Docstoc

Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah -Masalah dan Solusi Isu Terkini Otda dan Keuangan Daerah

Document Sample
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah -Masalah dan Solusi Isu Terkini Otda dan Keuangan Daerah Powered By Docstoc
					                                                           Materi
                            •    Tujuan dan Permasalahan
                                 Pembangunan Daerah
                            •    Pergeseran Paradigma
                            •    Good Governance
                            •    Tupoksi DPRD
                            •    DPRD dan Perencanaan
                                 Pembangunan Daerah
                            •    Kegagalan Perencanaan
                            •    Sistem Perencanaan yang Berhasil
                                 dan Ideal




                                                          www.dadangsolihin.com                          2




                                     Apa Itu Pembangunan?
                                      p            g
                            Pembangunan adalah:                           Tujuan Pembangunan:
                                proses perubahan ke             1.   Peningkatan standar hidup (levels
                                arah kondisi yang lebih              of living) setiap orang, baik
                                baik                                 pendapatannya, tingkat konsumsi
                                                                     pangan, sandang, papan, pelayanan
                                melalui upaya yang                   kesehatan, pendidikan, dll.
                                dilakukan secara                2.   Penciptaan berbagai kondisi yang
                                terencana.
                                terencana                                    ki k tumbuhnya rasa
                                                                     memungkinkan t      b h
                                                                     percaya diri (self-esteem) setiap
                                                                     orang.
                                                                3.
                                                                3    Peningkatan kebebasan
                                                                     (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                                             Todaro, 2000


www.dadangsolihin.com   3                                 www.dadangsolihin.com                          4
                                                                                Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                            How?                                                                                                               • Mengurangi
                                                                                                         Sarana dan
                                                                                                       Prasarana yang                            ketimpangan
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan                                                   memadai dan                            • Memberdayakan
                                                                                                         berkualitas                             masyarakat
       antar daerah
                                                                                                                                               • Mengentaskan
       antar sub daerah                                                                                                                          kemiskinan.
                                              keadilan).
       antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan)                                                                                        • Menambah lapangan
                                                                                                                                                 kerja.
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.                                                                 Dunia usaha yg        • Menjaga kelestarian
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.                                                             Pemanfaatan
                                                                                                                            kondusif             SDA
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.                                       sumber daya secara
                                                                                                          berkualitas
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
                                                                                           Koordinasi yang
   agar bermanfaat bagi g
    g                                   g     generasi masa
                      g generasi sekarang dan g                                           semakin baik antar
   datang (berkelanjutan).                                                                  stakeholders



                                                                           Peningkatan kapasitas
                                                                                   SDM
                          www.dadangsolihin.com                        5                                       www.dadangsolihin.com                             6




 PEMBANGUNAN DAERAH                      PEMBANGUNAN DI DAERAH
                                                                                                   PEMBANGUNAN DAERAH
                                                                                                        Dilaksanakan Melalui:
    p y
  Upaya terencana untuk
                                         Upaya untuk memberdayakan
  meningkatkan kapasitas                                                       Penguatan Otonomi                 Pengelolaan
                                         masyarakat di seluruh daerah                                                                     Good Governance
   Pemerintahan Daerah                                                              Daerah                       Sumberdaya

   Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu                              Keseimbangan Peran Tiga Pilar
 kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
    profesional dalam:                          masyarakat untuk:
                                                                                  Pemerintahan                   Dunia Usaha                 Masyarakat

                                           Menikmati kualitas kehidupan           Menjalankan dan
 Memberikan pelayanan kepada                                                   menciptakan lingkungan      Mewujudkan penciptaan          Penciptaan interaksi
 masyarakat,                                          baik, maju,
                                           yang lebih baik maju dan
                                           tenteram,                           politik dan hukum yang        lapangan kerja dan           sosial, ekonomi dan
 Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,        kondusif bagi unsur-            pendapatan.                      politik.
 ekonomi daerah.                           dan harga diri
                                                      diri.                           unsur lain.

