Perencanaan Pengawasan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah - PDF by DadangSolihin

VIEWS: 753 PAGES: 29

Workshop Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Grand Asia Hotel-Jakarta, 25 Maret 2010

More Info
									                                                                                     www.dadangsolihin.com                    2




                         Materi                                         Tahapan
                                                                                     PP 8/2008
                                                                                           Penyusunan
                                                                tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
                                                                   Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

•   PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,       1.    Pembangunan Daerah;
    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana          2.    Perencanaan Pembangunan Daerah;
    Pembangunan Daerah                                     3.    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah             4.    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
                                                           5
                                                           5.    Rencana K j P b
                                                                 R         Kerja Pembangunan D      h (RKPD);
                                                                                              Daerah (RKPD)
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
                                                           6.    Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
•   Kegagalan Perencanaan                                        SKPD);
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal             7
                                                           7.                                                 (Renja-SKPD);
                                                                 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
•   Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan             8.    Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
•   Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                    9.    Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
                                                           10.
                                                           10    Pengendalian;
                                                           11.   Evaluasi;
                                                           12.   Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).


                        www.dadangsolihin.com          3                             www.dadangsolihin.com                    4
                                                                                  Apa Itu Pembangunan?
                                                                                   p            g
                                                                         Pembangunan adalah:                               Tujuan Pembangunan:
                                                                           proses perubahan ke                  1.    Peningkatan standar hidup (levels
                                                                           arah kondisi yang lebih                    of living) setiap orang, baik
                                                                           baik                                       pendapatannya, tingkat konsumsi
                                                                                                                      pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                           melalui upaya yang                         kesehatan, pendidikan, dll.
                                                                           dilakukan secara                     2.    Penciptaan berbagai kondisi yang
                                                                           terencana
                                                                           terencana.                                         ki k tumbuhnya rasa
                                                                                                                      memungkinkan t      b h
                                                                                                                      percaya diri (self-esteem) setiap
                                                                                                                      orang.
                                                                                                                3.
                                                                                                                3     Peningkatan kebebasan
                                                                                                                      (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                                                                                              Todaro, 2000


                          www.dadangsolihin.com                   5                                       www.dadangsolihin.com                             6




                                                                           Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                            How?                                                                                                           • Mengurangi
                                                                                                    Sarana dan
                                                                                                  Prasarana yang                             ketimpangan
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan                                              memadai dan                             • Memberdayakan
                                                                                                    berkualitas                              masyarakat
       antar daerah
                                                                                                                                           • Mengentaskan
       antar sub daerah                                                                                                                      kemiskinan.
                                              keadilan).
       antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)                                                                                    • Menambah lapangan
                                                                                                                                             kerja.
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.                                                             Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.                                                       Pemanfaatan
                                                                                                                        kondusif             SDA
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.                                 sumber daya secara
                                                                                                    berkualitas
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                                                                      Koordinasi yang
   agar bermanfaat bagi g
    g                                   g     generasi masa
                      g generasi sekarang dan g                                      semakin baik antar
   datang (berkelanjutan).                                                             stakeholders



                                                                      Peningkatan kapasitas
                                                                              SDM
                          www.dadangsolihin.com                   7                                       www.dadangsolihin.com                             8
PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH
                                                                                              PEMBANGUNAN DAERAH
                                                                                                        Dilaksanakan Melalui:
   p y
 Upaya terencana untuk
                                          Upaya untuk memberdayakan
 meningkatkan kapasitas                                                        Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                          masyarakat di seluruh daerah                                                                        Good Governance
  Pemerintahan Daerah                                                               Daerah                       Sumberdaya

  Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu                        Keseimbangan Peran Tiga Pilar
kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
   profesional dalam:                            masyarakat untuk:
                                                                                  Pemerintahan                   Dunia Usaha                       Masyarakat

                                            Menikmati kualitas kehidupan          Menjalankan dan
Memberikan pelayanan kepada                                                    menciptakan lingkungan        Mewujudkan penciptaan             Penciptaan interaksi
masyarakat,                                            baik, maju,
                                            yang lebih baik maju dan
                                            tenteram,                          politik dan hukum yang          lapangan kerja dan              sosial, ekonomi dan
Mengelola sumber daya                       Peningkatan harkat, martabat,       kondusif bagi unsur-              pendapatan.                         politik.
ekonomi daerah.                             dan harga diri
                                                       diri.                          unsur lain.

                           www.dadangsolihin.com                          9                                    www.dadangsolihin.com                                  10




           Pergeseran Paradigma:                                                              Pelaku Pembangunan:
        From Government to Governance
                                                                                              Paradigma Governance
                                                                                              P   di    G
                                                                                 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                                                                                    transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                                                                 yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb
                                                                                                                 Tenaga Kerja
                                                                                                 Kontrol                           Kontrol



                                                                                      Dunia Usaha 
                                                                                                                 Pemerintah                   Masyarakat
                                                                                        Swasta
          Government                               Governance
  Memberikan hak ekslusif bagi           Persoalan-persoalan publik                                  Nilai                      Redistibusi
                          hal-hal
  negara untuk mengatur hal hal          adalah urusan bersama                                  Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                                                                                                            Melalui Pelayanan
  publik,                                pemerintah, civil society dan                                              Pasar
  Aktor di luarnya hanya dapat           dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara
                j      g                 utama.                                          sendi sendi          dipenuhi,
                                                                                 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
  mengijinkannya.                                                                Good.
                           www.dadangsolihin.com                          11                                   www.dadangsolihin.com                                  12
                                                                               Pelaku Pembangunan: Stakeholders
         Model Governance
                Sektor Swasta     Sektor Publik        Sektor Ketiga                              STATE                        CITIZENS
                                                                                                  Executive                    organized into:
   Tingkat        Perusahaan        Organisasi              LSM
                                                                                                  Judiciary        Community-based organizations
Supranasional
  p              transnasional   Antar Pemerintah      Internasional                                               Non governmental
                                                                                                                   Non-governmental organizations
                                                                                                 Legislature
                                                                                                                      Professional Associations
                                                                                                Public service
                                                                                                                          Religious groups
                                                                                                   Military               Women’s groups
  Tingkat
     g           Perusahaan                              Ormas/LSM                                  Police                      Media
  Nasional        Nasional        GOVERNANCE              Nasional
                                                                                                             BUSINESS
                                                                                                     Small / medium / large enterprises
   Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                                                                                        Multinational Corporations
 Subnasional         Lokal            Lokal
                                                                                                            Financial institutions
                                                                                                               Stock exchange
                                           (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                          www.dadangsolihin.com                           13                           www.dadangsolihin.com                            14




                                                                                Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
                           Troika                                                                              y
                                                                                  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



                                                                                  Masyarakat,
                                                                                  Bangsa,
                                                                                  Bangsa dan
                                                                                    Negara                                      Masyarakat

                                                                                                                                                 VISI
                                                                                                                        Pemerintah

                                                                                Good Governance               Dunia Usaha
                                                                                                              D i U h




                          www.dadangsolihin.com                           15                           www.dadangsolihin.com                            16
Perumusan Visi Daerah                           Perumusan Visi Daerah
                     Stakeholders                                               Stakeholders




      PEMDA                                                      PEMDA




       www.dadangsolihin.com        17                            www.dadangsolihin.com               18




                                                     y
                                                    Syarat Perencanaan
                                         Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
                                         1. Tujuan       ang dikehendaki.
                                         1 T j an akhir yang dikehendaki
                                         2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
                                            mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
                                         3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
                                         4. Masalah-masalah yang dihadapi.
                                         5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
                                            pengalokasiannya.
                                         6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
                                         7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
                                         8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
                                            pelaksanaannya.
                                            pelaksanaannya
       www.dadangsolihin.com        19                            www.dadangsolihin.com               20
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
       g                                                                                                                              Proses Perencanaan
                                                                                                                                           Pendekatan Politik:
•   Sebagai penuntun arah                                                                                                                  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
                                                                                                                                               b          hasil        litik ( bli h i theory of
                                                                                                                                           pembangunan h il proses politik (public choice th   f
•   Minimalisasi ketidakpastian                                                                                                            planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
•   Minimalisasi inefisiensi                                                                                                               RPJM/D.
    sumberdayay                                                                                                                            Proses Teknokratik:
•   Penetapan standar dan                                                                                                                  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
    pengawasan kualitas                                                                                                                    lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
                                                                                                                                           untuk itu.

