;
                                          EKOREGION
                                                                     d.      PENGETAHUAN
               DASAR                                                         PENGELOLAAN;
                                                                     e.      BENTUK KERUSAKAN
                                         DITETAPKAN OLEH MENTERI             DAN;
              PENETAPAN WILAYAH
              EKOREGION                                              f.      KONFLIK DAN PENYEBAB
                                                                             KONFLIK

                              NASIONAL
                                                               MEMPERTIMBANGKAN
                RPPLH         PROPINSI
                                                               a.   KARAKTERISTIK BENTANG
                              KAB./KOTA                             ALAM;
                                                               b.   DAERAH ALIRAN SUNGAI
                                                               c.   IKLIM;
                                                               d.   FLORA DAN FAUNA;
                        MEMUAT :
                        a. PEMANFAATAN/PENCADANGAN SDA         e.   SOSIAL BUDAYA;
                        b. PEMELIHARAAN DAN PERLIND            f.   EKONOMI;
                          UNGAN KUALITAS/FUNGSI LH
                        c. ADAPTASI DAN MITIGASI THDP          g.   KELEMBAGAAN
                           PERUBAHAN IKLIM                          MASYARAKAT;
                                                               h.   HASIL INVENTARISASI
                                                                    LINGKUNGAN HIDUP
                    BERDASARKAN
                    RPPLH




PEMANFAATAN
\
                                       MEMPERHATIKAN :
                   APABILA RPPLH
                                       Keberlanjutan Proses dan
                   BELUM ADA 
                                       Fungsi LH
                   BERDASARKAN
                                       Keberlanjutan Prod LH
                   DAYA TAMPUNG
                                       Keselamatan, Mutu Hidup dan
                   DAN DAYA DUKUNG
                                       Kesejahteraan Masyarakat



                     MENTERI U/ NASIONAL DAN PULAU/KEPULAUAN
 DITETAPKAN OLEH     GUBERNUR U/PROP DAN EKOREGION LINTAS KAB
                     BPT/WLKT U/KAB/KOTA DAN EKOREGION KAB/KT


                                            Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(Pasal 5 – 11)

                                                     PALING LAMA 2 TAHUN
                                                     AMDAL  AUDIT
                                    AMDAL            UKL/UPL  UPPLH
 RPPLH                KLHS          UKL/UPL
                                                                                        Izin LH
                                    SPPLH



                ANALISIS                   AUDIT                         AUDITOR
               RESIKO LH                LINGKUNGAN                    BERSERTIFIKASI




SEGALA USAHA/KEGIATAN YANG                       VOLUNTERY
MENIMBULKAN DAMPAK PENTING,
                                                  UNTUK MENINGKATKAN KINERJA LH
ANCAMAN EKOSISTEM PADA KEHIDUPAN,
KESEHATAN, KESELAMATAN MANUSIA
                                                 MANDATORY :
                                                  YANG BERISIKO TINGGI
                                                  TIDAK TAAT TERHADAP PERUNDANG
                                                   UNDANGAN




                                                         Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

 Adalah rangkaian analisis yang sistematis,
  menyeluruh, dan partisipatif untuk
  memastikan bahwa prinsip pembangunan
  berkelanjutan telah menjadi dasar dan
  terintegrasi dalam pembangunan suatu
  wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
  dan/program.




                               Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Muatan KLHS:
a. kapasitas daya dukung dan daya
     tampunglingkungan hidup untuk
     pembangunan;
b.   perkiraan mengenai dampak dan risiko
     lingkungan hidup;
c.   kinerja layanan/jasa ekosistem;
d.   efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e.   tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi
     terhadap perubahan iklim; dan
f.   tingkat ketahanan dan potensi
     keanekaragaman hayati.
                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Pembuatan KLHS:
1. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah
   Daerah untuk membuat KLHS;
2. Pembuatan KLHS ditujukan untuk
   memastikan prinsip pembangunan
   berkelanjutan telah menjadi dasar dan
   terintegrasi dalam kebijakan, rencana
   dan/atau program pembangunan suatu
   wilayah.
3. Pembuatan KLHS dilaksanakan dengan
   melibatkan masyarakat dan pemangku
   kepentingan, yang dilaksanakan secara
   transparan, terbuka, netral, tidak berpihak,
   setara dan demokratis.
                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Mekanisme pelaksanaan KLHS:
a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,
   dan/atau program terhadap kondisi
   lingkungan hidup di suatu wilayah;
b. perumusan alternatif penyempurnaan
   kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
   keputusan kebijakan, rencana, dan/atau
   program yang mengintegrasikan prinsip
   pembangunan berkelanjutan.