                          www.dadangsolihin.com                        7                                       www.dadangsolihin.com                             8
         Pergeseran Paradigma:                                                              Pelaku Pembangunan:
      From Government to Governance
                                                                                            Paradigma Governance
                                                                                            P   di    G
                                                                                Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
                                                                                                   transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                                                                yang bersendikan transparansi akuntabilitas partisipatif dsb
                                                                                                               Tenaga Kerja
                                                                                                Kontrol                          Kontrol



                                                                                     Dunia Usaha 
                                                                                                               Pemerintah                   Masyarakat
                                                                                       Swasta
        Government                                 Governance
Memberikan hak ekslusif bagi            Persoalan-persoalan publik                                  Nilai                     Redistibusi
                        hal-hal
negara untuk mengatur hal hal           adalah urusan bersama                                 Pertumbuhan                 Melalui Pelayanan
                                                                                                                          Melalui Pelayanan
publik,                                 pemerintah, civil society dan                                             Pasar
Aktor di luarnya hanya dapat            dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara
              j      g                  utama.                                          sendi sendi          dipenuhi,
                                                                                Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi maka Governance akan
mengijinkannya.                                                                 Good.
                          www.dadangsolihin.com                           9                                  www.dadangsolihin.com                         10




                                                                               Pelaku Pembangunan: Stakeholders
          Model Governance
                Sektor Swasta      Sektor Publik       Sektor Ketiga                                   STATE                         CITIZENS
                                                                                                      Executive                      organized into:
   Tingkat        Perusahaan         Organisasi             LSM
                                                                                                      Judiciary           Community-based organizations
Supranasional
  p              transnasional    Antar Pemerintah     Internasional                                                      Non governmental
                                                                                                                          Non-governmental organizations
                                                                                                     Legislature
                                                                                                                             Professional Associations
                                                                                                    Public service
                                                                                                                                 Religious groups
                                                                                                       Military                  Women’s groups
  Tingkat
     g           Perusahaan                              Ormas/LSM                                      Police                         Media
  Nasional        Nasional         GOVERNANCE             Nasional
                                                                                                                   BUSINESS
                                                                                                            Small / medium / large enterprises
   Tingkat        Perusahaan        Pemerintah           LSM Lokal
                                                                                                               Multinational Corporations
 Subnasional         Lokal            Lokal
                                                                                                                   Financial institutions
                                                                                                                      Stock exchange
                                           (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                          www.dadangsolihin.com                           11                                 www.dadangsolihin.com                         12
                                         Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
        Troika                                                          y
                                           Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



                                           Masyarakat,
                                           Bangsa,
                                           Bangsa dan
                                             Negara                                Masyarakat

                                                                                                VISI
                                                                            Pemerintah

                                         Good Governance          Dunia Usaha
                                                                  D i U h




       www.dadangsolihin.com        13                     www.dadangsolihin.com                       14




Perumusan Visi Daerah                      Perumusan Visi Daerah
                     Stakeholders                                        Stakeholders




      PEMDA                                                PEMDA




       www.dadangsolihin.com        15                     www.dadangsolihin.com                       16
                                (1/5)
Permasalahan Pembangunan Daerah (1/5)                                                                 (2/5)
                                                                      Permasalahan Pembangunan Daerah (2/5)

1. Pembangunan Ekonomi                                                3. Pembangunan Prasarana Wilayah
     Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan                              Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan
     Menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk                        intra wilayah.
     mengembangkan sektor riil
         g        g                                                        Menurunnya kapasitas p
                                                                                      y     p                                pengaturan
                                                                                                     pemerintah daerah dalam p g
     Pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara                   dan pengelolaan infrastruktur.
     nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang                Menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga
     cukup tinggi antarwilayah
          p gg             y                                               listrik.
2. Pembangunan Sosial                                                      Meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum.
     Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-                      Menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
                             (pendidikan,             gizi).
     pelayanan sosial dasar (pendidikan kesehatan dan gizi)                            infrastruktur
                                                                           pelayanan infrastruktur.