                                                                                                                                           Partisipatif:
                                                                                                                                           Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
                                                                                                                                                        Musrenbang.
                                                                                                                                           lain melalui Musrenbang

                                                                                                                                           Proses top-down dan bottom-up:
                                                                                                                                                                        pemerintahan.
                                                                                                                                           Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan

                                           www.dadangsolihin.com                                          21                                            www.dadangsolihin.com                              22




              Perencanaan dan Penganggaran:                                                                             Status Hukum Dokumen Perencanaan
                  Dari RPJP sampai APBD
        20 Tahunan             5 Tahunan                                         Tahunan
                                                                                                                                       NASIONAL                                     DAERAH
                                                                                                                               Dokumen             Penetapan                Dokumen              Penetapan
                                           Pedoman                  Pedoman
                                Renstra                 Renja -                                 Rincian
                                                                                 RKA-KL                                Rencana Pembangunan              UU          Rencana Pembangunan             Perda
                                                                                                          P
                                                                                                          Pemerintah




                                  KL                      KL                                     APBN
                                                                                                                       Jangka Panjang Nasional    (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah      (Ps. 13 Ayat 2)
                                                                                                            Pusat




                         Pedoman                     Diacu
                                                                                                                       (RPJP-Nasional)                              (RPJP-Daerah)
                                           Dijabar
         RPJP        Pedoman
                                 RPJM       kan
                                                                   Pedoman                                                             g
                                                                                                                       Rencana Pembangunan           Per Pres       Rencana Pembangunan
                                                                                                                                                                                  g            Peraturan KDH
                                                         RKP                     RAPBN          APBN
        Nasional                Nasional
                                                                                                                       Jangka Menengah Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah     (Ps. 19 Ayat 3)
      Diacu            Diperhatikan                            Diserasikan melalui Musrenbang                          (RPJM-Nasional)                              (RPJM-Daerah)

                                                                    Pedoman
                                                                                                                       Renstra Kementerian /        Peraturan                         j
                                                                                                                                                                    Renstra Satuan Kerja          Peraturan
          RPJP       P d
                     Pedoman    RPJM       Dijabar       RKP
         Daerah                 Daerah       kan        Daerah
                                                                                 RAPBD          APBD                   Lembaga (Renstra KL)        Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                                                                                                          Pemerint




                                                                                                                                                  (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
                                                                                                            Daerah




                         Pedoman                     Diacu
                                                                                                                       Rencana Kerja Pemerintah      Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
                                                                                                                 tah




                                Renstra    Pedoman
                                                        Renja -     Pedoman
                                                                                  RKA -         Rincian                (RKP)                      (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
                                 SKPD                   SKPD                      SKPD           APBD
                                                                                                                       Rencana Kerja                Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
                                                                                                                       Kementerian / Lembaga       Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
                               UU SPPN                                             UU KN                               (Renja KL)                 (Ps. 21 Ayat 1)   (Renja SKPD)               ( Ps. 21 Ayat 3)
                                           www.dadangsolihin.com                                          23                                            www.dadangsolihin.com                              24
                                                                                                 (1/4)
                                                                           Kegagalan Perencanaan (1/4)

                                                                            y
                                                                        Penyusunan perencanaan
                                                                        tidak tepat, mungkin karena:
                                                                          informasinya kurang
                                                                             g p
                                                                          lengkap,
                                                                          metodologinya belum
                                                                          dikuasai,
                                                                          perencanaannya tidak
                                                                          realistis sehingga tidak
                                                                          mungkin pernah bisa
                                                                          terlaksana
                                                                          pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
                                                                          pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                      www.dadangsolihin.com                        25                           www.dadangsolihin.com                26




                         (2/4)
   Kegagalan Perencanaan (2/4)                                                                   (3/4)
                                                                           Kegagalan Perencanaan (3/4)
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
                                                                        Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan                 dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
  dengan pelaksanaannya.                                                mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,                       Misalnya, orientasi
  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga              semata-mata pada
  tidak mendukungnya.                                                    pertumbuhan yang
                                                                         menyebabkan makin
                                                                            l b
                                                                         melebarnya k       j
                                                                                     kesenjangan.
                                                                         Dengan demikian, yang
                                                                         keliru bukan semata-mata
                                                                                           tetapi
                                                                         perencanaannya, t t i
                                                                         falsafah atau konsep di
                                                                         balik perencanaan itu.


                      www.dadangsolihin.com                        27                           www.dadangsolihin.com                28
                            (4/4)
      Kegagalan Perencanaan (4/4)                                                                   y g
                                                                                 Sistem Perencanaan yang Berhasil

    Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total                  •   Sistem perencanaan yang
    kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
    k hid           i        i       li   k il k li                            mendorong berkembangnya
                                                                               mekanisme pasar dan peran
       Perencanaan di sini tidak memberikan                                    serta masyarakat.
       kesempatan berkembangnya prakarsa
                                                                           •   Dalam sistem ini perencanaan
       individu dan pengembangan kapasitas
                                                                               dilakukan dengan menentukan
       serta potensi masyarakat secara penuh.
                                                                               sasaran-sasaran secara garis
       Sistem ini bertentangan dengan hukum                                    besar.
       penawaran dan permintaan karena
                                                                           •   Pelaku utamanya adalah
       pemerintah mengatur semuanya.
                                                                               masyarakat dan usaha swasta.
       Perencanaan seperti inilah yang disebut
       sebagai sistem perencanaan terpusat
       (centrally planned system).


                           www.dadangsolihin.com                      29                            www.dadangsolihin.com   30




                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
                                             prosesnya.
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
      d
    adanya k     j
            kemajuan tterus-menerus d l
                                      dalam k     j ht      dan
                                             kesejahteraan, d
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
      l k             tidak dapat h
    pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                  t hanya dilih t d i satu sisi ( t
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   M       d     i t
    Mengandung sistem yang d
                           dapat b k b
                               t berkembang ( learning and
                                            (a l   i     d
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                           www.dadangsolihin.com                      31                            www.dadangsolihin.com   32
                                                                     Step by Step Penyusunan RPJPD (1/3)
                                                                     Tahap Persiapan
                                                                     1. Orientasi perencanaan daerah
                                                                     2 Pembentukan tim penyusun RPJPD
                                                                     2.
                                                                     3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan Dokumen RPJPD
                                                                     4. Identifikasi stakeholder
                                                                     5.
                                                                     5 Penentuan stakeholder untuk konsultasi publik dan FGD
                                                                     6. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
                                                                         RPJPD
                                                                                p                y                        y
                                                                     7. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen
                                                                         RPJPD
                                                                     8. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
                                                                         stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJPD
                                                                     9. Sosialisasi bahwa Daerah akan menyusun RPJPD
                                                                     10. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
                                                                         RPJPD


                        www.dadangsolihin.com                   33                             www.dadangsolihin.com                       34




Step by Step Penyusunan RPJPD (2/3)                                  Step by Step Penyusunan RPJPD (3/3)
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah                          Tahap Pelaksanaan Musrenbang Akhir RPJP Daerah
1. Pengumpulan data dan informasi                                    • Musrenbang RPJPD
2. Penyusunan
2 Pen s nan profil daerah dan prediksi masa depan                    • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah
                                                                     Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah
3. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
                                                                     • Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir RPJPD
4. Review RTRW Provinsi dan Review RTRW Kab/Kota
                                                                     • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perda RPJPD
5. Review RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi                           Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah
6. Draft Rumusan Isu Strategis Daerah Jangka Panjang                 • Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati cq
7. FGDs Profil Daerah, Prediksi & Isu Strategis Daerah Jangka             pp         p
                                                                        Bappeda Kabupaten
   Panjang                                                           • Konsultasi dan Diskusi dgn lampirannya kepada Bupati cq Bappeda
8. Penetapan isu strategis dan draft visi-misi                          Kabupaten
9.
9 Perumusan arah pembangunan daerah jangka panjang                   • Penyampaian Naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada DPRD
                                                                     • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJPD
10.FGDs Visi-Misi dan Arah Pembangunan Daerah jangka panjang
                                                                     • Penetapan Ranperda menjadi PERDA
11.Formulasi Dokumen Rancangan RPJPD
                                                                                         y g           y
                                                                     • Dokumen RPJP-D yang telah disyahkan