                             Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
       PENCEMARAN / KERUSAKAN LINGKUNGAN


  Diukur melalui                                             PERUBAHAN
                                                             IKLIM
  BAKU MUTU                     KRITERIA BAKU
  LINGKUNGAN                    KERUSAKAN
                                                             EKOSISTEM



air;                               Tanah untuk biomassa
air limbah;                        Terumbu karang
                                   Mangrove
air laut;
                                   padang lamun
udara ambien;                      Gambut
emisi;                             Karst
gangguan;                          Kebakaran Hutan
                                   BK ekosistem lainnya sesuai dengan
Baku mutu lain sesuai dengan.
                                   perkembangan IPTEK
Perkembangan IPTEK

                                            Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                                         PENCEMARAN
                                                                                            SANKSI          DENDA


                                                                                              M   M         M   M
                               PP                                                             A   I         A   I
                               Pasal 20 ayat                                                  X   N         X   N
                               (4)



                                                  Sengaja                   BAKU              3 10          3   10
                          BM AIR                  (Pasal 98)                MUTU
                                                                                              4 12          4   12
MASUK ATAU DIMASUK        BM AIR LAUT
                                                                            LUKA
KANNYA MAHLUK HI          BM UDARA AMBIEN                                                     5 15          5   15
                                                   Lalai
DUP, ZAT, ENERGI DAN/                                                       MATI
                                                   (pasal 99)
ATAU KOMPONEN
LAIN KEDALAM LING
KUNGAN HIDUP OLEH
KEGIATAN MANUSIA          BAKU MUTU
SEHINGGA MELAM
PAUI BAKU MUTU LING       LINGKUNGAN
KUNGAN HIDUP YANG
TELAH DITETAPKAN
(Pasal 1 ayat 14                                   Apabila sanksi adm               Paling lama
                          BM Air imbah
                                                   tidak dipatuhi serta             3 tahun dan
                          BM emisi                 pelanggaran lebih                3M
                          BM Gangguan              dari satu kali  Pasal           (pasal 100
                                                   100 ayat (2)                     ayat 1)
SETIAP ORANG DILARANG
MELAKUKAN PENCEMARAN          PP
DAN PERUSAKAN (PASAL 69       Pasal 20
ayat point a                  ayat (3)
                                                                        Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                              IZIN LINGKUNGAN (pasal 36 sd 41)

RPPLH
                                                     Komisi berlisensi


                       Usaha /           AMDAL                             SKKLH /
KLHS
                       kegiatan         /UKL/UPL                         Rekomendasi
                                                                           UKL/UPL

                                         batal

 Cacat hukum, kekeliruan
 penyalahgunaan, ketidakbenaran,
 pemalsuan data, dokumen/informasi                    Izin   persyaratan
 Penerbitannya tidak memenuhi syarat              lingkungan             Izin Usaha
 dalam keputusan komisi
                                                                                      Izin lh dicabut
 Tidak melaksanakan kewajiban dalam
 AMDAL/UKL-UPL
                                                                                       izin usaha
                                                                                      batal
                                                                                      Izin lh kegiatan
                                                                                      berubah 
                                                                                      izin usaha
             Keputusan TUN
                                                                                      diperbaharui


                                                 pengumuman
                                                                    Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
     AMDAL                                           UKL/UPL

                         Dasar pemberian
                         Izin lingkungan



bagi usaha/kegiatan                        bagi usaha/kegiatan
yang berdampak penting                     yang tidak wajib amdal


