Proyeksi Rencana Tata Ruang Pesawaran by ndy15701

VIEWS: 560 PAGES: 3

									             (Proyeksi) Rencana Tata Ruang Pesawaran

                               Oleh : Maulana Mukhlis
                   Mahasiswa Pascasarjana MIP Universitas Lampung


Sebagai daerah otonom baru, Kabupaten Pesawaran saat ini dihadapkan pada beberapa
persoalan. Sebagian kecil diantaranya adalah pertama, masalah lokasi pembangunan
komplek kantor pemerintahan. Kedua, keterbatasan anggaran yang tidak lebih dari 20
milyard untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran publik selama Tahun 2008. Ketiga,
Belum tersedianya dokumen rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan dan
pemanfaatan ruang, dan Keempat belum tersedianya peta perbatasan kabupaten sehingga
riskan dan beresiko memunculkan konflik tapal perbatasan. Dua permasalahan terakhir,
secara khusus disampaikan oleh Pejabat Bupati dan Kepala Bappeda Pesawaran di harian
ini (18/2) lalu.

Menjadikan peta wilayah yang fix dan rencana tata ruang wilayah sebagai basis upaya yang
harus dilakukan dalam memulai pembangunan Kabupaten Pesawaran sangatlah tepat
seperti pernah dikatakan Prof. Soegijanto Soegijoko (1985). Menurutnya, sebelum sebuah
wilayah (kota) menumpuk problem ruangnya, problem sosialnya, dan problem kota lainnya
yang harus dilakukan adalah mensepakati perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang
awalnya terbatas pada rencana fasilitas pemukiman yang lebih ditekankan pada
perekayasaan, kemudian menjadi rencana lingkungan hidup di dalam skala kota, skala
wilayah sampai skala nasional melalui pendekatan sosial-ekonomi-budaya. Meskipun
merencana bukanlah penyelesaian akhir atau satu-satunya penyelesaian yang diharapkan
namun merencana akan mengurangi magnitude permasalahan bahkan jika mungkin akan
menghilangkan permasalahan yang ada.

Dengan rencana tata ruang berpendekatan sosial-ekonomi-budaya secara mikro akan
diketahui alternatif pilihan lokasi perkantoran, akan diidentifikasi kebutuhan
pengembangan sarana dan prasarana publik (manajemen prasarana), akan jelas posisi luas
dan batasan wilayah dan akan diketahui arahan dan proyeksi sumber pendapatan asli
daerah atas dasar potensi yang dimiliki daerah sehingga kebutuhan anggaran pembangunan
ke depan juga dapat diproyeksikan (sinergisitas alokasi).

Dengan asumsi itu, empat masalah di atas akan terjawab dengan penyusunan rencana tata
ruang wilayah –RTRW- (partisipatif). Penyusunan RTRW Pesawaran juga berada dalam
momentum yang sangat tepat; Selain karena RTRW kabupaten induknya (Lampung Selatan)
baru saja dilakukan evaluasi dan akan memulai menyusun RTRW baru, juga karena
berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Provinsi Lampung juga baru
saja menyelesaikan penyusunan RTRW Provinsi sehingga seluruh kabupaten/kota juga harus
menyusun baru atas RTRW nya. Oleh karenanya, posisi seluruh kabupaten/kota di Lampung
saat ini juga memulai dari nol sehingga upaya membangun sinergisitas perencanaan
provinsi dengan kabupaten/kota dan kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya akan
dapat terwujud; termasuk dengan Kabupaten Pesawaran.

Evaluasi Tata Ruang Pesawaran
Sebagaimana diketahui, 7 Kecamatan yang saat ini masuk menjadi bagian dari Kabupaten
Pesawaran yakni Gedong Tataan, Kedondong, negeri Katon, Padang Cermin, Punduh
Pidada, Tegineneng dan Way Lima sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung
Selatan. Sebagai bagian dari kabupaten itu, RTRW Lampung Selatan 1994 – 2004 yang
diperdakan dengan Perda No. 18 Tahun 2001 telah dilakukan peninjauan kembali
berdasarkan Kepmenkimpraswil No. 327/KPTS/M/2002.           Peninjauan terhadap RTRW
Lampung Selatan dilakukan terhadap tiga indikator yakni (1) perbandingan antara kegiatan
pemanfaatan ruang yang sudah berlangsung dikaitkan dengan strategi dan rencana pola
dan struktur pemanfaatan ruang yang yang diatur dalam RTRW (indikasi simpangan). (2)
Identifikasi kebijakan eksternal dan evaluasi adanya perubahan terhadap asumsi faktor
eksternal yang ada dan kajian terhadap pengaruh kebijakan eksternal tersebut terhadap
strategi dan rencana pola dan struktur pemanfaatan ruang dalam RTRW (pengaruh faktor
eksternal). (3) Kajian evaluasi terhadap konsistensi konsideran peraturan dalam RTRW
dengan Undang-Undang yang baru (UU 26/2007 tentang Penataan Ruang).

Hasil kajian terhadap ketiga kriteria indikatif tersebut dapat dinyatakan bahwa RTRW
Lampung Selatan masuk dalam ”Tipologi G” atau dalam pengertian lain Simpangannya
besar, Faktor Eksternal Berubah sehingga RTRW dinyatakan tidak syah. Dalam kondisi ini
bukan hanya Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan pun masuk dalam kategori
”harus menyusun baru”.