                        www.dadangsolihin.com                   35                             www.dadangsolihin.com                       36
                      y
         Tata Cara Penyusunan RPJPD                                                                                                              Outline RPJPD
                                                                                                                        1. Pendahuluan;
                                                                                                                        2. Gambaran Umum K di i D
                                                                                                                        2 G b       U                 h
                                                                                                                                         Kondisi Daerah;
                                                Saran,                       Rumusan
                           Rancangan
                           Visi & Misi
                                              tanggapan,
                                             Rekomendasi
                                                                               hasil
                                                                            kesepakatan
                                                                                                                        3. Analisis Isu-isu Strategis;
                                             stakeholders                   & komitmen
                                                                                                                        4. Visi dan Misi Daerah;
                                                                                        Rancangan                       5. Arah Kebijakan;
 Prediksi Kondisi                                                                      Akhir RPJPD
 Umum Daerah            Rancangan RPJP                                                - Visi
                                                                                                                        6. Kaidah Pelaksanaan.
                    Merumuskan                                                        - Misi                  p
                                                                                                        Penetapan
- Geomorfologi &    gambaran awal             Sosialisasi,
                                              S i li    i
                                                               Musrenbang             - Arah
                                                                                                         Perda ttg                                                                     Pasal 40 PP 8/2008
                                                                                                                                                                                                   8/
  lingkungan                                  Konsultasi                                                  RPJPD
                    - Visi                    Publik, dan        Jangka
                                                                Panjang                   Pembangunan
- Ekonomi & SDA     - Misi                      jaring                                                   Peraturan
                    - Arah Pembangunan         asmara            Daerah                   ▪ Arahan       Daerah ttg
- Demografi                                                                                Umum         RPJP Daerah
- Prasarana dan                                                                           ▪ Fungsi &
  sarana                                                                                   peran sub
                                                                                           wilayah/
- dll.                                                                                     kawasan
                         Rancangan Arah
                          Pembangunan
                        Rencana tata ruang



                                             www.dadangsolihin.com                                          37                                             www.dadangsolihin.com                               38




                                     RPJP
               Sistematika Penulisan RPJPD (1/2)                                                                                                     RPJP
                                                                                                                               Sistematika Penulisan RPJPD (2/2)
                                                             Bab I PENDAHULUAN                                            2.1.5 Perumahan dan fasilitas umum           Bab III VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN
                                                             1.1 Latar Belakang                                           2.1.6 Kesehatan                                      DAERAH
           Rencana Pembangunan                               1.2 Maksud dan Tujuan RPJPD                                  2.1.7 Pariwisata dan budaya                          3.1 Visi
           Jangka Panjang Daerah                             1.3 Landasan Hukum Perlunya Penyusunan                       2.1.8 Pendidikan                                     3.2 Misi
                                                                   RPJPD                                                  2.1.9
                                                                                                                          2 1 9 Perlindungan sosial                            3 3 Arah dan Strategi Pembangunan
                                                                                                                                                                               3.3
                                                                     UU No 25/2004                                    2.2 Peluang dan Tantangan Pembangunan                        Daerah Jangka Panjang
                                                                     UU No 32/2004                                        Daerah                                                   3.3.1 Arahan dan Strategi
                                                                     SE Mendagri No 050/2020/SJ                           2.2.1 Geomorfologi dan Lingkungan Hidup                        Pembangunan jangka Panjang
                                                             1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen                      2.2.2 Demografi                                          3.3.2 Peran Sub Wilayah
                                                                   Perencanaan Lainnya                                    2 2 3 Ek
                                                                                                                          2.2.3 Ekonomi d S b D
                                                                                                                                        i dan Sumber Daya Al
                                                                                                                                                          Alam                           P b
                                                                                                                                                                                         Pembangunan D Daerahh
                                                                     RPJP Nasional                                        2.2.4 Sosial Budaya dan Politik
                                                                     RPJP Provinsi                                        2.2.5 Prasarana dan Sarana                   Bab IV PENUTUP
                                                                     RTRW Nasional                                        2.2.6 Pemerintahan
                                                                     RTRW Provinsi                                    2.3 Implikasi p
                                                                                                                             p                y   gg
                                                                                                                                    pada Penyelenggaraan               Lampiran
                                                                                                                                                                          p
                                                             1.5 S Sistematika Penulisan                                  Pembangunan Daerah Masa Depan
                                                                                                                          2.3.1 Pelayanan umum
                                                             Bab II KONDISI, ANALISIS, DAN PREDIKSI                       2.3.2 Ketertiban dan keamanan
                                                                    KONDISI UMUM DAERAH                                   2.3.3 Ekonomi
                                                             2.1    Profil Kinerja Capaian Pembangunan                    2.3.4
                                                                                                                          2 3 4 Lingkungan hidup
                                                                    Daerah Masa Kini                                      2.3.5 Perumahan dan fasilitas umum
                                                                    2.1.1 Pelayanan umum                                  2.3.6 Kesehatan
                                                                    2.1.2 Ketertiban dan keamanan                         2.3.7 Pariwisata dan budaya
          Provinsi/Kabupaten/Kota                                   2.1.3 Ekonomi                                         2.3.8 Pendidikan
                                                                    2.1.4
                                                                    2 1 4 Lingkungan hidup                                2.3.9 Perlindungan sosial

                                             www.dadangsolihin.com                                          39                                             www.dadangsolihin.com                               40
            RPJP
 Checklist: RPJPD yang Berkualitas (1/2)                                                RPJP
                                                                             Checklist: RPJPD yang Berkualitas (2/2)

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian                 5. Ada identifikasi tantangan dan peluang utama pembangunan
   pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan           daerah
   daerah                                                                6. Ada rumusan visi, misi, tujuan, strategi, dan arah kebijakan
2. Ada kejelasan rumusan isu dan permasalahan strategis                     pembangunan daerah yang merespon tantangan dan
   pembangunan daerah masa kini                                             mengoptimasikan peluang masa depan
3. Ada identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh pada        7. Ada keterlibatan dari stakeholder kelompok marjinal, perempuan,
   kinerja p       g
        j pembangunan daerah saat ini                                       lembaga p                perguruan tinggi dalam semua tahapan
                                                                                 g penelitian, dan p g            gg                   p
4. Ada analisis atas kecenderungan perkembangan dan perubahan               proses penyusunan RPJPD
   faktor- faktor eksternal di masa depan                                8. Ada pengorganisasian keterlibatan stakeholders yang terarah oleh
                                                                            fasilitator yang kompeten dalam dalam j
                                                                                        y g     p                      g p
                                                                                                                  jaring aspirasi isu dan
                                                                            harapan masyarakat, forum konsultasi publik, dan Musrenbang
                                                                            RPJPD


                          www.dadangsolihin.com                     41                              www.dadangsolihin.com                     42




                                                                                           Apa itu RPJMD
                                                                         •   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang
                                                                             dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam
                                                                             jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala
                                                                             Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
                                                                         •   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
                                                                             Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
                                                                             penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
                                                                             tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review b k l
                                                                             t t       diik ti d           t         l    i d      i   berkala
                                                                             atas implementasinya.
                                                                         •   RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: (1) kemana daerah akan
                                                                             diarahkan           b         dan
                                                                             di hk pengembangannya d apa yang h d k di                  i dalam
                                                                                                                          hendak dicapai d l
                                                                             lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3)
                                                                             langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
                                                                             tercapai.
                                                                             tercapai
                          www.dadangsolihin.com                     43                              www.dadangsolihin.com                     44
     Landasan Hukum RPJMD                                                     Landasan Hukum RPJMD
1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional            8. SE Mendagri 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk
   (SPPN)                                                                    Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah
2. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara                                        Kabupaten/Kota
3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
                    g                                                    9. SEB MenPPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri
4. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah                 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis
   Pusat dan Pemerintah Daerah                                               Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
5 PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5.                                                                       10. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
                                                                             Daerah
6. PP 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
   Pelayanan Minimal                                                     11. PP 8/2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
                                                                             Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
7.
7 Permendagri 6/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
   Penetapan Standar Pelayanan Minimal