Penyusun mempunyai                         Usaha dan/atau kegiatan
Sertifikat kompetensi                      yang tidak wajib UKL-UPL
                                           wajib membuat surat
                                           pernyataan kesanggupan
Komisi mempunyai                           pengelolaan & pemantauan l
lisensi                                    ingkungan hidup




                                                      Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
PERATURAN BERBASIS LINGKUNGAN
(pasal 44)

                      WAJIB
                  MEMPERHATIKAN




SETIAP                            PERLINDUNGAN FUNGSI LH
PENYUSUNAN
PER UU PADA TKT                   PRINSIP PERLINDUNGAN
NASIONAL DAN                               DAN
DAERAH                               PENGELOLAAN LH




                                    Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP
(Pasal 45)

PEMERINTAH                              KEGIATAN PPLH
                      WAJIB
dan DPR
                 MENGALOKASIKAN         PROGRAM
                 ANGGARAN YG            PEMBANGUNAN YG
 PEMERINTAH      MEMADAI                BERWAWASAN
 DAERAH DAN                             LINGKUNGAN
 DPRD




                      WAJIB              DAERAH YG MEMILIKI
                                         KINERJA PPLH YG BAIK
                 MENGALOKASIKAN
                 ANGGARAN DAK yg
                 MEMADAI




                                   Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
    Anti SLAPP: Anti Strategic Law Suit Against Public
    Participation
                                          (pasal 66)


                                    Ketentuan ini dimaksudkan untuk
Setiap orang yang                   melindungi korban dan atau pelapor
                                    yang menempuh cara hukum akibat
memperjuangkan hak                  pencemaran atau perusakan lingkungan
atas lingkungan hidup               hidup
yang baik dan sehat
tidak dapat dituntut                Perlindungan ini dimaksudkan untuk
secara pidana maupun                mencegah tindakan pembalasan dari
digugat perdata                     terlapor melalui pemidanaan atau
                                    gugatan perdata dengan tetap
                                    memperhatikan kemandirian peradilan




                                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                       KETENTUAN PERALIHAN


PALING LAMA 1 TAHUN                       PALING LAMA 2 TAHUN

1.   PENYUSUN AMDAL WAJIB MEMILIKI        1.   USAHA/KEGIATAN YG MEMPUNYAI IZIN
     KOMPETENSI.                               USAHA TANPA AMDAL WAJIB
2.   AUDITOR LINGKUNGAN WAJIB MEMILIKI         MENYELESAIKAN AUDIT LINGKUNGAN.
     SERTIFIKASI KOMPETENSI               2.   USAHA/KEGIATAN TELAH MEMILIKI IZIN
3.   SEGALA IZIN PLH YG DIKELUARKAN O/         USAHA TANPA UKL/UPL WAJIB MEMBUAT
     MENTERI, GUBERNUR, BUPATI/                DOKUMEN PENGELOLAAN
     WALIKOTA WAJIB DI INTEGRASIKAN DLM        LINGKUNGAN.
     IZIN LINGKUNGAN.
4.   PERATURAN PELAKSANAAN
     DITETAPKAN.




                                                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
            KETENTUAN PENUTUP

SEMUA PERATURAN PERUU YG MERUPAKAN PERATURAN
PELAKSANAAN UU 23/97 TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK
BERTENTANGAN ATAU BELUM DIGANTI DGN PERATURAN PELAK
SANAAN UU INI  pasal 124


PERATURAN PELAKSANAAN UU INI DITETAPKAN PALING LAMA
1 (SATU TAHUN) SEJAK UU INI DIBERLAKUKAN  pasal 126


PADA SAAT UU INI MULAI BERLAKU, UU 23/97 DICABUT DAN
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI-- pasal 125




                                    Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                               PENEGAKAN HUKUMLINGKUNGAN



ADMINISTRASI                          PIDANA               PERDATA
(Pasal 76 sd 83)                      (pasal 93 sd 120)    (pasal 83 sd 93)

FUNGSI                                FUNGSI                 FUNGSI



                                                            Ganti Rugi dan
Pencegahan dan                        Efek Jera dan         Pemulihan
penanggulangan                        Efek Derita           Lingkungan



