Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya - PDF

Document Sample
Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembuatan Perda dan Pengawasannya - PDF Powered By Docstoc
					                                                             Materi
                            •   Tupoksi DPRD
                            •   Best Practices
                            •   Orientasi Daras Politik DPRD
                            •   Tujuan dan Permasalahan
                                Pembangunan Daerah
                            •   Penyusunan Perda
                            •   Tahapan Penyusunan Perda
                            •   Fungsi DPRD di Bidang
                                Pengawasan




                                                            www.dadangsolihin.com                                 2




                                    Wadah Perwakilan Rakyat
                                    Pemerintah Daerah yang dipimpin                 Mana yang paling dekat
                                    oleh Kepala Daerah yang dipilih                 dengan rakyat d secara
                                                                                    d         k t dan
                                    secara langsung oleh rakyat                     nyata sering memperjuangkan
                                                                                    kepentingan rakyat?
                                    DPRD sebagai organisasi politik                    g            yang
                                                                                    Organisasi mana y g terkait
                                    Negara yang b ih k d b j
                                    N            berpihak dan berjuang              langsung memperjuangkan
                                    untuk kepentingan rakyat                        kepentingan rakyat?
                                    Berbagai partai politik yang                    Lembaga dan organisasi mana
                                    seharusnya menjadi organisasi politik           yang mempunyai sumberdaya
                                    sipil tertinggi dari rakyat                     pembangunan yang dapat
                                                                                    didayagunakan untuk secara
                                    LSM dan berbagai bentuk asosiasi                nyata dan cepat memenuhi
                                    y g      j            g
                                    yang menjadi wadah fungsional atas              kebutuhan hidup rakyat?
                                    perjuangan kepentingan tertentu
                                                                                    Organisasi mana yang
                                    Berbagai organisasi kemasyarakatan              mempunyai dasar pijakan kuat
                                    yang dibentuk mulai dari tingkat                dan konkrit di lingkungan
                                    dusun sampai ti k t nasional
                                    d            i tingkat     i   l                rakyat?

www.dadangsolihin.com   3                                   www.dadangsolihin.com                                 4
Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                          Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
           Pemda              DPRD           Parpol       LSM                              Ormas                              Fungsi DPRD
        Kebijakan dan      Produk-produk        Program partai       Kebijakan dan     Agenda lobi dan
          Program
        Pembangunan
                           Fungsi DPRD             dan janji
                                                  kampanye
                                                                    program khusus
                                                                          LSM
                                                                                        tekanan politik
                                                                                                                            menurut UU 27/2009
                                        Arena Pembangunan
              Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
       Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang          Pembuatan
        bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari    keputusan partisipatif
                                                                                                                          1.
                                                                                                                          1             Legislasi
                                         Lembaga Intermediary
           Pemda
         KDH, Sekda,
                               DPRD
                             Pimpinan,
                                               Parpol
                                                   p
                                                Pimpinan Partai,
                                                                          LSM
                                                                    Berbagai bentuk
                                                                                           Ormas
                                                                                       Berbagai bentuk
                                                                                                                           2
                                                                                                                           2.           Anggaran
           SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
                              Kaukus                 Partai

               Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur                                                 3.              g
                                                                                                                                        Pengawasan

                            Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
           Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan           Organisasi
             Laki               Kaya                 Tetap               Mapan            Kelompok

                                             www.dadangsolihin.com                                         5                              www.dadangsolihin.com                      6
         Perempuan              Miskin           Tidak Tetap             Rentan           Individual
       Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)




                           Fungsi Legislasi                                                                                        g     gg
                                                                                                                                Fungsi Anggaran
                                                                                                               •   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
   •    Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan                                                     dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
        Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan                                            pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
        Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak                                                  APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
        Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.                                                                     tentang APBD.
   •    Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.                                           •   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
   •    Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus                                                  melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
        menjadi instrumen p
            j             perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
                                   g           g     y                                                             DPRD dan pemerintah daerah.
   •    Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.                                                 •   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
                                                                                                                   nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
                                                                                                                   satu tahun anggaran.
                                                                                                               •   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
                                                                                                                   anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
                                                                                                                   kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
                                                                                                                          i t h b ti d k”
                                                                                                                   pemerintah bertindak”.
                                             www.dadangsolihin.com                                         7                              www.dadangsolihin.com                      8
            Fungsi Pengawasan                                                                      (1966-
                                                                             Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan                •   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,                 kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja                 diprakarsai eksekutif.
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan              •   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
    kerjasama i t
    k j                i   l daerah.
               internasional di d  h                                             melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan                   masukan dari masyarakat.
    adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.               •   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik                  kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
    daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan                   pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
    kualitas pelayanan publik.                                                   prioritas konstituen.
•   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih          •   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap                       anggota DPRD yang loyal pada rezim.
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                           www.dadangsolihin.com                        9                               www.dadangsolihin.com                     10




    Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)                                             Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)

•   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa             •   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
    lalu.                                                                        terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
•   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan                sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
    daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh                  kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses                         kehidupan sehari-hari di I d
                                                                                 k hid         h i h i Indonesia.  i
    penganggaran daerah.                                                     •   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
•   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai                         merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
    keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara                     t                  k t      k b h k          t t      l k
                                                                                 atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus   kh
    aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan                  dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.
    ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
    memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                           www.dadangsolihin.com                        11                              www.dadangsolihin.com                     12
    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)                                          Mengapa Hal Ini Terjadi?
•   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang             •   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
    terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis            lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
    kepercayaan publik.                                                        berpihak pada pemilih dan masyarakat.
•   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih         •   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
    dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam                  dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota
    penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.                 DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
•   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya                     mereka kepada partai.
    menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun                  •   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
    merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.                              pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
•   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD             pemilihan kembali.
    untuk menyetujuinya.                                                   •   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
                                                                               tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
                                                                               seringkali melibatkan uang.