                          www.dadangsolihin.com                     45                               www.dadangsolihin.com                       46




                        RPJM
Step by Step Penyusunan RPJMD (1/5)                                                              RPJM
                                                                         Step by Step Penyusunan RPJMD (2/5)
Tahap Persiapan                                                          Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah                                          13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
2.
2 Pembentukan Tim Penyusun RPJMD                                         14 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi FGD dan Musrenbang
                                                                         14.                                        Aspirasi, FGD,
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD                          RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih               Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah
5.
5 Orientasi Renstra SKPD                                                         g p                                 y     gg
                                                                         1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD                                     5 tahunan
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD               2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
8.
8 Identifikasi Stakeholder                                               3. Kajian terhadap RPJMD
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik                         4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen    5. Analisis keuangan daerah
    RPJMD                                                                6. Kajian RTRW-D
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen          7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
    RPJMD                                                                8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
                     p      p                   p          p
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh                               g
                                                                         9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
    stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
                          www.dadangsolihin.com                     47                               www.dadangsolihin.com                       48
                        RPJM
Step by Step Penyusunan RPJMD (3/5)                                                               RPJM
                                                                          Step by Step Penyusunan RPJMD (4/5)
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Daerah                              Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik                                               10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum RPJMD
11.
11 Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs                                  11 Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra RPJMD
                                                                          11.
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang        12. Musrenbang RPJMD
    RPJMD                                                                 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra RPJMD
     p      y                g
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan RPJMD                     Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah            1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
      p
3. Tupoksi RPJMD                                                          2.
                                                                          2 Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMDM                                         3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
5. Evaluasi Renstra RPJMD (Renstra Dinas) periode lalu                    4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
6. Review Renstra K/L dan Renstra RPJMD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum RPJMD

                          www.dadangsolihin.com                      49                                        www.dadangsolihin.com                                         50




                        RPJM
Step by Step Penyusunan RPJMD (5/5)                                          Langkah Penyusunan RPJMD
                                                                                                     (1)         Visi, Misi, Program
Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
                                                                          Indikator                             Kepala Daerah Terpilih
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
       p
   Kabupaten                                                                         Bappeda menyusun                            (2)
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten                                      Rancangan Awal                                        SKPD Menyusun Renstra SKPD
                                                                                          RPJMD                                  (3)
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD                                                                          Program SKPD
                                                                            a)   Visi,Misi Kepala Daerah
                             g    p
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD                                   b)   Strategi Pembangunan Daerah
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda                                         c)   Kebijakan Umum
                                                                            d)   Kerangka Ekonomi Daerah                         (4)         Bappeda menyelenggarakan
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan                                                                                                         MUSRENBANG RPJMD
                                                                            e) Program SKPD
                                   y
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

                                                                                                                                 (5)
                                                                                     Bappeda menyusun                                                    Penetapan RPJMD
                                                                                   Rancangan Akhir RPJMD

                                                                            a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                       (7)
                                                                            b)   Strategi Pembangunan Daerah                     (6)
                                                                            c)   Kebijakan Umum                                                          Digunakan sebagai
                                                                            d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                pedoman penyusunan
                                                                            e)
                                                                             )   P
                                                                                 Program SKPD                                                             Rancangan RKPD


                          www.dadangsolihin.com                      51                                        www.dadangsolihin.com                                         52
                                                                                                           Sistematika Penulisan RPJMD (1/3)
                          Outline RPJMD                                                                                                           Bab I   Pendahuluan
                                                                                                                                                  1.1.    Latar Belakang Penyusunan RPJMD
                                                                                                          Rencana Pembangunan                     1.2.    Landasan Hukum
  1. Pendahuluan                                                                                         Jangka Menengah Daerah                   1.3.    Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
                                                                                                                                                  1.4.    Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
  2. Gambaran umum kondisi d
  2 G b                        h
                   k di i daerah                                                                                                                          Perencanaan lainnya
                                                                                                                                                  1.5.    Sistematika Penulisan
  3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
     pendanaan                                                                                                                                    Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
                                                                                                                                                         Permasalahan Pembangunan Daerah
  4. Analisis isu-isu strategis;                                                                                                                         Menggambarkan profil daerah, status,
                                                                                                                                                         kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
  5. Visi, misi, tujuan dan sasaran                                                                                                                      serta rumusan isu dan permasalahan
                                                                                                                                                         strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
  6.
  6 Strategi dan arah kebijakan                                                                                                                          fungsi pemerintahan daerah secara
  7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah                                                                                                       menyeluruh
                                                                                                                                                  2.1    Kondisi Geografis Daerah
  8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan                                                                                   2.2    Pelayanan Umum
                                                                                                                                                  2.3    Ketertiban dan Ketentraman
     pendanaan                                                                                                                                    2.4    Ekonomi
  9. Penetapan indikator kinerja daerah                                                                                                           2.5    Lingkungan Hidup
                                                                                                                                                  2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum
  10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan                                                            Provinsi/Kabupaten/Kota                  2.7    Kesehatan
                                                                                                                                                  2.8
                                                                                                                                                  28     Pendidikan
                                                                             8/
                                                                 Pasal 40 PP 8/2008
                                     www.dadangsolihin.com                                  53                                        www.dadangsolihin.com                                      54




         Sistematika Penulisan RPJMD (2/3)                                                                 Sistematika Penulisan RPJMD (3/3)
2.9    Pariwisata dan Budaya                     Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan        62
                                                                                                   6.2   Program Pengembangan Kelembagaan         Lampiran
2.10   Pendidikan                                      Pembangunan Daerah                                dan Legislasi Daerah                     Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
2.11   Perlindungan sosial                             Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala                                                   kurangnya mencakup:
2.12   Keuangan Daerah                                 Daerah Terpilih dirumuskan tujuan           Bab VII Kaidah Pelaksanaan
                                                                                                           Mengemukakan tentang program dan       1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
2.13
2 13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan             (SMART) strategi pencapaian tujuan dan
                                                       (SMART),                                                                                      I
                                                                                                                                                     Issue dan P        l h      i
                                                                                                                                                           d Permasalahan masing-masing i
       Daerah                                          kebijakan yang akan ditempuh untuk                  kegiatan pendukung yang diperlukan
                                                                                                           untuk dapat mengimplementasikan           fungsi pemerintahan daerah
                                                       masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                      daerah.                                             RPJMD secara efektif                   2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
        Perencanaan Terkait                      5.1   Tujuan                                      7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,      dan Musrenbang RPJMD
3.1
31      RPJM Nasional
              N i     l                          52
                                                 5.2   Strategi
                                                       St t i                                              RKPD dan Renja SKPD dengan RPJMD
                                                                                                           RKPD,
                                                                                                                                                  3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk   5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi    7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja
                                                                                                                                                     Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        RPJM Provinsi)                                 pemerintahan daerah)                                pencapaian program RPJMD
                                                                                                                                                     fungsi-fungsi pemerintahan daerah
3.3     RPJM Provinsi                            5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan          7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas
                                                                                                           DPRD untuk memantau dan mengevaluasi   4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
3.4     RTRW Provinsi dan RTRW                         Kerangka Pendanaan
                                                             g
                                                                                                           RPJMD                                     lalu (Penerimaan dan Belanja)
        Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
        Kota)                                    Bab VI Program Pembangunan Daerah                 7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas      5. Proyeksi Fiskal Daerah
                                                        Untuk masing-masing program perlu                  Non Government Stakeholders untuk
                                                                                                                                                  6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                dicantumkan nama program, tolok ukur dan           memantau dan mengevaluasi
       Daerah                                           target kinerja capaian program dan pagu            implementasi RPJMD
4.1    Visi                                             indikatif
4.2    Misi                                      6.1    Program Pembangunan
4.3    Agenda (apabila ada)                            6.1.1 Program SKPD
                                                       6.1.2 Program Lintas SKPD
                                                       6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