Deputi Penaatan Lingkungan,
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
                                                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
 PENGAWASAN
 (pasal 71 – pasal 75)


                                    •Menteri
                                    •Gubernur
  Wewenang                          •Bupati/Walikota
                                    (sesuai kewenangannya)

Melakukan Pengawasan thd kegiatan
&/atau usaha :
- Peraturan PUU dibidang PPLH
- Izin Lingkungan
                                                         dapat mendelegasikan
                                                         kewenangannya pada
                                                         pejabat/instansi teknis di
                                                         bidang perlindungan dan
Menetapkan PPLH yang merupakan                           pengelolaan lingkungan
pejabat fungsional                                       hidup




                                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
PENGUATAN PENGAWASAN :

     PENGAWASAN LAPIS KEDUA
     (second line inspection) psl
     73

       Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan
       penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin
       lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika
       Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di
       bidang perlindungan dan pengelolaan LH


       Kewenangan PPLH untuk menghentikan
       pelanggaran tertentu di lapangan
       (pasal 74 ayat (1) huruf J)


                                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                                Meminta Keterangan
                                Membuat Catatan
                                Membuat Salinan Dokumen
                                Memasuki tempat tertentu
                                Memotret
PEJABAT PENGAWAS   kewenangan   Membuat rekaman audio visual
   LINGKUNGAN
      HIDUP
                                Mengambil sampel
                                Memeriksa peralatan
                                Memeriksa instalasi/Alat Transportasi
                                Pemantauan
                                Menghentikan pelanggaran tertentu




                                                   Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
SANKSI ADMINISTRASI
(pasal 76 sd pasal 83)

                                         Pembekuan izin,
 1. Teguran                              pencabutan izin,
 2. Paksaan Pemerintah                   denda keterlambatan,
 3. Pembekuan izin                       dijatuhkan apabila
 4. Pencabutan izin                      paksaan pemerintah
                                         tidak dilaksanakan




 1. Menteri                             Second Line Enforcement
 2. Gubernur             Menteri dapat menerapkan sanksi adm, jika pemerintah
 3. Bupati/walikota       menganggap Pemda secara sengaja tdk menerapkan
 Sesuai kewenangannya            sanksi adm thd pelanggaran yang serius



                                             Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Paksaan                         Dijatuhkan tanpa didahului
Pemerintah                      teguran apabila pelanggaran
(pasal 80)                      menimbulkan:
                                1. Ancaman yg sangat
                                    serius bagi manusia & LH
                                2. Dampak yg lebih besar &
1. Penghentian sementara            lebih luas
   kegiatan produksi            3. Kerugian yg lebih
2. Pemindahan srana produksi        besarbagi LH
3. Penutupan saluran
   pembuangan air limbah atau
   emisi
4. Pembongkaran
5. Penyitaan
6. Penghentian sementara
   seluruh kegiatan
7. Tindakan lain untuk
   menghentikan pelanggaran
   dan pemulihan.



                                             Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
    PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
    (pasal 84 – pasal 92)




                                                           DILUAR PENGADILAN
                       MELALUI PENGADILAN
Kedaluarsa                                                Secara sukarela utk
ajukan gugatan:   Gugatan Perbuatan melawan               mencapai kesepakatan
sejak
diketahuinya
                  Hukum
penc/kerusak
                                                          Mediasi, negosiasi,
Tdk berlaku utk   Legal Standing LSM – telah
B3/LB3            melaksanakan kegiatan nyata 2 thn       arbitrase

                  Legal standing Pem & Pemda              Pemerintah menfasilitasi
                                                          pembentukan Lembaga
                  Class actions                           Penyedia Jasa
                  Strict liability – tanpa pengecualian
                                                          Penyelesaian sengketa



                                                            Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
HAK GUGAT ORGANISASI LINGKUNGAN
(Pasal 92)