Struktur dan Isu Utama RTRW Pesawaran

Dalam konteks pusat pengembangan, di RTRW Lampung Selatan, 7 kecamatan yang saat ini
masuk ke dalam wilayah kabupaten Pesawaran merupakan bagian dari Satuan Wilayah
Pembangunan (SWP) dan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) I dimana pusatnya adalah
Kota Bandar Lampung. Dalam konteks ini, keberadaan 7 kecamatan yang meskipun secara
administratif masuk ke dalam Kabupaten Lampung Selatan (kini Pesawaran) tetap
mengandalkan, berpengaruh dan dipengaruhi bukan oleh Ibukota Kalianda (SWP II) dan
Sidomulyo (SWP III), tetapi Kota Bandar Lampung dan sebagian ke Pringsewu (SWP III RTRW
Tanggamus).

Dalam konteks rencana pemanfaatan ruang, 7 kecamatan itu dapat dipilah ke dalam dua
kawasan yakni Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya. Kawasan Lindung dibagi ke dalam
kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan
perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar alam serta kawasan rawan bencana
(Kecamatan Padang Cermin, Gedong Tataan dan Kedondong). Sedangkan Kawasan Budi
Daya dibagi ke dalam kawasan budidaya kehutanan (Gedong Tataan, Kedondong, Padang
Cermin, Punduh Pidada), budi daya pertanian lahan basah, lahan kering tanaman semusim,
perkebunan,    peternakan, perikanan dan kawasan budi daya non pertanian yakni
pertambangan, industri, dan pariwisata (tersebar di seluruh kecamatan).

Dalam rencana pengelolaan kawasan, 7 kecamatan di Kabupaten Pesawaran dapat dipilah
ke dalam tiga kawasan yakni Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan serta Kawasan
Pesisir/Kelautan. Arah pengembangan kawasan perdesaan diarahkan dengan
mengembangkan kawasan permukiman perdesaan di seluruh desa di 7 kecamatan tersebut,
mengembangkan pertanian lahan kering rakyat di kecamatan Gedong Tataan dan
Kedondong serta Tegineneng dan Mengembangkan kawasan perikanan terutama di daerah
pesisir pantai yang tersebar di Kecamatan Padang Cermin dan Punduh Pidada.

Sedangkan arah pengembangan kawasan perkotaan di arahkan kepada pengembangan
sistem perkotaan pada ibu kota 7 kecamatan tersebut terutama Kota Gedong Tataan
sebagai ibukota Kabupaten Pesawaran dan ibukota 2 kecamatan lainnya pada ruas jaringan
aksesibilitas utama. Sedangkan ibu kota 4 kecamatan lainnya diarahkan sebagai kawasan
kota-kota tersier (hinterland) sebagai pusat pengumpul dan pengolahan hasil pertanian
pada sentra-sentra penghasil sumber daya alam dan pendukung pengembangan sektor
primer.

Karenanya, isu utama penyusunan RTRW Pesawaran tidak bisa terlepas dalam tiga hal yakni
bagaimana membangun dan merancang pusat pengembangan baru dengan memaksimalkan
kawasan segitiga utama pertumbuhan Kabupaten Pesawaran yakni Gedong Tataan –
Kedondong – Padang Cermin, memaksimalkan rencana pemanfaatan ruang berdasarkan
potensi sumber daya alam yang dimiliki serta menyusun rencana pengelolaan kawasan
perkotaan, perdesaan dan pesisir/kelautan secara arif dan berkelanjutan.

Tiga isu utama tersebut semakin beralasan karena saat ini Gedong Tataan merupakan
ibukota kabupaten yang jaraknya terdekat dengan ibukota provinsi Lampung sehingga
kekhawatiran akan timbulnya urbanisasi secara bersar-besaran akan terjadi –dan kita tahu
awal muasal problem perkotaan adalah akibat arus urbanisasi yang tak terkendalikan.
Alasan lainnya, bahwa telah terjadi banyak sekali alih fungsi lahan hutan lindung menjadi
lahan perkebunan, permukiman dan wisata seperti terjadi di kawasan Padang Cermin dan
Punduh Pidada. Alih fungsi lahan ini ke depan akan lebih ramai apalagi ketika Padang
Cermin menjadi pusat pertumbuhan baru. Selain itu, alih fungsi lahan sawah irigasi teknis
menjadi kawasan budi daya walet dan permukiman sebagaimana terjadi pada ruas jalan
utama Gedong Tataan – Kedondong dan Gedong Tataan – Pringsewu juga bisa jadi akan
lebih banyak terlebih ketika Gedong Tataan dan sekitarnya menjadi pusat bagi seluruh
aktifitas masyarakat di kabupaten ke sebelas di Provinsi Lampung ini.

Karenanya, dalam proyeksi RTRW Pesawaran ke depan harus diarahkan selain menjabarkan
atau bahkan mengevaluasi kembali fungsi-fungsi kawasan pasca lepas dari Kabupaten
Lampung Selatan, yang lebih penting adalah bagaimana RTRW Pesawaran dapat disusun
sebagai pendorong ’kemandirian’ Gedong Tataan sebagai pusat pertumbuhan baru dan
sedikit lepas dari bayang-bayang Bandar Lampung dan Pringsewu. Selain itu, sebagai
kabupaten baru –mumpung belum terlambat-, RTRW juga perlu diikhtiarkan sebagai upaya
membangun perencanaan komprehensif (comprehensive planning), incremental, advocacy
selain sebagai strategic planning dan equity planning. Dengan pendekatan itu, ada harapan
sangat besar sinergisitas alokasi anggaran dapat diarahkan secara maksimal selain sebagai
pemenuhan kebutuhan infrastruktur wilayah (manajemen prasarana) tetapi juga
mengembangkan peran serta masyarakat akan potensi wilayah yang dimilikinya. Dan yang
lebih penting, penjabat bupati dapat membuktikan bahwa dengan segala keterbatasan
telah mampu meletakkan pondasi pembangunan Pesawaran untuk dapat lebih baik ke
depan. Semoga...!

								
To top