                           www.dadangsolihin.com                      13                             www.dadangsolihin.com                   14




     Kemauan untuk Mereformasi
•   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
    hari.
•   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    para politisi.
•   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    transparansi.




                           www.dadangsolihin.com                      15                             www.dadangsolihin.com                   16
              Best Practices (1/4)                                                   Best Practices (2/4)
Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi                  Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah
• Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan           • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan
  memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya            dari kelompok-kelompok masyarakat sipil.
  dalam proses pembuatan keputusan.                                    • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui
                                                                                       p                             g
                                                                         kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam
Penggunaan Masa Reses yang Bermakna                                      proses penyusunan peraturan daerah.
• Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk               • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam p
                                                                              g       p                 y                         proses
  melakukan konsultasi dengan para konsituennya.                         pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih
• Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik,          mantap dan mudah dilaksanakan.
                                                   masing masing.
  misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.




                         www.dadangsolihin.com                    17                             www.dadangsolihin.com                     18




              Best Practices (3/4)                                                   Best Practices (4/4)
Dengar Pendapat Publik                                                 Transparansi Anggaran
• Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan             • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk
  masyarakat melalui dengar pendapat publik.                              mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya
• Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme
         p                                                                kepada publik dalam bentuk poster.
  konsultatif yang lebih interaktif dibandingkan dengan komunikasi     • Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif melalui program
  satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.               radio untuk membicarakan anggaran daerah.
• Ruang sidang p p
       g                               p       p             p guna
                g paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa g
  meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini     Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
  pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.                     • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum
                                                                         Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk
                                                                         Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.



                         www.dadangsolihin.com                    19                             www.dadangsolihin.com                     20
                                                                        Agenda Politik Nyata

                                                                                      Agenda politik yang sangat nyata dan
                                                                                      langsung memenuhi kebutuhan warga.
                                                                                           Penanggulangan kemiskinan;
                                                                                           Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
                                                                                           pendidikan dan kesehatan;
                                                                                           Pemberantasan korupsi dan reformasi
                                                                                           birokrasi.




           www.dadangsolihin.com                    21                                www.dadangsolihin.com                     22




Argumentasi Politik Mendasar                                          Positif dan Konstruktif
        Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat     Pemikiran yang selalu mencari upaya
        mendasar dan tidak klise.                           perbaikan.
           Dengan membawa d k
           D            b                litik    t dari
                              dukungan politik nyata d i         Anggota DPRD akan selalu dituntut
           warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat             untuk berpikir positif dan
           pijakan mereka dalam proses politik yang              konstruktif dalam melaksanakan
                                               DPRD.
           berlangsung dalam berbagai sidang DPRD                tugas dan f
                                                                 t               i
                                                                       d fungsinya.
           Dengan informasi dan pengetahuan yang                 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
           langsung diperoleh dari warga masyarakat, para        justru meningkatkan kapasitas
           anggota DPRD akan mampu membawakan                       d l li ik
                                                                 modal politik yang memang
           semua kepentingan warga ke dalam proses               dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
           pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD            struktur politik pendukungnya.
                            politik
           dan pengawasan politik.




           www.dadangsolihin.com                    23                                www.dadangsolihin.com                     24
      g            p
Membangun Sistem Umpan Balik                                                        Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                 Membangun dan memperkokoh sistem
                                 umpanbalik yang cepat dan efektif.                 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
                                       Para anggota DPRD dan partai                 rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
                                       politiknya dapat selalu melakukan up-        anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
                                       date terhadap informasi dan program          Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
                                       kerjanya.
                                       k j                                          mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
                                       Partai politik yang diwakili oleh anggota    Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
                                       DPRD tersebut juga secara terus              mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
                                                           l   i diri
                                       menerus mengevaluasi di i apakah  k h        dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
                                       mereka mempunyai akar yang kuat di           yang akan datang.
                                       tingkat akar rumput atau justru              Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
                                       berkembang menjadi partai politik yang       wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
                                       mengambang.                                  maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
                                                                                    delegitimasi di mata publik.

                             www.dadangsolihin.com                           25                              www.dadangsolihin.com                          26




Siklus Representasi Wakil Rakyat
                                  RAKYAT
                                                                                     d ato e a sa aa      a dat yang a (1/2)
                                                                                   Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( / )
                                     PEMILU
                                                                                    Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
                              Representasi Rakyat
                                (keterwakilan)                                      menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
                                                                                    positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
     Hubungan dengan
                                                                                    anggaran dan pengawasan.
                                      DPRD
                                                         Fungsi Legislasi
         Pemilih                                                                    Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
                                                                                    perwakilan.
     Hubungan dengan             MEMBUAT
    media dan kelompok          KEPUTUSAN                Fungsi Anggaran            DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
       kepentingan                POLITIK                                           keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
       Sumber daya
                                                                                    dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
    (anggaran, staf, riset                               Fungsi Pengawasan          melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
       d informasi)
       dan i f       i)                                                             individu-invidu
                                                                                    i di id i id warga negara.