                       - TINDAKAN TERTENTU
 NGOs
                       - PENGELUARAN RIIL



           a.   BERBENTUK BADAN HUKUM
           b. ANGGARAN DASAR ORGANISASI
              TERSEBUT DIDIRIKAN UNTUK
              KEPENTINGAN PELESTARIAN FUNGSI
              LINGKUNGAN HIDUP
           c.   KEGIATAN NYATA DENGAN ANGGARAN
                DASAR PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN




                                        Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
        GUGATAN TATA USAHA NEGARA
        (Pasal 93)


SETIAP ORANG     MENGAJUKAN GUGARAN TUN            PEJABAT NEGARA




                                 MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA
                                 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
                                 AMDAL TETAPI TIDAK DILENGKAPI DENGAN
                                 DOKUMEN


                                 MENERBITKAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA
                                 KEGIATAN YANG WAJIB UKL/UPL TETAPI
                                 TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN



                                 MENERBITKAN IZIN USAHA DAN/ATAU
                                 KEGIATAN YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN
                                 IXIN LINGKUNGAN


                                           Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                                      PENYELESAIAN
                                   SENGKETA LH DI LUAR
                                       PENGADILAN
                                    Pasal 85 s.d pasal 86




                                                                                  JASA PENYELESAIAN
        KAPAN                  TUJUAN                       CARA
                                                                                     SENGKETA LH


1.   TERJADI
     PENC/PERUSAKAN
     LINGK                                                                    PEMERINTAH/MASYARA-
                                                  1. NEGOSIASI
                       MENCAPAI KESEPAKAT-                                    KAT MEMFASILITASI
                       AN MENGENAI :              2. MEDIASI
2.   TIMBUL KERUGIAN                                                          MEMBENTUK
     LH/ORANG          1. BENTUK DAN BESARNYA     4. ARBITRASI                LPJPPSLH
                          GANTI KERUGIAN DAN/
3.   ADA SENGKETA         ATAU
     PARA PIHAK        2. MENGENAI TINDAKAN
                          TERTENTU GUNA MEN-
4.   PARA PIHAK           JAMIN TIDAK AKAN
     SEPAKAT              TERJADI/TERULANG-
     BERMUSYAWARAH        NYA DAMPAK NEGATIF
                          TERHADAP LH.




                                                                                                       50
                                                                   Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                 JENIS TINDAK PIDANA




          MATERIIL                      FORMIL


Perlu dibuktikan:            1.   Tidak perlu dibuktikan
1. Lingkungan telah
                                  lingkungan telah
                                  tercemar, cukup
   tercemar/rusak                 dibuktikan terdakwa
                                  telah melakukan
2.   Hubungan sebab               perbuatan
     akibat antara                pelanggaran
     lingkungan yg
     tercemar/rusak
     dengan kegiatan yg
     didakwa
     mencemari/merusak                                                        51

                                          Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                             Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan
                             Sanksi dan denda maksimum dan minimum
PENEGAKAN HUKUM PIDANA       kortporasi



                             Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)
                             Sanksi administrasi
          ULTIMUM REMIDIUM   Pelanggaran dilakukan lsatu kali



                             Pencemaran dan perusakan LH
                             Sanksi administrasi tidak dipatuhi
                             Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali
                             Memasukkan B3 yg dilarang
                             Memasukkan LB3 di NKRI
                             Memasukkan limbah di NKRI
                             Membuang limbah
                             Membuang B3 dan LB3
          PREMIUM REMIDIUM   Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)
                             Melakukan pembukaan lahan dengan membakar
                             Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi
                             Memberikan informasi palsu,menyesatkan
                             menghilangkan, merusak, dan ket tidak benar




                                                   Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                                                     Penyidik
                                                     POLRI

                                             KOORDINASI



                                            Jaksa
  PPNS
             SPDP                         Penuntut
   LH        BERKAS PENYIDIKAN
                                           Umum


                Menangkap dan menahan

                pemeriksaan
Kewenangan
lainnya
                penyitaan

                penggeledahan

                Menghentikan penyidikan


                                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
           TINDAK PIDANA KORPORASI
           (Pasal 116 - 120)