                                     www.dadangsolihin.com                                  55                                        www.dadangsolihin.com                                      56
 Checklist: RPJMD yang Berkualitas (1/3)                                  Checklist: RPJMD yang Berkualitas (2/3)
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian                 5. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan
   pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan           pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
   daerah                                                                   dan mengatasi kelemahan internal pembangunan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan                6. Ada kesesuaian rumusan tujuan, strategi, arah dan kebijakan
   daerah                                                                   pembangunan daerah dengan usaha mengoptimalkan peluang dan
3. Ada kesesuaian antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih dengan         mengatasi tantangan eksternal pembangunan daerah
   usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan                 7. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan
   internal pembangunan daerah                                              agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan
4. Ada kesesuaian antara visi, misi dan agenda KDH terpilih dengan          kebijakan pembangunan daerah
   usaha mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan                  8. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tujuan, strategi dan
   eksternal pe ba gu a dae a
   e ste a pembangunan daerah                                               kebijakan ke da a rumusan p o tas p og a pe ba gu a
                                                                             eb ja a e dalam u usa prioritas program pembangunan
                                                                            daerah



                         www.dadangsolihin.com                      57                           www.dadangsolihin.com                  58




 Checklist: RPJMD yang Berkualitas (3/3)
9. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam
    pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,                                                           Renstra SKPD
    dan arah kebijakan keuangan daerah
10. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah
    dengan kendala fiskal daerah
11. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan
    daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
    nasional
12. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
    keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD




                         www.dadangsolihin.com                      59                           www.dadangsolihin.com                  60
                             (1/2)
        Apa Itu Renstra SKPD (1/2)                                                                        (2/2)
                                                                                     Apa Itu Renstra SKPD (2/2)
•    R     t                 k     t d k
     Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi d         h
                                                          i daerah         •    Renstra SKPD menja ab 3 pertan aan dasar
                                                                                                 menjawab pertanyaan dasar;
     yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan SKPD                       1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya
     khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka                    dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
     waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil               2) Bagaimana mencapainya;
     Kepala Daerah Terpilih.                                                    3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
•    Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh                  tercapai.
                                menerjemahkan mengoperasionalkan
     kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,               •                                                    implementasinya,
                                                                                Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya
     dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,                 proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
     strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam                    komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
     penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.                          Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
                                                                                SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
                                                                                dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
                                                                                partisipatif, dan politis.


                          www.dadangsolihin.com                      61                                          www.dadangsolihin.com                                     62




                                                                           Sistematika Penulisan Renstra SKPD
             Outline Renstra SKPD                                         BAB 1 PENDAHULUAN
                                                                          1.1 Latar Belakang
                                                                                                                              3 5 Rumusan Perubahan Kecenderungan Masa
                                                                                                                              3.5           Perubahan,
                                                                                                                                  Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
                                                                          1.2 Maksud dan Tujuan                                   SKPD
                                                                          1.3 Landasan Hukum                                  3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
                                                                          1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD                  yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
1.
1  Pendahuluan;
   P d h l                                                                    dalam Perencanaan Daerah                            efektif)
                                                                          1.5 Sistematika Penulisan
2. Gambaran pelayanan SKPD;                                                                                                   BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;                  BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
                                                                          2 1 Struktur Organisasi
                                                                          2.1                                                 4.1
                                                                                                                                     KEBIJAKAN
                                                                                                                              4 1 Visi SKPD
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana        2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan             4.2 Misi SKPD
                                                                          2.3 TUPOKSI                                         4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
   program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan             2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain          Measurable, Achievable, Results Oriented,
   pendanaan indikatif; dan                                                   yang perlu)                                         Time Bound)
                                                                                                                                  Strategi
                                                                                                                              4.4 S
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran            BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD                 4.5 Kebijakan
   RPJMD.                                                                 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
                                                                              berbagai aspek pelayanan dan capaian            BAB 5 PROGRAM
                                                                              terhadap Standar Pelayanan Minimal)             5.1 Program SKPD
                                                                          3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal                 5.2 Program Lintas SKPD
                                                              8/
                                                  Pasal 40 PP 8/2008      3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal                 5.3 Program Lintas Kewilayahan
                                                                          3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang             5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
                                                                              dihadapi masa kini                                  Pendanaan
                                                                                                                              BAB 6 PENUTUP

                          www.dadangsolihin.com                      63                                          www.dadangsolihin.com                                     64
                                                                                     Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
    Penyusunan Renstra SKPD
                                                                                                                  (1)         Visi, Misi, Program
                                                                                                                             Kepala Daerah Terpilih                       Renstra SKPD

                                                              Pasal 27 ayat 3                     Bappeda menyusun                            (2)
                                                                                                   Rancangan Awal                                        SKPD Menyusun Renstra SKPD
                                                             Mengacu kepada                                                                   (3)
                         Rancangan Renstra-                                                            RPJMD                                          Program SKPD
  Masukan                 SKPD oleh SKPD                    RPJMD dan bersifat           a)   Visi,Misi Kepala Daerah
 Rancangan                                                      indikatif                b)   Strategi Pembangunan Daerah
Renstra SKPD          Memuat visi, misi, tujuan,                                         c)   Kebijakan Umum
                     strategi, kebijakan, program                                        d)   Kerangka Ekonomi Daerah                         (4)         Bappeda menyelenggarakan
                     dan kegiatan pembangunan                                                                                                               MUSRENBANG RPJMD
                                                                                         e) Program SKPD
                      sesuai dengan tugas dan
                                  g     g
                               fungsinya               Pasal 25 ayat 2 dan 4
                                                                                                                                              (5)
                                                                                                  Bappeda menyusun                                                    Penetapan RPJMD
                                                                                                Rancangan Akhir RPJMD

                     Renstra SKPD ditetapkan dalam                                       a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                       (7)
                                                          Pasal 26                       b)   Strategi Pembangunan Daerah                     (6)
                        Keputusan Kepala SKPD
                                                                                         c)   Kebijakan Umum                                                          Digunakan sebagai
                                                                                         d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                pedoman penyusunan
                                                                                         e)
                                                                                          )   Program SKPD
                                                                                              P                                                                        Rancangan RKPD


                          www.dadangsolihin.com                                 65                                          www.dadangsolihin.com                                         66




                                                                                     1                        Tahap Persiapan
Step by Step Penyusunan Renstra SKPD                                                 1. Orientasi Perencanaan Daerah
                                                                                     2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
                           3                          5                              3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
    1               Penyusunan                     Penyusunan                        4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
                     Rancangan                     Rancangan                         5. Orientasi Renstra SKPD
Persiapan           Awal Renstra                  Akhir RPJMD/                       6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
                       SKPD                       Renstra SKPD
                                                                                     7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
                                                                                     8. Identifikasi Stakeholder
                                                                                     9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
                                                                                     10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
                                                                                         RPJMD
                                  Pelaksanaan                                        11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
            Penyusunan
               y                                               Penetapan
                                 Musrenbangda                                        12 S t Perintah KDH k
                                                                                     12. Surat P i t h            d
                                                                                                             kepada SKPD & surat permintaan k
                                                                                                                                  t     i t        d Lembaga/NGS
                                                                                                                                               kepada L b   /NGS
            Rancangan                                         Perda tentang
                                    Jangka                                               agar berkontribusi dalam proses RPJMD
            Awal RPJMD                                           RPJMD
                                   Menengah                                          13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
                2                        4                           6
                                                                                     14.                                         Aspirasi, FGD,
                                                                                     14 Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi FGD dan Musrenbang
                                                                                         RPJMD
                          www.dadangsolihin.com                                 67                                          www.dadangsolihin.com                                         68
2        Tahap Penyusunan Rancangan                                          3         Tahap Penyusunan Rancangan
              Awal RPJM Daerah                                                              Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
    5 tahunan                                                                1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan                          2.    Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
3. Kajian terhadap RPJPD                                                     3.    Tupoksi SKPD
       j          p                  g
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
                                                      p              p       4
                                                                             4.    Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Analisis keuangan daerah
                                                                             5.    Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Kajian RTRW-D
                                                                             6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
                                                                             7
                                                                             7.    Identifikasi   i keberhasilan dan
                                                                                   Id tifik i capaian k b h il d permasalahan l h
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD                                       8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
                      p p
10. FGDs untuk setiap Topik                                                  9.    Pembahasan Forum SKPD
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs                            10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang           11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
    RPJMD