                         www.dadangsolihin.com                   17                            www.dadangsolihin.com                   18




                                (3/5)
Permasalahan Pembangunan Daerah (3/5)                                                                 (4/5)
                                                                      Permasalahan Pembangunan Daerah (4/5)

4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup                   5. Pembangunan SDA dan LH (lanjutan)
     Menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh,           Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi perkotaan.
     pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah).                  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi
     Berkurangnya ruang p
              g y                          g
                         g publik dan ruang terbuka hijau (
                                                      j (RTH) di
                                                              )          acuan dalam pemanfaatan ruang dan fokus hanya p
                                                                                      p                 g             y pada
     wilayah perkotaan.                                                  Perencanaan.
     Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman      Penurunan luas kawasan Hutan Tropis dan kawasan resapan air,
     secara signifikan.
              g                                                          serta meningkatnya DAS kritis.
                                                                                    g    y
                                                                         Kejadian bencana alam gempa, banjir dan longsor yang
                                                                         frekuensinya meningkat dan dampaknya semakin meluas,
                                                                         terutama pada kawasan y g berfungsi lindung.
                                                                                  p             yang      g         g




                         www.dadangsolihin.com                   19                            www.dadangsolihin.com                   20
                                (5/5)
Permasalahan Pembangunan Daerah (5/5)

6. Permasalahan Khusus
   Lemahnya daya saing investasi
   Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu
   antar sektor dan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
                           p         ,    y      ,
   Pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan
   masyarakat
   Rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas
   keamanan di daerah perbatasan negara.




                               www.dadangsolihin.com                             21                                              www.dadangsolihin.com                                         22




                                                                                      Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

                                                                                                              Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
       Wadah Perwakilan Rakyat                                                                 Pemda
                                                                                            Kebijakan dan
                                                                                                                  DPRD
                                                                                                               Produk-produk
                                                                                                                                 Parpol       LSM
                                                                                                                                    Program partai       Kebijakan dan
                                                                                                                                                                               Ormas
                                                                                                                                                                           Agenda lobi dan
                                                                                              Program          Fungsi DPRD             dan janji        program khusus      tekanan politik
                                                                                            Pembangunan                               kampanye                LSM
       Pemerintah Daerah yang dipimpin                 Mana yang paling dekat
       oleh Kepala Daerah yang dipilih                 dengan rakyat d secara
                                                       d         k t dan                                                    Arena Pembangunan
       secara langsung oleh rakyat                     nyata sering memperjuangkan
                                                                                                  Sosial                 Ekonomi        Lingkungan                        Kelembagaan
                                                       kepentingan rakyat?
       DPRD sebagai organisasi politik                                                     Kesejahteraan sosial      Pertumbuhan dan             Lingkungan yang          Pembuatan
                                                          g            yang
                                                       Organisasi mana y g terkait          bagi seluruh warga         pemerataan                sehat dan lestari    keputusan partisipatif
       Negara yang b ih k d b j
       N            berpihak dan berjuang              langsung memperjuangkan
       untuk kepentingan rakyat                        kepentingan rakyat?
                                                                                                                             Lembaga Intermediary
       Berbagai partai politik yang                    Lembaga dan organisasi mana
       seharusnya menjadi organisasi politik           yang mempunyai sumberdaya               Pemda               DPRD                p
                                                                                                                                   Parpol                     LSM              Ormas
       sipil tertinggi dari rakyat                     pembangunan yang dapat                KDH, Sekda,         Pimpinan,          Pimpinan Partai,    Berbagai bentuk    Berbagai bentuk
                                                       didayagunakan untuk secara              SKPD            Komisi, Fraksi,      Biro-biro dalam      dan jenis LSM     dan jenis Ormas
       LSM dan berbagai bentuk asosiasi                nyata dan cepat memenuhi                                   Kaukus                 Partai
       y g      j            g
       yang menjadi wadah fungsional atas              kebutuhan hidup rakyat?
       perjuangan kepentingan tertentu                                                             Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur
                                                       Organisasi mana yang
       Berbagai organisasi kemasyarakatan              mempunyai dasar pijakan kuat                             Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
       yang dibentuk mulai dari tingkat                dan konkrit di lingkungan               Gender             Ekonomi              Domisili           Keamanan           Organisasi
       dusun sampai ti k t nasional
       d            i tingkat     i   l                rakyat?
                                                                                                 Laki               Kaya                 Tetap               Mapan            Kelompok

                               www.dadangsolihin.com                             23                                              www.dadangsolihin.com                                         24
                                                                                             Perempuan              Miskin           Tidak Tetap             Rentan           Individual
                                                                                           Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)
               Fungsi DPRD                                                                Fungsi Legislasi
             menurut UU 27/2009                                           •   Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
                                                                              Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
                                                                              Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
                                                                              Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
           1.
           1             Legislasi                                        •   Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
                                                                          •   Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
                                                                              menjadi instrumen p
                                                                                  j                      g           g     y
                                                                                                perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
            2
            2.           Anggaran
                                                                          •   Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

