Docstoc

Lembaga Keuangan Syariah

Document Sample
Lembaga Keuangan Syariah Powered By Docstoc
					                      Lembaga Keuangan Syariah
UUS: Unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di
kantor cabang bank asing konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah (sumber: www.bi.go.id).

Secara umum tugas UUS mencakup:

   a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah
   b. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan
      dana yang bersumber dari kantor-kantor cabang syariah
   c. Menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor-kantor cabang
      syariah
   d. Melaksanakan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor-kantor
      cabang syariah

BUS: bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip
syariah islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang
dituntun oleh Al quran dan Al hadis, dan mengikuti tata cara berusaha dan
perjanjian berusaha yang tidak dilarang oleh Al quran dan al hadis (islamic
banking). Sumber: www.bi.go.id

Perbedaan BUS dengan UUS

Secara konsep sama saja. Bedanya terletak pada status pendirian sistem
syariahnya. Jika pada bank syariah statusnya independent dan tidak bernaung di
bawah sistem perbankan konvensional. Sementara Unit Usaha Syariah statusnya
tidak independent dan masih bernaung di bawah aturan manajemen perbankan
konvensional (yang masih menerapkan system riba).

Contoh Bank Syariah yang independent (dan merupakan dua bank yang diakui
murni Syariah oleh Bank Indonesia) adalah Bank Muamalat Indonesia (1992) dan
Bank Syariah Mandiri (1999). Bank-Bank ini menerapkan sistem independent pada
sistem perbankan syariahnya. Sehingga walaupun masih memakai nama ‘Mandiri’
(misalnya untuk Bank Syariah Mandiri), tetapi secara keseluruhan sistem
perbankannya sudah murni berbasis syariah.

Sedangkan bank yang memiliki Unit Usaha Syariah jumlahnya cukup banyak,
misalnya Bank Niaga Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dll. Unit
Usaha Syariah ini masih bernaung pada bank-bank konvensional diatasnya.
BPR Syariah adalah salah satu jenis bank yang diizinkan beroperasi dengan
sistem syariah di Indonesia. Aturan hukum mengenai BPR Syariah mengacu
kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia
(PBI). Dalam sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan
untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan
BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum / Bank Umum
Syariah. Perbedaan lainnya jika dibandingkan dengan bank umum syariah, BPRS
dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah
satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah.

Produk BPR Syariah

Prinsip syariah dalam BPR Syariah diberlakukan untuk transaksio pendanaan
(tabungan dan deposito) maupun pembiayaan (pinjaman). BPR Syariah mengelola
dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil, masyarakat
penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil secara fluktuasi karena sangat
bergantung kepada pendapatan yang diperoleh BPR Syariah. Untuk itu, perlu
disepakati nisbah (porsi) di awal transaksi.
Setiap tabungan maupun deposito yang disimpan di BPR Syariah mendapat
jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sepanjang sesuai ketentuan
yang berlaku, sehingga masyarakat akan tetap merasa aman untuk menyimpan
dananya di BPR Syariah.
Dalam transaksi pembiayaan (pinjaman), BPR Syariah memberikan pembiayaan
kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil ataupun sewa. Pilihan atas sistem
syariah tersebut sangat tergantung kepada jenis pembiayaan yang diajukan oleh
masyarakat kepada BPR Syariah. Selain itu, BPR Syariah juga bisa melakukan
praktik pegadaian yang dikelola dengan sistem syariah.

Usaha BPR Syariah
  1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk :
     a. Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah.
     b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
  2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk                pembiayaan
     berdasarkan :
     a. Prinsip jual beli (murabahah, istishna’, salam)
     b. Prinsip sewa menyewa (ijarah)
     c. Prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
     d. Prinsip kebajikan (qardh)
   3. Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito pada bank
      syariah lain.
   4. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan UU Perbankan
      dan prinsip syariah. (sumber BPRS: www.bi.go.id dan Buletin Hukum
      Perbankan dan Kebanksentralan)

Perbedaan BUS Devisa dengan BUS Nondevisa
BUS devisa dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan
dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misal: transfer ke luar negeri, inkaso
ke luar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran letter of credit, dan
transaksi lainnya yang dilakukan dengan prinsip syariah.
Sedangkan BUS nondevisa kebalikan dari bank devisa. BUS nondevisa tidak dapat
melakukan transaksi seperti BUS devisa. Transaksi yang dilakukan masih dalam
batas-batas negara (domestik) sesuai prinsip syariah.

Pengertian Anjak Piutang

Anjak piutang dapat didefinisikan sebagai transaksi pembelian dan atau
penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek klien (penjual)
kepada perusahaan factoring, yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan anjak
piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan
factoring.

Definisi perusahaan anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
1251/KM013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi
perdagangan dalam atau luar negeri.

Pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang:

   a. Perusahaan anjak piutang (factor)

   b. Klien (supplier)

   c. Nasabah (customer)

Factor: perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Klien:
pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Nasabah: pihak yang
mengadakan transaksi dengan klien.
   TUGAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH




                    Dosen:

                Amalia SE., msm



                     Oleh:

                 Okta Samrista

                 108081000196

                 Manajemen 4 E



        FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
                   JAKARTA
                     2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4866
posted:3/24/2010
language:Indonesian
pages:4
okata zaoldyeck okata zaoldyeck
About hmm... cewe yg ga suka ribet