                            www.dadangsolihin.com                       69                              www.dadangsolihin.com                    70




                                                                             6            Tahap Penetapan Peraturan
4
       T h Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
       Tahap P l k     M     b    D    hJ    k                                              D    ht t
                                                                                            Daerah tentang RPJMD
                      Menengah
• Musrenbang RPJMD                                                           •   Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD                                      Provinsi
                                                                             •   Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
                                                                             •   Penyampaian Naskah p
                                                                                    y p                                     p    y     p
                                                                                                     perda RPJMD serta lampirannya kepada
                                                                                 DPRD
5         Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
                                                                             •   Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
                   Daerah/ Renstra SKPD
                                                                             •   Penetapan Ranperda menjadi Perda
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
                                                                             •   Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
                                                                             •   Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
     y             g
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD



                            www.dadangsolihin.com                       71                              www.dadangsolihin.com                    72
      Checklist Renstra SKPD yang                                             Checklist Renstra SKPD yang
            Berkualitas
            B k lit (1/3)                                                           Berkualitas
                                                                                    B k lit (2/3)
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan           4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
   SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi         pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk
   faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja       memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.
   pelayanan SKPD.                                                      5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian           KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program
   pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai                 RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi
   urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.                     kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD;
3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD; mengantisipasi                           ti lk       l       dan
                                                                           mengoptimalkan peluang d mengatasi t t                 k t
                                                                                                                   t i tantangan eksternall
   perubahan- perubahan, kecenderungan perkembangan internal               pengembangan pelayanan SKPD.
   dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja            6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan
      l               dan           k               l dilakukan
   pelayanan SKPD d merumuskan apa yang perlu dil k k agar                 agenda KDH terpilih d RPJMD k d l
                                                                                d        t ilih dan                                   i i i i
                                                                                                               ke dalam perumusan visi, misi,
   pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.             tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan
                                                                           SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.


                          www.dadangsolihin.com                    73                             www.dadangsolihin.com                     74




      Checklist Renstra SKPD yang
            Berkualitas
            B k lit (3/3)
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada
    prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
    pembangunan pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam
    pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,                     Penyusunan RKPD
    dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah
    dengan kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan
    daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
    pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam
    keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
    SKPD
                          www.dadangsolihin.com                    75                             www.dadangsolihin.com                     76
                           Apa Itu RKPD?                                                                                           Outline RKPD
 •           t R         Kerja Pemerintah D
     RKPD atau Rencana K j P        i t h Daerah merupakan satu
                                                 h        k      t                                1. Pendahuluan;
                                                                                                  1 P d h l
     dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi                                        2. Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
     mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun                                 3. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
        depan.
     ke depan                                                                                        pendanaan;
 •   RKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan                                       4. Prioritas dan sasaran pembangunan;
     daerah, karena RKPD menerjemahkan perencanaan strategis
                                                             rencana,
     jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana                                    5. Rencana program dan kegiatan p
                                                                                                                p g           g    prioritas daerah.
     program, dan penganggaran tahunan.
 •   RKPD menjembatani sinkronisasi harmonisasi rencana tahunan                                                                                                                        8/
                                                                                                                                                                           Pasal 40 PP 8/2008
     dengan rencana strategis; mengoperasionalkan rencana strategis ke
     dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk
     memastikan tercapainya rencana strategis jangka menengah.


                                     www.dadangsolihin.com                                  77                                           www.dadangsolihin.com                                             78




                                       KPD
                Sistematika Penulisan RKPD                                                               Langkah Penyusunan RKPD
                                                                                                   (8)
Bab 1 Pendahuluan                                        Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan              Bappeda menyusun                          (9)
                                                         Kegiatan                                          Rancangan Awal RKPD                                        SKPD Menyusun Renja SKPD
                                                                                                                                                      (10)
Bab 2 Kondisi, Kinerja dan Permasalahan                  Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran     a) Prioritas Pembangunan Daerah                              Program SKPD
      Pelayanan SKPD                                     Kegiatan                                   b) Kebijakan Umum
                                                         Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil        c) Kerangka Ekonomi Daerah
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan Rencana            Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber            Pagu Indikatif                                                       MUSRENBANG
                                                                                                    d) Program SKPD                                                    Desa/Kelurahan/Kecamatan
      Kerja SKPD                                         Pendanaan
                                                                                                                                                                                    (11.b)
                                                                                                                                                     (11 a)
                                                                                                                                                     (11.a)
Bab 4 Prioritas Program SKPD                     Bab 6 Penutup                                                                                                                                    Maret
                                                                                                                                                                 MUSRENBANG Kab/Kota
                                                                                                                                                                 a. Sinkronisasi Program SKPD
Bab 5 Program dan Kegiatan Rencana Kerja                                                                   Rancangan Akhir RKPD
                                                                                                                                                                 b. Harmonisasi Dekon dan TP
      SKPD                                                                                          a)      o as e ba gu a
                                                                                                         Prioritas Pembangunan                                                       (12)
      disusun menurut Permendagri No 13/2006                                                        b)   Kebijakan Umum
      memuat informasi:                                                                             c)   Kerangka Ekonomi Daerah                                 MUSRENBANG Prov Sbg              April

                                                                                                    d)   Program SKPD                                            Wakil Pemerintah Pusat
        Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
        Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan                                                                                                                    a. Harmonisasi Dekon dan TP
                                                                                                                       (15)
        Kode SKPD                                                                                                                                                                    (13)
                                                                                                                                   Mei
        Kode Program                                                                                          Penetapan RKPD                         (14)        Bappenas menyelenggarakan
                                                                                                                                                                          (4)                      April
        Kode Kegiatan                                                                                                                                            MUSRENBANGNAS
                                                                                                    Sebagai pedoman penyusunan
        Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian                                                       Rancangan APBD                                               a.
                                                                                                                                                                 a Sinkronisasi Program KL/SKPD
        Program
                                                                                                                                                                 b. Harmonisasi Dekon dan TP
                                     www.dadangsolihin.com                                  79                                           www.dadangsolihin.com                                             80
     Step by Step Penyusunan RKPD
1. Tahap Persiapan
1 T h P i
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD
3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD
4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah                             Penyusunan Renja SKPD
5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD
6.
6 Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD




                          www.dadangsolihin.com                  81                           www.dadangsolihin.com                   82




              p         j
             Apa Itu Renja SKPD?                                                             j
                                                                                  Outline Renja SKPD
•   Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu        1. Pendahuluan;
    dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi             2
                                                                      2. E l     i l k          Renja       tahun lalu;
                                                                         Evaluasi pelaksanaan R j SKPD t h l l
    mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya         3. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
    dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.
                                                                      4. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan
•   Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan      pencapaian Renstra SKPD;
    terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan
    mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti    5. Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju
    RKPD Renstra SKPD RPJMD dan bahkan RPJPD
    RKPD,            SKPD,                    RPJPD.                     berdasarkan pagu indikatif;
•   Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada           6. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan
    masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan               kegiatan;
                    daerah.
    pemerintahan daerah                                               7. Penutup.
                                                                                p
•   Kualitas penyusunan Renja SKPD dengan demikian akan sangat
    menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada                                                                      8/
                                                                                                                      Pasal 40 PP 8/2008
                  penggunanya.
    masyarakat penggunanya