            3.              g
                         Pengawasan




                           www.dadangsolihin.com                     25                              www.dadangsolihin.com                      26




                    g     gg
                 Fungsi Anggaran                                                      Fungsi Pengawasan
•   Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
    dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses                     •   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan                      pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda               pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    tentang APBD.                                                             pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
•   APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat                 kerjasama i t
                                                                              k j                i   l daerah.
                                                                                         internasional di d  h
    melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,   •   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    DPRD dan pemerintah daerah.                                               adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh               •   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam            daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    satu tahun anggaran.                                                      kualitas pelayanan publik.
•   Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik          •   Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
    anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada                    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa                 penyediaan pelayanan publik di daerah.
           i t h b ti d k”
    pemerintah bertindak”.
                           www.dadangsolihin.com                     27                              www.dadangsolihin.com                      28
                      (1966-
Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)                                             Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
•   DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan           •   DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
    kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang                  lalu.
    diprakarsai eksekutif.                                                •   Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
•   Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk         daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
    melakukan analisa secara independen atau untuk meminta                    pemerintah, dan memainkan peran penting dalam proses
    masukan dari masyarakat.                                                  penganggaran daerah.
•   Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan                •   Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
    kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,                          keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
    pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan              aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
    prioritas konstituen.                                                     ekonomi dan masyarakat di daerahnya.
•   Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih                •   Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
    anggota DPRD yang loyal pada rezim.                                       lebih representatif dibandingkan di masa lalu, di mana masyarakat
                                                                              memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


                           www.dadangsolihin.com                     29                              www.dadangsolihin.com                        30




                                     (1/2)
    Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)                                                                     (2/2)
                                                                              Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)

•   Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali      •   Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
    terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri           terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
    sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita                kepercayaan publik.
    kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai                  •   Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
    k hid         h i h i Indonesia.
    kehidupan sehari-hari di I d      i                                       dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
•   Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan                     penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
    merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak      •   DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
      t                  k t      k b h k          t t      l k
    atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus   kh        menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
    dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.                       merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
                                                                          •   Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
                                                                              untuk menyetujuinya.




                           www.dadangsolihin.com                     31                              www.dadangsolihin.com                        32
         Mengapa Hal Ini Terjadi?                                           Kemauan untuk Mereformasi
•   Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi          •   Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
    lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada        sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
    berpihak pada pemilih dan masyarakat.                                  hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
•   Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan           hari.
    dana untuk pemilihan umum berikut, sehingga kebanyakan anggota     •   Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
    DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji              permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
    mereka kepada partai.                                                  para politisi.
•   Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai        •   DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
    pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye               memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
    pemilihan kembali.                                                     transparansi.
•   “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
    tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
    seringkali melibatkan uang.


                          www.dadangsolihin.com                   33                              www.dadangsolihin.com                      34




                                                                                                     (1/4)
                                                                                      Best Practices (1/4)
                                                                                   Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi
                                                                                   • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang
                                                                                     transparan dan memberikan kesempatan masyarakat
                                                                                     untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan
                                                                                     keputusan.

                                                                                      gg                     y g
                                                                                   Penggunaan Masa Reses yang Bermakna
                                                                                   • Setiap tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses, untuk
                                                                                     melakukan konsultasi dengan para konsituennya.
                                                                                   • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan
                                                                                     sangat baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di
                                                                                     daerah masing-masing.


                          www.dadangsolihin.com                   35                              www.dadangsolihin.com                      36
                 (2/4)
  Best Practices (2/4)                                                     (3/4)
                                                            Best Practices (3/4)
   Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan           Dengar Pendapat Publik
     Daerah                                                 • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi
   • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya              dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik.
     untuk masukan dari kelompok-kelompok                   • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan
                                                                       p
     masyarakat sipil.                                        mekanisme konsultatif yang lebih interaktif
   • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan         dibandingkan dengan komunikasi satu arah
     melalui kebijakan lokal untuk melibatkan organisasi      tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah.
     masyarakat sipil dalam proses penyusunan               • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan
     peraturan daerah.                                        sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi
   • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif          diantara para peserta, dan pertemuan ini pun
     dalam proses pembuatan peraturan daerah,                 difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.
     perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah
     dilaksanakan.