                   Perlindungan               Peningkatan
                 hak-hak Individu       Kesejahteraan Individu
                  dan masyarakat            dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP            www.dadangsolihin.com                           27                              www.dadangsolihin.com                          28
   d ato e a sa aa      a dat yang a (2/2)
 Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( / )

  Secara substansial
     perlindungan hak
     peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
  Secara prosedural
     mengikuti prosedur hukum yang benar
     melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
  Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
  Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
  Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
  mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                           www.dadangsolihin.com                          29                             www.dadangsolihin.com               30




      Apa Itu Pembangunan?
       p            g                                                                                      How?
Pembangunan adalah:                        Tujuan Pembangunan:                 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 proses perubahan ke             1.   Peningkatan standar hidup (levels               antar daerah
 arah kondisi yang lebih              of living) setiap orang, baik                   antar sub daerah
 baik                                 pendapatannya, tingkat konsumsi
                                      pangan, sandang, papan, pelayanan
                                                                                                                             keadilan).
                                                                                      antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)
 melalui upaya yang                   kesehatan, pendidikan, dll.              2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
 dilakukan secara                2.   Penciptaan berbagai kondisi yang         3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
 terencana
 terencana.                                   ki k tumbuhnya rasa
                                      memungkinkan t      b h
                                                                               4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
                                      percaya diri (self-esteem) setiap
                                      orang.                                   5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                 3.
                                 3    Peningkatan kebebasan                       agar bermanfaat bagi g
                                                                                   g                                   g     generasi masa
                                                                                                     g generasi sekarang dan g
                                      (freedom/democracy) setiap orang.           datang (berkelanjutan).
                                                              Todaro, 2000


                           www.dadangsolihin.com                          31                             www.dadangsolihin.com               32
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah                                                     PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH

                                                                    • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                            ketimpangan
                             memadai dan                            • Memberdayakan            p y
                                                                                             Upaya terencana untuk
                              berkualitas                             masyarakat                                                      Upaya untuk memberdayakan
                                                                                             meningkatkan kapasitas
                                                                    • Mengentaskan                                                    masyarakat di seluruh daerah
                                                                                              Pemerintahan Daerah
                                                                      kemiskinan.
                                                                    • Menambah lapangan
                                                                      kerja.                  Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu
                                              Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian   kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
                                                 kondusif             SDA                      profesional dalam:                            masyarakat untuk:
                              Pemanfaatan
                           sumber daya secara
                               berkualitas
                Koordinasi yang                                                             Memberikan pelayanan kepada                 Menikmati kualitas kehidupan
               semakin baik antar                                                                                                                  baik, maju,
                                                                                                                                        yang lebih baik maju dan
                 stakeholders                                                               masyarakat,
                                                                                                                                        tenteram,
                                                                                            Mengelola sumber daya                       Peningkatan harkat, martabat,
                                                                                            ekonomi daerah.                                        diri.
                                                                                                                                        dan harga diri
Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    www.dadangsolihin.com                             33                               www.dadangsolihin.com                          34




                                                                                                       Pergeseran Paradigma:
                        PEMBANGUNAN DAERAH                                                          From Government to Governance
                             Dilaksanakan Melalui:

    Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                                               Good Governance
         Daerah                       Sumberdaya

                        Keseimbangan Peran Tiga Pilar

       Pemerintahan                   Dunia Usaha                 Masyarakat
                                                                                                      Government                               Governance
       Menjalankan dan                                                                        Memberikan hak ekslusif bagi           Persoalan-persoalan publik
    menciptakan lingkungan      Mewujudkan penciptaan          Penciptaan interaksi                                   hal-hal
                                                                                              negara untuk mengatur hal hal          adalah urusan bersama
    politik dan hukum yang        lapangan kerja dan           sosial, ekonomi dan            publik,                                pemerintah, civil society dan
     kondusif bagi unsur-            pendapatan.                      politik.                Aktor di luarnya hanya dapat           dunia usaha sebagai tiga aktor
           unsur lain.                                                                        disertakan sejauh negara
                                                                                                            j      g                 utama.
                                                                                              mengijinkannya.
                                    www.dadangsolihin.com                             35                               www.dadangsolihin.com                          36
   Pelaku Pembangunan: Paradigma                                             Pelaku Pembangunan: Stakeholders
            Governance
            Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                   transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb                                    STATE                        CITIZENS
                              Tenaga Kerja                                                                                   organized into:
                                                                                                Executive
                Kontrol                         Kontrol                                         Judiciary        Community-based organizations
                                                                                               Legislature       Non-governmental organizations
                                                                                                                 Non governmental
                                                                                                                    Professional Associations
                                                                                              Public service
                                                                                                                        Religious groups
     Dunia Usaha                                                                                 Military               Women’s groups
                              Pemerintah                   Masyarakat                             Police
       Swasta                                                                                                                 Media


                    Nilai                    Redistibusi
                                                                                                           BUSINESS
              Pertumbuhan                Melalui Pelayanan
                                         Melalui Pelayanan                                         Small / medium / large enterprises
                                 Pasar                                                                Multinational Corporations
                                                                                                          Financial institutions
                                                                                                             Stock exchange
        sendi sendi          dipenuhi,
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
Good.
                            www.dadangsolihin.com                       37                           www.dadangsolihin.com                            38




                                                                              Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
                             Troika                                                                          y
                                                                                Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



                                                                                Masyarakat,
                                                                                Bangsa,
                                                                                Bangsa dan
                                                                                  Negara                                      Masyarakat