                                                              PIDANA TAMBAHAN (TATA TERTIB):
                 BADAN USAHA              PENGURUS            a.   PERAMPASAN KEUNTUNGAN
                                                                   YANG DIPEROLEH DARI
TINDAK PIDANA                                                      TINDAK PIDANA
                                                              b.   PENUTUPAN SELURUH ATAU
                 PEMBERI                  PIDANA, DENDA            SEBAGIAN TEMPAT USAHA
                 PERINTAH/                DIPERBERAT 1/3           DAN/ATAU KEGIATAN
                 PEMIMPIN
                                                              c.   PERBAIKAN AKIBAT TINDAK
                 TINDAK PIDANA                                     PIDANA
                                                              d.   KEWAJIBAN MENGERJAKAN APA
                                                                   YANG DILALAIKAN TANPA HAK
                 DIPIDANA SEBAGAI PELAKU
                 FUNGSIONAL KARENA:                           e.   PENEMPATAN PERUSAHAN
                                                                   DIBAWAH PENGAMPUNAN
                 •MEMILIKI KEWENANGAN                              PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN
                  TERHADAP PELAKU FISIK

                 • MENERIMA TINDAKAN PELAKU
                   FISIK :
                        • MENYETUJUI
                        • MEMBIARKAN
                        • TIDAK CUKUP MELAKUKAN
                           PENGAWASAN
                        • MEMILIKI KEBIJAKAN YG
                           MEMUNGKINKAN TERJDNYA
                           TINDAK PIDANA
                                                           Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
     Pelanggaran                   Pidana              Denda (rupiah)
                            Minimum   Maksimum     Minimum             Maksimum
Memasukkan B3               5 tahun    15 tahun     5 miliar             15 miliar
Membakar lahan              3 tahun    10 tahun     3 miliar             10 miliar
Melakukan usaha
dan/atau kegiatan           1 tahun     3 tahun     1 miliar              3 miliar
tanpa izin
Menyusun AMDAL
tanpa memiliki sertifikat
                               -        3 tahun          -                3 miliar
kompetensi penyusun
AMDAL
Menerbitkan izin
lingkungan tanpa
                               -        3 tahun          -                3 miliar
dilengkapi AMDAL atau
UKL-UPL



                                                  Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                                Pidana            Denda (rupiah)
    Pelanggaran
                         Minimum   Maksimum    Minimum            Maksimum
Menerbitkan izin usaha
tanpa dilengkapi izin       -        3 tahun        -               3 miliar
lingkungan
Dengan sengaja Tidak
melakukan pengawasan
yang mengakibatkan
                                                                      Atau
pencemaran/kerusakan        -        1 tahun        -
                                                                    500 juta
yg mengakibatkan
hilangnya nyawa
manusia
Memberikan informasi
                            -        1 tahun        -               1 miliar
palsu
Tidak melaksanakan
perintah paksaan            -        1 tahun        -               1 miliar
pemerintah
Menghalang-halangi
pejabat pengawas            -        1 tahun        -               500 juta
dan/atau PPNS
                                                                                    56
                                                Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                        •GREEN BENCH
                        •Sertifikasi hakim
                        •Peradilan lingkungan
                        •Pengadilan khusus/ad hoc




                                                                              SKB
                                                                             MENLH,
                                                                            KAPOLRI,
                                  GAKUM TERPADU
                                                                            JAKGUNG




GAKUM          GAKUM PERDATA              GAKUM PIDANA
ADMINiSTRASI




                    VERIFIKASI


               Pos Pengaduan LH

                    Laporan/
                    pengaduan
                    masyarakat                                                          57
                                                    Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
Strategi Penaatan dan Penegakan
Hukum Lingkungan Terpadu


           Strong                                                         “Cleaning the
                                                                            Cleaners”
         Political will
                                                                          (Enforcement
               &                                                           Institution’s
         Leadership                         Green                            Reform)
                                            Bench      Penaatan
                                                       Sukarela
                          Penegakan Hukum
                            Lapis Pertama   Dumas &
                                 dan        Peny,
                                                         Perizinan terpadu
                              Kedua         sengketa          Sebagai
                                                             Perangkat
                                                           Pengawasan
        Tekanan Publik                Penegakan
              &                        Hukum     Institusi LH
        Kontrol Publik                 Terpadu Pusat & Daerah
                                                  Yang kuat