              www.dadangsolihin.com                    37              www.dadangsolihin.com                  38




                 (4/4)
  Best Practices (4/4)
Transparansi Anggaran
• B      k        kini telah    b k i t bagi
   Banyak DPRD ki i t l h membuka pintu b i
   masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran,
   bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam
          poster
   bentuk poster.
• Beberapa DPRD telah melakukan dialog interaktif
   melalui program radio untuk membicarakan anggaran
   daerah.
   daerah

Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran
• Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat
  dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan
  persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran
               penyusunan APBD.
  dalam rangka pen s nan APBD
              www.dadangsolihin.com                    39              www.dadangsolihin.com                  40
            Agenda Politik Nyata                                          Argumentasi Politik Mendasar
                                                                                  Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
                                                                                  mendasar dan tidak klise.
                          Agenda politik yang sangat nyata dan                       Dengan membawa d k
                                                                                     D            b                litik    t dari
                                                                                                        dukungan politik nyata d i
                          langsung memenuhi kebutuhan warga.                         warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
                                                                                     pijakan mereka dalam proses politik yang
                               Penanggulangan kemiskinan;
                                                                                                                         DPRD.
                                                                                     berlangsung dalam berbagai sidang DPRD
                               Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
                                                                                     Dengan informasi dan pengetahuan yang
                               pendidikan dan kesehatan;
                                                                                     langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
                               Pemberantasan korupsi dan reformasi                   anggota DPRD akan mampu membawakan
                               birokrasi.                                            semua kepentingan warga ke dalam proses
                                                                                     pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
                                                                                                      politik
                                                                                     dan pengawasan politik.




                          www.dadangsolihin.com                     41               www.dadangsolihin.com                       42




                      Kon
          Positif dan Konstruktif                                              g            p
                                                                         Membangun Sistem Umpan Balik
Pemikiran yang selalu mencari upaya                                                      Membangun dan memperkokoh sistem
perbaikan.                                                                               umpanbalik yang cepat dan efektif.
     Anggota DPRD akan selalu dituntut                                                       Para anggota DPRD dan partai
     untuk berpikir positif dan                                                              politiknya dapat selalu melakukan up-
     konstruktif dalam melaksanakan                                                          date terhadap informasi dan program
     tugas dan f
     t               i
           d fungsinya.                                                                      kerjanya.
                                                                                             k j
     Sering tanpa disadari kebiasaan ini                                                     Partai politik yang diwakili oleh anggota
     justru meningkatkan kapasitas                                                           DPRD tersebut juga secara terus
        d l li ik
     modal politik yang memang                                                                                   l   i diri
                                                                                             menerus mengevaluasi di i apakah  k h
     dibutuhkan oleh anggota DPRD dan                                                        mereka mempunyai akar yang kuat di
     struktur politik pendukungnya.                                                          tingkat akar rumput atau justru
                                                                                             berkembang menjadi partai politik yang
                                                                                             mengambang.



                          www.dadangsolihin.com                     43               www.dadangsolihin.com                       44
                                                                                        Siklus Representasi Wakil Rakyat
 Siklus Representasi Wakil Rakyat                                                                                          RAKYAT

                                                                                                                            PEMILU

 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa                                                        Representasi Rakyat
                                                                                                                       (keterwakilan)
                                                                                                                       (k t    kil )
 rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
 anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
                                                                                       Hubungan dengan                       DPRD
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk                               Pemilih
                                                                                                                                                  Fungsi Legislasi
 mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan                           Hubungan dengan                  MEMBUAT
                                                                                      media dan kelompok               KEPUTUSAN                  Fungsi Anggaran
 mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat                             kepentingan
                                                                                            p     g                      POLITIK
 dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
 yang akan datang.                                                                       Sumber daya
                                                                                      (anggaran, staf, riset                                      Fungsi Pengawasan
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang                          dan informasi)
 wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
 maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
                                                                                                         Perlindungan                Peningkatan
 delegitimasi di mata publik.                                                                           hak-hak Individu         Kesejahteraan Individu
                                                                                                                                     j
                                                                              Sumber: NDI, LGSP         dan masyarakat              dan Masyarakat