                                                                                                                                               VISI
                                                                                                                      Pemerintah

                                                                              Good Governance               Dunia Usaha
                                                                                                            D i U h




                            www.dadangsolihin.com                       39                           www.dadangsolihin.com                            40
Perumusan Visi Daerah                              Perumusan Visi Daerah
                     Stakeholders                                                    Stakeholders




      PEMDA                                                          PEMDA




       www.dadangsolihin.com        41                                www.dadangsolihin.com                               42




                                                           Tata Urutan Hukum
                                                       (UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU)

                                         No    Produk Hukum       Penetapan Oleh                     Fungsi
                                         1.   UUD 1945            MPR                   Sumber hukum Tertinggi dari segala
                                                                                        hukum
                                         2.   UU                  DPR dan               Pelaksana konstitusi (UUD 1945)
                                                                  ditandatangani oleh
                                                                  Presiden
                                         3.   Peraturan           Presiden                Setingkat dengan undang-undang
                                              Pemerintah                                  Selanjutnya harus diserahkan
                                                        Undang-
                                              Pengganti Undang                                          nt k           atau
                                                                                          kepada DPR untuk ditetapkan ata
                                              Undang (PERPU)                              ditolak menjadi undang-undang
                                         4.   Peraturan           Presiden setelah      Pelaksanaan undang-undang
                                              Pemerintah          disetujui oleh
                                                                  Menteri
                                         5.   Peraturan Daerah    DPRD                  Penyelesaian tugas, kewajiban dan
                                                                                        hak pemerintah daerah


       www.dadangsolihin.com        43                                www.dadangsolihin.com                               44
                Asas Pembentukan                                          4. Asas Dapat Dilaksanakan:
                                                                             Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
                                                                                    benar benar
          Peraturan Perundang-undangan
                    Perundang-                                               kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


 1 Asas Kejelasan Tujuan:
 1.                                                                       5.
                                                                          5 Asas Kejelasan Rumusan:
     Harus mempunyai tujuan yang jelas dan yang hendak dicapai.                 Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
                                                                                perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau
 2. Asas K l b
 2 A                  t Organ Pembentuk yang t
         Kelembagaan atau O   P b t k            t
                                             tepat:                             terminologi
                                                                                terminologi,
        Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan                   Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
        perundang-undangan yang berwenang.                                      menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
                                                                                pelaksanaannya
                                                                                pelaksanaannya.
        Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
        lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
                                                                          6. Asas Keterbukaan:
 3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:                          Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, d
                                                                             D l                           i                    dan
                                                                             pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan
     Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
                                                                             yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan
     dengan j
        g jenis p          perundang-undangannya.
                 peraturan p       g      g    y
                                                                                                              perundang-undangan.
                                                                             dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan
                         www.dadangsolihin.com                       45                          www.dadangsolihin.com                   46




7.   Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex
       p          g
     superior derogate lex inferiori:                                     10.
                                                                          10 Asas Keadilan:
     Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh              Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
     bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih             keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
     tinggi.
        gg


8.   Asas lex specialis derogate lex generalis:                           11. Asas kepastian hukum:
     Peraturan perundang-undangan yang l bih kh
     P t            d      d           lebih khusus                          Setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin
     mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih                kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam
     umum.                                                                   masyarakat.


9.   Asas lex posterior derogate lex priori:                              12. Asas pengayoman:
     Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian                        Setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi
     mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir                memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan
     terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-            ketentraman masyarakat.
     undangan tersebut sama.

                         www.dadangsolihin.com                       47                          www.dadangsolihin.com                   48
13. Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
   Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
                                                                            y        y
                                                                           Syarat Penyusunan Perda
   keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan
                                                                       1. Hindari pemberian kewenangan yang
   mengutamakan kepentingan umum.
                                                                          berlebihan;
14. Asas Kenusantaraan:                                                2. Hindari pengaturan dan persyaratan
                                                                          yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit
   Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari              diterapkan;
   sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia
   atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-             3. Akomodasi ketetapan yang bersifat
   undangan.                                                              transparan, akuntabel, dan melewati
                                                                          proses pengambilan keputusan yang
15. Asas Kebhinekatunggalikaan:                                           benar;
   Materi muatan peraturan perundang-undangan harus                    4. Libatkan tokoh masyarakat setempat;
   memperhatikan k               d d k
           h tik keragaman penduduk, agama, suku d  k dan              5.
                                                                       5 Gunakan proses pelibatan publik
   golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah        yang luas;
   khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif             6. Tingkatkan efektivitas mekanisme
                    masyarakat.
   dalam kehidupan masyarakat                                                        hukum.
                                                                          penegakan h k m
                        www.dadangsolihin.com                     49                             www.dadangsolihin.com                   50




             Prinsip Dasar                                                         Prinsip Dasar
      Proses Penyusunan Perda (1)                                           Proses Penyusunan Perda (2)
                                                                       2. Partisipasi:
 1 T           i/k t b k
 1. Transparansi/keterbukaan.
                                                                                Mendorong terciptanya komunikasi publik untuk
     Informasi tentang akan                                                     meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses
     ditetapkannya suatu kebijakan,                                             pengambilan keputusan pemerintah,
     Peluang bagi masyarakat                                                    Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih
     untuk memberikan masukan                                                   baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam
     dan melakukan pengawasan                                                        p
                                                                                memperluas p                p               p
                                                                                             pemahaman komprehensif terhadap suatu
     terhadap pemerintah.                                                       isu.
                                                                                Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam
                                                                                menerapkan suatu keputusan dan mendukung p
                                                                                       p           p                               p
                                                                                                                           g penerapan
                                                                                akuntabilitas.