                                                                                            58
                                                        Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
            PROGRAM PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN




    PENGEMBANGAN
    SISTEM DAN                    PENANGANAN        PENINGKATAN
    KEBIJAKAN                     KASUS             KAPASITAS




1. PENGADUAN LINGKUNGAN           1. PENGELOLAAN    1. PPNS/PPLH
    ELEKTRONIK                       PENGADUAN
  (ONLINE SYSTEM)                                   2. KEPOLISIAN
                                  2. PIDANA
2. PENEGAKAN HUKUM                                  3. KEJAKSAAN
    LINGKUNGAN TERPADU            3. PERDATA
  (ONE ROOF ENFORCEMENT                             4. HAKIM LINGKUNGAN
                                  4. ADMINISTRASI
    SYSTEM)                                         5. PENGELOLA
3. SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN                        PENGADUAN
   (JUDGES SERTIFICATION)
4. EVALUASI PERDA LINGKUNGAN                        6. RAKORNAS/RAKOREG
5. PENYLESAIAN RPP DAN PERMEN                          GAKUM
6. CETAK BIRU PENAATAN                              7. JURNAL GAKUM
    LINGKUNGAN
7. PENYUSUNAN PEDOMAN




                                                    Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
                            PENGEMBANGAN KERJASAMA




                                                     KERJA SAMA DENGAN



SERTIFIKASI HAKIM
LINGKUNGAN (JUDGES                                   MAHKAMAH AGUNG
SERTIFICATION)

PENEGAKAN HUKUM                                       KEPOLISIAN DAN
LINGKUNGAN TERPADU                                    KEJAKSANAAN
  (ONE ROOF ENFORCEMENT
SYSTEM)

                                                      DEPDAGRI , DEP HUKUM
EVALUASI PERDA LINGKUNGAN
                                                      DAN HAM




                                                      Asep Warlan Yusuf, UUPPLH 32/2009
        TERIMA KASIH




Asep Warlan Yusuf, UUPPLH
32/2009
Ringkasan Biodata

     Prof. Dr. H. ASEP WARLAN YUSUF, SH.,MH
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960
Alamat Rumah         : Jln. Salendro Timur VII No. 10
              Tlp/Fax. (022) 87340769 Bandung
                   HP: 0816.62.4195
                E-mail: warlan@bdg.centrin.net.id
Alamat Kantor : Fakultas Hukum Unpar
              Jalan Ciumbuleuit 94 – Tlp: (022) 2033097
              Fax: (022) 2042377 Bandung, 40141
              E-mail: warlan@home.unpar.ac.id
Agama:         Islam
                      PENDIDIKAN
Doktor Ilmu Hukum (S-3) : Universitas Indonesia, lulus 2002
Magister Hukum (S-2) : Universitas Padjadjaran, lulus 1990
Sarjana Hukum (S-1): Universitas Katolik Parahyangan,
  lulus 1984

      Course on Legal Drafting, Indonesia-Netherlands Cooperation,
       1986;
      Course on Decentralization in Planning and Organization,
       Indonesia-Netherlands Cooperation, 1989;
      Course on Adiministrative Law Enforcement: A Study Comparative
       between Netherlands and Indonesia, 1995;
      Course on Environmantal Law and Administration, VROM Ministry
       of Netherlands - Leiden University, Den Haag Netherlands 1998;
      Training on Environmental Law and Enforcement, AUS-Aid - MA -
       ICEL, 2000.

PEKERJAAN
1984 – sekarang : Dosen pada Fakultas Hukum
 Unpar Bandung


JABATAN FUNGSIONAL
Pangkat/Jabatan Akademik: IV/E Guru Besar

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12749
posted:3/26/2010
language:Indonesian
pages:64
Description: Pokok-pokok UU No 32 Th 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagaimana implikasi pemberlakuan UU tersebut terhadap pembentukan perda lingkungan hidup daerah