                          www.dadangsolihin.com                  83                           www.dadangsolihin.com                   84
        Sistematika Penulisan Renja SKPD
                                              Bab 6 Program dan Kegiatan
                                                                                                    y          j       (1/2
                                                                                                                       (1 )
                                                                                                 Penyusunan Renja SKPD ( /2)
Bab 1 Pendahuluan                                     Program SKPD
Bab 2 Kondisi, Kinerja, dan Permasalahan              Program Lintas SKPD
      Pembangunan Daerah                              Program Lintas Kewilayahan
        Pelayanan Umum                              yang disusun menurut PERMENDAGRI No                                                                Mengacu k
                                                                                                                                                       M              d
                                                                                                                                                                 kepada rancanga
        Ketertiban dan Keamanan                     13/2006 memuat informasi:
                                                                                                                      Rancangan Renja-SKPD             awal RKPD, Renstra SKPD,
                                                                                                  Masukan                  oleh SKPD                   hasil evaluasi pelaksanaan
        Ekonomi                                        Kode Fungsi Pemerintahan Daerah
        Lingkungan Hidup                               Kode Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
                                                                                                 Rancangan           Memuat kebijakan, program         program dan kegiatan
        Perumahan dan Fasilitas Umum                   Kode SKPD                                 Renja SKPD          dan kebijakan pembangunan            i d     b l
                                                                                                                                                       periode sebelumnya,
        Kesehatan                                      Kode Program                                                                                    masalah yang dihadapi dan
                                                                                                                               Pasal 27 ayat 1 dan 3
        Pendidikan                                     Kode Kegiatan                                                                                   usulan program serta
        Pariwisata dan Budaya                         Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian                                                            kegiatan yang berasal dari
                                                                                                                    Rancangan Renja SKPD dibahas       masyarakat
                                                                                                                                                       mas a akat
        Perlindungan Sosial                           Program
                                                                                                                       dalam forum SKPD untuk
Bab 3 Tujuan, Strategi, dan Kebijakan                 Tolok Ukur dan Target Kinerja Masukan                                                                       Pasal 27 ayat 2
                                                                                                                         menentukan prioritas
      Pembangunan Daerah                              Kegiatan
                                                                                                                            pembangunan
·  Kerangka Regulasi                                  Tolok Ukur dan Target Kinerja Keluaran
·  Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi              Kegiatan                                                                       P l 27 ayat 5
                                                                                                                                     Pasal     t
   Pemerintah Daerah                                  Tolok Ukur dan Target Kinerja Hasil
                                                                                                                    Renja SKPD ditetapkan dalam
Bab 4 Kerangka Ekonomi Daerah (Proyeksi                Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
                                                                                                                      Keputusan Kepala SKPD
      Pendapatan dan Belanja Daerah)                  Pendanaan
Bab 5 Prioritas Program Pembangunan Daerah    Bab 7 Penutup                                                                                 Pasal 28

                                  www.dadangsolihin.com                                  85                               www.dadangsolihin.com                             86




        y          j       (2 )
                           (2/2
     Penyusunan Renja SKPD ( /2)
                                                                                                              Penyusunan
                                                                                                 Step by Step Pen s nan Renja SKPD
 •   RENJA SKPD menekankan tentang pentingnya SKPD menguasai
     dan kompeten dalam menyusun program dan kegiatan SKPD                                     1. Tahap Persiapan
                                                                                               1 T h P i
     karena RENJA SKPD merupakan dasar utama bagi penyusunan                                   2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD
     rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka
     menengah daerah
                 daerah.                                                                       3. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPD
 •   Kualitas penyusunan RENJA SKPD akan sangat menentukan                                     4. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Daerah
     kualitas rencana daerah diatasnya.                                                        5. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD
                                                                                               6.
                                                                                               6 Tahap Penetapan RKPD dan Renja SKPD




                                  www.dadangsolihin.com                                  87                               www.dadangsolihin.com                             88
                                                                                                     g
                                                                                                  Pengertian M& E
                                                                                             •   Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk
                                                                                                 menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
                                                                                                 sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
                                                                                             •   Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan
                                                                                                                       pembangunan, mengidentifikasi,
                                                                                                 pelaksanaan rencana pembangunan mengidentifikasi
                                                                                                 serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
                                                                                                 dapat diambil tindakan sedini mungkin.
                                                                                             •   Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
                                                                                                 masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
                                                                                                 terhadap rencana dan standar.
                                                                                             •   Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
                                                                                                 depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
                                                                                                 memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

                                                                                                             www.dadangsolihin.com                      90




                          Evaluasi                                                               Kegunaan Evaluasi
 Tahap Perencanaan        Tahap Pelaksanaan         Tahap Pasca-Pelaksanaan
     (
     (ex-ante)
           t )                (on-going)
                              (     i )                    (      t)
                                                           (ex-post)               •   Memberikan umpan balik terhadap
                                                                                       kebijakan, program dan kegiatan
• dilakukan sebelum     • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah
  ditetapkannya           pelaksanaan             pelaksanaan rencana              •   Menjadikan kebijakan, program dan
  rencana                 rencana                 berakhir                             kegiatan mampu
  pembangunan             pembangunan           • untuk melihat apakah
                                                                                       mempertanggungjawabkan penggunaan
                                                  pencapaian (keluaran/ hasil/
• untuk memilih dan     • untuk menentukan        dampak) program mampu                dana publik
  menentukan skala           g         j
                          tingkat kemajuan        mengatasi masalah                •   Membantu stakeholders belajar lebih
  prioritas dari          pelaksanaan             pembangunan yang ingin
  berbagai alternatif     rencana                 dipecahkan
                                                                                       banyak mengenai kebijakan, program dan
  dan kemungkinan         dibandingkan          • untuk menilai efisiensi
                                                                                       kegiatan
  cara mencapai           dengan rencana          (keluaran dan hasil
  tujuan yang telah       yang telah ditentukan   dibandingkan masukan),
  dirumuskan              sebelumnya              efektivitas (hasil dan dampak
                                                    terhadap sasaran), ataupun
  sebelumnya y
                                                    manfaat (dampak terhadap
                                                    kebutuhan) dari suatu
                            www.dadangsolihin.com   program.                  91                             www.dadangsolihin.com                      92
                                                                                    Jenis-
                                                                                    Jenis-jenis Evaluasi
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:                                              menurut waktu pelaksanaan

                      g
                Strategi                                                            •   Evaluasi formatif:
                Apakah yang dilakukan sudah benar?                                      – Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program
                                                                                        – Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program
                O
                Operasi
                      i                                                                                       masalah-masalah
                                                                                        – Temuan utama berupa masalah masalah dalam
                                                                                          pelaksanaan program
                Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

                                                                                    •   Evaluasi summatif:
                Pembelajaran                                                            – Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program
                Apakah ada cara yang lebih baik?                                          sudah selesai
                                                                                        – Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan
                                                                                          program
                                                                                        – Temuan utama berupa capaian-capaian dari
                                                                                          pelaksanaan program
                       www.dadangsolihin.com                       93                            www.dadangsolihin.com                  94




          Jenis-
          Jenis-jenis Evaluasi                                                                            (1/2)
                                                                        Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi? (1/2)
                         t tujuan
                   menurut t j
      •            p
          Evaluasi proses:                                              •   Setiap tahun dilaksanakan berbagai program, sebagian
          Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus                  memakan biaya yang besar, tetapi hasil yang sebenarnya
          pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).            seringkali tidak diketahui.
                                                                        •   Muncul pertanyaan-pertanyaan:
      •   Evaluasi biaya-manfaat:                                           – Apakah desain program-program tersebut sudah tepat?
                                                                              pembelajaran
          Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif
          penggunaan sumberdaya & manfaat d i program.
                           b d             f t dari                         – Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara
                                                                              efisien? akuntabilitas
                                                                            – Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang
      •   Evaluasi dampak:                                                    diharapkan?    pengambilan keputusan
          Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
          diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
          & kelembagaan.
                     g

                       www.dadangsolihin.com                       95                            www.dadangsolihin.com                  96
  Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi? (2/2)
                                    (2/2)                                          Mengapa Evaluasi Jarang Dilakukan?

                                                                               •    Alasan yg sering diajukan adalah bahwa evaluasi:
  •   Alasan Ekonomi
                                                                                    – biayanya mahal
       – Memperbaiki desain & keefektifan program
                                                                                    – menghabiskan banyak waktu
       – Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang
         lebih efektif                                                              – secara teknis sulit dilakukan
                                                                                    – temuannya sering bersifat politis
  •   Alasan Sosial                                                                 – laporannya sering terlambat
       – Meningkatkan transparansi & akuntabilitas                             •    Tetapi alasan yang lebih penting adalah banyak pelaksana
                                                                                    program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal.