                        www.dadangsolihin.com                     51                             www.dadangsolihin.com                   52
              Prinsip Dasar                                            Prinsip Dasar Perumusan Substansi (1)
       P      P           P d
       Proses Penyusunan Perda (3)
                                                                       1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.
3.               Keterpaduan
3 Koordinasi dan Keterpaduan.                                                Setiap
                                                                             S ti peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian
                                                                                        t     h d k   di      b d     k k ji
       Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan                 keilmuan di dalamnya.
       hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam                       Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan
       pemerintah.
       pemerintah                                                            j    harus mencerminkan i d permasalahan
                                                                             juga h              i k isu dan            l h
       Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam             sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan
       pengambilan keputusan secara utuh.                                    masyarakat.
       Keterpaduan memerlukan k bi
       K t     d            l k kombinasi yang h
                                            i            i   t
                                                harmonis antara              Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari
       wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi               para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis
       ketidakefektifan, dan yang terpenting membatasi jumlah                terhadap peraturan yang tengah dirancang atau ditetapkan
              hukum.
       produk hukum                                                                dilakukan,                                   ilmiah,
                                                                             perlu dilakukan dengan menekankan pertimbangan ilmiah
                                                                             sosial, dan ekonomi di dalamnya.



                        www.dadangsolihin.com                     53                          www.dadangsolihin.com                       54




 Prinsip Dasar Perumusan Substansi (2)                                 Prinsip Dasar Perumusan Substansi (3)

 2. Pendanaan Berkelanjutan.                                           3. Kejelasan.
       Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk
       Di l k d k             d             k     t k                        Peraturan dapat diterima untuk kemudian dil k
                                                                             P t       d   t dit i      t kk                  k
                                                                                                                 di dilaksanakan
       mengimplementasikan suatu peraturan.                                  dengan baik hanya apabila memiliki kejelasan dan dapat
       Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan                          dipahami oleh masyarakat.
        d i i t i dan        i   l dan hanya sebagian k il
       administrasi d operasional, d h         b i kecil                     Kejelasan mengacu pada b
                                                                             K j l                 d bagaimana suatu peraturan
                                                                                                         i         t     t
       yang digunakan untuk pelaksanaan program dan                          dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang
       pembangunan.                                                          terdapat di dalamnya.
       Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan
       merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan
       hukum di Indonesia.




                        www.dadangsolihin.com                     55                          www.dadangsolihin.com                       56
       p             p         ( )
 Prinsip dalam Penerapan Hukum (1)                                                 p             p         ( )
                                                                             Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)
1. Akuntabilitas                                                            3. Keleluasaan Aministratif
      Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar                         Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi
      prosedur pelaksanaan;                                                       semua kegiatan, fakta, dan situasi yang dibutuhkan.
      Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian                 Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit
      dalam pelaksanaan kegiatan;                                                             peraturan.
                                                                                  dalam suatu peraturan
      Adanya output dan outcome yang terukur.                               4. Keadilan
2. Kepastian Hukum                                                                Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan
      Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan                          hukum dan berhak mendapatkan keadilan.
      konsisten;                                                                  Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan
      Adanya penegakan hukum y g adil dan tidak diskriminatif;
          y p    g           yang                            ;                    ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi
                                                                                  tegaknya keadilan.
      Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
                                                                                  Keadilan harus didukung oleh keberadaan institusi hukum dan
      Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.
                                                                                  aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak
                                                                                  terpengaruh oleh golongan manapun.
                          www.dadangsolihin.com                        57                             www.dadangsolihin.com                     58




     Tahapan Penyusunan Perda                                                1
                                                                             1.                       Identifikasi isu & masalah
                                      2                       3
         1            Identifikasi legal baseline atau    Penyusunan
     Identifikasi         landasan hukum, dan               Naskah          1. Identikasi isu dan masalah.
   isu & masalah       bagaimana Perda baru dapat          Akademik
                          memecahkan masalah
                                                                            2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.
                                                                            3 G    k     t d        h       l h           i
                                                                            3. Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai.
                                       5                                    4. Identikasi dampak pemecahan masalah.
        6            Penyelenggaraan Konsultasi Publik:       4
                        Revisi Rancangan Perda;                             5. Pembuatan skala prioritas masalah y g akan diatasi.
                                                                                               p                 yang
   Pembahasan di
   P b h                                                   Penulisan
                                                           P   li
                        Apabila diperlukan, melakukan
      DPRD              konsultasi publik tambahan         Raperda



                                   7
                            Penetapan Perda



                          www.dadangsolihin.com                        59                             www.dadangsolihin.com                     60
                     Metode M4E                                       Managerial
                                                                           Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari
                                                                           sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak
      M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment
                                                                           terhadap aturan-aturan yang ada.
                                                                           Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan
     Men (manusia)                                                         yang baru.
       Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek         Method (metode)
       hukum) melaksanakan atau bertindak sehingga timbul
                                                                           Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan
       masalah;
                                                                           obyek hukum,
         y(    g gg      )
     Money (uang/anggaran)
                                                                           Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam
       Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana               sebuah metode.
       kedudukan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan sehingga
                                                                      Environment (lingkungan)
       menimbulkan masalah; ;
                                                                           Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan
                                                                           yang terjadi.
                                                                           Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).