                          www.dadangsolihin.com                          45                                          www.dadangsolihin.com                            46




  d ato e a sa aa      a dat yang a (1/ )
                                       (1/2
Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( /2)                                       d ato e a sa aa      a dat yang a (2/ )
                                                                                                                        (2/2
                                                                                 Indikator Pelaksanaan Mandat ya g Baik ( /2)

 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat                           Secara substansial
 menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak                       perlindungan hak
 positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
                                                                                       peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 anggaran dan pengawasan.
                                                                                   Secara prosedural
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
 perwakilan.                                                                           mengikuti prosedur hukum yang benar
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah                                   melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
 keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap                     Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
 dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan                 Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun                           Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
 i di id i id warga negara.
 individu-invidu                                                                   mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.




                          www.dadangsolihin.com                          47                                          www.dadangsolihin.com                            48
                                                                    y
                                                                   Syarat Perencanaan
                                                        Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
                                                        1. Tujuan       ang dikehendaki.
                                                        1 T j an akhir yang dikehendaki
                                                        2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
                                                           mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
                                                        3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
                                                        4. Masalah-masalah yang dihadapi.
                                                        5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
                                                           pengalokasiannya.
                                                        6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
                                                        7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
                                                        8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
                                                           pelaksanaannya
                                                           pelaksanaannya.
                           www.dadangsolihin.com   49                             www.dadangsolihin.com                          50




    Fungsi/Manfaat Perencanaan
       g                                                            Proses Perencanaan
                                                                     Pendekatan Politik:
•   Sebagai penuntun arah                                            Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
•   Minimalisasi ketidakpastian                                      pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
                                                                     planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
•   Minimalisasi inefisiensi                                         RPJM/D.
    sumberdayay
                                                                     Proses T k k tik
                                                                     P        Teknokratik:
•   Penetapan standar dan                                            Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
    pengawasan kualitas                                              lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
                                                                           itu.
                                                                     untuk itu

                                                                     Partisipatif:
                                                                     Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
                                                                                  Musrenbang.
                                                                     lain melalui Musrenbang

                                                                     Proses top-down dan bottom-up:
                                                                     Dilaksanakan menurut j j
                                                                     Dil k    k                        i t h
                                                                                        t jenjang pemerintahan.

                           www.dadangsolihin.com   51                             www.dadangsolihin.com                          52
        Perencanaan dan Penganggaran:
            Dari RPJP sampai APBD                                                                                      Status Hukum Dokumen Perencanaan
  20 Tahunan             5 Tahunan                                         Tahunan
                                                                                                                                 NASIONAL                                     DAERAH
                          Renstra    Pedoman
                                                  Renja -     Pedoman
                                                                           RKA-KL
                                                                                          Rincian                        Dokumen             Penetapan                Dokumen              Penetapan




                                                                                                    Pemerintah
                                                                                                    P
                            KL                      KL                                     APBN
                                                                                                                 Rencana Pembangunan              UU          Rencana Pembangunan             Perda




                                                                                                      Pusat
                   Pedoman                     Diacu                                                             Jangka Panjang Nasional    (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah      (Ps. 13 Ayat 2)
                                     Dijabar                                                                     (RPJP-Nasional)                              (RPJP-Daerah)
               Pedoman                                       Pedoman
   RPJP                    RPJM       kan
                                                   RKP                     RAPBN          APBN
  Nasional                Nasional
                                                                                                                 Rencana Pembangunan           Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Diacu            Diperhatikan                            Diserasikan melalui Musrenbang
                                                                                                                 Jangka Menengah Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah     (Ps. 19 Ayat 3)
                                                                                                                 (RPJM-Nasional)                              (RPJM-Daerah)
               P d
               Pedoman                                        Pedoman
    RPJP                  RPJM       Dijabar       RKP
   Daerah                 Daerah       kan        Daerah
                                                                           RAPBD          APBD                   Renstra Kementerian /        Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan




                                                                                                    Pemerint
                                                                                                                 Lembaga (Renstra KL)        Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD




                                                                                                      Daerah
                   Pedoman                     Diacu
                                                                                                                                            (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)