  •   Alasan Politik
       – Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan




                            www.dadangsolihin.com                         97                            www.dadangsolihin.com                      98




 Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
            Monitoring                                Evaluasi
                                                                               Kerangka Konseptual Evaluasi
menilai kemajuan dalam pelaksanaan     memberikan gambaran pada suatu
p g      yang      g    j
program y g sedang berjalan                              g
                                       waktu tertentu mengenai suatu
                                       program
                                                                               •   Menjadi bagian dari desain program
• Akuntabilitas penyampaian input      – Akuntabilitas penggunaan
  program                                sumberdaya                            •   Perencanaan yg baik sejak awal
• Dasar untuk aksi perbaikan                                                   •   Dukungan dari pemangku kepentingan
• Penilaian keberlanjutan program      – Pembelajaran tentang hal-hal yg
                                         dapat dilakukan lebih baik di masa    •   Menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program
                                         yad
                                                                               •   Alokasi sumber daya yg memadai
                                                                                                    y
• Apakah pelaksanaan sesuai dengan     –   Relevansi
  rencana?                             –   Keberhasilan
• Apakah terdapat penyimpangan?        –   Keefekifan biaya
• Apakah penyimpangan tsb dapat
  dibenarkan?                          –   Pembelajaran

Dilaksanakan terus-menerus atau        Umumnya dilaksanakan pada
secara berkala selama program          pertengahan dan akhir program
berjalan
                            www.dadangsolihin.com                         99                            www.dadangsolihin.com                     100
                 Kriteria Evaluasi                                         Apa implikasi jika tidak ada M&E?
   Relevansi      Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas
                  dan kebijakan                                            •   Berbaha a karena
                                                                               Berbahaya, karena:
                                                                                – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan
   Efektifitas    Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan
                                                                                   terbatas pada ketersedian informasi parsial,
                        p    j
                  mencapai tujuan
                                                                                – mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak
   Efisiensi      Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif,
                                                                                   optimal
                  dalam hubungan dengan masukan.
                                                                           •   Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan
   Dampak         Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan                melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih
                  oleh sebuah intervensi pembangunan, secara                   difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E tersebut.
                  langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
   Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat
                  terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan
                  lagi.


                          www.dadangsolihin.com                      101                               www.dadangsolihin.com                    102




        Kenapa M&E diperlukan?                                                   Pengertian Indikator Kinerja
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran)                Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
   yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan                    ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
   nasional.                                                                   suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
2. Membantu pemerintah dalam:
      pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan           KEGUNAAN
      program;                                                               dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
                                                                             pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
                                               sektor,
      mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor program &
                                                                             petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
      kegiatan;
3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas      apakah telah
            sasaran
   mencapai sasaran.




                          www.dadangsolihin.com                      103                               www.dadangsolihin.com                    104
          Pengertian Kinerja                                                                         Fungsi Indikator Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu                      •                Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,                                     dilaksanakan
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
                                                                            •                Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta              •                Membangun d
                                                                                             M b                   k         li i dan    l   i kinerja
                                                                                                        dasar pengukuran, analisis, d evaluasi ki j
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane                                 program pembangunan
dan Johnson, 1995)
Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).




                        www.dadangsolihin.com                     105                                                                      www.dadangsolihin.com                                                       106




 Kedudukan Indikator Kinerja                                                                                   Logic Model Theory
                                                                                                                                              Hasil pembangunan yang 
                                                                                                                                                                                                   Apa yang ingin 
                                                                                                            DAMPAK                            diperoleh dari  pencapaian 
                                                  Pemantauan                                                                                           outcome                                        diubah
  Perencanaan           Pelaksanaan
                                                  d E l      i
                                                  dan Evaluasi
                                                                                                                                            Manfaat yang diperoleh dalam 
                                                                                                                                              jangka menengah untuk                                Apa yang ingin 
                                                                                                          OUTCOME

                                                                        Metode Penyusunan
                                                                                                                                            beneficieries tertentu sebagai                            dicapai
                          Indikator                                                                                                               hasil dari output

                           Kinerja                                                                                                                                                                 Apa yang dihasilkan 
                                                                                                                                            Produk/barang/jasa akhir yang 
                                                                                                            OUTPUT                                                                                   (barang) atau 
                                                                                                                                                     dihasilkan
        Kualitatif                              Kuantitatif                                                                                                                                          dilayani (jasa)

                                                                                                                                                  Proses/kegiatan  
                                                                                                                                                menggunakan input                                       Apa yang 
                                                                                                          KEGIATAN                            menghasilkan output yang 
                                                                                                                                                 g                   g                                 dikerjakan
                                                                                                                                                    diinginkan
                     Sasaran dan Tujuan                                                                                    Metode
                                                                                                                         Pelaksanaan
                                                                                                                                            Sumberdaya yang memberikan                                 Apa yang 
                                                                                                              INPUT                              kontribusi dalam                                  digunakan dalam 
                                                                                                                                               menghasilkan output                                      bekerja
                        www.dadangsolihin.com                     107                                                                     www.dadangsolihin.com
                                                                                            Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007   108
           Indikator Kinerja INPUT                                                  Indikator Kinerja OUTPUT
                                                                          •   Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
                                                                              kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang
•   Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),         terdefinisi dengan baik dan terukur.
    SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan       •   Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
    untuk melaksanakan kegiatan.                                              instansi.
•   Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah         Co to
                                                                          Contoh:
    alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana          •   Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
    stratejik yang ditetapkan
                                                                               –   Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi
                                                                               –          p            yang
                                                                                   Jumlah permohonan y g diselesaikan
Contoh:                                                                        –   Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan
                                                                               –   Jumlah jam latihan dalam sebulan
•   Jumlah dana yang dibutuhkan
                                                                          •   Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
•   Tenaga yang terlibat
                                                                               –   Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
•   Peralatan yang digunakan                                                   –   Jumlah komputer yang dibeli
•   Jumlah bahan yang digunakan                                                –   Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
                                                                               –   meter panjang jalanyang dibangun/rehab

                           www.dadangsolihin.com                    109                                  www.dadangsolihin.com                          110




                                                                                               Contoh:
      Indikator Kinerja OUTCOME                                                    Ukuran Ki
                                                                                   Uk          j Indikator O t
                                                                                          Kinerja I dik t Outcome
•   Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran         •   Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
    indikator Keluaran.                                                        – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
•   Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun            – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
    produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara              – kemenangan tim dlm setiap pertandingan
    outcome kegiatan telah tercapai.
•   Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi      •   Peningkatan langsung hal-hal yg positif
    y g     g       y g
    yang mungkin menyangkut kepentingan banyak p
                              p     g      y pihak.                                       p
                                                                               – kenaikan prestasi kelulusan siswa
•   Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil            – peningkatan daya tahan bangunan
    yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat                      – Penambahan daya tampung siswa
    dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
      p g              g              y                   g
    yang besar bagi masyarakat.                                           •   Penurunan langsung hal-hal yang negatif
                                                                               – Penurunan Tingkat Kemacetan
                                                                               – Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas

                           www.dadangsolihin.com                    111                                  www.dadangsolihin.com                          112
          Indikator Kinerja IMPACT                                              Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
•   Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
    diperoleh dari hasil kegiatan.                                                         j               g     g            p
                                                                                • SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
•   Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat          • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
    diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
                                                                                  gets managed”)
•   Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
    dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan        • ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
    kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.                              appropriate collection method)
Contoh:
                                                                                • RELEVANT (information needs of the people who will
•   Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
                                                                                  use the data)
     – % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
     – Peningkatan cadangan pangan                                              • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
     – Peningkatan PDRB sektor tertentu                                           time to influence many manage decision)
•   Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
     – Penurunan Tingkat kemiskinan
     – Penurunan Tingkat Kematian
                               www.dadangsolihin.com                      113                         www.dadangsolihin.com             114




                       Terima Kasih




                               www.dadangsolihin.com                      115                         www.dadangsolihin.com             116

								
To top