                         www.dadangsolihin.com                   61                             www.dadangsolihin.com                      62




2
2.                      Identifikasi legal baseline (1)               2
                                                                      2.                       Identifikasi legal baseline (2)

1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada           4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
   terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai          dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:
   dengan peraturan perundang-undangan terbawah.                           a. Ketersediaan dana pelaksanaan;
2. Identikasi instansi pelaksana.                                          b. Kapasitas administrasi; dan
3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,             c. Penegakan hukum.
   dengan mempertimbangkan penulisannya:
                                                                      5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi
     a Kejelasan pasal dan ayat; dan
     a.                                                                                             masalah
                                                                         untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya
     b. Kepastian preskripsi hukum.                                      ditingkatkan atau dibuat revisi.
                                                                      6. Identikasi macam-macam instrumen hukum yang mungkin dapat
                                                                                       masalah.
                                                                         memecahkan masalah




                         www.dadangsolihin.com                   63                             www.dadangsolihin.com                      64
 3.              Penyusunan Naskah Akademik (1)                        3.            Penyusunan Naskah Akademik (2)

1. Bentuk tim p y
              penyusun secara resmi.                                                                      pengarah.
                                                                      4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah
                                                                      4
    a. Keanggotaan tidak terlalu besar                                   a. Identifikasi pakar
    b. Masukkan wakil-wakil stakeholders                                 b. Identifikasi stakeholders
       Penuhi k b t h wakil-wakil
    c. P   hi kebutuhan kil   kil                                        c. Tentukan cara komunikasi teratur
    d. Identifikasi staf pendukung                                    5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.
    e. Formalkan dengan Surat Keputusan                               6.
                                                                      6 Mulai penyusunan (drafting)
2. Komitmen tim penyusun.                                                a. Identifikasi isu dan masalah
    a. Komitmen waktu memadai                                            b. Buat sistematika, tulis teks
    b Ruangan – satu ruangan pertemuan
    b.                                                                   c. Perbaiki terus
    c. Anggaran – jasa-jasa pendukung                                    d. Buat notulensi setiap pertemuan
3. Aturan prosedural tim penyusun.

                            www.dadangsolihin.com                65                              www.dadangsolihin.com                        66




 3.              Penyusunan Naskah Akademik (3)                        4
                                                                       4.                                   Penulisan Raperda

7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk
7                                                                     1
                                                                      1. Penamaan (Judul)
   membahas draft dan memperoleh masukan:                                –   jenis peraturan;
    a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan                      –   teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);
    b S di k d t pendukung sebelum pertemuan
    b. Sediakan data d k     b l      t                                  –   nomor peraturan;
                                                                         –   tahun pembuatan;
8. Revisi dan finalisasi.
                                                                         –   nama peraturan.

                                                                         Contoh:
                                                                                       PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
                                                                                               NOMOR 17 TAHUN 2007
                                                                                                      TENTANG
                                                                             PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
                                                                                NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
                                                                               KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
                                                                                              DAERAH KABUPATEN GIANYAR
                            www.dadangsolihin.com                67                              www.dadangsolihin.com                        68
2. Frase/Klausul Permanen
                                                                         5
                                                                         5.              Penyelenggaraan Konsultasi Publik
    Contoh:

               DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                                                                             • Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur,
                                BEKASI,
                         BUPATI BEKASI
                                                                               dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan
                                                                               rancangan Perda.
3. Pembukaan
                                                                             •    Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling
    terdiri atas konsiderans atau dasar pemikiran, dasar hukum                    mengisi dan mempengaruhi.
    pembentukannya dan judul.
4. Batang Tubuh
        g
      1. Ketentuan Umum
      2. Ketentuan Substansi
      3.
      3 Ketentuan Sanksi
5. Penutup
6. Lampiran/Penjelasan

                           www.dadangsolihin.com                    69                                 www.dadangsolihin.com                    70




    6
    6.                         Pembahasan di DPRD                        7
                                                                         7.                                              Penetapan Perda
                                                                         •       Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah
                                                                                 Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai
                                                                                                           transisinya
•   Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari                          diberlakukannya Perda baru.
    dilaksanakannya konsultasi publik.
                                                                         •       Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara
•                                                  semata,
    Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata                          disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai
    melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang                diberlakukannya.
    diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
                                                                         •       Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait
    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
                                   g       g
                                                                                                                 persiapan-persiapan
                                                                                 dan masyarakat dapat melakukan persiapan persiapan yang
                                                                                 memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
                                                                         •       Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan kesadaran
                                                                                                     ketentuan-ketentuan             baru,
                                                                                 masyarakat tentang ketentuan ketentuan hukum yang baru
                                                                                 serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi instansi
                                                                                 pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-
                                                                                                                         tersebut.
                                                                                 ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut

                           www.dadangsolihin.com                    71                                 www.dadangsolihin.com                    72
                                                                                     Pengertian Pengawasan
                                                                                 Pengawasan bermakna
                                                                                 • Proses pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan
                                                                                 • Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan
                                                                                   y g      g
                                                                                   yang diinginkan
                                                                                 • Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya
                                                                                   sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).