                                                                                                           tah
                          Renstra    Pedoman
                                                  Renja -     Pedoman
                                                                            RKA -         Rincian                Rencana Kerja Pemerintah      Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
                           SKPD                   SKPD                      SKPD           APBD                  (RKP)                      (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
                                                                                                                 Rencana Kerja                Peraturan     Rencana Kerja Satuan            Peraturan
                         UU SPPN                                             UU KN                               Kementerian / Lembaga       Pimpinan KL    Kerja Perangkat Daerah       Pimpinan SKPD
                                                                                                                 (Renja KL)                 (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD)                 ( Ps. 21 Ayat 3)
                                     www.dadangsolihin.com                                          53                                            www.dadangsolihin.com                              54




                                                                                                                                                 (1/4)
                                                                                                                           Kegagalan Perencanaan (1/4)

                                                                                                                           y
                                                                                                                       Penyusunan perencanaan
                                                                                                                       tidak tepat, mungkin karena:
                                                                                                                          informasinya kurang
                                                                                                                             g p
                                                                                                                          lengkap,
                                                                                                                          metodologinya belum
                                                                                                                          dikuasai,
                                                                                                                          perencanaannya tidak
                                                                                                                          realistis sehingga tidak
                                                                                                                          mungkin pernah bisa
                                                                                                                          terlaksana
                                                                                                                          pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
                                                                                                                          pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                                     www.dadangsolihin.com                                          55                                            www.dadangsolihin.com                              56
                         (2/4)
   Kegagalan Perencanaan (2/4)                                                                       (3/4)
                                                                               Kegagalan Perencanaan (3/4)
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
                                                                            Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
  kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan                     dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
  dengan pelaksanaannya.                                                    mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
  aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,                           Misalnya, orientasi
  masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga                  semata-mata pada
  tidak mendukungnya.                                                        pertumbuhan yang
                                                                             menyebabkan makin
                                                                                l b
                                                                             melebarnya k       j
                                                                                         kesenjangan.
                                                                             Dengan demikian, yang
                                                                             keliru bukan semata-mata
                                                                                               tetapi
                                                                             perencanaannya, t t i
                                                                             falsafah atau konsep di
                                                                             balik perencanaan itu.


                      www.dadangsolihin.com                        57                            www.dadangsolihin.com                   58




                         (4/4)
   Kegagalan Perencanaan (4/4)                                                                   y g
                                                                              Sistem Perencanaan yang Berhasil

Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total                   •   Sistem perencanaan yang
k hid           i        i       li   k il k li
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.                       mendorong berkembangnya
                                                                            mekanisme pasar dan peran
   Perencanaan di sini tidak memberikan                                     serta masyarakat.
   kesempatan berkembangnya prakarsa
                                                                        •   Dalam sistem ini perencanaan
   individu dan pengembangan kapasitas
                                                                            dilakukan dengan menentukan
   serta potensi masyarakat secara penuh.
                                                                            sasaran-sasaran secara garis
   Sistem ini bertentangan dengan hukum                                     besar.
   penawaran dan permintaan karena
                                                                        •   Pelaku utamanya adalah
   pemerintah mengatur semuanya.
                                                                            masyarakat dan usaha swasta.
   Perencanaan seperti inilah yang disebut
   sebagai sistem perencanaan terpusat
   (centrally planned system).


                      www.dadangsolihin.com                        59                            www.dadangsolihin.com                   60
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
                                             prosesnya.
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
      d
    adanya k     j
            kemajuan tterus-menerus d l
                                      dalam k     j ht      dan
                                             kesejahteraan, d
    jangan sampai terjadi kemunduran.                                      Terima Kasih
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
      l k             tidak dapat h
    pelaksanaannya tid k d                dilihat dari t i i (atau
                                  t hanya dilih t d i satu sisi ( t
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   M       d     i t
    Mengandung sistem yang d
                           dapat b k b
                               t berkembang ( learning and
                                            (a l   i     d
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                           www.dadangsolihin.com                      61     www.dadangsolihin.com   62




                           www.dadangsolihin.com                      63

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: drdp
Stats:
views:940
posted:3/22/2010
language:Indonesian
pages:16
Description: Workshop Komisi A DPRD Kota Depok di Sofyan Tebet Hotel-Jakarta, 22 Maret 2010