                          www.dadangsolihin.com                             73                                     www.dadangsolihin.com                               74




  Pelaksanaan Pengawasan                                                                    Tahapan Pengawasan
                                                              Internal-
Feedforward         Concurrent            Feedback                                           y
                                                                                   Preliminary Control               Interim Control               Post Control
                                                              external
Dilakukan           Memfokuskan         Pengawasan ini      Pengawasan              Merupakan pengawasan           Untuk memastikan layanan      Untuk memastikan layanan
sebelum aktivitas   pada apa yang       dilakukan           internal                anggota DPRD pada saat         publik berjalan sesuai        publik berjalan sesuai
dimulai.            terjadi selama      setelah aktivitas   memberikan              pembahasan anggaran.           standar yang ditetapkan dan   harapan,
                                                                                    Meneliti setiap usulan         memenuhi harapan              Diperuntukkan atas
Untuk menjamin      proses berjalan     selesai             kesempatan              anggaran khususnya dari        masyarakat selama             evaluasi terhadap target
kejelasan           Memonitor           dilaksanakan.       untuk                   penyedia layanan publik,       pelayanan dilakukan dalam     yang direncanakan.
sasaran;            aktivitas yang      Tujuan untuk        memperbaiki             baik dari sisi input, output   jangka waktu tertentu.        Diharapkan akan
                    sedang berjalan     menyediakan         sendiri
                                                            se d                    maupun outcomes dari           Diarahkan terhadap            menghasilkan rekomendasi
Tersedianya                                                                         setiap jenis layanan.          pelaksanaan anggaran atas     mempertahankan,
arahan yang         untuk menjamin      informasi yang      Pengawasan
                                                                                    Melakukan pengawasan           layanan publik atau           memperbaiki atau
memadai;            segala sesuatu      berguna untuk       eksternal melalui       sejak tahap perencanaan,       pelaksanaan sebuah            meningkatkan kualitas
                    sesuai rencana      meningkatkan        supervisi dan           sebab apa yang akan            peraturan.                    layanan.
Ketersediaan                            kinerja di masa     penggunaan
                    Untuk                                                           dilakukan
                                                                                    dilak kan oleh pemda bisa
sumber daya yang                        depan dan           administrasi            diketahui dari rencana yang
dibutuhkan.         mengurangi hasil
                                        memfokuskan         formal.                 dibuat oleh pihak eksekutif.
                    yang yang tidak
Memfokuskan         diinginkan.         pada kualitas
pada kualitas                           hasil.
                                        hasil
sumber daya.
                          www.dadangsolihin.com                                                                    www.dadangsolihin.com                               76
                                                                            75
 Ruang Lingkup Pengawasan                                                             Langkah Pengawasan
                                                                                Menentukan               g
                                                                                                     Mengukur                ,
                                                                                                                        Hasil, Sasaran      Tindakan
      Pengawasan Preventif                  Pengawasan Represif              Sasaran dan Standar   Kinerja Aktual        dan Standar        Perbaikan

                                                                               DPRD lebih awal     DPRD memiliki       Membandingkan      Menjadi bahan
   Pengawasan yang dilakukan            Pengawasan terhadap proses-            menentukan          informasi atas      hasil              evaluasi untuk
   pada tahap persiapan dan             proses aktivitas sebuah                sasaran yang        kinerja lembaga     pengawasan         perbaikan sistem
   perencanaan suatu kegiatan.          lembaga layanan publik.                akan dipantau.      yang bersifat       dengan sasaran     layanan atau
                                                                               Termasuk pula       faktual.            dan standar        peningkatan
   Pengawasan ini bertujuan
       g                j               Pengawasan bertujuan
                                            g              j                   adanya dokumen      Informasi           yang telah         standar layanan
   pada aspek pencegahan dan            menghentikan pelanggaran               atau informasi      tersebut sebagai    ditetapkan         pada lembaga
   perbaikan, termasuk pula             dan mengembalikan pada                 tentang standar     masukan bagi        Untuk              atau pelayanan
   pengusulan perbaikan atau            keadaan semula, baik disertai          kualitas layanan    DPRD dalam          memastikan         publik tertentu.
                                                                               publik yang         membuat             apakah sudah       Mengambil
   pembentukan regulasi baru            atau tanpa sanksi.                     diberlakukan        rekomendasi         berjalan sesuai    tindakan
   untuk berbaikan.                                                            selama ini.         perbaikan atas      yang diharapkan.   perbaikan yang
                                                                                                   pengawasan                             dibutuhkan
                                                                                                   yang dilakukan
                                                                                                   di masa depan.
                          www.dadangsolihin.com                         77                               www.dadangsolihin.com
                                                                                                                                                             78




       Jenis Pengawasan (1/4)                                                       Jenis Pengawasan (2/4)
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang                       5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
   dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.                               oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang                          oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
   melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.                                  melakukan pengawasan.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang                       6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
   lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan                      tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
   dilaksanakan oleh Komisi.                                                    kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang                       Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
   ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi                    melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-
   tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.             masing sebagai sikap politik.




                          www.dadangsolihin.com                         79                               www.dadangsolihin.com                           80
           Jenis Pengawasan (3/4)                                                                  Jenis Pengawasan (4/4)
                                                                                      Aktor                Tindakan Aktif                          Tindakan Pasif
 Aktor            Tindakan Aktif                         Tindakan Pasif              Pansus          Kunjungan lapangan –                       Menerima pengaduan dari
Personal    Kunjungan langsung ke lapangan            Menerima pengaduan melalui                     Rapat Kerja dengan pihak terkait,          masyarakat
            Menelpon langsung
                  p     g    g                        p
                                                      posko aspirasi, SMS,
                                                               p    ,      ,                         Hearing dengan kelompok yang               Mendapatkan informasi lewat
            penyelenggaran layanan yang               persuratan, atau informasi                     peduli terhadap isu yang ditangani.        media
            diadukan                                  melalui media cetak dan
                                                                                                     Mengundang kelompok
            Melibatkan media                          merespon balik melalui media
                                                                                                     independen, akademisi untuk
K i i
Komisi      Kunjungan langsung di lapangan,           Menerima pengaduan, surat,                     memberi pendapat
            Rapat Kerja,                              SMS atau informasi media
                                                                                                     Melibatkan media
                                                      cetak
            Hearing dengan pihak terkait                                             Fraksi          Melakukan kunjungan                        Menerima pengaduan dari
            serta                                                                                    Mengundang pihak luar memberi                     k t
                                                                                                                                                masyarakat
            Melibatkan media                                                                         masukan atas hasil pengawasan di           Mendapatkan informasi lewat
Gabungan    Kunjungan langsung di lapangan,           Menerima pengaduan, surat,                     lapangan                                   media
Komisi      Rapat K j
            R   t Kerja,                              sms atau informasi media                       Melibatkan   di
                                                                                                     M lib tk media
                                                      cetak                          Pimpinan        Menindaklanjuti hasil/rekomendasi          Menerima pengaduan
            Hearing pihak terkait dll
                                                                                                     hasil pengawasan komisi,                   masyarakat, sms, persuratan
            Melibatkan media                                                                         g      g         , pansus dll
                                                                                                     gabungan komisi, p                         Mendapat informasi lewat
                                                                                                     Melibatkan media                           media
                              www.dadangsolihin.com                           81                                        www.dadangsolihin.com                              82




                                                                                     1.             Merespons Pengaduan Masyarakat
             Bentuk Pengawasan
             B t kP
                                                                                              •   Membentuk tim penerima aspirasi untuk menerima aspirasi
                                                                                                  masyarakat yang datang langsung ke gedung DPRD.
                           Merespons pengaduan
            1.             masyarakat                                                         •   Mengembangkan posko aspirasi
                                                                                              •   Membangun Website dewan masing-masing daerah.
                                                                                                            g                      g      g
                                                                                              •   Pesan singkat (SMS) dengan nomor khusus.
            2.             Pengawasan ke unit layanan
                                                                                              •   Bekerjasama dengan media cetak untuk membuka pengaduan
                                                                                                            publik.
                                                                                                  layanan publik
            3.             Pengawasan ke SKPD                                                 •   Lewat telepon on-line.
                                                                                              •   Persuratan
                           Pengawasan kepada Kepala                                           •   F    i il
                                                                                                  Facsimile.
            4.             Daerah                                                             •   E-mail



                              www.dadangsolihin.com                           83                                        www.dadangsolihin.com                              84
2.          Pengawasan ke Unit Layanan                                   3.          Pengawasan ke SKPD
     •   Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan           •   DPRD perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD jika
         baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa                  ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan
         dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal,                yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat
         anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-                  pelayanan publik
           it l k         teknis daerah.
         unit pelaksana t k i d       h
     •   Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan
         peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai
                     itif terhadap       d
         respons positif t h d pengaduan masyarakat.k t




                            www.dadangsolihin.com                   85                               www.dadangsolihin.com                    86




4.         Pengawasan kepada Kepala Daerah                                    Pertanggungjawaban Hasil Pengawasan

 •   Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun             •   Hasil pengawasan yang dilakukan gabungan komisi atau Pansus,
     dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban                 dapat dilakukan dalam rapat internal anggota gabungan komisi
     (LKPJ).                                                                  dan/atau anggota Pansus, dan hasilnya ditujukan kepada pimpinan
 •   LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang           DPRD.
     telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan        •   Hasil pengawasan, baik individu, komisi dan gabungan komisi serta
     akhir tahun anggaran                                                     Pansus juga dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pimpinan
 •   Agar bisa menilai LKPJ dengan baik, anggota DPRD melakukan uji           yang diperluas.
     petik terhadap beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur,          •   Hasil pengawasan DPRD bisa dipertanggungjawabkan melalui
     pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang                   sidang paripurna atau dengan melibatkan masyarakat luas melalui
     pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat        forum evaluasi satu tahun masa sidang DPRD.
                   blik bidang pelayanan d
     anggaran publik di bid       l                 k h       i ke
                                          dasar, apakah sampai k          •   Yang terpenting pula, bagaimana hasil pengawasan tersebut
     masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak.                          terdokumentasi dalam bentuk laporan yang bagus dan terkelola
 •   Anggota DPRD bisa melakukan penelusuran pelaksanaan proyek               dengan baik serta mudah dan murah untuk diakses oleh Publik.
     d           lib tk konstituennya di d
     dengan melibatkan k     tit              h     ilih
                                         daerah pemilihan.
                            www.dadangsolihin.com                   87                               www.dadangsolihin.com                    88
    Tindak Lanjut Pengawasan
•   Perbaikan Pengorganisasian
•   Perubahan Alokasi APBD
•   Perbaikan Regulasi
•   Mengusulkan Raperda
•   Perbaikan Rencana Strategis Daerah                 Terima Kasih
•   Pengorganisasian Hasil Pengawasan




                          www.dadangsolihin.com   89     www.dadangsolihin.com   90




                          www.dadangsolihin.com   91

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: dprd
Stats:
views:2409
posted:3/24/2010
language:Indonesian
pages:23
Description: Capacity Building DPRD Kota Prabumulih di Nagoya Hotel-Batam, 24 Maret 2010